text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
relamuch. salim diundangkan rembang pada tanggal desember merasa radar tlp sekretaris daerah kabupaten rembang masa beku poem kara apamerintah kabupaten rembang wen. ringkasan apbd tahun anggaran nomor urut ana pendapatan pendapatan asli daerah bom td. pendapatan pajak daerah hasilkan tol bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak dana alokasi umum dana alokasi khusus panti belanja pegawai zolaoa.ad pengeluaran pembiayaan daerah pembayaran pokok utang pembiayaan netto jen sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan bupati rembang peta bar para smear much. salim as. mas hu" asian geli: ' : olo: sss ss: $s3$ sea aaa misses:s'ola'a mms! riki ss: gal sessobabbar nin oo. tua (ae poo pala be: (ln had non penentuan: senin ben: ben seni sen nn: eni bnn nan ben sen epa paper) panen no: pan ne: bei pen: eni, lo. . . aya e|c ala an! aja ana te: aaa uu" vob yyo te) s$s$ hai 5c eig bae petis isap te) kas eeee 52x sae53 i2i2ipi eee free sssassa8$ aaa aaa ann kanan ann rar kuku www www ala kal sesama kretek kkk 32352s532323s352253 sites ses les napas rank sarankan ana santana nan ana kanannya |
tes opel berita daerah kabupaten nias nomor seri:e peraturan bupati nias nomor tahun tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan pajak air tanah kabupaten nias dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati niair tan: menetapkan:antor lingkungan hidup adalah kantor lingkungan hidupoleh wajib pajak rsud pemerintah daerah pada pt. bank sumut cabang gunungsitoliganrakyat). harga dasar air sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan cara mengalikan faktor nilai air fna) dengan harga air baku hab). faktor nilai air fna)) sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati dalam hal ini kepala dinas yang secara langsung dioperasionalkan dalam penentuan ketetapan pajak. nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam mengandung (dua)ilai perolehan air npa)dan jika kedalaman sumur air tanah lebih dari mata air. lokasi sumber air tanah meliputi ada sumber daya air alternatif seperti jaringan perusahaan daerah air minum dam), dan tidak ada sumber daya air alternatif. ccprobabilitas penggunaan air oleh usaha tersebut. probabilitasidalamnyaiiro jasa. linguist keju termasuk dalamnya industri rumah tangga kecil seperti industri tekstil batik, industri minuman es:,idalamnya, bengkel besar, tempat pencucian mobil, kolam renang, dan real estate. industri besar termasuk didalamnya: pabrik skala besar, gudang pendingin, pabrik industri tekstil skala besar, pabrik baja,n air yang diambil dan atau dimanfaatkan ditetapkan sebagai berikut subjek bul pemakai m bul abal m? bulan m' bulan ata jos fos pessoas poor pon niaga men industri besarbobot air tanah telah mengalami penurunan muka air tanah dan atau pencemaran air tanah air tanah belum mengalami penurunan muka air tanah dan atau pencemaran air tanahilai perolehan air tanah npa) yo. npa volume harga dasar air hda). hda faktor nilai air fna) harga air baku. bab wilayah pemungutan dan pemungutan pajak air tanah yang terutang dipungut wilayah daerah tempat air diambil. dalam rangka pemungutan pajak air tanah dilakukan pendataan objek dan subjek pajak. pa, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga antara lks,dan tata cara pemungutandalam hal ini kepala dinas. speed dibuat dalam rangkap (dua), (satu) lembar untuk wajib pajak (satu) lembar untuk dinas pendapatan. penghitungan dan penetapan pajak air tanah dituangkan dalam surat ketetapan pajak daerah skpd) dan disampaikan kepada wajib pajak selambat lambatnya tanggal (sepuluh) bulan berikutnya. bentuk, isi dan tata cara pengisian skpd sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan bupati in)0 (dua per seratus. bb. apabila pembayaran oleh wajib pajak dilakukan bendahara penerimaan dalam jangka waktu (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan rsudhuruf kepala dinas melakukan penelitian kepada wajib pajak. selambat lambatny,cc25x (dua puluh lima ke.perangkat daerah atau lembaga lain terkait. bab xberita daerah kabupaten nias tahun nomor seri: |
bupati jembrana provinsi balientang perjalanan dinas, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukumpejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, pegawai negeri sipil sertajabatan adalahbukti pengeluaran dinas ujian jabatan, dan test diluar tempat kedudukan, mengikuti pendidikan dan pelatihanbupati, wakil bupati, ketua dprd dan wakil ketua dprd,orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah, ditentukan oleh pa kpa, sesuai dengan tingkat pendidikan kepatutan tugas yang bersangkuta, biaya penginapan . biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam hurufbiaya penginapdi penginapan kantorbiaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf dibayar sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam lampiran peraturan bupati ini, serta pejabat eselon iatuan biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam lampiran viiiorang pribaditentukan berdasarkan biaya riil. penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas untuk orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ditentukan oleh pejabat yang berwenang pa kpa disesuaikan dengan tingkat pendidikan kepatutan tugas. biaya transport dan uang harian untuk mengikuti ujian dinas ujian jabatan dan test, biaya transportasi taxi,ii, iii, iv, dan peraturan bupati ini, cc.vii peraturan bupati ini:, serta ptt orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas menurut tingkatannya masing masing. apabila biaya transport kabupaten kota tujuan perjalanan dinas tidak tercantum dalam lampiran maka akan dibayarkan sesuai dengan besaran harga tiket riil kabupaten kota tujuan. luar daerah luar provinsi untuk konsultasi dan koordinasi untuk (dua) lokus yang berbeda dilakukan paling lama (empat) hari (tiga) malam. perjalanan dinas untuk mengikuti bimbingan teknis keluar daerah dilakukan paling lama (empat) hari (tiga) malam. perjalanan dinas yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada danxi, xii dan spp dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam lampiran xiii dan lampiran xiv peraturan bupati indan lampiran xvi peraturan bupati ini. bagi skpd. bagi skpd yang melaksanakan kegiatan kabupaten jembrana dengan mengikutsertakan orang pribadi. tiket dan boarding pass untuk yang menggunakan pesawat udara. kwitansi., cuti, cuti, pegawai tidak tetap dan orang pribadi. kepala badan .orang pribadivb , wakil bupati, dan pimpinan dprd,, golongan untuk1 c sampai dengan pns golongan iv b,xvii peraturan bupati ini. bab ixbupatijenis dan kelas angkutan pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd serta pegawai negeri sipil uraian kelas bisnis ekonomi pejabat negaragota dprd ekonomi pegawai negeri sipil pejabat eselon ekonomi pej abad eselon iii ekonomi pejabat eselon iv staf dan atau pegawai tidak tetap ekonomi satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam rupiah bisnis ekonomi denpasar jakarta pp real cost denpasar jakarta medan pp real cost denpasar jakarta batam pp real cost denpasar yogyakarta pp real cost denpasar makasar pp real cost denpasar jakarta biak pp real cost denpasar jayapura pp real cost denpasar jakarta kendari pp real cost denpasar mataram pp real cost denpasar jakarta padang pp real cost denpasar jakarta palangkaraya amica denpasar jakarta palembang pp real cost denpasar jakarta pekanbaru pp real cost denpasar jakarta pontianak pp real cost denpasar kupang pp real cost denpasar timika denpasar makasar manado pp real cost denpasar surabaya pp real cost denpasar jakarta banda aceh denpasar jakarta banjarmasin pp real cost denpasar bandung pp real cost denpasar jakarta lampung pp real cost retribusi airport tax dan sejenisnya yang pp real cost dipungut terminal bus stasiun bandar udara pelabuhan keberangkatan dan kepulangan keterangan biaya tiket dibayarkan secara cost real cost" untuk semua daerah tujuan dibayarkan sesuai dengan harga yang berlaku saat itu. retribusi airport tax dan sejenisnya dibayarkan secara real cost dengan batas nilai tertinggi untuk pergi dan pulang pp) bupati jembranadalam rupiah uraian golongan tingkat perjalanan dinas ket luar daerah bali imengikuti diklat dalam rupiah uraian diklat koo provinsbalitransportasi biaya taxi perjalanan dinas luar daerah (dalam rupiah) daerah tujuan satuan biaya keterangan aceh orang kali real cost sumatra utara orang kali real cost riau orang kali real cost kepulauan riau orang kali real cost jambi orang kali real cost sumatera barat orang kali real cost sumatera selatan orang kali real cost lampung orang kali real cost bengkulu orang kali real cost bangka belitung orang kali real cost banten orang kali real cost jawa barat orang kali real cost dki jakarta orang kali real cost jawa tengah orang kali real cost d.i. yogyakarta orang kali real cost jawa timur orang kali real cost bali orang kali real cost nusa tenggara barat orang kali real cost nusa tenggara timur orang kali real cost kalimantan barat orang kali real cost kalimantan tengah orang kali real cost kalimantan selatan orang kali real cost kalimantan timur orang kali real cost kalimantan utara orang kali real cost sulawesi utara orang kali real cost gorontalo orang kali real cost sulawesi barat orang kali real cost sulawesi selatan orang kali real cost sulawesi tengah orang kali real cost sulawesi tenggara orang kali real cost maluku orang kali real cost maluku utara orang kali real cost papua orang kali real cost papua barat orang kali real cost keterangan dari bandara pelabuhan terminal stasiun keberangkatan menuju hotel penginapan daerah tujuan dari hotel penginapan daerah tujuan menuju kantor lokus tempat tujuan daerah tujuan dari kantor lokus tempat tujuan daerah tujuan menuju hotel penginapan daerah tujuan dari hotel penginapan kantor tempat kedudukan menuju bandara pelabuhan terminal stasiun keberangkatinapan perjalanan dinas luar daerah dalam rupiah x0. daerah tujuan golongan tingkat perjalanan dinas ket (opo aceh real cost sumatra utara real cost riau real cost kepulauan riau real cost jambi real cost sumatera barat real cost sumatera selatan real cost lampung real cost bengkulu real cost bangka belitung real cost banten real cost jawa barat real cost dki jakarta real cost jawa tengah real cost d.i. yogyakarta real cost jawa timur real cost nusa tenggara barat real cost nusa tenggara timur real cost kalimantan barat real cost kalimantan tengah real cost kalimantan selatan real cost kalimantan timur real cost kalimantan utara real cost sulawesi utara real cost gorontalo real cost sulawesi barat real cost sulawesi selatan real cost sulawesi tengah real cost sulawesi tenggara real cost maluku real cost maluku utara real cost papua real cost papua barat real cost keteranganrjalanan dinas luar daerah dalam provinsi (dalam rupiah) uraian golongan tingkat perjalanan dinas ket elo dalam daerah bali penginapan real cost uang harian lumpur ui. perjalanan pulang pergi iuang representasi perjalanan dinas luar daerah (dalam rupiah) uraian orang hari keterangan luar kota bupati rp. lumpur wakil bupati rp. lumpur ketua dprd rp. lumpur wakil ketua rp. lumpur dprd pejabat eselon ii lumpur anggota dprd rp. bupati jembrana, putu artha lampiran viii peraturan bupati jembrana nomor tahun tentang perjalanan dinas satuan biaya sewa kendaraan dalam rupiah roda bus roda bus provinsi satuan roda4 sedang besar aceh per hari sumatra utara per hari riau per hari kepulauan riau per hari jambi per ggara per hari maluku per hari maluku utara per hari papua perhari papua barat per hari keterangan biaya sewa kendaraan dibayarkan secara riil real cost" untuk semua daerah tujuan hanya dapat diberikan kepada pejabat negaraer. jumlah barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan pegawai yang berkeluarga riil dengan anak cost pegawai yang berkeluarga 15m3 riil dengan anak cost pegawai yang berkeluarga riil dengan anak gosip il. dasar perhitungan biaya tak jawa pengepakan dan rp. rp. rp.s2500 rp. rp. riil pergudangan per cost angkutan per m3 km riil uran cost luar jawa pengepakan dan rp. rp. rp.s2500 rp. rp. riil pergudangan per cost angkutan per m3 km riil skuaddalam rupiah uraian tingkat perjalanan keterangan tingkat tingkat tingkat tingkat tingkat biaya pemetaan real cost pengangkutan menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan realkao bupati jembrana surat perintah tugas nomor mann enim. dasar nnnnannnnannnnaaaanaanlaaaaaaaala aanananennnnnnnnnaanananaaaa nama keanananennnnnnnnananaan eka pangkat gol jan ann nan nnnnpeenn pen pepnneeenn epa pana jabatan peanananennnnnnnnnaanananaaaooo bupati jembrana, nama jelas bupati jembrana, putu artha lampiran xii peraturan bupati jembrana nomor tahun tentanglane anna dasar annannnnanaanlnanan alnananannnananann anna nama kennnannannnnannna anna pangkat gol jan ann nan nnnnpeenn pen pepnneeenn epa pana jabatan penananannnananancbooo nama jabatan yang berwenang, nama jelas pangkat nip. bupati jembrana, putu artha lampiran xinip. pribadi berangkatdari pada tanggal pada tangal kepala kepala ) tiba berangkat dari : pada tanggal pada tangal kepala kepala ) tibakembalidi pada tanggal pa kpa skpd, nama jelas pangkat nip. catatan lain lain perhatian:putu artha lampiran xiv.oooooooooo www. setuju dan lunas dibayar tgl tgl,bi in,tahun bendahara pengeluaran, yang menerima, mengetahui, pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran skpdooco wo# wmo man nip. bupati jembrana, putu artha lampiran xvi peraturan bupati jembrana nomor tahun tentang perjalanan dinas format daftar pengeluaran riil kop naskah dinas perangkat daerah daftar pengeluaran riil yang bertanda tangan bawah nama nnananananananaa nana aan ana aan jabatan dakananananaanaaanaa aan unit kerja anaannanaanananananana nana aan berdasarkan surat perjalanan dinas spp) nomor . tanggal,peroleh bukti pengeluarannya, meliputi uraian hari biaya jumlah rp) rp) jumlah jumlah uang tersebut pada angka diatas adalahpergunakan sebagaimana mestinya. mengetahui menyetujui negara, (tanggal) pa kpa yang menerima, bupati jembrana, putu artha lampiran xviiputu artha lampiran xvluar negeri golongan negara ico goc (sopo laga amerika utara amerika terikat l. kanada lo.4a7 amerika selatan argentina |. venezuela |. brazilian |. chile los columbia |. peru |. suriname |. ekuador lo38s amerika tengah lol mexico l. kuba |. panama |. eropa barat austria |. belgia |. prancis l. rep federasi jerman 4t1 belanda swiss eropa utara denmark lan finlandia lo. norwegia lo. swedia kerajaan inggris lo. eropa selatan bosnia herzegovina kroasia |. |. spanyol lo. yunani |. |. italia l. portugal |. serbia golongan negara (col.a (col.b icon.c (co.p eropa timur bulgaria . czech hongaria polandia rumania rusia |.s56isi mesir |s2 maroko tunisia |s4 sudan i55. libya asia barat azerbaijan |. bahrain i58 irak yordania kuwait libanon latar arab suriah turki pst. arab emirat yaman saudi arab kesultanan oman ola asia timur lo. rep. rakyat cina hongkong jepang s19 korea selatan korea utara asia selatan afganistan bangladesh india . pakistan srilanka mai asia tengah uzbekistan kazakhstan asia tenggara filipina singapura |.|. selandia baru caledonia baru papua nugini loelautan dan perikndalian lingkungan budidaya dan kesehatan budidaya dan kesehatancc. mengkonsultasikan setiap kegiatan seksi pengendalian lingkungan budidaya dan kesehatan ikan yang bersifat urgen kepada kepala bidang: melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan pengendalian lingkungan budidaya dan kesehatan ikan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala bidang.melaksanakan pembudidayaan ikan dan perlindungannyasanakyiapkan bahan koordinasi wabah dan wilayah wabah penyakit ikan: menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengendalian lingkungan budidaya dan kesehatan iikanan tangkaprikanan tangkaptangkap: cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan perikanan tangkap sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala dinas. mengkonsultasikan setiap kegiatan bidang perikanan tangkap yang bersifat urgen kepada kepala dinas, merumusk:( pelayanan terpadu melaksanak:: merencanakrumuskan dan mengkoordinasikrumuskan dan mengkoordinasik(tpi), merumuskrencanakan penetapoo. merumuskrencanakan dan merumuskbidang perikananpenangkapan dan sumberdaya ikpenangkapan dan sumberdayaologi penangkapan dan sumberdaya ikan, melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan teknologi penangkapan dan sumberdaya ikan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala bidang. mengkonsultasikan kegiatan seksi teknologi penangkapan dan sumberdaya ikan yang bersifat urgen kepada kepala bidang,nyiapkan bahan perumusteknologi penangkapan dan sumberdayatangkap uraian tugas kepala seksi adalah memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan kegiatan seksi sarana dan prasarana tangkatangkap, melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan sarana dan prasarana tangkapsarana dan prasarana tangkap yang bersifat urgen kepada kepala bidang,nyiapkan bahan monitoring dan evaluasi sarana dan prasaranaoperasional pelabuhata operasional pelabuhan perikaata operasional pelabuhan perikanan: melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan tata operasional pelabuhtata operasional pelabuhan perikanan yang bersifat urgen kepada kepala bidang, menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil:menyiapkan bahan koordinasi penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikan, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi tata operasional pelabuhan perikanolahan dan pemasaran hasil perikolahan dan pemasaran hasil perikan: cc. melaporrumuskan kebijakan operasional di: merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya, merencanakan pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan, merumuskrumuskrumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan: merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan kabupaten: (badan pelayanan terpadu) menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengolahan dan pemasarandan pengawasan mutu hasildan pengawasan mutu hasil: cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan teknologi dan pengawasan mutu hasil perikateknologi dan pengawasan mutu hasil perikanan yang bersifat urgen kepada kepala bidang, menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya( patron skpd) menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi teknologi dan pengawasan mutuusaha dan promosi investasi uraian tugas kepala seksi adalah memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan kegiatan seksi pengembangan usaha dan promosi invest: cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan pengembangan usaha dan promosi invesembangan usaha dan promosi investasi yang bersifat urgen kepada kepala bidang,nyiapkan bahan investasi hasil perikanan: menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan usaha hasil perikanan: menyiapkan bahan pelaksanaan promosi, investasi pengembangan usaha hasil perikanan, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan usaha dan promosi investpengembangan usaha uraian tugas kepala seksi adalah memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan kegiatan seksi pelayanan pengembanglaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan pelayanan pengembanganlayanan pengembangan usaha yang bersifat urgen kepada kepala bidang, menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan sistem permodalan bidang perikanan, menyiapkan bahan pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan: menyiapkan bahan usulan pembangunan terbentuknya pasar ikan: melaksanakan perawatan pemeliharaan pasar ikmonitoring dan evaluasi pelayanan pengembangan usahelautan pesisir, pulau pulau kecil dan pengawasan sdautan pesisir, pulau pulau kecil dan pengawasan sdlautan pesisir, pulau pulau kecil dan pengawasan sdi, cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan kelautan pesisir,: mengkonsultasikan kegiatan kelautan pesisir, pulau pulau kecil dan pengawasan sdi yang bersifat urgen kepada kepala dinas, merumuskan kebijakan operasional dibidang kelautan pesisir,, konservasi kelautan dan perikanan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil, merumuskan dan melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan, merumuskan kebijakan pengawasan perbenihan, pembudidayaan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan, membina dan mengawasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan: mengkoordinasikanmemantau mutu ekspor hasil perikanan: il. mengkoordinasikan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya pulau pulau kecil:onitoring dan evaluasi kelautan pesisir, pulau pulau kecil dan pengawasan sdiperikanan dan kelautan uraian tugas kepala seksi adalah memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan kegiatan seksi pengawasan perikanan dan kela: cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan pengawasan perikanan dan kelaawasan perikanan dan kelautan yang bersifat urgen kepada kepala bidang,iapkan bahan pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindunginyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengawasan perikanan dan kelahabilitasi konservasi kelautan drehabilitasi konservasi kelautan danlaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan rehabilitasi konservasi kelautan dkegiatan urusan rehabilitasi konservasi kelautan dan perikanan yang bersifat urgen kepada kepala bidang, menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan kabupaten,menyiapkan bah, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi rehabilitasi konservasi kelautan dansisir dan pulau pulau kecil uraian tugas kepala seksi adalah memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau pulau keci kecil, cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecipesisir dan pulau pulau kecil yang bersifat urgen kepada kepala bidang,:nyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecilelautan dan perikanan adalah dinas kelautan dan perikanan kabupaten kutai kartanegara: kepala dinas adalah pejabat yang memimpin dinas kelautan dan perikanan:kepala sub bagian adalah pejabat yang memimpin sub bagian pada sekretariat dinas kelautan dan perikanan: kepala seksi adalah pejabat yang memimpin seksi pada dinas kelautan dan perikanan. bab kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian pertama kedudukan dinas kelautan dan perikbagian ketiga fungsisanaan teknis operasional dibidang kelautan dan perikanan: pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang kelautan dan perikkelautan dan perikanan, pengelolaan urusan ketatausahaan dinas kelautan dan perikanan. bab iii susunan organisasi susunan organisasi dinas kelautan dan perikkanan budidaya, membawahi seksi teknologi budidaya dan pembenihan: seksi sarana dan prasarana budidaya, seksi pengendalian lingkungan budidaya dan kesehatan ikan. bidang perikanan tangkap, membawahi seksi teknologi penangkapan dan sumberdaya ikan, seksi sarana dan prasarana tangkap,hi seksi teknologi dan pesisir, pulau pulau kecil dan pengawasan sdi, membawahi seksi pengawasan perikanan dan kelautan: seksi rehabilitasi, konservasi kelautan dan perikanan, seksi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecillautan dan perikanautan dan perikanan, melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok dibidang kelautan dan periklautan dan perikanrumuskan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (laki) dinas kelautan danlautan dan perikanlautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlakuyiapkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) dan penetapan kinerja dinas kelautan dan perikanankantorksanakan urusan pengadaan, inventarisasi dan penghapusan barangkelautan dan perikanan secara sistematis kepada kantor pengelolaan aset daerah: menyusun daftar rencana kebutuhan pengadaan barang upt dinas kecamatan, oo. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasi. membuat laporan keuangan dinas kelautan dan perikanan, menghimpun usulan rka dpa unit kerja internal dinas kelautan dan perikanngkoordinasikan kegiatan penyusunan rka dan dpa unit kerja internal dinas kelautan dan perikanlautan dan perikanandan penempatan pns dilingkungan dinas kelautan dan perikanan: menyiapkan daftar hadir harian dinas kelautan dan periklautan dan perikanankanan budikanan budibudidaya, cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan perikanan budiikanan budidaya, yang meliputi urusan bidang teknologi budi: mengkonsultasikan setiap kegiatan bidang perikanan budidaya yang bersifat urgen kepada kepala dinas:rumuskan pelaksanaan kebijakan mutu benih dan induk ikan, merumuskan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan ditawar, air payau dan laut:umuskan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan, il. mengkoordinasikan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan:merumuskan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan: oo.: merumuskan kebijakan perizinan dan penerbitan kin usaha perikanan iup) dibidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing wilayah kabupaten:( pelayanan terpadu merumuskan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan atau pemeliharaan ikan,: 'mengkoordinasikan kebijakan wabah dan wilayah penyakit ikan: merumuskan sistem informasi benih ikan wilayah kabupaten:: merumuskan kebijakan keramba jaring apung perairan umum dan wilayah laut kewenangan kabupaten, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembudidayaanbudidaya dan pemologi budidaya dan pembeni: cc. melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan teknologi budidaya dan pembenihteknologi budidaya dan pembenihan yang bersifat urgen kepada kepala bidang,nyiapkan bahan pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk dan benih ikan::: menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi teknologi budidaya dan pembenbudidaylaporkan pelaksanaan kegiatan pokok urusan sarana dan prasarana budidayasarana dan prasarana budidaya yang bersifat urgen kepada kepala bidang,:: menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan atau pemeliharaan ikan, menyiapkan bahan pelaksanaan sistem informasi benih ikan wilayah kabupaten, menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya: menyiapkan bahan pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana budidayapelayanan umum dibidang pencatatan akta kelahiran, dipandang perlu untuk memberikan dispensasi terhadap warga negara indonesia yang belum memiliki akta kelahiran, bahwa pelaksanaan dispensasi akta kelahiran tersebut diperuntukan bagikutai kartanegaramd, tanggal maret tentang menetapkan peraturan bupatirga negara indonesia yang selanjutnya disebut penduduk wni. bab dispensasi pelayanan yang memperoleh dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran adalahe kelahiran diterbitkan dalamiii pelaksanaan pelaksanaan dispensasi pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam berlaku selama (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan peraturan bupati ini. dalam pelaksanaan pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada agar efektif dalam pelaksanaannya makakatungonsa esunvas perundang undangan jsemmoman pikepatasagtanttutam sem tur menyusur sem (ese pemeranan umum elukan |
ddengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gunungkidul, menimbang bahwa uraian tugas dinas sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi telah ditetapkan deng. ketentuan dalamdinas: menyelenggarakan analisis jabatan, oo. menyusun rincian tugas dinasterjadinya perubahan harga komoditas ternak pasaran maka perlu mengubah besarnya dana yang diberikan untuk penggemukan ternakgunungkidul nomor tahun atasmemutuskan: menetapkandiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dana yang diberikan wajib dipergunakan untuk penggemukan ternak sapi, kambing, dan atau domba. besarnya dana diberikan berdasarkan jenis ternak, yaitu sebagai berikut: ternak sapi sebesar rp8. (delapan juta rupiah) per ekor, ternak kambing domba, sebesar rp2. (dua juta rupiah) per ekidikan, pemuda, dan olahraga dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati gunungkidul, menimbang bahwa uraian tugas dinas pendidikan, pemuda, dan olahragidikan, pemuda,: menetapkan peraturan bupati tentang uraian tugas dinas pendidikan, pemuda,idikan, pemuda, dan olahraga yang selanjutnya dapat disebut dinasidikan, pemuda, dan olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga. dinas pendidikan, pemuda, dan olahragidikan, pemuda, dan olahraga mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan umum bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga, perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga, pelaksanaan pembinaan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga, pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan, pembinaan tenaga pendidik, pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini non formal, taman kanak kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal, pemuda, dan olahraga, penyusunan dan pengembangan kurikulum, pembinaan administrasi sekolah, peningkatan manajemen mutu pendidikan, pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga, pengelolaan upt, dan il. pengelolaan kesekretariatan dinas. (dl) dinas pendidikan, pemuda, dan olahragidikan, pemuda, dan olahraga terdiri dari kepala dinas, sekretariat terdiri dari subbagian umum, subbagian kepegawaian, subbagian keuangan, bidang perencanaan terdiri dari seksi data dan perencanaan: seksi evaluasi dan pelaporan, bidang pendidikan taman kanak kanak dan sekolah dasarlanjutan pertamamenengahanak usia dini, non formal, dan informal terdiri dari seksi pendidikan anak usia dini: seksi pendidikan masyarakat, bidang pemuda dan olahraga terdiri dari seksi pemuda, seksi olahragadidikan, pemuda, dan olahraga, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit unit organisasi lingkungan dinas, pelaksanaan pengendalian internal dinas, penyusunan rencana dan penetapan kinerja bidang kesekretariatan, penyiapan bahan dan ketatausahaan bidang pendidikan, pemuda,umum, subbagian kepegawaian, subbagian keuangdl)encana dan penetapan kinerja bidang kesekretariatadministrasi kepegawaianj .dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian kepegawaibagian kedua bidang perencanaan (d0) bidang perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan., perumusan kebijakan teknis perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dinas, cc. penyusunan rencana dan penetapan kinerja bidang perencandidikan, pemuda, dan olahraga, penerapan dan pengembangan sistem informasi bidang pendidikan, pemuda, dan olahragonitoring, evaluasi, dan pelaporan dinas, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perencanaan. (d0) bidang perencanaan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: seksi data dan perencanaan: seksi evaluasi dan pelaporan:(d0) seksi data dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan seksi data dan perencanaan, menyusun kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan data dan perencanaan, menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan data dan perencanaan, menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja data dandidikan, pemuda, dan olahragperencanaan, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi data dan perencanaan. seksieksi evaluasi dan pelaporan, menyusun kebijakan teknis pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan, menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pelaksanaan evaluasi dan pelaportunjuk pelaksanaan evaluasi dan pelapoeksi evaluasi dan pelaporan. bagian ketiga bidang pendidikan taman kanak kanak dan sekolah dasar (d0) bidang pendidikan taman kanak kanak dan sekolah dasartaman kanak kanak dan sekolah dasar. bidang pendidikan taman kanak kanak dan sekolah dan sekolah dasar mempunyai fungsi penyusunan rencana kegiatan bidang pendidikan taman kanak kanak dan sekolah dasar, perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi bidang pendidikan taman kanak kanak dan sekolah dasar, cc. penyusunan rencana dan penetapan kinerja penyelenggaraan administrasi bidang pendidikan taman kanak kanak dan sekolah dasar,: pembinaan administrasi taman kanak kanak dan sekolah dasar, pembinaan kurikulum taman kanak kanak dan sekolah dasar, pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana taman kanak kanak dan sekolah dasar, pembinaan organisasi kesiswaan sekolah dasar, pengendalian penyelenggaraan taman kanak kanak dan sekolah dasar, pembinaan akreditasi sekolah dan kinerja sekolah, pembinaan dan pengembangan pendidik taman kanak kanak dan sekolah dasartaman kanak kanak dan sekolah dasar, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pendidikan taman kanak kanak dan sekolah dasar. jl) bidang pendidikan taman kanak kanak dan sekolah dasar dan sekolah dasar. (dtaman kanak kanak dan sekolah dasar, menyusun kebijakan teknis pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana taman kanak kanak dan sekolah dasar, menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana taman kanak kanak dan sekolah dasar, menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pengelolaan administrasi sarana, dan prasarana taman kanak kanak dan sekolah dasar, melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana taman kanak kanak dan sekolah dasar, melaksanakan, mendistribusikan sarana pendidikan taman kanak kanak dan sekolah dtaman kanak kanak dan sekolah dasar,taman kanak kanak dan sekolah dasar, cc. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan guru dan kurikulum taman kanak kanak dan sekolah dasar, menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pelaksanaan pembinaan guru dan kurikulum taman kanak kanak dan sekolah dasar: melaksanakan seleksi calon kepala sekolah dan pengawas taman kanak kanak dan sekolah dasar, meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme guru taman kanak kanak dan sekolah dasar, melaksanakan evaluasi kinerja guru dan kepala sekolah taman kanak kanak dan sekolah dasar menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan taman kanak kanak dan sekolah dasar: menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa baru dan mutasi murid taman kanak kanak dan sekolah dasar, j . melaksanakan pengembangan kurikulum, menyusun dan mengembangkan teknik evaluasi pendidikan taman kanak kanak dan sekolah dasar: membina pelaksanaan pengelolaan kelas, metode mengajar, dan evaluasi belajar pendidikan taman kanak kanak dan sekolah dasar, melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, dan laporan hasil evaluasi belajar pendidikan taman kanak kanak dan sekolah dasar, menilai buku pelajaran siswa, buku pegangan guru, dan buku perpustakaan pendidikan taman kanak kanak dan sekolah dasar, oo. menyiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar pendidikan taman kanak kanak dan sekolah dasartaman kanak kanak dan sekolah dasarmpat bidang pendidikan lanjutan pertama (d0) bidang pendidikan lanjutan pertamalanjutan pertama. bidang pendidikan lanjutananjutan pertama mempunyai fungsi penyusunan rencana kegiatan bidang pendidikan lanjutan pertama, perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi pendidikan lanjutan pertama, cc. penyusunan rencana dan penetapan kinerja penyelenggaraan administrasi pendidikan lanjutan pertama, pembinaan pendirian, penggabungan, pengembangan, dan penghapusan sekolah lanjutan pertama, pembinaan administrasi pendidikan lanjutan pertama, pembinaan kurikulum pendidikan lanjutan pertama, pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan lanjutan pertama, pembinaan organisasi kesiswaan pendidikan lanjutan pertama, pengendalian penyelenggaraan pendidikan lanjutan pertama, pembinaan akreditasi sekolah dan kinerja sekolah, pembinaan dan pengembangan pendidik pendidikan lanjutan pertamalanjutan pertama, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pendidikan lanjutan pertama. (l) bidang pendidikan lanjutan pertama sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari seksi bina administrasi, sarana, dan prasarana, seksi bina pendidik dan kurikulumanjutan pertama. (lanjutan pertama, menyusun kebijakan teknis pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana pendidikan lanjutan pertamalanjutan pertama, mendistribusikan saranalanjutan pertama, menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan guru dan kurikulum pendidikan lanjutan pertamalanjutan pertama, melaksanakan seleksi calon kepala sekolah dan pengawas pendidikan lanjutan pertama, meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme guru pendidikan lanjutan pertama, melaksanakan evaluasi kinerja guru dan kepala sekolah pendidikan lanjutan pertama, menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan pendidikan lanjutan pertama, menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa baru dan mutasi murid pendidikan lanjutan pertama, melaksanakan pengembangan kurikulum, menyusun dan mengembangkan teknik evaluasi pendidikan pendidikan lanjutan pertama, membina pelaksanaan pengelolaan kelas, metode mengajar, dan evaluasi belajar pendidikan pendidikan lanjutan pertama, melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, dan laporan hasil evaluasi belajar pendidikan pendidikan lanjutan pertama, menilai buku pelajaran siswa, buku pegangan guru, dan buku perpustakaan pendidikan pendidikan lanjutan pertama, oo. menyiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar pendidikanlima bidang pendidikan menengah (d0) bidang pendidikan menengahmenengah. bidang pendidikusunan rencana kegiatan bidang pendidikan menengah, perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi pendidikan menengah, cc. penyusunan rencana dan penetapan kinerja penyelenggaraan administrasi pendidikan menengah, pembinaan pendirian, penggabungan, pengembangan dan penghapusan sekolah lanjutan menengah, pembinaan administrasi pendidikan menengah, pembinaan kurikulum pendidikan menengah, pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menengah, pembinaan organisasi kesiswaan pendidikan menengah, pengendalian penyelenggaraan pendidikan menengah, pembinaan akreditasi sekolah dan kinerja sekolah, pembinaan dan pengembangan pendidik pendidikan menengahmenengah, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pendidikan menengah. (l) bidang pendidikan menengahmenengah. (l) seksi bina administramenengah, menyusun kebijakan teknis pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana pendidikan menengahmenengah, mendistribusikan saranamenengahmenengah, menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan guru dan kurikulum pendidikan menengahmenengah, melaksanakan seleksi calon kepala sekolah dan pengawas pendidikan menengah, meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme guru pendidikan menengah, melaksanakan evaluasi kinerja guru dan kepala sekolah pendidikan menengah, menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan menengah, menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa baru dan mutasi murid pendidikan menengah, melaksanakan pengembangan kurikulum, menyusun dan mengembangkan teknik evaluasi pendidikan menengah, membina pelaksanaan pengelolaan kelas, metode mengajar, dan evaluasi belajar pendidikan menengah, melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, dan laporan hasil evaluasi belajar pendidikan menengah, menilai buku pelajaran siswa, buku pegangan guru, dan buku perpustakaan pendidikan menengah, oo. menyiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajarksanaan pembinaan guru dan kurikulum pendidikan menengahnam bidang pendidikan anak usia dini, non formal, dan informal (d0) bidang pendidikan anak usia dini, non formal, dan informal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pendidikan masyarakat dan pendidikan anak usia dini. bidang pendidikan anak usia dini, non formal,anak usia dini, non formal, dan informal mempunyai fungsi penyusunan rencana kegiatan bidang pendidikan anak usia dini, non formal, dan informal: perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, cc. menyusun rencana dan penetapan kinerja bidang pendidikan anak usia dini, non formal, dan informal: pembinaan kurikulum, pendidik, sarana, dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dan, penyiapan bahan dan pembinaan kegiatan peserta didik atau warga belajar: peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pendidik pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pengendalian penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidik, non formal, dan informal, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pendidikan anak usia dini, non formal, dan informal. (d0) bidang pendidikan anak usia dini, non formal, dan informal sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari seksi pendidikan anak usia dini: seksi pendidikan masyarak(dl) seksi pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan seksi pendidikan anak usia dini, menyusun kebijakan teknis pendidikan anak usia dini non formal, menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia dini non formal, menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pendidikan anak usia dini non formal, melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini non formal, meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pendidikan anak usia dini non formal: melaksanakan pengendalian penyelenggaraan pendidikan anak usia dini non formal, melaksanakan pembinaan administrasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini non formal: melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini non formal non formal, dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksikegiatan seksi pendidikan masyarakat, menyusun kebijakan teknis pendidikan masyarakat, menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat, menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pendidikan masyarakat, melaksanakan pembinaan program kegiatan dan kurikulum pendidikan masyarakat, melaksanakan kesetaraan dan percepatan pemberantasan buta aksara fungsional, melaksanakan pengendalian penyelenggaraan lembaga kursus pendidikan luar sekolah dan masyarakat, menyelenggarakan peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pendidik pendidikan masyarakat, menyelenggarakan pengendalian penyelenggaraan pendidikanmasyarakat, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegitan seksi pendidikan masyarakat. bagian ketujuh bidang pemuda dan olahraga (d0) bidang pemuda dan olahraga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kepemudaan dan keolahragkegiatan bidang pemuda dan olahraga, perumusan kebijakan teknis pembinaan kepemudaan dan keolahragaan, cc. penyusunan rencana dan penetapan kinerja pembinaan kepemudaan dan keolahragaan, pembinaan organisasi, prasarana,masyarakatan olahragapemudaan dan keolahragaan, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pemuda dan olahraga. jl) bidang pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari seksi pemuda, seksi olahra(l) seksi pemuda sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: menyusun rencana kegiatan seksi pemuda, menyusun kebijakan teknis pembinaan pemuda, menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan pemuda, menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerjauda, dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pemuda. seksi olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan seksi olahraga, menyusun kebijakan teknis pembinaan keolahragaan, menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan keolahragaan, menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembinaan keolahragaan, dan peningkatan prestasi olahraga, mengembangkan olahraga masyarakat dan menggali serta melestarikan olahraga tradisional:olahragaan, dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi, pemuda, dan olahragates pada salinan ran walikota surakarta provinsi jawa tengah peraturan walikota surakarta nomor tahun tentang lokasi tempat khusus parkir dan tarif progresifwalikota nomor tahun tentang lokasi tempat khusus parkir dan tarif progresif sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan dan perkembangan pembangunan kota surakarokasi tempat khusus parkir dan tarif progresiflokasi tempat khusus parkir dan tarif progresifatau tempat khusus parkir adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa pelataran, taman parkir dan atau gedung parkir atas lahan milik pemerintah daerah. tarif progresif adalah tarif yang diberlakukan kelipatan setiap periode waktu tertentu. pedagang adalah orang yang berjualan kawasan tempat khusus parkikawasan tempat khusus parkir. karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima imbalan dari tempat bekerja dan memiliki hubungan kerja dengan adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. . penetapan lokasi tempat khusus parkir dan pengaturan tarif progresif dimaksudkan guna melakukan kejelasan status lokasi parkir dan pembedaan pemberlakuan tarif progresif berdasarkan karakteristik dan durasi parkir dilokasi tersebut. tujuan dari penetapan lokasi tempat khusus parkir dan pengaturan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada adalah untuk meningkatkan pelayanan dibidang jasa perparkiran, mengendalikan durasi parkir karena keterbatasan kapasitas parkir dan menciptakan pelayanan yang aman, nyaman, tertib dan teratur. bab penetapan lokasi tempat khusus parkir setiap lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi tempat khusus parkir berdasarkan jenisnya terdiri dari: pelataran, taman: dan gedung. lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: pelataran parkir pasar tradisional, taman parkir pasar lower (selatan masjid agung), taman parkir pasar lower (utara masjid agung):, taman parkir galaxy, il. taman parkir loji wetan, gedung parkir ketangan, dan taman parkir pasar legi. penetapan. penetapan lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada dapat berubah dan atau bertambah. perubahan dan atau penambahan lokasi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada berdasarkan evaluasi setiap (tiga) tahun oleh dinas. bab iii pengaturan tarif retribusi tempat khusus parkiretribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada dapat bersifat progresif. tarif retribusi tempat khusus parkirlokasi parkir halaman pasar tradisional dikecualikan dari tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam tarifbongkar muat barang halaman pasar tradisional dikenakan tarif progresif tiap (dua) jam. . kelebihan jam parkir yang kurang dari (dua) jam dihitung (dua) jam. tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam berlaku pada lokasi sebagai berikut: taman parkir pasar lower (selatan masjid agung), taman parkir pasar lower (utara masjid agung), cc.: taman parkir galaxy, taman parkir loji wetan, dan (gedung parkir ketangan. dikecualikan dari tarif parkir progresif sebagaimana dimaksud dalam dan bagi pelaku usaha, pedagang, dan karyawanlokasi tempat khusus parkir dan tarif progresif,lampiran peraturan walikota surakarta nomor tahun tentang lokasi tempat khusus parkir dan tarif progresif tarif retribusi tempat khusus parkir jenis tempat jenis kendaraan tarif sekali mess man taman walikota surakarta, ttd gibran rakabuming raka |
min walikota surakarta provinsi jawa tengah peraturan walikota surakarta nomor tahun tentang tata cara pengelolaan zakat dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota surakarta, menimbang bahwa zakat merupakan kewajiban yang bernilai agama dan wajib dilakukan oleh setiap orang yang beragama islam, bahwa hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana potensial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahwa untuk meningkatkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya secara efektif, efisien, transparan, adil, dan akuntabel, maka perlu mengganti peraturan walikota nomor tahun tentang tata carazelolaan z. paragraf bidang administrasi, sumber daya manusia, dan umum bidangota, pelaksanaan perencanaan amil panas kota, cc. pelaksanaan rekrutmen amil panas kota, pelaksanaan pengembangan amil panas kota, pelaksanaan administrasi perkantoran panas kota, penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat panas kota, pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat panas kota, dan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset panas kota. , paragraf amil panas kota tugas dan fungsi pelaksana dilaksanakan oleh amil panas kota dalam koordinasi wakil ketua. amil panas kotaamil panas kota diangkat dan diberhentikan oleh ketua panas kota. amil panas kot. hak keuangan amil panas kota dibebankan pada hak amil. . ketentuan tentang amil panas kota diatur dalam peraturan lembaga yang ditetapkan oleh ketua panas kota. peraturan lembaga sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf upz dalam melaksanakan tugas dan fungsi, panas kota. bab tata cara pemberian pertimbangan pengangkatan pimpinan panas kota bagian kesatu pengangkatan dan pemberhentian pimpinan panas kota sebagaimana dimaksud dalam huruf diangkat dan diberhentikan oleh walikota setelah mendapat pertimbangan dari panas. pengangkatan dan pemberhentian pimpinan panas kota sebagaimana dimaksud pada diberitahukan .ota. pelaksana panas kota sebagaimana dimaksud dalam huruf diangkat dan diberhentikan oleh ketua panas kota. bagian kedua persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pimpinan panas kotaaling singkat (lima) tahun. bagian ketiga tim seleksi pimpinan panas kota dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh walikota. anggota . anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dipilih menjadi calon pimpinan panas kota. tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam pada memilih calon pimpinan panas kota sebanyak (dua) kali jumlah yang dibutuhkan. hasil seleksi calon pimpinan panas kota sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara hasil seleksi dan disampaikan kepada walikota. walikota mengusulkan hasil seleksi calon pimpinan panas kota sebagaimana dimaksud pada kepada panas guna mendapat pertimbangan. bab lingkup kewenangan pengumpulan zakat bagian kesatugian kedua kewenangan panas lainnya, instansi vertikal didaerah, badan usaha milik daerah,zakat sebagaimana dimaksud pada meliputi: zakat dari pns karyawan lainnya daerah yang beragama islam, zakat yang berasal dari badan usaha, pengusaha, pedagang serta profesi lainnya yang beroperasi beraktivitas daerah, dan zakat fitrah. selain zakat sebagaimana dimaksud pada panas mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya daerah. bab vii. bab vii tata cara pengumpulan zakat setiap penerimaan gaji bagi pns karyawan pemerintah daerah dikenakan zakat sebesar (dua setengah persen) dari jumlah gaji sesuai yang tercatat dalam daftar gaji dan jumlahnya telah mencapai nisab zakat. pengenaan zakat juga dapat dilakukan terhadap tunjangan penghasilan yang diterima pns karyawan pemerintah daerah yang jumlahnya atas nisab zakat penghasilan. dikecualikan dari pengenaan zakat sebagaimana dimaksud pada adalah: pns karyawan yang bukan beragama islam, dan apabila jumlah penerimaan gaji secara keseluruhan perbulan tidak mencapai nisab zakat. pengumpulan zakat dilakukan oleh upz melalui bendahara pada: perangkat daerah lembaga daerah lainnya, instansi vertikal daerah, badan usaha milik daerah:sebelum dikenakan zakat, pns karyawan lainnya sebagaimana dimaksud dalam disyaratkan untuk mengisi formulirhasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam disetor setiap awal dan akhir bulan berjalan oleh upz instansi lembaga bersangkutan rekening khusus zakat pada bank yang ditunjuk oleh panas kota dan fotokopi bukti setoran diserahkan kepada ketua panas kota atau pejabat yang ditunjuk. bagi masyarakat umum yang tidak termasuk dalam dapat menyetorkan zakatnya secara langsung rekening khusus zakat panas kota dan fotokopi bukti setor diserahkan langsung kepada ketua panas kota atau pejabat yang ditunjuk. panas menerima pengumpulan zakat fitrah untuk didistribusikan kepada orang yang berhak. bab vii pendistribusian dan pendayagunaan zakat zakat wajib didistribusikan kepada orang yang berhak menerima zakat. orang sebagaimana dimaksud pada terdiri atas (delapan) asna sesuai ketentuan syariat. (delapan) asna sebagaimana dimaksud pada meliputi: fakir, miskin, cc. amil, mualaf: riga, 'ghorimin, sabilillah: dan ibnu sabil. selain didistribusikan sebagaimana dimaksud pada zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam .usaha produktif dilakukan berdasarkan: hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahil dan kelayakan usahanya. mendahulukan mustahil miskin dan sangat memerlukan bantuan usaha: apabila kebutuhan pokok mustahil telah terpenuhi dan masih ada kelebihan dana zakat. terdapat usaha nyata yang menguntungkan.dan membuat laporan. dana infak, sedekix. bab laz bagian kesatu persyaratan organisasidaerah. pembentukan laz sebagaimana dimaksud padarakarta yang selanjutnya disebut panas kota adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat tingkat kotaota untuk membantu pengumpulan zakat. amil panas kota adalah pegawai panas kota yang diangkat oleh ketua panas kota sebagai pelaksana tugas dan fungsi panas kota. mulaasna adalah (delapan) golongan yang berhak menerima zakat terdiri dari fakir, miskin, amil, mualaf, riga, ghorimin, sabilillah dan ibnu sabil. anggaran dasar organisasi, b.otadaerah diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa tengah. kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa tengahizin pembentukan laz memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa tengah menerbitkan izin pembentukan laz. dalam hal permohonan izin pembentukan laz tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi . provinsi jawa tengah menolak permohonan izin pembentukan laz disertai dengan alasotasetempat. bab pembiayaan panas kota dan penggunaan hak amil biaya operasional panas kota dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil. biaya operasional panas kota yang dapat dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi: hak keuangan pimpinan panas kota, biaya administrasi umum, dan biaya . biaya sosialisasi dan koordinasi panas kota dengan laz kota. biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada dibebankan kepada hak amil. hak amil yangdicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh panas kota dan disahkan oleh panas. pimpinan panas kota diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. pimpinan panas kota sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan uang pensiun dan atau uang pesangon setelah berhenti atau berakhirnya masa jabatan. ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan pimpinan dan anggota panas kota diatur dengan peraturan perundang undangan. bab pelaporan dan pertanggung walikota. bab xii sanksi administratif panas kota atau laz dikenakan sanksi administrasisyariat islam dan tidak dilakukan sesuaiperaturan walikota ini. otaatau laz telah memenuhi kewajibannyaeraturan perundang undangan tentang pengelolaan zakat. diatur lebih lanjut dengan peraturan yang ditetapkan oleh ketua panas kota setelah berkonsultasi dengan walikota. dengan ditetapkannya peraturan walikota ini maka peraturan walikota nomor tahunakan tetapi tidak menutupinya. mualaf adalah orang orang yang baru masuk islam dan imannya belum kokoh sehingga perlu diberi zakat untuk menguatkan keyakinannya terhadap islam demi melindunginya dari kesyirikan. riga adalah hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri atau memerdekakan hamba sahaya. ghorimin adalah orang yang berhutang untuk kebaikan bukan untuk maksiat dan orang tersebut tidak mampu membayarnya. sabilillah adalah orang yang berjuang jalan allah sehingga tidak sempat bekerja mencari nafkah yang mencakup hidupnya. ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang jauh dari kelurga dan harta kekaybakal mal perorangan adalah zakat mal yang dikeluarkan oleh mulai individu sesuai dengan ketentuan syari'at islam. bakal mal badan adalah zakat mal yang dikeluarkan oleh mulai badan sesuai dengan ketentuan syari'at islamdana sosial keagamaan lainnya yang selanjutnya. hibah dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan pengadilan agama. nisab adalah jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat. bab asbab iii panas kota bagian kesatu kedudukan, tugas, dan fungsi panasbertanggung jawab kepada panas propinsi dan pemerintah daerah. panas kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat daerah. pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat daerah, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat daerah, cc. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat daerah, dandaerah. pemberian rekomendasi dalam proses pengajuan ijin pembukaan perwakilan laz kepada kepala kantor kementerian agama daerah. dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, panaserahpinsi dan walikotadaerah. panas kota melaksanakan tugas dan fungsi panas pada tingkat kota sesuai dengan kebijakan panas. bagian kedua . bagian kedua susunan organisasi panas kota terdiri atas unsur: pimpinan, dan pelaksana. pimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas (satu) orang ketua dan (empat) orang wakil ketua. pelaksana sebagaimana dimaksud huruf meliputisusunan organisasi panaspanas kotmasa kerja pimpinan panas kota dijabat selama (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk (satu) kali masa jabatan. masing masing pelaksana panas kota sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dipimpin oleh wakil ketua. pelaksana sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh ketua panas kota. . satuan audit internal sebagaimana dimaksud dalam huruf dipimpin oleh ketua panas kota. bagian ketiga paragraf ketua dan wakil ketua ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas panas kota. wakil ketua mempunyai tugas membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas panas kota.l. bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan,cc.. koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat daerah. paragraf bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan bidangidangidangota, cc.ota, pelaksanaan sistem akuntansi panas kota, penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja panas kota, dan penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat daerah. paragraf . |
tam imshar, ppp, walikota dan wakil walikotadan calon pns. tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada pns, ppp, walikota dan wakil walikota sertadan gaji ketiga belas yang diberikan kepada pns, ppp, walikota dan wakil walikotayang diberikan kepadacalon pns terdiri dari: 80x (delapan puluh persen) gaji pokok, tunjangan keluarga, cc. tunjangan pangan, tunjangan.caiunit. kepala bagian hukum setda kota surakarta kepala bidang pembinaan dan evaluasi kinerja asn pada bpsdm rar an opera yeni apriliawatisebutkan bahwa daerah wajib melakukan penyesuaian pendapatan dana transfer daerah dan dana desa todd) serta melakukan rasionalisasi dan refocussing belanja daerahcht, dak fisik, dak non fisik untuk kegiatan pk2ukm,b2lps,bomb dan speraturan daerah kota surakarta nomor tahun tentang anggaran bahwa.belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf yang semula direncanakan sebesar rp739. (tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu enam rupiah) bertambah sebesar rp29. (dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) menjadi sebesar rp768. (tujuh ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh duaepala daerah kdh) wakil kepala daerah wkd), penerimaan lainnya pimpinan dprd serta kepala daerah wakil kepala daerah, pegawai blue. gaji dan tunjangan asn sebagaimana dimaksud pada huruf yang semula direncanakan sebesar rp414. (empat ratus empat belas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar rp16. (enam belas miliar dua ratus delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar rp430. (empat ratus tiga puluh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh. tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), terdiri atas: gaji pokok asn yang semula sebesar rp311. (tiga ratus sebelas miliar enam ratus tiga juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh rupiah) bertambah sebesar rp12. (dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar rp324. (tiga ratus dua puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), tunjangan keluarga asn yang semula sebesar rp28. (dua puluh delapan miliar delapan puluh enam juta dua puluh lima ribu empat rupiah) bertambah sebesar rp940. (sembilan ratus empat puluh juta empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) menjadi sebesar rp29. (dua puluh sembilan miliar dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), tunjangan jabatan asn yang semula sebesar rp8. (delapan miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar rp15. (lima belas juta rupiah) menjadi sebesar rp8. (delapan miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), tunjangan fungsional asn yang semula sebesar rp19. (sembilan belas miliar delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh empat . empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar rp10. (sepuluh juta lima ratus rupiah) menjadi sebesar rp19. (sembilan belas miliar sembilan puluh enam juta lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), tunjangan fungsional umum asn yang semula sebesar rp4. (empat miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar rp960. (sembilan ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar rp5. (lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), tunjangan beras asn yang semula sebesar rp14. (empat belas miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu delapan ratus delapan rupiah) bertambah sebesar rp908. (sembilan ratus delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar rp15. (lima belas miliar lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan rupiah), tunjangan pajak penghasilan ph) tunjangan khusus asn yang semula sebesar rp1. (satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar rp12. (dua belas juta seratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) menjadi sebesar rp1. (satu . (satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam ribu dua ratus tiga rupiah), pembulatan gaji asn yang semula sebesar rp5. (lima juta dua ratus empat ribu lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar rp872. (delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) menjadi sebesar rp6. (enam juta dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), turun jaminan kesehatan asn semula sebesar rp24. (dua puluh empat miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar rp508. (lima ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) menjadi sebesar rp24. (dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), iuran jaminan kecelakaan kerja asn sebesar rp2. (dua miliar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar rp116. (seratus enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar rp2. (dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah), iuran jaminan kematian asn yang semula sebesar rp11. (sebelas juta rupiah) bertambah sebesar rp10. (sepuluh juta . juta rupiah) menjadi sebesar rp21. (dua puluh satu juta rupiah), tambahan penghasilan asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp159. (seratus lima puluh sembilan miliar dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh sen) berkurang sebesar rp2. (dua miliar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah lima puluh sen) menjadi sebesar rp156. (seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga empat ratus empat puluh delapan40. (seratus empat puluh miliar seratus tujuh belas juta seratus enam puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah lima puluh sen) bertambah sebesar rp15. (lima belas miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi sebesar rp155. (seratus lima puluh lima miliar tiga ratus juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam belas rupiah lima puluh sen), terdiri dari: insentif bagi asn atas pemungutan pajak daerah sebesar rp13. (tiga belas miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), insentif bagi asn atas pemungutan retribusi daerah sebesar rp3. (tiga miliar dua ratus empat puluh juta seratus lima puluh ribu lima ratus delapan belas rupiah lima puluh sen) bertambah sebesar rp182. (seratus delapan puluh dua. dua juta lima ratus empat belas ribu enam puluh delapan rupiah) menjadi sebesar rp3. (tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh sen), tunjangan profesi guru pns sebesar rp117. (seratus tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah), tambahan penghasilan guru pns sebesar rp630. (enam ratus tiga puluh juta rupiah), honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebesar rp5. (lima miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar rp4. (empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah) menjadi sebesar rp9. (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), jasa pelayanan kesehatan bagi asn sebesar rp10. (sepuluh miliar enam juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang semula belum direncanakan, jasa pengelolaan bmd sebesar rp755. (tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang semula belum direncanakan. gaji . gaji dan tunjangan dprd sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp22. (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh empat juta enam belas ribu rupiah), terdiri atas: uang representasi dprd sebesar rp1. (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah),tunjangan beras dprd sebesar rp162. (seratus enam puluh dua juta rupiah), uang paket dprd sebesar rp86. (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah),tunjangan alat kelengkapan dprd sebesar rp162. (seratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), tunjangan alat kelengkapan lainnya dprd sebesar rp118. (seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota dprd sebesar rp8. (delapan miliar tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah),pembebanan kepada pimpinan dan anggota dprd sebesar rp119. (seratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), tunjangan . tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dprd sebesar rp5. (lima miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah), tunjangan transportasi dprd sebesar rp3. (tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), uang jasa pengabdian dprd sebesar rp126. (seratus dua puluh enam juta rupiah). gaji dan tunjangan kepala daerah kdh) wakil kepala daerah wkd) sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp964. (sembilan ratus enam puluh empat juta lim1. (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah lima puluh sen) terdiri atas: gaji pokok kdh wkd sebesar rp60. (enam puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh rupiah), tunjangan kdh wkd sebesar rp6. (enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), tunjangan jabatan kdh wkd sebesar rp100. (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), tunjangan beras kdh wkd sebesar rp4. (empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), tunjangan . tunjangan ph tunjangan khusus kdh wkd sebesar rp1. (satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), pembulatan gaji kdh wkd sebesar rp100. (seratus ribu rupiah) iuran jaminan kesehatan kdh wkd sebesar rp50. (lima puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah), iuran jaminan kecelakaan kerja kdh wkd sebesar rp461. (empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), insentif bagi kdh wkd atas pemungutan pajak daerah sebesar rp736. (tujuh ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga ribu rupiah). insentif bagi kdh wkd atas pemungutan retribusi daerah sebesar rp2. (dua juta enam ratus du289. (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah lima puluh sen).sebesar rp1. satu miliar tujuh juta dua ratus satu ribu rupiah), terdiri atas:a. dana operasional kdh wkd sebesar rp614. (enam ratus empat belas juta delapan puluh satu ribu rupiah). pegawai blue sebagaimana dimaksud pada huruf yang semula direncanakan sebesar rp. (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta rupiah) berkurang sebesar rp96. (sembilan puluh enam juta rupiah) menjadi sebesar rp1. (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah),51. (tujuh ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar rp11. (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar rp763. (tujuh ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah), terdiri atas: belanja barang sebesar rp213. (dua ratus tiga belas miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah sembilan puluh sembilan sen) berkurang sebesar rp72. (tujuh puluh dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah lima puluh lima sen) menjadi sebesar rp140. (seratus empat puluh miliar empat ratus tiga juta lima ratus delapan puluh delapan .: peraturan.tiga puluh delapan miliar empat juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar rp25. (dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi sebesar rp1. (satu triliun sembilan ratus dua belas miliar sembilan puluh empat juta . delapan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah empat puluh empat sen), belanja jasa sebesar rp380. (tiga ratus delapan puluh miliar delapan ratus dua puluh dua juta lima ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh dua sen) bertambah sebesar rp23. (dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah tiga puluh empat sen) menjadi sebesar rp403. (empat ratus tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah enam belas sen), belanja pemeliharaan sebesar rp39. (tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan belas sen) berkurang sebesar rp3. (tiga miliar enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah tujuh puluh sembilan sen) menjadi sebesar rp35. (tiga puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah empat puluh sen), belanja perjalanan dinas sebesar rp44. (empat puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar rp3. (tiga miliar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar rp40. (empat puluh miliar tujuh ratus sembilan . sembilan puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu sembilansebesar rp19. (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar rp3. (tiga miliar seratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) menjadi sebesar rp23. (dua puluh tiga miliar seratus dua puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), belanja barang dan jasa bos sebesar rp35. (tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar rp2. (dua miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga belas rupiah) menjadi sebesar rp38. (tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), belanja barang dan jasa blue sebesar rp17. (tujuh belas miliar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar rp63. (enam puluh tiga miliar tiga puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah) menjadi sebesar rp80. (delapan puluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta. juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah),37. (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) bertambah sebesar rp787. (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi sebesar rp38. (tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), terdiri atas: hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebesar rp34. (tiga puluh empat miliar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) bertambah sebesar rp2. (dua miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar rp37. (tiga puluh tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah), hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar rp3. (tiga miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) berkurang sebesar rp2. (dua miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) menjadi sebesar rp999. (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: . belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp26. (dua puluh enam miliar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar rp19. (sembilan belas miliar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar rp45. (empat puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), terdiri atas: bantuan sosial kepada individu sebesar rp6. (enam miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), bertambah sebesar rp19. (sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) menjadi sebesar rp25. (dua puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), bantuan sosial kepada keluarga sebesar rp19. (sembilan belas miliar enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar rp266. (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar rp19. (sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah), belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar rp279. (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapanesar rp500. (lima ratus juta rupiah)409. (empat ratus sembilan miliar enam ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh satu delapan ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar rp118. (seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan rupiah) menjadi sebesar rp409. (empat ratus sembilan miliar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas: belanja modal tanah sebesar rp34. (tiga puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) berkurang sebesar rp90. (sembilan puluh juta rupiah) menjadi sebesar rp34. (tiga puluh empat miliar sembilan ratus empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), belanja modal peralatan dan mesin sebesar rp78. (tujuh puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar rp913. (sembilan ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar rp79. (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), belanja modal gedung dan bangunan sebesar rp183. (seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh . sepuluh ribu lima ratus satu rupiah) bertambah sebesar rp14. (empat belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) menjadi sebesar rp183. (seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar rp104. (seratus empat miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang rp996. (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) menjadi sebesar rp103. (seratus tiga miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), belanja modal aset tetap lainnya sebesar rp8. (delapan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar rp40. (empat puluh juta rupiah) menjadi sebesar rp8. (delapan miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh limabertambah sebesar rp10. (sepuluh miliar. miliar rupiah) menjadi sebesar rp20. (dua puluh dua miliar68. (seratus enam puluh delapan miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah), yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya terdiri atas: penampakan. penampakan penerimaan pad, atau sesuai dengan objek pada lpa76. (tujuh puluh enam miliar lima ratus sebelas juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) menjadi sebesar rp148. (seratus empat puluh delapan miliar dua ratus sebelas juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp20. (dua puluh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah). ratus dua puluh tiga ribu enamyang semulajuta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilanenam puluh sembilan miliar sembilan ratus lima juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh limaiga ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh limatujuh puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh empatseratus empat puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh satu juta . juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas: dana perimbangan, dana insentif daerah did1. (satu triliun sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat juta delapan ratus enam puluh enamujuh puluh satu miliar lima ratus empat puluh lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas: dana transfer umum,rencanakan sebesar rp857. (delapan ratus lima puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar rp11. (sebelas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar rp831. (delapan ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ribu rupiah) yang terdiri atas: dana bagi hasil dbh), dana. dana alokasi umum dau). ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam huruf yang semula direncanakan sebesar rp807. (delapan ratus tujuh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) berkurang sebesar rp25. (dua puluh lima miliar delapan ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar rp781. (tujuh ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah). ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf yang semula direncanakan sebesar rp240. (dua ratus empat puluh miliar empat ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar rp203. (dua ratus tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar rp240. (dua ratus empat puluh miliar dua ratus sepuluh juta sembilan puluh dua ribu rupiah) terdiri atas: dana alokasi khusus dak) fisik, dana alokasi khusus dak) non fisik ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dak fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf yang semula direncanakan sebesar rp87. (delapan puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) berkurang sebesar rp203. . rp203. (dua ratus tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar rp87. (delapan puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) terdiri atas: dak fisik reguler, dak fisik penugasan. ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dak fisik reguler sebagaimana dimaksud dalam huruf yang semula direncanakan sebesar rp42. (empat puluh miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) berkurang sebesar rp191. (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar rp42. (empat puluh dua miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) terdiri atas: bidang pendidikan, bidang kesehatan dan keluarga berencana, bidang jalan dak fisik reguler bidang pendidikantiga puluh satu ribu rupiah) terdiri atas: bidang pendidikan paud sebesar rp653. (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), bidang pendidikan sebesar rp13. (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), bidang. bidang pendidikan smp sebesar rp3. (tiga miliar dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah), bidang pendidikan sanggar kegiatan belajar skb) sebesar rp456. (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah). dak fisik bidang kesehatan dan keluarga berencana yang semula direncanakan sebesar rp18. (delapan belas miliar delapan ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar rp191. seratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar rp18. (delapan belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dak fisik reguler bidang jalan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp6. (enam miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah). ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dak fisik penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang semula direncanakan sebesar rp45. (empat puluh lima miliar dua puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) berkurang sebesar rp12. (dua belas juta rupiah) menjadi sebesar rp45. (empat puluh lima miliar tujuh belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) terdiri atas: bidang. bidang kesehatan dan keluarga berencana sebesar rp2. (dua miliar seratus sembilan belas juta enam puluh ribu rupiah), bidang air minum sebesar rp1. (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah), bidang sanitasi sebesar rp2. (dua miliar lima ratus juta rupiah), bidang perumahan dan permukiman sebesar rp22. (dua puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), bidang industri kecil dan menengah sebesar rp8. (delapan miliar delapan ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), bidang pariwisata sebesar rp4. (empat miliar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), bidang lingkungan hidup yang semula direncanakan sebesar rp3. (tiga miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) berkurang sebesar rp12. (dua belas juta rupiah) menjadi sebesar rp3. (tiga miliar enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah)1. (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar rp71. (tujuh puluh satu miliar empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu seratus . seratus empat puluh lima rupiah) menjadi sebesar rp2. (dua triliun empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu empat ratus sembilan1. (satu triliun lima ratus lima puluh lima miliar tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar rp61. (enam puluh satu miliar seratus enam puluh juta seratus delapan puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah) menjadi sebesar rp1. (satu triliun enam ratus enam belas miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus. |
penegakan hukum pidana korupsi dan peradilan tanpa kehadiran tana terdakwa penegakan hukum pidana korupsi dan peradilan tanpa kehadiran terdakwa bambang hartono personal name nilai nilai kehidupan bangsa yang terkristalsasi' dalam sila sila pancasila pada hakekatnya menjadi sumber dan dasar untuk membuat hukum indonesia, termasuk dalam penegakan hukumnya. atau dengan kata lain pancasila adalah siaatsfundamentainorm yang mendasari seluruh sistem indonesia penegakan hukum pidana. khususnya tindak pidana korupsi kebanyakan praktisi hukum indonesia masih menganut paham positivistis, sehingga melihat korupsi adalah rangkaian unsur unsur tersebut masih merupakan gambaran atau bayangan yang masih berada dalam pikiran atau dea yang ditulis. diposisikan gan dianggap sebagai sesuatu kebenaran rangka perbuatan konkrit car gambaran ala bayangan tersebut adalah merupakan kejahatan karena itu melakukannya dikenai hukuman. implementasi dari sistem peradilan adalah suatu mekanisme untuk mengadili terdakwa dimana perbuatan yang dibawakan harus ditetapkan kepada terdakwa sebagai tindak pidana, sehingga terdakwa berhak untuk membela diri dalam pengadilan dapat dibaca perpustakaan pusat universitas bandar lampung. ketersediaan rd00001 rak display bam rektorat informasi detil judul seri tipe media nss bam tipe pembawa pustaka magister isi cet. ener semarang semarang., ilmu hukum subyek hukum pidana korupsi deskripsi fisik biji# hlm: cm. info detil spesifik bana jonesi pernyataan bambang hartono, isbn iss tanggungjawab sh. m.h, ifi kas tipe isi |
rechtsregel jurnal ilmu hukum vol desember p issn e issn raih peran ombudsman republik indonesia dalam penyelesaian maladministrasi indonesia benny agustina magister ilmu hukum universitas kader bangsa email received: revised: accepted: des abstract keberadaan ombudsman berbagai negara modern, terutama negara negara kesejahteraan negara kesejahteraan) adalahdikeluarkanimplementasi undang undang tentang ombudsman republik indonesiaombudsman tidak hanya menjadi institusiperti dalam pertimbangan tahun tentang ombudsman republik indonesia yang menyatakan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilaksanakan dalam konteks administrasi negara dan pemerintahan merupakan bagian integral dari upaya menciptakan yang baik, bersih dan pemerintahan yang efisien untuk meningkatkan undang dasar negara republik indonesia tahun kata kunci: administrasi mal, administrator pemerintah, layanan publik. raih benny agustina abstract the existence the ombudsman various modern countries, especially countries welfare state welfare state) was milestone that was the foundation the hopes the community citizens defend their rights that are armed the actions administrative officials because the decisions issued. the ombudsman was needed deal with abuse authority government officials and the same time help state apparatus carry out state administration efficiently and fairly. the ombudsman will encourage state power holders carry out accountability properly. the implementation the law the ombudsman the republic indonesia was one the revolutionary and innovative breakthrough the legal system indonesia. government administrators who carry out maladministration actions and are recommended the indonesian ombudsman are obliged implement these recommendations. the ombudsman not only influence institution public service magistrate influence), but also functioning institution magistrate sanction). the consideration law concerning the ombudsman the republic indonesia which states that service the community and law enforcement carried out the context state administration and government are integral part efforts create good, clean and efficient governance improve welfare and creating justice and legal certainty for all citizens referred the constitution the republic indonesia. keywords mal administration, government administrators, public services. pendahuluan latar belakang tujuan pemerintah negara bagian umumnya didasarkan pada cita cita atau tujuan negara. sedangkan tujuan dari administrasi negara indonesia seperti pada pembukaan keempat undang: undang dasar negara republik indonesia adalah untuk melindungi seluruh bangsa indonesia dan semua pertumpahan raih peran ombudsman republik indonesia korup. dengan demikian, posisi ombudsman bukan hanya lembaga pengawas yang lebih bersifat preventif tetapi berdasarkan undang undang tahun tentang ombudsman indonesia, mengenai kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi untuk pihak yang dilaporkan dan melaporkan atasan peran ombudsman juga bersifat represif. implementasi undang undang tentang ombudsman republik indonesia dan juga undang undang pelayanan publikdengan kata lain, ombudsman bukan hanya lembagabagaimana dalam pertimbangan tahun tentang ombudsman republik indonesia yang menyatakan bahwa pelayanan publik dan penegakan hukummenciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien dalam rangka meningkatkan where, maladministration and its remedies, first edition london: steven and son. raih benny agustina: undang dasar negara republik indonesia tahun selain itu, pengawasan layanan yang diselenggarakan oleh administrator pemerintah merupakan elemen penting dalam upaya menciptakan tata kelola yang baik, bersih dan efisien dan pada saat yang sama merupakan implementasi dari prinsip prinsip demokrasi yang perlu dikembangkan dan diterapkan untuk mencegah dan menghilangkan penyalahgunaan otoritas oleh pejabat pemerintah. kemudian sebuah lembaga dibentuk yang mengawasi administrasi pemerintahan yang menjamin pelaksanaan layanan publik maksimum dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien. dengan berlakunya undang undang ini, ombudsman nasional harus dapat memainkan peran untuk mendorong terciptanya penyampaian layanan publik yang maksimal, dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, dan untuk mencegah terjadinya tindakan: tindakan maladministrasi yang merugikan penduduk. indonesia, baik material maupun material. pandangan lain mengenai tujuan keberadaan ombudsman adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh kurdi mori dari fraksi ppp menyatakan tahun tentang ombudsman republik indonesia raih peran ombudsman republik indonesia bahwa: praktik praktik maladministratif yang terstruktur dan berjalan lama telah menjadi sub budaya dalam birokrasi pemerintah negara yang sulit dihilangkan hingga sekarang. ungkapan "jika masih bisa rumit untuk apa yang dibuat lebih mudah". sebagai akibat dari praktik birokrasi ini, dapat dipastikan bahwa hak warga atas infrastruktur berkualitas dan layanan publik yang berkualitas sangat sulit untuk direalisasikan. ini juga karena kurangnya standarisasi layanan publik yang menjadi acuan bagi semua badan layanan publik. oleh karena itu, upaya reformasi birokrasi dan administrasi negara yang bersih dan bebas dari pemerintah kkn adalah suatu keharusan dengan meningkatkan kualitas penyelenggara negara dan penegakan prinsip prinsip good governance. terlepas dari hal hal yang tidak kurang penting, perlu memiliki lembaga eksternal yang dapat secara efektif mengawasi tugas tugas para administrator negara dan pemerintah. dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik secara lebih terukur. berdasarkan undang undang tahun ombudsman republik indonesia adalah lembaga negara yang independen dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan lembaga pemerintah lainnya, dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan dari kekuatan lain raih benny agustina keberadaan ombudsman republik indonesia berdasarkan tahun tentang ombudsman republik indonesia adalah: lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik yang baik dipegang oleh administrator negara dan pemerintah termasuk yang dimiliki oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan badan swasta atau perorangan yang diberi tugas melaksanakan layanan publik tertentu yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. mengenai keberadaan ombudsman republik indonesia atas, yayasan bertumpu pada ombudsman indonesia harus sesuai dan sejalan dengan tujuan ombudsman itu sendiri. tujuan ombudsman indonesia didirikan dengan tujuan sebagaimana dalam tahun dengan jelas menguraikan tujuan ombudsman, yaitu: sebuah. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan makmur: mendorong administrasi negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme meningkatkan kualitas layanan negara semua bidang sehingga setiap warga negara dan penduduk dapat raih peran ombudsman republik indonesia memperoleh keadilan, keamanan, dan kemakmuran yang lebih baik: membantu menciptakan dan meningkatkan upaya upaya untuk memberantas dan mencegah praktik praktik maladministrasi, diskriminasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme: meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum publik, serta f(. supremasi hukum yang memiliki esensi kebenaran dan keadilan. pengaruh ombudsman masuk melalui rekomendasi yang disiapkan dan diberikan kepada organisasi negara dan pemerintah, meskipun rekomendasi ombudsman tidak mengikat secara hukum, itu tidak berarti bahwa mereka dapat diabaikan. dalam hal ini ombudsman memiliki mekanisme pelaporan dpr.$ untuk kasus kasus tertentu yang signifikan dan krusial, melalui mekanisme yang tersedia, dpr juga dapat memanggil pejabat publik (eksekutif) karena mereka mengabaikan keberadaan dan rekomendasi dari ombudsman. namun dalam praktik masa lalu, tidak sedikit rekomendasi kon yang dikesampingkan atau bahkan dipinggirkan. jadi berdasarkan undang undang tahun rekomendasi ombudsman sebelumnya tidak mengikat, sekarang rekomendasi sm. hadron philips, perlindungan hukum bagi rakyat indonesia, surabaya bina ilmu. raih benny agustina harus dilaksanakan. ini sebagaimana diatur dalam tahun yang menyatakan bahwa: sebuah. terlahir dan atasan terlahir wajib melaksanakan rekomendasi ombudsman. terlahir wajib menyampaikan laporan kepada ombudsman mengenai pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukan bersama dengan hasil pemeriksaan dalam waktu (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya rekomendasi. ombudsman dapat meminta informasi dari terlahir dan atau supervisorngimplementasikannya rekomendasi atau menerapkan beberapa rekomendasi untukngimplementasikan rekomendasi dan menyerahkan melapor dpr dan presiden. penutup ombudsman adalah sebuah lembaga yang bukan hanya penguasa pengaruh, yang memiliki kewenangan untuk mengikat secara moral pengikatan moral), tetapi juga memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi magistrate sanction) mana rekomendasinya mengikat dan harus dilaksanakan pengikatan hukum) ini berarti bahwa setiap agen menjadi pihak yang dilaporkan dan atasan yang dilaporkan jika terbukti telah melakukan maladministrasi dalam administrasi pemerintah, wajib melaksanakan rekomendasi dari ombudsman ri. jika sanksi tidak raih peran ombudsman republik indonesia diterapkan maka sanksi administratif akan dikenakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. hal ini sebagaimana tercantum dalam tahun tentang ombudsman republik indonesia. kesimpulansaran harus ada standar pelayanan yang pasti sehingga tidak ada lagi penyimpangan dan pelaksanaan pelayanan harus monitoring supaya tidak ada ketidakberesan dalam pemberian layanan. daftar pustaka henti puspitosari dkk. fi sofi pelayanan publik, malang, setara pers. raih benny agustina arah muslimin, beberap asas dan pengertian pokok tentang administrasi dan hukum administrasi, bandung: alumni. indef, birokrasi, korupsi dan reformasi, kasus pelayanan ktp, jakarta, indef. lazim hamidbandung: citra aditya bakti. johnny ibrahim, metodologi penelitian hukum normatif, malang: banyumedia publishing. where, maladministration and its remedies, first edition london: steven and sonbandung: alumni. moh. mahfud md, pemerintahan yang bersih perspektif politik, hukum, ekonomi, budaya dan agama, yogyakarta, uii press. philips hadron, perlindungan hukum bagi rakyat indonesia, surabaya, bina ilmu. undang: undang undang undang tahun tentang ombudsman republik indonesia undang undang tahun tentang pelayanan publik. raih peran ombudsman republik indonesia darah, untuk memajukan kesejahteraan publik, mendidik kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam membawa keluar tatanan dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. lembaga lembaga dalam satu sistem pemerintahan indonesia bekerja bersama dan saling mendukung untuk perwujudan tujuan pemerintah indonesia. salah satu karakteristik utama dari negara kesejahteraan adalah kewenangan yang luas bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi: fungsi pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, elemen pengawasan menjadi elemen yang sangat penting untuk mencegah interaksi negatif antara pemerintah dan rakyatnya, sebagai akibat dari maladministrasi terkait dengan tingkat kewenangan pemerintah. keberadaan ombudsman berbagai negara modern, terutama negara negara kesejahteraan negara merupakanmereka fungsi ombudsman indonesia tidak jauh berbeda dengan ombudsman banyak negara, yaitu: mengakomodasi partisipasi publik dalam upaya untuk mendapatkan layanan publik yang berkualitas dan efisien, administrasi yudisial yang raih benny agustina adil, tidak memihak dan jujur: meningkatkan perlindungan individu dalam memperoleh layanan publik, keadilan, kesejahteraan dan dalam mempertahankan hak mereka terhadap penyimpangan dalam tindakan penyalahgunaan wewenang (penyalahgunaan kekuasaan), penundaan yang berlarut larut (penundaan yang tidak semestinya), dan kebijaksanaan yang tidak benar. banyak negara, ombudsman telah menjadi lembaga alternatif bagi warga untuk menyelesaikan keluhan atau ketidakpuasan terhadap birokrasi pemerintah dengan cepat, gratis, tidak perlu membayar pengacara dan aman (kerahasiaan pelapor yang dilindungi). penyelesaian melalui lembaga lembaga peradilan untuk masalah masalah maladministrasi sebagian besar telah ditinggalkan karena sangat lambat, mahal dan jauh dari non user friendly. tantangan terbesar yang dihadapi oleh indonesia saat ini adalah bagaimana membangun kredibilitas sehingga mayoritas orang mematuhi dan bekerja sama dengan pemerintah. kredibilitas dapat diproses dan dikembangkan melalui program yang memberikan kesejahteraan bagi banyak orang, atau dengan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. masyarakat juga memiliki peran dalam proses membangun penegakan hukum dkk henti puspitosari. filosofi pelayanan publik, malang setara pers. raih peran ombudsman republik indonesia untuk mendapatkan keadilan, karena mereka adalah bagian, dan juga target, keadilan itu sendiri. masyarakat adalah komponen yang seharusnya merasakan keadilan, dan bukan sebaliknya, menjadi obyek dan korban ketidakadilan. sehingga individu, terutama kelompok rendah dan miskin, terus menerus tidak menjadi korban penyalahgunaan wewenang, komunitas itu sendiri harus memiliki tempat untuk melakukan pengawasan. kami sudah tahu lembaga pengawas sebagai ombudsman. masyarakat berhak melakukan pengawasan karena administrasi pemerintahan dan administrasi negara pada dasarnya didasarkan pada mandat yang diberikan oleh rakyat melalui pemilihan umum. pengawasan oleh ombudsman adalah pengawasan nyata, yaitu pengawasan untuk mendapatkan layanan terbaik dari administrator pemerintah. permasalahan apa peran ombudsman indonesia dalam menangani maladministrasi? tujuan penelitian untuk mengetahui peran ombudsman dalam menangani maladministrasi indonesia. raih benny agustina untuk menganalisis peran serta bentuk yang dilakukan ombudsman dalam mengatasi maladministrasi yang dilakukan oleh administrator indonesia. manfaat penelitian untuk mengetahui peran ombudsman dalam menangani maladministrasi indonesikami gunakan ialah metode pendekatan konseptual? pendekatan ini beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukumberupa perundang: undangan tahun tentang ombudsman republik indonesia tahun tentang pelayanan publik. bahan hukum sekunder, berupa pendapat hukum doktrin teori teori yang diperoleh dari literatur hukum, artikel ilmiah, maupun website. johnny ibrahim, metodologi penelitian hukum normatif, malang: banyumedia publishing raih peran ombudsman republik indonesia bahan hukum tersier, berupa kamus terjemahan, kamus black law, kamus wikipedia yaitu pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. pembahasan peran ombudsman dalam menangani maladministrasi indonesia. secara umum ombudsman dikenal sebagai lembaga independen yang menerima dan menyelidiki keluhan orang orang yang menjadi korban kesalahan administrasi publik. itu termasuk keputusan atau tindakan pejabat publik yang tidak pantas, menyimpang, sewenang wenang (tidak teratur tidak sah), penyalahgunaan kekuasaan, penundaan yang tidak perlu (penundaan yang tidak semestinya) atau pelanggaran kepemilikan. pembentukan ombudsman dimotivasi oleh beberapa alasan:hamid, lazimiii, bandung: citra aditya bakti. raih benny agustinakonsep ombudsman memandang korupsi lebih luas, yaitu tidak hanya dari aspek hukum tetapi aspek sosiologis yaitu semua bentuk perilaku korupsi. dalam perkembangan terakhir, konsep ombudsman telah didasarkan pada tahun tentang ombudsman republik indonesia dan bahkan diperkuat oleh tahun tentang pelayanan publikbeberapa alasan mendasar mengapa banyak negara, termasuk indonesia, membentuk ombudsman institute: ombudsman secara institusional independen baik struktural, fungsional dan pribadi. sifat independen ini akan sangat mempengaruhi efektivitasnya karena dalam bertindak selalu objektif, adil, dan tidak memihak. raih peran ombudsman republik indonesia tujuan pengawasan adalah pemberian layanan. ini berarti bahwa dalam bertindak, aparat menjadi pelayan sehingga warga diperlakukan sebagai subyek, bukan objek korban layanan. prosedur atau mekanisme yang digunakan dalam proses pengawasan tidak rumit dan juga dimungkinkan untuk proses penyelesaian melalui mediasi dengan prinsip saling menang menang. ombudsman institute secara tegas dan terbuka menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan atau laporan yang ditindaklanjuti tidak dikenakan biaya. ombudsman juga menganut prinsip bahwa dalam menyelesaikan laporan selalu mendengarkan dua pihak karena tidak melayani surat kaleng. konsep lembaga ombudsman berdasarkan undang undang tahun tentang ombudsman indonesia dan berdasarkan tahun tentang layanan publik, ternyata sangat akomodatif terhadap partisipasi masyarakat, dengan memberikan peran yang menyeimbangkan pemerintah yang memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan dengan komunitas yang memiliki hak untuk mendapatkan layanan. dalam layanan publik dinyatakan bahwa ombudsman ri. dan masyarakat adalah pengawas eksternal selain dpr dprd dalam hal maladministrasi dalam administrasi pelayanan publik oleh pejabat pemerintah. hal ini sebagaimana tercantum dalam tahun tentang pelayanan publik: "pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan layanan publik dilakukan melalui": sebuah. pengawasan oleh publik dalam bentuk laporan atau pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan layanan publik: raih benny agustina pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan hukum dan peraturan cc. pengawasan oleh dewan perwakilan rakyat, legislatif provinsi, legislatif kabupaten kota. berdasarkan artikel atas, partisipasi masyarakat dalam implementasi layanan publik dapat dimulai dari persiapan standar layanan hingga evaluasi dan pemberian penghargaan. partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dalam memenuhi hak dan kewajiban masyarakat dan peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik dan masyarakat dapat membentuk badan pengawasan layanan publik. komunitas memiliki hak untuk mengeluh tentang layanan publik kepada ombudsman. petugas yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan, orang yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi dalam bentuk pembebasan dari kantor, penurunan pangkat atau sanksi administrasi lainnya. jika itu melanggar ketentuan pidana, itu dapat dituntut untuk hukuman fisik atau kompensasi. sehubungan dengan konteks upaya pemberantasan korupsi indonesia, antonius suatu menyatakan bahwa posisi ombudsman lebih garda depan untuk mencegah terjadinya tindakan administratif dan perilaku korup dari semua pejabat pemerintah. pendapat ini dibangun atas asumsi bahwa sistem pelayanan publik tidak berjalan dengan baik karena penuh dengan tindakan: tindakan maladministratif dan praktik praktik organizer yang raih |
rechtsregel jurnal hukum vol agustus p issn e issn raih peran pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir fikri jamal fakultas hukum universitas pulang email received: feb revised: feb accepted: ags abstract wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang berkesinambungan. wilayah pesisir ini terdapat sumber daya pesisir berupa sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang sangat kaya. kekayaan sumberdaya pesisir tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk mengeksploitasinya dan berbagai instansi berkepentingan untuk meregulasi pemanfaatannya. wilayah pesisir terdapat berbagai ekosistem alami yang mempunyai fungsi masing masing yang berlainan, yaitu misalnya hutan bakau, padang lamun, estuari, delta, dan terumbu karangkata kunci pemerintah daerah, wilayah pesisir, pulau pulau kecil. abstract coastal areas have strategic meaning because itis transition region between the terrestrial and marine ecosystems are sustainable. this coastal region there are coastal resources the form natural resources and environmental services are very rich. the richness these coastal resources creates attraction for various parties exploit and various agencies have interest regulate its utilization. coastal areas contain natural ecosystems that have their own distinct functions, such mangrove forests, seagrass beds, estuaries, delta, and coral reefs accordance with the nature the unitary state the republic indonesia constitutional state, the development coastal management system and small islands part environmental sustainable development should given clear, firm and comprehensive legal basis ensure legal certainty for coastal area management efforts and small islands keywords: local government, coastal area, small islands. rjh fikri jamal pendahuluan indonesia dilihat dari geografis merupakan negara dengan prosentase sebagian besar wilayahnya merupakan perairan yang terputus pulau pulau besar dan kecil. secara geografis letak kepulauan indonesia sangat strategis yakni daerah tropis yang diapit oleh dua benua asia dan australia), dua samudera pasifik dan india), serta merupakan pertemuan tiga lempeng besar dunia eurasia, india australia dan pasifik) menjadikan kepulauan indonesia dikaruniai kekayaan sumberdaya kelautan yang berlimpah, baik berupa sumberdaya dan non hi, maupun jasa jasa lingkungan. memperhatikan konteks nasional mengenai bentuk negara yang ada, indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki lebih dari pulau dengan luas wilayah perairan laut lebih dari dan panjang garis pantai mencapai km. dengan demikian, pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan merupakan bagian penting dalam strategi pembangunan untuk meningkatkan daya saing nasional. luas daratan indonesia mencapai juta km? dan luas perairan laut kurang lebih juta km? sebanyak persen dari total penduduk indonesia mendiami wilayah pesisir. ini berarti bahwa untuk itulah dikeluarebagai sebuah lex specialis dalam pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir dan pulau kecil indonesia. teluk naga sebuah kecamatan dipesisir utara laut jawa merupakan salah satu kecamatan paling utara kabupaten tangerang provinsi banten terdiri dari desa yang potensial dengan potensi alam dan sumber daya manusia merupakan modal untuk menjadi kecamatan maju semua bidang, antara lain bidang perikanan air laut asin, payau, tawar. bidang mukhtar, pencemaran pesisir dan laut, jakarta: perannya paramita), hlm peran pemerintah daerah dalam. governance). pemerintah daerah diharapkan tidak saja menerapkan fungsi managemen birokrasi, akan tetapi juga diharapkan dapat menerapkan praktik kewirausahaan. karenanya, pemerintah daerah tidak berjalan sendiri, tetapi berkolaborasi dengan banyak pihak khususnya pelaku ekonomi (investor). lihat saja contoh yang sangat aktual, betapa wilayah desa desa kecamatan pandangan dan desa desa kecamatan pisau, dalam tahun kebelakang, desa desa (dua) kecamatan tersebut hampir tidak dikenal oleh kita masyarakat tangerang utara. saya meyakini bahwa pada tahun 199s, kecamatan kosambi dengan area bandara soekarno hatta nya, teluknaga dengan wisata tanjung pasirnya, bahkan kronis dengan pulau bangkitnya jauh lebih dikenal dari pada (dua) wilayah kecamatan pandangan dan kecamatan pisau. hal ini yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian kedaerah pesisir khususnya kecamatan teluk naga untuk mengamati mengapa pembangunan daerah pesisir sangat lambat dan tidak terlaksana dengan baik. pesatnya pembangunan kawasan komersial bsd, paramount dan summarecon) kecamatan pandangan, kelapa dua dan pisau, bukan saja masyarakat kabupaten tangerang yang mengenal kawasan tersebut, tetapi kawasan ini juga dikenal luas dan dikunjungi oleh masyarakat kota tangerang, kota tangerang selatan, dki jakarta, serang, cilegon, pandeglang, lebak bahkan turis manca negara banyak membelanjakan uang nya kawasan ini. betapa perputaran uang tidak hanya berminyak milyar kawasan ini, tetapi juga sudah bertrilyun trilyun. dan pada gilirannya, banyak menyerap tenaga kerja yang berasal dari penduduk lokal sekitar kawasan ini. pendapatan perkapita penduduk lokal bertambah, kesejahteraan penduduk lokal meningkat, daya beli penduduk lokal terjangkau. membangun kota baru berarti menciptakan pusat pertumbuhan baru, menarik investasi, dan selanjutnya menciptakan lapangan pekerjaan baru. dengan demikian, daerah dapat memainkan peran untuk menjadi fasilitator bagi pembangunan daerahnya. peran pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir kecamatan teluk nagaudah mengamanatkan bahwa kawasan rjh fikri jamal konservasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil termasuk suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang berada wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dalam bentuk taman nasional taman nasional laut, suaka margasatwa. sebagaimana penjelasan undang undang nomor tahun lembaga pengelola kawasan konservasi. secara hukum sudah diatur peralihan kawasan konservasi dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan kkp namun dalam prakteknya lapangan masih dikelola oleh peka (klik). pengalihan kelembagaan yang berlarut larut akan menimbulkan tidak efektif dan tidak efisien berjalannya organisasi. kewenangan penangkapan berdasarkan kurapiberikan hanya kepada penyidik polritidak secara eksplisit memberikan kewenangan penangkapan terhadap ppn kkp apabila ppn tersebut menemukan pelanggaran hukum wilayah pesisir. kewenangan penangkapan baru diberikan pada level peraturan menteri, seharusnya kewenangan penangkapan merupakan substansadanya pengakuan pemerintah terhadap masyarakat adat sesuai dengan peraturan perundang undangan. apakah untuk dapat disebut sebagai masyarakat hukum adat perlu mendapatkan pengakuan, hal ini terkait dengan hak hak masyarakat adat wilayah tersebut, bagaimanakah bentuk pengaturan pengakuan tersebut. perlu pengaturan masyarakat hukum adat yang tidak mendelegitemasi masyarakat hukum adat. jika tidak, masyarakat hukum adat dapat semakin tergerus eksistensinya apabila tidak diberikan pengaturan yang seharusnya. upaya perlindungan hukum dalam pembangunan wilayah pesisir kecamatan teluk naga. pengesahan undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah yang mencabut undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah danberdampak terhadap otonomi daerah dalam pengelolaan pesisir dan pulau peran pemerintah daerah dalam. pulau kecil. undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa daerah provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada wilayahnya. ini menggugurkan undang undang nomor tahun yang menyebutkan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya wilayah laut. pada bagian penjelasan, daerah dalam undang undang nomor tahun adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. dengan demikian, secara langsung undang undang nomor tahun mencabut kewenangan kabupaten kota dalam pengelolaan sumber daya laut. adapun kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya wilayah laut sebagaimana tertuang dalam undang undang nomor tahun dalam pengelolaan wilayah pesisir pemerintah daerah harus memperhatikan pemberdayaan masyarakatadapun dalam penerapan sanksi terhadap segala bentuk pelanggaran yang terjadi wilayah pesisir diatur dengan sanksi administrative dan sanksi pidanakesimpulan peran pemerintah daerah terhadap pengelolaan wilayah pesisir khususnya wilayah pesisir utara kabupaten tangerang pada kecamatan teluk naga, secara lebih tegas aturan mengenai pengelolaan wilayah pesisirenai peran pemerintah terdapat dalam angka dimana pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi pemerintah daerah juga berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat sebagaimana atur dalam undang undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. dalam perlindungan hukum terhadap pengelolaan wilayah pesisir undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang rjh fikri jamal undang nomor tahun tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil menetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana. dimana untuk sanksi administratif diatur dalam dan untuk sanksi pidana diatur dalam undang undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. daftar pustaka nasrul pramuka, kajian pengelolaan daratan pesisir berbasis zonasi provinsi jambi, semarang: tesis pasca sarjana magister teknik sipil universitas diponegoro), bernard tanya dkk, teori hukum: strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi, yogyakarta: genta publishing), bernard tanya, teori hukum, strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi, yogyakarta: genta publishing), emil salim, lingkungan hidup, jakarta: mutiara sumber widya),gie, pokok pokok hukum tata negara indonesia pasca reformasi, jakarta: buana ilmu populer), k.e.s. manik, pengelolaan lingkungan hidup, jakarta: jabatan), koesnadi hardjasoemantri, hukum tata lingkungan, yogyakarta: gajah madah university press), lili rasyid dan yasa putra, hukum sebagai suatu sistem, bandung: cv. mandar maju), mattulada, lato, suatu lukisan analisis terhadap antropologi politik orang bugis, makassar: hasanuddin university press), mochtar kusumaatmadja, hukum, masyarakat, dan pembinaan hukum nasional, bandung: binacipta), peran pemerintah daerah dalam. mochtar kusumaatmadja, konsep konsep hukum dalam pembangunan kumpulan karya tulis), bandung: alumni), mochtar kusumaatmadja, pembinaan hukum dalam rangka pembangunan nasional, bandung: binacipta), mukhtar, pencemaran pesisir dan laut, jakarta: perannya paramita), munadjat danusaputro, bina mulia hukum dan lingkungan, bandung: binacipta), peter mahmud marzuki, pengantar ilmu hukum, jakarta: grenada media group), satjipto rahardjo, ilmu hukum, bandung: citra aditya bakti), shidarta, karakteristik penalaran hukum dalam konteks ke indonesian, jakarta: utomo), novita mengerti bernard tanya, moralitas hukum, yogyakarta: genta publishing), undang undang dasar republik indonesia tahun undang undang nomor tahun tentang penataan ruang. undang undang nomor tahun tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. undang undang nomor tahun tentang perikanperan pemerintah daerah dalam. pertanian. bidang pariwisata, bidang industri kecil industri rumahan, menengah dan berserta bidang bidang lain yang dapat memberikan kemajuan perekonomian daerah. kecamatan ini bersebelahan dengan kecamatan kosambi yang berbatasan dengan dki jakarta, kecamatan pakuhaji, dan berseberangan dengan kecamatan selatan, berbatasan dengan kota tangerang yang terkenal dengan bandara internasional soekarno hatta, maka wajar jika kemajuan teluk naga akan menjadi target pengembangan industri dan perumahan untuk menanamkan investasi nya beberapa desa kecamatan teluk naga. pada kondisi ini arus globalisasi dan mobilitas urban penduduk akan sangat tinggi yang akan merubah wajah teluk naga pelosok dan pesisir menjadi teluk naga maju sebagai sentra ekonomi. permasalahan sehingga timbul permasalahan yang harus selesaikan yakni bagaimana peran pemerintah daerah dan perlindungan hukum dalam upaya pengelolaan wilayah pesisir? metodologi penelitian penulis akan menjawab permasalahan yang timbul mengenai peran pemerintah daerah dalam upaya pengelolaan wilayah pesisir serta perlindungan hukum yang dilakukan untuk upaya pengelolaan wilayah pesisirlam menjawab permasalahan penulis juga melakukan penelitian langsung lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap wilayah pesisir khususnya kecamatan teluk naga kabupaten tangerangrjh fikri jamal undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. pembahasan tinjauan umum tentang pemerintah daerah, wilayah pesisir dan pengaturan hukum pengelolaan wilayah pesisir dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud pemerintahan daerah diatur dalam bab tersendiri yaitu dalam bab dengan judul pemerintah daerah . dalam undang undang dasar republik indonesia serikat tahun ketentuan mengenai hal itu termaktub dalam dan dalam undang undang dasar sementara tahun pada dan bahkan sejak sebelum kemerdekaan, sudah banyak pula peraturan yang dibuat untuk mengatur mengenai persoalan pemerintahan daerah dan persoalan yang berkaitan dengan soal desentralisasi.?. dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerahrdapat kecenderungan adanya arah sentralisasi. kecenderungan tersebut dapat diidentifikasi baik dari sisi konsep pembagian urusan, kewenangan pembentukan peraturan daerah, maupun dalam pembagian kewenangan khususnya untuk pengelolaan sumber daya alam, kehutanan, dan tambang. konsideran undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah mealam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah terdapat bab (lima) yang mengatur tentang pemerintahan daerah provinsi laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan. dalam bab tersebut daerah provinsi diberi kewenangan untuk c.s.t. kancil, pokok pokok pemerintahan daerah, cetakan iii, jakarta: rienne cipta), hlm peran pemerintah daerah dalam. mengelola sumber daya alam laut yang berada wilayahnya. daerah provinsi yang berciri kepulauan melaksanakan kewenangan pemerintah pusat dibidang kelautan bedasarkan asas tugas berbantuan. tetapi dalam bab tersebut tidak memberi kejelasan mengenai kewenangan kabupaten kota terkait pengelolaan wilayah laut. dalam lampiran undang undang nomor tahun mengenai pembagian urusan bidang kelautan kabupaten kota hanya diberikan kewenangan dalam perikanan tangkap, serta dalam hal perikanan budidaya. batasan pengertian wilayah pesisir dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan yaitu pendekatan ekologis, pendekatan perencanaan dan pendekatan administratif. sedangkan secara praktis, batasan pengertian wilayah pesisir juga dapat dijelaskan berdasarkan praktek penentuan wilayah pesisir oleh berbagai negara, yang satu dengan lainnya dapat saling berbeda mengenai batasan ruang lingkupnya, yang tergantung dari kepentingan dan kondisi geografis pesisir masing masing negara serta pendekatan yang digunakan pendekatan secara ekologis pada hakekatnya akan lebih memperlihatkan pengertian kawasan pesisir karena kawasan merupakan istilah ekologis, sebagai wilayah dengan fungsi utama yaitu fungsi lindung atau budi daya. dalam hal ini kawasan pesisir sebagai bagian dari wilayah pesisir merupakan zona hunian yang luasnya dibatasi oleh batas batas adanya pengaruh darat arah laut. demikian pula kawasan pesisir merupakan, dan ekonomi, untuk dipertahankan keberadaannya." sisi yang lain, ditinjau berdasarkan pendekatan dari segi perencanaan pengelolaan sumber daya yang difokuskan pada penanganan suatu masalah yang akan dikelola secara bertanggung jawab. demikian pula untuk maksud perencanaan secara praktis, wilayah pesisir merupakan suatu wilayah dengan didukung oleh suatu karakteristik yang khusus, yang batas batasnya seringkali ditentukan oleh masalah masalah tertentu yang butir undang undang nomor tahun tentang penataan ruang. etta goes, kebijakan pengelolaan kekayaan alam laut secara berkelanjutan, suatu tinjauan yuridis, dalam beberapa pemikiran hukum memasuki abad xxi, bandung: angkasa), butir undang undang nomor tahun tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. rjh fikri jamal akan ditangani. hal itu disebabkan batas batas wilayah pesisir sering kali ditentukan secara berubah ubah yang berbeda luasnya antara negara negara dan sering kali didasarkan pada batas batas jurisdiksi atau terbatas untuk alasan demi kelancaran dari segi administratif. dengan dikeluarkannya undang undang tahun tentang pemerintahan daerah dalam disebutkan bahwakea rah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan untuk propinsi dan (sepertiga) dari wilayah kewenangan propinsi untuk kabupaten kota. berdasarkan keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor: kep.io men tentang pedoman umum perencanaan pengelolaan pesisir terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana arah laut mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk kabupaten kota dan arah darat batas administrasi kabupaten kota. menjamin keberlanjutan dari sumber daya yang terdapat diwilayah pesisir, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta memberikan manfaat yang besar kepada semua pihak terutama masyarakat pesisir. saat ini terdapatdan kebijakan kebijakan daerah yang diatur dalam peraturan daerah. dasar pemikiran dibuatnya undang undang ini adalahhulu wilayah pesisir yang kelly ring dalam tri senyawanya, konsep dasar dan masalah pengaturan pengelolaan pesisir terpadu dalam lingkup nasional, semarang: phl undip), hlmx1). peran pemerintah daerah dalam.letak geografis pesisir teluk naga. wilayah pesisir kabupaten tangerang terdiri atas delapan kecamatan yang memiliki wilayah pesisir, yaitu kecamatan kemono, kecamatan kemiri, kecamatan mauk, kecamatan pakuhaji, kecamatan sukadiri, kecamatan dadap, kecamatan kosambi dan kecamatan teluknaga. dimana total panjang pantai wilayah ini adalah rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil rsp 3k) kabupaten tangerang kecamatan teluknaga secara geografis terletak diwilayah timur bagian utara pusat pemerintahan kabupaten tangerang atau disebelah utara pulau jawa. berdasarkan luas wilayah kecamatan teluknaga tercatat sebesar yang meliputi desa yaitu desa babakan asem, desa bojong ranged, desa kampung besar, desa kampung melayu barat, desa kampung melayu timur, desa kebon cau, desa lemo, desa muara, desa pangkalan, desa tanjung burung, desa tanjung pasir, desa tegal anus dan desa teluk naga. secara umum kondisi topografi kecamatan teluknaga merupaka dataran rendah dan pesisir pantai dengan ketinggian antara mdpl yang terletak merata diseluruh kecamatan teluk naga. ada desa yang termasuk kedalam desa pesisir yaitu desa tanjung burung, desa tanjung pasir, desa lemo dan desa muara. potensi sumber daya alam pesisir teluk naga perencanaan pembangunan wilayah merupakan suatu sajian atau gambaran keadaan masa mendatang mengenai wilayah secara efisien dan berkelanjutan. perencanaan memuat tujuan dan sasaran pengelolaan wilayah dilandasi dukungan aspek kelembagaan dan peraturan pendukungnya, serta memuat uraian mengenai langkah langkah stategis dalam merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori kedalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil ibid rjh fikri jamal kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek social dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan. pembangunan dibidang pesisir dan kelautan menjadi sangat penting, karena karakteristik wilayah pesisir memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri dibandingkan wilayah wilayah lain. sumber daya yang terkandung wilayah pesisir terdapat sumber daya manusia (human resource), dan sumber daya fisik (physical resource). sumber daya manusia mencakup manusia itu sendiri yang jumlahnya, kualitasnya, pengetahuannya, dan keterampilannya, budayanya, fasilitas dan lembaga masyarakat yang terdapat didalamnya. sumber daya fisik mencakup sumber daya alam dan buatan, seperti waduk dan danau buatan." kecamatan teluk naga secara geografis memiliki letak yang strategis karena berbatasan langsung dengan kota tangerang dan memiliki aksesibilitas yang baik dengan ibukota dki jakarta yang menjadi salah satu potensi untuk berkembang menjadi daerah penyangga ibukota dki jakarta. selain itu menjadi pintu gerbang antar provinsi banten dan dki jakarta yang dapat menimbulkan interaksi yang menumbuhkan fenomena interdependensi yang kemudian berdampak pada pertumbuhan suatu wilayah. kecamatan teluk naga sebagai wilayah pesisir memiliki manfaat yang penting bagi masyarakatnya. melihat sumber daya manusia yang terdapat kecamatan teluk naga umumnya kualitas sumber daya manusia relatif rendah, ini terlihat dari tingkat pendidikan yang terdapat wilayah kecamatan teluk naga. rendahnya tingkat pendidikan berhubungan erat dengan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia wilayah pesisir. tingkat pendidikan suatu daerah mengindikasikan tingkat sumber daya manusia daerah tersebut. semakin tinggi jenjang pendidikan yang bisa diselesaikan oleh penduduk suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat pola pikir masyarakatnya. dengan semakin besar jumlah penduduk yang bisa menyelesaikan tingkat pendidikannya, maka daerah tersebut akan semakin maju. rendahnya kualitas sumber daya manusia kecamatan teluk naga terlihat pula dari keterampilan yang dimiliki. keterampilan mereka biasanya hanya menjadi nelayan. hal ini tidak sebanding pada potensi akses tanggal februari peran pemerintah daerah dalam. yang dimiliki oleh kecamatan teluk naga. keterampilan yang dimiliki masyarakat umumnya hanya terbatas pada satu sector saja yaitu penangkapan ikan sehingga kurang mengembangkan sektor lainnya. melihat daya dukung sumber daya manusia kecamatan teluk naga masih relatif rendah, sebagai salah satu wilayah pesisir kabupaten tangerang yang memiliki potensi sumber daya pesisir yang cukup tinggi dan keanekaragaman yang cukup tinggi, seharusnya dapat imbang dengan sumber daya manusia yang dapat berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan mendasarkan pada pengembangan potensi alam dan lingkungan sekitar. karakteristik masyarakat pesisir teluk naga karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris karena perbedaan sumber daya yang mereka hadapi atau miliki. masyarakat agraris menghadapi sumber daya yang terkontrol yakni lahan untuk memproduksi suatu jenis komoditas dengan hasil yang dapat diprediksi. dengan sifat yang demikian memungkinkan tetapnya lokasi produksi sehingga menyebabkan mobilitas usaha yang relatif rendah dan faktor resiko pun relatif kecil." sifat dan karakteristik masyarakat pesisir ditentukan oleh interaksi faktor faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. khususnya pada masyarakat nelayan, karakteristik yang mencolok adalah ketergantungan pada musim. pada musim penangkapan nelayan sangat sibuk melaut. sebaliknya pada musim paceklik kegiatan melaut menjadi berkurang sehingga banyak nelayan yang terpaksa menganggur. ketergantungan pada musim ini semakin besar bagi nelayan kecil yang tidak mampu mengakses teknologi penangkapan.? dalam mempertahankan kehidupannya, sistem jaminan sosial membentuk apa yang dikenal hubungan patron klien. pada musim paceklik nelayan kecil, buruh nelayan, petani tambak kecil, dan buruh tambak seringkali terpaksa meminjam uang atau barang untuk kebutuhan hidup sehari hari pada juragan atau pada pada para pedagang pengepul. hal ini juga terjadi pada masyarakat teluk naga, yang notabene jumlah nelayan kecil banyak terdapat pada daerah ini. selain itu faktor kenaikan bbm juga menjadi kendala bagi nelayan, berbagai upaya untuk menekan biaya melautpun dilakukan seperti mengganti solar dengan diakses tanggal februari than nugroho dan rokhmin dari, pembangunan wilayah perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan jakarta: lp3es), hlm rjh fikri jamal minyak tanah, itupun masih dibayang bayangi kenaikan bbm yang terus menerus. pasar adalah faktor penting yang mempengaruhi karakteristik masyarakat pesisir. berbeda dengan petani padi yang dapat menyimpan sebagian panennya untuk mencukupi kebutuhan sendiri, para nelayan dan petani tambak harus menjual sebagian hasilnya secara cepat karena sifat produk perikanan yang kurang tahan lama, kecuali jika tersedia fasilitas pengolahan atau pengawetan, maka keadaan pasar sangat mempengaruhi harga ikan dan tingkat pendapatan nelayan yang sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. sarana perdagangan kecamatan ini belum banyak berkembang. umumnya berupa toko dan pasar tradisional yang melayani kebutuhan sehari hari serta pasar hewan. belum terlihat pusat pusat grosir atau pusat pemasaran industri kecil untuk memudahkan akses pemasaran. sebelum lahirnya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, tangerang wilayah utara sebagai wilayah pesisir memiliki kewenangan untuk sumber daya wilayah laut, termasuk menata ruang dan mengelola area pasca reklamasi. karenanya yang semula pemerintah kabupaten tangerang bersama masyarakat tangerang wilayah utara meyakini bahwa melalui peraturan daerah kabupaten tangerang nomor tahun tentang penyelenggaraan reklamasi untuk kawasan pengembangan perkotaan baru ppb) untuk merealisasikan proyek raksasa reklamasi laut kurang lebih pada area sepanjang pantai tangerang wilayah utara yang diukur mulai sampai kedalaman laut maksimal (delapan) meter dari tinggi muka air laut rata rata, akan mampu meningkatkan bukan saja perekonomian masyarakat tangerang wilayah utara tetapi juga akan signifikan meningkatkan pendapatan anggaran daerah pemerintah kabupaten tangerang. pembangunan ekonomi daerah harus dapat memaksimalkan seluruh potensi. bila pemerintah daerah telah menyiapkan instrumen bagi pembangunan daerah, bila sumber daya alam sudah tersedia, akan tetapi apakah para pelaku ekonomi non pemerintah tertarik untuk menginvestasikan financial nya pada daerah dengan sumber daya alam yang tersedia tersebut. apbd saja tidak lagi cukup untuk membiayai pembangunan suatu daerah dengan segala infrastrukturnya, karena pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, dan kompleksitas teritorial. karenanya, keterlibatan pelaku ekonomi telah menjadi pilihan banyak daerah dari pada mengandalkan apbd (from government |
salinan wa nanomor tahun tentang retribusi jasa usah. ketentuan dalam lampiran lampiran dan lampiran viii dalam peraturan daerah kabupaten belitung timur nomor tahun tentang retribusi jasa usaha lembaran daerah kabupaten timur tahun nomor diubah dan ditambah sebagaimana tercantum dalam lampiran lampiran danuraian ' ? e ukuran tarif benih la. |ikan nila 3cm rp. . ekor 4tem rp. . ekor |b. |ikan gurami 3cm rp. . ekor ll 46cm rp. . ekor lol oil i 10cm rp. . ekor le. |ikan lele 1em rp. , cm |a. |ikan patin lem rp. , em |ikan mas 153cm rp. , ekor oil 46cm rp. , ekor 110cm rp. , ekor |f. |ikan kerapu pantang lem rp. , cm ikan kakap putih lem rp. , cm |ikan nla ooh caloninduk 250gram rp. , kg |indukan 2250gram rp. , kg lb. |ikan gurami caloninduk s1.200gram rp. , kg |indukan .200gram rp. , kg le. ikanleee calonkan x 800gram rp. , kg indukan 800gram rp. , kg la. |ikan pati caloninduk s800gram rp. , kg 2l|indukan 800gram rp. , kg |ikan mas ooh l1)| caloninduk 800gram rp. , kg 2lindukikan 2800gram rp. , kg ikan hias ja. |ikan mas koki lem rp. , cm lb. |ikan koi lem rp. , cm le. |ikan boti lem rp. , cm |d. |ikan arwana belitung lem rp. , cm le. |ikan cupang ekor rp. , cm la. |ikan nila rp. , kg |b. |ikanleee rp. , kg le. |ikan patin rp. , kg |ikan mas rp. , kg |ikan kerapu rp. , kg |f. |ikan bandeng rp. , kg |ikan kakap putih rp. , kg ih. kepiting soka rp. , kg li. |ikan baronang liam rp. , kg li. |ikan bawal bintang rp. , kg ik. |ikan bawal air tawar rp. , kg salinan sesuai dengan aslinya pj. bupati belitung timur, plt. kepala bagian hukum, ttd ttd hardiuntuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah, perlu dilakukan perubahan pada peraturan daerah nomor tahun khususnya. perubahan, penambahan dan penyesuaian struktur dan besaran tarifdan terlaksananya pemungutan retribusi yang sesuai dengan tarif retribusi. ii. demi cukup jelas. cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten belitung timupriok rp. , unit hari io. pe 10o rp. , unit hari ja. tangan . rp. , unit hari ib. dorong rp. , unit hari ja. |umum (rekreasi) rp. , unit hari |b. |studilapangan sosial kemasyarakatan rp. , unit hari |e. |travel biroperjalanan rp. , unit hari ja. |umum (rekreasi) rp. , unit hari |b. |sosialkemasyarakatan rp. , unit hari je. bisnis rp. , unit hari ja. |umum (rekreasi) rp. , unit hari |b. |sosial kemasyarakatan rp. , unit hari je. (bisnis rp. , unit hari kapal wisata dinas kebudayaan dan pariwisata ja. |umum rekreasi) rp. , unit jam |b. |sosialkemasyarakatan rp. , unit jam ie. |travel biroperjalanan rp. , unit jam umum(rekreasi) rp. , unit hari |b. |sosialkemasyarakatan rp. , unit hari |e. |travel biroperjalanan rp. , unit hari kapal cahaya pelangi untuk12 jam . rp. , unit ja. untuk24 jam rp. , unit kapal diving wisata rp. , jam bus hop hop ja. bandara kecamatan kelapa sampit rp. , org rate |b. bandara kecamatan damar rp. , org rate bandara kecamatan manggar rp. , org rate ja. bandara kecamatan gantung rp. , org rate |e. antar kecamatanterdekat rp. , org rate |b. backbone loader hari rp. , unit (kapasitas icon rp3: bulan kapasitas item rp , bulan fe ikapasitasoton rp: bulan la manggar rp. mp tahun engan rp. , mp tahun manggar rp, tahun enleantung rp. tahun simpang pesan rp. mp tahun ta manggar rp, tahun menggantung rp. tahun (mangan denganfasiltas listrik rp. , 17tahun jb. (ruangan tanpa fasilitas listrik rp. , m tahun (kioodenganfasiltasiistrik rp. m7 tahun |b. (kostanpafasiltastistrik rp. m5 tahun lapak denganfasiltastistrik rp. m7 tahun |b. |iapaktanpafasilitas mistik rp. m3 tahun (denganlistrik rp. m7 tahun itanpalistrik rp. m3 tahun mesasakata: basimasyarakatumum kamerad tr. kamar hari kamarnya rp. kamar hari 2n| mess jakarta bagi pejabat negara, pns dan ptt tenaga honorer: kamar rp. kamar hari | kamar rp. , kamar hari i kamar non rp. , kamar hari pasundan ataupendampingpasien rp. tbr mess pangsi pinang bagi masyarakat umum ikamarae rp: , kamar hari eamarmonae rp. kamar hari (aib pejabat negara pns dan etf tenaga honored) kamerad kamar hari kamarnya rp. , kamar hari aspasia r00 mess kecamatan kelapa sampit rp. , kamar hari kamar non rp. , kamar hari mess kecamatan gantung rp. , kamar hari kamar non rp. , kamar hari geram ukuran tr, ante parfukaranamxom rp, arfukuran x7m rp. , nit urang kem padukuhan smx7m rp. , nit pikamptastik tri soo, thr buah tbussitipae rp. han bulan sipat rp. hai buah kursi rapat rp. , hai bulan emearempa rp. , hari buah asem rp. ari set tpemakatansiang mlmasyarakatumum rp: , kati hai nanas lembaga pemerintahan swasta rp. , kah hari ilmasyarakatumum rp: , kai hai darldinas lembaga pemerintahan swasta rp. , kati hari . le. siang dan malam ilmasyarakatumum rp: , kai hari cardinal lembaga pemerintahan swasta rp: , kati hari (dinas lembaga pemerintahan rp, s001000 7sehari dimasyarakat umum swasta rp: , set hari ola siang |masyarakatumum rp. , kali hari |dinas lembagapemerintahan swasta rp. , kali hari db. (malam )|masyarakatumum rp. , kali hari dinas lembaga pemerintahan swasta rp. , kali hari (siangdanmalam )|masyarakatumum rp. , kali hari dinas lembagapemerintahan swasta rp. , kali hari ola isian futsal rp. , jam |sepakbolatstadion) rp. , jam |bolavoly rp. , jam @|bulutangkis (indo) rp. , jam sjltenis rp. , jam jb. (malam futsal rp. , jam )|sepakbolatstadion) rp. , jam bolavoly rp. , jam bulutangkis (indo) rp. , jam (siang nffutal rp. , jam |sepakbolatstadion) rp. , jam )|bolavoly rp. , jam @|bulutangkis(indo) rp. , jam sejenis rp. , jam (malam i)|futsal rp, , jam |sepakbolafstadion) rp. , jam 3lbolavoly rp. , jam bulutangkis(indo) rp. , jam sejenis rp. , jam ja. uji coba lapangan sebelum pertandingan kegiatan (komersil non komersil) siang rp. , jam malam rp. , jam kebersihan rp. , kegiatan |b. pertandingan kegiatan komersil ' siang rp. , jam malam rp. , jam kebersihan rp. , kegiatan le. pertandingan kegiatan non komersil ' ' siang rp. , jam malam rp. , jam kebersihan rp. , kegiatan la. penggunaan fasilitas atletik siang rp. , jam malam rp. , jam kebersihan rp. , kegiatan le. halaman luar stadion utama kegiatan promosi rp. , hari kebersihan rp. , kegiatan sewa untuk kegiatan pertunjukan, umum dan rp. , kegiatan sejenisnya kios stadion a)| ukuran sampai dengan '' )?|( rp. , tahun ukuran9 m2s d12m2 rp. , tahun la. kegiatan olahraga komersil ' siang rp. , hari malam rp. , hari kebersihan rp. , kegiatan |b. kegiatan olahraga non dikomersilkan )l| siang rp. , hari malam rp. , hari kebersihan rp. , kegiatan le. kegiatan olahraga untuk pembinaan dan pelatihan bola basket siang rp. , jam malam rp. , jam kebersihan rp. , kegiatan bolano1y siang rp. , jam malam rp. , jam kebersihan rp. , kegiatan sirusa siang rp. , jam malam rp. , jam kebersihan rp. , kegiatan oa| buku tangkis siang rp. , line jam malam rp. , line jam kebersihan rp. , kegiatan |a. halaman luar gedung olahraga gor) belitung timur kegiatan promosi ' | rp. , jam kebersihan rp. , kegiatan asam (ind ds olahraga gor) belitung timur utama dan gor belitung timur sejenisnya kios pantai: (ondenganukurans s0np rp, 7ant balan ib. nikos dengan ukuran mps isbn rp. , unit bulan jisondenganukkuran rp, , unt bulan kios tr, plan ib. lapak rp. , bulan le. lapak rp. , hari dewasa tp, s000 orang |b. janakanak rp. , orang toilet tempat wisata ' ) ( rp. , orang chemical powder (stored pressure) pemeriksaan bahan pangan ola kimia formalin test kit lo ) rp. , sampel boraks test kit ' rp. , sampel metanol yellow test kit ' '| rp. , sampel rhodamin test kit ' rp. , sampel mikrobiologi staphylococcus aureus pca ' ' rp. , sampel coi mpn rp. , sampel salmonella ssa rp. , sampel bacillus cereus pca rp. , sampel embrio cholerae pca rp. , sampel bea makan masastruktur dan besarnya tarif pasar grosir dan atau pertokoan ditetapkan sebagai berikut: luas bangunan tarif sampai dengan rp. , tahun m2s d rp. , tahun s d rp. , tahun s d rp. , tahun s d rp. , tahun s d rp. , tahun galeri umkm rp. , tahun struktur dan besarnya tarif fasilitas toilet pada pasar yang kelola pemerintah daerah ditetapkan sebagai berikut: jenis tarif buang air besar rp. , sekali masuk buang air kecil rp. , sekali masutertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil perlu memberikan stimulasi bagi masyarakat yang mengajukan penerbitan dokumen kependudukan dengan memberikan keringanan pengenaan sanksi administratif berupa denda,ta penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi administrasi kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan dan pembangunan, bahwa ketentuan mengenai pemanfaatan data kependudukan belum diaturnip. penjelasan atastelah ditindaklanjuti dengan perubahan atas peraturan daerah kabupaten magelang nomor tahun tentang penyelenggaran administrasi kependudukan kabupaten magelangbeberapa ketentuan telah ditetapkan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan adminstrasi kependudukan dan mendapatkan dokumen kependudukan. pada prinsipnya semua pelayanan adminstrasi kependudukan tidak dipungut biaya, namun demikian setiap kejadian atau peristiwa kependudukan dan peristiwa penting harus segera dilaporkan oleh penduduk. tujuan dari pelaporan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan adalah untuk penyusunan data yang valid sebagai bahan penyusunan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan, sehingga diatur jangka waktu untuk menyampaikan laporan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dan dikenakan sanksi administratif berupa denda pada saat pelaporan melampaui jangka waktu yang ditentukan. adanya denda keterlambatan menimbulkan beban bagi masyarakat sehingga perlu untuk dilakukan perubahan tanpa mengesampingkan aspek pembinaan dan ketaatan dalam menyampaikan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh masyarakat. data kependudukan yang dikelola oleh kementrian dalam negeri berdasarkan pelayanan yang dilaksanakan masing masing kabupaten kota melalui instansi pelaksana menjadi data kependudukan yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu ada pengaturan tentang pemanfaatan data dan diatur dalam peraturan daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diataskabupaten magelang. kepala desa lurah adalah kepala desa luragelangegara kesatuan republik indonesia yang selanjutnya disingkat nkri adalahdiatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung dalamnya. orang asing adalah orang bukan wni, muka atau belakang akta) oleh pejabatntor urusan agama kecamatmerintah daerahkementerian agama adalah kantor kementerian agama kabupaten magelang. pengadilan agama adalah pengadilan agama mungkirsyaratan dan tata cara pencatatan kelahirrsyaratan dan tata daerahrsyaratan dan tata cara pencatatan kelahirkawinkawinan daerahrsyaratan dan pembatalan perkawincerakematsyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnyk akses data dan dokumen kependudukan diberikan oleh menteri kepada petugas pada instansi pelaksana dan pengguna. pemberian izin hak akses data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada didelegasikan kepadapenduduk dalam wilayah nkri sebagaimana dimaksud dalam dan sebesar rp0, (nol rupiah)cc. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk wni sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp0, (nol0, (nolsebesar rp0, (nol rupiah), perubahan sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp0, (nol rupiah) bagi wni atau rp0, (nol rupiah) bagi orang asing tinggal tetap, dihapusdihapus, perkawinan sebagaimana dimaksud dalam atau sebesar rp0, (nol rupiah), pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp0, (nol rupiah), perceraian sebagaimana dimaksud dalam atau sebesar rp0, (nol rupiah), pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp0, (nol rupiah), dihapus, j . pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam sebesar o, (nol rupiah), pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp0, (nol rupiah), il. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp0, (nol rupiah), perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp0, (nol rupiah), perubahan status kewarganegaraan indonesia sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp0, (nol rupiah), peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp0, (nol rupiah). diantara dan disisipkan (tiga) yakni 107b, dan 107c yangerintah daerah berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan data penduduk kepada lembaga pengguna. lembaga pengguna sebagaimana dimaksud padalingkup pemanfaatan data pendudukrian dalam negeri yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan mendata penduduk harus mendapatkan izin bupati. persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. |
menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota depok, bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentangpedoman penyusutan terhadap barang milik daerah berupa aset tetap pada pemerintah kota depokwalikota depok nomor08 tahun tentang pedoman penyusutan barang milik daerah berupa aset tetap pada pemerintah kota depok tahun nomor08 derita daerah kotadepodaerah kota depok nomor tahun ten tang pengelolaan barang milik daerah lem baran daerah kota depok tahun nomor peraturan walikota depokpenyusutan barang milik daerah berupa aset tetap pada pemerintah kota depok. bab ketentuan u1tum bagi.an kesatu pengertiandoman tent ang walikota peraturan memutuskan peraturan walimenetapkan penyusutan barang milik daeraholeh satuan kerja atas aset tetap berupa gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan irigasi dan jaringan; serta aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern. aset tetap berupa aset tetap renovasi, disebutkan sebagaimana layaknya dan dan atau pelayanan publik. walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerbagian ketiga tujuan bagian kedua ruang lingkup peraturan walikota ini mengatur penyusutan barang milik daerahyang diserahkan kepada pengelola barang.an keuangan;dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan tau usang yang telah diusulkan kepada walikota untuk dilakukan penghapusan mengetahui potensi barang milik daerah dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu barang milik daerahaset tetap dalam kondisi rusak berat dan atau usang yang telah diusulkan kepada walikota untuk dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam huruf direklasifikasi dalam daftar barang rusak berat;; tidak dicantumkan dalam laporan barang kuasa pengguna, laporan barang pengguna, laporan barang milik daerah, dan neraca; dan diungkapkan dalam catatan atas laporan barang dan catatan atas laporan keuangan dalam hal keputusan penghapusan mengenai aset tetap yang hilang telah ditetapkan oleh walikota, maka aset tersebut dihapus dari daftar barang hilang sesuai dengan keputusan majelis tim pengembalian tuntutan ganti rugi. pengadaan aset tetap pada tahun berjalan langsung diperhitungkan nilai penyusunannya untuk satu tahun pen uh. aset tetap pemerintah daerah kota depok yang tidak diketahui tahun kebolehannya dikategorikan sebagai aset tetap dengan tahun perolehan . dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada walikota kemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tetap tersebut: direklasifikasi1ai akumulasi penyusutan saatidak dicantumkan dalam. laporan barang kuasa pengguna, laporan barang pengguna, laporan barang milik daerah, clan neraca; dan diungkapkan dalam catatan atas laporan barang dan catatan atas laporan keuangnilai yangnentuan nilai wajar yang dimaksud tentukan oleh tim penilai yang dibentuk melalui keputusan walikota depok atau penilai independen sesuai ketentuan yang berlaku. penambahan masa manfaat suatu aset tetap akibat adanya renovasi tidak diberlakukan untuk renovasi aset tetap yang dilaksanakan sebelum tahun bab n1la1 yang dapat susukan dari aset tetap yang bersangk; dan tingkat keausan fisik dan tau keusangan;:ketahui kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut dengan melalui proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku pemerintah kota depokmasa manfaat aset tetap ditentukan untuk setiap unit aset tetap sebagaimana dimaksud dalam disebutkan selama sisa masa manfaat aset tersebut. suatu set tetap yang berupa pengeluaran modal capital expenditure). pengeluaran sebagaimana dimaksud ditambahkan pada nilai buku set tetap yang bersangkutan dan menjadi nilai baru yang dapatnambahan masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud dalam lampiran dihitung dari harga perolehan awal aset tetap tersebut diperoleh. penambahan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan terhadap perbaikan perbaikan terhadap aset tetap yang enam perrbab perhitungan dan pencatatan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam contoh penyusutan lampiran ii. lurus sebagaimana dilakukan dengan perhitungan metode gans dimaksud pada metode garis lurus sebagaimana yangmenggunakan metode garis lurus. dengan dilakukan tetap aset penyusutan bab metodepenyusutabab vid ketentuan lain laisertabab vii penyajian dan pengungkapan perdengan berlakunya peraturan walikota ini, maka keputusan walikota depok nomor pts duka huk tentang penerapan penyusutan barang milik daerah berupa aset tetap pada entitas pemerintah kota depok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. penerapan penyusutan barang milik daerah berupa aset tetap lingkungan pemerintah kota mulai diberlakukan pada tahun anggaran bab ketentuan peralihan aset tetap lainnya dalam neraca disebutkan sebagaimana layaknya aset tetap. aset tetap yang direklasifikasi menjadi aset lainnya dalam neraca, yaituaset tetap yang seluruh nilainya telah disebutkan hingga nilai bukunya menjadi rp. tetapi secara teknis masih dapat dimanfaatkan, tetap disajikan dan dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan, dengan menunjukan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusunannya. hj. ety suryahati serta daerah kota depok tapi ulf nomor diundangkan depok pada tanggal februari sekretaris daerah kota depok, ditetapkan depok pada tanggal februari walik tk? =====@=_ ;;;~ nur mahmudi isma'il penempatannya dalam berita daerah kota depok. memerintahkan iru dengan walikota peraturan orang mengetahuinya, agar setiap pengundangan babi ketentuan penutup peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. . al. 11besar alat besa, darat overhaul %s.d30% s.d s%s.d alai besar a1>un1 overhaul %s.d30% s.d %s.d6 alat bantu overhaul %s.d %s.d45% %s.d6 al. angkutan alat an kuil darat bermotor overhaul %s.d s.d %s.d75% %s.d alat angkutan darat tak bermotor renovasi %s.d25% %s.d so% %s.d75% %s.d alai an hutan apung bermotor overhaul o%s.d25% s.d %s.d75% s.d alat angkutan pun tak bermotor renovasi %s.d %s.d50% %s.d75% s.d alai ikutan bermotor udara overhaul %s.d25% %s.d %s.d75% %s.d100% al. bengkel danai.diukur alat ben rel bermesin overhaul o%s.d25% s.d s.d s.d alat ben1kel tak bermesin remove$! %s.d s.d s.d s.d alot ukur overhaul %s.d25% %s.d50% s.d %s.d al. pertanian alat pen olahan overhaul o%s.d20% %s.d40% %s.d75% al. kantor dan rumah tangga alat kantor o.bergaul %s.d25% %s.d === tabel pbiiambahak masa alf faat tabel t abel lampiran.ll peraturan walikota depok nomor tahun tbjitakg pado.mak pbiiyusutak barang milik daerah berupa ast tetap pada pbmbrijitah kota depok ,._ u.i., . . ,,._, . . . "s.d %s.d alat rumah tan overhaul o"s.d2s" >2s%s.d50% %s.d s.d al. studio, komunikasi dan pemahcaii awal studio overhaul %s.d %s.d so% %s.d75% s.d alat komunikasi overhaul %s.d2 "s.d50% %s.d %s.d peralatan pemancar bergaul %s.d25% s%s.d50% >so"s.d7s" "s.d alat komunikasi navigasi bergaul %s.d25% s%s.d50" %s.d75% s.d al. kedokteran dan kesehatan alat kedokteran bergaul %s.d25% s"s.d s.d s.d alat kesehatan umum overhaul %s.d s%s.d50% s.d >7s%s.d ai.laboratorium unit alat laboratorium c>.bergaul %s.c!2s% >2s"s.d50% %s.d %s.d awal laboratorium naungan hidup overhaul %s.d25% s%s.d50% >so%s.d75% s.d peralatan laboratorium hidrodinamika overhaul %s.d2 >2s%s.d50% "s.d s.d alat labo(torium standarisasi kalibrasi instrumental overhaul %s.d2 >2s%s.d50% %s.d s.d al. persenjatmh senjata apl overhaul o%s.d >2s%s.d50% %s.d75% s.d persenjataan non aoi remove si %s.d s%s.d50% %s.d %s.d senjata 5sinar overhaul %s.d25% s%s.d50% >s0%s.d75" s.d . . . dll .,lulus.l . . alat khusus lisan <>v,,haul %s.d25% %s.d50% %s.d s.d komp vll komputer unit ov,,rt,aul >o%s.d25% 2s%s.d so% >s0%s.d75% "s.d peralatan komputer ov,,rt,aul %s.d25% %s.d50% %s.d75% s.d al. sl' i.orasi alat eksplorasi tnnnarafl cm,haul %s.d25% %s.d s.d "s.d alat eksplorasi geof,sil<a cm,haul >o%s.d >2s%s.d50% %s.d75% %s.d al. p ngeboiiah alat pengeboran mesin overhaul %s.d25% %s.d s.d75% "s.d alat pen1born non mesin renovasi %s.d %s.d50% %s.d "s.d al. produksi, p noi.ahan dan p murni peralatan sumur novas >o%s.d25% 2s%s.d50% %s.d75% %s.d peralatan produksi renovasi o%s.d25% %s.d50% %s.d75% s.d pen.2olahan dan j>kemudian overhaul %s.d25% %s.d50% %s.d75% "s.d al. bantu eks orasi alat l!anti eksplorasi ov,,haul %s.d25% >2s%s.d50% s.d %s.d alat bantu produksi cm,haul %s.d25% %s.d50% s0%s.d s.d al. kes .amalan kerja alat deteksi overhaul %s.d25% .__ null8ft . . . . telp . mllllmt %s.d so%s.d7s'j(, s.d alat pelindung novas %s.d25% %s.d50'j(, >so%s.d "s.d ala! sar renovasi %s.d25% %s.d50% so%s.d75% s.d alat kerja penerbangan overhaul %s.d25% %<.d so" so%s.d s.d ai.atp raga alat perayaan pelatihan clan percontohan overhaul %s.d25% %s.d so% %<.d s.d al. p rai.atan proouicsi unit alat peralatan produksi overhaul %s.d25% s%s.dso% >so%s.d75% s.d ramai rambu rambu rambu laki unta darat overhaul %s.d25% %s.d so% >so%s.d75% s.d rambu rambu latu unta udara overhaul %s.d25% %s.d so% s.d s.d rambu rambu l.alu unta l.aut overhaul %s.d25% %s.d50% s.d s.d per ai. tan .ah raga peralatan olah raga renovasi %s.d2 %s.d50% >so%s.d75% s.d bangunan young 8an1nan gedung1t tempat korea renovasi %s.d30% %s.d45% %s.d s.d 8bangunan gedung oat tin > fie novas %<.d %s.d45% "s.d65% monumen candi ul! peringatan pra.asal renovasi %s.d30% %s.d45% %s.d65% ,._ . . . . . ,_.t . . iiahgunah menara iu.sunan mm.a terumbu., llenovasl o"s.d30" "s.d45" "s.d65" tugu icontroupasti tu1u tanda batas lle! o"s.d30" "s.d45" >4s"s.d65" ai. dan jembatan llenovasl >o"s.d30" %s.d60" s.d jembatan o"s.d "s.d4s" %s.d65" siang' "ian air ;a.n.nan air erupsi o"s.ds" %s.d lo"s.d bana:un,n penyair n pasang: surut llenovasl o"s.ds" >s"s.d lo"s.d s.iii uli n'i pen mann rawa dan poker renovasi o"s.d5% >s"s.dlo" >lo"s.d20" llalvurw, p.,_a,,a,,$ ufl bidan~ alor lltnovasl o"s.ds" %,.d "s.d20" ban1nan p"n2pembinaan sumber air dan air t1nah llenovtsl >o"s.ds" >s"s.d >lo"s.d20" . air benih lltnovas >o"s.d %s.d4s" "s.d65" ikan.nan air color lt.inovasi o"s.d30" "s.d45" >4s%s.d65" instan.asi installs! alr bersih llenovasl olh.d "s.d4 >4s"s.d65% lnstatasl air color llenovosl %s.d s.d %s.d65" . u.r.n . dm., . ._, . mmullufut lntalasl pen j1olahan sampah renovasi %s.d %s.d45% s%s.d65% lntalasl pen olahan dahan bangunan renovasi %s.d30% %s.d45% s%s.d6s% lntalasl pembaru<lt listrik renovasi %s.d %s.d45% %s.d instalasi gardu strok reno asi %s.d30% s.d %s.d65% instalasi pertahanan renovasi o%s.d30% s.d %s.d65% instalasi gas renovasi %s.d30% s.d s.d instalasi pengamanan novas %s.d %s.d45% s.d instalasi lain renovasi %s.d30% s.d s.d jaringan jari air minum \ bergaul %s.d s.d %,.d65% jari listrik \ bergaul o%s.d30% %s.d45% s.d jari1an telepon \ bergaul %s.d30% s.d %s.d65% jaran1an gas \ bergaul %s.d %s.d45% %s.d65% at. musik modern bano alai musik modem band overhaul %s.d %s.d50% %s.d75% s.d as t atap dai.am renovasi peralatan dan mesin dalam renovasi \ bergaul %s.d gedung dan ban kanan dalam renovasi renovasi %s.d %s.d45% %s.d65% jalan lrioasl dan jan= dalam renovasi renovasi <>.bergaul %s.dl00% uraian masa manfaat alatbesar alat besar daratalat studio, komunikasi dan pemancar alat studio alat komunikasi peralatan pemancar alat komunikasi navigasi uraian masa manfaatii. tabel masa manfaatinstrumental alat persenjataan senjata api persenjataan non api senjata sinar alat khusus kepolisiaeralatan sumur peralatanperaga alat perayaan pelatihan dan percontohan alat peralatan produksi unit alat peralatanperalatan olah ragaan sungai dan penanggulangan bencana uraian masa manfaat bangunan pengembangan sumber air dan air tanah bangunan air bersih bangunan air kotor instalasi instalasian instalasi lain jaringan jaringan air minum jaringan listrik jaringan telpon jaringan gas akumulasi pen tahun pen pertahun jml tahun berjalan rp. tahun rp. rp. tahun rp. nilai perolehan masa manfaat penyusutan pertahun rp. nilai yang disebutkan tabel masa manfaat tahun tahun tahun nilai perolehailustrasi penyusutan tahun pertama sebuah gedung diperoleh pada bulan agustus tahun gedungtahun. adapun nilai perolehan adalah rp. (dua millar rupiah). dari ilustrasi atas maka contoh penyusutan lampiran peraturan wali. nilai penyusutan sisa masa manfaat penyusutan pertahun rp. nilai akhir manfaat tabel masa manfaat tahun tahun tahun tahun nilai buku gdg nilai reno rp. rp. nilai yang disebutkanaset yang diperoleh setelah pelaksanaan dan terjadi renovasi. sebuah gedung diperoleh pada tahun dengan nilai perolehan adalah rp. (satu miliar rupiah)dan telah disebutkan dengan nilai akumulasi penyusutan rp. sehingga memiliki nilai buku gedung pada tahun sebesar rp. , . gedung tersebut memiliki masa manfaat sesuai dengan tabel masa manfaat sebagaimana dimaksud dala.m lampiran selama tahun. gedung tersebut direnovasi pada bulan mei tahun dengan nilai renovasi sebesar rp. , . renovasi yang dilakukan menambah umur ekonomis selama tahun. dari ilustrasi diatas maka nilai buku akhir tahun nilai perolehan kaum pen rp. rp. nilai yang disebutkan ::: tabel masa manfaat ::: tahun tahun ::: tahun ::: nilai perolehan ::: rp. ::: nilai perolehan masa manfaat ::: rp. , : tahun penyusutan pertahumobil diperoleh pada bulan april tahun mobil(tujuh) tahun. adapun nilai perolehan adalah rp. (seratus delapan puluhjuta rupiah). dari ilustrasi diatas maka: rp. nilai buku akhir tahun nilai yang disebutkan kaum pen) rp. rp. ::: ::: akumulasi pen tahun kaum pen pen tahun berjalan rp. ::: rp. tahun rp. ::: . nilai yang disebutkan nilai akhir manfaat tabel masa manfaat tahun tahun tahun nilai perolehan rp. nilai perolehan masa manfaat rp. tahun rp. penyusutan pertahun masa akhir manfaat tahun]jalan aspal diperoleh pada bulan september tahun dengan nilai perolehan rp. (tiga ratus lima puluh juta rupiah). pada tahun jalan tersebut ditingkatkan menjadi jalan beton dengan nilai perolehan rp. (enam ratus juta rupiah) dan memiliki masa manfaat sesuai tabel masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam lampiran selama (sepuluh) tahun. jalan yang terdahulu dihapuskan sesuai aturan yang berlaku). dari ilustrasi atas maka nilai buku akhir tahun akumulasi pen tahun rp. pen pertahun jml tahun berjalan rp. tahun rp. nilai perolehan kaum pen rp. rp. nilai buku akhir tahun nilai perolehan kaum pen rp. rp. akumulasi pen tahun pen pertahun jml tahun berjalan rp. tahun rp. |
walikota batu provinsi jawa timur peraturan walikota batu nomor tahun: bahwambentuk rencana anggaran pendapatan dan belanja, serta rencana kerja perusahaan daerah air minumrap dam kota batu thn hlm dari hlm rp. pendapatan non usaha:pembantu rp..kan dar hlmeddy rampok darirap dam kota batu thn hlm dari hlmrap dam kota batu thn hlm dari hlmdan (f) peraturan daerah kota batu nomor tahun penyusunan rap damdamdai him. cakupan layanan yang masih perlu ditingkatkan. tingkat kebocoran yang masih atas standar toleransi nasional sebesar (dua puluh keseratus). kualitas sdm pegawai masih perlu ditingkatkan. belum adanya pemetaan jaringan saluran air yang baik..dai him strategi dan langkah penyelesaian dam. peningkatan penambahan sambungan aktif serta pengembangan wilayah pelayanan,... kenaikan biaya administrasi yang kenakan pada pelanggan. iii. rencana kerja tahun pengembangan sistem produksi dan distribusi, yaitu: jaringan pipa distribusi jl. indragiri, jaringan pipa distribusi jl. anjasmoro, jaringan pipa distribusi jl. sutan hasan halim, jaringan pipa distribusi sriti dan jl. dewi sartika, jaringan pipa pelayanan dadaprejo, jaringan pipa distribusi jl. raya oro2 obo (dpn indosat): jaringan pipa distribusi belakang puskesmas beji, revitalisasi jaringan pipa jalur tandon hasanuddin, dari him pipa distribusi pelayanan wonorejo, pipa distribusi langsiran, pembenahan broncaptering dan tandon, dan outline tandon lorong belok. bidang keuangan: meningkatkan pendapatan. penambahan sambungan aktif baik dari sambungan baru maupun pelanggan yang buka kembali:, penurunan saldo piutang aktif sebesar (empat puluh keseratus) atau kurang lebih sebesar rp. (seratus lima puluh juta rupiah), penyesuaian biaya administrasi yang kenakan pada pelanggan, dan penertiban prosedur pengenaan biaya aktivasi pelanggan. efisiensi biaya.bidang pelayanan: penambahan fasilitas pembayaran bersama, penambahan fasilitas pembayaran prabayar, perbaikan dan pengembangan jaringan distribusi, penyempurnaan sistem informasi manajemen dengan komputerisasi untuk seluruh bagian, pengembangan cakupan pelayanan dengan melayani perumahan, dan meterisasi secara menyeluruh. bidang organisasi dan manajemen: pemantapan pemahaman visi, misi, sasaran dan tujuan dam, pembaharuan standar operasional prosedur perusahaan, rap dam kota batu thn hlm dari hlm cc. penyempurnaan laporan ketatausahaan, pengalokasian anggaran untuk csr, dan pengkajian pengembangan unit bisnis non air diantaranya museum air, pembuatan air kemasan dan usaha jasa cuci mobil motor. bidang pengembangan sdm. evaluasi penyempurnaan metode penilaian prestasi kerja dan karir pegawai, sosialisasi terhadap peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan dam sesuai hak dan kewajiban sebagai pegawai dam kota batu, meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dalam pengembangan sdm, pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta studi banding luar daerah, peningkatan pengawasan dan disiplin pegawai, kegiatan rekreasi, pembuatan seragam dinas, dan penyusunan tunjangan kinerja. ivreboisasi rp. humas rp. bantuan dan sumbangan rp. lain lain terkait pelimpahan air dari dam kota malang sebesar it dtk, alokasi 1t dtk digunakan untuk pelanggan yang sekarang, adapun 1t dtk diasumsikan memanfaatkan secara penuh sampai dengan tahun pelimpahan dari dam kota malang sebesar rap dam kota batu thn hlm dari hlm it dtk akan dimanfaatkan untuk masyarakat kota batu dengan rincian sebagai berikut: debut air 1t dtk untuk melayani: jl. sriti sr: desa gonggong sr, desa wonorejo beji sr, dan perumahan martabat sr. sudah ada jalur distribusi dan dadaprejo dan junrejopipa sepanjang pipa sepanjang dan pipa sepanjang uin dan desa langsiran belum ada jalur distribusi untuk melayani dan dibutuhkan biaya juta rupiah dengan rincian kebutuhan pipa sepanjang debut air it dtk untuk melayani: perumahan grand mutiara sr. perumahan harmony dan muslim sr. perumahan mountain view sr. sudah ada jalur distribusi dan desa kajang tengahdebut air it dtk untuk melayani: desa karangan sr, dan desa sekarputih sr. sudah ada jalur distribusi desa pendem, baru dan bangkok belum ada jalur distribusi untuk melayani dan dibutuhkan biaya sebesar milyar rupiah dengan rincian kebutuhan pipa sepanjang pipa sepanjang pipa sepanjang pipa sepanjang dan pipa sepanjang vi. rencana anggaran perusahaan tahun proyeksi laba rugi proyeksi laba rugi tahun pendapatan usaha: dari |
provinsi jawa timur peraturan walikota batu nomor tahunpeningkatan kesejahteraan sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah, dan kepala bagian sekretariat daerah berdasarkanprosedur dan perubahan apbd tahun berkenaandpa dppumum sekretariat daerah. kepala bagian umum sekretariat daerahdengan pemberian tambahan penghasilan kepada kepala bagian sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota ini tidak diberikan honorarium selaku kuasa pengguna barang dan pejabat pembuat komitmen. tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam peraturan walikota ini diberikan mulaisisten adalah asisten sekretaris daerah. halaman dari hlm. bagian adalah bagian yang dalam melaksanakan tugas berada bawah koordinasi asisten yang membawanya. kepala bagian sekretariat daerah adalah kepala bagian pada sekretariat daerah pada sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang. bab iii kriteria pemberian tambahan penghasilan pemberian tambahan penghasilan dilakukan berdasarkan pertimbangan secara. beban kerja sekretaris daerah sebagaimana dimaksud dalam meliputi:. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf juga menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja sekretariat daerah, pembinaan dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat daerah, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan sekretariat daerah, perumusan dan penyusunan kebijakan pemerintah daerah, mengoordinasikan tugas halaman dari hlm. dan fungsi perangkat daerah, pembinaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat, serta administrasi umum, pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, dan pembinaan aparatur pemerintah daerahbeban kerja asisten sekretaris daerah sebagaimana dimaksud dalam meliputi: asisten administrasi pemerintahan, asisten administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, dan cc. asisten administrasi umum beban kerja berdasarkan tugas dan fungsi asisten administrasi pemerintahanmerintahan:didikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, perhubungan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja dan penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pemerintahan umum, otonomi daerah, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. halaman dari hlm. beban kerja berdasarkan tugas dan fungsi asisten administrasi pembangunan dan kesejahteraan rakyatrekonomian dan pembangunan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan, pangkoperasi dan ukm, perindustrian, pariwisata, kebudayaan, perdagangan, pertanian, kelautan, dan perikanan. beban kerja berdasarkan tugas dan fungsi asisten administrasi umum sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi meliputi: mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam melaksanakan kebijakan bidang administrasi umumgawasan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, perpustakaan dan kearsipan. selain beban kerja sebagaimana dimaksud dalam asisten sekretaris daerah juga mempunyai tugas membawahi bagian bagian dan mengoordinasikan skpd masing masinghalaman dari hlm.pemberian tambahan penghasilan kepada kepala bagian sekretariat daerah berdasarkan beban kerja pelaksanaan tugas selaku kuasa pengguna anggaran, kuasa pengguna barang, dan pejabat pembuat komitmen. rincian tugas sebagaimana dimaksud pada meliputi: kuasa pengguna anggaran yangbarang yang mempunyai tugas sebagai berikut: mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi unit kerhalaman dari hlmwalikotapejabat pembuat komitmen ppk) yangengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, halaman dari hlm. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada anggaran kuasa pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan, melakukan pemeriksaan terhadap barang jasa yang diserahkan dan menandatangani berita acara serah terima dengan penyediadan melaksanakan tugas pada hari libur. beban kerja dan rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam dan merupakan kewajiban sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah dan kepala bagian sekretariat daerah digunakan sebagai dasar untuk menerima tambahan penghasilan. bab penghentian pemberian tambahan penghasilan sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah, dan kepala bagian sekretariat daerah yang dikenakan hukuman disiplin berat tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu (dua belas) bulanpemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada terhitung mulai awal bulan berikutnya sejak penetapan keputusan oleh pejabat yang berwenang. halaman dari hlm. tambahan penghasilan tidak diberikan kepada sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah, dan kepala bagian sekretariat daerah yang: berstatus tersangka ditahan pihak yang berwenang, mengambil hak masa persiapan pensiun, dan cc. mengambil cuti luar tanggungan negara, cuti besar, dan cuti persalinan anak ketiga dan seterusnya. ketentuan sebagaimana dimaksud pada berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menjalani penahanan, masa persiapan pensiun, dan cuti luar tanggungan negara, cuti besar, dan seterusnya. tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan kembali apabila yang bersangkutan masuk kembali melaksanakan tugas dan melaporkan kepada atasan, serta tersedianya anggaran dalam dpa dpp bagian umum sekretariat daerah tidak diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam kepada sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah, dan kepala bagian sekretariat daerah berdasarkan hasil evaluasi. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara berjenjang, sebagai berikut: kepala bagian sekretariat daerah dilakukan evaluasi oleh asisten sekretaris daerah dan atau sekretaris daerah, asisten sekretariat daerah dilakukan evaluasi oleh dilakukan sekretaris daerah dan atau walikota, dan sekretaris daerah dilakukan evaluasi oleh walikota. bab besaran tambahan penghasilan besaranditetapkan dengan keputusan walikota. halaman dari hlm. |
pena provinsi jawa timur peraturan wali kota batu nomor tahunengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota batu, menimbang bahwauntuk menunjang pembiayaan kebutuhan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan untuk menindaklanjutialaman dari hlm. pencairan tata caramilihan kepala desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah disalurkan dari rekening kas daerahbiaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota batu melalui badan keuangan dan aset daerah kota batu. pengajuan pencairan yang besarannya sesuai dengan keputusan wali kota batu, dan dilakukan oleh kepala desa atau pejabat kepala desa kepada wali dilengkapi persyaratan sebagai berikut: surat pengantar permohonan untuk menerbitkan spp spm darform verifikasi dokumensudah tandatangani peneliti kelengkapan dokumerencana anggaran biaya rab) yang telah ditandatangani oleh ketua panitia pelaksana, fotokopi rekening kas desa dan npp desa, surat pernyataan tanggungjawab mutlak kepala dinas, surat pernyataan tanggungjawab mutlak kepala desa atau pejabat kepala desa, pakta integritas, fotokopi surat keputusan wali kota batu tentang befotokopi surat keputusan tentang panitia pemilihan kepala desa tingkat desa, dan berita acara penyerahan uang dan akuntansi dengan materai. laporan pertanggungjawaban keuangan harga satuan sesuai dengan peraturan wali halaman dari hlm. seluruh kegiatan harus disertai dengan bukti pendukung laporan pertanggungjawaban, penggunilaporkantembusan kepada badan keuangan dan aset daerah melalui bendahara desa, pengenaan pajak dan materai atas pengadaan barang jasa mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan, penyusunan laporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan peraturan wali kota tentang pedoman pengelolaan keuangan desa,(bukti setoran pengembalian), dbpd dan camat februari contoh format berita acara penyerahan uang kota batu pemerintah kota batu badan keuangan dan aset daerah jalan panglima sudirman nomor batu berita acara penyerahan uang nomor pada hari ini .tanggal.bulan.tahun dua ribu dua puluh dua, kami masing masing nama mai rosita, nip pangkat gol penata ill jabatan bendahara pengeluaran bad kota batu selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu ii. nama knannanananan nana nana asas ana jabatan bendahara desa. selanjutnya disebut sebagai pihak kedua pihak kesatu telah menyerahkan bantuan keuangan khusus kepada desa untuk dana dukungan pemilihan kepala desa sebesar rp. ., (hee.) kepada pihak kedua berdasarkan keputusan wali kota batu nomor: xxx tanggal xxx februari tentang xxx. adapun pertanggungjawaban dari penggunaan bantuan keuangan khusus kepada desa untuk dana dukungan pemilihan kepala desa tersebut menjadi tanggungjawab pihak kedua sebagaimana ketentuan perundang undangan yang berlaku. demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya. pihak kedua pihak kesatu (bendahara desa) mai rosita nip. mengetahui, kepala badan keuangan dan aset daerah selaku ppid mohammad choi, sos., nip. halaman dari hlm. tahun anggaran bukti kode rekening sudah terima dari bendahara pengeluaran badan keuangan dan aset daerah kota batu jumlah uang sanannananananaa terbilang nanananananananaaan untuk pembayaran pencairan bantuan keuangan khusus kepada desa untuk dana dukungan pemilihan kepala desa kepada desa. berdasarkan keputusan wali kota batu nomor: xxx tanggal xxx februari tentang xxx. batu, penerima bendahara desa lunas dibayar mengetahui, tanggal. kepala badan pejabat pelaksana bendahara pengeluaran keuangan dan aset teknis kegiatan badan keuangan dan daerah aset daerah selaku ppid choi, sos., heri wibowo laksono,s.stp mai rosita nip. nip. nip februari contoh format laporan pertanggungjawaban laporan realisasi kegiatan pemilihan kepala desa tahun anggaran rekening satuan rp) belanja alat tulis kantor belanja atk belanja cetak cetak undangan bro cetak kartu suara dpr oo ee, kegiatan honorarium panitia ketua |orang bulan sekretaris || orang bulan seksi orang bulan anggota |orang bulan honorariumpetugaspembantu| '| orang tps pendukung somisiswm sound system belanja sewagenset unt belanja sewa teror unt belanja sewa meja buh belanja sewa kursi buah total (sesuai dengan rincian besaran ketua panitia kanananannana lana canaan pemilihan kepala desa ., bendahara panitia pemilihan kepala desa., catatan: semua kegiatan harus ada bukti pembelian, daftar hadir, dan dokumentasi, penyusunan laporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan pengelolaan keuangan, harga satuan disesuaikan dengan standar biaya umum dan standar satuan harga. wali kota batu, ttd mewanti rampok halaman dari hlm.lam peraturan wali kota ini yang dimaksud dengan: daerah adalah daerah kota batu. wali kota adalah wali kota batu. halaman dari hlmlainnya adalah perangkat selain sekretaris desa. dusun adalah pembagian wilayah tingkat desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa dan dibentuk berdasarkan adat istiadat dan asal usul desa. dana dukunganmaksudmbantu desa dalam pembiayaan kebutuhan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, dan mewujudkan pemilihan kepala desa yang netral, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. pemerintah daerah mengalokasikpbd yang disesuaikan dengan kemampuan apbd. besaran anggaran bantuan keuangan khusus ditetapkan dengan keputusan wali kota.lolaan pemberian bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa selaku penerima bantuan bantuan keuangan khusus kepada desa untuk dana dukungan pemilihan kepala desa. halaman dari hlm. penyerahan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam berita acara penyerahan uang yang dilengkapi dengan bukti akuntannitia pemilihan kepala desa wajib mempertanggungjawabkan pengelollalui kepala desa atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. format laporan pertanggungjawaban kegiatan pemilihan kepalperangkat daerah yang membidangi dan camat setempat melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan bantuan keuangan khusus. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk melakukan pengecekan terhadap kesesuaian antara perencanaan anggaran dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan realisasi yang dihasilditemukan ketidaksesuaian, maka inspektorat melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. halaman dari hlm.ekebijakan umumdalam rangka pembiayaan kebutuhan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagai salah satu agenda strategis dalam menunjang proses penyelenggaraan roda pemerintahan desa, dipandang perlu memberiksuai dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangandituangkan dalam pedoman pelaksanaan ini. maksud mendukung terlaksananya proses pemilihan kepala desa sesuai dengan asas demokrasi dan terlaksananya penyelenggaraan otonomi desa yang lebih baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tujuan membantu desa dalam pembiayaan kebutuhan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serta mewujudkan pemilihan kepala desa yang netral,ruang lingkup pengadaan surat suara, kelengkapan peralatan lainnya, dan honorarium panitia pemilihan kepala desa. sayang disesuaikan dengan kemampuan apbd diberikan kepada desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa. halaman dari hlm. rincian obyeknyelenggaraan pemilihan kepala desa bersumber dari apbd kota batu dengan tetap memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran yang dialokasikan untuk: honorarium panitia pemilihan kepala desa paling lama (enam) bulan dan petugas yang ditunjuk oleh panitia untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut: honorarium jumlah jabatan volume| satuan arema cbooo| za00. sekelas sooko seksi sson m2) dejan 2sno00| aaron anggota jumlah seksi anggota orang kali bulan dalam pemilihan kepala desa biaya cetak surat suara daftar pemilih tetap dpt) dan daftar pemilih cadangan, biaya alat tulis kantor atk): biaya makan dan minum rapat panitia pemilihan, biaya belanja alat pendukung protokol kesehatan, biaya sarana pendukung lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa pilkades) serentak (sewa tenda, meja, kursi, sound system, genset), honorarium anggota pengamanan lintas yang membantu penyelenggaraan pilkades serentak pada masing masing tps, diberikan honorarium per orang sebesar rp100. honorarium petugas pembantu pada masing masing tps, dengan ketentuan sebagai berikut: jumlah tps orang rp200. dalam halna apbd kota batu tidak mencukupi sebagaimana kebutuhan rincian obyek tersebut pada angka maka dapat didukung biaya dari apb desa yang penggunaannya berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangadalah dinas pekerjaan umum kota ternate dan satuan kerja perangkat daerah skpd) terkait, peta digital, peta tematik:lembar yang dicetak, file dan keping cdstruktur tarif digolongkan berdasartars serah ditetapkan ternate tap merk ikabogtutam &han abdurrahman diundangkan ternate pada tanggal januari kan sekretaris daerah kota ternate, i2( setda)s' angin ht terapi lembaran daerah kota ternate tahun nomor |
atuan polisi pamong prajketentraman dan ketertiban umum, membawakan: seksi operasi dan pengendalian seksi pengamanan dan pengawalan, seksi kerjasama antar lembaga, bidang. seksi bina penyidik pegawai negeri sipil mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas bidang penegakan perundang undangan yang berkenaan dengan pembinaan kepada penyidik pegawai negeri sipil. rincian tugas kepala seksi bina penyidik pegawai negeri sipil, meliputi menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan seksi bina penyidik pegawai negeri sipkegiatan dalam upaya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia kepada para penyidik pegawai negeri sipil, melaksanakan pelatihan, penyuluhan, dan bimbingan teknis keterampilan penyidikan kepada para penyidik pegawai negeri sipil, melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh seksi penyelidikan dan penyidikan guna mencarikan jalan keluar atau solusinya, melaksanakan pengkajian yang berkenaan dengan pembinaan kepada penyidik pegawai negeri sipil, melaksanakan penyusunan kajian yang berkenaan dengan keberadaan dan pengembangan penyidik pegawai negeri sipil melaksanakan fasilitasi kegiatan peningkatan motivasi kerja para penyidik pegawai negeri sipilyelidikan dan penyidikan dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bidang penegakan perundang undangan, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang penegakan perundang undangan dalam hal hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan seksi penyelidikan dan penyidikan, il. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. seksi bina penyidik pegawai negeri sipinyelenggaraan sebagian tugas satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat dan kebakaran. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ini, kepala bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran mempunyai fungsi: penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, penyelenggaraan perencanaan bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, penyelenggaraan pembinaan kegiatan bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, penyelenggaraan. penyelenggaraan pengawasan kegiatan bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran, pelaporan. bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaranadam kebakaran mempunyai tugas dan fungsi sebagian tugas bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran yang berkenaan dengan penanggulangan dan pencegahan bencana kebakaran. rincian tugas kepala seksi pemadam kebakaran, meliputi menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan seksi pemadam kebakaran, mempelajari dan melaksanakan segala petunjuk yang diberikan oleh kepala bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakarangadaan sarana, prasarana, peralatan dan perlengkapan personil pemadam kebakaran, melaksanakan perawatan dan pemeliharaan prasarana, peralatan dan perlengkapan personil pemadam kebakaran, melaksanakan penyiapan sarana, prasarana, peralatan dan perlengkapan personil pemadam kebakaran, melaksanakan upaya pemadaman bencana kebakaran, melaksanakan pembinaan dalam upaya peningkatan kompetensi personil pemadam kebakaran, melaksanakan pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis bagi para personil pemadam kebakaran, melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran, il. melaksanakan pendataan wilayah rawan kebakaran, melaksanakan pemeriksaan hydra dan memastikan berfungsi dengan baik, melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan tabung pemadam kebakaran pada gedung, kantor, pasar dan tempat lainnya, oo. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang berkenaan dengan penanggulangan dan pencegahan bencana kebakadam kebakaranadam kebakaranmelaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. seksi pemadam. seksi bina satuan perlindungan masyarakat mempunyai tugas memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi bidang penegakan perundang undangan yang berkenaan dengan pembinaan satuan perlindungan masyarakat. rincian tugas kepala seksi bina satuan perlindungan masyarakat, meliputi menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan seksi bina satuan perlindungan masyarakatsatuan perlindungansatuan perlindungan masyarakat, melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia kepada para personel satuan perlindungan masyarakat, melaksanakan pelatihan, penyuluhan, dan bimbingan teknis keterampilan penyidikan kepada para personel satuan perlindungan masyarakat,upaya menghadapi kegiatan kegiatan phn. mengkoordinir pengerahan dan pengendalian dalam rangka penanggulangan bencana wilayah. mengkoordinir pengerahan dan pengendalian dalam rangka turut serta dalam kegiatan phn. j . membentuk panitia pengamanan wilayah dan panitia pengamanan untuk mendukung penyelenggaraan pemilu. menyusun dan mengevaluasi data laporan program kegiatan lintas. il. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang berkenaan dengan satuan perlindungan masyarakat, melaksanakan pengkajian yang berkenaan dengan pembinaan kepada personel satuan perlindungan masyarakat, melaksanakan fasilitasi kegiatan peningkatan motivasi kerja para personel satuan perlindungan masyarakatsatuan perlindungan masyarakatnyelidikan dan penyidikan, melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. seksi binaseksi bina aparatur mempunyai tugas pokok memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran yang berkenaan dengan pembinaan aparatur kesatuan polisi pamong praja. rincian tugas kepala seksi bina aparatur, meliputi menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan seksi bina aparatur, mempersiapkankegiatan dalam upaya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia kepada para aparatur kesatuan polisi pamong praja, melaksanakan pelatihan, penyuluhan, dan bimbingan teknis keterampilan penyidikan kepada para aparatur kesatuan polisi pamong praja, melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang berkenaan dengan pembinaan aparatur kesatuan polisi pamong praja, melaksanakan pengkajian yang berkenaan dengan pembinaan kepada aparatur kesatuan polisi pamong praja, melaksanakan penyusunan kajian yang berkenaan dengan keberadaan dan pengembangan aparatur kesatuan polisi pamong praja, melaksanakan fasilitasi kegiatan peningkatan motivasi kerja para aparatur kesatuan polisi pamong prajaaparatur kesatuan polisi pamong prajabinaan aparatur, il. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. seksi bina aparatur dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakarsatu jawab kepada pimpinan unit kerja satuatuan polisi pamong prajaatusatusatuan dapat menunjuk salah seorang kepala bidang yang paling senior. bab kepegawaian kepala satuan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala upt dan kepala seksi lingkungan satuan polisi pamong prajsatuan polisi pamong prajgakan perundang undangan daerah, membawakan: seksi pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan sektor ekologis, seksi pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan sosial masyarakat seksi bina penyidik pegawai negeri sipil dan kajian, bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran: seksi pemadam kebakaran, seksi bina satuan perlindungan masyarakat, seksi bina aparatur. upt, kelompok jabatan fungsional. bagian kedua tugas pokok, fungsi dan rincian tugas paragrafngatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja sesuai deng. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ini, kepala satuan polisi pamong praja mempunyai fungsi perumusan kebijakan strategis satuan polisi pamong praja berdasarkkebijakmbinangawas. untuk menjalankan tugas pokokcc. ketatausahaan urusan keuangan, mengoordinasikan dalam penyusunan program satuan polisi pamong praja, mengklingkungan satuan polisi pamong praja..enyelenggaraan sebagian tugas satuan polisi pamong praja dalam upaya menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ini, kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai fungsi: penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyelenggaraan perencanaan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyelenggaraan pembinaan kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyelenggaraan pengawasan kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pelaporanb.j. seksi operasi dan pengendalian mempunyai tugas dan fungsi sebagian tugas bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berkenaan dengan operasi penertiban dan pengendalian. rincian tugas kepala seksi operasi dan pengendalian, meliputi menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan seksi perencanaan operasi, melaksanakan pengkajian serta menetapkan prioritas dan target operasi penertiban terhadap aktifitas aktifitas masyarakat dan tempat tempat umum yang perlu ditertibkan, melaksanakan pemantauan terhadap obyek obyek operasi penertiban yang akan dilaksanakan, melaksanakan rencana teknis pelaksanaan operasi penertiban dalam rangka penegakan peraturan daerah dan atau keputusan walikotapemberitahuan mengenai akan dilaksanakannya operasi penertiban kepada instansi instansi lain yang akan diikutsertakan dalam operasi penertiban, melaksanakan penyusunan jadwal pelaksanaan operasi penertiban,operasi penertiban, j . melaksanakan upaya upaya pencegahan bocornya rencana operasi penertiban, melaksanakan penerimakegiatan patroli wilayah, il. meregistrasikrima, melaksanakan penghimpunan serta pengolahan data dan informasi mengenaipelaksanaan kegiatan patroli wilayah, melaksanakan penyusunan rencana teknis pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan, mengadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap orang atau satuan hukum, surat dan barang barang yang diduga atau dapat diduga terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan peraturan daerah dan atau keputusan walikota, mempersiapkan langkah langkah arah penyidikan terhadap seseorang atau sesuatu satuan hukum dalam hal, dari hasil penyelidikan dan penyidikan, terdapat cukup bukti bahwa telah terjadidikan dan pembebasannya terhadapta, melaksanakan. melaksanakan penyampaian berkas berkas hasil penyidikan pengadilan negeri serang melalui kepolisian resort serang, melaksanakan penyimpanan serta pengadministrasian surat dan barang barang bukti lainnya yang telah disita, melaksanakan pengamanan terhadap penyimpanan barang barang sitaan, menindaklanjuti putusan pengadilan negeri serang yang berkenaan denggembalian kepada yang berhak atau pemusnah yang berlaku, melaksanakan pengarsipan seluruh berkas perkara pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan peraturan daerah dan atau keputusan walikota: melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana ringan, zz. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan rumah barang sitaan daerah, aa. melaksanakan pengelolaan rumah barang sitaan daerah, bb. melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh seksi operasi dan pengendalianguna mencarikan jalan keluar atau solusinyoperasi dan pengendaliandengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dd.ee. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.pengamanan dan pengawalan mempunyai tugas dan fungsi sebagian tugas bidang ketentraman ketertiban umum yang berkenaan dengan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan. rincian tugas kepala seksi pengamanan dan pengawalan, meliputi menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan seksi pengamanan dan pengawalan, melaksanakan pengkajian serta menetapkan prioritas dan target pengamanan, cc. melaksanakan pemantauan terhadap obyek obyek yang perlu dilakukan pengamanan, melaksanakan rencana teknis pengamananpengamanan dan pengawalan, melaksanakan pengamanan obyek obyek yang perlu dilakukan pengamanan, melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana yang perlukan dalam pengamanan dan pengawalan melaksanakan pengawalan bagi pejabat yang berdasarkan aturan yang berlaku diperlukan pengawalan, melaksanakan penyusunan jadwal pelaksanaan pengamanan dan pengawalan, melaksanakan.pengamanan dan pengawalan, melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh seksi pengamanan dan pengawalgamanan dan pengawalan,melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. seksi pengamanan dan pengawalkerjasama antara lembaga mempunyai tugas pokok sebagian tugas bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berkenaan dengan kerjasama dengan lembaga instansi lain. rincian tugas kepala seksi kerjasama antara lembaga, meliputi menyusun usulan rencana kerja dan anggaran tahunan seksi kerjasama antara lembaga, melaksanakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan kerjasama antara lembaga, melaksanakan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh seksi kerjasama antara lembaga, melaksanakan kajian terhadap permasalahan permasalahan teknis yang dihadapi oleh seksi kerjasama antara lembaga melaksanakan kerjasama dengan lembaga instansi lain yang berkaitan dengan tugas satuan polisi pamong praja, melaksanakan penyiapan surat menyurat pengajuan permohonan kerjasama dengan instansi instansi lain dalam pelaksanaanrjasama antara lembaga dengan persetujuan atau sepengetahuan kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam hal hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan, melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. seksi kerjasama antara lembpenyelenggaraan sebagian tugas satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penegakan produk hukum daerah. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ini, kepala bidang penegakan produk hukum daerah mempunyai fungsi penyusunan. penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan bidang penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan perencanaan bidang penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan pembinaan kegiatan bidang penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan pengawasan kegiatan bidang penegakan produk hukum daerah, pelaporan. bidang penegakan hukum daerahbinaan, penyuluhan, dan pengawasan sektor ekologissektor lingkungan hidup. rincian tugas kepala seksi pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan sektor ekologis meliputi menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan seksi pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan sektor ekologisektor ekologisektor ekologis, melaksanakan kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan sektor ekologis, melaksanakan pembinaan kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap produk hukum daerah tentang perlindungan sektor ekologisterhadap keberadaan dan perlindungan sektor ekologis melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang berkenaan dengan sektor ekologisektor ekologisektor ekologis, melaksanakan.ektor ekologiseksi pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan sosial masyarakatbidang sosial kemasyarakatan. rincian tugas kepala seksi pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan sosial masyarakat, meliputi menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan seksi pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan sosial masyarakatosial masyarakatosial masyarakat, melaksanakan kegiatan pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan sosial masyarakat, melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan pelanggaran terhadap produk hukum daerah,dalam suatu wilayah dengan kondisi masyarakat tertentu, melakukan analisis terhadap permasalahan permasalahan teknis yang berkenaan dengan pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan sosial masyarakatosial masyarakat,osial masyarakatosial. |
p6, walikota depok, menimbangapbd)l. beberapa ketentuan dalam peraturan walikota depok nomor tahun tentang ketentuan besaran uang persediaan tahun anggaran berita daerah kota depok tahun nomor diubah, yaitu sebagai berikutubah menjadifebruari walikota nur mahmudi ismaryad diundangkan depok pada tanggal februari sekretaris daerah kota depok, hj. berita daerah kota depok tahun nomor lampijumlah le, perubahan perubahan langsung tahun persediaan anggaran badan pelayanan badan penanaman rp. rp. perijinan terpadu modal dan pelayanan perizinan terpadu dinas komunikasi dinas komunikasi rp. rp. blatter dttemama walikota nur mahmudi ismail a tabeper era pemerintah kota depok anu sekretariat daerah kta jalan margonda raya nomor depok jawa barat kup,aneh jalan margonda raya telp. depok ya. nego warner kelas pala bagian hukum afrizal, nip pemerintah kota depok yin dinas pendapatan, pen kelolaan keuangan dan aset jalan margonda raya nomor depok telepon depok jawa barat tag nam depok, pebruari kepada nomor sora, telah ditetapkan dengan peraturan walikota depok nomor tahun tentang ketentuan besaran uang persediaan tahun anggaran d(dua) opd yang mengalami perubahan nama, karena berdasarkan angkasehubungan kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset gtadepok deddy setia cpa nipperlu adanyuraian tugas jabatan struktural dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada huruf berdasarkan ketentuan, diatur dengan peraturan walikota, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang perencanaan pemberdayaberdayaan, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang pemberdayaan, cc. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan. paragraffisik dan prasarana. untuk: perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana, pelaksanaan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dibidang fisik dan prasarana, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. sub bidang perencanaan sarana dan prasarana kotsarana dan prasarana kota. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang perencanaan sarana dan prasarana kota mempunyai fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan sarana dan prasarana kota, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang sarana dan prasarana kota, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.bidang perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bidang perencanaan perumahan dan permukimbidang perencanaan perumahan dan permukiman, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan perumahan dan permukiman, cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan paragraf bidang perencanaan pendanaan pembangunan, data informasi dan pelaporan bidang perencanaan pendanaan pembangunan, data informasi dan pelapodanaan pembangunan, data informasi dan pelaporan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perencanaan pendanaan pembangunan, data informasi dan pelaporan mempunyai fungsi: perumusan kebijakan dan bimbingan teknis bidang perencanaan pendanaan pembangunan, data informasi dan pelaporan, pelaksanaan dan mengkoordinasikan perencanaan pendanaan pembangunan, data informasi dan pelaporan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. sub bidang perencanaan pendanaan pembangunevaluasi pelaporan bidang perencanaan pendanaan pembangunan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang perencanaan pendanaan pembangunan mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis bidang perencanaan pendanaan pembangunan, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan pendanaan pembangunan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. sub bidang data dan informasidata informasi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang data dan informasi, mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan bidang data dan informasi, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bidang data dan informasi: pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. sub bidang evalua penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis bidang bidang evaluasi dan pelaporan, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang bidang evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. paragraf bidang perencanaan ekonomi, dan penelitian dan pengembangan bidang perencanaan ekonomi, danekonomi, dan penelitian dan pengembangan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perencanaan ekonomi, dan penelitian dan pengembangan, mempunyai fungsi perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan pembangunan bidang ekonomi, dan penelitian dan pengembangan, pelaksanaan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dibidang ekonomi, dan penelitian dan pengembangan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. sub bidang perencanaan ekonompenelitian dan pengembangan bidang perencanaan ekonomi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang perencanaan ekonomi mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan bidang ekonomi, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan dibidang ekonomi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. sub bidang perencanaan invesrencanaan investasi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang perencanaan investasi mempunyai fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan perencanaan bidang investasi, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang investasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. sub bidang penelitinelitian dan pengembanganbidang penelitian dan pengembangan, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang penelitian dan pengembangan, pelaksanaan monitoringdan fungsi,rumuskan rencana strategis renstra) dan rencana kerja senja) bad.ngkoordinasikan tugas proses perencanaan bidang sosial budaya dan pemerintahan, bidang fisik dan prasarana, bidang pendanaan pembangunan, data informasi dan pelaporan, bidang ekonomi, penelitian dan pengembangan.. melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lainnya bidang perencanaan yang bersifat makro... mengarahkan rka dan dpa serta mengendalikan dpa badan. mengkoordinasikan dan menyusun perjanjian kinerja lingkup badanad.sekretarisetnghimpun skpasikan penyusunan rka dan dpa lingkup bad. membantu pelaksanaan ketatausahaan keuangan skpd. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam perencanaan kegiatan. melaksanakan pemutakhiran dan validasi data. melaksanakan evaluasi proposal hibah.dan monitoring hasil kegiatan program perencanaan pembangunan daerah. mengkoordinasikan dan menyusun standar operasional prosedur sop). melaksanakan tugas kedinasan lainnya. kepala bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan memimpin pelaksanaan tugas bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan yang meliputi sub bidang perencanaan sosial dan budaya, sub bidang perencanaan pemerintahan dan sub bidang perencanaan pemberdayaan. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang perencanaan sosial, budaya dsosial, budaya dan pemerintahan. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan. merumuskan dan menyusun perencanaan kegiatan bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahsosial, budaya dan pemerintahsosial, budaya dan pemerintahrencanaan sosial, budaya dan pemerintahan. menyusun kajian lingkupgevaluasi usulan masyarakat hasil musrenbang bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan, melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan serta merumuskansosial, budaya dan pemerintahan. mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur sop)yusun perjanjian kinerja bidang perencanaan, sosial budaya dan pemerintahsosial, budaya dan pemerintahan. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. kepala sub bidang perencanaan sosial dan budaya memimpin pelaksanaan tugas sub bidang perencanaan sosial dan budaya. menyusun rencana kerja sub bidang perencanaan sosial dan budaydan budaya. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan sub bidang perencanaan sosial dan budayasosialsosialsosial dan budaya. menyiapkan bahan kajian lingkup sub bidang perencanaan sosial dan budaya. merencanakan anggaran lingkup sub bidang perencanaan sosial dan budaya. mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan perencanaan bidang sosial dan budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan, serta kebudayasosial dan budaya. menyusun konsep standar operasional prosedur sop) sub bidang perencanaan sosial dan budaya. melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan lingkup sub bidang perencanaan sosial dan budayasosial dan budaya. menyusun perjanjian kinerja lingkup sub bidang perencanaan sosial dan budayosial dan budaya.. menyusun rencana kerja sub bidang perencana. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan sub bidang perencanaan pemerintahanerintaherintaherintahan. menyiapkan bahan kajian lingkup sub bidang perencanaan pemerintahan. merencanakan anggaran lingkup sub bidang perencanaan pemerintahan. menyusun konsep pelaksanaan musrembang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kota merencanakan dan melaksanakan kegiatan musrembang tingkat kota dan menyiapkan bahan musrembang tingkat propinsi dan nasional. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan musrembang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kota. mengumpulkan, mengelola dan merumuskan perencanaan bidang pemerintahan yang meliputi urusan otonomi daerah, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, kearsipan, kesatuan bangsa dan politik, pertanahan, dan perencanaan pembangunerintahan. melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan lingkup sub bidang perencanaan pemerintahan. menyusun konsep standar operasional prosedur sop) sub bidang perencanaan pemerintaherintahan. menyusun perjanjian kinerja lingkup sub bidang perencanaan pemerintotonomi daerah. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. kepala sub bidang perencanaan pemberdayaan memimpin pelaksanaan tugas sub bidang perencanaan pemberdayaan. menyusun rencana kerja sub bidang perencanaan pemberdayaberdayaan. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan sub bidang perencanaan pemberdayaberdayaberdayaberdayaan. menyiapkan bahan kajian lingkup sub bidang perencanaan pemberdayaan. merencanakan anggaran lingkup sub bidang perencanaan pemberdayaan. mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan perencanaan sub bidang perencanaan pemberdayaan yang meliputi urusanserta pengendalian penduduk dan keluarga berencanaberdayaan. menyusun konsep standar operasional prosedur sop) sub bidang perencanaan pemberdayaan. melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan lingkup sub bidang perencanaan pemberdayaberdayaan. menyusun perjanjian kinerja lingkup sub bidang perencanaan pemberdaymberdayaan melaksanakan tugas kedinasan lainnya kepala bidang perencanaan fisik dan prasarana memimpin pelaksanaan tugas bidang perencanaan fisik dan prasarana yang meliputi dan sub bidang perencanaan perumahan dan permukiman. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang perencanaan fisik dan prasaranfisik dan prasarana. mengarahkan, merumuskan dan menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan fisik dan prasaranaperencanaan fisik dan prasarana. merencanakan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah rtrw) kotfisik dan prasarana. menyusun kajian lingkup bidang perencanaan fisik dan prasarana.skpd lingkup bidang perencanaan fisik dan prasaranafisik dan prasarana. mengkoordinasikan, mengendalikan dan mensinkronisasikan pemanfaatan ruang. merumuskan anggaran bidang fisik dan prasarana sebagai bahan pembahasan dengan perangkat daerah terkait. menyusun dan mengevaluasi program tahunan yang berkaitan dengan kegiatan kegiatan bidang perencanaan fisik dan prasarana. mengkoordinasikan dan menganalisa lebih lanjut perumusan perencanaan bidang fisik dan prasarana. mengkoordinasikan dan mengevaluasi usulan masyarakat hasil musrenbang bidang perencanaan fisik dan prasarana. mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur sop) dan standar pelayanan minimal spm) bidang perencanaan fisik dan prasaranfisik dan prasarana. mengkoordinasikan dan menyusun perjanjian kinerja lingkup bidang perencanaan fisik dan prasaranafisik dan prasarana melaksanakan tugas kedinasan lainnya. kepala sub bidang perencanaan sarana dan prasarana kota memimpin pelaksanaan tugas sub bidang perencanaan sarana dan prasarana kota. menyusun rencana kerja sub bidang perencanaan sarana dan prasarana kotdan prasarana kota. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan sub bidang perencanaanperencanaan sarana dan prasarana kota. mengkoordinasikan perencanaan bidang sumber daya air, drainase, jalan, perhubungan.dan prasarana kota.nyiapkan bahan kajian lingkup bidang sarana dan prasarana kota.perencanaan sarana dan prasarana kota. menyusun rumusan pemecahan masalah perencanaan sarana dan prasarana kota sebagai bahan penyusunan program dan perencsarana dan prasarana kota. menyusun perjanjian kinerja lingkup sub bidang sarana dan prasarana kota. menyusun konsep standar operasional prosedur sop) sub bidang perencanaanarana dan prasarana kota.. menyusun rencana kerja sub bidang perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup. mengkoordinasikan perencanaan bidang penataan ruang kajian lingkungan hidup strategis, mengelola data dan informasi geospasial daerah.. mengkoordinasikan perencanaan bidang penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung, penataan ruang, perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan lingkungan hidup strategis lhs), pengendalian pencemaran dan kerusakdibidang perencanaanuang terbuka hijausosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria spk) bidang penataan ruang. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang. menyiapkan bahan kajian lingkup sub bidang perencanaan tata ruang dan lingkungan hidupmberikan informasi tentang pemanfaatan ruangperencanaankerja perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup perencanaan pembangunan daerah. bab tugas dan fungsi bagian kesatu tugas badkota sesuai tugas dan fungsinya. melaksanakan penyusunan program dan anggaran bidang perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup. membangun dan mengelola sistem informasi geografis sig) bidang perencanaan tata ruang dan lingkungan hiduptata ruang dan lingkungan hidup.. menyusun konsep standar operasional prosedur sop) bidang perencanaan tata ruang dan lingkungan hidupencanaan tata ruang dan lingkungan hidup. menyusun perjanjian kinerja lingkup sub bidang perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup.. menyusun rencana kerja sub bidang perencanaan perumahan dan permukimumahan dan permukiman. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan sub bidang perencanaan perumahan dan permukimanbidang perencanaan perumahan dan permukiman. mengkoordinasi perencanaan bidang air minum, air limbah, bangunan gedung, perumahan, permukiman, kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum psu)pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang perumahan dan permukimanumahan dan permukiman. menyiapkan bahan kajian lingkup bidang perumahan dan permukimbidang perumahan dan permukimanumahan dan permukiman. melaksanakan penyusunan program dan anggaran bidang perumahan dan permukiman.umahan dan permukiman. memeriksa dan mengevaluasi hasil musrenbang sesuai dengan bidang kerja perumahan dan permukiman. menyusun konsep standar operasional prosedur sop) bidang perumahan dan permukimanumahan dan permukiman. menyusun perjanjian kinerja lingkup sub bidang perumahan dan permukim. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. kepala bidang perencanaan pendanaan pembangunan, data, informasi dan pelaporan memimpin pelaksanaan tugas bidang perencanaan pendanaan pembangunan, data, informasi dan pelaporan yang meliputi sub bidang perencanaan pendanaan pembangunan, sub bidang data dan informasi serta sub bidang evaluasi dan pelaporan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang perencanaan pendanaan pembangunan, data, informasi dan pelaporan, data, informasi dan pelaporan mengarahkan dan merumuskan penyusunan rencana kegiatan dibidang bidang perencanaan pendanaan pembangunan, data, informasi dan pelaporan. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pendanaan pembangunan, data, informasirencana kerja senja), rencana strategis renstra) dan bahan penyusunan rpm lingkup bidang perencanaan pendanaan pembangunan, data, informasi dan pelaporpendanaan pembangunan, data, informasi, evaluasi dan pelaporan menyusun kajian lingkup bidang kerja bidang perencanaan pendanaan pembangunan, data, informasi dan pelaporan. mengkoordinasikan perencanaan anggaran pembangunan sebagai bahan pembahasan dengan perangkat daerah. mengkoordinasikan penyusunan data pokok pembangunan mengkoordinasikan penyusunan laporan tahunan dan lima tahunan kinerja perangkat daerah sebagai bahan laporan pertanggungjawaban walikota. mengkoordinasikan dan menganalisa lebih lanjut perumusan perencanaan bidang perencanaan pendanaan pembangunan, data, informasi dan pelaporan. mengkoordinasikan dan mengevaluasi usulan masyarakat hasil musrenbang. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannypendanaan pembangunan, data, informasi dan pelaporan. mengkoordinasikan dan menyusun perjanjian kinerja lingkup bidang perencanaan pendanaan pembangunan, data, informasipendanaan pembangunan, data, informasi dan pelaporan. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. kepala sub bidang perencanaan pendanaan pembangunan memimpin pelaksanaan tugas sub bidang perencanaan pendanaan pembangunan. menyusun rencana kerja sub bidang perencanaan pendanaan pembangun. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan sub bidang perencanaan pendanaan pembangunndanaan pembangunndanaan pembangunan. meneliti dan mengevaluasi usulan perangkat daerahrekapitulasi anggaran usulan masyarakat dan hasil kajian bidang bidang lingkup badan perencanaan pembangunan daerah. mengevaluasi kinerja anggaran perangkat daerah dalam pencapaian target kinerja dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) dan rencana kerja senja) perangkat daerah. mengendalikan usulan anggaran dari perangkat daerah dan masyarakatmasyarakat. melaksanakan sosialisasi anggaran pembangunan kepada perangkat daerah dan masyarakat. menyusun standar operasional prosedur sop) sub bidang perencanaan pendndanaan pembangunan. menyusun perjanjian kinerja lingkup sub bidang perencanaan pendanaan pembangunpelaporan.. menyusun rencana kerja sub bidang data dan inform. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan sub bidang data dan informasidata dan informasi. menyiapkan bahan kajian lingkup bidang data dan informdata dan informasibidang data dan informasiperangkat daerah dan masyarakat. menyusun data pokok pembangunanyusun standar operasional prosedur sop) sub bidang data dan informasidata dan informasi.informasi. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. kerja sub bidang evaluasievaluasi dan pelaporan. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan sub bidang evaluasievaluasi dan laporan. menyiapkan bahan kajian lingkup bidang evaluasievaluasisub bidang evaluasi dan pelaporandaerah berdasarkan kegiatan perangkat daerah dan masyarakat. menyusun evaluasi dan laporan pembangunan pertahun bekerjasama dengan instansi berwenang. mensosialisasikan evaluasi dan pelaporandaerah dan mengolah menjadi data spatial. menyusun standar operasional prosedur sop) sub bidang evaluasi dan laporevaluasi dan laporan. menyusun perjanjian kinerja sub bidang evaluasi dan laporan. melaksanakan tugas kedinasan lainnya bab iii struktur organisasi paragraf umum struktur organisasi badan,, sub bidang perencanaan pemerintahan, sub bidang perencanaan pemberdayaan., sub bidang perencanaan perumahan dan permukiman. bidang perencanaan,, sub bidang data dan informasi, sub bidang evaluasi dan pelaporan. bidang perencanaan ekonomi dan penelitian dan pengembangan membawakan: sub bidang perencanaan ekonomi, sub bidang perencanaan investasi: sub bidang penelitian dan pengembangan. kelompok jabatan fungsional kepala bidang perencanaan ekonomi, dan penelitian dan pengembangan memimpin pelaksanaan tugas bidang perencanaan ekonomi, dan penelitian dan pengembangan yang meliputi sub bidang perencanaan ekonomi, sub bidang perencanaan investasi serta sub bidang penelitian dan pengembangan. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang perencanaan ekonomi, danekonomi, dan penelitian dan pengembangan. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang perencanaan ekonomi, dan penelitian dan pengembangan. merumuskan dan menyusun perencanaan kegiatan ekonomi,an. menyusun kajian lingkup bidang kerja bidang perencanaan ekonomi, penelitian dan pengembangekonomi, dan penelitian dan pengembangan. melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan dibidang perencanaan ekonomi, penelitian dan pengembangan serta merumuskan langkahperencanaan ekonomi, dan penelitian dan pengembangan. mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur sop) bidang perencanaan ekonomi, dan penelitian dan pengembangekonomi, dan penelitian dan pengembangan. mengkoordinasikan dan menyusun perjanjian kinerja lingkup bidang bidang ekonomi, dan penelitian dan pengembangekonomi, penelitian dan pengembangan. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. kepala sub bidang perencanaan ekonomi memimpin pelaksanaan tugas sub bidang perencanaan ekonomi. menyusun rencana kerja sub bidang perencanaan ekonommenyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan sub bidang perencanaan ekonomi. mengumpulkan dan menyiapkan bahan perencanaan program lingkup sub bidang perencanaan ekonomekonomi menyiapkan bahan kajian lingkup sub bidang perencanaan ekonomi. menyusun perencanaan anggaran lingkup sub bidang perencanaanekonomkota bogor lingkup sub bidang perencanaan ekonomperangkat daerah lingkup sub bidang perencanaan ekonomi. mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan perencanaan sub bidang perencanaan ekonompertanian, perikanan, peternakan serta pariwisata. melaksanakan monitoring, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan perencanaan, pembangunan ekonomi yang meliputi sektor penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi, perikanan, peternakan dan ketahanan pangan. melaksanakan perumusan hasil analisis dan penilaian data sebagai bahan penyusunan apbd lingkup sub bidang perencanaan ekonomi. melaksanakan pendokumentasian hasil hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang perencanaan ekonomi menyusun standar operasional prosedur sop) sub bidang perencanaan ekonomekonomi. menyusun perjanjian kinerja lingkup sub bidang perencanaan ekonorencanaan investasi memimpin pelaksanaan tugas sub bidang perencanaan investasi. menyusun rencana kerja sub bidang perencanaan investinvestasi. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan sub bidang perencanaan investasi mengumpulkan dan menyiapkan bahan perencanaan program lingkup sub bidang perencanaan investasinvestasi menyiapkan bahan kajian lingkup sub bidang perencanaan investasi. menyusun perencanaan anggaran lingkup sub bidang perencanaan investinvestassub bidang perencanaan investasskpd lingkup sub bidang perencanaan investasi melaksanakan monitoring, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan perencanaan bidang investaskoperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, perikanan, peternakan serta pariwisata. melaksanakan perumusan hasil analisis dan penilaian data sebagai bahan penyusunan apbd lingkup bidang perencanaan investasi. melaksanakan pendokumentasian hasil hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang perencanaan investasi menyusun standar operasional prosedur sop) sub bidang perencanaan investasinvestasi. menyusun perjanjian kinerja lingkup sub bidang perencanaan investnelitian dan pengembangan memimpin pelaksanaan tugas sub bidang penelitian dan pengembangan. menyusun rencana kerja sub bidangmenyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan sub bidang penelitian dan pengembangan.. melaksanakan penelitian untuk pengembangan produk melaksanakan inovasi daerah. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan. mengevaluasi penelitian yang dilaksanakan perangkat daerah mempersiapkan bahan pertimbangan dan saran berdasarkan hasil kegiatan penelitian dan pengembanganmelaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan lingkup bidang penelitian dan pengembangan menyusun standar operasional prosedur sop) sub bidang penelitian dan pengembangannelitian dan pengembangan. menyusun perjanjian kinerja lingkup sub bidang penelitian dan pengemb. melaksanakan tugas kedinasan lainnya wali kota bogor, ttd. bima aryparagrafsosial, budaya dan pemerintahan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan sosial, budaya dan pemerintahan, pelaksanaan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dibidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. sub bidang perencanaansosial budaya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang perencanaan sosial dan budaya mempunyai fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan bidang sosial budaya, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang sosial budaya, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.erintahan, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang pemerintahan, cc. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan. sub bidang perencanaan pemberdberdayaanstandar operasional prosedur satuan polisi pamong praja kota bogor dalam rangka melaksanakan tugastelah ditetapkan, satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disingkakegiatan sosial kemasyarakatan, serta ikut serta dalam penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana. anggota satlinmas adalah warga negara republik indonesia memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat. dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publiktempat tujuan tamu delegasi vip:dan pengamanan pejabat orang orang penting vip. pengamanan pejabat orang orang penting vip, didahului dengan rapat bersama, membahas rencana pengamanan, pembagian tugas tugas pengamanan, keputusan rapat untuk pengamanan pejabat orang orang penting vip, ruang lingkup pengamanan terhadap para pejabat vip dilakukan dengan cara: pengamanan terbuka, pengamanan tertutup, pelaksanaan: persiapan. pengamanan terbuka, anggota polol melaksanakan pengamanan mulai dari titik titik yang dilalui pejabat orang orang penting vip: anggota pemadam kebakaranengamanan melaksanakan tugas sesuai yang diputuskan dari rapat rencana pelaksanaan pengamanan pejabat orang orang penting vip, pengamanan tertutup, anggota pol yang terlibat dalam pelaksanaan pengamanan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing lapangan, melaksanakan koordinasi lapangan dengan anggota pengamanan lainnya yang sama sama tergabung dalam pelaksanaan pengamanan tertutup. pelaksanaan. pengamanan terbuka, memakai pakaian dinas lapangan (pdl.ii), menyiapkan perlengkapan yang diperlukan atau yang akan dibawa dan hal hal yang perlu dilakukan: surat perintah, perlengkapan perorangan, helm, pentungan, borgol dan dapat diperlengkapi dengan senjata api (punya izin),:, pengamanan tertutup, memakai pakaian yang ditentukan dalam pengamanan tertutup, membawa surat perintah,jagaan gedung dan aset penting: persiapan. memakai pakaian dinas lapangan (pdl.ii), melakukan kerja sama dengan perangkat daerah instansi terkait: pelaksanaan.perangkat daerahperangkat daerah. memakai pakaian dinas lapangan (pdl.ii): melakukan kerjasama dengan perangkat daerah instansi terkait. pelaksanaan.:laksaan tugas jaga piket), tugas pti provost), tugas intelijen, tugas jaga (piket): ruang lingkup kantor balai kota bogor, rumah jabatan wali kota bogor, rumah jabatan wakil wali kota bogor, kantor dprd kota bogor, kantor satuan pol. kota bogor, persiapan. memakai pakaian dinas lapangan (pdl.ii), merencanakan, dan berkoordinasi dengan pimpinan regu dan atau sesama anggota sesuai jadwal jaga (piket): menyiapkan peralatan yang diperlukan, pelaksanaan. menyiapkan fotokopi jadwal tugas jaga (piket): melakukan koordinasi dengan pimpinan regu dan atau sesama anggota sesuai jadwal jaga (piket), pimpinan regu mengatur tugas jaga (piket) tempat jaga (piket), mengecek semua pintu kantor setelah jam kerja selesai, pastikan semua pintu kantor dalam keadaan terkunci dan aman: melaporkan adanya kejadian kepada pimpinan regu jaga (piket), mengecek tempat tempat yang kurang mendapat perhatian, dan atau tempat yang mencurigakan, sebagai upaya antisipasi daripada hal hal yang tidak diinginkan, menggunakan peralatan pengamanan seperti pentungan karet dan atau rotan, gunakan alat penerangan seperti baterai (senter) atau yang sejenis, gunakan alat komunikasi seperlunya, kepala regu mengatur waktu istirahat masing masing anggota, mencatat semua kejadian setiap kejadian lingkungan tanggung jawab jaga piket. melakukan serah terima jaga piket kepada regu pengganti jaga piket baru. pada sore hari selesai jam kerja petugas jaga piket meriam kunci dari petugas ruangan kerja setelah petugas ruangan kerja mencatat dalam buku penyimpanan kunci dengan mencantumkan nama: nama ruang kerja, nama penyimpan kunci, jam penyimpanan kunci, pada pagi hari akan masuk jam kerja petugas jaga piket menyerahkan kunci kepada petugas ruangan kerja setelah petugas ruangan kerja mencatat dalam buku pengambilan kunci dengan mencantumkan nama: nama ruang kerja, nama pengambil, jam pengambilan kunci, laporan hasil kegiat daya manusia penyelenggara negara pemerintahan dan atau pemerintahan daerah. badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis dalam usahaprovost pti), persiapan. memakai pakaian dinas lapangan (pdl.ii): merencanakan, dan berkoordinasi dengan pimpinan, menyiapkan peralatan yang diperlukan, pelaksanaan. melaksanakan sebagian tugas kepala sat pol dibidang pembinaan disiplin anggota sat pol pp, menyiapkan bahan untuk pembinaan disiplin anggota sat pol pp, melakukan koordinasi dengan bidang unit terkait dilingkupi sat pol pp, mengatur tugas jaga (piket) anggota pti, mengawasi perilaku pola tindak anggota sat pol pp: memproses memeriksa terhadap anggota sat pol pp, baik yang memangku jabatan struktural, fungsional, maupun jabatan pelaksana, yang melanggar terhadap: peraturan kepala satpol nomor tahun tentang penetapan kode etik satuan polisi pamong praja, peraturan walikota bogor nomor tahun tentang kode etik dan kode perilaku pegawai dilingkungan pemerintah kota bogor, dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang disiplin pegawai negeri sipilintelijen, persiapan. memakai pakaian yang digariskan oleh pimpinan, dan atau pakaian luar pakaian dinas untuk menghindari kecurigaan pihak lain tertentu, merencanakan, dan berkoordinasi dengan komunitas intelejen lainnya, menyiapkan identitas untuk kepentingan diri, pelaksanaan. mencari informasi kejadian kejadian yang terjadi setiap sudut, setiap lokasi, wilayah kota bogor, berbaur dengan semua orang lapangan guna menyerap informasi untuk kepentingan pemerintah kota bogor, membahas dengan sesama anggota intelejen sat pol atas informasi yang diperoleh, dan menyampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan, menyimpan data informasi baik yang telah dibahas, dan atau yang belum dibahas, sebagai bahan evaluasi pada suatu waktu diperlukan, berkoordinasi dengan bidang unit terkait dilingkupi sat pol ppatroli,: umum., perlunya dibuat pos pos sat pol untuk melaksanakan kegiatannya ditempat keramaian seperti pasar dan pertokoan. khusus. beberapa pengetahuan dasar yang harus dimiliki setiap petugas patroli: pengetahuan tugas pokok sat pol pp, pengetahuan dasar hukum dari suatu tindakan atau kegiatan yang ada peraturan daerah, dan keindahan), terjadinya kebakaran,ketentudongkrak kunci roda dll.: rem, air acc dan lain lain, perlengkapan perorangan sesuai ketentuan. persiapan. periksa ban roda, periksa rem, dll, periksa lampu, siapkan perlengkapan perorangan sesuai ketentuan: pelaksanaan. melakukan patroli tidak sendirian: melakukan patroli dengan pakaian dinas lengkap, melakukan pencegahan gangguan lapangan, membuat laporan sesuai ketentuan:dilalui dari hasil patroli, patroli dengan kendaraan tidak bermotor (sepeda intel, wheel): sebelum berangkat patroli wajib memeriksa kelengkapan kendaraan sebagai berikut: rem, ban angin ban: baterai penggerak, acc wali kota:, penggalangan.pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta lintaspembinaan, serta pengendalian bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara berdaya guna (berkemampuan mendatangkan hasil dan manfaat) dan berhasil guna (dapat membawa hasil secara efektif), tujuan dari pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta lintaspadamengunjungi suatu wilayah tertentu secara tertentu teratur yang bersifat rutin.tunjukan contoh teladan dari sikap dan perilaku sehari hari sebagai pol atau jangka waktu tertentu: patroli khusus,: perlengkapan peralatan perorangan terdiri dari: pakaian dinas lapangan (pdl. ii): kartu tanda anggota, kartu tanda penduduk, pluit, pentungan, senter, buku saku dan alat tulis: topi helm, kopelrim, jaket, borgol, senjata api (bagi yang mempunyai izin), perlengkapan peralatan patroli berjalan kaki terdiri dari: perlengkapan perorangan, pentungan, borgol, senjata api (bagi yang mempunyai izin),: pol pol harus bertindak, sebaiknya dapat diketahui terlebih dahulu: pol dan ketentuan peraturan perundang undangan(l) untuk setiap tugas patroli harus dibuat surat perintah yang ditanda tangani oleh kepala sat pol pp: setelah kembali dari patroli, kepala patroli yang ditunjuk harus melapor kepada kepala sat polwali kota dan produk hukum lainnya yang ada seluruh wilayah kotawali kota pol pp, mensosialisasikan kebijakan pemerintah daer daer ., pol pp. penertiban bangunan. penertiban bangunan adalah tindakan daya paksa posisional yang dilaksanakan oleh sat pol karena pemilik bangunan tidak mengindahkan teguran tertulis yang disampaikan oleh dinas kecamatan, tindakan posisional sebagaimana dimaksud pada angka dilaksanakan setelah dinas kecamatan yang berwenang dalam hubungan permasalahan suatu pelanggaran, menyampaikan surat pemberitahuan bahwa dalam kurun waktu yang telah ditentukan, pemilik bangunan tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam teguran tertulis, penertiban bangunan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: penyegelan, perintah bongkar, pembongkaran paksa terhadap sebagian atau seluruh bangunan yang melanggar ketentuan, tata cara pelaksanaan penertiban bangunan diatur sebagai berikut: penyegelan: penyegelan dilaksanakan oleh sat pol setelah menerima surat dari dinas kecamatan yang berisi permohonan untuk tindak lanjut penegakan sanksi posisional dengan lampiran surat teguran tertulis dari dinas kecamatan sebagai dasar pelaksanaan penyegelan, melakukan penyelidikan lokasi untuk memastikan situasi dan kondisi bangunan serta pelanggarannya, penyegelan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: melakukan pemeriksaan administrasi (yang telah dilakukan oleh instansi dinas kecamatan, selambat lambatnya (dua) hari kalender setelah surat pemberitahuan dari dinas kecamatan diterima, sat pol akan menyampaikan surat panggilan kepada pemilik pengelola bangunan untuk menjelaskan rencana penyegelan bangunan terutama terkait waktu pelaksanaan dan ketentuan yang harus ditaati oleh pemilik pengelola bangunan selama bangunan tersebut disegel, dalam hal pemilik bangunan tidak hadir memenuhi panggilan dalam jangka waktu (dua) hari kalender setelah surat diterima, maka pada hari berikutnya sat pol akan menyampaikan secara tertulis rencana penyegelan, penyegelan dilaksanakan (tiga) hari kalender setelah surat pemberitahuan rencana penyegelan diterima oleh pemilik bangunan, pada saat penyegelan sat pol akan melakukan hal hal sebagai berikut penyampaian surat segel, pemasangan papan segel, penghentian kegiatan pembangunan, dan penutupan lokasi kegiatan, surat segel memuat hal hal sebagai berikut: alasan dilaksanakannya tindakan penyegelan yang menjelaskan informasi pelanggaran pelaksanaan pembangunan disertai dasar hukum yang jelas, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemilik bangunan selama masaterhadap peraturan daerah. posisional adalah suatu tindakan dengan upaya paksa yang dilakukan petugas tim kepada setiap orang perseorangan, badan lembaga yuridis yangpelanggaran adalah perbuatan orang perseorangan, badan lembaga yuridis yang dilakukantugas piket adalah tugas jaga yang dilakukan secara beregu kelompok dan dilakukan dalam jam kerja di luar jam kerja, dan atau dilakukan siang maupun malam, dalam rangka pengamanan kantor: balai kota, dprd, pol pp), dan rumah jabatan rumah jabatan: wali kota maupun wakil wali kota), serta kantor kantor lainnya yang perlu dijaga (piket) sesuai dengan perintah pimpinan. intelijen adalah informasi mentah atau bahan keterangan yang telah dinilai atau diolah dan dihubung hubungkan serta diproses sesuai dengan kebutuhan pemakai (user) atau dalam rangka bahan pertimbangan pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan pimpinan. tugas intelejen adalah tugas yang dilakukan oleh anggota tertentu sesuai penugasan pimpinan untuk mencari data informasi dengan cara mendatangi lokasi lokasi tertentu guna mendapatkan data informasi dari suatu kejadian, gejolak sosial, suatu titik, suatu kawasan, suatu lingkungan, dengan cara mengamati, tanya jawab, diam diam, dan atau dengan cara menyadap informasi atas suatu peristiwa dan perlu penanganan dengan seksama oleh pimpinan, sehingga data informasi yang diperoleh dilaporkan, diolah dibahas sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan kebijakan. tenggang penyegelan, tenggang waktu penyegelan, sanksi yang akan dikenakan apabila pemilik pengelola bangunan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf dalam masa tenggang penyegelan dan sanksi yang akan dikenakan apabila pemilik pengelola bangunan merusak, mencabut, memindahkan papan segel. tenggang waktu penyegelan adalah (empat belas) hari kalender: selama masa tenggang penyegelan, kewajiban pemilik bangunan adalah sebagai berikut: menghentikan seluruh kegiatan dilokasi bangunan, melaksanakan seluruh kewajiban yang tercantum dalam teguran tertulis dari dinas atau kecamatan dan ketentuan dalam surat segel dari sat pol pp: menyampaikan laporan tindak lanjut pelaksanaan kewajiban kepada sat pol pp, dalam hal bangunan yang disegel belum ber imb, pemilik bangunan diberi kesempatan untuk segera mengurus perizinan dengan syarat bangunan yang didirikan tidak melanggar ketentuan teknis dan zona peruntukan dalam rencana tata ruang wilayah rtrw), keberadaan bangunan tidak berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas yang luar biasa, tidak mengganggu ketertiban umum, dan gangguan lingkungan dan ketenteraman masyarakat serta tidak membahayakan keselamatan nyawa manusia, selama proses perizinan berlangsung, pekerjaan pembangunan tetap harus dihentikan untuk sementara sampai dengan imb terbit imb dimiliki kantongi, apabila pemilik pengelola bangunan dengan sengaja atau tidak sengaja membuka papan segel akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, apabila sebelum berakhirnya masa tenggang penyegelan, pemilik bangunan dapat memenuhi semua ketentuan yang berlaku maka segel dapat dibuka dan dibuatkan berita acara pembukaan segel dengan lampiran bukti dokumentasi pelaksanaan kewajiban, apabila sampai dengan berakhirnya masa tenggang penyegelan, pemilik bangunan tidak mengindahkan kewajiban maka proses penertiban akan dilanjutkan sampai tahapan tindakan posisional berikutnya berupa perintah bongkar, sat pol wajib melaporkan seluruh tahapan proses penyegelan kepada wali kota dengan tembusan disampaikan kepada dinas, badan, kecamatan, dan kelurahan. perintah bongkar perintah bongkar disampaikan oleh sat pol kepada pemilik bangunan, apabila sampai dengan berakhirnya masa tenggang penyegelan, pemilik bangunan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam teguran tertulis, peringatan dan surat segel, perintah bongkar berisi perintah kepada pemilik bangunan untuk membongkar sendiri sebagian atau seluruh bangunan yang melanggar, dalam waktu (empat belas) hari kalender, pembongkaran paksa pembongkaran paksa dilaksanakan apabila dalam tenggang waktu (empat belas) hari kalender setelah diterima surat perintah bongkar, pemilik bangunan tidak membongkar sendiri bangunan yang melanggar, pembongkaran paksa dilaksanakan oleh sat pol bersama sama dengan tim, tata cara pelaksanaan pembongkaran paksa adalah sebagai berikut: sat pol bersama sama dengan tim melaksanakan gelar perkara untuk menyusun rencana aksi bongkar paksa, sat pol menyampaikan surat panggilan kepada pemilik bangunan untuk menjelaskan rencana pembongkaran paksa terutama terkait waktu dan teknis pelaksanaan pembongkaran, dalam hal pemilik bangunan dalam waktu (tiga) hari kalender tidak hadir untuk memberi tanggapan terhadap rencana bongkar paksa tersebut, maka sat pol akan menyampaikan surat penetapan pembongkaran yang berisi waktu dan rencana teknis pelaksanaan pembongkaran, pembongkaran dilaksanakan oleh tim selambat lambatnya (limabelas) hari sejak surat penetapan pembongkaran diterima oleh pemilik bangunan: dalam hal pembongkaran dilaksanakan terhadap sebagian bangunan yang melanggar, maka segala konsekuensi terkait pengaruh kekuatan struktur bangunan akibat adanya pembongkaran oleh tim menjadi tanggungjawab pemilik pengelola bangunan. penertiban pedagang kaki lima pkl), ketentuan pelaksanaan umum.,, yang men,dibidang ekonomi, politik, sosial budaya,dan agama. perlengkapan dan peralatan.alat alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran penertiban pkl, teknis operasional.dari pimpinan , administrasi dalam operasional persiapan: penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan ditertibkan, pimpinan kegiatan memberikan arahan dan menjelaskan maksud, tujuan, lainnya yang dianggap aman. penetapan bentuk dan metode penertiban, mengadakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan aparat keamanan dan ketertiban lainnya, kota, dan produk hukum lainnya, penyusunan rencana operasi, pelaksanaan sebelum menuju sasaran bagi anggota sat nertiban, anggota operasi sat , pol atau lokasi, pengambilan barang barang untuk dijadikan barang bukti: pengambilan barang barang lapangan, dicatat pada surat pengambilan barang bukti, dan ditanda tangani oleh ppn pejabat yang berwenang, dan pemilik barang, format buku pengambilan penyitaan barang sesuai dengan telah disiapkan oleh ppn pejabat yang berwenang, dicatat semua jenis barang yang diambil sebagai barang bukti, buku catatan tersebut untuk terhindarkan dari pemilik salah ambil, atau petugas salah memberikan kepada pemilik barang: dalam hal terjadi perlawanan massa, digunakan sop penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pengamanan barang bukti dan batas kadaluarsa barang bukti: pengambilan barang bukti. sasaran objek penertiban yang membandel, diambil barang barangnya, untuk dijadikan barang bukti pelanggaran: dicatat barang barang yang diambil sebagai barang bukti dalam buku tilang, (satu) lembar diberikan kepada pemilik barang, dan (satu) lembar lainnya untuk petugas ppn, dicatat diadministrasikan dalam buku kendali oleh petugas bidang yang melaksanakan operasi razia, barang bukti disimpan gudang penyimpanan barang bukti, kedaluwarsa barang bukti hasil operasi razia barang bukti diawasi oleh pejabat yang berwenang sesuai tugas pokok dan fungsinya, batas kedaluwarsa barang bukti yang nilai ekonomis dan ketahanan rendah (seperti: buah buahan, makanan, dan lain sejenisnya tidak tahan lama) adalah paling cepat adalah (dua) hari dan paling lama adalah (lima) hari, batas kedaluwarsa barang bukti yang nilai ekonomis dan ketahanan sedang (seperti bahan keras bangku, etalase, dan lain sejenisnya tidak tahan lama) adalah paling cepat adalah (tiga) hari, dan paling lama adalah (satu) minggu, batas kedaluwarsa barang bukti yang nilai ekonomis dan ketahanan tinggi (seperti benda benda keras, dan lain sejenisnya tahan lama) adalah paling cepat adalah (satu) bulan, dan paling lama adalah (tiga) bulan: barang bukti yang telah kedaluwarsa dan melewati batas kadaluarsa, dibuang dimusnahkan oleh petugas ppn dengan berita acara pemusnahan barang bukti yang diamankan. barang bukti yang diamankan ini, termasuk barang pengamanan barang bukti hasil operasi penegakan peraturan daerah perda) dan atau peraturan wali kota, seperti barang dagangan, gerobak, dan lain lain. barang bukti yang diambil oleh petugas anggota sat pol pp, diserahkan kepada pengurus barang bukti dan atau petugas khusus yang ditunjuk ditetapkan oleh kepala sat pol pp, pol dan dari kepala sat pengurusan dan pengamanan barang bukti persiapan administrasi kepala satpol menunjuk penanggung jawab, pengurus barang bukti petugas khusus untuk mengurus, mengamankan barang bukti dengan keputusan kepala satpol pp, pengurus barang bukti petugas khusus yang ditunjuk, bertanggung jawab atas keamanan, keutuhan, atas semua jenis barang bukti setelah diterima dari petugas lapangan, pengurus barang buku petugas khusus yang ditunjuk, membuat laporan secara rutin, kepada kepala satpol pp, pelaksanaan, pengurus petugas khusus barang bukti yang ditunjuk, melaksanakan pencatatan semua jenis barang bukti untuk pengendalian, pengurus petugas khusus barang bukti yang ditunjuk, mencatat semua jenis barang bukti dalam buku kendali atau buku khusus catatan barang bukti, penanggung jawab atas barang bukti mengendalikan semua pekerjaan tugas pti provost adalah tugas yang dilakukan oleh anggota tertentu sesuai penugasan pimpinan untuk melakukan pembinaan, dan penegakan disiplin anggota sat pol serta mengendalikan anggota dari perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik pol pp, kode etik dan kode perilaku pegawai pemerintah kota bogor dan ketentuan disiplin pns lain yang berlaku.tim penilai angka kredit poluntuk bertugas dalam rangka menetapkan angka kredit serta, yang berkaitan dengan barang bukti, pengeluaran barang bukti selain diproses oleh pengurus barang bukti petugas khusus sesuai dengan sop satpol pp, dan untuk barang bukti bisa keluar dari gudang penyimpanan diproses sesuai dengan peraturan walikota bogor nomor tahun tentang penerapan sanksi denda pelanggaran ketertiban umum berita daerah kota bogor tahun nomor seri evaluasi, pengurus petugas khusus barang bukti, membuat laporan dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan setiap periodik atau setiap bulan: melakukan pengecekan secara rutin, terus menerus, atas data data barang bukti: penanggung jawab melakukan pengecekan secara rutin, terus menerus, dalam rangka pengendalian pekerjaan pengurus petugas khusus barang bukti: penanggung jawab setiap bulan memberikan laporan tertulis mengenai jumlah barang bukti yang telah diterapkan sanksi denda setiap bulan, pemadam kebakaran, dan proteksi bahaya kebakaran pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran persiapan. penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan dilaksanakan, pimpinan kegiatan memberikan arahan dan menjelaskan maksud, tujuan, dannyusunan rencana pemeriksaan, pelaksanaan: sebelum menuju sasaran bagi anggota sat pol: melanjutkan kepada ppn sat pol pp, untuk pelaksanaan tindakan paksa tindakan posisional,tindakan segera, pemeriksaan retribusi persiapan. penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan diperiksa, pimpinan kegiatan memberikan arahan dan menjelaskan maksud, tujuan,laksanaan: sebelum menuju sasaran bagi anggota, dan perlengkapan yang akan dibawa, pimpinan, melanjutkan kepada ppn sat pol pp, untuk pelaksanaan tindakan paksa tindakan posisional. evaluasi dan atau laporan. setelah selesai kegiatan pemeriksaan peralatan proteksi bahaya kebakaran selesai, tim pemeriksa, segera membuat laporan kepada kepala satpol pp, dan kepala satpol melaporkan kepada wali kota. setelah selesai kegiatan pemeriksaan peralatan proteksi bahaya kebakaran selesai, dan sudah dihitung untuk pembayaran retribusi pemeriksaan, tim pemeriksa, segera membuat laporan kepada kepala satpol dengan nota perhitungannya. mengecek keberhasilan tujuan kegiatan dan menjelaskan hambatan kepada kepala satpol atau memerintahkannya tentang hambatan kendala yang ditemui lapangan untuk dicari solusinya, menyusun laporan hasil pelaksanaan seluruh kegiatan pemeriksaan pada waktu sesuai waktu pemeriksaan, sekaligus dengan hasil evolusinya, operasional pemadaman dan penyelamatan persiapan. kepala regu harus selalu memeriksa peralatan pemadaman kebakaran dan penyelamatan, kepala regu harus selalu memeriksa alat komunikasi, dan selalu menyala, peralatan harus selalu dalam keadaan dan kondisi siap dalam pelaksanaan untuk melaksanakan tugas pemadaman kebakaran dan penyelamatan, anggota pemadam kebakaran harus selalu dalam keadaan siaga dan kondisi prima dan siap melaksanakan tugas, kendaraan harus selalu dalam keadaan siaga dan kondisi prima dan siap diberangkatkan, kendaraan harus selalu diperiksa: oli, bahan bakar, dan peralatan kelengkapan lainnya, pakaian anggota harus selalu dalam keadaan siap digunakan dalam melaksanakan tugas: pengemudi harus memiliki sim, pengemudi harus hapal jalur dan lokasi sasaran pemadaman kebakaran dan penyelamatan, pelaksanaan: keberangkatan. kepala regu memeriksa anggota regu pemadaman kebakaran dan penyelamatan, berangkat pada sasaran pemadaman kebakaran dan penyelamatan, semua peralatan dalam kondisi siap digunakan untuk pemadaman kebakaran dan penyelamatan, pengemudi menempuh jalur yang singkat sesuai ketentuan pemadaman kebakaran dan penyelamatan, namun tetap berhati hati, atau pengemudi menempuh jalur alternatif yang memungkinkan dilalui kendaraan pemadam kebakaran: komunikasi dengan aparat lalu lintas guna kelancaran perjalanan kendaraan pemadam kebakaran, keselamatan dan keamanan dalam bertugas tetap menjadi perhatian utama. kepulangan kepala regu memeriksa anggota regu dengan baik, pengemudi menempuh jalur sesuai ketentuan lalu lintas, untuk menjaga keselamatan: tetap mengikuti rambu rambu lalu lintas, tiba kantor kepala regu memeriksa anggota regu mengecek kembali terhadap peralatan yang telah digunakan, periksa dengan seksama peralatan untuk kesia siahaan terhadap tugas berikutnya, laporan pelaksanaan tugas setelah pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran dan penyelamatan,kegiatan hari besar nasional hari besar daerah. upacara hut sat pol pp, hut pemadam kebakaran, dan hut perlindungan masyarakat lintas), adalah kegiatan dengan program yang tetap, baik upacara hut sat pol pp, hut pemadam kebakaran, dan hut lintas yang dilakukan secara tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, setiap tahun. persiapan awal: melaksanakan rapat lintas bidang lingkungan sat pol pp, untuk membahas rencana pelaksanaan upacara hut sat pol pp, hut pemadam kebakaran, dan hut lintas: melaksanakan koordinasi dengan protokol guna menentukan kesiapan menentukan jadwal dan kesediaan wali kota untuk menjadi pembina upacara, mempersiapkan pembentukan tim pelaksana persiapan upacara upacara hut sat pol pp, hut pemadam kebakaran, dan hut lintas: mempersiapkan biaya pelaksanaan upacara hut sat pol pp, hut pemadam kebakaran, dan hut lintas, persiapan: pra pelaksanaan persiapan: membentuk tim pelaksana upacara hut pol. pp, hut pemadam kebakaran, dan hut lintas, melaksanakan rapat koordinasi lintas bidang lingkungan sat pol pp, menyiapkan kelengkapan untuk upacara hut sat pol pp, hut pemadam kebakaran, dan hut lintas (spanduk, pemberitahuan lain yang diperlukan), melaksanakan rapat rapat koordinasi lintas bidang, instansi terkait, protokol, dan lain lain. persiapan pelaksanaan: persiapan administrasi: berkomunikasi dengan pejabat protokol, membuat surat permohonan kesediaan kepada wali kota sebagai pembina upacara puncak, membuat surat permohonan kesediaan kepada bapak wakil wali kota sebagai cadangan pembina upacara puncak, menyiapkan pimpinan upacara puncak, menyiapkan cadangan pimpinan upacara puncak, membuat surat undangan sebagai pembaca do'a kepada kementerian agama kota bogor, membuat surat permohonan peliputan kepada kepala bagian humas dan protokol, membuat surat undangan kepada forum koordinasi pimpinan daerah forkompimda): membuat surat undangan kepada para kepala perangkat daerah lingkungan pemerintah kota bogor, menyiapkan naskah pidato sambutan wali kota yang memuat hut sat pol pp, hut pemadam kebakaran dan hut lintas, menyiapkan naskah sejarah singkat sat pol pp, sejarah singkat pemadam kebakaran, dan sejarah singkat lintas, persiapan kelengkapan: melaksanakan rapat koordinasi lintas bidang, guna mengecek seluruh persiapan yang diperlukan untuk upacara hut sat pol pp, hut pemadam kebakaran, dan hut lintas, mempersiapkan lay out dari area rencana pelaksanaan upacara hut sat pol pp, hut pemadam kebakaran, dan hut lintas. melaksanakan kegiatan latihan latihan dalam rangka mengisi acara pelaksanaan upacara hut sat pol pp, hut pemadam kebakaran, dan hut lintas, mengecek melaksanakan gladi kotor, mengecek melaksanakan gladi bersih, ketua tim pelaksana upacara hut sat pol pp, hut pemadam kebakaran, dan hut lintas, bahwa semua persiapan telah dilaksanakan dan telah siap secara penuh, membuat memproses undangan untuk peserta upacara hut sat pol pp, hut pemadam kebakaran dan hut lintasmbuat menyampaikan undangan untuk peserta upacara hut sat pol pp, hut pemadam kebakaran, dan hut lintas:pasuknyampaikan undangan pembaca do'a kepada kementerian agama kota bogor, menyiapkan tenaga pembaca sejarah singkat sat pol pp, sejarah singkat bab petunjuk teknis sop sat pol pol dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan petunjuk teknis sop sat pol pp. petunjuk teknis sop sat pol sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, penyakit masyarakat, cc. pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat orang orang penting very important person vip), pelaksanaan pengamanan tempat tempat penting, pelaksanaan operasional patroli, sg. penertiban bangunan, penertiban pedagang kaki lima pkl), pemadam kebakaran dan proteksi bahaya kebakaran, j . kegiatan hari besar nasional hari besar daerah, kegiatan razia tempat hiburan malam thm), pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima pkl). kegiatan tugas jaga (piket), tugas intelejen, tugas pti provost. petunjuk teknis sop sdam kebakaran, dan sejarah singkat lintas. menyiapkan tenaga pembawa djaja sat pol pp: melakukan koordinasi dengan pihak protokol untuk memastikan kesiapan pelaksanaan upacara hut sat pol pp, hut pemadam kebakaran, dan hut lintas, melaksanakan rapat koordinasi lintas bidang dan instansi untuk memastikan kesiapan dan peralatan untuk pelaksanaan upacara hut sat pol pp, hut pemadam kebakaran, dan hut lintas. panitia ketua panitia melaporkan semua persiapan telah siap untuk dilaksanakan kepada kepala sat pol pp. pelaksanaan acara puncak: paling awal, panitia mengecek kesiapan lapangan hut sat pol pp, hut pemadam kebakaran, dan hut lintas:, mengatur posisi letak peserta upacara hut sat pol pp, hut pemadam kebakaran, dan hut lintas: melaksanakan upacara puncak hut sat pol pp, hut pemadam kebakaran, dan hut lintas, pelaksanaan acara puncak, selesai. kegiatan razia tempat hiburan malam thm), administrasi. persiapan awal. penetapan sasaran, waktu, dan objek yang akan menjadi target sasaran raziaetapan tempat, bentuk pelaksaan, penyiapan administrasi pembinaan seperti daftar hadir, surat perintah, surat teguran,akan bertugas melakukan pembinaan, persiapan administrasi. membuat surat undangan rapat, menyiapkan akomodasi rapat, mempersiapkan konsep surat perintah, membuat surat permohonan personil, menyiapkan logistik dukungan pelaksanaan razia, membuat laporan kesiapan administrasi, pelaksanaan razia persiapan. kepala bidang yang mempunyai fungsi tempat hiburan malam thm), mengadakan rapat internal, menentukan waktu, menentukan target sasaran, menentukan jumlah kekuatan anggota razia, mengatur tugas dan fungsi (melakukan apa, berbuat apa) terhadap anggota lapangan, membuat surat undangan, menyiapkan dukungan logistik,ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. laporan atas pelaksanaan: pelaksanaan razia thm bulan ramadhan). persiapan. melaksanakan rapat internal, melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait: memastikan bahwa instansi terkait, sudah mengeluarkan dan menyampaikan surat edaran wali kota tentang larangan membuka thm selama bulan ramadhan: menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang akan dibawa (surat edaran wali kota, buku catatan pengamanan barang, dan lain lain), menyiapkan surat perintah, membuat menyiapkan dan menyampaikan surat undangan kepada instansi terkait, membuat menyiapkan dan menyampaikan surat permohonan personil kepada instansi terkait:(razia thm) dilakukan sesuai keperluan,, sebelum menuju sasaran bagi anggota sat pol yang bertugas melakukan razia terlebih dahulu mengadakan apel untuk menentukan kesiapan, sasaran, tugas masing masing pada saat razia berlangsung, laporan atas pelaksanaan membuat laporan sesuai format yang tersedia, atau. pengurusan dan pengamanan barang bukti. umum, kepala satpol menunjuk pengurus petugas khusus barang bukti untuk mengurus, mengadministrasikan barang bukti, barang bukti yaitu barang yang diperoleh diambil dari pelanggar peraturan daerah melalui kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh bidang penegakan perda, bidang pengendalian dan operasional, bidang bina ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, untuk mengamankan, mengurus, dan mengendalikan barang bukti, kepala sat pol menunjuk pengurus petugas khusus untuk mengurus barang bukti, penunjukan pengurus petugas khusus untuk mengurus barang bukti dimaksud, diambil dari unsur bidang yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab, dalam penegakan peraturan daerah, pengurus petugas khusus yang ditunjuk sebagai pengurus barang bukti, bertanggungjawab kepada kepala satuan polisi pamong praja, melalui kepala bidangnya, dan atau melalui sekretaris polisi pamong praja, persiapan administrasi penunjukan pengurus petugas khusus sebagai pengurus barang bukti dengan keputusan kepala satpol kota bogor, menyiapkan buku agenda untuk pencatatan semua jenis barang bukti dalam buku agenda buku kendali masuk barang bukti, menyiapkan buku agenda buku kendali keluar barang bukti: melaksanakan koordinasi dengan pejabat terkait, guna dengan mencapai pekerjaan yang efektif, pelaksanaan, kategori barang bukti hasil operasi. barang tahan lama barang yang berbentuk: besi metal, timbangan, dan sejenisnya, selain jenis tersebut pada angka adalah barang yang berbentuk: kayu, rotan, karet plastik, dan sejenisnya, barang yang tergolong pada angka dan dari angka biasanya mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi atau sangat bagus: batas kadaluarsa barang yang tergolong jenis ini adalah (tiga) bulan, sejak dilakukan pengambilan barang bukti: barang relatif tahan lama, barang yang tergolong jenis ini (relatif tahan lama) adalah seperti jenis minuman ringan, minuman keras, dan atau minuman beralkohol, dan sejenisnya, barang jenis ini biasanya pemilik cenderung tinggi untuk mengambil kembali, karena barang tersebut relatif tahan disimpan, barang yang tergolong pada angka dan dari angka biasanya nilai ekonomis sangat tinggi, batas kadaluarsa barang yang tergolong jenis ini adalah (dua) bulan, sejak dilakukan pengambilan barang bukti: barang kurang tahan lama, barang yang tergolong jenis ini (kurang tahan lama) adalah seperti tempat dagang sayur berbahan bambu anyaman, barang bahan kardus, kertas, dan sejenisnya, barang jenis ini biasanya pemilik cenderung mengambil kembali, karena relatif tahan penggunaan, barang yang tergolong pada angka dan dari angka biasanya nilai ekonomis kurang bagus, batas kadaluarsa barang yang tergolong jenis ini adalah (satu koma lima) bulan, sejak dilakukan pengambilan barang bukti: barang tidak tahan lama, mempunyai nilai ekonomi: barang yang tergolong jenis ini (tidak tahan lama) adalah seperti barang berupa bahan sayur, barang masakan, buah buahan, dan sejenisnya, barang jenis ini biasanya pemilik cenderung tidak mau mengambil kembali, karena barangnya memang tidak tahan, mudah busuk penggunaan, sehingga dianggap percuma diambil kembali, dan kalau diambil dijual lagi sudah tidak laku: barang yang tergolong pada angka dan dari angka biasanya tidak mempunyai nilai ekonomis: batas kedaluwarsa barang yang tergolong jenis ini adalah (tujuh) hari, sejak dilakukan pengambilan barang bukti: barang tidak tahan lama, tidak mempunyai nilai ekonomi, barang yang tergolong ini, tidak perlu disimpan, melainkan bisa langsung dibuang tempat sampah, dan atau bisa langsung diproses untuk diserahkan kembali, apabila pemiliknya datang dan untuk mengambilnya, barang bukti berupa minuman beralkohol atau minuman keras, dan atau yang sejenisnya, barang bukti yang tergolong jenis ini (baik minuman buatan pabrikan, maupun buatan sendiri atau buatan rumahan), tidak bisa diserahkan kembali, namun diambil untuk diamankan, dan dimasukkan dalam rencana pemusnahan pada suatu acara tertentu, dan atau dapat langsung dimusnahkan pada hari itu juga, jika waktu dan petugas pejabatnya siap memungkinkan untuk pelaksanaan pemusnahan tersebut, pengelolaan barang bukti hasil operasi pkl., barang bukti hasil operasi penertiban bangunan:: barang bukti hasil operasi, barang bukti baik hasil operasi pkl, hasil operasi piring yang diputuskan secara versa, hasil operasi penertiban bangunan, maka pengurus petugas khusus yang mengelola pengurusan pengamanan barang bukti, melaksanakan pengurus petugas khusus, melaksanakan inventarisasi terhadap semua barang bukti baik yang dilakukan oleh bidang per bidang maupun operasi yang dilakukan secara bersama sama: terhadap barang bukti yang kadaluarsa, diambil langkah langkah sesuai sop untuk dilakukan pemusnahan dan atau dilelang untuk pemerintah kota bogor, terhadap barang bukti yang telah kadaluarsa atau yang mau akan kadaluarsa, pengurus petugas khusus barang sitaan memberikan surat panggilan dan atau surat pemberitahuan kepada pemilik barang bukti untuk mengurus atau untuk menyelesaikannya, surat panggilan dan atau surat bab iiimberitahuan, diberikan sampai dengan (tiga) kali berturut turut, bila tidak mengindahkan surat panggilan dan atau surat pemberitahuan sampai dengan (tiga) kali, maka barang bukti tersebut dilelang untuk pemerintah kota bogor, dan atau dimusnahkan, setelah diberikan pemberitahuan atau panggilan (tiga) kali, dilaksanakan rencana dan persiapan untuk pemusnahan, barang bukti yang kedaluwarsa, barang yang telah kedaluwarsa baik barang dari hasil operasi penertiban pkl, hasil operasi piring yang diputuskan secara versa, hasil operasi penertiban bangunan adalah barang yang telah memenuhi ketentuan pada poin angka pelaksanaan) pada huruf terhadap barang kedaluwarsa sebagaimana tersebut pada angka pengurus petugas khusus melakukan: pengurus petugas khusus barang bukti, membuat daftar inventarisasi barang bukti, pengurus petugas khusus barang bukti, membuat daftar inventarisasi barang bukti kedaluwarsa:, daftar inventarisasi barang bukti yang telah kedaluwarsa tersebut dilaporkan sesuai hirarki kepada kepala satpol pp, barang bukti setelah dilakukan proses administrasi sesuai prosedur pada huruf d , baru tahap berikutnya dilakukan perencanaan pelelangan dan atau pemusnahan, menetapkan pelaksanaan pelelangan barang bukti yang telah kadaluarsa, hasil pelelangan atas barang bukti kedaluwarsa dimaksud, disetorkan kepada kas daerah kota bogor, vi. penerapan sanksi denda dan pembukaan segel . penerapan sanksi denda umum kepala satpol menunjuk petugas khusus dan atau mengusulkan nama petugas kepada walikota bogor untuk ditetapkan sebagai bendahara penerima pada satpol kota bogor, pengurus petugas khusus barang bukti melaksanakan koordinasi dengan pejabat terkait sepanjang mengenai proses penerapan denda guna barang dapat keluar, setiap orang yang membawa barang bukti untuk keluar dari lingkungan satpol pp, pengurus petugas khusus barang bukti, memberikan tanda surat izin membawa barang bukti, untuk ditunjukkan kepada petugas jaga petugas piket, persiapan pengurus petugas khusus barang bukti terkait dengan penerapan denda , memberikan pengantar yang berisi hasil perhitungan atau jumlah nominal (rupiah) kepada pemilik barang bukti untuk dibawa bendahara penerima, pemilik barang bukti membawa pengantar tersebut bendahara penerima, dan membayar sejumlah nominal tertera dalam pengantar kepada bendahara penerima, bendahara penerima menyiapkan formulir yang diperlukan terkait dengan penerapan denda berupa kwitansi atau lainnya, bendahara penerima menyiapkan formulir kwitansi untuk penerimaan denda , hasil penerimaan pembayaran denda disetorkan kas daerah pada hari itu juga, pelaksanaan bendahara penerima mengeluarkan kwitansi penerimaan denda untuk para pembayar denda : hasil penerimaan pembayaran denda disetorkan pada hari juga kepada kas daerah, bendahara penerima membuat dan memberikan laporan setiap periode jumlah pembayar denda dan jumlah nominal denda kepada kepala satpol pp, membuat dan menyampaikan laporan mingguan kepada wali kota bogor cg. kepala badan pendapatan daerah, dengan tembusan disampaikan kepada bapak walikota bogor, sekretaris daerah kota bogor, kepala bukan kota bogor, dan instansi terkait, laporan laporan dibuat secara periodik, rutin, atau secara berkala: pembukaan segel umum pemilik bangunan objek yang disegel mengajukan permohonan pembukaan segel kepada kepala satpol karena sudah memenuhi persyaratan sesuai peraturan daerah: kepala satpol memproses permohonan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku, kepala satpol menyiapkan pejabat yang terkait untuk menyiapkan anggota untuk mendampingi ppn melaksanakan pembukaan segel, ppn yang ditugaskan atau yang ditunjuk menyiapkan berita acara untuk pembukaan segel, pejabat yang ditunjuk mengecek kelengkapan untuk pembukaan segel, setelah semuanya siap pejabat yang ditunjuk, ppn, bersama anggota lainnya berangkat lokasi tempat segel terpasang untuk dibuka: pejabat yang berwenang memproses secara teknis untuk pembukaan segel, persiapan petugas menyiapkan kelengkapan administrasi untuk melakukan pembukaan segel, pejabat yang ditunjuk mengecek kelengkapan administrasi untuk melakukan pembukaan segel, menyiapkan anggota, menyiapkan ppn untuk melakukan pembukaan segel, pejabat yang ditunjuk mengecek permohonan pembukaan segel, dan mengecek hasil proses administrasinya, pelaksanaan pejabat yang ditunjuk memberikan pengarahan untuk hal hal yang dibenarkan dilakukan dan hal hal yang tidak dibenarkan dilakukan anggota, semua petugas berangkat lokasi tempat segel terpasang, pejabat yang ditunjuk (ppn) membacakan berita acara pembukaan lokasi, pelaksanaan pembukaan segel, pejabat yang ditunjuk dan semua anggota kembali menuju kantor tapol pp, evaluasi pejabat membuat evaluasi terhadap perjalanan proses pembukaan segel, pejabat membuat laporan kepada kepala satpol atas pelaksanaan pembukaan segel, perusakan segel terhadap segel yang dirusak atau dibuat segel tidak sesuai lagi dengan tempat dipasang, harus dicari tahu penyebabnya, kerusakan segel bisa diperoleh dari laporan masyarakat, dan atau diketahui oleh petugas pol atau petugas lain, terhadap perusak segel, diproses sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, terhadap perusak segel, diproses tindakan sesuai ketentuan dan diproses membayar denda yang tinggi, dan atau dilimpahkan kepada penyidik polri untuk kuhp, vii. pemusnahan barang bukti. umum menyusun rencana pelaksanaan pemusnahan barang bukti: membuat konsep berita acara pemusnahan barang bukti, membuat menyusun rencana undangan kepada pejabat untuk pelaksanaan pemusnahan barang bukti, menentukan rencana waktu pelaksanaan pemusnahan barang bukti, persiapan membuat surat undangan kepada pejabat terkait, mengantarkan surat undangan kepada pejabat terkait: menyiapkan tempat pelaksanaan pemusnahan barang bukti: menyiapkan ppn untuk kelancaran pelaksanaan pemusnahan barang bukti, membuat berita acara pemusnahan barang bukti, menyiapkan hal hal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemusnahan barang bukti: pelaksanaan barang yang akan dimusnahkan sudah siap tempat pemusnahan, berita acara sudah siap dibacakan, penyidik pegawai negeri sipil ppn) sudah siap ditempat, para tamu undangan dalam rangka pemusnahan sudah siap, ppn membacakan berita acara pemusnahan, pelaksanaan pemusnahan oleh pejabat yang berwenang, dengan diikuti oleh para tamu undangan, pemusnahan selesai. laporan setelah pelaksanaan acara pemusnahan barang bukti, dibuat laporan pelaksanaan oleh kepala satpol wali kota bogor, ppn yang menangani penindakan dan pemusnahan, membuat laporan pemusnahan, dan didokumentasikan: kepala bidang yang menangani penindakan dan pemusnahan, membuat laporan pelaksanaan pemusnahan barang bukti, viii. pelaksanaan jabatan fungsional polisi pamong praja. polisi pamong praja adalah jabatan fungsional, oleh karena itu satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugasnya berjalan secara profesional dan akuntabel, dalam rangka mencapai profesionalitas dan akuntabilitas setiap anggota atau pejabat fungsional polisi pamong praja dalam menjalankan tugasnya mendapat nilai yang disebut angka kredit, dalam rangka mencapai tujuan itu, maka kepada pejabat administrasi, dan anggota, dan atau setiap jenjang jabatan, baik jabatan pimpinan administrasi maupun jabatan pelaksana melakukan: pejabat pimpinan administrasi pimpinan bidang dalam perangkat daerah: umum membuat perencanaan kegiatan dan rencana capaian tugas dalam (satu) tahun anggaran: membuat pengaturan secara terjadwal terhadap semua anggota guna mencapai target kinerja bidang bidang pada satpol pp: setiap semester dilakukan penilaian terhadap anggota, untuk mengetahui capaian angka kreditnya, administrasi perencanaan kegiatan dibuat pimpinan bidang yang ditetapkan dengan keputusan kepala satpol pp, atau ditetapkan dengan surat perintah kegiatan untuk (satu) tahun anggaran, perencanaan tersebut dijadikan perencanaan induk kegiatanoleh pimpinan yang bertanggung jawab dalam operasional, anggota pelaksana kegiatan penegakan peraturan daerah maupun kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat melaksanakan tugas kegiatan selalu atas perintah yang dibuktikan dengan surat perintah tugas spt) yang ditanda tangani oleh pimpinan, spt dapat bersifat perintah induk dalam tugas tugas operasional anggota(sp) oleh pimpinan yang bertanggung jawab dalam operasional, pejabat fungsional pol bersifat mandiri, artinya bahwa pengelolaan terhadap bukti bukti atas setiap melaksanakan kegiatan yang telah dilaksanakan, administrasinya dikelola secara sendiri sendiri atau secara individu, pejabat fungsional pol pp, setiap selesai melaksanakan tugas agar menyusun dan menyampaikan laporan kepada kepala satpol secara hirarki, dengan susunan sebagai berikut: surat perintah tugas spt), dan juga (jika ada): laporan pelaksanaan tugas dan hasil hasilnya, laporan dapat dibuat secara berkelompok beregu sesuai dengan surat perintah tugas spt), disamping pembuatan laporan secara berkelompok beregu, setiap anggota individu pejabat fungsional pol pp, wajib membuat laporan pelaksanaan tugas dan hasil hasilnya secara perseorangan, foto kegiatan setiap tugas, yang dapat dijadikan bukti daripada suatu kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan surat perintah tugas spt), untuk menjamin melaksanakannya administrasi jabatan fungsional polisi pamong praja, maka dibentuk tim teknis dan tim penilai: dibentuk tim teknis tim teknis melaksanakan tugas menghimpun berkas hasil kerja anggota fungsional pol pp, memasukkan dalam format dasar usulan penilaian angka kredit dupa) masing masing pejabat fungsional pol pp, memeriksa konsep draft dupa tentang kebenaran letak butir butir kegiatan pejabat fungsional pol pp, dibentuk tim penilai tim penilai melaksanakan tugas meneliti nilai yang diajukan oleh tim teknis dalam dupa, mencermati kebenaran nilai yang diajukan oleh tim teknis dalam dupa,: meneliti kebenaran letak butir butir kegiatan yang diajukan oleh tim teknis, meneliti dengan cermat nilai dari butir butir kegiatan yang diajukan oleh tim teknis, meneliti kebenaran nilai yang diusulkan oleh tim teknis, dengan bukti kelengkapan berkas berkasnya, tata tertib tim, tim teknis tim teknis membuat surat edaran kesatu dan kedua kepada seluruh pejabat fungsional, sebagai langkah persiapan anggota dalam mengumpulkan berkas untuk bahan penilaian angka kredit, tim teknis membuat jadwal pelaksanaan dupa pak, tim teknis membuat surat edaran terakhir dengan mencantumkan batas waktu terakhir penyampaian berkas untuk dijadikan bahan penilaian untuk penilaian semester paling lambat tanggal juni, untuk penilaian semester paling lambat tanggal desember, dupa dilengkapi dengan: surat pengantar dupa, format dupa, yang telah ditetapkan dalam pak, surat perintah tugas (baik regu maupun perorangan), lampiran peraturan wali kota bogor nomor tahun tanggal september tentang petunjuk teknis standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja kota bogor. petunjuk teknis sop sat pol pp:, pol pp, bahwa sat pol dibentuk adalah untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat, dan menjelaskan tugas, fungsi, dan wewenang satpol pp, tugasnya adalah menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat, penyusunan program penegakan perda dan perkara, fungsinya adalah, dan penyelenggaraan pengangkatan jabatan fungsional, kenaikan pangkat terakhir, keputusan pak terakhir, surat pernyataan melaksanakan kegiatan smk) individu, laporan pelaksanaan kegiatan (beregu rombongan, dan disertai laporan individu), bukti kegiatan (visual evident foto kegiatan), laporan, bukti kegiatan evident, sesuai dengan jumlah spt dan surat penugasan jika ada, setelah batas waktu tersebut tim teknis tidak boleh lagi menerima kelengkapan untuk bahan penilaian sesuai yang ditegaskan dalam surat edaran, tim penilai tim penilai meneliti dengan cermat dupa yang diusulkan oleh tim teknis, tim penilai tidak boleh berhubungan dengan anggota yang akan diproses pak nya: tim penilai melaksanakan sidang pleno utuk mengambil keputusan pak, keputusan tim penilai, tidak dapat diajukan keberatan oleh pol yang bersangkutan perkenan tahun anggota tim penilai yang termasuk dalam rencana penilaian dupa, ketua tim penilai dapat mengganti dengan mengangkat anggota tim penilai pengganti perkenan tahun angka kredit dupa dan pak salah satu syarat utama untuk pertimbangan kenaikan jabatan fungsional, atau kenaikan pangkat pejabat fungsional polisi pamong praja. sg. berkas bahan dupa dari pejabat fungsional pol yang terlambat diterima oleh tim sesuai surat edaran, maka dupa nya diproses pada periode penilaian berikutnya, kepala satpol kota bogor mengusulkan kepada dirjen perintahkan umum atau pejabat eselon yang ditunjuk yang membidangi pol pp, bagi pol jenjang madya, pangkat pembina tk. gol ruang iv b dan pangkat pembina utama muda gol ruang iv c lingkungan pol kota bogor, sekretaris satpol kota bogor mengusulkan kepada kepala satpol kota bogor, bagi pol jenjang pelaksana pemula, pangkat pengatur muda gol ruang ii a, sampai dengan jenjang penyelia, pangkat penata tk. gol ruang iii d, dan jenjang pol pertama, pangkat penata muda gol ruang iii a, sampai dengan jenjang pol madya, pangkat pembina gol ruang iv a, lingkungan pol kota bogor. ix. prinsip dan standar hak asasi manusia (ham) dalam tugas satuan polisi pamong praja, penegakan peraturan daerah, bahwa penegakan peraturan daerah pada dasarnya menjadi tugas pemerintahan daerah melalui kelembagaan terkait. adanya suatu pelanggaran terhadap peraturan daerah dapat diketahui melalui pelaporan (masyarakat maupun petugas), tertangkap tangan, diketahui langsung oleh ppn penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah ada (dua) jenis yaitu: penindakan preventif non yudisial penindakan pertama dilakukan dengan perjanjian tertulis untuk mentaati peraturan daerah dalam jangka waktu (lima belas) hari sejak ditandatangani, surat tegur, penindakan yudisial (oleh ppn), penyelidikan. dilakukan dengan pengawasan dan atau pengamatan, pelaksanaan penyelidikan dapat dilakukan dengan bantuan kepolisian, penyidikan dilaksanakan oleh ppn wilayah hukum kerjanya, setiap laporan yang disampaikan harus dituangkan dalam berita acara pelaporan yang dilaksanakan petugas, dalam hal tertangkap tangan perlu melakukan: pengamanan pelaku, koordinasi dengan lembaga terkait ketentuan yang dilanggar, pemeriksaan sesuai kewenangan penyidik oleh ppn (tidak diperkenankan dilakukan oleh petugas lain non ppn), perjanjian tertulis untuk mentaati peraturan daerah dalam jangka waktu (lima belas) hari: dalam hal pemanggilan: surat pemanggilan ditandatangani oleh pimpinan sat pol pp, dalam hal pimpinan sat pol bukan ppn, maka penandatanganan adalah ppn atas persetujuan pimpinan sat pol pp: koordinasi dengan satuan polisi terdekat dalam hal pemanggilan paksa, laksanakan pemberkatan segera dan berkoordinasi dengan koreas ppn (kepolisian), kejaksaan, dan pengadilan, setelah melakukan koordinasi dengan pihak koreas ppn (kepolisian), kejaksaan, dan pengadilan, maka diselenggarakan sidang pengadilan. penegakan ketertiban umum, pre aktif deteksi dan evaluasi terhadap kebutuhan masyarakat, menentukan langkah kebijakan penanganan yang mungkin dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, upayakan agar kebijakan yang dipilih merupakan kebijakan yang dapat menghindari adanya efek negatif yang mungkin timbul, utamakan pelibatan masyarakat atau lembaga lainnya dalam pencapaian tujuan, preventif melakukan pengarahan dan pembinaan baik dalam bentuk kunjungan secara perorangan ataupun kelompok dalam bentuk tatap muka, melakukan pengarahan dan pembinaan baik dalam bentuk kunjungan secara perorangan ataupun kelompok melalui media massa, media cetak, ataupun media elektronik, pembinaan secara khusus melalui program yang telah dirancang dan ditentukan, represif memberikan teguran, pertama dalam hal terjadi pelanggaran peraturan daerah, kedua dalam hal (tiga) hari setelah teguran pertama tidak diindahkan, ketiga dalam hal (tiga) hari setelah teguran kedua tidak diindahkan:, memberikan surat peringatan pertama dalam hal (tujuh) hari setelah teguran ketiga tidak diindahkan, memberikan surat peringatan kedua dalam hal (tiga) hari setelah peringatan pertama tidak diindahkan, memberikan surat peringatan ketiga dalam hal (tiga) hari setelah peringatan kedua tidak diindahkan, tindakan penertiban paksa (koordinasi dengan koreas satpol pp satuan kepolisian setempat dalam hal dilakukannya upaya paksa penangkapan, penggeledahan, atau penyitaan, penegakan perlindungan masyarakat, deteksi dini dan mapping terhadap kebutuhan masyarakat, menentukan tindakan yang diambil dengan eskalasi atau tingkat kebutuhan yang ada, mempersiapkan dan mengecek perlengkapan, alat yang harus dibawa, koordinasi dengan lembaga terkait kepolisian, basarnas, pmi, rumah sakit, dan lain lain), evaluasi dan penentuan tindakan sesuai dengan perkembangan situasi lapangan, adapun inti dari pelaksanaan prinsip prinsip yang dikandung dalam pelaksanaan tugas satpol adalah: nasihat dan arahan merupakan senjata utama dalam pencapaian tujuan pelaksanaan tugas satpol pp, negosiasi selalu dibuka dalam setiap penyelesaian masalah, cc. diintensifkan pemecahan akar masalah, arahkan semua potensi sumber daya manusia kepada sasaran dan tujuan yang akan dicapai, sempurnakan sistem kerja dan sederhanakan bila perlu, informasikan dengan jelas semua kebijakan pimpinan, dengarkan pendapat semua pihak dalam mencapai kesamaan persepsi dalam pemecahan masalah yang timbul. pembiayaan biaya penyelenggaraan kegiatan sat pol dibebankan padawali kota bogor, ttd. bima arya perlindungan masyarakat, dan pelaksanaan koordinasi, dan kewenangannya adalah(perda) dan atau peraturan kepala daerah (perkara)tugasnya, sat pol mempunyai fungsi, kewenangan dan kewajiban:pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota: cc. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat daerah.nya yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.hwa berkenaan dengan telaherta dalam rangka untuk meningkatkan dan memberikan penguatan kemampuan polisi pamong praja secara bertahap baik terhadap kelembagaan maupun terhadap sumber daya manusiawujudkan peran satdisasi pelaksanaan tugas tugas operasional aparat sat pol kota bogor diperlukan suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam bentuk sop yang berlaku dan mengikat pelaksanaan tugas sat pol kota bogor. ii. maksud, tujuan, dan sasaran. maksud maksud petunjuk teknis sop sat pol adalah sebagai pedoman bagi sat wali kota dan keputusan wali kota serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. tujuan. petunjuk teknis sop sat wali kota dan keputusan wali kota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. sasaran masyarakat, kelompok masyarakat, aparatur, badan usaha, atau badan hukum, terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan sebaik baiknya. iii. pengetahuan bagi anggota satpol mengenai hak asasi manusia setiap anggota satpol pp, paling tidak harus mengetahui tentang hak asasi manusia ham), walaupun tidak secara memahami mengetahui secara keseluruhan dari undang undang ham. secara garis besarnya mengenai ham, dapat dipelajari yang prinsip prinsip saja, seperti uraian berikut ini:,, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik, kewajiban dasar manusia, meliputi: setiap orang wajib patuh pada peraturan perundang undangan yang berlaku, hukum tidak tertulis dan hukum internasional mengenai ham, kewajiban warga negara wajib turut serta dalam upaya pembelaan negara, kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain, kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang undangsosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya, kualifikasi ham berdasarkan: berdasarkan hak hak sipil politik, adalah: hak hidup, hak kebebasan pribadi, hak kebebasan beragama, hak atas rasa aman, hak berserikat dan berkumpul dengan damai, hak atas keadilan, hak persamaan dihadapan hukum, hak penyelenggaraan peradilan yang bebas dan tidak memihak, hak turut serta dalam pemerintahan, hak perlindungan yang efektif atas tindakan diskriminasi, berdasarkan hak hak ekonomi, sosial dan budaya, adalah hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang memadai, hak kebebasan pembentukan serikat pekerja, hak jaminan sosial dan standar hidup yang memadai, termasuk sandang, pangan, dan papan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas kehidupan budaya, hak hak atas pembangunan, hak untuk berpartisipasi, hak untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan, hak atas lingkungan hidup, berdasarkan tahun kelompok ham, adalah hak untuk hidup hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan hak untuk mengembangkan diri hak untuk memperoleh keadilan hak atas kebebasan pribadi hak atas rasa aman hak atas kesejahteraan hak untuk turut serta dalam pemerintahan hak perempuan hak anak ham menurut uud dari masing masing yaitu: meliputi: setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara, meliputi: hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup serta kehidupannya, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sg. hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukumdalam hukum dan pemerintahan, hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, il. hak atas pekerjaan, memilihlam hubungan keadilan dalam hubungan kerja, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar: oo.hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, gag. hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya, hak atas status kewarganegaraan atau memilih kewarganegaraan, hak memilih tempat tinggal wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali, 'hak memperoleh suaka politik dari negara lain, hak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda, hak untuk tidak disiksa: hak untuk tidak diperbudak, hak memilih pendidikan dan pengajaran, hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi: aa. hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, bb. hak hidup sejahtera lahir dan batin, cc. hak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dd. hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, ee. hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, ff. hak atas jaminan sosial, gg. hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan tidak boleh diambil sewenang wenang, hh. hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, ii.eliputi negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing, hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi: bagian dari ham yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun non derogable rights), yang mencakup: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa:hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, hak untuk tidak dipenjara karena tidak ada kemampuan memenuhi perjanjian, sedangkan bagian ham yang berkaitan dengan hak hak ekonomi, pada dasarnya menjadi kewajiban negara untuk melakukan pembunuhannya, sejauh mana bisa dipenuhi, maka tergantung pada kondisi dan kemampuan negara serta upaya maksimal yang dapat dilakukan pemerintah, kualifikasi pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran ham, pelanggaran ini biasanya bersifat individual dan diyakini dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum nasional, pelanggaran ham berat, pelanggaran ham berat menurut undang undang nomor tahun tentang pengadilan ham, adalah: kejahatan genosidaetnis, kelompok agama dengan cara: membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik dan, baik seluruh atau sebagiannya, memaksa tindakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok, memindahkan secara paksa anak anak dari kelompok tertentu kelompok lainnya, kejahatan terhadap kemanusiaan kejahatan yang dilakukan secara sistematik dan meluas terhadap kelompok sipil berupa: pembunuhan, pemusnahan,asas asas dalam hukum internasional: penyiksaan (menurut nomor tahun tentang), penjelasan t, adalah sebagai berikut (orang itupejabat publik. hal ituksi hukum yang berlaku), perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran,penghilangan orang secara paksa, kejahatan apartheid, mekanisme penanganan pelanggaran ham berat, penyelidikan oleh komnas ham, penyidikan dan penuntutan oleh jaksa agung, pengadilan ham, yang dapat mengadili ham berat, permanen memeriksa dan memutus pelanggaran yang terjadi sesudah diundangkan undang undang nomor tahun hoc memeriksa dan memutus pelanggaran yang terjadi sebelum diundangkan undang undang nomor tahun pemberlakuan ham. pemberlakuan ham, berlaku pada semua keadaan dan kondisi damai maupun konflik bersenjata atau perang. pada kondisi konflik yang ekstrim, pembatasan ham dapat diakukan: sementara. pada kondisi konflik yang sangat ekstrim, mengesampingkan ham dapat diakukanham tidak akan memberikan kontribusi apapun terhadap penegakkan hukum dan ketertiban, melainkan menghancurkan hukum dan ketertiban, maka diperlukan penegakan hukum yang kuat untuk dapat menjamin pemenuhan ham terhadap masyarakat, penegakan hukum sangat penting untuk memastikan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, sesuai dengan persyaratan moralitas, ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat demokratis, pertanggungjawaban ham kewajiban dan tanggungjawab satpol sebagai bagian dari aparatur penegak hukum (peraturan daerah) adalah: menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan ham. hal ini meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam dan lainnya termasuk rasa aman, pertanggungjawaban ham (khususnya satpol pp.) yang dimaksud, meliputi: satpol bertanggungjawab kepada hukum, satpol bertanggungjawab kepada masyarakat yang mereka layani, kebijakan maupun praktik penegakan hukum senantiasa dipantau oleh masyarakat, satpol bertanggungjawab atas cara yang mereka gunakan dalam mengelola sumber daya yang diberikan, prinsip prinsip perlindungan dan penegakan ham, meliputi perlindungan minimal, melekat pada manusia, saling terkait, tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dibagi: universal, fundamental, keadilan: kesetaraan persamaan hak, kebebasan, non diskriminasi: il. perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus (affirmative action), berdasarkan resolusi dewan keamanan persatuan bangsa bangsa pbb) nomor tanggal desember menetapkan perilaku penegak hukum, harus: memenuhi tugas yang dibebankan kepada mereka oleh hukum: menghargai dan melindungi martabat manusia dan menjaga serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak menggunakan kekerasan, kecuali jika benar benar diperlukan dan dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas. bagian komentar mengacu pada prinsip keseimbangan (proporsionalitas) dalam kekuatan dan menegaskan bahwa penggunaan senjata api dianggap sebagai langkah ekstrim terakhir. berbagai upaya harus dilakukan untuk mencegahpenggunaan senjata api, khususnya ketika sedang menghadapi anak anak. secara umum, senjata api seharusnya tidak digunakan kecuali tersangka mengadakan perlawanan dengan senjata api, menjaga hal hal yang bersifat rahasia yang berada dalam kewenangannya, kecuali pelaksanaan tugas atau kepentingan pengadilan mengharuskan sebaliknya, tidak melakukan penyiksaan atau perlakuan yang tidak wajar lainnya. ini juga menyatakan bahwa tidak (satu) petugas penegak hukum pun yang dapat menjadikan perintah atasan atau keadaan keadaan pengecualian seperti perang atau ancaman terhadap keamanan nasional, sebagai pembenaran tindakan penyiksaan, menjamin perlindungan sepenuhnya bagi kesehatan orang orang dalam tahanan, tidak melakukan tindakan korupsi apapun, menghargai hukum dan pedoman perilaku, serta untuk mencegah dan dengan keras menentang setiap pelanggarannya. petugas penegak hukum juga diharuskan untuk melaporkan pelanggaran pelanggaran terhadap pedoman (yang menjadi dasar hukum landasan kerjanya) kepada pihak yang berwenang atau badan badan terkait lainnya, yang mendapatkan kuasa untuk meninjau atau melakukan tindakan tindakan perbaikan. efektivitas penegakan hukum tergantung pada kualitas petugas petugasnya, meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku, dasar perlindungan ham satpol pp. adapun dasar perlindungan ham dalam penegakan peraturan daerah dalam lingkup tugas satpol pp, antara lain: semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak hak yang sama, mereka dikaruniai akal dan batin (hati nurani) dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam instrumen ham internasional maupun nasional dengan tidak ada peng, pembatasan terhadap hak hak asasi manusia yang lainnya hanya dapat dibatasirlindungan (to protect), pemajuan (to promote), penghormatan (to respect), dan pemenuhan (to fulfill), ham adalah tanggungjawab pemerintah terutama negara, setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan ham yang dimilikinya, ham merupakan landasan prinsip keadilan sebagai jembatan menuju perilaku berada yang diciptakan dan diakui oleh masyarakat dunia, ham telah dikodifikasi dalam hukum internasional dan diakui oleh pengadilan internasional dan menjadi bagian dari undang undang dan kebijakan negara didunia: ham tidak membedakan ras, etnik, ideologi, budaya agama keyakinan, falsafah, status sosial, dan jenis kelamin orientasi seksual, melainkan mengutamakan komitmen untuk saling menghormati untuk menciptakan dunia yang beradab, ham untuk semua orang diseluruh dunia baik yang lemah maupun yang kuat, untuk memberi pembenaran terhadap kebutuhan dan aspirasi manusia dan oleh karenanya berada diatas kepentingan semua golongan, prinsip utama pelaksanaan tugas satpol pp. koordinasi: merupakan prinsip umum yang harus dilaksanakan oleh satpol dimana dalam pelaksanaan tugas harus diupayakan adanya keselarasan dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan guna mencapai hasil yang diharapkan. koordinasi dapat dilakukan dalam kerangka hubungan vertikal (atasan dan bawahan dalam satuan) atau antara satpol kewilayahan dengan satuan lainnya, integrasi: dalam setiap pelaksanaan tugas tidak jarang adanya lembaga lain yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas satpol pp. prinsip penyesuaian dan penyelarasan antara unsur unsur atau lembaga lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan satpol pp, sinkronisasi: bahwa setiap anggota satpol harus mengetahui tugas pokok dan fungsi yang diembannya sehingga dapat menempatkan diri dan menyesuaikan batasan kewenangan yang dimilikinya dengan menyesuaikan diri dengan batas dan kewenangan yang dimiliki lembaga lain terkait dengan pelaksanaan tugas yang diembannya, edukasi: bahwa salah satu bagian dan pelaksanaan tugas satpol dibidang penegakan peraturan daerah adalah dengan melaksanakan pola edukasi atau penyadaran kepada pihak pihak terkait dan atau masyarakat. mengupayakan terlaksananya prinsip edukasi dalam pelaksanaan tugas satpol menjadi penting bagi tumbuhnya kesadaran atas pentingnya penegakan peraturan daerah akan mendukung pelaksanaan tugas satpol itu sendiri, kemitraan: bahwa setiap anggota satpol menyadari dibutuhkannya dukungan lembaga lain atau masyarakat guna mencapai tujuan dalam pelaksanaan tugas yang diembannya. pola kerjasama antara satpol dengan lembaga lain dan atau masyarakat harus dibangun dalam hubungan yang saling menguntungkan antara pihak pihak terkait. tata kelola pemerintahan yang baik: pengawasan memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya: kesetaralibatan swasta dan masyarakat luas: penegakan hukum mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, daya tanggap meningkatkan respon aparat pemerintahan untuk mengatasi masalah, tanggapan dan aspirasi masyarakat, untuk mencari solusi yang bermanfaat bagi masyarakat banyak: efisien dan menjamin terselenggaranya efektivitas, partisipasi mendorong setiap warga masyarakat untuk mengprofesionalisme meningkatkan kemampuan dan moral pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya yang terjangkau, akuntabilitas meningkatkan tanggungjawab dan tanggung gugat para pengambil keputusan dalam bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas: wawasan depan membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikut daerahnya, transparansi menciptakan kepercayaan timbal balikang akurat dan memadai, iv. petunjuk teknis sop sat pol pp. penegakan peraturan daerah:. preventif non yudisial,wali kota, ccwali kota. penindakan preventif non yudisial yaitu tindakan yang dilakukan oleh sat pol pp: penindakan terhadapenindakan yudisial yaitu penindakan yang dilakukan oleh ppn: penyelidikan:(ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum), tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun,urlindungan masyarakat lintas): pol pol dan ppn yang bersangkutan,anggilan: pol pp. dalam hal pimpinan sat pol bukan penyidik (ppn), maka surat panggilan ditandatangani oleh ppn pol yang diketahui oleh pimpinan,sangan garis satpol dalam kasus tertentu, apabila diperlukan ppn satpol dapat memasang garis satpol lokasi terjadinya pelanggaran peraturan daerah guna kepentingan olah tempat kejadian perkara dalam upaya mencapai alat bukti pendukung proses penyelidikan dan atau penyidikan, apabila menurut pertimbangan ppn yang menangani kasus, olah tempat kejadian perkara dianggap cukup dalam menemukan alat bukti, maka garis satpol dapat dibuka oleh ppn yang bersangkutan dengan disaksikan oleh pemilik lokasi tempat kejadian perkara pelanggaran peraturan daerah dan atau peraturan walikota, pelaksanaan, umum. dalam melaksanakan operasi penegakan peraturan daerah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari sat pol pp, selaku penanggung jawab penegakkan:. teknis pelaksanaan: penyitaan dan atau pengambilan barang bukti: dalam hal tertentu khusus ppn memerlukan bantuan penyidik polri untuk melakukan penyitaan, maka ppn dapat meminta bantuan penyitaan kepada penyidik polri, penandatanganan surat perintah pengambilan barang bukti diatur sebagai berikut: dalam hal atasan anggota sat pol seorang ppn, maka penandatanganan surat perintah pengambilan barang bukti dilakukan oleh atasan anggota sat pol selaku penyidik, dalam hal atasan anggota sat pol bukan penyidik ppn, maka penandatanganan surat perintah pengambilan barang bukti dilakukan oleh anggota sat pol yang ppn dengan diketahui oleh atasannya. sehubungan dengan pelaksanaan pengambilan barang bukti tersebut ppn memberikan tanda penerimaan benda, selain kepada orang dari mana benda itu diambil untuk dijadikan barang bukti atau dikembalikan berdasarkan putusan pengadilan negeri, apabila dilanjutkan perkaranya sampai persidangan. penyelesaian penyegelan pemeriksaan cepat.satsat pol selaku penyidik, dalam hal atasan anggota sat pol bukan ppn, maka penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilakukan oleh anggota sat pol yang ppn dengan diketahui atasannya, bagi pelaku tindak pidana peraturan daerah (ketenteraman dan ketertiban umum)jawab perjanjian: objek tindak pidana yang dilanggar, waktu dan lamanya perjanjian, kemudian memuat tanggal dan ditandatangani oleh yang berjanji,mum), pemeriksaan tindak pidana ringanlainnya yang ancaman hukumannya tidak lebih dari s3tiga) bulan penjara atau denda setinggi tingginya rp. (lima puluh juta rupiah), peradilan tindak pidana cepat dilakukan ppn dengan jalan sidang pengadilan negeri, atau mendatangkan hakim dan jaksa sat pol untuk dilaksanakan sidang di, pengawasan dan pengendalian: dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sat peraturan wali kota: pengawasan yang dilakukan oleh sat pol adalah bahwa peraturan daerah dan peraturan wali kota betul betul dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat maupun aparat pelaksana, tanggung jawab ppn disuatu instansi secara hirarkis terikat pada ketentuan peraturan perundang undangan,, pengawasan dapat dilakukan oleh sat, pengendalian lebih lanjut dapat dilakukan berdasarkan angka, tindakan posisional. pelaksanaan tindakan posisional. objek tindakan posisional oleh sat pol atau oleh penyidik pegawai negeri sipil ppn), dilakukan terhadap setiap peraturan daerah dan atau peraturan wali kota, dan atau semua setiap peraturan daerah dan atau peraturan wali kota, atau produk hukum lainnya yang menjadi landasan hukum wilayah kerja perangkat daerah kota bogor, yang tidak ditaati, tidak dipatuhi oleh masyarakat, lembaga, badan hukum yuridis. kotalanggaran yang diketahui perangkat daerah yang mempunyai fungsi atas suatu pelanggaran, pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang menjadi landasan kerja perangkat daerah, diproses oleh perangkat daerah melalui ppn perangkat daerah yang bersangkutan. proses dilaksanakan dengan tahapan tahapan menurut ketentuan yang berlaku, pelanggar diperiksa, dididik, guna mentaati mematuhi ketentuan. berkas hasil daripada pemrosesan atas pelanggar atas, disampaikan kepada ppn sat pol pp, pelanggaran yang diketahui langsung oleh sat pol atau oleh penyidik pegawai negeri sipil ppn). penyegelan tindakan penyegelan dilakukan terhadap semua jenis pelanggaran terhadap peraturan daerah dan atau peraturan wali kota dan atau ketentuan peraturan perundang undangan yang menjadi landasan hukum wilayah kerjanya, sat pol atau ppn melakukan pemanggilan kepada pemilik untuk diperiksa, untuk kepada tindakan selanjutnya maka sat pol atau ppn, mengeluarkan atau memberikan teguran dan atau peringatan, dengan tahapan sebagai berikut: (a) melakukan pemanggilan. memproses sesuai kewenangan yang diberikan kepada sat pol atau ppn, kemudian memberikan teguran tertulis, apabila tidak mengindahkan teguran tertulis, maka dapat dilakukan kepada tindakan yang lebih keras, yaitutenggang waktu diantara peringatan yakni (tujuh) harikalender, pemberitahuan penentuan waktu penyegelan. apabila masih tidak mengindahkan teguran dan atau peringatan, maka perlu ditingkatkan kepada tindakan yang lebih tinggi yaitu tahapan penertiban bangunan dan atau proses hukum pengadilan. (c) dalam rangka proses pengadilan tersebut, perlu dicermati pelanggarannya, apakah terdapat unsur pelanggaran pidananya, atau pelanggaran perdata. proses hukum pengadilan dimaksudkan agar semua elemen masyarakat, lembaga badan hukum yuridis, mentaati mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan, dan atu turut aktif menciptakan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat atau petugas, yang diperkirakan atau dipertimbangkan dengan alasan yang jelas dan kuat, dapat menimbulkan dampak gejolak sosial, maka sat pol atau ppn mengambil langkah langkah dengan: persiapan. kepala seksi kasi) yang membidangi ppn sat pol pp, yang ditugaskan segera mengambil langkah langkah pemeriksaan: (a) kasi ppn yang membidangi, melakukan melaksanakan: memeriksa berkas yang dilimpahkan, apakah telah lengkap bukti proses dari ppn dinas badan lembaga, melakukan penyelidikan lapangan atas segala sesuatu terkait dengan kebenaran objek tindakan posisional yang dilimpahkan, melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan tambahan keterangan dan atau kelengkapan berkas objek posisional, (b) melaksanakan. gelar perkara atas objek posisional, mengambil keputusan rencana pelaksanaan tindakan posisional, menyiapkan sarana pendukung pelaksanaan tindakan posisional, menyiapkan anggota untuk kepentingan pelaksanaan tindakan posisional, melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, pelaksanaan. pimpinan pengendali pelaksana tindakan, mengecek perbekalan untuk pelaksaan tindakan posisional: surat perintah pelaksanaan tindakan posisional kesiapan kendaraan, barang barang kelengkapan yang harus dibawa: kesiapan anggota dan unsur anggota pengamanan lainnya, pimpinan pengendali pelaksana tindakan posisional melakukan: memberikan arahan untuk teknis pelaksanaan lapangan, memberitahukan hal hal yang dibenarkan untuk tindakan tindakan yang dianggap perlu lapangan, pengawasan pelaksanaan lapangan, posisional berdasarkan limpahan dari dinas badan lembaga dibawah naungan pemerintah kota bogor. melakukan penyelidikan terkait situasi dan kondisi lokasi terjadinya pelanggaran serta dampak gejolak sosial yang ditimbulkan, dalam rangka pengumpulan bahan keterangan untuk dijadikan bahan pertimbangan pimpinan dan untuk bahan mengambil tindakan selanjutnya, melakukan pemanggilan, memproses sesuai kewenangan yang diberikan kepada sat pol atau ppn, dengan: penyegelan. persiapan. menyiapkan administrasi, menyiapkan surat perintah penyegelan, mengecek peralatan perlengkapan yang akan dibawa: mengecek kelengkapan kesiapan anggota dan atau ppn yang akan bertugas, pelaksanaan. pimpinan lapangan mengecek peralatan perlengkapan dan atau administrasi yang akan dibawa: mengecek kesiapan anggota dan atau ppn, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk kelancaran dilapangan: memberitahukan tindakan tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan kepada anggota, dilaksanakan tindakan posisional oleh ppn: perintah bongkar, pembongkaran paksa terhadap sebagian atau seluruh objek bangunan yang melanggar, pembongkaran paksa terhadap sebagian atau seluruh bangunan, memenuhi prosedur pada huruf dan huruf angka diatas. perlakuan atas perintah khusus. perlakuan atas perintah khusus ini, dilaksanakan untuk meredam keadaan gejolak sosial yang terjadi lapangan lingkungan masyarakat, atas suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan lembaga badan hukum yuridis, sat pol pp ppn, melakukan: (a) pemanggilan kepada yang bersangkutan, (b) mengecek perizinan yang dimilikinya, (c) mengecek kesesuaian objek perizinannya, kesesuaian rencana tapak setelan nya, melaksanakan eksekusi berupa penghentian sementara, penutupan sementara, dan lain lain sesuai dengan pertimbangan ppn, untuk meredam gejolak sosial masyarakat, memproses lebih lanjut atas hal hal yang terjadi yang terkait dengan gejolak sosial masyarakat, sat pol pp ppn mengundang: (a) instansi terkait, tokoh masyarakat, pihak yang merasa terganggu dengan adanya suatu kegiatan masyarakat, untuk mencari penyelesaian yang terbaik, (b) melaksanakan fasilitasi untuk penyelesaian dengan cara musyawarah dan untuk mencapai mufakat, (c) melaksanakan fasilitasi dengan mengedepankan pihak yang berkompeten atau berpengaruh dengan gejolak sosial masyarakat, untuk penyelesaian secara damai, pengawasan tindakan posisional (penyegelan), setiap tindakan posisional yang dilakukan oleh ppn wajib diawasi, pengawasan dilakukan oleh petugas satpol maupun oleh masyarakat, terhadap segel yang dirusak atau diubah tempatnya harus dicari tahu penyebabnya, penyebab rusak dan berubahnya segel, diproses sesuai ketentuan yang berlaku, perusak dan atau penyebab berubahnya segel dan sesuai hasil proses penyidikan oleh ppn diberikan sanksi denda yang tinggi dan atau dilimpahkan penyidik polri untuk proses tindak pidana sesuai dengan kuhp, penegakan dengan tindakan posisional sidang piring. persiapan, melaksanakan koordinasi dengan kejaksaan negeri, melaksanakan koordinasi dengan pengadilan negeri, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait: mempersiapkan semua keperluan untuk pelaksanaan sidang piring: pelaksanaan, kepala seksi yang membidangi melakukan: mengecek kesiapan pelaksanaan sidang piring, mengecek surat perintah tugas pelaksanaan sidang piring, mengecek kesiapan semua unsur instansi yang akan bertugas dalam pelaksanaan sidang piring, mengecek peralatan atau kelengkapan untuk pelaksanaan sidang piring, pelaksanaan sidang piring: unsur pengadilan negeri: kesiapan hakim pengadilan negeri sebagai pimpinan sidang piring, kesiapan panitera pengadilan negeri sebagai unsur pelaksanaan sidang piring, petugas pengadilan negeri sebagai pembantu panitera pengadilan negeri sebagai unsur pelaksana sidang piring, unsur kejaksaan negeri: kesiapan jaksa penuntut umum jpu) sebagai unsur pelaksanaan sidang piring, kesiapan jaksa pembantu jp) sebagai unsur pelaksanaan sidang piring, petugas kejaksaan negeri sebagai pembantu jpu dan sebagai unsur pelaksana sidang piring, petugas ppn: sebagai pemeriksa dan membuat berita acara pemeriksaan cepat, unsur staf unsure), pelaksana sebagai unsur pelaksana sidang piring, pelaksanaan putusan sidang piring, pelaksanaan sidang piring adalah bentuk tindakan posisional yang bersifat pembinaan, tersangka yang hadir dan dihadapkan kepada hakim, dikenakan putusan piring dengan membayar denda, dan atau kurungan, semua denda atas putusan hakim, masuk dan atau selama ini disetorkan kepada kas negara, tersangka yang tidak hadir, dikenakan putusan piring dengan membayar denda, secara overtake (putusan hakim tanpa kehadiran tersangka sidang piring), denda atas putusan hakim tanpa kehadiran tersangka dalam sidang piring, diterima oleh petugas ppn yang bertugas dalam sidang piring, denda yang diterima oleh petugas ppn yang bertugas dalam sidang piring, disetorkan kepada kejaksaan negeri, dengan tembusan bukti penyetoran kepada kejaksaan negeri disampaikan kepada hakim panitera pengadilan negeri. pelaporan: membuat laporan hasil pelaksanaan eksekusi pelanggar lapangan, dan menginformasikan kendala atau hal hal yang menonjol terhadap pelaksanaan eksekusi lapangan, membuat laporan atas pelaksanaan sidang piring, termasuk kendala kendala pelaksanaan sidang piring, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. pol antara laintertib penebangan pohon, tertib pemeliharaan hewan ternak. oo. tertib berjualan pinggir jalan, tertib penyewaan kamar kos kosan, ga..wali kotacc.pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh petugas sat pol dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, mengetahui dasar dasar hukum pelaksanaan tugas sat pol pp, memahami dan menguasai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku daerah,:: pol pp:eraman masyarakat adalah berupa diseminasi sosialisasi produk hukum daerah yang tidak ditaati masyarakat, terutama peraturan daerah, peraturan wali kota dan peraturan perundangan , dan tahunan:,, penentuan dukungan administratif, penentuan narasumber, sasaran perorangan. kotawali kotaperangkat daerah kota kotawali kelurahan dan kecamatan, tatap muka,::::g. setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas kotateknis pelaksanaan penerapan sanksi administrasi pelanggaran ketertiban umumretribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran berita daerah tahun nomor seri e), memutuskan:. pol adalah tindakan non yudisial. dalam pelaksanaannya baik upaya penyuluhan maupun bimbingan dan upaya penertiban kota kota kota atau produk hukum lainnya. apabil kota dan produk pol pp. kecamatan dan kelurahan. teknis pelaksanaan sop sat :(p3k),: dantertib kota,::: sama dengan perangkat daerah kota dan produk hukum lainnya,agar dan membayar pajak daerah, dalam rangka untuk membiayai pembangunan daerah. pembinaan (penyuluhan) berdagang berjualan, suatu upaya serangkaian kegiatan dengan melakukan upaya kegiatan bersifat: preventif melalui kegiatan patroli terhadap para pedagang orang yang berjualan yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gangguan masyarakat pengguna jalan pejalan kaki: kegiatan penertiban pkl pada tempat tempat yang tidak diperkenankan untuk kegiatan berdagang berjualan, mengarahkan kepada para pkl untuk berjualan pada tempat yang memang diperkenankan diperuntukkan untuk menjadi tempat berdagang berjualan,, pelaksanaan: sebelum menuju sasaran bagi anggota sat perangkat daerah lintas). polisi pamong praja, yang selanjutnya disingkat pollintas. tim penertiban bangunan yang selanjutnya disebut tim adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh wali kota melalui keputusan wali kota, diketuai dan dikoordinir oleh kepala sat pol dan beranggotakan unsur dari badan, dinas, kecamatan, dan kelurahan serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah forkopimda) dan forum koordinasi pimpinan kecamatan forkopimcam) yang bertugas melaksanakan penertiban bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. keperluan: melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait: rapat koordinasi pelaksanaan, penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan,: pol dan dari kepala sat pol meneruskan kepada wali pembinaan perlindungan masyarakat lintas). pembinaan anggota lintas dilakukan terus menerus, mengingat situasi dan kondisi yang semakin dinamis, pembinaan secara fisik dilakukan terjadwal, sebagai bentuk pengakuan secara sosial terhadap keberadaan anggota lintas, data anggota lintas senantiasa dipelihara, guna memenuhi kebutuhan setiap saat, baik kebutuhan permintaan pemerintah pusat, provinsi, maupun kota bogor sendiri, dilakukan pertemuan dalam bentuk rapat konsolidasi baik dilakukan tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan, perekrutan anggota lintas, dilakukan sesuai permendagri nomor tahun tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pembinaan pemeliharaan terhadap anggota lintas, sesuai permendagri nomor tahun tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat, penyiapan sarana prahara kelengkapan anggota lintas, setiap anggota lintas, diberikan kartu anggota, yang dibuat oleh lembaga pembina yang bertanggung jawab terhadap keberadaan, kesiapan, dalam rangka tugas tugas sesuai permendagri nomor tahun tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat, penyediaan pakaian dinas lapangan pdl) anggota lintas disiapkan oleh apbd melalui pos anggaran instansi opd pembina lintas, pembinaan rutin dalam bentuk rapat pertemuan dilakukan instansi opd pembina lintas, dapat dilaksanakan kantor instansi opd pembina lintas, kantor kecamatan, atau kantor kelurahan, anggota lintas diberikan insentif sesuai dengan amanat permendagri nomor tahun tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat, dan penjangkauan penertiban wilayah terhadap wts. pra persiapan membuat rencana kegiatan operasi razia wts, membuat perencanaan pembiayaan untuk kegiatan operasi razia wts, merencanakan waktu untuk rapat persiapan kegiatan operasi razia wts, melakukan koordinasi awal dengan dinas sosial, untuk perencanaan kegiatan operasi razia wts, melakukan koordinasi awal dengan panti sosial: membuat pengajuan anggaran untuk kegiatan operasi razia wts, membuat rencana kebutuhan personel untuk kekuatan operasi razia, untuk kegiatan operasi razia wts, persiapan. membuat dan menyampaikan surat undangan untuk rapat persiapan kegiatan operasi razia wts, melaksanakan rapat untuk rencana kegiatan operasi razia wts, membahas kesiapan dinas sosial, panti sosial dalam rangka menentukan jadwal kegiatan operasi razia wts, menentukan jadwal kegiatan operasi razia wts, menghitung dan menentukan jumlah kekuatan personel untuk kegiatan operasi razia wts, pelaksanaan. membuat surat perintah tugas untuk kegiatan operasi razia wts, melaksanakan apel kesiapan melaksanakan kegiatan operasi razia wts, menentukan jalur jalur wilayah sasaran kepada pimpinan operasi pada apel kesiapan, menyiapkan dukungan logistik sarana dan prasarana untuk kegiatan operasi razia wts, menyiapkan dukungan akomodasi anggota untuk kegiatan operasi razia wts, melakukan assessment terhadap wts yang terjaring bersama sama dengan pihak dinas sosial, menyiapkan kendaraan operasional dan anggota untuk mengantar hasil kegiatan operasi razia wts panti sosial, bersama sama dengan aparat dinas sosial mengantarkan wts dari hasil kegiatan operasi razia, laporan. membuat laporan hasil kegiatan operasi razia wts, menjelaskan kendala kendala lapangan untuk kepentingan perbaikan kegiatan depan, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. ruang lingkup: unjuk rasa dalam keadaan damai. pol setempat. kerusuhan massa.nanganan unjuk rasa dalam keadaan damaiketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan. koordinasi: kepala sat pol melaporkan memberitahukan kepada gubernur, wali , isolasi: anggota operasi sat anggota sat pol tetap dalam formasi yang telah ditetapkan, negosiasi dan penanganan: kepolisian dan anggota sat anganan kerusuhan massa:, . ruang lingkuppengawalan dengan kendaraan mobil: pelaksanaan. pengawalan dengan sepeda motor,pelaksanaan. (dua) sepeda motor dalam keadaan siap bergerak pada posisi berjajar, standar operasional prosedur sat pol yang selanjutnya disebut sop adalah prosedur bagi aparat polisi pamong praja, serta lintas. penertiban bangunan gedungberupa tindakan penyegelan, perintah bongkar, dan pembongkaran paksa yang dilaksanakan terhadap bangunan bangunan yang melanggar dalam rangka menjamin terwujudnya kesesuaian bangunan dengan rencana tata ruang kota. penertiban perizinan,terhadap badan lembaga perseorangan yang melakukan pelanggaran atas semua peraturan daerah, berupa tindakan penyegelan, perintah bongkar, pembongkaran paksa, penghentian atas kegiatan usaha atas badan usaha lembaga yang dilaksanakan atas perintah ketentuan peraturan perundang undangan guna terwujudnya kesesuaian dengdan ikut serta penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. dan pengawal berdiri diberhenti dan parkir ditempat yang aman. selesai acara akan kembali kantor:,, laporan hasil kegiatan, pengawalan dengan kendaraan mobil:. pengawalan pribadi pengawalan tertutup persiapan: memakai pakaian dinas khusus (tanpa uniform), menyiapkan perlengkapan yang diperlukan: perlengkapan yang diperlukan, kendaraan yang diperlukan, memeriksa oli mesin, air radiator, bensin, pelaksanaan: petugas pengawal pribadi siap untuk bergerak, pejabat berada dalam kendaraannya, petugas pengawal bergerak sesuai dengan perintah dari yang dikawal, petugas pengawal memperhatikan situasi selama perjalanan, petugas pengawal berkoordinasi dengan aparat lapangan untuk keamanan selama perjalanan,. ruang lingkup: penjagaan tempat tempat penting yang perlu dilakukan oleh sat pol antara lain: rumah dinas pejabat pemerintah daerah (rumah dinas maksudnya adalah rumah jabatan rumah negara):, pelaksanaan: rumah dinas pejabat pemerintah daerah: persiapan. memakai pakaian dinas lapangan (pdl melakukan kerja sama dengan perangkat daerah instansi terkait. pelaksanaan.d, dan lain lain)(gedung balaikota dan gedung dprd), mengingatkan kepada tata usaha untuk melakukan pengecekan kembali keamanan: melaksanakan tugas jaga piket sesuai dengan jam kerja kantor atau sampai dengan batas waktu pejabat meninggalkan tempat. petugas piket menempati pintu masuk, dan pintu keluar lingkungan gedung balaikota, petugas piket menempati pintu masuk dan pintu keluar lingkungan gedung dprd, selesai jam kerja (sore hari), kunci ruangan ruangan kerja dilingkungan balaikota maupun dprd, petugas masing masing ruangan kerja, mengisi buku catatan penitipan kunci, dengan mencantumkan nama yang menyerahkan dan jam penyerahan kepada petugas piket, dan petugas piket menerima dan menyimpannya kotak penyimpanan kunci, saat masuk jam kerja (pagi hari), kunci ruangan ruangan kerja lingkungan balaikota maupun dprd, petugas ringan ruangan kerja, mengisi buku catatan kunci dengan mencantumkan nama yang mengambil, jam mengambil, selanjutnya petugas piket menyerahkan kunci kepada petugas masing masing ruangan, setelah selesai jam kerja (sore hari) petugas piket memeriksa pintu pintu ruangan kerja lingkungan balaikota maupun dprd, untuk memastikan semua pintu benar benar terkunci, apabila petugas piket menemui pintu yang tidak terkunci, padahal kuncinya telah disimpan tempat penitipan kunci pos penjagaan, maka segera melapor kepada kepala peleton kepala regu piket, untuk mendapat penanganan sesuai ketentuan, selama jam kerja berlangsung petugas piket melakukan patroli semua area balaikota, dan merapikan tempat parkiran dari kendaraan yang diparkir, dan atau kepada pengendara baik roda empat maupun roda dua, agar diatur supaya posisi tidak sembarangan memarkirkan kendaraannya, kepala peleton kepala regu bertanggung jawab terhadap keamanan selama pelaksanaan tugas jaga piket yang menjadi tanggungjawabnya, tugas jaga piket dilaksanakan selama (duapuluh empat) jam atau sesuai jadwal yang diperintahkan, tugas jaga piket dilaksanakan serah terima tugas pada pagi hari jam wib, atau sesuai jadwal yang diperintahkan, dengan mengisi buku serah terima jaga piket, dan semua peralatan yang berhubungan dengan kepentingan kebutuhan tugas jaga piket, serta informasi kejadian kejadian yang terjadi selama pelaksanaan tugas jaga piket sebelumnya, laporan hasil kegiatan.. memakai pakaian dinas lapangan (pdl melakukan kerjasama dengan perangkat daerah instansi terkait. pelaksanaan.tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaanfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: memfasilitasi pembentukan forum telp, melaksana, dan melakukan pembinaan, pengawasan, pendampingan terhadap pelaksanaan program telp. fungsi evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program telp, melakukan penilaian terhadap perusahaan yang telah melaksanakan program telp, dan menyusun laporan hasil pelaksanaan program telp dan menyampaikan kepada wali kota paling sedikit (satu) kali (enam) bulan. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tim fasilitasi pelaksanaan program telp sebagaimana dimaksud dalam dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan badan. sekretariat sebagaimana dimaksud pada. bab vii mekanisme dan prosedur penyelenggaraan telp bagian kesatu umum mekanisme dan prosedur penyelenggaraan tsl yaitu: unsur perangkat daerah dalam tim fasilitasi menginventaris kegiatan yang belum dibiayai oleh apbd untuk diajukan kepada mitra telp, unsur perangkat daerah dalam tim fasilitasi kemudian menyusun proposal permohonan telp, tim fasilitasi menyusun program dan kegiatan telp berdasarkan proposal yang diajukan, tim fasilitasi menyampaikan program dan kegiatan telp kepada wali kota, perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui tim fasilitasi: tim fasilitasi dan forum telp menyusun rencana kerja sama program telp, sg. penanggungjawab perusahaan bersama sama dengan wali kota melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerja sama program telp, perusahaan yang bersangkutan melaksanakan program telp sesuai kesepakatan, tim fasilitasi melaksanakan pendampingan program dalam bentuk monitoring dan evaluasi. bagian kedua tata cara penyerahan hasil telp kepada perangkat daerah saat penyerahan telp berupa barang dibuat berita acara penyerahantjislp berupa barang disertai dengan naskah perjanjian yang sekurang kurangnya memuat jenis, jumlah, dan nilai barang,bagian ketiga tata cara penyerahan hasil telp kepada masyarakat penyerahan barang dan atau uang dari perusahaan penyelenggara telp kepada masyarakat, disertai dengan berita acara y atau kepala perangkat daerah yang membidangi. penyerahan barang dan atau uang dibuat naskah perjanjian yang sekurang kurangnya memuat jenis, jumlah, dan nilai barang dan atau jumlah udan naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada dan masyarakat calon penerima telp melakukan verifikasi terhadap tsl yang akan diserahkan. bab viii tata cara pelaksanaan pemantauan dan pengendalian tim fasilitasi melakukan pemantauan dan pengendalian kepada mitra telp secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan. tata cara pelaksanaan pemantauan dan pengendalian telp oleh tim fasilitasi adalah sebagai berikut: tim fasilitasi meminta laporan dan data kemajuan pelaksanaan program telp dari mitra telp setiap triwulan dan atau setiap program telp selesai dilaksanakan: tim fasilitasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan program telp pada awal sebelum pelaksanaan dan setelah program telp selesai dilaksanakan, tim fasilitasi memberikan rekomendasi dalam rangka penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam kepada perangkat daerah yang membidangi perizinan. bab:elp. kepala badan melaporkan pelaksanaan program telp kepada wali kota. pemerintah daerah menyampaikan laporan pelaksanaan telp setiap tahun kepada dewan perwakilan rakyat daerahtata cara penerapan sanksi administratifsanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada diterapkan dengan tata cara sebagai berikut: peringatan tertulis diberikan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan telp selama (satu) tahun dan perusahaan tersebut diberi waktu selama (tiga) bulan untuk membuat rencana aksi telp: bila rencana aksi tidak dilaksanakan dalam waktu (satu) tahun, tim fasilitasi membuat surat pemberitahuan kepada perangkat daerah pemberi izin usaha untuk melakukan pembatasaatasan kegiatan usaha, maka perangkat daerah pemberi izin usaha akan melakukan pembekuan iziekuan izin kegiatan usaha, maka perangkat daerah pemberi izin usaha akan melakukan pencabutan izin kegiatan usaha terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran. bab ketentuan penutup ketentuan mengenai: format rencana aksi telp, format proposal usulan program tsl, format pernyataan minat mengikuti program kegiatan telp, format kesepakatan bersama program kegiatan telp, format naskah perjanjian, format berita acara penyerahan barang dan atau uang, format laporan pelaksanaan tslformat rencana aksi telp rencana aksi, estimasi rencana anggaran biaya, waktu pelaksanaan program kegiatan, dan informasi tambahan. bogor, (tanda tangan dan cap perusahaan) nama jabatan iu. format proposal usulan program tsl usulan: estimasi kebutuhan dana: dukungan pemerintah, misalnya: pada bidang pendidikan pemerintah telah menyediakan bangunan untuk laboratorium sekolah sekolah, selanjutnya untuk peralatan melalui program telp, pada bidang kesehatan pemerintah telah membina kader kader kesehatan masyarakat, selanjutnya diharapkan bantuan fisik untuk membangun gedung posyandu. waktu pelaksanaan program kegiatan, dan informasi tambahan. bogor, kepala perangkat daerah pemohon program telp namahi. 'format pernyataan minat mengikuti program kegiatan telp surat pernyataan minat mengikuti program kegiatan telp yang bertanda tangan bawah ini: nama (pimpinan perusahaan atau wakil sah perusahaan) jabatan nomor bertindak untuk dan atas nama: perusahaan alamat nomor telepon fax menyatakan dengan ini bahwa setelah mengikuti sosialisasi program kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. program kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: demikian surat ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. bogor, nama jabatan iv. format kesepakatan bersama program kegiatan telp kesepakatan bersama antara pemerintah kota bogor dan nomor: . a.n nanananananananannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn. nomor oo. inn nananananan tentang pada hari ini, . tanggal . bulan. tahun dua ribu . (. . .), kami yang bertanda tangan bawah ini: snnananaenaaaeaenanaanaaan nnaananan nan menerangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut: bahwa.) bahwa. cc. bahwa.) berdasarkan: undang undang. malah peraturan pemerintah .ooooooomcccooi peraturan menteri. aah peraturan daerah .ooooooooccc.| tujuan kesepakatan bersama ini adalah .o. bab ruang lingkup ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi . jj. bab iii pelaksanaan bab tugas para pihak babbab jangka waktu kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu . je.bab vii korespondensi untuk kelancaran pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan,pemerintah kota bogor alamat jalan ir. juanda bogor nomor telepon .o. pihak kedua alamat .io.penuaan nomor telepon .ooo perubahan alamat sebagaimana dibab viiibamanaananaanaaananananan pemerintah kota bogor kananannannannannannanaaanag a.n. wali kota nama jelas dan gelar nama jelas dan gelar format naskah perjanjian perjanjian antara pemerintah kota bogor dan nomor nomor tentang pada hari . tanggal .i ji. bulan lio. tahun dua ribu .(. . .), kami yang bertanda tangan bawah ini: sanananaenankeaananaanaann nnanananananaa n bahwa. bah wa.ooooooooo wen bah wa.oooooocooooococo berdasarkan: undang undang .ooo woo woo mmm peraturan pemerintah .voodoo on) peraturan menteri .ooooooccoccoo ooh peraturan daerah .oooooooccccocoperjanjian tentang . !b tujuan maksud perjanjian ini adalah .coooomaannnanann tujuan perjanjian ini adalah .keamanan bab objek objek perjanjian ini adalah .ooonnna bab iii ruang lingkup ruang lingkup perjanjian ini meliputi . korean bab hak dan kewajiban bab jangka waktu bab pembiayaan bab vii pengakhiran bab viii ), (dua) rangkap asli bermaterai cukup dan sisanya tanpa mapemerintah kota bogor wali kota bogor, nama jelas dan gelar nama jelas dan gelavi. format berita acara penyerahan barang dan atau uang berita acara nomor pada hari ini, ob. tanggal . (bulan peanaapananamaa li. (. . .), kami yang bertanda tangan bawah ini: keeeeeeeea yang selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu. nana yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua nama, nip., pangkat golongan, jabatan, dan alamat)berupa: nama barang satuan nilai barang bps. demikian berita acara ini dibuat . dengan sesungguhnya dalam rangkap . (.) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. pihak kedua pihak kesatu sekretaris daerah kota bogor selaku pengelola barang daerah pangkat golongan jabatan nip. vii. format laporan pelaksanaan tsl laporan pelaksanaan telp judul kegiatan, bidang, hasil kegiatan, sinergi dengan program kegiatan lainnya, waktu pelaksanaan, informasi tambahan: dan rekomendasi kegiatan lanjutan. bogor, penanggung jawab telp nama) jabatan wali kota bogor, ttd. bima arya,na telpelp. tim fasilitasi penyelenggara telpmitra telp adalah perusahaan yang melaksanakan program telp bersinergi dengan program pemerintah daerah. forum telp adalah perkumpulan dari mitra telp. pembiayaan telp adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan telpbab ruang lingkup ruang lingkup peraturan wali kota ini meliputi: pembiayaan telp, program telp, cc. mitra telp dan forum telp pengelola telp, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan telp, tata cara pelaksanaan pemantauan dan pengendalian, tata cara penerapan sanksi administratif. bab iii pembiayaan telp pendanaan penyelenggaryang lain yang ditentukan perusahaan.perusahaan wajib memberikan laporan proporsi pendanaan penyelenggaraan telp dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dari mata anggaran yang lain. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan setiap tahun kepada tim fasilitasi. bab program pembangunan program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana telp meliputi: bina lingkungan dan sosial,: kemitraan umk, yang bertujuan untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan membina kemandirian berusaha masyarakat wilayah sasaran, berupaserta mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas. cc.rbaikan ruang kelas dan sarana sekolah, penambahan ruang kelas baru rkb), unit sekolah baru usb), beasiswa siswa miskin dan siswa berprestasi, kesehatan, yang diarahkan dalam pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat german) dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan penyebaran penyakit menular atau tidak menular khususnya untuk masyarakat tidak mampu, serta meningkatkanprogram langsung pada masyarakat,maupununtuk membangun fisik infrastruktur jalan, bantuan untuk penyelenggaraan peringatan hari hari besar nasional dan keagamaan, bantuan pemberian hadiah untuk lomba dan sayembara. bab mitra telp dan forum telp dalam rangka mengakselerasi pembangunan, pemerintah daerah melibatkan perusahaan perusahaan dalam pelaksanaan program telp sebagai mitra telp. mitra telp sebagaimana sebagaimana dimaksud pada menyepakati program telp dalam naskah kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerjasama. dalam pelaksanaan program telp sebagaimana dimaksud pada mitra telp berkoordinasi dengan tim fasilitasi. dana yang digunakan dalam pelaksanaan program telp berasal dari mitra telp dan dikumpulkan oleh mitra telp. mitra telp dapat membentuk forum telp. forum telp berfungsi sebagai media penghubung antara mitra telp dengan tim fasilitasi. dalam melaksanakan kegiatannya, forum telp dapat melibatkan lembaga swadaya masyarakat, akademisi, serta organisasi lain yang memiliki ketertarikan terhadap program telp. forum telp sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota. bab pengelola telp dalam rangka koordinasi pelaksanaan telp, wali kota membentuk pengelola yang terdiri dari: tim fasilitasi, dan sekretariat. pengelola telp sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota. tim fasilitasi telp sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari unsur sekretariat daerah atau perangkat daerah yang menangani bidang perencanaan, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial, infrastruktur, lingkungan hidup, ekonomi, seni budaya, olah raga, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan. tim fasilitasi telp sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: membantu program, dan melaksanakan tugas lain dalam rangka koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program telp. tim fasilitasi pelaksanaan program telp sebagaimana dimaksud pada dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi: perencanaan, fasilitasi: dan cc. evaluasi dan pelaporan, fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menginventarisir data dan menyusun program prioritas pembangunan daerah yang akan disinergikan dengan program telp, mengumpulkan dan mengkompilasikan daftar prioritas program, kegiatan dan calon mitra telp, memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program telp kepada forum telp, menyampaikan skala prioritas program pembangunan pemerintah daerah kepada forum telp, menyusun rencana kerja sama program telp, menyusun jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program telp: dan penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program teldengan berakhirnya peraturan wali kota bogor nomor tahun tentang standar pelayanan minimal badan umum daerah rumah sakit umum daerah kota bogor dan dalam rangkkembali standar pelayanan minimal spm) sebagai pedoman dan acuan bagi pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja, satuan pengawasawasan operasioralihanlembaran daerah kota bogor nomor tahun seri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagidesember tentang standar pelayanan minimal badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah kota bogor: waktu tanggap pelayanan dokter igd gawat darurat menit pemberi 96y0 pelayanan medis kegawatdaru ratan yang bersertifikat acts atas waktu tunggu rawat jalan trj) menit kepuasan rawat pelanggan jalan pada rawat jalan persentase pasien berisiko tb hiv yang konseling (pbp) net death rate s24 s24 s24 s24 s24 s24 (ndr) rawat jam bed inap occupancy rate bor) kepuasan pelanggan rawat inap persentase pasien berisiko tb hiv yang konseling pbp bedah waktu tunggu sentra operasi elektif hari kejadian slh slh sll kematian persalinan karena pendarahan ib. kejadian s300 s30 s30y0 s3046 x30y6 kematian persalinan karena pre reklamasi reklamasi cc. kejadian s0, s0, s0, s0, s0, s0, kematian persalinan karena sepsis pemberi pers pelayanan of, of, of, lisan persalinan dan dengan perisa tindakan operasi dokter teologi anak pendamping presentase kemampuan of, menangani bbs a12 lo. follow pasien pre of, operasi dokter anestesi lama 50y6 50y6 pela perawatan kanan intensif untuk inten kembali ruangan sif perawatan biasa hari waktu tunggu y60 90y9 hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan lab kimia klinik pato dan darah rutin logi menit kli tidak adanya nik kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium lab waktu tunggu 80y0 pato hasil diagnosa logi biasa max ana hari tomi kasus sulit max hari jumlah permintaan tinjau ulang dari klinis dalam satu tahun kasus waktu tunggu hasil pelayanan thorax kurang dari jam kejadian radio kegagalan logi pelayanan radiologi pembatalan pemeriksaan radiologi yang dijadwalkan waktu tunggu pelayanan: obat jadi firma menit obat racikan jam ketersediaan 85x obat yang terstandarisasi ketepatan waktu pemberian makanan gizi kepada pasien yang sudah terjadwal tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet respon time pengembalian rekam medik lengkap rekam dalam medik jam prm) kelengkapan inform consent setelah mendapatkan informasi yang jelas medi waktu tunggu cal penyelesaian check pemeriksaan test mcu) kesehatan jam insta ketepatan lasi waktu klaim jkn jkn pers jumlah y60 edukasi kesehatan presentase jumlah media edukasi kesehatan ii. standar pelayanan manajemen wakil direktur umum dan keuangan uni indikator andar kerja (f3 bagian umum dan kepegawaian subang ketepatan umum kalibrasi dan internal alat alat kesehatan rumah genset tangga running secara automatis subang jumlah staff keegan names area kritis yang akan pena mengikuti pelatihan jam pertahun keterlambatan kehadiran karyawan subang jumlah hukum pembuatan dan penyusunan humas produk hukum rsud kota bogor kecepatan y60 respon terhadap komplain krk bagian keuangan subang ketepatan waktu yo1 yo1 ikutan penyusunan laporan berkala sebelum tanggal (sepuluh) |o| subang penagihan yo1 persen tunggakan pasien sahara subang ketepatan waktu anggar pengumpulan bahan rba |c. bagian perencanaandan sims oo) oo tingkat yo1 akurasi pelaporan realisasi fisik dan senja subang persentase yo1 peran kesesuaian canaan kegiatan tahunan dengan rencana strategis renstra) (lima) tahunan persentase yo1 kesesuaian informasi yang subang ada modul sims dengan kebutuhan informasi unit persentase yo1 keakuratan input dengan output subang kepuasan pengen pelanggan tangan indeks dan kepuasan pengen masyarakat dalian kepatuhan mutu terhadap clinical pathway wakil direktur pelayanan unit kerja indikator |oe seksi tindak lanjut 95x pelayanan komplain medik pelayanan medik jam visite dokter adik seksi diversifikasi pengen pelayanan tangan medik bidang penunjang medik ' ' ' seksi baku mutu pemeriksaan follow dan pemberian seri vaksin untuk petugas yang tertusuk jarum seksi respon time 92y0 96y0 98y0 sarana tindak lanjut dan kerusakan pelayanan pada alat penuh kesehatan jang c1 jam medik respon time 98y0 tindak lanjut kerusakan pada alat kesehatan yang memerlukan pergantian spare part bulanwali easagkeemaan seksi hasil audit 80x asuhan standar kepura asuhan watan keperawatan sak) pelaksanaan 80x metode pelayanan keperawatan profesional pkp) seksi ketepatan 80x pengen pelaksanaan tangan case kepura conference watan bulan sekali uraian standar pelayanan minimal standar pelayanan klinis pelayanan gawat darurat waktu tanggap pelayanan dokter gawat darurat menit menit yang cepat, responsif dan mampu menyelamatkan pasien gawat darurat mendapat penanganan triage oleh petugas instalasi gawat darurat igd) baik dokter maupun perawats yang dibubuhi waktu dating dan waktu pelayanan penanggung jawab kepala instalasi gawat darurat pengumpulan data pemberi pelayanan medis kegawatdaruratan yang bersertifikat acts atas judul pemberi pelayanan medis kegawatdaruratan yang bersertifikat acts atas kompetensi teknis tujuan tersedianya pelayanan kegawatdaruratan oleh tenaga kompeten dalam bidang kegawatdaruratan definisi operasional tenaga kompeten pada gawatdarurat adalah tenaga ang sudah memiliki sertifikat pelatihan acts atas frekuensi (tiga) bulan pengumpulan data periode analisa numerator jumlah tenaga dokter dan perawat yang bersertifikat acts atas denominator jumlah seluruh tenaga yang memberikan pelayanan kegawatdaruratan sumber data penanggungjawab kepala instalasi instalasi gawat darurat pengumpulan data pelayanan rawat jalan waktu tunggu rawat jalan trj) menit waktu tunggu rawat jalan trj) menitrata rata dari pasien yang sudah terdaftar tiba poliklinik sampai dengan pasien selesai diperiksa pengumpulan data sudah terdaftar tiba pengumpulan data kepuasan pelanggan pada rawat jalan terhadap pelayanan pada rawat jalan pelanggan terhadap jasa pelayanan kesehatan angpeta dana persentase pasien berisiko tb hiv yang konseling pbp pasien tuberkulosis yang berisiko tb hiv definisi operasional persentase pasien berisiko tb hiv yang konseling (pbp) adalah seluruh pasien baru yang dilakukan pita yang dilakukan tes hiv karena adanya risiko pengumpulan data pengumpulan data pelayanan rawat inap net death rate ndr) jam dan keselamatan pasien kejadian kematian pasien yang terjadi sesudah periode jam setelah pasien rawat inap masuk rumah sakit pengumpulan data dan mati pengumpulan data bed occupancy rate bor) tempat tidur rawat inap tempat tidur pada satuan waktu tertentu pengumpulan data penanggung jawab kepala instalasi rawat inap pengurutan data pan malas awatimap kepuasan pelanggan rawat inap terhadap pelayanan pada rawat inap definisi operasional kepuasan pelanggan adalah pernyataan tentang persepsiand persentase pasien berisiko tb hiv yang konseling pbp pasien tuberkulosis yang berisiko tb hiv (pbp) adalah seluruh pasien baru yang dilakukan pita yang dilakukan tes hiv karena adanya risiko terjangkit hiv yang akan memperberat penyakit tb nya pengumpulan data pengumpulan data bedah sentral waktu tunggu operasi elektif bedahdengan operasi yang terencana pengumpulan data persalinan dan perinatologi kejadian kematian ibu persalinan karena pendarahan pelayanan persalinan. adalah jumlah kematian ibu melahirkan yang disebabkan perdarahan. perdarahan adalah perdarahan yang terjadi pada saat kehamilan semua skala persalinan dan nifas. pengumpulan data penanggung jawab kepala seksi pelayanan pengapuran data pan ten keamanan kejadian kematian ibu persalinan karena pre reklamasi reklamasi pre reklamasi reklamasi pelayanan persalinan. definisi operasional kejadian kematian ibu persalinan karena pre reklamasi reklamasi adalah jumlah kematian ibu melahirkan karena pre eklampsia eklampsia. pre eklampsia mulai terjadi pada kehamilan trimester kedua. tanda tanda pre eklampsia adalah tekanan darah sistolik dan diastolik hg. proteinuria hg jam dan positif atau pada pemeriksaan kualitatif.pengumpulan data pre eklampsia eklampsia pengumpulan data kejadian kematian ibu persalinan karena sepsis pelayanan persalinan. definisi operasional kejadian kematian ibu persalinan karena sepsis adalah jumlah kematian ibu melahirkan yang disebabkan sepsis. sepsis yang dimaksudenolong persalinan pengumpulan data pengumpulan data pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi dokter anak pendamping sc) dokter anak pendamping tujuan tersedianya informasi pelayanan persalinan dengan pendamping yang mendampingi dokter spesialis kandungan dalam menangani operasi secara pengumpulan data spesialis anak pengumpulan data presentase kemampuan menangani bbs menangani bbs dengan berat badan sangat rendah frekuensi (satu) bulan pengampunan data pan) pengumpulan data pelayanan intensif follow pasien pre operasi dokter anestesi tujuan tersedianya informasi tentang kunjungan dokter operasi dilakukan sebelum operasi pengumpulan data ang dilakukan sebelum operasi pengumpulan data lama perawatan intensif untuk kembali ruangan perawatan biasa hari perawatan biasa hari intensif dengan kasus yang sama hari pengumpulan data dari perawatan intensif dengan kasus yang sama hari jumlah seluruh pasien yang dirawat ruang intensif sumber data rekam medis dan survei penanggung jawab komite medik mutu pengumpulan data pelayanan laboratorium laboratorium patologi klinik waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan kimia klinik dan darah rutin menit judul waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium untuk pemeriksaan kimia klinik dan darah rutin menitjudul tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratoriumfrekuensi (satu) bulan pengumpulan data periode analisa (tiga) bulan jumlah pemeriksaan yang sesuai dengan standar jumlah seluruh pemeriksaan sumber data register laboratorium penanggung jawab kepala instalasi laboratorium pengumpulan data laboratorium patologi anatomi waktu tunggu hasil diagnosa biasa max hari kasus sulit max hari judul waktu tunggu hasil diagnosa biasa max hari kasus sulit max haripatologi anatomi pengumpulan data jumlah permintaan tinjau ulang dari klinis dalam satu tahun kasus judul jumlah permintaan tinjau ulang dari klinis dalam satu tahun kasus efektifitas, kesinambungan pelayanan dan efisiensi anatomipengumpulan data anatomi pengumpulan data radiologi waktu tunggu hasil pelayanan thorax kurang dari jam thorax registrasi ruang radiologi sampai diserahkannya hasil radiologi lengkap pengumpulan data dating dan jam penyerahan hasil pengumpulan data kejadian kegagalan pelayanan radiologi ang tidak dapat dibaca pengumpulan data bulan pengumpulan data pembatalan pemeriksaan radiologi yang dijadwalkan dengan pelaksanaan pelayanan radiologi yang dapat sesuai dengan jadwal yang ditetapkapengumpulan data direncakan pengumpulan data farmasi waktu tunggu pelayanan: obat jadi menit obat racikan jam judul waktu tunggu pelayanan: obatjadi menit obat racikan jam efektifitas, kesinambungan pelayanan, efisiensi terhambatnya kecepatan pelayanan farmasi definisi operasional tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obatpelayanan obat jadi menit dan obat racikan jampenanggung jawab kepala instalasi farmasi pengumpulan data ketersediaan obat yang terstandarisasi ketersediaan obat yang terstandarisasi terhambatnya kelengkapan pelayanan farmasi definisi operasional proses keberadaan obat instalasi farmasi yang telah dilakukan standarisasi oleh rumah sakit frekuensi (satu) bulan pengumpulan data periode analisa (tiga) bulan jumlah obat standar yang tersedia jumlah seluruh obat farmasi sumber data daftar obat farmasi penanggung jawab kepala instalasi farmasi pengumpulan data instalasi gizi ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien yang sudah terjadwal judul ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien yang sudah terjadwal efektifitas, akses, kenyamanan terhambatnya efektifitas pelayanan instalasi gizi adalah ketepatan penyediaan makanan pada pasien sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pengumpulan data mendapatkan makanan tepat waktu dalam satu bulan pengumpulan data tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet instalasi gizi dalam memberikan jenis diet pengumpulan data jumlah pemberian makanan yang salah diet pengumpulan data rekam medik respon time pengembalian rekam medik lengkap dalam jam prm) jam prm tujuan terhambatnya tanggung jawab dokter dalam pena yang diisi lengkap dan dikembalikan pengelola rekam medik dalam waktu jam (prm pengumpulan data numerator jumlah dokumen rekam medis yang diisi lengkap ane pulang pulang pengumpulan data kelengkapan inform consent setelah mendapatkan informasi yang jelas informasi yang jelas inform consent dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien khusus dalam hal pasien wali wajib mencantumkan pernyataan bahwa kepadanya telah dijelaskan suatu informasi terhadap apa yang dilakukan tim medis, resiko dan akibat yang akan terjadi bilamana suatu tindakan diambil pengumpulan data pengumpulan data medical check (mcu) waktu tunggu penyelesaian pemeriksaan test kesehatan jam kesehatan jam kesehatan uji kesehatan mulai dari pendaftaran sampai keluar hasil pemeriksaan uji kesehatan pengumpulan data diterima sampai keluar hasil pemeriksaan pengumpulan data instalasi jkn ketepatan waktu klaim jkn menggunakan software ina cbg's yaitu secara rutin paling lambat tanggal bulan berikutnya pengumpulan data sebelum tanggal bulan berjalan pengumpulan data promosi kesehatan rumah sakit (pers) jumlah edukasi kesehatan bagi pasien melalui penyebaran pesan seperti konsultasi maupun penyuluhan pengumpulan data sakit pengumpulan data presentase jumlah media edukasi kesehatan atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator melalui media cetak dapat meningkat pengetahuannya yang akhirnya diharapkan dapat berubah perilakunya kearah positif terhadap kesehatannya pengumpulan data dan ditampilkan pengumpulanketepatan kalibrasi internal alat alat kesehatan sesuai jadwal judul ketepatan kalibrasi internal alat alat kesehatan sesuai jadwal kesinambungan layanan, kompetensi teknis tersedianya peralatan yang siap dipakai dan berkualitas definisi operasional ketepatan kalibrasi internal alat alat kesehatan sesuai jadwal adalah jumlah dan jenis peralatan yang sudah terkalibrasi sesuai jadwal yang ditetapkan frekuensi (enam) bulan pengumpulan data periode analisa numerator jumlah alat alat kesehatan internal yang dikalibrasi sesuai jadwal denominator seluruh alat alat kesehatan internal yang dikalibrasi sesuai jadwal dan tidak serta yang tidak dikalibrasi sumber data subang umum dan rumah tangga penanggung jawab kepala subang umum dan rumah tangga pengumpulan data genset running secara otomatis judul genset running secara otomatis kesinambungan layanan, kompetensi teknis tersedianya genset setiap saat definisi operasional genset berfungsi secara automatis dan terkendali frekuensi (enam) bulan pengumpulan data periode analisa jumlah genset running secara automatis pengumpulan data sub bag kepegawaian jumlah staff names area kritis yang mengikuti pelatihan jam pertahun judul jumlah staff names area kritis yang mengikuti pelatihan jam pertahun ang diikuti oleh staf names area kritis jam orang per tahun adalah staff tenaga kesehatan yang bertugas area kritis seperti igd hcu icu, hd, iccu, unit pelayanan kritikal lainnya sesuai kebutuhan yang telah mendapat pelatihan khusus sesuai gap kompetensi dan kebutuhan unit kerjanya sebanyak minimal jam staff tahun pengumpulan data pelatihan jam per orang pertahun pengumpulan data keterlambatan kehadiran karyawan tujuan terinformasikan persentase tingkat kedisiplinan erastandar layanan minimalam kehadiran masuk, diatas jam kerja masuk pada jadwal masing masing. pengumpulan data yang dikaji ulang yang berpengaruh dengan terganggunya pelayanan unit kerja masing masing. akan disurvei yang berpengaruh dengan terganggunya pelayanan unit kerja masing masing. pengumpulan data sub bag hukum dan humas jumlah pembuatan penyusunan produk hukum rsud kota bogor judul jumlah pembuatan penyusunan produk hukum rsud kota bogor ang dibuat oleh rumah sakit pengumpulan data ang berbentuk peraturan walikota pada waktu tertentu peraturan walikota pengumpul data kecepatan respon terhadap komplain krk) kecepatan respon terhadap komplain krk) diketahuinya respon terhadap komplainfrekuensi (satu) bulan pengumpulan data periode analisa (tiga) bulan jumlah komplain yang ditindaklanjuti seluruh komplain yang masuk sumber data buku laporan pengaduan perbaikan penanggungjawab kepala sub bagian hukum humas pengumpul data bagian keuangan sub bag akuntansi ketepatan waktu penyusunan laporan berkala sebelum tanggal judul ketepatan waktu penyusunan laporan berkala sebelum tanggal (sepuluh) terpantaunya penyusunan laporan berkala tepat waktu definisi operasional ketepatan waktu penyusunan laporan berkala sebelum tanggal adalah: penyusunan laporan keuangan rsud yang akan dilaporkan kepada dalang dan bukan sebelum tanggal (sepuluh) bulan berjalan. frekuensi (satu) bulan pengumpulan data periode analisa (tiga) bulan jumlah seluruh laporan keuangan tepat waktu denominator jumlah seluruh laporan keuangan tepat waktu tidak tepat waktu sumber data laporan keuangan penanggungjawab kepala sub bagian anggaran pengumpul data sub bag perbendaharaan penagihan tunggakan pasien penagihan tunggakan pasien tujuan terselenggaranya penagihan tunggakan pasien tepat waktu definisi operasional penagihan tunggakan pasien adalah: kewajiban pasien kepada rumah sakit dalam pemenuhan pembayaran biaya rawat inap yang belum terselesaikan frekuensi (satu) bulan pengumpulan data periode analisa (tiga) bulan numerator pemenuhan tunggakan pasien rawat inap yang tidak bisa dibayarkan oleh keluarga pasien kepada rsud jumlah seluruh pasien rawat inap sumber data bagian keuangan dan customer service penanggungjawab kepala sub bagian perbendaharaan pengumpul data sub bag anggaran ketepatan waktu pengumpulan bahan rba ketepatan waktu pengumpulan bahan rba rba rsud kota bogor yang harus disetujui dalam kurun waktu hari pengumpulan data kota bogor tepat waktu kota bogor tepat waktu tidak tepat waktu rsud kota bogor pengumpul data bagian perencanaan dan sims sub bagian perencanaan tingkat akurasi pelaporan realisasi keuangan dan senja judul tingkat akurasi pelaporan realisasi keuangan dan senja rumah sakit laporan realisasi keuangan dan senja rsud kota bogor yang harus dikurasi pengumpulan data numerator jumlah pelaporan realisasi keuangan dan senja ana kenangan gan sala pengumpul data dan pelaporan persentase kesesuaian kegiatan tahunan dengan rencana strategis renstra) tahunan judul persentase kesesuaian kegiatan tahunan dengan rencana strategis renstra) tahunan dengan rencana strategis (renstra) tahunan dengan rencana strategis (renstra) tahunan pengumpulan data dengan renstra ditambah dengan yang tidak sesuai dengan renstra pengumpul data dan pelaporan sub bagian sim persentase kesesuaian informasi yang ada modul dengan kebutuhan informasi unit judul persentase kesesuaian informasi yang ada modul dengan kebutuhan informasi unit informasi unit dalam mendapatkan informasi ang dibutuhkan pengumpulan data pengumpul data persentase ketepatan input dengan output dalam system ang memerlukan yang input dan menghasilkan data output yang tepat sehingga akan menghasilkan data yang akurat pengumpulan data pengumpul data sub bag pengembangan dan pengendalian mutu kepuasan pelanggan indeks kepuasan masyarakat) terhadap pelayanan persepsi pelanggan terhadap jasa pelayanan kesehatan ang diberikan oleh rumah sakit pengumpulan data rsud kota bogor pengumpul data kepatuhan terhadap clinical pathway kepatuhan terhadap clinical pathway kesinambungan layanan dan keselamatan pasien tujuan terselenggaranya standarisasi proses asuhan klinis, mengurangi risiko proses asuhan klinis, mengurangi adanya variasi asuhan klinis dan memberikan asuhan klinis yang tepat waktu serta penggunaan sumber daya ang efisien dan konsisten sehingga menghasilkan definisi operasional kepatuhan terhadap clinical pathway adalah: kepatuhan para staf medis ipjp dalam menggunakan clinical pathway untuk memberikan asuhan klinis pasien secara terstandarisasi dan terintegrasi sehingga dapat meminimalkan adanya variasi proses asuhan klinis frekuensi (enam) bulan pengumpulan data periode analisa skala maksimal nilai ikm denominator hasil penilaian ikm dibagi skala maksimal nilai ikm) sumber data sub bagian pengembangan dan pengendalian mutu rsud kota bogor penanggungjawab kepala sub pengembangan dan pengendalian mutu dan pengumpul data komite mutu keselamatan pasientindak lanjut komplain pelayanan medik jam dimensi mutu hubungan antar manusia, kontinuitas, kemanan, kenyamanan, kompetensi teknis menghindari resiko medik lebih lanjutpengumpulan data pengumpul data visite dokter spesialis ketepatan waktu pemberian pelayanan tiap hari sesuai dengan ketentuan waktu kepada pasien yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan antara jam sampai dengan wib pengumpulan data ang disurvei ang disurvei pengumpul data seksi pengembangan medik diversifikasi pelayanan assessment kebutuhan yang dilakukan setiap tahun pengumpulan data pengumpul data bidang penunjang medik seksi kesehatan dan keselamatan kerja (k3rs) baku mutu limbah cair lingkungan yang dianggap aman, bagi lingkungan merupakan ambang batas yang memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan pengumpulan data pengumpul data pemeriksaan follow dan pemberian seri vaksin untuk petugas yang tertusuk jarum judul pemeriksaan follow dan pemberian seri vaksin untuk petugas yang tertusuk jarum kompetensi teknis tujuan terpantaunya tindaklanjut pemberian vaksin pada petugas yang tertusuk jarum definisi operasional kegiatan pemberian vaksin bagi petugas yang tertusuk jarum secara berkala frekuensi (satu) bulan pengumpulan data periode analisa (tiga) bulan petugas yang tertusuk jarum dan vaksin denominator seluruh petugas yang tertusuk jarum dan tidak tertusuk jarum (petugas berisiko sumber data laporan subang k3rs penanggungjawab kepala sub bidang k3rs pengumpul data seksi sarana dan pelayanan penunjang medik respon time tindak lanjut kerusakan pada alat kesehatan s1x jam judul respon time tindak lanjut kerusakan pada alat kesehatan jam1x24 jam harus sudah ditanggapi. frekuensi (satu) bulan pengumpulan data periode analisa (tiga) bulan wali kota adalah waliatau sama dengan jam dalam satu bulan. bulan pengumpulan data respon time tindak lanjut kerusakan pada alat kesehatan yang memerlukan pergantian spare part bulan judul responsive tindak lanjut kerusakan pada alat bulan tujuan terhambatnya kecepatan dan tanggapan dalam bullanjut perbaikan dengan melakukan pergantian spare part, maksimal dalam waktu bulan harus sudah ditanggapi. pengumpulan data spare part ditanggapi kurang atau sama dengan bulan pada bulan berjalan. diganti spare part dalam satu bulan penanggung jawab kepala prs aan bidang keperawatan seksi asuhan keperawatan hasil audit standar asuhan keperawatan sak) keperawatan sak ang menetapkan standar sak pengumpulan data pengumpul data pelaksanaan metode pelayanan keperawatan profesional pkp) judul pelaksanaan metode pelayanan keperawatan profesional pkp) menerapkan pkp ruang perawat pengumpulan data pengumpul data seksi pengembangan keperawatan ketepatan pelaksanaan case conference (satu) bulan sekali ketepatan pelaksanaan case conference bulan sekalioperasional kegiatan membahas kasus yang dilakukan oleh setiap ruangan setiap bulan frekuensi (satu) bulan pengumpulan data periode analisa numerator jumlah case conference yang dilaksanakan dalam satu) bulan denominator jumlah seharusnya seluruh case conference ang dilakukan dalam (satu) bulan sumber data penanggungjawab kepala seksi pengembangan keperawatan pengumpul data wali kota bogor, ttd. bima arya kota ini adalah:cc.laboratorium, pelayanan radiologi, pelayanan farmasi, pelayanan rekam medik, pelayanan gizi, pelayanan medical check mcu), pelayanan jaminan kesehatan nasional jkn), pelayanan promosi kesehatan rumah sakit pers), dan pelayanan administrasi dan manajemen. rsud kota bogor. |
salinan kota bogor am, di?, hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada wajib dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. bab pelaksanaan pug bagian kesatu umum wali kota bertanggungjawab atas pelaksanaan pug daerah. wali kota menetapkan kepalaerah. bagian kedua kelompok kerja pugepala sekretariat pokja pug daerah. susunan keanggotaan pokja pug ditetapkan dengan keputusan wali anda pug daerah sebagaimana dimaksud dalam hurufsenjakepala masing masing. bab vii pelaporan, pemantauan, dan evaluasi bagian kesatu pelaporan kepala perangkat daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pug kepada kepala bappeda selaku ketua pokja pug melaluilaku kepala sekretariat pokja pug secara berkala setiap (enam) bulan. kepala bappeda selaku ketua pokja pug menyampaikan pelaksanaan pug kepada wali kota melalui sekretaris daerah secara berkala setiap (enam) buldan tidak mengikat, permasalahan yang hadapi, dan upaya yang telah dilakukan. laporan sebagaimana dimaksudkan dalam menjadi bahan pemantauan dari evaluasi pelaksanaan pug. bagian kedua pemantauan dan evaluasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pug dilakukan oleh wali kota. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada setiap perangkat daerah dan pada perangkat daerah, peningkatan kapasitas pokja pug dan focal point, dan strategi pencapaian kinerja, dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender, anggaran pendapatan dan belanja negara serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan pug sebagaimana dimaksud pada dianggarkan pada perangkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan pug,azas, maksud, dan tujuankewenangan pemerintah daerah kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pug daerah adalah sebagai berikut: menetapkan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan pug daerah, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan melakukan mediasi pelaksanaan kebijakan pug daerah, memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan dan mekanisme pug pada lembaga pemerintah, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga non pemerintah daerah. bab ruang lingkup ruang lingkup pengarusutamaan gender dalam peraturan wali kota ini meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, dan program pembangunan daerah yang responsif gender. bab perencanaan penyusunan kebijakan, program,ppeda mengkoordinasikan penyusunan rpm, renstra perangkat daerah, dan senja perangkat daerah berperspektif gender bekerjasama deng, dan perlindungan anak. bappeda melakukan penelitian dan kajian untuk memastikan perspektif gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan pembangunan.ogor, menimbang bahwa dalam rangka pemberian pelayanan bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran daerahr diberitahukan diberikan disampaikan kepada wajib retribusi sebagai dasar untuk melakukan pembayaran penyetoran retribusi. wajib retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang ditandatangani oleh kepala bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan bendahara penerima. lembar kedua dari setiap skr yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub urusan kebakaran disampaikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah. bagian ketiga tata cara pembayaran retribusi pembayaran retribusi dilakukan secara tunai lunas. pembaya skr. wajib retribusi yang telah melunasi retribusi diberi ssd dan stiker yang dilekatkan pada alat peralatan pemadam kebakaran yang telah diperiksa dan diuji. wajib retribusi melakukan pembayaran dan diterima oleh bendahara penerima retribusi pemadam kebakaran dan atau membayar melalui melalui loket pelayanan (bank, loket lainnya, atau koperasi pemadam kebakaran) yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kota dan atau kerja sama dengan pemerintah daerah kota. tanda bukti pembayaran dibubuhi tanda tangan dan stempel cap dinas sebagai bukti sah bagi wajib retribusi. disamping tanda bukti sebagaimana dimaksud pada skr diberi stempel cap keterangan lunas bayar dan ditandatangani oleh bendahara penerima. pembayaran retribusi sebagaimana dilakukan wajib retribusi berdasarkan skr yang diterima untuk membayar lunas retribusi yang terutang melalui bendahara penerima. bendahara penerima harus menyetorkan retribusi sebagaimana kas umum daerah melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerahara yang ditandatangani oleh bendahara penerima dan atasan langsung bendahara penerima dilengkapi dengan stats. pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada dan selain disetorkan kepada bendahara penerima, dapat pula disetorkan melalui loket atau bank yang ditunjuk pemerintah daerah kota dengan menunjuk rekening penerimaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. bukti pembayaran kepada bank sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai bukti bagi wajib retribusi. pembayaran retribusi sebagaimana dilakukan dengan tahapan: wajib retribusi berdasarkan skr yang diterima membayar lunas retribusi yang terutang bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kota. wajib retribusi sebagaimana diberi skr dengan terdapat keterangan lunas bayar yang ditandatangani oleh teller bank petugas bank. untuk sinkronisasi pendapatan daerah, duplikasi skr yang dilengkapi dengan keterangan lunas bayar sebagaimana dimaksud dan harus disampaikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub urusan kebakaran. jika pembayaran sebagaimana dimaksud dalam bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud dalam dipergunakan selama selama piranti atausebagai pendukung operasional layanan pembayaran sebagaimana telah dapat dipergunakan, maka pembayaran sebagaimana dapat untuk tidak diberlakukan lagi. bagian keempatperangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub urusan kebakaran memerintahkan kepala bidang pemadam kebakaran dan penyelamatanperangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub urusan kebakaran, berdasarkan berita acara pemeriksaansub urusan kebakaranmenetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa. bagian kelima tata cara penagihan dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau tidaksikr, maka kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub urusan kebakaran berdasarkan laporan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah wajib menyampaikan himbauan dan atau teguran, minimal (tiga) kali dalam tenggang waktu (tujuh) hari kalender. dalam hal telah mendapat himbauan dan tegurub urusan kebakaran wajib menyampaikan laporan kepada wali kota. berdasarkan hasil laporgian keenam tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi paragrafaragraf tata cara pemberian pengurangan wajib retribusi mengajukan permohonan pengurangan secara tertulis kepada wali kota. pengurangdua puluh limarian keringanan wajib retribusi mengajukan permohonan keringanan secara tertulis kepada wali kota. keringanlima puluhbasan retribusi wajib retribusi mengajukan permohonan pembebasan retribusi secara tertulis kepada wali kota. pembebasan retribusiengkajian dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial, fisik, ekonomi, daripada wajib retribusi (misalnya karena akibat terjadi bencana). bagian ketujuhsub urusan kebakaraneperangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub urusan kebakarantentuan penutuppit. wali kota bogor, ttd. usmar harian. lampiran peraturan wali kota bogor nomor tahun tanggal maret tentang peraturan pelaksanaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaransurat keterangan memenuhi persyaratan teknis lamp. lambang nama skpd kota alamat loan nipon .iii. bogor kode pos . surat keterangan yang bertanda tangan dibawah ini, kepala . joan dengan ini menerangkan bahwa nama perusahaan instansi denananananananananan aan aan bangunan gedung alamat dankanananananananaaaeana anna telah dilaksanakan pemeriksaan sistem proteksi kebakaran dan uji fungsi alat alat pemadam kebakaran pada perusahaan instansi bangunan gedung atas, pada tanggal., dengan hasil pemeriksaan, dinyatakan: memenuhi persyaratan teknis sesuai dengansertdemikian surat keterangan ini dikeluarkan dan berlaku selama (satu) tahun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. dikeluarkan bogor pada tanggal .cbooo kepala. ii. berita acara hasil pemeriksaan lamp. il.a berita acara hasil pemeriksaan berdasarkan surat perintah surat perintah kepala .iii. nomor . tanggal ., tentang pemeriksaan alat pemadamperaturan daerah kota bogor nomor . tentang retribusi jasa umum, pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap nama perusahaan badan usaha badan hukum dnkkanaanaanalanaanaaaaaaan nama pimpinan pemilik pankanananananananaanaaana nana alamat dognanannanaananaanaaaaa anna data data hasil pemeriksaan sebagai berikut jenis alt ' e jumlah kondisi alat alat pemadam api ringan agar) ja. ukuran0,5s d5 kg. |. unit oo |b. ukuran5,1s d10 kg. |. unit oo je. ukuran diatas kg. |. unit sprinter eee titik smoke detektor |. titik heat detektor fo. titik alarm kebakaran |. titik hidran sistem titik la. hidran pilar ' o.e titik |b. hidran box panas titik siamea connection |. titik pompa kebakaran panas titik data air james titik sumber air james titik |b. persediaan air pimpinan direktur petugas pemeriksa mengetahui kepala. ii. surat pemberitahuan lamp. ii.b lambang nama skpd kota alamat lean telpon . bogor kode pos . bogor, nomor: linen kepada sifat yth. perihal pemberitahuan retribusi kennanaanaaanaaaaaaaan alat pemadam kebakaran bogor berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada perusahaan instansi bangunan gedung milik saudara pada tanggal . bulan . tahun. dengan ini kami beritahukan bahwa retribusi yang harus dibayar sesuai dengan peraturan daerah kota bogor nomor ., tentang retribusi jasa umum adalah sebagai berikut jenis alat satuan tarif jumlah ann agar ja. ukuran ,5s d5 kg. |. unit rp. rp. . |b. ukuran5,1s d10 kg. |. unit rp. rp. . je. ukuran diatas kg. |. unit rp. rp. . sprinter |. titik rp. rp. smoke detector |. titik rp. rp. . heat detektor |. titik rp. rp. . alarm kebakaran |. titik rp. rp. . hidran sistem |. titik rp. rp. . siamea connection |. titik rp. rp. . pompa kebakaran |. titik rp. rp. . mason fat terbilang kanannanananan anna ana pembayaran retribusi harus dibayarkan selambat lambatnya tanggal . bulan . tahun . melalui bendera penerima pada petugas retribusi pemadam kebakaran pada dinas knanananaanananananea kota bogor, demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. kepala. mana tembusan disampaikan kepada yth. kepala badan pendapatan daerah kota bogor, yth. kepala bukan kota bogor, dst. iv. skr lamp. ii.c pemerintah kota bogor surat ketetapan retribusi daerah (skr) nomor la. aneka berdasar hasil pemeriksaan, analisa dan perhitungan retribusi alat pemadam kebakaran, maka ditetapkan sebagai berikut nama sannnnnennnnennananananannanananan alamat nanennanenenenannnnenananaana nana nama perusahaan nncconenenananan nen sana kanan aan alamat perusahaan .oooooooooooooooooooooo. llumtnyangtaresatasar pap perhatian pembayaran harap dilakukan melalui bendaharawan khusus penerima kene kota bogor atau kas daerah dengan menggunakan skrbogor, .o kepala .i. kota bogor stats lamp. iii.a pemerintah kota bogor surat tanda terima setoran (stats) stats senen bank nnananananaanaanaaanaaa rekening jo. harap diterima uang sebesar rp. (dengan huruf (enananananaannnannannnn) dari nama l.ooococo woo wmmmakalannlnaalakaa alamat deknananannannannnannananana aan dengan rincian yang ditetapkan, sebagai pembayaran retribusi alat pemadam kebakaran sebagai berikut uraian rincian objek jumlah rp.) uang tersebut diterima pada tanggal . jek menyetor yang menyetorkan bog of, coc. mengetahui bendahara penerima pengguna kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima pembantuinstansi adalah perangkat daerahkegiatan pendidikan, maupun kegiatan khusus. pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikanencegahan kebakaran danvi. tanda bukti setoran lamp. iii.b seri .oooocoooo pemerintah kota bogor tanda bukti setoran nomor bukti ccc.ccccccoccocosanaa bendahara penerimaan bendahara penerima pembantu dinas . kota bogor, telah menyetorkan uang sebesar rp. .i.beku dengan huruf? oom dari nama knananananannannnlannnananlaa aan anna alamat knanananananaannlanlana nana sebagai pembayaran .oeo woo womoomommmnaannnanan iii eeeeee ili iii eee iii eee eetelil iteelitell tele tetetehe tanggal diterima ang .ooo nomor wommanaaa bogor, se. mengetahui kepala .iee. kota bogor bendahara penerima bendahara penerima pembantu, nip lena diterima oleh petugas tempat pembayaran bank persepsi cap bank tanggal tanda tangan nama terang lembar asli untuk pembayar menyetor pihak ketiga salinan untuk bendahara penerima bendahara penerima pembantu salinan arsip. vii. std lamp. iv. pemerintah kota bogor surat tagihan retribusi daerah (std nama anenenenennnennenenananan ana anna ana nana nan anan anna nana anna nana nana apaan alamat nnnnanenennenennnananenn anna anna aan anna nan aan nana aan aan ann ana bacaan nama perusahaan .ecoooooooooooooooooooooooooooooo.oo.oocoocoy. alamat perusahaan .cooooooooooooooooooooooooo.o wo.ooooooococo. uraian tagihan retribusi daerah pp. perhatian pembayaran harap dilakukan melalui bendaharawan khusus penerima skpd. kota bogor atau kas daerah dengan menggunakan skr ini apabila std ini tidak diindahkan, dikenakan sanksi posisional. bogor, lc. kepala. kota bogor nip pen dene aan antara man plt. wali kota bogor ttd. usmar harialat pemadam api ringanagar) atau jenis yang menggunakan roda. alat pemadam kebakaran adalah alat alat teknis berupa busa, bubuk kimia kering (dry chemical), gas co2 (carbon dioxide), alat pemadam kebakaran khusus, dan sistem hidran yang digunakan untuk mencegah dan atau memadamkan kebakdaermuat pemberitahuan tentang kewajiban wajib retribusi untuk membayar atau menyetorkan kewajiban retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang besarannya telah ditetapkan dalam skr oleh pejabat penilai ketetapan retribusi. surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat std adalah surat tagihan yang memuat tagihan yang derajat std adalah sudah lebih mengarah kepada tindakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi posisionumum daerah adalah kas pemerintah daerah kota. bagian kedua maksud dan tujuan maksud disusun peraturan wali kota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan pelaksanaan pemungutan retribusi. tujuan peraturan wali kota ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada petugas pemeriksa alat pemadam kebakaran dan pemungutan retribusi sehingga menjadi landasan hukum bagi aparat petugas pelaksananya. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan wali kota ini meliputi: pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran: pengawasan pencegahan bahaya kebakaran, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pemungutan retribusi:. bab iii pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bagian kesatu pengawasan pencegahan bahaya kebakaran setiap pembangunan gedung dilakukan pemantauan untuk mengawasi tentang pemenuhan instalasi alat pemadam kebakaran. pemantauan dimaksud pada dilakukan terhadap semua objek bangunan gedung, baik bangunan gedung swasta, bangunan gedung badan usaha milik negara bumn), bangunan gedung badan usaha milik daerah bumi), maupun bangunan gedung pemerintah. pemilik penanggungjawab pengelola dan atau pengguna bangunan gedung wajib memenuhi dan memasang instalasi alat pemadamdengan melakukan kunjungan lokasi dan atau inspeksi mendadak (sidak) terhadap bangunan gedung berkonstruksi seperti bangunan perkantoran, bangunan swalayan, pusat perbelanjaan, hotel, dan atau gedung yang menurut klasifikasi perlu dilakukan inspeksi mendadak (sidak). pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan instansi yang menurut tugas berwenang memberikan perizinan dalam setiap pembangunan gedung. pemilik penanggungjawab pengelola dan atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dipanggil untuk dilakukan pembinaan dan untuk memenuhi ketentuan terkait pencegahan bahayakepada bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat usaha hiburan seperti gedung bioskop, gedung tempat hiburan (karaoke), dan atau tempat hiburan lainnya. untuk pemantauan sebagaimana dimaksud pada setelah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait. bagian kedua pemeriksaan alat pemadam kebakaran alat pemadam kebakaran diperiksa oleh pejabat pemeriksa pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub urusan kebakaran pada setiap objek bangunan gedung. pemeriksaan alat pemadam kebakaran dimaksud pada dilakukan secara berkala. alat pemadam kebakaran yang telah diperiksa dan dinyatakan baik atau layak guna, diberikan surat keterangan memenuhi persyaratan teknis. bab pemungutan retribusi bagian kesatu umum retribusi dikenakan kepada setiap orang, badan hukum yuridis, bumi yang mendapatkan pelayanan dan pemanfaatan aset pemerintah daerah kota dan atau pemeriksaan atas alat proteksi pemadam kebakaran. pelayanan dan pemanfaatan aset pemerintah daerah kotasub urusan kebakaran, meliputi: penelitian hasil perencanaan sistem proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa, termasuk gambar rencana yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi sesuai dengan tahap penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan lainnya, pemeriksaan berkala dan pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa: pemeriksaan berkala (satu) tahun sekali, uji fungsi dilakukan (lima) tahun sekali, cc. pemakaian aset daerah selain untuk tujuan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya. pengenaan retribusi untuk pelayanan sebagaimana dimaksudkan pada dikecualikan untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah. bagian kedua tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pemungutan retribusi dilakukan setelah alat peralatan pemadam kebakaran yang dimiliki wajib retribusi selesai dilakukan proses pemeriksaan oleh petugas yang ditunjuk. alat peralatan pemadam kebakaran yang diperiksa menurut jenis dan ukuran. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. hasil berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai dasar penetapan perhitungan retribusi. penghitungan besaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam adalah dasar penetapan besaran ketetapan retribusi. besaran retribusi dimaksud pada ditetapkan dalam nota perhitungan |
bupati lampung selatan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lampung selatan, menimbang bahwa untuk melaksanakan dana kelurahan yan bersumber dari apbn dan apbd khususnya untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu disusun pedoman pelaksanrriberita negara republik indonesia nomorkegiatan pembangunansarana dan prasarana kelurahandan pemberdayaan masyarakat kelurahan tahun berita negara republik indonesia tahun nomor. peraturan menteri keuangan nomor pmk07 tahun tentang tata cara penyaluran dau tahun anggaran peraturan lopp nomor tahun tentang pedoman swakelolarat edaran menteri dalam negeri nomor s,je penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten lampung selatan yang memimpin pe1laksanakkecamatan ada1ah bagian wi1ayah dari daerah kabupaten lampung selataorat adalah inspektorat kabupaten lampung se1atan. pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat adalah camat yang dit.unjuk oleh bupati sebagailurah dan1am rangka pelaksanaan kegiatan kecamatanlembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang selanjutnya disingkat lpml adalah wadah yang bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat bidang pembangunan. kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan olehjjaskecamatanab kegiatan dana kelurahan dana kc1arahan yang diatur dalam peraturan bupati iru digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.crnrrj'atau sarana prasarana lingkungan pemukimjkomunal; pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; darr atau sarana prasarana kesehatljatau sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang menjadi kewenangan kelurahan.rryang menjadi kewenangan yang menjadi kewenang yang menjadi kewenang yang menjadi kewenanga'atau kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat masyarakat lainnya yang menjadi kewenangyang menjadi kewenangan kelurahn hal terdapat penambahan dan.'critandatangani oleh lurah dan ketua lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dan diketahui oleh camat untuk diajukan dalam musrenbang kecamatan. pasa18 kegiatan sebagaimana dimaksud dalam disusun dalam dokumen perencanaan kelurahan beserta dengan seluruh lampiran berupa rencana anggaran biaya kegiatan rab) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. babi penganggaran dana kelurahan pasa19 penganggaran dana kelurahan bersumber dari apbn dan apbd. alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam dimasukan dalam anggaran kecamatan dalam dokumen pelaksanaan anggaran dpa) kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketcrituan peraturan perundang undangan besar'an alokasi anggaran dana kelurahan, dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa ditambah dana alokasi umumkelurahan sebagaimana dimaksud dalam. rencana kerja dan anggaran rka)rvcriunjuk pejabat ketatausahaan keuangan pembantu dan pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt)kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pengguna anggaran yang meliputi: rnc yang telah diverifikasi oleh ppk pembantu; mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan melaksanakan tugas lcnatausahaan keuangan pembantu kelurahanembantulaksana teknis kegiatan ppt) kelurahan sebagaimana dimaksud dalam bertugas mengendalikan pe1laksanakan kegiatan; melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen negara atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. bendahara pengeluaran pembantu kelurahan sebagaimana dimaksud wajib menyelenggarakan ketatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya meliputi: mengajukan permintaan pembayaran penggunaan spp spm tu dan spp spm ls bendahara umum daerah bud) kuasa bud bukan melalui bendahara kecamatan yang telah ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran kelurahan beserta kelengkapannya; menerima dan menyimpan ang persedian bera sal tambahan uang sediaan atau belanja langsung dari rendah pengeluaran kecamatan; melaksanakan pembayaran dari tambah uang persedian dan atau belanja langsung yang dikelolanya; menolak perintah bayaridak memenuhi syarat dan atau tidak lengkap. menyiapkan buku kas umum bku); menyiapkan buku pajak ppn ph; menyiapkan buku panjar; dankecamatan paling lambat tanggal (lima) bulan berikutnya meliputi buku kas umum, buku pajak ppn ph, dan bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. penunjukan pejabarr atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnyai ketatausahaan dan pertanggung,jawaban dana kelurahakan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan tahun anggaran sclanju li;sampaikan oleh camat kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten c.q. bagian pemerintahan. bupati mcnyarnoordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan bupati dilaksanakan oleh bagian pemerintmbinaan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh pemeran tah pusat dan gubenur sebagai wakil pemerintah pusat. bab vii ketentuan penutup sal hal hal yang bersifat teknis adm ilustrasi pena tausahaan keuangan yang belum tur dan.' atau cukup atur dalam pera turun rupa ini berbeda oman kepada ketentuan pelaksanaan ketatausahaan administrasi keuangan sesi dengan kctcnruan peraturan perundang undang gan. sal para turu turun bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabur ten lampung sela tan. ditetapkan kalinya padatan gagal it. rupa.l.rr ~ diundangkan kalinya pad tanggal c:"t. "i ran per atu f3ui>at lampu lat i\ngga\l format laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan sarana kelurahan kabupaten kecamatan kelurahan semester tahun anggaran uraian output anggaran rp) realisasi sisa capaian output tenaga kerja orang durasi had) upah rp) ket volume satuan rp) rp) pem ban guna saran dan prasarana kel rah pegiat a.n . . giat . . . member day aan masy raka kcl bahan pegiat . kimia . . jumlah total tan gagal men getah bendahara pengelola ran pembantu, selaku kpa lahan,arsip dinamis dilingkungan pemerintah kabupaten lampung selatan dengan rahmat tuhan yang esa bupati lampung selatan, menimbang bahwa kegiatan pengendalian arsip dinamis kabupaten lampung selatan perlu dilakukan secara efektif, efisien dan sistematis yang meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip, berkenaan dengan hal tersebut dibutuhkan pengelolaan arsip dinamispedoman pengelolaan arsip dinas dilingkungan pemerintngelolaan arsip dinamis lingkungan pemerintah daerah kabupaten lampung selatan. babiperangkat daerah adalah perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah kabupaten lampunglembaga kearsipan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dibidang kearsipan. pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas da1am pelaksanaan curigai, juga dan tanggungjawab di1alun pendidikan formal danlnggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lampung selatan yang selanjutnya singkat apbd adalah anggaran pendapatan dan be1anja daerah kabupaten lampung selatan. organisasi kearsipan bagian kesatu unit kearsipan pasa12 unit kearsipan dibentuk pada setiap pencipta arsip. pencipta arsip bertanggungsta masing masing pencipta arsip, pencipta arsip sebagaimana dimaksud pada meliputi: perangkat daerah; badan usaha milik daerah; sekolah; dan kelurahandalam kerangka sistem kearsipan dan sistem informasi kearsipan;melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan lingkungannya; unit kearsipan mempunyai fungsi:laksanakan oleh lembaga kearsipan. unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unitkearsipan unit kearsipan ii; unit kearsipan ill. unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: unit tata usaha pada bagian umum sekretariat daerah dan bagian umum sekretariat dprd; unit tata usaha pada sekretariat dinas, inspektorat, badan, rumah sakit umum daerah, satuan polisi pamong praja, badan penanggulangan bencana daerah, kecamatan dan kelurahan. unit kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: unit kerja yang melaksanakan tata usaha pada bagian bagian pada sekretariat daerah dan bagian umum sekretariat dprd, selain bagian umum; unit tata usaha pada unit pelaksana teknis unit kearsipan iii berada wilayah jaringan unit pelaksana teknis, antara lain sekolah dasar, taman kanak kanak dan pusat kesehatan masyarakat pembantu. pasa14 unit kearsipan lingkungan badan usaha milik daerah berada unit yang melaksanakan tata usaha. jenjang unit kearsipan badan usaha milik daerahdibentuk oleh pimpinan bumi berdasarkan kebutuhan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. unit kearsipan dilingkungan sekolah dilaksanakan oleh tata usaha sekolah. unit kearsipan lingkungan kelurahan, terdiri atas: unit kearsipan sebagai unit kearsipan kelurahan yang dilaksanakan oleh unit tata usaha pada sekretariat kelurahan; unit kearsipan berada unit tata usaha badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desalurahdengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua lembaga kearsipan lembaga kearsipan yakni dinas perpustakaan dan kearsipan daerah. dinas perpustakaan dan kearsipan daerah sebagaimana dimaksud pasta mempunyai tugas dan kewajiban: melaksanakan pengelolaan arsip statis skala daerah yang diterima dari perangkat daerah, dprd, desa, sum, sekolah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan;dprd; pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip dilingkungan pemerintah daerah, bumi, kelurahan dan sekolah. babjawab pencipta arsip. pengelolaan arsip dinamis meliputi kegiatan: penciptaan arsip; penggunaan dan pemeliharaan arsip; penyusutan arsip. pengorganisasian arsip dinamis aktif dibedakan dalam (tiga) tipejmacam, yaitu: sentralisasi; desentralisasi; desentralisasi terkendali. sentralisasi sebagaimana dimaksud pada huruf adalah penyimpanan semua arsip yang tercipta oleh suatu organisasi disimpan terpusat pada satu lokasi yang disebut central file. desentralisasi sebagaimana dimaksud pada huruf adalah penyimpanan arsip yang tercipta, disimpan dimasing masing unit kerja. desentralisasi terkendali sebagaimana dimaksud pada huruf adalah penyimpanan arsip yang tercipta berada masing masing unit kerja dengan pengawasan dari unit kearsipan (terpusat). bagian kedua:undang undangan. penciptaan arsip sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh unit pengolah dan unit kearsipan, meliputi kegiatan pembuatan arsipunit pengolah bertanggungjawab terhadap autentisitas arsip yang diciptakan. tata naskah dinas, klasifikasi arsip dandengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pembuatan arsip sebagaimana dimaksud dalam harus registrasi,bagian ketiga penggunaan arsip penggunaan arsip dinamis diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan dan masyarakat yang berhak. ketersediaan dan autentisitas arsip dinamis menjadi tanggungjawab pencipta ar s'ip. pimpinan unit pengolah bertanggungjawab terhadap ketersediaan, pengolahan sertadilaksanakan berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsipmenjadi tanggungjawab pimpinan pencipta1ikuti: identifikasi; pelindungan dan pengamanan; dan penyu1amalasa117 tata cara pemeliharaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini. babi penyusutan arsip penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalankegiatan: pemindahan arsip inaktif; pemusnahan arsip; dan penyerahan arsip statis. babi pembiayaan segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada apbd yang dialokasikan pada masing masing perangkat daerah. babi ketentuan penutup pasa120") tv> plt. bupati lampung selatan, diundangkan kalinya pada tanggal a sekretaris daerah kabupaten lampung selatan .i'red berita daerah kabupaten lampung selatan taifun nomor lam peraturan bupati lampung selatan nomor tahun tanggal: pengelolaan arsip dinamis lingkungan pemerintah daerah kabupaten lampung selatan pemberkatan arsip aktif pemberkatan arsip aktif, dilakukan terhadap arsip yang ibu dan diterimaus sunnypaling sedikit memuat: unit pengolah; nomor berkas; kode klasifikasi; uraian informa berkas; kurun waktu; jumlah; dan keterangan. daftar isi berkasberkatan arsip aktif dan pembuatan daftar arsip aktif menjadi tanggung jawab pimpinan pengolah. prinsip umu pemberkatan arsip aktiftersimpan; arsip arsip yang merupakan bagian bagian langswarna; pemberkatan arsip bertujuan untuk menu bahkan dalam pengelompokkan dan penemuan kembali arsip; arsip dapat dibebaskan baik berdasarkan sistem angka (nu merek), sister abjad (alphabet), sistem masalah (su objek) mau pun sistem geografis, yaitu arsip yang pembebasannya berdasarkan sistem angka (nu merek), antara lain: peraturan daerah, peraturan bupati dan rekam medis; arsip yang pembebasannya berdasarkan sister bad (alphabet), antara lain personal file; pemberkatan dengan sistem masalah didasarkan pada fungsijkegiatan transaksi organisasi; arsip pembebasannya dengan sister geografis, antara lain arsip layanan kependudukan. prosedur pemberkatan arsip aktif mengelompokkan arsip berdasarkan masalah sub masalah, dan sub sub masalah; meneliti arsip tersebut apakah sudah diberi disposisi simpan atau belum; menentu kan klasifikasi bagi arsip yang belu jelas belu tercantum klasifikasinya menyiapkan tinju silang bagi arsip yang mempu sebelah kiri dalam filing cabinet; sub masalah menggunakan sekat kedua dengan tab ditempatkan sebelah kanan tab sekat pertama; sub sub masalah menggunakan sekat ketiga dengan ditempatkan disebelah kanan tab sekat kedua. penggunaan dan penempatan map gantung: pemberian title indeks pada tab map gantung sebagai tanda pengenal arsip yang ada didalamnya; satu map gantung hanya untuk menyimpan satu berkas; bila volume arsip sangat banyak dapat digunakan map gantung lain dengan klasifikasi yang warna dan beri nomor urut denga angka romawi; arsip disimpan dengan posisi searah dengan map ganti ng; kop surat berada dibagian tepi sebelah kanan sehingga apabila map gantung dibuka kode dan nomor urut bisa dibaca map gantung yang berisi arsip harus diletakkan tegak lurus dengan tab disebelah kanan dan menghadap depan; rutan penyimpanan map gantung harus sesuai dengan rutan klasifikasi arsip. format daftar berkas arsip: daftar berkas unit pengolah nomor berkas : kade klasifikasi siu uraian informasi berkas n kurun waktu jumlah' keturut berkas diisi kode klasifikasi arsip diisi informasi berkas secara ringkas dan lengkap diisi kurun waktu arsip diisi banyaknya arsip diisi informasi spesifik yang belu tersedia diisi tempat danformat daftar lsi berkas daftarisiberkas unit pengolah nomor berkas nomor item arsip kode klasifikasi uraian informasi arsip tanggal jumlah ket. . .rut berkas diisi nomor item arsip diisi kode klasifikasi arsip diisi informasi berkas secara ringkas dan lengkap diisi tanggal arsip diisi banyaknya arsip diisi informasi spesifik yang belum tersedia diisi tempatpenataan arsip inaktif umum penataan arsip inaktif, dilakukan berdasarkan asas asal usul dan asas turun asli. penataan arsip inaktif dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan informasi arsip menjadi daftar arsip anak tif; pengaturan fisik arsip. daftar arsip inaktif, paling sedikit memuat: pencipta arsip; unit pengolah; nomor arsip; kode klasifikasi si; uraian informasi arsip; kurun waktu; jumlah; dan keterangan. penataan arsip inaktif pembuatan daftar arsip anak tif menjadi tanggungjawab pimpinan unit kearsipan. pengolahan formasi arsip menjadi daftar arsip inaktif kegiatan pengolahan informasi arsip menjadi daftar arsip inaktif merupakan kegiatan pengolahan fisik arsip menjadi informasi yang menipu kegiatan sebagai berikut: untuk arsip inaktif tidak teratur, dilakukan proses pengolahan sebagai berikut: identifikasi arsip inaktif tidak teratur; pemilahan antara arsip dan non arsip; melakukan rekonstruksi arsip yaitu kegiatan mengembalikan penataan arsip sesuai dengan konteks penataan aslinya; pemberkatan arsip, yaitu penataan arsip tidak secara lembar per lem bar, melainkan dalam bentuk kelompok atau berkas arsip baik pemberkatan berda rkan kesamaan jenis [series), kesamaan kegiatan (dossier), mau kesamaan masalah (rubrik); arsip yang dah dibebaskan baik secara series, dossier, maupun rubric, dicatat secara lengkap dalam kartu deskripsi kartu misc hes yang memuat sekurang kurangnya (lima) hal antara lain: bentuk redaksi, raja informasi arsip, kurun waktu arsip, tingkat kea sian bentuk luar meliputi jumlah, dan keterangan kondisi fisik arsip; manuver kartu deskripsijkartu fishes dan fisik arsip dalam rangka mengelompokkan arsip dalam urutan kode klasifikasi arsip dan kurun waktunya secara kronologis; penomoran definitif pada kartu deskripsi; memberikan nomor pada sampul arsip sesuai nomor pada kartu deskripsi; penyusunan daftar arsip inaktif. untuk arsip inaktif teratur, dilakukan proses pengolahan sebagai berikut: pemeriksaan daftar berkas arsip yang sudah memasuki masa inaktif berdasarkan jadwal retensi arsip; pengelompokan arsip dan penomoran definitif arsip yang sudah memasuki masa inaktif; penyusunan daftar arsip inaktif. pengaturan fisik arsip keg:ikatan pengaturan fisik arsip adalah kegiatan menata arsip a; pemberian bel pasta boks arsip; penataan boks arsip dalam rak rak arsip secara lateral dim lai dari kiri bawah; pernah atan peta lokasi penyimpanan arsip sesuai dengan prinsip asal usul unit pengolah. format kartu deskripsi puisi) instansi nom bulan tahun penciptaan sementara bent ul< real<si definit jumlah uraian masalah keterangan baik rusak . tingkat perkembangan asli copy . nasib akhir para petunjuk pengisian: diisi pencipta arsip diisi bulan tahun arsip tercipta diisi berapa jumlah arsipnya (contoh: item,series,berkas diisi kon isi arsip diisi tingkat perkembangan arsipnya diisi nasib akh arsip berdasarkan jra para yang men isi lembar deskripsi diisi nomor rut sementara sebelum manuver diisi nomor rut yan sudah pasti setelah maneuver diisi bentuk redaksi arsipnya (contoh: spj, laporan, nota dina dll] diisi uraian informasi arsip format daftar arsip inaktif daftar arsip inaktif nama pencipta arsip nama unit pengolah l kode klasifikasi uraian informasi arsip kurun waktu jumlah ket. kalinya, kepala tanda tangan nama lengkap pangkat nip petunjuk pengisian oii.si nama pencipta arsip diisi nama unit pengolah pada pencipta arsip; diisi nomor urut arsip diisi kode klasifikasi arsip diisi informasi arsip secara rin gka dan lengkap diisi tahun penciptaan arsip diisi banyaknya arsip dalam satuan lembar, berkas, bundel, keping, dan sebagainya dii.si informasi spesifik yang belu tersedia diisi tempat dan tanggal pembuatan daftar arsip inaktif kat dan nipalih media arsip dapat dilakukan dalam rangka ketersediaan arsip untuk kepentingan akses terhadap arsip dinamis. alih media arsip dapat dipaku kan dalam rangka pemeliharaan arsip dinamis. alih media arsip dilakuan and tertentu yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan arsip hasil alih media. pelaksanaan memaksa naan; tempat pelaksana jenis media; jumlah arsip keterangan proses alih media yang dilakukan; pe1aksara; dan penandatangan oleh pimpinan unit pengolah dan atau unit kearsipan. daftar arsip dinamis yang paling sedikit memuat: unit pengolah; nomor rut; terus arsip; jumlah arsip kurun waktu; dan keterangan. pelaksanaan alih media arsip dinamis ditetapkan oleh pim pinang pencipta arsip. arsip hasil alih media dan hasil cetaknya merupakan alat kti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang u undangan. format berita acara alih media arsip dinamis berita acara alih media arsip dinamis nomor: pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan bawah ini: nama nip jabatan pangkat gol unit kerja telah melaksanakan alih media arsip dinamis sebagai berikut: waktu pelaksanaan tempat pelaksanaan jenis arsip jumlah arsip proses alih media pelaksana demikikepala unit pengolah kearsipan nama pangkat nip format daftar arsip dinamis yang dialihmediakan daftar arsip dinamis yang digali sediakan unit peng lah arsip jenis arsip jumlah arsip kurun waktu keterangan kalinya kepala nama?' pangkat nip peta nju pengisian: diisi nama unit pengolah pada pencipta arsip diisi nomor urut diisi jenis arsip dinamis yang dialihmedikan diisi jumlah arsip yang dialihmediakan diisi kurun waktu arsip diisi informasi spesifik yang belu tersedia diisi tempat dan tanggal pembuat tan daftar arsip inaktif diisi nama unit pengolah diisi nama lengkap pimpinan unit pengolah dengan gelar, pangkat dan nip plt. bupati lampung selatan |
salinan kota bogor am, berita daerah kota bogor nomor tahun seri nomor peraturan walikota bogor nomor tahun tentang tata naskah dinasnaskah dinasdalam penyusunan naskah dinas telah ditetapkan peraturan walikota bogor nomor tahun tentang tata naskahberdasarkan hasil evaluasi dalam pelaksanaannya, maka peraturan walikotabogor, surat pengantar adalah naskah dinas yang digunakan sebagai pengantar untuk mengantar suatu naskah dinas atauee. nobulan bogor pemerintah kota bogor nama opd aan jalan . nomor kota bogor .( kode pos) telepon . facsimile . situs web www. john nobulan sidang rapat nnnanannananannananan anna ana aan naa aan anna hari tanggal nnnanannananannananan anna ana aan naa aan anna waktu panggilan oom waktu nnanaanankananlnanan aan sidang rapat acara nnannananananannnnann ana di. nnnannannnnnnnnneam, gan seterusnya penutup pimpinan sidang rapat ketua nnanananananananananaaanana aan anna aan aan nanas anna anna sekretaris nnanaanankananlanananln aan anna pencatat nnanananananananananaaanana aan anna aan aan nanas anna anna peserta boh nnananananannnanananna aan sidang rapat di. nanannannnnnlnnneea seterusnya kegiatan nnnanaanannnnanan aan sidang rapat nnnannannnnnnlnnnam, gan seterusnya 1l. kata nnanananananananananaaanana aan anna aan aan nanas anna anna pembukaan pembahasan peraturan namananaanananannanananananaaaa ana anna pimpinan sidang rapat nama jabatan, nama jelas pangkat nip ff. memo eka cetak kuning emas walikota bogor memo kepada: nenek ccannnanannaaanan nana isi: tempat, tanggal, bulan, dan tahun walikota bogor, tanda tangan atau para john memo kepada: nenek ccannnanannaaanan nana isi: tempat, tanggal, bulan, dan tahun nama jabatan, tanda tangan atau para nama jelas dan gelar pangkat nip gg. daftar hadir kang bogor pemerintah kota bogor ion nama opd man. jalan . nomor kota bogor .( kode pos) telepon . facsimile . situs web www. john daftar hadir pertemuan rapat hari nnananannannanan nana aan aan ana anna tanggal oom waktu nanananananaananananan nana aan aan aan tempat nococococetatananana nana acara anaanaannan nan nana nana nana aan anna aan naas aan aan nana aan unit tanda dst. tempat, tanggal, bulan, dan tahun nama jabatan, nama jelas pangkat nip bogor pemerintah kota bogor nama opd uan jalan . nomor kota bogor .( kode pos) telepon . facsimile . situs web www. john daftar hadir pangkat tanggal aan nana reda jaflslelmtisjoliolii| (gum! tempat, tanggal, bulan, dan tahun nama jabatan, nama jelas pangkat nip hh. piagam penghargaan trs cetak kuning walikota bogor piagam penghargaan nomor .c.o nina walikota bogor dengan ini memberikan penghargaan kepada: nama donakannnanaan nana naan anna nana aan anna aan tempat tanggal lahir kakanananananananana nana anna aan jabatan bdakananananananannn ana instansi bonkaananaanan nana aan tempat, tanggal, bulan, dan tahun walikota bogor, nama jelas dan gelar apabila yang menerima bukan pegawai negeri sipil, maka substansi ini dihilangkan. il. sertifikat cetak kuning emas walikota bogor diberikan kepada: nama nip instansi sebagai atas partisipasinya dalam sc. yang diselenggarakan oleh senseceseseresensesesesesesens coc. dari tanggal . s.d. se. bertempat .ooooooo oo. tempat, tanggal, bulan, dan tahun walikota bogor, nama jelas apabila yang menerima bukan pegawai negeri sipil, maka substansi ini dihilangkan. jj.https tega an cetak kuning emas walikota bogor surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan nomor: . conan penamaa . yang diselenggarakan oleh badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan kota bogor dian nanananannn. dari tanggal.sampai dengan tanggal.yang meliputi tempat, tanggal, bulan, dan tahun walikota bogor, nama jelas dan gelaradan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan kota bogor, nama jelas pangkat nip kota bogor surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan murni nomor: knee pebennaaaananaan anna dari tanggal pnnaaanaaa sampai dengan santan yang meliputi tempat, tanggal, bulan, dan tahun a.n. walikota bogor kepala badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan kota bogor, nama jelas pangkat nip atas nama yang selanjutnya disingkat a.n. adalahyang selanjutnya disingkat u.b. adalahnjabat yang selanjutnya disingkat merupakan pejabat sementara untuk jabatan walikota.asas keamanan.idang pendidikan dan pelatihan daerah kota bogor, nama jelas pangkat nip ii. penempatan a.n., u.b., plt., plh., dan pj. penggunaan a.n. a.n. walikota bogor a.n. kepala skpd a.n. lurah sekretaris daerah, sekretaris skpd, sekretaris kelurahan, nama jelas dan gelar nama jelas dan gelar nama jelas dan gelar pangkat pangkat pangkat nip nip nip penggunaan u.b. a.n. walikota bogor sekretaris daerah u.b. asisten . nama jelas dan gelar pangkat nip penggunaan plt. pit. sekretaris daerah asisten . nama jelas dan gelar pangkat nip penggunaan plh. plh. sekretaris daerah asisten .o. nama jelas dan gelar pangkat nip penggunaan pj. pj. walikota bogor, nama jelas iii. para dan penulisan nama pembubuhan para hierarkidan kepala opd harus dipakai terlebih dahulu oleh paling banyak (tiga) orang pejabat secara berjenjangterdapa(satu) halamanhalaman pertama. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum atau surat yang lebih dari (satu), dan tanggal,. contoh para hierarki dalam bentuk searah jarum jam: walikota bogor, nama jelas dan gelar contoh para hierarki dalam bentuk matriks: para hierarki mem, dan bagian hukum pada lembar terakhir naskah dinas. walikota bogor, walikota bogor, nama jelas dan gelar nama jelas dan gelar contoh para koordinasi dalam bentuk matriks: para koordinasi para koordinasi (lingkup setda) (lingkup opd) bagian. bagian hukum dan ham alas pee dinas. contoh para koordinasi dalam bentuk sejajar (1l) walikota bogor, nama jelas dan gelar contoh para koordinasi dalam bentuk matriks: para koordinasi kepala opd . asistemueeseese poo j3|sekda o para koordinasi dibubuhkan sebelah kiri nama pejabat atau jabatan dan dapat dibuat dalam bentuk matriks berupa stempel persegi empat. penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas:., dan pangkat. iv. bentuk ukuran dan isi stempel yang menggunakan lambang: 4cm lambang negara daerah yang tidak menggunakan lambang: 1cm stempel jabatan dan stempel opd stempel jabatan ke? jake stempel opd canta stempel utd nk, ke) amran roti stempel opd untuk keperluan tertentu ,5cm contoh stempel untuk ktp dengan skala itah ogoadalah tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial tulisan nama opd dengan huruf arial bentuk dan isi kop naskah dinas kop naskah dinas walikota cetak kuning emas walikota bogor jalan ir. juanda nomor kota bogor telepon facsimile situs web kop naskah dinas opd padan bogor pemerintah kota bogor nama opd jalan . nomor kota bogor .( kode pos telepon . facsimile . situs web www.jj.ce cc. kop naskah dinas utd padan bogor pemerintah kota bogor tan nama opd jalan . nomor kota bogor .( kode pos) telepon . facsimile . situs web www. jce vi.kpd adalah tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial tulisan nama opd dengan huruf arial kop sampul naskah dinas walikota garuda kuning emas) walikota bogor jalan ir. juanda nomor kota bogor telepon faks. situs web kepada nomor jika. yth. sdr. stempel san nananananaananaaa. kode pos kop sampul naskah dinas opd kota bogor pemerintah kota bogor nama opd alan . nomor kota bogor .( kode pos) ta. telepon . facsimile . situs web www. jce kepada nomor . iau yth. sdr. stempel san naanananaaaa kode pos vii. contoh format map map naskah dinas jabatan walikota bogor jalan ir. juanda nomor kota bogor telepon facsimile situs web: map perangkat daerah kota bogor cetak hitam yr" putih pemerintah kota bogor nama opd jalan . nomor kota bogor .( kode pos) telpon . facsimile. . situs web: www.oo. wo. viii. bentuk, ukuran, dan isi papan nama bentuk papan nama opd berbentuk (empat) persegi panjang berbentuk segi (empat). contoh: ukuran ukuran papan nama ukuranuntuk papan nama opd: kelurahan, utd uptlogis dan meyakinkan. ukuran huruf perbandingan ukuran huruf ukuran untuk tulisan nama pemerintah daerah. ukuran untuk tulisan nama opd. bahan bahan papan nama opd disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dari bahan kayu, beton, seng plat,, dan lain sebagainya. warna dasar putih, tulisan pemerintah daerah dan nama opd berwarna hitam. papan nama kantor walikota kantor berwarna) jalan. ir. juanda nomor kota bogor telepon facsimile papan nama kantor opd pemerintah kota bogor nama opd jalan . nomor kota bogor .( kode pos) telepon . facsimile . papan nama utd pemerintah kota bogor nama opd utd jalan . nomor kota bogor .( kode pos) telepon . facsimile . papan nama opd yang terletak dalam (satu) atap (satu) kompleks pemerintah kota bogor kantor .: badan . dinas .: jalan . nomor kota bogor .( kode pos) telepon . facsimile . walikota bogor, bima aryasurat keterangan domisili usaha kota bogor pemerintah kota bogor nama kecamatan nama kelurahan jalan . nomor . kota bogor.( kode pos) telepon . facsimile . situs web www. surat keterangan nomor oo cock yang bertanda tangan dibawah ini nama anaannananana nanas naan aan ana anakan ana jabatan kaananananananaan ana aan aan aan dengan ini menerangkan bahwa nama kananannakananaananana nana naan aan annaonnaanananannanannana nana anna agama ankanaananaananana ana aan pekerjaan donanananananaaananan anna naa aan aan anna nomor pokok wajib pajak .o.voodoo oom alamat donkaaananannaaanaa naa maksud membuat surat keterangan domisili usaha sebagaimana tersebut dibawah nama perusahaan donkaannanananaanaaaaaa aan bidang usaha denananaanananannananan ana ana anananan badan hukum dkknanaananananlankaaanaa aan alamat usaha dkkkanaaakaananlanlaaana ana bahwa nama tersebut diatas membuka memiliki usaha sebagaimana dimaksud diatas dan lokasi usaha tersebut berada wilayah kerja kami. demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan sebagai berikut surat keterangan domisili usaha ini bukan merupaka surat izin usaha. surat keterangan domisili usaha ini bukan merupakan persyaratan pengurusan perizinan. surat keterangan domisili usaha ini berlaku selama (satu) tahun sejak dikeluarkan. tempat, tanggal, bulan dan tahun nama jabatan, nama jelas dan gelar pangkat nip surat keterangan usaha 2. mesin yang bertanda tangan dibawah ini nama nnananananannananana nanas nana ana ana anakan ana jabatan kakakananananananananan n.voodoo anna jenis kelamin dognakannananannananaa anna kewarganegaraan dannaanananannanannana nana aan annausaha sebagaimana pengakuan yang bersangkutan diatas bahwa yang bersangkutan benar mempunyai kegiatan usaha sebagai berikut: jenis usaha lokasi usaha demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya. tempat, tanggal dan bulan nama jabatan, nama jelas dan gelar pangkat nip surat keterangan tempat tinggalin. maan yang bertanda tangan dibawah ini nama nnananananannananana nanas nana ana ana anakan ana jabatan naakaananananaanaaaaaa aanvoodoo bananakanaanananankannannana aan anna maksud membuat surat keterangan tempat tinggal, berdasarkan surat pengantar dari ketua . . yang menerangkan bahwa benar nama tersebut diatas adalah saat ini bertempat tinggal (domisili) wilayah kami yaitu jalan.onllnnaanlal surat keterangan ini berlaku (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkan demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya. of,,.oo con nama jabatan, nama jelas dan gelar pangkat nip surat keterangan tidak mampu pemerintah kota bogor ag) nama kecamatan tan nama kelurahan jalan . nomor kota bogor.( kode pos) telepon . facsimile . situs web www.j. woo surat keterangan nomor .innnnanalnnnnnnnnln laa yang bertanda tangan dibawah ini nama nananananananananananananana nenek ana aan aan naa aan jabatan nkakananaanaaaaaa aan aan dengan ini menerangkan bahwa nama bananananananananananaa aan aan aan ana ana tempat dan tanggal lahir donananannananannananan anna aan aan jenis kelamin penakanannanananannanaanan aan kewarganegaraan dannaanananannananaan aan agama dankanananana aan status perkawinan duda janda, suami beristri pekerjaan donananannananannan anna aan ana aan aan aan anakan alamat deknakaanananaanananlnn aan jumlah tanggungan keluarga: .voodoo woo mna. jiwa maksud membuat surat keterangan tidak mampu, berdasarkan surat pengantar dari ketua . . bahwa yang bersangkutan benar warga kami yang tidak mampu. demikian surat keterangpengantar catatan kepolis. con catalana yang bertanda tangan dibawah ini nama anaannananana nanas naan aan ana anakan ana jabatan kanananananaaanananaa naaanananaananna nana maksud membuat surat keterangan catatan kepolisian,rkelakuan baik dan tidak terlibat dalam perkara pidana urusan kepolisiantanda tangan pemegang, nama jabatan, (onananananananananaana) nama jelas dan gelar pangkat nip mengetahui camat ., nama jelas dan gelar pangkat nip surat keterangan belum pernah menikahnda yang bertanda tangan dibawah ini nama nnananananannananana nanas nana ana ana anakan ana jabatan lurah .oooooco woo nana dengan ini menerangkan bahwa nama kakanannaenannananan anna aan aanbelum pernah menikah danlum pernah menikahnama jabatan, nama jelas dan gelar pangkat nip surat keterangan keramaian bogoranaannananana nanas naan aan ana anakan ana jabatan kakakananananananaanana nana aan aaaaaamaan pekerjaan donanananananaaananan anna naa aan aan anna alamat peknanaanaananannananlnn ana waktu donkaaananannaaanaa naa maksud membuat surat keterangan keramaian dan: pada waktu dilaksanakan keramaian harus disertai denganmengadakan keramaian. pada waktu dilaksanakan keramaianbangsa. demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. of,,.oo con mengetahui, nama jabatan, camat. nama jelas dan gelar nama jelas dan gelar pangkat pangkat nip nip surat keterangan untuk berperg$. oma yang bertanda tangan dibawah ini nama nnanannanananananana aan ana anna ana jabatan nkakananaanaaaaaa aan aan dengan ini menerangkan bahwa nama donkananananananananana aan asas aananaaanaana aan ana ana kewarganegaraan dannaanananannananaana aan agama dankananaanan aan pekerjaan donananaaananannan anna aan ana aan anna alamat dknakaanaananaanannlnn aan maksud berpergian donananaaananannan anna aan ana aan anna tempat yang dituju donananaaananannan anna aan ana aan anna lamanya berpergian dknakaanaananaanannlnn aan yang turut dalam berpergian dnananannananannananan anna anna aman barang barang yang dibawa denananaaananannananan nana aan aan aan mempergunakan kendaraan donananaaananannan anna aan ana aan anna demikian surat keterangan berpergiketerangan segera setelah sampai pada alamat yang dituju, yang bersangkutan segera melapor pada aparat wilayah setempatsurat keterangan kemat cma surat keterangan nomor :.o yang bertanda tangan dibawah ini nama nnananananananan ana nan nana nana anna nana nana naa jabatan ura ah.oooooooknann nana aan dengan ini menerangkan bahwa nama nnnnnananana nana anna anna aan nana nana aan nana anna anna aan tempat dan tanggal lahir donananaaananannan anna aan ana aan anna jenis kelamin dannannananan nana nana anna aan anna nana aan aan anna aan kewarganegaraan dannaanananannananaana aan agama denkanaanana aan aaaaaaaaaaaan meninggal dunia tanggal denaanannananannananan anna panganan dilaporkan tanggal donananaaananannan anna aan ana aan anna sebab sebab meninggal dunia: .ooooooo woo woo ola tempat meninggal dunia dnananannananannananan anna ana aan aan ananaanan tempat tinggal yang meninggal dunia provinsi dnnaknannnan nana nana nana anna nan nana anna nana nana anna anna kota nnnananananananan anna anna aan anna ana nana aan anna ana kecamatan loco wan kelurahan? cook alamat nnn kandangan nana nana ana nana aan aan sana ana anna keluarga yang ditinggalkan nama dan hubungan keluarga nama nnnananananananan anna anna aan anna ana nana aan anna ana kewarganegaraan . joooakan pekerjaan donnnnananananaanananan anna aan ana anna alamat nnn kandangan nana nana ana nana aan aan sana ana anna demikian surat keterangan kematian ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. of,,.oo con mengetahui, lurah.ooooooooooooooooooooo camat.ooooooooooo. nama jelas dan gelar nama jelas dan gelar pangkat pangkat nip nip surat keterangan kematian (untuk keluarga) pia sor pemerintah kota bogor big nama kecamatan nama kelurahan jalan . nomor .nnanannanananananana aan ana anna ana jabatan dut ah.oo.coonaakllannnaanaa aan anna anna kewarganegaraan dannaanananannananaana aan agama denkanaananan aan aaanaaaaanaaan telah meninggal dunia pada hari dewakaanananananaananaanaan aan tanggal donnnnananananaanananan anna aan aan aan disebabkan .i.ooocknnn demikian surat keterangan kematioooooooooooooooooo. nama jelas dan gelar pangkat nip surat keterangan kelahiran. inna yang bertanda tangan dibawah ini nama nnanananaananananananaa nana nana aan aan aan ana ana nana jabatan nnaanananlanalaaalan anna dengan ini menerangkan bahwa nama lengkap donnanannannannananaanaaananan ana ana aan jenis kelamin dedakannatanannanannaaa aan kewarganegaraan pankananananannnnnnnann anna agama donnavananananananana nana nana nana nana nana aan aan dilahirkan tanggal donnanannannannananaanaaananan ana ana aan melaporkan tanggal donnanannannannananaanaaananan ana ana aan tempat dilahirkan provinsi peankanananananananananananaaaaa aan kota donnanananaanananannananaananan nana ana ana aan kecamatan donnanananaanananannananaananan nana ana ana aan kelurahan dedakannatanannnnannan naa rumah sakit yayasan ast.: .i.oennnnnannn alamat dedakannatanannnnannan naa yang menolong melahirkan dokter, bidan, dukun beranak. orang tua ayah ibu nama enanaanananaananan sana sana nan nana enanananananananannnnnnan aan aan pekerjaan nannanaanaanannannanaanaanaanaanaan kenaaananaanannann ana kewarganegaraan nnnannannnnnannnnnnnanaaa peakananananannana nana alamat nnaanananannannannnlaaanan kenaaananaanannann ana kelahiran anak yang kannanaanaanannananaan naa kembar berapa kannanaanaanannananaan naa demikian surat keterangan kelahiran ini dibuat atas dasar yang sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ot, oom nama jabatan, nama jelas dan gelar pangkat nip surat keterangan beda identitaswcantanannanaan surat keterangan nomor .o wisata yang bertanda tangan dibawah ini nama nanananananananananana aan aan ana ana aan aan jabatan anaanananannanannnn annananannananannananan anna nana anna aan jenis kelamin denkanaanana aan aaaaaaaaaaaan kewarganegaraan dannaanananannananaana aan agama denkanaanana aan aaaaaaaaaaaan alamat dknakaanaananaanannlnn aan maksud membuat surat keterangan beda identitas, dan menerangkan bahwa nama tersebut diatas tercatat dengan ejaan huruf yang berbeda ait u. oo. onar adapun yang benar adalah peanaananalnae, yang tercantum dalam. jek namun merupakan orang yang samtidak keberatan tetang mna yang bertanda tangan dibawah ini nama kakanannananananaan anna aan aan anna jabatan lurah. menerangkan bahwa nama kakanannananananaan anna aan aan anna tempat dan tanggal lahir nananannananannananan anna naa aan nana jenis kelamin ddakanaanananannananaanaaa naa anna kewarganegaraan dannaanananannananaaa ana aan ana agama ankananananaaanana ana ana alamat donnaanaanananannaaaaaa anna maksud membuat surat keterangan tidak keberatan tetangga berdasarkan surat pernyataan tidak keberatan (terlampir), untuk dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan . voodoo aan demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. of,,.oo con mengetahui lurah.oocoooooooooooooo camat, nama jelas dan gelar nama jelas dan gelar pangkat pangkat nip nip surat keterangan daftar keluarnananana aan jabatan lurah cocoknkananaanan aan pekerjaan dnananaaanananananan ana aan ana aan anna kartu keluarga donananaaananannan anna aan ana aan anna alamat deknakaanannanaanannnlnn aan maksud membuat surat keterangan daftar keluarga, berdasarkan surat pengantar . . dan menurut pengakuannya bahwa yang bersangkutan adalah benar benar warga kami dan mempunyai tanggungan keluarga sebagaimana tercatat dalam kartu keluarga yang ada pada kami seperti bawah ini. tempat tgl nama lahir umur hub. keluarga keterangan keterangan ini pergunakan untuk keperluan .ooonnannnn. lurah .o.o.y nama jelas dan gelar nama jelas dan gelar pangkat pangkat nip. nip. surat keterangan pengantar naik haji.oo com mkn yang bertanda tangan dibawah ini nama anananakananaanananaa ana anna ana aan jabatan lurah octa dengan ini menerangkan bahwa nama kakanannaanan nanas akan aan aini adalah untuk menerangkan bahwa nama tersebut diatas adalah benar benar warga kami dan berdomisili pada alamat tersebut diatas berdasarkan surat pernyataan (terlampir), surat keterangan ini dipergunakan untuk keperluan pendaftaran calon jemaah hajcoco lurah .o.o.y nama jelas dan gelar nama jelas dan gelar pangkat pangkat nip. nip. surat keterangan ahli warislo. mes kanak yang bertanda tangan dibawah ini nama donnananananananana nana nana nana nana nana nanas tempat dan tanggal lahir donnanaananananaanananan ana jenis kelamin donnanaananananaanananan ana kewarganegaraan donnananananananana nana nana nana nana nana nanas agama kakannananannanananan aan aan aan ana anakan pekerjaan donnanaananananaanananan ana alamat donnanaananananaanananan ana maksud atas nama keluarga.ieeeeeeeeeahe.membuat surat keterangan ini untuk menerangkan, dengan sanggup diangkat sumpah menyatakan bahwa kami adalah ahli waris dari almarhum bapak. weeeeeeaaan, yang meninggal dunia pada hari. bertempat tinggal terakhir gia annnannaaannnannanaaa. kelurahan. jui.ii. kecamatan. kota bogor. dari pernikahan bapak. dengan ibu. dilahirkan .orang anak terdiri dari: tempat tgl nama lahir umur alamat keterangan demikian surat keterangan ini dibuat atas dasar yang sebenarnya, dan kami bersedia dituntut pengadilan apabila kami memberikan pernyataan yang tidak benar, dengan tidak melibatkan pihak yang mengetahui dan menandatangani pernyataan ini. of, oom saksi saksi yang menyatakan, .dst nama jelas mengetahui: ketua rw., ketua rt., nama jelas nama jelas camat .o.o. lurah .ooooooo oo. nama jelas dan gelar nama jelas dan gelar pangkat pangkat nip nip surat keterangan pengantar penerbitan spot pbbananaa aan ana anna aan jabatan dut .ooooocennnnnnnnnnlannaanananannananaaananaanaan aan ana aaanaanan agama dakanananana aan aan pekerjaan dnananaaanananananan ana aan ana aan anna alamat dknakaanaananaanannlnn aan maksud membuat surat keterangan ini adalah sebagai persyaratan dalam pengurusan balik nama pembetulan2 yang terletak penananaaanananaamame rte. rw.kelurahan.j. kecamatan benannaenan engan bukti perpajakan berupa spot pbb dengan nop.nn meneken. dan sesuai dengan bukti alas hak atas tanah yang dimiliksurat keterangan riw tanah (penerbitan spot pbb p2) aan aan ana ana jabatan dut locoeknakaanannanaanannnlnn aan maksud membuat surat keterangan ini adalah sebagai persyaratan dalam pengurusan pendaftaran baru? yang terletak jalan penananaanananaanaaname . rw,.kelurahan. adapun objek sebagaimana dimaksud sesuai dengan data yang ada tercatat kelurahan belum pernah terbit spot pbb atas nama siapapun dan riw kepemilikan objek berasal dari sejak tahun. tercatat dalam meter c lirik atas nama. jo. pada tanggal bln thn.occ .beralih kepada. berdasarkan.oe pada tanggal bln thn.o elu. beralih kepada. berdasarkan.oeopd penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan: dikendalikan dan diklasifikasi menggunakan daftar pengendali naskah dinas masuk sesuai klasifikasi sifat surat oleh pengelola arsip dan disampaikan kepada pimpinan, surat masuk yang sudah disposisi oleh pimpinan dikendalikan oleh pengelola arsip untuk selanjutnya didistribusikan unit pengolah, unit pengolah menindaklanjuti sesuai dengan disposisi pimpinan, kopi surat masukopd, surat keterangan belum memiliki rumah kerapaananaanananaa anna anna anna ana jabatan nnakaanananaanaananaa ana aan dengan ini menerangkan bahwa nama kakanannanenann ana nana aan ana an aan agama dakanananana aan aan pekerjaan denananaaananannaan ana aan aan alamat dokkaanaaaannaananaaaaaa aan aan maksud membuat surat keterangan belum memiliki rumah ini adalah untuk menerangkan bahwa nama tersebut diatas adalah benar warga kami dan sampai saat ini belum memiliki rumah hunian masih menumpangapabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar maka nama yang diterangkan diatas, bersedia mengembalikan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang diterima dan bersedia dituntut muka pengadilan serta bersedia menerima tindakan hukum yang diambil secara perdata maupun pidana. of,,.oo con nama jabatan, nama jelas dan gelar pangkat nip surat keterangan janda duda pia sor pemerintah kota bogor bignatanannanananana ana ana nana ana aan anajanda duda ini adalah untuk menerangkan bahwa nama tersebut diatas adalah benar warga kami, pernah menikah dan saat ini berstatus duda jandcoooo. nama jelas dan gelar pangkat nip keterangan fotokopi akta cerai, atau surat keterangan kematian istri atau suami. surat keterangan penghasilan tidak tetap lsn bogor pemerintah kota bogor sg)anananannananan anna anna anananaanananannananan ana aan aan anannananlanlaaaa naa maksud membuat surat keterangan penghasilan tidak tetap ini adalah untuk menerangkan bahwa nama tersebut diatas adalah benar warga kami, dan bahwasanya benar yang bersangkutan memiliki penghasilan tidak tetapooooooooooo. nama jelas dan gelar pangkat nip walikota bogor, bima aryadengan ketentuan,ilakukan dengan mencantumkan kode pada naskah dinas dengan ketentuan sebagai berikut: amat segera kilat dengan batas waktu (dua puluh empat) jam setelah surat diterima, segera dengan batas waktu (dua kali dua puluh empat) jam setelah surat diterima, cc. penting dengan batas waktu (tiga kali dua puluh empat) jam setelah surat diterima, biasa dengan batas waktu paling lama (lima)delapan puluh) gram, penggunaan kertas hvs atas (delapan puluh)atau logo daerah berwarna hitam putih(paper), dan laporan adalah mm), ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah mm) dan atau huruf arial atau disesuaikan dengan kebutuhan, khusus untuk pengetikan produk hukum meliputi peraturan daerah,keputusan badan kehormatan dprd kesepakatan bersama atau dengan sebutan lain menggunakan jenis huruf boolean old style cc. spasi atau sesuai kebutuhanaerah terdiri atas: produk hukum daerah yang diterbitkan oleh walikota: peraturan daerah, peraturan walikota, peraturan bersama walikota: keputusan walikota, produk hukum daerah yang diterbitkan oleh dprd: peraturan dprd keputusan dprd, keputusan pimpinan dprd, keputusan badan kehormatan dprd. format bentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan produk hukum daerah. bentuk dan susunan naskah dinas surat lingkungan pemerintah daerah terdiri atas: instruksi walikota, surat perjanjian, kesepakatan bersama atau dengan sebutan lain, surat edaran, surat biasa: surat keterangan, surat perintah tugas, surat perintah, surat izin, j . surat perjalanan dinas, surat kuasa surat kuasa khusus, il. surat undangan, surat keterangan melaksanakan tugas, surat panggilan, oo. notaee. httpsetapan proses penetapan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf danhukum dan hak asasi manusia ham). proses penetapan naskah dinas surat berupa surat perjanjian dan kesepakatan bersama atau dengan sebutan lain yang ditandatangani oleh walikota, wakil walikota, sekretaris daerah dan kepala opd, difasilitasi oleh bagian kerja sama. proses penetapan produk hukum daerah yang ditandatangani oleh walikota, wakil walikota, dan sekretaris daerah difasilitasi oleh bagian hukum dan haproduk hukum daerah yang akan ditandatangani oleh walikota, wakil walikota, dan sekretaris daerah diajukan dengan nota dinas dari asisten yang membidangi. kepala opd bertanggung jawab atas substansi produk hukum daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalambagian kesatu penggunaan atas nama (a.n.) dan untuk beliau (u.b.) tanggung jawab a.n. dan u.b.lt) plt diangkat oleh walikota dengan surattugas harian plh) plh diangkat oleh walikota dengan suratjwalikota dan wakil walikota pada naskah dinas: dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah tidakpenulisan nama sekretaris daerah pada pengundangperaturan dprd. bagian ketiga penandatanganan naskah dinas lingkungan pemerintah daerah paragraf walikota walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah terdiri atas: peraturan daerah, peraturan walikota, peraturan bersama walikota: keputusan walikota. walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas: instruksi walikota: kesepakatan bersama atau dengan sebutan lain, cc. surat perjanjian,uasa surat kuasa khususradiogram, berita acara: memo, piagam, sertifikat,walikota, peraturan bersama walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksanaan harian, atau penjabat walikota. penandatanganan produk hukum daerah dalam bentuk penetapan berupa keputusan walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh walikotawalikota, sekretaris daerah, atau cc. kepala opd. walikota dapat mendelegasikan penandatanganan perizinan paragraf wakil walikotayang diterbitkan oleh walikota, dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:: piagam, sertifikat. wakil walikotawakilizinmemo. paragraf sekretaris daerahperjanjian, surat edaran, surat biasa, surat keterangan, surat perintah tugashttps. sekretaris daerahaerah menandatangani naskah dinas yang meliputi: dalam bentuk dan nama produk hukum berupa keputusan sekretaris daerah perjalanan dinas, surat undangan, surat panggilan, nota dinas, laporan, surat pengantar,dan terdiri atas: nota dinas, lembar disposisi, telaahan staf: laporan, surat pengantar, nobulan: memo. staf ahl, sertifikat. kepala opkepala opd menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas: dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan kepala opberita acara: memo, daftar hadir, sertifikat. kepala badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan selaku kepala opd atas namaundangan, cc. pengumuman, laporan, radiogram, piagam, sertifikat, https. sekretaris dprprd menandatangani naskah dinas meliputi: dalam bentuk dan nama produk hukum daerah berupa keputusan sekretaris dprkepala utd atas nama kepala dinasnota dinas, berita acara: daftar hadir. kepala utd menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas: surat biasa: surat perintah tugas, cc. surat perintahberita acara, memo, daftar hadir. paragraf sekretaris opd sekretaris opd tugas, surat perintah, surat kuasa: surat undangan, nota dinas, lembar disposisi, telaahan staf: laporan, memo, il.lembar disposisi, telaahan staf, laporan, daftar hadir. kepala bagian dancamat menandatangani naskah dalam bentuk dan susunan terdiri atas: surat keputusan, surat biasa, cc.telaahan staf, pengumuman, laporan, rekomendasi: berita acara: daftar hadir. selain untuk menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada camatperintah tugas, surat kuasa: surat undangan, surat panggilan, nota dinas, lembar disposisi, j . telaahan staf, pengumuman, il. laporan, rekomendasi, berita acara: oo. daftar hadir. selain untuk menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada lurah(l) kepala sub bagian, kepala sub bidang, dan kepala seksi atas nama sekretaris opd, kepala bagian, dan tugas, surat perintah, nota dinas, daftar hadirbagian keempat pendelegasian penandatanganan naskah dinas pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas berupa kesepakatan bersama atau dengan sebutan lain dan atau surat perjanjian dituangkan dalam bentuk surat kuasa surat kuasa khusus. pelaksanaan pendelegasian penandatanganan produk hukum daerah berupa penetapan ditetapkan dengan peraturan daerah, peraturan walikota, atau keputusan walikota sesuai ketentuanpengetikan naskah dinas berwarna hitam dengan kualitas standardengetikan keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah. bab penomoran, pengundangan dan autentikasi bagian kesatu penomoran penomorkeputusan walikota serta naskah dinas surat berbentuk lembaran daerah dan berita daerah dilakukan oleh bagian hukum dan haproduk hukum daerah berupa penetapan yang didelegasikan kepada kepala opd dilakukan oleh opd terkait. penomoran produk hukum daerah berbentuk pengaturan menggunakan nomor bulat. penomoran produk hukum daerah berbentuk penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi dan nama bagian terkait sesuai substansi produk hukum daerahdan asisten luar lembaran daerah dan berita daerah dilakukan oleh bagian umum. penomoran naskah dinas berupa kesepakatan bersama atau sebutan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penomoran naskah dinas surat yang ditandatangani oleh kepala opd dilakukan sekretaris dan kepala bagian tata usaha pada opd masing masing luar lembaran daerah dan berita daerah sebagaimana dimaksud pada menggunakan nomor kode klasifikasi dan nama bidang bagian terkait sesuai substansi naskah dinas surat. bagian kedua pengundangan produk hukum daerah berupa peraturan daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor wajib diundangkan dalam lembaran daerah. produk hukum daerah berupa peraturan walikota, peraturan bersama walikota, dan peraturan dprddaerah, peraturan walikota, peraturan bersama walikota, dan peraturan dprd dilakukan oleh sekretaris daerah dengan fasilitasi bagian hukum dan ham. bagian ketiga autentikasi paragraf autentikasi naskah dinas produk hukum daerah produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran sebelum disebarluaskan dan atau dipergunakan untuk proses peradilan dan penetapan hak kepemilikan penguasaan selanjutnya dilakukan autenttata naskah dinas lingkungan pemerintah kota bogor. autentikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh: bagian hukum dan ham untuk peraturan daerah, peraturan walikota, peraturan bersama walikota, dan keputusan walikotaaragraf autentikasi naskah dinas surat salinan naskah dinas dalam bentuk surat sebelum dipergunakan untuk kepentingan tertentu harus terlebih dahulu dilakukan autentikasi. autentikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh opd terkait, stempel opd untuk keperluan tertentu, cc. stempel utd,(empat centimeter), ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat daerah adalah (tiga koma delapan centimeter): cc. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan perangkat daerah adalah (dua koma tujuh centimeter): adalah (satu koma dua centimeter), ktp), kartu pegawai karpet), tanda pengenal, asuransi kesehatan, dan sejenisnya. stempel jabatan walikot, dan menggunakan lambang daerah. stempel utd sebagaimana dimaksud dalam huruf berisi nama pemerintah daerah, nama opd, dan nama utopd,, ketua dprd.opd, kepala utd, lurah, dinas: badan: satuan pol pp: kantor kecamatan, sekretariat kopi, utd,kop naskah dinas perangkat daerah, utd, dicetak dan ditempatkan bagian tengah atas yang dipergunakan untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, kecuali untuk kesepakatan bersama atau dengan sebutan lain, lambang negara berwarna kuning emasopd memuat sebutan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasar huruf menggunakan lambang daerah berwarna hitam putih, memuat nama pemerintah daerah, nama opd, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, web site, e mail, nama tempatopd dan utd yang ditandatangani oleh staf ahli, kepala opd, kepala utd, dan lurahsampul naskah opd(empat) persegi panjang. ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah opd sebagaimana dimaksud dalam:: cc. sampul (setengah) folio dengan ukuran panjang (dua puluh delapan centimeter) dan lebar (delapan belas centimeter), sampul (seperempat) memuat nama jabatan danopd berisi nama pemerintah daerah, nama oputd berisi nama pemerintah daerah, lambang daerah berwarna hitam putih dan nama opd, nama utopd, nama kelurahanpapan nama opd(empat) persegi panjang. ukuran papan nama sebagaimana dimaksud dalam huruf disesuaikan dengan besar bangunan. ukuran papan nama sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut: ukuran lebar (seratus centimeter) dan panjang (dua ratus centimeter)lebar (tujuh puluh lima centimeter) dan panjang (seratus lima puluh centimeter) untuk: kelurahan, utd. papan nama kantor walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat lambang daerah, tulisan kantor walikota, alamat, nomor telepon, nama tempat, dan kode pos. papan nama kantor opd sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat lambang daerah, tulisan pemerintah daerah, dan nama opd yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, nama tempat, serta kode pos. bagian ketiga penempatan papan nama kantor walikota dan nama kantor opdkantor opd yang berada bawah (satu) atap atau (satu) kompleks dibuat dalam (satu) yang bertuliskan semua nama opd sekretaris dprd adalah sekretaris dprd kota bogor staf ahli adalah staf ahli walikota bogor. asisten adalah asisten lingkungan pemerintah kota bogor. inspektorat adalah inspektorat kota bogor.satuan polisi pamong praja yang selanjutnya disingkat satpol adalah satpol kota bogor. kantor adalah kantor lingkungan pemerintah kota bogor. bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n., u.b., plt, plhdan mengeluarkan naskah dinas atau pejabat atasnya. bab xii pembinaan dan pengawasan walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan naskah dinas lingkungan opd. bab xivbentuk dan susunan naskah dinas instruksi walikota cetak kuning tone emas walikota bogor instruksi walikota bogor nomor nc. ennanennnnnn tahun . oo. tentang walikota bogor, dalam rangka.voodoo ena dengan ini menginstruksikan: kepada anananannanananananaannnaana nana aan untuk ketiga dan seterusnya. instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ditetapkan bogor pada tanggalnjian tewas cetak kuning emas walikota bogorknakereeemaeeeenitl naananan nana ancbooo woo woman aan aah bahwa ocenenanatannn aan bahwa. www mann berdasarkan: undang undang .oooooocooooooc#o w ow omah peraturan pemerintah .oooooocah peraturan menteri. nana peraturan daerah .lennon.ooooooo mana tujuan perjanjian ini adalah . wonwalikota bogor, nama jelas dan gelar nama jelas dan gelar kota bogor ten pemerintah kota bogor bs nama opd jalan . nomor . kota bogor.( kode pos) telepon . facsimile . situs web web www. we. cook wa.ooooococooo winata aah bahwa ccennanakannn naa bahwa .ooo wco jnnnnnnnn berdasarkan: peraturan pemerintah .voodoo woo peraturan center .oooooooco nana peraturan daerah . j.o. jeaeannnana tujuan perjanjian ini adalah .onnasekretaris daerah, nama jelas dan gelar nama jelas dan gelar pangkat pangkat nip nip kecamatan adalah kecamatan lingkungan pemerintah kota bogor. kelurahan adalah kelurahan lingkungan pemerintah kota bogor. sekretariat dewan pengurus korps pegawai republik indonesia yang selanjutnya disingkat sekretariat kopi adalah sekretariat kopi kota bogor. sekretaris kopi adalah sekretaris kopilaksanaan tugas pemerintahnkesepakatan bersama atau dengan sebutan lain kesepakatan bersamaooooooooooooo www mata bahwa. mana tanaka aah bahwa .cbooo woo wmo women berdasarkan: undang undang .o.ooo woo.c# woman peraturan pemerintah .oooooooc peraturan menteri . j.voodoo nana peraturan daerah. weianaaanaanannanan (ean tujuan kesepakatan bersama ini adalah .coo bab ruang lingkup ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi . joo bab iii pelaksanaan bab tugas para pihak bab pembiayaan bab jangka waktu bab babkhnama jelas dan gelar nama jelas dan gelar surat edaran fri tema cetak kuning tags hat emas walikota bogor tempat, tanggal, bulan, dan tahun kepada surat edaran tentangweb: beetempat, tanggal, bulan, dan tahun kepada surat edaran tentang nama jabatan, nama jelas dan gelar pangkat nip surat biasa cetak kuning hwan emas na, walikota bogor tempat, tanggal, bulan, dan tahun nomor nraaaana nana nan anna makanan kepada sifat anananananananaaanaanan yth. anna lampiran look annananannanaanaalnannla hal anananananananaaanaanaraaaana nana nan anna makanan kepada sifat nnaananaanaananaaannanaan yth. sannananananann lampiran look sannanannnnanannnannnll hal nnaananaanaananaaannanaan nama jabatan, nama jelas dan gelar pangkat nip surat keterangan emas cetak kuning tags hat emas walikota bogor surat keterangan nomor .oo onta yang bertanda tangan bawah ini: nama donnanananananannanananana aan ana ana aan ana aaaaaa jabatan walikota bogor dengan ini menerangkan bahwa: nama donnanananananannananananaa nana ana aan ana aan pangkat golongan oo. mina jabatan pekkankaananannananlnn nana maksud pekkaakaansurat keterangan yang bertanda tangan bawah ini: nama nnnnanananannanananana anna nana aan nana aan aan anna jabatan dnakkaaananaanannnlnn aan dengan ini menerangkan bahwa: nama donanananananananaananananananana aan ana aan aan ana anna nana pangkat golongan jiannnannannan jabatan peknaakanaanannananlnnn aan maksud peknaakaa, nama jelas dan gelar pangkat nip surat perintah tugas "ni cetak kuning emas na , walikota bogor surat perintah tugas nomor .ooo cone dasar kaanaananananan anna aan aan ana aannnnanaanannananaana aan aan ditetapkan di untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandatjab. peraturan dprd adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan dprd kota bogor. keputusan dprd adalah naskah dinas dalam bentuk produk hukum daerah yang bersifat penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna dprd..c anakan surat perintah tugas nomor . inna dasar dennananaananannnan aan aan aan aanpnannanananannanananan anna ana anakan nama dekakaananananenanana aan pangkat golongan denannanananaanananan anna aan jabatan nannanananaananan anna aan untuk annanaanannananaana naa aan aan ditetapkan di. pada tanggal .c. nama jabatan, nama jelas dan gelar pangkat nip tembusan: dst surat perintah cetak kuning emas na , walikota bogor surat perintah nomor .hoon ane nama (yang memberikan perintah) dennananananaananananaa nana naa ana jabatan naknanananaanananan anna j"ggsurat perintah nomor . inna nama (yang memberikan perintah) denannnananannananan anna aan jabatan nnanananannananananan aan anacoor. pada tanggal . jo. nama jabatan, nama jelas dan gelar pangkat nip surat izin emas cetak kuning tags hat emas walikota bogor surat izin nomor .o ion nana tentang dasar memberi izin: kepada nama nnnnnaaannaaana nana anna anna anna aan aan anna nana aan aan aan aan ana anna akan anna nana jabatan eno woeennan nana aan anna ana aan anna alamat: eno cooookannnnnna aan anna anna asa ana ditetapkan . j. pada tanggal . joo. walikota bogor, nama jelaskizin nomor .o ion nana tentang dasar loh annnnnananannaannaaa nana nana nana naa nan naa nan aan naa nana nana nana aaa nana memberi izin: kepada nama nnnnnnananannaann nana aan naa nana naa anna nana aan naa nana ana nana jabatan nee. bean nenek aan alamat: neraca cennanannana aan ditetapkan . j. pada tanggal .j nama jabatan, nama jelas dan gelar pangkat nip surat perjalanan dinas kota bogor pemerintah kota bogor (nama opd) jalan . nomor . kota bogor .( kode pos) telepon . facsimile . situs web www.cccnnanataataannaa surat perjalanan dinas spd) nomor nama nip pegawai yang melaksanakan perjalanan dinasnya perjalanan dinas hari tanggal berangkat tanggal harus kembali tiba ditempat baru pembebanan anggaran skpd kegiatan akun jememamtantan ): coret yang tidak perlu dikeluarkan bogor pada tanggal pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran pangkat berangkat dari tempat kedudukan) pada tanggal pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran pangkat ii. tiba berangkat dari pada tanggal tempat kedudukan) kepala pada tanggal nip nip iii. tiba berangkat dari pada tanggal tempat kedudukan) kepala pada tanggal nip nip iv. tiba berangkat dari pada tanggal tempat kedudukan) kepala pada tanggal nip nip tiba berangkat dari pada tanggal tempat kedudukan) kepala pada tanggal(onnnonnenenennenen0nteneenenansesesan) (onnnnnnnenenenenevesenenenenenenenasa) pangkat pangkat vii. catatan lain lain viundang undangan tentang keuangan daerah, apabila pemerintah daerah kota bogorsoo 2pohon terbilang .ooooonnnnnnnnnnnnnnnnlnnnlnln beneeeeeeeprp sananenennennanannnnannl yang telah dibayar semula prp sanaenenannanannnnnnnaln sisa kurang lebih prp sanaenenannanannnnnnnaln pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran pangkat nip surat kuasa cetak kuning pang emas walikota bogor surat kuasa nomor yang bertanda tangan bawah ini nama dodananananananna nanas anna aan jabatan .iooocococetennnn memberi kuasa kepada nama denanannnnnanannananananana anna anna jabatan penkankaananannananlwalikota bogor, nama jelas dan gelar nama jelas dan gelarkuasa nomor cc. yang bertanda tangan bawah ini: nama nnanannanann nana nana nana anna aan jabatan .ooooooocoooooooooooo wana memberi kuasa kepada: nama nnnanannanan nana nana nana anna anna jabatan dnnkannannanaa akan aan aan aan nana aan nana asa annama jabatan, nama jelas dan gelar nama jelas dan gelar pangkat pangkat nip nip keputusan pimpinan dprd, yaitu naskah dinas dalam bentuk produk hukum bersifat penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan dprd.sepakatan bersama atau dengan sebutan lain adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan yang bersifat umum antara (dua)undangan trs cetak kuning np: emasnnanannanalnn hal undangannannannnl aan walikota bogor, nama jelas dan gelar tembusanundangan tanggal nnanananannananananaaan anna aan anna tempat denakanananananenana aan acara penanaanananannanananaananaa aan nama jabatan, nama jelas dan gelar pangkat nip tembusan surat keterangan melaksanakan tugas cetak kuning walikota bogor surat keterangan melaksanakan tugas nomor lc. yang bertanda tangan bawah ini: nama donnknanananannanananana anal jabatan donkananannanaannannann anna dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: nama donnknanananannanananana anal pangkat golongan .oo aan jabatan donkananannnnnnnana nanah yang diangkat berdasarkan .oooooooomoo woman nomor. kit ung.nnlnnn ken joana surat keterangan melaksanakan tugas nomor yang bertanda tangan bawah ini: nama donkananannanaannannann anna pangkat golongan .oooooooo mna jabatan nannaananaaananan anna ana dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: nama donkananannanaannannann anna pangkat golongan .oooooooo maan jabatan nannaananaaananan anna ana yang diangkat berdasarkan .ooooooo woo nomor kenannananaanmams ung.i.o mn. telah nyata menjalankan tugas sebagai.ieeeeenama jabatan, nama jelas dan gelar pangkat nip surat panggilan cetak kuningannananannalannnn hal panggilan.lannannnln aan demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnyapanggilanonkanannananan nenek nana nana ana acara peknaakanaalannannnln aan demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya. nama jabatan, nama jelas dan gelar pangkat nip nota dinas kang bogor pemerintah kota bogor tag nama opd man. jalan . nomor kota bogor .( kode pos) telepon . facsimile . situs web www. jce nota dinas kepada ananananananana kanan ana aan dari nkanaanannanaanan nana aan aan aan tanggal ananananananana kanan ana aan nomor nkanaanannanaanan nana aan aan aan sifat nanananaananananaanaaa anna lampiran nanananananananan nenek anna anna aan aan aan hal nanananaananananaanaaa anna nama jabatan, nama jelas dan gelar pangkat nip lembar disposisi joana lembar disposisi surat diterima dari tgl. agenda surat sifat tgl. surat sangat segera rahasia segera nan diteruskan kepada sijelas dan gelar telaahan staftelaahan staf kepada aanannananananananananana naa dari nnaanaannannannaanaanan aan aan tanggal aanannananananananananana naa nomor nnaanaannannannaanaanan aan aan sifat nananaananaananana aan anna lampiran nona hal nananaananaananana aan anna persoalan ii. pra anggapan iiinip pengumuman cetak kuning andr emas walikota bogor pengumuman nomor: sn. tentang ditetapkan di. pada tanggal. jj.clanan dinasurat kuasa surat kuasa khususyang tertuliso. jocbenka pengumuman nomor: nanas tentang ditetapkan . pada tanggal. nama jabatan, nama jelas dan gelar pangkat nip laporan, nama jelas dan gelar pangkat nip rekomendasi en cetak kuning emas walikota bogor rekomendasi nomor: sn. tentangrekomendasi nomor: sn. tentang tempat, tanggal, bulan, dan tahun nama jabatan, nama jelas dan gelar pangkat nip surat pengantar kang bogor pemerintah kota bogor tagkepada surat pengantar nomor . diterima tanggal . penerima pengirim nama jabatan, nama jabatan, nama jelas pejabat nama jelas pejabat pangkat pangkat nip nip nomor telepon .ioe.on aa. radiogram woo waan formulir berita registrasi lo. panggilan jenis nomor derajat klasifikasi segera nomor donanannanaan nana nan aaa aan kma b. lembaran daerah lembaran daerah kota bogor nomor . tahun. seri. peraturan daerah kota bogor nomor . tahun . tentang dan seterusnya. diundangkan dalam lembaran daerah kota bogor nomor . tahun . seri . tanggal. sekretaris daerah, nama jelas pangkat nip cc. berita daerah berita daerah kota bogor nomor . tahun. seri. peraturan walikota bogor nomor . tahun . tentang .dan seterusnya. diundangkan dalam berita daerah kota bogor nomor . tahun . seri . tanggal. sekretaris daerah, nama jelas pangkat nip dd. berita acara cetak kuning pang emas walikota bogor berita acara pada hari ini, tanggal andrean jonan, kami yang bertanda tangan bawah ini: selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu. nnannanananaannnanwalikota bogor, nama jelas nama jelas dan gelar pangkat nip mengetahui mengesahkan nama jabatan, nama jelasaan. jalan . nomor kota bogor .( kode pos) telepon . facsimile . situs web www. john berita acara pada hari ini, tanggal peknaaanaanannanan eeee, kami yang bertanda tangan bawah ini: nnananananananaannaanananaana aa, yang selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu. nanannanananannnnnlaa nanama jabatan, nama jelas nama jelas pangkat pangkat nip nip mengetahui mengesahkan nama jabatan, nama jelas pangkat nip |
berita daerah kabupaten magelang tahun nomor peraturan bupati magelang nomor tahun tentang penjualan pohon nyoman dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati magelang, menimbang bahwa hasil penjualan pohon nyoman merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, bahwa dalam rangka penjualan pohon nyoman perlu menyusun pedoman penjualualan pohon nyojualan pohon nyomenergi sumber daya mineral yang selanjutnya disingkat dpu dan esdm adalah dinas pekerjaan umum dan energi sumber daya mineralpohon nyoman adalah pohon yang ditanam sebagai peneduh jalan atau yang ditanam taman dan menjadi milik aset milik pemerintah daerah. pemerintah daerah dapat melakukan penjualan pohon nyoman, meliputi: pohon nyoman yang penerbangannya sudah direncanakan, pohon nyoman yang penerbangannya dalam skala besar, pohon nyoman yang sudah rapuh dan membahayakan bagi keselamatan umum, pohon nyoman yang menganggu lalu lintas dan kepentingan umum, dan pohon nyoman yang menganggu fasilitas umum. penjualan pohon nyoman sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilaksanakan oleh dppkad selaku pembantu pengelola barang milik daerah dengan cara lelang. penjualan pohon nyoman sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf dilaksanakan oleh dpu dan esdm dengan cara penjualan langsung. penjualan pohon nyoman sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada kepala dppkad selaku pembantu pengelola barang milik daerah. dalam hal penjualan pohon nyoman dilakukan oleh dead dengan cara lela. dalam hal penjualan pohon nyoman dilakukan oleh dpu dan esdm dengan cara penjualan langsu setelah dikurangi biaya operasional penebangan pohon nyoman. biaya operasional penebangan pohon nyoman sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan bukti pengeluaran. penyetoran pendapatan hasil penjualan pohon nyoman sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan paling lama (satu kali dua puluh empat) jam. harga satuan penjualan pohon nyoman sesuai dengan indeks harga yang dikeluarkan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidangr34 ari suengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pakpak bharat, menimbang: bahwa beberapatidak sesuai lagi dengan harga pasar mineral bukan logam dan batuan sehingga perlu dilakukan perubahan, bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksudibeberapa ketentuanjdih.pakpakbharatkab.go.idmineral bukan logam dan batuan yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dipungut daerahpadat anorganik yang terdapat secara alamiah yang terdiri dari unsur yang tersusun secara sistematis yang berwujud batuan, tanah dan pasir. nilai perolehan adalah nilai jual rata rata perolehan per bahan mineral bukan logam dan batuan lokasi pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan atau tangkapan tidak termasuk biaya pengangkutan transportasi dari tangkapan lokasi pekerjaan. analisa koefisien adalah perhitungan penggunaan bahan mineral bukan logam dan batuan terhadap pekerjaan yang dilakukan yang tertera pada dokumen kontrketentuan dan diubah dan ditambah (satu) yaituper m3sebagaimana dimaksud pada sulit diperoleh, digunakan harga standar dari wilayah terdekat dengan kabupaten pakpak bharat. diantara dan disisipkan (satu) yaitu sa, sehingga berbunyi sebagai berikut: jdih.pakpakbharatkab.go.id bupati menetapkan nilai pasar berdasarkan pengkajian harga perolehan bahan mineral bukan logam dan batuan per m3. pengkajian harga perolehan sebagaimana yang dimaksud pada dilaksanakan oleh tim, juni pj. bupati pakpak bharat, ttd aren nasution diundangkan salak pada tanggal, juni sekretaris daerah (sa yan sesuai dengan aslinya kabupaten pakpak bharat, sll sesama ttd b sahat andrea 1p,umum sesuai dengan peraturan bupati pakpak bharatirasa perlu dilakukan perubahan beberapa karena tidak sesuai lagi dengan harga pasar mineral bukan logam dan batuan. berdasarkanuntuk meningkatkan pendapatan asli daerah pad) terutama dari pajak mineral bukan logam dan batuan perlu ada penyesuaian harga pasar|salinan nilalalan lain ika nnpemempan paman tni appengelolaan gaji pns yang meliputi pembayaran gaji induk pns, apel kekurangan gaji pns, gaji terusan, gaji susulan, gaji bulan ke serta tunjangan hari raya pns, pengajuan pembuatan surat keterangan penghentian pembayaran dipandang perlu untuk menyusun suatu petunjuk teknis tentangpada huruf a perlu membentukatau dengan nama lainnya yang bertindak selaku satuan kerja pengelola keuangan daerah skpd)jdih.pakpakbharatkab.go.ipel kekurangan gaji adalah selisih antara gaji yang dibayarkan dengan gaji yang seharusnya diterima pns berdasarkan peraturan surat keputusan yang dijadikan sebagai dasar pembayaran gaji pns yang bersangkutan. gaji terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari pns yang meninggal dunia tewas sebesar penghasilan terakhir pns yang bersangkuukan. bab komponen gaji komponen gaji bupati dan wakil bupatih tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran asuransi kesehatan, tunjangan jaminan kecelakaan kerja, tunjangan jaminan kematian, jdih.pakpakbharatkab.go.id komponen gaji bupati dan wakil bupati dikenakan potongan a.iuran wajib sebesar (sepuluh persen) dihitung dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, (empat koma tujuh puluh lima persen) untuk program tabungan hari tua (tht), (dua persen) untuk iuran kesehatan yang diselenggarakan oleh bpjs kesehatan b.jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang besaran jumlahnya diatur oleh peraturan perundang undangan. potongan pembulatan gaji jika diperlukan. komponen gaji untuk pimpinan dan anggota dprdajak uang paket, iuran asuransi kesehil. tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan perumahan, uang jasa pengabdian, belanja penunjang operasional pimpinan dprd, tunjangan transportasi, ga. tunjangan reses, tunjangan jaminan kematian, tunjangan jaminan kecelakaan kerja, belanja penunjang komunikasi insentif pimpinan dan anggota dprd. komponen gaji pimpinan dan anggota dprd dikenakan potongan iuran kesehatan (tiga persen) dari apbd, (dua persen) untuk iuran kesehatan yang dipotong dari gaji pokok komponen gaji pns terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan fungsional umum, tunjangan pajak, iuran asuransi kesehatan: tunjangan jaminan kematian, tunjangan jaminan kecelakaan kerja, pembulatan gaji. komponen gaji pns dikenakan potongan iuran wajib pegawai bagi pns aktif (tht), (empat koma tujuh puluh lima persen) untuk program pensiun, (dua persen) untuk iuran kesehatan yang diselenggarakan oleh bpjs kesehatan jdih.pakpakbharatkab.go.id iuran wajib pegawai bagi pns tidak aktif meninggal dunia sebesar 2y6 (dua persen) dihitung untuk iuran kesehatan yang diselenggarakan oleh bpjs kesehatan, potongan (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji pokok untuk jaminan kecelakaan kerja dan potongan (nol koma tujuh puluh dua persen) dari gaji pokok untuk jaminan kematian. potongan tabungan perumahan (perum) sebesar rp. (tiga ribu rupiah) bagi pns golongan rp. (lima ribu rupiah) bagi pns golongan ii, rp. (tujuh ribu rupiah) bagi pns golongan iii, dan rp. (sepuluh ribu rupiah) bagi pns golongan iv. potongan pembulatan gaji jika diperlukan. bab iii gaji induk, apel kekurangan gaji, gaji terusan, gaji susulan, gaji bulan ketiga belas dan tunjangan hari raya kepada seseorang yang diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil cons) dibayarkan gaji induk sebesar (delapan puluh persen) dari gaji pokok berdasarkan golongan ruang, yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas spot). pembayaran gaji sebesar (seratus persen) dilakukan apabila cons tersebut telah diangkat sebagai pns, yang dibuktikan dengan surat keputusan tentang pengangkatan sebagai pns. gaji induk dibayarkan tiap tanggal bulan berkenaan. bagi cons, gaji dibayarkan pada bulan dimana tanggal spot adalah tanggal atau tanggal pada hari pertama pada bulan berkenaan. pembayaran gaji dilaksanakan secara langsung kepada masing masing pns, dengan sistem pembayaran melalui rekening bank masing masing pns. pembayaran gaji induk untuk pegawai dititipkan luar kabupaten pakpak bharat, gaji induk dibayarkan oleh kabupaten pakpak bharat, tanpa tunjangan umum fungsional struktural. pns yang menjalani cuti luar tanggungan negara clan) tidak berhak atas pembayaran gaji induk. apel kekurangan gaji dibayarkan apabila terdapat selisih antara gaji pns yang dibayarkan dengan surat keputusan tentang kenaikan gaji dan atau ada peraturan tentang pemberian apel kepada pns. gaji terusan untuk pns yang meninggal dunia dibayarkan sebesar penghasilan terakhir pns yang bersangkutan, selama (empat) bulan. gaji terusan dibayarkan mulai bulan berikutnya dari tanggal meninggalnya pns yang bersangkutan. permintaan gaji susulan disusun dalam suatu daftar tersendiri terpisah dari daftar gaji induk. jdih.pakpakbharatkab.go.id permintaan gaji susulan dilampirkan dengan fotokopi gaji terakhir yang dibayarkan oleh instansi asal, surat keputusan terkait pemindahan gaji tersebut dan surat kematian yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. gaji susulan dibayarkan bersamaan dengan gaji induk dalam bulan berkenaan. dalam hal pemerintah pusat menetapkan pemberian gaji (tiga belas), maka tata cara pembayaran gaji (tiga belas) disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan atau peraturan lainnya yang terkait dengan pembayaran gaji (tiga belas). dalam hal pemerintah pusat menetapkan pemberian gaji (empat belas) dan atau tunjangan hari raya, maka tata cara pembayaran gaji (empat belas) dan atau tunjangan hari raya disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan atau peraturan lainnya yang terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya. perangkat daerah menyampaikan laporan pengembalian kelebihan gaji kepada bukan selaku ppid setiap triwulan disertai dengan fotokopi bukti setor pengembalian kelebihan pembayaran gaji rsud. laporan pengembalian kelebihan gaji disampaikan secara triwulan, triwulan disampaikan tanggal (lima belas) april, triwulan disampaikan tanggal (lima belas) juli, triwulan iii disampaikan tanggal tanggal (lima belas) oktober dan triwulan disampaikan tanggal (lima belas) januari atau tanggal berikutnya jika tanggal (lima belas) merupakan hari libur. bagi perangkat daerah yang tidak terdapat kelebihan pembayaran gaji, laporan kelebihan pembayaran gaji diisi nihil. format laporan pengembalian kelebihan gaji terdiri dari kolom nama nip, keterangan pengembalian serta jumlah. bab spp jenis jenis spp terdiri dari spp pensiun, spp meninggal dunia dan spp untuk pegawai yang pindah keluar dari kabupaten pakpak bharat. persyaratan pengajuan spp untuk pns yang pensiun fotokopi pangkat jabatan terakhir (satu) lembar, pensiunmeninggal dunia fotokopi sk jabatan terakhir (satu) lembar, surat kematian yang dikeluarkan instansi terkaitpindah keluar dari kabupaten pakpak bharat jdih.pakpakbharatkab.go.id fotokopi sk jabatan terakhir (satu) lembar, pindah tugasperangkat daerah mengajukan berkas persyaratan spp kepada kepala bakpao. pengelola daftar gaji kabupaten memproses spp melalui aplikasi spp pada aplikasi simpati pt. aspen (persero). skip dibuat dalam rangkap (tiga) asli, yang diperuntukan bagi pt. aspen (persero), perangkat daerah yang bersangkutan dan bagi pns yang mengurus spp. spp ditandatangani oleh kepala bakpao. spp bagi pegawai yang pensiun dan atau meninggal dunia dihembuskan kepada pt. aspen (persero), perangkat daerah yang bersangkutan serta pembuat daftar gaji perangkat daerah. spp bagi pegawai yang mutasi daerah lain dihembuskan kepada pt. aspen (persero), kepala daerah tempat tujuan mutasi, badan kepegawaian daerah kabupaten pakpak bharat, badan kepegawaian tempat tujuan, perangkat daerah asal dan pembuat daftar gajmang mean kemenag pena ditetapkan salak kepalabagian hukum pada tanggal juni pj. bupati pakpak bharat,psn salinan pak ialah lan edberlakukannyrdapat kekurangan sehingga perlu dilakukan penyempurnaanjdih.pakpakbharatkab.go.idjdih.pakpakbharatkab.go.idhuruf diubah, huruf dihapus dan ditambah (satu) huruf yaitu huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: pejabat wajib lakon lingkungan pemerintah daerah terdiri atas: bupati, wakil bupati, pejabat eselon ii, pejabat eselon iii, pejabat eselon iv, auditor, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah p2upd) dan yang disamakan, pengelola dan kelompok kerja pokja) unit layanan pengadaan ulp): bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen, dihapus, direktur rumah sakit umum daerah, jabatan fungsional dokter rumah sakit umum daerah, kepala puskesmas, jabatan fungsional dokter puskesmas. asn wajib lokasi lingkungan pemerintah daerah adalah seluruh aparatur sipil negara golongan dan golongan iii selain wajib lakon. jdih.pakpakbharatkab.go.id ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:: melalui aplikasi lakon pada alamat surat kuasa pelaporan dicetak dan wajib dikirimkan kpk melalui pos atau diantar langsung,wajib lapor lakon, surat kuasa pasangan (istri atau suami), surat kuasa anak. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: wajib lapor lhan yang baru diwajibkan mengisi permohonan formulir aktivasi penggunaan aplikasi filing lakon yang dapat diunduh dan diserahkan kpk melalui tim pengelola lakon pemerintah daerah. dengan diundangkannya peraturan bupati ini maka:(sa gear kabar kepala bagian hukum ttd sahat andrea melatilayanan nomor tunggal panggilan darurat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pakpak bharat, menimbang bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat kabupaten pakpak bharayanan nomor tunggal panggilan daruratat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten pakpak bhkpak bharat,pakpak bharat, kepala pelaksana adalah kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten pakpak bharatkpak bharat, layanan nomor tunggal panggilan darurat yang selanjutnya disebut layanan pakpak bharat, dispatcher adalah petugas layanan pakpak bharat siaga yang bertanggung jawab untuk memilah permasalahan dan meneruskan kepada pd, instansi pemerintah, dan instansi terkait lainnya untuk menyelesaikan kasus yang laporkan, jdih.pakpakbharatkab, keadaan gawat darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang yang,,kendalikan, pelayanan ambulance adalah pelayanan milisi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medis dan atau pelayanan rujukan,, virtual private network atau (dasar hukum pelaksanaan layanan pakpak bharat, dan instansi terkait lainnya dalam sistem layanan pakpak bharat siaga mempermudah masyarakat dalam mengakses dan menetapkan layanan gawat darurat (emergency), mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat,, dan instansi terkait lainnya. bab iii ruang lingkup ruang lingkup penyelenggaran layanan pakpak bharat siaga terdiri atas: pelaksana, jenis layanan, pelaksanaan, pembagian tugas, dan monitoring dan evaluasi. jdih.pakpakbharatkab.go.id bab pelaksana pelaksana layanan pakpak bharat siaga112 sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh bpbd. layanan pakpak bharatpd): instansi pemerintah, dan instansi terkait lainnya. pengintegrasian layanan pakpak bharatesehatan: rumah sakit umum daerah salak, satuan polisi pamong praja, badan penanggulangan bencana daerah, dinas komunikasi dan informatika: dinas sosial, dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. pengintegrasian layanan pakpak bharatkpak bharat. pengintegrasian layanan pakpak bharat. bab jenis layanan jenis layanan pakpak bharat siaga sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi permintaan pelayanan ambulance gawat darurat, permintaan penyelamatan manusia, cc. penanganan kebakaran, penanganan kejadian kecelakaan, penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, dan tindak pidana lainnya, penanganan kejadian terorisme, penanganan penyakit tertentu yang membutuhkan pertolongan segera, penanganan tanah longsor, penanganan banjir bandang, j . penanganan pohon tumbang atau terganggunya aktivitas masyarakat, penanganan hewan buas atau berbisa, il. penanganan kejadian terkait kebencanaan, jdih.pakpakbharatkab.go.id. bentuk integrasi jenis layanan pakpak bharatgian kesatu sarana dan prasarana dalam pelaksanaan layanan pakpak bharat siaga sebagaimana dimaksud dalam huruf dinas komunikasi dan informatika selaku pelaksana sarana dan prasarana teknologiakhir, menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat, rekap menerima, dan instansi terkait lainya, dan rekap pengiriman informasi gawat darurat perangkat daerah, instansi pemerintah,pakpak bharat siaga dalam pelaksanaan layanan pakpak bharat siaga ditempatkan petugas yang memiliki potensi dan keterampilan dibidang komunikasi dan pelayanan publik. kompetensi dan keterampilan bidang komunikasi dan layanan publik sebagaimana dimaksud pada meliputi pengetahuan dijdih.pakpakbharatkab.go.id bab vii pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengintegrasian layanan pakpak bharat siaga perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilakukan pembagian petugas dan tanggung jawab sebagai berikut: bpbd mengkoordinasikan layanan pakpak bharat siaga dengan perangkat daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainya, menyediakan sarana dan prasarana terkait sistem layanan pakpak bharat siaga dinas komunikasi dan informatiksaluran terpadu, melakukan pendampingan pengembangan sistem layanan pakpak bharat siaga melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengisian formasi sumber daya manusia dalam rangka sistem layanan pakpak bharat siaga dan melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia petugas layanan pakpak bharat siaga perangkat daerah, instansi pemerintah, dan instansi terkait lainnya yang menerima terusan telepon (dispatch) dari layanan pakpak bharat siaga menyiapkan tenaga operator yang bertugas dengan penuh waktu jam. jumlah tenaga operator sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kebutuhan saluran telepon inslam rangka optimalisasi pengintegrasian layanan pakpak bharatpenanganan kegawatdaruratan. penyelenggaraan layanan pakpak bharat siaga beroperasiakpak bharat siaga harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknisterima oleh petugas layanan pakpak bharatjdih.pakpakbharatkab.go.id ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis layanan pakpak bharat siaga ditetapkan dalam keputusan kepala pelaksana. dalam pelaksanaan pengintegrasian layanan pakpak bharatmenyelenggarakan layanan pakpak bharat siaga dibebankan kepadapakpak bharat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan layanan pakpak bharat siaga monitoring dan evaluasi penyelenggaraan layanan pakpak bharatbpbd dapat mengikutsertakan perangkat daerah terkait dan atau pihak ketiga yang berkompeten. jdih.pakpakbharatkab.go.id bagian kedua pengendalian pengendalian penyelenggaraan layanan pakpak bharatakpak bharatpakpak bharata ara kabupaten pakpak bharat, kepalabagian hukum b sahat andrea tekbentuk integrasi jenis layanan pakpak bharat siaga antara perangkat daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya nol kejadian perangkat daerah instansi ambulance permintaan satuan polisi pamong praja, rumah sakit penyelamatan umum daerah, dinas kesehatan, polres manusia pakpak bharat penanganan satuan polisi pamong praja, rumah sakit kebakarpolres pakpak bharat, satuan polisi pamong den ara kesehatan penanganan kejadian polres pakpak bharat, rumah sakit umum tindak kriminal daerah, satuan polisi pamong praja (pembunuhan, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga tebar pia, pora pakpak terorisme bharat tumbang (ada korban) penanganan hewan satuan polisi pamong praja, rumah sakit buas atau berbisasatuan polisi pamong praja, rumah sakit terkait kebencanasatuan polisi pamong praja, rumah sakit kerusakan konstruksi umum daerah, dinas kesehatan, badan yang mengakibatkan penanggulangan bencana daerah, polres korban atau aktivitas pakpak bharat masyarakat pj. bupati pakpak bharat, ttd abadikebutuhan saluran telepon polres pakpak bharat badan penanggulangan bencana daerah satuan polisi pamong praja rumah sakit umum daerah dinas kesehatan dinas komunikasi dan informatika total pj. bupati pakpak bharat, ttd aren nasution sai han jai den bh jdih.pakpakbharatkab.go.id |
salinan lan kaaberpedoman kepada rencana kerja pemerintah dan program rencana kerja pemerintah daerahjdih.pakpakbharatkab.go.idkepala bappeda kabupaten adalah kepala bappeda kabupaten pakpak bharatjdih.pakpakbharatkeri pendahuluan: bab gambaran umum kondisi daerah, jdih.pakpakbharatkab.go.id ball kerangka ekonomi daerah |
aa) lgattntart a)).20162016tentang susunan organisasi perangkat daerah kabupaten pakpak bharat(jdih.pakpakbharat. satuan kerja pengelolaanabupaten pakpak bhpakpak bharcek adalah. jdih.pakpakbharatkab.go.idepembayaran non tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu apik), cek, billet giro, nota, debit maupun uang elektronik. bank sumutkanpakpak bharat meliputiiv. jdih.pakpakbharatkab.go.id bab kebijakan transaksi penerimaan daerah atm), setoran tunai melalui teller, atau pemindah buk buk buk belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal. pengeluaran pembiayaan bagian kedua. jdih.pakpakbharatkab.go.id bagian keduaperjalanan dinas, pembayaran belanja transportasi seminar sosialisasi dan sejenisnya, cc. pembayaran bantuan kepada masyarakat selain hibah dan bantuan sosial dan anakdan atau pembayaran belanja barang jasa sampai dengan rp. (sepuluhnon tunai setiap transaksi pembayaran non tunai atas belanja apbd dengan pemerintah daerah. jdih.pakpakbharatkab.go.idi sanksifprinpeetsn petang ttdalin blkerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerjdih.pakpakbharatkab.jdih.pakpakbharatkab.go.iddprd kabupatenperangkat daerah, perubahan rencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat perubahan rkd adalah perubahan dokumen perencanaan daerah untuk tahun berjalan, perubahan rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat perubahan senja adalah perubahan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk tahun berjalan, jdih.pakpakbharatkab.go.idtahun berjalan,tahun berjalan. bab perubahan rencana kerja pemerintah daerah perubahan rkd tahun adalah perubahan dokumen perencanaan daerah untuk tahun perubahan rkd tahunperubahan rkd tahun sebagaimana dimaksud dalam dijadikan sebagai: dasar penetapan perubahan senja perangkat daerah, pedoman penyusunan kuda serta pas perubahan tahun perubahan rkd kabupaten pakpak bharat tahun disajikan dengan sistematika penyusunan, sebagai berikut: babi pendahuluan, babi evaluasi hasil pelaksanaan rkd sampai dengan triwulan tahunkepalabagian hukum ttd sahat andrea domain sitepu, berita daerah kabupaten pakpak bharat tahun nomor jdih.pakpakbharatkab.go.id |
inan sidpemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel, perlu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkungan pemerintah kabupaten pakpak bharat, bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengintegrasian, dan pengembangan sistem pemerintah secara online yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat kabupaten pakpak bharat,pakpak bhpakpak bharatkabupatenonten website dan media sosial milik setiap perangkat daerah dikelola oleh perangkat daerah masing masing. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika membina dan mengendalikan website subdomain. perangkat daerah dapat memanfaatkan penyewaan penempatan data dan informasi luar data centerizin bupati. bab pembinaan, pengawasan dan pengendalianbinaan, pengawasan,, dan izin pengembangan teknologi informasi dan komunikasi oleh perangkat daerah. jdih.pakpakbharatkab.go.id pelaksanaan pembinaan, pengawasan,pakpak bharat pada tanggal agustus pj. bupati pakpak bharat ttd aren nasution diundangkan salak pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten pakpak bharat, kepala bagian hukum ttd sahat andrea skabupatenkabupatenkabupatenkabupaten. pemerintah kabupaten pakpak bharatpakpak bharatbupatijdih.pakpakbharatkab.go.id cukup jelas. yang dimaksud dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terintegrasi adalah sistem informasi yang dibangun merupakan hasil sebuah rangkaian proses yangistem tersebut menggabungkan komponen sub sub sistem dalam suatu sistem dan menjamin fungsi fungsi dari sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas,,jdih.pakpakbharatkab.go.idjdih.pakpakbharatkab.go.idceintegrjdih.pakpakbharatkab.go.idpenyewaan penempatan website dilakukan dalam kondisi dan keadaan tertentu seperti terjadi kerusakan yang tidak bisa segera ditanggulangi dan back up system terhadap sistem utama. jdih.pakpakbharatkab.go.id cukup jelas. cukup jelas. tambahan berita daerah kabupaten pakpak bharat nomor jdih.pakpakbharatkab.go.id menetapkan'jdih.pakpakbharatkab.go.idransmission control protocol untuk melakukan pengjdih.pakpakbharatkab.go.idbupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan spe lingkungan pemerintah kabupaten,pe, meliputi: 1l.perencanaan, dan .penyelenggaraan. keabsahan dokumen elektronik, cc. sistem pengamanan informasi, dan layanan administrasi pemerintah dan pelayanan publik berbasis elektronik. bab perencanaan penyelenggaraan spe mengacu pada rencana induk tik dan spe. rencana induk tik dan spe sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan jdih.pakpakbharatkab.go.id, dan realistis sesuai tugas pokok dan fungsinya. bab penyelenggaraan spe bagian kesatu umum pemerintah daerah menyelenggarakan spepe sebagaimana dimaksud pada meliputi: kebijakan, stakeholder dan sumber daya manusia, cc.kabupatenkabupaten untuk dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah. bagian ketiga stakeholder dan sumber daya manusia stakeholder spe sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu semua perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupatenkabupatenempat sistem informasi manajemen jdih.pakpakbharatkab.go.idkabupatenkabupatensurat keputusan kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatikakerangka sistem pengamanan data dan informasi: dokumen manual: dan kode sumberpakpakbharatkab.go.id pemberian hak akses aplikasi umum berbagi pakaiatas aplikasi spe menjadi milik pemerintah kabupatenperangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatikalima infrastruktur,c dan privatekabupaten, internet protocol public, dan bandwidth milik pemerintah kabupaten. jdih.pakpakbharatkab.go.id, dan atau penggantian dilakukan setelah mendapat,ilakukan sinkronisasi integrasi siste,. bab vii sistem pengamanan informasi bagian kesatu jdih.pakpakbharatkab.go.id umum pemerintah kabupatenkabupaten,data center dan perangkatnya, perangkat daerah wajib mengamankan data dan segeraperangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatikajdih.pakpakbharatkab.go.id |
kaya salinan mjaminan kesehatan daerah (jamkesda) kabupaten pakpak bharat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pakpak bharat, menimbang bahwa besaran iuran kesehatan bagi peserta pbi jaminan kesehatan kabupaten pakpak bharat tidak sesuai ketentuan dalam peraturan presiden nomor tahun tentang jaminan kesehatan daerah sehingga peraturan bupati nomor tahun tentang jaminan kesehatan daerah jamkesda) perlu dirubyelenggaraan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin jpk mm), memperhatikan perjanjian kerja sama antara pemerintah kabupaten pakpak bharat dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan kantor cabang kabanjahe nomor mou i tentang pengelolaan jaminan kesehatan bagi penduduk penerima bantuan turun anggaran pendapatan dan belanja daerah pbi apbd) kabupaten pakpak bhkabupaten pakpak bharat. ketentuan dalam dan dalamubah sebagai berikut: jaminan kesehatan daerah dilaksanakan oleh dinas kesehatan kabupaten pakpak bharat. biaya yang ditimbulkan sebagai akibat adanya jaminan kesehatan daerah ini dibebankan kepada apbd kabupaten pakpak bharat melalui satuan kerja dinas kesehatan kabupaten pakpak bharat. pembiayaan jaminan kesehatan daerah jamkesda) kepada masyarakat kabupaten pakpak bharat perwiranya sebesar rp. (dua puluh tiga ribu rupiah) dan untuk satu tahun per jiwanya sebesar rp. (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). jdih.pakpakbharatkab.go.id sistem pengelolaan dana jaminan kesehatan daerah jamkesda) kabupaten pakpak bharat adalah sistem fee based, dimana bpjs sebagai pengelola dana paku. dengan diundangkannya peraturan bupati ini(salinan uai dengan aslinya sekretaris daerah kepala bagian hukum kabupaten pakpak bharat, ttd mean sahat andrea berita daerah kabupaten pakpak bharat tahun nomor jdih.pakpakbharatkab.go.id |
sat ari nis efektivitas dan efisiensi mekanisme pengawasan dan mendorong pengungkapan pelanggaran yang terjadi lingkungan pemerintah kabupaten pakpak bharat, perlu adanya aplikasi pengelolaan pelaporan dan penanganan pelanggaran secara terpadu dan dalam jaringan (on line), bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu memberijdih.pakpakbharatkab.go.idjdih.pakpakbharatkab.go.idorat adalah inspektorat kabupaten pakpak bharat yang selanjutnya disebut inspektorat, inspektur adalah inspektur kabupaten pakpak bharat, badan kepegawaian daerah adalah badan kepegawaian daerah kabupaten pakpak bharatpakpak bharat, pejabat pegawai pemerintah kabupaten pakpak bharatkpak bharpakpak bharatpakpak bharat, pelapor pelanggaran (whistleblower) adalah setiap orang yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran,, media pengaduan adalah aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan pengaduanjdih.pakpakbharatkab.go.id dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang disiplin pegawai negeri sipil,, gratifikasi adalah pemberian yang meliputi pemberian uang tambahan (fee), hadiahenturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimiliki baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian. bab maksud dan tujuan maksud penerapan sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran (whistleblower system) melalui aplikasi penanganan pengaduan kabupaten pakpak bharat adalah mengoptimalkan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh asn dan unsur pemerintah desa kabupaten pakpak bharat. tujuan penerapan sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran (whistleblower system) adalah sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas penyimpangan administrasi, pelanggaran kode etik danpelanggaran kode etik dan. bab iii ruang lingkup pengaduan yang dapat dilaporkan oleh whistleblower adalah sebagai berikut: gratifikasi, penyimpangan dari tugas dan fungsi, benturan kepentingan, melanggar peraturan dan perundang undangan yang berlaku, dan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme(what):(who): berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat jdih.pakpakbharatkab.go.id(serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi. waktu kejadian (((how) berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. penyampaian bukti permulaan (evidence) yaitu penyampaian dokumen pendukung seperti data, gambar dan rekaman. pengaduan akan proses jika indikasi awal sebagaimana disebut pada huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf telah terpenuhi. bab mekanisme pengelolaan pengaduan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada inspektorat kabupaten pakpak bharat melalui aplikasi penanganan pengaduan dalam pengelolaan pengaduan, inspektorat mempunyai kewajiban: menyiapkan tim pengelola whistleblowing system, menyiapkan prosedur berupa flowchart penggunaan aplikasi, cc.jdih.pakpakbharatkab.go.id bab tindak lanjut pengaduan laporan yang diterima akan direspon selambat lambatnya (tujuh) hari kerja sejak laporan diterimsatudilaksanakan atas disposisi bupati. dalam hal pelapor (whistleblower) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindaklanjut atas (whistleblower) tersebut. bab perlindungan whistleblower inspektorat wajib memberikan perlindungan kepada pelapor pelanggaran (whistleblower) berupa menjaga kerahasiaan identitas pelapor pelanggaran (whistleblower). dalam mempublikasikan hasil pengelolaan pengaduan (whistleblowing system), inspektorat berkoordinasi dengan dinas komunikasi dan informatika kabupaten pakpak bharat, bagian humas sekretariat daerah kabupaten pakpak bharat dan bagian hukum sekretariat daerah kabupaten pakpak bharat dalam rangka keterbukaan informasi dan akuntabilitas. jdih.pakpakbharatkab.go.id bab vii monitoring dan pelaporan inspektorat wajib melakukan monitoring terhadap tindaklanjut penyelesaian pengaduan (whistleblowing system) satuan kerja terkait. inspektorat wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan (whistleblowing system) setiap tahuear aaaaaa pada tanggal september kepalabagian hukum sekretaris daerah kabupaten pakpak bharat, ttd teks sahat andrea berita daerah kabupaten pakpak bharat tahun nomor jdih.pakpakbharatkab.go.id |
se, pda ink tunggal pny ak. beberapa ketentuan dalamperubahkota tegal tahun anggaran kode rekening dinas pekerjaan umumkanupati boyolali provinsi jawa tengah; bahwa untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dal rangka tab pangan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani diperlukan keberlanjutan sistem irigasi; bahwa sejalan dengan semangat demokrasi dan desentralisasi pemerintahan, keberlanjutan sistem irigasi perlu pengembangan dan pengelolaan yang melibatkan pemerintah daerah dan; mengingirigasi. bab ketentuan umum daerah ini yang dimaksud dalam peraturan dengan: daerah adalah kabupaten boyolali. pemerintah daerah adalah bupati perangkat daerah sebagai dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. bupati adalah bupati boyolali. dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi irigasi kabupaten boyolali. pemerintah provinsi adalah pemerintah provinsi jawa tengah. gubenur adalah gubenur jawa tengah; jlima rasa! swadah kelembagaan yang beranggotakan beberapa p3a yang memanfaatkan fas utas invasi pada satu daerah irigasi. induk perkumpulan petani pemakai air van selanjutnya disingkat p3a adalah wadah kelembagaan yang beranggotakan beberapa gp3a yang memanfaatkan fasilitas irigasi pada satu daerah irigasi. hr,p ina air untuk irigasi adalah hak untuk telah dan memakai atau i ieiigusahax trj air nannvasi kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten. wakil perkumpulan peta pemakai air tingkat daerah irigasi, dan tki.: peng jna jaringan irigasi pada pengembangan .v. :lonv t^norma, standar, pedoman, dan kriteria yang selanjutnya disingkat spk^er^. bab asas, maksud, tujuan, dan fungsi penyelenggaraan irigasi dilaksanakan berdasarkan asas: keterpaduan; keberlanjutan dan kemitraan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; akuntabilitas; berkeadilan; dan partisipatif.lo ll) irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkat^;; spk yang berlaku. s03 bab iii pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bagian kesatuemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekundbasil musyawarah dan mufakat; tan;daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya berkewajiban membuka kesempatan seluas luasnya, serta mendorong masyarakat petani p3a gp3a irandalamlp3a dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi. partisipasi masyarakat petani p3a gp3a i3a gp3a ibagian kedua partisipasi masyarakat petani p3a gp3a ip3a dalam pengembangan sistempada wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan disesuaikan dengdilakukan melalui tahapan: sosialisasi dan konsultasi publik; survey,investigasi dan desain; pengadaan tanah; pelaksanaan konstruksi; serta persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan. paragraf sosialisasi dan konsultasi publik pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi publik sebelum melaksanakan pembangunan dan atau peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam sosialisasi sebagaimana dimaksud pada merupakan penjelasan mengenai rencana pemerintah daerahdaerah. usulan, saran, persetujuan atau penolakan dari masyarakat petani p3a gp3 ip3. paragraf surve sebagaimana dimaksud dalam penanggungjawab kegiatan melaksanakan surve hasil survei penelusuran lapangan sebagaimana dimaksud pada penanggungj jawab kegiatan dan wakil masyarakat petani p3a gp3a ip3a. paragraf pengadaan tan penanggungjawab kegiatan bertanggungjawab dalam pengadaan tan untuk pembangunan dan atau peningkatan jaringan irigasi sesuai 'j !. dengan kebutuhan. masyarakat petani p3a gp3a ip3a atau masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam pengadaan tanparagrafmenggunakan pihak penyedia jasaj>m^kelola sebagaimana dimaksud pada pada daerah privasinyetani p3a gp3a ip3a. nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada p^ing sedikit memuat: rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penanggungjawab kegiatan; dan bentuk partisipasi masyarakat petani p3a gp3a 1(l)jawab kegiatan. kesepakatan kerja;^kpemerintah kabupaten ip3 paragraf persiapan d dan pemberdayaan psabjawab kegiatan. pemberdayaan psa sebagaimana dimaksud dalam berupabagian ketiga partisipasi masyarakat petani p3a gp3a ip3a dalam pengelolaan irigasi paragraf unum operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan spk yang berlaku. masyarakat petanan serta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada disalurkan melalui p3a gp3a ip3a. paragraf operasi jaringan irigasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasi jaringan irigasimelalui pengamat dan dinaslam: pengajuan usulan rencana tata tanam; pengajuan kebutuhan air;; dan seluruh proses kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf secara alif. paragrafdalam dalam rangka pemeliharaan jaringan irigasi, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yangparagraf4 yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, p3a gp3a ip3a, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing masingm rat dan melaporkan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada penanggungjawab kegiatan pemeliharaan. dalam hal terjadi kerusakan jaringan irigasi jabat bencana atau kejadian lain yang tidak dapat ditangani sendiri, masyarakat petani p3a gp3a 1p3a segera menyampaikan laporan kerusakan dimaksud kepada penanggungjawab kegiatan melalui pengamat untuk perbaikan lebih lanjutsuai dengan tanggung jawab dan kewenangannyaan dimaksud dalam bagian keempat pelaksanaberkewajibanparagraf tata laksana partisipasi partisipasi masyarakat petani p3a gp3a ip3^kanakan setiap tahapan dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi jaringan irigasi;;;; kuantitas dan kualitas sumber daya manusia; dan pelaksanaan terhadap segala kew^iban dan tanggung jawabnya. berdasarkan penilaian terhadap aspek sebagaimana dimaksud pada huruf pemerintah daerah menyusun nota kesepahaman partisipasi dengan p3a gp3a ip3a. bagian kelima pemantauan monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi partisipatif dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan prinsip partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan pada jaringan irigasiprimer dan sekunder. kegiatan pemantauan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh pemerintah daerah seluruh daerah irigasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya. kegiatan pemantauan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan ketentuan: pemantauan monitoring dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan;monitoringbagian keenam pengawasan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangankepada instansi yang berwenang. bab kelembagaan pengelolaan irigasi bagian kesatu kelembagaan untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintdinas, psa, dan komisi irigasi. bagian kedua p3a gp3a ip3a p3a gp3a ip3 dan berasaskan gotong royong. perkumpulan petani sebagaimana dimaksud dapat terdiri atas: psa; gp3a; dan ipa. pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannyaparagraf pembentukan psa petani pemakai air berkewajiban ikan sekurang kurangnya (dua per tiga) dari jumlah petani pemakai air dalam satu blok layanan tersier. pembentukan psa sebagaimana dimaksud pada dapat difasilitasi pemerintah daerah dan atau pihak lain. pembentukan pssa; dan menyusun kepengurusan psa. dalam hal pembentukan kelembagaan psgp3a psa dapat bergabung untuk membentuk gp3a. gp3a dibentuk secara demokratis dari dan oleh beberapa psa yang berada dalam daerah layanan blok sekunder dengan keanggotaan terdiri atas psdiutamakan untuk mengoordinasikan beberapa psa yang berada pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau salah^t sekunder; dan menyusun kepengurusan gp3a. dalam hal pembentukan kelembagaan gp3^diutamakan untuk mengklah satu daerah irigasi dalam berperan serta pada pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. pembentukan i; dan menyusun kepengurusan ipa. dalam hal pembentukan kelembagaan ipketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan,pemantauan dan evaluasi psa, gp3a, dan ipa diatur dengan peraturan bupati. bagian ketiga komisi irigasisebagaimana dimaksud pada dibentuk dengan keputusan bupati dan berada bawah serta bertanggungjawab langsung kepada bupati. komisi irigasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada berkedudukan ibulain dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan. komisi irigasi kabupatenkurang dari (seribu hektar); daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya (seribu hektar) sampai dengan (tiga ribu hektar) yang berada dalam satu daerah yang sudah pembantuankan dari pemerintah kepada pemerintah daerah; dan daerah irigasi desa. ditugasi provinsi; merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan; memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi; merumuskan rencana tata tanah; memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;f^singkatan jaringan irigasi;;ngusulkan rumusan rencana kebijakan kepada gubenurnur;nunur; memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada gubenur; memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian ianur; memberikan masuk^;b^amenyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah, p3a tingkat daerah irigasi, dengan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya. ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, keanggotaan, tata kerja, pembiayaan, komisi irigasi diatur dengan peratursatu daerah; melaksanak(seribu hektar); memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah daerah;; memfasilitasi penyelesaian sengketa 3a;bekerja bupati. pasabpembangunan yang akan melaksanakan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah adasa, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau oleh psa, dan bagi pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanm dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui pspakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam;knis sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan psa. rencana tata tanam seluruh daerah irigasi yang terletak dalam (satu) kabupaten, yang disusun oleh dinas dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten serta ditetapkan olehkabupaten^a daerah jawabnyailckriteria. pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada hamssa. dalsketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasipeningkatan jaringan irigasi mengacu pada spksebagaimana dimaksud padamspk sesuai dengan ketentukabupaten sesuai dengan kewenangannyassdikeringkan setelah berkonsultasi dengan pss sempadan pada jangan invasi. pemerintah daerah menetapkan gas sempadan pada jangan invasi yang menjadi kewenangannya* untuk mencegah hilangnya air invasi dan rusaknya jaringan invs sempadan. untuk keperluan pengamanan jaringan invasi, dilarang mengubah dan atau membongkar bangunan invnvasi, kecuali atas izin pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman operasi dan pemeliharaan jangan invasi, penetapan gas sempadan jangan invasi, dan pengamanan jaringan invasi diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua rehabilitasi jangan invasi rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan pdodtas kebutuhan perbaikan inv daerah, sesuai dengan dengan norma, standar, p dorian, dan knteriayang berlaku ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi jaringan irigasirvx berperan serta dalam rehabilitasi irina^s primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dan pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air. peri ihn.i.i us.iha. badan sosial, perseorangan, atau i ja bertanggung awal dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya. rehabilitasi jangan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan atau pembongkaran jangan irigasi primer dan sekunder hams mrr.nldi usaha, bad sosial, perseorangan, psa, dan pemerintah desa metal^ perseorangan, atau pssketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan aset irigasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangansa daerahjawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan psa berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi pssemerintah provinsisa wilayah kerjanya. dalam hal psskabupaten sesuai dengan kewenangannyamengacu pada ketentuan peraturan perundang undangandinas yang berwenang dan bertanggung jih fungsi; atau sebagian lahan beririgasi beralih fungsi. bab xiv koordinatakksbupati. bab xvi ketentuan penyidikan penyidik pegawai neger; untuk melakukan penggeledahan mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan p>>yangdengan ditetapkannya peraturan daerah ini makarupa boyolali, ttd seno samudra diundangkan boyolali pada tanggal april ttd indra julia rto pembina nip. noref peraturan daerah kabupaten boyolali provinsijawa tengah: penjelasan atas peraturan daerah kabupaten boyolali nomor tahun tentang irigasi umum kabupaten boyolali merupakan salah satu penyumbang produksi beras provinsi jawa tengah untuk mendukung ketahanan pangan secara nasional, dan semua itu tidak dapat terlepas dan air irigasi^dit biaya menjadi sumber daya yang memulai ekonomi dan berfungsi sosial; terjadinya kerawanan ketersediaan air, misalnya berkurangnya volume tampungan waduk bade dan waduk mengklik akibat sedimentasidan makin meluasnya alih fungsi lahan irigasi untuk kepentingan lain, misalnya pengembangan pemukiman, industri, infrastruktur jalan yang melintasi areal pertanian wilayah kabupaten boyolaliberdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut atas perlu menetapkan peraturan daerah tentang irigasi. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. termasuk dalam produktivitas usaha tani adalah perikanan darat. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan *"<(waduk lapangan*!;% . cukupjelas.luin. data tersebut diperoleh dari basil penelusuran jaringan irigasi. cukup jelas. cukup jelas^arhuruf cukuptermasuk dalam pelaksanaan kegiatan 'pembangunan, peningkatan, operasi, meme hari'perseorangan* m gp3a ip3a, partisipasi masyarakat tani hams disalurkan melalui p3a gp3a ip3a. yang dimaksud dengan wewenang pemerintah daerah adalah wewenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang irigasi; dan pedoman pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air. ip; cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pertanian rakyat*l^at yang dimaksud dengan pengembang*disuatu wilayah tertentu. yang dimaksud dengan izin prinsip alokasi air** adalah perluasan sistem irigasi. cukup jelas. cukup jelas. sal yang dimaksud dengan diperoleh tan izin* adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma curahl^at*"limyang dimaksud dengan *dalam hal tertentu* adalah misalnya kekeringan, kebakaran. yang dimaksud dengan *kebutuhan lainnya adalah: kebutuhan pokok minimal sehari hari; kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga; kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran; dant'(satu) daerah irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola dan tata tan na. huruf cukup jelas. (l) rencana tata tanam dalam suatu kabupaten terdiri dari rencana tata tanam yang disusun oleh dinas kabupatennur dilaksanakan oleh dinas provinsi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan dewan sumber daya air*abupaten, atau wilayah sunga^si adalah memperhatikan usulan perkumpulan petani pcra!**l2d! dan pemeliharaan jaringan irigasi. cukup jelas. masyarakat luar kelompok perkumpulan petani pemakai air. yang dimaksud dengan *garis sempadan*pasa cukup jelas. pasaib nan penyediaan air irigasi tidak dapat terpenuhi. pasai cukup jelas. pasai yang dimaksud dengan menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dan sumber air permukaan"pasaipasai masyarakat luar kelompok perkumpulan petani pemakai air. yang dimaksud dengan garis sempadan* adalah batas pengamanan bag!keadaan dam rat*ang^ dan jangka panjang pengelolaan aset irigasi. (l)menalan aset jaringan irigasi dan ataujelas. yang dimaksud dengan angka kebutuhan nyata**penelusuran jaringan**kontribusi*jelas. cukupjelas. cukup jelas. cukupjelas. bantuan pembiayaan pengelolamencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan. cukupjelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas*.yang dimaksud dengan bersifat konsultatif dan koordinatyang bersangkutan*penertiban*keputusan rektor universitas lampung nomor bid un26 ot tentang pengangkatan tim monitoring standar operasional prosedur universitas lampung tahun rektor universitas lampung, menimbang: bahwa untuk acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan administrasi lingkungan universitas lampung, bahwa untuk menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit universitas lampung dan untuk mewujudkan good governance maka perlu adanya standar operasional prosedur lingkungan universitas lampung, bahwa untuk memenuhi maksud diatas pada huruf dan dipandang perlu mengangkat tim monitoring standar operasional prosedurrana elsa, enunilanhtinsk 2019n8k buknoistandar operasional prosedur universitas lampung tahun kesatu mengangkat tim monitoring standar operasional prosedustandar operasional prosedurstandar operasional prosedur2019 rektor universitas lampung, tembusan hariadhi mat akin para wakil rektor, knp para kepala biro, universitas lampung. doc rana elsa, eaunilanhtinsk 2011nsk buenos lampiran keputusan rektor universitas lampung nomor: 6ib un26 ot tanggal mei tentang pengangkatan tim monitoring standar operasional prosedur universitas lampung tahun susunan tim monitoring standar operasional prosedur universitas lampung tahun ketua wakil ketua dr. suara, sh, mh, anggota dr. novita torresiana, msi anggota dr. neti merawat, sc. anggota sekretariat sekretariat ditetapkan bandar lampung rektor universitas lampung, hariadhi mat akin pa, bip doi rana bisa, enunilavatiask 2015nsk buono8mannegara dan kewajiban subyek hukum perdata dalam hubungannya dengan hukum pajak syukur hiduplah dosen fakultas hukum universitas mulawarman abstract although understood that the tax law part the public law, but the tax law has close links with the civil code and mutually concerned. that's because most the tax law looking for basic possibilities for the collection the events, circumstances and legal acts engaged environmental civil, such income, wealth, treaties submission, the transfer rights inheritance, compensation, debt relief, and on. with the enactment the tax the form the act, means the tax not voluntary payment but obligation that must followed that people not meet their obligations will sanctioned. from the standpoint the private law, the tax terms the law engagement arising from the law tax law) requires person who fulfill the conditions prescribed the act pay sum money the treasury state that can imposed. this research discuss the legal relationship between the obligation natural person part private law and tax law part the public law. keywords tax law, private law, legal relation pendahuluan pertambahan nilai barang dan jasa dan falsafah pemungutan pajak pajak penjualan barang mewah dan indonesia berdasar pada pancasila, undang undang nomor tahun sedangkan secara konstitusional, dasar tentang retribusi daerah. hukum sekaligus sumber hukum tertinggi pajak hanya dapat dipungut jika ada atas pajak indonesia diatur dalam dasar hukumnya( undang undang) yang undang undang dasar1945 berarti rakyat melalui wakil wakilnya ikut amandemen iv. bawah bab vii yang sertamenentukan adanya regulasi berbagai bertitel hal keuangan, secara pemandangan pajak. dengan ditetapkannya lengkap berbunyi sebagai berikut pajak dan pajak dalam bentuk undang undang berarti pungutan lain yang bersifat memaksa untuk pajakbukanlah pembayaran sukarela akan keperluan negara diatur dengan undang tetapi sebagai suatu kewajiban yang undang harusdipatuhi sehingga jika rakyat yang ketentuan tersebut memberi delegasi tidak memenuhi kewajibannya akan kewenangan kepada peraturan perundang dikenakansanksi. sesuai dengan petunjuk undangan bawah uud untuk lebih hukum adalah untuk mencapai keadilan, lanjut memuat regulasi pajak secara lengkap demikian pula dengan hukum pajak. dan komprehensif. beberapa sumber hukum mengingat hukum pajak merupakan bagian pajak dapat dilihat diantaranya dalam dari hukumitu sendiri, maka mau tidak mau undang undang nomor tahun hukum harus ditujukan untuk tentang pengadilan pajak, undang undang terselenggaranya keadilan rachmat nomor tahun tentang ketentuan soemitro, sebagai konsekuensi umum dan tata cara perpajakan dari negara hukum asas keadilan ini sebagaimana dirubah terakhir kali dalam harusdipegang teguh baik dalam prinsip undang undang nomor tahun perundang undangan maupun dalam undang undang nomor tahun prakteksehari hari. tentang pajak penghasilan, undang undang sistem hukum yang berlaku nomor tahun tentang pajak indonesia sekarang adalah civil law system atau sistem eropa kontinental. dalam sistem ii. pembahasan ini hukum dibagi menjadidua, yaitu hukum kewajiban subyek hukum perdata privat dan hukum publik. pada umumnya, dalam hubungannya dengan hukum hukum pajak merupakan bagian dari hukum perpajakan publik, dan ini merupakan bagian tertib dasar pemungutan pajak oleh negara hukum yang mengatur hubungan antara pajak dari perspektif ekonomi penguasa dengan warganya. dalam difahami sebagai beralihnya sumber daya hubungannya dengan konfigurasi hukum dari sektor privat kepada sektor publik. diatas, hukum pajak telah mendapat tempat pemahaman ini memberikan gambaran sebagai bagian dari hukum publik, yaitu bahwa pajak menyebabkan dua situasi hukum tata negara. selain konstitusi, yang menjadi berubah. pertama, berkurangnya termasuk dalam hukum publik antara kemampuan individu menguasai sumber lain hukum pidana dan hukum administratif daya untuk kepentingan penguasaan barang negara. dan jasa. kedua, bertambahnya semampu meskipun dapat dipahami bahwa keuangan negara dalam penyediaan hukum pajak merupakan bagian dari barang dan jasa public yang merupakan hukum publik, tetapi hukum pajak kebutuhan masyarakat. mempunyai hubungan yang erat sementara pemahaman pajak dari dengan hukum perdata (privat) dan saling perspektif hukum menurut soemitro bersangkutan. hal itu karena merupakan suatu perikatan yang timbul kebanyakan hukum pajak mencari dasar karena adanya undang undang yang kemungkinan pemungutannya atas kejadian menimbulkan kewajiban warga negara untuk kejadian, keadaan keadaan, dan perbuatan menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu perbuatan hukum yang bergerak kepada negara rachmat soemitro, dalamlingkungan perdata, seperti negara mempunyai kekuatan pendapatan, kekayaan, perjanjian untuk memaksa, dan uang pajak tersebut penyerahan,pemindahan hak karena warisan, harus digunakan untuk penyelenggaraan kompensasi, pem belasan utang, pemerintah. dari pendekatan hukum ini dansebagainya djoko mulyono, memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut dari sudut pandang hukum perdata, harus berdasarkan undang undang, sehingga pajak yang ditinjau dari segi hukum menjamin adanya kepastian hukum, baik merupakan perikatan yang timbul karena bagi fissus sebagai pengumpul pajak undang undang undang undang maupun wajib pajak sebagai membayar perpajakan)yang wajibkan seseorang pajak. yang memenuhi syarat syarat yang kekuatan negara untuk memaksa ditentukan oleh undang undang dalam pemungutan pajak dapat dipisahkan tatbestand) untuk membayar sejumlah dalam beberapa dasar. pertama, pemungutan uang kepada kas negarawan dapat pajak adalah untuk kepentinganpemungut, dipaksakan. kedua, pemungutan pajak adalah untuk sehubungan latar belakang diatas, kepentinganyang dipungut: ketiga, menarik untuk dibahas mengenai hubungan pemungutan pajak adalah untukkepentingan hukum antara kewajiban seseorang kedua duanya, yaitu pemungut dan yang (rechtpersoon) sebagai bagian dari hukum dipungut suparno, perdata privat yang diatur oleh regulasi pertama, pemungutan pajak untuk perpajakan indonesia dengan batas batas kepentingan pemungut inididasarkan pada persyaratan yang ditentukan oleh undang orgaantheori dari von guerre yang undang sebagai bagian dari hukum publik menyatakanbahwa negara itu merupakan yang dapat dipaksakan. suatu kesatuan yang didalamnyasetiap warga negara terikat, tanpa ada organ atau lembaga pranata hukum volume nomor januari (negara)tersebut maka individu tidak dipungut akan kembali disalurkan kepada mungkin dapat hidup. rakyat selain pula untuk kepentingan negara kedua, pemungutan pajak untuk selaku penyelenggara kehidupan kepentingan yang dipungut (rakyat) memuat masyarakat. dasar ini bersandar pada dua substansi yang berbeda karena menganut teori, yaitu suhartono, paham liberalisme. paham tersebut teori daya beli mengajarkan bahwa kepentingan negara dan menurut teori ini fungsi pemungutan kepentingan rakyat dipisah. dari falsafah pajak jika dipandangnya sebagai gejala liberalisme ini muncul teori teori pembajakan sosial dapat disamakan dengan pompa, yaitu yangmenekankan bahwa pemungutan pajak mengambil gaya beli dari sebagian anggota adalah untuk kepentinganyang dipungut masyarakat (rumah tangga rumah tangga rakyat suhartono, dalam masyarakat) untuk rumah tangga teori badan umum negara dan kemudian menyalurkannya teori ini menghubungkan hakekat (disemprotkan) kembali masyarakat pembayaran pajak sama dengan pembayaran (umum) dengan maksud untuk memelihara iuran oleh para anggota dari suatu hidup masyarakat dan membawanya arah perkumpulan badan umum. kalau suatu tertentu. jadi, negara adalah penyelenggara badan umum atau perkumpulan melayani berbagai kepentingan yang mendukung kepentingan anggota anggotanya maka kesejahteraan masyarakat. penyelenggara adalah wajar apabila anggota anggotanya kepentingan masyarakat inilah yang dapat tersebut juga membayar iuran, karena dianggap sebagai dasar keadilan pembayaran iuran tersebut manfaatnya akan pemungutan pajak, bukan kepentingan kembali lagi pada anggota. oleh karena itu, individu dan juga bukan kepentingan negara, pembayaran pajak oleh warga negara kepada melainkan untuk kepentingan masyarakat negara tidak lain dan tidak bukan adalah yang meliputi keduanya nya, yaitu pembayar untuk kepentingan warga negara sendiri pajak dan pemerintah. seperti halnya pembayaran iuran oleh teori deviden seorang anggota pada suatu perkumpulan teori ini menyatakan bahwa badan umum seperti tersebut atas. kepentingan negara dan kepentingan teori asuransi masyarakat dapat dibedakan tetapi tidak menurut teori ini hakekat dapat dipisahkan. pemungutan pajak adalah pembayaran pajak adalah sama dengan pemungutan pengambilan harta negara pembayaran premi asuransi dalam perjanjian sendiri yang sedang berada tangan asuransi (pertanggungan). seseorang yang penduduk. pajak adalah dividen milik menutup perjanjian asuransi pada dasarnya negara. jadi, negara adalah sebagai melakukan perbuatan itu adalah untuk pemegang saham. teori deviden kepentingan dirinya sendiri atau ahli mengatakan bahwa pada hakekatnya warisnya. dengan pembayaran premi pemungutan pajak oleh negara adalah sama asuransi oleh tertanggung, tiada lain adalah dengan pengambilan dividen oleh seorang dimaksudkan untuk sepenting dirinya persero yang menanamkan sahamnya dalam sendiri atau ahli warisnya. hal inilah yang suatu perusahaan. jelasnya negara sebagai dimaksud dengan pemungutan pajak adalah pemungut pajak merupakan persero untuk kepentingan yang dipungut atau pihak pemegang saham, sedangkan wajib pajak yang membayar pajak. merupakan pemilik perusahaan yang ketiga, pemungutan pajak untuk dalamnya terdapat saham negara. kepentingan dan kebutuhan baik dipihak pemungut dan yang dipungut memberi ilustrasi sebuah kesinambungan, bahwa antara pihak negara dan rakyat terdapat suatu sirkulasi kepentingan, pajak yang kewenangan negara dan kewajiban subyek hukum .( syukur hiduplah) hubungan hukum antara hukum pja andriana adalah iuran kepada negara pajak dan hukum privat yang terutang oleh wajib pajak berdasarkan hubungan hukum undang undang, dengan tidak mendapatkan (rechtsbetrekkingen) adalah hubungan antara prestasi secara langsung siti kurnia rahayu, dua subyek hukum atau lebih mengenai hak sedangkan menurut rachmat dan kewajiban satu pihak berhadapan seomitro, pajak ialah iuran rakyat kepada dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain kas negara (peralihan dari sektor swasta soros, hukum mengatur sektor pemerintah) berdasarkan undang hubungan antara orang yang satu dengan undang (dapat dipaksakan) dengan tiada orang yang lain, antara orang dengan mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang masyarakat, antara masyarakat yang satu langsung dapat ditunjuk untuk membiayai dengan masyarakat yang lain. jadi hubungan pengeluaran umum dan yang digunakan hukum terdiri atas ikatan ikatan antara sebagai alat pencegah atau pendorong untuk individu dengan individu dan antara individu mencapai tujuan yang ada luar bidang dengan masyarakat dan seterusnya. keuangan rachmat soemitro, dilihat dari sifat hubungannya, hubungan kedua pendapat diatas setidaknya memiliki hukum dapat dibedakan antara hubungan beberapa unsur serupa, yaitu adanya para hukum yang bersifat privat dan hubungan pihak negara dan rakyat) dan adanya hukum yang bersifat publik. dalam undang undang. pentingnya undang undang menetapkan hubungan hukum apakah dalam perpajakan merefleksikan falsafah bersifat publik atau privat yang menjadi taxation without representation dan indikator bukanlah subyek hukum yang taxation without representation melakukan hubungan hukum itu, melainkan robbery ( rachmat soemitro, hakikat hubungan itu atau hakikat transaksi memperhatikan pendapat rachmat yang terjadi (the nature transaction). soemitro, maka dapat disusun beberapa hubunganhukum memerlukan unsur pajak, yaitu sebagai berikut syarat syarat antara lain suhartono, soros, ada undang undang yang mendasari, ada dasar hukumnya, yaitu peraturan pemungutan pajak harus berdasar pada hukum yang mengatur undang undang,tidak bisa dengan hubungan itu. peraturan perundang undangan yang ada peristiwa hukum, yaitu terjadi lebihrendah tata urutannya. peristiwa hukumnya. misalnya: ada penguasa pemungut pajak, dalam menjual satu unit mobil kepada pemungutan pajak harus ada pemerintah perjanjian jual beli ini akan yang akanmemungut pajak, pemungutan menimbulkan hubungan antara dan pajak tidak dilakukan olehpartikelir dan hubungan itu diatur oleh hukum (swasta). kuh perdata). wajib ada subjek pajak: artinya harus ada menyerahkan satu unit mobil kepada subjek yang dapat berupa orang pribadi sebaliknya wajib membayar mobil tauladan yang dapat dibebani sesuai dengan perjanjian tersebut. kewajiban untuk membayar pajak. apabila salah satu pihak, atau kedua ada objek pajak: artinya harus ada duanya telah melalaikan kewajibannya sasaran apa yang akan dibebani pajak, maka oleh hakim dapat dijatuhi sanksi yangdapat berupakeadaan, perbuatan hukum. hubungan antara dan yang atau peristiwa. diatur oleh hukum itu ada masyarakat kepentingan umum, disebut hubungan hukum. hasil dari pemungutan pajak harus pajak dalam perspektif beberapa ahli kembali pada masyarakatatau untuk terdefinisi dalam sifat sifat yang hampir kepentingan masyarakat. sama. pengertian pajak menurut prof. dr. pranata hukum volume nomor januari ada surat ketetapan pajak, surat hubungan kewenangan negara ketetapan pajak ini tidak bersifat mutlak terhadap wajib pajak tetapifakultatif, artinya untuk jenis pajak hukum perdata sebagai bagian dari tertentu kadang tidakmemerlukan surat keseluruhan hukum yang mengatur ketetapan pajak. hubungan orang orang pribadi, terkait hukum pajak sebagai bagian dari dengan ketentuan perpajakan. hal ini dapat ranah hukum publik telah diatur dalam dipahami karena kebanyakan hukum pajak serangkaian peraturan, diantaranya undang mencari dasar kemungkinan pemungutannya undang nomor tahun tentang atas kejadian kejadian, keadaan keadaan dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. perbuatan perbuatan hukum yang bergerak berdasarkan angka undang dalam lingkungan perdata, seperti undang nomor tahun pajak adalah pendapatan, kekayaan, perjanjian kontribusi wajib kepada negara yang penyerahan, pemindahan hak karena terutang oleh orang pribadi atau badan yang warisan, dan sebagainya. bersifat memaksa berdasarkan undang menurut kuh perdata, undang, dengan tidak mendapatkan imbalan perikatan terjadi dengan perjanjian itu dapat secara langsung dan digunakan dan lahir baik karenapersetujuan maupun karena digunakan untuk keperluan negara bagi undang undang. inilah dasar timbulnya sebesar besarnya kemakmuran rakyat. hutang pajak yang tertuang dalam undang definisi tersebut memuat unsur orang undang. bahwa jika pemungutan pajak pribadi atau badan yang terkualifikasi berdasar hukum (ada undang undangnya), sebagai wajib pajak angka maka hak dan kewajiban subyek pajak orang atau badan merupakan subyek berhubungan dengan subyek hukum perdata hukum dalam relevansinya dengan sifat melalui perikatan (verbintenis). kepercayaan. subjektif dalam bukunya yang dalam ketentuan perpajakan, dikenal berjudul pokok pokok hukum perdata adanya subjek pajak dan wajib pajak. mengatakan bahwa dalam hukum, orang subjek pajak adalah mereka (orang atau (persoon) berarti pembawa hak atau subyek badan) yang memenuhi syarat subjektif. dalam hukum subjektif, merekan berpotensi untuk dikenakan seseorang dikatakan sebagai subjek hukum pajak, tetapi belum tentu dikenakan pajak. (pembawa hak), dimulai dari dilahirkan adapun wajib pajak menurut angka dan berakhir saat meninggal. bahkan, jika undang undang nomor tahun diperlukan (seperti misalnya dalam hal tentang ketentuan umum dan tata cara waris), dapat dihitung sejak dalam perpajakan, adalah orang pribadi atau badan, kandungan, asal kemudian dilahirkan meliputi pembayar pajak, pemotongpajak, dalam keadaan hidup. dan pemungut pajak, yang mempunyai hak disamping orang, badan badan atau dan kewajiban perpajakan sesuaidengan perkumpulan perkumpulan juga memiliki ketentuan peraturan perundang undangan hak dan melakukan perbuatan hukum seperti perpajakan. seorang manusia. badan badan atau para wajib pajak (orang atau badan) perkumpulan perkumpulan itu mempunyai yang selain memenuhi syaratsubjektif juga kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas syarat objektif. jadi wajib pajak itu tidak hukum dengan perantara pengurusnya, dapat hanya potensial untukdikenakan pajak, digugat, dan dapat juga menggugat muka melainkan lebih dari itu memang sudah hakim. badan hukum mempunyai dikenakan kewajibanuntuk membayar utang kewenangan melakukan perbuatan hukum pajak. dengan demikian dapat dikatakan seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan bahwa subjek pajak belum tentu menjadi hukum itu hanya terbatas pada bidang wajib pajak, yakni bila tidak memenuhi hukum harta kekayaan. syaratobjektif. sementara itu wajib pajak dengan sendirinya termasuk subjek pajak. kewenangan negara dan kewajiban subyek hukum .( syukur hiduplah) dalam hukum pajak diatur mengenai badan (rechtpersoon) sebagai bagian dari hubungan antara penguasa subyek hukum perdata. dalam fungsinya selaku fuscus (pemungut hukum pajak mengatur hubungan pajak) dengan rakyat dalam antara fuscus selaku pemungut pajak dengan kapasitasnya sebagai wajib pajak. hakikat rakyat sebagai wajib pajak. terdapat dua hubungan ini menghubungkan perikatan sistematika hukum pajak yakni rachmat (verbintenis) yang terjadi antara pemerintah soemitro, selaku fuscus dengan rakyat selaku subjek hukum pajak materiil, memuat norma pajak atau wajib pajak. norma yang menerangkan perikatan yang merupakan peristiwa antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum antara fuscus dengan subjek atau hukum yang dikenai pajak (obyek wajib pajak tersebut memberikan posisi pajak), siapa yang dikenakan pajak yang berbeda kepada para pihak. haltersebut (subyek), berapa besar pajak yang mengingat dalam hal ini fuscus dilekati oleh dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang adanya kewenangan hukum publik untuk timbul dan harusnya utang pajak, dan kepentingan negara. adanya hubungan hubungan hukum antara pemerintah dan hukum yang seperti itulah yang wajib pajak. menyebabkan penempatan hukum pajak hukum pajak formil, memuat kedalam bagian lapangan hukum publik bentuk tata cara untuk mewujudkan santoso brotodihardjo, hukum materiil menjadi kenyataan (cara perikatan pajak yang merupakan melaksanakan pajak materiil). hukum perikatanhukum publik menempatkan ini memuat antara lain aparatur pemerintah bidangperpajakan tata cara penyelenggaraan dalam posisi yang lebih signifikanoleh oleh (prosedur) penetapan suatu utang karena dilengkapi dengankewenangan pajak. hukum publik. kewenangan tersebut hak hak fuscus untuk mengadakan menyebabkan aparaturpemerintah dapat pengawasan terhadap para wajib melakukan berbagai hal dan tindakan terkait pajak mengenai keadaan, perbuatan kepentingan penegakan hukum pajak dan peristiwa yang menimbulkan terhadap wajib pajak. utang pajak. pembatasan persyaratan pertama kan kewajiban wajib pajak misalnya dalam mengatur subyek hukum menyelenggarakan hukum pajak merupakan bagian dari pembukuan pencatatan, dan hak hak hukum publik. dalam mempelajari bidang wajib pajak misalnya mengajukan hukum, berlaku apa yang disebut keberatan dan banding. dengan lex specialis designat lex sistematika hukum pajak diatas generalis, yang artinya peraturan khusus termuat dalam berbagai regulasi pajak yang lebih diutamakan dari peraturan umum atau memuat aspek materil maupun aspek formil jika sesuatu ketentuan belum atau tidak perpajakan. diantara regulasi tersebut adalah diatur dalam peraturan khusus, maka akan undang undang nomor tahun berlaku ketentuan yang diatur dalam tentang ketentuan umum dan tata cara peraturan umum. perpajakan sebagaimana dirubah terakhir menurut dimensi perpajakan, yang berperan kali dalam undang undang nomor sebagai lex generalis adalah hukum tahun dalam bagian penjelasan, perdata, sedangkan hukum pajak merupakan undang undang tentang ketentuan umum hukum khusus lex spesialis). hukum pajak dan tata cara perpajakan dilandasifalsafah juga memuat unsur publik karena peran pancasila dan undang undang dasar negara sebagai fuscus yang menjadi pihak yang dalamnya tertuangketentuan yang kreditur bagi para wajib pajak. wajib pajak menjunjung tinggi hak warga negara dan sendiri terdiri dari orang (persoon) maupun pranata hukum volume nomor januari menempatkan kewajibanperpajakan sebagai berdiri diatas syarat syarat yuridis, kewajiban kenegaraan. ekonomis, finansial dan sosiologis. undang undang tersebut ini memuat iii. penutup ketentuanumum dan tata cara perpajakan hukum pajak merupakan tata hukum yang pada prinsipnya diberlakukan bagi yang mengatur hubungan antara penguasa undang undang pajak material, kecuali dalam fungsinya selaku fuscus (pemungut dalam undang undang pajak yang pajak) dengan rakyatdalam kapasitasnya bersangkutan telahmengatur sendiri sebagai wajib pajak. hakikat hubungan ini mengenai ketentuan umum dan tata cara ialah perikatan (verbintenis) yang terjadi perawakannya. undang undang tentang antara pemerintah selaku fuscus dengan perpajakan menurut adam smithharus rakyat selaku subjek pajak atau wajib memenuhi syarat syarat yaitu syarat yuridis, pajak. perikatan yang merupakan peristiwa syarat ekonomis,syarat finansial, dan syarat hukum antara fuscus dengan subjek atau sosiologis suparno, wajib pajak tersebut memberikan posisi persyaratan tersebut lebih lanjut yang berbeda kepada para pihak. hal dijelaskan oleh rachmat soemitro sebagai tersebut mengingat fuscus dilekati oleh berikut rachmat soemitro, adanya kewenangan hukum publik untuk syarat yuridis mengharuskan bahwa kepentingan negara. adanya hubungan undang undang pajak yang menjadi hukum yang seperti itulah yang dasar pelaksanaan perpajakan harus menyebabkan penempatan hukum pajak memberikan kepastian hukum, kedalam bagian lapangan hukum publik. memberikan keadilan, dan juga harus hukum pajak mengatur hubungan memberikan manfaat. antara fuscus selaku pemungut pajak dengan syarat ekonomis mensyaratkan bahwa rakyat sebagai wajib pajak yang dapat pemerintah dalam memungut pajak harus dilihat dalam undang undang sebagai benar benar memperhatikan dampak representasi pajak oleh hukum. undang ekonomi pada individu, jangan sampai undang perpajakan memuat beberapa pajak merupakan beban bagi individu persyaratan yang menjadi prinsip materil atau warga masyarakat. maupun formil dalam sistematika syarat finansial mensyaratkan bahwa perpajakan, yaitu syarat yuridis, syarat dalam pemungutan pajak harus ekonomis, syarat finansial dan syarat memberikan hasil atau cukup sosiologis. memberikan hasil pada kas negara, daftar pustaka jangan sampai biaya yang digunakan buku untuk memungut pajak melebihi hasil djoko mulyono, ketentuan umum dari pajak. perpajakan andi, yogyakarta, syarat sosiologis mensyaratkan bahwa soros, pengantar ilmu hukum, sinar pajak harus dipungut sesuai dengan grafika, jakarta, kebutuhan masyarakat serta rachmat soemitro, asas dan dasar memperhatikan keadaan dan situasi perpajakan ketika ditata, masyarakat pada waktu itu. karena pajak bandung, pengantar adalah untuk keperluan masyarakat dan singkat hukum pajak, fresco, dipungut dari anggota masyarakat, maka bandung, pungutan pajak harus mendapatkan santoso brotodihardjo, pengantar ilmu persetujuan dari masyarakat. hukum pajak, fresco, bandung, dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan siti kurnia rahayu, perpajakan indonesia kesederhanaan, arah dan tujuan regulasi konsep dan aspek formal, graha perpajakan yang ditujukan untuk ilmu, yogyakarta, menciptakan kewajiban bagi subyek hukum kewenangan negara dan kewajiban subyek hukum .( syukur hiduplah) subjektif, pokok pokok hukum perdata, intermeso, jakarta, suparno, hukum pajak suatu sketsa asas, pustaka magister, semarang, peraturan perundang undangan undang undang nomor tahun tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana dirubah terakhir kali dalam undang undang nomor tahun pranata hukum volume nomor januari |
dia bupati pesawaran provinsi lampung. memutuskan:paragraf pendaftaran pendaftaran penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring melalui website ppdb.disdikbud.pesawarankab.go.id dan aplikasi penerimaan peserta didik baru pesawaran yang dapat diunduh playstore pada android dan appstore pada ios. pendaftaran penerimaan peserta didik baruenerimaan peserta didik baru dan kebudayaan kabupaten pesawaran. dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka penerimaan peserta didik baru pendidikan dan kebudayaan kabupaten pesawaranenerimaan peserta didik baruenerimaan peserta didik baru. dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baruenerimaan peserta didik baratau sistem zonasi yang diatur dalam peraturan bupati ini. peserta didik setara sekolah dasar negara lain dapat pindah sekolah dasarekolah menengah pertama negara lain dapat diterima sekolah menengah pertamaekolah dasardasar yang bersangkutan. peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima sekolah menengah pertamaekolah menengah pertamaenerimaan peserta didik baru melalui laman kepala dinas pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baruenerimaan peserta didik baru. bab pembinaan dan pengawasan dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten pesawarn kebudayaan kabupaten pesawaran dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh bupati. bab vii ketentuan lain lain dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten pesawaran menyusun dan menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan berpedoman padadinas adalah dinas pendidikan dan kebudayaan kab pesawaran kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten pesawaranenerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara: objektif', transparan, dan akuntabel. penerimaan peserta didik barutaman kanak kanasekolah dasarenerimaan peserta didik baru, sekolah dasar memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas (satu) sekolah dasarekolah menengah pertamaekolah menengah pertamaenerimaan peserta didik baru untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dilaksanakan melalui jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru. jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada meliputi: zonasi afirmasi perpindahan tugas orang tua prestasi. jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: jalur zonasi sekolah dasar paling sedikit (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah, dan jalur zonasi sekolah menengah pertama paling sedikit (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi bina lingkungantaman kanak kanak dan kelas (satu) sekolah dasar. paragraf jalur zonasi penerimaan peserta didik baruabupaten pesawarenerimaan peserta didik baruenerimaan peserta didik baru dalam (satu) wilayah zonasi. selain melakukan pendaftaran penerimaan pesertapendidikan dan kebudayaan kabupaten pesawardan kebudayaan kabupaten pesawarenerimaan peserta didik baru. dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten pesawarpesawardan kebudayaan kabupaten pesawaran melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada kepada pemerintah daerah kabupaten pesawaran paling lama (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan. paragraf jalur afirmasi pkabupaten pesawarkolah dasar, dan kelas (tujuh) sekolah menengah pertamenerimaan |
keputusan rektor universitas lampung nomor un26 ot tentang pengangkatan tim telaahan produk hukum dilingkungan universitas lampung tahun rektor universitas lampung, menimbang: bahwa produk hukum menjadi amat penting, strategis dan mendasar demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang sebaik baiknya, serta produk hukum merupakan dasar hukum kebijakan kegiatan sekaligus mencerminkan setiap kegiatan yang dilakukan oleh institusi baik yang dirumuskan dalam setiap produk hukum yang dihasilkan, untuk menjadi dasar kebijakan, bahwa dalam rangka mempelajari, menyelidiki, mengkaji serta memeriksa produk produk hukum yang ada dilingkungan universitas lampuproduk hukumfiltra, hukum tata mitproduk hukum dilingkungan universitas lampung tahun kesatu mengangkat tim telaahan produk hukumtelaahan produk hukum lingkungan universitas lampungup para kepala biro, universitas lampung doc: filtra, d: hukum tata laksana1| 1uk122.y lampiran keputusan rektor universitas lampung nomor un26 ot tanggal mei tentang pengangkatan tim telaahan produk hukum dilingkungan universitas lampung tahun tim telaahan produk hukum lingkungan universitas lampung tahun nama jabatan prof. dr. ir. hariadhi mat akin, m.p. pengarah prof. dr. ir. muhammad kamal, sc. anggota pengarah seniman, s.h. anggota pengarah dr. suara, s.h., m.h. ketua bodhi ramadan, s.e. wakil ketua indri putri idrus, s.h., m.h. sekretaris hadi dr. neti merawat, sc. anggota filtra bajuri, s.h. sekretariat aja ditetapkan bandar lampung rektor universitas lampung, hariadhi mat aki nye, doc: filtra, d: hukum tata laksana| k buk124. |
ten giri provinsi lampungsistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: daerah adalah daerah kabupaten tulang bawulang bawang, bupati adalah bupati tulang bawnuari bupati tulang bawang, dinasti diundangkan menggali pada tanggal jawayang dibahas dan disetujui bersama oleh bupatigubernur adalah gubernur lampung, uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh bu, spp langsung melalui bendahara pengeluaran yang selanjutnya disingkat spp ls melalui bendahara adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran selain gaji dan tunjangan yang diceritakan kepada pegawai yang dananya dibayarkan melalui bendahara pengeluaran dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentunihil adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk penerbitan spmpersediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan,cc.: |
provinsi lampung peraturan bupati tulang bawang nomor tahun tentang pedoman pengelolaan alokasi dana kampung tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tulang bawangulang bawang tentang pedoman pengelolaan alokasi danmemutuskan menetapkan: peraturan bupati tentang pedoman pengelolaan alokasi dana kamprsentase penyaluran alokasi dana kampung sebagaimana penjelasan tidak termasuk dana penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung, tunjangan bpk dan insentif dinasti diundangkan menggali pada tanggal janua: lampiran peraturan tulang bawang nomor tahun tanggal |tahun besaran alokasi dana kampung (adk) tahun kecamatan banjar agung kampung total aoi dec inna iga imorisuaa o2011rss20o| (os irrimurmsara soars20ol ipansaracuna 2e5011, as7e24, inn naa kecamatan banjar baru oki ing aga ipawanasarmara 17neo0ooo| jeatarmurntsaya | atasnya2o| soa92, juavamarmur oo re0ar8s20| re000000| ipawanamirromu lyo 208078a20| 17a000000| aaa aaa kecamatan banjar margo oki men inna aau jeusuracuna asasi8320o| oo ) lpewawarsara o ) | ore7sesosok 2a2400000| lacunauaya r04218s20| 2r2000000| isumbermarmur oo as0arms20| te2000000| ann (inn aan kecamatan dente teladan ala tas team |erstasewaapwarna oo) | ) o201178a20| aea40000o0| |rarasena mania oo o | 1s0a7sg20| 2as4000o0| 21731g720| ase, ikuataterapas re0area2o| 2r7313720|| isuncarni buna o2a2area2o| tosaoooool 2r313720||l incar burung soars2ol 2r7313720o|l rernas seri2o| 25a4cbooo| 538s22, lmamaana 20s078a20| 2sa mo0ooo| a89. lpasiranyara o228778a20| sssaoooool 2r31ar720ol| soaps2040| ikeraruna respons2so| 278voodoo| 21s13720ll (io lpenvowoasri s26400000| dar ibenremakmur o | 201178a20| 221400000l heaoaa dente |. sana ama seatooooo| senmeneao easopanaan kecamatan gedung aji kampung total naa sok aon menawar baru 1e0a7sa2o| tes400000| keju bunamurra reoaraago| oo s9s00botol ikecusunasaya 1e7area20o| lasisararmpi oo asmara2o| iteaooooo| ( menawar o anssras2ol s0000000| 2r7313r720ll span darasisaya ) | peserta2o| o ordo0botol 2r7313720| onlaumurnwaya reserse2ol o ) osneoooool 2rar3r20| lasipermaitarana bulan res78a20| oo simo0botol dolasimesr asoareago| sneoooool solowusoan asahan| masal sana saman ( imam kecamatan gedung aji baru dai isukammarn 201178a20o| 28640000oo| mararmtama 2asera20o| oo se24cbooo| imesiepwisara roars2o| re2000000| iparuamear 201178a20o|l area92010 ismomurm esesigo|l saat2a.s40 iseramama re7area2o| 14000000o| 21313720l| o o328692, isu8perkara 201178a20| sesat2040| imerarasri atasnya2o|l ojsnowaan saman mahal mani sas20| ama semena inascooooo| asmnnaso| 2n02se1ieo kecamatan gedung menang kampung fa. yoo poo. yos mane lar dunamenena oggosgisogo| se2voodoo| ibakungudik jparunaiun 1n3sr83201 ,00o0ol laununatapa igedungbandarrahayu area92040| igedungbandarrejo 1e8000000| isarunaramayu igedungmenengbaru si600o000o| jeununatapanir lho lanun tahap ,a92. nlomunoaranenaan serarasrol (sesi00art manaraof asas20s0 nan oma 3o0,4s0, kecamatan menggali jap a ios marawi jasrrarsera ra64o0000| lusunccununatu as0,a92040 imumtomou ikacunaan rahayu 1e8400000| naa aa toni samoooo serangan 1s2e01200 kecamatan merasa aji kampung jap to , ha yan imarcayaya 93600000o| imutyomi .c00. lewa bum dibangun ikarvamuarti ipabuanrasawati re00000o0o| isukarame aa aasesanl ter 2otonom| 0score| kecamatan menggali timur tap av hua iis more plum re9aaa20| ra0ao0000o| sas, lesumpatem 2e2s111201 4a0,s24, ikmmangpacwa lcemparabatam leemearasaya imencaaa ikamuripan date sungai lua itrimakmuryaya pensrormpaan indah |. inna d0. rumah ,c00, kecamatan penawar aji pengalokasian dana adk oki www |oe dunarevosawn oo iso0ooo|l ara, jepunanarapan as0478a20o|l arco0ooo| ipancatuncaa buaya ) | ) 2a2400000| a7o, ikarvamarmur c011nsg20| jeasarmarana o o o ) | re0a78s20| isukamarmur 20r1rsa2ol 21s13720|| s84492, wonorejo 4a7, jorpuncasri oo ) 200m00000| guam kecamatan penawar tama sok men (in irritunaca lyga ooo ) | ois3mes2sol is0400000| 388a90, bersama menara2o| ireiresomuwo serasa2o| d15000, iswomuwo 01178s20l a20, ipocarama 2as01ri2ol 2564o0botol 27312r20oll a99c21810 isiwomaso verses2ol 21313720l| leurocapuna as0a7ss2ol s0c0000o0| 21s13r20l|l jowimuro as0atas20o| isipomarmur as0area20| |io|wireacunasarr oo sreooooo| jar irevosari as0area2ol ja2 irrikansa as0a1s320| jaswrarama ae0a78s00| re4400000| tak 2s96o836240| kecamatan rawa jitu selatan egg nga ing leumraru asmara2ol 18voodoo| |lepasan 2a2s1i2o|l 2r2400000| sa2s2asa0 irupmararyasru anasreaeo| 1s2400000| les dunakarvaaru r04278a20| 21saooooo| 2173137201l aarcomuro re0ar8s20l 1s2400000| 3e0, ikarvacimraamapi r44assets| oo ) iwonoacuna memaksa2o| res voodoo| juarcoreso rs0a7sa2o| te1400000| 278187201l jitu mukti |. aaa guam xes7s19, kecamatan rawa jitu timur pengalokasian dana adk kampung tunjangan siap amber non siap inn bumi dipasang agung bumi dipasang jaya bumi dipasang makmur bumi dipasang mulya bumi dipasang utama |bumi dipasang abadi bumi dipasang sejahtera (bumi dipasang sentosa ,s509, kecamatan rawa pitu pengalokasian dana adk kampung tunjangan total siap pena non siap rawa rail gedung jaya sumber agung (panggung cantatas cermin bura poso lyo mulyo dadi ipumisari para hari iesscssseo| 1sseoooooo 2espana0 snepasaoa0 jumlah keseluruhan ,05p, bupati tulang baw. dinasti bupati adalah bupati tulang bawang. camat adalah camat kabupaten tulang bawang. desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut namakepala kampung kabupaten tulang bawaampung adalah penjabaran dari rpm kampung untuk jangka waktu (satu) tahun. rukun keluarga dan rukun tetangga selanjutnya disebut dan adalah unsur pembantu kepala kampung sebagai satuan tugas kewilayahan. penghasilan tetap yang selanjutnya disebut siap, adalah penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja kampung. tunjangan insentif adalah tunjangan insentif yang diberikan kepada badan permusyawaratan kampung dan rukun tetangga. tunjangan operasional adalah tunjangan operasional! yang diberikan kepada perangkat kampung dan aparat kampung yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja kampung. dana operasional adalah dana operasional yang diberikan kepada rukun keluarga rk), rukun tetangga rt) dan badan permusyawaratan kampung bpk) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja kampung. perangkat kampung adalah unsur pembantu kepala kampung yang terdiri dari sekretaris kampung, kepala urusan dan rukun keluarga. pelaksana pengelolaan keuangan kampung yang selanjutnya disingkat pkbab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah memberikan pedoman dan landasan hukum kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan alokasi dana kampung, memberikan pedoman dan landasan hukum kepada pemerintah kampung dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan pengelolaan alokasi dana kampung kabupaten tulang bawang tahunk, menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan adk, bab iii pengalokasian pengalokasian adk yang diterima oleh masing masing kampung dihitung berdasarkan azas adil dan merata berdasarkan kemampuan keuangan daerah, pengalokasian adk pada kampung yang dituangkan dalam rpm kampung dan rkp kampung harus disinkronisasikan dengan program prioritas pemerintah daerah kabupaten tulang bawang yang telah dituangkan dalam rpm kabupaten tulang bawang, tata cara pembagian adk tahun untuk setiap kampung kabupaten tulang bawang tahun anggaran dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: (z1) # (z2) (z3) (z4) keterangan: alokasi dana kampungsetiap kampung jumlah perangkat kampung dikalikan besaran siap jumlah bpk dikalikan besaran tunjangan jumlah dikalikan besaran insentif penyelenggaraan kewenangan kampung bab penetapan besaran alokasi dana kampung besaran alokasi dana kampung kabupaten tulang bawang yang bersumber dari apbd kabupaten tulang bawang tahun anggaran sebesar rp. , ( enam puluh satu milyar lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang dialokasikan sebagai berikut: penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung, tunjangan bpk dan insentif kabupaten tulang bawang sebesar rp. , ( lima puluh tujuh milyar tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah), adk non siap kabupaten tulang bawang sebesar rp. empat milyar lima belas juta seratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah). besaran alokasi dana kampung untuk masing masing kampung kabupaten tulang bawang tahun anggarankepala kampung dan perangkat kampung bagian kesatu jenis penghasilan penghasilan kepala kampung, dan perangkat kampung terdiri dari penghasilan tetap dan tunjangan jaminan sosial penerimaan lain yang sah penghasilan sebagaimana dimaksud pada dianggarkan dalam apb kam dan pengaturannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. bagian kedua penghasilan tetap dan tunjangan kepala kampung, dan perangkat kampung diberikan penghasilan tetap yang bersumber dari adk. besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: kepala kampung rp. , bulan sekretaris kampung rp. , bulan kepala urusan seksi rp. , bulan rukun keluarga rp. , bulan selain menerima penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung juga dapat diberikan tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung yang bersumber dari pendapatan asli kampung pak)dan adk non siap. bagi pj. kepalapj. kepala kampung yang berstatus pegawai negeri sipil pns) dapat menerima tunjangan kepala, bagi sekretarissekretaris kampung yang berstatus pns dapat menerima tunjangan perangkat. kepala kampung dan perangkat kampung yang diberhentikan sementara mendapat penghasilan sebesar (lima puluh persen) dari besaran penghasilan selama (satu) bulan berikutnya setelah penetapan. apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi kepala kampung dan perangkat kampung maka penghasilan diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali. bagian ketiga jaminan sosial kepala kampung dan perangkat kampung dapat diberikan jaminan sosial. jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada adalah jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat penerimaan lain yang sah kepala kampung dan perangkat kampung dapatpengelola keuangan kampung honorarium pengurus dan pembantu pengelola aset kampung honorarium penyusunan dokumen perencanaan kampung. kepala kampung dan perangkat kampung dalam kedudukannya sebagai pengelola keuangan kampung dapat diberikan: honorarium kpk, dan honorarium ppid honorarium kpk sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada kepala kampung sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa maksimal sebesar rp. (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dituangkan dalam keputusan kepala kampung. honorarium ppid sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan kepada sekretaris kampung maksimal sebesar rp. (satu juta rupiah), kasi dan kaur kampung sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa maksimal sebesar (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dituangkan dalam keputusan kepala kampung. perangkat kampung dan staf kampung dalam kedudukannya sebagai pengurus dan pembantu pengelola aset kampung dapat diberikan honorarium berupa honorarium pengurus pengelola aset kampung, dan honorarium pembantu pengelola aset kampung. besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf dan sesuai dengan peraturan bupati tulang bawang tentang standar biaya umum kampung. kepala kampung dan perangkat kampung juga dapat diberikan honorarium penyusunan dokumen perencanaan kampung antara lain honorarium pembina maksimal sebesar rp. (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama bulan honorarium ketua tim maksimal sebesar rp. (satu juta rupiah)selama bulan honorarium sekretaris maksimal sebesar rp. (delapan ratus ribu rupiah) selama bulan honorarium anggota maksimal sebesar rp. (tujuh ratus ribu rupiah) selama bulan bab besaran tunjangan dan insentif bagian kesatu tunjangan badan permusyawaratan kampung bpk berhak menerima tunjangan yang dianggarkan dalam apb kam, besaran tunjangan yang diterima oleh bpk adalah sebagai berikut ketua rp. bulan wakil ketua rp. bulan sekretaris rp. bulan anggota rp. bulan selain mendapat tunjangan, bpk juga dapat diberikan dana operasional yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung, bagian kedua insentif rukun tetangga berhak menerima insentif yang dianggarkan dalam apb kam, besaran insentif yang diterima oleh disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung dengan batasan maksimal sebesar rp. bulan selain mendapatkan insentif rukun tetangga rt), dapat diberikan dan operasional yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung. bab vii besaran anggaran alokasi dana kampung (adk) non siap masing masing kampung se kabupaten tulang bawang menerima adk non siap yang dituangkan dalam rkp kampung antara lain penyelenggaraan pemerintahan kampung pembangunan kampung pembinaan kemasyarakatan kampung pemberdayaan masyarakat kampung penanggulangan bencana alam besaran anggaran yang diterima masing masing kampung se kabupaten tulang bawang untuk penyelenggaraan kewenangan kampung adalah sebesar rp. dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) per kampung untuk kampung. bab vekening kas umum kampung, penyaluran untuk penghasilan tetap, tunjangan bpk, insentif dilakukan secara non tunai oleh pemerintah kampung kepada masing masing yang berhak menerima yang disalurkan setiap bulannyanyaluran dana adk non siap dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut: tahap lima puluh persen), tahap lima puluh persen). |
uidberdasarkan ketentuan dan, biaya pemilihan kepala kampung salah satunya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan keuangan untuk biaya pemilihan kepala kampung sebagaimana dimaksud pada huruf berjalan baik dan sesuai ketentuanraturan pelaksana peraturan daerah nomor tahun berita daerah kabupaten tulang bawang tahun nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan bupati tulang bawang nomorcamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten tulang bawangkampung adalah adalah sebutan nama lain daritulang bawangadalah panitia yang dibentuk oleh badan permusyawaratan kampung untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala kampung. pemilihan kepala kampung yang selanjutnya disingkat pilkada adalah suatu kegiatan pelaksanaan kedaulatan rakyat kampung untuk memilih kepala kampung secara langsbantuan keuangan pelaksanaan pemilihan kepala kampungtahun anggaran untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala kampung. berita daerah adalah berita daerah kabupaten tulang bawang. bab maksud dan tujuan maksud pemberian bantuan keuangan pelaksanaan pemilihan kepala kampung adalah mendukung terlaksananya proses pemilihan kepala kampung bagi kampung yang melaksanakan pemilihan kepala kampung sesuai dengan asas demokrasi dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku terlaksananya penyelenggaraan otonomi kampung yang lebih baik. tujuan pemberian bantuan keuangan pelaksanaan pemilihan kepala kampung adalah membantu kampung dalam pembiayaan pelaksanaan pilkada, pelaksanaan pilkadkampung bersumber dari apbd kabupaten tulang bawang tahun anggaran besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam untuk setiap kampung yang melaksanakan pemilihan kepala kampung adalah sebesar rp. (dua puluh juta rupiah). bantuan keuangan pelaksanaan pemilihan kepala kampung sebagaimana dimaksud dalam dialokasikan pada anggaran bantuan hibah bagian tata pemerintahan setkab tulang bawang. bab penggunaan bantuan keuangan pemilihan kepala kampung bantuan keuangan pelaksanaan pemilihan kepala kampung yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tulang bawang digunakan untuk membiayai kegiatan kegiatan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala kampung antara lain pengadaan bilik suara dan kotak suara pencetakan kartu suara pembuatan undangan untuk pemilih pembuatan daftar pemilih sementara dps) dan daftar pemilih tetap dpt), pengadaan alat tulis kantor, sosialisasi pelaksanaan pemilihan kepala kampung: klarifikasi dan verifikasi bakal calon kepala kampung, honorarium panitia pemilihan kepala kampungkampung wajib menyampaikan tanda bukti pembelanjaan antara lain akuntansi, nota atau tanda bukti lainnya pelaksanaan penggunaan bantuan keuangansyarat syarat pencairan bantuan keuangan syarat syarat pencairan bantuan keuangan pelaksanaan pemilihan kepala kampung ditetapkan sebagai berikut surat permohonan pencairan bantuan keuangan pelaksanaan pemilihan kepala kampung yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan kepala kampung ditujukan kepada bupati. melampirkan fotokopi surat keputusan bpk tentang pembentukan panitia pelaksanaan pemilihan kepala kampung. melampirkan rincian anggaran biaya rab) biaya pemilihan kepala kampung dari panitia diketahui dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan kepala kampung. fotokopi npp panitia pelaksana pemilihan kepala kampung. fotokopi rekening kas pelaksana pemilihan kepala kampung pada bank lampung. buku kas pengeluaran yang telah ditandatangani ketua pelaksana pemilihan kepala kampung. pakta integritas dari ketua panitia pemilihan kepala kampung yang memuat kesanggupan untuk melaksanakan belanja tersebut dan bertanggung jawab atas dana yang diterimanya. bab tata cara pencairan bantuan keuangan tata cara pencairan bantuan keuangan pelaksanaan pemilihan kepala kampung adalah sebagai berikut panitia pemilihan kepala kampung mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada bupati c.g. kepala bagian tata pemerintahan sekretariat daerah kabupaten tulang bawang dengan tembusan kepada kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten tulang bawang selaku pejabat pengelola keuangan daerah, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam bagian tata pemerintahan umum menyampaikan kepada bupati permohonan tersebut diatas dilengkapi dengan surat pernyataan telah dilakukannya verifikasi dan pengesahan terhadap kelengkapan dan kebenaran administrasi dokumen pencairan kepada panitia pemilihan kepala kampung serta naskah perjanjian hibah nph) bersama dengan ketua panitia pelaksana pemilihan kepala kampung. kepala badan pengelola keuangan aset daerah kabupaten tulang bawang selaku pejabat pengelola keuangan daerah menetapkan sp2d dan sekaligus mentransfer rekening kas panitia pemilihan kampung. bab vii laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan pelaksanaan pemilihan kepala kampung tahun anggaran merupakan bantuan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh panitia pemilihan kepala kampung kepada pemerintah kabupaten tulang bawang paling lama (satu) bulan sejak tanggal pelaksanaan pemilihan kepala kampung. apabila terjadi penundaan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala kampung karena sebab yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pertanggungjawaban panitia pilkada atas penggunaan bantuan keuangan pelaksanaan pilkada disampaikan kepada bupati paling lama (satu) bulan sejak tanggal pelaksanaan pemilihan kepala kampung. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam dan dituangkan dalam surat pertanggungjawaban spj) selanjutnya disampaikan kepada bagian tata pemerintahan umum sekretariat daerah kabupaten tulang bawang untuk diteruskan bupati melalui badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten tulang bawang. bab viii pengawasan pengawasan pemberian bantuan keuangan pelaksanaan pemilihan kepala kampung dilakukan oleh inspektorat kabupaten tulang bawang. bab pengendalian, monitoring dan evaluasi camat memfasilitasi kampung untuk mengajukan pencairan, pengendalian penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan pelaksanaan pemilihan kepala kampung tahun anggaran bagian tata pemerintahan umum sekretariat daerah kabupaten tulang bawang melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penyaluran bantuan keuangan pelaksanaan pemilihan kepala kampungv bupati tulang dinasti diundangkan menggali pada tanggal sekretaris daerah kabupaten tulang bawang, bian anthony beritadaerah kabupaten tulang bawang tahun nomor |
bupati tanjung jabung timur peraturan bupati tanjung jabung timur nomor tahunnjung jabung timur tentang dited ditelitioei arti tam elit!|elah ditelanebuia me. pebatas jumlah surat permintaan pembayaran (spp) pengisian kas masing masing skserta belanja modal selain dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak kerja ataubatas jumlah spp up yang dapat diberikan kepada masing masing pengguna anggaran dan atau kuasa pengguna anggaran sebagai berikutdan (belanja modal) yang tidak dilakukan dengan pembayaran pihak ketiga. dapat diberikan setinggi tingginya (satu pertigapuluh) dari anggaran belanja dpa skpd. penerbitan sp2d baru dapat dilakukan oleh bud setelah skpd menyetorkan seluruh sisa uang (up, gu, dan jasa giro) yang ada rekening skpd tahun sebelumnya rekening kas umum daerah dan menyampaikan laporan keuangan tahun lalu yang terdiri dari laporan realisasi anggaran lra), neraca dan catatan atas laporan keuangan talk). telah diteliti| spp u diajukan setelah pengguna uang persediaan yang dikelola oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran mencapai sekurang kurangnya (tujuh puluh lima persen) dari realisasi jumlah spp up. penggunaan uang persediaan sebagaimana dimaksud padaspp tu merupakansampai dengan jumlah rp. (dua ratus juta rupiah) untuk klasifikasi belanja harus dapat persetujuan tertulis dari kepala dead selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan tambahan uang diatas rp. (dua ratus juta rupiah) untuk klasifikasi belanja harus mendapat persetujuan sekretaris daerah kabupaten tanjung jabung timur selaku koordinator pengelolaantama (satu) bulan sejak tanggal sp2d diterbitkan: dan atau. telah diteliesarnep varna marga year dewa bupati tanjung jabung timur, nusa acu per cam. i ivs loss 201bam prinsip 9go0noor zumi zola zulkifli diundangkan muara sabak pada tanggal 9lemy sekretaris sudi berita daerah kabupaten tanjung jabung timur tahun nomor jaman dosa pat ast aan il. tamresal sl. kue gas g, aji aman tea nite diolah ditelan. jdih.binjaikota.go.idtambahan penghasilan tidak diberikan kepada pns yang: dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan atau tingkat berat,pns yang dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan atau tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam huruf: staf golongan (satu), staf golongan (dua), staf golongan (tiga), dan staf golongan (empat). jabatan. jdih.binjaikota.go.id jabatan fungsional auditor pada inspektorat didasarkan pada: auditor pertama, auditor muda, dan auditor madya. tambahan penghasil jawab pemberian tambahan penghasilan adalah kepala selaku pengguna anggaran. penetapan pemberian tambahan penghasilan bagi pns berdasarkan persentase kehadiran pagi dan sore. penetapan. jdih.binjaikota.go.idiii, eselon iv, dan atau staf dilakukan oleh kepala masing masing.dilakukan oleh sekretaris daerah kepala pacar sii walikota binjai, daerah kota binjai ttd eni, diundangkan binjai pada tanggal pfungsional auditor pada inspektorat daerah besaran perbulan kota binjai rp) jabatan struktural dan jabatan staf ) eselon: la. asisten |b. staf ahli walikota |c. kepala skpd opd eselon nl a: |a. camat ib. kepala bagian |c. sekretaris skpd eselon nn b: la. kabid (pada dinas badan) eselon iv a: sekretaris camat ib. lurah |c. eselon iv a (pada dinas, badan dan bagian) eselon iv b la. sekretaris lurah ib. kasi staf: golongan |b. golongan! le. golongan dan1 inspektoratdarrahi kotabinai inspektorat daerah kota binjai ja. eselon |b. eselon ill a sekretaris) eselon i b auditor madya, p2upd madya) penyelia lanjutan dan p2ud pertama) staf staf gol staf gollll mantel ane walikota binjai, daerah kota binjai ttd eni, nip. muhammad idhamkota dumai, menimbang bahwa dengan adanya perusahaan, biaya penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan air minum isi ulang program pemerintah, pengaturan besaran jasa pelayanan pemeriksaan sampel dan tata cara pembayaran pemeriksaan kualitas airdimana untuk menindaklanjutinya perlu dilakukaneberapa ketentuan, diubah sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap orang atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas diwajibkan membayar sebelum atau sesudah mendapatkan pelayanan. pelayanan yang diberikan pada upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas adalah meliputi: pemeriksaan air bersih, air kolam renang dan air minum parameter fisika, pemeriksaan air bersih, air kolam renang dan air minum parameter kimia, cc. pemeriksaan air bersih, air kolam renang dan air minum parameter mikrobiologi, pemeriksaan dahak, dan pemeriksaan darah. biaya penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan air menumis ulang program pemerintah khusus untuk pemeriksaan kimia air disubsidi (seratus persen) dari biaya tarif normal dan biayapenyelenggaraan pelayanan pemeriksaan terbersih masyarakatprogram pemerintah untuk pemeriksaan mikrobiologi, fisika dan kimia disubsidi100 o (seratus persen) dari biaya tarif normal. tarif pelayanan tidak bermaksud untuk mencari laba dan ditetapkan dengan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.blue upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas berdasarkan asas kepatutan. komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada merupakan imbalan yang diterima blue upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas atas pemakaian fasilitas laboratorium, bahan habis pakai dan bahan media habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pelayanan pemeriksaan laboratoriumseseorang atau badan dalam rangka pelayanan pemeriksaan laboratorium. agar pelayanan laboratorium dapat terus ditingkatkan, maka pendapatan dari biaya pelayanan pemeriksaan yang dimaksud dalam peraturan wali kota ini seutuhnya dimanfaatkan oleh blue upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas yang terdiri atas pengeluaran untuk biaya operasional dengan proporsi sebesar (enam puluh persen) dan biaya jasa pelayanan dengan proporsi (empat puluh persen). biaya operasional laboratorium sebagaimana dimaksud pada merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri atas: biaya belanja pegawai, biaya belanja barang dan jasa, dan biaya belanja pemeliharaan. tarif pelayanan pemeriksaan sampel yang berasal dari luar daerah dikenakan sesuai dengan ketentuan tarif dalam peraturan wali kota ini. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: besarnya tarif pelayanan blue upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas digolongkan berdasarkan jenis pelayanan. besaran jasa pelayanan pemeriksaan sampel dengan pengaturan sebagai berikut: jasa pelayanan pemeriksaan fisik kualitas air, pemeriksaan kimia kualitas air, pemeriksaan mikrobiologi kualitas air, pemeriksaan putus dan pemeriksaan darah ditetapkan sebesar (lima belas persen) dari tarif, dan jasa pelayanan pengambilan sampel bagi petugas lapangan ditetapkan sebesar (dua puluh persen) dari jasa tarif, cc. jasa unsur pimpinan ditetapkan sebesar (lima persen)dari jasa tarif. besarnya tarif pelayanan blue upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelsyarakat perorangan badan usaha yang mendapatkan jasa upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas atau menggunakan fasilitas sarana upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas diwajibkan membayar biaya pelayanan dan sebagai bukti pembayaran diberikan kwitansi rincian biaya atau tanda bukti pembayaran lain yang dipersamakan. pembayaran biaya pemeriksaan dilakukan pada saat proses pengambilan sampel. pemeriksaan sampel belum dilaksanakan jika proses pembayaran belum dilakukan oleh pengguna jasa upt laboratorium kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas pembayaran dilakukan secara langsung rekening kas blue atau melalui bendahara penerima blue dan langsung disetor rekening kas bluemalang, provinsi jawa tengah tahun diajukan oleh: merkin nama mukti agung wibowo, s.t.: tea" tai pekerjaan wakil bupati, alamat jalan angkutan perahu link pancaroba nomor c100 tar rw desa kelurahan wanara selatan, kecamatan taman, kabupaten pemalang, nama amirudin, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan harapan jaya rw kelurahan cipinang melayu, kecamatan makasar, jakarta timur, pasangan calon bupatikhs tapi xi1 tanggal desember memberi kuasa kepada denny septiviant, s.h. dan kahar muamalah, s.h., advokat kuasa hukum pada sekretariat posko pemenangan pasangan mukti agung wibowo amirudin, beralamat jalan jenderal sudirman timur nomor pemalang,daerah kabupaten pemalang, beralamat jalan achmad yani selatan nomor pemalang: berdasarkan surat kuasa khusus nomor ump i tanggal januari memberi kuasa kepada dr. umar maruf, s.h., sp. n., hum., fajar sushi a.k. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id arif, s.h., m.h., devi rinaldi, s.h., dan audisi hasyim radio, s.h., advokat kuasa hukumpada kantor advokat dan pengacara umar partners, beralamat jalan soekarno hatta nomor pegunungan,: ii. nama junaidi, s.h., m.m.: tempat tanggal lahir pemalang, april alamat jalan kebondalem, kecamatan pemalang kabupaten pemalang, provinsi jawa tengah, nama drs. hartono: tempat tanggal lahir pemalang, maret alamat desa mojo rt. kec.wenang noto buwono, s.h., m.h., putro negro rekthosetho, s.h.m kn., aria patria dijaga, s.h., m.h., bona ventura sulistiana, s.h., m.h., aji sudarmaji, s.h., m.h., anggora adi mojo, s.h., arif hijrah saputra, s.h., tanda perdamaian nasution, s.h., pilipes tarigan, s.h., m.h., imran mahfud, s.h., dan arif gunawan wibisdesember saksi mengundurkan diri sebagai saksi dari pasangan calon nomor urut (saksi pemohon): kabupaten pemalang, sehingga anggaran operasional dan gaji anggota paniaikab tidak dapat dicairkan. penarikan pns ini, ketidakprofesionalan dan ketidaknetralan petugas penyelenggara bahwa pemohon pernah dinyatakan tidak memenuhi syarat (tms) berdasarkan berita acara nomor bangertanggal agustus namun setelah diajukan permohonan sengketa bawaslu kabupaten pemalang,mana pada alat peraga tersebut hanya ada (dua), kecamatan pemalang seorang anggota kpps yang bernama slamet riyanto adalah pengurus pdi p,yangolitik uang bahwa tindakan sebagaimana dimaksud dalam poin diatas, juga mengindikasikan adanya politik uang: bahwa tindakan sebagaimana dimaksud dalam poin diatas, juga mengindikasikan adanya politik uang:intimidasi:.kabupaten pemalang kabupaten pemalang, bahwa namun demikian, tidak semua laporan ditindaklanjuti bawaslu kabupaten pemalang, salah satunya laporan sebagaimana dimaksud poin poin poin .a. poin .d. dan poin .d1 hal. dan putusan nomor php.d viii merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id",terpilih dalam pilkada pemalangihan bupati dan wakil bupati kabupaten pemalang tahun termaksudyang berlangsung secara uber dan judul kabupaten pemalang dalam kondisimerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idpemalangv.n dinyatakan tidak mengikat secara hukum,dalam pilkada memerintahkan kepada memohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang seluruh kabupaten pemalang dengan terlebih dahulusebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati pemalangbukti fotokopikliping berita media online elshinta.com tanggal oktober yang diunduh pada tanggal desember dengan judul pns ditarik, bawaslu pemalang terancam lumpuh : bukti kliping berita media online liputan6.com tanggal oktober yang diunduh pada tanggal desember dengan judul diduga bantu bupati maju pilkada, sekda pemalang terancam dipecat : bukti kliping berita media online infopantura.com tanggal november yang diunduh pada tanggal desember dengan judul terbukti langgar aturan kampanye, simpatisan jadi hartono divonis bulan , bukti kliping berita media online radar tegal tanggal november yang diunduh pada tanggal desember dengan judul balai desa untuk kampanye, slamet dikurung dua bulan : bukti kliping berita media massa online infopantura.com tanggal desember yang diunduh pada tanggal desember dengan judul agung afif nyatakan keberatan terhadap proses pilkada pemalang , bukti kliping berita media online radar tegal tanggal desember yang diunduh pada tanggal. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id desember dengan judul saksi arifin romi dan agung afif walkot , bukti fotokopi selebaran yang mengatasnamakan forum warga pemalang yang isinya adalah kampanye hitam yang menyerang calon bupati pemalang nomor urut bukti fotokopi selebaran yang isinya adalah kampanye hitam yang menyerang calon bupati pemalang nomor urut dan keluarganya: bukti fotokopi kliping koran radar tegal, jumat desember dengan judul mpk gugat hasil pilkada : bukti fotokopi kliping koran suara merdeka, jumat desember dengan judul saksi walk out : bukti fotokopi tanda bukti penerimaan laporan bawaslu kabupaten pemalang nomor lp pilkada xi1 tertanggal desember bukti rekaman suarabukti rekaman video pantai tidur kabupaten pemalang: bukti rekaman videobukti kalender oleh pemerintah kabupaten pemalang: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti fotokopi daftar nama penanggungjawab liputan media kantor lingkungan hidup kabupaten pemalang: bukti fotokopi laporan komisi aparatur sipil negara nomor kain tanggal november bukti fotokopi putusan nomor pid. sus pn pml tertanggal november bukti fotokopi keputusan sengketa panitia pengawas pemilihan kabupaten pemalang nomor. permohonan: ps wsl.pml. vii tanggal september i2. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, memohon memberi jawabanbertanggal januari yang mengemukakan sebagai berikut:tahun dengan nomor urut (bukti ta ta ta d250. (duaratuslimapuluhribu) jiwa, pengajuan perselisihanperolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar2 y6(duasampai dengan250. (duaratuslimapuluhribu) jiwa sampaidengan (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suaradilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar1, y46(satu 500.000l(limaratusribu)jiwasampaidengan1. (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihanperolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaanpenetapanhasil penghitungan perolehan suara oleh memohon, dan kabupaten kota dengan jumlahpenduduklebihdari1. (satu juta)jiwa, pengajuan perselisihanperolehansuaradilakukanjika terdapatperbedaan palingbanyaksebesar0, (nol30 april adalah jiwa, (bukti tb sehingga berdasarkan ketentuanbisa memiliki legal standing dalam pengajuan permohonan pembatalan(bukti tg dan bukti tg )dan keputusan kpu kabupaten pemalang nomor ptsmcm aan maa amirudin pemohon) saham) lensa| mamo) dan pasangan calon peraih suara terbanyak junaidi hartono) memperoleh yo) atau memiliki selisih perolehan suara sebanyak68. suara atau20, y6,,5y6x suara suara. yang berarti selisih merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idundang undang.ago,ber: bahwa berdasar yurisprudensi putusan setidaknya melalui: putusan nomor php.d vi tentang perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati provinsi jawa timur: putusan nomor php.d vii tentang perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bengkulu selatan, cc. putusan nomor php.d vii tentang perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kotawaringin barat, putusan nomor php.d viii tentang perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan yapen, putusan nomor php.d viii tentang perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kota tebing tinggi, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kpu kab tanggal mei2015,dengan juni (bukti ta pada masa penyampaian syarat dukungan pada tanggal juni s.d.:yerahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyarat d wib. selama masa pendaftaran pasangan calon,terdapat (tiga), mukti agung wibowo, s.t, junaidi, shm.si, sebagaimana tertuang dalamasangan bakal calon bupatipemilihan kabupaten pemalang menerbitkan keputusan sengketa nomor permohonan ps wsl.pml. vi11, dan amirudin, s.e.,:bukti ta ).,pasangan calon yang disampaikan oleh saksi pemohon kepada ppk seluruh wilayah kecamatan (bukti te te te te,.merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.iddataolitisasi birokrasiolitisasi birokrasi, politik uang, dan intimidasiyang digunakan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idemohonemohon dinyatakan memenuhi syarat ms) maka memohon melaksanakan keputusan tersebut dan pemohon oleh memohon ditetapkan sebagai pasangan calon nomor urut kronologis tentang penetapan pemohon sebagai pasangan calon sebagaimana bawah ini.emalang tahun (bukti ta penyerahan persyaratan pencalonan dan syarat.d. wib. selama masa pendaftaran pasangan calonterdapat (tiga) bakal pasangan calon yang mendaftar kpu kabupaten pemalang, yaitu:: mukti agung wibowo, s.t., si: junaidi, s.h.emohons.e.emohon1emohon sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati pemalang tahun setelah diserahkannya merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dokumen tanda terima spp atas nama amirudin, s.e.:.:cc.2015i x, bahwa terkait dalil pemohon pada pokok permohonan angka dandapatangka dan: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.iddan pokok permohonan patut untuk dikesampingkan dan ditolak, sebagaimana telah memohon bantah atas, tidak ditemukan adanya fakta telah terjadi kesalahan dan pelanggaran sebagaimana dugaan pemohon, sehingga keinginan pemohon sebagaimana angka dan pokok permohonan yang meminta diskualifikasi terhadap pasangan calon nomor urut2adanya intervensi atau setidak tidaknya grand design dari kelompok tertentu untuk memperoleh kekuasaan dengan cara cara yang tidak benar. bahwa.)adalah sah dan mengikatuntukbupati dan wakil bupati kabupaten konawe selatan: putusan nomor php.d viii tentang perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten lamongan: putusan nomor25 php.d viii tentang perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sintang, i. putusan nomor28 php.d viii tentang perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten gresik: putusan nomor31 php.d viii tentang perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kota surabaya, k. putusan nomor41 php.d vii1 tentang perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mandailing natal: putusan nomor166 php.d viii tentang perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kota tanjungbalai: putusan nomor158 php.d viii tentang perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sumbawa,ihan bupati dan wakil bupati dengan memberikan penafsiran yang luas. dalam perkembangan putusan putusan tentang php, mahkamah tidak lagi membatasi diri pada objek sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati yang hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh kpu, namun lebih pada penilaian pada proses pemilihan bupati dan wakil bupati. ekstensifikasi ini dirumuskan karena adanya alasan alasan yang dapat melanggar norma norma konstitusi, kedaulatan hukum (demokrasi), dan kedaulatan rakyat (demokrasi), yaitu pelanggaran hak untuk menjadi pasangan calon (right candidate), pengabaian perintah putusan pengadilan dan sikap keberpihakan kpud pada pasangan calon tertentu dengan sengaja menghalang halangi terpenuhinya persyaratan calon lainnya:perbaikan kwk. dan laporannya): merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id:11 bukti tl fotokopi surat panitia pengawas pemilihan kabupaten pemalang nomor. panas pml il perihal rekapitulasi dugaan pelanggaran yang ditangani panas kabupaten pemalang, desember,,:,merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id.fvide bukti ptlampiran halaman model db1 kwk bahwa daftar pemilih tetapmalang tahun berjumlah jiwa di::, pmr rentan peak |kontes calon kedudukan perolehan prosentase suara bupati merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bupatienam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh) suara dengan prosentase sebesar (sepuluh koma lima sembilan persen):perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait: bahwa berdasarkan uraian atas, telah nyata permohonan pemohon tidak jelas (obscura libel).,yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, yang dilakukan oleh pihak permohonan pihak terkait bahwa materi permohonan pemohon pada angka s.d. harus dikesampingkan, karena materi permohonan pemohon tentang. adanya merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id politisasi birokrasi2, bahwa dalam materi tersebut terbukti pemohon tidak mengetahui nomor urut pasangan calon pihak berkait,angan camerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idupaten. pemalang pada acara hut kabupaten pemalang bukan: (vide bukti 5j: bahwa materi permohonan pemohon pada huruf angka tersebut, hanya merupakan alibi yang dibuat pemalang tahun ii. kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwaomisi pemilihan umumahwa berdasarkanpenggugat adalahii. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwaumumkan pada tanggal desember pukul13. wib, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idnomor urut yang dibawa sdr. kartu, diperoleh dari hasil tangkap tangan yang dilakukan sdr. slamet (vide bukti pt bahwa penyebaran selebaran kampanye hitam blacknomor urut vide bukti pt 8j,10j, bahwa pihak terkait menolak materi permohonan pemohon pada huruf angka danmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bertemu dengan orang yang mengaku bernama turningsih, dan tidak pernah melakukan intimidasifancaman terhadap siapapun untuk mendukung pasangan calo,: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id|vide bukti 14j:, politik uang bahwa materipihak terkait:umum calon bupati dan wakil bupati pemalang bertanggal desember pukul wibjumlah penduduk kabupaten pemalang tahun yah dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kab. pemalangfotokopi surat pernyataan seri. retno riyanto,s. kepala sdn kejagung, kecamatan randudongkal kabupaten pemalang,tanggal januari bukti pt fotokopi surat pernyataan pengurus pgri kabupaten pemalang, nomor um ab xxi tanggal januarukti pt fotokopi surat pernyataan ketua organisasi kepala desa se kabupaten pemalang simongklang : bukti pt fotokopi surat pernyataan sdr., khunaeni, kepala desa cikal kecamatan watukumpul kabupaten pemalang, bukti pt fotokopi surat pernyataan sdr., andri irawan, selaku dan pt kepala desa lereng kec. warungpring, kab pemalang fotokopi barang bukti berupa sejumlah amplop berisi uang senilai rp. dan gambar stiker pasangan calon nomor urut bukti pt fotokopi surat pernyataan bapak suwarna,s. kepala desa kejepit kecamatan randudongkal, kabupaten pemalang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti pt fotokopi surat keterangan nomor tvjm tim kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati bukti pt fotokopi surat pernyataan sdr. irfan saiful anwar, pengurus dan pengajar pengajian anak anak. bukti pt fotokopi surat pernyataan sukarno,s. pd, kepala dan pt sdn cibubur kecamatan warungpring kabupaten pemalang fotokopi surat undangan yang dikeluarkan oleh sekretariat daerah kab pemalang november bukti pt fotokopi surat pernyataan sdr. basuki, kepala sdn warungpring kecamatan warungpring kabupaten pemalang bukti pt fotokopi surat pernyataan sdr. makro, kepala desa cibubur kecamatan warungpring kabupaten pemalang bukti pt fotokopi surat keterangan dewan pimpinan cabang nomor dpc i tanggal januari bukti pt fotokopi surat dewan pimpinan daerah partai golongan karya nomor golkar xi11 tanggal desember bukti pt fotokopi putusan perkara nomor pid. sus pn. pml dalam perkara atas nama terdakwa slamet arif amin,st bin wajar, tanggal november pada pengadilan negeri pemalang. bukti pt fotokopi surat keterangan direktur dam tirta mulia kabupaten pemalang, nomor tanggal januari bukti pt salinan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pemalang memohon) nomor pts kpu kab tentang penetapan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati pemalang tahun tanggal september bukti pt perubahan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pemalang memohon) nomor pts kpu kab tentang penetapan nomor uruttanggal september bukti ptya, tanggal agustus ditujukan kepada, kepala skpd lingkungan pemerintah kabupaten pemalang: direktur bumi kabupaten pemalang, kepala desa kabupaten pemalang. bukti pt bukti rekaman video bupati pemalang dalam upacara peringatan hut ke kopi kabupaten pemalang, pada hari senin november bukti ptpns) dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pemama erna lon dat makna saman gowa sma ammastoga berdasarkan tabel atas pemohon berada peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak .683suara): bahwa menurut pemohon selisih suara pemohon tersebut disebabkan adanya pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten pemalang tahun yahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idepi.4j,merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id13. wil2015pemalangpukul wib, (vide bukti p 2 2015dan pmk merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idri?dibatalkan demi penegakan hukum,telah pula disampaikan oleh saksi pemohon melalui surat nomor tp aa dadi x11 pada tanggal desembelitisasi birokrasi junaidi, sh,mmmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idbahwa pmk menyatakan, para pihak dalam perkara perselisihanhasil pemilihanjdi atas, pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pemilihan bupati kabupaten pemalang, provinsi jawa tengah tahun berdasarkan suratseptember (vide bukti ta dantanggal september (vide bukti ta 003j, bahwa pemohon adalah pasangan calon nomor urut (vide bukti ta 004j. dengan demikian, pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan bupati kabupaten pemal1 ber..abupaten pemalang2015dan huruf pmk1ma. terbuka merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dibiayai oleh pemkab pemalang junaidi, sh,mm junaidi, sh,mm.: pada sekira tanggal oktober, pada tanggal november ada176 kepala desa kabupaten merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pemalang dikumpulkan objek wisata guci terletak dukuh code, budidaya, slawi, kabupaten tegal, oleh pasangan calon nomor urut dan diminta dukungan para kades untuk memenangkan pasangan calonnomor urut mengancam apabila warga tidak mendukung pasangan calon nomor urut segala bantuan darinomor urut dengan tidak menghadirinomor urutri desa kreol dan slamet dari desa cibubur. amar dan slamet adalah anggota tim pemenangan pasangan calon nomor urut kartu kemudian diarak keliling dusun pagembluawan. oleh kades andi iranomor urut karena kartu tidak mau mengakui hal tersebut, amplop berisi uang yanomor urut pemohon), mana merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgoasekira tanggal desember lurah bojongbatu,nomor urut dusun lintang kelurahan bojongbatu: sering terjadi pertemuan dan pemantapan tim pemenangan pasangan calon nomor urut rumah kepala dinas perdagangan dan koperasi kabupaten pemalang y: basuki, kepala sdn wilayah krajan kecamatan warungpring, rapai, kepala sdn karangdawa kecamatan warungpring, saran, kepala sdn kembaran kecamatan warungpring: sumiyati, kepala sdn cibubur kecamatan warungpring, sukarno, kepala sdn cibubur kecamatan warungpring, father kepala sdn datar kecamatan warungpring: pada tanggal desember tepi riyanto, kepala dinas perdagnomor urut desa cibubur kecamatan warungpring dengan nilai (dua puluh lima ribu rupiah) hingga (lima puluh ribu rupiah): bahwabahwa calon saksi pemohon yang bernama turningsih dipaksa kepala desa cibubur, bernama daro, untuk mengundurkan diri sebagai saksi dari pasangan calon nomor urut pemohon) dengan ancaman apabila tidak mendukung pasangan calon nomor urut jika terjadi sesuatu terhadap saksi, pemerintah tidak akan membantu. karena ketakutan, pada tanggal merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id |
center] keuangan republik !indonesia salinan pera turu;;telah diatur peraturan menteri keuangan nomor pmk. mengingatbahwa ketentuan dalamperlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan, sehingga perlu digantmenetapkakuntansi penerimanggaran pendapatan dan belanja negara. pnbterdiri dari pnb sda migas dan pnb migas lainnyanas1rekening kas umum negara, yang selanjutnya disingkasatuan kerja pnb khusus bun pengelola pnb minyak bumi dan pnb gas bumi,nyak dan gdari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. instansi pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, yang selanjutnya disebut dengan instansi pelaksana,instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi, yang selanjutnya disingka; dan pendapatan gas bumi. pnb migas lainnya terdiri atas: pendapatan minyak mentah dmo; pendapatan denda, bunga, dan penalti terkait kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; yang terdiri atas: aset; kewajiban; ekuitas; pendapatan; dan beban. petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam digunakan bagi;; kuasa bun sebagai pedoman dalam konsolidasi laporan keuangan bun;satker pnb migas dan kuasa bun; dan atau satker pnb migas dan instansi pelaksana;;untuk1unpbnnggaran pendapatan dan belanja daerah apbd)an tah "basis kas menuju akrual" (cash towards acuan menjadi "basis akrual" (acuan. kebijakan kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan satker"ditanggung dan dibebaskan" (assume and discharge) bagi paranyak dan gas bumi migas) yak dan gas bumi, belum dilakukannya pengakuan pendapatan gasmu) yak bumi sebesar lima belas setengah persen) berasal dari penerimaan negara sumber daya alam pertambangan min j. selain itu, dalam peraturan pemerintah nomor tahun diatur juga ketentuan sebagai berikut:)j. yang dimaksud dengan lifting dalam penjelasan verse but yaitu jumlah produksi minyak bumi dan atau gas bumi yang dijualbpk)"basis kas menuju akrual" (basis cash towards accruaijyang mengatur mengenai pengalokasian transfer daerahyang mengatur mengenai pengalokasian transfer daerah mengacu kepada beberapa sumber rujukan sebagai berikut: undang undang apbn dan peraturan pelaksanaannya. undang undang mengenai penerimaan negara bukan pajak. pemerintah mengenai standar akuntansi peraturan pemerintah mengenai pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerint1 biaya operas1 yang dapat dikembalikanpresiden mengenaimengenai penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. peraturan menteri keuangan mengenai pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. peraturan menteri keuangan mengenai kebijakan akuntansi pemerintah pusat. peraturan menteri keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. peraturan menteri keuangan mengenai jurnal akuntansi pemerintah pada pemerintah pusat. peraturan menteri keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus. unya j1muan migas sebagian disetorkan rekening kas negara melalui bank persepsi dan sebagian lagi disetorkan melalui rekening minyak dan gas bumi yang akan dikurangi terlebih dahulu dengan cadangan atas kewajiban pemerintah sebelum kemudian diproses pemindahbukuannya rekening kun untuk diakui sebagai pendapatan pnb sda migas dalam laporan realisasi anggaran; danapabila rekening minyak dan gas bumi masih terdapat sisa dana yang dapat dipindahbukukan rekening kudapatan pnb migas lainnya merupakan penemuan selain pnb sda migas. untuk jenis penerimaan ini, telah disediakan (tiga) kode akun pada bagan akun standar: pendapatan minyak mentah dmo kode akun pendapatan denda, bunga, penalti dari kegiatan usaha hulu migas kode akun dan pendapatan lainnya dari kegiatan usaha hulu migas kode akun pendapatan minyak mentah dmo berasal dari penerimaan hasil penjualan minyak bumi bagian kontraktor yang diserahkan kepada negara dalam rangka memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri sebagaimana diatur dalam kontrak dan ketentuan perundangan. untuk dapat diakui sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan pembayaran kewajiban pemerintah atas dmo fee. sementara itu, untuk pendapatan pnb lainnya selain pendapatan minyak mentah dmo pada pnas1nya merupakan penemuan yang earning process nya telah selesai (tidak perlu diperhitungkan dengan unsur lainnya), sehingga bagian besar sebarannya tidak lagi dilakukan rekening minyak dan gas bumi, tetapi disetorkan kas negara melalui bank persepsiasetnamun demikian, terdapat penemuan yang berasal dari denda keterlambatan pembayaran hasil penjualan minyak dan gas bumi bagian negara yang sebarannya tetap dilakukan rekening minyak dan gas bumi. hal ini disebabkan setoran atas denda keterlambatan tersebut sebarannya melekat dengan nilai pokok hasil penjualan atau nilai setoran ouerlifting kontraktor. oleh karena itu, dalam rangka proses pengakuan pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, untuk penerimaan ini tetap dilakukan proses pemindahbukuan dari rekening minyak dan gas bumi rekening kunarms1p pnas1hulu minyak dan gas bumi yang mungkin sedikit berbeda ,1s1ran keuangan konsolidasi satker pnb migaspan jan j1teliti untuk tagihan tahun berjalan, sedangkan untuk tagihan yang berasal dari transaksi tahun tahun sebelumnya akan ditranslasikan dengandisamping itu, apabila masih terdapat saldo piutang yang masih outstanding pada tanggal pelaporanm;;kualitas lancar apabila piutang belum jatuh tempo;;;aset lancar piutang bukan pajak xxx dikurangi: penyisihan xxx piutang tak tertatih bagian lancar piutang xxx angka panjang dikurangi: penyisihan xxx piutang tak tertatih kewajiban xxx ekuitas xxx tahun xxx xxx xxx xxx; surat tagihan overlifting kontraktor; surat tagihan production, compensation, and development bonus; surat tagihan transfer aset; surat tagihan kelebihan pembayaran dmo fee; surat estimasi tagihan over underlifting; dan surat surat yang menginformasikan adanya tagihan atas hak pemerintah dari kegiatan usaha hulu migas,;engakuan piutang minyak mentah dmo piutang pendapatan minyak mentah dmo hanya dicatat pada saat pelaporan keuangan masih terdapat piutang pendapatan minyak mentah dalam rupiah atau piutang nilai lawan. hal ini mengingat penjualan minyak mentah dmo tergabung dengan hasil penjualan minyak bagian negara, dimana pada proses awal pengakuan pendapatan dan piutang diakui terlebih dahulu sebagai pendapatan minyak bumi laporan operasional dan piutangjangka pendek pnb minyak bumi. setelah diterimanya laporan pengiriman minyak mentah dmo dari instansi pelaksana baru dilakukan klasifikasi akun untuk pengakuan pendapatan minyak mentah dmo laporan operasional. sementara itu, untuk pengakuan piutang tetap diakui terlebih dahulu sebagai piutang jangka pendek minyak bumi dan hanya direklasifikasi menjadi akun piutang minyak mentah dmo, apabila pada saat akhir periode pelaporan keuangan masih terdapat saldo piutang nilai lawan yang dihitung secara proporsional. tidak diperhitungkannya saldo piutang minyak dalam valas untuk direklasifikasi menjadi saldo piutang minyak mentah dmo karena penyelesaian atas saldo piutang minyak mentah dalam valas nantinya akan digunakan sebagai penyelesaian kewajiban kontraktual migas pemerintah rekening minyak dan gas bumi. selanjutnya, terhadap piutang pendapatan minyak mentah dmo tersebut juga akan dilakukan jurnal balik (reversal entries) untuk diakui menjadi piutangjangka pendek minyak bumi kembali pada awal periode pelaporan keuangan berikutnya. pengakuan piutang denda gas piutang denda gas hanya dicatat pada saat pelaporan keuangan melalui klasifikasi akun, yaitu dari akun piutang jangka pendek gas. selanjutnya piutang tersebut juga akan dilakukan jurnal balik untuk diakui menjadi piutang jangka pendek gas kembali pada awal periode pelaporan keuangan berikutnya. hal ini mengingat tagihan maupun pembayaran atas transaksi denda gas, tergabung dengan pokok piutang gas. untuk menghindari terjadinya pencatatan dua kali, terutama pada saat membukukan jurnal penyelesaian piutang, maka pencatatan pengakuan dan penyelesaian piutang tetap digabungkan dengan piutang jangka pendek gas. transaksi denda gas hanya dicatat pada saat pengakuan pendapatan dan pengakuan saldo piutang pada saat pelaporan keuangan. kurs atas transaksi lifting gas yang tanggal inavoice nya jatuh pada tahun berikutnya pengukuran untuk transaksi lifting gas tahun berjalan dalam bentuk valuta asing, yang tanggal inavoice nya jatuh pada tahun berikutnya ditranslasikan dengan menggunakan kurs tengah bank indonesia pada tanggal pelaporan keuangan. penggunaan kurs pada hari libur untuk transaksi lifting minyak dan gas bumi dalam bentuk valuta amg yang jatuh pada hari libur, pengukurannya ditranslasikan dengan menggunakan kurs tengah bank indonesia hari kerja sebelumnya. metode pencatatan piutang yang berasal dari estimasi overlifting kontraktor pencatatan piutang yang berasal dari estimasi overlifting dilakukan secara netto. pencatatan estimasi overlifting secara netto tersebut dilakukan apabila: pada satu kontraktor terdapat nilai estimasi overlifting minyak lebih tinggi dibandingkan nilai estimasi underlifting gas; atau pada satu kontraktor terdapat nilai estimasi overlifting gas lebih tinggi dibandingkan nilai estimasi undoverlifting minyak dicatat sebagai pendapatan dan nilai estimasi underlifting gas dicatat bagai ban. nilai estimovovpiutang dan koreksi ekuitasoverlifting kontraktor secaraoverlifting gas bumi secara cargo settlement, sebagai bahan bagi satker pnb khusus bun pengelola pnb migas dalam melakukan monitoring setoran rekening minyak dan gas bumi atas penyelesaian gabungan antara inavoice lifting gas periode tahun berjalan dengan overlifting gas melalui cargo settlement, sehingga setoran rekening migas tersebut dapat dibukukan sesuai dengan jen1s peruntukannya. dalam hal instansi pelaksana baru melaporkan adanya transaksi penyelesaian ovakun pendapatan gas bumi akun koreksi lain lain (penyesuaian nilai ekuitas)piutang atas transaksi overlifting kontraktor tersebutpiutang(reversal entries) jang uga disajikan verse but tetap melekat pada satker pnb migasan tuan peraturan perundang undangan. ton traktor, meli ti: tang pihak ketiga migas jee; utang pihak ketiga migas reimbursement ppn; utang pihak ketiga migas underlifting kontraktor; utang pihak ketiga migas fee kegiatan usaha hulu migas;utang pihak ketiga migas pbb migas; utang pihak ketiga migas pajak penerangan jalan; danmuka pendapatan diterima muka antara lain dapat berupa kelebihan pembayaran pnb oleh wajib bayar dan pembayaran rekening migas yang belum dapat diidentifikasi peruntukannya tetapi sudah dipindahbukukan rekening kun dan diakui sebagai pendapatan laporan realisasi anggaran. pendapatan diterima muka akan diperhitungkan sebagai penyelesaian piutang padaberdasarkan hasil penelitian terhadap surat tagihan dengan kondisi sebagai berikut: data dokumen pendukung lengkap dan nilai tagihan yang diajukan dapat diukur dengan andal. terhadap kondisi tersebut, maka tagihan dimaksud akan diakui sebagai utang dan tagihan dimaksud dapat diproses lebih lanjut pembayarannya. data dokumen pendukung tidak lengkap, namun nilai tagihan dapat diukur dengan andal. terhadap kondisi tersebut, maka nilai tagihan dimaksud akan diakui sebagai utang, namun tagihan dimaksud tidak dapat diproses lebih lanjut pembayarannyateliti oleh pejabat pada satker pnb migas. utang kepada instansi pemerintah dicatat sebesar nilai tagihan instansi pemerintah yang diterima oleh satker pnb migas dan telah ditelit, untuk kewajiban yang berasal dari transaksi tahun berjalan menggunakan kurs tengah bank indonesia pada tanggal transaksi, sedangkan untuk kewajibankhusus untuk kewajiban yang berasal dari tagihan dmo fee yang berasal dari transaksi berjalan,mana akan dijelaskan pada bab vi, sedangkan untuk kewajiban yang berasal dari tagihan dmo feeaset total aset kewajiban satker pnb migas neraca per desember tahun xxx utang pihak ketiga migas dmo xxx fee kontraktor tahun xxx xxx utang pihak ketiga migas xxxpenerangan alan non pln kepadaantara dja dengan penyampai tagihan atas utang piutangterdapat perbedaan perhitungtau pembulatankewajiban jangka pendek dari kegiatan usaha hulu migas dicatat pada catatan atas laporan keuangan lk) oleh satker pnb migas berdasarkan penelitian terhadap surat tagihan dengan kondisi sebagai berikut: data dokumen pendukung lengkap dengan nilai tagihan yang namun tagihan dimaksud akan dijelaskan dalam lk. tagihan dimaksud tidak dapat diproses lebih lanjut pembayarannya. data dokumen pendukung tidak lengkap dan nilai tagihan, namun tagihan dimaksud akan dijelaskan dalam cal tagihan dimaksud tidak dapat diproses lebih lanjut pembayarannyateliti oleh satker pnb migas. apabila terjadi return atas penyelesaian kewajiban pemerintah, nilai penyelesaian kewajiban yang diakui adalah atas transaksi penyelesaian yang pertama. selanjutnya transaksi return tersebut akan dibukukan buku besar sebagai penerimaan dan pengeluaran return oleh kuasa bun. metode pencatatan utang yang berasal dari estimasi underlifting kontraktor pencatatan utang yang berasal dari estimasi underlifting dilakukan secara netto. pencatatan estimasi underlifting secara netto tersebut dilakukan apabila: pada satu kontraktor terdapat nilai estimasi underlifting minyak lebih tinggi dibandingkan nilai estimasi overlifting gas; atau pada satu kontraktor terdapat nilai estimasi underlifting gas lebih tinggi dibandingkan nilai estimasi ovunderlifting minyak dicatat sebagai ban dan nilai estimasi overlifting gas dicatat sebagai pendapatan. nilai destinundundutang underlifting kontraktor dan koreksi ekuitasunderlifting kontraktor melaluiunderlifting gas bumi secara cargo settlement. berdasarkan informasi tersebut, dilakukan jurnal atas penyelesaian utang underlifting kontraktor yang diperhitungkan dengan pengakuan piutang jangka pendek gas bumi yang berasal dari lifting gas bumi tahun berjalan. dalam hal instansi pelaksana baru melaporkan adanya transaksi penyelesaian undpendapatan atas gas bumi akun koreksi lain lain (penyesuaian nilai ekuitas),utang atas transaksi underlifting kontraktor tersebut,babiuraian aset lancar aset tetap satker pnb migas neraca per desember tahun xxx xxx investasi jangka panjang xxx aset lainnya xxx kewajiban ekuitas xxx total kewajiban dan ekuitas xxx tahun xxx xxx xxx xxx xxx xxxbagian negara merupakan penemuan migas yang dihasilkan dari hasil penjualan migas bagian negara dan tagihan overlifting kontraktor yang masih bersifat bruto dan akan menjadi net pnb migas (yang dicatat sebagai pendapatan pada laporan realisasi anggaran) setelah memperhitungomestic market obligation dmo) dan akan menjadi net pnb atas pendapatan minyak mentah dmo (yang dicatat sebagai pendapatan pada laporan realisasi anggaran) setelah memperhitungkan penyelesaianintah. lain lain penerimaan lain lain juga meliputi penemuikhtisar pengiriman migas bagian negara atau surat tagihan maupun surat penetapan lainnyahasil penjualan minyak bumi yang dilaporkan dalam laporan ikhtisar pengiriman minyak bumi oleh instansi pelaksana merupakan gabungan antara hasil penjualan minyak bagian negara dengan hasil penjualan minyak mentah dmo yang pendapatannya akan diakui terlebih dahulu sebagai pnb minyak bumi laporan operasional. pnb minyak bumi laporan operasional akan dikoreksi menjadi pnb dmo laporan operasional setelah diterimanya laporan ikhtisar minyak dmo dari instansi pelaksana. pnb migas laporan operasional juga akanterdiri dari dua jenis transaksi, yaitu pendapatan minyak bumi dalam valas dan pendapatan minyak bumi dalam rupiah, dengan ketentuan sebagai berikut: pendapatan min yak bumi dalam valas yang merupakan hasil penjualan minyak bumi bagian negara yang dialihkan dalam valas dan tagihan overlifting kontraktor, nilainya diakui, tukar yang sama dengan pengakuan piutang; pendapatan minyak bumi dalam rupiah yang berasal dari tagihan atas peng1man minyak kilang pertamina atau biasa disebut tagihan nilai lawan, nilai yang diakui adalah sebesar ekuivalen rupiah tagihan nilai lawan yang dihitung berdasarkan nilai tagihan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada pertamina; pendapatan minyak bumi dalam valas dan dalam rupiah pada poin (i) dan (ii) atas, terdiri dari pendapatan sda minyak bumi dan pendapatan minyak mentah dmo yang masih bersifat bruto (grossuntuk transaksi tahun berjalankurs rata rata tertimbang nilai total transaksi lifting minyak (ekuivalen rupiah) nilai total transaksi lifting minyak usd) yang dimaksud dengan total transaksi peng1man lifting minyak adalah transaksi pengiriman lifting minyak bumi yang dialihkan dalam rupiah transaksi pengiriman lifting minyak bumi yang dialihkan dalam valas. untuk transaksi yang berasal dari tahun tahun sebelumnya, nilai ekuivalen rupiah dihitung menggunakan kurs tengah bank indonesia pada tanggal pelaporan periode akhir tahun sebelumnya. untuk pendapatan gas bumi, pendapatan lainnya dari kegiatan usaha hulu migas serta pendapatan denda, bunga, dan penallaporan pengiriman migas bagian negara; surat tagihan instansi pelaksana; surat dari instansi pelaksana yang menginformasikan adanya hak pemerintah dari kegiatan usaha hulu migas; dan berita acara rekonsiliasi utang piutang. pendapatan pnb migas emuan yang berasal dari hasil penjualan migas bagian negara dan tagihan overlifting kontraktorsetelah dikurangi an 1 yang termasuk dalam kelompok adalah pendapatan yang berasal dari hasil penjualan minyak bumi, kilang pertamina dan pnb migas lainnya. keduadalah pendapatan pnb sda migas dan pendapatan denda, bunga, dan penalti dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang sebarannya tergabung dengan pokok dan atau disetorkan rekening minyak dan gas bumi. pengukuran atas pendapatan ini menggunakdapatan yang sebarannya tergabung dengan pendapatan sda minyak bumi, yaitu pendapatan minyak mentah dmo proses pengakuan pendapatan minyak mentah dmo laporan realisasi anggaran dilakukan melalui permintaan klasifikasi akun dari pendapatan sda minyak bumi yang telah tercatat rekening kun. nilai nominal yang diakui sebagai pendapatan minyak mentah dmo laporan realisasi anggaran adalah sebesar proporsional pendapatan sda minyak bumi yang telah diterima rekening kun; bukti transfer rekening kun; surat permintaan pemindahbukuan kepada bank indonesia yang diterbitkan oleh dpb;; beban pihak ketiga migas reimbursement ppn; beban pihak ketiga migas underlifting kontraktor; beban pihak ketiga migas fee kegiatan usaha hulu migas; beban pihak ketiga migas pajak penerangan jalan non pln;demikian halnya apabila terdapat koreksi atas kewajiban negara yang berasal dari periode tahun tahun sebelumnya, baik yang menyebabkan lebih saji maupun kurang saji kewajiban atau beban tahun sebelumnya, diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitasdisajikan sebesar ekuivalen rupiah dengan menggunakan kursbeban beban pihak ketiga migas dmo fee ban pihak ketiga migas reimbursement ppn ban pihak ketiga migas underlifting kontraktor beban pihak ketiga migas fee kegiatan usaha hulu migas beban pihak ketiga migas pajak penerangan alan non pln beban pihak ketiga migas pajak air tanah beban penyisihan piutang tidak tertatih jumlah beban kegiatan non operasional pos luar biasa surplus defisit laporan operasional jumlahldokumen penagihan atau pengiriman lifting minyak dmo yang diterima tahun diketahui nilai minyak mentah dmo sebesar ekuivalen rp200. selain itu diketahui pula bahwa dalam laporan pengiriman lifting gas bumi tahun terdapat piutang yang berasal dari tagihan denda keterlambatan sebesar ekuivalen rpl5. berdasarkan hasil penelitian, terdapat nilai tagihan atas piutang migas tahun berjalan yang lebih saji, sehingga perlu dikoreksi sebesar rpl00. selain itu, terdapat piutang migas tahun lalu yang telah dilaporkan sebesar rpl40. namun nilai piutang tersebut seharusnya rpl20. ditemukan pula bahwa terdapat tagihan atas piutang migasmigas kas negara melalui bank persepsi sebesar rpl. dan penyelesaian piutang valas melalui rekening migas atas minyak bumi sebesar ekuivalen rpl00. dan untuk piutang gas bumi sebesar ekuivalen rp300. piutang valas minyak tersebut pada awalnya dicatat sebesar ekuivalen rp90. dan piutang gas pada awalnya dicatat sebesar terdapat piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada tahun sebesar s00. dan terdapat konversi piutangjangka pendek atas minyak valas menjadi piutang jangka panjang sebesar rpl. selain itu, diketahui bahwa berdasarkan hasil perhitungan saldo piutang per desember masih terdapat saldo nilai piutang net dmo sebesar rp250. dan saldo nilai piutang denda gas sebesar ekuivalen rpl0. beban penyisihan piutang yang dialokasikan atas piutang jangka panjang adalah sebesar rp300. dan piutangjangka pendek sebesar rpl00. karena fluktuasiumlah rp955. terdiri dari pbb migas rp200. reimbursement ppn rp250. dmo fee rp255. fee kegiatan usaha hulu migas rp225. tagihan pajak air permukaan dan pajak air tanah rpl dan tagihan pajak penerangan jalan rpl0. dari tagihan tersebut atas, sebesar rp60. berasal dari tagihan tahun sebelumnya, yaitu pbb migas rp30. reimbursement ppn rp25. dan dmo fee berdasarkan hasil penelitian terdapat kesalahan pencatatan nilai tagihan atas kewajiban pemerintah tahun sebagai berikut: (i) terdapat kekeliruan mencatat nilai kewajiban pbb migas sehingga harus dikoreksi sebesar rpl0. (ii) terdapat pencatatan lebih saji atas ppn reimbursement rpl2. dan pajak air tanah dan air permukaan rp7. (ii) terdapat pencatatan kurang saji atas dmo fee rpl fee kegiatan usaha hulu migas rp70. dan pajak penerangan jalan rp2. selanjutnya, diketahui pula terdapat pencatatan nilai utang tahun sebelumnya atas dmo fee yang lebih saji sebesar rpl0. dan atas fee penjualan yang kurang saji sebesar rp20. (koreksi beban tahun sebelumnya). selain itu, terdapat tagihan yang berasal dari tahun tahun sebelumnya, namun keliru dicatat sebagai beban atau pengurang pendapatan pnb laporan operasional, yaitu: pbb migas sebesar sjalan rpl. kewajiban pemerintah dari kegiatan usaha hulu migas yang telah diselesaikan melalui rekening migas adalah sebesar sdan pajak penerangan jalan rp2. nilai ekuivalen rupiah pada saat pengakuan untuk dmo fee rp270. dan fee kegiatan usaha hulu migas rp205. selain itu, terdapat penyelesaian kewajiban pemerintah yang dilakukan melalui mekanisme klasifikasi akun pendapatan pnb migas laporan realisasi anggaran rekening kun, yaitu atas penyelesaian pbb migas tahun sebesar rp300. karena fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap usd50. pemindahbukuan pnb sda migas sebesar rpl. hasil perhitungan pendapatan net dmo selama tahun adalah sebesar rp400. selain itu, untuk memperhitungkan alokasi pembebanan atas pembayaran kewajiban pemerintah sektor m1gas, juga telah dilakukan perhitungan kembali alokasi pnb migas, sehingga perlu dilakukan klasifikasi akun pendapatan lra dari pnb sda minyak bumi pnb sda gas bumi sebesar rp500. pada tahun juga terjadi kekeliruan identifikasi penerimaan denda gas rekening minyak dan gas bumi yang terlanjur diproses pemindahbukuannya sebagai pendapatan lra gas sebesar rpl5. pada akhir tahun xl, terdapat saldo pada rekening minyak dan gas bumi per desember sebesar rp500. yang terdiri dari penerimaan migas yang belum dapat diidentifikasi peruntukannya sebesar rp350. migas yang salah setor sebesar rpl00. dan dana return atas penyelesaian kewajiban dmo fee sebesar rp50. diketahui per desember xl, terdapat penemuan m1gas rekening migas yang belum dapat diidentifikasi peruntukannya, tetapi telah terhitung sebagai dana yang dipindahbukukan rekening kun dan diakui sebagai pendapatan migas laporan realisasi anggaran sebesar rp30. terdapat transaksi over underlifting kontraktor selama tahun sebagai berikut: diterima tagihan over dan underlifting kontraktor tahun berjalan (tahun xl), dengan rinciankontraktor kontraktor diterima tagihan final over (under)lifting kontraktor tahun sebelumnya (tahun x0) dengan rincianatas tagihan final tersebut, pada laporan keuangan tahun lalu telah diestimasikan nilaiditerima tagihan over underlifting kontraktor tahun sebelumnya (tahun x0) yang belum dialihkan ataupun diestimasikan pada laporan keuangan tahun sebelumnyapada awal januari sebelum dilakukannya penyusunan laporan keuangan unaudited, diterima surat dari instansi pelaksana yang menyampaikan estimasi tagihan over underlifting kontraktor tahun dengan total summary tagihan sebagai berikut: jenis tagihan minyak gas net over under) lifting kontraktor overlifting kontraktor underlifting) kontraktor net over under) lifting kontraktor selanjutnya pada bulan april sebelum penyusunan laporan keuangan united, diterima tagihan final atas over underlifting kontraktor tahun buku untuk beberapa kontraktor dengan rincian tagihan sebagai berikut: kontrak<<tor atas tagihan final tersebut, sebelumnya pada awal januari telah diestimasikanselama tahun terdapat transaksi over underlifting gas kontraktor yang diselesaikan melalui mekanisme cargo settlement sebagai berikut:pada bulan januari diterima laporan dari instansi pelaksana adanya tagihan over dan underlifting gas kontraktor tahun tahun sebelumnya yang akan diselesaikan melalui mekanisme cargo settlement, dengan rincian sebagai berikut: jenis tagihan overlifting underlifting kontraktor kontraktor kontraktor kontraktor kontraktor kontraktor total pada bulan mei xl, diterima penyelesaian atas hasil penjualan gas bumi rekening migas sebesar us$ selain itu, berdasarkan laporan pengiriman gas bumi bulan april xl, dilaporkan bahwa terdapat penyelesaian ovagian negara bulan april atas inavoice bae. senilai pada laporan pengiriman gas bumi bulan juni dilaporkan adanya penyelesaian undulan juni atas inavoice bae. senilai selain itu, pada bulan juni juga diterima penyelesaian hasil penjualan lng atas mv01ce bae. rekening migas senilai pada laporan pengiriman gas bumi bulan agustus dilaporkan adanya lifting gas bumi bagian pemerintah untuk inavoice bae. sebesar us$ atas nilai tersebut termasuk didalamnya penyelesaian overlifting kontraktor tahun sebelumnya melalui cargo settlement sebesar us$ pada laporan pengiriman gas bumi bulan agustus dilaporkan adanya lifting gas bagian pemerintah untuk mvo1ce bae. sebesar us$ atas nilai tersebut telah memperhitungkan penyelesaian underlifting kontraktor tahun sebelumnya melalui cargo settlement sebesar us$pendapatan migas xxx pencatatan pendapatan akrual tahun sebelumnyakoreksi lain lain kredit kredit buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. klasifikasi pendapatan akrual minyak dan gas bumi pencatatan klasifikasi pengakuan pendapatan minyak bumi menjadi pendapatan minyak mentah dmoendapatan minyak dmo buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. pencatatan klasifikasi pengakuan pendapatan gas bumi menjadi pendapatan denda gas buku besar akrual akan diurnal sebagai berikut: akun uraian akun debit kredit xxxxx pendapatan gas bumi pendapatan denda, xxxxx bunga, dan penalti kegiatan usaha hulu migas buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. pencatatan koreksi piutang dan pendapatan akrual pencatatan koreksi piutang tahun berjalanpiutang jangka pendek migas xxx buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. pencatatan koreksi piutang tahun lalu yang lebih saji buku besar akrual akan diurnal sebagai berikut: akun uraian alum debit xxxxx koreksi lain lain xxxxx piutang jangka pendek migas xxx kredit buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. pencatatan koreksi salah sajkoreksi lain lain buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. saat penyelesaian piutang oleh wajib bayar dan atau pengakuan pendapatan kas penyelesaian piutang rekening kas negara melalui bank persepsi1iutang jangka pendek migas xxxpenyesuaian nilai piutang valas sesaat sebelum pengakuan penyelesaian piutang penyesuaian yang menyebabkan menambahendek migas xxx keuntungan belur xxx:xxx terealisasi atas selisih kurs buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. penyesuaian yang menyebabkan mengurangikerugian belur terealisasi atas selisih kurs piutang jangka pendek xxx:xxx migas xxxxxx:xxx diterima dari entitas lain akrual xxx:xxx piutang jangka pendek migas xxxpencatatan piutang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada tahun berjalan buku besar akrual akan diurnal sebagai berikut: akun uraian akun debit kredit bagian lancar piutang jangka xxx:xxx panjang xxx:xxx piutang jangka panjang buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. pencatatan konversi piutang jangka pendek menjadi piutang jangka panjanjang xxx:xxx piutang jangka pendek migas xxx buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. pencatatan saldo piutang atas net dmonet dmo xxxxx:x piutang jangka pendek nilai lawan buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. pencatatan saldo piutang atas denda gasdenda gas piutang jangka pendek gas xxxxx:x xxxxxxxx:x beban penyisihan piutang pnb akumulasi penyisihan piutang xxxxx:x tak tertatih angka pendek akumulasi penyisihan piutang xxxxx:x tak tertatih jangka panjang buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. penyesuaian nilai piutang atas selisih kurs apabila nilai pixxxxx:x piutang jangka pendek migas xxx xxxxx:x keuntungan belum terealisasi atas selisih kurs kredit kredit buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. apabila nilai pi:x selisih kurs kredit :tang jangka pendek migas buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. saat terbitnya tagihan atau penetapan kewajiban pemerintah sektor m1gas tagihautang pihak ketiga migas xxxxx pbb migas kewajiban pbb migas diakui sebagai koreksi pendapatan akrual) buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. tagihan selaireimbursement ppn utang pihak ketiga migas xxxxx reimbursement ppn akun uraian akun debit kredit beban pihak ketiga migas dmo xxxxx fee kontraktor utang pihak ketiga migas xxxxx dmo fee kontraktor akun uraian akun debit kredit beban pihak ketiga migas fee xxxxx kegiatan usaha hulu migas utang pihak ketiga migas fee xxxxx kegiatan usaha hulu migas akun uraian akun debit kredit xxxxx beban pihak ketiga migas pajak air tanah dan pajak air permukaan utang pihak ketiga migas xxxxx pajak air tanah dan pajak air permukaan akun uraian akun debit kredit beban pihak ketiga migas pajak xxxxx xxxxx penerangan alan utang pihak ketiga migas pajak penerangan jalan kewajiban selain pbb migas diakui sebagai beban) buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. tagihapbb migas kewajibareimbursement ppn utang pihak ketiga migas xxxxx dmo fee kontraktor kewajiban nopencatatan koreksi kewajiban pemerintah dan atau beban akrual pencatatan koreksi kewajiban dan atau ban akrualpabila koreksi terjadi karena lebih saji akun uraian akun debit kredit xxxxx utang pihak ketiga migas pbb migas xxxxx pendapatan migas xxx apabila koreksi terjadi karena kurang saji akun uraian akun debit kredit xxxxx pendapatan migas xxx xxxxx tang pihak ketiga migas pbb migas pencatatan koreksi kewajiban selain pbb migas koreksi lebih saji kewajiban atau beban tahun berjalan koreksi reimbursement ppn akun uraian akun debit kredit xxxxx tang pihak ketiga migas reimbursement ppn beban pihak ketiga xxxxx migas reimbursement ppn koreksi pajak air tanah dan air permukaan akun uraian akun debit kredit tang pihak ketiga migas xxxxx pajak air tanah dan permukaan beban pihak ketiga xxxxx migas pajak air tanah dan permukaan koreksi kurang kewajiban atau beban tahun berjalan koreksi dmo fee akun uraian akun debit kredit xxxxx ban pihak ketiga migas dmo fee kontraktor utang pihak ketiga xxxxx migas dmo fee kontraktor koreksi fee kegiatan usaha hulu migas akun uraian akun debit kredit beban pihak ketiga migas xxxxx fee kegiatan usaha hulu migas utang pihak ketiga xxxxx migas fee kegiatan saha ulu migas koreksi pajak penerangan jalan akun uraian akun debit kredit beban pihak ketiga migas xxxxx pajak penerangan jalan utang pihak ketiga xxxxx migas pajak penerangan jalan buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. pencatatan koreksi kewajiban atau beban akrual tahun sebelumnya buku besar akrual akan diurnal sebagai berikut: koreksi lebih saji kewajiban atau beban tahun sebelumnya akun uraian akun debit kredit xxxxx utang pihak ketiga migas dmo fee kontraktor xxxxx koreksi lain lain koreksi kurang saji kewajiban atau beban tahun sebelumnya akun uraian akun debit kredit xxxxx koreksi lain lain utang pihak ketiga migas xxxxx fee kegiatan usaha hulu migas buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. pencatatan koreksi kewajiban dan atau ban akrual tahun sebelumnya yang terlanjur dicatat sebagai bebankun uraian akun debit kredit xxxxx koreksi lain lain xxxxx pendapatan migas xxx pencatatan koreksi selain pbb migas akun uraian akun debit kredit xxxxx koreksi lain lain xxxxx ban pihak ketiga migas reimbursement ppn xxxxx beban pihak ketiga migas dmo fee kontraktor ban pihak ketiga migas xxxxx fee kegiatan usaha hulu migas ban pihak ketiga migas xxxxx pajak air tanah dan permukaan xxxxx ban pihak ketiga migas pajak penerangan jalan buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnalpenyesuaian yang menyebabkan menambah nilai utang buku besar akrual akan diurnal sebagai berikut: akun uraian akun debit kredit xxxxx kerugian belum terealisasi atas selisih kurs xxxxx utang pihak ketiga migas dmo fee buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. penyesuaian yang menyebabkan mengurangi nilai utang buku besar akrual akan diurnal sebagai berikut: akun uraian akun debit kredit xxxxx utang pihak ketiga migas fee kegiatan usaha hulu migas keuntungan belum xxxxx terealisasi atas selisih kurs buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. penyelesaian utang rupiah dan valasutang pihak ketiga migas pbb xxxxx migas tang pihak ketiga migas xxxxx reimbursement ppn utang pihak ketiga migas dmo fee xxxxx kontraktor utang pihak ketiga migas fee xxxxx kegiatan usaha hulu migas utang pihak ketiga migas pajak air xxxxx tanah dan permukaan utang pihak ketiga migas pajak xxxxx xxxxx penerangan jalan dialihkan akrual) entitas lain debit kreditenyelesaian utang rupiah melalui rekening kas negara yang dilakukan melalui klasifikasi akun pendapatan pnb laporan realisasi anggaranpbb xxxxx migas dialihkan entitas lain xxxxx akmal) buku besar kas akan diurnal sebagai berikut: akun uraian akun debit kredit xxxxx pendapatan lra migas xxx dialihkan entitas lain xxxxx kas) penyesuaian nilai utang atas selisih kurs apabila nilai redit xxxxx tang kepada pihak ketiga migas xxxx keuntungan belum terealisasi xxxxx atas selisih kurs buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. apabila nilai selisih kurs utang kepada pihak ketiga xxxxx migas xxxx kredit buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnalklasifikasi akun pendapatan lra klasifikasi akun pendapatan untuk pengakuan pendapatan lra net dmonet dmo klasifikasi akun pendapatan atas perhitungan kembali alokasi pnb sda migasgas bumi klasifikasi akun pendapatan yang diakibatkan kesalahan identifikasi penerimaan rekening migas tidak ada jurnal buku besar akrual. ada pun transaksi buku besar kas adalah: akun uraian akun debit kredit xxxxx pendapatan lra gas bumi pendapatan lra denda, xxxxx bunga, dan penalti kegiatan usaha hulu migas jurnal atas saldo rekening migas pada periode pelaporan keuanganyang ditangguhkan xxxxx utang jangka pendek lainnya buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. pencatatan atas dana return akan dibukukan oleh kuasa bun. pengakuan atas pendapatan diterima mukaditerima muka buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. jurnal transaksi over underlifting kontraktor jurnal atas transaksi over underlifting kontraktor tahun berjalan yang dialihkan pada tahun yang bersangkutanbeban pihak ketiga migas xxxxx underlifting kontraktor pendapatan minyak xxxxx bumi buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal.pendapatan minyak xxxxx bumi xxxxx pendapatan gas bumipendapatan minyak xxxxx:x underlifting kontraktortagihan final over underlifting kontraktor tahun sebelumnya yang telah diestimasi pada tahun sebelumnyapiutang jangka pendek migas overlifting) xxxxx:.atas transaksi over underlifting kontraktor tahun sebelumnya yang belum dialihkan dan atau diestimasi pada tahun sebelumnyaestimasi over underlifting kontraktor tahun berjal overlifting)minyak bumi xxxxx pendapatan gas bumi buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. jurnal atas transaksi final over underlifting kontraktor tahun berjalan yang sebelumnya telah dicatat dengan nilai estimasipiutang jangka pendek xxxxx migas overlifting) xxxxx bebeban pihak ketiga migas xxxxx underlifting kontraktor piutang jangka pendek xxxxx migas overlifting)ransaksi over underlifting kontraktor yang diselesaikan melalui mekanisme cargo settlementover underlifting kontraktor tahun tahun sebelumnya yang akan diselesaikan melalui cargo settlement jurnal atas overlifting kontraktor adxxxxxunderlifting kontraktor dapelaporan penyelesaian overlifting kontraktor dan yang diselesaikan melalui cargo settlement buku besar akrual akan diurnal sebagai berikut: jurnal pengakuan piutang dan pendapatan gas atas pelaporan mv01ce bae. pada laporan pengiriman gas bulan mei akun uraian akun debit kredit xxxxx piutang jangka pendek gas bumixxx xxxxx pendapatan gas bumipiutang jangka xxxxx pendek migas overlifting) piutang jangka xxxxx pendek gas bumi xxx buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. jurnal atas pelaporan penyelesaian underlifting kontraktor dan yang diselesaikan melalui cargo settlement pada laporan pengiriman gas bumi buku besar akrual akan diurnal sebagai berikut: jurnal awal pengakuan piutang dan pendapatan gas atas pelaporan inavoice bae. pada laporan pengiriman gas bulan juni akun uraian akun debit kredit xxxxx piutang jangka pendek gas bumi x:xx pendapatan gas xxxxx bumi jurnal penyelesaian underlifting kontraktor dan melalui cargo settlementgas bumi x:xxxxxxx piutang jangka pendek gas bumi x:xx buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal.penyelesaian ovsuai laporan pengiriman gas bumi buku besar akrual akan diurnal sebagai berikut: akun uraian akun piutang jangka pendek gas urn xxx pendapatan gas murni debit kredit buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. jurnal penyesuaian atas penyelesaian ovpendapatan gas murni koreksi lain lain debit kredit buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. jurnal atas pelaporan transaksi penyelesaian undmua1 laporan pengiriman gas bumigas murni xxx pendapatan gas xxxxx murni buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. jurnal penyesuaian atas penyelesaian undpendapatan gas xxxxx murni buku besar kas tidak dilakukan pencatatan jurnal. ii. modul petunjuk teknis pemindahbukuan dalam rangka proses pengakuan dan pengukuran pnb migas bab'' dan rekening penerimaan minyak lainnya" ''. sebagai penyempurnaan dan salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan penemuam; pemindahbukuan dana rekening 'penerima manfaat'mubiaya operas1 yang dapat diem balikan. peraturan pemerintah mengenai penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumijmu; petunjuk teknis tata cara pemindahbukuan secara umum;seringkali dijumpai setoran setoran atau pembayaran yang belumten tuan lain lain dalam menyusun petunjuk teknis ;;; pencanangan atas tagihan pbb migas; pencanangan atas tagihan reimbursement ppn; pencanangan atas tagihan pajak air permukaan, pajak air tanah, dan pajak penerangan jalan; pencanangan atas tagihan underlifting kontraktor; pencanangan atas tagihan fee penjualan migas bagian negara;1 dengan proses.1;mu mu;; pemindahbukuan atas pembayaran tagihan pbb migas; pemindahbukuan atas pembayaran tagihan reimbursement ppn;; pemindahbukuan atas pembayaran tagihan jee penjualan migas bagian negara;muan salah transfer rekening minyak dan gas bumi;; petunjuk teknis pemindahbukuan dana rekening kun atas setoran pnb migas lainnya;; terpenuhinya "prinsip pertandingan penerimaan dengan beban"muan kotor sda migas dengan pembayaran kewajiban pemerintahperiodisasi periode pemindahbukuan dana untuk masa masa jen1;copy) rekening koran yang diperoleh dari direktorat jenderal perbendaharaan;perhitungan pemindahbukuan);;hasil penjualan minyak bumi;; tagihan atas underlifting minyak kontraktor; tagihan atas fee penjualan minyak bumi; penerimaan yang berasal dari hasil penjualan lpg; penerimaan yang berasal dari hasil penjualan natural gas; penerimaan yang berasal dari hasil penjualan cbm;; tagihan atas fee penjualan gas;muperiode sub saldo januari periode l[total s.d. s.d. s.d. h'total uraian awal maret april 20xx !april 20xx 20xx penerimaan xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ii. pengeluaran xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx saldo per april 20xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx selanjutnya, atas transaksi penemuanperiode xxxxxxxx l~a xxxxxxxx xxxxxxxx a.sdamigas xxxxx xxxxx minyak bumi iy.,. \,,,, yo. 1v.,. \ ;{_, x)\. . .x. v.,y,. gas bumi ,ax total sda migas " y.j<. xxxxxxxx xxxxxxxx \.ji. xxxxxxxx b.pnb lainnya dari ix,)( xxxxx xxxxx xxxxx kegiatan usaha ! dulu migas lain lain xxxxx iy_y_ y_y., ii. pengeluaran _x_ . yj( . x,. . xxx ji. ill. saldo per april xxxxxxxx xxxxxxxx 20xx selanjutnya, atas transaksi pengeluaran sebagaimana poin ii" pada tabel atas dilakukan pengelompokkan untuk masing masing jms pengeluaran sebagai berikut: pengeluaran rekening kun sebagai pemindahbukuaperiode sub periode januari total saldo s.d. s.d. s.d. total uraian awal april maret april 20xx 20xx 20xx penerimaan xxxxxxxx iy.,.y ._.".,."xx ".,.,;.: xxxxxxxx xxxxxxxx pengeluaran xxxxxxxx,x xxxxxxxx xxxxxxxx pemindahbukuan xxxxx . . . .j( xyyyxx xxxxx xxxxx rekening kun pemindai! bukan xxxxx xxxxx xxxxx sdamigas sda minyak bumi xxxxx xxxxx siaga bumi ?\. ____ pemindahbukuan xxxxx xxxxx pnb lainnya dari keg. ! dulu migas pembayaran xxxxx v_v . xx_ iyy\ . ,txx xxxxx kew ajian pemerintah sektor hulu migas alokasi untuk sda xxx aaaaaa minyakbumi aloi<asi untuk sda xxxxx xxxxx gas bumi pemindahbukuan lain xxxxx xxxxx aax xx,_ xxxxx xxxxx lain iii. saldo per april 20xx xxx xaa xxxxxxxx xxxxxxxxii" tentang "pengeluaran" huruf "b" tentang "pembayaran kewajiban pemerintah dari kegiatan usaha hulu migas""proporsional atas kontribusi dari kedua jms penerimaan, dalam hal ini penerimaan sda min yak bumi dan sda gas bumi)) yak dan gas bumi i" ten tang "saldo per april 20xx";(.y.,,v ,_)( xxxxxxxx xxxxxxxx ii. pengeluaran xxxxxxxx ill. saldo per april 20xx xxxxxxxx xxxxxxxx >(.y . . y.j( xxxxxxxx ,,c sdamigas xxxxx xxxxx xxxxx minyakbumi xxxxx ~ xxxxx gas bumi xxxxx y \ xxxxx xxxxx ix.x.x total sda migas xxxxxxxx xxxxxxxx pnb lainnya dari xxxxx iy"""y"'y y,.,,_\,, xxxxx l" ;l.,.y x>o( kegiatan usaha hulu migas n l xxxxx xxxxx xxxxx xaaaxx xxxxxa" tentang "pendapatan yang ditunda""i" ten tang "penerimaan"b" tentang "pembayaran kewajiban pemerintah dari kegiatan usaha hulu migas"cadangan lain lainc" tentang "lain lain"uraian penerima ii. pengeluaran iii. saldo per april 20xx iv. pencanangan saldo pada akhir bulan april 20xx pend tan yang ditunda sdamigas minyakbumi gas bumi pnb lainnya dari kegiatan usaha hulu migas pembayaran kewajiban pemerintah aloi<asi untuk sda minyakbumi alokasi untuk sda gas bumi lain lain saldo awal periode januari periode sub total s.d. maret 20xx s.d. s.d. total april 20xx april 20xxi" tentang "saldo per april 20xx" dikurangkan dengan jumlah dana yang harus dicadangkan rekening minyak dan gas bumi bagaimana dimaksud pada poin iv" tentang "pencanangan saldo pada akhir bulan april 20xx""pemindahbukuan bulan april 20xx" pada sub judul huruf "b" ten tang "sda migas"xxxxxxxx xxxxxxxx sdamigas xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx \,,,,_v minyakbumi xxxxx xxxxx xxxxx gas bumi xxxxx xxxxx _y,_ xxxxx pnb lainnya dari kegiatan xxxxxxxx xxxxxxxx ., . y.,y,_ hulu migas lain lain ii. pengeluaran xxxxxxxx pemindahbukuan ,_,_ all\. aaa .ji. rekening kun pemindahbukuan sda xxxxx xxxxx migas sda minyak bumi xxxxx xxxxx siaga bumi xxxxx xxxxx y.,y.j<.,. _y., y_y., xxxxx pemindahbukuan pnb xxxxx . aaa j\.,.,. iaa.axaaji. lainnya dari kegiatan hulu migas pembayaran pemerintah sektor hulu migas aloi<asi untuk minyakbumi aloi<asi untuk sda gas bumi iv. pencanangan saldo pada akhir bulan april 20xx pendapatan yang ditunda sdamigas minyakbumi gas bumi pnb lainnya kegiatan usaha migas pembayaran pemerintah kewajiban aloi<asi untuk minyakbumi aloi<asi untuk sda gas bumi lain lain pemindahbukuan bulan april 20xx sdamigas miny bumi gas bumi pnb lainnya dari kegiatan hulu migas lain lain perhitungan pnb sda migas dalam rangka penyesuaian koreksi atas proses pengakuan dan pengukuran realisasi pendapatan yang telah dilakukan secara periodik penyesuaian koreksi terhadap proses pengakuan dan pengukuran realisasi pendapatan yang telah dilakukan secara periodik merupakan penghitungan kembali pnb sda migas agar dapat menyajikan alokasi data realisasi pnb sda migas untuk masing masing akun pendapatan pada laporan realisasi anggaran lra) secara akurat dan akuntabel. proses perhitungannya dapat dilakukan dalam beberapa tahap, antara lain: triwulanan; semester; menjelang akhir periode tahun anggaran; dan atau setelah berakhirnya suatu periode tahun anggaran. langkah langkah perhitungannya sebagaimana telah diuraikan pada angka "l" atas, yang membedakan hanya terkait dengan periode perhitungan serta dokumen dokumen yang digunakan. data yang digunakan untuk penghitungan pnb sda migas dalam rangka penyesuaian koreksi pada periode triwulanan dan atau semester dan atau saat menjelang akhir periode tahun anggaran masih menggunakan gabungan antara data realisasi dan data perkiraan. sementara itu, data yang digunakan untuk penghitungan pnb sda migas dalam rangka penyesuaian koreksi setelah berakhirnya suatu periode tahun anggaran, seluruhnya sudah menggunakan data realisasi. hasil perhitungan atas penyesuaian koreksi pnb sda migas tersebut akan digunakan sebagai dasar melakukan koreksi re klasifikasi pengakuan realisasi pendapatan pada lrapada lra juga dapat terjadi antara pnb sda migas pnb migas lainnya atau sebaliknya. dalam hal apabila dalam proses penghitungan penyesuaian koreksiurs yang digunakan untuk mentransmisikan nilai dalam valuta asing dalam rupiah menggunakan kurs tengah rata rata hitung bank indonesia selama satu tahun anggaran yang bersangkutan. koreksi re klasifikasi pengakuan realisasi pendapatan pada lra dilakukan melalui proses pengajuan usulan re klasifikasi akun pendapatan oleh satker pnb khusus bun kepada kepala ppn khusus penerimaan. babiatasdiluar penerimaan yang telah dikelompokkan dalam pnb sda migas. jenis penerimaan yang termasuk kelompok pnb migas lainnya, yang memerlukan proses pemindahbukuan dari rekening minyak dan gas bumi rekening kun pada saat pengakuan pendapatan dalam laporan realisasi anggaran adalah penerimaan yang berasal dari denda, penalti dan bunga terkait kegiatan usaha hulu migas. hal ini mengingat penyetoran atas denda, penalti dan bunga tersebut melekat dengan nilai pokok hasil penjualan atau nilai setoran overlifting kontraktor. namun demikian, tidak menutup kemungkinan terdapat penerimaan salah setor atas pnb migas lainnya yang seharusnya disetorkan rekening kas negara melalui bank persepsi, tetapi kemudian diterima rekening minyak dan gas bumi, sehingga memerlukan proses pemindahbukuan dari rekening minyak dan gas bumi rekening kun untuk pengakuan pendapatan dalam laporan realisasi anggaran;muan negara dari kegiatan usaha hulu migas rekening kun atas setoran pnb migas lainnya, pada prinsipnya tidak memerlukan perhitungan karena setoran atas pnb migas lainnya merupakan". dana yang dipindahbukukan rekening kas umum negara,". iyang mengatur mengenai pengalokasian transfer daerah, antara lainyang mengatur mengenai pengalokasian transfer daerahmua1 dengan parameter parameter dalam apbn p;;menteri keuangan mengenai pengelolaan transfer daerah dan dana desa; ketentuan yang dikeluarkan oleh perimbangan keuangan antara pemerintahan daerah. gambaran petunjuk teknis pemerintah pemerintah bidang pusat danjuga mengandung bij akan ke bij .n pemerintah berdasarkan pola bagi hasil ""assume and discharge !'ti; (ii) pnb sda migas;cost recovery gross revenue lifting harga) ~ ~ ~ ~ . , : := ~ = , ( ) bag kontraktor netto) gambar 'ff ppn "''. assume pbb ~ discharge dprd bcnianrkan psc fcc kcginlan hulu signs olllll ol,!foo, !' ,,~ ' tc!'0y<'sc~':: !:::::!::::::,:!:::::~ ?; ,,.,,. ",v"'!", ,un , , ~:"'.' pl' pbb dprd rec ktiglll! hulu :\figur skk migas (dl1 migas) penjual bj1g ptnlerlnl~h dari ketiga kelompok penerimaan"assume and discharge"; (ii) harga minyak mentah icp; (iii) nilai tukar; dan (iv) komponen pengurang ppn, pbb, dprd dan fee kegiatan usaha hulu migas)." dan komponen pengurang"bab iii" merupakan komponen pertama yang harus dihitung. bagian pemerintah"""; khusus untuk dataselanjutnya, nilai bagian pemerintah", sebagai berikut: lifting icp gross ftp cost qui1y bagian pemerintah revenue split jenis ftp qui1y total total kontraktor minyak (bbl) sl;j erj (rieur (~u sll rieur (tribus$) entitlement entitlement entitlement entitlement1 (tribus$) (tribus$) (tribus$) (juta) =(1x2) :r,\rif fit) (~={ cj til emend) jr! xtal fit) ~=( (lq=(9x jr'j kertas kerja perhitungan nilai bagian pemerintah" dari gas bumi, sebagai berikut: lifting revenue ftp k;ost equity bagian pemerintah i split ftp equity total total kontraktor ribu (ribu (ribu (ftp) entitlement) "; ppn terkait kegiatan hulu migas yang dikembalikan (reimburse) kepada kontraktor;;";;;; berdasarkan data data yang diperoleh dari pihak terkait, dilakukan penghitungan komponen pengurang" untuk masa masing kontraktor. berikut merupakan karakteristik data komponen pengurang" beserta mekanisme dan kebijakan perhitungannya: data komponen pengurang"" tersebut berasal dari penagihan pihak ketiga yang belum memisahkan antara nilai komponen pengurang" yang seharusnya menjadi komponen pengurang" penemuan minyak bumi dan komponen pengurang" penemu" penerimaan minyak bumi dan mana yang merupakan komponen pengurang" penerimaan gas bumi. penghitungan alokasi komponen pengurang"" untuk masing masing kontraktor dialokasikan sebagai komponen pengurang" penerimaan minyak dan komponen pengurang" penemu" untuk minyak bumi dan gas bumi dari masing masing kontraktor yang bersangkutan; selanjutnya, untuk komponen pengurang" yang telah dialokasikan sebagai komponen pengurang" penemujenis minyak tersebutmuan, pemerintah" yaitu dengan menggunakan nilai bagian dari masing masing jenis minyak yang bersangkut """" dan komponen pengurang"" dikurangkan dengan nilai komponen pengurang" icp gross ftp cost equity ftp equity total [l'total fee kegiatan ppn pbb dprd total negara entitlement entitlement entitlement !entitlement usaha hulu bukanpajak jenis kontraktor1 split migas dari sda minyak< minyakbumi (bbl) (us$ bij (ribu~ (ribu~ (ribu~ (ribu~ (tribus$) (ribu us$) (tribus$) (juta) (juta) (juta) (juta) (juta) (juta) (juta) f4) =(lx2) fit1 ~)=' edisi1 etal eni) tarif fit1 (lq=( kur tabel kertas kerja perhitungan perkiraan pnb sda gas bumi bagian pemerintah komponenpengurang lifting revenue ftp cost equity ftp equity fr total total fee ppn pbb dprd ri'total penerimaan split entitlement entitlement entitlement entitlement kegiatan negara kontraktor usaha ul< pajak< migas darisda(juta) (juta) (juta) (juta) (juta) mutu) o , ftp) entitlement) entitlement) kurs)"" untuk perkiraan pnb sda migas per kontraktor, dalam penghitungan bagian pemerintah"; khusus untukan kemudian, nilai bagian pemerintah"1: lifting icp gross ftp cost equity bagian pemerintah revenue split jen1s ftp equity total total kontraktor bbl) (us!; ir) (m.jib!l '1rib!l (m. jill tribus$) entitlement entitlement entitlement entitlement1 minyak (tribus$) (tribus$) tribus$) (juta) (ij o , (i) fll=(lx2! tarif tf) (fj=( nl1 men1) )=' tarif tf) ~=( jq=( kl. kertas kerja perhitungan nilai bagian pemerintah" dc!.ri gas bumi: lifting revenue ftp cost equity bagian pemerintah split ftp equity total total kontra j,tor (ribu (ribu (ribu (i) ftp) entitlement) "babi"""; laporan atas hasil penjualan minyak mentah kilang pertamina dalam nilai rupiah; laporan atas hasil penjualan gas dengan tujuan ekspor dalam nilai valuta asing (dollar as); laporan atas hasil penjualan gas dengan tujuan domestik dalam nilai valuta asing (dollar as);"[tanggal bill lading b l) atau inavoice]. nilai gross dmo yang dilaporkan dalam laporan atas peng1man minyak mentah bagian kontraktor untuk memenuhi kewajiban pemenuhan minyak dalam gegenou. traktor). untuk underlifting kontraktor yang diselesaikan melalui mekanisme off menghitung komponen bagian pemerintah"" atas sda minyak bumi: bpa0 bpa02 dga0s keterangan: merupakan nilai bagian pemerintah dari sda minyak bumi; bpa0l; bpa0; dga0; merupakan nilai tagihan overlifting minyak kontraktor yang telah diselesaikan oleh kontraktor;bagai berikut"""transaksi swap"verse " atas sda gas bumi: bpa03 bpa04 keterangan: merupakan nilai bagian pemerintah dari sda gas bumi; bpa0; bpa0; merupakan nilai tagihan overlifting gas kontraktor yang telah diselesaikan oleh kontraktor; realisasi pnb sda minyak bumi penerimaan total kontraktor bagian pemerintah (+) penerimaan suaminya komponen pengurang negara pengiriman (entitlement dmogross over (under) bumi dmogross bukanpajak jenis cost recovery) unting sebelum daripada kontraktor minyak komponen fee kegiatan llf1lng nil. fil nil. lli1ng ni1ai ppn pbb dprd total minyakbumi mentah pengurang usahahulu barre1.s us$ barrel.s us$ barre1.s us$ us$ us$ f'1l kl. jrs ~=8x kl. jrs (lq (ll)=(laki.jrs tabel kertas kerja perhitungan realisasi pnb sda gas bumi lifting pendapatan lng,satgas, setback rro kotor kontraktor cbm mobil min us$ us$ bagian kontraktor over bagian pemerintah (under) (entitlement unting cost recovery) us$ us$ f'1l ~)=ukur3 salinan sesuai dengar aslinya kepala biro umum u.b. penerimaan sda komponenpengurang penerimaan gassebelum negara bukan fee kegiatan komponen ppn pbb dprd total pajak dari usahahulu pengurang siaga fc)) (lq f,:l]+ (lq+(ll)+(l. center! keuangan republik indonesia, ttd. sri mulyani ind raw ati kepala bagian administrasi kementeri.am rangka kerja sama bidang usaha jambangan mineral menimbang mengingat dengan rahmat tuhan yang maha esa center! keuangan republik indonesia, untuk melaksanakan ketentuanperlu menetapkan peraturan menteri keuangan tentang hak dan kewajiban perpajakan bagi pemegang izin usaha pertambangan, lain usaha pertambangan khusus, lain pertambangan rakyat, lain usaha pertambangan khusus operasi produksi sebagai kelanjutan operasi kontrak, atau kontrak karya dalam rangka kerja sama bidang usaha pertambangan minerallam rangka kerja sama bidang usaha jambangan mineral. dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: aian tau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan,termasuk ipk operasi produksi yang merupakan perubahan bentuk usaha pertambangan dari yang belum berakhir kontraknya. surat lain penambangan batuan yang selanjutnya disingkat ipb atau pemegang ipbdalam wup yang selanjutnya disingkat tiup adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang ipkmegang iup, ipk, ipr, ipk sebagai kelanjutan operasi kontrak, atau melakukan kegiatan usaha pertambangan pada wilayah penambangan yang meliputi tiup, tiup, wpr atau wilayah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi sesuai kewenangannya. termasuk dalam pengertian pemegang iup sebagaimana dimaksud pada adalah pemegang ipb. hak dan kewajiban perpajakan bagi pemegang iup, ipk, ipr, ipk sebagai kelanjutan operasi kontrak, atau sebagaimana dimaksud pada melekat pada pemegang iup, ipk, ipr, ipk sebagai kelanjutan operasi kontrak, atau dimaksud. pemegang iup, ipk, ipr, ipk sebagai kelanjutan operasi kontrak, atau berhak atas hasil produksi mineral, termasuk mineral ikutan, produk samping, hasil pengolahan dan atau pemurnian, atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang mineral dari wilayah penambangan sebagaimana dimaksud dalam pemegang iup, ipk, ipr, ipk sebagai kelanjutan operasi kontrak, atau dapat melakukan kerja sama dengan: pemegang iup, ipk, ipr, ipk sebagai kelanjutan operasi kontrak, dan atau dengan lainnya; dan atau pihak selain pemegang iup, ipk, ipr, ipk sebagai kelanjutan operasi kontrak, dan atau kk, dalam rangka pengusahaan hasil produksi mineral wilayah penambangan sebagaimana dimaksud dalam atas kerjasama sebagaimana dimaksud padadan wajib pajak yang melakukan kerjasama dengan pihak sebagaimana dimaksud pada huruf melaksanakank dan kewajiban perpajakan bagihuruf meliputi: mengakui penghasilan atas seluruh penjualan pengalihan hasil produksi mineral sebagaimana dimaksud dalam dalam menghitung pajak penghasilan; membebankan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatanhak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mengakui seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari hasil kerjasama dalam menghitung pajak penghasilan; membebankan pengeluaran yang berkaitan dengan biaya untuk;,j, dar nama damian agama queens tempat tgl lahir palembang, september pekerjaan konsultan hukum warga negara indonesia alamat jalan ratu dibalas nomor rt. kelurahan tanjung senang, kecamatan tanjung senang, kota bandar lampung, provinsi lampung sebagai 2n2 2n2n000 lae alan nan anu news pem nama rangga sujud widigda tempat tgl lahir jakarta, agustus pekerjaan konsultan hukum warga negara indonesia alamat jalan merpati blok rt. rw. kelurahan bintaro, kecamatan pesanggrahan, kota jakarta selatan, dki jakarta sebagai n0nn mal ll. pemohon il, nama natalia tempat tgl lahir jakarta, september pekerjaan konsultan hukum warga negara indonesia merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid alamat pondok kelapa blok rt. rw. kelurahan pondok kelapa, kecamatan duren sawit, kota jakarta timur, dki jakarta, sebagai 2nn0n0n05n0 n0n mann halal. pemohon iii: nama deni daniel tempat tgl lahir jakarta, januari pekerjaan mahasiswa warga negara indonesia alamat jalan mangga besar iva, nomor rt. rw. kelurahan taman sari, kecamatan taman sari, kota jakarta barat, dki jakarta: sebagai n nemu n0 200000n000 nun una nun . pem ivv oleh karena perbaikan permohonan diajukan melewati batas waktu yang ditentukan pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal agustus yaitu perbaikan permohonan harus telah diterima mahkamah pada tanggal september sedangkan perbaikan permohonan pemohon diterima pada tanggal september sehingga mahkamah menggunakan permohonan awal dan bukan perbaikan merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidra pemohon belum secara aktual mengalami kerugian terhadap hak konstitusionalnya meski mungkin telah ada warga negara yang mengalaminya. dasar pengajuan permohonan guo adalah potensi kerugian yang amat nyata terhadap hak konstitusional para pemohon sebagaimana dijamin dalam uud sebagai warga negara, interaksi dengan sistem administrasi pemerintahan adalah hal yang hampir setiap waktu terjadi: mulai dari pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan: perolehan kartu identitas, kartu bukti pembayaran pajak, izin mengemudi: pengurusan sertifikasi tanah, izin mendirikan bangunan, pembayaran pajak dan seterusnya. hampir seluruh aspek kehidupan warga negara bersinggungan dengan sistem administrasi pemerintahan. dengan demikian, para pemohon yang merupakan warga negara, tentu tak lepas dari siklus ini, dan karenanya sangatlah mungkin hak konstitusional para pemohon melanggar ketika berhadapan dengan sistem administrasi pemerintahan, jika ketentuan tetap dipertahanksebab dari adanya potensi kerugian terhadap hak konstitusional para pemohon adalah pemberlakuan dari yang hanya merujuk pada ketentuan serta mengabaikan ketentuan rujukan tunggal ini secara langsu dan memunculkan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang tidak lengkap. dengan kata lain, penyebab dari ketidakpastian hukum yang melanggar merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam uud adalah berlakunya ad.e. dalam hal mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan guo dan memberikan penafsiran terhadap sehingga tidak hanya memberikan rujukan terhadap namun juga merujuk maka potensi kerugian hak konstitusional yang mengancam para pemohon akan hilang. merujuk pada uraian atas, telah terbukti bahwa para pemohon telah memenuhi setiap dan seluruh syarat yang diatur dalam mk, dan karenanya telah layak bagi mahkamah konstitusi untuk menyatakan bahwa para pemohon adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi pemohon dalam perkara guo serta melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara. iv. pokok pokok permohonan dalam permohonan guo, ketentuan yang dimohonkan untuk diuji adalahsedangkan yang menjadi batu uji dalam permohonan ini adalayang menjadi alasan pengujian dalam permohonan guo adalah sebagai berikut.hak atas kepastian hukum yang dijamin dalam uud dan merdeka barat jakarta tol fax emil sekretanatomahkamahkonsifusigoid ketentuan yang diatur dalam tidaklah lengkap sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum. berikut adalah uraian lengkap dari masing masing argumentasi sebagaimana tersebut atashak atas kepastian hukum yang dijamin dalam 28d uud lahir dengan semangat reformasi administrasi dan birokrasi untuk mengarahkan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh penanganan urusan urusannya secara tidak memihak, adil dan dalam waktu yang wajar. hak masyarakat tersebut secara filosofis sekaligus merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sebaik baiknya. salah satu tindakan administrasi oleh pemerintah yang kerap merugikan masyarakat adalah tatkala badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan atau tidak melakukan keputusan dan atau tindakan yang dimohonkan oleh masyarakat. terkait hal ini, mengatur mengenai akibat hukum keputusan dan atau tindakan dalam halyaitu dalam dan yang menyatakan bahwamerdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidpada pokoknya mengatur mengenai rezim keputusan dan atau tindakan fiktif positif, yaitu permohonan dianggap dikabulkan ketik. rumusan hanya merujuk akibatnya, ruang lingkup pemberlakuan norma fiktif positif yang diatur dalam hanya meliput. rumusan yang demikian menimbulkan pertanyaan lebih lanjut: bagaimana akibat hukum yang timbul atas sikap diam badan dan atau pejabat pemerintahan terhadap permohonan? oleh karena tidak mengatur status hukum bagi, maka peraturan perundang undangan yang dapat dijadikan acuan mengenai hal ini adalah ketentuan dalam ptunentuan ptun tersebut mengatur mengenai rezim keputusan fiktif negatif, yaitu permohonan dianggap ditolak ketika badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan. dengan demikian, rumusan mengakibatkan adanya pertentangan arah norma dari kedua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu antara dan ptun. merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mengatur berlakunya rezim keputusan dan atau tindakan fiktif positif bag, sedangkan berdasarkan ptun, berlaku rezim keputusan fiktif negatif bagi keputusalam hal ini, terdapat perbedaan wajah penyelenggaraan pemerintahan mengenai hal yang sama, yaitu akibat hukum yang timbul dari sikap diam badan atau pejabat tata usaha negara badan dan atau pejabat pemerintahan) terhadap permohonan yang diajukan oleh masyarakat. dengan perkataan lain, terhadap suatu peristiwa hukum yang sama, timbul akibat hukum yang berbeda. manakala terdapat pertentangan norma dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, sangat mungkin terjadi pelanggaran terhadap hak warga negara atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam uud selanjutnya, perlu dicermati pula bahwa rumusan ptun hanya mengacu pada keputusan , dan tidak meliputi tindakan pemerintahan. sehingga rumusan juncto ptun juga menimbulkan implikasi lebih lanjut terkait status hukum yang timbul dari sikap diam pejabat atau badan tata usaha negara badan dan atau pejabat pemerintahan) terhadap permohonan suatu tindakan yang diajukan oleh masyarakat yang jangka waktu melaksanakannya diatur dalam peraturan perundang undangan. dalam hal badan atau pejabat pemerintahan tidak melakukan suatu tindakan yang jangka waktu untuk melakukannya ditentukan dalam peraturan, maka akibat hukum dari tindakan tersebut menjadi tidak jelas: apakah dianggap diterima atau dianggap ditolak. ketidakjelasan aturan yang demikian juga sangat mungkin menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam uud sudah sepatutnya semangat reformasi administrasi pemerintahan yang terkandung dalam salah satunya dengan mengubah rezim keputusan dan atau tindakan fiktif negatif menjadi rezim keputusan dan atau tindakan fiktif positif diwujudkan sepenuhnya untuk memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dengan sebaik baiknya. berdasarkan hal hal merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sebagaimana disebutkan atas, dengan hormat kami mohon perkenan mahkamah konstitusi menafsirkan ketentuan sehinggayang diatur dalam nomor tidaklah lengkap sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum pada pokoknya mengatur mengenai keputusan dan atau tindakan fiktif positif dan upaya yang dimilik. namun demikian, ketentuan dalam menyebabkan ketentuan tidak bisa berlaku untuk semua keadaan karena (vide dan tidak mengatur mengena(vide 2014j. dengan demikian, ketentuan adalah norma yang tidak lengkap, yang mana keadaan ini menyebabkan ketidakpastian hukum. padahal, salah satu hak konstitusional yang dijamin berdasarkan uud adalah kepastian hukum. norma hukum yang diformalkan dalam peraturan perundang undangan haruslah lengkap dan jelas. ketika norma hukum yang ditetapkan tidak lengkap, maka akan muncul lubang lubang dalam proses pelaksanaan norma hukum yang bersangkutan. ketidaklengkapan dalam penyusunan norma juga akan menimbulkan masalah dalam implementasinya karena akan memunculkan pertanyaan pertanyaan yang tidak terjawab. keadaan yang penuh ketidakjelasan ini tentu jelas merupakan bentuk ketidakpastian hukum. merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidutipan atas jelas menunjukkan bahwa yang dirujuk dalam hanyalah sedangkanberikut adalah kutipan daridengan mengaitkan rujukan dalam dengan rujukan pada maka kesimpulannya adalah: rezim fiktif positif yang dilembagakan dalam tidak berlaku bag. secara sederhana, berikut adalah skema dari rezim keputusan dan atau tindakan fiktif positif dalam merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid diadakan 3o long) x0ng) batmdakm betajwakru akibat dari tidak ditunjuknyaoleh adalah tidak adanya upaya bag sebagaimana diatur dalam dan ketentuan dalam secara eksklusif merujuk pada yaituselanjutnya hanya merujuk pada dan hanya merujuk pada berdasarkan mekanisme dalam sebagaimana tertulis atas, tidak ada upaya hukum bagi masyarakat terhadap keputusan dan atau tindakan yang batas waktunya ditetapkan dalam peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam artinya, ketika batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan terlampaui, selain akibat hukum dari permohonan yang diajukan tidak jelas, tidak ada pula upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemohon. sekalipun dimasukkan dalam persamaan, maka kejelasan yang ada meski terjadi kontradiksi hanya sebatas pada keputusan dan tidak terhadap tindakan. terhadap permohonan atas keputusan yang batas waktu penetapannya ditetapkan dalam peraturan merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid perundang undangan dan telah terlampaui, maka permohonan yang bersangkutan demi hukum dianggap sebagai keputusan penolakan dan karenanya bisa digugat hadapan pengadilan. namun demikian, ketidakjelasan tetap mengapung terhadap permohonan atas tindakan yang batas waktunya ditetapkan dalam peraturan perundang undangan dan telah terlampaui. merujuk pada uraian atas, jelas bahwa ketentuan adalah norma hukum yang tidak lengkap dan karenanya menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan itu sendiri sehingga melanggar hak atas kepastian hukum yang dijamin dalam uud oleh sebab itu, sudah sepatutnya mahkamah konstitusi menafsirkan ketentuan sehingga harusnutup dan petit secara sederhana, investasi adalah pembelian modal atau barang yang tidak dikonsumsi, melainkan digunakan dalam kegiatan produksi sehingga menghasilkan barang atau jasa masa mendatang. dengan pemahaman ini, peningkatan investasi dalam sebuah negara acap disandingkan dengan peningkatan ekonomi pada negara yang bersangkutan. beranjak dari kepercayaan tersebut, pemerintahan indonesia era jokowi berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengundang masuk investor asing indonesia. ide dan pelbagai aksi nyata yang sudah dibuatkan oleh pemerintah tentu perlu mendapatkan apresiasi dari seluruh khalayak. kendatipun demikian, perlu disadari bahwa proses perombakan serba cepat yang dilakukan ternyata masih menyisakan pr bagi masyarakat, yaitu untuk mengkritisi dan memberikan usulan perbaikan dalam hal terjadi kekeliruan atau kekhilafan. semangat perbaikan itulah yang diusung oleh para pemohon dalam pengajuan permohonan guo. para pemohon mendukung upaya pemerintah yang tengah mengembangkan tatanan administrasi baru dengan cara menyempurnakan tata administrasi yang dipasangi oleh maupun ptun. para pemohon merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid hendak menghilangkan kemungkinan terjadinya ketidakpastian hukum masa datang, yang sangat berpotensi merusak iklim investasi indonesia. sebagaimana telah terlihat dalam uraian para pemohon dalam permohonan guo, keberadaan sangat berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum karena memunculkan pelbagai macam interpretasi terhadap proses pelaksanaan administrasi indonesia. tak ayal bahwa sebenarnya pemerintah tidak bermaksud untuk menimbulkan keadaan ini. hal ini terlihat dari pelbagai peraturan pelaksana yang dibuat pasca berlakunya ternyata menerapkan ketentuan fiktif positif dalamnya. namun hal ini tidak berarti bahwa pokok permasalahan yang ada dalam sistem administrasi indonesia yang dibangun melalui dan ptun telah selesai. solusi dari permasalahan yang telah dipaparkan atas oleh para pemohon sangatlah sederhana, yaitu: memaknai ulang kendatipun sederhana, ternyata guna menyelesaikan masalah yang ada masih dibutuhkan dorongan eksternal. dalam hal ini, pengajuan permohonan guo, adalah bentuk dorongan dari para pemohon kepada pemerintah guna bisa menyelesaikan masalah administrasi yang ada secara tuntas. atas keyakinan dan semangat perbaikan yang membara dalam diri para pemohon dengan disertai oleh alasan alasan hukum serta bukti bukti yang diajukan, maka para pemohon dengan ini memberanikan diri untukterhadaprdeka barat jakarta tol fax emil sekretanatomahkamahkonsifusigoid permohonan bertanggal september pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: i. sekadar sirih salah satu target yang hendak dicapai oleh pemerintahan jokowi adalah menjadikan indonesia sebagai negara layak investasi. untuk mencapai target ini, pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi xii pada tanggal april yang difokuskan untuk memangkas sejumlah izin, jumlah prosedur, maupun waktu dan biaya untuk berusaha. guna mendukung terlaksananya paket kebijakan ini, pemerintah telah terlebih dahulu membuat beberapa perubahan fundamental dalam sistem administrasi indonesia. salah satu perubahan yang paling penting adalah diubahnya rezim fiktif negatif dalam undang undang republik indonesia nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara ptun ) (bukti menjadi fiktif positif melalui lahir dengan semangat reformasi administrasi dan birokrasi sekaligus untuk mengarahkan agar. dengan semangat yang demikian ini, maka elemen paling fundamental yang dibutuhkan adalah kepastian hukum: baik secara konseptual maupun secara implementasi. sayangnya, prasyarat ini masih belum terpenuhi, khususnya dengan menelisik yang pada awalnya dicita citakan untuk mengibarkan rezim administrasi baru, yaitu fiktif positif. menyatakan. dan ataudilan tata usaha negara: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi:artu tanda penduduk atas nama damian agama queens selaku pemohon merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama rangga sujud widigda selaku pemohon ii: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama natalia selaku pemohon iii: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama deni daniel selaku pemohon iv: bukti fotokopi kartu identitas mahasiswa universitas indonesia atas nama deni daniel: bukti fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama damian agama queens selaku pemohon bukti fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama rangga sujud widigda selaku pemohon ii: bukti fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama natalia selaku pemohon iiiara pemohon, mahkamah perlu menegaskan bahwa mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan paraseptember sedangkan para pemohon menyampaikan perbaikan permohonan pada hari rabu, september menimbang bahwa, selain itu mahkamah juga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidgustus namun hanya dihadiri oleh pemohon rangga sujud widigda) dan pemohon deni daniels), sedangkan pemohon dan pemohon iii tidak hadir serta tanpa disertai alasan dan bukti bukti yang sah perihal ketidakhadiran para pemohon tersebut, selain itu tidak ada pemberian kuasa kepada pemohon dan pemohon untuk mewakili kepentingan para pemohon tersebut. pada persidangan kedua dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan yang dilaksanakan pada hari rabu, tanggal september pemohon pemohon iii dan pemohon ivseptemara pemohon tersebut, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya: menimbang bahwa walaupun persidangan tanggal september telah ada pernyataan dari pemohon bahwa pemohon iii telah menarik permohonannya dan identitasnya telah dihilangkan dari berkas perbaikan permohonan, namun oleh karena perbaikan permohonan tersebut telah melewati tenggat waktu yang ditentukan mahkamah, dan oleh karena para pemohon tidak memberikan kuasa kepada pemohon serta tidak menyerahkan bukti pernyataan merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid yang sah mengenai penarikan tersebut, maka menurut mahkamah pernyataan penarikan permohonan tersebut harus dikesampingkan. bahwa menurut mahkamah, tidak ada alasan yang patut dan sah bagi pemohon pemohon iii danara pemohon, dalam hal ini pemohon pemohon iii, dan pemohon tidak bersungguh sungguh ataspemohon iii, dan pemohon gugur, dan mahkamah hanya akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon ii, yaitu atas nama rangga sujud widigdapemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai perorangan warga negara yang berprofesi sebagai konsultan hukum yang dalam menjalankan pekerjaannya acap kali berhubungan dengan sistem administrasi pemerintahan. selain itu, pemohon menguraikan sebagai pembayar pajak aktif yang dibuktikan dengan salinan nomor pokok wajib pajak atas nama pemohon dan memiliki kepedulian serta kepentingan terhadap kepastian serta perbaikan dalam sistem administrasi pemerintahan. bahwa pemohon menguraikan hak konstitusional yang dilanggar oleh norma ini adalah hak atas kepastian hukum sebagaimana diatur dan dijamin dalam uud hak atas kepastian hukum yang dimiliki oleh merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidbahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut mahkamah, profesi pemohon sebagai konsultan hukum tidak berkaitan langsung dengan potensi kerugian norma guo yang menurut pemohon dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. apabila pemohon dalam menjalankan profesinya acap kali berhadapan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, maka sesungguhnya yang mempunyai kepentingan adalah pihak yang didampingi oleh pemohon dalam keperluan administrasi tersebut, atau dalam hal ini terhadap pelaksanaan keputusan atau tindakan oleh pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam sehingga yang berpotensi mengalami kerugian konstitusional adalah pihak yang didampingi oleh pemohon, atau dalam hal ini klien pemohon, bukanlah pemohon selaku konsultan hukumnya.selain itu, menurut mahkamah kepedulian pemohon terhadap sistem administrasi pemerintahan tidak serta merta dapat menjadi dasar bahwa pemohon memiliki kepentingan terhadap norma yang mengatur mengenai sistem administrasi tersebut, apalagi tidak ada uraian mengenai kasus spesifik mana pemohon mengalami kerugian dikarenakan berlakunya norma tersebut. dengan demikian, menurut mahkamah, pemohon tidak dapat menguraikan kerugian konstitusional yang secara spesifik dapat terjadi terhadap pemohon ataupun yang telah dialami pemohon dikaitkan dengan norma undang undang yang dimohonkan pengujian. i3.9jsehingga pemohon tidak memiliki merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan guo, sedangkan permohonan pemohon pemohon iii, di dan pemohon tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sahpemohon iii dan pemohon gugur.m.p sitompul, materialis merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid akbar, dan wahiduddin adamsmenahan m.p sitompularia farida indrawi ttd. ttd. menahan sitompuldengan merujuk pada ketentuan atas, akan diperoleh skema sebagai berikut: keputusan tindakan jangkawaktu sesuai aturan pin tidak ditentukan hari kerja jangka waktu terlampaui dianggap kap dikabulkan permohonan pengadilan penetapan hari kerja setelah pengadilan permohonan penetapan hari kerja sejak keputusan penetapan berdasarkan skema nampak jelas bahwa ada permasalahan dalam rumusan karena ternyata rezim fiktif positif hanya berlaku sebagian saja, yaitu bagi keputusan dan atau tindakan yang jangka waktu untuk menetapkan dan atau melaksanakannya tidak diatur dalam peraturan perundang undangan. sebaliknya, ketentuan atas tidak memberikan jawaban mengenai akibat hukum bagi permohonan untuk memperoleh keputusan dan atau tindakan merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidengan tidak diatasnya akibat hukum bagi permohonan untuk memperoleh keputusan dan atau tindak dalam maka ketentuan dalam ptun menjadi berlakuika ketentuan dikaitkan dengan ketentuan ptun, maka skema yang diperoleh adalah sebagai berikut: tindakan keputusan jangka waktu jangka waktu pam tidak ditentukan dna tidak ditentukan jangka waktu terlampaui jangka waktu terlampau het dianggap ditolak skema secara sederhana menunjukkan adanya perbedaan akibat hukum ketika ada perbedaan bentuk pelaksanaan kewenangan administrasi oleh badan atau pejabat pemerintahan, yaitu tindakan atau keputusan. dalam hal badan atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan keputusan yang jangka waktu penetapannya ditentukan peraturan, sesuai dengan ketentuan ptun, maka badan atau pejabat pemerintahan yang dimaksud dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan (fiktif negatif). namun, dalam hal badan atau pejabat pemerintahan tidak melakukan tindakan yang jangka waktu untuk melakukannya ditentukan peraturan, maka akibat hukum dari permohonan atas merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tindakan tersebut menjadi tidak jelas: apakah dianggap diterima atau dianggap ditolak. akar masalah dari seluruh kerancuan atas sangatlah sederhana: tidak membuat rujukan kepada dan masih berlakunya ketentuan ptun. seandainya merujuk pada ketentuan dan dan seandainya ketentuan ptun telah dicabut, maka kerancuan sebagaimana terurai atas tidak akan ada. uraian singkat atas telah menunjukkan betapa kepastian hukum dalam bidang administrasi masih perlu diupayakan bersama. kondisi yang penuh ketidakpastian ini tentu akan secara langsung berdampak pada iklim investasi indonesia. alih alih mendapatkan investor baru, bisa bisa investor yang sudah ada indonesia memilih untuk keluar karena ketidakpastian ini. dengan demikian, demi menciptakan kepastian hukum dalam bidang administrasi yang akan mendukung terwujudnya indonesia sebagai negara layak investasi, maka para pemohon memberanikan diri untuk mengajukan permohonan ini. ii. kewenangan mahkamah konstitusi republik indonesia salah satu kewenangan konstitusional yang diberikan melalui uud kepada mahkamah konstitusi adalah untuk melakukan pengujian undang undang terhadap uud tujuan dari pemberian kewenangan ini sangatlah sederhana: untuk menjaga konstitusionalitas norma norma yang tertuang dalam undang undang. dengan logika yang demikian, tak salah jika mahkamah konstitusi republik indonesia kemudian dinobatkan menjadi the guardian constitution. adapun kutipan dari uudrdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kewenangan konstitusional sebagaimana tersebut atas, didedikasikan dalam pelbagai peraturan perundang undangan, yaitu ) (bukti dan bukti p 4a) dan huruf undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman (bukti selaku pelindung konstitusi (the guardian constitution), mahkamah konstitusi republik indonesia berwenang untuk memberikan tafsir terhadap ketentuan maupun dalam suatu undang undang agar tetap sesuai dengan nilai nilai dalam konstitusi. oleh karena.itu, terhadap maupun yang ambigu tidak jelas maupun multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada mahkamah konstitusi republik indonesia. dalam sejumlah perkara, mahkamah konstitusi telah menyatakan bagian dari undang undang adalah konstitusional secara bersyarat (conditional constitutional) sepanjang dimaknai sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh mahkamah konstitusi republik indonesia: atau bahkan sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan tafsir dari mahkamah konstitusi (conditional unions institutional). melalui permohonan ini, para pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuan sedangkan batu uji dalam permohonan ini adalah uud oleh karena adalah undang undang, sedangkan yang menjadi dasar pengujian adalah uud khususnya maka adalah berdasar hukum bagi mahkamah konstitusi untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan guo. ii. kedudukan hukum para pemohon agar mahkamah konstitusi memeriksa dan mengadili pokok perkara dalam permohonan guo, maka yang terlebih dahulu dibuktikan adalah adanya kedudukan hukum (legal standing) dari pihak yang mengajukan permohonan, cast para pemohon. perihal kedudukan hukum pemohon pengujian undang undang diatur dalamab, fax email: sekretaris@mahkamahkonsitualam penjelasan mk, dinyatakan bahwa hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam uud mengacu pada ketentuan atas, terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh para pemohon untuk bisa mengajukan permohonan guo. syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana dirincikan dalam mk. sedangkan syarat kedua adalah adanya kerugian terhadap hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon akibat berlakunya suatu undang undang. dalam kaitannya dengan pemenuhan syarat pertama, para pemohon termasuk dalam kualifikasi sebagai perorangan warga negara indonesia. dalil ini membuktikan melalui salinan kartu tanda penduduk atas nama masing masing para pemohon (bukti bukti bukti dan bukti pemohon pemohon dan pemohon iii merupakan konsultan hukum yang dalam menjalankan pekerjaannya acap berhubungan dengan sistem administrasi pemerintahan, dan karenanya pemohon pemohon dan pemohon iii memiliki kepentingan mendasar untuk memastikan bahwa tidak ada ketidakpastian hukum dalam sistem administrasi pemerintahan. oleh sebab itu, adalah layak untuk menyatakan bahwa pemohon pemohon dan pemohon iii memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. pemohon adalah seorang mahasiswa fakultas hukum sebagaimana terbukti dari kartu identitas mahasiswa atas nama pemohon (bukti yang memiliki perhatian khusus pada konstruksi administrasi pemerintahan, yang merupakan bagian dari hukum administrasi negara. selain itu, ketidakpastian hukum yang terjadi akibat berlakunya merupakan bagian dari kajian dalam pelbagai cabang ilmu hukum. dengan demikian, adalah beralasan untuk menyatakan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan guo. merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sebagai warga negara indonesia, pemohon pemohon dan pemohon iii juga merupakan pembayar pajak (tax player), yang berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu i tanggal oktober memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang. bukti partisipasi pemohon pemohon dan pemohon iii sebagai pembayar pajak adalah sebagai berikut salinan nomor pokok wajib pajak atas nama pemohon pemohon dan pemohon iii (bukti bukti dan bukti dalam perkara guo, kedudukan pemohon pemohon dan pemohon iii selaku pembayar pajak sangatlah relevan untuk menentukan ada tidaknya kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan guo karena yang diujikan adalah undang undang yang mengatur sistem dan proses administrasi pemerintahan, cast yang mana sumber dana penggeraknya sebagian besar berasal dari pajak yang berasal dari warga negara, termasuk dari pemohon pemohon dan pemohon iii. selain uraian sehubungan dengan kualifikasi para pemohon dalam mengajukan permohonan guo, penting pula untuk diingat bahwa manifestasi inisiatif para pemohon dalam mendorong terjadinya perbaikan dalam sistem administrasi pemerintahan merupakan bentuk partisipasi aktif para pemohon dalam rangka memperjuangkan hak secara kolektif dengan tujuan membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana dijamin dalam uud jaminan ini juga dikemukakan dalam dan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia ham ) (bukti yang masing masingnya dikutip bawah ini:merdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid berkaitan dengan hak asasi manusia kepada komnas ham dan atau lembaga lainnya. sehubungan dengan syarat kedua, mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu iii tanggal mei maupun putusan nomor puu v tanggal september telah merincikan syarat yang harus dipenuhi terhadap kerugian hak dan atau kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam mkserta dijadikan batu uji dalam permohonan ini adalah hak atas kepastian hukum sebagaimana diatur dan dijamin dalamhak atas kepastian hukum yang dimiliki oleh paramerdeka sarat jakarta tab, empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidfm) partai komite pemerintahan rakyat independen, dalam hal ini diwakili oleh: ii nama dr. sri. sudarso, pd., pd. nj: pekerjaan ketua umum nama dianut hayati, s.e.. pekerjaan sekretaris jenderal selanjutnya disebut sebagai . iii. pemohonangka undang undang nomor tahun terhadap norma dan dan dan undang undang dasarrepublik indonesia. memeriksa, potensial kerugian menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena pemohon selama berlangsung pemilihan umum dari rezim orde baru sampai dengan rezim reformasi tidak pernah memilih ataupun dipilih karena selama ini sikap pemohon memilih untuk tidak memilih karena memilih menurut hemat pemohon yang didasarkan atas kbbi (kamus besar bahasa indonesia) memilih adalah proses menentukan, mengambil, mencari, menunjuk dan memisahkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. memilih tidak harus memilih sesuatu suguhan partai partai politik ataupun calon pemimpin yang telah ditentukan oleh kpu karena kpu bukanlah penguasa pemilu yang boleh memaksakan pilihan sehingga keluar dari standar dan kriteria pemilih yang sesuai dengan amanat uud rakyat pemilih seperti yang kami jelaskan diatas tentu didasarkan olehcontoh contoh: apabila rakyat disuruh pilih hidup atau mati tentu rakyat akan memilih hidup. apabila rakyat disuruh memilih tentang keadaan baik atau buruk tentu rakyat akan memilih yang baik. apabila rakyat disuruh memilih pemimpin yang amanah, adil, jujur, cerdas, cendikiawan atau berkhianat tentu rakyat akan memilih pemimpin yang amanah, adil, jujur, cerdas, cendikiawan. apabila rakyat disuruh memilih pemimpin yang otoriter atau demokratis tentu rakyat akan memilih pemimpin yang demokratis. apabila rakyat disuruh memilih pemimpin yang pancasila atau bukan pancasila tentu rakyat akan memilih pemimpin yang pancasila. apabila rakyat disuruh memilih pemimpin yang korupsi atau anti korupsi tentu rakyat memilih pemimpin yang anti korupsi. apabila rakyat disuruh memilih surga atau neraka tentu rakyat akan memilih surga. layaknya kita semua yang hadir dalam sidang yang mulia ini apabila kita dihadapkan oleh pilihan apakah kita memilih kemudian atau kehinaan? tentu kita semua memilih kemuliaan atau layaknya kita yang memohon keadilan didalam sidang mahkamah ini? tentu kita meminta putusan yang berkeadilan tidak mungkin yang tidak berkeadilan. mengenai pertanyaan tentang pilihan ini bukanlah kalimat hukum atau dalil hukum yang memerlukan jawaban karena pertanyaannya bersifat retorik. bagaimana mungkin rakyat dipaksa untuk memilih partai partai yang kurun, pemimpin pemimpin yang berkhianat terhadap rakyat bangsa dan negara. majelis hakim yang mulia kalau memang kita percaya tentang kedaulatan rakyat dan kedaulatan bangsa maka kami mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan bahwa kemenangan memilih untuk tidak memilih secara otomatis telah tergabung didalam partai komite pemerintahan rakyat independen pada setiap pemilihan umum karena setiap pemilih yang telah berumur tahun atau yang belum berumur tahun tetapi sudah menikah telah terdaftar sebagai pemilih tetap dpt) dan hal tersebut merupakan suara sah nasional sehinga kami berpohon kepada majelis hakim memberikan putusan kemenangan terhadap pilihan rakyat untuk tidak memilih partai partai lainnya. bahwa pemohon memiliki hubungan sebab akibat (causal terbang) atas kerugian berlakunya undang undang norma dan angka disebabkan karena kami pemohon adalah selaku ketua umum dan sekretaris jenderal partai komite pemerintahan rakyat independen tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maksud dan tujuan partai antara lain: penegakan undang undang dasar dan memperjuangkan pemurnian pancasila: membangun demokratisasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat:, memperjuangkan hak politik rakyat yang berkeadilan menuju masyarakat adil dan makmur: membangun independen political rakyat dan political rakyat independen: memperjuangkan perumusan, konsep dan gagasan independen menuju rakyat berdikari, memperjuangkan kedaulatan rakyat tanpa penindasan, mendorong terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara secara konstitusional: mendorong pelaksanaan penegakan hukum: mempertahankan keutuhan negara kesatuan republik indonesia nkri) dengan semangat heroik, patriotisme berbasis kerakyatan serta membangun kerjasama politik dalam negeri maupun diluar negeri, nasional dan internasional, dalam hal kegiatan yang tertuang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut atas, partai komite pemerintahan rakyat independen menyelenggarakan kegiatan memilih untuk tidak memilih partai partai lain selain partai komite pemerintahan rakyat independen bukanlah sikap rakyat yang bertentangan dengan pancasila dan uud serta cita cita luhur pendiri bangsa dan tidak bisa dikatakan golput karena memilih untuk tidak memilih merupakan sikap politik demokrasi, pro nasionalisme, progresif revolusioner, sehingga sikap politik rakyat yang telah masuk didalam dpt (daftar pemilih tetap) itu merupakan suara sah pemilu yang apabila menang pada setiap pemilu harus disahkan, ditetapkan sebagai pemenang konsekuensi logis bangsa indonesia yang berdemokrasi dan berkedalaman rakyat karena sikap tidak memilih adalah sikap politik, rakyat indonesia tidak mungkin memilih partai partai penghianat bangsa yang berwatak penindas rakyat, itulah sikap yang tidak memilih adalah pilihan politik yang bergabung dalam partai komite pemerintahan rakyat independen dan memperjuangkan pimpinan yang memilih atau tidak memilih melalui kotak kosong melawan calon tunggal baik pemilihan calon presiden, pemilihan kepala daerah, bupati walikota ataupun dpr, dan dprd. bahwa pemohon telah mengalami kerugian konstitusional dan apabila majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon maka dapat dipastikan kerugian pemohon yang memilih kotak kosong dan pemilih yang tidak memilih partai partai lainnya tidak akan terjadi lagi dan tidak ada lagi proses transaksional suara, pasar suara, penggelembungan suara karena pemilih akan sesuai jumlahnya dengan dpt (daftar pemilih tetap) yang sah secara nasional. sehingga proses jual beli suara yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan terjadi lagi serta dapat dipastikan demokrasi indonesia akan berjalan dengan damai sesuai amanat uud karena hiruk pikuk kampanye yang memuat berita berita hoax, black campaign, saling haut, saling fitnah tidak akan terjadi lagi. realita membuktikan partai politik dengan koalisi gemuk dikalahkan oleh kotak kosong pada pemilihan walikota makasar yang kemenangannya tidak menggunakan atribut, tidak bersepanduk, tidak beralih, tidak ada money politic namun fakta membuktikan kotak kosong menang telak dengan jumlah suara y9. hak konstitusional pemohon dipastikan terjamin secara hukum alam (hukum kodrat alam) laksana nabi ibrahim menghancurkan rambut, laksana nabi musa penghancur fir'un, laksana nabi daud mengalahkan jalur, laksana pandawa mengalahkan kurawal medan kurukshetra pada perang bharatayudha dan laksana nabi muhammad saw menumpas kaum jahiliah. berdasarkan (lima) pokok permohonan atas maka dapat simpulkan teori demokrasi dan landasan hukum yang kami rujuk dari beberapa pendapat para ahli diantaranya menurut abraham lincoln dalam pidato gettyburgnya, presiden amerika serikat yang ke menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, dimana masing masing dari mereka memiliki hak dalam memperoleh kesempatan serta hak dalam bersuara yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan. dalam sitem ini, keputusan diambil berdasarkan hasil suara terbanyak. (vide bukti kedaulatan rakyat ialah suatu kekuasaan tertinggi y. pemimpin negara dipilih dan ditentukan atas kemauan rakyatpabila penguasa negara tidak dapat menjamin suatu hak hak rakyat dan tidak bisa memenuhi aspirasi rakyat, maka rakyat bisa mengganti pemimpin tersebut dengan pemimpin yang baru. penganut teori ini ialah solo, john locke, montesguieu dan j.j. rousseau. teori, ideologi dan suatu kebudayaan masing masing negara. (vide bukti hukum alam dan hukum positif hukum alam hukum positif tidak bisa berdiri sendiri, hukum positif tidak bisa dilepaskan dari hukum alam. sebagaimana dinyatakan friedman dalam bukunya legal theory "hukum alam. dalam berbagai bentuknya, sebagai satu ungkapan untuk mencari cita cita yang lebih tinggi dari hukum positif. demikian juga hans kersen, menyatakan adanya dualisme antara hukum alam dan hukum positif dalam bukunya general theory law and state. kersen menegaskan bahwa diatas hukum positif yang tidak sempurna, terdapat hukum alam yang sempurna. hukum positif baru teruji kebenarannya bila bersesuaian dengan hukum alam (positive law justified only insular corresponds the natural law). perubahan kondisi kondisi sosial dan politik menyebabkan gagasan tentang hukum alam punmembicarakan hukum alam dan hukum positif. apakah hukum positif validitasnya tergantung pada hukum alam, sehingga hukum positif harus sesuai dengan hukum alam? atau hukum positif dapat menyimpang dari hukum alam karena validitasnya berasal dari norma hukum (yang lebih tinggi) itu sendiri atas dasar pernah penguasa atau negara yang menciptakan norma hukum tersebut? pertanyaan pertanyaan tersebut akan coba dijawab dengan menelusuri ajaran ajaran hukum alam dan hukum positif dan beberapa ahli hukum pada zaman kuno sampai zaman modern. para pemikir dan penggagas teori hukum alam menurut plato sm), plato memiliki teori secara eksplisit mengenai hukum alam. namun pemikirannya tentang alam, menurut john wild, mengandung beberapa elemen yang ditemukan dalam teori hukum alam. menurut plato, kita semua hidup dalam dunia yang tertata. inti dari dunia yang tertata ini, atau alam, adalah bentuk bentuk yang paling fundamental adalah bentuk kebaikan. yang plato mengabaikannya sebagai "wilayah yang paling cemerlang dari suatu makhluk". bentuk kebaikan adalah asal mula segala hal dan jika itu terlihat maka akan menuntun seseorang untuk berbuat secara bijak. menurut aristotle sm), hukum alam ialah hukum yang oleh orang orang berpikiran sehat dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam." segala yang diperintahkan oleh hukum dapat berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lain, tetapi segala yang diperintahkan "oleh alam" akan selalu sama dimanapun. oleh karenanya, hukum alam lebih merupakan sebuah paradoks daripada sesuatu yang secara nyata eksis ada menurut marcus nullius cicero sm), dengan aliran stic nya, konsep hukum alam diartikan sebagai prinsip yang meresapi alam semesta, yaitu akal yang menjadi dasar bagi hukum dan keadilan. tujuan dari hukum positif adalah untuk menciptakan 'keamanan penduduk, pelestarian negara. dan kedamaian dan kebahagiaan umat manusia'. menurut pandangan ini, undang undang yang kejam dan tidak adil" adalah 'bukan hukum', karena dalam definisi hukum yang sebenarnya terkandung ide dan prinsip untuk memilih yang adil dan benar. menurut thomas van aquino penganut hukum alam dari aliran scholastic bahwa segala kejadian alam dunia ini diperintah dan dikemudikan oleh akal ketuhanan hukum ketuhanan adalah yang tertinggi. hukum dibagi dalam empat golongan. lex antena. rasio tuhan sendiri yang mengatur segala sesuatu dan merupakan sumber dari segala hukum. rasio ini tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia: lex divina. bagian dari rasio tuhan yang dapat ditangkap panca indera manusia berdasarkan waktu yang diterimanya: lex naturalis, hukum alam. yaitu penjelmaan dari lex antena dalam rasio manusia: lex positivis. hukum yang berlaku merupakan pelaksanaan dari hukum alam oleh manusia berkaitan dengan syarat khusus yang diperlukan oleh keadaan dunia. hukum positif dibagi menjadi dua, yaitu hukum positif yang dibuat oleh tuhan (kitab kitab suci) dan hukum positif yang dibuat oleh manusia. menurut hugo groot dalam bukunya jure belli pacis" (tentang hukum perang dan damai), mengatakan bahwa sumber hukum alam adalah pikiran atau akal manusia. hukum alam ialah pertimbangan yang menunjukkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. hukum positif sebelum lahirnya aliran hukum positif, sudah dikenal adanya paham regime yang mengidentikkan hukum dengan undang undang. tidak ada hukum diluar undang undang. satu satunya sumber hukum adalah undang undang. paham regime ini sudah berkembang semenjak abad pertengahan. gerakan positivisme dalam ilmu hukum baru muncul pada abad ke pikiran pikiran john austin dan hans kersen sangat mempengaruhi aliran positivisme hukum. sebenarnya sebelum austin, jeremy bentham sudah memperjuangkan adanya kodifikasi hukum inggris yang memberikan kepastian hukum bagi hak hak yang bersifat individual namun bentham lebih sering dimasukkan kedalam aliran utilitarianisme. bersama sama rudolph von seringetis dan metafisis tidak diperbolehkan positivisme yuridis merupakan suatu ajaran ilmiah tentang hukum. dalam aliran positivisme hukum. aliran hukum positif yang analitis dari john austin atau yang dikenal sebagai analytical jurisprudence,. aliran hukum positif yang analitis mengartikan hukum sebagai command the lawgiver (perintah dari pembentuk undang undang atau penguasa) yaitu suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (closed logical system artinya peraturan dapat didedikasikan dari undang undang yang berlaku tanpa perlu meminta bimbingan dari norma sosial, politik dan moral. jadi hukum sepenuhnya dipisahkan dari keadilan dan, (didasarkan tidak atas gagasan gagasan tentang yang baik dan buruk), didasarkan atas kekuasaan yang lebih tinggi. ajaran ajaran austin sama sekali tidak menyangkut kebaikan atau keburukan keburukan hukum, oleh karena penilaian tersebut dianggapnya sebagai persoalan yang berbeda diluar bidang hukum. walaupun austin mengakui adanya hukum moral atau hukum alam yang mempengaruhi warga warga masyarakat, akan tetapi hal itu secara yuridis tidak penting bagi hukum. oleh. john austin, hukum pertama tama dibagi dalam hukum yang diadakan oleh tuhan untuk manusia (hukum tuhan), yang tidak memiliki arti yuridis, dimana fungsinya tidak lain adalah menjadi wadah wadah kepercayaan, dan undang undang yang diadakan oleh manusia untuk manusia (hukum manusia). kemudian hukum manusia digolongkan dalam undang undang yang disebut sebagai hukum yang sebenarnya (hukum positif) dan undang undang yang disebut hukum yang tidak sebenarnya. undang undang yang sebenarnya diadakan oleh suatu kekuasaan politk yang disebut sebagai hukum positif, sementara hukum yang tidak sebenarnya diadakan oleh orang orang, secara pribadi hukum yang tidak sebenarnya ini oleh austin disebut sebagai moralitas positif saja.sehingga apabila hukum tidak memenuhi keempat unsur itu, maka tidak dapat disebut sebagai hukum positif, hat itu hanya dapat disebut sebagai moral positif. vide bukti kemenangan kotak kosongikemenangan memilih untuk tidak memilih adalah keniscayaan hukum alam atas hukum positif yang selama ini sebagai sinkronisasi dari penyimpangan partai partai politik yang anti demokrasi dan anti terhadap kedaulatan rakyat, tidak ditetapkannya pemimpin atas kemenangan kotak kosong kemenangan memilih untuk tidak memilih maka akan terjadi rechvakum (kekosongan hukum) dan munculnya calon tunggal yang dikalahkan oleh kotak kosonglmemilih untuk tidak memilih sebagai pemenang sejatinya bangsa indonesia sudah tidak berdemokrasi dalam makna retorik dan tidak menganut sistem kedaulatan rakyat, hal ini bertentangan dengan hukum alam maupun hukum positif. munculnya calon tunggal serta ditetapkannya kotak kosong sebagai pemenang tanpa pemimpin seperti yang terjadi makasar apakah ini bisa dikatakan tahap awal pemerintah bermetamorfosis dari menganut paham demokrasi menjadi paham komunis? kejadian ini bisa diindikasikan sistem pemerintahan kita mengalamai distorsi yang sebenarnya, kejadian ini sudah sepintas dan sepatutnya kita bangsa indonesia harus waspada dan berhati hati. seperti yang dilansir oleh peneliti australia, ariana diantara negara pemantau pencoblosan kotak kosong mengatakan, pemilihan dengan satu calon pemimpin tersebut disebutnya sangat unik. vide bukti tabel permohonan uji materdang undang nomor tahun undang undang dasar penjelasan pasangan calon| tidak disertakan calon presiden dan diusulkan oleh partai politik atau negara indonesia ialah calon wakil presiden yang diusung gabungan partai politik peserta negara kesatuan, yang oleh partai komite pemerintahan pemilu yang memenuhi berbentuk republik: rakyat independen yang persyaratan perolehan kursi paling kedaulatan berada memperjuangkan hak memilih sedikit (dua puluh persen) ditangan rakyat dan dilaksanakan untuk tidak memilih dan atau dari jumlah kursi dpr atau menurut undang undang dasar memilih kotak kosong memperoleh (dua puluh lima . , kemenangannya bersifat mayoritas persen) dari suara sah secara negara indonesia adalah sebesar sampai dengan nasional pada pemilu anggota negara hukum."", melanggar norma dpr sebelumnya tentang negara indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk presiden dan wakil republik: kekuasaan tertinggi yang presiden dipilih dalam satu sah ditangan rakyat sebagai wujud pasang secara langsung oleh negara, serta melanggar asas rakyat.: kesatuan yang tidak membentuk pasangan calon kemanunggalan antara pemegang presiden dan wakil presiden kedaulatan tertinggi dengan arti diusulkan oleh partai politik kesatuan, juga melanggar bentuk atau gabungan partai politik pemerintahan yang berkedalaman peserta pemilihan umum rakyat yang dikepalai oleh presiden. sebelum pelaksanaan karena wujud negara kesatuan pemilihan umum. berbentuk republik adalah kekuasaaan yang sah didalam suatu wilayah berada ditangan rakyat dijalankan secara manunggal pemerintahannya yang berkedalaman rakyat.yang memperjuangkan hak memilih untuk tidak memilih dan atau memilih kotak kosong adalah wujud kedaulatan rakyat secara demokrasi.) kemenangan memilih untuk tidak memilih dan atau memilih kotak kosong dapat diuraikan sebagai berikut mengadili dan memutus permohonan pengujian dan angka undang undang nomor tahun terhadap norma dan dan dan undang undang dasarbahwa pemohon adalah ketua umum dan sekjen partai komite pemerintahan rakyat independen yang disahkan oleh notaris dan pejabat pembuat akta tanah eddy hermansyah. mataram turunan akta perubahan lembaga komite pemerintahan rakyat independen tanggal juli nomor dan pemohon juga hendak mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden republik indonesia periode sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini: vide bukti undang undang republik indonesia nomor tahun tentang mahkamah konstitusi bahwa dan beserta penjelasannyarorangan.tau privat, atau lembaga negara"vide buktisuara sah secara nasional yang terdaftar dalam pemilih tetap dpt) sebesar apabila suara dikurangi dari suara memilih yang tidak memilih berjumlah suara. sedangkan hasil dari suara sah dpt dikurangi dengan suara hasilnya suara dan apabila dikurangi dari suara yang dijadikan syarat untuk mengusungsyaratan jumlahnya sangat kecil sebesar suara. suara yang dijadikan syarat untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden adalah suara minoritas sehingga tidak dapat menjadi representasi atau wujud kedaulatan rakyat karena jumlahnya lebih kecil dari jumlah suara yang memilih untuk tidak memilih. hal ini melanggar norma uud pengertian negara hukum secara sederhana, mustafa kamal pasha, dalam dwi sinaro, negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negara. namun seiring perkembangan zaman, negara hukum formil berkembang menjadi negara hukum materiil yang berarti negara yang pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat. bakal pasangan calon kedaulatan seharusnya rasanya didaftarkan oleh partai politik atau berada ditangan rakyat dan dirubah dan dinyatakan tidak gabungan partai politik yang telah dilaksanakan menurut mengikat angka ditetapkan oleh kpu sebagai undang undang dasar. ) bakal pasangan calon didaftarkan peserta pemilu.yang mencoblos partai lainnya karena kemenangan kampiun merupakan representasi sejati, kemenangan kedaulatan rakyat. negara komisi pemilihan umum tidak indonesia adalah negara boleh melampaui kedaulatan hukum.) rakyat, negara, aturan hukum dan perundang undangan. setiap kpu hanyalah alat regulasi yang orang berhak atas tidak boleh berlaku absolut pengakuan, jaminan, sehingga tidak boleh menetapkan perlindungan, dan secara sepihak tentang partai kepastian hukum yang adil politik yang boleh menjadi peserta serta perlakuan yang sama pemilu. hadapan hukum. indonesia adalah negara hukum bukanlah negara kpu yang berbentuk tirani, fasisme dan otoriter dan indonesia adalah rechtsstaat. demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. demokrasi mengijinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan perbuatan hukum negara demokratis adalah negara yang menganut sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat kekuasaan atau kedaulatan berada ditangan warga negara yang dijalankan oleh pemerintah yang menjalankan hak dan kewenangannya atas nama rakyat indonesia. iv.petit berdasarkan uraian uraian yang telah dikemukakan didalam pokok permohonan dan dasar gugatan maka kamiemohon seluruhnya,tam uh persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota dpr sebelumnya danl) dan"(seharusnya rasanya ditamlundang undang nomor tahun tentang pemilihan umum bertentangan dengan norma undang undang dasar norma", negara indonesia adalah negara hukum." ", presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyatkiri)akta perubahan pendirian partai komite pemerintahan rakyat independen tanggal juli nomobukti fotokopi partisipasi pemilih pilpres menurun, ini penjelasan kpu. pilpres menurun ini penjelasan kpu) dan mendagri serahkan dp4 untuk pemilu ke kpu, bukti fotokopi melawan kotak kosong kosong di pilkada makassar cawat menari syarifuddin tunggu rekapitulasi kpu?page all& ga bukti fotokopi arti kata memilih menurut kbbi fotokopi arti negara menurut kbbi fotokopi arti kesatuan menurut kbbi fotokopi arti republik menurut kbbi bukti fotokopi pengertian kedaulatan rakyat dalam uud dan penjelmaan kedaulatan rakyat dalam uud.html: bukti fotokopi pengertian, macam, dan sifat kedaulatan menurut para ahli terlengkap dan sifat kedaulatan.html: bukti fotokopi pengertian demokrasi menurut para ahpemilu yang dimohonkan pengujian dalam permohonan guo adalah dan pemilu, yaitu:pemilu berbunyi,bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan mendalilkan sebagai partai komite pemerintahan rakyat independen, yang diwakili oleh ketua umum dan sekretaris jenderal, yaitu, tanggal juli berdasarkan akta notaris nomor tahun yang dibuat oleh notaris eddy hermansyah, s.h. (vide bukti bahwa menurut pemohon partai komite pemerintahan rakyat independen hendak mencalonkan ketua umum dan sekretaris jenderalnya sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, oleh karena itu partai komite pemerintahan rakyat independen wajib disertakan sebagai partai politik peserta pemilu berdasarkan uud sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi fungsi kekuasaan. menurut pemohon, wujud kedaulatan rakyat yang memilih untuk tidak memilih partai lainnya dan bergabung dalam partai komite pemerintahan rakyat independen adalah tidak dapat dikatakan golongan putih karena tidak memilih adalah pilihan. kemenangan rakyat yang tidak memilih adalah wujud kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi sehingga kemenangan rakyat tidak memilih haruslah diorganisasikan menurut uud sesuai dengan ketentuan uud tidak lagi diorganisasikan oleh institusi kenegaraan seperti yang telah terjadi sebelum uud diamandemen dan kemenangan rakyat untuk memilih tidak memilih partai lainnya merupakan representasi kemenangan sesungguhnya yang tergabung dalam partai komite pemerintahan rakyat independen. bahwa pemohon menyadari cita cita luhur pendiri bangsa. sikap memilih untuk tidak memilih adalah wujud kedaulatan rakyat tangan rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi karena tidak memilih adalah pilihan. berdasarkan pokok pokok uraian permohonan pemohon tersebut atas dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, sebelum mahkamah mempertimbangkan lebih jauh anggapan kerugian konstitusionalitas pemohon berkaitan dengan kedudukan hukum, penting bagi mahkamah untuk mempertimbangkan hal hal, sebagai berikut: bahwa pemohon dalam permohonan guo mendalilkan sebagai partai politik yang dibentuk berdasarkan akta notaris nomor tahun yang dibuat oleh notaris eddy hermansyah, s.h., bertanggal juli (vide bukti selain itu pemohon juga menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang diselenggarakan pada tanggal juli bahwa partai komite pemerintahan rakyat independen adalah: bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tersebut atas berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon yang harus ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah pengertian sebagaimana yangpartai politik)entara itu syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan partai politik juga ditentukan dalam partai politik, secara kumulatif, adalah: partai politik harus didaftarkan kementerian untuk menjadi badan hukumkausal perbandengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan dan tidak lagi terjadi: vide bukti bahwa pemohon menyadappun cita cita luhur pending bangsa dan sikap memilih untuk tidak memilih adalah wujud kedaulatan rakyat ditangan rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi karena tidak memilih adalah pilihan. ill. pokok permohonan bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon diatur dalam undang undang dasar norma negara indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. uraiannya menjelaskan bahwa kelompok masyarakat yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi bawah lembaga politik partai komite pemerintahan rakyat independen dan dibawah institusi pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya dalam kesatuan sifat tunggal berwujud republik dalam bentuk pemerintahan yang berkedalaman rakyat, terjadinya kemenangan kotak kosonglam kesatuan sifat tunggal berwujud republik dan harus ditetapkan kemenangannya oleh pemerintah sebagai konsekuensi logis bahwa negara indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. vide bukti kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar" ", uraiannya menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat ialah suatu kekuasaan tertinggi pemimpin negara dipilih dan ditentukan atas kemauan rakyat . bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diuraikan secara imperatif tersebut atas, apabila dikaitkan dengan dalil dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon, khususnya berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon yang mendalilkan organisasi komite pemerintahan rakyat independen sebagai partai politik yang dibentuk sebagai badan hukum publik berdasarkan akta notaris tersebut, sebagaimana yang dipersyaratkan harus didaftarkan pada kementerian yang ditunjuk untuk itu, berdasarkan ketentuan angka partai politik adalah kementerian hukum dan hak asasi manusia. bahwa esensi dari pendaftaran badan hukum partai politik pada kementerian sebagai lembaga pemerintah adalah untuk menegaskan adanya prinsip publisitas berkaitan dengan kelembagaan struktur kepengurusan yang harus bersifat nasional. sehingga dengan adanya pengakuan secara sah oleh pemerintah, akan mendapatkan jaminan kepastian hukum yang keberadaannya dilindungi konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional serta menjadikan partai politik sebagai lembaga formal yang dapat menjadi penghubung setiap warga negara dalam menyampaikan aspirasi politiknya untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa. terlebih dalam perspektif sebagai lembaga formal yang keberadaannya diakui oleh negara partai politik memiliki peran dan posisi yang amat strategis dan oleh karenanya dalam konteks demokrasi prosedural maupun substansial penting menempatkan aktor politik utamanya yang cerdas dalam merumuskan kepentingan (interest articulation) dan menggabungkan atau menyalurkan kepentingan (interest aggregation). bahwa dengan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf dan huruf tersebut atas, mengingat salah satu syarat untuk mendirikan partai politik harus didaftarkan pada kementerian untuk mendapatkan status badan hukum dan alat bukti dimaksud tidak dapat ditunjukkan oleh pemohon dalam permohonan guo, menurut mahkamah argumentasi pemohon yang menganggap dirinya sebagai partai politik mengalami kerugian konstitusional, sehingga dengan berlakunya ketentuan yang diajukan pengujian dalam permohonan guo tidaklah beralasan menurut hukum. apalagi berdasarkan ketentuan uud untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden suatu partai politik atau gabungan partai politik haruslah menjadi peserta pemilu. oleh karenanya pemohon tidakpemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, maka pokok permohonan pemohon tidak spirasi rakyat indonesia saat ini berdasarkan data kpu memilih untuk tidak memilih partai partai politik lainnya penguasa negara harus menjamin suatu hak hak rakyat dan harus menjalankan aspirasi rakyat dan rakyat bisa mengganti pemimpin tersebut dengan pemimpin yang baru penganut teori ini ialah solo. john locke. montesguieu dan rousseau ton. ideologi dan suatu kebudayaan masing masing negara vide bukti negara indonesia adalah negara hukum"". uraiannya menjelaskan bahwa hukum sebagai panglima arti dari negara hukum.itis dan metafisis tidak diperbolehkan, positivisme yuridis merupakan suatu ajaran ilmiah tentang hukum, karena sumber dari segala sumber tertinggi adalah hukum alam yang menjadi ketentuan menurut kodrat alam yang melahirkan hukum positif, baik dari ciri cirinya bahwa negara hukum merupakan terjemahan dari istilah rechtsstaat atau rule law. friedrich julius stahl dari kalangan ahli hukum eropa kontinental memberikan ciri ciri rechtsstaat sebagai berikut. hak asasi manusia: pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai trias politika, pemerintahan berdasarkan peraturan peraturan, peradilan administrasi dalam perselisihan. adapun dicek dari kalangan ahli hukum anglo saxon memberi ciri ciri rule law sebagai berikut. supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum kedudukan yang sama depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat terjaminnya hak hak manusia dalam undang undang atau keputusan pengadilan dengan munculnya konsep negara hukum materiil pada abad ke maka perumusan ciri ciri negara hukum sebagaimana dikemukakan oleh stahl dan dicek atas kemudian ditinjau lagi sehingga dapat menggambarkan perluasan tugas pemerintahan yang tidak boleh lagi bersifat pasif. sebuah komisi para juris yang tergabung dalam international ammunition juris pada konferensi bangkok tahun merumuskan ciri ciri pemerintahan yang demokratis bawah rule law yang dinamis. ciri ciri tersebut adalah perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain daripada menjamin hak hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak hak yang dijamin: badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, kebebasan untuk menyatakan pendapat, pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi, pendidikan civic (kewarganegaraan)terjadinya kemenangan kotak kosong kota makasar sebesar d'. apabila hukum tidak memenuhi keempat unsur itu, maka tidak dapat disebut sebagai hukum positif, agar memenuhi ciri hukum positifhukum yang tidak memenuhi empat ciri unsur hukum positif hanya dapat disebut sebagai moral positif. keterkaitan keempat unsur hukum positif tersebut sebagai berikut hukum merupakan hasil dari perintah perintah yang artinya adalah bahwa ada satu pihak yang menghendaki supaya pihak lain melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. kemudian pihak yang diperintah akan mengalami penderitaan apabila perintah tersebut tidak jalankan. dan penderitaan tersebut merupakan sanksi. selanjutnya, suatu perintah diduga merupakan pembedaan kewajiban kepada pihak lain, hal mana terlaksana apabila yang memberi perintah adalah pihak yang memegang kedaulatan. kedaulatan itu dapat dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang sovereign person sovereign body persons). vide bukti presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. uraiannya menjelaskan bahwa perbuatan memilih atau proses pemilihan dilakukan secara langsung serentak oleh rakyat. kenapa dipilih langsung oleh rakyat karena rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi. terjadinya kemenangan kotak kosong.n oksanaan pemilihan umum. uraiannya menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota anggotanya mempunyai orientasi, nilai nilai, dan cita cita yang sama. bisa juga definisikan, perkumpulan (segolongan orang orang) yang season, sehaluan, tujuan bidang politik. baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka. atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanykebijakan kebijakannya dan pendirian partai politik harus berdasarkan akta notaris atau pejabat yang berwenang karena termasuk ranah hukum privat. berdasarkan hal tersebut partai komite pemerintahan rakyat independen yang mengusung kemenangan kotak kosong dan mengusung kemenangan memilih untuk tidak memilih adalah aspirasi perjuangan politik rakyat yang harus diakui oleh negara dan diatur oleh hukum positif vide buktivide bukti uraiannya menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk diakui, dijamin, negara memberikan perlindungan dan hukum itu bersifat pasti serta tidak memihak dan perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara demi terciptanya equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama depan hukum. vide bukti bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon telah dirugikan oleh berlakunya undang undang nomor tahun dan angka hal itulah yang menyebabkan pemohon memohon pengujian mahkamah konstitusi. (vide bukti.) kenapa harus dirubah persentasenya? karena data memilih untuk tidak memilih jauh lebih besar jumlahnya dariseperti yang dirilis kpu sejumlah (vide bukti sumber: pilpres menurun ini penjelasan kpu) bukti dan fakta yang bisa dijadikan acuan adalah tentang kemenangan kotak kosong pemilihan walikota makasar sebesar suara. kemenangan ini tidak boleh tidak melahirkan pemimpin karena kotak kosong adalah kontestan atau peserta pemilu yang diatur oleh undang undang nomor tahun tentangkarena dia adalah kontestan pemilu maka wajib hukumnya diadakan kesepakatan nasional konsensus nasional melalui partai komite pemerintahan rakyat independen yang memperjuangkan bahwa memilih kotak kosong adalah pilihan karena kemenangan kotak kosong adalah kemenangan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. (vide bukti sumber: di pilkada makassar cawat menari syarifuddin tunggu rekapitulasi kpu?page all& ga(seharusnya rasanya dirudmencoblos partai lainnya karena kemenangan kampiun merupakan representasi sejati, kemenangan dan kedaulatan rakyat. bahwa pemohon hak dan atau kewenangannya mengalami kerugian konstitusi spesifik (khusus), karena pemohon tidak pernah dapat memilih maupun dipilih dan tidak pernah diakomodir kemenangannya memilih untuk tidak memilih. pemohon tidak mungkin memilih partai partai lainya yang tidak sesuai dengan standar pemohon baik secarasilih berganti kekuasaan dari rezim orde baru sampai dengan rezim reformasi rakyat tidak pernah disuguhkan pemimpin yang sesuai dengan pancasila dan uud kehadiran pemimpin yang sejatinya bisa melindungi rakyat, bisa mensejahterakan rakyat, bisa menciptakan rasa keadilan justru yang terjadi sebaliknya. kehadiran pemimpin negeri tercinta ini hanya membuat penindasan baru, kemiskinan akut, kemelaratan layaknya sebuah kutukan yang membuat rakyat semakin hari semakin terpuruk, negara seakan akan tidak pernah hadir dalam penderitaan rakyat karena kehadiran pemimpin tidak berdasarkan kedaulatan rakyat. pemimpin yang hadir dari era orde baru sampai orde reformasi merupakan representasi dari tirani partai politik dan kedaulatan kpu atau penyelenggara pemilihan umum. itulah yang menyebabkan pemohon memilih untuk tidak memilih partai partai lainnya yang berkhianat terhadap pancasila dan uud |
dd) bga kautsar, warga negara indonesia, wiraswasta, jalan sisingamangaraja, nomor desa gampong mulia, kuta alam, banda aceh, aceh, yang selanjutnya disebut lam ore sebagai nn22 202520n0000nn0n0n nnn ln pemohon samsul bahri, warga negara indonesia, wiraswasta, dusun famili, desa lancang, kecamatan simpang mamplam, kabupaten bireuen, aceh, yang selanjutnya disebut sebagai pemohon ii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal agustus memberi kuasa kepada kaharuddin, s.h., mardaani, s.h., m.h., ema syiah, s.h., m.h., maulana ridha, s.h., dan wiki ibnu hajar, s.h. para advokat yang tergabung dalam tim advokasi gabungan masyarakat aceh peduli rupa yang berkedudukan hukum jalan chik tiro, nomor rt. rw. kelurahan gondangditidak langsung yayasan advokasi rakyat aceh: mendengar dan membaca keterangan ahli para pemohon dan presiden serta saksi para pemohon: merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid memeriksa bukti bukti para pemohon: membaca kesimpulan presidei. kewenangan mahkamah konstitusi ketentuan yang mengatur kewenangan mahkamah konstitusi mk) untuk menguji dan memutus permohonan parab, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidharuslah dimaknai sebagai bentuk yang berbeda dengan daerah lain tanpa harus dipertentangkan dan dipersamakan, bahwa para pemohon menyadari ketentuan peraturan perundang undangan bidang kepemilikan bergerak secara dinamis sehingga perlunya perbaikan perbaikan, namun hal tersebut pada dasarnya dapat ditentukan lebih lanjut melalui aturan pelaksana, untuk aceh diatur melalui gaun, hal tersebut diatur didalam rupa yang menyebutkan: ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, mekanisme kerja dan masa tim kerja independen sebagaimana dimaksud pada diatur dengan @akun , untuk itu para pemohon menilai pencabutan kewenangan dalam pemilu telah menganulir kekhususan aceh, bahwa para pemohon yang merupakan anggota dpra yang dipilih dalam pemilihan umum tahun berdasarkan uud dan dijadikan haknya dalamrasakan dengan diberlakukan guo telah mencabut kekhususan aceh sebagaimana telah dituangkan dalam sebagai undang undang yang secara khusus berlaku aceh dan telah merugikan hak konstitusional, bahwa pencabutan yang menyebutkan jumlah anggota kip aceh sebanyak (tujuh) orang berubah menjadi (lima) orang sebagaimana yang disebutkan dalam huruf pemilu dan penjelasannya, dikarenakan jumlah penduduk hanya berkisar juta hingga jumlah anggota kip (lima) orang. hal tersebut sangat merugikan hak konstitusional dalam kapasitasnya sebagai anggota dpra dan warga negara yang berhak memperjuangkan hak hak kekhususan sebagaimana yang telah dijamin dalam uud bahwa penting para pemohon sampaikan, rupa harus dipahami dalam bentuk konsensus besar dalam sebuah kesepakatan perdamaian antara merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid gam dan pemerintah republik indonesia yang dituangkan dalam helsinki (bukti dan diaktualisasikan dalam rupa. alasan permohonan pemohon ruang lingkup yang diuji ketentuan rumusan. huruf kelembagaan penyelenggaraan pemilu dan serta aceh terdiri atas: undang undang nomor komisi independen pemilihan provinsi dan tahun tentang komisi independen pemilihan kabupaten pemilihan umum kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan kpu, danhuruf dan serta undang undang nomor undang undang nomor tahun tahun tentang tentang pemerintahan aceh pa), dicabut pemilihan umum dan dinyatakan tidak berlaku . dasar kerugian konstitusional yang digunakan ketentuan rumusan"negara mengakui dan menghormati satuan uud. setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya kerugian konstitusional para pemohon ketentuan rumusan dan dengan pemberlakuan rupa huruf huruf dan serta huruf undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, para pemohon telah dihilangkan hak atau kewenangan untuk membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk menyeleksi kip aceh dan mengusulkan anggota kip aceh terpilih kpu: bahwa, huruf huruf dan serta huruf undang undang pemilihan umum bertentangan dengan dan uud bahwa, rupa merupakan sebuah produk hukum yang dilahirkan melalui sebuah kesepakatan perdamaian antara pemerintah republik indonesia dan gam, yang mengatur pemerintahan secara khusus dan berbeda dengan daerah lain, hal ini telah secara nyata dijamin oleh uud bahwa, desentralisasi asimetris ini harus diartikan sebagai upaya untuk mengelola keberagaman dan karakteristik khas indonesia, terlebih alasan pengaturan berbeda yang diatur dalam rupa merupakan konsekuensi logis dari pengakhiran perang yang berkepanjangan,hal itu terdapat dalam konsideran huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintah aceh, yang berbunyi : bahwa, dengan diberlakukannya pemilu, hak para pemohon dalam hal mengusulkan anggota kip dan membentuk tim hoc telah dicabut merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sebagaimana yang disebutkan dalam dan rupa : bahwa, meskipun tidak secara nyata disebutkan pencabutan rupa sebagaimana yang dituliskan dalam poin akan tetapi berdasarkan klausul pemilu, dengan sendirilah mencabut berkenaan dengan pemilu, hal tersebut ditegaskan", bahwa, dikarenakan terdapat frasa . wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan undang undang ini maka telah jelas hak para pemohon dicabut oleh pemilu, hal tersebut terdapat dalam dan pemilu mengenai kpu provinsi, dimana tim panel yang dibentuk oleh kpu yang melakukan seleksi anggota calon anggota kip sebagaimana disebutkan dalam pemilu: kpu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota kpu provinsi pada setiap provinsi pemilu menyatakan: berakhir masa jabatannya kepada kpu pemilu: kpu akan memilih calon anggota kpu provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan bahwa, dalam perkara guo para pemohon harus melakukan pertanggung jawaban terhadap masyarakat yang telah memilih pemohon dalam pemilu yang lalu, serta sangat berkepentingan atas pencabutan rupa dimana anggota kip yang berjumlah (tujuh) orang, berubah menjadi (lima) orang dikarenakan jumlah penduduk yang hanya mencapai merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid juta, sebagaimana yang disebutkan dalam huruf pemilu yang berbunyi: kpu provinsi sebanyak (lima) atau (tujuh) orang dalam penjelasannya disebutkan bahwa: provinsi dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari (sepuluh juta) jumlah anggota kpu provinsi sebanyak (tujuh) orangbahwa dengan diberlakukan yang diuji para pemohon, dapat dipastikan para pemohon hak dan kewenangan dalam pembentukan tim independen yang bersifat ad hoc untuk menyeleksi kip aceh dan pengusulan anggota kip aceh terpilih kpu hilang, sehingga para pemohon telah nyata dirugikan, bahwa, para pemohon menilai dengan pemberlakuan huruf huruf dan serta huruf pemilu berpotensi terjadinya instabilitas politik dan keamanan yang bermuara pada ketidakpastian hukum pada penyelengaraan pemilu tahun aceh, bahwa, rakyat aceh dan para pemohon mempunyai hak untuk hidup aman, damai dan sejahtera dalam proses menyongsong penyelenggaran pemilu tahun dan apabila huruf huruf dan serta huruf pemilu dipaksakan berlaku dapat dipastikan terjadinya konflik regulasi aceh dan menciptakan situasi yang tidak kondusif. ill. maka, par, menyatakan huruf huruf dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum bertentangan dengan undang undang dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid menyatakan huruf undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum dinyatakan tetap berlaku,kartu tanda penduduk atas nama kautsar, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama samsul bahri, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum: bukti fotokopi nota kesepahaman antara pemerintah republik indonesia dan gerakan aceh merdeka: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh: bukti p & fotokopi kartu tanda anggota dewan perwakilan rakyat aceh dpra) atas nama kautsar pemohon i), bukti fotokopi kartu tanda anggota dewan perwakilan rakyat aceh dpra) atas nama samsul bahri pemohon ii). selain itu, para pemohon mengajukan satusebagai berikut: ahli para pemohon dr. syarifuddin hasyim s.h., hum pendahuluan negara republik indonesia yang mempunyai wilayah geografis luas dan dengan penduduk yang padat dan terdapat berbagai kepentingan hidup yang khusus dan berbeda beda, tidaklah dapat menghindari diri dari sistem pemencaran dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. wilayah negara republik indonesia terdapat daerah daerah yang mempunyai hak (kewajiban) mengatur rumah tangganya sendiri yang lazim disebut daerah otonom. merdeka barat jakarta tol fax emil sakretaratmahkamahkonsitusigoid menurut bagi manan perlunya suatu daerah otonom itu bukan sekedar untuk mencapai efesiensi dan efektivitas pemerintahan. karena dengan teknologi modern, efisiensi dan efektivitas dapat dicapai meskipun daerah tanpa hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. terdapat berbagai pertimbangan, perlunya daerah otonom anatara lain: tuntutan negara hukum salah satu ciri, negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan dan pemencaran kekuasaan lcheading spreading van machen). hal ini mencegah berkumpulnya kekuasaan pada satu pusat pemerintahan. tuntutan negara kesejahteraan negara kesejahteraan adalah negara hukum yang memusatkan perhatiannya pada perwujudan kesejahteraan orang banyak. undang undang dasar mengingat pada negara atau pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan orang banyak. tuntutan demokrasi kerakyatan. atau kedaulatan rakyat adalah demokrasi. kerakyatan atau demokrasi menghendaki partisipasi daerah otonom yang disertai badan perwakilan merupakan wadah (yang menghasilkan) kesempatan rakyat berpartisipasi. tuntutan kebhinekaan rakyat bangsa) indonesia adalah masyarakat pluralistik yang mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda. hal ini tak mungkin memaksakan keseragaman (uniformis). oleh sebab itu, daerah otonom merupakan sarana mewadahi perbedaan tersebut sesuai dengan prinsip bhinneka tunggal ika. provinsi aceh terletak ujung paling barat kepulauan indonesia dan ujung barat pulau sumatra, yaitu pada posisi antara lintang utara lu) dan bujur timur bt). batas batas wilayahnya adalah sebagai berikut. sebelah utara berbatasan dengan selat malaka sebelah selatan berbatasan dengan provinsi sumatera utara sebelah barat berbatasan dengan samudera indonesia sebelah timur berbatasan dengan selat malaka provinsi aceh sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh laut yaitu laut indonesia dan selat malaka. wilayah pedalaman merupakan dataran tinggi yang pada umumnya berbukit. mulai dari ujung paling utara hingga tengah terbentang merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bukit barisan. keadaan lereng pergunungan sangat bervariasi dari landai sampai curam. luas wilayah aceh adalah kilometer persegi. dibandingkan dengan luas wilayah indonesia, luas provinsi aceh hanya sekitar dai luas indonesia secara keseluruhan. iklim provinsi aceh adalah tropis, tidak jauh berbeda dengan keadaan iklim provinsi provinsi lain indonesia. musim kemarau berkisar antara bulan maret sampai dengan bulan agustus, sedangkan musim hujan berkisar antara bulan september sampai dengan bulan februari. curah hujan rata rata berkisar antar milimeter sampai milimeter pertahun dengan jumlah harian hujan sebanyak hari. pada bagian pesisir aceh umumnya berhawa panas, sedangkan bagian pedalaman relatif dingin. temperatur maksimum rata rata sepanjang tahun berkisar antara sedangkan temperatur minimum berkisar antara dengan kelembaban anatara 75y6. ibu kota provinsi aceh adalah banda aceh. provinsi ini terbagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. keduapuluh tiga daerah tersebut terbagi atas kecamatan, kemukiman serta desa, dengan jumlah penduduk sekitar jiwa. il. tinjauan umum yudisial review huruf dan serta huruf undang undang nomor tahun tentang pemilu terhadap undang undang dasar indonesia, merupakan negara kesatuan, yang berbentuk republik, sebagaimana disebutkan dalam uud ,yang berbunyi negara indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. konsekuensi negara kesatuan tersebut, diwujudkan dengan adanya daerah atau batas wilayah administratif suatu daerahyang terdiri atas daerah besar dan kecil, yaitu adanya provinsi, kabupaten dan kota, bahkan desa. hal ini sebagaimana disebutkan dalammerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoirintahkansementara berbunyi sebagai berikut: hubungan wewenang antaranisamping itu, berbunydari bunyi dan uud atas menjadi jelas undang undang dasar mengakui eksistensi pemerintah daerah. yang merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid diartikan dengan daerah provinsi, kabupaten dan kota. samping itu juga masih mengakui daerah kecil ialah volksgemeenchappen, seperti desa jawa dan bali, nagari minangkabau, desa dan marga palembang. selain itu, daerah tersebut diberi otonom dan sebagian lain tidak (bersifat administrasi). pada daerah diberi hak otonom, dengan otonomiurut penjelasan undang undang nomor tahun prinsip yang dipakai bukan lagi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, tetapi otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. istilah otonomi yang luas diartikandi,selanjutnya yang diartiksedangk antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara republik indonesia. penjelasan undang undang tersebut, menjelaskan kembali prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan pada prinsip prinsip sebagai berikut ini: (a) digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (b) penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota (c) atas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiddibentuk dandalam undang undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. sehingga merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pengalaman penyelenggaraan otonom pada hak, maka dalam undang undang nomor tahun dan nomor tahun ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan kota didasarkan pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab . penjabaran dari maksud uud tersebut, dilaksanakan melalui undang undang pemerintahan daerah, khususnya untuk provinsi aceh, diundangkannya undang undang nomor tahun (sebelumnya undang undang nomor tahun yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan aceh, dalam negara kesatuan republik indonesia, dengan otonomi khusus yang sudah barang tentu dipahami oleh semua orang. otonomi yang dimaksudkan adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri atau menurut josef ribu kalo menyebutkan penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan kepada faktor yang nyata atau riil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan riil dari daerah. pemberian otonomi itu sejalan dengan tujuannya yaitu melancarkan pembangunan seluruh tanah air. undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh tersebut lahir setelah konflik yang berkepanjangan, terjadinya tsunami desember sehingga terwujudlah mou helsinki yang merupakan cikal bakal penyelenggaraan pemerintahan aceh dan sampai saat ini belum semua substansi yang diatur dalam undang undang nomor tahun tersebut telah terlaksana. masih dibutuhkan waktu dan komitmen pemerintah untuk mewujudkannya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang merupakan orang pertama yang harus melaksanakan apa yang menjadi substansi pengaturan dalam undang undang tesebut, baik melalui peraturan pemerintah maupun peraturan daerah (@akun). sejak tahun hingga hari ini, telah berusia tahun, namun banyak hal yang belum terlaksana dengan baik. hal ini dipahami adanya komunikasi yang belum maksimal atau belum bersinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. oleh karena itu dinamika dalam berbagai penyelenggaraan pemerintah aceh tidak dapat dihindari, karena itu pula diperlukan semua elemen merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid masyarakat untuk mewujudkannya, tidak hanya pemerintah, juga anggota legislatif pusat dan daerah. diakui atau tidak semua anggota legislative yang mewakili daerah, belum tentu dapat membawa aspirasi suatu masyarakat yang dihasilkannya secara penuh. walaupun pada diri legislatif melekat beberapa fungsi utama, seperti fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, diakibatkan oleh hal hal tertentu, kelalaian atau keadaan, sehingga menghambat dalam pelaksanaan tugas, misalnya fungsi legislasi yang tidak optimal, sangatlah wajar dalam sebuah negara yang menghargai hak hak perorangan, tentu harus dihormati oleh rakyat, baik secara perorangan atau kelompok ataupun organisasi dalam masyarakat suatu negara, hal tersebut dimungkinkan rakyat melakukan pengawasan, demikian halnya para pemohon yang telah terlibat langsung dari awal, atau harus peduli terhadap kepentingan rakyat aceh yang diwakilinya, seperti para pemohon, yang menurut hemat ahli sangat beralasan dalam memperjuangkan hak hak rakyat yang diwakilinya. berdasarkan hal atas, kiranya tak berlebihan, adanya usul yudisial review terhadap undang undang nomor tahun tentang pemilu yang telah diundangkan pada tanggal agustus khususnya huruf dan serta huruf terhadap undang undang dasar yang pada prinsipnya menurut para pemohon telah melanggar hak hak konstitusionalnya, baik secara pribadi maupun hak yang melekat pada dirinya sebagai anggota dpra, atau mewakili partai aceh yang merupakan partai politik lokal aceh, karena itu para pemohon sangat berkepentingan untuk melakukan yudisial review mahkamah konstitusi. mahkamah konstitusi tersebut, telah diberi kewenangan menurut undang undang dasar sesuai atau menurut jimmy asshiddigie menyatakan mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid lebih lanjut pendapat ahli untuk pelaksanaan undang undang nomor tahun memerlukan upaya upaya agar terlaksana dengan baik, karena hari hari ini masih ada substansi yang belum dilaksanakan melalui peraturan perintah. terhadap undang undang nomor tahun tentang pemeritahan aceh. oleh karena itu diperlukan upaya komunikasi dengan pemerintah pusat atau organ organ negara yang terlibat, sehingga undang undang nomor tahun dimaksud, dapat diperbaiki agar tidak ada pihak pihak yang dirugikan. menurut pendapat ahli, apabila telah diatur dalam peraturan perundang undangan, maka pemerintah terikat dengan ketentuan tersebut, pemerintah dengan masyarakat aceh secara langsung tidak mengundangkan undang undang yang bertentangan dengan uud sebagai hukum tertulis dan semua warga negara tampa kecuali harus patuh atau taat dan tunduk kepada undang undang tersebut. samping itu dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam uud yang menghargai asal usul suatu daerah hidup dan berkembang. namun pemerintah telah mengabaikan undang undang nomor tahun dengan menghapus dan dan dari undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh rupa), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. undang undang nomor tahun tentang pemilu menghilangkan hak hak khusus yang melekat bagi provinsi aceh. hal ini menurut sri sumantri menyatakan bahwa undang undang dasar merupakan konstitusi derajat tinggi supreme constitution). ini berarti bahwa isi undang undang tidak boleh bertentangan dengan undang undang dasar, sedangkan pakar hukum yang lain mempunyai pandangan seperti attamimi betapa pentingnya peraturan perundang undangan sebagai sumber hukum baik secara materil maupun formal. selanjutny, telah dilanggar dan dirugikan denganmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiddanpemilu huruf tersebutkemudian pemerintah, menyatakanmana konsekuensi logis pembaruan hukum berkenaan pelaksanaan pemilihan umum. secara serentak, yang mana harus diakui tentunya akan berdampak .terhadap peraturan perundang undangan berkenaan pemilihan umum yang telah ada sebelumnya berlakunya termasuk pemerintahan aceh, khusus pengaturan terkait kelembagaan penyelenggaraan pemilihan umum. hal ini menurut ahli tidak ada dualisme yang terjadi, karena mekanisme telah diatur masing masing, namun harus dipahami tetap dalam koordinasi komisi pemilihan umum pusat, seharusnya pemerintah pusat harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah aceh, dalam hal ini gubernur aceh dan dpr aceh. pendapat ahli, contoh kasus adanya penelitian mahasiswa ilmu hukum program pasca sarjana universitas syiah kuala, melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesisnya ada lembaga yang mengurusi urusan yang sama, namun dilakukan oleh dua lembaga atau badan yang berbeda, pertanyaannya kenapa tidak satu lembaga atau satu badan saja, karena yang diurus tugas yang sama. dengan penghapusan dan dari undang undang nomor tahun secara otomatis penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan legislatif menjadi kewenangan kpu provinsi, kabupaten kota atau dengan sendirinya kip berubah menjadi kpu provinsi, kabupaten dan kota. demikian juga halnya keanggotaan komisioner terjadi perubahan terhadap jumlah dari tujuh orang menjadi lima orang pada tingkat provinsi, apakah merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kabupaten kota memiliki jumlah yang sama dengan komisioner provinsi. demikian halnya hilangnya panwaslih yang dikenal hanya bawaslu, apakah seperti itu yang harus diakui. sementara disisi lain, pemilu merupakan sarana untuk melahirkan para wakil rakyat dan pemimpin yang demokratis dan berpihak kepada kepentingan rakyat. pemilu merupakan salah satu prasyarat penting dalam sebuah negara demokrasi. pemilu lahir dari dua arus pemikiran yang saling bertentangan dalam demokrasi. arus pertama menyatakan bahwa esensi demokrasi adalah adanya pengakuan atas hak individu untuk turut serta dalam proses politik. namun, segera disadari dan ini menyebabkan munculnya arus kedua, bahwa tidak mungkin setiap individu bisa terlibat dalam setiap proses politik. mengenai pemilihan umum berbunyi sebagai berikutidemokrasi sebagai suatu sistem politik berupaya untuk memberikan wadah seluas luasnya kepada rakyat untuk turut berpatisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. bila suatu negara membatasi akses dan keterlibatan warganya dalam setiap pengambilan keputusan maka dekorasinya belum dapat dikatakan berkembang secara baik. kata partisipasi merupakan hal tentang turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau berperan serta. partisipasi politik adalah keikut sertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi kehidupannya, sejalan adanya pendapat merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid menyatakan, partisipasi politik adalah kegiatan kegiatan suka rela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalan proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. partisipasi politik dalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. partisipasi politik menjadi beberapa kategori perilaku, yakni: apatis, adalah orang orang yang menarik diri dari proses politik spectator, yaitu berupa orang orang yang setidaknya pernah ikut dalam pemilu gladiator, yaitu orang orang yang selalu aktif terlibat dalam proses politik pengkritik, yaitu orang orang yang berpatisipasi dalam bentuk konvensional ii. kesimpulan berdasarkan penjelasan penjelasan atas, maka menurut hemat ahli perlu kiranya dilakukan peninjauan kembali terhadap huruf huruf dan serta huruf undang undang nomor tahun tentang pemilu terhadap undang undang dasar dengan melakukan perbaikan atau dihilangkan dengan alasan bahwa provinsi aceh berlaku aturan khusus (lex spesialis) yang diatur didalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh. saksi para pemohon drs. tengku muhammad yus pada saat perumusan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh saya menjabat sebagai wakil ketua pansus dpr periode utusan dari fraksi partai persatuan pembangunan untuk merumuskan rancangan undang undang pemerintahan aceh yang kemudian disahkan menjadi undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh. sebelumnya, saya sebagai anggota dpr dari daerah pemilihan aceh untuk periode turut serta menggagas perdamaian aceh akibat konflik yang berkepanjangan antara gerakan aceh merdeka gam) dengan pemerintah indonesia. proses upaya mendamaikan aceh telah saya mulai sejak menjabat sebagai ketua dprd provinsi aceh pada periode dengan melakukan upaya upaya perdamaian sehingga melahirkan penghentian konflik singkat: yaitu merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid jeda kemanusiaan" tahun dan cessation hostilities agreement" coba) kesepakatan penghentian permusuhan") swedia. berlangsung antara desember ketika ditandatangani dan berakhir pada mei ketika pemerintah indonesia menyatakan "darurat militer" aceh. coba tersebut merupakan langkah awal menuju perdamaian aceh. pada tahun sampai dengan saya berada komisi yang membidangi urusan pertahanan, intelejen dan urusan luar negeri. sebagai wakil rakyat aceh senayan, secara aktif saya melakukan upaya upaya politik dan lobby untuk mendamaikan konflik aceh. pada saat ditandatanganinya nota kesepahaman perdamaian antara gerakan aceh merdeka gam) dengan pemerintah indonesia helsinki yang kemudian lebih dikenal dengan helsinki pada tahun saya pindah komisi dpr yang membidangi urusan dalam negeri untuk secara aktif dapat mengawal helsinki dan memastikan poin poin kesepakatan antara kedua belah pihak dapat diturunkan dalam bentuk produk hukum undang undang. oleh karena itu saya dipercaya sebagai wakil ketua panitia khusus dpr untuk merumuskan undang undang tentang pemerintahan aceh bersama sama anggota pansus lainnya dan utusan pemerintah. dalam terminologi saksi, saya turut serta mendengar, melihat dan mengalami langsung proses merumuskan beberapa upaya perdamaian aceh sampai dengan lahirnya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh. untuk memahami permasalahan terkait aceh, terlebih dahulu saya jelaskan bahwa aceh sejak tanggal mei dengan keluarnya keputusan perdana menteri republik indonesia nomor misi atau yang lebih dikenal dengan istilah misi hardi telah menetapkan aceh sebagai daerah istimewa, dengan keistimewaan bidang agama, pendidikan dan adat. misi hardi tersebut tidak dilaksanakan oleh pemerintah karena tidak melahirkan undang undang apapun selama tahun sejak misi hardi tersebut ditandatangani. undang undang keistimewaan aceh baru terealisasi dalam bentuk undang undang setelah lahirnya undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa aceh. undang undang tersebut bisa lahir dikarenakan ada pimpinan dpr berasal dari aceh, dan perlu diketahui bahwa usul lahirnya undang undang nomor tersebut berasal dari inisiatif dpr. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kemudian untuk merealisasikan perjanjian coba swedia, disusunlah undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa aceh yang menetapkan aceh sebagai daerah otonomi khusus. dengan dua undang undang ini nomor tahun dan nomor tahun aceh telah menjadi daerah istimewa dan daerah otonomi khusus. dengan demikian aceh sudah sangat berbeda dengan daerah daerah lainnya indonesia. dalam rentan waktu konflik kemanusiaan yang terjadi sekian lama aceh, pada tahun setelah terjadinya reformasi indonesia yang berkonsekuensi peralihan kekuasaan dari presiden soeharto yang lebih dikenal dengan sebutan orde baru presiden habibi, dikarenakan kondisi sosial politik pada masa itu dan mengingat amanahirlah undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa aceh. angka undang undang nomor tahun berbunyiundang undang nomor tahun menjadi penguat bahwa aceh telah istimewa dengan kewenangan kewenangan khusus yang dimilikinya. dikarenakan amanat undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh undang undang nomor tahun dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. artinya menurut hemat saya, undang undang pemerintahan aceh hadir untuk menyempurnakan kekhususan aceh. musibah tsunami yang terjadi pada tanggal desember aceh yang mengakibatkan terjadinya kelumpuhan beberapa kabupaten dan kota aceh hingga memakan ratusan ribu korban jiwa menjadi momentum untuk merekonsiliasi kembali dan momentum menyelesaikan konflik yang berkepanjangan aceh. musibah besar dan mungkin menjadi yang terbesar dalam sejarah peradaban abad dunia tentu dengan kuasa allah swt, tuhan yang maha esa menggugah hati para pihak yang berkonflik aceh sehingga lahir upaya upaya untuk menggagas kelanjutan perdamaian di. aceh. puncaknya, dengan segala kerendahan hati dan berjiwa besar pimpinan gerakan aceh merdeka gam) bersama sama pemerintah republik indonesia bersedia merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid untuk duduk bersama dalam meja perundingan helsinki, finlandia. pada tanggal agustus tepat dua hari sebelum peringatan kemerdekaan indonesia yang jatuh pada tanggal agustus perjanjian tersebut ditandatangani. helsinki tersebut menjadi lembaran baru perjalanan aceh bersama sama indonesia, jutaan rakyat aceh secara khusus, dan ratusan juta rakyat indonesia secara umum bersuka cita dan larut dalam rasa haru bersyukur pada allah swt, tuhan yang maha esa atas terjalinnya kesepakatan perdamaian aceh. untuk merealisasikan poin poin helsinki tersebut agar dapat dilaksanakan secara menyeluruh perlu adanya sebuah undang undang sebagai payung hukum untuk mengimplementasikannya indonesia. oleh karena itu lahirlah undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh. undang undang yang terdiri dari dalamnya ditandatangani oleh presiden susilo bambang yudhoyono pada tanggal agustus artinya setahun kurang hari sejak ditandatanganinya helsinki undang undang khusus aceh telah terbit. hal ini harus disikapi secara bijak sebagai upaya cepat dari pemangku kepentingan pada saat itu untuk segera merealisasikan perdamaian sekaligus sebagai komitmen positif pemerintahan indonesia masa itu untuk rakyat aceh. bila tidak terealisasi perdamaian maka tidak menutup kemungkinan aceh akan lepas dari indonesia, secara realita pemerintah pusat tidak mampu untuk menghapuskan pemberontakan senjata aceh. padahal sudah tahun lamanya terjadi konflik, terjadinya pelanggaran ham dan telah menjadi sorotan dunia internasional (tahun dalam konsideran undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh disebutkanmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan republik indonesia,. kekhususan aceh dilindungi dan dijamin oleh konstitusi republik indonesia. berdasarkan yang berbunyilanjutbunyi konstitusi tersebut, saya berkeyakinan bahwa adanya norma hukum huruf huruf dan serta huruf undang undang nomor tahun tentang pemilihan umumrarkirarkis dengan bawaslu. berbunyiundang undang pemilu huruf tersebut, berbunyi dan serta undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh rupa) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . berlakunya kedua tersebut adalah inkonstitusional dan harus dibatalkan, mengingat lahirnya kedua tersebut telah mengesampingkan kekhususan aceh yang dilindungi oleh konstitusi. perlu saya terangan bahwa dalam merumuskan undang undang nomor merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid,para pemohon: bahwa,uji konstitusionalitas pemilu terkait huruf huruf dan serta huruf terhadap uud ii. kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian konstitusional para pemohon adapun yang menjadi dasar pijakan serta kedudukan hukum para pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan guo, dilandaskan: bahwa berdasark,rdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tahun tentang pemerintahan aceh, didalamnya undang undang ini telah mengatur secara keseluruhan terkait aceh. mulai dari pembagian daerah aceh dan kawasan khusus, kewenangan pemerintah aceh dan kabupaten kota, urusan pemerintahan, asas serta bentuk dan susunan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten kota, penyelenggara pemilihan, pemilihan gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati, walikota wakil walikota, partai politik lokal, lembaga wali nanggroe, perangkat daerah aceh dan kabupaten kota, mukim dan gampong, kepegawaian, syariat islam dan pelaksanaannya, mahkamah syar'iyah, majelis permusyawaratan ulama, perencanaan pembangunan dan tata ruang, komunikasi dan informatika, perekonomian, tenaga kerja, keuangan, tentara nasional indonesia, kepolisian, kejaksaan, kependudukan, pertahanan, pendidikan, kebudayaan, sosial, kesehatan, hak asasi manusia, @akun, peraturan gubernur dan peraturan bupati wakil bupati, bendera lambang dan himne aceh, pembinaan serta pengawasan dan penyelesaian perselisihan. artinya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh ini merupakan sebuah produk hukum yang secara menyeluruh mengatur tentang aceh. dia terikat pada kewilayahan dan atau teritorial, yang berarti bahwa jika ada sebuah ketentuan yang baik secara langsung dan atau tidak langsung mengatur terkait aceh maka terlebih dahulu merujuk pada undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh ini. begitupun jika hendak melakukan revisi terhadap undang undang ini, seharusnya jika dpr bersama presiden ingin merubah undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh ataupun ketentuan yang terkait dengan aceh tidak dilakukan dengan satu atau lebih menggunakan undang undang lainnya. seperti contoh dengan dan undang undang pemilu yang mencabut dan undang undang pemerintahan aceh. merubah undang undang yang mengatur kekhususan aceh hendaknya dilakukan secara komprehensif dan melalui tahapan tahapan yang seharusnya dilaksanakan. artinya yang direvisi adalah undang undang pemerintahan aceh itu sendiri dan dilakukan mengikuti aturan main yang merujuk pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. semestinya dpr bersama sama presiden yang oleh konstitusi diberikan kewenangan legislasi melakukan perubahan terhadap rupa melalui proses yang sebagaimana mestinya dan merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid melibatkan unsur unsur pemerintahan aceh, tidak serta mencabut dan menyatakan tidak berlaku begitu saja. dikarenakan lahirnya sebuah undang undang memiliki latar belakang tersendiri, apalagi undang undang yang menyatakan keistimewaan dan menyatakan kekhususan. harus disadari bahwa perkembangan sosial politik masyarakat menuntut adanya pembaharuan terhadap suatu produk hukum itu sendiri. akan tetapi bagi aceh yang secara khusus diatur oleh undang undang tersendiri jika hendak melakukan pembaharuan dan atau secara khusus ingin merevisi rupa, maka yang dilakukan adalah agenda revisi rupa itu sendiri. bukan dengan cara membentuk undang undang yang lain dengansalah satu dalam undang undang tersebut mencabut norma hukum yang ada dalam rupa. proses yang seperti ini menurut saya sangat menyalahi dan kekeliruan dalam proses penyusunan sebuah undang undang.tersebut, desain desentralisasi asimetris sebagaimana yang disebutkan uud nri tahun menjadi dasar dalam mengeluarkan kebijakan nasional dalam mengatur daerah provinsi yang oleh undang undang diatur secara berbeda dan termasuk dalam asimetris. kehadiran saudara kautsar dan samsul bahri sebagai penggugat pada perkara permohonan pengujian huruf huruf dan serta merupakan bentuk pertanggungjawaban politik keduanya kepada rakyat aceh dan sebagai pertanggungjawaban warga negara yang taat terhadap sistem hukum indonesia. mengingat saudara kautsar dan saudara samsul bahri adalah anggota dewan perwakilan rakyat aceh dpra) dan warga negara indonesia. telah semestinya berkewajiban menyuarakan suara rakyat aceh dan menjaga undang undang. sebagai bentuk upaya terakhir dalam memperjuangkan kekhususan aceh dan menjaga undang undang, maka keduanya mengajukan gugatan mahkamah konstitusi. saya berkeyakinan yang mulia hakim mahkamah konstitusi sebagai benteng terakhir dalam mewujudkan keadilan masyarakat. rakyat aceh bersuka cita dan hingga saat ini terhitung sejak ditandatanganinya helsinki pada tahun telah mulai menyusun kehidupan baru yang merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kondusif, nyaman dan jauh dari hiruk pikuk letupan senjata akibat konflik berkepanjangan. harapan baru ini tentu menjadi tugas bagi seluruh pemangku kepentingan, baik ditingkat pusat dan atau daerah untuk secara bersama sama menjaga dan memastikan harapan rakyat terwujud. dengan adanya preseden pencabutan rupa oleh pemilu saat ini yang tidak melalui tahapan yang saya telah jelaskan atas membuat rakyat aceh dalam kecemasan, mereka bertanya tanya apakah rentetan peristiwa pencabutan dalam rupa merupakan bentuk dari upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengingkari perjanjian perdamaian. saya berharap yang mulia hakim konstitusi dapat membantu kita semua untuk menjelaskan pada rakyat bahwa respon kecemasan tersebut adalah keliru. mari melanggengkan perdamaian ini, mari menjaga harapan rakyatrdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidfax emailmerdeka sarat jakarta teb, fax mb, fax mb, fax mdan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan undang merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid: bahwa butir (a)(a). perorangan warga negara indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), penjelasan mk, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak hak yang diatur dalam uud nkri bahwakng pertama,menegaskan ataupun mengurangi keistimewaan aceh namun sebagai konsekuensi logisrdeka sarat jakarta teb, fax mdidengar keterangannya dalam persidangan mahkamah pada tanggal november yang pada pokoknya sebagai berikut:merdeka barat jakarta tol fax emil sakretaratmahkamahkonsitusigoidsayapara pemohon dalam perkara mengajukan pengujian huruf huruf dan serta huruf pemilu yang dianggap bertentangan denga uudmerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidadalah anggota dpra, dan oleh karenanya berpendapat bahwa huruf huruf dan serta huruf pemilu telah merugikan hak yang dimiliki oleh pemohon dan pemohon ii. hal ini dikarenakan dengan ketentuan yang ada dan diatur pemilu tersebut maka ketentuan untuk mengisi kelembagaan pemilu aceh wajib berdasarkan pemilu setelah sebelumnya umum menggunakan nomor tahun tentang pemerintahan aceh rupa). (vide permohonan pemohon hal bahwa guo oleh pemohon perkara dianggapyang kedua, adanya kerugian konstitusional pemohon dengan dengan berlakunya suatu undang undang, bahwa putusan nomor puu vii atas pengujian perubahan kedua undang undangayersvide putusan nomor puu berbagai asosiasi dan ngo lsm yangconcern terhadap suatu undang undang demi kepentingan publik, badanhukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain lain, oleh mahkamahdianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baikformil maupun materil, undang undang terhadap uud, yang menyatakan yang menyatamerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidon.merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid.dpr terhadap pengujian dan huruf pemilu. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa pemohon dan pemohon mendalilkan bahwa dengan berlakunya huruf huruf dan serta huruf pemilu, maka hak yang sebelumnya dimiliki oleh pemohon dan pemohon untuk membentuk penyelenggara aceh menjadi hilang. lebih lanjut pula bahwa hal ini juga menurut pemohon dan pemohon hal ini telah bertentangan dengan kekhususan yang dimiliki oleh aceh. bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa hal tersebut merupakan asumsi pemohon sendiri. bahwa pemohon perlu memahami bahwa dibentuknya nomor tahun selaku pemilu terbaru adalah tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi bahwadirumuskan norma huruf huruf dan serta huruf pemilu yang diajukan oleh para pemohon, karena pengaturan rupa telah tertinggal jauh. bagaimanapun para pemohon perlu memahami bahwmin kepastian hukum dan mencegah dualisme pengaturan yang yang saling tumpang tindih merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid maka dirumuskan norma pengaturan huruf huruf dan serta huruf pemilu tersebut: bahwa pemohon dan pemohon jikalau merasa hak konstitusionalnya hilang, hal tersebut adalah keliru. karena yang dicabut rupa hanya dan dan karena rupa misalnya, begitu juga rupa keduanya masih berlaku, sehingga jelas bahwa dpra masih berwenang memilih kip dan panwaslih aceh. dengan demikian adalah tidak benar apa yang didalilkan oleh para pemohon, bahwa benar rupa harus dipahami sebagai konsensus besar dalam sebuah kesepakatan perdamaian antara gam dan pemerintah yang dituangkan dalam helsinki dan diaktualisasikan dalam rupa. (vide permohonan pemohon hal namun demikian, perubahan perubahan dalam rangka penyesuaian dengan berkembangnya hukumbahwa fakta hukum pasca putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi secara tegas mahkamah konstitusinomor tahun tidak sama sekali mengatur mengenai pilkada karena pilkada diatur terpisah lain yakni nomor tahun dengan (dua) kali perubahannya nomor tahun dan nomor tahun sehingga semestinya para pemohon dapat memahami dalam menyikapi perkembangan hukum ini: bahwamerdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidnomor tahun yang berbunyi: hal ini pula semakin menujukkan bahwa dprada pembenahan kelembagaan begitu jugahuruf pemilu, bahwa terkait norma huruf huruf dan serta huruf pemilu yang ujian olehsebagai berikut: merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidmenyatakan dan huruf undang undang nomor tahun tetap mempunyayayasan advokasi rakyat aceh memberi keterangan pada persidangan tanggal oktober dan telah menyerahkan keterangan dalam persidangan tanggal oktober yang pada pokoknya sebagai berikut: keterangan pihak terkait.an huruf dan para pemohon seharusnya fokus menguraikan merdeka barat jakarta tol fax emil sakretaratmahkamahkonsitusigoidpemilu huruf tersebut,diberlakukannya huruf huruf dan serta huruf pemilu, bahwa pemohon bernama kautsar seorang warga negara indonesia dan merupakan anggota dewan perwakilan rakyat aceh dpra) (bukti yang dipilih melalui pemilihan umum tahun mencalonkan diri dari partai aceh parlor pa ). pemohon selama ini juga dikenal dengan aktivis hak asasi manusia dan referendum, dimana turut mendirikan lembaga lembaga yang fokus terhadap hak asasi manusia, dan lembaga lembaga anti korupsi dan pemantauan pemilu aceh. pemohon juga pernah ditunjuk sebagai ketua fraksi partai aceh dpra pada periode hingga pertengahan bahwa pemohon pada saat puncak eskalasi konflik aceh antara gerakan aceh merdeka gam) dan pemerintah republik indonesia ri) turut mengambil bagian untuk menginisiasi perdamaian aceh, mulai tahun yang dimediasi oleh henry durant centre hdc) yang berpusat geneva dan dipimpin oleh martin griffiths hingga terlaksananya perdamaian merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid i2.6j menimbang bahwa presiden telah mengajukan kesimpulan tertulis melaluirdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidhurufdbb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa pemohon kautsar) dan pemohon samsul bahri) adalah perseorangan warga negara indonesia dan anggota dewan perwakilan rakyat aceh dpra), selanjutnya disebut para pemohon. bahwa para pemohon, sebagai anggota dpra, sebelum diundangkannya pemilu, memiliki hak untuk mengusulkan anggota kip aceh dan panwaslih, sebagaimana dalam dan serta undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh rupa). namun, setelah berlakunya pemilu, hak demikian menjadi tidak ada lagi. bahwa, menurut para pemohon, pemilu seharusnya menghormati dan menjamin kekhususan sistem kepemilikan aceh yang berbeda dari daerah daerah lain, sebagaimana diatur dalamarena itu, menurut para pemohon, pemilu seharusnya tidak mencabut kekhususan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam rupa yang menurut pemohon merupakan bagian dari kekhususan aceh sebagaimana tersirat dari konsiderans menimbang huruf rupa. bahwa, menurut para pemohon, pencabutan rupa yang menyebutkan jumlah anggota kip aceh sebanyak (tujuh) orang berubah menjadi (lima) orang, sebagaimana disebutkan dalam huruf pemilu dan penjelasannya, karena jumlah penduduk hanya berkisar juta sehingga jumlah anggota kip adalah (lima) orang, hal demikian telah merugikan hak konstitusional para pemohon sebagai anggota dpra yang berhak memperjuangkan hak hak kekhususan aceh yang dijamin olehanggota dpra. bahwa, sebagai anggota dpraaraip aceh yang dalamnya tersangkut paut merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid hak hak anggota dpra mana para pemohon merupakan bagian dalamnyapemilu yang dimohonkan pengujianara pemohon telah cukup jelas menerangkan hak hak konstitusionalnya diturunkan dari uud sebagai perseorangan warga negara indonesia anggota dpra yang menurut paraapabila ditingkatkan, para pemohon dalam permohonan guo mendalilkan bahwa huruf huruf dan serta huruf pemilu bertentangan dengan dpada bagian duduk perkara): bahwa sesuai dengan konsep desentralisasi asimetris yang diatur dalam uud lahirlah rupa yang merupakan bagian dari upaya mengelola keberagaman dan karakteristik khas indonesia yang memuat pengaturan secara berbeda dengan daerah lain indonesia dan lahir sebagai merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid konsekuensi logis dari pengakhiran konflik berkepanjangan, sebagaimana dijelaskan pada konsiderans menimbang huruf rupa, bahwa dan rupa masing masing menyatakan,. meskipun tidak secara nyata disebutkan adanya pencabutan terhadap rupa atas, klausul pemilu dengan sendirinya telah mencabut yang berkenaan dengan pemilu sebagaimana ditegaskanengan demikian hak anggota dpra berdasarkan dan rupa dengan sendirinya dicabut, bahwa rumusan dan pemilu yang berkenaan dengan kpu provinsi menunjukkan dicabutnya hak para pemohon sebagaimana dimaksud pada angka atas. akibatnya, anggota kip aceh yang semula, berdasarkan rupa, berjumlah (tujuh) orang berubah menjadi (lima) orang sebab penduduk aceh hanya mencapai juta. hal itu terjadi karena mengikuti cara penghitungan jumlah anggota kpu provinsi sebagaimana dimuat dalam pemilu dan penjelasannya. huruf pemilu menyatakan, kpu provinsi sebanyak (lima) atau (tujuh) orang. sementara itu, dalam penjelasannya dikatakan,. provinsi dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari (sepuluh juta) jumlah anggota kpu sebanyak (tujuh) orang.. merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid, mendengar keterangan ahli dan saksi dari para, dan membaca kesimpulan tertulis presiden:sebelum menyampaikan pertimbangan lebih jauh, telah ternyata bahwa mahkamah menemukan adanya kejanggalan, bahkan pertentangan, pada sebagian dari polita dengan petit permohonan guo. satu pihak, dalam polita nya jelas para pemohon memohon pengujian konstitusionalitas huruf huruf dan serta huruf pemilu, namun lain pihak, dalam petit permohonannya para pemohon justru memohon agar mahkamah menyatakan huruf pemilu tetap berlaku (vide petit angka perbaikan permohonan). oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan huruf pemilu, permohonan para pemohon harus dinyatakan kabur (obscura libel), dengan demikian, selanjutnya mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan para pemohon berkenaan dengan huruf huruf dan pemilu. i3erseorangan dalam pemilihan kepala daerah yang mula mula diterapkan dalam jug. penyelenggara merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid yang diinisiasi oleh mati ahtisaari yang merupakan mantan presiden finlandia yang didanai oleh uni eropa. pada saat setelah perdamaian, pemohon juga turut terlibat dalam pembahasan rancangan undang undang pemerintah aceh yang merupakan implementasi dari memorandum understanding helsinki (bukti untuk itu pemohon sangat mengerti bagaimana situasi perjuangan gam dan masyarakat aceh dalam pembentukan undang undang nomor tahun rupa), bahwa pemohon bernama samsul bahri, merupakan warga negara indonesia dan juga merupakan anggota dewan perwakilan rakyat aceh dpra) (bukti yang dipilih pada pemilihan umum mencalonkan diri dari partai nasional aceh parlor pna ). pemohon merupakan mantan panglima gam untuk wilayah kabupaten bireuen dan mempunyai nama sandi tiong . pemohon setelah perdamaian aceh, mengambil sikap untuk melanjutkan perjuangan gam melalui politik, sebagai bentuk manifestasi transformasi dari gerakan bersenjata menjadi gerakan politik. pemohon berjuang untuk pemenuhan hak hak masyarakat miskin dan korban konflik yang merupakan bagian dari ide ide perjuangan gam untuk memakmurkan rakyat aceh. pemohon dalam kapasitasnya sebagai anggota dpra dan juga sebagai ketua harian pna mendapat beban yang cukup besar untuk memperbaiki kondisi aceh, terlebih pasca terpilihnya gubernur dimana pemohon merupakan ketua tim pemenangan, bahwa para pemohon dalam menguji guo meskipun bukan merupakan anggota komisi independen pemilihan kip) kpu provinsi maupun kip kpu kabupaten kota, tetapi memiliki kepentingan hukum dan memiliki kedudukan untuk mempersoalkan huruf huruf dan serta huruf undang undang pemilu: bahwa, sebagai catatan kelembagdang ini , sehingga dalam hal ini pembentukan kip kpu provinsi mengikuti pemilu dan telah jelas mencabut hak konstitusional para pemohon dalam hal hak pengusulan anggota kip, merdeka barat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigomerdeka barat jakarta tol fax emil sakretaratmahkamahkonsitusigoid.. aceh dan kippemohon sepanjang berkenaan dengan konstitusionalitassepanjang berkenaan dengan pemilu beralasan menurut hukum untuk sebagian, sedangkan sepanjang berkenaan dengan huruf pemilu permohonan para pemohonsepanjang berkenaan dengan pemilu beralasan menurut hukum untuk sebagian: pokok permohonan sepanjang berkenaan dengan huruf pemilusarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidbarat jakarta telo fax email seretanst@mahkemahkonsitusigo bahwa, sebelum diundangkan pemilu, para pemohon diberikan hak untuk mengusulkan anggota kip aceh dan panwaslih sebagaimana yang diatur dalam dan serta undang undang nomor tahun tentang pemerintah aceh rupa) anggota panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksudkan pada dan masing masing sebanyak (lima) orang yang diusulkan oleh dpra dprk . namun setelah diundangkannya pemilu, maka tim seleksi yang dibentuk oleh kpu, yang mengajukan nama nama calon anggota kip provinsi sebagaimana yang disebutkan didalam pemilu'akan berakhir masa jabatannya kepada kpu setelah itu kpu yang akan memilih calon anggota kpu provinsi sebagaimana yang disebutkan dalam pemilu, sehingga berdasarkan hal tersebut hak para pemohon mengusulkan anggota kip dan panwaslih dicabut dan hal tersebut merupakan pelanggaran hak konstitusi para pemohon sehingga para pemohon dirugikan: bahwa seharusnya norma pemilu tersebut harus menjamin dan menghormati sistem kepemilikan aceh yang berlaku secara khusus dan berbeda dari daerah daerah yang lain, sebagaimana yang diatur didalam uud bahwaapabila kita pelajari lebih dalam, maka makna dari pemerintahan daerah sebagaimana yang disebutkan dalam angka undang undang nomor tahun tentang perubahan kedua atas undang merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid undang tahun tentang pemerintahan daerah pemda) yaitu pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan bhingga bagi pemohon tidak sepatutnya pemilu mencabut kekhususan penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang telah disebutkan dalam pa, bahwaitu, desain desentralisasi asimetrissebagaimana yang disebutkan dalam uudgagasan yang mengandung konsep desentralisasi asimetris muncul sejak awal perubahan uud merujuk pada sebagaimana yang tertuang dalam uud bahwa dengan dasar uud telah disahkan beberapa undang undang, sebagai contoh undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus aceh sebagaimana yang telah dicabut dengan dan dinyatakan tidak berlaku setelah diundangkan dan undang undang nomor tahun tentang keistimewaan jogjakarta: bahwa terkait dengan kekhususan aceh termasuk dalam hal penyelenggaraan pemilu yang didasarkan pada nilai nilai kekhususan yang pada telah jelas disebutkan dalam konsideran huruf yang menyebutkan bahwa perjalanan ketatanegaraan republik indonesia, aceh merupakan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau merdeka sarat jakarta teb, fax mat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid |
et, ray, belum mengatur ketentuan penghitungan pajak parkir cuma cuma. diantara bab iii dan bab dalamdisisipkan (satu) bab, yakni bab iii yang berbunyi sebagai berikut: bab iii pengenaghitungan . penghitungan pajak parkir bagi penyelenggara parkir cuma cuma sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan ketentuan sebagai berikut dasar pengenaan pajak yang seharusnya dibayar bagi penyelenggara parkir yang menerapkan parkir cuma cuma dihitung dari rata rata pengguna layanan parkir per bulan dikalikan tarif parkir dalam sekali parkir, dengan rumus dpp parkir jumlah pengguna parkir per bulan tarif parkir keterangan dpp parkir, adalah dasar pengenaan pajak parkir. jumlah pengguna parkir per bulan, adalah jumlah rata rata pengguna parkir per bulan. tarif parkir, adalah tarif parkir yang berlaku kabupaten pati untuk sekali parkir. dalam hal rata rata jumlah pengguna layanan parkir per bulan tidak diketahui, maka dapat dihitung dengan rumus perhitungan jumlah pengguna parkir per bulan kapasitas parkir jam hari kebutuhan lahan keterangan kapasitas parker, yaitu luas keseluruhan lahan parkir dikurangi penggunaan lahan parkir untuk keperluan lainnya. kebutuhan lahan, yaitu kebutuhan lahan parkir per unit rata rata kebutuhan parkir roda dan roda m2. jam, yaitu waktu layanan dalam satuan jam. hari, yaitu hari operasionalpastian hukum, mendorong peran serta masyarakat, dan memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan serta rasa keadilan atas kegiatan membangun sendiri, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri, bahwaw jdih emerge god. main komen ocontoh kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara sekaligus dan bertahap kegiatan membangun sekaligus50m? (lima puluh meter persegi). atas pembangunan rumah tinggal tersebut tidak dikenai pajak pertambahan nilai.200m? (dua ratus meter persegi). atas pembangunan rumah tinggal tersebut dikenai pajak pertambahan nilai. kegiatan membangun bertahap contoh tuan membangun sendiri gudang dengan luas 120m? (seratus dua puluh50m? (lima puluh70m? (tujuh puluhnamun demikian, jumlah luas bangunan yang dibangun pada satu kesatuan kegiatan tersebut tidak melebihi batasan 200m? (dua ratus meter persegi). oleh karena itu, atas sumjsih pembajak kegiatan membangun sendiri tersebut tidak dikenai pajak pertambahan nilai. contoh tuan membangun sendiri gudang dengan luas 300m? (tiga ratus200m? (dua ratusselain itu, jumlah luas bangunan yang dibangun pada satu kesatuan kegiatan tersebut telah melebihi batasan 200m? (dua ratus meter persegi). oleh karena itu, atas kegiatan membangun sendiri tersebut dikenai pajak pertambahan nilai. contoh tuan membangun sendiri ruko dengan luas 250m? (tiga ratus meter persegi). pembangunan rukodua) tahun (enam) bulan setelah tahapan pertama, dilanjutkan pembangunan seluas 150m? (seratus lima puluh meter persegi). tahapan membangun sebagaimana dimaksud pada angka dan angka bukan merupakan satu kesatuan kegiatan. oleh karena itu: kegiatan membangun pada bulan juni dikenai pajak pertambahan nilai mengingat luas ruko yang akan dibangun melebihi batasan 200m? (dua ratus meter persegi) dan saat terutang atas kegiatan membangun sendiri terjadi pada saat dimulainya kegiatan membangun bangunan, dan lain komen nia kegiatan membangun pada bulan januari merupakan kegiatan membangun yang terpisah dengan luas tidak melebihi batasan 200m? (dua ratus meter persegi) sehingga tidakpesta nin9730213 ommujoih kemdinek goldsurat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak yang selanjutnya disebut negarakantor pelayanan pajakkegiatan membangun sendirmerupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama,(satu)bangunan yang dibangun paling sedikit 200m? (dua ratus meter persegi). kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara: sekaligus dalam suatu jangka waktu tertentu, atau bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan membangun tersebut tidak lebih dari (dua) tahun. dalam hal tenggang waktu antara tahapan kegiatan membangun bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf lebih dari (dua) tahun, kegiatan tersebut merupakan kegiatan membangun bangunan yang terpisah sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada termasuk dalam kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada yaitu kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan namun pajak pertambahan nilai atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain. pihak lain memungut pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun bangunan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perpajakan. orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada dapat dikecualikan dari tanggung jawab untuk membayar pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri sepanjang dapat memberikan data dan atau informasi yang benar dari pihak lain tersebut, yang paling sedikit meliputi: identitas, dan alamat lengkap. ketentuan mengenai contoh kegiatan membangun sendijak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam dihitung, dipungut, dan disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan besaran tertentu. besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada merupakan hasil perkalian 20x (dua puluh persen) dengandasar pengenaan pajak. dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biay sampai dengan bangunan selesai. tempat pajak pertambahan nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri yaitu tempat bangunan tersebut didirikan. pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam wajib disetor kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak paling lambat tanggal (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. surat setoran pajak sebagaimana dimaksud padaomor pokok wajib pajak pada surat setoran pajak sebagaimana dimaksud pada diisi dengan nomor pokok wajib pajakdan nomor pokok wajib pajak orang pribadi atau badanorang pribadikewajiban untuk menyetorkjumlah pajak pertambahan semai kombi nilai sebagaimana dimaksud dalam dalam masa pajak bersangkutan nihil. surat setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam (l) yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam: dan atau dan merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. pajak pertambahan nilai yang tercantum dalam dokumen tertentu sebagaimana dimaksud pada merupakan pajak masukan yangsebagaimana dimaksud dalam dengan ketentuan sebagai berikut: orang pribadi atau badan yang merupakan pengusaha kena pajak melaporkan penyetoran pajak pertambahan nilai dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai kantor pelayanan pajak terdaftar, dan orang pribadi atau badan yang bukan merupakan pengusaha kena pajak dianggap telah melaporkan penyetoran pajak pertambahan nilai sepanjang telah melakukan penyetoran pajak pertambahan nilai. kewajiban melaporkan penyetortidak terdapat penyetoran omah kemakeaoia pajak pertambahan nilai: tidak melakukan kewajiban penyetoran pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam (l) dan atau kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ataumasih terdapat pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar dan atau dilaporkan, kepala kantor pelayanan pajak pratama sebagaimana dimaksud dalam atau dapat menyampaikan imbauan secara tertulis kepada orang pribadi atau badan untuk memenuhi kewajiban perpajakan tersebut dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perpajakepala kantor pelayanan pajak pratama dapat menerbitkan nomor pokok wajib pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perpajakankegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan. inkombetasebelum peraturan menteri ini berlakupada saat atau setelah berlakunya peraturan menteri iniini. pajak pertambahan nilai yang disetor sebagaimana dimaksud pada merupakan pajak masukan yangin komeraoe |
ment ef<. keuangan republik indonesia saj_,pajajara.pacljacljaran pala kementerian pencliclikan clan kebudayaan; bahwa usulan tarif layanan bacaan layanan umum universitas pacljacljaran pada kementerian pendidikan dacljacljaran pada kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi;.)$ et' .ang tarif layanan bad.an layanan umum universitas pajajaran pad.adjacljaran pada kementerian riset, teknologi, clan pencliclikan tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh bacaan layar an umum universitas pacljacljaran pala kementerian riset, teknologi, clan pendidikan tinggi kepala pengguna jasa. tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam teraliri atas: tarif layar an akademik; clan tarif layanan penunjang akademik. tarif layanan ak:demi sebagaimana demak:suci dalamsarjana internasional; cl. tarif pencliclikan program pascasarjana, spesialis, clan prof esi; clan tarif akademik lainnya. tarif layanan pen unj ang akademik bagaimana dimaksud dalam berupa: tarif klinik rumah sakit; tarif pelatihan dan konsultasi; center! keuangan epub lll\ indonesia tarif penggunaan gelung, wisma, asrama, clan lahan; clan tarif penggunaan laboratorium penelitian. tarif seleksi ujian masuk, tarif non ukt program sarjana internasional, tarif pendidikan program pascasarjana, spesialis, dan profesi, tarif akademik lainnya dan tarif pelatihan dan konsultasi, sebagaimana climaksucl dalam huruf huruf huruf cl, huruf clklinik rumah sakit, tarif penggunaan gedung, wisma, asrama, clan lahan, clan tarif penggunaan laboratorium penelitian sebagaimana climaksucl dalam huruf huruf clan huruf cl, ditetapkan dengan keputusan rektor bacaan layanan umum universitas pacljacljaran pala kementerian riset, teknologi, clan pendidikan tinggi. tarif klinik rumah sakit sebagaimana climaksucl dalam huruf memperhitungkan unit cost yang berasal lari bahan menulis, alat menulis, clan atau tenaga kesehatan. tarif penggunaan gedung, wisma, asrama, clan laban sebagaimana dimaksudn1memperhitungkan unit cost yang berasal lari bahan sample pengujian, alat laboratorium, dan tau pendampingan instruktur tenaga ahli. menteri l<keuangan republik indonesia tarif layanan akademik bagaimana dimaksudajajaran pada kementerian riset, tek:koloni, dan pendidikan tinggi. tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada tidak dapat ditetapkan:an melebihi tarif mahasiswa angkatan tahu dapat me1sarjana internasionalaliri atas: mahasiswa teladan; center! keuangan republik indonesia mahasiswa berprestasi nasional atau internasional; mahasiswa lari keluarga miskin; clan tau cllengan mempertimbangkan kondisi keuangacaan layanan umum universitas padjacljaran pala kementerian riset, teknologi, clan pendidikan tinggi. peraturan menteri inpala tanggal26 maret ditetapkan jakarta pala tanggal maret center! keuangan republik indonesia, ttl. bambang bojonegoro menterib7,. kepala b an .'.f : i kementerian !! jr :. . <.(_ ._i ""' if1c .umum tirto nip ?8y _8402 l.,?. ;l 4i;\4r j t'o i lampu ran peraturan center! uj\ nan republik indonesia nomor pmk. ;2u1 ti3 utang tarif layanan badan layanan umum universitas pajajaran pada kementerian riset teknologi, dan pendidikan tinggi center! l<:keuangan p.bubuk indonesiajenis l yana11 layanan akademik layanan seleksi_ ujian masuk seleksi ujian program seleksi ujian program kebidanan seleksi ujian program seleksi ujian profesi seleksi ujian spesialis sp) seleksi ujian program d4 seleksi ujian mahasiswa asing layanan non ukt program sarjana las internasional kedokteran twinning program pendidikan dokter pendidikan dokter gigi satu1an tarif rp) per orang per orang per orang per orang per orang per orang per orang per mahasiswa semester per mahasiswa semester per mahasiswa semester per mahasiswa veteran,gan disatukan profesi akuntansi lengan apoteker ilmu hubungan internasional semester farmasi per mahasiswa semester teknik geologi per mahasiswa semester ekonomi dan bisnis alnmtansi per mahasiswa semester ekonomi pembangunan per mahasiswa semester manajemen per mahasiswa semester lay pendidikan program pascasarjana, spesialis, dan profesi magister s2) reguler hukum program studi ilmu per mahasiswa hukum semester kenotariatan per mahasiswa semester 7fo. menteri l<keuangan republik dm esia ii. ekonomi dan bisnis program stu per mahasiswa akuntansi semester program studi ilmu per mahasiswa ekonomi semester program stu ilmu per mahasiswa manajemen seri.ester program stu per mahasiswa ekonomi terapan semester program studi per mahasiswa manajemen semester program_ studi per mahasiswa keuangan mikro semester iii. kedokteran program studi ilmu per mahasiswa kedokteran dasar semester program studi ilmu per mahasiswa kesehatan semester masyarakat program studi per mahasiswa kebidanan semester program studi kelas per mahasiswa internasional semester iv. matematika clan ilmu pengetahuan alam. program studi ilmu per mahasiswa kimi semester program studi per mahasiswa statistika terapan semester program studi per mahasiswa matematika semester program studi per mahasiswa biologi semester pertanian program studi ilmu per mahasiswa ekonomi pertanian semester program studi ilmu per mahasiswa tan semester program studi per mahasiswa ekonomi semester v k t i ngan ,.,: , ._ ,_.,_,.':, _;_ : untuk program studi ilmu kedokteran dasar, kebidanan dan kesehatan masyarakat vii. viii. ix. xi. xii. xiii. xiv. menteri keuangan republik indonesia ilmu sosial dan ilmu politik program studi per mahasiswa sosiologi semester program studi per mahasiswa administrasi publik semester program studi per mahasiswa administrasi bisnis semester program studi ilmu per mahasiswa politik semester program studi ilmu per mahasiswa antropologi semester program studi ilmu per mahasiswa kesejahteraan sosial semester ilmu budaya program studi ilmu per mahasiswa sastra semester program studi kajian per mahasiswa buda semester psikologi program studi psikologi per mahasiswa semester keperawatan program studi per mahasiswa keperawatan seni.ester farmasi program studi farmasi per mahasiswa semester teknik geologi program studi teknik per mahasiswa geologi semester peternakan program studi ilmu per mahasiswa peternakan semester ilmu komunikasi program studi ilmu per mahasiswa komunikasi semester teknologi industri pertanian program studi teknologi per mahasiswa industri semester ; . '';,> menterikeuangan republik\ indonesia xv. lainnya lingkungan program studi bioteknologi non reguler ilmu hukum ii. ekonomi clan bisnis iii. iv. program studi akuntansi program studi ekonomi terapan program studi manajemen ilmu sosial dan ilmu politik program studi sosiologi program studi administrasi publik program studi administrasi bisnis program studi ilmu politik program studi antropologi program studi ilmu kesejahteraan sosial ilmu komunikasi program studi ilmu komunikasi wisuda doktor reguler hukum program studi ilmu hukumii. ekonomi clan bisnis program studi ilmu per mahasiswa ekonomi semester meter ringan menteri l<keuangan epub lll < indonesia '.f,arif meter gap. program studi ilmu per mahasiswa manajemen semester program studi ilmu per mahasiswa akuntansi semester iii. kedokteran program studi per mahasiswa ilmu kedokteran semester program studi per mahasiswa kelas internasional semester iv. matematika dan ilmu pendeta uan alam program studi ilmu per mahasiswa kimi semester pertanian program studi per mahasiswa ilmu pertanian semester research per mahasiswa semester vi. ilmu sosial dan ilmu politik program studi ilmu per mahasiswa sosiologi semester program studi ilmu per mahasiswa administrasi semester program studi per mahasiswa hubungan semester internasional program studi ilmu per mahasiswa mesej terapan semester sosial vii. ilmu budaya program studi ilmu per mahasiswa sastra semester viii. psikologi program studi ilmu per mahasiswa psikologi semester ix. peternakan program studi ilmu per mahasiswa peternakan semester teknik geologi program studi per mahasiswa teknik geologi semester research per mahasiswa semester center! l\keuangan republik indonesia ,"' ,, , is, _:r ,ay ria :: k ! r ligan ilmu kebidanan per mahasiswa dan penyakit semester kandungan ilmu bedah per mahasiswa ortopedi semester ilmu bedah urologi per mahasiswa semester ilmu bedah anak per mahasiswa semester ilmu penyakit mata per mahasiswa semester ilmu penyakit ti it per mahasiswa semester ilmu anestesi per mahasiswa semester ii. medik ilmu penyakit per mahasiswa dalam semester ilmu kesehatan per mahasiswa anak semester ilmu penyakit kulit per mahasiswa clan kelamin semester kardiologi dan per mahasiswa kedokteran semester vaskuler psikiatri per mahasiswa semester ilmu penyakit saraf per mahasiswa semester iii. penunjang ilmu patologi klinik per mahasiswa semester radiologi per mahasiswa semester ilmu kedokteran per mahasiswa forensik semester ilmu patologi per mahasiswa ana semester ilmu kedokteran per mahasiswa nuklir semester ilmu ilmu per mahasiswa kedokteran fisik semester dan rehabilitasi kedokteran gigi program studi ilmu per mahasiswa bedah mulut semester center! keuangan republik indonesia ii. program studi per mahasiswa prostodonsia semester iii. program studi per mahasiswa ortodoksi semester iv. program studi ilmu per mahasiswa kepe_hutan gigi semester anak pedodontik program studi per mahasiswa periodonsia semester vi. program studi per mahasiswa konservasi gigi semester vii. program studi ilmu per mahasiswa penyakit mulut semester viii. program radiologi per mahasiswa kedokteran gigi semester wisuda per mahasiswa profesi program profesi dokter asing per mahasiswa semester profesi dokter gigi per mahasiswa semester ekonomi dan bisnis program profesi akuntan per mahasiswa semester kedokteran program profesi dokter per mahasiswa semester ii. program adaptasi per mahasiswa semester kedokteran gigi program profesi dokter gigi per mahasiswa semester keperawatan program profesi perawat per mahasiswa semester program profesi perawat per mahasiswa akselerasi semester farmasi program profesi apoteker per mahasiswa semester psikologi program profesi psikologi per mahasiswa semester wisuda per mahasiswa ket:r ngan mente rll\ keuangan epub lll< indonesia jenis';: l yat ,. layar an akademik lainnya komite etik penelitian kesehatan diploma dan sarjana magister doktor hibah pemerintah kerja ci.sama multispektral ansor layanan penunjang akademik layanan pelatihan dan konsultasi tarif kursus bahasa indonesia program reguler biaya kursus tarif kursus bahasa indonesia program non reguler biaya kursus dengan peserta orang biaya kursus dengan peserta orang biaya kursus privat tarif tes kemahiran bahasa indonesia biaya tabi untuk peserta bisa biaya tabi untuk peserta luar tarif kursus bahasa bahasa inggris general english basic (20x90 men.it) lower intermediate (20x90 menit) upper intermediate (20x men.it) cl. advance (20x menit) kelompok (min orang) basic (20x90 menit) lower intermediate (20x90 men.it) upper intermediate (20x men.it) cl. advance (20x menit) per proposal per proposal per proposal per proposal per proposal per semester orang jam orang jam orang jam per orang per orang per orang pertemuan per orang pertemuan per orang pertemuan per orang pertemuan per orang per orang per orang per orang veteran,g untuk non civitas universitas pajajaran center! l keuangan republik indonesia jenis layanan english for academic purposes private short tenn jam) medium term jam) long term jam) kelompok (min orang) short tenn jam) medium tenn jam) long term jam) speaking conversation privatekelompok (min orang)belts total preparation private short tenn menit) medium tenn(40x90 menit) long term menit) kelompok (min orang) short tenn jam) medium term jam) long term jam) academic writing private short te1m jam) medium term jam) ab.tan orang pertemuan orang pertemuan orang pertemuan orang orang orang orang pertemuan orang pertemuan orang pertemuan orang pertemuan per orang per orang per orang per orang orang pertemuan orang pertemuan orang pertemuan per orang per orang per orang orang pertemuan orang pertemuan tarif.( rp) .ooo, menterikeuangan republik indonesia jenis layanan long term jam) kelompok (min orang) short tenn jam) median: term jam) long term jam) layanan konsultasi layanan klinik psikologi layanan intervensi individual anak remaja dewasa salinan sesuai lengan aslinya kepala biro umum .b'.' kepal a?)an 'f.t}: j{ entertain ;r . harto ' ' .j!vnum nip 9s,ifo420 i oo r . v. jtl\<.) satuan tadi rp) ket1 angan orang pertemuan per orang per orang per orang per orang kasus per orang paket center! keuangan republik indonesia, ttl. bambang bojonegorodalam), relamaka berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan kepada para pejabat penyelenggara negara lingkungan pemerintah kabupaten banjargian hukum setda kab. banjar daerah adalah kabupaten banjar. perangkat daerah adalah perangkat daerah kabupaten banjar yang terdiri yaitulaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang selanjutnyam formulir lakon yang ditetapkan oleh komisi pemberantasan korupsi kpk)lakon adalah penyelenggara negara dan atau pegawai asn lingkungan pemerintah kabupaten banjar yang wajib mengisi dan menyampaikan lakoinspektorat daerah adalah inspektorat kabupaten banjarkoordinatordilingkungan pemerintgisian formulir dan penyampaian lakonbagian hukum setda kab. banjarwajib lakon lingkungan pemerintah daerah yang wajib menyampaikan lakon terdiri dari bupati, wakil bupati, pejabat eselon ii, kepala perangkat daerah, pejabat pengelola keuangan, pejabat fungsional auditor lingkungan pemerintah kabupaten banjar pejabat kuasa pengguna anggaranrp1. (satu milyar rupiah). pimpinan perangkat daerah menyampaikan nama pejabat yang menjadi wajib lakon lingkungan kerjanya masing masing kepada tim koordinator pengelola lakon. bab iii tata cara penyampaian lakon lakon sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada kpk melalui tim koordinator pengelola lakon pada inspektorat daerah. tanda terima penyampaian lakon disampaikan kepada asli untuk wajib lakon, dan fotokopi untuk tim koordinator pengelola lakon. bagian hukum setda kab. banjar wajib lakon lingkungan pemerintah daerahwajib lakon sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan kembali lakon setelah (tiga) bulan menyampaikan formulir lakon sebelumnya, dan cc. pensiun. pengisian lakon wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan secara jujur. bab tim pengelola lakon untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan dan mengkoordinasikan lakon bupati membentuk tim koordinator pengelola lakon yang ditetapkan dengan keputusan bupati. tim koordinator pengelola lakon menetapkan nama nama pejabat dan atau pegawai asn lingkungan pemerintah kabupaten banjar sebagai wajib lakon, memberikan arahan kepada wajib lakon dalam pelaksanaan kewajibannya untuk menyampaikan dan mengumumkan lakon, dan menetapkan mekanisme pendataan dan monitoring bagi wajib lakon yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengisi dan menyampaikan formulir lakon. tim teknis sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut melaksanakan inventarisasi terhadap data data pejabat dan atau pegawai asn yang dapat dimasukkan dalam klasifikasi wajib lakon, mengusulkan nama nama pejabat dan atau pegawai asn lingkungan pemerintah kabupaten banjar wajib lakon, melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib lakon lingkungannya yang mengalami perubahan jabatan, melakukandan membuat dan menyampaikan laporan tentang data wajib lakon kepada komisi pemberantasan korupsi dan biro hukum sekretariat daerah provinsi kalimantan selatan. bab pembinaan dan pengawasan atasan langsungbkd dan inspektorat melakukan pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian lakon oleh wajib lakon. pimpinan perangkat daerah berkewajiban untuk mengingatkan wajib lakon dilingkungan kerjanysebagai pns sebagaimana dimaksud dalam yang tidak melaksanakan kewajibannya menyampaikan lakon,etelahbagian hukum setda kab. banjarkoordinator pengelola lakon dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten banperlu mengatur pelaksanaan pengelolaan arsip dinamisataan arsip dalam boks terdiri atas: )penataan arsip dikelompokkan berdasarkan media simpan dan sarana penyimpanannya, dan ), danj . penyusunan daftar arsip dinamis inaktif pada unit kearsipan unit kearsipan membuat daftar arsip inaktif dengan menggunakan aplikasi sid berdasarkan daftar arsip yang dipindahkan dari unit pengolah. kemudian,dinamis inaktif masing masing provenance pencipta arsip. pembaharuan daftar arsip dinamisdinamis kategori arsip. contoh format daftar arsip inaktif daftar arsip inaktif klasifikasi arsip waktu perkembangan definitif simpan simpan arsip folder dandinamis inaktif digunakan sebagai sarana penemuan kembali arsip, dan sarana pengendalian arsip inaktif sehingga akan mempermudah dalam pelacakan dokumen untuk penyajian informasi yang lebih cepat. prosedur penanganan arsip dinamis inaktif yang telah memiliki daftar arsip dari unit pengolah maka yang dilakukan adalah persetujuan pemindahan arsip dinamis inaktif yang telah dilengkapi dengan daftar arsip dan berita acara pemindahan, penyiapan ruang simpan, dan peralatan penataan arsip, pengaturan fisik arsip dimulai dengan kegiatan penataan berkas dalam boks sesuai aturan asli unit pengolah, memeriksa kelengkapan fisik dan informasi dengan daftar arsipnya, kemudian membuat penomoran dan label pada boks arsip, penataan dan penyimpanan arsip yang meliputi pembuatan skema lokasi simpan untuk pengelompokkan dan penataan fisik arsipnya, penyusunan daftar arsip dinamis inaktif berdasarkan daftar arsip yang dipindahkan dengan menambahkan lokasi simpan, pengolahan informasi arsip menjadi daftar informasi publik tematik sebagai bahan layanan informasi publik dan kebutuhan internal. penyimpanan arsip dinamis inaktif penyimpanan arsip dinamis inaktif dilakukan berdasarkan daftar yang telah disusun. penyimpanan arsip dinamisluas ruang simpan arsipa, mobile stacks, rak bergerak) dapat menyimpan meterai arsip. suhu dann kelembaban secara teknis pengaturannya dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan secara periodik menggunakan alat mikrometer, menjaga sirkulasi udara berjalan lancar, cc.tandai kondisi arsip dan peralatan yang terkena jamur atau korosi, untuk segera diadakan perbaikan, standar suhu dan kelembaban untuk ruang simpan arsip untuk penyimpanan arsip vital dan arsip media baru (film, foto, compact disk (cd), dan lainnya) maka perlu diatur suhu ruangan tidak lebih dari dan kelembaban tidak lebih lebih dariondasi gedung a13 bab iiisediakansedangkan, nilai informasi dimaksudkan dimana alih media diutamakan terhadap dan arsip yang berseberangan permanen dalam jadwal retensi arsip jra). prosedur teknis alih media arsip melalui digitalisasi meliputiberita acara alih mediasedangkan daftar arsip dinamis yang dialihmediakan paling sedikit memuat unit pengolah, nomor urut, jenis arsip, jumlah arsip, kurun waktu, dan keterangan. contoh format berita acara alih media arsip berita acara alih media arsip nomor .nennnnnnnnnkkknn pada hari ini .tanggal.bulan.tahun. yang bertanda tangan dibawah ini: nama nip pangkat gol.jabatan ) ttd nama tanpa gelar ) nip contoh format daftar arsip alih media organisasi donkaankannannaan akan anna anna unit pengolah donanaanannanaanan nana aan ana jenis jumlah alat waktu keterangan arsipyaitupelaksanaan autentikasi arsip hasil alih media.bab penutup untuk mewujudkan pengelolaan arsip dinamis inaktif yang sesuai tata kaidah kearsipan, diperlukan konsistensi kegiatan dengan indikator output keluaran kegiatan tersendiri. hal ini mengingat penambahan volume arsip sedangkan masa simpan arsip yang masih bernilai guna memerlukan beberapa tahun untuk kepentingan berkelanjutan, memerlukan keseriusan penanganan tidak hanya sebagai kegiatan tambahan saja. konsistensi penanganan yang berkelanjutan, serta perhatian dari pemenuhan pendanaan dan tenaga pengelola, tentunya akan mempercepat perwujudan tertib arsip. penanganan arsip inaktif yang sudah sesuai tata aturan, akan mempermudah penyajian informasi dan temu balik arsip dalam kepentingan penunjang kegiatan organisasi dan instansi. pengelolaan arsip inaktif yang konsisten akan sangat membantu proses penyusutan arsip kemudian hari, karena proses penyusutan memerlukan daftar arsip usul musnah. apabila daftar tidak dibuat dari awal, maka akan muncul permasalahan pengelolaan dan penyusunannya. sebagaimana amanat peraturan peradangan bidang kearsipan, records center atau pusat arsip wajib disediakan oleh setiap organisasi perangkat daerah sebagai sarana pengelolaan arsip inaktif yang berasal dari unit unit pengolah (bidang bidang). unit kearsipan pun diamanatkan untuk dibentuk pada sekretariat setiap organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi antaranya untuk mengelola pusat arsip. dengan adanya records center atau pusat arsip organisasi perangkat daerah, maka tertib arsip pemerintahan daerah akan terwujud sejalan dengan dilaksanakannya fungsi dari unit kearsipan yang mengelola pusat arsip tersebut. bupati kebumen, ttd. yazid mahfudzpemerintahuntuk pengelolaanbab maksud, tujuan dan ruang lingkup. penyelenggaraan pengelolaan arsip dinamis inaktif bertujuan untuk: menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh pencipta arsip, menjaga keotentikan, keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip, menjamin ketersediaan informasi arsip, dan menjamin kelancaran proses penyusutan arsip. ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi pengelolaan arsip dinamis inaktif dan alih media arsip, ketentuan mengenai prosedur pengelolaan arsip dinamis inaktif danpedoman pengelolaan arsip dinamis inaktif lingkungan pemerintah kabupaten kebumen bab pendahuluan latar belakang masalahdiperlukan penyelenggaraan kearsipan yang berkualitas mengikuti perkembangan berbangsa dan bernegara seiring dengan kemajuan teknologi informasi. volume arsip tercipta seiring dengan berjalannya sebuah kegiatan pemerintahan maupun kemasyarakatan, mengalami penambahan setiap tahunnya dan memerlukan penanganan yang segera berkaitan dengan biaya pengelolaan, dan tenaga pengelola. selain itu, hal ini juga erat kaitannya dengan penyajian data dukung yang valid dan akurat yang dapat dilaksanakan secara lebih baik dalam pelaksanaan pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik. kualitas pengelolaan arsip menjadi indikator dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja dalam reformasi birokrasi. permasalahan bahwa pengelolaan arsip dinamis inaktif yang tidak baik akan menghambat proses penyusutan arsip, menjadi sebuah latar belakang utama ditetapkannya peraturan bupati ini dengan harapan penekanan bahwa pengelolaan arsip yang baik dan sesuai tata aturan yang berlaku akan mempermudah terlaksananya daur hidup arsip secara berkesinambungan sehingga proses penyusutan arsip pun bisa berjalan secara ideal., undang undangaksud dan tujuan yang bertujuan untuk: menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh pencipta arsip denganpemberkatan arsip.: menjaga keotentikan, keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip dengan: memastikan arsip yang, dan menjamin ketersediaan informasi arsip yang dilakukan dengan cara memastikan ketersediaan daftar arsip inaktif yang dipindahkan yang disusun oleh unit pengolah dan disampaikan kepada unit kearsipan, daftar arsip inaktif yang dipelihara yang disusun oleh unit kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. mempermudah pelaksanaan proses penyusutan arsip yang sesuai dengan tata aturan perundang undangan yang berlaku berdasarkan daftar arsip dinamis inaktif yang telah disusun untuk dinilai. bab pengelolaan arsip dinamis inaktif pengelolaan arsip dinamis inaktif, dilakukan melalui kegiatan penataan dan penyimpanan arsip dinamis inaktif dengan menggunakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar, menjadi tanggungjawab unit kearsipan masing masing unit pencipta arsip. arsip dinamis inaktifrsip jra). penataan dan penyimpanan arsip dinamishal inidinamis inaktif penataan arsip dinamis inaktif ada dua jenis yaitu arsip dinamis inaktif yang belum memiliki daftar dari unit pengolah dan arsip dinamis inaktif yang telah memiliki daftar dari unit pengolah. prosedur penataan arsip dinamis inaktif yang belum memiliki daftar arsip unit pengolah meliputi kegiatan: survei, yaitudengan kesesuaian pada konteks dan konten. konteks dapat dilihat dari kepada dan tembusan surat. sedangkan konten, dilihat dari isi substansi surat. memilah antara arsip dan non arsip apakah cocok atau tidak dengan struktur rekonstruksi. kemudian, arsip yang sudah dipilah selanjutnya dibebaskan sesuai klasifikasi (kesamaan permasalahan subjek kegiatan. sedangk., arsip personal file: pemberkatan sesuai nomor induk pegawai nip) atau nomor induk keluarga nik):,(arsip bentuk khusus): dan nomor sementara dan nomor definitif. pendeskripsian dapat menggunakan pengisian lembar deskripsi (secara manual) ataupun dengan penipuan data pada aplikasi sid (secara otomasi) berikut kode pelaksana dan nomor deskripsi, uraian, kurun waktu (tahun penciptaan arsip), tingkat perkembangan (pilih asli kopi)) media simpan (pilih kertas dokumen audi audio media lain), kondisi fisik baik rusak), jumlah folder (satuan folder): nomor boks nomor boks sementara, duplikasi pilih ada tidak. manuver adalah merupakan proses menggabungkan kartu deskripsi atau data arsip yang mempunyai kesamaan masalah atau kode klasifikasi, mengurutkan sesuai dengan skema (periode waktu pembuatan) serta memberikan nomor definitif pada kartu deskripsi sebagai nomor penyimpanan berkas. manuver arsip dapat menggunakan sistem manual dengan manuver kartu deskripsi atau manuver dengan sistem aplikasi sid. manuver fisik arsip merupakan proses penyusunan berkas berdasarkan nomor definitif arsip sesuai dengan skema. apabila menggunakan cara manual maka, maneuver dilakukan pada kartu deskripsi dulu baru manuver fisik arsipnya. sedangkan apabila telah menggunakan aplikasi sid, pengurutan pada data arsip yang telah disentri dilakukan oleh sistem sehingga dapat langsung dilakukan manuver fisik arsip setelah didapat print out daftar arsip dari sidsarana yang digunakan untuk melakukan pemeliharaan arsip inaktif adalah boks arsip, kertas sampul, kartu deskripsi fisis, rak arsip roll pac, kertas label, tali untuk mengikat, label boks, kapur barus. contoh sarana prasina pengelolaan arsip dinamis inaktif boks arsip box arsip besar dan kecil 200m 10cm y kertas sampul arsip kartu deskripsi fisis jani tingkat perkembangan: tahun retensi rak arsip roll o'pack lala |
huh pan relapendapatan asli desa desa) penganggaran pendapatan desaserbaguna desa gedung pertemu: swadaya, partisipasi dan gotong royong yaitu penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa, dan lain lain pendapatan asli desa, antara lainterdiri atas jenis: dana desa, yang bersumber dari apbnbanyuasin berpedoman pada peraturan bupati, add:banyuasi berpedoman pada peraturan bupati. pendapatan laiddbupatilasifikasi bidang pemerintahan desadukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk desa persiap( umum dan penataan ruang,:dan lain lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang)pembangunan rehabilitasi peningkatan taman taman bermain anak milik desa:,dandan lain lain kegiatan sub bidang energi dan sumber daya mineral. pariwisata,dan lain lain kegiatan sub bidang pariwisata pembinaan kemasyarakatan desa,lain lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaandan: pembinaan lkd lpm lpml, pembinaan pkk, pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan,dan lain lain kegiatanonologi tepat guna untuk perikanan darat nelayan,dan lain lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan. pertanian dan peternak. peningkatan kapasitas aparaturdandan lain lain kegiatan sub bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. dukungan penanaman modaldan lain lain kegiatan sub bidang perdagangan dan perindustriddpenganggaran tunjangan bpdtersebut bahwaperaturmodal,asebagaimana dimaksudtahun anggaran anggarberhalangan sementara, maka sekretaris desa sebagai pelaksana tugas kepala desa yang ditunjuk oleh camatperaturan bupatida peraturan bupati banyuasinesa, dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan keuanganmengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting. kegiatan padat karya tunai desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola dan melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan atau jasa. beberapa kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan dengan padat karya tunai dan dapat menyerap tenaga kerja padat karya dalam jumlah besar, antara lain das, dan pembasmian hama tikus.penjabaran apb desa atau dicantumkan dalam lra. perubahan penjabaran apb desa sebagaimana dimaksud diinformasikan kepada bpdtata cara kerja sama bidang pemerintahan desa serta peraturan perundang undangan lainnya. dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan islammaka setiap desa harus memberikan dukungan pendanaan dalam apb desa dalam bentuk pemberian insentif honorarium ustadz ustadzah, kyai guru ngaji, masjid, tpa, dan mdt, operasional dan pembangunan dan atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan yang dianggarkan pada bidang pembangunan desa dengan sub bidang pendidikan. berdasarkan surat. pp. tanggal april hal penyampaian perluasan lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun kabupaten banyuasin merupakan salah satu dari kabupaten kota indonesia yang menjadi lokasi prioritas lokus stunting pada tahun berdasarkan data kasus anak balita stunting kabupaten banyuasin lebih tinggi dari rata rata kasus anak balita stunting provinsi sumatera selatan. kemudian terdapat kasus gizi buruk pada tahun beberapa desa. untuk itu, setiap desa harus mengalokasikan anggaran untuk penanganan stunting dan gizi buruk untuk pencegahan dan penanganannya dan penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia bulanmemberikan pendidikan pengasuhan orang tua kepada anakdan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi desa. dalam rangka meningkatkan kualitas terhadap pelayanan sosial dasar khususnya pelayanan kesehatan, maka setiap desa harus menganggarkan bantuan honorarium dan pembinaan untuk kader kesehatan masyarakat serta mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pengelolaan pelayanan kesehatan. dalam rangka mewujudkan budaya gemar membaca bagi masyarakat desa dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, setiap desa harus mengalokasikan anggaran penyediaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini paud), perpustakaan desa, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga, taman bermain, taman bacaan, alat bermain tradisional pendidikan anak usia dini dalam apb desa tahun anggaran yang belum mendapatkan alokasi anggaran dari apbd maupun apbn. pemerintah desa yang akan menyelenggarakan kegiatan pemilihan kepala desa atau pemilihan anggota bpd agar dianggarkan dalam apb desa. dalam mendukungbagi desa yang menjadi lokasi program kegiatan mengalokasikan dana sharing pada apb desamaka setiap desa mengalokasikan anggaran pada kelompok penyelenggaraan pemerintah desa pada jenis belanja barang dan jasa untukdesa mengalokasikan anggaran pembinaan dan pengelolaan serta, adat dan lain lain, maka setiap desadalam rangka mendukung kabupaten banyuasin sebagai kabupaten smart city serta meningkatkan transparansi dan pelayanan publik, pemerintah desa mengalokasikan kegiatan pengelolaan informasi desa berbasis internet. dalam rangka, pemerintah desa mengalokasikan anggaran pada belanja tidak terduga. disamping itu, dalam rangka meningkatkan pencegahan, mitigasi bencana dan ketahanan masyarakat terhadap bencana, pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan atau pengadaan sarana dan prasarana, pembinaan, pelatihan dan bantuan hukum serta penyelenggaraan koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam lingkup skala lokal desa. terbentuknya kampung keluarga berencana kb) sebagai bentuk komunitas kehidupan masyarakat desa yang mencerminkan tata kehidupan keluarga yang sejahtera dengan indikator terpenuhinya standar minimal kehidupan dengan tercukupinya kebutuhan pangan, sandang dan papan. hal tersebut tercermin dalam tersedianya infrastuktur desa yang memadai, meningkatnya pendapatan perekonomian keluarga, meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, tidak terjadi kasus stunting gizi buruk, terwujudnya pengaturan jarak kelahiran jangka panjang melalui mop, mow, iud, dan implant. untuk hal tersebut bagi desa yang belum mencanangkan kampung agar mengalokasikan dana desa untuk fasilitasi pembentukan dan pencanangan kampung kb. dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis serta demi keberlanjutan lingkungan sumber daya alam, pemerintah desa dapat mengalokasikan kegiatan pengelolaan sampah dan bank sampah. pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah pada tahun maka desa dapat mengalokasikan anggaran rth bagi keluarga kurang mampu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. berdasarkan data statistik pada tahun angka kemiskinan kabupaten banyuasin sebesar angka kemiskinan kabupaten banyuasin masih tinggi dibandingkan angka kemiskinan beberapa kabupaten kota lain provinsi sumatera selatan, peningkatan perekonomian masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan tingkat desa, dan pembinaan dan pengelolaan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial). aura asin, nda owani ntpbpebruari asin, ld) prensa pa, solani tu? diundangkan pangkalan balai pada tanggal fcbwari sekretaris daerah aten banyuasin, gm, senen har berita daerah kabupaten banyuasinanyuasi stabilitas pertahanan dan keamanakabupaten banyuasin bangkit, adil dan sejahtera . adapun misi kabupaten banyuasin tahun yaitu meningkatkan sumberdaya manusia banyuasin yang berdaya saing tinggi melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan keamanan, kenyamanan dan demokratisasi banyuasin, meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat dengan nilai nilai kerukunan, kebersamaan serta kreativitas sehingga mampu berprestasi gemilang, meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam, sumberdaya ekonomi menuju banyuasin yang sejahtera, dan meningkatkan keterbukaan dan keadilan untuk semua. prioritas unggulan kabupaten banyuasin berdasarkan sasaran strategi rpm tahun sebagai berikut petani bangkit. banyuasin prima banyuasin cerdas banyuasin religius banyuasin sehat insfrastruktur bagus pemerintahan terbuka tema pembangunan tahun adalah peningkatan kualitas sdm untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya daerah partisipatif, dengan melibatkan masyarakatsesuai dengan kondisi riil de |
@ m. bupati garut provinsi jawa barat peraturan bupati garut nomor tahun tentang penetapan dan penegasan batas kelurahan kecamatan garut kota dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati garut menimbang bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah kelurahan kecamatan garut kota, diperlukan penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan kecamatan garut kotkelurahan kecamatan garut koc c14iwtimur menyusuri jalan papandayan sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada pertigaan jalan ciledug papandayan, dilanjutkan arah selatan menyusuri jalan ciledug sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada jalan ciledug, dilanjutkan arah timur menyusuri jalan gununglumbung sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada pertigaan jalan sarawak bratayudha, dilanjutkan arah timur menyusuri pagar pembatas korem dan sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada pagar korem, dilanjutkan arah timur menyusuri batas permukiman dengan komplek korem sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada diantara permukiman warga dengan komplek korem, dilanjutkan arah selatan menyusuri jalan komplek korem sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada jalan masuk gang, dilanjutkan arah timur menyusuri jalan gang permukiman warga sampa, titik kartometrik tk) dan peta batas wilayah kelurahan kota kulon kecamatan garut kota sebagaimana dimaksud pada dan sebagaimana tercantum dalam lampiran vii dan enam kelurahan muarasanding batas kelurahan muarasanding kecamatan garut kota adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan kelurahan pinggir dan kelurahan surakarta kecamatan garut kota, sebelah timur berbatasan dengan desa ngamplangsari kecamatan kilau: sebelah selatan berbatasan dengan desa desakolot dan desa gampang kecamatan kilau: sebelah barat berbatasan dengan desa cibubur kecamatan teropong kidul dan desa mangkurakyat kecamatan kilau. penetapan dan penegasan batas kelurahan muarasanding kecamatan garut kota sebagaimana dimaksud pada dimaksud adalah sebagai berikut: dengan desa ngamplangsas tenggara: dan kelurahan muarasanding kecamatan garut kota, serta kelurahan surakarta kecamatan teropong kidul sungai cimanuk dan sungai cipeujeuh selatan menyusuri sungai cipeujeuh sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada jembatan cipeujeuh, dilanjutkan, dengan kelurahan surakarta, kelurahan surakarta dan kelurahan pinggir kecamatan garut kota barat dayadan kelurahan surakarta kecamatan garut kota, serta desa cibubur kecamatan teropong kidul: dengan desa cibubur serta kelurahan surakarta dan desa cibubur dan desa cibubur kecamatan teropong kidul, dengan desa mangkurakya, dan desa cibubur kecamatan teropong kidul timur menyusuri sungai circus sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada jembatan circus, dilanjutkan selatan menyusuri sungai circus dan melewati pematang sawamangkurakyat dan desa desakolot kecamatan kilau, dengan desa desakolodan desa desakolot kecamatan kilau timur laut menyusuri sungai circusgampang dan desa desakolot kecamatan kilau, dan dengan desa gampanggampang dan desa desakolot kecamatan kilau. titik kartometrik tk) dan peta batas wilayah kelurahan muarasandingujuh kelurahan pinggir batas kelurahan pinggir kecamatan garut kota adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan kelurahan jayawaras dan desa haurpanggung kecamatan teropong kidul: sebelah timur berbatasan dengan kelurahan pakuan dan kelurahan regal kecamatan garut kota, sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan muarasanding kecamatan garut kota, sebelah barat berbatasan dengan kelurahan surakarta dan kelurahan sukajaya kecamatan teropong kidul. penetapan dan penegasan batas kelurahan pinggirutara menyusuri jalan pramuka sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada pertigaan jalan pramuka, dilanjutkan arah barat menyusuri jalan bank sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada jalan bank, dilanjutkan arah utara menyusuri parit dan batas lahan rumah warga sampai tk.,utara menyusuri jalan muhammadiyah sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada jalan muhammadiyah, dilanjutkan arah barat menyusuri belakang lahan ruko sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada jalan pramuka, dilanjutkan arah utara menyusuri jalan pramuka sampai tk. yang berada pertigaan jalan siliwangi jalan pramuka, dilanjutkan arah timur menyusuri jalan siliwangi sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada pertigaan batas kelurahan pinggir, kelurahan pakuan dan kelurahan regal kecamatan garut kota, bagian kedelapan kelurahan regal batas kelurahan regal kecamatan garut kota adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan kelurahan pakuan dan kelurahan siwalan kecamatan garut kota:kota kulon kecamatan garut kota: sebelah barat berbatasan dengan kelurahan pinggir kecamatan garut kota. penetapan dan penegasan batas kelurahan regaltimur menyusuri jalan siliwangi sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada pertigaan jalan ciledug jalan siliwangi, dilanjutkan arah timur: dengan kelurahan siwal, selanjutnya arah selatan menyusuri parit sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada parit, dilanjutkan arah timur menyusuri batas lahan warga sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada batas lahan makam dengan kampung, dilanjutkan arah selatan menyusuri pinggir jalan lahan pemakaman sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada atas lahan pemakaman dengan kampung, dilanjutkan arah timur menyusuri jalan pemakaman sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada jalan, dilanjutkan arah selatan menyusuri jalan sampai gang kecil, sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada jalan, dilanjutkan arah timur menyusurutara menyusuri jalan gang sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada batas lahan rumah warga, dilanjutkan arah utara melintastimur menyusuri lahan rumah warga: dan dengan kelurahan siwal arah utara menyusuri parit sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada parit, dilanjutkan arah utara melintasi rumah warga sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada dijalan, dilanjutkan arah barat menyusuri jalan sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada dijalan, dilanjutkan arah utara menyusuri jalan sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada dijalan, dilanjutkan arah timur menyusuri batas lahan rumah warga sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada parit, dilanjutkan arah utarapakuan dan kelurahan sukamentri kecamatan garut kota arah timur menyusuri sungai cimanuk sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada jembatan jalan perintis kemerdekaan, dilanjutkan arah timurpakuan kecamatan garut kota sebagaimana dimaksud pada danpuluh kelurahan siwalan batas kelurahan siwal,regal kecamatan garut kota, dan sebelah barat berbatasan dengan kelurahan pakuan kecamatan garut kota. penetapan dan penegasan batas kelurahan siwalpakuan kecamatan garut kota arah timur menyusuri jalan sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada pertigaan jalan, dilanjutkan arah timur menyusuri jalan sampa. dengan kelurahan kota wetvii dan xbelas kelurahan kota wetan batas kelurahan kota wet dan kelurahan lengkongjaya kecamatan karangpawitan, sebelah timur berbatasan dengan kelurahan suci kaler dan desa suci kecamatan karangpawitan: sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan cincang kecamatan garut kota dan desa lebak agung kecamatan karangpawitan, dan sebelah barat berbatasan dengan kelurahan siwalan, kelurahan regal dan kelurahan kota kulon kecamatan garut kota. penetapan dan penegasan batas kelurahan kota wetukamentri, kelurahan kota wetan dan kelurahan siwalan kecamatan garut kota arah timur laut melewati jalan guntur sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada pertigaan jalan guntur antara kelurahan kota wetan dan kelurahan sukamentri kecamatan garut kota, dilanjutkan timur laut menyusuri sungai cigulampeng sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada perempatan sungai cigulampeng, dilanjutkanpertigaan kelurahan lengkongjaya kecamatan karangpawitan, serta kelurahan kota wetan dan kelurahan sukamentri kecamatan garut kota,kota wetan kecamatan garut kota, serta kelurahan suci kaler dan kelurahan lengkongjaya kecamatan karangpawitan, dilanjutkan barat laut sampai tk. dengan koordinat ls, bt, selanjutnya barat laut sampai tk. dengan koordinat ls, bt, dilanjutkan barat sampai tk. dengan koordinat ls, bt, dilanjutkan barat melewati selokan kecil sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada pertigaan kelurahan kota wetan dan kelurahan sukamentri kecamatan garut kota, serta kelurahan lengkongjaya kecamatan karangpawitan, dengan desa sucikelurahan suci kaler kecamatan karangpawitan arah selatan menyusuri irigasi parit sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada jalan jenderal sudirman, dilanjutkan arah selatan menyusuri irigasi parit sampa agung kecamatan karangpawitan, dengan kelurahan suci kalerkelurahan suci kaler dan desa suci kecamatan karangpawitan yang berada jembatan jalan) jalan ahmad yani utara menyusuri selokan besar sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada dipertemukan selokan besar dan selokan kecil, dilanjutkan timur laut menyusuri selokan kecil sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada jembatan kecil jalan kereta api (tanah pt. kai), dilanjutkan barat laut menyusuri selokan kecil sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada jalan ibu noch. kartanegara, dilanjutkan barat menyusuri selokan kecil sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada jalan jenderal sudirman, dilanjutkan barat laut melewati jalan jenderal sudirman sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada jalan jenderal sudirman, dilanjutkan timur menyusuri selokan kecil area bangunan dan sawah sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada pertigaan kelurahan kota wetan kecamatan garut kota, kelurahan suci kaler dan kelurahan lengkongjaya kecamatan karangpawitan yang terletak kebun, dan dengan desa lebakagungagung kecamatan karangpawitan arah selatan menyusuri parit sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada parit, dilanjutkan arah barat menyusuri lahan rumah warga sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada lahan rumah warga, dilanjutkan arah selatan menyusuri lahan rumah warga sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada atas parit, dilanjutkan arah selatan parit sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada pertigaan batas kelurahan kota wetan dan kelurahan cincang kecamatan garut kota, serta desa lebakagung kecamatan karangpawitanixduabelas kelurahan sukamentri batas kelurahan sukamentri kecamatan garut kota adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan desa sukasenang kecamatan banyuresmi, sebelah timur berbatasan dengan kelurahan lengkongjaya kecamatan karangpawitan dan kelurahan kota wetan kecamatan garut kota, sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan pakuan kecamatan garut kota, dan sebelah barat berbatasan dengan desa haurpanggung kecamatan teropong kidul. penetapan dan penegasan batas kelurahan sukamentri kecamatan garut kota sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut:sukamentri dan kelurahan kota wetan kecamatan garut kota, serta kelurahan lengkongjaya kecamatan karangpawitan utara menyusuri sungai cigulampeng cinerea) sampai tk. dengan koordinat ls, bt, ,dilanjutkan timur menyusuri sungai cigulampeng cinerea) sampai tk. dengan koordinat ls, bt, dilanjutkan utara menyusuri sungai cigulampeng cinerea) sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada sungai cigulampeng, dilanjutkan utara sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada pertigaan batas desa sukasenang kecamatan banyuresmi, kelurahan sukamentri kecamatan garut kota dan kelurahan lengkongjaya kecamatan karangpawitan sungai cimanuk: dengan desa sukasenang kecamatan banyuresmi,kelurahan lengkongjaya kecamatan karangpawitan dan desa sukasenang kecamatan banyuresmi utara menyusuri sungai cimanuk sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada sungai cimanuk, kemudian menyusuri tanah kebun, dilanjutkan barat laut yang berada atas lahan perkebunan sampai tk. dengan koordinat ls, bt, dilanjutkan arah barat daya menyusuri lahan perkebunan sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada sungai cimanuk, dilanjutkan barat laut sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada lahan perkebunan, dilanjutkan selatan menyusuri lahan perkebunan sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada pintu masuk bendungan, dilanjutkan barat daya menyusuri lahan perkebunan sampai tk. dengan koordinat ls, bt, dilanjutkan barat lautjembatan jalan jenderal sudirman, dilanjutkankecamatan garut kotta adalah suatu gambaran dari unsur unsur dtitik koordinat adalah suatu system untuk menunjukan suatu titik bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. lintang dan bujur adalah sistem referensi sumbu koordinat geografis permukaan buminan saja (is iban ban ki2 tas mojo kam oom om tel ola lan baku aga isp rai elu key tema gki teh ane joe & iis sss sya nia ox. fis sis sekadar ela sleman sbb lamo teketjanlu oio dim aaa van per merk nan pan pep era a53 biasa mea 5i801 358g bos si: eee iis a.a lor al. srk saja lola sig ses seal3 ols aja a.a ama a.a ajo soo0se2gse20202oe0proses fi5 a.a ala lis sis 2223l3 9sssisoaisk ims ajaw waw wo a.a ale a.a ada laba aa ifa ssaelsesseooesosasolksao led inn! bina." mana tini tani bina tb marak mit soesjsoe lao loo soo elo aja aak aja lor llo lol ela hai stis ida si) jalal isi pri jas men nga mal bii lis ajh ajh aja ala wlw ojo ojo ing fto aja ols lil toga ala kir ioi sik ulw ala iain ojo sis sis ala itl tit sis bin win win win ato ljk hls ole oio 53o tsb aia nn5 lis solo aje risk ole olo iso olok sig aja "is sis sis oio tia ita aja sit ajo #jit six sis ojo aja ata ale ala the elo bla ajh aje teja sei tas) ole sis ole ojo sis sie cie sls lis sis sis wls elo si8 ole else ala aja ala ito lil ala kis ola alo tit tis elo din sis wjw ala ala (is gia nis aja pso lip ala dit doo cie s.s sis als aja aja aja iia. als ala al5 ala ojo ojo kuis win ala aja ala ala io ajo ojo ojo " . d para ja) feri ren iga lsg bee dor sal? reptil pee ati tina 3th jg: aan aan kan 833i hai a38: r8. da3 hit saja? #hija hah tee semai silo seed satin ti. aing pes eta bat mera sea kat ana tae ben tee . ara ana nak goat, senar pa. sen anna aan bae kab fn: kera mp" jin haa aman pan: peta bo. tp, dean note ban anu ati get pan ki. sen maan sega tae cnn sir "ii dar aah ada lea pe bea, bat sea (ar ten pak nas pan pas sea pen naa pane way dan nnpkbi snn ana ben hari sem pada tes kan ban sen ika as. peta dau wak ara ape bana eni lamp ban sea pan nan blk bee agar megah pen nai ban peak ban tag pen phat b3. gen apa seng anne tan par hati pen nih led dag dea sen mbr haa besa pra tan dung tren aan aon ann lan kana laa srs naa ago inn ia" aa. nm: saha inn ma, ane han pra aka maen liat sae min lan ang pra abe mea (en ala busa sae tan kanan mengetahui sana bau seal teka ape pang bea see naa pagu den beng sat nda peter batan bae, medang naa ena: sala meng hen pan hpa eng ana and see ara pan sena pan nan sab sar kabar ani sad era kai ker tab maa lga ter bean man meta ann sen aki aa, beat ber mma nak bag pre tema pend ko. kab sen per pep aneh nai tas: far net bel mea tipe pong aaj tang era rea men pera beta pan mann: "ya sen reg et. penah shake seng pri hara ag pa fe. kep tag tea sep pe: apa lon ep: nie ita adaa ang apn aug ipa tepi pata aaa ten hanja pon ban lak aa: mana han year kain tea naa, sbo pera sen hata aka pns .y opo ser entah "ip tata haa sap pon maa "aa nanti sea mba naa akan bin masi dah par pan lks lyn asi ing tah anu pan san pen eni bea bebe yasa maa ali kar bana sea mata itu tas tue hyo bah bun sea nana peni sel aan hah sat nei mie mete des era kenangan peta beaut gen naa led nge lan pen sat one se, pan ban pen pari (uda pns aan rpl ena seba gan bea open begal ran hpa. bnn ana pnb dan man panai sea pera lan pane snn san ber err pena nat maan tap bean pura "ia pg. sen pa: on, beng angin asin mann bab peta pena sae kana gran aan tai aah pan hah eta sana esa see pub sea lag kan "ng ta, p . peng aan bh. ong pe, wae kon. hen tar bea yen per iron sik snn tana sean ge: saga par bbb beban :&z tai ape, se) ina san pan s3nfo keren haa suga kata maa sai id. ein pen pet bani ngan sera naa bn: eng ben buat dag heat sip eren bep pens akan lean kane nusa tea ban pat, gelar hen nata sabah penai nan pan ber pen ian ri: men emon kata per bisa dana aap bau kan rana sea pn: ara ara brp asing adaa sira bee ngk ane kes eki tan pas ani gan sanga kan aas snn ate nenek aan pep yi, risa iba sag area penamaan pana sis sis iss ag. isl jaa gala gala isi oil sis baik petra amal tree isis bosan sisa sep aja ala ett duterte ser :i8 kekar sis si3 seem ji3 sis sis sis essa lok sasis sss3 sie sgssesasesaai sss sis sis ssi o00 ole ole oo. ida bisa kisah mls mla mel mete (al: peta isis bri pat akan . api a58 lea depan peta part (ee lai ag" uang pen jai beng ter: 3lilin bata iii til pal nan (na uga haa lan san ms fri rep oka bnn ses! mere sac0sas una mah bapa. papa iman era man anu dau. men: maa pang pe. sita baba rea kaki ber ptt bali aka" ki leg hera peras ne nan . kaki ben ag peti sea dan maa sn: nba ba. mena bata tr) bapa kan mud pan pena dag b9. tang perak lain lag kai aya un pen hen sep pan nana mia papa kah tuba" esa lag tai ras iga manna benda snn anda saka "ai ara pagi ana eka cat sea tah karan hang sera bnn men fr: ana ukh ana bsa naga eka apa ketat kti akan berat nana bean inn hebat papa panen naa tag fog pak cena pap end song manan haa cah bana gea sasa kanan peri nak ba: bana arah "aah ter maa aan ena ben mona isa laka pia lag matan bnn mba fm: mana nana bea oei sen ejaan pa: pagi nana nene pena ktu tepuk par perut aas baron ebeg pe: kari ina nan peran pan ups spn maan kana pa aka desai penamaan tan san "nd pad ha. tie gi. psi ian astaga let nata nana pan pan tang nan eat ras mai pan stack ian ska tea ktp layu bnn let e7. iag tan kar dan pan saga ada ana mo, "ajh ina neo ter pan sana aan das masih nagan "ii pa. aka hasi kia tea ieengla mat seng (aa bea lee punk pen erik tar bala? naa basi aan kanan bin eri tentu ska be: pan: heat uu: pan ia apr tip da pmn kan bea et, pan jan ran kan, ine saba aa: ati bean rena maa tuba haa hara pan puas: pas han neo eta men tas di bada net ken biasa tai san patas aan hanan phat pen ten inn panga kata in. abi ani ni nn: desa bae tai pia ama pata ba: ing aha nee tee haa pe: tka pata ah pai aa , eau mana mane: bae aa. pan sah can aan bg. pee sar tae pan: dea ta. era pap man kat ana kare pata ai: ker pan pena ann bana mn, ben ita erna ina la. par sae, pen mama ana hana per aan nn: kanan gama hah nan yen ani lela nag bat ana pa: ann kuan inn pan ig pend pat oem nan gta inn bana akan saga taat la: ban pe: nach ann basa pera bps tor pen pra tua eng mana ini yan) nan den gee ada lag aja cap bina pita s0. ana gila ane ter haha nan aek tut png ne: "dana bana peni pan maag maa pia lah daan bara eat pa: sai angka agama peta gea keane sia r2 pai men bana bra saat rta aan: yaa ten dah san den pas tete aa. bar kara pan bem nan hen pata mag ne. tara tan "ina bea mena pera sen den akan ati pen soga pang fog ak anda adah hah naa bee jika tan hp, maan pan akan aaa bin tea lan kata pens ant bks png ma. tpa mo: mag seat par bank mn. penata tah hai kan bea p. pee beda that ata naa bs ana moga cat ang deng haa pee hal ta: me, pai naas page pra rek tab gea al ank tea geng seo tuah nan bat pun esa nenkan:. tan bai pada mai nan aa: men lena ton nda meng menang pen aki hop kaga ken mega sea be. guna ibn bara yen hat sae fak pan kana ana aan akan sin sape mat bos p3, bea kena sea anakan png ren date ank bare bas sea pas tue era aaa mgr sen ama eat pena lea aga peran ben baja." pen ban eni abe. tes eko pena pen tan btn tarik pen naa seal tan ben nan dea dan bag kini ma. sen ., pan tah peni aoi sena kana beni daan anu din pan green par hanan aang sap tel ban gigi lea ana nan naa bnn aan "an pama pa) bae teng ken been eng urea bas eng .a jggggaggggggnggggggggggggngggggn pan naa baca sate das nach als sae a33 kiat aman jera: besaran akan aga manu 2ls s955 pan 2jaa la3a3 spa dana da3 fee esai sis z3i lisan bea eeeeee sada hasslaaa sen lap papan thi pena bean pan |s3 ber mall 3i ane riko sih kran: sip teh sar lah erna hn: ali 33ifa sia tai pra pain mag hiu b53a1i jajihhiaa hai mri bal ant secograse hata ana tan meat add nga lan ann masa gaga dar bag ank pan tan sih pan ben ana sera tani kab itu tee dar ganas lapan aaa ter pan sa . anna pat bae naa ona .o. pen bum ban tok hnnnera cent aan bnn abon san tpl naa eka phg mara san mes pen tan maka ana baik lan sesi pad han tea sea: bra bia pen aan sam moga ber le. uk ban ian es anri snn par span senna ann ian gak pata pen pet tan peitagid spa usa pena blu pena pes lagi pa. aura ka" bera aa. selain era aya kian rai ia be. beta mea kap tua bat tak eta ag cnn wei bet set pra pen, bea bai bet age besi tan ken than kanan: sen tah den naa kana sa" ke: kura re" aan tana dab wati ban 5n dan petahana bra pak hana pra bus kan jaga se. sita ss: jae run: jen bias pan sana up. rx" peak tangan per bep. nan ana: mta mat kate dia bere uang (ae sean pen paten aga aga gai pes aan bap pen 258p pat sea ara anik sia net nng tok dana goa sae nagan lag ine bah rabi nan ena haha age ara kua nada sera mena man men ann akn ane aan bat reg daan na, pen merana giat bee susah dana sengon (ne san lau sol anda "rol spa faris tanpa kan penari set apa paper lana sep laba anon dona sah eng kae aed pan (as papa ber lead aan ee (en kan aan ena seng bn? pena ian tape man: tana pan dra tana, tea pes peni kaka pantura" ega mana dai naa peka sen ter aan pan aaa ana daeng epi lor ran pan sir piutang ama tata aan pan eta pen bra retro atasan erp kes, neta bana sanak bep ":$ ken ara bebe tae psa log kau nang snp dana han meh lana lan la. aan sapta mae tak aap jan san kang pagi (an tan pati "ka meta laga jee nan rig ane nun marga bra nan pg: ban bah san mara task tentu isa inn can bid en. bes mani tenan pee beda puas sena: haa lana pap. peka pe, seri baka naa path boo tan pen anak aan deng uea ken yan bana aah pak boa moh ser fan eren pan m. pgn ian tebar" hana anna dag p. barang" pesan epi ian banana nan bean pen dem kaa ben bep. ban see lt) pena bag tapa "ng gear bee sar tana tan nah sta man osn kun tas pet seoul ani ena mama. seen snl tape pmr gang: pata" dan mena mere ann "ber sen pak ann daku pn: geni opa anu bse ena sana aah fp. esai wear ben aia ah data sean (ap adah ana nan kur kan hop pan sep ian eng tari dai ati eng bun dan hal las fara tab han lane bep tag. dna bee ad, pan te: gita sen ngk deal aa: iban ara par ran: ani jaa dana age panen sed man pena pada nne th," (pas bea bag tan ta: ana tag angan bean mena bpr ia lt maen te. sem tai sai ben ana memakan ton aki ben mere bar his kan ana aan tee ana sasha sman bajak bag as, penta pena mena hab tee nan lee (an aga beo par meng ser "ata bag meme aan busan bara per nina sean dad plt thn per ekson ben age sera sean kun peta bag sha bar per bap tes nana ban bagai pang uda jaan era sei kenakan bener ber uns en. bia dah f3. kan desak gua pagi. pan ita ehi laka ana lgs? ba. era kek shihab sie els sib iki elo sss mari bil sbb lah sia kab tuju bagan edan dea san ian pane lis bis sis dubai ibi nik kira kai dis aaa elo janda gala ayu ala, elo sisa bib kek bib sis skin yan iis ala kwa osv aaawmja bis lis ono nenek big bri jas sab alam www sam a.a aja aaa aja a.a igo sis sig gig |sse sis sis sio ala ala s3k3 |8si8 sis ii. ost wwe wi! lis sasis sssaescisas miss s2sgesesisaa iis sele 8sss ala ata aas aja a.a ala ios sos noaa esesesasasasasas iis sis sis sss ala al4 ili ole ojo aja wlu mld why el2 e|l92 ojo ala dala ada aaaa komisi? ojo ulo oam lali iss iso ialah ini najis tsi idi tai pp: jaa har rem mei kej his onm"m iss ike merah belt iss tapal ui: isa oem lor men ike tee sss3si t . re: feng . aa! tata kan mentor pesan i 1a3 haa tai ata tea neal enak, saga aki latina f2haa ida nam babi #live dahi tarian sie eren ruas nana sana bah nga san pai bep pa: ber lara pena dasa (ana nan ara seat pan dan pa? dana jar segara sea lana aha san, maa bia anas ari sah jenang ena aan mag akan done tab sea bet de: beat natal kala saba nat pali hay nga mea abe ma. tea sena tana per kia bing sang yaa pelan mega sae na: utan nan saga . ann aaa aan san san pakan saga ten sea nak mea dan aka nih maag ar. bgs tau mas sabu man pan bln aan yang gala aan ena tan ine sen bean sah ken ona lee fata ann meat sala tabid "at lan kan fan aan tea dea san ben hrg ti, atk inka kai tan rasa pp sek nan nan eaa hata nan dar bagus are ban ape bapa bee med aan bias eng mak, ken lae sea tan nana "el hana pam: nan kei tni mp: agen tae end san hana nama tenda kana berg ken kt: rep raga pan kan nan, ann senat nan ram bae bata kanan bana bee tea ten baja mann akan peni doa len bung. nga sena kena naa sea bar peg anh la: desa ben bui pes madan pas if. kek mer maa png 1g. sel s5, lana ben man alan tata ka. tiga png manan jae me: btn ada sai obeng era eka bai pesat ternate suu pura ata an, lgi bar uap anang tea pena nie yes ket perang ana sen pel ana peka na. akas degan bury bbg naa angan depan merah gan kt, ting sena been tan ena dea bener sara eta eng ink an, nan: seat sasa manan dana kena hpn asa hadi ke nan map ig apa ben na: tienne kas perak kan sean saran kasi kata ser teka aah ha, na, rata pnp nnn sanga ae! katun nani srs pes ers ana sage aha pan ata rer yah ang pan tan: hata men pan padan maa na: ari bagas error psa ping pan sa: kop . fate sar and sada bra mena pa: ane kea kene ikan pan nna ati (ena ann pikat ing pga nan bat aan: ben bae dusta maa kena nan bea tuai der trs sam pen ses tan bep para ann naa man bak ana pn: lower dan nnn has pen hen pet nata pagi snn bnn banana sal per nn: pena tea tenun ara nana ema asi bagai kena fan . pas pns men "ae men been ara kadi bea ate bea mana nana panen gen bar . pandan san kanan naa dan sena yen sea lana har aa" edi pan maen per kertas urea paha per spa kaka haa cap ana tapal pa, nan aa: ega an, png na, begin ben ban tan yan peta min lan kasi ane koran bea tai po. ran mb. aan pena sing sio ana hen nyugkl pem naa ko. pan tan sepak begal page hak pan tap inn an: naa pak aan daan teng madan bnn smp sikka naa nana sar men sen abe aas make btn raja seat opa nag pena pa, ohm pa: jean bean pan ape, par nang pane san pap ena bas nb: eng naa abe bana ben hua ban maa ana asaprei sedan ban ana hap art ken ata gn? net ribuan era sea bea aas aan naa eta bean dg: sia aga peter pada pe. tai png penarik bat pena mpr surga kei dea mea: kering ke" tan geo abs inai, vag? bag kena apa nan pig ye" arena ken f. mena ebeg pan tata pet cab kat aan seba so, mean kbr. bni apa pee ben bap see mere pen daan yng tun nina rei ani ran na: kala aa: bak pan maa lan sen nana rni pan tesla sa. na: aan inn snn tan hai taa jab fauna ten ana bat ear kera pakan png lean ann mana ena sama per sea ran pan tai ".g mna mae (eni maa boat pen ton ban telan penang tapa been tan tana wan maa nan bnn una: seal aaa sat bae ba. penang ata tuk ann: kan pan bnn pan tas ang nba seen rang ph, dana sana beda ben pen len ang seba bea sala tang them, una san ng bani bed pena (ep apek masa pada bru sen int kota larang ca, mentan ben pan buk sean pen nan naa men sap maan nina sera agenda dena agak lee pala math sen bat tang ing kan mau ena pena min bad ada ber rain pena maen testi ala ban bekas agar han ita purn merek apa antara see nabi! eta pan ban nan(nol derajat) dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat bt. bab maksud dan tujuan peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan batas wilayah administrasi kelurahan kecamatan garut kotantang batas wilayah administrasi kelurahan kecamatan garut kota yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. bab ruang lingkup peraturan bupati ini mengatur tentang penetapan dan penegasan batas kelurahan dalam kecamatan garut kota, meliputi: batas kelurahan dengan kelurahan dalam kecamatan garut kota, dan batas kelurahan dalam kecamatan garut kota dengan desa kelurahan kecamatan lain yang berbatasan. bab penetapan dan penegasan batas kelurahan bagian kesatu umum kelurahan dalam kecamatan garut kota terdiri dari: kelurahan megawati, kelurahan sukarela: kelurahan cincang: kelurahan kota kulon, kelurahan muarasanding, kelurahan regal: kelurahan siwalan, kelurahan kota wetan: kelurahan pinggir, kelurahan pakuan: dan kelurahan sukamentri. bgaggaaaaaaeaa bew slh eks kala asas ben bee ter sis sis ala sia rara para rara rara rara ses els sis sis sis sis sis sis sis jaa gi tetapi peta bapa sis sis sit sis sar lee ala sa) eska nae aka ko ang klx go. sis sis sis sie |. ala ala nara bei ala aja sig sis sis sis sis sis menekan badan eter bidan adala ena here mna sis sis sis loh jean daan asa gagasan as ala ang sis sis sis sis mn: ps! meme ning ibi im: bul maan it, ema ni, kesan jalan anna aging tan peran ha: sah idi lesi. kan al! its tan bai sio nadia bola hasi pen berat brg. aditif foselanaranos panai set sea dare mogkati, pang sea sae aan sii png dki ama mea bean pes basa tab tan aon aon tan ann lea pare pam sao bee bea nda ban hen pan eng ren tie goa pon sulap rias adaa ben manga png tarigan geng tan maa denda eng, fan oper pena ppl mana: bae aah bar inda tang nn: tana peta basa mea ear nas maa naa ten tabanan dan ban gara era pan si. peta sh. me. ni, "aah sal isa peta haa met mari senja tea aren papa aan rotan ang ten nb! pan bat ena ten yah bea ken sean lana tuak pan uan naa han ona pan man nan maa pegasi bhd kart kong aan neo ren tea on, aek sea naa eka nan hari aan ing lean lebih atu pan lana maa nga bea pan era tag asa pesat man aga bea kan gak men ana cuti pesan per olah kan sea pon nan dena maa menag naa tana (ana bela aya sang pan ole pal aan sae mehta sel she sah men haa ang aan! ren sang dan uga, ser bala ada pas mae satwa pon pen res been bnn sao sad lan sta benih sae bar naa ingat pena pala pen ann: kena tuka ben aed pra pane pin aan mea neha jet ag ser angkasa mana sea mel ara hanan hasi pas gia dis taat pan ben tan naa baba neng tahu pen sem par ses kor pal aida pare tel baba baal san saung pan pra para kas dag para ana saus sen non ya bea karat here eng kei pena en, data ar ie: hera tae ita aan tan beat aa: pan, tanpa ka: sala aki dh. tea ant tema kanan sana ban aan peka knpi f3: niat inn ana . . mein kana pena isi bia pbr pan ena ig3 a. laka mandar waria hasan ireann emg sa, ann ag lan ban pen teka kara pada nang tenan nan tana: ka: pul tan eng to nan pe: bnn pdt bor ani man ii eta tia, hai pen gran aan sen senar tua. has bi, kane nan aur una menara sie ayunan dan pn: ana par n5. maka aan bal mop ben sean sala san abadikan. pe. bae ban aria bo, ira pena pen midi, m3s. ana. peran pare sar bela eta panik perdana sea ea": tag bab bau bath naa na: bab ea, ber aah setelan png ami nan ana berreange kara ara nana gan sea 5g men ena peaks tak nan pasi being har haa ara nan hee nang abe naa! dana tan on: tan gab ana end bnn sah bea ata bana pan san bgt para jalu pt. sani ina bia ian perak bebe snn nan sea pep naga saad near meta fe. pra sea bahasa, jah ann anna nata men manga ber kat: pena nee han pan tam ta. lani bapa par sena daa sera san aan aan tan una ikat ata ananda kaa sen maan nata keb loe mey reg tiga (ara wen heri pena "ne unit anu sai ter bag pag3 lan par hat r3. lan para aoa pee mani masa kap unand kanan sea leela has. naa sea ta. petai sap bean lena tah dea bryan ana para asa meme desa tiga pe, put kana eta ban aan anna ban naa sae pap hod nae tape mana pan tan data aas uya mean rek han, en: ter ena peni mae are nat mena nae sana rank ane dep pala ana batu mean sega ara fiat see ann ane yee ban aan ana pare pan ratan nan tunggakan kena sena see oo) ttm beni aang par tah aas oon tpa lag basa loh dada! sea uan iron fata eri bapa der sak sr) eos ama mea tai heh aa: ana bean tab senang ant maa kai han ben sea, psn dae sea haa ang: akan sen han dana mg, baja haa mbah peta snn had haa bang agar mae aia bong pia asn tati hah", mana lan aa euk tka papa satuan pen brk per lan mud bedakan kodim bla. engan naa sana. ann iga dada, (ad rrr aan tea meng dang seat ban mag art maa pena isle sela sib bakar bih di, pata milk din sebagi sala ala ala islamist2 bsa sib bis karat: (psb bib bias roll aja aja alone lo. kan iss$ sss sis sis sisa) fila yg3 sasis sis apa ton sawangan ajax s93 jas jan sss sin cin sis 5s) oom alm mia ala daha istat iersssiatale era maka ata 2gj3 giagjssi2 syg sana aja jis esa sis 2js el2 sis ha , ata rsi tee (ss sjs sis sis ajo olw ole jess ssangsssasungaa a53 alis blue sis bls tis tim mio sis sss see sis sis iss sasis says sela sis sis issssisssssisssis sis sis ln) aj: lah ole jala lal j1) "us kor er asn bat mea ef: ef: kei p3, altar fk. bk. sad 233i anggrek alih boga dia idi h3) aka $foto feed? soogreaeo hanan taat yana naa bas ad per bea pena ang ara data tar bean ta: man tap bantahan ana kei mal dek dan tan bug gada aan tan sik hat tg. para ara bana ala ter andi mba epa masa hat pan maa doa pena pan ter ara gan dean start sea dea men tara kebaya apa manage sea ear lan tag kana sha tahu gaa wah nah ka, denga aan uga demo anna baja mama pes pet nak bang bap arak bap ab mag era bee era ag, jaga sen bae par, ape eee kia aas an. haha kan muat apa becak ata deng pai mean mann deg pak tahu pen ura wali kas aon kan mba sea aan ban ra, pen ear ana gagah pagu pkn gan na. snn dewi kesra bgn tes pacar hau kena abs ena dana par alat pan aah gek peka nak aa, hasan tgn ada ram nnn bal mea tak jas badan bpr aga pra 2iai pisa der beam gtu tema langkah sea tan apn pan ara gasaki nada kana salin pen bank ana haa ban ang dame mri kena nani pan tang an" sek tamat loka man ike mae tes sean pria angan bana senjata read sen bit uki "3g tea nun pun lan ber tar pmn: gas daa nan. ban pn. adan tee road ama dat ben sen dasi . kai ema .n psa, tina tangan mae. ban to, mona "it tn. nan men uap tea ann kan tana mba and maa bapa sha ann tani rata lan bara pan "ax haa bag lga mean pai. nn, ape haa lag nai page nana daan una "aa pop ann bee pay nan name mereka bang san ken been tar ang naa tee rekaan nan sts bee ton ann maa tikar ben tni kom tarakan ama haa kasa: yag pan par . ban dan "aa and pee mri pee den bra aduan eee rata naa san penah soga tan haa near ter beban pp. nan laka pan ma. nka seni (aa nun kanal bgn sha ain kek dan say bean man sea pep aan ena maa ran sen . 1g ae: faits maia pan ai, ini bai? aon dadi aaa tag era ph. pen penjara mann tai esa kei lebat rar an, tee aan ken sin boa bah pel an: batan bela. jan bia tan ber eee ata dg. ani ans snn ang daa dana, aan bee uan poin aan era kat nan sen men, tan ken peg mea fan pan lah mae sand pan sana, ebe na, sana gan ann tata bpjs bian 5ig sep pat naa bata pai pata erina kerak dekat pan aan ona ben ana uan pa, ana pag pari rute hay kao pesan mei gen rena ts, medan sai satu pen yana tak pe: alun pre tana sai pa, ann naga bana nag hye nan mai tap sud ana pe, map tan pup bend fang dani see ber pen snn nana paha ang mean ska smp bila magna teraba tata car spn pen eng teng bat ann nana dai men tirto bana kok hn: kena mea ron lang ina dika jaa sala naa han tun bajak nan ant ketan pee pada sat pri bai bea mon tbk kak pet ash ben akan nc tea nan sae aa. ita heat era seng bat pat bni hama sab bea sana tan paha maa and masa ega bea dua ina ega kar gan has maan ann sea sad sen saat paru ana msh sea nata sen ane ita kang ate meta bea tan insan tagar merata ain asf masing ppn era bean bab sak hasi le man pen . . tai v kala akan alba 55k tekanan tahi sir (0s sbs srs paras pes sss 0ja sss sssssss35 sala masa sas elo laga ggggya plb resi sbb sara era sbs org 5g) aja kaa rr, ku) ln. dn. nge td. oo son gag $gala aiu oi8 la. geb s33as3339333333 joan aro 3ss3sgg3s223a aaa da4 ssssssesasasa ing dit bebek oio bagas sasassasa sonokogasaakana ted lala rai for. fa: aga dan nan ane ana aan ber dag sip ban pan sao) jan pai idi yaa ja3? mat meat pn! kit ef3jz gila rifle ati t t ana ssa do1a . sea. hak and taat its eni bah naa aan maan aan ren masa mhn ppn tadi up bnn non sae con ma tak peta oka daa nana ina penang dee man daan aje won pesan mba ane ann netral capt san aan sau pete kana pan ser pong eta peran pang aan it fake kap: nanya hati psn udh sean toga ewe ben akan ang nan mae anh tee eni end sama, man pak tai hang bni ena sea arah ana ata mada sea adas buta anta park ai tee pen aan pke tu: ata bea mat wan nan han wader tana tak geng ten pap perak telah mata ear panen tag sea sea ka. anna tap pel ea. aan kan kuasa dan has darah ling men ak: sapa laga: baik tr, bea ian bat yaa pan penari ita naa naa pa". hata ena ena pan era ana lea bip tag ad manna ter ane man san sar mean nan genit men folk ban naa bap pati aga ma. papa head ali naa ata noh pan kepada nda slogan pan selagi harga ber tni pabean aga tan sae ban sae ong mean mep benar pan aan sap" pee tan eta bata seo maa ara ann lan bep an: hana pecah gang tea ta. dana are sini gai ora "ai aaa neon nara mep rigida ann pin meng dar ilahi bean ari tan beni neng kena ata pesona hai mena snn fa. haa dan tambah aus see pen pan bagian lag bab bec ana soal taka "ia khan ain ann adan boi bana ngn ran kari sepah kn: ban pan yana nana seni sedang peta tuba. isi onta tai teri mus png sei afi ran masa aan bagan rea pep aga ban dea akan nan ora. ang sat ba. meta pap rab ann nan tea apn mana pub anda boi pa. naa saga ina, garin mai ogan batu. men iritasi haa meng lan maa ppn piagam seni mrt . beng lai san ber san lee per para das anang pee bea mentan get mana, bana bpa ban pe: mere ian pen mr) bapa bol doa ina aka uga maka ten ban ala mag mete pn: spm asp bal pon mud run tag ten bnn jam pan ana pen alap ana aan ana pipa kku naga pita sen ben pena muse bsn anta naa nan rak nah dut nae bai man jeou nga jah mp5 nanga bani sesi asa bag abon dog sanga aka gan tan menu nah kanan dead san perlu aa: gia bana beng arena "ig joss ann bem pena sud ate aneh base cnn hat tan pan leg maa "nona tebak ada sea smu pai eka hau maan leah ala aan lana ban maan can sak tina ega sinai lha bat kor pan rek guna peak ke, aing ban gen rana sat bak naa ran bap eksak saga naa kan eta ne" lari kan hat sabana ngt era pisa meta tab apa gai bangga ba. aan aga mandi bnn haa bee bab gita eng pnn manan sang mo. nan. gan meme. oo. paya tana naa pekan esn masa ter soya uu! bau dkt m4: pa, 2eng akan tea pem teh eee lah san ian tiba png (sega papan mai pane sep bea bao bsa bei . . peri bata san: kan bani daa para den ann bee rna pia man dunia mena psn aan bag yana (ia pesan hana atau ( nan na: dar sia penta pra tn naa paid sea ana sea aan agt pra pra bag kanan beg beg ket aga ser lara papa dad ana tag bah dot ngak aaa tata ked fat ban peran pan aon saeisatta tag aga apk mnc bani san badai han panda han mesra kpk sid sta aah nasa tan bea lan tas tin aaa ata ane sai tema ana ken pmr page par ann sega pan dengan apa pan aan hera wta ane: apa tana ing sanga tan ban ann her dag gala srg nie ser moti tang it. ina nae aas surat ena lea san aaa hanya maman aan peta nge ope naga akan inn rta men sik, bat lan izg nee anh te, les gta pena, tar, sea dat era pat maag lae bap aan aan anas nga alta pane sal cena alm ann sasha dekat bas (ea pan sana seat ang paid baik ana dea pea te. man sed pal tia aan menata ena lan aan ani pen, nan "na ake ba" nana apaan naga babat tel bas ane bab sak kge: bea aga mana par bea ten tag naa sea hakim abi mah sapu kant ka, sean nan peak sana pep www ask kah bara klk isis soe dan ale agar esagaag kie masitataaa bebas sib bsi ale jelas ses pn: man (nga nmalsaananalama ran iso bla khu hiu djalasggggssgessaaaa mei katana kri kssssslassxaajana) ahrrtrrrasraararrat lo. tes sesi3 sis si$ arak :|s #i8 mata kan mada a.a jegngaraa gita ci slo aaa tuo ujar et . did did jess sasa hanjaja did #ist #| aaa aja a.a aja aaa ala s4. ala iss 0loo00 kuo ykw iso0s ojo ojo las atawa awan aja www mua mul bee ima rig lal iis et) jaj oo. pr! aaa tana mana kan . belo pp, live high sis ng: spa in raja mara ari s3di ida lia aib rana a132 go, eh: sifat misi $fille jose icogarane0. adu baru bara sadis pep apa bar tayang frg nan glen aga sat tira mie dibuka aap anu mea pn, aka tenda dan naa poni sak sar bag kan mana bor pena snn adanya kana pes getir jae am. kan kena are adaa emak nun kua ran maan ape ulat naa pane ali drone perang bea kia kawan sau pena pep serak tanpa data gia aan bas gan pas kan han ana kaka pes, suren kas tab map mana kai sep kota tee inka beng tana kaka dengan hai mean tan wat aah tea lan pad nat kama tea see asa ena denga apa mao sel taka kung kayen pan maan han pen aan suk map ena ina tag) beb mag kan dina kaa bea lah tama ana gea a3. tee era akar sikka erat sapu pak, let ahn seal peti pen maan pe. pak aan promo pen ana padan inn mana tip una nama tan badan aan anta sih sam age ana gal mahi fear bag dana naa, pet geng lp. aan anne: ara mi! set den pig peran sad tan uno wr: chalk bar tap depan aan pet aan meri job mb kena ena aga ena ageng tea eta ser apr ppu pena sae tapa lha. aka teams amr bener men pen tenan dea tan nun bilah cek sana mea ang aing kep bag kali ana ter pasa emg ber nana "an opera bani bea aba data pen bea amanat ann anna lam seat mat bang kana nan nan eta bab menara "anti rls ing senang aap nian bal amp tan eka eng dan ina ann sang kid bing efek teman nan otp tega gt: akan ann sen epa tam error name bpa ari app mika mn: pan pen pp. tea ana karna ban peni apa men eng tan log ta mean dai peni ah eia spa sana bagi ata ona pens bmo uut mer damai ona aja ten tandon hpa manan men senar san non tra kak pen aan kana maan lagi na: tea san peran turn yan lak pon dae yan peni inna nan tera omg pagu goa nan haa una kana ben dash ba. tni esa nan ana sana seat petai ape bip apa ags s9. naa ta. biar dat aan pan pan snp san bnn aah sunan ann men meka fei ea dai pai aan bei aaa semen ena bea makna dea ena soda mama spb toon peak par aman sasa pns lisa aah are sea lng mi. lt. tenera klg kata pee nan inn bnn pan bag tar bali meta dhan! ata non more tengah par kedip data basa san nan iga bug peak it. hana na, agam den bri rta nana nag pun hebat, bag aap man han bee kerana in kel likes senar ani eat mana nan nan per at, badar lai beban tana see ini akan ata mai penang telan. apaan bam ban santa mean kao eng loji dara seung esa tam men ana pen lan bong pn: enam ia: sap era las hana ana kan pen peta teras gai masa ben tata pan kapil apaan ter lag sa. pede pai ran ya. par san per, tepat bra saka nga kera pet pia see haag aan beri bag pele aka tap mde sar haa pena bing bap meta mpg ada ban ber pat kane bap gam aan daten nan ega sea pak ken ang tan maa meta ppa apa min pari dea gea pra pes agama man mba era len kata mei haa kana lan eg api hana pas snap bar dea pena aaa senja kaka int sia pap per eya nas nah eka anne ten ham sea bah anu let sea ega ana win eka sana ati basa legi mapan merek sendiri ata aan mau pen ara sepang pee appa pub tea man one mae bab na" ata pai ketan nae naa (en ea) pai napa pan rah sar plan fng pa, tu. mea ita, bas mala puna tebo plan pala sean nya tah pan bee seen masa noni aan naa ppn pare dad kan ane oma be: alas sis kol isis jejassaasss him iardkd pakarara iss sis jemala anal fis bil salas) iajessisarah esa oo) alanajanaal kreeletrr bet hen olo sis sis ikrar joss iss sis sis lai jemala jesesss dessssss het tadi mit ala mat gina pas. pan ten anti pan iga aan a.n eli nur! sal data mari his a5, sea teki: iga giri rb3) pelet eiy bird ina bia tai hf! silo fase 'aco@gras la) aan salt pata ear ann wae aap saha aa adm badak snn men aur anti nara ope lgi tara bee tai uan part pas tag pata eta bing fan ih ara das sie been apa pena aah pena ba. map nt" ngk ega bapa mua, men dobel jhon ai: ar. la ata data pu. sen eh, tanpa tati bean erp ter mba) dat daa) ena heh kato haa pep ran aan gan api tata liye seek tas gt, mey sisa kan yana tata tan aan dua tara tn mena kena mena ten apa pena mea pad nak putera daa: talas tan nani sea panas ana uan teka wong again maa les tata asn sena udi tana sabang mahar bad kasa pan kana ane ang bian peran ina kanan teri were aoa ani peer adang abah lan bea man eng sar pap ani ana ann nte nana pri pra da. bana aan hanja aan akan tana haa tahta pan nanah att aan panah bir hey dana afp raga peta eta perak ptn tai paniai kia isa ban bond nhk na. era aga bai mannen nun pen gea nana uap aan iis btn tan kab nan page: ono ana nek seger pat. man bapa. pata sean bat tea naa pena sar besa ikan "gt sbs sa" lan ean mag tin mere bea bala eat dial bia pal mars tuh tea dan mana leto mada nana bebe enak aaaa dan eos sme kie nan man peter pan aan bean hbd paha akan kadi ebi lean nai peng pam baek "ut pet geo pen pan e. tip (ega nan, pra ate nana ana betina pan bentar ti pata yama engan dena aan aan bnn hah tata nagan ang ata hai snn lean gn mo. maa mae haa fei tap aman kdi beata sala pen. ea bnn aa: pm, tea san ae. pena pa: has nga aa, aah see pet tea panas (ar ba, kadi peta pug sa: pe: sapu anak pan bae pan bnn bag ken puma ken ana nak tah ana aa: abg kan ket maa les me: panen ta, tag: jaa bnn erp thn beban main meta fan mala peni pan eng kate aam kat inn, asked data pada name rea tana snake tema bnn team snn laga pen yan pal pen tea bnn bit. nan sera kena haa pap eng pan yan: tg, das besar kana pan sik ban pan ana peak pet se: ann sad pen panen anta sek ken tki nb, pan eng, ket beam yeah aan part pisa mein tag one bel denga kawa (la kas "er yag pan per tail mere lama gang iban eka para kanan salah peni aga sni ani sea bea beta aap pnb or9 engan peta dna saat angke ten bear maha sesama pataka mep pisa ka, haa pon san sar rea ber san ena ada daa ana ang bnn lag ara gaan puan bear ska sah pln pad tangan. man pemain sen pong pe" men mat pet naa ana ane kena kanan aan papi dna, ana mel era naa banyu bae ant naa pig mad meera aga pena tea can liga eme mar bbrp dak punk heri nan lensa ber nana are aang kang apn aa ana mal aan ses apa maa lan pan en: bae an" sen eng as, pun sea pan jab ter sera ine2i kartu nun mba bra peak sepi apa patut nga ran ura kabar bea mae era lara dada age ar, kab kaban mai ati mui tai ela pada pan ear aan kar nan cabi apa sin mba tila ben abah aka pakai tah dapa sean bath peka ban naa panen ama per seno mah demak peka ang aed sea kegg png kang ning bela nae nan per kab lor aan tai gas tab pata eng tan snn sak kerana bapa laba ket. ken pesan rasi maka sapi mea lag as, bea daa z3. maa pan, uap nan aan lia kat puasa aan eta ppi dar cak aah ar ber ti, kertas eta aan par kan yan hen ten tag ann bau nan aed hanna mei anggapan bee sen set peta per rekap desa dan kelurahan wilayah kecamatan lain yang berbatasan terdiri dari: desa sukasenang kecamatan banyuresmi: desa lebak agung kecamatan karangpawitan: desa suci kecamatan karangpawitan: desa godong kecamatan karangpawitan: desa kilau kecamatan kilau: desa pesanggrahan kecamatan kilau, desa gampang kecamatan kilau: desa desakolot kecamatan kilau: desa ngampiangsari kecamatan kilau, desa mangkurakyat kecamatan kilau: desa cibubur kecamatan teropong kidul, desa haurpanggung kecamatan teropong kidul, kelurahan surakarta kecamatan teropong kidul, kelurahan sukajaya kecamatan teropong kidul, kelurahan jayawaras kecamatan teropong kidul: kelurahan lengkongjaya kecamatan karangpawitan, dan gg. kelurahan suci kaler kecamatan karangpawitan. bagian kedua batas kelurahan megawati batas kelurahan megawati kecamatan garut kota adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan kelurahan kota kulon dan kelurahan kota wetan kecamatan garut kota, sebelah timur berbatasan dengan kelurahan cincang dan kelurahan sukarela kecamatan garut kota, sebelah selatan berbatasan dengan desa kilau dan desa pesanggrahan kecamatan kilau: dan sebelah barat berbatasan dengan desa gampang dan desa ngamplangsari kecamatan kilau. penetapan dan penegasan batas kelurahan megawati dimulai dari tk. dengan koordinat ls, yang berada perempatan kelurahan kota wetan, kelurahan cimurncang, kelurahan kota kulon dan kelurahan megawati kecamatan garut kota dam irigasi selatan menyusuri irigasi cimaragas sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada jalan irigasi, dilanjutkan selatan menyusuri irigasi cimaragas sampa, tni iss sela s9. ks2 bag naa singa isi eren olk sreg iis ssk sis np, pen pada www ops s55 sls sss sis 5is ate era pena png pipi hip sag kis gik kala ria pan bag aja tea uin pala bean penanaman rela keenan ana ps2 sis sesan sis berb pegas isa s399$y1 sis dia gas a33 sis sis 3ss sasa tol si3 pip meet sss sas leraagasls sela alas aja agg3gslssssals sasa era era ar: rea rae rae per agus gula see steenis sss sis sis h h sasis3ssssssssssss lol mad a6, (ae ke) lala jali kz, laa ke) tni . l me: (b5 ola gea in, nis dik ojk lil oio jos fik noor nlw saw aji sis y 2901n ox. alia isa sin so. kis ita kama lis fee were kasi sai sis sis tie lam sis isa waw !ala sas so0 sis maa . sss stan wan lol sip sggssssasi sss3ss5i kiss esl illa at . www nlk www sco0 aja heo una (ng kes ang naa bibir mas men asti rena pata persen nia peng fi: far sa mpa man: peng masakan 1nn bita bea bet pai fe: sana tak zee as1a9e0 ben pena pada alang san tautan nama ken papan apa ma: . sang aan ban nan ita ooh pan ng tata pasaran nan teman basa pena none: tomnrai senna tea ban tea pan mann swa lane ahad haru bak naa tas nc. kuna bakar spa apa to. pes nang sea mlm aan ben men bea pan hana d4 bi sas mer ane daun jalan nan ape ben s.d fp. ban dany tan daan kei sen dea tag bagan aga nas nag ian sama ena tes tan teng gap pai can bana eab patut. naa pee ken ska maa tah yah sea me, sea ing oh. oleh bae ten tai ari bat bean age naa ana bar, per men nan pen aan snn aka, pena mp3 pena par mia tenan "on aga segan tan: bee peta hana sat me anda the nan pin era laa ppa bea dea desta kana re. pan nan span aft taat akan trap naa jan dean haa dengan kpa sant latar tuna ang sn: plan aan ras panah ian peng akan geun ana bal pan par tgn tai ala tea hen. pan pai "ea, pakar har be. tan uga aset pen peer pakan pre naa akan keran para aan menag neon ula naa ben haa pan san ena bagi tani begal dana pan san penata gen saba maan imah har ana mang snn aon enda bem ame tan tai bea sta, aga miang ara kena nen menag bagan nusa np la: arena tia ketan bag tan engan tana pan tag anti sika bag dane seen ang ang sea seni sek atas say lha bara bata pang rea aang (ana tuna gen maa pos bal dah ann! lage maan sen pia isa bata sab ann pra tea hun aan teki ban rast a55 perang aga genus sai pen bam teja sen ana ata haa (ga pkb sap see aan ngan kiara bab mun sem nah: bea iya hana tah pai pen anna ata mai neo bai akan mama san mau tapa badai penata sara mara run sas sat bi. bata sean pun sp. ka. snn tebu sena na: obeng pada ing tata ngt pan pan tan tee tape ena pang aa. peran ha! kanal sasak pee tata ana nenek man pinang bag lag bni lega nna ses hata daa ant bui nak, har ona rab: tan padat aun sana ara dengan pan, nan bet an: fan penang bab apa para bal nan bet dik ara mes mann: war sak han ane nae ian sat ten! sud aan yasa, sea pes ayang se. bata pan bias date tua daa pes. png sea aan tan bang mobi aan haa beo agama seed an: kecil an: kana nagan opa nan f3, bah der aan oak bea dag ata na: tung eri tuas sai ten teng haa peta aja pena senen men ben tan bea peng man aaa toe ane kahar ini kpa sia pen aan ban teen ben duta pat ten haa era lepaskan mana aan mesut ena "pen naga pan tea bag ben rae) pari psa nuh naa jan dan apk boi (an dab ang boa pen kata ata ana pop ken aka f3: baar pai (kg haa aka tahi paten star lag pai naga kant: tangan api aa, ba, lee ear lana kmr haa nah mana lana can ban ket sad tae nanda kano kan ttg asha lag pra bea setan mpa pati dan pan ana: tana dan rn, sena ana naa sad ai" engga mega pep peta mang par uang esa magi pada pal ai maa tan abi dmn panai set kan png bae path ah. tea ena san atas pen tan men mna kris pat man ten ata anh ata, tea ban perak, nga dana ana ata panen eng dana pan padana bean mana pan raat ana degan den san par aan pela naa ang kena mia kelana akan nda men sana abis mane isa ana pan pen maka naa serbuk rep hen eng mal una ata hai tan (ata pari nan men par bea bnpdag akan eren dea ena, his nabi tote mai dati kana saat ana bakau pan ben hap nee jaa sda ona lagi bab naa pan saga date" kon aang ta: kat pak sn: pan tan bae pora eng sea dekan asian bee dag moe bea wae lema nia papa: mena pat sehati hua aan als tea sen aga pia men beng santa ban pai nara (2g dep ken pad betah pas ngk mati slip ate tas tan sep ten kena kena pan ten nana anakan oma bnp mau naa senna sar daya lana lara heart san nama naa paten pen kar bet tana bean man nan bana mean anna papa bag ona ana bee sat bas! sarung nan fa. has troli tae ata bea lag aug aga kei ten ten tea ban pena pai pra ma, kan naga pen anas benda sean nan haag sea eng bata make aaa aaa bate aan abah pra pa, mer ana maa esa jae esok ananta selatan una tak hem aan binaan pasi. peri merek aa, "ea gen ter pakan tata saga haa kei ten mag air mag han jia: apa apa menu den kena tati bea ata tang tee ran bed pan ne) dea ang kena pena kau pan una aha had eta cerah nata atau ifa leg pn, mer manan lee mata pen masi ham ann ban par aga bada pag pe, lag. aan peg san jasa daa dee riaa dupa asa tni eretan daa nak ten nan aan mea menelan ann peta ps) nana png bean erp ana jen pen ak, era dea nga len pan basa bea kai pai fa, nata laga enam ten pas lea gaga ina haa pn! man lea udan han (ea pen, ani maa pipi ata kis ena saran pen sesi sas esa beb enak hindi bengal gagasan sasa kendndn dna era ananda ara far sis sis lai hah flag dnaaganagkan kai hagaaga ie. pes sissnasanaasa peidnanen ana nona turu hirata ururururu maru uru kan ang bada ole ne) sis seen sis sis sig aja were here re: peter era eur tit sal sasaadaaaaa daa ao. kasta sas sis pena naa asadalaaasasaaaag bagaagasagasaaga ngajasganasnana issssssssssasas asaisass panas bei: jala isi isi tai a33 pf! fe! pan mena tan keren pal 3zd sih lan haa: oli ino masa fait gif filip ea: sai pan ssel|je bi23 a53 memes ice0e isi ama ber pai perak ist ban daan benang erat tai ser ane pen gea ketat tags ana pns mea per bae kas tama mey par aan pipe punk amer nan dea serta nan dee nyala ina, gs. kat fase bln kitar maan man laras ona mag dgpanata paha bei yan ben see kena fr. tas teen naa pan mea pre peer pee aga ane rena segi had leak ea, pat rea ran. leg tas bei nan fata bag ban kai ken fe bea nan aan maa untung sala ber sal syari iba bea pens hasan tpa ian lahan makin rea nusa pelet tan bab get tea isap vas pang afi tara san era sent man tata hat, apr ran see aan sah met bu. sae png tab baar bag hasi pane ret ata kap empat kane tan tea pen asa patra sang mena pan kaa one sea tag. tea hua mega mae pasi pat pakta lana hoa brp pap beri enda jus pane: pn, "in dea kui aaa" ta? pep peta aan tua kerja (aa sin pen ber kas sea pada ega anak ana. nip na. sh. pet men sab sae nani, maa fan ana baar men nag has macan spa gara sep menu "aa tea son apa pelan ska aga nan bang pan tan sgk uang dies tea hua aan mei epa ban sana see path anda nada ena bem int apn ses ketek ani heh mate, naa apa mann etsa jejak nn, ona arun: tah san pes mana pee pen sah pora tera dag tua" oil ega ann pena bagi sat boga bee ame san ken perang soa ana heat api babat? ten aa, ts, see pena kan man bab sera ber arah letak pan sauna seru sar ata kabar ben pisa oaa yo. mea see can near pee adat eah dana ba: kematian tenaga lurah bean mega bee uban yen pang (an ama bra pan apa data pap adi ana milea ten see see tea ban aka ann nia aang haa png map ii333 deh rana tan pen ati uan mean saya tee hewan tana bea dara p3: ana peran pan nan.) ann aan sana himne enak ata naa benar tnn bca sui: tara aga sl. pn. peng. pan rai bea ina bek ba: berat pala nun pig haa na: tan sam pan pr. petai ato lara pa. sha ata kana pet lo. sana and bela gila pai nan ken han bag tan smk, anna ban abas fak bnn ni:, bana end pen umah sit mei haa mam bea pan net san mena ron tekad tah fei ban pendaki" aan akan akn gta bina mabes, agar peka tape kena pan kaga, kane nya ani perang tee menara pen aed eta bni mpu aan pai tua: pane pete era mana bal ina coda erat bea nan tan ana app bmp nga tan dena end meat ena beni tan mea spa pera naa mean eta ena sea per pa. tegang pan apa maa bak bana gen ras: taka bea maa mae vai aga mena sae ane | aan kak saba, natal per" tari bat oke nasi bpn ana men sea age maa nga men kaka ber untu engan aan aah (an pes kana len kena bat ken tapa ran skua bata maa ana pee tata den naa ser abe anam peran das baki, dep bee mah ena tag tab tau eng pan maka snn saka en, kena gerakan lan pena tea anh dis gap bean bek aas! mel lae tenan aan. dear maan bee anon naa met ban ana uya mean aua tan sar hata ara teh parang bpn iming, gran tentang oka bi. dan ata san daa rana keadaan sak ana eun maa peta maa bag sanga per eee ana snn nan nae za. era mena pap bagan hug kerana lan ita tana serta sar petai ben badan nak bea nan bara pen pen pra edan seek bai gan pes ra: see psn ena ben gea aga info bea seng, aan milea tee telah oia tan roe per nak wan rain yo. ata heat para ani beban pu, sah bes era ane skala maka land peta meme note eta pare he. men peta nan tea bapak senja ala anak keb beber: nan ear sad bag fans aan hee erna eta tema ina bem men maa baba sad enak gan feat tae matidri sekretaris dae kabupaten garut, zat zat mufakat berita daerah kabupaten garut tahun nomor an sis) in) silat pa. nge sib! www kala lah nn win nik ols ojo oli im) maju kal goku sss sie p | tam maja ole oloesls kar sis sis pa! sip wow boy sis moh aren nan sae bal snn lensa oles coco soci@&@#e&o#voor sib ale "gp sss sial fan mn) sss s2sssssentasah pel oseagasera ssa dame sis papa fan set tip kks baja of@e sila tab bem pemkab jambi jani ouuuuu his olo oo0wnn www ulu lab wow koala iv) ufo so ala ale peu ubw ole aio yuu sis ooo anis sih free sell para ia.ta siri pipa dpn menelan www wuu ojo so00 seal ij4 it$9s3 y3j3 daolaaaagaayawuula rsanano ojo yaa uja religi was yyo oos atu uki si leo sdpokalo ulu alone olw ol8 eror ala syy agak gan art tea nee ken dean! pra kat ana era nah maka ban ana moe onan tae par 2han sea len kan una taat tag "aa teh nee daan man lan rara tar kato meta ban ata hera anu gan bag web lan am . ker anta kami aka maka sen sena mea hai hang apa pir aka gea uan (en onsen daan san aap tee canaan mean are san tea apa saga neo (au dan era papan sah see ala pee p3) mah met ren nana pagu tea adu mes nan banana bayaran ae3 lan ad yaa "on bag dea anu maag bea sudan aka ktu tong p3, pan bela dosa aneh sep aan mae kera pera gen pan naa ane hee bec soe un lan hen ai) apn ata tan ara laga nana ana ata der tam aan era boke usia ina ata ana ken saran seo mera ana lana penuh ana ken pen len net area: pan ten ban ben pat men mena tan "aa pa) lee aa tana psi mp3 aa eee pen fran can panai gb? betet kata naa benang tai nata dae age sar tag penang aa mana ets pan sar kta tana esa pali kasa ate bag sia lang bana nan pangan, tart ali sen kanan sat pase sea ann kia pen ada ten ena asu sean pete tata man desa pee ape kena men? sii s0 has nyata panas! gi, par pena dna sa, badar bata papan ag ser jan mes bea bur adat mer saba tee ah ar saba jaya par kana mean (og aka daan pen ana sei aa sea 0g tema arp aka mena ana "ae tag bawa bae susa senna bea men sep pang sea pena ana nara peta par ata, menu ker aan bana mes utan gea naa, bea ajh mag sara uga pan papa tg, jan ada dai sala png san hun pen aan pen sera sena pat ken ogan ten laweyan pat ban cara lb! barel sman dae bin baja datasd" atas "cooowog man |gene labu og. e|| d d penpgrgr bni sbb epg peran bat ezg sera sebe agra lea lal t33 fee 3thi5 pir e:e ari get) fee iri pop sih hero ting jala teri fil hall e g lag yai r3lls alun arif: |iz l (s3 (sg in: pagi ini ket age mei tell ie) laa wes tag memakai . . sai senam nee kurang pa tag jae tae kasi nee pena ai dah asa pee nan kis mena sena ben en ana ena nba pen maa paru aan pan ser san gro mann ben tan tam san mere pemain tai era nee mao era pen knee amen mang matan eman @el oat jne tai car nee mana es, tan sena uea an demi daa ser ata tea aset pee men ena maja mama cakep aan (en tai" ten tanpa teen nat uan mana tee one ena mera aan yag ata) bela bar pee bea hanna tan ana hah mna ap. mer end bee men masa sae aan lan aan ben mean bau tana angin pee dhan "ga aon atlet bencana ina una naa leg ine means kana p3. san sea bea yet kan nan toer sel tea been gea non mean mae gen ana tengah, mau khan tan pen napas! eta ena bea naa et gal tam pena asas kang pan sena ban peras, san bata spt bag ten aah aan ang tai nb. bta "aan ban maa manna pen maa bea tan naa bata kan, nan see esa hen spon bae mean pen per ane lena, aan maa sea har ina tan kan ena man eat ora sea tea mean knee na bea tag san panen aan sisa ann per lae ak engan pera naa 5ei ian nga ria bana pun pesan pep ana kena ren data taka .". isa len meme ina lean dar ten see san, ana a33 bat psa bag saga pak pee naa apk aon ban gaga pan pam hee bean pen ban sama lan segan dan mud mean eni ana bap ten mena car masa ara gran anu bnp ana ann ban anang tae tita mena eta mean nan san bpi eta setan near kan awt sea anta re aah een pan mai ata pai gan mea dea erg naa eta ses bean peri men ae, naa tee tanah san pre bee ana ente dean tea hen men ses oem bea kah demam sak aan meb bea ara abs anu nee maa kenapa peta ras san bea naa pee san aan sea con 2g tata ant ke peta ter ema aan see ana "ken tan aan p teggyasel ssi nan laka! san nan teen sem ena hii mor pokok gita bist o!|! h d i eni egysprppp ata esd3 bia prosa vii label daya gia ns: fit p3s lai hai yr ae) ets te) gag fee erz$ lih lali ibi) nee (ibi gas e ik: atau aom iii pm lagu a13 eye tam if: gta a.l ale lem ana isl sai ibi aneuk |xa sega kam eai aus isi (rai itik. ke m . leo tbk e'' te! nn: te! '(u pang z| bul iss sis psp ppp o1i0 kao pel bela bea ala aje aje ole ole c.& bai ale aje dip sis ses nin vol lb5 kes batas wis sik o(z sis dina oo) sis asap sis vs35u tts tar aje aja bad ola goulauu aan sis i ols sis wajo ulu ula oal oio #iei dan sjl hold taat eie erie in) imw wiw olo ole eng ulu walau yuu 0ju else pala salsa ara dod ulu ola glee solo pola dengan kelurahan kota kulon kecamatan tk. obat ls, berada kelurahan kata meteo ketursion yang berada perempatan kelumatani mas tan, kelurahan cincang, kelurahan kota kulon dan keluar gawat kecamatan garut kota arah utara menyusuri saluran iga sampai tk. dengan koordinat ls, it, dilan rat yang berada parit, dilanjutkan arah barat menyusuri jalan kampung sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada perkampungan, dilanjutkan arah barat menyusuri jalan kampung sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada parit, dilanjutkan arah barat menyusuri saluran migas sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada parit, dilanjutkan arah selatan menyusuri saluran irigasi sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada parit, dilanjutkan arah barat daya melintasi kebun sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada pertigaan batas kelurahan kota kulon dan kelurahan megawati kecamatan garut kota serta desa ngamplangsari kecamatan kilau: dengan kelurahan sukarela kecamatan garut kota dimulai dar selatan menyusuri pematang sawah sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada batas kelurahan sukarela dengan kelurahan megawati kecamatan garut kota, dilanjutkan selatan menyusuri lahan warga megawati sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada pertigaan jalan, dilanjutkan selatan menyusuri jalan sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada saluran air parit, dilanjutkan timur menyusuri pinggir lahan sawah kelurahan megawati kecamatan garut kota sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada cijurig, dilanjutkan selatan menyusuri tebing antara sawah megawati dengan lahan kebun sukarela sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada jalan poros, dilanjutkan timur menyusuri jalan sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada pemakaman kampung caringin, dilanjutkan selatan menyusuri jalan setapak sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada parit dibantu, dilanjutkan timur menyusuri parit dibantu sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada hulu sungai dibantu, dilanjutkan timur melewati lahan peternakan sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada parit, dilanjutkan timur menyusuri parit sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada ditebang sarawak valley, dilanjutkan timur menyusuri hutan sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada sungai siwalan, dilanjutkan timur menyusuri sungai siwalan sampai batas kabupaten garut dengan kabupaten tasikmalaya, san ju) te! yang ci swa is) wiu www www kin win ole elo ola ole a.a rip nie soe aje aja olo ole pada aje go. tips ore ny din 5lb bb lb sis ole lb ses namun sis ino bon win sik ane ol kas oo kar san jani lang aje ob. soal kalau sir aan la i sis lia oo. ulu ulu alp ii. ole ol sisi nir uty ojo tol ala 31t cie ele wrw wiw wiw olo ole aula ula www un: wlw aja w hyun nis ala ala ole ana ssl uyy gyu sis a n bw". . ya. ket ana naa see an. kena bip spb ang pee nan esa nee ana tan jne yan jen ama seo eea bee being pen sen sang pan ata kang gaya nakal gan asa peer kata bun bab pan "aa paya sea nata gai "gg yen nota me naa ai mei ken nia naa jana san sana maa mena set seo ben at sen nan tan ana sek oa, set nan sera maen makes eee ole mean ngen bea per bah rena apa sasa toni apr cas data ken ena sen aan ane ena sean pen ken (3g sai naa ega ate. lan tae per pen tana aan pan ani sen aren sena ten bona man ann ea, tera: ber ana ana nb) era ale sale jen onta ara bag gan man ant aga aan ska tere saat peta. tp ban dane non sena gan aeon and teen ena nay ana ind iga aan delta buta rea ana pel dan mau kena. san pee ban ken nana pol beta ana anna gee lean aoa tong daan sea aan ane kana aa gal nara a55 ana tek hara pen peta kan nana sak nan ben tea naa bee need para nee pera tea mei let mna maa san mem san gan gang ane area g| pak wag uga nego ena tag kar camat apn has eni mean ask at. map nat bgm eta opa kala run setu gea men aku ana "ani 0g. hani "aan " . eta tki kau yuta aer len hen ska puan pes sa. ban no sem span sname pan tian letnan au ama laka kan ppn aan pena mane bag tea tata ran ta haa aan pak senja nak mane ana anda" lan anna bea dan ben (er bea ana teka haa salah sar han dat ea tega ana ker inn pem ara. "ag alga lag maan! bab tap "na aan ." ud nana pasi a.n art haag tak sasa tea ana man en, dut sea see una ana pet nge ia. ana sai sn. fak seno ban neng gen asas nenek aan bee aan aer peer dekan mao ben tag ana tai: pee den but pee eka pa) yah are rea dea at, tak ian maan pan pena bra sar tea tan mane ip beo tenan sae pak sea ser sae naa pet mao merr want st38 hari seasebotajssat o|| sita dia aib ega per: sit apa psi ina ela ali bi) sar ke! kia kita tni haa ur) ora: pia ir: fl, bia p nis sy: ke. fp, haa pin sa, co? setan aga gan mat ing ebbbww www na aan sa) tes para toa tune pan tea pane dae ana ana muna (an ata ana bata aan pee been pan kan sae abe ran lea bara muna babak para ats tan sean mar bae nan e13 tana aan jen bagan na ton ing mean dls una men ser toko tea han sudah denda raha tani ana aa) tea hap tapa ment tang. "en ha, sana aan. dae teng kan manan ben aan tanah sak sak mung sena sep ta. haa ane ang era 1g. taat pan pora peak pe. tema tam sat pena engan kab kata merana oman sen pena ai. sed aneh tak nat pen tae ser tea naa ana saat hana haa eri naa dena sen aan ea beta pet kar ny tan pen ena ane pen pan petra tak meta tea pet ana kena ala jen pas tan aip. lan ana bea aon mn: ek. sea aah kana lian ena anna lae mad "ii panas satu jae ten ana meneer net saga san beta ena maag ban hand laga kata tenan peta pan dan pan nana lana menu bau bia naa. me. seni pap poin maa bean le. len nanga feb bet paha ea, tag bln bla ket aka lea rak eni tanu jaba asa nan a5. aa bnn "ane mena ang nan. kat tea ken mam rar ban tah bak sei bui beat teng bae la hai nya tan tan bap ken bah san hanan tea aah all nun haag png tadi nag ega: bag sau pat cmd tag chat net see meta tana ang eid naa ban mean ten sena tang. ina sah haa jak asa tea ana ana era bea asa ena. lag anas aki teka bea bet pang per kaka lie bing tee ren ana. man sei pan uas maen pee mid baku ana mera gai nan senen lagi hana brg sah "un ming" babat an. datar naa man "yag men anta net pan mea aan naa" and lea 3g san tag peta daa maa hua bp. esa me, mei an. (ana (ie men pang ana kak ana wen pap tan pan "ah same ane pan penta ea pan got una kanan aan tan ker tang sia ter sean aan aga aa temp baar ber part tea bar tea pama kind san tr, set bet p2. tag tata "ak teng iga dana nge "aa aa. apa" jaran tan " u pan tea nan sea ne bar bau menata mantan ang hanna sah senna dana poin dera pena kana tata ara tag saka ena mana pata poin tenan haa dee e : ana san ia "ea sg ket dai aa. ag ban sea pes sea png at kadi aug aia mae spa bun png ata pan nun ema 5g bas sat: nana aan tag hara ketat pt. ahan ape s3 her pena lek tea mon tan singa? tes peru mz. sea sina tua dian agar rap an maa dit "ai pan sea pena ena eno se0es:z all: set eza tara gran aa dipa tan fef3 fee ipb au: pes sang fee tapi alia nun: aina fat sal jin (te pig aka, draw ajakan c xh ann ole di: band al: 2ns5p calo asal koala aga cis oya mia lara selesai, ssk rise si. ale tia els sell .53u ir san$ sss sig olw sic eng ron rip elsa x88x ke) bar ol5 ola bag sis afa sis 3lm sig elkeula www www ale aro ojo tis iii ala aaa alo yjo sia telah www #la jan org :|$ za sis lu) dkk sign bone olo seal sis pools kls sang bs seri psp 8ik sis| x2en sis etal isl sis ls! tt. be, alw ujl olo yaa sig elkeula www kehekee: ola iks mar na: ks) ana aga pee uap singa heo gia kel ama a90 an. sii lara tap yad sii tai sidik ssing dinas mer aaa "aa aka tas ane bia ppa a33 ef! ear ko) dr3i aan pe, sa80 ena atu una man mua season ana ega hang dag akan mena pes pala gan mea aang kesan nana laka mag laa pen men naa peak lee akan hun "ag gk mang bara pace ana sena saka kei san pen "endah pat san up: sea apa mane pan wong gap saga ta) tea mba pena nan dres seen iba eme aan pet lain lan ata aan hee sant jae per aa ana ten "an sen mana yaa sea wani fata men tang pn, pam len kak hem sai tas eta mae ibu sea era pa tag mpe lang kan ana meng naa mena pan su, ang gea tit uga, alang san ben sna pend batan sea mena pen dati man sat aka pan pemeran pata bae wenang pain tea, bae beban bonsai pan pee tag seb ben tea dat haa ang gear pundi akan eng tar nan tai bei anna ega tan maa tana "ih ta, ula eketuen adi pati mean jia mea ayunan . eos sab rana, (en gan sana pns ad era jeng ppa pe. hen nya kena pena papa penta 5n aan ann efek ana teh. dent pesan mean maa tha long med (aa mena ngan png egg ten bpr setu pena ken para kan pas tee peta anta bang mei meta eaa naas ita pes nan naa sg, ban ket sea kana maa sa. santa nat anna "aa kung map po. bean penata pen maan ep kak die nara ten map stok roh bee banana peta lee unta tema dau naa kart ana ta. ama maa ban tur pen pai aan ngk ana eng pia dae sae ana pens fera ena dane smp an, lan kas kan pes par ana tan sea purba (ne ing aja tentang pemanasan teras gan gek pan hae ika enter tan ban pose tag yan paten jaa ban ada pee tea yaa sapa goa tag "gn ban rda pal ara tab lang pena tan pena lan fera sewa bah san aku la. than mena" eng mann tank ora te, ana nai daa as, ant yen mkn sah kare ska setu tan tang gan ata sewa lha mae mu) ang papa agar hakan pee '". ttg lean ana san lena pan san ps) ken manga ani mean nan te) nan pak per page are pop lena dal sana ena meng hen pee haa sea yamaha dena lan datang, pen rani bday jana man sen nat than bapa pra pihak nan han setan nan aina yen kan tgn lan see pan uga sae tag sent poin yen apaan lan aga pena pe. ana era (nak pen rea tan isa pad tas bag nil pada adat eni enak ana nan akan men maa mana aan bak per ema peer kep apa sera pang ara bar men yen pin pel pan nan base sen mena ati tag naa mak aaa meng lg, raja al) ane per bea pan, hen bee been han tyas bea pan anton peka asa made bae ama lag ganga hera fit onta ani sat dut ian bee nana man ada sae sie nia pad aan saga era tek mentan "et ten dan aan dana bag maa hen bia nga tape aan) tan haa sea men senar mete teen mea pan nata ana mae tan aha pane bee tan dar maa aet ant an: tgn ceo sen teh ant pena sae kate reg ten ana kaget ada ben kena mean rae (oa man eta mean "ng amp aen ata pena range mana ian aan pingat teras dan san ten sana sabda jap bata pan ina (neng pena menara ann dar ora tina sen bak nara nag par maa tana sen ken abs dag horan bau erna man pe: hana teh ema met pan ata tag papa tea neh ema ter mta kana ema ana ten aah mel neha beat mua one gan wana lag her lana aan sak lana page bad haa te) fee sis fib kaga bala blk iss) sela alang gala mae alt mesin abang bab eee pel psp papa bel sah ranah lala ela sia selesai tee nia: ola ala eng galang pass daa pasa sada b3) men dana hak an. bal sala aan salad baja aja apa raha pena mara nim seri ssi dua nee spk sis seba. aja pala ar. lai bala dad asa asa dela gal asas asas tee bat sasaran aa baja saja pen hen: zla bilas sana ban nana ana (en ara ri: tp) besa pedia ganas eksis sessssssasss sss anak saa ala ia! men jalal lela (ai fee il: tar) mar tin lele www lea a.a tua lis ||s dod. abi coca ec. ana si) a90 ww mere. w ws liu ww los) nano ||! tai ing iai (tr lor las ii! ala lats ai aa: aan smp kali panai atik ba) naa ha: haa ega8 log nella en: ban las ami r333 s3ijg nt dana s,iij33 bnn diri lekukan g2a8 ep3 iia leg a53233 sesi epi sui mati aa! page ena ap33 kebo asia fase2 pei3 bj! medan bs|||lo sesar accasenaas ran sena 2g58 amat zer jdetesaa tag beat leleh rar lara tea apaan ena tes hai pal sera sai teri aan bet sae bak api alma mona es, nee tab papa ana ngan ana tea tea ara esa tega bala epi bak tan aksi sara saat aan lan bak an, meera era data exe aa tah pado sa. eat ta man "edi dara pp panin aan nang kaa aa, tika kne laga mena ane pearl kan pai mana ten aan aga tee sepakat aah sean lae "ssh sap ja" aan ita ala got nan pan tar manna sania tae mae kan tea tati men eta bun aing ena san nan. naas ini tn, (si li) lo. isi gara ||! bl) mean lai (s3 tan (pe bpr! pop laa (at ilmu nek ndk || lai elit ena kiai dai ssi tag set iii hi: laa bpa mena berat te) dang ir! se, unm aji nani laa damri bhd gajah iga mahal ade gadis siti, ii) ala sita baris near il! tai s333 sia ini fee: ijo iis meta mia ( #iii fee defisit riil jesse nccaceonn hal ana sisik ehm iri lan tea nan tabah tae tea tah eta hana nan let pee lag "ee sena sea bag ten suara gi: maa ena ann bee apa pe3 nga ena tak rene men tan ana men jae cap apa daa mana ejaan (er, sah tan pen haa nan pe. nana ana ordo teu (en gan, ted baar sar nan ada pesanan nge span nur meat an) eta ati "ag hao bee aan sega 7g pan bean bana era eni pee pen atom mana pan nan tadi ad haa ben debat ara pena "ah sa 210p sabuk nan penari tag ksp seat maa ban tan, naa opa menata nana hat ama sala sae knee ban rta der ta. anna, inn ben aim naa pena aka saat sen kan ht san bean uu bae tian ng fiat ana pee, bie! ink sen nun ane kan ati ang rta man net pen c5e a dengan desa kilau arah tenggara menyusuri sungai cimaragas sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada jembatan citeureup, dilanjutkan arah tenggara menyusuri sungai cimaragas yang berada batas kabupaten garut dengan kabupaten tasikmalaya, dengan desa pesanggrahan tenggara menyusuri sungai cimaragas sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada jembatan ciparongpong,, dengan desa gampang sertajembatan air talangseng, dilanjutkan. titik kartometrik tk) dan peta batas wilayah kelurahan megawatiiga kelurahan sukarela batas kelurahan sukarela kecamatan garut kota adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan kelurahan cincang kecamatan garut kota: sebelah timur berbatasan dengan desa godong dan desa lebakagung kecamatan karangpawitan:, raja si: sis berasal a53 sis aas hana inn ra malaga ala ga: elo aan asas lo. sis ori eta ala s22 tis sl: ter blang ala lan bea aaa aka aaaaaa ben sr: per sik lama lan) sis le) bee is) sja aja sis hina nanga tan ala ala sia mena pela ela ang ala maa 2laa tee jas sis sja el sal alaa aaa ala ala ala ala aja sis sis sis kalu jas) ama aja aaaa aja sis als ke) ssajass as: ala ala andalas sis sela sia: mei aja saja ala haa gatal haag ala "aa ala bala sis sis tenor ora rara rara fara hap sis si: ani sis tree saja ala ala ale ala sis sis sis pala ala akan pas sis drag lae sja sela ala kep (asia sis serta leh sae sis sis sis sis saga: his sis e|s sis (aj at) aja aja aja tee sel aaaa sis isa sia sis ala ie) dan tania mia aja sis sis jaa s|s rek aga tasya sis sis sis sis sis s.s is. fe! jan sisi ts) mmc. tn pai yss ena r d alas @class og! (bl) ane il! pir pake oo) ind ter tee nan kan fe: lan tni het pagi ie, bagi tai len bek ifd2 ashida hii gas3i3 333h peter sip ke: bee aga eri esa #ija hasil han) mod dosslilo pagar ses iasa: nana meta gayam sasi han panas ear lee lae jas menag sera mea aan meses bad taat esa ben aah aan pan tanu ata jan ala wan ten net tag tgn nata ita panam han gan tang ate (ek mega mp3 "hm ben tera aan aan ber hee ana nan des rina, kak san tanya daa blak reg tata nee nan per aur han ana te pep keu ya, ben tata mena maan dan gua den naa (ena ba tan man dah nee pia naa hana idk per peta sae meng una ega haag! eat aan apes pen dea pan met maa hak an, (ep bae ali naa dea ara nee ane papa mah ada na. bana vena paha len asam hebat ala dri gea tan nan kasa mena sala toga put eaa masa tag nia pee tip naa ian bgn tadi ata men ana naga tea tea uan kota tia per dana kan maa pai pita pan daa nat ana na. ends pane sea nata tae sen pat ten. dsa sasa mta lan let kah hara tag jen maia ban mean ska: jaa ag. si? san pal san eta sah: rel peak g5. lada santa ara age tan ken "aj gee tea pak ta ln, tan tt dong tali tea mean gan tar nah net eran sean panen bana "ai tea lan dan bal den puan ngak ken penat see pena senar tam ara ina san aan aan bot te kanan eee au san para gan tan net pung aren nga tee sana dae maan dea ana "tan pen men aan tan ata jaa fan test meng pak han san aan a75. ara kedua yaa paten ana haa ton hak ena mega mane "pa tag ne: . pati r asma lal j ipa tni manat tt ragi nie, lau far lalat jin ola) bei lai lal it: iss (saj mep laa ter pai i2g3 fen han tai tak #lit isi nila tam! kali tai isl aa men haa nos pada ibi dadi jia ian) nda free laga e3b sel (an firma hne! dias ane, mein ki! s#lle tes webakahah s.a0 uga "aa . 5a5s3 kar len anang ken referee ang nana pen ba. "en cg. nan aran span sea "ee tan lag aah hana teu ngan tes maan ena seng reg plan bar sugi makan ama ena saga hen naa agama tea uet ha, ega saga mean rea danh mena aah san aan tag mara tam one his nach ebi aren sanga stasi5 bea jangan maa maa ban pra tan tag penganut ban tagar aan bian kan aan gan dana ap" dna mna bisa min bad mean apa kru ann asn tag "ag sdg muna" ns, pan denga nok ena sap bia naa lana tag bli. era "da dera wet apa ban sean ata pan ana lan men ten pan sen bea ebi ben aja tah akh pioomnsssnd tempat nee nat rei haa tan pen tan men g1. uan per nan sae week. ena maa neh han pee tete lean ter ang ara ta pan naa raja ag ska ena maa sana mpa fan nee ang nak sak aja naa taxon mba tan aon tan aah eta aan eng aaa pen kam ula nan pra nenek sat tenan pata tan den aah bean maa mam ten nan in nur pena naa dana die tenan pan perasan men akan aan sae tee mata mai naik meja aya iiiiissiinewewe aa. sir area ai spa sultan tang rig hans tas gea nan sis ala kai kerja mana sis a88 sis has el sis si$ #i gg s$$ 0gp nasa rek sen s3s setan bala see ang ngan aga n|im pen ta. sa2 media dada da0ag ala aga las aja tan) saja sja le) sis kan sis buat kej ke) ssi sis aia sis le) jasa betah bag dala ala ala pai teka ter hee jaa lingga pan han antang hei sas sis ulang gada pang nan dada: sapa nada ss ala ala aja als aja aa sis kan ks! al3 rel kal aaa, inai (ti mamak apa lal han isi oei tni lan tha slash kala awal peta jai isi gang era mie lot las woman elo $ijg tiki 4a31133 its sis inti 2ati meeeeten gan sb, e3253 sis) palu dirga: e3ij de3isa nee pati | ) eight empat raja) imo) sii a99 fnagasaos0 bni emnngemn miss sia era se8e3 silat mela yana ata net pian naa tab haa para pia ce, ang sa, yee naa were wat bri pen tanam tpa toa sang! pine tani tau nan par tan ind sak inn ken aru. man iga ban naga pegang lean sak den ang "an uan png tan yan eng gaia karta laga lagu pia tan ita met pa. sasa pn) eat yan rela batas bea atap aan ang aang saran ten uta heat ha" kam mua ana pra pan ena sea aon labu untk bin sai kar hata pain san perang bat kajian mana aan eno an. nan tea tata bea fee ban apa yaa dis pda sena tan sang rak ora ton gatal bun seng sur rana sea ska detat apa mei tae seo bau nemu gen ena rotate tmp, ben tak nasa ana tu, ann mor sea one una ten boat ami pt. pra dota yan mbak ik: pay jan oia iga dany por ann ena aa. perang man pen nge anna aa, dana pp. ban bia oat aing nana net akn lana pee pen sei tan" ada meet pa. jar mei kegg mai "hm penanda at. nan sena adaah aap ng fit desa pour kat pen tamat maa mena ini gua maa ane aga kan tan abah bea kan our re, hara edan haa lay, ee, rat pee dea sana sana leon ena pak apn sat: nani nan nag sen sta (ea tea geu, ann era tan patra eat ip) mean pea tapi ginjal tab dan aga nego tagar puan pit peta yg banana san dana aan nae mna tea bee toa satu atu ser spa maa maa maa p2. bee dae kan dsn pase bro eno eta man kana ran tenan engan ena jan men nan aman na tep aan pra esa net nah sen an, uda ena ane ana mesin yan topan ah het ang ena ng peng aan one sah sek era pang ena tenan pet angel dodi tag dan tana pen yag kadal mena pet sata ter rae lina dna pap dna mann ton, mane) saga satu pend una nan sai nana kana naa mean raba aaa tot bakat tr ben adu teen tan wv name merasa. nga nana ian ane ag sea maa sabam lil kerja (ag kenanga isi oi, aki maa tes bnn lai ma: eng api one desa mna (ii ne! uda "hai sias pata mila fei saj isi nag la" pen bai lal aman rena ie: l3s1 istri,? '3i dag saji? seni fee gadai aji sis ioasadar sad aa. ena misi husni ie: eni brilio seb lang has pee: naa merana merana aman poogososoo na, maa cab home batuk age pra inn her batu dan tak sap way saga ana jelas: pena ari ape anak pan ban jang pane segi tu) nga" mag end engi kat rana ara ona tan ala gan pel pan bona ali aan tah ten benar bae ono sat bni pet band setan ig patah ala btn kg poet sat pan nan san le kuba ana dg kana meh tana pata lah dea aya" saba siaga pan pan meet sen ape aaa pentas jan (et mea maa pesat te. bea dab tp, una ban unta fat ig. ea pat pen gea mati ten sinan ant bg, neo tay eka enda nata kpa eng net edit tan oa bada: ob hap per "ai kena maa ran sen pan tim seng gi. seh meterai peter iso aka pem big tg. par" ai bea har ket dn. rta jl: pia pena pak part ajh jaa pte pia tar mea uan nh, kali, tan png aang pia pai widi pada lon bea eta ta. dak tee. "ata haa tama penata kng sana ben ketat sami sea par ana tata sara "ran tag tae ber sir ata pa: part omar tag pmp eka kah pet (pe tan pa! bag tag lena ina nara ken app ann kdi ant aga akar mei katana ama, uap ed. mita tya rar maa man gta neha nb. panai ena psa tukik nanah ser: pera oak anu san ena kan al, sah eta din. san sah kab sea nan kap naa tia pena nat kan pat us. tail tag una una ha. bi" uas nga ena naa pee pad ge? mela sai akan bea atu sub) pena ten rena pee aan tar saja on, sur aa. bean esa ted men tah opa toa maa era tee seng men naa east uin pda mat pane ind saga saga peraga tan ala led been pen snn aan tea bap tanoe tan nai kia bia akan sa antena "arang, ruh "aa keren bep tak tae apa sad aan pan sab ka! ata eat air maa sea pe: ll, tenda rak. pe: mere kpd san naa nee aga na png aan ata sip daan tea dana teu. ata ing yaa at: sama kis pee nana: sea sar aang: dalan daa. 5s krajanasanasa, sang ana here bbs lang ena kannada sis sss ss825885558 eol2 a05 iga ian aho dip sai kuat san bab dah sit era nan sada apa ( p re) fee fee sas ic) 353lz sada s3s333 en dagidlnsaagass rem n ense aaaaaa beta maia ekeeekrk gasal das digg ajaannggaang digagas tenaga naa san aan ber ekekeeak bar ika bia gg0daasnangaaa | b58bub sisa5, dab le) abs lap) rei lag) gahani hiskekhhh ba. oag tato war sib iss jessie sek uses a.a sin isbn kkb bbs www uin www www ss sss nun bln yuwmwumwuy saja aaa aaa tan nisa il4 tot to. mia mean sah bil lalu la. dit sis fak aan www eat aja aaa sena efek erg kerkrekra sie ef! kang ala ts. sle gas fears kajian gena, ssosssesseseseso te) ark bob baik cos o0oco sss els sss nan mat sbn solo ppl opo st& audit kereta iss ailee aaa aa aula waw aja ole o0o00 nan! yan yan han min tee min min siri mirip bar man sis aaa apa maka aan ks) le) fa) s3. fat le) pai te) kat) kemekdarnnn nagan tip years mg ham aga lai min r al: ina sen ppu ane ios padi doha ahh daa siljajiihaanat uin #fille jeseiaooasane0. big f daan men ket pu" beat gan sani aka maa peta nana ear ata z3. ker tua sen amat sania niaga tlp sem sera ada aha apa pera naa dik matan ar. mma ape aka meta ana: tas brp g3) pata sea ragu mem una nia ht) tera tato naa pada sen tan baal oat eta akan anang nami matang benda ran naa aa. ra: ana aon ion kera eka ata pes ega mantap ada ten rea tag adi lan aaa men ena bea nat teen ama eta bea ben kan mua dai tem semen sera "en ses ban kaa fara par goa pan gua ga, nana "ea tana al, pena kana pena mann inna ik aga rae ana aan san ara bae mal maa bagi beha dia nana pena kang sebar ane tuai ten tenan png tau fan olla amal pan au) ear aan petai pena sma rea sean ata set ping rar beta meh men dea aan ran tah area ser a3a png aja mna pes nan laten aka una bag pena tayan yaa an aga pati meta mena tata, pen peer na naa pena maag pel der jan yan aah pf, lari mane pan snap nan spasi ia mana pen ora ban hanan ena pen pee era hee ana map tawa sit ear fan ai maa beta seni tea aan. sena ape nah kang pat tana erna kor sera naa nia asian btn get ban sman oni ama men ang terapan men tan nana per tea said sni zat tag naa data wala apa boat tut una daa bis para sms tak ban ani tips dea layan bean laka tan nie aan ara pen pai pena pee sera lea uan uya anna pee) uan pen tak png pat badan hate pati una aka peer pera 2apa bea end pena ara bar rey spb ajah pad tatakan tana tpi es. rta pera lae pad pera dg tam pia. daa kas haa) han ena aa? onta gatal sae bea aan ai, kam cad sae ena peng pan ira dang sen pam ari sena eni pen nata real" pai mena het bada peta kera ena kasi ben toe bes biak one tah nana aha tar ke, pan nan pena pan ban pos akan pan pen rea mani tno deli ima mu, tapa nga pn, ant sulap tam ben bana dia aah esa pagan pan gran ana, kita ega naa ian dak tea pura gara eno ane lan usa ton senna eat "aa en, tag la. ses edan har) tee un. pena opa bekas kaka sana ann nee doa tabah tan eta pena teen mega nano ine naa gen kata pan ata mang nan men aan aan setan pan atu and aan aaa lan aaa www mococcoccoo.message selatan berbatasan dengan kelurahan megawati kecamatan garut kota:sukarelaukarela, kelurahan cincang dan kelurahan megawati kecamatan garut kota arah timur menyusuri punggung bukit sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada persimpangan sungai siwalan dan sungai cikasturen citata sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada pertigaan sungai cikasturen dan citata, dilanjutkan arah timur menyusuri sungai cikasturen sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada dibatasi lahan kampung babakan kondang, dilanjutkan arah timur menyusuri pinggir lahan kampung babakan kondang dan kampung cihandeuleum sampa: dengan desa godong kecamatan karangpawitan, dimulai dar arah tenggara menyusuri punggung bukit sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada bukit sarawak blok batubara, dilanjutkan arah tenggara menyusuri punggung bukit sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada lembah, dilanjutkan arah tenggara menyusuri punggung bukit yang berada batas kabupaten tasikmalaya dengan kabupaten garuttenggara menyusuri lembah dan sungai sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada hulu sungai, dilanjutkan tenggara menyusuri lembah sampa. titik kartometrik tk) dan peta batas wilayah kelurahan sukarela kecamatan garut kota sebagaimana dimaksud pada (l) dw ama mana aa kang gng rei naa beri awi jai ipa, ena jasa jai p3did pagi e33 tangis #ijj iii ae33 #ellis maut socassose hit pena bap tan per bpn ben anna loe manga "na sean ket tan pane dan bar bai bean ena narang: mana eta nan hena vit yaa bak mua bap dana laga seng mag apa tae nan tam ang tas deh egi are ai. te) tan bagas ang dea pata par hee ina abi nan paten pada rast gan agak on, ata nas ang lane sean bert sb) ne, (ap ga bae dua gila dag: mai aka maa apa an, aan eka manan una ket ang nak eka kran eta nana sea lana aah mang, men pet kes tue maa ata ena tak tega nya yen naa akta tea naa sae #erm nya samin pen nan ana suu mena nun pra kane tek eng man mena lane sen sean mea pes ubi sana pan (aa hen gal ada apa ena dana nee tan pen sen ben nat beni ana nan sad haa tar tea dea bean sita sana masa ema ban kenya pipi men nah ser natal yua sa men dai ngra tana ran bon aon pee ted ga aah sar intra ara uga ena data ten naa tenan ten mena bana salak meta ban tape tera pra upn beo raja ana ena akan sera mei mah ten es, una tas gua tar mann naa aan bera ana anal je maa aan ana para teka erat beng sat nona ena bana tah (ee man na, tee ana doid mh smua teka ang. es bea ian tee hang nana nari snp ang nan ea bea eee maya ban mana sea uda mana nag mena tia get pan mena belitang pok ara eee eat (en hen ata tea apr sura peak nai hen aan una eeeeff yes pap una bana pear cake ana aia iri den ht, enn kadal lado dar man keenan nan papa mau ina pak tata eni pak tana atase pen tan aja tea mail! tag pee jab kat sen moment bea aon san ana aan tapa aa" si. ken maen tebal paya eki pan sia) ten aan hana aga tenan pata daa nae ta, kop ena aga tea hua san pat hat hg kai mori mann pata kan: bni penta dugaan eh pend tao lek (an bea san ee! lee. manan san tan kah ana saja kera mna ena anang teng atu yap men ser sera hee naa kita ane sen sada ona pen ppo jeng ana mari tea san be, tea psm ana kenapa dia man (oi naa ang peran jang pes layar engan kala mena ten an para pan aad tea san gara tana lak pen bat ana tita make ata pon maa tan han tan sen tanu tai mei aas lan gen maa bat osn sean dan sah men mou tua ika kera kena ati san dae san ren naga iri lan bad tae naka net panel tam sepatu maut, ag clan lah nya ana "aa era ata ser aoa aka sae teen las akan bea map tai anna gg! bta cak pan ran year jan pabean lah sea meh pagoda ash, ket aye pan seakan pra atas a5. sil sai ane men haa mega paru pan magi pen men ken saga dan cet anna stan lal ten kana ore ina bli ren sks bek elsa mis ay, ait plus iii sps sis pan arp sel sar iss aksa sis ylo wuluh bsi rai kbr rek ala loss$s sss sis kgagalagg 3g sis g33g asbes oma ola ole sis eos ding oot fokus aim sisa isi aja hal a.n aka els ann sis sis eeee sasis gaya hs. lapangan genasala ooo bin ole sis s92 iss a.a wa ali jess asal 2asaselasa sjs sos9as sasasasa3a mae mar alo sis isssssamsiasisisissi ks) ala a13 di: bbbbbvwmw aan ana naam mama aan minal ali an: en con maan mere etal seo ina heh bni peek $ bidi sii henmeateeammai hari agar benua maa depe leg sek man mena aer pes aaa ona urutan, tea tea babe reg bah pena mai ban para gal pee iia alan naa lga dea) been raat pee arik lai" nga seni urat nama top elan gua, hat ika sana tki yaa singa alah men mean teh wak pori name ana tan snp nan ena nan tut padi en, mane ten anne men a53 pal ta. akn ona anna adaah tara oat maa latin mana hakim, ana dena engan man man pena mena ore an" open bath gan gan hak bean satu pen tpi haa ata sana art mal tai tea par ban jaran "nia per unta lan panam ana bea dome esa ser pena anna ate ana era enak men atap) haa aer ket gen oni men ape . tol mer mata ria ai mean dah tapa sea aan ne. ona kasam . tenun men kai ireng tera ef: sera nga pane. bni ang then men na" bat gi: prana jen mei mona ane nga pen torn naa ema bag, aan tea tag aman ara nee pena akan wes manga ang nan iya bau dan par men ana lin aan bea nan mabes menata sen era aa, mei asa nen eae nai sananntad bab hmm aan bola belia kanak sagu sea kana uta ara tenan tana. tang ban ye. k0. sih ana dat per gan mei haa pena tea dis ntt nyang aan ner kanto na. tea inn jang telak bat apr pata kg meat tan ina dong molen apa sana berg wan men era tag par hara pera eta aan gabe agar tan mat laa sala pan ng uan tas wan ahok ben ana sana magi lala naa pra hanan ken aga tea sera ana eat lee pena ape hei tee peng anak fata tata (ub sera) naa sen ana ban kat bea rei teka pena makna tera tara seni sea amuk mang see pun bana merah map efek efek tag sea gila ken uut eat menkeu pete anyar teh pera gan part opa sta mun angan set ara kaa sana kong "ag nan bada nama pasta mia mna rea w era mak kan elena in! man fis ie: (si (arp jan keraannp las koo rekan beat (2g feri bap seo mad one mas rai aan haa ii! (ak pt: belia bi) sit dea bil tail panda lak 3sst bata nik iga menenun dad ie: isi dal 3ag idi ibi $gg vol aga ifj3 sss p333i dig hah tee ei5 ery m il dana ex82d hat abe aga! iodsaidi: sii bisa isa ||.i dad etis disana had! sisi (nan, alerts nina salts eko adm sejajar| acara tassa| eri sana nya adala oyn aan mada aan maa ten epa gue tea ka, paya? hua pan mon kan gan gaga rm. san sae yam akn see fan anu pn) bag tag tae tae pet agar kan beta tenan asn aan see one moana dong pan les lan text aan emang pro ana tea tea bak jaa aan sue en. fak, sera dan pra aa ptp jaa pena nan mun "ah haa bes mean "an maa hk daa wen nee tae aja pia tia kar bak all peg aku lan tag teri kara" ana aon ata gia set thea ana takut one bea bat inna pun dika rang: pd! (nga ant ato suka tana kak bkk sala nee ape een aga dena sata ang apa anne ali aon yeh hand pia meat una hii bea bro cat berita meera gam can ska tebet lia sea kena pan ito pdt eat das tepi ana masa dpi rea ana da: ran naga age nang tua car mei tara note lara aral bia wika memes tami nan agak ati publik "ad ak ata uda dah ten peng ngk hart bea e". k33 mart kaa aren jaka nee nanang pak ate ata ann maa mat kamar tao s0. nee maa fe. nae mn" tak "ag nan jaan siak bola tana sama mali sentra oh3 aan an aan ben lee tae sana eta keran pe, irak ama sal mika pon akan tea sean tan dal sea klg saree pi lea tan aan ta inn heat bsa bad aga sen sah tan, kami tan ten lena sue abp yana anna sia tan uap aprilia" ega mag gerah ena ane bee na" una iai te. ek tetrad aaa eno tas metro anu aka ha, bala semen dun lag ooh jail jak hang sta iis taat mata san pop tahu men ata mn. penanaman teko man tee ato kena men perang cak pam pera lan nek kane dau tati dewa wan kei "en tak sian tipu ag, gatal tag aan . tan tea ena ena bab kmanbahh see man panen ana dia olo sim kita olc jen ala bang sis sisa kal ais olo bil raja icd daa tit wow issajasgal tema oeg sig segan se2eh sss grx selasa: aaaaaa soseleoco ececec sisa, als tai fan) am) jjv ll been alis sis klo aia nik na. abu ban dosis ses blk s misses ads nim www petpatban kun lsi a.s aaa ojo wow alt tw isa nyan serta para ols s5, fes32 oo. sis os) see sis said 53x daa pc: o0l(extra sasis salah3 ala aa. doa karapas: ala olo asasi pang ie) isi, tai dale eko la) tes kan keren ras tr kei ria sales| sal had ps! pel ai: mil alma ad, y33i ts) daa sir tee: sen datang s33333 e5ijz sala bisa pee s.goasesea bin sen naa nang ear gen maa ka, ena balai kab kan dan bal ata mat oya than (ne bir z. haa danau jane tan pia bah bas pia ang ceo pp? asean oia sang ana bet daun man ban naa ara (ea mean tie oo. gang (ea ara gel fee ana nah ehi pen hanna lte aerea map sea esa mart apn na kran aka senna area hai tee ana raja ana mag men lita tape man iin tas bea gan one aka tenan teras nan tana serum pan jan man brain tea nat peni ono pee sera ika ten eka pen dem tea (an aga aan nah pena tag beta ngak bener ona baya lega dng kena lg. laga rea pan dea bia sea trameeran ul tan "na be: gan para tina teu lah gia aah, (ag pee halal dar bag sorai jae haa binti pang page kan sta ena peta tan srg ata ana pal man sig lana mena mah gam, tea wong pan jaka ya k3. nam ae, bgi ketan sae mena ngd bagai har kpa siri asus anakan ena naa gs. san dan esa man ena sena m1. bgn ipa baal pan bana man aga ama pan pre lag an, ain tae tata ma alah aa bag mah bapa gg? teen pena atu senen ling ang peta bni (ni ten komnas tenan meng tan dan gak sah kti ade ana ena ya. ati gan sena tian pra ten teng tang basa wan, mak pada ana taka nan pada pak teen maa sei gta, sar don tap lek ia ona bea teh kent san tea aan paha tang pena dag tod lat rena mba tap ega pan mep been swa mega sana peni aga ara sebgai tea wat san tab sanon ata meta las lan bian ptp ping ana ana nam dad bag kai bni albar aan tan pena ema pap ipa naa gal ken tar lensa, ati ts, nana tang gee raga sat tel teka sus egi na ain en. parsed sing dan teh ina naa venosa lon ena anna sineas jep sel bin gama ago, ni. nge upah nan tan maan mena gem aowbeprod aan pena menanti abi mba pen pep san kan pes farm ana ana ined yen bendungan nan ak: kia a85 pada. lun ant lak mat insang sig sini php ihiihasih dak et, siri wotasasag. vega. pen unt feri ana snn rea pat) bat sala jaa aah sen tea ben sea pan ban nrp sen abad meng san tao bag masa aga tenan sat peg sep bea tag agt ben topan tuna tag gan ten ter seb bara per naa poin era pata pena pel nan pan ten akta tan, ira eta ata pan dan lean tanpa haa aa. dinda ban. jiwa alasan gila jagran btn ter pk, ata pan adan atu men pena ting oma ani satu seo rem psr basi bep ang pjr esa enda sat mana sa, png nia segi matan tuan sta dan bea ana san pen apn into anta tan ara jaa ten ara nan dea (and ver pee ten aga ata neha sei akan man pan kep toe "el na santa ris tak tenan tea regina tea daan ena aka ata pan olga ban kog eng beast aka pada mai ban, ara aan pora ghana yen kak tap tor sta peran menang tata sara pane pan aan nota men beng baja nan pee gtu naa pan kap: wek pre nota aan way ata aah tab pia pai bata tana kan pra "ka lan at) ai) klan uga dat pe. pura jaa hae nat ne ana hai nga patah sah bag pala ban ara ata aki maan tea pma sen ton als der kab pata aan nan pam uni kan bag lalat pee bi pen alas hee abah eta eta maa kana, aon bintan men musa iya an, eka dah ketan nan. ape gp! ma. sean san daan pun "aa mua bang ong ono itu ntah kena "na bai sau ea haag pena boa pia iga mere pam iba ena tan era part nam ban tag nan aan san ion nak bea baubau tan tan pre ag bensin tea sean ana manna ena ana rta anna naa aam pam anna ina gea tai are "ia aan depan tata tee tali ton baba gan san" mina tae sela alay "ak mang peri tek man pmn mata sta sean eye dag doa tan amal ban tki ena ban ken uas dt. ana ema mkn tea bae dena ara ikan (el yaa anna han mama dee pen nan bat peta maan nari ami bag naa near naa sar haa den daan kereta jan pad ban pan sea bah tan tana pergi yaa beat mel tapteng kar ban ara men semata (asu saban ben ran eksis.ikk il, skw hak lal iss skb ora son esia sis ole esa sal te) isi ssk latar sola lis lil div bhi nih min (ips bbb bbb shd bin nan aja ala isl iis sosis swiss inn nun g0y aja july bis isa. sion uin alun fis spa isis sis kis igioodoi mla ala naa mila sn: hal esl akal dan eka pan haa harap saw ala kal lia se35 isssssl lisa aja baja teken tetes art sis ole sis s|s sis sjs sis lis sis sic ols ols sab (is sss sasa kan daan sasis says iis sis sis eee daa tao tla laila aga ala dea ola nga cie sis. small sis sjo a44 als sib so000 joo0 elo ole vuwuwun www i(s900 ole elo else akn wala aja ala ata bum www bbw aja kan poo pens (2s to) er) all feri ira) rp) tang lap) lah ta: iis gee mikro shu kiu ls . his esa ala sib akan gas gel loh slu pi perdrarari hear dan dara par rri were kor coal ssa mo, c| s age bae bae1 pln mpe lng umur pls gih dsb oral fisis teases lesgasaa f|, amis sss lalu anna alfa a.a naa ara apa 2nd ke) aca ke) 221x533 ala oslo lan) s10 le) sees sesi sis ss13uns sss (sls sis sss sis otg ss3ss3sas3s33323333 srsg ssagalaai engsel asesesajana olo beat aln aga san ajang bai maa apa ug: mere ole eje han ba" dan ant dang bay bnn min ban yen ole oclc eksis ina aaa aja fs) le) pe: kan tan rea. bagian keempat kelurahan cincang batas kelurahan cincang kecamatan garut kota adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan kelurahan kota wetan kecamatan garut kota, sebelah timur berbatasan dengan desa lebakagung kecamatan karangpawitan, sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan sukarela kecamatan garut kota, dancincang kecamatan garut kota sebagaimana dimaksud pada (l)adalah sebagai berikut:wetan, kelurahan cincang dan kelurahan megawati kecamatan garut kota jembatan lampiran arah timur laut menyusuri irigasi cimaragas sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada jembatan jalan gagak lumayan, dilanjutkan timur laut menyusuri irigasi cimaragas sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada pertigaan batas kelurahan cincang dan kelurahan kota wetan kecamatan garut kota, serta desa lebakagung kecamatan karangpawitanbarat laut melintasi hutan sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada sungai cijanggala, dilanjutkan barat laut menyusuri sungai cijanggala sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada saluran irigasi siwalan, dilanjutkan arah barat menyusuri saluran irigasi siwalan sampai tk. yang berada pertigaan batas desa lebakagung kecamatan karangpawitan, serta kelurahan kota kulon dan kelurahan cincang kecamatan garut kota. titik kartometrik tk) dan peta batas wilayah kelurahan cincang kecamatan garut kota sebagaimana dimaksud pada (l)lima kelurahan kota kulon batas kelurahan kota kulon kecamatan garut kota adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan kelurahan regal kecamatan garut kota: sebelah timur berbatasan dengan kelurahan kota wetan kecamatan garut kota: pata lag. hen bia bekel y ela lola ama) eri tahi gen lai iii san peta eme g d ia: epi haa fee ini ai! adat san e5g teh nobel sonia haji ball sesi cocaceosa gili eno kang ipa mal mala sega sena sar nan koo per pas heel aan eni dae aan ama tenan peran tapa tea tan puan tea abon mata sau ben bung ken tae eng pot ban nan done gal bas bah san tee nee naa ana aa gj perak mean daan ken net men pan ena naskah ne. banana rat tera png aeon nan sia gempa kena nah net maa san mega snp pig sen alba men bana et neng eka bea an panen aga enak ten mane tni fa) lan you sia ata man ata eng ant naa ata mia bae den ban wae tar sak mae eta teen ten pen nee dat loe gmn ian pan bni ari nan a1) ken (en nee mena tete sak penta yes san agak san aseton aan papa tua meja bae sea . ant bea pes dan serah sua naa can feet seap kena tak aga mean ula adah ala koe detik mee intan non boga wetan bana taken pny eat teng ban ea tan yana bee agt peka dana bata pee enteng ang semi pee leiden sar en. onta mean pernah lan anta ena ana ken saga mena kun ata pte a33 ana aan mes era bean aya meng pan aon term pee ben peti bae sel sean nng ben mak ia) rasa pan pen. fee tang ana ses kana a33 tap naa pena eno menu ara ann tuas pan ak: naa teen pen tno tag kindai tea ana enak yana ben naa dan benananemm neng laka kan tana sin aral dar ee bee aman anda ben tenan dan aan mina tag ket mena tiba ane pan sara bea res taka psa nen bee pan aha pane aio ara war ski eat ban had tpa es, ina erna bea tenang ban nak binaan s3 pen den eat mera pan nata mena pan han tata barang ena tah men reg ona men kok ara beg ben pan pena pesan ter beng anna seba nagan seo mpg eng pee gen mia lai, ina ena hana arta lng menag ana sean man lupa map nan) arek kena sen aga one bata tinta pia men sio pama nan maa bus ega air ranah ana ben ata sen ana aan anna mer (aa aan uny pena tebe dana lsp boa nat tao gen meat una neng dona ena ragi a33 ana adat tetap eng ata sena (na nan dina jok anu eng magna ten gun ten rap ten mn, samara erna dea mei ana pan ter aur unta ban gina ups ena aan maa ban mak mean gema ena pan angan uban per bea anas. ratna psn tema lon pan teen amat o silam, nan kang teng gent ata par nani ian tee aan nenek esai nan haa bana rang "ng bun han sen rea sah uban pain ati bata ata india hti seo pia fei eng nm: tea senna bln puasa jen tag ena megang a.a tamu sena ana ten) nee batas, angs saga hal yee men eta hai aa: tune gi ta, lon mea eh, bing peta abu men pan rata eta bean sea mena ii tea tae bag haa mas laka akan, para line ian tag "na nan ana ana nan sen tea nas tag para tag pan pan spa tan tan maa man mean aan ten men san man ana kena kena nae mea li, eren ema nat eng ana mena dasa ala pan saga ten later bai engan and sasis8 da3 pr hasi bata cc.coor.sesi s)|||si mit bag tlp pandangan iri (aah s8: tag paras grabag tega babe see inai isl gagap tah test mar tali ist ketiga hip ting kat lali fifa hard pala fiji: eb3o (te (ss nn! poo kas kap ilahi iep |ls menit ( bil ton fan isbn iko hal lari one man agni ten porsi oto eka lola n asi mapan maa segan mama mami asean. ega sebelah selatan berbatasan dengan desa ngamplangsari kecamatan kilau: sebelah barat berbatasan dengan kelurahan muarasanding dan kelurahan pinggir kecamatan garut kota. penetapan dan penegasan batas kelurahan kota kulon kecamatan garut kota sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: dengan kelurahan muarasandiatas sungai cimanuk dan sungai cipeujeuh arah selatan menyusuri sungai cipeujeuh sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada pertigaan kelurahan kota kulon dan kelurahan muarasanding kecamatan garut kota, serta desa ngamplangsasri kecamatan kilau sungai cipeujeuh, utara menyusuri sawah dan batas pinggir pemakaman sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada jalan pinggir pemakaman, dilanjutkan timur laut menyusuri jalan menuju pemakaman sampakota kulon kecamatan garut kota jalan raya garut cikarang, yang berada sungai siwalan selatan melewati sungai siwalan sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada jembatan jalan sudirman), dilanjutkan arah selatan melewati sungai siwalan sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada dam irigasi dan sebagai perempatan batas kelurahan kota kulon, kelurahan kota wetan, kelurahan megawati dan kelurahan cincang kecamatan garut kota arah barat menyusuri sungai cimaragas sampai tk. dengan koordinat ls, yang berada jembatan kiara, dilanjutkan arah barat menyusuri sungai cimaragas samapa, serta desa ngamplangsari kecamatan kilau: danpel variabel cos buah variabel lap tangan cos buah lap tangan gantung variabel cos buah pembersih kaca variabel cos buah pembersih lantai variabel cos buah pengharum ruangan variabel cos buah dengki variabel cos buah sabun cuci piring variabel cos buah sabun krim variabel cos buah sabun tangan variabel cos buah sapu ijuk variabel cos buah sapu lidi variabel cos buah sekop tanah kecil variabel cos buah tempat sampah tutup variabel cos buah variabel stel pakaian lapangan dan main kelengkapannya belanja jasa kebersihan cleaning service) honorarium petugas dan tunjangan hari raya cost bpjs petugas kode asb nama asb asb kegiatan pemantauan kegiatan type ntara ata gesedalam fix cost kegiatanxbesaran honorarium petugas kebersihan sudah termasuk tunjangan hari raya, dan bpjs sesuai jumlah petugas kebersihan ditetapkan sebanyak banyaknya orang tiap kelipatan meter(tara sesa|kegiatan kota costkota bupati garut, ttd rudy gunawpengadaan jasa keamaniaya belanja jasa pengadaan barang (ai cost dan jasa belanja dokumen administrasi tender belanja dokumen kontrak variabel pakaian lapangan dan stel kelengkapannya cost variabel pakaian harian cost stel belanja jasa tenaga pengamanan variabel bulan honorarium petugas dan cost tunjangan hari raya variabel bpjs petugas cost bulanlampiran peraturan bupati nomor tahun tentang analisis standar belanja tahun kode asb nama asb pembangunan pagar gedung negara (depan) cost kode asb nama asb pembangunan pagar gedung negara (belakang) jenis asb kontruksi spesifikasi t 3belakagedung negara (sampisamping) cost kode asb nama asb pembangunan pagar rumah negara rumah dinas depanrumah negara rumah dinas (belakabelakang) cost kode asb nama asb pembangunan pagar rumah negara rumah dinas (samping) spesifikasi t 2pagar rumah negara (sampigedung negara tidakedung negara tidak variabel sederhana cost30jenis asb non kontruksi pengadaan jasa keamanan penyedia badan usahaej anton tmn tan pesan tam barang dan jasa belanja dokumen administrasi tender belanja dokumen kontrak belanja jasa tenaga pengamanan variabel bulan honorarium petugas dan cost tunjangan hari raya arus petugas pakaian lapangan dan variabel stel kelengkapannya cost variabel stel pakaian harian cost variabel paket manajemen fee cost variabel paket ppn costbawahkabel nya prima rol variabel cost kabel nym prima rol m') variabel cost saklar broke seri standard phase) saklar broke tunggal standard phase) stop kontak broke standard phase) keterangan: standar per ruangan adalah m?:gol. iv d dan iv e total biaya variabeltotal gesta one badan pemetasekjen dirjen irjen) total gmp biaya variabeltotal mana osama peseliharaan bangunan gedung bertingkat spesifikasi bertingkgedung aras m2 tahun kode asb nama asb pemeliharaan bangunan gedung tidak bertingkat spesifikasi tidak bertingkatgedung aras m2 tahungedung sarana keagamaani: biaya variabel bangunan sarana keagamaan cost kode asb nama asb pembangunan gedung sarana keagamaanataselanja jasa pengadaan barang dan jasa fik cost variabel buah baterai mic wireless cost cost buah cost cost kabel nya prima rol mj) variabel kabel nym prima rol variabel kabel nym prima variabel lampu baret neon variabel lampu neon watt variabel lampu pijar watt s d watt variabel lampu pijar watt s d watt variabel cost buah cost saklar broke seri standard phase) variabel saklar broke tunggal standard phase) variabel cost stop kontak broke standard phase) variabel keterangan: standar per ruangan adalahhalte shelterpang penumpang cost kode asb nama asb pembangunan kios dan los pasar darurkios los pasar darurat cost kode asb nama asb lapangan sepak bola typlapangan sepak bola cost kode asb nama asb lintasan sintetik typelintasan tempat olahraga cost kode asb nama asb penataan lapangan sepak bola rumput alamalam cost kode asb nama asb penataan lapangan sepak bola rumput sintetissintetis cost kode asb nama asb penataan pagar sor merdeka spesifikasi pasangan bata, plesteran dan asian, pasang pagar tragis, pilar pagar,pemasangan aksesoris pengecpagar sarana olahraga cost unit kode asb nama asb penataan gerbang sor merdeka spesifikasi pekerjaan keramik lantai pasangan batu alam, kusen aluminium, pasangan dinding bata, asian pengecatan pemasangan elektrikal, interiorgerbang sarana olahraga cost unit kode asb nama asb penataan lapang hoki spesifikasi pekerjaan pagar kawat keliling, pemasangan tiang siku, pengecatan, pengecoran cm, pekerjaan asian, pengecatan, pembuatan gawangolahraga terbuka cost unit kode asb nama asb penataan lintasan lari spesifikasi normalisasi saluran, sumur resapan, galian tanah,urugan kembali, pekerjaan pipa, pekerjaan gravel lintasan lari,pemasangan garis, perbaikan kursi startlintasan olahragabambupengaman besi bola sni, net sni tribun penonton, sarana penunjang wc, tempat ganti, scoring board,basket spesifikasi rabat beton pengecatan tiang ring basket portabel papan pantul akrilik kaca, jaring pengaman kawat harmonika, bolapembangunan gor desa spesifikasi pekerjaan atap, dinding, pengajian, pemasangan keramik,pengecatan, pembuatan tribun kami ganti, elektrikal,tiang net.flapang multi guna spesifikasi rabat beton pengecatan tiang net portabel, gawang futsal, jaring pengaman kawat harmonika, tiang besi garis batas futsal, voli, basket, kursi wasityang dapat digunakan variabel unit beberapa jenis olahraga cost kode asb nama asb pembangunan gapura spesifikasi wilayah utarkode asb nama asb pembangunan gapura spesifikasi wilayah selgapura permanen cost unit kode asb nama asb pembangunan gapura semi permanapura semi permanen variabel kode asb nama asb pemasaran pasangan bata tinggi pondasi m''budidaya margot spesifikasi rangka baja ringan ukuran (4xmargot variabel kode asb nama asb pedestrian dengan lantai granjpengait umumelo cost kode asb nama asb pedestrian dengan lantai keramiktian keji jikaper orang dan drainase, vegetasi, gazebo, drainase, vegetasi dan cost gazebo kode asb nama asb lapangan parkir konstruksi beton spesifikasi tebal perkerasan cm, betoxasi block, pek. pavingkasi block, pek.menang cost kode asb nama asb lapangan parkir konstruksi aspal hotmix tebal spesifikasi lapis pondasi agregat kelas tebal cm, lapis perekat aspal cair, aston pesinxasi lapis aus ac wc) tebalapangan parkir konstruksi aspal hotmix tebal overlay lapis nama asb ulang) spesifikasi persiapan dan pembersihan badan jalan, tack coating aspal cair emission), posisi kasi pelapisan hotmix tipe atblapangan parkir konstruksi aspal manual spesifikasi lapis pondasi bawah telpon), lapis pondasi agregat kls. lapis pesinkasi permukaan penetrasi macam cmnama asb pekerjaan kanopi parkir rangka besi hollow penutup polikarbonat penutup polikarbonat, rangka hollow dizincromate,rangka hollow spesifikasiesi hollow penutup spanduk zynkalum penutup spanduk zynkalum mm,rangka hollow dizincromate,rangka spesifikasi hollowpekerjaan kanopi parkir rangka besi hollow penutup polikarbonat nama asb anderson spesifikasi penutup anderson r830 10x885x12000 blue thinwall corrugata, rangka baja posisi kaja ringan penutup polikarbonat spesifikasi penutup polikarbonat, rangka baja ringan main truss) rangka pesinxasiiank eno (diluar hari kerja uang lembur nor pns u hasb pekerjaan kanopi parkir rangka baja ringan penutup spanduk ama zynkalum spesifikasi penutup spanduk zynkalum mm, rangka baja ringan main truss) posisi kasi pekerjaan kanopi parkir rangka baja ringan penutup polikarbonat anderson spesifikasi penutup anderson r830 10x885x12000 blue thinwall corrugata, rangka baja pesinxpekerjaan kanopi parkir rangka pipa galvalum penutup polikarbonat penutup polikarbonat, rangka pipa galvanis rangka pipa galvanisjamur parkir variabel kode asb nama asb pekerjaan kanopi parkir rangka pipa galvalum penutup spanduk zynkalum penutup spanduk zynkalum mm, rangka pipa galvanis rangka spesifikasiarkir variabel kode asb pekerjaan kanopi parkir rangka pipa galvalum penutup polikarbonat nama asb anderson penutup anderson r830 10x885x12000 blue thinwall corrugata, rangka baja spesifikasi ringan main truss) ,rangka roof bottom reng r33 rangka pipa galvanis rangkaamur parkir variabel kode asb nama asb penataan halaman area parkir paving penutup atap spesifikasi lapangan parkir, konstruksi paving block tipe bata uk. 21x11, cmk. pesinxasi pekerjaan kanopi parkirnataan halaman area parkir aspal hotmix penutup atap spesifikasi lapangan parkir, konstruksi aspal hotmix tebal cm, pekerjaan kanopi pesinxasimaka eno diluar hari kerja juang lembur non pns hari kerja htanker diluar hari kerja juang lembur nor pns dd tari kerja foot| (o|baru bukaan badan jalan)bukaan badan jalan) spesifikasi lebardengan betokes baru dengan konstruksi beton cost kode asb nama asb pembangunan jalan baru dengan betobeton cost kode asb nama asb pembangunan jalan baru dengan hotmixhotmixalpealan baru dengan alpeembatan spesifikasi lebar bahu lebar saluranpef oma browse| onar sem biaya satuan danger (diluar hari kerja juang lembur nor pns pv diluar hari kerja belanja cetak belanja cetak belanja penggandaan belanja penggandaan fotokopidrainase konstruksi betonsaluran drainase dengan pasangan batuvyankee diluar hari kerja jupemeliharaan rutin dsb pj. km) spesifikasi lebar bahu lebar salurankabupaten variabelembatan pj.amal cost kode asb nama asb penanganan sementara jalan dan jembatan akibat bencana alaman jembatan variabelyang naa te72000 diluar hari kerja j:ana naa te72000 diluar tari kera indie uang lembur nor pns hari kerja ficos| jpiruar hari kerja belanja cetak s020103: katanya penggunaan variabel| lembar fotokopi costlembur opo johnson macan tempur daerah perjalanan dinas dalam fix cost kegiatan kabupatenasb kegiatan penyusunan dokumen perencanaan skpd type |ficospemeliharaan rutin babadan rumput manual korean)1b 3aike pe. diluar hari kerja uang lembur non pns bari kerja ti7o00 diluar hari kerja belanja cetak belanja cetak dokumen cost belanja penggandaan fotokopi variabelpadjalan perbaikan saluran pasangan irigasiberkala perbaikan saluran pasangan irigasisaluran pasangan irigasi tf jenis asb konberkala perbaikberkala perbaiktran prosa doa biaya satuan juang lembur pns arkea te72000 diluar hari kerja uang lembur non pns bari kerjatepabrikasimanualkerjaan saluran pasangan tfcost kode asb nama asb pekerjaan saluran tertutupbuatbuatan tembok kiritana tema pas jian kejaran asa te72o00 diluar hari kerja uang lembur non pns ml bari kerja repjasangan brondong kawat dia. (ukuran 1x2x0, (pabrikasiasangan brondong kawat dia. (ukuran 1x2x0, (manualbangunan bendung dengan pasangan batu tf jenis asb kontruksi spesifikasi ,20m,tfbb bangunan bendungjenis asb kontruksi spesifikasi mb3sb kegiatan penyusunan dokumen perencanaan skpd type vbaiknya esp ooo diluar hari kerja vanglembur nom pns tiarikeja iso to00 diluar hari kerja belanja cetak belanja cetak dokumenrpekerjaan bangunbagi dawa jenis asb kontruksi spesifikasi tinggi lebar panjangspesifikasi lebar tinggi panjanguangabb pekerjaan bangunan gorong gorong pembuanggorong gorong pembawapengurus pelimpaherjuntangga cucikode asb nama asb asb kegiatan penyusunan dokumen perencanaan skpd type vurea ti7o00 diluar hari kerja belanja cetak belanja cetak dokumen cost belanja penggandaan ikibelanja makanan dan minuman lembur jamuan makan lembur belanja perjalanan dinas dalam daerah hari kode asb nama asb pekerjaan pintu sorong baja typeekerjaanekerjaan pintu sorong baja dua draadstang ulir dgn stel tf jenis asb konstruksi efikasi oda gigi ,20m spesifikasi roda gigi ,2intu sorong baja dua draadstang ulir dgn stel jenis asb konstruksi spesifikasi roda gigi ,5bangunan inlet outletembung cost buah kode asb nama asb pembangunan embung dengan pasangan batu jenis asb konstruksembung variabel kode asb nama asb pembangunan embung dengan pasangan beton bertulang jenis asb konstruksifasa embung variabel kode asb nama asb normalisasi restorasi sungai babadan rumput manual korean)1esuang saku peserta orang har belanja cetak meter pembuatan spanduk fix cost belanja perlengkapan pelatihan sosialisasi cost bolpoin cost cost belanja penggandaan belanja penggandaan pnotocopy te1ra0 belanja makanan dan minuman peserta petugas panitia belanja makanan dan minuman pelatihan sosialisasi cost cost belanja jasa narasumber moderator pembawa acara dirjen pembaca doa honorarium tenaga ahli instruktur narasumber non pns costomapembangunan perkuatan tanggul sungai jenis asb konstruksi spesifikasi ,00mb20mb ,50mpnotocopy terivariabel orang honorarium narasumber cost kode asb nama asb pembuatan groundsill bangunan pengaman sungai jenis asb konspembuatan groundsill bangunan pengaman sungai jenis asb konssaluran tertutup drainase perkotaan jenis asb kons8100x12saluran terbuka drainase perkotaan jenis asb konstruksi spesifikasi ditch uk.100x1080x800x1020x1250x15cost meter pembuatan spanduk fix cost belanja barang pakai habis pendidikan dan keterampilan belanja perlengkapan pelatihan sosialisasi buah cost variabel buah bolpoin cost buah cost buah cost bok photocopy fix cost120m'1,5x1,s2x2x2pvc) cakupan panjang pipa humus penghitungan belanja belanja tetap belanja variabel tot jumlah batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja: biaya "pe kesapvc) cakupan panjang pipabelanja sewa gedung kantor tempat variabel orang penginapan cost hari belanja makanan dan minuman peserta petugas panitia variabel bok jamuan makan cost bokhonorarium uang saku non pns) too uang saku peserta orang har belanja cetakbok photocopy fix cost belanja makanan dan minuman peserta petugas panitiaoptimalisasi spam50x5kesnauatan sumur bor air baku dengan kedalaman s d jenis asb konstruksi spesifikasi pemboran dan bak penampung ukuruatan sumur bor air baku dengan kedalaman diatas jenis asb konstruksi spesifikasi pemboran dan bak penampung ukuranipar instalasi pengolah air limbah)nanvariabel buah kartu peserta cost pnstocopy te1jenis asb konstruksi humus penghitungan belanja belanja tetap belanja variabel totmutu jenis asb konstruksiesan selo cost kode asb nama asb jalan lingkungan rabat betont hari) batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja: satuan pen uang saku peserta orang harietoknore tapa variabel eos map plastik kartapeserta variabel eos belanja penggandaan photocopy terr30o belanja sewa gedung kantor tempat penginapan variabel cost orang hari belanja makanan dan minuman peserta petugas panitia jamuan makan arabe batuan makan ringan belanja jasa narasumber moderator pembawa acara dirjen pembaca doa honorarium narasumber varabereosrpesinkasi wilayah tinggi cikarang, banjarwangi, singaraja, peundeuy, cihurip, cisompet, pameungp etrap penahan tanah cost kode asb nama asb tpt beton bertulangfo benar hat toon panen swa amaruang terbuka publik rtp) type jenis asb konstruksi spesifikasi spesifikasi playground, perkerasan, romanisasi (vertikal horizontal), signage, ruang komunal amphitheater, penerangan jalan lingkungan, dan fasilitas penunjang lainnya.ruang terbuka publik rtp) type jenis asb konstruksi spesifikasi perkerasan, penerangan jalan lingkungan dan romanisasi.pembangunan penerangan jalan lingkungannerangan jalan cost unit kode asb nama asb pematangan lahanmbersihan lapangan dan perataanngadaan dan pemasangan tiang listriklistrikansingbedah unit pengolahan ikan skala mikrotempat pengolahan ikan cost paket kode asb nama asb rehabilitasi kolam atau bak pemijahan induk calon induk larva tandonkolam bak pemijahan cost paket kode asb nama asb rehabilitasi bangunan panti benih bangsal archeryanti benih cost paket kode asb nama asb rehabilitasi air pasok masuk) dan buang keluar)air pasok cost paket kode asb nama asb pekerjaan landclearing kebun benihkebun benih variabel kode asb nama asb screen house pembenihan kentang urland) jenis asb konstruksi spesifikasi uk. 30x15 dinding screerumah pembenihan kentang cost kode asb nama asb acces farm road jalan usaha tani (urland) jenis asb konstruksi spesifikasi lebar tebal cm, dan kelengkapan jaljalan akses usaha tani cost kode asb nama asb retention basin embung kecil urland) jenis asb konstruksi spesifikasi ukuran 5mx5mxl1m plastik geomembramani cost kode asb nama asb pengembangan benih kentang urland) jenis asb konstruksi spesifikasi benih pupuk, mulsa, pestisida dan tenaga kerjaepengembangan benih kentang urland) jenis asb konstruksi spesifikasi planet, media tanam, nutrisi, pestisida, dan tenaga kerjarevitalisasi iparsej aan cost kode asb nama asb pipanisasi ipar jenis asb konstruksi rij cost kode asb nama asb pembangunan billboard reklame megatonvidiotron (4x6)papan billboard mukamuka (4x8) jenis asb konstruksi rig(4x8tiang pancang (4x8)rumah khusus jenis asb konstruksi spesifikasi pondasi batu kali, spoof, kolom beton dan ring baik, lantai kerja beton, lantai kerja beton, lantai keramik, dinding bata merah, plafon triples ukuran kusen pintu dan jendela, pintu plywood kayu kelas atau ii, pintu pvc, kaca, multirole genteng metal, kuda kuda, engsel pintu dan jendela, pemasangan kunci, pengecatan kayu, pengecatan dinding buah kran diameter atau ya , instalasi air bersih instalasi air bersih floordrain, kloset duduk, septictank, instalasi air kotor pipa instalasi air kotor pipa stop kontak, sumber listrik wattrumah variabel kode asb nama asb pembangunan pagar rumah khusus jenis asb konstruksibupati garut, ttd rudy gunawan,kegiatan asb kegiatan asb terdiri dari: kegiatan non konstruksi, dan kegiatan konstruksi. jenis jenis kegiatan, rincian kegiatan,ap kegiatan dalam penyusunan rka skpd. rincian objek belanja didalam asb sebagaimana dimaksud dalam merupakan fungsi estimasi, sehingga kedalaman rincian dapat disesuaikan dengan kebutuhan skpd sepanjang tidak melebihi pagu pada rincian objek belanjakode asb nama asb asb kegiatan advokasi pendampingan half day type iiiom cerna (rose tap seananna browse tap sean msasan tente te tonana tonbatasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja: pal antaamaa toon tee ran sea biaya satuantara toe semperforma tone oranlampiran peraturan bupati nomor tahun tentang analisis standar belanja tahujenis asb non kontruksi pengadaan jasa kebersihan swakelola honor upah bulanan rumus penghitungan belanja total belanja tetap belanja variabel rp. jumlah petugas kebersihan jumlah ruanganvariabel cost bulan kebersihan belanja alat kebersihan dan bahan pembersih angkut |ember pariabeleost cocok variabeleost tayang arabeicost taun ikamoceng variabeleost |desa nariabeleost tapped tantangan variabeleost tap tangan gantung pembersih kaca pembersih lantai pengharum ruangan dengki nariabeleost sabun cuci piring (sabunkrim variabeleost sabun tangan sapu ijuk variabelcost sapu tiap variabeleost sekop tanah kecil tempat sampah tutupalon tar emas jerman cabon prog ear semanat konten tan|em tak toon meanhari jumlah ruangan asb non kontruksi pengadaan jasa kebersihan swakelola honor upah harian rumus penghitungan belanja belanja tetap belanja variabel total rp. jumlah petugas kebersihan hari) jumlah ruangan)kebersihan variabel cost hari belanja alat kebersihan dan bahan pembersih angkut sumber jariabeteoss cache wariabelcoss payung wariabeleost unting rumput ikamoceng wariabeleost ikea wariabeleost |tapped tatanan wariabeleost kap tangan gantung pembersih kaca pembersih lantai pengharum ruangan pergi wariabeleost sabun cuci piring isabunkrim wariabeleost sabun tangan sapu variabelcost sapu liar variabelcost sekop tanah kecil (tempat sampah tutup keterangan standar per ruangan adalah m :l sanenasa ton tan sesar amperjalanan dinas dalam kota belanja perjalanan fix cost kegiatan dinasoto senen ton tan| sesan emajamuan makan biasa box|ringan box (snack) makan biasa boxx|ngadaan jasa kebersihan type iiiasb non kontruksi pengadaan jasa kebersihan penyedia badan usaha rumus penghitungan belanja tetap belanja variabel belanja total jumlah petugas) jumlah ruangan)) batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja: melo ketaatan ternate row awan rawan ema belanja jasa pengadaan fik cost paket barang dan jasember nariabelcost back nariabelcost |gayung nariabelcost sunting rumput kamoceng nariabelcost keset ' nariabelcost lap pel |lapangan ' nariabelcost lap tangan gantung pembersih kaca pembersih lantai pengharum ruangan dengki nariabelcost sabun cuci piring sabunkrim wariabelcost sabun tangan sapu liar variabelcost (sekop tanah besi keempat sampah tata t95 belanja jasa kebersihan cleaning service) honorarium petugas dan tunjangan hari raya variabel cost bulan bpjs petugas manajemen fee pen aon keterangan standar per ruangan adalah m',snackdo samcosaaa tee drone ane san| pesanawar roma tata san tkantor narasumber inmelon browne desrforma ter run arenpo.) jumlah ruangan jenis asb non kontruksi pengadaan jasa kebersihjumlah ruangan)) batasan alokasi objek belanja dan pengendali belanja: biayvariabel cos buah ember variabel cos buah back variabel co3 buah gayung variabel cos buah gunting rumput variabel (os buah kamoceng variabel buah keset variabel buahteomas mean ear sefektifitas pengelolaan keuangan desa, perlu mengubupati purbalingga, dengan rahmat tuhan yang maha esa mengingat menimb aliran dan penggunaan alo kasi dana desa kabupaten purbalingga tahumenetapkan penyaluran dilakukan setelah desa menyerahkan dokumen persyaratan cara.at. dalam hal hasil verifikasi dinyatakan benar dan lengkap, camat menerbitkan rekomendasi penyaluran add kepada kepala dinpermasdes dilengkapi dokumen: surat penyataan verifikasi dokumen; akuntansi dari desa; daftar besaran add yang akan disalurkan untuk setiap desa dan rkd; dan surat kuasa pemotongan add untuk pembayaran premi bpjs kesehatan. kepala dinpermasdes memberikan rekomendasi penyaluran add kepada bupati melalui kepala barbuda berdasarkan rekomendasi cara.at dengan dilengkapi dokumen: akuntansi dari desa; daftar besaran add yang akan disalurkan untuk setiap desa dan rkd; dan ketentuan ditambahkan satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: penyaluran add dilaksanakan secara bertahapsetiap bulan dengan alokasi penyaluran paling tinggi sebesar dari pagu pada tahun anggaran berjalan. dalam hal terdapat kebutuhan pengeluaran desa dalam satu bulan melebihi dari pagu add, desa dapat mengajukan tambahan penyaluran add dengan ketentuan sebagai berikut: paling tinggi sebesar o (tujuh puluh persen) dari pagu add bulan januari; diperhitungkan pada penyaluran bulan berikutnya secara bertahap dan tidak menambah pagu add tahun berjalan; dan hanya dapat dilakukan (satu) kali dalam (satu) tahun. penyaluran add bulan desember sebesar sisa add yang belum disalurkan. penyaluran add sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan dengan cara pemindah bukan secara langsung dari rsud rkd. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut beberapa ketentuan dalamkepala desa menyampaikan dokumen persyaratan kepada camat paling lambat tanggal (lima belas) bulan sebelumnya. camat menyampaikan permohonan penyaluran add kepada dinpermasdes paling lambat tanggal (dua puluh) bulan sebelumnya. dinpermasdes menyampaikan rekomendasi penyaluran add kepada barbuda paling lambat tanggal (dua puluh lima) bulan sebelumnya dalam hal penyampaian rekomendasi melebihi tanggal sebagaimana dimaksud pada dan penyaluran ditunda untuk bulan berikutnya. (4a) batas waktu penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada dan tidak diberlakukan untuk pengajuan tambahan penyaluran add. dokumen persyaratan add bulan januari diajukan paling lambat tanggal (sepuluh) januari. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam bagai berikut add bulan januari, dengan syarat: surat pengantar dari kepala desa kepada camat; pemdes apb desa tahun berkenaan; surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari kades; fotokopi buku rekening kas desa; dan surat kuasa pemotongan add untuk pembayaran premi bpjs kesehatan. add bulan februari, dengan syarat: surat pengantar dari kades kepada camat; surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kades; dan akuntansi pembayaran tahap sebelumnya. diantara dan disisipkan (satu) yakni (4a), serta pada ditambahkan (satu) huruf yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: surat kuasa pemotongan add untuk pembayaran premi bpjs kesehatan. kepala barbuda melakukan penyaluran add berdasarkan rekomendasi dari kepala dinpermasdes. penyaluran add sebagaimana dimaksud pada dikurangi dengan premi bpjs kesehatan kepala desa dan perangkat desa yang harus dipotong dan dibayarkan kepada bpjs kesehatan. kepala barbuda melakukan pencairan premi bpjs kesehatan kepala desa dan perangkat desa yang bersumber dari add berdasarkan tagihan dan disetorkan bpjs kesehatan. pencairan premi bpjs kesehatan sebagaimana dimaksud pada dicatat oleh desa sebagai pendapatan add dan belanja yang berkenaan. pemotongan bpjs kesehatan sebagaimana dimaksud pada tidak diberlakukan untuk tambahan penyaluran add. berita daerah kabupaten purbalingga tahun nomor diundangkan purbalingga pada tanggal .pril sekretaris daerah kabupaten purbalingga, ditetapkan purbalingga pada tanggal '9ri1 bupati purbalingga, jabatan para sekretaris daerah asisten pemerintahan dan kesra kepal.,. peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. add bulan maret sampai dengan desember, dengan syarat: surat pengantar dari kades kepada camat; laporan penggunaan add (dua) bulan sebelumnya; laporan realisasi penggunaan add tahun sebelumnya; surat penyataan tanggungjawab mutlak dari kades; dan akuntansi pembayaran bulan sebelumnya. tambahan penyaluran add, dengan syarat: surat pengantar dari kades kepada camat; dan akuntansi pembayaran tambahan penyaluran add yang sudah ditandatangani kepala desa bermaterai rpl0. (sepuluh ribu rupiah). dalam hal batas hari terakhir sebagaimana dimaksud pada dan jatuh pada hari libur maka dokumen dikirim paling lambat pada hari kerja pertama berikutnya. format dokumeyaluran add bulan januari belum dilengkapi dengan surat kuasa potong bpjs kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf angka maka dilengkapi pada penyaluran bulan berikut25x lampiran peraturan bupati kayong utara nomor tahun tanggal oktober tentang alokasi bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa tahun anggaran a smear sesar7a7 oneiassnss nebula sessarza7 rp ss00.s7287 iotssamtes sessarza7 gross7a aida.iii aleampan seesarza7 ss0075040 smpanega sees7za7 ke2osis.ta imam berapa sees7za7 rp soars harapan tuna sees7za7 ibenavat agung sees7za7 lan2uses6 gssorisag iosedahan gaya sessarza7 rp iofounung sembilan setosa7za7 o3sim9 swtoaii rp3008177307 rp46205501. tos.s8. jiabukbam mpandetasiss etatandaya so0sa7737 inisosw0x0 iitesandaya seesarza7 gelang rp ostidins0 senapan seosarza7 songs21 rp padu banjar seesarza7 sena.solo7 kanan panjang setosa7za7 rp r004a7n00 pulau kumbang sees7za7 rp g201ss12 291zona9 ichiban kuning setosa77a7 tensai oa27.o2178 diopemangat seesarza7 suara2i "ir preuktetano setosa7za7 hansen.is islstatamata seosarza7 3sao208 rp somos00a5 utami rp6s02172sa1 (sungai pasukan rp2891203549 elata bandung setosa7za7 rp oa7225057 irantepatang seesarza7 s229000. ahtasbangun seesarza7 rp asas1sos banyuabang sees7za7 2sns3asa sessilis1 batang utara sengsara7 desa.7o013| batang selatan sees77a7 oss2.1sa. storm p30prosa1s7 rp3072247095, ttd hindi hamid |
a0.umahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup perlu disusun uraian tugas dan fungsinya, sarana dan utilitas umum kepala seksi prasarana, sarana dan utilitas umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanarasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman, serta pemantauan dan evaluasi dibidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi prasarana, sarana dan utilitas umum menyelenggarakan fungsi menyusun rencana kerja seksi prasarana, sarana dan utilitas umum,tingkat kemampuan kecilindungan lingkungan hidup kepala bidang perlindungrlindunglindungan lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi menyusun rencana kerja bidang perlindungan lingkungan hidup, menyusuukan pembinaanrumuslaksanabimbingan teknis dan supervisisanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporkajian dampak lingkungan kepala seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungannyelenggarakan fungsi menyusun rencana, cc. menyusun dokumen serta, pulau kepulauan dan ekoregion serta sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang apple, menyusun nada dan lh, status lingkungan hidup daerah, dan indeks kualitas lingkungan hidup, menyusun dan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis, memfasilitasi keterlibatan masyarakat dan pembinaan penyelenggaraan serta pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan lhs, j iluan dan penegakan hukum kepala seksi pengaduan dan penegakan hukumaduan dan penegakan hukum. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengaduan dan penegakan hukum menyelenggarakan fungsi menyusun rencana kerja seksi pengaduan dan penegakan hukummelaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan sertail. membentuk tim koordinasi dan monitoring dalam pelaksanaingkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat kepala seksi peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakatningkatan kapasitas. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan fungsi menyusun rencana kerja seksi peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakatsanakan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat sertertanyiapkan model ddan metode diklat dan penyuluhan lh, meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh lh, penyiapan sarira diklat dan penyuluh dan pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan melaksanakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli dan jenis penghargaan serta penyusuna serta pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten, memberikan dukungan program pemberian penghargaan tingkat regionngelolaan lingkungan hidup kepala bidang pengelolangelolagelolaan lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi s17 menyusun bahan perumusan dan koordinasiukan pembinaanrumuslaksanabimbingan teknis dan supervisisanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporsampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun kepala seksi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracuelolaan sampah dan limbah bahan bergaya dan beracun b3). untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengelolaan sampah dan limbah bahan bergaya dan beracun b3) menyelenggarakan fungsi menyusun informasi pengelolaan sampah dan perumusan kebijakan penanganan sampah yang diselenggarakan oleh swasta, melaksanamenyusun dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah serta pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir limbah bahan bergaya dan beracun b3), melaksanakan kerjasama dengan daerah lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan limbah bahan bergaya dan beracun b3), melaksanakan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan limbah bahan bergaya dan beracun b3): menyusun kebijakan dan pelaksanaan perizinan pengolahan limbah bahan bergaya dan beracun b3): melaksanakan pengangkutan limbah bahan bergaya dan beracun b3) dan pemrosesan akhir limbah bahan bergaya dan beracun b3)limbah bahan bergaya dan beracun b3)bahan bergaya dan beracun meliputi pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan izin didalam daerah, melaksanakan proses perizinan penyimpanan sementara limbah bahan bergaya dan beracun b3) dalam daerah, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan bergaya dan beracun b3) dalam daerah, il. menyusun kebijakan perizinan penimbunan limbah bahan bergaya dan beracun b3), penguburan limbah bahan bergaya dan beracun b3) medis, pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan bergaya dan beracun b3) didalam daerah, melaksanakan proses perizinan limbah bahan bergaya dan beracun b3) meliputi pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan izin didalam daerah, melaksanakan perizinan pengangkutan limbah bahan bergaya dan beracun b3) menggunakan alat angkut roda (tiga) dilakukan dalam daerah, oo pencemaran dan kerusakan lingkungan kepala seksi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungacemaran dnyelenggarakan fungsi serta penentuan baku mutu lingkungan dan sumber pencemaran, melaksanakmenyusun dan pelaksana dan pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan, melaksanakan penanggulangan dan pemulihan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian)nyelenggarakan fungsi melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pencanangan sumber daya alam, melaksanaksertaumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup dapat dibentuk upt. upt dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman daninas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat. memutuskanupt dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinaslingkungan hidupbab tugas dan fungsi bagian kesatu kepalaumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidupperumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hiduperkait urusanerumahan dan kawasan permukiman menyelenggarakan fungsi: menyusun rencana kerja bidang perumahan dan kawasan permukiman, melaksanakan pembinaan dan pengawasan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum, melaksanakan pembinaan dan pengawaslaksanakan pembinaan dan pengawaspembinaan dan pengawasmelaksanakan administrasi bidangkabupaten sesuai dengan ketentuan perundangan, sertaseksi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman menyelenggarakan fungsi menyusun rencana kerja seksi pengembangan perumahan dan kawasan permukimanpenyediaan dan pembiayaan bidang perumahan sesuai dengan peraturan perundang undangan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perum,melaksanakan pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya, melaksanakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh daerah, il. melaksanakan pengurusan perizinan terkaitediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten, oourusan perizinan terkait pembangunan dan pengembangan perumahan, melaksanakan pengurusan sertifikat kepemilikan bangunan gedung sbg), dkedudukan susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja inspektorat dan badan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati teluk wondama, menimbang bahwa, uraian tugas serta tata kerja inspektorat dan badanberita daerah kabupaten teluk wondama tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan huruf dihapus dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut susunan organisasi badan keuangan dan aset daerah tipedihapus. bidang akuntansi, membawakan: sub bidang akuntansi, sub bidang bina akuntansi opd, sub bidang pelaporan. bidang anggaran membawakan: sub bidang penyusunan anggaran, sub bidang bina anggaran opd, sub bidang penyediaan dana. bidang perbendaharaan, membawakan: sub bidang kas daerah, sub bidang gaji pegawai, sub bidang verifikasi. bidang aset daerah membawakan: sub bidang aset bergerak, sub bidang aset tidak bergerak, sub bidang aset lain lain.cantum dalam lampiran peraturan bupati ini. ketentuan bagian kelima yang terdiri dari dan diubah, sehingga keseluruhan bagian kelima berbunyi sebagai berikut: bagian kelima badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia tipeipe evaluasi dan pelaporan. bidang kepegawaian, membawakan sub bidang mutasi dan pensiun pegawai, sub bidang kepangkatan, sub bidang dokumentasi dan informasi data pegawai, bidang pengembangan pegawai dan pendidikan pelatihan, membawakan sub bidang analisis kebutuhan dan pengadaan pegawai, sub bidang pengembangan karir, sub bidang pendidikan dan pelatihan. unit pelaksana teknis dinas upt)bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya bab iii ditambahkan (satu) bagian yaitu bagian keenam dan diantara dan ditambahkan (dua) yaitu 13a dan 13b, sehingga bunyi sebagai berikut, bagian keenam badan pendapatan daerah tipe paragraf susunan organisasi 13a susunan organisasi badan pendapatan daerah tipe terdiri dari:, evaluasi dan pelaporan. bidang pendataan dan pendaftaran, membawakan: sub bidang dokumentasi dan publikasi, sub bidang pendaftaran dan pendataan: bidang penagihan dan pembukuan, membawakan: sub bidang penagihan, sub bidang pembukuan, unit pelaksana teknis badan upt), kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi badan pendapatan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan bupati ini. paragraf tugas pokok dan fungsi 13burusan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada badan pendapatan daerah mempunyai fungsi: perumusan kebijakan bidang pendapatan daerah: pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan.dapatan daerah:psekwadsbacah) tii (ag assen bapemeaata uas ane tearuamdatat yang audi diundangkan pasien pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten teluk wondama, emenadaan denny sumbar berita daerah kabupaten teluk wondama tahun nomor lampiran peraturan bupati nomor tahun tanggal desember bagan susunan organisasi badan keuangan dan aset daerah tipe keompokiabatan fungsional t sum subbab, sa. umum dan keuangan, peranan, kepegawaian evaluasi dan dan aset pelaporan kabid kabid. kab. kabid. akuntansi anggaran perbendaharaan aset subsid. penuaan subsid. subsid. akuntansi anggaran kas daerah aset bergerak subsid. subsid. subsid. subsid. akuntansi opd bergerak subsid. subsid. sub in. subsid. pelaporan penyediaan verifikasi aset lain lain dana upt xd rupa tel nama, para vertikal bta sekretaris daerah asisten bid. pemerintahan op. bra bern bus: ambisi kabar hukum dan ham lampiran peraturan bupatitipe (cwe h lo) subbab. perencanaan, subbab. umum kerang ana dan pelaporan kepegawaian bidang bidang. pengembangan kepegawaian pegawai dan pendidikan pelatihan subsid. subsid. mutasi dan pensiun pegawai pegawai subsid subsid. pengembangan kepangkatan subsid. subsid. dokumentasi dan pendidikan dan informasi data pegawai pelatihan bupati teluk wondama, para vertikal ran: sekretaris daerah sign je7 jin asisten bid. pemerintahan nenek kab take aju tambur tea akam dan hukum porno lampiran peraturan bupati nomor tahun tanggal desember bagan susunan organisasi badan pendapatan daerah tipe kelompok jabatan fungsional bac semasa. perencanaan, keuangan, umum dan aset evaluasi dan kepegawaian debian pendapatan dan pendaftaran penagihan dan pembukuan sub bidang sub bidang dokumentasi dan penagihan publikasi sub bidang sub bidang pendaftaran dan pembukuan pendataan upt wondama, sekretaris daerah asisten bid. pemerintahan kabar hukum dan ham kara |
s1) ynillmber bupati landak, ttd karolina magnet natasha diundangkan ngarang pada tanggal segkemlboz92 uru bar fan) (rp) z0 a.0g z25 az tas pt$ aka luna zi (s8 oa. aa) tes ane a22 era)pasai,,, menyelenggarakan ketatausahaan sekretariat dprd, mengelola kepegawaian sekretariat dprd:f . mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dprd:: jidg.rumah tanggarumah tangga dan aset sebagaimana dimaksud dalam (l)padasub bagian rumah tangga dan aset, cc. mengatur dan memelihara kebersihan dan aseturumah tangga dan aset, dan pelaksanaan tugas lain sub bagian rumah tangga dan aset yang diserahkan oleh kepala bagian umum dan keuangusunan program kerja bagian persidangan dan perundang undangan, pengumpulan, pengelolaan bahan dan perumusan bahan kebijakan daerah bagian persidangan dan perundang undangan, ccf ,: |
pr salinan merata han nia pemerintah kabupaten kediri nga peraturan daerah kabupaten kediri nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja kecamatan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kediri, menimbang za.udah tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah, maka perlu disesuaikaediri tentanga8 bb) tang fp) h t lzz sampe sa. tan roy sawah pour ist papa) aaa yai iii fit sell! sangai pembentukan dengan peraturan daerah ini dibentuk kecamatan. bab iii susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian kesatu susunan susunan organisasi kecamatan terdiri dari camat: sekretariat: cc. seksi: kelompok jabatan fungsional. sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari (dua) sub bagian. sub bagian sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: sub bagian perencanaan dan keuangan po. sub bagian umum dan kepegawaian. seksi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari seksi tata pemerintahan seksi ketenteraman dan ketertiban umum: cc. seksi pemberdayaan masyarakat dan desa: seksi sosial. kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan kepala daerah. bagian kedua kedudukan kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. camat berkedudukan dibawah dan bertanggungbertanggung jawab langsung kepada camat. sub bagian sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala sub bagian bertanggung jawab langsung kepada sekretaris. seksi sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala seksi bertanggung jawab langsung kepada camat bagian ketiga tugas pokok dan fungsi camat mempunyai tugas pokok cc. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentaraan dan ketertiban umum mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan ggmelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. camat sebagaimana dimaksud pada jugayang diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dan menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis operasional kecamatan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan penyelenggaraan pembinaan wilayah: pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan: pelaksanaan pelayandan fungsi camat sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. bagan susunan organisasi kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. bab tata kerja pasai camatdalam lingkup kantor maupun dengan instansi lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya. bab ketentuan peralihan perangkat daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengansusunan organisasi dan tatakerja kantor kecamataan, diundangkan kediri pada tanggal pit.rtkecamatanpedomanadanya peraturan daerah yang mengatur tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja kecamatan. il. demi cukup jelas pasai cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas pasa!tambahan lembaran daerah kabupaten kediri nomor aa, |
salinan sao padikerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahkerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahkerjaan umum, penataan ruang,kepala dinas pekerjaan umum, penataan ruang,bina marga bidang bina marga dipenyusunan petunjuk teknis dan pengendalirencanaan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan: penyusunan petunjuk teknis pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan, pelaksanaan fasilitasi pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan, pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan, pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan jalan dan jembatan, monitoring, evaluasi kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengawasan, pengendalian jalan dan jemkepala bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. bidang pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melaksanakan dan pengelolaan sumber daya air, penyuluhan dan pengelolaan sumber daya air, pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya, cc. pengawasan dan pengendalian pembangunan sumber daya air, pelaksanaan fasilitasi dan pengelolaan sumber daya air permukaan termasuk sungai, danau dan rawa, penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air, pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air,komisi irigasi,, penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah, penjagaan efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air, j . pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan pembongkaran bangunanil. pemberdayaan kelembagaan sumber daya air, m.konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air yang berdampak, penyelenggaraan sistim informasi sumber daya air, pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi, pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantciptakaryaan bidang keciptakaryaan dipimpin oleh kepala bidang berada dinataan bangunan dan lingkungannya daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum spam)dan pertanahan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengendalian dibidang tata ruang dan pertanahan. bidang tataibidang tata ruang dan pertanahan, pelaksanaan kegiatan dibidang tata ruang dan pertanahan, cc. pengendalian dan pengawasan kegiatan dibidang tata ruang dantanahan dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang tata ruang dan pertanahan. seksi pertanahan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pertanahan. seksi pertanahbahan perencanaan dibidang pertanahan, penyusunan rencana program bidang pertanahan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penelitian pengkajian bidang |
salinan sbi al naas, pembangunan dan pemeliharaan taman, zz. pengelolaan, pembangunan dan pemeliharaan taman, aa. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan pemakaman umum, bb. pelaksanaan pengadaan bibit tanaman untuk taman dan penghijauan, cc. pendistribusian bibit dan penanaman tanaman untuk keperluan taman dan penghijauan. dd. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait, ee. penyusunan laporan kegiatan bidang tugasnya, dan ff, pengelolaan dan penataan lingkungan hidupdokumen apple, penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (pdb dan pdrb hijau mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup), cc.kabupaten, koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, koordinasi dan sinkronisasi pembuatan apple, pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis, sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang apple, penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, il. fasilitasi pembinaan penyelenggaraan lhs, sinkronisasi apple nasional, pulau kepulauan dan ekoregion, perencanaan konservasi keanekaragaman hi, inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam penyusunan nada dan lh, fasilitasi pembinaan penyelenggaraan lhsxx. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasiaa. pengembangan sistem lingkungan informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hi, bb. pemeriksaan penilaian terhadap dokumen lingkungan amdal dan ukl upl), cc. pelaksanaan verifikasi terhadap spl nib standar, dd. pelaksanaan proses persetujuan lingkungan, ee. koordinasi proses persetujuan lingkungan, ff dan spl, persetujuan lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup), gg. koordinasi penyusunan tim pemeriksa dan tim uji kelayakan dokumen lingkungan hidup, hh. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait, ii. penyusunan laporan kegiatan bidang tugasnya, dan jjcemaran dan kerusakan lingkungan bidang pencemaran dan kerusakcemaran dan kerusakanserta penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. bidang pencemarkualitas udara dan kualitas tanah, pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan, penyiapan baku mutu lingkungan dan sumber pencemar, penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan), perumusan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, perumusan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi terhadap pengelolaan limbah yang menjadi kewenangan kabupaten, pelaksanaan pengendalian pencemaran pada sumber pencemar institusi dan non institusi melalui pembinaan, penanggulangan dan pemulihan, pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan melalui penanggulangan dan pemulihan, pelaksanaan pengelolaan limbah yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu tahapan penyiapan dan pengumpulan dari tahapan pengelolaan limbah secara keseluruhan yang terdiri dari penyiapan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penguburan dan atau penimbunan, pengembangan sistem informasi tentangentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, m.penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional terkait bidang pengendalian dan pencemaran lingkungpersetujuan lingkungan, pelaksanaan pengawasan terhadap penerima persetujutata cara pemberian penghargaanngembangan jenis penghargaan, pengembangan materi dan metode serta penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup, xx. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan mha (penetapan tanah ul, pelaksanaan komunikasi dialog dan pembentukan panitia pengakuanrpenyusunan kebijakan peningkatan kapasitas mha melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan, fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan, penyiapan sarana prasaranlaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait, bb. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya, dan ccumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidupanmendaur ulangoduk domestik bruto yang selanjutnya disingkat pdb adalah jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit unit produksi pada suatu daerah pada waktu tertentu, produk domestik regional bruto yang selanjutnya disingka dan biasanya satudisusun oleh pemerintah tingkat nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kotneraca sumber daya alam dan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat nada dan adalah instrumen ekonomi lingkungan hidup yang menggambarkan ketersediaan setiap jenis sumber daya alam yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan sumber daya alammasyarakat hukum adat yang selanjutnya disingkat mha adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain, baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan norma kesusilaan yang benar benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya akan mendapatkan sanksi dari penguasa adat,kepala dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman,m.berada dimbangunan, pengembangan perumahan dan kawasan permukimcc.dan rehabilitasibidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, j . pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum perumah, persamaan dan pertamankebersihan, persamaan dan pertamanan. bidang kebersihan, persamacc. penyediaan sarana dan prasaranasampahss. pembinaan mendaur ulang sampah, bank sampah, kompos dan margot, penyediaan fasilitas mendaur ulang sampah, bank sampah, kompos dan margot, pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk, pengelolaan, pemeliharaan taman dan tugu batas kabupaten, ww. pengaturan, penetapan bentuk taman dan tugu batas kabupaten, xx. pendataan, penyiapan lokasi taman dan tugu batas kabupaten, |
salinan dan bupati ciamis provinsi jawa barat peraturan bupati ciamis nomor tahun tentang pedoman teknis ketatausahaan barang milik daerah kabupaten ciamis dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ciamis, menimbang bahwa pengelolaan barang milik daerah kabupaten ciamis telah diatur dalam peraturan daerah nomor tahun tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, bahwa guna optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dan tertib ketatausahaan barang milik daerah, perlu adanya petunjuk teknis ketatausahaan barang milik daerahyusun pedoman teknis ketatausahaan barang milik daerah kabupaten ciamidanbijakan akuntansi pemerintah daerah kabupaten ciamis. memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang pedoman teknis ketatausahaan barang milik daerah,(ppid). kepala skpd selakuketatausahaan barang milik daerah pada pengguna barang. pengurus barang pembantumbantumdsatau disebubarang milik daerah meliputi pembukuan: inventarisasi, rekonsiliasi dan, pelaporan.kedalam dbp dkp menurut penggolongan dan kodifikasi barang, dan pencatatan dan pendaftaran bmd dimuat dalam kib dan kir. pengurus barang pembantu pengelola barang milik daerah melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran bmd sebagaimana dimaksud pada huruf kedalam daftar bmd. pengurus barang pembantuelaksanaan inventarisasi dibagi dalam dua kegiatan yaituta):, kartu inventaris barang peralatan dan mesin ibb), kartu inventaris barang gedung dan bangunan ibc:: kartu inventaris barang jalan, irigasi dan jembatan kind): kartu inventaris barang aset tetap lainnya kobe), dan kartu inventaris barang konstruksi dalam pengerjaan ibf). kartu inventarisasi barang aset tak berwujud king) perencanaan dalam bentuk detail engineering design ded) pembangunan konstruksi dicatat pada kartu inventaris barang konstruksi dalam pengerjaan ibf) dan apabila pembangunannya sudah selesai selanjutnya dikapitalisasi digabungkan kedalam aset utama.ngurus barang pembantu pengelola menghimpun menjadi bii. rekapitulasi bii ditandatangani oleh pengelola barangdaftar rekapitulasi inventarisasi disusun oleh pengelolaperangkat daerah yang bersangkutan melakukan pemeliharaan dan pengamanan. daftar mutasi barang memuat data barang yang berkurang dan atau yang bertambah dalamskpd yang diperuntukkan digunakan skpdtigkpdngurus barang pembantu pengurus barangskpdskskpd terdiri dari:ngurus barang pembantu pengelola bpk). data bmd hasil rekonsiliasi antara pengguna dengan pengurus barang pembantu pengelola dituangkan dalam berita acara, yang sekurang kurangnya memuat: data kode lokasi data bmd berupa golongan dan kodifikasi bmd, kodehasil tukar menukar, pindah antar skpd, pindah bidang skpd lain)| per skpd golongan barang, dan keterangan hasil rekonsiliasi. rekonsiliasi adalah daftar rekapitulasi laporan mutasi barang milik daerah bmd) kabupaten ciamis yang dihimpun oleh pengelola barang melalui pengurus barang pengeloladaerah. waktu pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan setiap bulan sebelum tanggal penyampaian laporan keuangan selambat lambatnya tanggal bulan berikutnya, rekonsiliasi semester dan rekonsiliasi tahunan. bagian keempat pelaporan kuasa pengguna menyampaikan laporan penggunaan barang semester, tahunan kepada pengguna. pengguna bmd menyampaikan laporan penggunaan bmd semester, tahunan kepada bupati melalui pengelola. pengurus barang pembantu pengelola menghimpun seluruh laporan penggunaan barang semester, dari masing masing skpdngurus barang pembantu pengelolambantu pengurus barang pengelolaskpd, agar diserahkan kepada bupati melalui pengelola barang dan dicatat bpk selaku bendahara umum daerah bud) selaku pejabat pengelola keuangan daerah ppid). |
salinan bupati ciamis provinsi jawa barat peraturan bupati ciamisciamis, menimbangciamis yang semakin berkembang dan kompleks, perlu diatur penggolongan dan kodifikasi barang milik daerahkepala daerahggolongan dan kodifikasi barang miliknggolongan dan kodifikasia.persediaan, aset tetap renovasi atr): konstruksi dalam pengerjaan kdp): d.akumulasi penyusutan, akumulasi amortisasi, aset tidak berwujud atb): dan barang milik daerah lainnya yang ditetapkan oleh gubernur bupati bab pendanaan pendanaan pelaksanaan penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten. bab vii. bab viii ketentuan penutupciamis, menimbang bahwa pengaturan pemilihan dan pengangkatan kepala desa kabupaten ciamis telah diatur dengan peraturan bupati ciamis nomor tahun tentang pemilihan dan pengangkatan kepala deseberapa perubahan ketentuan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang disesuaikan dengan dampak sosiologis akibat bencana pandemi corona virus disease bahwa dengan memperhatikanperaturan bupati ciamis nomor tahun tentang pemilihan dan pengangkatan kepala desa. beberapa ketentuan dalam peraturan bupati ciamis nomor tahun tentang pemilihan dan pengangkatan kepala desa, diubah sebagai berikut: ketentuan diubah, sehingga pasa selengkapnya berbunyi: tahapan pemilihan kepala desa serentak ditetapkan dengantahapan sebagaimana dimaksud pada dalam kondisi bencana non alam corona virus disease dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan. ketentuan diubah, sehingga selengkapnya berbunyi:1s d hak pilih tersebar beberapa lokasi atau dalam kondisi tertentu dapat dipusatkan dalam satu lokasi. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada merupakan kondisi terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan keadaan kahar lainnya, yang tidak memungkinkan lokasi tps tersebar. lokasi yang tersebar sebagaimana dimaksud ada terdiri dari (satu) atau beberapa tps lokasi yang berbeda, efektivitas pelaksanaannya, serta keadaan khusus yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan. jumlah pemilih setiap tps, jumlah tps, lokasi dan bentuk serta tata letak tps ditentukan dengan keputusan panitia pemilihan. diantara dan disisipkan (satu) yaitu yang berbunyi jumlah pemilih setiap tps sebagaimana dimaksud pada dalam keadaan khusus pandemi corona virus disease atau pandemi berbahaya lainnya, paling banyak (lima ratus) pemilih untuk (satu) tps atau sesuai petunjuk dan arahan pemerintah. dalam keadaan khusus pandemi corona virus disease atau pandemi berbahaya lainnya lokasi tps sebagaimana dimaksud pada tersebar lokasi yang berbeda, untuk (satu) lokasi hanya terdiri dari (satu) tps agar tidak menimbulkan kerumunan yangencanaperencanaan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan perencanaan dan program lingkungan dinasb.oordinasi dalam menghimpun, mengolah dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan menggerakan institusi masyarakat pedesaanbidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan menggerakan, pelaksanaan petunjuk teknis bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan menggerakan, pelaksanaan norma standar prosedur kriteria bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan menggerakan, pelaksanaan program pengendalian penduduk, penyuluhan dan menggerakan, pelaksanaan pemetaan parameter) pengendalian penduduk, pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan menggerakan, penghimpunan dan pengolahan data pelaksanaan pembangunapenyuluh keluarga berencana petugas lapangan keluarga berencanapengendalian keluarga berencana dan perlindungan hak hak reproduksi, ketahanan keluarga, peningkatan institusi masyarakat perdesaan, kesehatan reproduksi remaja serta pemberdayaan ekonominyusunan pedoman dan petunjuk teknisevaluasikoordinasi dengan lintas sektor berkaitan dengan pelaksanaan program keluarga berencana, ketahanan keluarga kesehatan reproduksi dan pemberdayaan ekonomikegiatublik dan administrasikoordinasi, pembinaan dan pengendalianbahan kebijakan teknis, kerjasama dan fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak serta pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengarusutamaan gender pug), penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang peningkatan sumber daya perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta pengarusutamaan gender pugayipohuwato, menim, bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat kabupaten pohuwato yang tenteram, nyaman, indah, bersih, dan tertib perlu menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, dibutuhkan suatu pengaturjawabnya. satuan polisi pamong praja yang selanjutnya sebut satuan polisi pamong prajaketertiban umum adalah, dan peraturdan psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat. gangguan ketertiban umum yang selanjutnya sebut gangguan ketertiban adalah semua gangguan yang disebabkan oleh prilaku yangterhimpun dalam sebuah lembaga organisasi kemasyarakatan. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu tantangnya sendi sendi kehidupan menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat,naik mendapat izin dari pemerintah daerah maupunsempadan pantai adalahhidup adalah kesatuan ruang dengan suatu benda, daya,kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. izin adalah keputusan pemerintahnyalinan publik dan pembangunan sektoridik pegawai negeri sipil yang selanjutnya singkat ppn adalah pegawai negeri sipil yang una menemukan kerangkanya. penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif yudisial yang dan ketertiban umum aktif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat. bab asas, maksud, tujuan dan ruang lingkup bagian kesatu asas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berlandaskan pada asas ketertiban dan kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas: profesionalitas, akuntabilitas: sg. efisiensi: efektivitas: dan keadilan. bagian kedua maksud, tujuan dan ruang lingkup pengaturan tentang ketertiban umum dan ketenteramguna mewujudkan keadaan yang tertib, kondusif, dinamis, tenteram serta adanya dukungan partisipasi untuk menciptakan ketenteraman dalam masyarakat serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat dan penyelenggara pemerintah. ruang lingkup ketertiban umum dalam peraturan daerah ini meliputi tertib jalan dan angkutan jalan: tertibdan danau dan keramaian, tertib bulan ramadhan, tertib kawasan pantai, tertib kesehatan: tertib sosial, tertib pemanfaatan aset milik daerah, dan oo. tertib pelajar dan mahasiswa bab iii ketertiban umum bagian kesatueraan umum. setiap pengemudi kendepengemudi kendesengaja melakukan kegiatan jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintaseeraan jenis roda empat yang bermesin dua tak, melakukan bongkar muat barang yang mengakibatkan dan atau menimbulkan kemacetan arus lalu lintas, setiap orang atau badan dilarang, kecuali angkutan yang terbuka dengan dilengkapi alat penutup: mendirikan tenda untuk kegiatan tertentu yang menggunakan bahu jalan dan parit: dan melakukan pekerjaan galian dan urugan yang mengenai trotoar dan bahu jalan, ketentuan dalam huruf huruf huruf dan hurufeatau badan dilarang:dan menempatkan dan atau memarkir semua jenis kenderaan dalam jangka waktu lama dengan menggunakan bahu jalan dan trotoar. bagian kedua tertib jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial setiap orang atau badan dilarang: cc. membuang atau menumpuk limbah sampah jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial: membakar limbah sampah jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial, buang air besar, buang air kecil jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial:: merusak, mengambil kelengkapan taman, tanaman, semak dan perdu, bunga atau lainnya ang berada jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial: menebang, memangkas dahan pohon pelindung serta tanaman yang tumbuh sepanjang jalur hijau, taman, fasilitas umum dan, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial:menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, fasilitas umum dan fasilitas sosial:tiga tertib kebersihan dan lingkungan setiap orang atau badan berkewajiban memeliharakebersihan lingkungan:, menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotek hidup atau tanaman lainnya halaman atau pekarangan: membuat sumur resapan air hujan dan atau lubang bioporigapura gang, bahu jalan yang ada disekitar bangunan dan ruang terbuka hijau, dan memelihara rumput taman, pohon dan tanaman lainnya halaman dan sekitar bangunan(t) setiap orang atau badan dilarang mencoret, menulis, melukis, menempel iklan dinding atau tembok, halte, tiang listrik, pohon, fasilitas umum dan fasilitas sosial.dijalan, sungai dan saluran air. setiap orang atau badan dilarang mendiri: membuat gaduh dan atau kebisingan yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain, dan menyebarkan selebaran, brosur, pamphphempat tertib sungai, saluran air, irigasi, kolam, dan danau setiap orang atau badan dilarang mengotori dan merusak sungai, saluran air, irigasi, kolam, dan danau membangun tempat mandi cuci kakus atas saluran sungai dan sempadan sungai serta dalam kawasan saluran air, kolam, dan danausaluran air, kolam, dan danau memasang menempatkan kabel atau pipa bawah atau melintasi saluran sungai serta dalam kawasan saluran air dan kolam, memasang menempatkan keramba dalam saluran air dan kolam:sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun sungai. bagian kelima tertib bangunan setiap orang atau badan dilarang:(l)pohuwatoan, dan tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan dibuang pada tempat yang telah ditentukan. bagian keenampenghentian sementara dari kegiatan dan penutupan usaha dan atau kegiat, yang berupa surat pernyataan pengelolaan limbah spl), dokumen upaya pengelolaan lingkungan upaya pemantauan lingkungan dokumen ukl upl), analisis mengenai dampak lingkungan amdal), dan atau dokumen lingkungan lainnya. kelengkapan dokumen pengelolaawajib bertanggungyimpan, menjual, mengedarkan makanan yang sudah habis masa berlakunya kadaluarsa, menimbun, menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, menyelenggarakan usaha warung internet (warnet) luar ketentuan jam operasi atau aturan yang telah ditetapkan oleh instansi terkait.mperhatikan bekas lahan tersebut dan untuk kegiatan pembangunan berdasarkan ketentuan teknis dan peraturan perundang undangan. setiap orang yang melakukan usaha rumah kos harus dilengkapi izkepala dusun atau kepala lingkungan secara berkala atau terdapat penghuni keluar datangtujuhdelapkan kartu tanda penduduk elektronik epergian wajib membawa ktp,setiap orang atau badan wajib mematuhi jam operasional tempat hiburan selama bulan suci ramadhan pada pukul wita sampai dengan pukul wita menutup tempat hiburan malam selama bulan suci ramadhan. bagian kesepuluh tertib bulan ramadhan setiap orang yang melakukan kegiatan usaha kuliner wajib mematuhi ketentuan mengenai waktu operasional dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. alokasi waktu untuk membuka dan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat ditetapkan dengan keputusan bupati. kegiatan hiburan, tidak diizinkan beroperasi selama bulan suci ramadhan. bagian kesebelas tertib kawasan pantai setiap orang larang membuat bangunan pemanen dan atau semi permanen zona sempadan pantai, kecualiwajib menjaga kebersihan area wisata pantai. setiap orang larang mengambil batuan dan atau pasir dalam area pantai: menggunakan kenderaan bermotor area wisata pantai, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang, cc. menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan norma, adat istiadat dan budaya daerah. pengelola wisata pantai menggunakan papan pengumuman dan peringatan dalam area wisata dalam bahasa daerah, bahasa indonesia, dan bahasa inggris. setiap orang maksud pada kenal sanksi administratif berupabelas tertibe beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, dan atau pedagang asongan jalanan dan lampu pengatur lalu lintas, mengkoordinir untuk menjadi pengemis, pengamen, dan atau pedagang asongan jalanan dan atau tempat umum lainnya, dan cc. mengeksploitasi anak dan atau bayi untuk kegiatan mengemis. setiap orang atau badan dilarang menelantarkan membiarkan:cc. menjadi tuna susila jalan, jalur hijau, taman, fasilitas umum, fasilitas sosial, hotel,, dan fasilitas sosial. bagian keempatbelas tertib pemanfaatanbupati atau pejabat yang ditunjuk. barang bergerak sebagaimana dimaksud padagian kelimabelas tertib pelajar dan mahasiswa setiap pelajar dan mahasiswa dilarang: berada cc. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan menggunakan pakaian seragam sekolah dan atau sedang mengikuti program kegiatan belajar mengajar: mengikuti kegiatan promo atau aktivitas lain yang dilarang untuk pelajar, dan membawa senjata tajam, minuman keras, narkoba, dan atau sejenisnya. setiap pelajar dan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat unjuk rasa dilarang: menggunakan atribut lambang atau simbol simbol yang dilarang:.c. membuang sampah, peralatan sembarangan dan merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial,dan mengikutsertakan orang lain yang tidak berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.kewajiban. bab pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban bagian kesatu pembinaan pemerintah daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam rangka ketenteraman masyarakat daerah melalui kegiatan sosialisasi produk hukum daerah, dan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat. bagian kedua pengawasan satuan polisi pamong praja bersama perangkat daerah terkait, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat atas nama bupatiperiodik. dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan bupati. tim sebagaimana dimaksud pada diketuai oleh kepala satuan polisi pamong praja. tim sebagaimana dimaksud pada (l) diberikan insentif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga pengendalian pemerintah daerahempat penertiban satuan polisi pamong praja melakukan tindakan penertiban dan penanganan gangguan trantibdan peraturan kepala daerah. tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan berdasarkan laporan masyarakat, hasil pengawasan satuan polisi pamong praja, dan atau laporan perangkat daerah atau instansi lainnya62kepala daerah dan mengumumkan publik:uan perlindungan masyarakat: membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu:kepala daerahkepala daerah. bab vii kerja sama dan koordinasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah dapat menyelenggarakan kerja sama. kerjasama sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh daerah dengan daerah lain: dan pihak ketiga. lembaga dan instansi vertikaldaerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dapat berkoordinasi dengan: pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan atau lembaga dan instansi vertikal. koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang undangan. bab viii pendanaan pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerahdalam huruf dianggarkan melalui satuan polisi pamong praja. bab pelaporan dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, satuan polisi pamong praja wajib melaporkan pelaksanaan tugasnyakepada bupati. laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berkala tiap (tiga) bulan sekali dan atau sewaktu waktu jika diperlukan bab penyidikan ppkabupaten pohuwatokenakan ancam wro juli syarif bunga diundangkan marisa pj. sekretaris daeil.penyelenggaraan pemerintah. ii. demi cukup jelas huruf yang dimaksud dengan asas ketertiban dan'undangan peran peraturan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuterdiri atas badan jalan, saluran teori jalan, ambang pengalamannya dan sejalur tanah tertentu diansi vertikal antara lain kepolisian ri, tni, dan kementeriansehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan dengan asumsi kebijakan umumbahwa peraturan daerah tentang perubahanpalangka raya dengan dewan perwakilan rakyat daerah kota palangka raya#langka raya nomor. tahun tentang hak keuangan dewan perwakilan raky.dan wakil kepala daerah adalah walikota dan wakil walikota palangka rayatuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat skpd 'adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah: b8unit perangkat daerah adalah bagian perangkat daerah yang melaksanakan (satu) atau beberapa program,atuan organisasi:diselenggarakan oleh daerah sesuai potensi:organisasi perangkat daerah atau unit satuan organisasi perangkat daerah pada satuankebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belajar daerah yang selanjutnya disingkat kudaap skpd, rencana kerja anggaran perubahan satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat raporganisasi:11forganisasimbayaran langsung yang selanjutnya::: yang dipergunakan sebagaiyang dananya dipergunakan untuk mengganti yang telah dibelanjakan: surat perintah membayar yang selanjutnya disingkat spm tu 'karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan dan up)kepada pihak ketiga: b1. surat perintah pencairan dana yang selanjutnya singkatan sp2d adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban apbdperubahan apbd tahun anggaran perubahan apbd tahun anggaran terdiri atasdaerah semula rp. bertambah berkurang) rp. jumlah belanja daerah rp. setelah perubahan pembiayaan daerah rp. jumlah pengeluaran pembiayaan rp. setelah perubahan jumlah pembiayaan netto rp. setelah perubahan sisa berkurang) rp. jumlah pendapatan rp. jumlah pendapatan pajak daerah rp. setelah perubahan hasil retribusi daerah semula rp. bertambah (alokasi umum semula rp. berkurangbagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak.: dana insentif daerah semula rp. bertambah ( berkurang jumlah dana insentif daerah rp. rp. jumlahsemula rp. bertambah ( berkurang) rp. jumlahh rp:) berkurang) rp. jumlah pengeluaran pembiayaan rp. setelah perubahan pembayaran pokok utang semula rp. bertambah ( berkurang) rp. jumlah pengeluaran pembiayaan rp.organisasi dan urusan pemerintahan daerah: lampiran xii daftar dana cadangan, danbelanja tidak terdugawalikota menetapkan peraturan tentang penjabaran perubahan apbd sebagai landasan operasionaloktober walikota palangka raya, farid nagari diundangkan palangka raya pada tanggal, oktobadan permusyawaratan desa telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten garut nomor tahun tentang badan permusyawaratanlu dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah kabupaten garut nomor tahun tentang badan permusyawaratan,mekanisme pengisian keanggotaan bpdb diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab fungsi, tugas, wewenang dan hak bpd serta hak dan kewajiban anggota bpd judul bagian kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kesatu fungsi, tugas, wewenang dan hak bpd diantara paragraf dan paragraf bab disisipkan (dua) paragraf, yakni paragraf dan paragraf serta diantara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut:wewenangsisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: hak anggota bpd sebagaimana dimaksud dalam huruf danjudul bab diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab kelembagaan dan pemilihan pimpinan bpd judul bagian kesatu diubah, dan ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:hadir dalam rapat:, sehingga berbunyi sebagai berikut:diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:iantara dan disisipkan (tiga) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut:judul bab dan ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab penyelenggaran musyawarah bpd musyawarah bpd dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan badan permusyawaratan desaadan permusyawaratan desaaa nen hukum kristiani wahyuni,sh nip. noref peraturan daerah kabupaten garut, provinsi jawa barat |
tamayaran pajak daerah secara elektronik dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sanggau, menimbang: bahwa untuk memudahkan pelayanan kepada wajib pajak dalam hal pembayaran pajak, perlu dilakukan ketatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan pajak daerah serta membangun sistem penerimaan pajak daerah yang transparan, cepat dan tepat dengan memanfaatkan sarana elektronik, bahwa pelaksanaan pemungutan pajak daerah pada saat ini masih bersifat konvensional,sebagai upaya optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak daerah dan untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan pembayaran dan pelaporan data transaksi usaha oleh wajib pajak, perlu dilakukan melalui sistem elektronikyaran pajakayaran pajak daerahmelakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangelektronik billinglarangan wajib pajak dilarang: mengubah data sistem elektronik billing dengan cara dan dalam bentuk apapun dalam transaksi pembayaran atau penyetoran pajak melalui sistem elektronik billing, dan atau merusak atau membuat tidak berfungsi beroperasinya perangkat dan sistem elektronik billing yang telah terpasang. bab pengawasan dalam rangka pelaporan data transaksi usaha wajib pajak, kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatanperangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah secara sistem onlinepemasangan tapping box dipasang komputer atau kas register pada hotel dan restoran dimana setiap transaksi yang terjadi langsung terekam server atau computer control perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah atau terkoneksi melalui jalur internet. perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerahketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem onlinwajib memasang sistem online data transaksi usaha untuk pembayaran atau pelaporan pajak paling lambat (tigabagian hukum, sni sms mann rona, s.h., m.h. ing pembina niat9770315 penjelasan atas peraturan daerah kabupaten sanggau nomor tahun tentang pembayaran pajak daerah secara elektronik umumberdasarkan. dalam rangka meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerahsecara sistem elektronik billing. selanjutnya tujuan dari penerapan sistem pembayaran pajak secara sistem elektronik billing. ruang lingkup sistem elektronik billing pajak meliputi: sistem elektronik billing pembayaran atau penyetoran pajak, dilakukanatau bank yang ditunjuk,elektronik billing pelaporan transaksielektronik billing speedengan sistem self assessment, sistem elektronik billing informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pajakperangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah kepada wajib pajak maupun sebaliknya dari wajib pajak kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah, dan sistem elektronik billing perizinan terintegrasi dengan pajak, dilakukan antara perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dengandengan diberlakukannya peraturan daerah ini maka pembayaran pajak daerah dilakukan secara sistem elektronik billing melalui bank pos yang ditunjuk. ii. demi cukup jelas.bupaticukup jelascukup jelas. yang dimaksud dengan surat setoran pajak daercukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud deng. yang dimaksud dengan aplikasi billing adalah bagian dari sistem billing yang menyediakan antar . cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.yang dimaksud dengan tapping box adalah alat perekam transaksi yangserver perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatbank persepsi dan pos persepsi yang selanjutnya disebut bank pos adalah penyediaan layanan penerimaan setoran penerimaan daerah sebagai collecting agent dalam sistem penerimaan daerah menggunakan surat setoran elektronikilling system yang selanjutnya disebut billingbab sistem elektronik billing pembayaran atau penyetoran pajak bagian kesatu kerja sama pemerintah daerah dengan bank pos tempat pembayaran sistem elektronik billing pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah daerah dengan bank pos tempat pembayaran. kerja perangkat daerah dengan perjanjian kerja samarja sama sistem elektronik billingatau penyetoran pajak wajib pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak dengan sistem elektronik billingwajib pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam melalui bank pos yang ditunjuk oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. wajib pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak dengan setoran tunai, transfer dan atau menggunakan fasilitas pembayaran atau penyetoran yang disediakan oleh bank pos tempat pembayaran rekening kas daerah. bank pos tempat pembayaran atau penyetoran pajak, internet banking, cc. mobile banking, cash management service, dan atau fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank pos tempat pembayaran. atas pembayaran atauatau penyetoran pajak dengan cara transfer dan atau menggunakan fasilitas pembayaran atauuntuk pembayaran atau penyetoran melalui teller dengan kode billing, struk bukti transaksi untuk pembayaran melalui anjungan tunai mandiri dan electronic data capture, dan dokumen elektronik untuk pembayaran melalui internet banking. bukti penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada mencantumkan: nomor transaksi penerimaan daerah, kode billing, cc. nomor pokok wajib pajaknomor objek pajakperdesaan dan perkotaankode akun pajak, kodejenis setoran, masa pajak, j . tahun pajak, nomor ketetapan pajak bila ada, il.urat setoran pajak daerahketerlambatan pembayaran atau penyetoran pajak, wajib pajak dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. setiap transaksi pembayaran atau penyetoran pajak melalui sistem elektronik billing akan dilakukan rekonsiliasi antara perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerahpat memperoleh kode billing dalam aplikasi billing perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah. kode billing sebagaimana dimaksud pada bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan wajib pajak. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sistem elektronik billing, serta mekanisme pembayaran dan penyetoran diatur dengan peraturan bupati. bab iii hak dan kewajiban bagian kesatu hak dan kewajiban wajib pajak dalam transaksi pembayaran atau penyetoran pajak melalui sistem elektronik billing wajib pajak mempunyai elektronik billing yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah, memperoleh jaminan pemasangan penyambungan penempatan sistem elektronik billing yangelektronikndapatan daerahperangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dalam pelaksanaan sistem elektronikdua hak dan kewajiban perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dalam transaksi pembayaran atau penyetoran pajak melalui sistem elektronik billing perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah mempunyai elektronik billing billing. perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerahelektronikelektronik billing,mula. bertambah (berkurang) .i. rpmula local rp10. bertambah (berkurang) . rp( jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan .i mek. rp0, penerimaan kembali pemberian pinjaman semula ocean bertambah (berkurang) .i jj. rp jumlah penerimaan kembali pemberian pinjamani jj. rp. pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari atas: pembentukan dana cadangan semula. bertambah (berkurang) .i. rp jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan . je. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah semula conan rp11. bertambah (berkurang) . j. rp0, jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan . rp11. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo semula local rp10. bertambah (berkurang) . rp( jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan. muluk. rp0, pembayaran pinjaman daerah semula ocean bertambah (berkurang) . jj. rp jumlah pembayaran pinjaman daerah setelah perubahan. jk. pengeluar jj. rpalam peraturan daerah.lembaran daerah kabupaten garut kaban tahun nomor lema,tahun anggaran semula sebesar rp4. bertambah sebesar rp592. sehingga menjadi rp4. dengan rincian sebagai berikut: pendapatan daerah semula .oooooomnlnaanananaa rp4. bertambah (berkurang) . ju. rp592. jumlah pendapatan setelah perubahan . rp4. belanja daerah semula lomba rp4. bertambah (berkurang) . jeu. rp689. jumlah belanja setelah perubahan . rp5. surplus defisit) setelah perubahan . rp( pembiayaan penerimaan semula oom rp153. bertambah (berkurang . rp87. jumlah penerimaan setelah perubahan . rp240. pengeluaran semula oom rp21. bertambah (berkurang . rp( jumlah pengeluaran setelah perubahan rp11. jumlah pembiayaan neto setelah perubahan. rp229. sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan . jj..eeoooocekennaanannnnanana rp483. bertambah (berkurang) .indo rp8. jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan . rp492. pendapatan transfer semula .eeonenennnanannanlnnnaaaa rp3. bertambah (berkurang) .i rp573. jumlah pendapatan transfer setelah perubahan kenananantanaanananana naa rp4. lain lain pendapatan daerah yang sah semula nona rp304. bertambah (berkurang) . jeuuuu rp10. jumlah lain lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan . jj. o)' rp314. pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf bersumber dari: pajak daerah semula lola rp133. bertambah (berkurang) . rp( jumlah pajak daerah setelah perubahan . rp122. retribusi daerah semula ocean rp18. bertambah (berkurang) . rp(loose rp5. bertambah (berkurang) . rp0, jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan rp5. lain lain pendapatan asli daerah yang sah semula ocean rp326. bertambah (berkurang). rp20. jumlah lain lain pendapatan asli daerah setelah perubahan . jek. rp346. pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dimaksud dalam bersumber dari: transfer pemerintah pusat semula ocean rp3. bertambah (berkurang). rp( jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan .eeeeee rp3. transfer antar daerah semula .ooieaneeenannann rp231. bertambah (berkurang) . rp604. jumlah transfer antar daerah setelah perubahan . jek. rp836. lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf bersumber dari jenis pendapatan: hibah semula ocean rp31. bertambah (berkurang) . rp0, jumlah hibah setelah perubahan . rp31. lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan semula sebe sar . ii. rp273. bertambah (berkurang) . rp10. jumlah lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perubahan. rp283. anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: belanja operasional, semula cone rp3. bertambah (berkurang) . rp591. jumlah belanja operasional setelah perubahan .i week. rp3. belanja modal, semula ocean rp502. bertambah (berkurang. rp132. jumlah belanja modal setelah perubahan . jek. rp635. belanja tidak terduga semula benatanaaann alan rp75. bertambah (berkurang). rp( jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan . jek. rp41. belanja transfer semula lose rp766. bertambah (berkurang). rp( jumlah belanja transfer setelah perubahan . jek. rp764. belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: belanja pegawai semula. rp1. bertambah (berkurang) . rp16. jumlah belanja pegawai setelah perubahan. rp1. belanja barang dan jasa semula ocean rp1. bertambah (berkurang) . rp77. jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan .week rp1. belanja bunga semula cone rp885. bertambah (berkurang). rp( jumlah belanja bunga setelah perubahan. rp0, belanja hibah semula loose rp207. bertambah (berkurang. rp503. jumlah belanja hibah setelah perubahan . rp711. belanja bantuan sosial semula. rp16. bertambah (berkurang) . rp( jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan .i.eee rp11. belanja modal sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: belanja modal tanah semula lola rp63. bertambah (berkurang). rp( jumlah belanja modal tanah setelah perubahan . w.eeee rp42. belanja modal peralatan dan mesin semula local rp88. bertambah (berkurang). rp45. jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan . jek. rp133. belanja modal gedung dan bangunan semula ocean rp196. bertambah (berkurang) . rp19. jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan . jek. rp215. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi semua l.ce nenek rp139. bertambah (berkurang) . jj. rp89. jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan. rp228. belanja modal aset tetap lainnya semula. rp14. bertambah (berkurang). jj. rp656. jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan . je. rp15. belanja modal aset lainnya sem uia loose rp0, bertambah (berkurang) .ii j. rp84. jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan . je. rp84. belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: semula loco rp75. bertambah (berkurang). jenis.d rp( jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan.been. rp41. belanja transfer sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: belanja bagi hasil semula loose rp15. bertambah (berkurang). rp( jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan. rp14. belanja bantuan keuangan semula. rp750. bertambah (berkurang). rp( jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan . jek. rp750deananaannn nana rp153. bertambah (berkurang) penaananananananaae jumlah penerimaan setelah perubahan kanaananananananananaan rp240. pengeluaran pembiayaan semua loose rp21. bertambah (berkurang) kenaananasanasasana rp( jumlah pengeluaran setelah perubahan . . rp11. penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari atas: lpa tahun anggaran sebelumnya semula ocean rp143. bertambah (berkurang . rp97. jumlah lpa tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan . rp240. pencairan dana cadangan semula conan bertambah (berkurang). j. jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan . ji.teknologi kedokteran sehingga berdampak terhadap fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan bertambahnya peralatan kesehatan, antara lain, peralatan terdiagnosis pemeriksaan umum, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana, pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, pemeriksaan laboratorium, pelayanan kefarmasian, sesuai dengan ketentuan peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang pusat kesehatan masyarakat maka peraturan daerah kabupaten hulu sungai tengah nomor tahun tentang retribusi pelayano3)ngkat daerahtd adalah puskesmas beserta jaringannya termasuk pustu, polindes dan poskesdesr kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan secara umum, meliputi pemeriksaan kesehatan jasmani, buta warna, tekanan darah, tinggi badan, berat badan. kir haji adalah pemeriksaan kesehatan secara umum, meliputi pemeriksaan fisik calon jamaah haji, konsultasi kesehatan calon jamaah haji, pemeriksaan labotarium, pemeriksaan buku haji. mengubah lampiran peraturan daer,struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan dibuat kesehatan masyarakat tarif operasional jasa jasa semspetasanan) papa sarana. pelayanan, |rawatjalan dan rekam medik) ja. pelayanan obatracikan (buyer) '' ' pelayanan penambahan air dan racikan mapan amp anna tambalanpermanenperelemen s000| tambalan sementara buangkaranggigi (perlahan) ' |rawatinap who ooh naga ja. ruanganperhari s3. biaya makan pasien kali orang |e. visitedokter ' jasa pengawasan paramedis redshift ' ' je. konsultasi dokterperkali ' ' ' pemakaian oksigerperliterperjam ' ' leo wol laboratorium angkaleukosit wid malaria angka kuman singel oo stapyloeoccus stretococccus pengambilan swab covid snn tindakan medis umum igd pasang matter ' ' pasang ngt s00o0| s3. lepas ngt perawatan luka tanpajahitan dressing hectingluka loo 8jantan s3. jantan s250| jahitan, tambahanperjahtan ' eee aaaaaa jantan |lebihdari5 jahitan ' polip,lima,flavus,atheroma) ekstraksi benda asing nn. nnn pelayanan kebidanan hamil pada ibu paska bersalin besa mita persalinan persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar bee placenta manual bersalin, nifas, neonatal dengan komplikasi pemeriksaan pasangtamponvagina so. s0. pelayanan keluarga berencana ')) ) | ja. konsultasi ib. pemasangan iud implant ' je. pelepasan iud implant so. s0. ja. suntikan pib dan keadaan css men masi persalinan na. nnn tindakan medi ko' tindakan medikkebidanan poo ja. pasanginfuse ib. hectingluar1 ' ' ' je. hectingluar6 ja. hectingdalam1 ' je. hectingdalam6 nn. penunyjangmedik loh nnn lh. general check loo' | dan surat keterangan imunisasi) kir kesehatan terdiri dari: pemeriksaan tekanan darah pengukuran nadi pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, pengukuran suhu tubuh kir haji terdiri dari: pemeriksaan fisik, konsultasi kesehatan sintetik haji, laboratorium, buku haji tes kebugaran terdiri dari: penata solo pengukuran dan pemeriksaan fisik pengukuran kebugaran konsultasi kebugaran bupati hulu sungai tengah, ttd aulia oktafiandi |
salinan hi, naa snbangli,lurahan, dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati. maka perlu membentuk organisasi dan tata kerjalurahlin, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten bangli: kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten bangli bawah kecamatan: lurah adalah kepala kelurahan kabupaten bangli: sekretaris kelurahan adalah sekretaris kelurah.ibis salinan bab pembentukan dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja kelurahan kabupaten bangli, yang meliputi kelurahan cempaka: kelurahan kawan: kelurahan belalang: dan kelurahan kubu. bab iii kedudukan.... salinan . dalam melaksanakan tugas pokokorganisasi organisasi kelurahan terdiri dari sekretariat: seksi seksi: dan jabatan fungsional: dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf dan bertanggungjawab kepada lurah. seksi seksi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban: seksi pemberdayaan masyarakat: seksi kesejahteraan rakyat: dan seksi pelayanan umum:bagan organisasi keluralurahan diatur dengan peraturan bupati. bab sai aa motm .i salinan bab. ( ner mm. salinan aadan perangkat kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. bantu oleh kepala lingkunganh eselon lurah merupakan jabatan eselon va: dan sekretaris kelurahan, dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon vb. bab pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatperangkat kelurahan: satu salinan jika bab pembiayaan segala pembiayaan untuk kegiatan kelurahan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan sumber lain yang diperoleh secaralurahtampil bupati bangli, tap made gianyar diundangkan bangli pada tanggal april plh. sekretaris daerah kabupaten bangli. bagus darmayudha lembaran daerah kabupaten bangli tahun nomor salinan as: penjelasan atasil. umum untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi fungsi pemerintahan perkotaan.. dan syarat kewilayahan. berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat. kelurahan merupakan perangkat daerah dimana kelurahan dipimpin oleh lurah dibantu oleh perangkat kelurahan berada dalam wilayah kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui camat. dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, memasyarakat dan pelayanan kepada masyarakat setempat sesuai kewenangannya. il. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . salixu. salinanbagan struktur organisasi kelurahan kabupaten bangli l kelurahan wong pemerintahan, ketentraman dan pemberdayaan kesejahteraan pelayanan umum ketertiban masyarakat rakyat bupati made gianyar |
lembaran daerah kabupaten banyumas nomor tahun seri: peraturan daerah kabupaten banyumas nomor tahun tentang izin usaha pasar modern dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banyumas, menimbang bahwaberdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang kewenangan pemerintah.dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, maka pengelolaan administrasi izin usaha pasar modern tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah, sehingga menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kotamaka perlu memberikan perlindungan kepada usaha kecil dan menengah yang menjalankan usahanya secara jujur dan benar (bahwa berkembangnya pasar modern harus sejalan dengan tumbuh kembangnya pasar tradisional yang digerakkan oleh pedagang kecil dan menengah, bahwa untuk pemberdayaan pedagang kecil dan menengah agar menjadi tangguh, maju dan mandiri, diperlukan kejelasan kewenangan dalam pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pasar modern, bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dengan peraturan daerah tentang izin usaha pasar modern: bagian kelima bnn pencabutan izin tum dicabut apabila: izin diperoleh secaratidak sah. pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan usaha selama (dua) tahunberturut turuttanpa memberikan alasan yang sah: pemegang izin melanggar ketentuan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini: pemegang izin melaksanakan usaha selain yang ditetapkan dalam izin.kota daerah: terhitung (empat) bulanhak tidak mengajukan pemindahtanganandalam maka dalam waktu selambat lambatnya (satu) bulanusahakan dijalankan. . abbr bnn golongan retribusi retribusi ipm golongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. tan babi cara mengukur tingkat penggunaan jasa tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas ruang tempat . usaha, dan besarnya permodalan pasar modern. penentuan penghitungan nilai sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut lokasi ibukota kabupaten dengannilai ibukota kecamatan luar ibukota kabupaten dengan nilai diluar ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dengan nilai luas ruang tempatusaha kurang dari 200rn' (auratus meter persegi) dengan nilai (dua ratus meter persegi) sampai dengan (lima ratus meterpersegi) dengan nilai tea lebih dari (lima ratus meter persegi) sampai dengan .000m (seribumeterpersegi) dengannilai lebihdari .000m (seribu meterpersegi)dengannilai4. besarnyapermodalan kurang dari rp. (dua ratusjuta rupiah) dengan mal: rp. (dua ratus juta rupiah) sampai dengan rp. (lima ratus juta rupiah) dengan nilai lebih dari rp. (lima ratus juta rupiah) sampai dengan rp. (sepuluh milyar rupiah) dengan nilai lebih dari rp. (sepuluh milyar rupiah) dengan nilai besarnya retribusi ipm dihitung berdasarkan nilai rata rata tingkat penggunaanjasa. bab vii prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tari prinsip dan sasaranmeliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, terhadap pemberian ipm sebagaimana dimaksud pada pemohon dipungut retribusi ipm. besarnya retribusi ipm sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut nilai rata rata sampai dengan rp. (lima ratus ribu : rupiah), nilai rata rata lebih dari sampai dengan rp. (dua jutarupiah), nilai rata rata lebih dari sampai dengan kurang dari rp. (delapan juta rupiah): nilai rata rata sama dengan rp. (tiga puluh dua juta rupiah). terhadap permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada pasai pemohon dipungut retribusi sebesar (tujuh puluh lima keseratus) dari retribusi yang ditetapkan untuk ipm yang bersangkutan. terhadap permohonan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada dipungut retribusi yang sama dengan retribusi yang ditetapkan bagi perusahaanyangbersangkutan. hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada dan disetor secara bruto kas daerah. babi . wilayah pungutan retribusi yang terutang dipungut daerah. babi oo . tata cara pemungutan pemungutan retribusi tidak dapatdiborongkan. retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen lain yangdiperyang dipersamakan. babrjakan sanksi adminkanan penyetoran retribusi ipm langsung kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati. bab xivjatuhtempopernbayaran. dalam jangka waktu (tujuh) han setelah tanggal teguran atau surat peringatan atau surat jbupati, atau pejabat yang ditunjuk.basanretribusi sebagaimana dimaksud )nan bab diterbitkansuratnn bayi tan bnn ketentuan pidana pan setiap orang atau badan hukum yang melanggar diancam pidana kurungan selama lamanya (enam) bulan atau denda palingterutang. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dan. pelaksanaan dan pengawasan dinas yang menangani perdaganganyang menangani pengawasan fungsional. bab ketentuan lain lain dikecualikan sebagaimana dimaksud pada huruf bagi pasar modern yangtelah operasional: pasar modern yang sedang dibanguntetapi belum operasional. bab xxi ketentuan peralihan dan penutuptelah memiliki izin berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebelumnya, dalam jangka waktu selambat lambatnya (enam) bulan sejak berlakunya peraturan daerah ini wajib menyesuaikan dengan peraturan daerahinbelum memiliki izin berdasarkan peraturan yang telah ada sebelumnya, dalam waktu selambat lambatnya (enam) bulan terhitung sejak berlakunya peraturan daerah ini wajib memiliki tum berdasarkan peraturan daerah in01 juni bupatibanyumas aris section diundangkan purwokerto padatanggal juni sekretaris daerah kabupaten banyumas ttd. bambang prison lembaran daerah kabupaten banyumas nomor seri penjelasan atas bnn peraturan daerah kabupaten banyumas . nomor10 tahun tentang izin usaha pasar modern umumpenyelenggaraan administrasi izin usaha pasar modern menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kotnetapkan retribusi izin sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. dalam rangkari menengah, koperasi, serta pasar tradisional, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih cepat sebagai terwujudnya tata perdagangan dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan serta mewujudkan kemitradidalam tatanan perdagangan yang efisien dan berdaya saing tinggi, maka perlu mengatur izin usaha pasar modem kabupaten banyumas dengan peraturan daerah. adapun fungsi pemberian izin usaha pasar modern bagi pemerintah daerah adalah sebagai alat dalam membina dan mengawasi usaha pasar modern. sedangkan bagi dunia usaha merupakan sarana untuk melaksanakan kegiatan perdagangan, agar penyelenggaraan kegiatan ini mempunyai kepastian berusaha. peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat bidang perdagangan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif. ii. penjelasan demi ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan menyamakan persepsi terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam peraturan daerahini. s d cukup jelas. huruf adan huruf bahwauntuk lokasi, tempat dan tinggi bangunan serta koefisien dasar . bangunan pasar modern harus sesuai dengan rencana umum tata ruang kota daerah. huruf ketentuan ini dimaksudkan untuk mengurangi konflik lalu lintas. yang dimaksud dengan lebar jalan (dua belas meter) adalah lebar badan jalan tersebut dengan lebar paling sedikit (duabelas meter). yang dimaksud dengan dengan jarak dari persimpangan paling sedikit 200m (dua ratus meter), adalah bahwa apabila lokasi pasar modern berada persimpangan jalan maka lokasi pasar modern paling sedikit berjarak 200m (dua ratus meter) dari persimpangan. hurufddanhurufe cukup jelas. huff bahwa sebelum pemohon mengajukan permohonan izin usaha pasar modern, wajib terlebih dahulu memiliki izin lokasi. yang dimaksud izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk tan memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. zin lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan apabila tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (ireng) dari parapemegangsaham:putra kawasan pengembangan tersebut: tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan tempat: usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperolehizinperluasan usaha sesuai dengan ketentuan yang: tag berlaku. sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yangbersangkutan, tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari (sepuluh ribu meter persegi)disamping memiliki izin lokasi, juga wajib memiliki izin gangguan, tanda daftar perusahaan, izin membangun bangunan izin penggunaan bangunan. yang dimaksud dengan program kemitraan adalah suatu program yang berisikan kerja sama antara pengusaha pasar modern dengan usaha kecil dan menengah yang terdiri dari pola kemitraan, tata cara pembayaran, dan rencana kerja, serta pola perlindungan bagi mitra usaha. bs d cukup jelas. o0(l) cukup jelas. huruf yang dimaksud izin diperoleh secara tidak sah adalah bahwa pemohon dalam memperoleh izin tersebut menggunakan data atau dokumen yangtidak benar. huruf d huruf cukup jelas. huruf dalam hal izin dicabut karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan rencana iata . ruang kota daerah, maka kepada pemegang izin apabila izin tersebut dapat dibuktikan telah diperoleh dengan itikad baik, terhadap kerugian yang timbul . sebagai akibat pencabutan izin tersebut dapat dimintakan penggantian yanglayak. itikad baik adalah perbuatan pihak pemilik izin yang mempunya bukti bukti hukum yanggi instansi pemerintah yang berkaitan dengan tan pemanfaatan ruang yang bersangkutan. nanhuruf cukup jelas. cukup jelas. dan cukup jelas. yang dimaksud.dengan nilai rata rata penggunaan jasa adalah nilai rata rata komponen jasa yang meliputi: lokasi, luas ruang tempat usaha, dan besarnya permodalan. contoh pasar modern letak lokasi kota sokarajanilai luas nla4 modal rp. nilai maka nilai rata ratanya s.d:. penyetoran retribusi dan penagihanretribusi. cukup jelas. peraturan daerah kabupaten banyumas tahun tentang kewenangantentang izin usaha pasar: pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten banyumas, bupati adalah bupati banyumas, menteri adalah menteri yangbertanggungjawab bidang perdagangan. dinas adalah dinas yang menangani perdagdan koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil serta dengan proses jual beli dengan prosespermulaan grosir, mall super mall, supermarket pasarnya pasar swalayan, toko serba ada departement store, pusat perbelanjaan shop.ng centre dan waralaba franchise dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanjadengan manajemen berada satu tangan, bermodal relatif kuat dan dilengkapi label harga yangpasti. permulaan grosirdalam partai besar barang tersebut sampai kepada sub distributor dan atau pedagang eceran. mall super mall adalahjasa. pasarnya pasar swalayan super marketatusendin. toko serba ada departement store adalah toko skala besar yang melakukan penjualan berbagai macam barang. pusat perbelanjaan shopping centre adalah suatu wilayah lingkungan tempat bagian perkotaan dimana terdapat bangunan toko toko di. waralaba franchise adalah penjualan dengan memanfaatkan danperjanjian dengan pihak lain. pedagang kecil dan menengah adalah pedagang yang melakukan kegiatan usaha kecil sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun tentang usaha kecil dan peraturan perundangan yang ditetapkankemudian. izin usaha pasar modern yang selanjutnya disebut ipm adalah izin nag untuk mendirikan, memperluas dan memindahtangankan pasar modern. badan hukum, koperasi, dan yayasan atau organisasi yang sejenis. pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunanbunga atau denda. pemohon adalah pemohon izin usaha pasar modern. pemegang izin adalah pemegang izin usaha pasar modern. bnn babi bnn maksud dan tujuan maksud dan tujuan peraturan daerah ini memberikan dasar hukum bagi pemberian ipm.agar dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata perdagangan dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan. cc. memberdayakan pedagang kecil dan menengah serta koperasi agar menjadi tangguh, maju dan mandi. mewujudkan kemitraan usaha antara pengusaha pasar modem dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi, serta pasar tradisional dalam tatanan perdagangan yang efisien dan berdaya saing tinggi. bab iii obyek dan subyek izin usaha pasar modern obyek tum adalah semua tempat usaha yang digunakan untuk kegiatan pasar modern. subyek ipm adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha pasar modern sebagaimana dimaksud pada bnn perizinan bagian pertama wewenang pemberian izin setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan atau memperluas pasar modern wajib terlebih dahulu memiliki ipm dai bupati. izin sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat dipindahtangankan, kecuali dengan izin bupati. tag bagian kedua tata cara mendapatkan izin untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati, dengan persyaratan sebagai berikut lokasi pasar modern harus sesuai dengan peruntukannya, tinggi bangunan dan koefisien dasar bangunan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, lokasi pasar modern berada lingkungan dengan lebar jalan paling sedikit (dua belas) meter dan jarak dari persimpangan paling sedikit (dua ratus) meter, wajib menyediakan lahan parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, wajib memenuhi ketentuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, wajib memiliki izin lokasi, izin gangguan, tanda daftar perusahaan, izin membangun bangunan izin penggunaan bangunan, wajib memiliki program kemitraan dan perjanjian kemitraan: wajib menyusun dokumeyang titik beratnya sosial, ekonomi dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan serta tata caramengajukan izin diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada diadakan penelitian oleh tim teknis yang ditetapkan dengan keputusan bupati. dengan memperhatikan berita acara hasil penelitian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan yang diajukan. dalam hal permohonan dikabulkan, maka ipm harus sudah selesai diproses dalam waktu selambat lambatnya (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud padatiup berlaku selama usaha yang bersangkutan masih ber alan, dengan ketentuan setiap (lima )tahun sekali wajib didaftar ulang. daftar ulang sebagaimana dimaksud dalamtata cara dan persyaratan daftar ulang diatur lebih lanjut dengan keputusan bupatiilik izin, maka ahli waris atau orang orang yang mendapatkan hak dalam waktukepada bupati. tata cara dan persyaratan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. |
amyengan rahmat tuhan yang maha esa bupati poso, menimbang bahwa dalam rangkamaka perlu menatai yang lain sebagai badan eksekutif daerah. bupati adalah bupati poso. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten poso. kepala inspektorat adalah inspektur kabupaten poso. kepala badan adalah kepala badan daerah kabupaten poso. lembaga teknis daerah yang selanjutnya disingkat ltd adalah lembaga teknis daerah kabupaten poso. kepala kantor adalah kepala kantorinspektorat kabupaten poso, badan perencanaan pembangunan daerah bappeda) kabupaten poso, badan kepegawaian daerah kabupaten poso, badan lingkungan hidup kabupaten poso, badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat kabupaten poso, badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten poso, badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten poso, badan ketahanan pangan kabupaten poso, kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi kabupaten poso, j . satuan polisi pamong praja kabupaten poso, dan rumah sakit umum daerah kabupaten poso, bab iii kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi bagian pertama inspektorat kabupaten poso inspektorat kabupaten poso adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang inspektur dan bertanggung jawab kepada bupati serta secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. inspektorat kabupaten poso mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten posodalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud inspektorat kabupaten postruktur organisasi inspektorat kabupaten poso terdiri dari inspekturua badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten poso badan perencanaan pembangunan daerah bappeda) kabupaten poso adalah unsur pendukung tugas bupati yang dipimpin oleh seorang kepala badan,bappeda) kabupaten poskabupaten poso. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud badan perencanaan pembangunan daerah bappeda) kabupaten poso, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah:: pembinaan tenaga fungsional, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati, dan j .rencanaan pembangunan daerah bappeda): dan sub bidang monitoring dan evaluasi. bidang penanaman modal membawakan sub bidang kerjasama dan promosi, dan sub bidang pengendalian bagan struktur organisasi badan perencanaan pembangunan daerah bappeda)iga badan kepegawaian daerah kabupaten poso badan kepegawaian daerahkabupaten poso mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah bidang kepegawaian daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud badan kepegawaian daerah kabupaten poso menyelenggarakan fungsi menyusun kebijakan teknis dalam rangka perencanaan, penetapan formasi, pengadaan dan pengangkatan dan pemindahan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah kabupaten poso, menyusun kebijakan teknis tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon serta pendidikan struktural dan fungsional dalam lingkungan pemerintah daerah kabupaten poso, menata dan menyusun kebijakan dalam rangkalingkungan pemerintah kabupaten poso, merencanakan dan mengendalikan jumlah pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah kabupaten poso, memberi pelayanan teknis administrasi dan menghimpun dokumen bidang kepegawaian daerah, menyusun program inventarisasi, penyediaan sarana prasarana dan perawatan bidang kepegawaian daerah, memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas yang ditetapkannataan organisasi, dan pembinaan kelompok jabatan fungsional. struktur organisasi badan kepegawaian daerah:mpat badan lingkungan hidup kabupaten poso badan lingkungan hidupgendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup kabupaten poso. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud badan lingkungan hidup kabupaten poso menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, pengendalian,, pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan, penerapan dan pengawasan pelaksanaan rkl dan rpl serta pengendalian teknis pelaksanaan amdal,, perencanaan konservasi sumber daya alam, pengendalian dan pengawasan sumber daya alamlingkungan hidup: dan sub bidang pengelolaan lingkungan. bidang pengendalian dan penyuluh membawakan sub bidang pengendalian lingkungan, dan sub bidang penyuluhorganisasi badan lingkungan hiduplima badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat kabupaten poso badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat kabupaten poso adalah unsur pendukung tugas bupatkabupaten posokabupaten poso menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan kesatuan bangsa dan pembinaan politik daerah, perumusan kebijakan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga, perumusan kebijakan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan dan kesadaran kebangsaan, perumusan kebijakan pelaksanaan pengkajian strategis dan penanganan konflik: perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan kesiagaan dan perlindungan masyarakat, perumusan kebijakan pembinaan dan koordinasi pertahanan sipil dan perlindungan masyarakat. perumusan kebijakan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana, melaksanakan urusan kesekretariatan: pembinaan kelompok jabatan fungsional. melaksanakan tugas lain yang ditetapkesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakatideologi, kebangsaan dan kewaspadaan nasional membawakan sub bidang bina ideologi dan bina kebangsaan: dan sub bidang kewaspadaan nasional. bidang ketahanan sosibidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana membawakan sub bidang perlindungan masyarakat, dan sub bidang penanggulangan bencananam badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten poso badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan deskabupaten posoabupaten poso menyelenggarakan fungsi melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, melaksanakan pembinaan ketahanan masyarakat dan desa, pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat dan desa, melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan desa, pembinaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya alam, pelaksanaan dan mengkoordinasikan penyusunan program pemberdayaan masyarakat dan desa, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa, pengelolaan adminstrasi umm yang meliputi penatalaksanaan, kepegawaian dan keuangan badan, pembinaan kelompok jabatan fungsionalmberdayaan masyarakat dan pemerintahan desaadministrasi pemeritahan desa dan kelurahan: dan sub bidang sarana, prasarana dan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahanujuh badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten poso badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencankabupaten poso. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten poso menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana, pembinaan peran aktif perempuan dan peningkatan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan, pelaksanaan pengurusutamaan gender dibidang pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan ham dan politik skala kabupaten, pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, dan perlindungan anak, perlindungan hak hak anak dan kesejahterapenetapan dan pelaksanaan kegiatan dan keutuhan ekonomi keluarga,prasejahtera dan keluarga sejahtera:,elapan badan ketahanan pangan kabupaten poso badan ketahanan pangankabupaten poso mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketahanan pangan seluruh wilayah kabupaten poso. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat, pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat: pemantauan, evaluasi dan analisis ketersediaan pangan strategis, pelaksanaan kebijakan penyuluhan pertanian, penyediaan pelayanan informasi ketahanan pangan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati bidang ketahanan pketahanan pangan membawakan sub bidang penelitian dan pengembangan teknologi pertanian,:mbilan kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi kabupaten poso kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi kabupaten poso adalah unsur pendukung tugas bupatikabupaten poso. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi kabupaten poso menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana dan program bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi: pengumpulan, penerimaan, pengelolaan arsip aktif dan bahan kepustakaan, pelaksanaan bimbingan, pengembangan pelayanan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi: penataan penyimpanan, pemeliharaan dan penemuan kembali arsip aktif dan bahan kepustakaan, penyelenggaraan kerjasama perpustakaan dengan arsip lain, pengelolaan dokumentasi, pelaksanaan pemberitaan dan publikasi, penilaian dan penyerahan arsip statis daerah kepada kantor arsip nasional)kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi kabupaten posopuluh satuan polisi pamong praja kabupaten poso satuan polisi pamong praja kabupaten poso adalah unsur pendukung tugas bupatikabupaten poso mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, masyarakat, penegakan peraturan perundang undangan,kabupaten poso menyelenggarakan fungsi penyusunan pedoman kebijakan teknis tentang pelaksanaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan perundang undangan, peraturan daerah dan peraturan bupati, pelaksanaan pembangunan kapasitas personil polisi pamong praja, pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta masyarakat, pelaksanaan pembinaan ketertiban, pengamanan, operasi dan pengawalan serta kesamaptasatuan polisi pamong praja kabupaten poso terdiri dari kepala satuan, sub bagian tata usaha, seksi ketentraman dan ketertiban umum, seksi penegakan perda, seksi pembinaan personil: dan kelompok jabatan fungsional, bagan struktur organisasi satuan polisi pamong prajasatuan, kepala sub bagian dan kepala seksibelas rumah sakit umum poso rumah sakit umum poso adalah perangkat teknis daerah bidang jasa pelayanan kesehatan rujukrumah sakit umum poso menyelenggarakan fungsi pelayanan medis, pelayan penunjang medik dan non medik, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pelaksanaan pelatihan dan pengemb(l) struktur organisasi rumah sakit umum poso: dan seksi logistik. bidang pengembangan rumah sakit membawakan seksi informasi dan rekam medik,dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah nomor tahun tanggal september tentang organisasi badan pengawas daerah kabupaten poso, nomor tahun tanggal september tentang organisasi badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten poso, nomor tahun tanggal september tentang organisasi badan kepegawaian daerah, nomor tahun tanggal mei tentang organisasi badan pengendalian dampak lingkungan kabupaten poso, nomor tahun tanggal september tentang organisasi badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat kabupaten poso, nomor tahun tanggal januari tentang organisasi dinas pemberdayaan masyarakat kabupaten poso, nomor tahun tanggal januari tentang pembentukan organisasi badan pelayanan kesehatan rsu daerah kabupaten poso, nomor tahun tanggal januari tentang organisasi kantor ketahanan pangan dan penyuluh pertaniandan nomor tahun tanggal januari tentang pembentukan organisasi satuan polisi pamong praja kabupaten poso,posoperlu menetapkan kewenangan pemerintahan kabupaten yang diserahkanoso tentangposo tahun nomor peraturan daerah nomor tahun tentang badan permusyawaratan desa, lembaran daerah kabupaten poso tahun nomor peraturan daerah nomor tahun tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa, lembaran daerah kabupaten posoahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa.dan, pemeliharaan rambu rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lai, dan pengawasan dan pemantauan pupuk cair pengawasan dan pemantauan limbah padat cair pengawasan dan pemantauan terhadap perburuan, penangkaran, perdagangan burung satwa langka desa melindungi suaka yang ada desa, dandan: . penetapan kerja sama antar desa, g .dandandandandantiban ktp dan kartu keluarga,,, oo, p . pelaksanaan pendataan jumlah penduduk yang wajib memiliki ktp dan telah memiliki ktp: pelaksanaan pendataan jumlah penduduk yang wajib memiliki dan telah memiliki kk: dan melakukan pembinaan dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan catatan sipildanrapan rencana jangka menengah desa rpm desa), dan penetapan rencana kerja pembangunan desa kpj desa). bidang penerangan informasi dan komunikasi.cdan penetapan jenis jenis informasi pembangunan. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. rekomendasi pembentukan lsm perlindungan anak, dan.dan pengembangan gerakan imunisasi dan gizi keluarga. bidang pemuda dan olahraga.dancal, peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat local, penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan, dan penataan organisasi masyarakat desa. bidang statistik. pengelolaan dan penyediaan data data tingkat lokal, dandan pengelolaan taman bacaan dan perpustakaan desa, dan pengelolaan perpustakaan buku buku petunjuk teknis. bupati poso, piet inkiriwangrakyat. kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten poso. camat adalah camat kabupatenturan daerah adalah peraturan daerah kabupaten posusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. bab penyerahan urusan pemerintahansebagaimana dimaksud pada disertai dengan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten poso. bab iii jenis urusan pemerintahan jl) urusan pemerintahan kabupaten yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa, meliputiketenagauang, il. bidang permukiman perumahan bidang pekerjaan umum, bidang perhubungansejahteraan keluarg, jenis urusan pemerintahan yang akan diserahkan kepada desa disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan desabupati dengan ketua pelaksana oleh sekretaris daerah kabupaten poso yang anggotanya terdiri dari unsur dinas badan kantor bagian terkait sesuai kebutuhan. (l) setelah peraturan dearah ini diundangkan, pemerintah desa bersama bpd melakukan pengkajian dan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan kabupatekeputusan kepala desa atas persetujuan bpd sebagaimana dimaksud pada diusulkan kepada bupati. bupati menetapkan peraturan bupati tentang penyerahan urusan pemerintah kabupaten kepada masing masing desa dengan memperhatikan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam bab pelaksanaan urusan jl) urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desakriteria pelaksanaan urusan, mekanisme penambahan dan penarikan urusan pemerintahan kabupaten, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab pembiayaan biaya urusan pemerintahan kabupaten yang telah diserahkan kepada desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. bab vii pembinaan, pengawasan dan pertanggungjawaban jl)dalam pelaksanaannya kepala desa bertanggungjawab kepada bupati melalui camat. bab viii ketentuan peralihan dalam waktu (dua) tahun pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang telah diserahkan kepada desa tidak berjalan secara efektif, pemerintah kabupaten poso dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan kabupaten yang telah diserahnyerahan urusan pemerintah kabupaten kepada desabeberapa peraturan menteri dalam negeri, salah satunya adalah peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa. berkaitan dengan hal tersebut diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa serta dalam rangka memanfaatkan berbagai potensi yang ada desa, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, maka pengaturan mengenai penyerahan urusan pemerintah kabupaten kepada desa perlu diatur dengan peraturan daerah kabupaten pospenyerahan urusan pemerintah kabupaten kepada desa.mikronggunadandandan pelestarijin angkutan kayu rakyat (airasia, asem kandis, durian, suren, jalan, jati putih, karet, ketapang, kulitmanis, akademia, mini,, petai, puspa, sengon, dan tangkai) pengelolaan terus jalan desa rekomendasi pemberian ijdandandandandan lahan untuk pembangunan tk, sd, slip, sta: memberikan kontribusi untuk melengkapidandan, dandan memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal. bidang pekerjaan umumtentang kecamatan, bahwahwa pemekaran kecamatan pulau maya kalimat mengakibatkan perubahan perubahan berkaitan dengan nama kecamatan, batas wilayah, jumlah desa dan jumlah penduduk yang meliputinya: bahwa dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf maka wilayah kecamatan yang sudah mengalami perubahan, perlu diberikan status dengan perubahan nama kecamatan yang baru: bahwa perubahan nama kecamatan sebagaimana dimaksud huruf dan huruf adalah kecamatan pulau maya kalimat menjadi kecamatan pulau mayaubahan nama kecamatan pulau maya kalimat menjadi kecamatan pulau mnama kecamatan pulau maya kalimat menjadi kecamatan pulau mayabupaten kayongdarubahan nama kecamatan dengan peraturan daerah ini merubah nama kecamatan pulau maya kalimat menjadi kecamatan pulau maya. wilayah kecamatan pulau maya sebagaimana dimaksud pada meliputi: desa tanjung katai: desa katai lestari: desa kamboja: desa dusun besar: desa dusun kecil. bab iii ibukota kecamatan ibukota kecamatan pulau maya berkedudukan desa tanjung katai. bab jumlah penduduk, luas wilayah dan batas kecamatan jumlah penduduk kecamatan pulau maya pada saat ditetapkannya peraturan daerah ini adalah (tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh) jiwa. luas wilayah kecamatan pulau maya adalah km. kecamatan pulau maya memiliki batas wilayah sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan kabupaten kubu raya: sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan kepulauan kalimat: sebelah barat berbatasan dengan kecamatan matan hilir utara kabupaten ketapang, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan simpang hiliketentuan peralihan setelah berubah nama menjadi kecamatan pulau maya, tidak ada lagi sebutan kecamatan pulau maya kalimwalikota parepare peraturan daerah kota parepare nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu daerah dalam pembangunan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, bahwa retribusi jasa perizinan tertentu merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial yang dapat membiayai tugas tugas pemerintahan dan pembangunan daerah sehingga perlu dikelola secara professional, transparansi dengan meningkatkan pengendalian dan pengaturan melalui jasa pelayanan kepada wajibjid, musholla,gereja,vihara,kl enteng,pura, dan bangunan pelengkap keagamaan perkantoran komersil,pasar modern,ruko,bukan,mall su permanen,hotel,restaurant,ol olahraga komersil,rumah kost,gudang dan bengkel bangunanolahraga bangunan pemakaman kesenian kebudayaan perbelanjaan (pasar tradisional) sarana umum lainnya(terminal,halte bus dan lainnya bangunankesehatan pemerintahan bangunan panti jompo, panti asuhan dan sejenisnya hotel,partement,mall, shopping center,sport hall,hiburan,industry,dan sejenisnya bangunankhusus ' solo,dan sejenisnya sejenisnya ioi sejenisnya sumurserapan dansejenisnya 'o| sejenis dan sejenisnya tee pengolahan air dan sejenisnya. kedalaman maksimal10meter kedalaman maksimal20 meter kedalaman maksimal meter kedalaman 30meter telekomunikasi dan sejenisnya tinggimaksimal20meter '' )o | j tinggi maksimal meter tinggi maksimal meter tinggi 60meter sejenisnya besarnya tariff retribusi izin gangguan ditetapkan sebagaiberikut untuk usaha pada kawasan non permukaan pasar rp. m2 untuk usaha pada kawasan pemukiman sedang jarang m? untuk usaha pada kawasan pemukiman padat sebesar rp. m? retribusi daftar ulang teregistrasi dikenakan biaya sebesar (dua puluh lima keseratus) dari besarnya retribusi izin baru. retribusi perubahan izin gangguan baik kepemilikan, jenis usaha dikenakan biaya sebesar (seratus per seratus) dari sebenarnya retribusi izin baru. perubahan izin gangguan disebabkan perubahan nama perusahaan dikenakan biaya sebesar (dua puluh lima per seratus) dari besarnya retribusi izin baru. keterlambatan dalam melakukan perpanjangan izin dikenakan baiat sebesar (lima per seratus) dari besarnya retribusi izin. izin gangguan berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang undangan. pemegang izin harus melakukan daftar ulang (teregistrasi) setiap (tiga) tahun sekali. besarnya tariff retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut izin trayek angkutan kota: untuk usaha perorangan sebesar rp. per tahun. untuk perusahaan yang memiliki (satu) sampai (lima) kendaraan sebesar rp. per 3tiga) tahun. untuk perusahaan yang memiliki lebih dari dari tahun (lima) kendaraan sebesar rp. per (tiga) tahun. izin bersangkutan penumpang taksi: kartu pengawasan: izin trayek angkutan kota sebesar rp. per tahun izin angkutan taksi sebesar rp. per tahun per kendaraan. izin insidentil sebesar rp. per sekali jalan. besarnya tariff retribusi izin usaha perikanan ditetapkan sebagai berikut: pemberian sup dan sisi surat izin penangkapanpemberian siki surat izin kapal pengangkutbab viii peninjauan retribusi tariff retribusi perizinan tertentub penentuan pembayaran, tempat pembayaran,.tempat pembayaran. tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan keputusan walikota bagian ketiga angsuran dan penundaan pembayamasa dan saat terulangnyaterbitnya skr atau dokumen lain yang dipersamav pemberian keringanan, pengurangan,yangsebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan walikota. bab xviii penyidikanbidang retribusi, ketentuan penutup ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan retribusi perizinan tertentu yang april plt. walikota parepare an. walikota, yenperizinan tertentudaerah kota parepare. terdapat (satu) jenis retribusi baru yang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi izin usaha perikanankeselamatan dan kesehatan kerja. ii. demisebagai unsurerepare sebagai unsure penyelenggaran pemerintah daerah. satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat,bidang pemungutan retribusi daeraharu. retribusi izin mendirikan bangunan adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan, termasuk merubah bangunan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. retribusi izin gangguan adalah pungutan sebagaikerja, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah kota. izin trayekkendaraan bermotor umum, untuk melayani kebutuhan jasa angkutan penumpang pada trayek yang ditentukan dalam kota. retribusi izin trayek adalah pungutanusaha perikanan adalah pungutan dan golongan retribusi jenis retribusiudpenerbitan, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara penerbitan lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerjgolongan retribusi ini adalah retribusi perizinan tertentu. bab iii objek retribusiretribusi subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yam jasa dengan tariff retribusi tingkat pengguna struktur dan besarnya tarif retribusi besarnya tariff retribusi izin mendirikan bangunan berdasarkan tingkat perkembangan tahun, ditetapkan sebagaiberikut jenis bangunan gedung tarif m? rp) jenis bangunan hunian rumah tinggal leo sederhana (semi permanen type tidak sederhana 3s.o12 (permanen type |
peraturan daerah provinsi kalimantan selatan nomor tahun tentang pelayanan publik dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kalimantan selatan, menimbang bahwa dalam rangka memenuhi hak hak masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu peningkatan kualitas dengan men: pos el (e mail) dan kotak pengaduan. mitra kerja dan memmbina, il. memberikan informasi yang benarkanj .ketentuan peraturan perundang undangan. dalammpat tata perilaku pelaksana pelaksana wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan publik, yaitu: bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional, bertindak adil dan nontransparan, cepat, tepat dan akuratmeningkatkjamin mutu pelayanan dari penyelenggaradalam unit penyelenggara. bagian keenam yang dilaksanakan sekurang kurangnya (satu) tahun sekalidelapansembilan, balita danbagian kesepuluhsebagai penyelenggara pelayanan publik dikecualikan dari ketentuanbelas penanganansejak pengaduan diterima. prosedur dan mekanisme penanganan pengaduan sesuai dengwajibmenjiimpinan satuan kerjasanksi penyelenggara atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana yanghuruf huruf huruf dan huruf huruf dan 4d,dalam dikenakan kepada pimpinan satuan kerja penyelenggara. pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh atasan pimpinimpinan satuan kerjajika melakukan perbuatan melawan hukum dan atau melakukan tindak pidana. bab ketentuan peralihan seluruh penyelenggara wajib menyesuaikan dengprovinsi kalimantan selathukumdalam memperbaiki kinerjanyathuruf cukup jelas. huruf tindakan administratif oleh instansitasan pimpinan satuan kerja penyelenggara adalah gubernurpemerintah daerkalimantan selatan daerah, bumi yang dibentuk dengan peraturan daerah dan badan hukum lainnyapimpinan satuan kerja kepala skpd dan direksiraturan daerah tentang pelayanan publik bertujuan untuk:atur dalam peraturan perundang undangan. bab iii pembina, penanggung jawab, penyelenggara, dan evaluasi pelayanan publik bagian kesatu pembina dan penanggung jawabmenteri dalam negeri dan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. penanggung jawab pelayanan publik adalah sekretaris daerah. penanggung jawab pelayanan publik mempunyai tugas: mengimpinan satuan kerjaimpinan satuan kerja penyelenggara wajib:,impinan satuan kerjasatuan kerjimpinan satuan kerjaimpinan satuan kerjaimpinan satuan kerja penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada pelaksana yang memiliki prestasi kerja. pimpinan satuan kerja |
np, sprd. rumah dinas adalah rumah yang dikuasainy: ruang tamu (tiga puluh meter persegi), ruang rapat (empat puluh meterpersegi): ruang rapat utama (delapan puluh meter persegi): ruang tunggu (lima belas meter persegi): ruang staf ajudan (dua puluh meter persegi), ruang istirahat (lima belas meter persegi):dua puluh lima meter persegi), ruang rapat (tiga puluh enam meter persegi): ruang tunggu (lima belas meter persegi), ruang staf ajudan (lima belas meter persegi): ruang istirahat meter persegi): ruang rapat (tiga puluh meter persegi): ruang tunggu (sembilan meter: ruang rapat (tiga puluh meter persegi): ruang tamu (dua belas meter persegi):: ruang tamu: kayu kelas:rkelas iataucc.iruang:45lima sentimeter)75cmcm47persegi), luas tanah (tiga ribu meter persegi): dan luas pendopo (dua ratus lima puluh meter persegi). rumahpersegi):persesgi)(seratus lima puluh meter persegi): luas tanah (tiga ratus lima puluh meter persegi),: luas tanah (dua ratusempat puluh lima meter persegi), luas tanah 120m (seratus dua puluh meter persegi):rumah pegawai rumah pegawai untuk golongan dengan ukuran maksimal: luas bangunan (tujuh puluh meter persegi): luas tanah dua ratus meter persegi), rumah pegawai untuk golongan iiipegawai untuk golongan dengan ukuran maksimal: luas bangunan (empat puluh lima meter persegi), luas tanah (seratus dua puluh meter persegi): rumah pegawai untuk golongan dengan ukuran maksimal: luas bangunan (tiga puluh enam meter persegi), luas tanah100 (seratus meter persegi). iv. kendaraan dinas kendaraan perorangan dinas jenis kapasitas jabatan jumlah kendaraan isi silinder (maksimal) bupati sedan jeep wiki bupati kendaraan dinas operasional kendaraan dinas jabatan jenis kapasitas jabatan jumlah kendaraan isi silinder (maksimal) ketua dprd (satu) sedan jeep wakil ketua dprd (satu) sedan minibus pejabat eselon (satu) sedan minibus (satu) sedan minibus solar) pejabat eselon iii (satu) sedan minibus (satu) sedan minibus pejabat eselon sepeda motor bupati penajam paser utara, ttd yusra aspar |
seya dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yangyang selanjutnya disingkadaftar nominatif calon penerima belanja bantuan sosial yang selanjutnya disingkat dcp bbs pertimbangan tapi adalah daftar yang berisi nama calon penerima belanja bantuan sosialebelum disepakati dengan dewan perwakilan rakypaling sedikit harusmemenuhi persyaratan penerima hibahlayanan dasar kemasyarakatandalam lingkup wilayah kerjkepala skpd yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politikdan rumah ibadah, skpd yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, jika menyangkut bidang perencanaan pembangunan, skpd yang membidangi lingkungan hidup, jika menyangkut bidang perencanaan pembangunan, skpd yang membidangi pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, jika menyangkut bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, skpd yang membidangi keluarga berencana, bila menyangkut bidang keluarga berencana, skpd yang membidangi kesatuan bangsa dan politik, jika menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, skpd yang membidangi penanggulangan bencana, jika menyangkut bidang penanggulangan bencana, skpd yang membidangi penanaman modal, jika menyangkut bidang penanaman modal, skpd yang membidangi pendidikan, jika menyangkut bidang pendidikan, j . skpd yang membidangi kesehatan, jika menyangkut bidang kesehatan, skpd yang membidangi pekerjaan umum, jika menyangkut bidang pekerjaan umum, skpd yang membidangi perhubungan, jika menyangkut bidang perhubungan, skpd yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil, jika menyangkut bidang kependudukan dan pencatatan sipil, skpd yang membidangi sosial, jika menyangkut bidang kesejahteraan sosial, skpd yang membidangi tenaga kerja, jika menyangkut bidang ketenagakerjaan, skpd yang membidangi perindustrian dan perdagangan, jika menyangkut bidang perindustrian dan perdagangan, skpd yang membidangi usaha kecil, menengah, dan koperasi, jika menyangkut bidang usaha kecil, menengah, dan koperasi, skpd yang membidangi pemuda dan olahraga, jika menyangkut bidang kepemudaan dan olah raga non profesional, skpd yang membidangi kebudayaan dan pariwisata, jika menyangkut bidangjika menyangkut bidang komunikasi dan informatika, skpd yang membidangi pertanian dan peternakan, jika menyangkut bidang pertanian dan peternakan, skpd yang membidangi kehutanan dan perkebunan, jika menyangkut bidang kehutanan dan perkebunan, skpd yang membidangi ketahanan pangan, jika menyangkut bidang ketahanan pangan, skpd yang membidangi kelautan dan perikanan, jika menyangkut bidang kelautan dan perikanan, skpd yang membidangi pertambangan dan energi, jika menyangkut bidang pertambangan dan energi, skpd yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, jika menyangkut bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, aa. skpd yang membidangi perlindungan masyarakat, jika menyangkut bidang perlindungan masyarakat, bb. skpd yang membidangi perpustakaan dan kearsipan, jika menyangkut bidangjika menyangkut bidangjika menyangkut bidangjika menyangkut bidang administrasi hibah dan bantuan sosial pemerintahan umum. bagian kedua persyaratan hibah kepada pemerintah pusatpenerimmerupakan daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkdalam hal hibah ditujukan kepada lembaga sebagaimana dimaksud pada yang berkaitan dengan keagamaan, dan peribadatan dan pesantren, serta pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat, maka kepengurusan daerah dapat berkedudukan desa kelurahan, hibah kepada organisasi kemasyarakatanyang berbadan hukum indonesiayang telahmemiliki surat keterangan terdaftaryangditerbitkan oleh bupati: surat keputusan kepengurusan, surat pernyataan tanggung jawab, surat keterangan domisili badan lembaga dari kepala desa lurah setempat, .adat yang keberadaannyadiakui oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah: surat pengesahan atau penetapan dari.surat keterangan domisili organisasi kemasyarakatansebagaimana dimaksud pada diajukan untuk mendirikan rehabilitasi bangunan, harus dilengkapi dengan dokumen teknisberupaangka dan angka serta melakukan peninjauan lapangan. hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi permohonan hibah. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara surat permohonan dengan dokumen persyaratan, maka surat permohonan berikutadministratif dinyatakan sesuai dan lengkap, tim evaluasi menyampaikan hasil evaluasi kepada kepala skpd dan selanjutnya kepala skphasilsampai dengan. dpa dpp sebagaimana dimaksud pada terdiri dari dpa dpp ppimana dimaksud pada kepala skpdbagian keenam pelaksanaan paragraf umum pelaksanaan anggaran belanja hibah berupa uang berdasarkan pada dpa dpp ppid. pelaksanaan anggaran belanja hibah berupaaragraf nphsanksi. penandatanganan nph oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan: nph dengan nilai hibah sampai dengan rp. (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh kepala badan keuangan, nph dengan nilai hibah diatas rp. (seratus juta rupiah) sampai dengan rp. (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh sekretaris daerah, dan nph dengan nilai diatas rp. (lima ratusjuta rupiah) ditandatangani oleh bupat1, e2, atau,melalui ppid dengan tembusan kepada skpd terkait dan telah mendapat rekomendasi skpd yang menyatakan bahwa laporan penggunaan tahap telah disampaikan pada skpd terkaitpidsalinan. hibah untuk badan usaha milik negara atau badan usahadirektur utama atau sebutan lain, salinanfotokopi rekening bank yang masih aktif'.salinan fotokopi kartu tanda penduduk ketua dan sekretaris penerima hibah: salinansurat pernyataan tanggung jawab. dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan lengkap, kepala skpd selaku ppid memerintahkan kepada bendahara belanja hibahkepala skpd selaku:salinan fotokopi kartu tanda penduduk direktur utama, surat pernyataan tanggung jawab, dan persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.salinanadisampaikan oleh penerima belanj: ppid dengan tembusan skpd terkait untuk hibah berupa uang, dan kepala skpd terkait untuk hibah berupa barang dan atau jasa. dalam hal masih terdapat sisa anggaran yang belum terselesaikan sesuai dengan naskah nph pada penerima hibah, penerima hibahatau jasa disampaikanrejumlah bantuan sosial untuk masing masing penerima paling banyakbagi lembaga non pemerintah, ketua dan sekretaris atau sebutan lain yang masih berlaku, dan salinan fotokopi rekening bankdalam pada huruf(bila ada). salinan fotokopi nomor rekening atas nama penerima bantuan sosial (bila ada), dan salinanhibah dan bantuan sosial melakukan penyeleksian terhadaphibah dan bantuan sosial pada sekretariat daerahpemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pada skpd yang membidangi pemberdayaan perempuan, pedoman yang berlakusebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan surat pengantar dari kepala skpd terkaipenjabaran perubahan apbd sebagaimana dimaksud pada dibuat dpa dpp. dpa dpp sebagaimana dimaksud pada terdiri dari dpa dpp ppid untuk belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dan dpa dppppielanja bantuan sosial, salinan fotokopi kartu tanda penduduk, salinan fotokopi rekening bank yang masih aktif (bila ada)salinan fotokopi kartu tanda penduduk kepala keluarga, salinan fotokopi rekening bank atas nama kepala keluarga yang masih aktifsalinansalinan fotokopi rekening bank lembaga organisasi yang masih aktif'dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan lengkap, ppid, memerintahkan kepada bendahara belanja bantuan sosialolehsalinan rp6000), ditandatangani dan dibubuhi cap serta dicantumkan nama lengkap ketua pimpinan atau sebutan lain, salinand.tppid dengan tembusan kepada skpd terkait untuk bantuan sosial berupa uang, dan kepala skpd terkait untuk bantuan sosial berupa barangndaan penghentian pencairan penyaluran hibah yang diberikan secara bertahapbupati melalui sekretaris daerah cg. skpd terkait menerapkan sanksitambahan berita daerah kabupaten penajam paser utumum bahwa setelah terbitnyapemerintah daerah telah menindaklanjuti dengan terbitnya peraturan bupati penajam pasermun setelahelum pernah dilakukan penyesuai. berdasarkan hal tersebut, maka dalam rangka pembinaan dan penyempurnaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial dan untuk mencapaikembali pedoman bagi pemerintah daerah dalam i. penjelasan demi cukup jelas cukup jelas hibah barang antara lain meliputihibah jasa antara lain dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan jas rincian hasil evaluasi disajikan sebagaimana terlampir: daftar permohonan belanja hibah daerah uang yang telah dievaluasi, daftar permohonan belanja hibah daerah barang jasa yang telah dievaluasilampiran berita acara hasil evaluasi permohonan belanja hibah pada hari ini. tanggal. bulan. tahun., kami tim evaluasi permohonan belanja hibah daerah pada . judulevaluasi uraian yang masuk keterangan pan kota ask total yohibah (dnc pbh) skpd tahun anggaran rannncaaka nama skpd :.o. jenis belanja hibah: uang barang jasa nama calon penerima alamat rencana hasil ket evaluasi al. (ame lo) ame lo. lo) nawa aan aaa ho. lo. lo. kenamaan, tg ulangpenajam, nomor kepada, sifat penting yth. bupati penajam paser utara lampiran melalui hal rekomendasi tim anggaran pemerintah daerah kab. penajam paser utara penajamcj) tidak fiktif nilai yang diajukan wajar tidak wajar organisasi terdaftar pemda lo) tidak pengelompokan penerima hibah bantuan sosial"): l.! kelompok orang organisasi kemasyarakatan organisasi semi pemerintah jae. (disesuaikan. nama opd .ooo#w#"#waam loo tesl.i.e, tanggal .diisi. l.iii. tahun beatenanannneeeea. yang bertanda tangan bawah ini: nama: ann pnp ann nan panen nan papan nan ane eee papan benar aaa papan aaa pangkatjabatan ann ppp nan apn nan ann nan epa ppn nan nan mean ppp aan nan arena aan aaa unit kerja: ann pnp ann nan panen nan papan nan ane eee papan benar aaa papan aaa ktp: ann ppp nan apn nan ann nan epa ppn nan nan mean ppp aan nan arena aan aaa jabatan: ann ppp nan apn nan ann nan epa ppn nan nan mean ppp aan nan arena aan aaa alamat: ann ppp nan apn nan ann nan epa ppn nan nan mean ppp aan nan arena aan aa:hh aan. tanggal .iiiiiiiion durian loan. amun . ju. yang bertanda tangan bawahppp nanda ppnepnne pnnnpearnneenarapaap aaraannanaaanaaaanaaaaaaar aaa jabatan ann pen pnp nan nan ana nan pena pnp arena apn ppp ann ane aaa nan kanan aaa papan aaa aaa unit kerja ppp nanda ppnepnne pnnnpearnneenarapaap aaraannanaaanaaaanaaaaaaar annnnanannnnnnnnnnnanaam aan ktp ann ann ppn dpn pen naan plat ann aaa ana ana ene aaa ppp nan era aaa apa aaa jabatan ann ann ppn dpn pen naan plat ann aaa ana ana ene aaa ppp nan era aaa apa aaa alamat ann ann ppn dpn pen naan plat ann aaa ana ana ene aaa ppp nan era aaa apa aapekenananaleo noah leopujian .diisi.iii. namun look. yang bertanda tangan bahwaann ppp pnp nan pnp ppepnne nan apnnnppannneeenrara paanpannnannaanaaaaaaaaaaaar aaa aaa jabatan nan pen pnp ppn panen ann pan nan ann ppp ana nan are rapp enam aaa papan aaa aaaa unit kerja ann ppp pnp nan pnp ppepnne nan apnnnppannneeenrara paanpannnannaanaaaaaaaaaaaar aaa aaa berdasarkan keputusan bupati penajam paser utara nomor . tahun . tanggal . pnp nan pen pen rapp pipa nan ane papan nan aaaa pap app nna rare aaa ann aaa aaa ppp ktp ann ntp papan ppn pen ppn nan nan era papan ann rar papan ara aaa pipa nanakoa rare apa jabatan ann ntp papan ppn pen ppn nan nan era papan ann rar papan ara aaa pipa nanakoa rare apa alamat ann ntp papan ppn pen ppn nan nan era papan ann rar papan ara aaa pipa nanakoa rare apa yang bertindak untuk dan atas nama .cwoman (final rupiah), dengan rincian sebagai berikut: jenis barang jasa jumlah unit) nilai rp) ooh .oo dihampiri: naskah perjanjian belanja hibah daerah: berita acara serah terima barang jasa:ieeeeeeekeiro keuangan lampiran surat permohonan pencairan belanja hibah belanja bantuan sosial nomor.rp) |enenmememeeae panememmsmsaseee poo |enenmememeeeae paket rumahrp) panama (dst janatelah menggunakan belanja hibah format contoh format lambang nama lembaga organisasi pelaksana) pakta integritas penggunaan belanja hibah yang bertanda tangan dibawah ini: nama ketua kepala pnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanannaa nannama sekretaris" mnnnnnnnnnnan anakan maan nasabertindak untuk dan atas nama: .ooo wo# www www wanna nama organisasi ann nan annnnnp nanapppppenpeeeppapna para penenenenan ana nan aaa alamat organisasi telepon hp fax mail han nan nnn ann neasa aan ana ann anata ana aaaa., ppid dengan tembusan lainnya, bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang undang? penerima belanja hibah ketua kepala, sekretaris" nama lengkap? nama |l.ooooooo woo dana bantuan tersebut diterima melalui rekening senannnnnn nomor reo.pada bank.i.o.. dan penggunaan dananya sebesar rp.sehingga terdapat saldo dana sebesar rincian penerimaan dan penggunaaan dana tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: anggaran of, uraian penggunaan sesuai realisasi realisasi proposal bea dna mad iessssssmasnndidsntiainisdi menunya dengan kesal men dennnnnnna ennnnn ii. lampiran: penerima belanja hibah (nama lengkap)(satu) berkas kabupaten penajam paser utara hal hasil evaluasi permohonan belanja bantuan sosial tahun anggaran penajam senilai rp.dan berdasarkan hasil evaluasi telah disetujui sebanyak . proposal senilai pelnaneneeaaaaan, yang terdiri dari: jumlahdi cap) format contoh format berita acara hasil evaluasi permohonan belanja bantuan iieeeeeeeeenilaira. nama skpd :.oo. jenis belanja bantuan sosial: uang barang nama ket calon lengkap penggunaan permohonan evaluasi tapi penerima skpd www dna dan to. to seanama skpd jumlah proposal nilai rp) last ' rumda75. oneermemmeeeae (dst enerenememmesoeamasjumlah unit) jumlah rp) jaa www |enamemeememmeee .ann pen ennnnn nnn nnnannpanpepepppeepep ppp epaper nama nan annnnnnnnn tangan laporan penggunaan belanja bantuan sosial nama kota, tanggal, bulan, tahun? kepada yth. bupati penajam paser utara nomor sifat penajamdan telah digunakan sebesar rp. anna untuk lm. .sebutkan rincianyusra aspar |
sin pl, mie ahun tentang pemutihan izin mendirikan bangunan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati penajam paser utara, menimbang bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi bangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang telah dilaksanakan program pemutihan izin mendirikan bangunan imb) wilayah kabupaten penajam paser utara pada tahun yang bertujuan mendorong kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan bangunan, bahwa sampai dengan tahun masih banyak bangunan yang belum memiliki izin sehingga pemerintah daerah perlu melanjutkan kembali program pemutihan izin mendirikan bangunan, bahwa peraturan bupatingunan gedungohon adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunndukung tugas bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pelayanan perizinan terpadu dandispensasi oleh pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan imb. bangunan adalah suatu susunan yang bertumpu pada landasan dan terikat dengan tanah sehingga terbentuk ruangan dan mempunyai fungsi. pemutihan imb bertujuan untuk: memberikan aspek legal bagi bangunan daerah, penataan dan penertiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang daerah, cc. mendorong peningkatan kesadaran masyarakat, dan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. bab ruang lingkup pemutihan imb tidak diberikan terhadap: bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, kecuali yang dibangun sebelum tahun bangunan yang berada atas rencana pengembangan daerah, bangunan yang berada atas garis sempadan bangunan, garis sempadan sungai, garis sempadan pantaidandirenovasi. bangunan yang digunakan sebagai tempat dan atau fasilitas bagi kegiatan usaha yang diwajibkan memiliki dokumen lingkungan hidup berupa upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan ukl upl) serta analisis mengenai dampak lingkungan amdal). bangunan menara telekomunikasi. bab iii objek, subjek dan jangka waktu objek pemutihan imb adalah bangunan yang telah berdiri sebelum diundangkannya peraturan bupati ini, terhadap: bangunan yang belum mempunyai imb,orang pribadi dan badan hukum yang mempunyai bangunan sebagaimana dimaksud pada jangka waktu penerimaan permohonan pemutihan imb adalah sampai dengan tanggal desember bab persyaratan dan biaya bagian kesatu persyaratan administrasi persyaratan pengajuan pemutihan imb sebagai berikut: mengisi formulir permohonan yang telah disediakan penyelenggara ptsp, dan melampirkan dokumen permohonan pemutihan imb, terdiri atas: mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dinas, photo copy kartu tanda penduduk, photo copy tanda lunas pajak bumi dan bangunan pbb) tahun berjalan, photo copy surat bukti hak dan atau bukti kepemilikan penguasaan atas tanah, surat pernyataan kepemilikan bangunan diketahui oleh ketua rukun tetangga, lurah kepala desa, surat keterangan lurah kepala desa bahwa tanah dan bangunan tidak dalam sengketa photo bangunan tampak: depan, samping kanan, samping kiri, dan belakang): surat pernyataan kelayakan bangunan, surat pernyataan kebenaran dokumen, persetujuan tetangga perbatasan dengan ketentuan: tetangga yang berbatasan langsung untuk bangunan tempat usaha, tetangga yang terkena dampak dalam radius (lima puluh) meter untuk bangunan sarang burung waletmbebasan pembayaran tarif retribusi dan denda administratif. bab pelaksana pemutihan imb dilaksanakan oleh penyelenggara ptsp sesuai dengan kewenangannya. penyelenggara ptsp sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: dpmptsp, dan paten. untuk pelaksanaan pemutihan imb dibentuk tim dengan keputusan bupati berdasarkan usulan penyelenggara ptsp dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. tim pelaksana,dan membuat berita acara hasil tinjauan lapangan. tim pelaksansi nyelenggaraan pendidikan gratis dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati penajam paser utara, menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat dan untuk meringankan beban masyarakat atau orang tua dalam pembiayaan pendidikan, pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah baik negeri maupun swasta kabupaten penajam paser utara, bahwa peraturan bupati nomor tahun tentang penyelenggaraan pendidikan gratis sudah tidak sesuai lagi deelenggaraan pendidikan gratis adalah membebaskan sesuai komponen yang mendapatkan anggaran dari, dan madrasah aliyah kejuruan (mak) atau bentuk lain yang sederajmerintah daerb ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati meliputi: penyelenggaraan pendidikan gratis, peran serta masyarakat dan pelaku usaha, cc. pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, dan sumber pembiayaan. bab iii penyelenggaraan pendidikan gratis bagian kesatu umum penyelenggaraan pendidikan gratis dilaksanakan pada pendidikan formal dan pendidikan nonformal pada paud, jenjang pendidikan dasar, dan wajib belajar (sembilan) tahun, baik yang berstatus sekolah negeri maupun sekolah swasta. pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada meliputi pendidikan pada paud, sd mi, dan smp m ts. pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada meliputi pendidikan pada kelompok bermain kb), satuan paud sejenis sps), dan taman pengasuhan anak tpa). penyelenggaraan pendidikan gratis sebagaimana dimaksud dalam dapat dilaksanakan secara mutasi mutans pada pendidikan menengah sma ma smk mak slb sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua sekolah negeri paud, sd mi dan smp m negeri membebaskan biaya pendidikan kepada seluruh siswanya meliputi: biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan, pengelolaan pendidikan, dan cc. sumbangan pelaksanaan pendidikan bulanan. pemerintah daerah membebaskan biaya satuan pendidikan pada komponen biaya personal. biaya personal sebagaimana dimaksud pada pada pendidikan formal dan non formal pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah atau wajib belajar (tahun) tahun, baik yang berstatus sekolah negeri, yang meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik (murid siswa) untuk bisa mengikuti proses belajar mengajar secara teratur dan berkelanjutan meliputi: pakaian seragam sekolah nasional beserta atributnya, seragam pramuka beserta atributnya, cc. seragam batik, seragam olahraga, sepatu, kaos kaki: dan alat tulis dan tas sekolah. dikecualikan dari ketentuan pembebasan biaya personal sebagaimana dimaksud pada bagi kelompok belajar kejar) paket paket dan paket bantuan atau pembebasan biaya personal sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada peserta didik (murid siswa) baru paud, sd mi sdb, smp m ts small, sma ma smk mak negeri. selain biaya personal sebagaimana dimaksud pada biaya pendidikan lainnya diberikan kepada sekolah negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga sekolah swasta sekolah swasta dapat menyelenggarakan pendidikan gratis dengan membebaskan biaya pendidikan kepada siswanyapada dapat menyampaikan pernyataan ketidakmampuannya kepada pemerintah daerah. pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dapat memberikan hibah kepada sekolah swasta untuk biaya satuan pendidikan dengan mempertimbangkan ketidakmampuan sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan gratis sebagaimana dimaksud pada sekolah swasta dapat membebaskan biaya personal sebagaimana dimaksud dalam bagi siswa dari keluarga miskin. untuk menentukan siswa yang berasal dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada indikator yang digunakan yaitu rumah tangga sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah badan pusat statistik melalui pendataan program perlindungan sosial tahun sebelumnya dan atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. bab peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka menyukseskan kebijakan pendidikan gratis daerah, masyarakat dan pelaku usaha dapat memberikan sumbangan sukarela secara langsung pembiayaan pendidikan yang diselenggarakan tk paud, sd mi sdb, smp m ts small, sma ma, dan smk mak baik negeri maupun swasta, serta sekolah rujukan kecuali csr corporate social responsibility) dari pelaku usaha. penyelenggara pendidikan dan komite sekolah swasta dapat menentukan bentuk dan besarnya sumbangan sukarela sebagaimana dimaksud pada melalui musyawarah antara pihak sekolah, orangtua wali murid, dan komite sekolah maupun pemangku kepentingan pendidikan lainnya. penyelenggara pendidikan dan komite sekolah negeri tidak diperkenankan berinisiatif dalam memungut bantuan sukarela sebagaimana dimaksud pada bagi penyelenggara pendidikan negeri dan smp negeri rujukan dapat melaksanakan program sekolah yang belum dialokasikan pembiayaannya oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. pembiayaan program sekolah sebagaimana dimaksud pada dapat diperoleh dari sumbangan sukarela orangtua wali murid setelah dimusyawarahkan dengan komite sekolah. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan bupati. bab pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bagi penyelenggara pendidikan negeri dan swasta menyusun rencana kerja anggaran sekolah ras) dan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (raps) anggaran pendapatan dan belanja sekolah (abs) dan melaksanakan pengelolaan keuangan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. pengelolaan keuangan sekolah sebagaimana dimaksud pada penyelenggara pendidikan negeri dan swasta membuat laporan pertanggung jawaban lpj) yang disampaikan kepada bupati melalui kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga. pengelolaan keuangan penyelenggara pendidikan negeri dan swasta yang sumber dananya berasal dari orangtua wali murid dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. bab sumber pembiayaan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis dapat bersumber dari: pemerintah, pemerintah daerah, dan atau sumbangan sukarela tidak mengikat dari masyarakat dan pelaku usahnyelenggaraan pendidikan gratismeningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan penyempurnaandandandantentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutpkpk sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: a.ketua (satu) orang berasal dari perangkat desa pelaksana kewilayahan, b.), dan c.: dan dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pekerjaan, jumlah personil tpk sebagaimana dimaksud pada dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal. pembentukan tpka., (mencari pekerja tukang, survei lokasi, dan lain lain) b.d.mengawasi dan melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan kegiatan lokasi, e.ketua, sekretaris: dan cc. anggota, dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pekerjaan, personil tim panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal. pembentukan tim panitia pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkansesuai standarisasi belanja bagi pemerintah desa. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut, dan jaminan kesehatadan jaminan kesehatanketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain dapat berupa alokasi anggaran kekayaan pemerintah desa dan pengelolaan barang bergerak maupun tidak bergerak milikn belanja modal memindahtangankan kepemilikan, menggadaikan, dan cc.dihapus sehingga berbunyiihapus. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bupati mendelegasikan kewenangan evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa kepada camat. dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut dihapus. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam keputusan camat dengan tembusan kepada kepala dinas yang membidangiepala desa umum perangkat desa umum dan perangkat desa umum penyediaan operasional pemerintah desa atk, kaur. tata usaha dan honorarium kpk dan ppid, perlengkapan umum perkantoran, pakaian dinas atribut, listrik telpon, dll) umum penyediaan operasional bpd rapat rapat atk, kaur. tata usaha dan makan minum), perlengkapan perkantoran, umum pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik telpon, dll) umum opo irerangcat desa yang bersumberdan pages umum perangkat desa yang bersumber dari des umum bersumber dari des umum pemerintahan desa pemerintahan umum umum umum umum umum pencairan sisi, stawsticadan kearsipan pencatatan sipil, statistik dan kearsipan io01 pelayanan administrasi umum dan kasi. pemerintahan kependudukan surat pengantar pelayanan ktp, akta kelahiran, kartu keluarga, dll) dan potensi desa) potensi desa dan potensi desa) pemerintahan desa umum tentang kependudukan dan pencatatan sipil partisipatif |9o pendataan dan pemutakhiran nomor rumah kasi. pemerintahan eee perencanaan, keuangan dan pelaporan io1 penyelenggaraan musyawarah perencanaan kasi. pemerintahkasi. pemerintahan (mundus, rembug warga, dll., yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa) rpm des rkp des, dll) penyusunan dokumen keuangan desa kaur. perencanaan apb des apb des perubahan lpj apb des, dan seluruh dokumen terkait) aset desa umum iii dll diluar dokumen rencana pembangunan keuangan) penyusunan laporan kepala kaur. perencanaano8 pengembangan sistem informasi desa kasi. pemerintahan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan kasi. pemerintahan desa kecamatan kabupaten, pihak ketiga, dll kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan kasi. pemerintahan tree desa kecamatan kabupaten, pihak ketiga, dll) pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan bpd (yang menjadi wewenang desa) pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa umum sub bidang pertanahan dan pemberian registrasi agenda pertanahan) miskin administrasi pajak bumi dan bangunan pbb) kasi pemerintahan dieb bidang pengarahbantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dst) dst) desa desa milik desa milik desa formal milik desa loe pembangunan paud milik desa kasi. kesejahteraan |o6 pembangunan milik desa kasi. kesejahteraan loe pembangunan tpa milik desa kasi. kesejahteraan loo pembangunan tka milik desa kasi. kesejahteraan pembangunan tpo milik desa kasi. kesejahteraan pembangunan madrasah non formal milik desa kasi. kesejahteraan loo rehabilitasi paud milik desa kasi. kesejahteraan loo rehabilitasi milik desa kasi. kesejahteraan loo rehabilitasi tpa milik desa kasi. kesejahteraan rehabilitasi tka milik desa kasi. kesejahteraan |o6 rehabilitasi tpo milik desa kasi. kesejahteraan rehabilitasi madrasah non formal milik desa kasi. kesejahteraan peningkatan paud milik desa) kasi. kesejahteraan peningkatan temp desa kasi. kesejahteraan pop pengaman mama rasa kasi kegunaan peningkatan tka milik desa kasi kesejahteraan peningkatan tpo milik desa kasi kesejahteraan peningkatan madrasah non formal desa kasi. kesejahteraan pat dea ena pakai pan teraamagan ape) paud milik desa (ape) milik desa bea ana pan redaman ape) tpa milik desa dena nenek pas teraamagan ape) tka milik desa bea naa pen esanaaan ape) tpo milik desa pepe atra non pom mia dea amankan (ape) madrasah non formal milik desa desa desa rehabilitasi sarana prasarana sanggar belajar milik kasi. kesejahteraan desa buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan taman bacaan desa) belajar milik desa ito sab enaangkeseateos pengasuhan bersama atau bina keluarga balita bkb) kasi kesejahteraan tradisional posyandu polindes pkd posyandu polindes pkd rehabilitasi sarana prasarana posyandu polindes pkd kasi kesejahteraan pena pond kereamtergan posyandu polindes pkd pengadaan sarana prasarana posyandu polindes pkd kasi kesejahteraan penyelenggaraan desa sehat kasi kesejahteraan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang selokan, box slab convert, drainase, prasarana jalanan) ' ' kasi. kesejahteraan kemasyarakatan pra denda kasi kesejahteraan kemasyarakatan milik desa petilasan milik desa pemeliharaan embung milik desa oj kasi kesejahteraan pemeliharaan monumen gapura batas desa kasi. kesejahteraanmilik desa petilasan milik desa petilasan milik desa petilasan dukungan pekerjaan umum dengan uptdpu kasi. kesejahteraan sabang kawasanpemumah) kasi. kesejahteraan (pipanisasi, dll) selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan) e p6 pemeliharaan fasilitas jamban umum mck umum, kasi kesejahteraan desa permukiman penampungan, bank sampah, dll) drainase, air limbah rumah tangga pemeliharaan taman taman bermain anak mink desa kasi kesejahteraan air tandon penampungan air hujan sumur bor, dll) air tandon penampungan air hujan sumur bor, dll) air tandon penampungan air hujan sumur bor, dll) tangga(pipanisasi, dll) tangga(pipanisasi, dll) tangga(pipanisasi, dll) selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan) selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan) selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan) desa permukiman penampungan, bank sampah, dll desa permukiman penampungan, bank sampah, dll) desa permukiman penampungan, bank sampah, dll) drainase, air limbah rumah tangga) air limbah rumah tangga) air limbah rumah tangga) ema bak taman penieavak kasi kesejahteraan huni rth) makin pe. mass sob bidang perhubungan komunitas dan memata pembuatan rambu rambu jalan desa kasi kesejahteraan penyelenggaraan informasi publik desa misal kaur. perencanaan pesaaemana apb des untuk warga, dll) pengelolaan dan pembuatan jaringan instalasi kaur. tata usaha dan keenan dan informa aka seb yang eng dan sumber dya mma tingkat desa tingkat desa tingkat desa tingkat desa pembangunan sarana listrik milik desa '' kasi. kesejahteraan rehabilitasi sarana listrik milik desa '' kasi. kesejahteraan peningkatan sarana listrik milik desa ' kasi. kesejahteraan pemeliharaan sarana listrik milik desa '' kasi. kesejahteraan sub bidang pariwisata poo ana panah pena kasi pelayanan desa poo nan rana tan pasaran para kasi layanan desa olah pesanan dana dan penamaan pangkat kasi pelayanan) desa ann desa pengembangan pariwisata tingkat desa kasi. pelayanan bidang pembinaan kemasyarakatan desatee pelindungan masyarakat pengawasan pelaksanaan jadwal ronda patroli dll) pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda patroli dll) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga kasi. pemerintahankasi. pemerintahan pelindungan masyarakat (dengan masyarakat instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal desa desa desa miskin aon poin mamasa pam pemerintahan pelindungan masyarakat kedatangan mamak ane aan san pan pemerintahan pelindungan masyarakat keuangan mana pane enam dan pas pemerahan pelindungan masyarakat sub bidang kebudayaandan keagamaan gan ena pan aan desa pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan kasi. pelayananaka pong rana tan penamaan penamaan layanan desa (pama sen verama can pesanan kuman ken aan pas layanan desa (pon derita dan penamaan pengaman pas #layanan desa khan aan arena dan persela kebudayaan maha pas #layanan desa from aan parama dan pengarang rumah aoa nik pas #layanan desa lab (pemanen rana dan persela kesamaan pan makanan desa poo merana dan sarana penamaan pas makanan desa (pena rana dan prasarana rumah adat mae pas #layanan desa (pena drama dan prasarana keagamaan wine pas #layanan desa (pena hana san prasarana kebudayaan pas #layanan desa aan desa peningkatan sarana dan prasarana keagamaan kasi. pelayanan milik desa dukungan peningkatan sarana dan prasarana kasi. pelayanan kebudayaan dan keagamaan yang ada desa pelatihan seni kaligrafi hafiz our'an biro'ati kasi. pelayanan penyelenggaraan dan pelatihan fardhu kifayah kasi. pelayanan penyelenggaraan seleksi tilawatil our'an dan kasi. pelayanan pengiriman kontingen kecamatan bulan bakti gotong royong dan hari kesatuan kasi. pelayanan gerak pkk pelatihan keterampilan seni dan budaya kasi. pelayanan sub bidang kepemudaan dan olah raga pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga kasi. kesejahteraan sebagai wakil desa tingkat kecamatan dan kabupaten kota penyelenggaraan pelatihan kepemudaan kasi. kesejahterkasi. kesejahteraan olahraga tingkat desa pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan kasi. kesejahteraan dan olah raga milik desa"" pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan kasi. kesejahteraan dan olah raga milik desa rehabilitasi sarana dan prasarana kepemudaan kasi. kesejahteraan dan olah raga milik desa peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan kasi. kesejahteraan dan olah raga milik desa pembinaan karang taruna klub kasi. kesejahteraan kepemudaan klub olah raga pelatihan peningkatan keterampilan sdm kasi. pelayanan pelatihan yang dilaksanakan oleh desa penyuluhan peremajaan (bahaya narkoba, kasi. pelayanan pornografi, pergaulan bebas, dll yang dilaksanakan oleh desa sub bidang kelembagaan masyarakat pembinaan lembaga adat pembinaan lkd lpm lpml kasi. kesejahteraan pembinaan pkk kasi. kesejahteraan pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kasi. kesejahteraan pembinaan pelatihan kader pemberdayaan kasi. kesejahteraan masyarakat pembinaan pelatihan kader teknis perencanaan kasi. kesejahteraan deang mencakup: sub bidang kelautan dan perikanan nan pemeliharaan keramba kolam perikanan darat kasi. kesejahteraan milik desa pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai kecil kasi. kesejahteraan milik desa pembangunan keramba kolam perikanan darat kasi. kesejahteraan milik desa feng krama kolam peranan darat kas, kesejahteraan desa aah pine pena amen kolam perikanan dari kas kengahaaan milik desa milik desa milik desa milik desa darat nelayan pet nelayan pat guna betis peranan kasi kesgakaaan darat nelayan nasa ana rak kasi kengjaktaaan perikanan darat nelayan pesan #tombol nelayan dang dlaksalan kasi keagamaan desa) esa peningkatan produksi tanaman pangan alat kasi. kesejahteraan produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi jagung, dll) dan pengolahan peternakan, kandang, lumbung desa, dll pertanian peternakan pso pengembangan dan budidaya komoditas pertanian kasi kesejahteraan peternakan esa esa . esemka umum peningkatan kapasitas perangkat desa kaur. tata usaha peningkatan kapasitas bpd kaur. tata usaha nik peningkatan kapasitas aparatur desa lainnya kaur. tata usaha usaha lil tee perlindungan anak dan keluarga (penyandang disabilitas) pang dilaksanakan oleh desa nan kasi kesejahteraan ang dilaksanakan oleh desa (pelatihan pola asuh, makanan bergizi, tumbuh kembang, pembentukan karakter, dll yang dilaksanakan oleh desa dilaksanakan oleh desa menengah umkm kecil dan menengah serta koperasi pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian pelatihan pembuatan batak paving kasi. pelayanan pemeran pembentukan awal bum desa dilaksanakan oleh desa pengembangan bum desa kasi. kesejahteraan naa era ) ) | penanggulangan bencana kasi. pemerintahan sub bidang keadaan darurat '' | keadaan darurat kasi. pemerintahan sub bidang keadaan mendesak (keadaan mendesak kasi pemerintahan ian catatan: untuk nomor kode rekening yang sama, pilih salah satu kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa. daftar kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan (ap pendapatan |aji| pendapatan asli desa dsa ,o,sh |aj1j| hasil usaha lainnya |aji|j2| hasil aset |aj1j| pelelangan ikan milik desa |4j1j| pemanfaatan lapangan prasarana olah raga milik desa hasil aset lainnya |aj1| swadaya, partisipasi dan gotong royong lain lain swadaya, partisipasi dan gotong royong |4j1| lain lain pendapatan asli desa |a| pendapatan asli desa lainnya transfer .m. bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kota ' ' alokasi dana desa bantuan keuangan provinsi |a| lain lain bantuan keuangan dari apbd provinsi bantuan keuangan apbd kabupaten kota lain lain bantuan keuangan dari apbd kabupaten kota ' ' lal| pendapatan lainlain penerimaan dari hasil kerjasama' ' penerimaan kas desa pada tahun anggaran berjalan penerimaan kas desa pada tahun anggaran berjalan |al3|e| bunga bank |a|3jej| bunga bank w w lain lain pendapatan desayangsah |a| jasa giro oo d& penerimaan atas tuntutan ganti kerugian desa, penjualan aset desayangtidak dipisahkan pendapatan daripengembalian lain lain pendapatan desayangsah belanja (s| belanja pegawai penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa ' ' penerimaan lain kepala desa yang bersumber dari des ''' penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa ' ' penerimaan lain perangkat desa yang bersumber dari des '' jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa '' s|a1p4|staf desa ' ' belanja jasa honorarium lainnya belanja perjalanan dinas |a| belanja jasa sewa belanja jasa sewa hiburan belanja operasional perkantoran belanja jasa kurir pos giroamar' '' )| belanja dana penghargaan pembinaan belanja modal belanja modalralatan, mesin, dan alat berat lainnya belanja modal kendaraan belanja modal kendaraan lainnya belanja modal gedung, bangunan dan taman slalaboa anja modal honor iim yang laksanakan kegiatan tanya mortar pan tenaga kerja oat salatiga gal balai baku |5l belanja modal jalan prasarana jalan belanja modal jembatan |6j| belanja modal honor tim yang melaksanakan kegiatan belanja modal upah tenaga kerja .s3) belanja tak terduga s|al1| belanja tak terduga aan oo beli| penerimaan pembiayaan levii| lpa tahun sebelumya lejijij lpa tahun sebelumnya |e| pencairan dana cadangan |e|1j| pencairan dana cadangan |ef1| hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan hasil penjualan kekayaan disayang dipisahkan |e|1i| penerimaan pembiayaan lainnya beli| penerimaan pembiayaan lainnya lel2l pengeluaran pembiayaan lel2lil pembentukan dana cadangan |el2lil pembentukan dana cadangan lel2l2l penyertaan modal desa 6l2| penyertaan modal desa |6l2| pengeluaran pembiayaan lainnya l6l2| pengeluaran pembiayaan lainnyaformat rancangan peraturan desa tentang apb desa ara ta: j. rp. pengeluaran pembiayalalblelalb| lal jeenpapaan jali (papa too al2 transfer pendapatanlainlaan umlahpendapatan th shp barang lou penyelenggaraan pemerintahan desa oo ) uea, tunjangan dan operasional pemerintahan desa terre e , kepala desa jai joi| belanja pegawai oo yoo administrasi kependudukan, pencatatan dj.dll) joi| belanja barangan jasa oo pelaksanaan pembangunan desa ' ) | oo |2l1 pendidikan pembangunan rehabilitasi peningkatan sarana desa sanggar belajar |o5| belanja modal ' ' o penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak lil penanggulangan bencana ' oe| ioi belanja tak terduga ' ) o o ss|1fl keadaan darurat loo belanja tak terduga ' ) o| oblast, yuma lang cbooo)3u aureus penemu oooooooo)3u ai, vol let tel prm bayar yoo penerimaan pembiayaan pengeluaran pembiayaan let iselsihpembiayaan o o)oi| kepala desa, r,nntatata transfer rpesnnasasakkaan lain lain pendapatan yang sah rphsenntatata jumlah pendapatan rphsenntatata belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintah desa rp. bidang pembangunan rpr nsnanananakan bidang pembinaan kemasyarakatan rpesesasanna bidang pemberdayaan masyarakat sesesanannaa bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa rpesnnnnakakkk. jumlah belanja peseseeaaka. surplus defisit) rpr sannnnnnnaaaan pembiayaan desa penerimaan pembiayaan rp. nenek pengeluaran pembiayaan senat selisih pembiayaan (a b) entdana |alblelalb|lela| bolak rnpapaan kali| papeda too jalijail hasilusha lali. obyek pendapatan: transfer too jal2ajil ianabesa l4l3 pendapatanlainlan penerimaan dari hasil kerjasama antar desa alkil.obyek pendapatan: ) o o)o| las. iii wumampenpapatan iii kok berang oo) . desa penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa dan tunjangan kepala desa laki foil sj1| belanja pegawai oo |o1 penghasilan tetap tunjangan kanan matan lai jo1| sj1 )in belanja barangan jasa 3jor| belanja jasa honorarium rincian obyek belanja pelaksanaan pembangunan desa |lso| i3| belanja modal oo 1jos| |a| belanja modal redundan yoo 1jos| |. rincian obyek belanja o o | keadaan darurat dan mendesak penanggulangan bencana oo 1loo| penanggulangan bencana poo 1food belanja tak terduga ' oo o joo| joo| belanja tak terduga oo joo| 4joo|oo belanja tak terduga lho humans hanya lele sure lusypeastyn kel fem bacaan o o )o jeli| penerimaan pembiayaan religi| lpa tahun sebelumnya religi lpa tahun sebelumnya |el2ji| pembentukan dana cadangan lsl2| pembentukan danacadangan loo tell "ola tee sselsihpembiayaan ooo|:.tangan peraturan desa tentang apb desa dan rancangperaturan desa tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa ah rms. semula berjumlah rp. ee), bertambah berkurang sejumlah rp. lekuk) sehingga menjadi rp. l.) dengan rincian sebagai berikut: pendapatan desa semula nanas bertambah (berkurang) rph senen. jumlah pendapatan setelah perubahan rp. belanja desa semula cnaaanakaka. bertambah (berkurang) efek. jumlah belanja setelah perubahan sean surplus defisit) setelah perubahan rp. aanananaaa pembiayaan desa penerimaan pembiayaan semula ee. bertambah (berkurang) rpesssesakkk. jumlah penerimaan setelah enak perubahan pengeluaran pembiayaan semula rpr sasa nnaananaka bertambah (berkurang) ee. selisih pembiayaan setelah perubahan (a b) rpha pasa skater pan rekening anggaran sumber dana perlu ran ian aan sa. .'g evil &b& evil &b& eeh &b&ar runs., le.), bertambah berkurang sejumlah rp., (hh asetat. bertambah (berkurang) rph asetat. jumlah desa setelah perubahan rph asetat. transfer semula rph asetat. bertambah (berkurang) jumlah pendapatan transfer setelah perubahan rph efek lain lain pendapatan yang sah semula rph asetat. bertambah (berkurang) rph essen. jumlah lain lain pendapatan yang sah setelah perubahan nak jumlah pendapatan setelah perubahan belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintah desa semula rp. bertambah (berkurang) rph sak jumlah setelah perubahan rpeseanannanaaka. bidang pembangunan semula rp. bertambah (berkurang) phn jumlah setelah perubahan sesaat. bidang pembinaan kemasyarakatan semula rp. bertambah (berkurang) rph kk. jumlah setelah perubahan rpe nanah bidang pemberdayaan masyarakat semula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah setelah perubahan sesaaank. jumlah setelah perubahan sesaat. jumlah belanja setelah perubahan rpesesesasatanaka. surplus defisit) setelah perubahan nama pembiayaan desa penerimaan pembiayaan semula rp. bertambah (berkurang) rph kk. jumlah setelah perubahan senen. pengeluaran pembiayaan semula rp. bertambah (berkurang) rph kk. jumlah setelah perubahan senen. selisih pembiayaan setelah perubahan peset(tanda tangan) nama diundangkan di. pada tanggal . sekretaris desa . nama desa), (tanda tangan)rekening keluaran output|anggaran uraian keluaran output anggaran pan dow usman bai volume satuan rp) volume satuan rp) sid it. . lal blelalblelaf site asa aaaaai desa kabupaten provinsi rekening anggaran rp) rp) rp) nanah battle falolelal ehh penyelenggaraan ama lilit penyelenggaraan belanj|ajar sil belanja pegawai oo ) ole penghasilan tetap mtemtiteao| ilir elo laila1 (s|fil.k rincianobyek belanja eterjil3jor|s| belanja barangan aaa tete tel jil3loi|s| belanja jasa honorarium tete hehehe rincian obyek belanja: tete ehh ulp iii desa lelah pendidikan o)o| heh tlh pembangunan rehabilitasi peningkatan sarana prasarana perpustakaan taman bacaan desa sanggar |ellos is| belanja modal ole belanja modal gedung dan bangunan aloloslslalelukme elo belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak silih ill bencana belle lotto bencana s|joo|s| belanja tak terduga tete s|1joo|s|also| belanja tak terduga tete |joo| 4joo|oof belanja tak terduga tel tee tel lt last, tele tee diverifikasi oleh: kaur kas si. j. sekretaris desa, (bee,, kolom diisi rencana jumlah penarikan anggaran untuk masing masing kegiatan. h.1l.a. format rencana kegiatan laporan rencana kegiatan desa kabupaten provinsi uraian pekerjaan apb des rencana kegiatan volume satuan jumlah bobot keterangan yo) jan feb mar| mil| jun| full| agt| sep okt| nop des el. . diverifikasi oleh: kananannanan kanan sekretaris desa, kaur si. j.i. format rencana kerja kegiatan desa rencana kerja kegiatan desa tahun ll. desa nnnnaannaaanana nana nana aan anna bidang sub bidang kegiatan biaya sasaran waktu pelaksanaan pelaksana| tim yang bidang bidang penta pom bean angan data i3| isl |aof| |ae|a7 penyelenggaraan pemerintahan desa jumlah per bidang1 loo pembangunan desa| leo lil jumlah per bidang jer bidang leo loh ho) pembinaan "keimaman ill tile jumlah per bidang3 lte pemberdayaan masyarakat jumlah per bidang per bidang leo too lo. lo. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa beneseaeelam,. kecamatan. oo. tahun anggaran. none. bidang bnkkaataanana tenan sub bidang bonkaaanannannanaanananaaaaan kegiatan pankananananananananaanananaaan waktu pelaksanaan .i.oe rincian pendanaan: ole w a jumlah rp) aa disetujui kaur si. jc. desa kecamatan kabupaten provinsi contoh: semula menjadi kode rekening uraian rencana penarikan anggaran rp) anggaran anggaran jumlah rp) lalblelalbfelay ai penghasilan tetap tunjangan kepala desa o1iil3loi|l 5l2| belanja barangan jasa voodoo oi|l tel |3lo1i| belanja jasa honorarium rincian obyek belanja: petasan tema itertehe desa |2lal pendidikan ' ooooooo)o)o)3uv!$ jo lil ili 1los|aldol sal penanggulangan bencana oo tri 5slalom| belanja tak terduga 'ooooooo)o)3o s|also| 4loo| belanja tak terduga 'cbooo o)o s|1look| also| o0f belanja tak terduga kaur si. diverifikasi oleh: sekretaris desa, disetujui oleh: kepala desa format rencana anggaran kas desa rencana anggaran kas desa tahun anggaran acne desa kecamatan kabupaten provinsi contoh rp) rp) is. lal blelalolelah jal ferwnpapaan ooo)o l|o beli belajar papa lolajaral masitusaha o)o. liy jali il. obyek pendapatan: oo oo beli titi lili laf2r transfer jalani| ipanapesa beli jal3 pendapatantaintaan ooo| beli penerimaan dari hasil kerjasama use , obyek pendapatan hoki jas. ooh lil womagpenpapatan beli lil iii isl rawa lk ali kli lil penyelenggaraan pemerintahan desa| o o o| lalat penyelenggaraan belanja kei dan operasional pemerintahan esa mmmmamtemabes |oo|o til dan tunjangan kepala desa lahar sll belanja pegawai cbooo) kepala desa lal oil |. rincian obyek belanja: oolal soil s|2l belanja barangdanyasa |a1| s3| oil belanja jasa honorarium rincian obyek belanja: ) oo) oo| |l2l pelaksanaan pembangunan desa lalat ieendiaikan pembangunan rehabilitasi penis ikatan sarana prasarana desa sanggar belajar los belajar moda ooo) o cbooo tee bangunan laf osl |. rincian obyek belanja: ))) o) oo| o o o i|oo keadaan darurat dan mendesak ls|al penanggulangan bencana loo penanggulangan bencana |ool sal belanja tak terduga ooo o0| joo| belanja tak terduga ooo o o0| ajoofoo belanja tak terduga ooooooo)o last tot wwoumanseanya tel isureusyosasy bel jermpayaan beli kli kal lebih ipenerimaanpembiayan tee laila| site tahun sebelumnya lil toe folat |sisa tahun sebelumnya oto el2l pengeluaran pembiayaan o| loe bir iii iii tee selisih pembiayaan o| ali jumlah total penerimaan toe ahh lil jumlah total pengeluaran toe selisih penerimaan oo)o tete. ehi iii too kaur keuangan, diverifikasi oleh: sekretaris desa, (eeenenenanaananallo.olok. tahun anggaran. one tanggal nomor uraian pengembalian saldo kas bukti dari kas kas desa rp.) rp) belanja belanja rp) barang modal dan jasa pindahan jumlah dari halaman sebelumnya rumah terima hotitengewaran penerimaan total pengeluaran total pengeluaran saldo kas kaur si..olok. tahun anggaran. inna nama kegiatan: . je. jel"hh rumah itl. kecamatan bekanaanananaaanananaaananan kabupaten bekanaanananaaanananaaananan provinsi alokasi dana dana lain rekening uraian rp| rp) lain jalblelalbleeah lte ill ily ily iii jumah toelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran perubahan format)bekananananannnan s d sampai tahap anggaran rp. volume pekerjaan bekakanananananl aan uraian bobot progress progress satuan satuan |al| te lil tt tel kol jumlah rumah diperiksa oleh: dibuat oleh: sekertaris desa, kasi kaur, setujui oleh: kepala desa, petunjuk pengisian laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan pemeliharaan pengembangan fisik kolom diisi denganjumlah (kolom kolom kolom diisi dengan volume realisasi ( o kolom odiisidengan satuan output, misal mer uou format laporan pelaksanaan kegiatan perubahan format) laporan harian lokasi pnkakakatakla aan sumber dana dd add tanggal pelaksanaan eco s d tahap anggaran rp. hari volume pekerjaan bnlakaaanananl aan tanggal cuaca jenis tenaga kerja pekerjaan dilaksanakan hari ini material jenis njan volume dihasilkan keterangan tenaga kerja jumlah jumlah peralatan jumlah panjang .: samapai didatangkan pekerjaan dihasilkan kemarin hari ini hari ini mandor ' j)e loo tukang batu ulang kayu buah doo n a . diperiksa oleh: dibuat oleh: kasi kaur, tim pelaksana kegiatan, petunjuk pengisian format laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan pemeliharaan pengembangan fisik kolom diisi dengan peralatan yangdigunakan kolom diisi dengan item pekerjaan yangdilaksanakan kolom diisi dengan volume yang dihasilkan format surat permintaan pembayaran surat permintaan pembayaran (spp) desa nenek. kecamatan nona tahun anggaran acak. bidang c. sub bidang k. kegiatan kk. waktu pelaksanaan k. uraian pagu pencairan permintaan jumlah sisa dana anggaran s.d. sekarang sampai saat lalu ini lai bump yoo telah dilakukan baanaananaanaanang anakan . verifikasi kaur kasi. sekretaris desa, disetujui untuk telah dibayar lunas dibayarkan kaur keuangan, kepala desa. kecamatan nona tahun anggaran acak. bidang berakanananananananananananaaaa sub bidang .i jie kegiatan ponananananaanananan anna penerima uraian jumlah jumloo. kecamatan naeatanaanatatnka kabupaten aentataannn provinsi bekanaanananaaanananaaananan dana alokasi lain bentuk ananta uraian rencana realisasi desa dana lain bid rp) rp) (v0) lab hah she yofunfa2 jafbfelafolefah irit ito o ten irianto ten teliti tttt jumah hito anaslaporan akhir realisasi pelaksanaanpenanaman s d ten sampai tahap nenek anggaran prp sana nnannanlan volume pekerjaan bekakanananananl aan uraian bobot progress progress pekerjaan volume satuan| harga jumlah| s0) volume satuan harga jumlah| sisa yo) self yo)| keterangan satuan satuan a20 doo lo) lil te tt tel kol lo. jumlah jumlah po) diperiksa oleh: dibuat oleh, sekertaris desa, kasi kaur setujui oleh: kepala desakolom diisi dengan satuan output, misal meter format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (output) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (output) tahap . tahun anggaran . pemerintah desa . kecamatan. kabupaten .cbooo pagu anggaran panai sumber dana dd add banker uraian uraian volume cara anggaran realisasi| sisa tenaga durasi upah keterangan keluaran keluaran pengadaan capaian capaian kerja keuangan| keluaran l83 |a1 pendapatan lo. lo. lo. transfer lo. lo. dana desa add banker lo. lo. lo. lo. tahap petama lo. ll. lo. lo. lo. tahap kedua tahap ketiga lo. lo. lo. vumlahpendapatan jo lo. lo. lo. lo. ll. lo. ll. lo. belanja lo. ll. lo. do. bidang penyelenggara pemerintahan kegiatan. lo. lo. pst.ooo lo. lo. do. lo.) lo. lo. lo. l.| bidang pembangunan desa lo. lo. lo. ll. lo. kegiatan. lo. dst. eeeooo oo lo. lo. lo. lo. lo. ll. lo. lo. oo. lo. lo. bidang pemberdayaan masyarakat kegiatan. ll. lo. lo. ll. lo. pst. lo. lo. do. asu mu. bidang pembinaan lo. kemasyarakatan doo kegiatan. doo doo aw. smaawama egg aa. . . . bidang tak terduga pen aa. aan pst. sean oo aa. aa. . jumlah belanja disetujui oleh: dibuat oleh: kepala desa, kaur keuanganjumlah anggaran kolom diisi dengan selisih antara anggaran denganrealisasi kolom diisi dengan persentase realisasi keuangan dengananggaranpen aan pengepungan ing seru dengan perkembangan perselesalan bale |b. kegiatan nonfisik dihitungdgancara: penyelesaian kertas kerja kak memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target silaporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesacok kecamatan dananaaanannaaanaanaanaaanan kabupaten dananaaanannaaanaanaanaaanan provinsi dananaaanannaaaan aan realisasi lanjutan kode rekening anggaran anggaran volume jumlah waktu penarikan anggaran uraian kegiatan anggaran penyelesaian lalblelalblela| oto retro oto try too too retro t11 too diverifikasi oleh: kaur si. joo,mum tahun anggaran oennaaan kecamatan kabupaten provinsi kode penerimaan (pengeluaran| nomor netto saldo tgl rekening uraian rp.) rp) bukti transaksi rp) dea nan diverifikasi oleh: kaur keuangan, sekretaris desa, (benenannananannnnanan(transaksi transaksi| setoran bunga penarikan| pajak biaya admnana. kecamatan nona tahun anggaran . tanggal uraian pemotongan penyetoran saldo lea jumlah kaur keuangan,nntatnn jawaban bukti panjar ike ii8| anggaran sumber rp) #ii 5th |alblelalol|legal lola feenpapaan cbooo| jalil papa jalil) iasilusha jali obyek pendapatan: loo jal2| raster loo jal2|i| panas lal3| pendapatanlainlaan antar desa jal| ). obyek pendapatan? bs. ooh iii bumampen dapa tan serangga oohjoolsli1| belanja pegawai oo kepala desa |aji joi| ). rincian obyek belanja administrasi kependudukan, j .5m kearsipan pelayanan administrasi umum dan kependudukan surat keluarga, dil) |af3jof(5s| belanja barangan jasa o oo oo| a13 jo1| belanja jasa honorarium oil rincian obyek belanja: oo oo| fee |2lal pendidikan ooo)o. li|vol peningkatan sarana prasarana perpustakaan taman bacaan desa sanggar belajar |anos| belanja modal poo tdl bangunan ios| |a4 |. rincian obyek belanja: tile darurat dan mendesak sal penanggulangan bencana ' ) | s|joo| penanggulangan bencana oil s|joo| belanja tak terduga oo o peso oo ioo tboobsitoo fokusnya antena s|1joo| a|oo belanja tak terduga last kia kuman belanga ooo)o| kit surplus team) oooooooo)o yovovoo dna dea tel poem bacaan o )o. kecil penerimaan pembiayaan o| oo kej jilid| tahun sebelumnya oo joefili lpa tahun sebelumnya pengeluaran pembiayaan solely| pembentukan danacadangan lsl2l2|i (pembentukan danacadangan las sseruisimpem bayar oo oo)oi| lo oo kepala desa.,. kolom diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan. kolom diisi dengan realisasi anggaran yang digunaonaataka lampiran lampiran rincian aset tetap desa lampiran .ia .a. format laporan realisasi apb desa laporan realisasi apbkxx.kkx kxx.kxk xxx pendapatan transfer dana desa kxx.kkk kxx.kkk xxx bagian hasil pajak dan retribusi daerah kxx.kkx kxx.kxk xxx alokasi dana desa kxx.kkx kxx.kxk xxx bantuan keuangan propinsi xxx.kxx xxx.kxk xxx bantuan keuangan kabupaten kota kxx.kkx kxx.kxk xxx pendapatan lain lain kxx.kkk kkx.kxk xxx jumlah pendapatan k.xkk.kk k.kkk.kkk x.xxx belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan c15 kxx.kkx kxx.kxk xxx bidang pelaksanaan pembangunan desa dan c15 kxx.kkx kxx.kxk xxx bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan c15 kxx.kkx kxx.kxk xxx bidang pemberdayaan masyarakat desa dan c15 kxx.kkx kxx.kxk xxx bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dan c15 kxx.kkx kxx.kxk xxx jumlah belanja x.xxx.xx x.xkk.kkk x.xxx surplus (defisit) xx.xxk xkk.kxk pembiayaan penerimaan pembiayaan xxx.kxx kxx.kkk xxx pengeluaran pembiayaan kxx.kkk kxx.kxk xxx pembiayaan netto xx.xxx xx.xxx lju.jj.w wwipa dan kas ikxx.kxk kxx.kxk xxx hasil aset xxx.xxk xxx.xxk xxx swadaya, partisipasi, dan gotong royong kxx.kxk kxx.kxk xxx lain lain des yang sah kxx.kkk kxx.kxk xxx xxx. pa: lebih) anggaran realisasi kura tahap kxx.kkx kxx.kkx xxx tahap kkx.kxk kkx.kxk xxx kkx.kkkx kxx.kkx xxx tahap kxx.kkx kxx.kkx xxx kkx.kkiii dus tahap kxx.kxx kxx.kxx xxx tahap kxx.kxk kxx.kxk xxx kkx.kkx xxx. x $ti #cce skkw wr kkx.kkx kkx.kkx xxx.kxxxxk xxx.kxkk xxx.kxk xxx bunga bank kxx.kxk kxx.kxk xxx lain lain pendapatan yang sah kkx.kkk kxx.kxk xxx kkx.kkx kkaro belanja pegawai xxx.kxx kxx.kkk xxx belanja barang dan jasa xxx.kxx xxx.kxx xxx belanja modal kxx.kkk kxx.kkk xxx kkx.kkx xxx. k xxx.kxk xxx kkx.kkk xxx. kx.kkk kkwr belanja barang dan jasa xxx.kxx xxx.kxx xxx belanja modal kakak okkkkk kkk kakiuar kkx.kkx xxx. belanja pegawai penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa kxx.kxk kxx.kkx xxx penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa kxx.kxk kxx.kkx xxx jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa xxx.xxk xxx.kxx xxx tunjangan bpd xxx.xxk kxx.kkx xxx kxx.kxk xxx. kxk xxx belanja barang dan jasa belanja barang perlengkapan kantor kxx.kxk kxx.kkx xxx belanja jasa honorarium xxx.kxk xxx.kxx xxx belanja operasional aparatur desa kxx.kxk kxx.kkx xxx belanja jasa sewa xxx.kxk xxx.kxx xxx belanja operasional perkantoran kxx.kxk kxx.kkx xxx belanja pemeliharaan xxx.kxx kxx.kkk xxx belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat kxx.kkk kxx.kkk xxx kxx.kxk kkx.kxk xxx belanja modal belanja modal pengadaan tanah xxx.kxx kxx.kkk xxx belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat kxx.xxx kxx.kkx xxx belanja modal kendaraan kxx.kxk kxx.kkx xxx belanja modal gedung dan bangunan kxx.kxk kxx.kkx xxx belanja modal jalan kxx.kxk kxx.kkx xxx belanja modal jembatan kxx.kxk kxx.kkx xxx belanja modal irigasi embung air sungai drainase kxx.kxk kxx.kkx xxx belanja modal jaringan instalasi kxx.kkk kxx.kxk xxx belanja modal lainnya kxx.kkk kkx.kkx xxx kxx.kxk xxx. kxxk kxx.kkx xxx desa sub bidang administrasi kependudukan, kxx.kxkxxx kxx.kkx xxx keuangan dan pelaporan sub bidang pertanahan kkx.kkx xxx.xkx xxx kkx.kkx kkx.kxk xxx bidang pembangunan desa sub bidang pendidikan kxx.kxk xxx. xxx sub bidang kesehatan kxx.kxk xxx. xxx sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang kxk.kkx xxx.kxx xxx sub bidang kawasan permukiman kxx.kxk kxx.kkx xxx sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup kxk.kkx kxx.kkk xxx sub bidang perhubungan, komunikasi, dan kxx.kxk kxx.kkx xxx informatika sub bidang energi dan sumber daya mineral kxx.kxk xxx. xxx sub bidang pariwisata kkx.kxk xxx.kxx xxx kxx.kxk kkx.kxxxx pelindungan masyarakat sub bidang kebudayaan dan keagamaan kxx.kxk xxx. xxx sub bidang kepemudaan dan olah raga kxx.kxk xxx. xxx sub bidang kelembagaan masyarakat kkx.kxk xxx.kxx xxx kxx.kxk kkx.kxk xxx belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa sub bidang kelautan dan perikanan kxx.kxk xxx. xxx sub bidang pertanian dan peternakan kxx.kxk xxx. xxx sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa kxx.kxk kxx.kkx xxx sub bidang pemberdayaan perempuan, kxx.kxk xxx. xxx perlindungan anak dan keluarga sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan kxx.kxk kxx.kkx xxx menengah umkm) sub bidang dukungan penanaman modal kxx.kxk xxx. xxx sub bidang perdagangan dan perindustrian kkx.kkk kkx.kkk xxx kxx.kxk kkkx xxx sub bidang keadaan darurat kxx.kkk xxx.kxx xxx sub bidang keadaan mendesak. kkx.kkk xxx.xkx xxx kkx.kkk kkx.kxkxx.kxk xxx pengeluaran pembiayaan kkx.kxk xxx.kxx xxx kkx.kkk xxx. kxk xxx penerimaan pembiayaan terdiri dari: ipa tahun anggaran sebelumnya kxx.kxk kxx.kkx xxx pencairan dana cadangan xxx.kxk kxx.kxk xxx hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kxx.kkk kxx.kkk xxx kkx.kkk xxx. kxkxk xxx.kxx xxx kkx.kkk kkxx.kxk kxx.kkx xxx peralatan, mesin, dan alat berat kxx.xxx kxx.kkx xxx kendaraan kxx.kkk kxx.kkx xxx gedung dan bangunan kxk.kkx xxx.kxx xxx jalan kxx.kkk kxx.kkx xxx jembatan kxk.kkx xxx. kxk xxx irigasi embung air sungai drainase kxx.kxk kxx.kkx xxx jaringan instalasi kxx.kkk xxx.kxx xxx aset tetap lainnya xxx.kkx kxx.kkx xxx konstruksi dalam pengerjaan kxx.kkk kkx.kkk xxx xxx.kkx xa adalah sebagai berikut, penambahan 20x0 20x1 pengurangan) bum desa xxx xxx.kxx xxx. xxx xxx bum desa yyy xxx.kkx kxx.kxk xxx xxx.kkx xxx.kkode aset tahun nilai kondisi klas aset dan nama identitas aset tetap jenis nomor tanggal tetap perolehan perolehan aset tetap ) keterangan tanah tanah persil luas hgb juli baik tanah lapangan luas penanganan aaaaaa kanakan rusak nilai perolehan ringan belum diketahui peralatan, mesin, dan alat berat komputer, baik tana nana nanaben nnnnnannnnaananan. nana kecamatan nenek kabupaten nana provinsi donnnnnannanananannanannnnnnann kode rencana realisasi alokasi din rekening (uraian nama output desa dana lain bentuk sat capai rp) desa rp) kain yul label tuo out ttl jumlah oo). tooonnanananananaanaa aan kecamatan ponnanananananaanaaanaanaaaaan kabupaten bekaaananaanaananan aan provinsi banknaananananaananaaaaan program sumber jenis lokasi volume| satuan jumlah dana te ben te ben te bhn te ben te ben kepalaalur penyusunan apbdesa rancangan dilan pemdes apb desa bupati camat pohon cat bpd rancangan rancangan perkakas dim pemdes entah : kepala penjabaran panai apb desa apb desa rancangan desa apb desa penyusunan i musyawarah penanaman bpd rancangan pemdes apb desa alan rancangan (0x?) rancangan penyelenggaraan pemdes perkakas pemerintahan apb desa tidak penjabaran pagu tahun lalu sekretariat pnn n nnn3 apb desa desa alur penyusunan apbdesa kerja 11b 12a 1lla bupati bupati amat perkakas penjabaran kepala apb desa desa bpd "nnnnnnnnnd pemdes musyawarah apb desa bpd media informasi prosedur penyusunan dpa berdasarkan pemdes apb des prosedur penyusunan rak berdasarkan dpa dan perkakas penjabaran apb des ran sih ain kepala hari kepala dpa verifikasi desa verifikasi desa hari paok rak .ra sek kaur sekretariat rak kaur syariat dpa kasi desa keuangan pelaksanaan pengeluaran melalui swakelola sekretariat verifikasi a a kepala desa desa perintah pembayaran pemdes apb des dpa kaur perkakas keuangan penjabaran apb desa pencairan catat dalam bku, buku vi spp kepada ' . pembantu panjar dan kaur kaur kasi buku pajak kasi catat dalam dalam hal hari kerja belum dapat direalisasikan, maka anggaran buku pembantu dikembalikan kepada kaur. keuangan kegiatan pelaksanaan pengeluaran melalui penyedia barang sekretariat verifikasi kepala desa desa perintah pembayaran pernyataan tanggungjawab pemdes apb des dpa belanja bukti perkakas penerimaan penjabaran apb desa kaur catat dalam kasi buku pembantu kaur penerimaan kegiatan keuangan barang tagihan pencairan spp langsung kepada catat dalam bku dan penyedia barang buku pajak pembelian penyedia arang barang pelaksanaan pengeluaran belanja pegawai (nx sekretariat verifikasi kepala desa desa perintah pembayaran tanda terima dan spj pemdes apb des dpa pendukung perkakas lainnya penjabaran apb desa kaur kasi kaur keuangan pembayaran belanja pegawai langsung catat dalam bku dan kepada penerima buku pajak penerima belanja pegawaiukti bukti pertanggungjawaban spj pembayaran bukti bukti pertanggungjawaban spj pembayaran untuk kelompok belanja dibagi menjadi jenis, yaitu belanja pegawai penghasilan tetap dan tunjangan tanda terima penghasilan tetap tunjangandan berita acara pelantikan setiap penerima penghasilan tetap tunjangan (hanya dilampirkan untuk spj bulan januari kecuali untuk penerima yang baru diangkat). bukti penyetoran pajak. tunjangan bpjs bukti pembayaran dari bank kantor pos outlet lain, kwitansi dinas bermaterai yang ditandatangani oleh kaur kasi yang membidangi. ii. belanja barang dan jasa perlengkapan atk, listrik, alat rumah tangga, bbm gas, cetak penggandaan, bahan material, bendera, obat obatan, pakan hewan, pupuk nota toko strukbon pesanan order) berita acara serah terima barang konsumsi (makan minum)dokumentasi kegiatan, daftar hadir, undangan (dikecualikan untuk kegiatan gotong royong dan rapat internal), nobulan laporan kegiatan. bukti penyetoran pajak. bon pesanan order) pakaian dinas seragam atribut spesifikasi pesanan, dokumentasi, tanda terima pakaian seragam atribut kepada penerima. bukti penyetoran pajak. bon pesanan order) jasa honorarium insentif tanda terima honorarium insentifsurat penunjukan surat tugas setiap penerima honorarium (untuk honorarium insentif yang dibayarkan lebih dari satu bulan maka hanya dilampirkan untuk spj bulan pertama kecuali terdapat perubahan). bukti penyetoran pajak. perjalanan dinas telaahan staf undangan yang telah disetujui disposisi. surat tugas (sekurang kurangnya dari kepala desa ketua bpd untuk dalam daerah, dari camat untuk luar daerah dalam propinsi dan dari kepala dpmd untuk luar daerah luar propinsi). surat perintah perjalanan dinas. laporan perjalanan dinas. rincian yang ditandatangani masing masing penerima. bukti pendukung transportasi. daftar pengeluaran riil (untuk transportasi yang tidak bisa didapatkan bukti pengeluarannya). kwitansi bukti pembayaran menginap hotel. tiket pesawat dan boarding pass. kwintansi dinas tanpa materai (apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari satu orang maka kwitansi dinas ditandatangani oleh salah satu pelaksana). kursus pelatihan kwitansi dinas bermaterai yang ditandatangani penyelenggara kegiatan. sertifikat keikutsertaan. jasa sewa perjanjian sewa kwitansi dinas bermaterai yang ditandatangani penyedia barang. bukti penyetoran pajak. dokumentasi langganan listrik air majalah surat kabar telepon internet jasa kurir pos giro perpanjangan ijin pajak nota toko struk pembayaran bukti pembayaran lainnya. kwitansi dinas bermaterai yang ditandatangani oleh penyedia barang, pemeliharaan mesin dan peralatan berat, kendaraan bermotor, peralatan, jaringan dan instalasi nota service yang menguraikan dengan jelas dan rinci terkait jenis, volume dan harga.pemeliharaan bangunan, jalan, jembatan, irigasi, saluran dan sarana lainnya sesuai dengan riil pengeluaran yang diperlukan seperti dalam hal pemeliharaan jalan diperlukan upah dan material maka bukti pengeluaran upah sesuai angka dan bukti pengeluaran material sesuai angka kwitansi dinas bermaterai yang ditandatangani oleh kaur kasi. foto kondisi sebelum dan sesudah pemeliharaan yang diambil dari sudut yang sama. bukti penyetoran pajak. dokumentasi barang jasa yang diserahkan kepada masyarakat dokumen pengadaan belanja barang jasa sesuai peraturan tentang tata cara pengadaan barang jasa desa. keputusan kepala desa tentang pemberian barang jasa (sekurang kurangnya menetapkan maksud dan tujuan, jenis barang jasa yang diberikan, daftar penerima dan peruntukan serta ketentuan lain terkait pemberian dimaksud). tanda terima barang jasa. dokumentasi upah kerja daftar hadir. tanda terima upahhi. belanja modal mengacu pada peraturan perundang undangan tentang tata cara pengadaan barang jasa desa. berubah menjadi: untuk pembayaran belanja barang jasa dan belanja modal sampai dengan nilai rp. dubon pesanan order) berita acara serah terima akuntansi dinaspuluh juta rupiah) sampai dengan rp. limnota pesanan order), berita acara serah terima hasil pekerjaan barang jasa, berita acara pembayaran, akuntansi dinas. foto dokumentasi. untuk pembayaran belanja modal dengan nilai diatas rp. lima puluh juta rupiah) sampai dengan rp. dua ratus juta rupiah) dokumen pendukungnya berupa surat perjanjian kerja spk), berita acara pemeriksaan:ratus juta rupiah) dokumen pendukungnya berupa bukti pembelian yaitu nota dan akuntansi toko dilengkapi dengan surat perjanjian, berita acara pemeriksaan,iv. belanja tak terduga dokumen pengadaan sesuai dengan riil belanja mengacu pada romawi dan iii atas. daftar hadir dan berita acara musyawarah desa,dokumentasi kegiatan. tanda terima (apabila terdapat barang yang diberikan). laporan kegiatanrancangan peraturan desa tentang apb desa harus dievaluasi oleh camatmdes tentang penetapan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desarancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran apb desa perubahan, rancangan dpa dpp dealsatuan harga kabupatenecamatan desa aspek administrasi dan legalitas yo)pembahasan dan berdasarkan aturan, tentang apb desa atau rancangan penyelamatan pemdes tentang apb desa perubahan hari setelah pemdes tentang perubahan apb desa apb desa (lihat tanggal keputusan) disepakati bersama. dilakukan tepat waktupembahasan dan berdasarkan rancangan pemdes tentang apb desa penyelamatan pemdes tentang apb desa perubahan permendagri rancangan pemdes tentang perubahan apb desa mengenai apb desa bpd betatrembananatabcs desa perubahan apb desa umum apakah rancangan pemdes tentang rkp desa atau rkp perubahan tahun berkenaanu hee akasia dan realistis apakah estimasi pendapatan desa pemdes terkait desa (misal) yang bersumber dari pendapatan asli pemdes tentang pungutan,yang bersumber dari dana transfer rasional dan realistis belanja apa.a. sesuai dengan peraturan perundang undangan sesuai dengan kewenangan desa pop apakah ada program kegiatan yang anggaran (multiyears) apakah belanja desa yang ditetapkan dipergunakan untuk: siap dan tunjangan kades dan perangkat desa, tunjangan dan operasional bpd siap, tunjangan dan operasional peraturan bupati tentang add atau perlu tentang ntuk kepala desa dan perangkat penetapan siap kepala desa dan perangkat desa desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan bupati. besaran tunjangan dan operasional peraturan bupati tentang add atau perlu tentang ntuk anggota bpd, serta insentif penetapan siap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan bupati. alokasi belanja dengan output yang standar harga yang ditetapkan kabupatentelah sesuai dengan peraturan perundang undangan apakah ada pos pengeluaran pane cadangan angan gta nan apakah penyertaan modal pada peraturan desa tentang pembentukan bum des dan bum des, telah sesuai dengan hasil analisa kelayakan usaha peraturan perundang undangancamat nama untuk diperbaiki desa jabatastandarisasi belanja bagi pemerintah desa honorarium pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa kpk) pelaksana pengelolaan keuangan desa ppid) pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa kpk)koordinator ppidelaksana kegiatan ppid untuk nilai kegiatan sampai dengan juta pelaksana nilai kegiatan atas juta juta kegiatan, nilai nilai kegiatan atas juta milyar perhitungan nilai kegiatan atas milyar milyar kegiatan tidak nilai kegiatan atas milyar milyar termasuk nilai kegiatan atas milyar belanja pelaksana fungsi perbendaharaan ppid pegawaianitia pemilihan kepala desa pengurus bpd ketua anggota kelompok penyelenggaraan pemungutan suara ketua anggota petugas keamanan lintas tim panitia yang melaksanakan kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa ketua sekretaris anggota honorarium tim penyusun rpm des rkp des pembina maksimal ketua bulan sekretaris anggota honorarium pengelola aset desa" dapat pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa dibayarkan pembantu pengelola aset desa apabila data petugas pengurus aset desa aset desa telah tersedia gaji staf desa administrasi bpd disesuaikan dengan standarisasi peraturan gaji jemaat berlaku honorarium petugas operator tim yang dapat melaksanakan kegiatan dibayarkan operator website profil desa seks ng sid dan apabila tidak sejenisnya" dianggarkan petugas penjaga makam dalam apbd, petugas fardhu kifayah maksimal petugas marbot kaum bulan pelatih kesenian budaya olahraga juri wasit olahraga per peran dengan sg. juri sto pendamping sto pelatih sto bantuan dana pembinaan uang saku transport: dana penghargaan pembinaan juara juara juara iii uang saku peserta peserta mto kecamatan peserta lomba dalam rangka mewakili desa bantuan transport peserta pelatihan bintik yang dilaksanakan oleh desa honorarium tenaga ahli profesi konsultan narasumber: narasumber tim penguji penceramah penghargaan bagi: guru ngaji tradisional maksimal dapat guru tk tpa" sesuai dengan| dibayarkan nilai penghargaan| apabila tidak dalam bentuk| dianggarkan uang yang| dalam apbd dianggarkan bagi guru tk tpa guru ngaji tradisional tingkat kabupaten honorarium insentif petugas lainnya insentif kader posyandu dapat insentif kader pemberdayaan masyarakat dibayarkan insentif kader pembangunan manusia apabila tugas insentif kader teknis desa (maks org) dan fungsi pembawa acara kader telah pemandu lagu dirigen berjalan pembaca doa pengukur sumpah moderator insentif kader lainnya sejenis setara honorarium tpk ketud2. sekertarisuraian satuan tai keterangan nilai kegiatan atas milyar anggotcatatan standarisasi biaya yang ditetapkan merupakan biaya maksimal yang dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan desa. bupati penajam paser utara, ttd abdul galur mas'ud |
nvaviiny nihil viva vena nya nvi saya nvaviinv, unveil novel joon 1isyana nyaniyada aviv mai nyaman nhl town nylytis ysyhynin newly yad aaheban minahasa selatan, san pes # christian eugenia parents nanang? diundangkan amurang pada tanggal maretjoopendapatan soernsnono| toerntaoun| pendapatan asli daerah pendapatan pajak daerah pajak hotel ira pajak hotel cottage mila: pajak restoran ml: restoran rumah makan a.a. pajak hiburan tontonan film bioskop klub malam permainan ketangkasan pajak reklame reklame papan illk08 pajak air bawah tanah i4. pajak sarang burung walet pajak sarang burung walet seri bpa pajak bumi dan bangunan pbb) .do11 pbb sektor perdesaan ip) pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) bpt pemindahan hak (d2 hasil retribusi daerah retribusi jasa umum m1. retribusi pelayanan kesehatan puskesmas retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah olamud retribusi jasa usaha retribusi pemakaian kekayaan daerah kendaraan bermotor .' retribusi tempat khusus parkir retribusi pelayanan pelabuhan oe21menjadmaadaja. puskesmas amurang timur puskesmas tumpuan aid puskesmas tatapan puskesmas tarian puskesmas sultan dana perimbangan |. bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak bagi hasil pajak i4o2etdrain menjadi sewa menadate pendapatan hibah pendapatan hibah dari pemerintah m3.d:a34iklim. belanja gaji dan tunjangan gaji pokok pns uang representasi ins. tunjangan keluarga s1. tunjangan jabatan sdh tunjangan fungsional sid tol tunjangan fungsional umum tunjangan beras tunjangan ph tunjangan khusus pembulatan gaji skl ok: uang paket situ ore tunjangan panitia musyawarah k01 tunjangan komisi sts tunjangan panitia anggaran tunjangan badan kehormatan tunjangan alat kelengkapan lainnya o1: tunjangan perumahan sta le1 uang duka wafat tewas stw uang jasa pengabdian belanja penunjang operasional pimpinan dprd belanja tunjangan profesi guru sita o1:. iuran bpjs kesehatan siku iuran bpjs ketenagakerjaan tunjangan khusus guru sat. tunjangan reses ik: tunjangan transportasi belanja tambahan penghasilan pns st. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja s5. tambahan penghasilan guru non sertifikasi stad: belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota dprd serta kdh wkd is. belanja penunjang komunikasi insentif pimpinan dan anggota dprd m541. belanja penunjang operasional kdh wkd insentif pemungutan pajak daerah s1: insentif pemungutan pajak daerah pajak air permukaan tee insentif pemungutan pajak daerah pajak hotel insentif pemungutan pajak daerah pajak restore1 insentif pemungutan pajak daerah pajak hiburan bed.d05dra laplg) belanja hibah m. belanja hibah kepada badan lembaga organisasi belanja hibah kepada badan lembaga organisasi. na:oli belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan s1.soldgaserenso| omsemsisn| belanja pegawai honorarium pns adal ol. honorarium panitia pelaksana kegiatan bed honorarium tim pengadaan barang dan jasa 2isl: honorarium satuan pengelola keuangan barang uang lembur uang lembur pns aan sayartambah menjadi 5j2. . m1, belanja hadiah cinderamata karangan bunga trophy piala mendali piagam belanja bahan material sad belanja bahan baku bangunan sd120202side belanja persediaan makanan pokok belanja dekorasi bundar belanja jasa kantor belanja telepon belanja air belanja listrik ::21x03::suddokumentasi blei5. belanja jasa service sie belanja penggantian suku cadang is. belanja bahan bakar minyak gas dan pelumas belanja pajak kendaraan bermotor nie.t03 belanja surat tanda nomor kendaraan belanja cetak dan penggandaan .i2. belanja cetak belanja penggandaan zed belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor belanja sewa komputer dan printer site :i: belanja sewa tenda belanja sewa sound sistem kera belanja makanan dan minuman belanja makanan dan minuman rapat dl::pasien badd2103 belanja pakaian sipil lengkap psl) i5. belanja pakaian dinas harian pdh) betrtambah menjadi berkurangsdu215. belanja perjalanan dinas dalam daerah belanja perjalanan dinas luar daerah eni arya belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pns bd. belanja kursus kursus singkat pelatihan belanja bimbingan teknis belanja pemeliharaan .:a belanja jasa konsultansi belanja jasa konsultansi penelitian .i2. belanja jasa konsultansi perencanaan .i2..i2:.dirbedsegiuda d20rtambah menjadissaja belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kedokteran dit belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kedokteran umum .eapau,aang petrtambah menjad3waaa) belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan tugu titik kontrol pasti 5b.: belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan tugu tanda batas is.i2.site belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan bangunan air irigasi .:b1:kode tambah semula menjadi ber rekening berkurangana ma.:|die pembayaran pokok utang pembayaran utang kepada pihak ketiga odio00|huwrimrtambistrik penerangan bangunan kanto1..b2perjalanan dinas belanja perjalanan dinas dalam daerah bertambah kode rekening uraian semula menjadi berkurang belanja jasa konsultansi belanja jasa konsultansi perencanaan 1x02..0pdak penugasan) belanja barang dan jasaningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan belanja barang dan jasa belanja perjalanan dinas bertambah (sooeruama ws) sewa tema belanja perjalanan dinas dalam daerah monitoring, evaluasi dan pelaporan belanja barang dan jasa i102.p2. belanja cetak dan penggandaan 1b2rtamba"1x02. belanja perjalanan dinas dalam daerah bantuan operasional kesehatan puskesmas motoling barat bertambdjasa belanja jasa kantor belanja jasa tenaga kerja non pegawai i02. belanja cetak dan penggandaan belanja cetak i102bar.0prtambahrtambah jr02.ama" belanja makanan dan minuman li belanja makanan dan minuman rapat belanja perjalanan dinas 11l02.ir02. program pengembangan obat asli indonesia berkurang pengembangan tanaman obat keluarga "1x02. belanja barang dan jasa jro2.info2. belanja cetak dan penggandaan belanja cetak :ix. penyelenggaraan penyehatan lingkungan belanja barang dan jasa ,ppo2. belanja bahan pakai habis bertambah! menjadi berkurang belanja alat tulis kantor belanja makanan dan minuman belanja makanan dan minuman kegiatan "1x02,.p2.o2.hoannya bertambahrr"bertambah pengadaan obat obatan rumah sakit belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis "1x02.rtambah kode rekening semula menjadid2. belanja alat tulis kantor belanja perangko, materai dan benda pos lainnya d2. belanja bahan bakar minyak gas d2.rtambah!crtambah! ih.1semula menjadi berkurangd2. belanja surat tanda nomor kendaraan belanja cetak dan penggandaan d2.c1.rtambah semula menara berkuranginmenjadi kode rekening berkursirtambah kode rekening semula menjad.b2. belanja penggandaan belanja perjalanan dinas belanja perjalanan dinas dalam daerah .b2.p2. belanja modal 1p2rjasehatan perawatan bilo2rinya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih menjadi bertambah! kode rekening berkurang.p2e11:rtambah (hememme saman wow teratasberadaabelanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis belanja alat tulis kantor belanja cetak diino2. belanja alat tulis kantor bertambahriro2. belanja perjalanan dinas dalam daerah program peningkatan pelayanan kesehatan lansia bertambah!2. belanja perjalanan dinas belanja perjalanan dinas dalam daerah d2.p2. belanja barang dan jasa belanja jasa kantor belanja air bertambah! menjadi berkurang belanja listrik ito2, belanja jasa pelayanan medis belanja sewa rumah gedung gudang parkir it0o2.belanja perjalanan dinas belanja perjalanan dinas dalam daerah bupati minahasa selatan aur. ns) eme ina ni@hrisnany eugenia parents lampiran peraturan bupati minahasa selatan nomor tahun tanggal maret 2olo pemerintah kabupaten minahasa selatan ringkasan apbd tahun anggaran bertambah! pendapatan |. pendapatan asli daerah bil pendapatan pajak daerah nep. dana alokasi umum dana alokasi khusus lain lain pendapatan daerah yang sah sah pendapatan hibah .dtuh sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran pengeluaran pembiayaan daerah ce, pembayaran pokok utang pembiayaan netto sisa lebih pembiayaan anggaran tahun, o00| oop bupati minahasa selatan (fk sp, kab sea christian eugenia parents |
salinan net bupati sorong provinsi papua barat peraturan bupati sorong nomor tahun tentang tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah kelas kabupaten sorong dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sorong, menimbang bahwa rumah sakit yang memiliki peran strategis memberikan pelayanan pada masyarakat dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan berkualitas, dipandang perlu dengan dukungan pembiayaan yang optimal baik melalui anggaran pemerintah maupun melalui pendapatan langsung dari masyarakat untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, bahwa penetapan tarif rumah sakit adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan maka perlu dilakukan pengaturannya, bahwa sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang rumah sakit disebutkan bahwa pendapatan rumah sakit publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah digunakan secara langsung seluruhnya untuk operasional rumah sakit dan tidak dapat dijadikan pendapatan negara atau pemerintah daerah perlu pengaturan lebih lanjut untuk pelaksanaan tarif rumah sakisorong tentang tarif pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah kelas kabupaten sorongid bupati jembrana provinsi bali peraturan bupati jembrana nomor tahun tentang pengelolaan keuang. badan usaha milik desa, selanjutnya disebut bum desa, adalah badankelompo hasil pajak dan retribusi, selanjutnya disingkat bhp dan bhr, adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepadaberbekal merupakan kpk dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. berbekal. menetapkan ppid, menyetujui dpa, dpp,, sebagaimana dimaksud pada berbekalberbekal. bagian kedua pelaksana pengelolaan keuangan desa ppid sebagaimana dimaksud dalam terdiri dariberbekalkaur tata usaha dan umum, dan kaur perencanaan. kasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dariberbekal. .dari penerimaan dari hasil kerja sama desa, penerimaan.sg.kegiatan penerimaan lain berbekalberbe. bencana alam sebagaimana dimaksud dalam mencakupncakuplanja tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam digunakan pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vitalulihan dengan segera sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf meliputiadaan darurat sebagaimana dimaksud dalamkeadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam mencakup:keadaan daruratsebagai berikut menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja bidangadaan mendesak berbekal menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan berbekalrubahan penjabaran apb desa, diberitahukan kepada bpd selanjutnya ditampung dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan apb desa dalam hal pemerintah desa tidak melakukan perubahan apb desa, belanja disampaikan dalam laporan realisasi pelaksanaan anggaran. penjadwalan ulang capaian target kinerja bidanghalberbek tidaktata cara penyertaan modal kepada bum desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut bum desa telah terbentuk berdasarkan peraturan desa tentang pembentukan bum desa serta telah ada kepengurusan bum desa yang ditetapkan dengan keputusan berbekal, kategori perkembangan bum desa yang mengajukan usulan penyertaan modal harus dalam kondisi sehat, cc. permohonan usulan penyertaan modal oleh bum desa disampaikan kepada berbekal, usulan penyertaan modal oleh bum desa tersebut disertai analisa usaha, berbekal mengkaji usulan penyertaan modal dan analisa kelayakan usaha yang disampaikan bum desa, hasil pengkajian tersebut dibahas dalam musyawarah desa dan apabila disepakati maka dibuatkan berita acara musyawarah dan menjadi bahan acuan dalam penyusunan rkp desa tahun berikutnya yang ditetapkan dengan peraturan desa, dan berdasarkan rencana kegiatan penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang rkp desa tersebut selanjutnya dibuatkan peraturan desa tersendiri tentang penyertaan modal kepada bum desa. bab ivberbekal. rancangan peraturan desa tentang apb desa sebagaimana dimaksud pada disampaikan berbekal. dalam hal bpd tidak menyepakati rancangan peraturan desa tentang apb desa yang disampaikan berbekalberbekal menetapkan peraturan berbekal sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada atas dasar kesepakatan bersama berbekal dan bpd sebagaimana dimaksud dalam berbekal menyiapkan rancangan peraturan berbekal mengenai penjabaran apb desa. sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan berbekalberbekal camat membentuk tim evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa. tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari camat sebagai ketua tim, kasi pemberdayaan masyarakat desa: dan kasi dan staf kecamatan sebagai anggotberbekaljika tersedia, peraturan desa mengenai penyertaan modal jika tersedia, dan berita acara hasil musyawarah bpd. . camat dapat mengundang berbekalberbekalberbekalberbekalberbekal dan berbekalberbekal tentang penjabaran apb desa menjadi peraturan berbekal, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan dimaksud kepada bupati. berbekal memberhentikan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan berbekal paling lama (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada dan selanjutnya berbekal bersama bpd mencabut peraturan desa dan peraturan berbekal dimaksud. dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada berbekalberbekalbekal. berbekal menetapkan rancangan peraturan berbekal tentang penjabaran apb desa sebagai peraturan pelaksana dari peraturan desa tentang apb desa. berbekal menyampaikan peraturan desa tentang apb desa dan peraturan berbekal tentang penjabaran apb desa kepada bupati paling lama (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. berbekalatau penurunan lebih dari (lima puluh keseratus) sebagaimana dimaksudbidang dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan. perubahberbekalberbekalberbekal memberitahukan kepada bpd mengenai penetapan peraturan berbekalberbekalberbekalberbekal dan kaur keuangan. nomor rekening kas desa sebagaimana dimaksud dalam dilaporkan berbekal kepada bupati.uang tunai yang dapat disimpan oleh kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada sebesar rp. (sepuluh juta rupiah). berbekalberbekal tentang penjabaran apb desa ditetapkan. dpa sebagaimana dimaksud pada terdiri dariberbekalberbekalberbekal menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan dpp.rancangan dpp. berbekalberbekal. rancangan rak desa sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada berbekal melalui sekretaris desa. sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan rak desa yang diajukan kaur keuangan. berbekal menyetujui rancangan rak desa yang telah diverifikasi olehberbekalberbekal dan berbekal bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. kaurberbekalbekalberbekal(tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai. berbekalberbekal melalui surat keputusan berbekalberbekalberbekalberbekaldarikabupatenberbekaldisetujui oleh berbekal. pengeluaranberbekalberbekalberbekal untuk disetujui. bagian keempat pelaporan berbekal: laporan pelaksanaan apb desa, dan laporan realisasi kegiatan. berbekalberbekalperaturan desa tentang apb desa, peraturan berbekal tentang penjabaran apb desa, peraturan desa tentang perubahan apb desa, peraturan berbekalberbekallakukan tugas pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui fasilitasi penyusunan peraturan desa terkait apb desa, fasilitasi penyusunan peraturan desa terkait laporan realisasi pelaksanaan apb desa, dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. dalam melakukan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dibentuk tim tingkat kecamatanberbekalepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini sampai dengan akhir tahul. pia ap bupati tubmaka guna kelancaran pengajuan, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik, perlu menetapkan besarnya bantuan keuangan kepada partai politiknya bantuan keuangan kepada partai politik kabupaten tuban tahun anggaran bab pemberian bantuan keuanganubadan tahun. besarnya bantuan keuangan kepada partai politik hasil pemilu tahunsebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. besarnya bantuan keuangan kepada partai politik hasil pemilu tahun dihitung sejak diresmikannya keanggotaan dprd kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab besarnya bantuan keuangan besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sesuai alokasi dana yang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tuban tahun anggaran tata cara penghitungan besarnyatuban adalah sebagai berikut besarnya nilai bantuan per suara adalah jumlah bantuan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tuban tahunkabupaten tubabesarnya jumlah bantuan keuangaanggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf adalah anggaran pendapatan dan besarnya daerah kabupaten tuban tahun anggaran untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik,bab iii penyerahan bantuan keuangan penyerahan bantuan keuangan nomor rekening atas nama partai politikdpd dpc partai politik atau sebutan lainnya. penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam dihampiri dengan persyaratan administrasi sebagai berikut surat keterangan dari bank yang menyatakan memiliki nomor rekening atas nama dpd dpc partai politik, surat tanda terima kwitansi yang ditandatangani atas meterai rp. (enam ribu rupiah) oleh ketua dan bendahara dpd dpc partai politik dengan menggunakabupaten tuban sebagai pihak pertama dan oleh ketua dan bendahara dpd dpc partai politik atau sebutan lainnya sebagai pihak kedua. bab ketentuan penutup verifikasi kelengkapan administrasi partai politik, penggunaan bantuan keuangan partai politik dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politikdiundangkan tuban pada tanggal jimi father hudadi p ppp demokratyang jumlah perolehan suaraampai dengan berakhirnya masa keanggotaan dprd kabupaten yaitu (delapanrp. rp. i3. dbi p rp. rp. p.demokrat rp. rp. 5s. rp. rp. gerindra rp. rp. rp. rp. ipku rp. rp. pks ' ?e rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. jumlah rp. rp. bupati ban, (nya father hudaartai golkar pdi p gerindra demokrat peta pala aza sama hanurajumlah perolehan suara yangejak diresmikannya keanggotaan dprd kabupaten yaitu (empatxo.rp. rp. rp. rp. gerindra rp. rp. demokrat rp. rp. depan rp. rp. lee rp. rp. pers o7.a21 rp. rp. selama ara |araamosaoo (an ansaof0 rp. rp. jumlah rp. rp. bupati, af, hudaapatan daerah kabupaten penajam paser utara. dinas adalah dinas pendapatan daerah kabupaten penajam paser utara. sekretariat adalah sekretariat pada dinas pendapatan daerah kabupaten penajam paser utara. sekretaris adalah sekretaris dinas pendapatan daerah kabupaten penajam paser utara. bidang adalah bidang pada dinas pendapatan daerah kabupaten penajam paser utara. sub bagian adalah sub bagian pada dinas pendapatan daerah kabupaten penajam paser utara. seksi adalah seksi pada dinas pendapatan daerahapatndapatapatanapatan daerah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala dinas pendapatan daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerahapatan daerah yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengembangan, pendataan, penetapan, penagihan, administrasi pembukuan, bagi hasil lainnya, utd serta tugas tugas kesekretariatan, mengkoordinasikan, pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan tugas satuan kerja, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pendapatan daerah dan kehumasan sertakesekretariatan:ndapatencanaan, pengendalian dan pengembangan (l) bidang perencanaan, pengendal, pengendalian dan pengembangan mempuyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas tugaspengembangan menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, pengendalian dan pengedang perencanaan, pengendalian dan pengembangan, penyiapan bahan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan program kerja bidang perencanaan, pengendalian dan pengembangan, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan tugas bidang perencanaan, pengendalian dan pengeencanaan, pengendalian dan pengembangan membawakan: seksi perencanaan dan pengendalian, seksi pengembangan. paragraf seksi perencanaan dan pengendalian seksi perencanarencanadan pengendalian. rincian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah: menyusun program kerja pada seksi perencanaan dan pengendaldan pengendalian, menyusun evaluasi penerimaan pendapatan asli daerah pad): menyusun pengembangan penerimaencanaan dan pengendal(l) seksingembpendapatan asli daerah. rincian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah: menyusun program kerja pada seksi pengependapatan asli daerah, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengembangndataan, penetapan dan penagihan bidang pendataan, penetaptaan, penetapan dan penagihan mempuyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas tugas bidang pendataan, penetapan dan penagihan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pendataan, penetapan dan penagihan menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja bidang pendataan, penetapan dan penagataan, penetapan dan penagihan, penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja kegiatan pendataan, penetapan dan penagihan, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan tugas bidang pendataan, penetapan dan penagihdataan, penetapan dan penagihan membawakan: seksi pendataan dan penetapan, seksi penagihan, keberatan dan pbb. paragraf seksi pendataan dan penetapan seksi pendatadataan dan penetapan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pendataan dan penetapan wajib pajak daerah. rincian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah: menyusun program kerja seksi pendataan dan penetapataan dan penetapan, melaksanakan kegiatan pelayanan pendaftaran, pendataan, pemeriksaan dan penetapan wajib pajak, melaksanakan koordinasi pendaftaran, pendataan, pemeriksaan dan penetapan wajib retribusi daerah dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah, melaksanakan penyusunan daftar induk, pemeliharaan data wajib pajak daerah, pembuatan dan penyampaian nomor pokok wajib pajak npp): melaksanakan koordinasi pemeliharaan data wajib retribusi daerah dan lain lain pad yang sdataan dan penetapgihan, keberatan dan pbb (l) seksi penagihan, keberatan dan pbbagihan, keberatan dan pbb mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penagihan, keberatan dan pbb pajak bumi dan bangunan). rincian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah: menyiapkan penyusunan program kerja seksi penagihan, keberatan dan pbbgihan, keberatan dan pbb, menyiapkan bahan pengusulan kebijakan pelaksanaan penagihan, keberatan dan tugas pembantuan pbb sektor pedesaan dan perkotaan, menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan melaksanakan pelayanan penagihan dan keberatan pajak daerah, penagihan tugas pembantuan pbb sektor pedesaan dan perkotaan, melaksanakan program dan kegiatan pendataan objek pbb, pemutihan data base pbb, pengurangan, perubahan dan mutasi wajib pajak pbb, menyusun program pemberian penghargaan terhadap pemungut pbb, melaksanakan kegiatan penagihan pajak daerah dan pelayanan keberatan, melaksanakan koordinasi penagihan dan keberatan pendapatan retribusi daerah dan lain lain pendapatan asli daerah pad) yang sah, melaksanakan koordinasi penerimaan sumbangan pihak ketiga, melaksanakan tugas pembantuan fasilitasi, pemungutan dan penagihan pajak bumi dan bangunan, melakugihan, keberatan dan pbbadministrasi pembukuan dan bagi hasil lainnya (l)puyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas tugas bidang administrasi pembukuan dan bagi hasil lainnya. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala bidang administrasi pembukuan dan bagi hasil lainnya menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja bidang administrasi pembukuan dan bagi hasil lainnministrasi pembukuan dan bagi hasil lainnya, penyiapan bahan pengawasan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program kerja kegiatan administrasi pembukuan dan bagi hasil lainnya, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan tugasbawakan: seksi administrasi pembukuan: seksi bagi hasil lainnya, paragraf seksi administrasi pembukuan seksi administrasi pembukadministrasi pembukupembukuan. rincian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah: menyiapkan penyusunan program kerja administrasi pembukupembukuan, menyiapkan bahan pengusulan kebijakan pelaksanaan administrasi pembukuan, melaksanakan koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah, melaksanaadministrasi pembukuagi hasil lainnya seksi bagi hasilbagi hasil lainngi hasil lainnya. rincian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah: menyiapkan penyusunan program kerja seksi bagi hasil lainnbagi hasil lainnya, melaksanakan koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah, menyiapkan bahan realisasi penerimaan pendapatan daerah, menyiapkan bahan pengusulan kebijakan pelaksanaan administrasi pembukagi hasil lainnndapat diundangkan penajam pada,berprestasi dan atau tidak mampu miskinrogram beasiswa berprestasi bermaksud dan bertujuan: secara umumsecara khusus untuk: mewujudkan paling sedikit (seribu) sarjana desa selama periode tahun sampai dengan tahun meliputi: (satu) sarjana umum dan (dua) sarjana teknik pada setiap desa kelurahan yang diharapkan dapat membantu pembinaan pengembangan desa berdasarkan potensi potensi desa kemarahannya secara berkelanjutan, (satu) sarjana agama untuk setiap desa kelurahan secara berkelanjutan yang diharapkan dapat berperan dalam pembinaan pengembangan bidang keagamaan desa kelurahan dan sekitarnya, melakukan pembinaan secara maksimal terhadap calon potensi penghafal gurunpenghafal gur'an kegiatan mto sto dan atau pengisian imam masjid desa kelurahan, melakukan pembinaan terhadap calon potensi khottil our'an kaligrafibidang khottil our'an kaligrafi kegiatan mto sto. bab jenis beasiswa dan sasaran jenis beasiswa berprestasi: pelajar prestasi sekolah menengah kejuruan smk), santri pondok pesantren,:beasiswa program khusus (seribu sarjana desa), beasiswa umum jurusan umum), beasiswa teknik jurusan teknik), beasiswa ilmu al our'an hadits dakwah. beasiswa bagi penghafal al gur'an juz. beasiswa program unggulan beasiswa santri tahfidz our'an (program juz), beasiswa santri khottil our'an kaligrafi (sesuai katagori: naskah, hiasan mushaf, dekorasi dan kontemporer), dan beasiswa mahasiswa teknologi bank darah (program d3)jrogram unggulan (seribu sarjana) persyaratan beasiswa program khusus meliputi: surat rekomendasi desa kelurahan (diutamakan dari keluarga tidak mampu miskin)), bukti lulus (bagi yang baru lulus) dari perguruan tinggi yang ada kerjasama dengan pemerintah daerahrekomendasi pemerintah desa kelurahan danparagraf beasiswa program khusus persyaratan beasiswa santri tahfidz our'an meliputi:. fotokopi akte kelahiran, fotokopi nilai hasil mengasah santri tpa yang dilegalisir oleh direktur plstka, dan ataudimulai dari (sebelas)santri khottil our'an kaligrafi meliputi:fotokopi akte kelahiran, melampirkan asli hasil karya dan atau tulisan surah fatimah danmahasiswa bank darah d3) meliputi: surat rekomendasi asal sekolah sma smk ma, surat rekomendasi dari ketua pmi kabupaten penajam paser utara, surat pernyataan siap mengabdi pada sekretariat pmi kabupaten penajam paser utara. bagian ketiga cara pengajuan paragraf beasiswa prestasi: hijau, beasiswa pelajar prestasi madrasah tsanawiyah ts): merah, beasiswa pelajar prestasi madrasah aliyah ma): kuning, beasiswa pelajar prestasi sekolah dasar sd): merah, beasiswa pelajar prestasi sekolah menengah pertama smp): kuning, beasiswa pelajar prestasi sekolah menengah atas sma): hijau, beasiswa pelajar prestasi sekolah menengah kejuruan smk): biru, beasiswa santri pondok pesantren: merah, beasiswa mahasiswa s1 d4 d3 prestasi akademik merah, beasiswa mahasiswa s1 d4 d3 tugas akhir biru, beasiswa pelajar prestasi non akademik: beasiswa pelajar prestasi bidang olahraga, kuning,paragraf beasiswa mahasiswa program unggulan seribu sarjana desa) tata cara pengajuan beasiswa khusus sarjana desjurusan umum jurusan teknik jurusan ilmu tafsir al our'an hadits atau dakwahparagraf beasiswa mahasiswa program khusus tata cara pengajuan beasiswa santri tahfidz our'an (program juz)santri tahfidz our'an (program juzsantri khottil our'an kaligrafibidang naskah bidang hiasan mushaf bidang dekorasi bidang kontemporer) sebanyak (empat) rangkap dan dijilid, map dengan warna hijamahasiswa teknologi bank darah (program d3) meliputi tahapanmahasiswa bank darah d3) sebanyak (empat) rangkap dan dijilid, map dengan warna bir, kecualiagian kesatu besaran beasiswa program beasiswa meliputi: program beasiswa prestasi akademik non akademik, yaitu: pemberian beasiswa kepada pelajar mahasiswa yang berprestasi akademik dan non akademik, program beasiswa unggulan, yaitu: pemberian biaya biaya pendidikan kepada mahasiswa yang berdasarkan kuota desa kelurahan atau kepada masyarakat yang memiliki bakat kemampuan sebagai penghafal al gur'an juz, program beasiswa khusus, meliputi: beasiswa program tahfidz our'an: yaitu: pemberian biaya biaya pendidikan kepada masyarakat yang memiliki bakat khusus dibidang tahfidz our'an pada usia pelajar santri paling kurang tahun, beasiswa program khottil our'an kaligrafi, yaitu: pemberian biaya biaya pendidikan kepada masyarakat yang memiliki bakat khusus dibidang khottil our'an kaligrafi pada usia pelajar santri paling kurang tahun, beasiswa program bank darah, yaitu: pemberian biaya biaya pendidikan kepada calon mahasiswa dibidang transfusi darah. besaran beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebagai berikut: pelajar prestasi akademik meliputi, pelajar madrasah ibtidaiyah mi) rp1. , : pelajar madrasah tsanawiyah ts) rp1. , , pelajar aliyah ma) rp1. , : pelajar sekolah dasar sd) rp1. , : pelajar sekolah menengah pertama smp) rp1. , , pelajar sekolah menengah atas sma) rp1. , : pelajar sekolah menengah kejuruan smk) rp1. , , santri pondok pesantren rp2. , :rp1. , : beasiswa anggota paskibraka rp1. , , beasiswa mahasiswa s1 d4 tugas akhir , , beasiswa mahasiswa s1 d4 berprestasi , : beasiswa mahasiswa berprestasi , , beasiswa mahasiswa tugas akhir , . besaran beasiswa program unggulan (seribu sarjana) meliputi: beasiswa umum jurusan umum) rp8. , : beasiswa teknik jurusan teknik) rp9. , : beasiswa beasiswa ilmu al our'an hadits dakwah rp6. , : beasiswa bagi penghafal al gur'an juz beasiswa sesuai dengan pendidikan yang ditempuh. besaran beasiswa program khusus, meliputi: beasiswa program tahfidz our'an , : beasiswa program khottil our'an kaligrafi , : beasiswa program transfusi darah , . besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada dan merupakan nilai paling tinggi dan dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. daftar penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada sampai dengan ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua kuota beasiswa paragraf beasiswa prestasi akademik non akademik pemberian beasiswa prestasi kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud daam huruf dan berdasarkan zona dan kuota, yaitu: zona jawa timur sebanyak dari kuota beasiswa meliputi: malang, dan wilayah terdekat, zona jawa tengah, dki dan jogjakarta sebanyak dari kuota beasiswa meliputi: jogjakarta, dan wilayah terdekat, zonalll sulawesi dan sumatra sebanyak dari kuota beasiswa meliputi: makassar, dan wilayah terdekat, zona kalimantan sebanyak meliputi kuota beasiswa meliputi::, dan banjarbaru sebesar dari kuota beasiswa mahasiswa zona iv. paragraf beasiswa program unggulan seribu sarjana) pemberian beasiswa program unggulan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf diberikan kepada mahasiswa berdasarkan kuota desa kelurahan dan diutamakan dari keluarga tidak mampu miskin. apabila dalam (satu) desa kelurahan tidak memiliki calon yang memiliki syarat, maka kuota diberikan kepada desa lain berdasarkan asas pemerataan. apabila dalam (satu) desa kelurahan memiliki banyak calon yang memiliki syarat, sistem pemilihan calon penerima beasiswa berdasarkan nilai ujian nasional. calon penerima beasiswa program unggulan adalah pelajar waktu kelulusan paling lama tahun dari pelaksanaan program beasiswa) yang mewakili kuota pada desa kelurahan lulus pada tingkat sma atau sederajat yang ingin meneruskan pendidikan jenjang pendidikan tinggi (s1)easiswa program unggulan. beasiswa program unggulan untuk penghafal al gur'an juz, diberikan mulai pada tingkat pendidikan yang didaftar pada saat yang bersangkutan hafal juz. dalam rangka pengujian hafalan bagi calon penerima beasiswa program unggulan, pemerintah daerah menunjuk tim penguji hafalan. paragraf beasiswa program khusus beasiswa program khusus bidang tahfidz quran dan bidang khottil our'an kaligrafi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dan angka dan huruf angka dan angka diberikan kepada kepada pelajar santri yang memiliki bakat khusus dibidang tahfidz our'an dan khottil our'an kaligrafi. beasiswa program sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pelajar santri hanya (satu) kali sampai yang bersangkutan selesai pendidikan. pemberian beasiswa program program transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dan huruf angka diberikan kepada mahasiswa berdasarkan kebutuhan organisasi pmi daerah. beasiswa program transfusi darah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: program beasiswa bank darah, program beasiswa analis darah, program beasiswa laboratorium darah. beasiswa program transfusi darah sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada penerima beasiswa hanya (satu) kali sampai yang bersangkutan selesai pendidikan. calon penerima beasiswa program program transfusi darah adalah pelajar (dengan waktu kelulusan paling lama (dua) tahun dari pelaksanaan program beasiswa) yang lulus pada tingkat sma atau sederajat atauyang ingin meneruskan pendidikan jenjang pendidikan tinggi bidang program transfusi darah. besaran beasiswa bagidisesuaikan dengan biaya akademik yang ditempuhidang program transfusi darahaalannan ana telp. penkakananaanannan aan asal sekolah dnkkanannanannenaakana aan aan aan anananaanann j.een (eeenanannlnnnnnn: (kenamaandonkkanannanannennaakanaa aan aan aandankkaknanaaannannaaaa laai.oen nnn nkkaknaaaanannana nana ana alamat rumah kost sewa. penkakananaanannan aan telp. penkakananaanannan aan asal pondok pesantren dnkkanannanannenaakana aan aan aan ana aan alamat pondok pesantren dankkakaakaaannannana nana aan nama madrasah sederajat dankkakaakaaannannana nana aan kelas dankkakaakaaannannana nana aan nama ayah dan ibu dankkaaaaananannaaaaaanaaaaaaaa aan nol linn,diam paser utara seni dan keterampilan lainnynnakanankanaannananaaa anakan aan aan aan aan tempat tgl. lahir penkakanamadrasah lembaga .cbooo voodoo wommenlana lean alamat sekolah madrasah lembaga .i.o.voodoo wmo wmo annalaaalnnan ananaanaanakanaana kanan aan aan anakan aan semester terakhir denkaakanannanaanannkanaa aan aan nama ayah dan ibu dekkaakaaanannaaaaaaa aan nol letnan alamat ayah ibu denkaakanananaanannkanaa nanai jaan (anna nnnnnnnnnnnnn n) nomor rekening penkkakakakanandnannanaanaanaa aan ana tempat tgl. lahir pekkakaaaanlnan anna jenis kelamin dnkkaanananaaa kanan aan aan alamat rumah kost sewa dnkkaanananaaa kanan aan aan telp. pekkakaaalnnan aan univ. akademi sek. tinggi institut .ooooooco woo woo woo woman jurusan program studi denkkanaaanannanananaaaa aan aan semester donknnnaanannananaaa anna aan kumulatif dnkkkaanannaaa nana aan nama ayah dan ibu denkkaaaaanananaaaanaa aan no, lana alamat ayah ibu dnkkaanananaaa kanan::voodoo wooonkakakanannanakanankanaa aan tempat tgl. lahir perakakananananaaaaa aan jenis kelamin dodakakanakanaanananananananaa aan ana aan alamat rumah kost sewa dovakakanakanaa nana nana nana aan aan aan telp. dedakakatakanannanananan naa aan aan univkumulatif dokkakananannataaanaa akan aan judul skripsi kti dedakakatakanannanananan nankanannanannanan nana aan anakan tempat tgl. lahir pedakatatakuniv.semester terakhir doakanannananaanan nanvakakanakanaa nana nana nannananankaa tanaka aan kanananankaa tanaka ananananana aan anakan tempat tgl. lahir pedakatatakananaaaaa aan jenis kelamin dodakakanakanaanananananananaa aan ansekolah dokkakananannataaanaa akan aan alamat sekolah dovakakanakanaa nana nana nana aan aan aan kelas dowakakaakanan nana kanan banana aan nana aan nama ayah dan ibu perkataan hp? leninkanannanannanan nana aan anakan tempat tgl. lahir perakakananpondok pesantren dedakakatakanannanananan naa aan aan alamat pondok pesantren doakanannananaanan nana aan aan kelas doakanannananaanan nana aan aan nama ayah dan ibu perkataan hp? leni alamat ayah ibu pedakakaaanannnananan anaabdul galur mas'udiring dengan telah selesainya penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja sehingga perlu adanya keselarasan dalam rangka memenuhi jumlah kebutuhan pegawai khususnya non pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten penajam paser utara, maka perlu diadakan pengaturan manajemen tenaga harian leppenajam paser utara. tenaga harian lepas yang selanjutnya ngaturan manajemen thl dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan thl lingkungan pemerintah daerah. pengaturan manajemen thl bertujuan untuk: mewujudkan tertib administrasi kepegawaian thl, melaksanakan salah satu fungsi manajemen kepegawaian, meningkatkan disiplin pegawai, kepatuhan, dan etos kerja yang tinggi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan thl, dan memberikan perlindungan bagi thl. bab ruang lingkup ruang lingkup pengaturan manajemen thl meliputi: pengangkatan dan perpanjangan perjanjian kontrak thl, hak dan kewajiban thl, cc. penilaian kinerja dan disiplin thl, pemberhentian thl, dan uraian tugas thl. bab iii pengangkatan dan perpanjangan perjanjian kontrak thl pengangkatan dan perpanjangan perjanjian kontrak thl dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sdm pemerintah daerah berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. pengangkatan dan perpanjangan perjanjian kontrak thl sebagaimana dimaksud pada dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan pejabat pembina kepegawaian. pengangkatan dan perpanjangan perjanjian kontrak thl diusulkan oleh kepala perangkat daerah kepada bupati melalui kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. usul pengangkatan dan perpanjangan perjanjian kontrak thl sebagaimana dimaksud pada diverifikasi dan atau dikoreksi secara administratif oleh kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. perpanjangan perjanjian kontrak thl sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan penilaian kinerja, dan tingkat kedisiplinan dengan ketentuan pemenuhan (delapan puluh lima persen) tingkat kehadiran thl dalam tahun sebelumnya. pengangkatan dan perpanjangan perjanjian kontrak thl tertuang dalam surat perjanjian kontrak kerja, pengangkatan dan perpanjangan perjanjian kontrak thl sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia selaku perwakilan pemerintah daerah dan thl yang bersangkutan dan dilaksanakan setiap (satu) tahun sekali dengan dibubuhi materai yang cukup. format surat perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada dibuat sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. perpanjangan perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada dibuat rangkap (dua), (satu) lembar asli untuk thl yang bersangkutan dan (satu) lembar asli untuk perangkat daerah yang bersangkutan. thl bukan merupakan satu tahapan dan atau jaminan untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. kepala perangkat daerah dilarang mengangkat dan atau mengganti thl baru atau sebutan lain yang sejenis tanpa sepengetahuan dan persetujuan pejabat pembina kepegawaian. kepalhak dan kewajiban thl bagian kesatu hak thl berhak mendapatkan: honorarium, cuti: dan perlindungan jaminan sosial. honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui bpsdm dan dibayarkan setiap bulan. untuk pembayaran honorarium bulan januari pada tahun anggaran berkenaan dibayarkan setelah adanya kesiapan anggaran. cuti sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas cuti sakit: cuti bersama, dan cc. cuti melahirkan. cuti sebagaimana dimaksud pada diberikan secara tertulis oleh kepala perangkat daerah. setiap thl yang sakit berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf cuti sakit sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan dengan ketentuan: sakit lebih dari (satu) hari sampai dengan (empat belas) hari dengan melampirkan surat keterangan dokter, sakit lebih dari (empat belas) hari dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah yang berisi perlunya cuti diberikan, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan, mendapatkan cuti sakit paling lama (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagimengalami gugur kandungan dengan usia kandungan kurang dari (tiga) bulan mendapatkan cuti sakit paling lama (satu) bulan dengan melampirkan surat keterangan dokter bidan, mengalami gugur kandungan dengan usia kandungan lebih dari (tiga) bulan mendapatkan cuti sakit paling lama (satu koma lima) bulan dengan melampirkan surat keterangan dokter bidan, dan mengalami kecelakaan dalam dan atau oleh karena menjalankan tugas dan kewajibannya yang perlu mendapatkan perawatan, mendapatkan cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya dengan melampirkan surat keterangan dokter. selama menjalankan cuti sakit, thl yang bersangkutan tetap mendapatkan honorarium. cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada thl sesuai dengan ketentuan pemberian cuti bersama kepada pegawai negeri sipil. cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi thl. cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada diberikan untuk paling lama selama (tiga) bulan. selama menjalankan cuti melahirkan, thl yang bersangkutan tetap mendapatkan honorarium. setiap thl diberikan jaminan sosial. jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. pembayaran dan pembebanan iuran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada mengacu pada peraturan bupati yang mengatur honorarium thl. selain hak sebagaimana dimaksud dalam thl dapat diberikan tunjangan hari raya yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. tata cara pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada secara mutasi mutans mengacu pada ketentuan pemberian tunjangan hari raya kepada pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah. bagian kedua kewajiban thl wajib: setia dan taat pada pancasila, undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, cc. menaati ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah, melaksanakan kebijakan dengan penuh pengabdian, kejujuran, disiplinegara dan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja dan seragam pakaian kerja yang berlaku, dan melaporkan secara tertulis kepada kepala perangkat daerah melalui atasan langsung jika tidak masuk kerja dengan melampirkan dokumen pendukung yang sesuai dan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari kepala perangkat daerah. bab penilaian kinerja dan disiplin thl penilaian kinerja thl bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan thlthl. penilaian kinerja thloleh atasan langsung atau pejabat yang ditentukan. penilaian kinerja thl sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam bentuk perjanjian kinerjaterpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, thl wajib menjunjung disiplin kerja. bpsdm wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap thl serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. thl yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh atasan langsung dan atau kepala perangkat daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pemberhentian thl thl dapat diberhentikan karena: perjanjian kontrak tidak diperpanjang, telah mencapai batas usia (lima puluh delapan) tahun, tidak cakap jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, meninggal dunia, rasionalisasi perampingan organisasi kebijakan yang mengakibatkan pengurangan thl, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, g.tidak hadir tanpa keterangan selama (lima) hari kerja secara terus menerus, atau h.melakukan tindakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. thl diberhentikan karena ditahan akibat menjadi tersangka tindak pidana. pemberhentian thl sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan dengan keputusan pemberhentian sebagai thl. keputusan pemberhentian atau keputusan pemberhentian sementara sebagai thl sebagaimana dimaksud pada dibuat rangkap (dua), (satu) lembar asli untuk thl bersangkutan dan (satu) lembar asli untuk perangkat daerah bersangkutan. bab vii uraian tugas thl thl diberikan tugas oleh kepala perangkat daerah masing masing. uraian tugas thl sebagaimana dimaksud pada tertuang dalam surat perjanjian kontrak kerja yang pelaksanaannya dilaporkan tiap bulan dengan ditandatangani oleh atasan langsung dan disahkan oleh kepala perangkat daerahsurat perjanjian kerja kontrak kerja kop perangkat daerah surat perjanjian kerja nomor oo pada hari ini kak. tanggal .i isi bulan pnatanaanananannan tah .iii.ii., bertempat bpsdm kabupaten penajam paser utara, kami yang bertanda tangan dibawah ini nama ponkaaanannananannan nana aan pangkat gol bonnanaanannanaan nana aan anna jabatan bonanaanannan nana aan dalam hal ini bertindak dan atas nama kepala bpsdm kabupaten penajam paser utara selanjutnya disebut pihak kesatu. nama ponkaaanannananannan nana aan tempat tgl. lahir: .o.n pendidikan bonanaanannannan nana aan alamat bonnanaanannanaan nana aan anna jabatan thl :(diisi sesuai nomenklatur jabatan yang dibutuhkan oleh perangkat daerah)rikatan diri dalam satu perjanjian kerja, dengan ketentuan dan syarat syarat sebagaimana tercantum dalam sebagai berikut kabupaten penajam paser utara. jenis pekerjaan pihak kesatu memberikan jenis pekerjaan kepada pihak kedua yang dilaksanakan sesuai uraian tugas yaitu: dst jangka waktu surat perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal ., sampai dengan .j perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berakhirnya surat perjanjian kerja ini hanya dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan pihak kesatu, pihak kesatu dapat memperpanjang suratkebutuhan jabatan belum terisi oleh pns, tenaga harian lepas yang bersangkutan masih dibutuhkan oleh perangkat daerah, kompetensi tenaga harian lepas yang bersangkutan tidak tersedia atau masih kurang pada perangkat daerah, berkinerja baik dan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin, laporan penilaian kinerja dalam (satu) terakhir bernilai baik, akumulasi kehadiran dalam (satu) tahun terakhir harus mencapai (delapan puluh lima persen), dan apabila kehadiran tidak mencapai (delapan puluh lima persen) maka tidak akan diperpanjang. hari dan jam kerja pihak kedua bersedia untuk bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja yang ditetapkan pemerintah kabupaten penajam paser utara. pihak kedua bersedia bekerja luar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada apabila diperlukan oleh pihak kesatu. hak dan kewajiban pihak kedua berhak menerima upah honorarium bulanan,: mematuhi segala ketentuan peraturan perundang undangan, pihak kedua tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil pns). pihak kesatu berhak mendapatkan hasil kerja yang optimal dari pihak kedua. pihak kesatu berkewajiban untuk memberikan upah honorarium terhadap pihak kedua sebesar rp., yang pembayarannya dilakukan setiap akhir bulan yang dibebankan pada apbd setelah pihak kedua memenuhi kewajibannya, melakukan pembinaan disiplin pihak kedua, melakukan pembinaan kinerja dan evaluasi pihak kedua, larangan dalam melaksanakan pekerjaannya pihak kedua, dilarang berbuat berperilaku yangdapat menghambat jalannya tugas kedinasan, melakukan perbuatan perbuatan pidana atau perdata sehingga dapat merugikan pemerintah kabupaten penajam paser utara, melakukan sesuatu hal yang dapat berakibat mencemarkan nama baik dinas badan sekretariat dprd bagian kecamatan kelurahan kenetetekekeeees (diisi sesuai perangkat daerah masing masing), baik lingkungan kerja maupun luar lingkungan kerja, menjadi anggota suatu partai politik atau mengikuti segala kegiatannya.pemutusan hubungan kerja pihak kesatu dapat mengakhiri hubungan kerja dengan pihak kedua apabila: meninggal dunia, mengajukan permohonan berhenti atau mengundurkandirterhadap perjanjian kontrak kerja, tidak lagi memenuhi kualifikasi persyaratan sebagai thl sesuai hasil evaluasi kinerjmemberikan pernyataan keterangan palsu pada saat melamar, adanya rasionalisasi perampingan organisasi, dan tidak hadir tanpa keterangan selama (lima) hari kerja secara terus menerussebagaimana dimaksud pada tersebut diatas adalah:dan keonaran yang mengganggu suasana kerja dilingkungan kerja, dan melakukan penghasutan kepada pegawai lain untuk melakukan mogok kerjaketentuan lain lain apabila perangkat daerah yang memiliki jumlah tenaga harian lepas yang melebihi beban kerja maka dapat dilakukan pemindahan lingkungan kerja perangkat daerah yang masih kekurangan tenaga pegawai dengan proses administrasi tertentu dan akan dilaporkan kepada bupati selaku pejabat pembina kepegawaian. penutuptenaga harian lepas kepala dinas badan bagian camat lurah nama.) nama.) nik pangkat gol nipperjanjian kinerja thl perjanjian kinerja perangkat daerahik jabatan selanjutnya disebut pihak pertama nama nip pangkat gol ruang jabatan selaku atasan pihak pertamasasaran kinerja pegawaimonitoring evaluasi dan analisa evaluasi yang diperlukan serta akan melakukan penilaian terhadap capaian kinerja dari perjanjian dimaksud dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan. penajam, pihak pihak pertama, kedua, lampiran surat perjanjian kerja perjanjian kinerja tahun . kegiatan tugas jabatan target dan ng. aan nn. penajam, pihak kedua, pihak pertama,bupati tuban, menimbang bahwa untuk mengurangi dan mengendalikan pencemaran udara wilayah kabupatekabupaten tuban dan masyarakat, bahwa salah satu tindakan nyata dari pemerintah kabupatenan serta dari masyarakat dan berbagai pihak yang terkaipenyelenggaraan hari bebas kendaraan bermotor. abadan lingkungan hidup adalah badan lingkungan hidup kabupaten tuban. dinas perekonomian dan pariwisata adalah dinas perekonomian dan pariwisata kabupaten tuban. dinas perhubungan adalah dinas perhubungan kabupaten tuban. dinas pekerjaan umum adalah dinas pekerjaan umum kabupaten tuban. bagian humas dan media adalah bagian humas dan media sekretariat daerah kabupaten tuban. satuan polisi pamong praja adalah satuan polisi pamong praja kabupaten tuban. kecamatan adalah kecamatan kota tubtuban. kepolisian resort tuban yang selanjutnya disebut polres tuban adalah struktur komando kepolisian republik indonesia kabupaten tuban.tubansunan kalijodo (mulai persimpangan jalan sunan kalijodo jalan pramuka jalan diponegoro jalan basuki achmad sampai dengan persimpangan jalan sunan kalijodo jalan teuku umar jalan dr. wahidin sudirohusodo jalan setda sucipto) pada hari minggu mulai pukul wib sampai dengan pukul wib, jalan veteran (mulai persimpangan jalan veteran jalan basuki achmad sampai dengan persimpangan jalan veteran jalan ra. kartini jalan rm. suryo) pada hari minggu mulai pukul wib sampai dengan pukul wib, jalan rm. suryo (mulai persimpangan jalan rm. suryo jalan ra. kartini jalan veteran sampai dengan persimpangan jalan rm. suryo jalan pb. sudirman) pada hari minggu mulai pukul wib sampai dengan pukul wib, jalan ra. kartini (mulai persimpangan jalan ra. kartini jalan rm. suryo jalan veteran sampai dengan persimpangan jalan kh. sustain jalan sunan bonang) pada hari minggu mulai pukul wib sampai dengan pukul wib: melakukan koordinasi dengan instansi terkait. tugas masing masing satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor adalah sebagai berikut badan tubanmengatur lalu lintas dan parkir: memantau dan membantu pihak polres tuban dalam mengatur arus lalu lintas pada jalan alternatif, melaksanakan patroli dan menyampaikan pengumuman bersama pihak polres tubkepolisian resort tubannempatkan petugas pada tempat yang dianggap perlu untuk pengaturan lalu lintas, memantau dan mengatur arus lalu lintas pajajaran alternatif, melaksanakan patroli dan menyampaikan pengumummelakukan penertiban dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dinas pekerjaan umum: dinas perekonomian dan pariwisata mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan dan mengorganisir kegiatan kemasyarakatan yang mendukung pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor, melaksanakan perencanaan dan penataan lokasi yang akan dipergunakan untuk kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan,bagian humas dan mediabupati membentuk tim pelaksana kegiatan hari bebas kendaraan bermotor dengan keputusan bupati, p914 bupati ban,ndukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa, maka perlu ditetapkan perangkat desa: bahwa untuk mengisi perangkat desa, perlu ditetapkan mekanisme agar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud adalam huruf dan huruf perlu:dan cc. pelaksana teknis. perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu pembakar. pengisian perangkat desa pengisian perangkat desa dilakukan melalui cara seleksi perangkat desa pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada melalui tahapan pembentukan tim seleksi tim seleksi perangkat desa seleksi: dan pengangkatan perangkat desa. bagian kesatu paragraf pembentukan tim seleksi dalam rangka pengisian perangkat desa, pembakar membentuk tim seleksi perangkat desa yang ditetapkan dengan keputusan pembakar. tim seleksi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada terdiri dariseleksi perangkat desa berjumlah (tiga) orang tim seleksi perangkat desa sebagaimana dimaksud tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon perangkat desa. penentuan kedudukan ketua, sekretaris, dan anggota tim seleksi perangkat desa dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota tim seleksiseleksi perangkat desa dapat menggunakan cap stempel tim seleksi perangkat desa. tugas tim seleksipembakar: menyusun rab pengangkatan perangkat desa, dengan persetujuan pembakar dan dikonsultasikan kepada camat: menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan perangkat desa dengan pertimbangan pembakargumumkan calon kepada masyarakat: meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap calon: mengajukan calon yang lolos atas keberatan masyarakat kepada pembakar untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti seleksi: melaksanakan seleksi bagi calon yang berhak mengikuti: membuat berita acara hasil seleksi untuk disampaikan kepada camat melalui pembakar: dan melaporkan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa kepada pembakar. tim seleksi perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pembakar. timpembakar paragraf penjaringan persyaratan bakal calon perangkat desa persyaratan umum bagi calon perangkatketentuan umur untuk perangkat desa yang ingin mengikuti seleksi pengangkatan perangkat desa yang diangkat sebelum berlakunya peraturan bupati ini adalah tahun: danj)) berbadan sehat: untuk dapat mengikuti proses seleksi dan selanjutnya adalah., sebagaimana dimaksud adalahcc) surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah kabupaten hulu sungai tengah: surat keterangan catatan kepolisian sick) dari kepolisian: foto copy kartu tanda penduduk (ktp) dan kartu keluarga kk) yang masih berlaku dan telah dilegalisir camat: fotokopi akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang: pas photo berwarna terbaru ukuran sebanyak (empat) lembar:: surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi anggota bpd: dan undang undang dasar negara kesatuan republik indonesia dan pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan atas kertas bermaterai: surat pernyataan mengenal desa dan dikenal masyarakat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan atas kertas bermaterai:surat pernyataan siap melaksanakan tugas dengan baik, jujur dan adil: bertempat tinggal diwilayah desa selama menjabat:tujuh) hari. dalam hal waktu pendaftaranada bakal calon perangkat desa yang dibutuhkan, maka dimungkinkan dibuka pendaftaran khusus, dengan persyaratan harus mempertimbangkan kondisi sosial yang ada desa, dalam hal pendaftaran khusus, apabila tidak dapat memenuhi ketentuan huruf maka persyaratan minimal pendidikan adalah disesuaikan dengan data tingkat pendidikan penduduk yang ada desa, bisa minimal sekolah menengah tingkat pertama atau yang sederajat, atau minimal sekolah dasar atau minimal serendah rendahnya adalah bisa membaca, menulis, dan berhitunga,b dan setelah dilantik menjadi perangkat desa berdasarkan keputusan pembakar. perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dan dituangkan dalam nobulan rapat dan berita acara oleh tim seleksi perangkat desa. pendaftaran bakal calon dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan kepada pembakar melalui tim seleksi pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada dibuat dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi materai rp. , tim dalam waktu paling lama (tujuh) hari. untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud pada timtimseleksiseleksi. bagian kelima penetapan calon yang berhak mengikuti seleksi tim seleksi perangkat desa mengusulkan bakal calon peserta seleksi kepada pembakar dengan dihampiri berita acara penetapan calon. pembakar setelah menerima usulan tim seleksi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada menetapkan calon peserta yang berhak mengikuti seleksi, yang dituangkan dengan keputusan pembakar. keputusan pembakar sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada tim seleksi perangkat desa paling lambat (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian seleksi. ketua tim seleksi perangkat desa setelah menerima keputusan pembakarseleksi calon perangkat desa bagian kesatu calon perangkat desa wajib mengikuti ujian seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi perangkat desa. pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas ujian tertulis, ujian praktik komputer, dan ujian wawancara tim seleksi menetapkan bobot nilai untuk setiap tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut bobot nilai tertinggi untuk hasil ujian tertulis adalah sebesar bobot nilai tertinggi untuk hasil ujian praktik komputer adalah sebesar bobot nilai tertinggi untuk hasil ujian wawancara adalah sebesar untuk menghindari terjadinya kolusi dan nepotisme dalam proses seleksi pengangkatan perangkat desa, maka tim seleksi perangkat desa bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi dalam hal rekrutmen atau penerimaan dan pengangkatan perangkat desa. kerjasama antara tim seleksi perangkat desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam bentuk ikatan kerjasama dengan persetujuan pembakar. pihak ketiga sebagaimana dimaksud adalah lembaga resmi dan atau lembaga pendidikan dan pelatihan dan atau perguruan tinggi yang telah mendapat rekomendasi bupati. hasil pelaksanaan setiap tahapan ujian seleksi dituangkan dalam berita acara berdasarkan rangking nilai oleh tim seleksi perangkat desa dan diserahkan kepada pembakar. bagian kedua materi ujian seleksi materi ujian tertulis adalah sebagai berikut pengetahuan umum peraturan perundang undangan dan pemerintahan administrasi perkantoran pembangunan desa materi ujian wawancara adalah sebagai berikut sikap dan perilaku disiplin cc. kepemimpinan pengabdian loyalitas materi ujian praktik sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pengoperasian komputer informasi dan teknologi bagian ketiga waktu, tempat dan tata tertib ujian seleksi ketentuan tentang pelaksanaan waktu, tempat dan tata tertib ujian seleksi perangkat desa, ditetapkan oleh tim seleksi perangkat desa, dalam bentuk keputusan tim, keputusan tim seleksi perangkat desa tentang waktu, tempat dan tata tertib ujian seleksi, diumumkan papan pengumuman desa atau ditempat umum lainnya. bab pengangkatan perangkat desa bagian kesatu rekomendasi camat tim seleksi perangkat desa melaporkan hasil seleksi pengangkatan perangkat desa kepada pembakar. calon perangkat desa yang diusulkan untuk diangkat menjadi perangkat desa adalah orang peserta yang mendapat hasil tertinggi dari proses seleksi perangkat desa. setelah menerima laporan hasil seleksi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada pembakar menyampaikan hasil seleksiseleksi perangkat desa sudah sesuai ketentuan. berdasarkan identifikasi camat, apabila proses selekpembakar untuk melakukan proses seleksi ulang pada tahapan seleksi yang tidak sesuai ketentuan. rekomendasi tertulis camat menjadi dasar pembakar dalam pengangkatan calon untukpembakar. bagian kedua pelantikan perangkat desa sebelum memangku jabatannya, perangkat desa dilantik oleh pembakarpembakar. tempat pelantikan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan kantor desa atau tempat umum lainnya. bab biaya pengangkatan perangkat desa biaya seleksikepada pembakar paling lama (tiga puluh) hari setelah proses pengangkatan perangkat desa selesai. bab larangan dan sanksi bagian kesatu gunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan atau hakmakar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negarpembakar: i.pembakar: melanggar sumpah janji jabatan:bagian kedua pemberhentian sementar tetap, pembakarpembakar. dalam hal kepala urusan atau kepala seksi, pembakarrangkat desa yang masih menjabat tetap dapat mengikuti proses seleksi perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan bupati ini"ai svg diundangkan barabai pada tanggal pebruari pi |
are salinadengan rahmat tuhan yang maha esa walikota magelang, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan keakuratan penyediaan data yang akurat dan akuntabel perlu adanya dukungan pengaturan dalam pengelolaan data terpadu kota magelang, bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan terhadap ketersediaan data yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggung jawabkan, makaperubahan atas peraturan walikota nomor tahun tentang data sebagai pusat sistem informasi data daerah terpadga daerah kota magelang tahun nomor tambahan lembaran daerah nomor memutuskan: menetapkan. beberapa ketentuan dalamwalikota adalah wali sistem informasi manajemen data yang selanjutnya disebut data adalah suatu sistem data warehouse terintegrasi berbasis website yang berfungsi untuk mengelola data sekunder dari perangkat daerah secara aktual, dan akuntabel untuk kebutuhan pembangunan daerah. tim pengelola data yang selanjutnya disebut tim adalah semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan data go. wali data pengelola data adalah perangkat daerah yang membidangi pengelolaan data dan statistik. administrator adalah personil yang ditunjuk oleh wali data sebagai pengelola data go. operator data dan informasi yang selanjutnya disebut operator adalah personil yang ditunjuk oleh kepala perangkat daerah dan instansi sebagai produsen data daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah dan instansi terkaitkementerian lembaga daerah instansi terkait data. forum satu data adalah wadah komunikasi dan koordinasi perangkat daerah dan atau pihak lain terkait penyelenggaraan data go. produsen data adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan untuk menghasilkan data dan atau pihak lain yang disepakati sebagai produsen data dalam forum satu data. data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh operator dari berbagai sumber yang telah ada. basis data yang selanjutnya disebut database adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan disimpan secara bersama, untuk memenuhi berbagai kebutuhan. indikator kinerja pembangunan adalah variabel yang menggambarkan realisasi kinerja perangkat daerah terhadap target yang ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: jenis data dalam data tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah kendari peraturan walikota ini. jenis data sebagaimana dimaksud pada dapat ditambah sesuai kebutuhan daerah. penambahan jenis data sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh wali data berdasarkan hasil koordinasi dalam forum data. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pengelolaan data dilaksanakan oleh tim. tim sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: pengarah penanggungjawab wali data ketua wakil ketua administrator produsen operator kesekretariatan. dalam keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan perangkat daerah instansi yang terkait sesuai dengan kebutuhan. tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam melaksanakan tugasnya tim melalui wali data melaksanakan koordinasi dengan produsen data. pihak pihak yang berkoordinasi sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari data yang dapat mengakses sistem jaringan dengan diberikan akun tertentu. uraian lebih lanjut mengenai alur koordinasi pengelolaan datngumpulan data dilaksanakan dengan cara: kompilasi data sekunder, dan atau cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara periodik oleh produsen data. data yang telah dikumpulkan oleh operator harus disahkan oleh pimpinan produsen data dengan membubuhkan tanda tangan pada halaman terakhir dokumen. ketentuan ditambahkan (dua) yakni (2a) dan (2b), sehingga berbunyi sebagai berikut: hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam diolah oleh administrator. hasil pengolahan sebagaimana dimaksud berupa informasi yang terkini dan akuntabel. (2a) hasil pengolahan data indikator kinerja pembangunan dijadikan sebagai referensi realisasi target kinerja setiap perangkat daerah. (2b) indikator kinerja daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ditetapkan berdasarkan dokumen rencana pembangunan daerah dan dikelola dalam data berdasarkan rincian variabel yangverifikasi dan validasi wajib dilakukan sebelum data dipublikasikan. verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh wali data dengan berkoordinasi dengan pembina data: manajemen data daerah yang telah berjalan dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan anggaran dinas komunikasi, informatika dan statistik kota magelang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran seluruh kegiatan pengelolaan data daerah harus dilaksanakan berdasarkan peraturan walikota ini paling lambat januari lampiran sampai dengan lampiran diubah sehingga berbunyitugas tim pengelola data tugas wali data adalah menunjuk dan merubah personil administrator. mengembangkan substansi sistem data go. menjaga keberlangsungan dan keberadaan data go. segera memerintahkan administrator untuk membuka akses perubahan data yang sudah dipublikasi sesuai pemberitahuan tertulis dari pimpinan produsen data tugas administrator adalah menentukan jadwal entry data dan publikasi. mengusulkan konsep pengembangan substansi sistem data go. mempublikasikan data sesuai jadwal. menjaga keamanan jaringan data go. tugas pimpinan produsen data adalah menunjuk personil sebagai operator. mengganti operator yang disertai dengan pemberitahuan resmi wali data memberikan validasi terhadap data sebelum input operator data bertanggung jawab terhadap keabsahan data yang input operator. segera memberitahukan secara tertulis apabila terdapat perubahan data yang sudah dipublikasi kepada wali data dengan tembusan sekretaris daerah. tugas operator adalah mendapatkan user dan password untuk log pada data go. menentukan variabel mana saja yang akan dimasukkan kedalam database data atas persetujuan pimpinan produsen data. melakukan perubahan data pada database yang belum dipublikasi oleh wali data. memasukkan data dalam data secara periodik sebelum batas waktu publikasi. menjaga kerahasiaan password. melaporkan segera apabila terdapat perubahan data yang sudah dipublikasi atas persetujuan pimpinan produsen datapembina nip. lampiran iiikoordinasi pengelolaan data pembina data wali data produsen data & & | walikota magelang, ttd. sigit widyonindito salinan sesuai dengan aslinya kepala pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi serta publikasi data dalam data produsen data verifikasi tdk tdk alur teknis pengelolaan data administrator operator tdk tdk cek data ubah publikasi pengelola content tdk koordinat tdk operator walikota magelang, ttd. sigit widyonindito salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, an haryanto, sh.mh. pembina nip. |
berita daerah blusehatan: b.si pelayanan kesehatan rujukan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan rujukanrujukan, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan rujukan, menyiapkan bahan pelaksanaan sertifikasi sarana kesehatan antara lain rumah sakit pemerintah swasta kemenyiapkan bahan pelaksanaan sertifikasi tenaga kesehatan tertentu antara lain dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan rehabilitasi medik berupa surat ijin praktek, menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian upaya kesehatan rujukan, menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan perkembangan rumah sakit: menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan mutu pelayanan rumah sakit dan pelayanan rumah sakit: menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan penerbitan ijin tenaga kesehatan dan pengobat tradisional, menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rancangan penetapan dan atau pencabutan ijin praktek rekomendasi tenaga kesehatan dan pengobat tradisional, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang pelayanan kesehatan rujukanrujukan, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan rujukan, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi pelayanan kesehatan rujukan, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja programseksi farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan, menyiapkan bahan pelaksanaan sertifikasi pemberian surat ijin sarana kesehatan antara lain laboratorium kesehatan swasta, apotek dan optik, toko obat dan toko obat tradisional: menyiapkan bahan registrasi wajib daftar tenaga kesehatan tertentu pengobat tradisional tabib, single, akupresure, pijat refleksi, prana, riki), menyiapkan bahan pelaksanaan sertifikasi pemberian surat ijin kerja tenaga kesehatan tertentu antara lain apoteker, asisten apoteker, menyiapkan bahan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga part) kelas menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan obat dan alat kesehatan pada utd, menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan obat dan minuman keras serta bahan berbahaya, menyiapkan bahan pembinaan usaha kefarmasian dan jamu, kosmetik, alat kesehatan serta bahan berbahaya dari produksi, distribusi dan penggunaannya, menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan sertifikat penyuluhan bagi produksi makanan minuman industri rumah tangga, il. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian sarana dan tenaga kesehatan, produksi makanan minuman industri rumah tangga serta tempat penjualan minuman beralkohol: menyiapkan bahan penyajian data, pelaporan dan informasi dibidang farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan: menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatanlima bidang pencegahan pemberantasan penyakit bidang pencegahan pemberantasan penyaki. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pencegahan pemberantasan penyakit mempunyai fungsi perumusan kebijakan tekninyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang pencegahan cc.mengkoordinasikan pelaksanaan tugailaimberian petunjuk teknis operasional tentang cara caraencegahan pemberantasan penyakit: il. penyusunan laporan kinerja program bidang pencegahan pemberantasan penyaki, dan seksi pemberantasan penyakit menukar langsucegahan pemberantasan penyakit. seksi pencegahan penyakit mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan penyakit: menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang pencegahan penyakit, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pencegahan penyakit, menyiapkan data dan bahan imunisasi jemaah haji, menyiapkan bahan pengolahan dan analisa data hasil pelaksanaan imunisasi rutin dan insidentil: menyiapkan bahan pelaksanaan imunisasi insidentil, menyiapkan bahan kegiatan penilaian hasil imunisasi rutin jemaah haji dan insidentil yang dilaksanakan oleh puskesmas maupun dinas kesehatan, menyiapkan bahan pemeriksaan dan pengamatan kesehatan calon transmigrasi, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang pencegahan penyakit, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang pencegahan penyakit, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan penyakit, il. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi pencegahan penyakit: menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi pencegahan penyakit:bersumber binatang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberantasan penyakit bersumber binatabersumber binatang: menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pemberantasan penyakit bersumber binatang, menyiapkan bahan pengumpulan. data penyakit yang bersumber ditularkan melalui binatang, menyiapkan bahan pengolahan. dan.analisa data penyakit.yang bersumber ditularkan melalui binatang, menyiapkan bahan pelaksanaan pemberantasan penyakit yang bersumber ditularkan melalui binatang, menyiapkan bahan penilaian kegiatan pemberantasan penyakit yang bersumber ditularkan melalui binatang yang dilaksanakan oleh puskesmas dan dinas kesehatan, menyiapkan bahan penyelidikan epidemiologi: menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan lapangan, menyiapkan bahan pemberian umpan balik terjadinya wabah penyakit: menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang pemberantasan penyakit bersumber binatang, il. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang pemberantasan penyakit bersumber binatang, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberantasan penyakit bersumber binatang, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi pemberantasan penyakit bersumber binatang, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi pemberantasan penyakit bersumber binatang,menular langsung mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberantasan penyakit menular langsumenular langsung, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pemberantasan penyakit menular langsung: menyiapkan bahan pengumpulan data penyakit menular langsung, menyiapkan bahan pengolahan dan analisa data penyakit menular langsung, menyiapkan bahan pelaksanaan pemberantasan penyakit menular langsung: menyiapkan bahan penilaian kegiatan pemberantasan penyakit menular langsung yang dilaksanakan oleh puskesmas dan dinas kesehatan, menyiapkan bahan pengolahan dan analisa data pengamatan penyakit: menyiapkan bahan pemberantasan penyakit bersumber binatang, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang pemberantasan penyakit menular langsung, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang pemberantasan penyakit menular langsung: il. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberantasan penyakit menular langsung, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi. anggaran seksi pemberantasan penyakit menular langsung: menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi pemberantasan penyakit menular langsung: dan oo.bagian keenam bidang promosi kesehatan, pemberdayaan dan kesehatan lingkungan bidang promosi kesehatan, pemberdayaan dan kesehatan lingkuromosi kesehatan dan informasi kesehatan, bidang penyehatan air tempat tempat umum dan kesehatan lingkungan, serta bidang pemberdayaan dan pembiayaan kesehatan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang promosi kesehatan, pemberdayaan dan kesehatan lingkungan mempunyai fungsi perumusan kebijakan tekniscc. mengkoordinasikan pelaksanaan tugasgumpulan dan pengolahan bahan pendidikan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan institusi kesehatan melalui pemantapan kerja sama lintas sektoral dan lintas program serta pengembangan sarana metoda dengan melaksanakan analisa dan evaluasi, pelaksanaan bimbingan teknis, pengumpulan, penyistemasian dan penganalisis data kegiatan, serta mengkoordinasikan kegiatan pengawasan kualitas air, penyediaan dan pengelolaan sarana air bersih untuk rumah tangga, sarana penyehatan lingkungan permukiman untuk rumah tangga, penyehatan perumahan, serta gangguan terhadap sanitasi lingkungan permukiman lainnya, pelaksanaan bimbingan teknis, pengumpulan, penyisteimasian dan penganalisis data kegiatan, serta mengkoordinasikan kegiatan penyehatan tempat pengelolaan makanan minuman dan hasil olahannya, penyehatan industri makanan minuman dan hasil olahannya, tempat tempat umum, serta sanitasi industri tempat pengedaran tempat penyimpanan tempat pembuatan pestisida, penyusunan dan pengolahan program pemberdayaan dan pembiayaan kesehatan termasuk jaminan pemeliharaan kesehatan, pelaksanaan penyajian data dan informasi bidang promosi kesehatan dan informasi kesehatan, bidang penyehatan air,.tempat tempat.umum dan kesehatan lingkungan, serta bidang pemberdayaan dan pembiayaan kesehatan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalilaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporlaporan realisasi anggaran bidang promosi kesehatan, pemberdayaan dan kesehatan lingkungan, il. penyusunan laporan kinerja program bidang promosi kesehatan, pemberdayaan dan kesehatan lingkungan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya. ji): seksi penyehatan air, tempat tempat umum dan kesehatan lingkungan, dan seksi pemberdayaan dan pembiayaromosi kesehatan, pemberdayaan dan kesehatan lingkungan. seksi promosi kesehatan dan informasi kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang promosi kesehatan dan informasi kesehatan, menyiapkan bahanmenyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang promosi kesehatan dan informasi kesehatan: menyiapkan bahan penyusunan program promosi kesehatan, menyiapkan bahan penghimpunan data yang berasal dari lintas program dan lintas sektoral, menyiapkan bahan pengolahan dan menganalisa data kesehatan menjadi informasi kesehatan guna penyusunan perencanaan dan pengambilan keputusan, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral, melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan kepada petugas pengolah data, menyiapkan bahan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, menyiapkan bahan pengembangan sarana dan metoda serta meningkatkan kemampuan keterampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan media penyuluhan, menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan, il. menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama lintas sektoral dan lintas program. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang promosi kesehatan dan informasi kesehatan, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang promosi kesehatan dan informasi kesehatan, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang promosi kesehatan dan informasi kesehatan: menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi promosi kesehatan dan informasi kesehatan, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi promosi kesehatan dan informasi kesehatan:nyehatan air, tempat tempat umum dan kesehatan lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyehatan air, tempat tempat umum dan kesehatan lingkungan, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang penyehatan air, tempat tempat umum dan kesehatan lingkungan, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penyehatan air, tempat tempat umum dan kesehatan lingkungan, menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis untuk penyediaan sarana air bersih bagi rumah tangga, menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis tentang penyehatan tempat pengolahan makanan minuman (termasuk jasaboga dan industri makanan minuman), penyehatan tempat tempat umum, dan penyehatan tempat pengelolaan pestisida, menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan kualitas air, kualitas air kolam renang dan pemandian umum serta kualitas lingkungan (tanah, udara, kebisingan), menyiapkan bahan uji laboratorium kualitas makanan minuman tempat pengelolaan makanan (termasuk jasaboga dan industri makanan minuman), menyiapkan bahan penilaian tingkat mutu hygiene sanitasi (grading) rumah makan restoran, dan hotel, menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap sarana sanitasi industri, pembuangan sampah, dan pengendalian populasi lalat, menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan dan analisa data serta memberikan petunjuk bimbingan teknis untuk penyediaan sarana penyehatan lingkungan permukiman (jamban keluarga, sarana pembuangan air limbah rumah tangga, mandi cuci kakus, dan lain lain) bagi masyarakat, menyiapkan bahan monitoring kebisingan dan kualitas udara, tempat tempat pengelolaan makanan (termasuk jasaboga dan industri makanan minuman), tempat tempat umum, dan tempat pengelolaan pestisida, il. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektoral terkait, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang penyehatan air, tempat tempat umum dan kesehatan lingkungan, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang penyehatan air, tempat tempat umum dan kesehatan lingkungan, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penyehatan air, tempat tempat umum dan kesehatan lingkungan: menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi penyehatan air, tempat tempat umum dan kesehatan lingkungan, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi penyehatan air, tempat tempat umum dan kesehatan lingkungan,mberdayaan dan pembiayaan kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan pembiayaan kesehatan, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang pemberdayaan dan pembiayaan kesehatan, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan dan pembiayaan kesehatan, menyiapkan bahan pelaksanaan program peran serta masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan institusi kesehatan, menyiapkan bahan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat dan sekolah institusi kesehatan: menyiapkan bahan upaya pengembangan potensi dan peran serta masyarakat sekolah dibidang kesehatan, menyiapkan bahan pengembangan potensi pembiayaan kesehatan masyarakat, menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan pengendalian upaya pengobatan tradisional: menyiapkan bahan penyelenggaraan pelatihan pendidikan dan pengembangan institusi kesehatan, menyiapkan bahan upaya peningkatan tenaga pendidik institusi kesehatan, menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sarana dan metoda untuk pelaksanaan dengan mengacu pada peningkatan pemberdayaan masyarakat: il. menyiapkan bahan penyusunan dan penyelenggaraan program pendidikan pelatihan bagi tenaga kesehatan, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektoral, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang pemberdayaan dan pembiayaan kesehatan, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang pemberdayaan dan pembiayaan kesehatan, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan dan pembiayaan kesehatan, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi pemberdayaan dan pembiayaan kesehatan, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi pemberdayaan dan pembiayaan kesehatan, dan melaksanakan tugas laibagian ketujuh bidang kesehatan keluarga bidang kesehatan keluhatan ibu dan usia lanjut, bidang anak dan remaja serta bidang gizi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang kesehatan keluarga mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan ibu dan usia lanjut, bidang anak dan remaja, serta bidang gizi, penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang kesehatan ibu dan usia lanjut, bidang anak dan remaja, serta bidang gizi, cc. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang kesehatan ibu dan usia lanjut, bidang anak dan remaja, serta bidang gizi, penyusunan penyelenggaraan usaha usaha, pelayanan kesehatan ibu, keluarga berencana, balita termasuk anak usia pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja, pengaturan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan usia lanjut: pengelolaan penyelenggaraan usaha usaha pembina remaja dan usia lanjut melalaui puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya, pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan keluarga,upaya upaya peningkat, remaja dan usia lanjut: pelaksanaan penyajian data dan informasi bidang kesehatan ibu dan usia lanjut, bidang anak dan remaja, serta bidang gizi, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian bidang kesehatan ibu dan usia lanjut, bidang anak dan remaja, serta bidang gizi, pelaksanaan monitoring, evaluasi bidang kesehatan ibu dan usia lanjut, bidang anak dan remaja, serta bidang gizi, penyusunan laporan realisasi anggaran bidang kesehatan keluarga, il. penyusunan laporan kinerja program bidang kesehatan keluargahatan keluarga. seksi kesehatan ibu dan usia lanjut mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan ibu dan usia lanjut: menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang kesehatan ibu dan usia lanjut, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang kesehatan ibu dan usia lanjut, menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, keluarga berencana dan usia lanjut melalui puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnyasehatan. bab: dan seksi farmasi, makanan dan minuman dan perbekalan kesehatan.: dan seksi pemberantasan penyakit menular langsung., seksi penyehatan air tempat tempat umum dan kesehatan lingkungan, dan seksi pemberdayaan dan pembiayaan kesehatanutd, terdiri dari pusat kesehatan masyarakat, instalasi farmasi, dan laboratorium kesehatan kelompok jabatan fungsional. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dalam upaya peningkatan kesehatan ibu, keluarga berencana dan usia lanjut melalui puskesmas, rumah sakit, unit unit pelayanan kesehatan swastpelaksanaan program peningkatan kesehatan ibu, keluarga berencana dan usia lanjut, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang kesehatan ibu dan usia lanjut, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang kesehatan ibu dan usia lanjut, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan ibu dan usia lanjut, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi kesehatan ibu dan usia lanjut: menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi kesehatan ibu dan usia lanjutanak dan remaja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anak dan remaja, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang anak dan remaja: menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang anak dan remaja, menyiapkan bahan penyelenggaraan usaha pemeriksaan kesehatan balita termasuk anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja melalui puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya, menyiapkan bahan petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kesehatan balita termasuk anak pra sekolah, anak usia sekolah dan remajkesehatan balita termasuk anak pra sekolah dan remaja, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang anak dan remaja, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang anak dan remaja, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang anak dan remaja, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi anak dan remaja, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi anak dan remajagizi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang gizi, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang gizi, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang gizi, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dalam rangka kewaspadaan pangan dan penanggulangan gizi, menyiapkan bahan penyuluhan bersama lintas program dan lintas sektoral terkait dalam menyusun daftar menu makanan dalam rangka usaha perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat: menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang gizi, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang gizi, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang gizi, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi gizi, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi gizi, dankesehatan lembaran daerah kota semarang nomor tahun seri nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlakunyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran dinas kesehatan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas kesehatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umummbinaan umum didan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur jawa tengah, pembinaan, pengendalian teknis bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya kesehatan rujukan, promosi kesehatan, berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh menteri kesehatan, penetapan angka kredit tenaga fungsional kesehatkesehatan: kesehatan, pengelolaan urusan kesekretariatan dinas kesehatsehatan,laksanaan tugasrencana kinerja anggaran dinas kesehatan, penyusunan laporan kinerja program dinas kesehatan, pelaksanaan penilaian angka kredit pejabat fungsional, mengkoordinasikan. dan sinkronisasi penyusunan laporan kinerja program bidang kesekretariatan, bidang.sehatanlaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapolaporan realisasi anggaran kesekretariatan, penyusunan laporan kinerja program kesekretariatansehatan, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja dinas kesehatan, menyiapkan bahan penyusunan produk hukum dinas kesehatan, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas kesehat.kinerjasehatan, menyiapkan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran dinas kesehatsehatan.dan menghimpun peraturan perundangan bidang kesehatan, menyiapkan bahan penghimpunan dan pengolahan data dan informasi dinas kesehatan, menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian, j . menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian angka kredit pejabat fungsional. pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang umum dan kepegawaian, m.oo.pembinaan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder, pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan dan tenaga kesehatan tertentu: pelaksanaan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga part) kelas pelaksanaan pengawasan dan registrasi (sertifikasi mutu) makanan minuman produksi rumah tangga, pelaksanaan pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu,cabang bak) dan industri kecil obat tradisional kot), pelaksanaa: pelaksanaan pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu, pelaksanapemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, pelaksanaan pengumpulan bahdan kesehatan penunjang serta menganalisa laporan perkembangan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, dan kesehatan penunjang, pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan guna penerbitan perijinan rekomendasi sarana dan tenaga kesehatan serta sertifikasi penyuluhan sp) bagi produksi makanan minuman, industri rumah tangga serta pengadaan alat alat kesehatan utd, pelaksanaan pemberian ijin rekomendasi ttg kesehatan dasar meliputi balai pengobatan, balai pengobatan gigi, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, klinik jam, praktek berkelompok dokter umum, praktek berkelompok dokter gigi dan toko obat: g . pelaksanaan pemberian ijin tentang kesehatan rujukan meliputi rumah sakit pemerintah swasta kpelaksanaan registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana kesehatan baik pemerintah maupun swasta, pelaksanaan pemberian ijin tentang kesehatan penunjang meliputi laboratorium kesehatan swasta, apotek, dan optik, pelaksanaan pemberian rekomendasi ttg sarana kesehatan tertentu meliputi rumah sakit pemerintah dan swasta klas non pendidikan, rumah sakit khusus, pedagang besar farmasi, pedagang besar alat kesehatan, industri kecil obat tradisional, pelaksanaan pemberian ijin tentang tenaga kesehatan meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, apoteker, bidan, perawat, perawat gigi, asisten apoteker, refraksionis optical, pengobat tradisional tabib, single, akupunktur, akupresure, pijat refleksi, prana, riki) dan rehabilitasi medik, pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sarana sarana dan tenaga kesehatan serta produksi makanan minuman industri rumah tangga, penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kesehatan dasar, kesehatan rujukan dan kesehatan penunjang serta sertifikasi produksi makanan minuman industri rumah tangga, pelaksanaan penetapan dan pencabutan ijin tenaga kesehatan serta sertifikat penyuluhan makanan minuman industri rumah tangga, pelaksanaan penetapan dan pencabutan ijin rekomendasi sarana kesehatan, penyusunan rencana kebutuhan obat dan alat kesehatan serta pembinaan pengelolaan obat dan alat kesehatan pada utd, aa. pelaksanaan penyajian data dan informbb. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalicc. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapodd. penyusunan laporan realisasi anggaran bidang pelayanan kesehatan, ee. penyusunan laporan kinerja program bidang pelayanan kesehatan, dan fffarmasi, makanan dan minuman dan perbekalmempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan dasardasar, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan dasar: menyiapkan bahan pelaksanaan akreditasi sarana kesehatan dasar antara lain puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, balai pengobatan gigi, balai kesehatan ibu dan anak kia), rumah bersalin, klinik jam, praktek berkelompok dokter umum, praktek berkelompok dokter gigi: menyiapkan bahan pelaksanaan sertifikasi tenaga kesehatan tertentu berupa pemberian ijin dokter dan dokter gigi, menyiapkan bahan pelaksanaan sertifikasi tenaga kesehatan tertentu antara lain bidan, perawat, perawat gigi dan refraksionis option berupa pemberian surat ijin kerja, menyiapkan bahan kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan utd, meliputi standar pelayanan minimal spm), standar operating procedure sop), penilaian kinerja puskesmas, iso, akreditasi puskesmas, menyiapkan bahan pelaksanaan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan melakukan penyiapan p3k: menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan penilaian serta perkembangan puskesmas dan unit pelayanan kesehatan dasar lainnya termasuk swasta, kia swasta dan swasta: menyiapkan bahan untuk mengkoordinasikan laporan dan menganalisa serta mengendalikan laporan, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang pelayanan kesehatan dasardasar, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan dasar: menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi pelayanan kesehatan dasar, oo. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi pelayanan kesehatan dasar |
tarahkan dan mensinergikan perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemanfaatan ruang kota yogyakarta maka perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antar pelaku pemanfaatan ruang melalui koordinasi penataan ruang daer, ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan tentang penyelenggaraan koordinasi penataan ruangekanisme pengendalian pemanfaatan ruanglembaran beritayogyakarta. bagan lampiran peraturan walikota yogyakarta nomor tahun struktur tim penanggung jawab tentang penyelenggaraan koordinasi ruang daerah ketua sekretaris daerah wakil ketua kepala bappeda sekretaris kepala dispertan anggota perangkat daerah terkait penataan kepala sekretariat ruang sesuai kebutuhan sekretaris dispertan wakil kepala sekretariat kasih administrasi pengendalian pertanahan kelompok kerja staf sekretariat kelompok kerja perencanaan tata ruang kota kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota rincian struktur organisasi dprd struktur organisasi tim koordinasi penataan ruang daerah meliputi: penanggung jawab walikotadinas pertanahan dan tata ruang ruang, anggota kepala dinas penanaman modal dan perizinan, kepala dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, kepala dinas pariwisata, kepala dinas kebudayaan, kepala dinas perhubungan kepala dinas lingkungan hidup, kepala dinas kebakaran, kepala satuan polisi pamong praja, kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah, kepala kantor pertanahan atr, kepala bagian hukum setda, struktur organisasi sekretariat tim koordinasi penataan ruang daerah meliputi: kepala sekretariat sekretaris pada dinas pertanahan dan tata ruang, wakil kepala kepala seksi administrasi pengendalian sekretariat pertanahan pada dinas pertanahan dan tata ruang, staf sekretariat kepala sub. bagian umum dan kepegawaian pada dinas pertanahan dan tata ruang kepala sub. bagian keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada dinas pertanahan dan tata ruang kepala seksi inventarisasi pertanahan pada dinas pertanahan dan tata ruang kepala seksi rencana tata bangunan dan lingkungan pada dinas pertanahan dan tata ruang pejabat fungsional umum pada seksi administrasi pengendalian pertanahan pada dinas pertanahan dan tata ruang pejabat fungsional umum pada seksi pengaturan tata ruang wilayah dan tata ruang rinci pada dinas pertanahan dan tata ruang pejabat fungsional umum pada sub bagian umum dan kepegawaian pada dinas pertanahan dan tata ruang struktur organisasi kelompok kerja perencanaan tata ruang kota meliputi: ketua kepala bidang pengaturan dan pembinaan tata ruang pada dinas pertanahan dan tata ruang, sekretaris kepala seksi pengaturan tata ruang wilayah dan tata ruang rinci pada bidang pengaturan dan pembinaan tata ruang anggota kepala bidang regulasi dan pengembangan kinerja dinas penanaman modal dan perizinan, kepala bidang bangunan gedung pemerintah dinas pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman, kepala bidang pengembangan dan pemasaran pariwisata, kepala bidang pelestarian warisan dan nilai budaya dinas kebudayaan, kepala bidang lalu lintas dinas perhubungan kepala bidang penataan dan pengendalian dampak lingkungan dinas lingkungan hidup, kepala seksi penataan dan pertanahan kantor pertanahan kota yogyakarta kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan badan penanggulangan bencana daerah, kepala seksi pengaturan dan penataan pertanahan pada dinas pertanahan dan tata ruang, kepala sub bagian perundang undangan bagian hukum kepala bidang pertanahan pada dinas pertanahan dan tata ruang kepala seksi data dan informasi tata ruang pada dinas pertanahan dan tata ruang kepala seksi pembinaan penataan ruang pada dinas pertanahan dan tata ruang struktur organisasi kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota meliputi: ketua kepala bidang pelaksanaan dan pengawasan tata ruang pada dinas pertanahan dan tata ruang, sekretaris kepala seksi pelaksanaan dan pengawasan tata ruang pada bidang pelaksanaan dan pengawasan tata ruang pada dinas pertanahan dan tata ruang, dan anggota kepala bidang pelayanan dinas penanaman modal dan perizinan, kepala bidang perumahan permukiman dan tata bangunan, kepala bidang pengelolaan taman pintar dinas pariwisata, kepala bidang adat seni dan tradisi, kepala bidang angkutan jalan bimbingan keselamatan dan pengendalian operasional kepala bidang ruang terbuka hijau publik dinas lingkungan hidup kepala seksi pengendalian dan pemberdayaan kantor pertanahan kota yogyakarta kepala bidang penanggulangan kebakaran dinas kebakaran, kepala sub bagian bantuan hukum dan hak asasi manusia, kepala bidang penegakan peraturan perundang undangan, ka. seksi administrasi pengendalian pertanahan pada dinas pertanahan dan tata ruang ka. seksi pemanfaatan tanah negara pada dinas pertanahan dan tata ruang ka. seksi sengketa tanah pada dinas pertanahan dan tata ruang walikota yogyakarta, ttd haryadi sudut bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini,koordinasi penataan ruang daerah adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam penyelenggarebut rtr adalah hasil perencanaan tata ruang. rencana tata ruang kota yang selanjutnya disebut rtr kota adalah rencana tata ruang kota yogyakartanyelenggaraan penataan ruang kota yogyakartaperangkat daerah adalah perangkat daerah kota yogyakarta. walikota adalah walikota yogyakartaruang lingkup penyelenggaraan koordinwilayah kerja penyelenggaraan koordinasi penataan ruang daerah berada dalam batas wilayahwilayah sebagaimana dimaksud pada, sebelah timur, berbatasan dengan kabupaten bantul dan kabupaten sleman,bab kewenangan penyelenggaraan koordinasi penataan ruang daerah berwenang menyelenggarakan rapat dalam rangka melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah, pemerintah daerah istimewa yogyakarta dan antar kabupaten kota se daerah istimewa yogyakarta dalam pemanfaatan ruang. penyelenggaraan koordinasi penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud pada dapat memberikan rekomendasi dan atau informasi kesesuaian pemanfaatan ruang. bab iii pembentukan tim koordinasi penataan ruang daerah bagian kesatu umum koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang diselenggarakan oleh dprd. walikota dalam menyelenggarakan koordinasi penataan ruang dapat membentuk dprd. dprd sebagaimana tersebut pada berkedudukan sebagai pelaksana koordinasi dalam penataan ruang daerah. dprd sebagaimana tersebut pada mempunyai arahan kebijakan sebagai berikut: penataan ruang khususnya sebagai fungsi pengendalian pemanfaatan ruang dalam penerbitan keputusan dan penetapan atas rencana pemanfaatan ruang, pemaduserasian proses perencanaan pemanfaatan ruang wilayah daerah dengan kabupaten lain yang berbatasan, ddprd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. bagian kedua fungsi dprd mempunyai fungsi sebagai wadah koordinasi dalam. bagian ketiga tugas dprd sebagaimana dimaksud dalam memiliki sebagai berikut a.perencanaan tata ruang, b.pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi mengkberkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis lhs), b.mengkoordinasikan sinkronisasi rtr kotaota dengan rtr nasional, rtr daerah istimewa yogyakarta dan rtr kabupaten yang berbatasan, d.istimewa yogyakarta.encana pembangunan jangka menengah daerahperangkat daerah yang berwenang dibidang perizinan penataan ruang. bab struktur organisasi struktur organisasi dprd terdiri atas penanggung jawab, ketua: wakil ketua: sekretaris, dan anggota. bagan struktur dan rincian strukturdprd dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dibantu oleh: sekretariat dprd:sekretariat dprd berada pada perangkat daerah yang berwenang dibidang penataan ruang. sekretariat dprd sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh sekretaris perangkat daerah yang berwenang dibidang penataan ruang. sekretariat dprd sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai susunan keanggotaan meliputi: kepala sekretariat, wakil kepala sekretariat, dan staf sekretariat.cc.struktursekretariat dprnataan ruang. kelompok kerja perencanaan tata ruang kota sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai susunan organisasi meliputi: ketua, sekretaris, dan cc. anggota. kelompok kerja perencanaan tata ruang kotatim koordinasi penataan ruang daerah. kelompok kerja perencanaan tatarencanaan tatarencanaan tata ruang kota sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai struktur organisasi meliputi: ketua, sekretaris:manfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. bab pelaksanaan koordinasi tim koordinasi penataan ruang daerah pelaksanaan koordinasi dprd dilakukan dalam bentuk sidang pleno paling sedikit (satu) kali dalam (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi. dalam hal kondisi tertentu yang bersifat mendesak, dprd dapat menyelenggarakan sidang plenogaraan sidang pleno sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan atas dasar undangan yang ditandatangani oleh sekretaris dprd. sidang pleno sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh ketua atau wakil ketua atau sekretaris dprd. sidang pleno sebagaimana dimaksud pada dapat menghasilkan rekomendasi apabila dihadiri setengah lebih dari jumlah dprd. apabila sampai dengan saat dibuka sidang pleno sebagaimana dimaksud pada belum memenuhi kuorum sebagai dimaksud pada maka sidang ditunda paling lama (sepuluh) menit. apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada belum memenuhi kuorum sidang pleno tetap dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan. keputusan sidang pleno dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit setengah lebih dari jumlah yang hadir. hasil sidang pleno dituangkan dalam bentuk risalah sidang yang dibuat dan ditandatangani oleh sekretaris dprd. bab kriteria dan tata laksana pelaksanaan pembahasan dan penerbitan rekomendasi oleh dprd terhadap penyusunan seluruh dokumen rencana tata ruang dan dokumen perencanaan sejenis lainnyaundang undangan tingkat kota, terkait penataan ruang, dan cc. rencana pemanfaatan ruang dan lahan kota. dokumen perencanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kajian teknis, pemetaan dan pendataan, rencana induk sektor, studi kelayakan dan desain teknis detail. rencana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai kriteria sebagai berikutb vii penandatanganan rekomendasi penandatanganan naskah dinasdilaksanakan oleh ketua dprd. khusus untuk permohonan rekomendasi kesesuaian tata ruang untuk pemanfaatan tanah kasultanan tanah kadipaten ditanda tangani oleh sekretaris dprd. bab viiipemerintah provinsi untuk laporan dari kotaer tahun tentang penyelenggaraan koordinasi penataan ruang daeregstandar operasional prosedur pelayanan perizinan terpadu telah diatur dengansesuai dengan undang undang nomor tahun tentang usaha mikro,akan memberikan kemudahan pelayanan dan persyaratan perizinan bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil, bahwamasih diatur mengenai izin jasa titipan yang bukan merupakan wewenang pemerintah daerah, dan dalam rangka memberikan kemudahan terhadap beberapa jenis izin perlu dilakukan penyederhanaan persyaratan, bahwa . jalan wastukancana bandung telp. fax bandung provinsi jawa barat bahwa dalam rangka meningkatkan ketaatan masyarakat pelaku usaha atas kewajiban memenuhi ketentuan pajak daerah, perlu dilakukan pengaturan mengenai persyaratan dalam permohonan perizinan, bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan sistem pelayanan perizinan secara elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebab dimana dimaksud dalam hurufperaturan .merupakan perangkat yang menerima dan akan menampilkan aplikasi (software computer). permohonan perizinan paralel adalah permohonan perizinan secara elektronik lebih dari satu izin yang dilakukan oleh pemohon kepada badan. pelayanan revisi imb adalah pelayanan izin mendirikan bangunan yang hanya ditujukan untuk merubah nama kepemilikan atau memperbaiki kesalahan penulisan pada naskah izin dengan ketentuan tidak termasuk merubah bangunan, fungsi bangunan dan atau alamat persil. ketentuan ditambahkan (satu) huruf baru yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: ruang lingkup pelayanan perizinan terpadu satu pintu, meliputi pelayanan perizinan baru, pelayanan perubahan perizinan, cc. pelayanan perpanjangan daftar ulang perizinan, pelayanan pemberian salinan, pelayanan revisi imb. ketentuan . ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:mb menara telekomunikasi: izin pemancangan tiang pancang, izin pembuatan jalan masuk pekarangan, izin pembuatan jalan masuk didalam komplek perumahan, pertokoan, danj . izin pembuangan air limbah sungai,zin pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai, oo. tdp: iup, tdg, tdi: iui, izin trayek, tjk, iptv, izin penyelenggaraan reklame, izin usaha angkutan, izin lingkungan, truk, dan aa. tum. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada meliputi: penandatanganan perizinan baru, penandatanganan perubahan perizinan, cc. penandatanganrevisi imb: il. penandatanganan nota pengantar pajak, penandatanganan truk, dan penandatanganan tumketentuan . ketentuan ditambahkan (satu) baru yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:badan dapat mengembangkan sistem pelayanan perizinan terpadu secara elektronik (e service), sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. ketentuan ditambahkan (satu) huruf baru yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:, untuk lebih mempercepat pelayanan perizinan pada tahap validasi, kepala badan dapat menugaskan pegawai pada bidang masing masing untuk melakukan validasi. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:ketentuan mengenai tahapan revisi imb mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diantara disisipkan (satu) bagian, yakni bagian kedelapan, dan diantara dan disisipkan (tiga belas) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kedelapan legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil paragraf legalitas dan tata cara pemberitahuan setiap kegiatan usaha mikro dan usaha kecil perseorangan dalam melakukan usahanya wajib memiliki bukti legalitas usaha. untuk memperoleh bukti legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada setiap pelaku usaha mikro dan usaha kecil, wajib menyampaikan pemberitahuan secara elektronik tentang kegiatan usahanya kepada walikota melalui kepala badan. untuk mendapatkan bukti legalitas usaha mikro dan usaha kecil, setiap pelaku usaha mikro dan usaha kecil wajib memiliki kartu tanda penduduk kota bandung. bukti . bukti legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk: truk bagi pelaku usaha kecil perseorangan, tum bagi pelaku usaha mikro. bukti legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada hanya diberikan kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang baru yang berdomisili daerah. dalam hal pelaku usaha mikro dan usaha kecil ingin mendapatkan legalitas usaha diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada dapat ditempuh melalui permohonan perizinan usaha. untuk pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang telah memiliki perizinan usaha, yang akan melakukan perpanjangan atau perubahan harus tetap memenuhi tahapan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bukti legalitas usaha sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam bentuk naskah (satu) lembar. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan usaha kecil perseorangan setiap (satu) tahun sekali. pemberian bukti legalitas usaha sebagaimana dimaksud hanya berlaku bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil perseorangan yang belum memiliki perizinan. paragraf tahapan penerbitan legalitas pelayanan penerbitan truk dan tum, dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut: pemberitahuan, verifikasi administrasi pengecekan lapangan, cc. persetujuan, pengisian . pengisian survey indeks kepuasan masyarakat, penandatangan dokumen, pencetakan dokumen, penyerahan dokumedilakukan dengan tanda tangan basah, maka mekanisme tahapan harus dilakukan, sebagai berikut: pemberitahuan, verifikasi administrasi pengecekan lapangan, persetujuan, pengisian survey indeks kepuasan masyarakat, pencetakan dokumen izin, penandatangan dokumen, penyerahan dokumen. tahap pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut: pelaku usaha membuat akun, setelah membuat akun pelaku usaha mendapatkan pemberitahuan secara elektronik, cc. pelaku usaha melakukan pemberitahuan dengan cara mengisi formulirformulir yang harus diisi oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada huruf paling kurang: nama pelaku usaha, alamat pelaku usaha, nomor induk kependudukan, nomor telepon genggam, nama. nama kegiatan usaha, alamat kegiatan usaha, jenis kegiatan usaha, sarana usaha yang digunakan, dan jumlah modal usaha (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha). pelaku usaha wajib meng upload surat pemberitahuan yang diketahui oleh ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga dalam sistem pelayanan perizinan secara elektronik, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: fotokopi kartu tanda penduduk kota bandung milik pelaku usaha: fotokopi kartu keluarga kota bandung milik pelaku usaha, cc. photo tempat kegiatan usaha. setelah pemohon melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada pemohon akan mendapatkan resi secara elektronik. resi sebagaimana dimaksud pada bukan merupakan tanda legalitas. dalam hal pelaku usaha tidak memiliki sarana dan prasarana untuk melakukan pemberitahuan secara elektronik maka badan menyediakan sarana dan prasarana serta petugas bantuan layanan pendaftaran. tahap verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: verifikasi administrasi dilakukan oleh kecamatan melalui kasi terbang dan lhpersetujuan dari kepala bidang. setelah tahap persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: kepala bidang menindaklanjuti hasil verifikasi dengan memberikan persetujuan atau menolak berdasarkan catatan secara elektronik dari kasi terbang dan kecamatan,verifikasi dari kasi terbang dan kecamatan. setelah melakukan tahapan sebagaimana dimaksud pada sistem aplikasi menyampaikan pemberitahuan secara elektronik kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil perseorangan mengenai disetujui atau ditolaknya pemberitahuan. tahap pengisian survey indeks kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: setiap pelaku usaha mikro dan usaha kecil perseorangan yang telah disetujui, harus mengisi survey indeks kepuasan masyarakat melalui akun yang bersangkutan setelah menerima pemberitahuan dari sistem aplikasi, apabila dalam jangka waktu (tujuh) hari kalender pelaku usaha mikro dan usaha kecil perseorangan tidak mengisi survey indeks kepuasan masyarakat, maka proses penerbitan dan truk bagi pelaku usaha kecil perseorangan dan tum bagi pelaku usaha mikro, diproses lebih lanjut. penandatanganhuruf apabila dilakukan dengan tanda tangan basah, setelah naskah dicetak. dalam . dalam hal penandatanganan dilakukan secara elektroniktahap pencetakan sebagaimana dimaksud dalam huruf dandilakukan dengan menggunakan kertas khusus. penyerahan dokumen dilakukan oleh badan dengan berpedoman pada ketentuan proses pelayanan penerbitmberitahuan dari pelaku usaha secara lengkap dan benar. ketentuan mengenai bentuk format pemberitahuan dari pelaku usaha yang diketahui oleh rukun tetangga dan rukun warga, bentuk format truk bagi pelaku usaha kecil perseorangan dan tum bagi pelaku usaha mikroproses penerbitan truk bagi pelaku usaha kecil perseorangan dan tum bagi pelaku usaha mikro, tidak dipungut biaya. paragraf .. beberapa ketentuandiubah sebagai berikut: ketentuan angka angka ,angka angka angka dan angka diubah, angka angka ,angka dan angka dihapus, dan diantara angka dan angka disisipkan (tiga) angka yakni angka 8a, dan angka 8c, serta diantara angka dan angka disisipkan (dua) angka yaitu angka 10a dan angka 10b, diantara angka dan angka disisipkan (satu) angka yaitu angka 20a dan setelah angka ditambah (ketujuhbelas) angka yaitu angka angka ,. paragraf pencabutan badan dapat melakukan pencabutan truk bagi pelaku usaha kecil perseorangan dan tum bagi pelaku usaha mikro apabila: pelaku usaha melakukan tindakan: melanggar ketentuan peraturan perundang undangan, menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan truk bagi pelaku usaha kecil perseorangan dan tum bagi pelaku usaha mikro, klasifikasi perusahaan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan usaha kecil perseorangan. pencabutan truk bagi pelaku usaha kecil perseorangan dan tum bagi pelaku usaha mikro dilakukan dengan keputusan kepala badan. keputusan pencabutan truk bagi pelaku usaha kecil perseorangan dan tum bagi pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pelaku usaha dengan tembusan kepada kepala dinas kuku perintah dan camat. paragraf pembinaan dan pengawasan kepala dinas kuku perintah sebagaimana dimaksud dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan usaha mikro dan usaha kecil, dengan melibatkan camat. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: pemberian bimbingan teknis, sosialisasi: konsultasi: dan monitoring dan evaluasi. pembinaan . pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara berkala dalam rangka pengembangan usaha mikro dan usaha kecil. kepala dinas kuku perintah sebagaimana dimaksud pada melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan usaha mikro dan usaha kecil kepada walikota melalui sekretaris daerah. diantara dan disisipkan (lima) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap permohonan izin atas perizinan tertentu dan perizinan usaha, wajib melampirkan bukti pelunasan bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perizinan tertentu dan perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: a.permohonan imb dan ig, wajib melampirkan bukti pembayaran pelunasan pbb (tiga) tahun terakhir, b.permohonan ig, iup, tdp, iui, tdi, tdg dan ijuk, perubahan dan atau perpanjangan, izin trayek dan iptv perpanjangan wajib melampirkan bukti pembayaran pelunasan pajak daerah yang menjadi kewajibannya bulan dan atau tahun berjalan sesuai dengan bidang usaha yang dijalankannya, cc. setiap pemohon ipr wajib melakukan pembayaran pelunasan pajak terlebih dahulu setelah mendapatkan persetujuan dari kepala bidang, permohonan ipr perpanjangan, wajib melampirkan bukti pembayaran pelunasan pajak reklame tahun sebelumnya. dalam . dalam memastikan ketaatan para pemohon perizinan bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada dan badan dan disyanjak bekerjasama mengembangan teknologi informasi secara elektronik. dalam hal terdapat pemohon izin yang masih memiliki utang pajak daerah dan atau belum mampu melunasi pajak daerah, pemohon izin dipersyaratkan untuk melampirkan surat pernyataan kesanggupan melunasi pajak daerah dalam jangka waktu (dua puluh satu) hari kalender dan diketahui oleh kepala disyanjak. apabila dalam jangka waktu (dua puluh satu) hari kalender sebagaimana dimaksud pada tidak dipenuhi oleh pemohon maka kepala disyanjak menyampaikan rekomendasi kepada kepala badan untuk dilakukan pencabutan izinnya walikota dapat melakukan penyederhanaan proses pelayanan perizinan dan persyaratan bagi permohonan perizinan tertentu. pelaksanaan penyederhanaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada oleh badan dituangkan dimasukan dalam sistem aplikasi perizinan secara elektronik. badan dapat menerima dan memproses permohonan perizinan paralel. permohonan perizinan paralel sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh pemohon untuk layanan perubahan maupun perpanjangan ig, iup dan tdp. untuk permohonan perizinan baru yang dapat dilakukan permohonan perizinan paralel adalah iup dan tdp, setelah pemohon memiliki ig. tahapan . tahapan pelaksanaan pemrosesan permohonan perizinan paralel tetap berpedoman pada ketentuan yang telahwalikota ini. setiap pelaku usaha yang telah memiliki baik baru, perubahan atau perpanjangan yang telah tercantum dalam aplikasi sistem perizinan secara elektronik sejak tanggal mei maka untuk permohonan baru, perubahan, atau perpanjangan iup, tdp, iui, ijuk, tdi dan tdg tidak perlu melampirkan ig. dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, badan dapat melakukan pengembangan sistem aplikasi perizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam melalui cara host host atau host client dengan skpd dan atau instansi terkait. pelaksanaan host host dengan instansi terkait, dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama antara badan dengan instansi terkaitpemohon melakukan pembayaran retribusi perizinan bank yang ditunjuk melalui bank dan atau lembaga lainnya, maka beban dan resiko yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab pemohon. ketentuan lampiran diubahlampiran xii peraturan walikota bandung nomor tahun tanggal pebruari bentuk format truk (tanda daftar usaha kecil) dan tum (tanda daftar usaha mikro) bentuk format surat pemberitahuan kepada: yth. bapak walikota bandung melalui perihal pemberitahuan yth. bapak kepala bppt kota kegiatan usaha mikro bandung dan usaha kecil bandung dengan hormat, saya yang bertanda tangan bawah ini: nama donnaanananananaana aan aan naa anna alamat denkanaananananananaa naa anna nomor ktp donkaanananananaana nanas anna naa ana nomor telepon genggam kakananananaana aan dengan ini menyampaikan pemberitahuan bahwa saya memiliki kegiatan usaha, dengan data sebagai berikut: nama kegiatan usaha kakananananannana naa aan naa alamat kegiatan usaha knakankaaneananaa lane aan anna jenis kegiatan usaha kakananananannana naa aan naa peralatan usaha yang digunakan dognanankanantanananana ana tempat usaha yang digunakan milik sendiri sewa kontrak jumlah modal usaha (tidak termasuk tanah dan bangunan) dognanankanantanananana ana demikian pemberitahuan ini saya sampaikan dengan sebenarnya untuk mendapat tanda bukti legalitas dari pemerintah kota bandung, dan apabila dikemudian hari terbukti pemberitahuan ini tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. atas perhatian dan terkenalnya, saya sampaikan terima kasih. bandung, .oooeee yang membuat pemberitahuan, tanda tangan materai mengetahui: ketua rukun warga, ketua rukun tetangga, bentuk format truk (tanda daftar usaha kecil perseorangan) oto pemerintah kota bandung badan pelayanan perizinan terpadu speak jalan cianjur bandung telp. fax tanda daftar usaha kecilakentuk format tum (tanda data usaha mikro) pemerintah kota bandung badan pelayanan perizinan terpadu smk jalan cianjur bandung telp. fax tanda data usaha mikroagan alur penerbitan truk bagi usaha kecil perseorangan kepala kegiatan kecamatan pelaku usaha melalui kasi bidang petugas kepala bppt kalengpnglokasi hari ikan notifikasi laporan penolakan pemohon melakukan survey index kepuasan aplikasi, dokumen mencetak truk hari truk dokumen dokumen nan menyampaikan sistem dokumen petugas truk notifikasi aplikasi truk pos bagan alur penerbitan tum bagi usaha mikro kepala kegiatan kecamatan pelaku usaha melalui kasi bidang petugas kepada bpr| telingakasi hari olahan terhadap has aplikasi notifikasi laporan penolakan pemohon melakukan survey index kepuasan aplikasi, dokumen mencetak tum hari tum dokumen inn menandatangi tum dok hari dokumen menandatangi dokumen ari tum menyampaikan tum sistem dokumen petugas walikota bandung, ttd. mohamad ridwan kamil8a. dinas pelayanan pajak yang selanjutnya disingkat disyanjak adalah dinas pelayanan pajak kota bandung. 8b. kepala dinas pelayanan pajak yang selanjutnya disingkat kepala disyanjak adalah kepala dinas pelayanan pajak kota bandung. 8c. kepala dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian perdagangan yang selanjutnya disingkat kepala dinas kuku perintah adalah kepala dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian perdagangan kota bandung10a. camat adalah camat lingkungan pemerintah daerah. 10b. kepala seksi ekonomi pembangunan dan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat kasi terbang dan adalah kepala seksi ekonomi pembangunan dan lingkungan hidup pada kecamatan lingkungan pemerintah daerah. tim. lampiran peraturan walikota bandung nomor tahun tanggal pebruari persyaratan pelayanan perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan daftar ulang perizinan dan pencabutan perizinan persyaratan pelayanan perizinan izin lokasi dokumen persyaratan perizinan baru: ktp pemohon, npp, akta notaris pendirian perusahaan lengkap, surat izin usaha ho sup tdp), pengesahan badan hukum perseroan dari menteri hukum dan ham republik indonesia, surat keputusan rekomendasi dan peta pemanfaatan ruang spp, pertimbangan teknis pertanahan dari badan pertanahan nasional, lampiran peta pertimbangan teknis pertanahan dari badan pertanahan nasional, uraian rencana proyek yang akan dibangun, surat pernyataan mengenai luas tanah yang sudah dikuasai dimiliki oleh perusahaan, pemohon dan perusahaan perusahaan lain yang merupakan satu group dengannya, peta lokasi, foto lokasi, peta site plan blok plan master plan lokasi yang dimohon, bukti kepemilikan tanah. dokumen persyaratan perpanjangan perizinan: ktp pemohon, npp, akta notaris pendirian perusahaan lengkap, hasil monitoring perolehan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (dari badan pertanahan nasional), tabel laporan pelaksanaan perolehan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka pelaksanaan pemberian izin lokasi (dari badan pertanahan nasional), lampiran . lampiran peta laporan monitoring perolehan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (dari badan pertanahan nasional), foto lokasi, izin lama. surat keputusan rekomendasi dan peta pemanfaatan ruang spp. imb persyaratan wajib: ktp asli pemohon, bukti pelunasan pbb tahun terakhir, surat kepemilikan tanah sertifikat lainnya). jika fotokopi harus dilegalisir asli, surat pemberitahuan tetangga diketahui oleh rukun tetangga rukun warga setempat dan dihembuskan kepada lurah camat setempat, keterangan rencana kota krk), laporan hasil orientasi pengukuran lahan tanah dari dinas tata ruang dan cipta karya kota bandung, hasil pengukuran lapangan yang disetujui oleh pemohon dan juru ukur, gambar rencana gambar arsitek skala atau yang disahkan oleh dinas tata ruang dan cipta karya kota bandung, gambar situasi beserta nilai indeks fungsi bangunan gedungdua) lantai gambar, perhitungantiga) lantai): laporan penyelidikan tanah (sindir) untuk bangunan tiga lantai atau lebih yang disahkan oleh dinas tata ruang dan cipta karya kota bandung. persyaratan tambahan luas tanah m?): gambar site plan untuk luas tanah atau lebih yang disahkan oleh dinas tata ruang dan cipta karya kota bandung. persyaratan . persyaratan tambahan (untuk fungsi bangunan: wisma, restoran, show room, klinik, pondokan, guest house, cafe, poliklinik, galeri, bangunan pemerintah, workshop, apartemen, tsunami, bengkel, gudang, pabrik, sekolah, hotel, gedung serbaguna, gedung olahraga, gedung parkir, rumah sakit): dokumen lingkungan spl, upl ukl, amdal). persyaratan tambahan tempat ibadah): rekomendasi tertulis dari kepala kantor departemen agama kota bandung, rekomendasi tertulis forum kerukunan umat beragama kub) kota bandung, daftar nama dan scan ktp pengguna rumah ibadat minimal (sembilan puluh) orang disahkan pejabat setempat, dukungan masyarakat setempat minimal (enam puluh) orang disahkan oleh lurah, rekomendasi dari badan kesatuan bangsa dan pemberdayaan masyarakat bkpm) kota bandung. persyaratan tambahan atas nama perusahaan): akta notaris pendirian perusahaan lengkap. persyaratan tambahan untuk kawasan bandung utara): rekomendasi kbu kawasan bandung utara) untuk lokasi dengan ketinggian lebih dari dpl (tujuh ratus lima puluh meter dari permukaan laut). persyaratan tambahan penyewaan tanah): surat sewa tanah persetujuan pemanfaatan tanah dari instansi perusahaan dan atau perorangan (legalised). persyaratan tambahan atas nama orang lain): perjanjian pemakaian tanah dibukukan oleh notaris waarmerking), ktp berwarna nama orang lain. persyaratan tambahan (untuk bangunan (empat) lantai dan atau luas tanah m?): rekomendasi . rekomendasi kebakaran dari dinas pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kota bandung, amdal lalu lintas dinas perhubungan kota bandung dan kepolisian), rekomendasi ketinggian gedung dari landasan udara husein sastranegara dan dinas perhubungan provinsi jawa barat, rekomendasi pil banjir dari dinas bina marga dan pengairan kota bandung, rekomendasi izin jalan masuk dari dinas bina marga dan pengairan kota bandung, rekomendasi pematangan lahan dari dinas bina marga dan pengairan kota bandung, persetujuan pemanfaatan ruang dari badan perencanaan pembangunan daerah kota bandung, izin lokasi, rekomendasi tim ahli bangunan gedung dari dinas tata ruang dan cipta karya kota bandung, rekomendasi cagar budaya dari dinas pariwisata kota bandung, surat izin pengambilan air sisa) dari provinsi, rekomendasi tata letak jenis taman dari dinas pemakaman dan pertamanan kota bandung, rekomendasi pengelolaan persamaan dari pd. kebersihan, kajian geologi dan hidroponik lingkungan dari pada provinsi jawa barat, izin lingkungan. dokumen persyaratan imb perubahan: imb lama persyaratan tambahan dokumen persyaratan imb baru), izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi: baru: ktp pemohon, bukti kepemilikan tanah atau perjanjian sewa menyewa, bukti lunas pbb, surat kuasa apabila dikatakan, akta perusahaan pemilik menara,.perpanjangan imb menara telekomunikasi lama, ktp pemohon, bukti kepemilikan tanah atau perjanjian sewa menyewa,.ukun warga, lurah dan camat setempat apabila radius tinggi dimaksud keluar dari batas persil. izin pemancangan titik tiang pancang reklame, jembatan penyeberangan orang, dan sejenisnya. dokumen persyaratan perizinan baru: ktp asli pemohon, ig, sup, tdp, gambar situasi gambar rencana konstruksi, perhitungan struktur konstruksi (untuk bando dan jpo). dokumen persyaratan perpanjangan perizinan: ktp asli pemohon, izin lama. dokumen persyaratan perubahan perizinan: ktp asli pemohon, ig, sup, tdp, gambar situasi gambar rencana konstruksi, izin lama. izin jalan masuk pekarangan, komplek, pertokoan dan sejenisnya, pembuatan jalan masuk pekarangan sebelumnya, izin penutupan penggunaan trotoar, term dan saluranscan. izin pematangan lahan tanah dokumen persyaratan perizinan baru: ktp asli pemohon, ig iup tdp (jika berbadan hukum), krk site plan spp, gambar situasi tanah yang dimaksud, surat kepemilikan tanah sertifikat lainnya), bukti lunas pbb tahun terakhir. izin penggalian ruang milik jalan dokumen persyaratan perizinan barudokumen . dokumen persyaratan perpanjangan perizinan: ktp asli pemohon, penggalian ruang milik jalizin pembuangan air limbahig, surat pemberitahuan tetangga, rt, dihembuskan kepada lurah setempat: gambar konstruksi ipar (denah pembangunan), copy dokumen upl ukl (amdal), copy hasil laboratorium air buangan (tiga) bulazin asli dan gambar konstruksi ipar, copy hasil laboratorium air buangan (tiga) bulan terakhir. dokumen persyaratan perubahan perizinan: ktp asli pemohon, perubahan akta notaris perusahaan lengkap surat keterangan perubahan nama, gambar ipar, izin asli dan gambarnya, hasil laboratorium air buangan (tiga) bulan terakhir. izin pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan atau alur sungai saluran dokumen . dokumen persyaratan perizinan baru: ktp asli pemohon, akta notaris pendirian perusahaan lengkap, imb krkberita acara serah terima lahan saluran lama dan barugakta notaris pendirian perubahan perusahaan lengkapizin pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai dokumen persyaratan perizinan baru: ktp asli pemohon, rk imb dan lampiran gambarnya, gambar rencana jembatan, surat pemberitahuan tetangga, rukun tetangga, rukun warga dihembuskan kepada lurah setempatizin asli dan gambarnya, bukti pelunasan pbb (tiga) tahun terakhir. dokumen . dokumen persyaratan perubahan perizinan: ktp asli pemohon, akta notaris pendirian perubahan perusahaan lengkap, bukti pelunasan pbb (tiga) tahun terakhir, izin lama. izin pemanfaatan bantaran dan sempadangambar situasi lokasi yang dimaksud, surat pemberitahuan tetangga dihembuskan kepada lurah camat setempatgambar lokasi tanah yang dimaksud, izin lama dan gambarnyizin lama. dokumen persyaratan baru: akta notaris pendirian perusahaan lengkap, ktp asli direktur pemilik, pernyataan tidak keberatan dari tetangga asli, keterangan domisili perusahaan asli, pernyataan kesanggupan memenuhi mentaati ketentuan pelestarian lingkungan, surat kepemilikan tanah sertifikat lainnya). jika fotokopi harus dilegalisir asli, surat izin mendirikan bangunan imb) berikut gambar denah situasi, surat20a. izin . surat sewa tanah persetujuan pemanfaatan tanah bermaterai cukup, izin lingkungan atau spl, copy pengesahan anggaran dasar (dari kementerian hukum dan ham), bukti pelunasan pbb (tiga) tahun terakhir, bukti lunas retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. dokumen persyaratan perpanjang, kartu teregistrasi terakhir. dokumen persyaratan perubah. tdizin teknis, ig, pengesahan akta notaris (dari kementerian hukum dan ham). dokumen persyaratan perpanjang.copy izin teknis, izin lama, copy dan teregistrasiizin teknis, izin lama, copy surat keputusan pengesahan badan hukum. iucopy ig, neraca perusahaan, pas foto pengusaha (ukuran 3x4). dokumen persyaratan perpanjangan perizinan: ktp asli direktur pemilik, npp, kartu teregistrasi terakhir, bukti . bukti pelunasan pbb (tiga) tahun terakhir, bukti pelunasan pajak daerah bulan dan atau tahun berjalan sesuai dengan kegiatan usahanya. tdg dokumen persyaratan perizinan baru: ktp asli pemohon, akta notaris pendirian perusahaan lengkap, npp, copy ig ho, copy surat ijin usaha perdagangan sup), copy tanda daftar perusahaan tdp), gambar lokasi gudang. dokumen persyaratan perpanjangan perizinan: ktp asli pemohon, akta notaris pendirian perusahaan lengkap, npp, copy surat izin usaha perdagangan sup): copy tanda daftar perusahaan tdp): copy tanda daftar gudang sebelumnya. dokumen persyaratan perubahan perizinan: ktp asli pemohon, akta notaris pendirian perusahaan lengkap, npp, copy . copy surat izin usaha perdagangan sup): copy tanda daftar perusahaan tdp): gambar lokasi gudang, copy tanda daftar gudang sebelumnya. tdi, dokumen persyaratan perizinan baru: copy ktp penanggung jawab pemilik, akta notaris pendirian perusahaan lengkap, nppasli industriscan asliasli industri. iui. tiri dokumen persyaratan perizinan baru: copy ktp penanggung jawab pemilik, npp, akta notaris pendirian perusahaan lengkap, asli industri, copy imb, keterangan dari pengelola kawasan industri berikatdokumen lingkungan perusahaan spl, ukl upl, amdal, dpl) surat permohonan dan lembar yang disahkan badan pengelola lingkungan hidup kota bandungasli ig hocopy ig ho, copy imb, keterangan dari pengelola kawasan industri berikat. izin. izin trayek dokumen persyaratan perizinan baru: ktp pemohon pemilik kendaraaizin prinsip dari walikota, rekomendasi dari tim teknis perihal trayek dan jalur, dokumen persyaratan perpanjangan perizinan: ktp pemohokartu pengawasan, izin trayek sebelumnya, surat kuasa bermaterai (jika nama pemohon dan pemilik trayek berbeda). tjk dokumen persyaratan perizinan baru: akta notaris pendirian perusahaan lengkap, pas foto pengusaha (ukuran 3x4): copy sertifikat badan usaha sbu) yang telah registrasi oleh asosiasi lembaga, nppertifikat keterampilan kerja dari asosiasi. dokumen persyaratan perpanjangan perizinan: akta notaris pendirian perusahaan lengkap, pas foto pengusaha (ukuran 3x4), copy sertifikat badan usaha sbu) yang telah registrasi oleh asosiasi lembaga, npp .jazah penanggung jawab bidang teknik, copy ktp penanggung jawab bidang teknik, izin lama, copy dan teregistrasi, sertifikat keterampilan kerja dari asosiasi. dokumen persyaratan perubahan perizinan: akta notaris pendirian perusahaan lengkap, pas foto pengusaha (3x4): copy sertifikat badan usaha sbu) yang telah registrasi oleh asosiasi lembaga,can izin lama, sertifikat keterampilan kerja dari asosiasi. iptv dokumen persyaratan perizinan baru: ktp pemohon, surat izin perusahaan ig iup tdp), sertifikat kepemilikan lahan perjanjian sewa rekomendasi dan berita acara pemeriksaan lapangan tim teknis dari dinas perhubungan asli), surat pernyataan belum memiliki izin mengajukan izin pengelolaan tempat parkir. dokumen persyaratan perpanjangasli), bukti pembayaran pajak parkir daerah (tiga) bulan terakhir, izin pengelolaan tempat parkir sebelumnya. izin . izin penyelenggaraan reklame dokumen persyaratan perizinan baru: scan ktp pemohon atau ktp pemilik advertising, desain gambar pemasangan reklame pada titik lokasi, scan stok dan surat ketetapan pajak daerah pkb bank yang masih berlaku reklame kendaraan), scan gambar konstruksi reklame untuk pemasangan yang menggunakan tiang pancang, scan peta lokasi yang dimohon, scan surat ijin perusahaan ig iup tdp ium) dan tanda bukti pemberitahuan pendaftaran pendataan usaha mikro dan kecil,.dokumen persyaratan perpanjangan perizinan: scan ktp pemohon atau ktp pemilik advertising, scan foto dan naskah reklame, scan stok dan surat ketetapan pajak daerah pkb bank yang masih berlaku reklame kendaraan), scan bukti pelunasan pajak reklame tahun sebelumnya, scan izin penyelenggaraan reklame tahun sebelumnya.,izin usaha angkutan dokumen persyaratan perizinan baru: ktp pemohon, surat izin perusahaan ho sup tdp), rekomendasi dan berita acara pemeriksaan lapangan tim teknis dari dinas perhubungan kota bandung (asli): foto .dokumen persyaratan perubah(asli): izin usaha angkutan yang telah dimiliki,izin lingkungan dokumen persyaratan perizinan baru: ktp asli pemohon, izin terkait perizinan yang sudah terbit), sertifikat perjanjian sewa mou, bukti pelunasan pbb (tiga) tahun terakhir, bukti sosialisasi pemberitahuan kepada warga, surat persetujuan pemanfaatan ruang spp) board, rekomendasi kbu khusus kawasan bandung utara), peta site plan blok plan master plan lokasi yang dimohon, foto lokasi, asli pengesahan dokumen upl ukl (amdal). persyaratan pencabutan perizinan atas permohonan sendiri surat permohonan pencabutan dari pimpinan perusahaan, fotokopi ktp pimpinan perusahaan, dokumen asli perizinan yang akan dicabut. ketentuan . ketentuan waktu layanan lainnya. jenis layanan waktu layanan keterangan (hari kerja) pelayanan pengaduan tindak lanjut pengaduan walikota bandung, ttd. mohamad ridwan kamil salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian buku ham, drs arief syarifudin, sh. pembina tingkat nip. 20izin pemancang, termasuk jalan masuk dalam komplek perumahan, pertokoan komersil. izin pembuatan jalan masuk dalam komplek,dihapus. izin pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk membangun lintasan atas atau dibawah saluran sungai oleh masyarakat untuk kepentingan kebutuhan pribadi atau umum. izin pemanfaatan bantaran dan sempad, diperuntukan untuk pemasangan tiang pancang reklame. dihapus. izin gangguan yang selanjutnya disingkatizin usaha perdagangan yang selanjutnya disingkat idihapus. izin penyelenggaraan reklame yang selanjutnya disingkatdihapustanda . tanda daftar usaha kecil yang selanjutnya disingkat truk adalah tanda bukti pendaftaran sebagai legalitas usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah bagi pelaku usaha kecil perseorangan yang menyampaikan pemberitahuan secara elektronik kepada pemerintah daerah. tanda data usaha mikro yang selanjutnya disingkat tum adalah tanda bukti pendataan sebagai legalitas usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah bagi pelaku usaha mikro yang menyampaikan pemberitahuan secara elektronik kepadahost host. |
wali kota bandung peraturan wali susunan organisasi dan tata kerja perusahaan daerah kebersihan kota bandung telah ditetapkan dengan, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian sejalan dengan perubahan peraturan per undang undangan yang mengatur perangkat daerah, kebutuhan dan kondidoman pengelolaan sampmenetapkan peraturan wali kota tentang susunan organisasi dan tata kerja perusahaan daerah kebersihan. lampiran peraturan wali kota bandung nomor tahun tanggal februari struktur organisasi pd.kebersihan wali kota badan direktur utama pengawas satuan internal direktur teknik direktur umum auditor operasional wali kota bandung, ttd. mohamad ridwan kamil untuk salinan resmi kepala bagian hukum pada sekretariat daerah kota bandung, yes metnahatabaka s.v dh. bambang sehari,direksi pd. kebersihan. badan pengawas adalah badan pengawas pd. kebersihan. direktur utama adalah direktur utama pd. kebersihan. direktur umum adalah direktur umum pd. kebersihan. direktur teknik dan operasional adalah direktur teknik dan operasional pd. kebersihan. satuan internal auditor adalah satuan internal auditor pd. kebersihan. pegawai adalah pegawai pd. kebersihan. standar operasional prosedur yang selanjutnya disingkat sop merupakan proses bisnis atau prosedur kerja yang bersifat standar yang diimplementasikan pd. kebersihan. bab susunan organisasi susunan organisasi pd. kebersihan ditetapkan sebagai berikut: badan pengawas, direktur utama: direktur umum, direktur teknik dan operasional, dan satuan internal auditor. struktur susunan organisasi pd.iii. bab iii tugas unsur organisasi bagian kesatu badan pengawas tugas dan wewenang badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf berpedoman pada peraturan daerah nomor tahun tentang perusahaan daerah kebersihan kota bandung. bagian kedua pembagian tugas direksi paragraf kesatu direktur utama uraian tugas direktur utama adalah sebagai berikut: memimpin kegiatan pd. kebersihan sesuai tugas pokok dan fungsi pd. serta kegiatan perusahaan secara keseluruhan agar sesuai dengan program yang telah ditetapkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam bidang operasional pengelolaan sampah, pelayanan kebersihan, pengolahan sampah, kolaborasi kemitraan dalam pengelolaan sampah serta pengembangan usaha lainnya untuk mencapai visi dan misi perusahaan, merumuskan . merumuskan dan menetapkan kebijakan terhadap bidang bidang yang berada pd. kebersih: menandatangani surat surat berharga, dokumen dokumen, sama dengan instansi institusi lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pd. kebersihan, dan kota melalui badan pengawas. paragraf kedua direktur umum uraian tugas direktur umum adalah sebagai berikut: melaksanakan sebagian tugas direktur utama dalam bidang tugasnya, memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan bidang, memberikan rekomendasi perumusan kebijakan dan membuat strategi terhadap bidang bidang yang ada pd. kebersihand. kebersihan untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan tugas, memberikan arahan dan strategi dalam pelaksanaan kegiatan bidang bidang terkait, menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan bidang bidang yang berada kebersihan, memutuskan . memutuskan terhadap usulan satuan organisasi atas kebutuhan anggaran,d. kebersihan sesuai dengan rencana kerja anggaran dan kewenanganparagraf ketiga direktur teknik dan operasional uraian tugas direktur teknik dan operasional adalah sebagai berikut: melaksanakan sebagian tugas direktur utama dalam lingkup bidang teknik dan operasional, memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan bidang operasional. cc. memberikan rekomendasi tentang perumusan kebijakan dan strategi operasional pelayanan kebersihan yang meliputi pemilahan sampah, penyatuan jalan, pengumpulan, pemindahan sampah pengangkutan dan pemrosesan serta pengolahan sampah, menyusun kebijakan dan strategi pemeliharaan perbaikan sarana dan prasarana, alat berat serta sarana pengumpulan sampah, memberikan arahan dalam kegiatan pemilahan sampah, penyatuan jalan, pengumpulan, pemindahan sampah, pengangkutan, pengolahan sampah dan kegiatan pemeliharaan perbaikan sarana dan prasarana, menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan pemilahan sampah, penyatuan jalan, pengumpulan, pemindahan sampah, pengangkutan dan pemrosesan serta pengolahan sampah, melakukan .satuan internal auditor uraian tugas satuan internal auditor adalah sebagai berikut: melaksanakan sebagian tugas direktur utama bidang tugasnya dalam lingkup pengawasan dan audit internal bidang umum, keuangan dan teknik operasional secara periodik dan audit internal secara insidental terhadap hal yang dipandang perlu oleh direktur utama, menjamin terselenggaranya sop pengawasan dan audit internal, cc. menyampaikan usulan rencana tindak lanjut penyelesaian atas temuan yang diperoleh dari hasil audit dan pengawasan kepada direktur utama, melaksanakan penilaian dan evaluasi atas sistem pengendalian pengelolaan pd. kebersihan serta kebijakan yang telah diimplementasikan dan memberikan saran saran perbaikannya baik bersifat peningkatan kinerja, kualitas, preventif, korektif kepada direktur utama,audit internal maupun eksternal, melakukan koordinasi dengan satuan organisasi lingkungan pd. kebersihan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, mengevaluasi .bab tata kerja dalam melaksanakan tugas dan wewenang, badan pengawas, direktur utama, direktur umum, direktur teknik dan operasional dan satuan internal auditord. kebersihan, serta instansi lain luar pd. kebersihanhak mewakili direksid. kebersihan sesuai bidang tugasnya. bab struktur organisasi struktur organisasi pd. kebersihan sampai (dua) tingkat dibawah direksi ditetapkan dengan peraturan direksi setelah mendapatkan persetujuan badan pengawas. bab viiorganisasi dan tata kerja perusahaan daerah kebersihanuntuk salinan resmi kepala bagian hukum dai ela pap sekretariat daerah kota bandung, kr. nex "mv (hj bambang sehari, nip. |
gng, ams walikota ban dung peraturan walikota bandung nomor tahunadan usaha logistik sub divisi regional bandung. memperhatikan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah perum raskin) tahun yang diterbitkan oleh kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat tahun surat gubernur jawa barat nomor bipod tanggal desember perihal pagu raskin kabupaten kota tahun memutuskan: menetapkan peraturan walikotakelompok kerja yang selanjutnya disingkapelanjusubsidi kepada perum bulog.untu operasional pendistribusian raskin dari titik distribusi titik bagi, adalah: ris pm bulan rp. rp. empat milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah): biaya penunjang belanja subsidi, adalah sebesar rp. seratus dua puluh jutasetiap (tiga) bule. pembayaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada yang diberikan kepada perum bulog selanjutnya disimpan oleh perum bulog pada bank yang ditunjuk oleh perum bulog. belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam dand.ppk ppid .perum raskin)nya dilakukan olehkepala dead setiap (tiga) bulan sekalisi sea aini haa dah nanlayanan publik dan menciptakan kenyamanan kerja bagi pegawai lingkungan pemerintah kota tasikmalaya, makamemutuskan menetapkandiubah sebagai berikut: ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: ruang kerja, ruang tamu, cc.vv.bb. ruang penerimaan tamu lobi:, cc. ruang audio visual, dd. ruang pusat cctv, ee. ruang galeri, ff. ruang pers, gg. ruang pelayanan informasi dan dokumentasi, dan hh.ruang fasilitasi pengaduan masyarakat. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutuntuk meningkatkan pelayanan publik, ruang tamu terdiri dari ruang tamu yang bersatu dengan ruang kerja pejabat dan ruang tamu umum yang ada lobi kantor. pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana kerja agar memperhatikan penyediaan aksesibilitas warga pegawai berkebutuhan khusus. untuk kenyamanan dan kesesuaian karakteristik kota tasikmalaya yang islami, sarana toilet umum dibuat terpisah untuk pria dan wanita. dalam hal menentukan pengadaan kendaraan dinas, kepala opd harus berkoordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah. ketentuan angka romawi lampiranii. perlengkapan kantor perlengkapan ruang walikota tasikmalaya dalam ruang kerjanj . papan tulis putih whiteboard),wakil walikota tasikmalaya dalam ruang kerja wakil, lembar disposisi dan bak surat bersusunketua wakil ketua dprd kota tasikmalaya dalam ruang kerja ketua wakil ketua dprdsatuota tasikmalayan (satu) unit. perlengkapan ruang kantor sekretaris daerah kota tasikmalaya dalam ruang kerja sekretaris daerahwhiteboard),,75nyanyanyaac) sesuai kebutuhan ruangan: jammer, safety door:box arsip, map gantung, filling cabinet:::.:: dan lain lain menurut kebutuhan. ruang laboratorium, dengan perlengkapan: meja, kursi, kulkas: rak, alat laboratorium, dan lain lain menurut kebutuhanruang gudang ac, dengan perlengkapan: split bekas, tabung gas peron, pipa pipa tembaga, kabel: dan lain lain menurut kebutuhanruang sentral telepon, dengan perlengkapan: meja, kursi, ac, panel paux, ups,: dan lain lain menurut kebutuhandan l, ac, dan lain lain menurut kebutuhan. ruang mushola, dengan perlengkapan: karpet, rak peralatan sholat, rak sandal sepatu, meja mimbar, sajadah, split, ruang wudhu, dan lain lain menurut kebutuhan. aa. ruang penerimaan tamu lobi, dengan perlengkapan: meja penerima tamu, kursi tamu, buku tamu, pemindai telapak tangan, telepon, sambungan internet, sofa tamu: pesawat tv lcd, papan informasi pejabat, cctv, gantungan koran, tempat sampah, dan lain lain menurut kebutuhan. bb. ruang audio visual, dengan perlengkapancc. ruang pusat cctv, dengan perlengkapan: meja, kursi, pesawat tv lcd, telepon intern, telepon eastern, sambungan internet, ac, dan lain lain menurut kebutuhan. dd. ruang galery, dengan perlengkapan: stand galery, lemari kaca, dudukan tiang bendera, dan lain lain menurut kebutuhan. ee. ruang pers, dengan perlengkapan: meja panjang rapat, kursi,telepon intern, dispenser, ac, pesawat tv lcd. ff. ruang pelayanan informasi dan dokumentasi, dengan perlengkapan podium, desk resepsionis, kursi, komputer, sound system, lcd proyektor, wall, cctv, ac, mesin fotokopi, sambungan internet, jepitan koran, tempat sampah, foto presiden dan wakilggproyektor, screen, cctv, alat pemadam kebakaran, white board, foto presiden dan wakil, lambang negara, tv, focus, dan lain lain menurut kebutwali kota tentang rencana kerja pemerintahww rota banjarbaru. v"c"vbv"bmb#t"' hpp af i sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanjarkd rkd dimulai sejak tanggal januari dan berakhir pada tanggal desember rkd merupakan penjabaran rpmberfungsi sebagai pedoman penyusunan senja skpd, dan pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara, dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.penyusun rka skpd tahun bab iii rencana kerja pemerintah daerah tahun bagian kesatu dokumen rkd rkd tahun disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan sistematika penulisannyusunan rkd tahun sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran peraturan wali kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkanatuan kerja perangkat daerah dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun daerah wajibdengan dewan perwakilan rakyat daerah,dan skpd menggunakan rkd tahun sebagai pembahasan rka skpd dengan dewan perwakilan rakyat daerah. kepala bappeda menelaah kesesuaian antara rka skpd hasil pembahasan bersama dewan perwakilan rakyat daerah dengan rkd tahun dalam hal rka skpd hasil pembahasan bersama dewan perwakilan rakyat daerah tidak sesuai dengan rkd tahun maka pemerintah daerah menggunakan hasil pembahasan dengan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf eeeeee,,gc,g,g tte t : . a a wari bab dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan dengan melakukan perubahan peraturan wali kota ini. babri dta banjarbaru, lia adanya multi arifin diundangkan banjarbaru pada tanggal syj1 sekretaris daerah, said| abdullah berita daerah kota banjarbaru tahun nomor vvv 'w ywa r.a |
braa. bahwa sehubungan denganenam) bulasehubungan dengan perubahan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran maka rencana kerja pemerintah daerah kota lubuklinggaueptncangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun pemerintah daerah menggunakan perubahan rkd tahun sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran dprd. sewajuu from linggau, s.n. petra some diundangkan lubuklinggau pada tanggal sekretaris daerah kota lubuklinggau, tarigan, m.m. berita daerah kota lubuklinggau tahun nomor |
peraturtenaga kerja dan transmigrasitenaga kerja dan transmigramemutuskan menetapkan peraturan walikota tentang penjabaran tugas dan fungsi dinas tenaga kerja dan transmigrasitenaga kerja dan transmigrasi adalah dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota semarang. kepala dinas adalah kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasitenaga kerja dan transmigrasilaksanaan penyebarluasan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja, pelaksanaan kajian tehnis perijinan dan rekomendasi penempatan tenaga kerja, transmigrasi, perluasan kerja dan pemberdayaan pengangguran, pelaksanaan penyajian data dan informempatan kerja dan transmigrasi, penyusunan laporan kinerja program bidang penempatan kerja dan transmigrasiiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penempatan tenaga kerja, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang penempatan tenaga kerja, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penempatan tenaga kerja, menyiapkan bahan penghimpunan bahan inventarisasi dan pengkajian data, lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan, tenaga kerja antar kerja lokal akl), tenaga kerja antar kerja antar daerah akad) dan tenaga kerja antar kerja antar negara akan), antar kerja pemerintahan apem), antar kerja khusus kasus), tenaga kerja asing tka), asrama penampungan tki, menyiapkan bahan pelaksanaan penyebarluasan data dan informasi pencari kerja dan lowongan kerja melalui bursa kerja, internet, sms, menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pemantauan kinerja bkk, lp2s, links cabang, lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan, menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pemantauan penempatan tenaga kerja akl, akad, akan, apem, kasus dan tka: menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, pembinaan asrama penampungan tki, menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan tki, menyiapkan bahan konsep kajian tehnis perijinan pendirian dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan cabang lembaga pelatihan kerja, menyiapkan bahan pelaksanaan pameran bursa kerja dan pemberian rekomendasi penyelenggaraan pameran bursa kerja swasta, menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan, menyiapkan bahan pelaksanaan rekrutmen, seleksi dan pengesahnyiapkan bahan penerbitan surat persetujuan penempatan spp) akl, menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi paspor tki, menyiapkmenyiapkan bahan dan melaksanakan penerbitan ijin memperkerjakan tenaga asing ita) perpanjangan untuk tenaga kerja asing, menyiapkan bahan pelayanan kepulangan tki bermasalahyiapkan bahan perlindungan tki baik dalam maupun luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku, menyiapkan bahan identifikasi lokasi penempatan transmigrasi yang dipersiapkan bekerjasama dengan pemerintah daerah penempatan agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang penempatan tenaga kerja, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang penempatan tenaga kerja, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penempatan tenaga kerja, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi penempatan tenaga kerja, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi penempatan tenaga kerja, dan aa.transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang transmigrasi: menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang transmigrasi, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang transmigrasi, menyiapkan dan menghimpun bahan inventarisasi, identifikasi dan pengkajian data lokasi penempatan transmigrasi, menyiapkan bahan pelaksanaan penyebarluasan data dan informasi wilayah pengembangan transmigrasi wpt) atau lokasi permukiman transmigrasi lpt), komunikasi. informasi dan edukasi kie), menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan ketrampilan dan keahlian calon transmigran, menyiapkan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi, menyiapkan bahan pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon transmigran, menyiapkan bahan fasilitasi pelayanan penampungan calon transmigran, menyiapkan bahan pemberangkatan dan pengawalan transmigran sampai tempat tujuan, menyiapkan bahan pemantauan perkembangan transmigran daerah penempatan, il. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang transmigrasi, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang transmigrasi, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang transmigrasi, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi transmigrasi, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi transmigrasiperluasan kerja dan pemberdayaan penganggur mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perluasan kerja dan pemberdayaan penganggur, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang perluasan kerja dan pemberdayaan penganggur, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang perluasan kerja dan pemberdayaan penganggur, menyiapkan bahan penghimpunan bahan inventarisasi, identifikasi dan pengkajian data penganggur, menyiapkan bahan asistensi tenaga kerja pemuda mandiri profesional temp), tenaga kerja mandiri terdidik kmt), menyiapkan bahan pelaksanaan pendaftaran, fasilitasi pembentukan kmt, tempadat karya, menyiapkan bahan pemberdayaan tenaga kerja dalam upaya menciptakan wira usaha baru wub), menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang perluasan kerja dan pemberdayaan penganggur, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang perluasan kerja dan pemberdayaan penganggur, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perluasan kerja dan pemberdayaan penganggur, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi perluasan kerja dan pemberdayaan penganggur: menyiapkan bahan laporan kinerja program seksi perluasan kerja dan pemberdayaan penganggurbagian keenam bidang hubungan industrial bidang hubungan industr. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang hubungan industrial mempunyai fungsi penyusunan perumusan kebijakan teknimengkoordinasikan pelaksanaan tugaelenggaraan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembentukan lembaga kerja sama lks) bipartita, pelaksanaan pemberdayaan lembaga kerja sama tripartit, pelaksanaan pengesahan peraturan perusahaan, pelaksanaan bimbingan pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama pkb pelaksanaan penyelesaian mogok kerja unjuk rasa, j . pelaksanaan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu pwt pelaksanaan kajian teknis penerbitan ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja buruh: il.pelaksanaan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja buruhmbinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian perselisihan diluar pengadilandiwilayah kota, g . pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial yang diwilayah kota, pelaksanaan bimbingan aplikasi pengupahan perusahaan, pelaksanaan penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kepada gubernur, pelaksanaan pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan perusahaan, pelaksanaan pencatatan dan verifikasi keanggotaan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja buruh sp sbhubungan industrial, aa. penyusunan laporan kinerja program bidang hubungan industrial, dan bb.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya. seksi kelembagaan dan pendidikan hubungan industrial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan pendidikan hubungan industrial, menyiapkan bahanmenyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang kelembagaan dan pendidikan hubungan industrial, menyiapkan bahan penghimpunan bahan verifikasi serikat pekerja serikat buruh, menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan dan pencatatan data organisasi pekerja, menyiapkan bahan pembinaan terhadap organisasi pekerja pengusaha, menyiapkan bahan penyusunan pengelompokkan organisasi pekerja pengusaha sesuai dengan sektor usaha, menyiapkan bahan pendidikan hip sesuai dengan jadwal yang ditentukan, menyiapkan bahan pembinaan untuk terbentuknya lks bipartita perusahaan, menyiapkan bahan pencatatan lks bipartita, menyiapkan bahan sidang rapat lks tripartit guna kelancaran pelaksanaan tugas, il. menyiapkan bahan sosialisasi peraturan perundangan organisasi pekerja dan pengusaha serta kelembagaan ketenagakerjaan, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang kelembagaan dan pendidikan hubungan industrial, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang kelembagaan dan pendidikan hubungan industrial, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan dan pendidikan hubungan industrial, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi kelembagaan dan pendidikan hubungan industrial, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi kelembagaan dan pendidikan hubungan industrial, dan menyiapkan bahsyarat syarat kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang syarat syarat kerja, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang syarat syarat kerja, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang syarat syarat kerja, menyiapkan bahan pembinaan terhadap pekerja dan pengusaha baik ditingkat horizontal dan vertical berkaitan dengan syarat syarat kerja, menyiapkan bahan pengesahan peraturan perusahaan, menyiapkan bahan pelaksanaan kajian teknis penerbitan ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja buruh, menyiapkan bahanndaftaran perjanjian kerja bersama pkb), menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi dengan instansi lain yang terkait hubungan pembuatan pembaharuan pp, pkb, pengupahan maupun penemuan kebutuhan hidup layak khl), pwt dan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja out housing), menyiapkan bahan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan kesejahteraan pekerja, menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan koperasi karyawan perusahaan, kesehatan kerja, fasilitas olahraga, tempat ibadah dan rekreasi, menyiapkan bahan sosialisasi peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan syarat syarat kerja, menyiapkan bahan bimbingan pembuatan peraturan perusahaan perjanjian kerja bersama dan perjanjian kerja, menyiapkan bahan pembinaan jaminan sosial tenaga kerja, menyiapkan bahan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu, menyiapkan bahan penyusunan bahan usulan upah minimum kota umk), menyiapkan bahan survey kebutuhan hidup layak pekerja, menyiapkan bahan rapat sidang dewan pengupahan kota secara berkala, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang syarat syarat kerja, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang syarat syarat kerja, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang syarat syarat kerja, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi syarat syarat kerja, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi syarat syarat kerja,penyelesaian perselisihan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyelesaian perselisihan, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang penyelesaian perselisihan, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penyelesaian perselisihan, menyiapkan bahan pengaduan tertulis maupun lisan dari pekerja maupun pengusaha untuk diproses lebih lanjut: menyiapkan bahan perantaraan mediasi terhadap penyelesaian kasus, menyiapkan bahan pembuatan anjuran pada para fihak yang berselisih dan membuat risalah perundingan mediasi, menyiapkan bahan penyelesaian unjuk rasa mogok kerja dengan mengadakan rapat koordinasi: menyiapkan bahan pembinaan terhadap perusahaan dan pencegahan keresahan perusahaan, menyiapkan bahan pemberian pelayanan terhadap masyarakat berkaitan dengan bebas perkara phi phk berupa surat keterangan, menyiapkan bahan pemberian konsultasi teknis tenaga kerjaan terhadap keluh kesah pekerja buruh maupun pengusaha, menyiapkan bahan laporan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, menyiapkan bahan pengadaan bimbingan teknis tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap pekerja dan pengusaha, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang penyelesaian perselisihan, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang penyelesaian perselisihan, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penyelesaian perselisihan, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi penyelesaian perselisihan, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi penyelesaian perselisihan:. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang pengawasan ketenagakerjaan mempunyai fungsi penyusunan perumusan kebijakan tekniusunan rencana program dan rencana kerja anggarmengkoordinasikan pelaksanaan tugaelenggaraan pembinaan dan pengawasan bidang norma tenaga kerjaan, meliputi norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja dan norma jaminan sosial tenaga kerja, pelaksanaan pemeriksaan pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan, f . pelaksanaan penerbitan rekomendasi ijin obyek pengawasan tenaga kerjaan, pelaksanaan penindakan dan atau penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan, pelaksanaan pembinaan penerapan sistim management keselamatan dan kesehatan kerja smk3 pelaksanaan koordinasi pelaksanaan audit smk3, pelaksanaan pengkajian bidang norma ketenagakerjaan, pelaksanaan fasilitasi pelatihan dan pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, pelaksanaan pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil pada kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan, pelaksanaan fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, pelaksanaan pengusulan diklat pengawasan ketenagakerjaan, pelaksanaan pengusulan penerbitan kartu legitimasi pengawas ketenagakerjaan dan kartu ppn bidang ketenagakerjaan,an kegiatan dibidang pengawasan norma kerja, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengawasan norma jamsostek, penyusunan laporan realisasi anggaran bidang pengawasan ketenagakerjaan, penyusunan laporan kinerja program bidang pengawasan ketenagakerjgawasan norma jamsosteiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan normarja, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pengawasan norma kerja, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan tehnis, program kerja dan kegiatan seksi pengawasan norma kerja perusahaan, menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan perusahaan, f . menyiapkan bahan inventarisasi perusahaan berdasarkan data laporan ketenagakerjaan, menyiapkan bahan inventarisasi obyek pengawasan norma kerja, menyiapkan bahan pengaturan dan mengawasi, menyiapkan bahan pelaporan terhadap perusahaan yang akan dilakukan tindakan represi justicia law enforcement kepada atasan, menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas, il. menyiapkan bahan inventarisasi data tka perusahaan, menyiapkan bahan pemeriksaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing guna penerbitan perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing ita) rekomendasi ita, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang pengawasan normarja, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan norma kerja, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi pengawasan norma kerja, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi pengawasan norma kerja,seksi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai tugasselamatan dan kesehatan kerja, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha berkaitan dengan pelaksanaan norma keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan, menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan, f . menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi obyek pengawasan k3, menyiapkan bahan pengaturan dan pengawasan berkaitan dengan k3, menyiapkan bahan pengujian terhadap obyek sesuai ketentuan yang berlaku, menyiapkan bahan pembinaan terhadap kelembagaan perusahaan, menyiapkan bahan pemeriksaan pengujian lingkungan kerja, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatanselamatan dan kesehatan kerja, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, menyiapkan bahan laporan kinerja program seksi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerjatenaga kerja dan transmigrasi. babtihan tenaga kerja, terdiri dari seksi pelatihan dan sertifikasi, seksi produktivitas, dan seksi pemasangan.kesehatan kerja, dan seksi pengawasan norma jaminan sosial dan tenaga kerja. utd, terdiri dari balai latihan kerja kelompok jabatan fungsional. seksi pengawasan norma jamsostek mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan norma jamsostek, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang pengawasan norma jamsostek, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pengawasan norma jamsostek, menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha berkaitan dengan pelaksanaan jamsostek perusahaan, menyiapkan bahan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan tugas terhadap pengawasan jamsostek yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan perusahaan, f . menyiapkan bahan pemantauan hasil pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan dari nota pemeriksaan terhadap pelaksanaan jamsostek, menyiapkan bahan pelaporan perusahaan yang akan dilakukan tindakan represi justicia law enforcement terhadap pelanggaran ketentuan jamsostek kepada atasan, menyiapkan bahan fasilitasi pengkajian dan penetapan kecelakaan kerja, menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan jamsostek, menyiapkan bahan pendataan dan analisa terhadap hasil kepesertaan jamsostek perusahaan, menyiapkan bahan pelaporan berkaitan dengan pelaksanaan jamsostek, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang pengawasan norma jamsostek, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang pengawasan norma jamsostek, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan norma jamsostek, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi pengawasan norma jamsostek, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi pengawasan norma jamsostekprogram dan rencana kerja anggaran dinas tenaga kerja dan transmigrasi, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas tenaga kerja dan transmigrasi: pelaksanaan kebijakan operasional dan penyelenggaraan kajian teknis pemberian perijinan dan atau bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasyelenggaraan kesekretariatantenaga kerja dan transmigrasi, dan penyelenggarlaksanaan tugaskerja anggaran dinas tenaga kerja dan transmigrasi, penyusunan laporan kinerja program dinas tenaga kerja dan transmigrasiil. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapotenaga kerja dan transmigrasi, menyiapkan bahan penyusunan laporan evaluasi kinerja dinas tenaga kerja dan transmigrasi, menyiapkan bahan penyusunan produk hukum dinas tenaga kerja dan transmigrasi, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas tenaga kerja dan transmigrasi, menyiapkan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran dinas tenaga kerja dan transmigrasipenyusunan laporan realisasi anggaran dinastenaga kerja dan transmigrasielolaan data dan informasi dinas tenaga kerja dan transmigrasitihan tenaga kerja bidang pelatihan tenaga kerjn sertifikasi, bidang produktivitas, serta bidang pemasangan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pelatihan tenaga kerja mempunyai fungsi penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang pelatihan dan sertifikasi, bidang produktivitas, serta bidang pemasangan, penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang pelatihan dan sertifikasi, bidang produktivitas, serta bidang pemasangan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pelatihan dan sertifikasi, bidang produktivitas, serta bidang pemasangan, pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan pelatihan kerja, pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas dan program peningkatan produktivitas, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bidang pemasangan, pelaksanaan sertifikasi lembaga pelatihan kerja swasta, pemerintah dan perusahaan, pelaksana swasta, pemerintah dan perusahaan, pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja, pelaksanaan kerjasama bidang pelatihan tenaga kerja dalam negeri dan pemasangan tenagakerja dalam negeri dan atau luar negeri, pelaksanaan penyajian data dan informasi bidang pelatihan dan sertifikasi, bidang produktivitas, serta bidang pemasangan, il. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian bidang pelatihan dan sertifikasi, bidang produktivitas, serta bidang pemasangan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan dan sertifikasi, bidang produktivitas, serta bidang pemasangan, penyusunan laporan realisasi anggaran bidang pelatihan tenaga kerja, penyusunan laporan kinerja program bidang pelatihantihan tenaga kerja, terdiri dari seksi pelatihan dan sertifikasi: seksi produktivitas, dan seksi pemastihan tenaga kerja. seksi pelatihan dan sertifikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelatihan dan sertifikasi, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang pelatihan dan sertifikasi, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pelatihan dan sertifikasi, menyiapkan bahan analisis kebutuhan pelatihan, menyiapkan bahan sosialisasi penyebarluasan data dan informasi program pelatihan, menyiapkan bahan konsep pendaftaran dan seleksi peserta pelatihdan konsep kajian tehnis perijinan sertifikasi lembaga pelatihan kerja swasta, pemerintah dan perusahaan, menyiapkan bahan kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja, il. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang pelatihan dan sertifikasi, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang pelatihan dan sertifikasi, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan dan sertifikasi, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi pelatihan dan sertifikasi, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi pelatihan dan sertifikasiroduktivitas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang produktivitas, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang produktivitas, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang produktivitas, menyiapkan bahan inventarisasi program pelatihan dan pengukuran produktivitas tenaga kerja, menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan produktivitas tenaga kerja, menyiapkan bahan pelaksanaan pengukuran produktivitas tenaga kerja, menyiapkan bahan pelaksanaan program peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyiapkan bahan penyebarluasan data dan informasi produktivitas tenaga kerja, menyiapkan bahan kerjasama dengan lembaga peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang produktivitas, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang produktivitas, il. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang produktivitas, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi produktivitas, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi produktivitasemasangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemasangan, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang pemasangan, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pemasangan, menyiapkan bahan penghimpunan dan pengkajian data kebutuhan tenaga pemasangan, menyiapkan bahan dan penyebarluasan data dan informasi kebutuhan tenaga pemasangan, f .ngesahan kontrak perjanjian magang dalam negeri, menyiapkan bahan kerja sama pemasangan dalam negeri dan atau luar negeri, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang pemasangan, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang pemasangan, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemasangan, il. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi pemasangan, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi pemasangan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi dan pengembangan penempatan tenaga kerja, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan transmigrasi, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perluasan kerja dan pemberdayaan penganggur, pelaksanaan kerjasama penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri, pelaksanaan kerjasama transmigrasi,kota tasikmalaya tahulampirbabi pendahuluan: babi evaluasibabi rencana program dan kegiatan prioritas daerah, dan bab penutupbogoanti korupsi menghormati dan memberikan sesuatu memenuhi hak orang lain kepada|a. mampu mengidentifikasi dan akibat dari perilaku sebab sebab yang korupsi dalamb.berperilaku anti korupsi. anti korupsi, b.anti terhadap perilaku korupsi. membudayakan prilaku anti menyebarluaskan gagasan korupsi dilingkungan dan keinginan untuk keluarga dan masyarakat menghindari perilaku korupsi, b.menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi, nilai dan perilaku ciri ciri antiogor:o|o antikorupsi protein ciri ciri anti korupsi mengenal perilaku korupsi mengenal ciri ciri perilaku yang harus dihindari. korupsi yang perlu dihindari: berlaku jujur, disiplin, berani mengemukakan bertanggung jawab, dan adil sesuatu sesuai dengan dalam kehidupan sehari keadaan yangsesuai dengan pemberian yang tidak yang menjadi haknya. sesuai dengan haknya, b.tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. |
naamemutuskan menetapkan:. bab pendahuluan babnilai dasar, kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota banjarbaru, menimbang bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang berlandaskan pada nilai dasar, kode etik dan kode perilaku serta dalam rangka melaksanakan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara, maka dipandang perlu diatur dalam sebuah peraturan wali kota banjarbaru yang mengatur tentang nilai dasar, kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kota banjarbaru, bahwa peraturan wali tidak sesuai dengan jiwa dan semangat undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil. babi. bab vode etik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kota banjarbaruaditya mufti arifinterlahir adalah asn yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. pelaporruang lingkup peraturan wali kota ini terdiri dari: nilai dasar bagi asn, kode etik dan kode perilaku asn, majelis kode etik dan kode perilaku, hak dan kewajiban terlahir, pelapor pengadu dan saksi, sanksi: keputusan majelis kode etik dan kode perilaku, pengendalian dan pengawasan,dan pendanaan. maksud ditetapkan peraturan wali kota ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku kode etik dan kode perilaku bagi asn lingkungan pemerintah kota banjarbaru. kode etik dan kode perilaku asn bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan asn lingkungan pemerintah kota banjarbaru. bab nilai dasar, kode etik dan kode perilaku bagi asn bagian kesatu nilai dasar asn harus menjunjung tinggi nilai dasar sebagai berikut: memegang teguh ideologi pancasila, setikode etik dan kode perilaku asn kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai asn: melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawabmajelis kode etik dan kode perilaku pemerintah daerah membentuk majelis kode etik dan kode perilaku pegawai asn daerah. majelispegawai asn daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembentukan majelis kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada dengan keputusan wali kota. skpd dapat membentuk majelis kode etik dan kode perilaku lingkungan skpdtingkat skpd sesuai dengan ketentuan perundang undangan. pembentukan majelis kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala skpdbanyak banyaknya (tiga) orang anggota. langsung, unsur kepegawaian, unsur pengawasan dan pejabat lain yang ditunjukpegawai asn daerah yang diperiksa yang disangka melanggar kode etik dan kode perilaku, setidak tidaknya jabatan dan atau pangkatnya sama dengan asn yang diperiksadan kode perilaku. majelis kode etik dan kode perilaku dalam melaksanakan tugas berwenang untuk: memanggil pegawai asn daerah, menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh majelis kode etik dan kode perilaku,wali kota ini. bab sanksi paragraf sanksi moral pegawai asn daerahasn daerahasnegawai asn daerah yang diperiksa. pegawai asn daerah dan kode perilakukode perilaku dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangegawai asn daerahegawai asn daerahsebagaimana dimaksud pada dan bersifat final. bab viiskpd yang membidangi manajemen asn daerah. bab viii. |
peraturan walikota semarangrhubungan, komunikasi dan informatikrhubungan, komunikasi dan informatikrhubungan, komunikasi dan informatik, komunikasi dan informatikyiapkan bahan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian bidang analisis dampak lalu lintas, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang analisis dampak lalu lintas: j . menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi analisis dampak lalu lintas: menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi analisis dampak lalu lintas: dan ilbagian kelima bidang keselamatan sarana dan prasarana bidang keselamatan sarana dan prasarfasilitas dan perlengkapan transportasi, bidang rekayasa dan bidang keselamatan dan teknik sarana. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang keselamatan sarana dan prasarana perhubungan mempunyai fungsi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknimengkoordinasikan pelaksanaan tuganentuan lokasi, pemasangan, penetaplaksanaan penetapan lokasi dan pengesahan rancang bangun terminal tipe pelaksanaan pembangunan pengoperasian terminal tipe pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan kota, pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan jalan kota, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas, pelaksanaan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan kota, il. pelaksanaan penetapan kebutuhan fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor dan tidak bermotor: pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan kajian teknis pemberian ijin usaha bengkel umum kendaraan bermotor, pelaksanaan penyajian data dan informasimonitoring, evaluasi dan pelapolaporan realisasi anggaran bidang keselamatan sarana dan prasarana, penyusunan laporan kinerja program bidang keselamatan sarana dan prasarankeselamatan sarana dan prasarana, terdiri dari seksi fasilitas dan perlengkapan transportasi, seksi rekayasa: dan seksi keselamatan dan tekniklamatan sarana dan prasarana. seksi fasilitas dan perlengkapan transportasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang fasilitas dan perlengkapan transportasi, menyiapkan bahanmenyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang fasilitas dan perlengkapan transportasi, menyiapkan bahan penentuan lokasi, pemasangan, penetapan, pemeliharaan dan penghapusan perlengkapan jalan pemakai jalan, pagar pengaman, paku jalan, designator, shelter, jembatan penyeberangan orang jpo) dan fasilitas pendukung, menyiapkan bahan penetapan lokasi dan pengesahan rancang bangun terminal tipe menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan pengoperasian terminal tipe menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang, menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan terminal angkutan orang dan barang, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang fasilitas dan perlengkapan transportasi, j . menyiapkan bahmenyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang fasilitas dan perlengkapan transportasi, il. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi fasilitas dan perlengkapan transportasi, m.menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi fasilitas dan perlengkapan transportasi,rekayasa, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rekayasa, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang rekayasa, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang rekayasa, menyiapkan bahan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas, menyiapkan bahan penetapan jaringan transportasi jalan, menyiapkan bahan analisis kinerja persimpangan jalan, perlintasan sebidang antara jalan dan rel kereta api serta daerah rawan kecelakaan lalu lintas, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang rekayasa, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian bidang rekayasa, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang rekayasa, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi rekayasa, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi rekayasa, dan il.keselamatan dan teknik sarana, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang keselamatan dan teknik sarana, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang keselamatan dan teknik sarana: menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang keselamatan dan teknik sarana: menyiapkan bahan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor, menyiapkan bahan kebutuhan dan pemeliharaan fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor dan tidak bermotor, menyiapkan bahan kajian teknis pemberian ijin usaha bengkel umum kendaraan bermotor, menyiapkan bahan penelitian, pemeriksaan dan pelaporan kondisi teknis kendaraan bermotor wajib uji yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang keselamatan dan teknik sarana, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian bidang keselamatan dan teknik sarana: menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang keselamatan dan teknik sarana, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi keselamatan dan teknik sarana: menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi keselamatan dan teknik sarana:bagian keenam bidang perparkiran bidang perparki. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang perparkirantaan lahan dan potensi lahan parkir, pelaksanaan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum, penyediaan pemenuhan sarana perparkiran dan sarana kerja petugas parkir, pelaksanaan kajian teknis pemberian ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir swasta untuk umum, pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada juru parkir dan petugas parkir, pelaksanaan pengaturan, pengawasan dan pengendalian tempat khusus parkir pada kantor instansi pemerintah kota, pelaksanaan pengaturan, pengawasan dan pengendalian tempat khusus parkir pada lokasi dan gedung parkir milik pemerintah kota, mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dengan menggunakan karcis tanda bukti lain yang disediakan pemerintah daerah, il. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan sistem pemungutan retribusi parkir dan atau pengelolaan perparkiran, mengkoordinasikan dengan lembaga instansi terkait dalam pengelolaan perparkiran, pelaksanaan penyajian data dan informperparkiran, penyusunan laporan kinerja program bidang perparkirparkirparkiran. seksi penataan dan pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penataan dan pengembangan, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang penataan dan pengembangan, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penataan dan pengembangan, menyiapkan bahan pendataan lahan dan potensi parkir tepi jalan umum dan parkir khusus: menyiapkan bahan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum meliputi parkir umum dan parkir khusus, menyiapkan bahan penataan dan pengembangan terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan perparkiran yang meliputi sistem dan prosedur perijinan penyelenggaraan, pemungutan retribusi dan penataan ketertiban, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang penataan dan pengembangan, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian bidang penataan dan pengembangan, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penataan dan pengembangan, j . menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi penataan dan pengembangan, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi penataan dan pengembangarkir umum dan khusus, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang parkir umum dan khusus, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang parkir umum dan khusus, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang parkir umum dan khusus: menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir, menyiapkan bahan kajian teknis perijinan pengelolaan parkir tepi jalan umum dan perijinan penyelenggaraan parkir swasta, menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan tempat khusus parkir pada kantor instansi pemerintah kota, menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan tempat khusus parkir pada lokasi dan gedung parkir milik pemerintah kota, menyiapkan bahan pendataan, pembinaan dan penyuluhan terhadap juru parkir dan petugas parkir, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang parkir umum dan khusus, j . menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian bidang parkir umum dan khusus, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang parkir umum dan khusus: il. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi parkir umum dan khusus: m.menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi parkir umum dan khususkoordinasi pelaksanaan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran pengelolaan perparkiran meliputi juru parkir, petugas parkir, sarana prasarana, sistem dan prosedur perijinan, pengelola parkir, penyelenggara parkir swasta dan sistem pemungutan retribusibidangbagian ketujuh bidang perhubungan laut dan udara bidang perhubungan laut dan udarpelabuhanan, bidang kebandarudaraan dan bidang penunjang keselamatan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang perhubungan laut dan udara mempunyai fungsi penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang kepelabuhanan, bidang kebandarudaraan dan bidang penunjang keselamatan, penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang kepelabuhanan, bidang kebandarudaraan dan bidang penunjang keselamatan, cc. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang kepelabuhanan, bidang kebandarudaraan dan bidang penunjang keselamatan, penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut, pelaksanaan pengelolaan pelabuhan lokal lama dan pelabuhan baru yang dibangun oleh kota,pelaksanaan penetapan rencana induk pelabuhan lokal, pelaksanaan kajian teknis pemberian rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus, pelaksanaan penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal dan khusus lokal: pelaksanaan penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal, pelaksanaan kajian teknis penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal, il. pelaksanaan kajian teknis pemberian rekomendasi penetapan kr pelabuhan laut internasional regional, pelaksanaan penetapan kr pelabuhan laut lokal,pelaksanaan penetapan duka dermaga untuk kepentingan sendiri)pelaksanaan penetapan pelayanan operasional (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal dan khusus lokal:pelaksanaan kajian teknis pemberian izin usaha tally pelabuhan, bb. pelaksanaan kajian teknis pemberian izin usaha bongkar muat barang dari dan kapal, cc. pelaksanaan kajian teknis pemberian izin usaha ekspedisi freight forward, dd.pelaksanaan kajian teknis pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum, ff. pelaksanagg. pelaksanahh. pelaksanaan penyusunan pertimbangan teknis dii. pelaksanaan kajian teknis pemberian ijin lokasi bandara antar kota dalam propinsi, ji pelaksanaan penyelenggaraan dkk. pelaksanaan penyajian data dan informasi bidang kepelabuhanan, bidang kebandarudaraan dan bidang penunjang keselamatan, il. pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian bidang kepelabuhanan, bidang kebandarudaraan dan bidang penunjang keselamatan, mm. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kepelabuhanan, bidang kebandarudaraan dan bidang penunjang keselamatan, nn. penyusunan laporan realisasi anggaran bidang perhubungan laut dan udara, penyusunan laporan kinerja program bidang perhubungan laut dan udara, dan pphubungan laut dan udara, terdiri dari seksi kepelabuhanan, seksi kebandarudaraan, dan seksi penunjang keselamlaut dan udara. seksi kepelabuhanan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kepelabuhanan, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang kepelabuhanan, menyiapkan bahan pngkoordinasian pelaksanaan tugas bidang kepelabuhanan, menyiapkan bahan penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut: menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pelabuhan lokal lama dan pelabuhan baru yang dibangun oleh kota, menyiapkan bahanmenyiapkan bahan pelaksanaan penetapan rencana induk pelabuhan lokal, menyiapkan bahan pelaksanaan kajian teknis pemberian rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan khusus, menyiapkan bahan penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal dan khusus lokal, menyiapkan bahan penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal: menyiapkan bahan pelaksanaan kajian teknis penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal: il. menyiapkan bahan pelaksanaan kajian teknis pemberian rekomendasi penetapan kr pelabuhan laut internasional, nasional, dan regional, menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan kr pelabuhan laut lokal, menyiapkan bahanmenyiapkan bahan pelaksanaan penetapan duka pelabuhanmenyiapkan bahan pelaksanaan penetapmenyiapkan bahanmenyiapkan bahanmenyiapkan bahaniapkan bahanmenyiapkan bahanmenyiapkan bahan pelaksanaan kajian teknis pemberian izin usaha tally pelabuhan, bb. menyiapkan bahan pelaksanaan kajian teknis pemberian izin usaha bongkar muat barang dari dan kapal, cc. menyiapkan bahan pelaksanaan kajian teknis pemberian izin usaha ekspedisi freight forward: dd. menyiapkan bahanmenyiapkan bahan penyajian data dan informasi dibidang kepelabuhanan, ff. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang kepelabuhanan, gg. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kepelabuhanan, hh. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi kepelabuhanan, ii. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi kepelabuhanan, dan jikebandarudaraan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kebandarudaraan. bab: sub bagian perencanaan dan evaluasi, sub bagian keuangan.: dan sub bagian umum dan kepegawaian. bidang perhubungan darat, terdiri dari seksi lalu lintas, seksi angkutan, dan seksi analisis dampak lalu lintas. bidang keselamatan sarana dan prasarana, terdiri dari seksi fasilitas dan perlengkapan, seksi rekayasa, dan seksi keselamatan dan teknik sarana. bidang perwakilbidang perhubungan laut dan udara terdiri dari seksi pelabuhan, seksi kebandarudaraan, dan seksi penunjang keselamatan. bidang komunikasi dan informatika, terdiri dari seksi komunikasi, seksi informatika, dan seksi pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang kebandarudaraan: menyiapkan bahan pengkordinasian pelaksanaan tugas bidang kebandarudaraan, menyiapkan bahan pertimbangan tekniskajian teknis pemberian ijin lokasi bandara antar kota dalam propinsi, menyiapkan bahan kajian teknis pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum, menyiapkan bahmenyiapkan bahmenyiapkan bahan penyelenggaraan bandara yang dibangun atas prakarsa daerah serta kota yang diserahkan pemerintah kepada kota, j . menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang kebandarudaraan, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang kebandarudaraan, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kebandarudaraan, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi kebandarudaraan, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi kebandarudaraan, dan oo.penunjang keselamatan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penunjang keselamatan, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang penunjang keselamatan, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penunjang keselamatan: menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan wilayah kota, menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal berukuran tonase kotor kurang dari yang berlayar hanya perairan daratan (sungai dan danau), menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu rambu lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan, menyiapkan bahmenyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang penunjang keselamatan, j . menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian bidang penunjang keselamatan, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penunjang keselamatan: il. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi penunjang keselamatan, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi penunjang keselamatan, danbagian kedelapan bidang komunikasi dan informatika bidang komunikasi dan informat.layanan pos perdesaan, pelaksanaan kajian teknis pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan, pelaksanaan kajian teknis pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen, pelaksanaan penertiban jasa titipan untuk kantor agen, pelaksanalaksanaj . pelaksanakajian teknis pemberian izin terhadap instalatur kabel rumah gedung ukr g), il.laksanaan kajian tekni, pelaksanalaksanaan kajian teknis pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi: pelaksanaan kajian teknis pemberian izin finder ordonansi ordonansi gangguan), pelaksanaan kajian teknis pemberian izin instalasi penangkal petir, pelaksanaan kajian teknis pemberian izin instalasi genset, pelaksanaan kajian teknis pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi, pelaksanaan kajian teknis pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi: pelaksanalaksanapelaksanaan penyajian data dan informmbinaan, pemantauan pengawasan dan pengendali: pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapoaa. penyusunan laporan realisasi anggaran bidang komunikasi dan informatika, bb.penyusunan laporan kinerja program bidang komunikasi dan informatika, dan cc.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya. (l) bidang komunikasi dan informatika, terdiri dari seksi komunikasi: seksi informatika: dan seksi pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatikmunikasi dan informatika. seksi komunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang komunikasi: menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang komunikasi, menyiapkan bahnyiapkan bahkajian teknis pemberian izin terhadap instalatur kabel rumah gedung ikr g), menyiapkan bahanyiapkan bahan pertanggungjawaban panggilan darurat telekomunikasi, menyiapkan bahan kajian teknis pemberian izin finder ordonansi ordonansi gangguan), menyiapkan bahan kajian teknis pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi: il. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang komunikasi, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian bidang komunikasi: menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, oo. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi komunikasi, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi komunikasiinformatika, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang informatika, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang informatika: menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang informatika, menyiapkan bahbahpenyajian data dan informasi bidang informatika, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian bidang informatika: menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang informatika, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi informatika, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksipengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika: komunikasi dan informatika, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika, menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan pos perdesaan, menyiapkan bahan kajian teknis pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan, menyiapkan bahan kajian teknis pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen, menyiapkan bahan pelaksanaan penertiban jasa titipan untuk kantor agen, menyiapkan bahan kajian teknis pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator, menyiapkan bahj . menyiapkan bahan kajian teknis pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi, menyiapkan bahan kajian teknis pemberian izin instalasi penangkal petir, il. menyiapkan bahan kajian teknis pemberian izin instalasi genset, menyiapkan bahan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi: menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika, oo. komunikasi dan informatika, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi pengawasan dan pengendalian komunikasi dan dan informatikrhubungutd, terdiri dari utd terminalprogram dan rencana kerja anggaran dinas perhubungan, komunikasi dan informatika, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinasgelolaan urusan administrasi keuangan, koordinasi penyusunan program, pengolahan data dan informasi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika:, fasilitasi pembiayaan serta hubungan masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan, penyusunan, perumusan dan penjabaran teknis, pemberian bimbingan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, pelaksanaan pemberian bimbingan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta fasilitasi pembiayaan lingkungan kota semarang, pengelolaan urusan kesekretariatanrhubungan, komunikasi dan informatika:erencanaan dan evaluasi, bidang keuangan,,laksanaan tugaskerja anggaran dinas perhubungan, komunikasi dan informatika, penyusunan laporan kinerja program dinas perhubungan, komunikasi dan informatikail. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelapolaporan realisasi anggaran sekretariat:rhubungan, komunikasi dan informatika, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program dinas perhubungan, komunikasi dan informatika, menyiapkan bahan penyusunan produk hukum dinas perhubungan, komunikasi dan informatika: menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas perhubungan, komunikasi dan informatikahasilrhubungan, komunikasi dan informatika: menyiapkan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran dinas perhubungan, komunikasi dan informatika, menyiapkrhubungan, komunikasi dan informatikarhubungan, komunikasi dan informatika:rhubungan, komunikasi dan informatikdibidang umum dan kepegawaian, il. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dirhubungan darat bidang perhubungan darlalu lintas, bidang angkutan dan bidang analisis dampak lalu linterumusan kebijakan teknis bidang lalu lintas, bidang angkutan dan bidang analisis dampak lalu lintas, penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang lalu lintas, bidang angkutan dan bidang analisis dampak lalu lintas, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang lalu lintas, bidang angkutan dan bidang analisis dampak lalu lintas, pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan pelanggaran kendaraan bermotor jalan sesuai dengan kewenangan, penyiapan kajian teknis ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas jalan kota, penyiapan kajian teknis rekomendasi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas selain jalan kota, pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi lalu lintas dan angkutan jalan, penyusunan standarisasi pengaturan lalu lintas dan kecepatan maksimum kendaraan bermotor pada jaringan jalan, penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan angkutan kota, angkutan khusus, taksi dan angkutan lingkungan, pelaksanaan kajian teknis pemberian ijin usaha angkutan pariwisata, angkutan barang, pelaksanail. pelaksanaan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota, pelaksanaan kajian teknis pemberian ijin trayek angkutan kota, khusus taksi, angkutan lingkungan, pelaksanaan kajian teknis pemberian rekomendasi penomoran kendaraan angkutan orang dan angkutan barang, pelaksanaan analisis dampak lalu lintas, penyusunan pengaturan pemanfaatan fasilitas pejalan kaki, pelaksanaan pengaturan dan pengawasan kendaraan tidak bermotor, pembinaan dan pengawasan pengelolaan terminal angkutan orang dan angkutan barang, pelaksanaan penyajian data dan informasi bidang lalu lintas, bidang angkutan dan bidang analisis dampak lalu lintas, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian bidang lalu lintas, bidang angkutan dan bidang analisis dampak lalu lintas, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas, bidang angkutan dan bidang analisis dampak lalu lintas, penyusunan laporan realisasi anggaran bidang perhubungan darat: ww. penyusunan laporan kinerja program bidang perhubungan dararhubungan darat, terdiri dari seksi lalu lintas: seksi angkutan, dan seksi analisis dampakdarat. seksi lalu lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang lalu lintas, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang lalu lintas: menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang lalu lintas, menyiapkan bahannyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan penyidikan pelanggaran perda bidang lalu lintas angkutan jalan lla), menyiapkan kajian teknis pemberian ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas jalan, menyiapkan kajian teknis pemberian rekomendasi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas jalan, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang lalu lintas, menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian bidang lalu lintas: j . menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi lalu lintas, il. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi lalu lintas,gkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang angkutan, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang angkutan, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang angkutan, menyiapkan bahota, menyiapkan bahan kajian teknis pemberian ijin trayek angkutan kota, khusus taksi dan angkutan lingkungan, menyiapkan bahan kajian teknis pemberian ijin insidentil khusus angkutan tidak dalam trayek tetap, dalam trayek tetap dan trayek khusus (angkutan karyawan dan antar jemput anak sekolah) dan angkutan barang (cair dan gas), menyiapkan bahan kajian teknis pemberian ijin usaha angkutan pariwisata, angkutan barang, menyiapkan bahmenyiapkan bahan kajian teknis pemberian rekomendasi penomoran kendaraan angkutan orang dan angkutan barang, j . menyiapkan bahan kajian teknis pemberian ijin bongkar muat angkutan barang, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang angkutan, il. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian bidang angkutan, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang angkutan, menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi angkutan, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi angkutan, alisis dampak lalu lintas, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang analisis dampak lalu lintas, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang analisis dampak lalu lintas, menyiapkan bahan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang analisis dampak lalu lintas: menyiapkan bahan penetapan pengaturan lalu lintas pada jaringan jalan, menyiapkan bahan penetapan pengaturan pemanfaatan fasilitas pejalan kaki, menyiapkan bahan pelaksanaan kajian, penilaian dan pemberian rekomendasi terhadap hasil analisis dampak lalu lintas, menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang analisis dampak lalu lintas, |
a27 paranuntasan wajib belajar (dua belas) tahun dan meningkatkan kualitas pendidikan non formaladalah bantuan operasional untuk kegiatan operasional pembelajaran yang berasal dari pemerintah daerahsetaraan paket pendidikan kesetaraan paket pendidikan kesetaraan paket pendidikan kekasaran, dan pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerahntuan operasional diberikanantuan operasionalbab iii besaran bantuan operasional besaran bantuan operasional ditetapkan sebagai berikut: setiap rombongan belajar mendapatkan rp15. (lima belas juta rupiah), pendidikan anak usia dini paud) mendapatkan rp600. (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta didik per tahun, paket mendapatkan rp1. (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap peserta didik per tahun, paket mendapatkan rp2. (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta didik per tahun, dan paket mendapatkan rp4. (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk setiap peserta didik per tahun. bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar (lima persen), belanja barang dan jasa sebesar (delapan puluh persen) dan belanja modal sebesar (lima belas persen). besaran bantuan operasional yang diceritakan keitetapkan dengan keputusan kepala dinas pendidikan. bab tata cara pemberian bantuan operasional bantuan operasionalantuan operasionalua kali dalam satu tahun. mekanisme pengelolaan bantuan operasionalyang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaanantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam terdapat sisa dana pada akhir tahun anggaran, maka sisa dana tersebut harus disetor kas daerah. dengan adanya pemberian bantuan operasionaltidak dilarang melakukan pungutan biaya satuanharus melaksanakan pengelolaan bantuan operasionalantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh dinas pendidikan dan perangkat daerah yang berwenang bidang pengawasan internal |
walikota bandungmerintah kota bandung menerapkan program pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan pihak) yang berbasis inovasi dan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi tugas, peran dan fungsi aparat kewilayahan beserta lembaga kemasyarakatan kelurahan, bahwa untuk melaksanakan program inovasi berbasis kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menyusun peraturan pelaksanaan programmutuskan menetapkanskpdmemasyarakatmewujudkan sinergitas kinerja aparatur kewilayahan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam melaksanakan pihak yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. bab iii prinsip prinsip pelaksanaan pihak prinsip prinsip pelaksanaan pihakhak, akuntabel yaitu bahwa seluruh tindakan dalam proses pelaksanaan pihak harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang undangan, efektif ialah pencapaian hasil program dibandingkan dengan target waktu yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan antara target dengan hasil, efesien yaitu pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan (input) tertentu atau penggunaan masukan minimal untuk mencapai hasil yang maksimal optimal, ekonomis yaitu penggunaan input terendah dengan mendapatkan keluaran yang sebesar besarnya, berkelanjutan, partisipatif yaitu keikutsertaan masyarakat dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk materiil: demokratis yaitu masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat dan tanpa ada tekanan dalam bentuk apapun dari siapapun. bab skala prioritas pelaksanaan pihak berdasarkan pagu indikatif kelurahan dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan, skala prioritas sebagaimana dimaksud harus memperhatikan komposisi sebagai berikut: luas wilayah, jumlah penduduk, cc.pagu indikatif dan skala prioritas pembangunan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dan sebagai dasar proses musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang). bab penunjang pelaksanaan pihak penunjang pelaksanaan kegiatan pihak, adalah sebagai berikut: lembaga rukun tetangga rt) rukun warga rw), lembaga tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tp. pkk) kelurahan, lembaga karang taruna unit kelurahan, dan lembaga pemberdayaan masyarakat lpm) kelurahan. bab jenis kegiatan, ruang lingkup, dan penatalaksanaan barang daerah pihak bagian kesatu jenis kegiatan dan ruang lingkup pihak jenis kegiatan dalam pihak berbasis pemberdayaan komunitas masyarakat adalah sebagai berikut: fasilitasi pemberdayaan lingkup rw, fasilitasi pemberdayaan lingkup pkk, cc. fasilitasi pemberdayaan lingkup karang taruna, fasilitasi pemberdayaan lingkup lpmmeliputi pembangunan dan atau perbaikan prasarana dan sarana lingkungan lingkup rw, misalnya, pembangunan dan atau pemeliharaan kantor rw, jalan, gang, drainase dll sesuai urusan pemerintahan umum yang diserahkan walikota, sosial kemasyarakatan, meliputi pelatihan, penyuluhan sosialisasi, pendampingan dan kegiatan kegiatan lain kemasyarakatan sesuai lingkup rw), penguatan kelembagaan rw, meliputi pengadaan perlengkapan administrasi dan perkantoran rw, pelatihan pengurus kader tingkat rt rw, peningkatan jejaring (networking) antar tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kota, pelaksanaan ketertiban, kebersihan, keindahan lingkup rw, meliputi pengadaan dan atau perbaikan pemeliharaan sarana kerja pemberdayaan dan inovasi ekonomi lokal, meliputi pelatihan, pendampingan dan kegiatan kegiatan lain dalam usaha meningkatkan keterampilan, kapasitas, kompetensi masyarakat serta kelompoknya dalam memperbaiki kesejahteraan,kk, pelatihan pengurus kader pkk dalam rangka peningkatan kapasitas, pelaksanaan program kegiatan lingkup pokja pkk yaitu: mengelola penahan dan pengamalan pancasila dan gotong royong, pelaksanaan program kegiatan lingkup pokja pkk yaitu: mengelola program pendidikan dan keterampilan dan pengembangan kehidupan beroperasi, pelaksanaan program kegiatan lingkup pokja iii pkk yaitu: mengelola program pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga, pelaksanaan program kegiatan lingkup pokja pkk yaitu: mengelola program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat, penguatan sdm organisasi karang taruna melalui bintik dan pelatihan keterampilan, membangun jejaring networking antar karang taruna tingkat kecamatan dan tingkat kota, penyedia sarana dan kelengkapan kegiatan olah raga, rekreasi, dan kesenian, meliputi pelaksanaan kegiatan dalam rangka peringatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan kalangan generasi muda, pengabdian pada masyarakat, meliputi kegiatan kegiatan yang menunjang pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan kapasitas pemuda karang taruna dalam kehidupan bermasyarakat, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi pendataan penyandang masalah kess pks) dan pendataan potensi sumber kesejahteraan sosial asks), pelatihan dalam rangka usaha ekonomi produktif uep), meliputi pelatihan keterampilan menjahit, keterampilan las bubut, keterampilan sablon, pelatihan komputer hardware software), pelatihan manajemen usaha dalam rangka menciptakan wirausahawanerkantoran dan sarana prasarana penunjang kegiatan organisasi, peningkatan kapasitas pengurus dan pelaku pembangunan kewilayahan melalui pelatihan dan bimbingan teknis, cc. koordinasi proses pembangunan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kelurahan, misalnya pembuatan profil kelurahan, penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah kelurahan, dll. bagian kedua perlakuan barang daerah pihak mekanisme pengadaan barang daerah pihak mengacu kepada peraturan dan perundang undangan yang berlaku, penatalaksanaan barang daerah dalam kegiatan pihak dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii indikator kinerjakaidah perencanaan partisipatif masyarakat skala mikro yang menjadi prioritas kewilayahan, kegiatan bersifat inovatif, meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan, manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan, sebagai salah satu upaya akselerasi pencapaian visi dan misi kota bandung sesuai rpm kota bandung bab viii penanggung jawab program dan kegiatan penanggung jawab program dan kegiatan adalah camat dan lurah skpd kecamatan. pa kpa menunjuk pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt) untuk mengelola kegiatan dalam pihak. pa kpa menunjuk pejabat pembuat komitmen ppk) yang bertanggung bab sumber dana pelaksanaan pihak sumber dana pelaksanaan pihak berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah kota bandung. bab koordinasi pelaksanaan pihak koordinasi pelaksanaan pihak dilakukan oleh tim pengarah pelaksanaan program inovasi dan pemberdayaan kewilayahan tpp pihak) dengan cara monitoring dan pembinaan, monitoring dan pembinaan pelaksanaan pihak dilakukan tim pengarah tp pihak) secara berkala untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pihak, tim pengarah sebagaimana dimaksud akan ditetapkan dalam keputusan walikota. bab pelaporan dan pengawasan pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan, pencapaian target, permasalahan yang dihadapi setiap tahapan dari pelaksanaan pihak. mekanisme pelaporan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut: lurah dibantu oleh lembaga kemasyarakatan kelurahan membuat laporan setiap bulan, triwulan, semester, dan laporan akhir kegiatan kepada camat. camat menghimpun laporan dari setiap kelurahan dan membuat laporan secara berkala kepada walikota melalui sekretaris daerah. laporan disampaikan secara lengkap dan informatif, dalam format sebagai berikut: nama dan jenis kegiatan yang sedang dilaksanakan, gambaran kemajuan dan pencapaian target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan (dihampiri dokumentasi pelaksanaan kegiatan), cc.ngawasan penyelenggaraan pihak dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal, pengawasan internal penyelenggaraan pihak dilaksanakan melalui: pengawasan oleh atasan langsung pengawasan oleh pengawas fungsional pengawasan eksternal penyelenggaraan pihak dilaksanakan melalui: pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan, pengawasan oleh ombudsman sesuai peraturan perundang undangan, cc. pengawasan lainnya sesuai peraturan perundang undangan. bab xiidan bab xiii ketentuan penutup pada saat peraturan walikota ini berlaku, maka |
ums wali kota bandung provinsi jawa barat peraturan wali kota bandungngelolaan kebersihan dan sub urusan persamaan merupakan kewajiban pemerintah daerahaka yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan persamaan beradapada dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota bandung, bahwa dalam upaya menjaga berlangsung dan agar tidak terjadi stagnasi pelayanan public dalam pelaksanaan operasional pengelolaan sampah kota bandung, perlu dilakukan pengaturan mengenai penugasan kepada perusahaan daerah kebersihan kota bandungpembahasan mekanisme pembiayaan jasa pengelolaan sampah kota bandung, tanggal februari memutuskan . memutuskan: menetapkan: peraturan walikan kebersihanugasan adalah pemberian sebagian tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam rangkab il. bab penugasan pengelolaan sampah dengan peraturan wali kota ini, pemerintah daerah menugaskan kepada kebersihan untukselain pembiayaan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada kebersihan masih dapat memungut jasa pengelolaan sampah dari masyarakat sampai dengan akhir bulan desember sesuai dengan ketentuan peraturan walikota bandung nomor tahun tentang tarif jasa pengelolaan sampah. hasil pungutan jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada khusus yang bersumber dari rumah tinggal menjadi bagian laba yang wajib disetorkan oleh kebersihan kas daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penugasan sebagaimana dimaksud pada yat dituangkan dalam perjanjian kerjasam kota tersendiri. penugasan kepada kebersihan sebagaimana dimaksud dalam mencakup: penyatuan jalan dan pelayanan umum, dan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. . pembiayaan oleh pemerintah daerah kepada kebersihan dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam dibebankan kepada apbd sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran dpa) dlh tahun anggaran ketentuan lebih lanjut mengenaimekanis medan tahapan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan wali kota tersendiri. pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanayang dilaksanakan oleh kebersihan. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada secara teknis dilakukan oleh dlh. dlh sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab atas: penyusunan rencana, program kerja dan penganggaran kegiatan kerjasama operasional pengelolaan sampah, pengendalian teknis kerja sama operasional dengan kebersihan:dan cc. pengawasan capaian kinerja pelayanan sampah yang dilaksanakan oleh kebersihan, meliputi kinerja dalam penyatuan fasilitas umum, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, sampai pemrosesan akhir sampah. bab a salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum pada sekretariat daerah kota bandung, ee , lan h:bambang sehari, pembina nip. |
p2) rep walikota bandung provinsi jawa barat peraturan wali kota bandung nomor tahun tentang pembiayaan pengelolaan sampwali kotaperlu menetapkan peraturan wali kota tentang pembiayaan pengelolaan sampah kota bandungb salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum pada sekretariat daerah kota bandung, (ar: nb h:bambang sehari, niptarif jasa pengelolaan sampah, peraturan wali kota bandung nomor tahun tentang pelaksanaan operasional pengelolaan sampah berdasarkan penugasan, memperhatikpd.tentang pembahasan mekanisme pembiayaan jasa pengolahan sampah kota bandung, tanggal februari memutuskan: menetapkan peraturan wali kota tentang pembiayaan pengelolaan sampah kota bandung. bab an keuangan dan aset selanjutnya disingkat buka adalah badan pengelolaan keuangan dan asetyanan umumngangkutan selanjutnya disingkat tugugasugas. bab pembiayaan bagian kesatu sumber pembiayaan pembiayaan pengelolaan sampah yang diatur dalam peraturan wali kota ini dibebankan kepada apbd tahun anggaran melalui dokumen pelaksanaan anggaran dpa) pada dlh. pengaturan pembiayaan pengelolaanmencakup: besaran biaya satuan penyatuan jalan dan pelayanan umum, besaran biaya satuan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan besaran biaya satuan jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. besaran biaya satuan jasa penyatuan jalan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan besaran kebutuhan biaya pelayanan untuk setiap luas dan atau panjang lokasi objek pelayanan pada setiap satuan waktu pelayanan berdasarkan hasil kajian. . besaran biaya saturupakan besaran kebutuhan biaya pelayanan setiap satuan volume sampah yang dikumpulkan tps atau titik pengumpul lainnya berdasarkan hasil kajian. besaran biaya satuan jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf cc, ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudhasil kajian sebagaimana dimaksud dalam dan adalah kajian yang telah dilakukan oleh dlh dengan melibatkan jasa konsultan. bagian ketiga beban biaya jasa pelayanan besaran beban biaya jasa penyatuan jalan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam formulasi perhitungannya ditetapkan sebagai berikut: panjang jalan yang dilayani (km) biaya satuan jumlah hari pelayanan. besaran . besaran beban biaya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam formulasi perhitungannya ditetapkan sebagai berikut: volume sampah tps biaya satuan jumlah hari pelayanan. volume sampah tps dihitung dengan formulasi: tonase sampah yang masuk tpa ton m3. besaran beban biayasebagaimana ditetapkbiaya satuan untuk masing masing jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut: biaya satuan penyatuan jalan dan pelayanan umum adalah rp. per km, biaya satuan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah rp. per meter kubik, dan biaya satuan jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah adalah: kjp sebesar rp. per ton, kdn sebesar rp. per ton, dan kdn arus balik sebesar rp. per rotasi. bab . bab iii mekanisme pembayaran mekanisme pembayaran beban jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dan oleh dlh kepada pd. kebersihan dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang undangan bidang pengelolaan keuangan daerah.berpedoman pada perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan. dalam rangka melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam dlh mempunyai tugas: menyiapkan dan membuat dokumen penugasan kepada pd. kebersihan, menyiapkan dan membuat naskah perjanjian kerjasama, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan pd. kebersihan, melakukan verifikasi atas permohonan pembayaran jasa yang diajukan oleh pd. kebersihan, memproses . memproses permohonan pembayaran jasa yang diajukan oleh pd. kebersihan sesuai dengan standar operasional prosedur pengelolaan keuangan daerah, menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan sampah kepada wali kota melalui sekretaris daerah. dalam rangka melaksanakan penugasan yang berikan oleh pemerintah daerah, pd. kebersihan berkewajiban: membuat dokumen rencana kerja, melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama, mengajukan surat permohonan pembayaran jasa yang dilengkapi data pendukung setiap bulan, dan membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada wali kota melalui kepala dlh. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan wali kota ini mulai berlaku, pembayaran jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam dan yang sudah dilakukan oleh pd. kebersihan pada bulan januari dan februari dapat dibayarkan setelah terlebih dahulu dilakukan audit oleh inspektorat kota bandung terhadap volume layanan yang sudah dilaksanakan. ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku sampai dengan akhir desember bab . |
aka kah ara yankarang tarunenyatakan bahwa mekanisme dan tata cara pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan diatur dengan peraturan walikotamekanisme dan tata cara pembentukan karang tarunsosial nomor huk tentang pedoman dasar karang taruna, keputusan menteri sosial nomor huk kep x tentang pola pembangunan kesejahteraan sosialsosial pemuda dan olahraga kota semarang berita daerah kota semarang tahun nomor bab xnovember walikota semarang soemarmomutuskan menetapkan peraturan walikota tentang mekanisme dan tata cara pembentukan karang tarusosial pemuda dan olahraga adalah dinas sosial pemuda dan olahraga majelis pertimbangan karang taruna mpt) adalah wadah penghimpun mantan pengurus karang taruna dan tokoh masyarakat lainasas dan tujuan organisasi karang taruna berasaskan pancasila dan uud berdasarkan semangat sosial, kekeluargaan dan gotong royong. tujuan karang taruna adalahperjuangan generasi muda warga karang taruna yang terampil, mandiri dan berkepribadian sertawarg: terjalinnya kerja,, bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsi pasat karang taruna kelurahan berkedudukan kelurahan, karang taruna kecamatan berkedudukan kecamatan, dan karang taruna daerah berkedudukan daerah. karang taruna kecamatan mempunyai tugas untuk mengkoordinir karang taruna kelurahan yang berada wilayah kecamatan. karang taruna daerah mempunyai tugas mengkoordinir dan mengarahkan karang taruna kecamatan dan kelurahan. setiap karang karena mempunyai tugas pokok secara bersama sama dengan pemerintah daersetiap karang taruna melaksanakannridan keanggotaan keanggotaan karang taruna menganut sistim stelsel pasif yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan kelurahan atau komunitas adat sederajat yang berusia tahun sampai dengan tahun secara otomatis menjadi anggotanya, yang, politik dan agama. bab keorganisasian (d). susunan organisasi karang taruna terdiri dari: ketua, wakil ketua, cc. sekretaris, bendahara: dan ketua dan anggota bidang. pembagian bidang sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peran dan fungsi organisasi karang taruna paling sedikit memenuhi unsur yang terdiri dari bidang pembinaan mental dan keagamaan, bidang organisasi dan pengkaderan serta bela negara: cc. bidang pendidikan, ketrampilan dan kewirausahaan: bidang pemberdayaan dan usaha kesejahteraan sosial masyarakat, dan bidang kerjasama kelembagaan dan pengabdian masyarakat: jumlah bidang dan pengurus sebagaimana dimaksud pada menyesuaikan kebutuhan organisasi dimasing masing tingkatan. untuk memantapkan komunikasi, kerjasama, dan pertukaran informasi antar karang. taruna dapat dibentuk wadah lingkup rukun warga dan rukun tetangga sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat berorganisasi setiap lingkup wilayah masing masing. bab mekanisme dan tata cara pemilihan pengurus karang taruna pengurus karang taruna dipilih melalui temu karya karang taruna pada masing masing tingkatan yang dihadiri oleh paling sedikit dari jumlah pengurus dan dipilih secara kuorum, dan apabila masih mengalami kebuntuan maka diambil langkah voting (suara terbanyak) secara musyawarah dan mufakat oleh anggota karang taruna. pengurus karang taruna sebagian dimaksud pada harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut bertakwa kepada tuhan yang maha esa, setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, uud dan negara kesatuan republik indonesia nkri): sehat jasmani dan rohani, berperilaku baik, jujur, adil dan bijaksana, mempunyai pengalaman serta aktif dalam kegiatan karang taruna, memiliki pengetahuan, ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan serta pengabdian dibidang usaha kesejahteraan sosial, terdaftar sebagai penduduk dan berdomisili wilayah setempat: dan berumur paling sedikit tahun s d tahun. kepengurusan karang taruna sebagaimana dimaksud pada dikukuhkan dan disahkan dengan keputusan kepala wilayah masing masing tingkatan. (4y masa bhakti pengurus karang taruna selama (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya serta harus memenuhi ketentuan yang berlaku. s5) pelantikan pengukuhan pengurus karang taruna masing masing tingkatan dilaksanakan oleh pejabat wilayah masing masing tingkatan. pengurus karang taruna dapat berhenti dan diberhentikan bilamana meninggal dunia: mengundurkan diri secara tertulis yang disampaikan kepada ketua dan atau majelis pertimbangan dengan tembusan lurah setempat, cc. terlibat tindakan yang tidak terpuji atau terlibat masalah hukum yang terkena sanksi pidana hukuman sekurang kurangnya (satu) tahun penjara: pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk wilayah lain dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. apabila terdapat pengurus yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, paling lambat dalam kurun waktu (tiga) bulan harus diisi pengurus antar waktu. penggantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ditentukan atas hasil musyawarah melalui rapat pleno pengurus. bab vii pembina pembina karang taruna daerah terdiri dari pembina umum yaitu walikota untuk tingkat daerah. camat untuk tingkat kecamatan. lurah untuk tingkat kelurahan. pembina fungsional kepala dinas sosial pemuda dan olahraga kota semarang kepala bidang potensi sumber kesejahteraan sosial asks) kepala seksi kesetiakawanan sosial kepala seksi kesejahteraan sosial kecamatan kelurahan yang mempunyai tugas berkaitan langsung dengan bidang kesejahteraan sosial dikecamatan maupun kelurahan. pembina teknis pimpinan instansi badan lembaga atau badan daerah terkait, yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan penanganan usaha kesejahteraan sosial. pimpinan unit pelaksana teknis daerah kecamatan kelurahan yang terkait dengan penyediaan dukungan bagi peningkatan peran dan fungsi karang taruna wilayah bab viii hubungan tata kerja hubungan tata kerja karang taruna kelurahan dengan pemerintah kelurahan, kecamatan dan kota bersifat konsultatif dan fasilitasi. hubungan kerja antar karang taruna setingkat bersifat koordinatif. hubungan kerja antar karang taruna pada tingkat diatasnya bersifat konsultatif. hubungan kerja antar karang taruna dengan pihak ketiga bersifat kemitraan. bab sumber dana dana kegiatan karang taruna bersumber dari iuran anggota, partisipasi dan swadaya masyarakat, bantuan pemerintah pusat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) dan bantuan pemerintah daerah yang dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) provinsi jawa tengah ataupun anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kota semarang: bantuan lain yang sah dan tidak mengikat, dan e . hasil pendapatan dari unit usaha karang taruna. bab majelis pertimbangan karang taruna (mpt) dan unit teknis karang taruna setiap karang taruna dapat membentuk majelis pertimbangan karang taruna mpt) melalui forum tertinggi yaitu temu karya masing masing tingkatan yang dikukuhkan oleh forum tersebut. majelis pertimbangan karang taruna mpt) sebagaimana dimaksud pada dipimpin seorang ketua merangkap anggota, dibantu seorang sekretaris merangkap anggota, dan para anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi karang taruna. karang taruna dapat membentuk unit teknis karang taruna sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada ketua karang taruna paling lama setiap (enam) bulan sekali. unit teknis sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari karang taruna dan pembentukannya harus melalui mekanisme pengambilan keputusan dalam forum resmi yang sesuai dengan prosedur administrasi dan dihadiri oleh paling sedikit pengurus karang taruna. unit teknis sebagaimana dimaksud pada disahkan dan dilantik oleh ketua karang taruna yang membentuk dan harus berkoordinasi serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada ketua karang taruna yang membentuknya. bab identitas karang taruna dapat memiliki identitas organisasi, lambang bendera, panji, slovari dan seragam organisasi sesuai peraturan perundang undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku. bab xii ketentuan lain setiap karang taruna, sesuai dengan rencana program dan kegiatan dapat menyusun anggaran pendapatan dan belanja rumah tangga sesuai kebutuhan organisasi |
salinan rea walikota sabang provinsi aceh peraturan walikota sabang nomor tahunlakukan penyesuaian dalam penjabar |
jin sa: pan nis walikota banda aceh peraturan walikota banda aceh nomor tahun tentang tambahan penghasilanbanda aceh. bab tan babipns yang selanjutnya .penerima tambahan penghasilan tambahan penghasilan diberikan kepada seluruh pns kotambahan penghasilan pada bulan berkenaan sesuai dengan hasil kinerja berdasarkan program kinerjatambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam dikecualikan bagi calon pegawai negeri sipil, fungsional guru, tata usaha sekolah, pengawas sekolah dan penilik sekolah, pns pemerintah kota banda aceh pada pusat kesehatan masyarakat, pns yang dipekerjakan luar instansi pemerintah kota yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja dari instansi tempat yang bersangkutan dipekerjakan, pns yang melaksanakan tugas belajar, pns yang dipekerjakan luar instansi pemerintah kota yang mendapatkan tunjangan kinerja dari instansi tempat yang bersangkutan dipekerjakan, dan pns luar kota yang pindah status kepegawaian menjadi pns kota. tambahan. tambahan penghasilan bagi cons dan pns sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf diberikan berdasarkan tambahan penghasilan non kinerja. tambahan penghasilan bagi pns luar kota yang pindah status kepegawaian menjadi pns kota sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan setelah (tiga) tahun yang bersangkutan menjadi pns kota, kecuali pns yang bersangkutan diangkat pada jabatan struktural. bab ii! prosedur pemberian tambahan penghasilan pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dilakukan berbasis program kinerja pemerintah kota banda aceh. pembayaran tambahan penghasilan dipengaruhi oleh faktor pelanggaran disiplin, pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum,: realisasi pad bagi pejabat struktural pada perangkat daerah yang mengelola penerimaan daerah, dan tidak melakukan penilaian aktivitas bawahan bagi pejabat struktural. tambahan penghasilan diberikan berdasarkan kelas jabatan, nilai jabatan, dan harga jabatan. kelas jabatan dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada (l), berpedoman pada peraturan walikota yang mengatur tentang nama jabatan dan kelas jabatan lingkungan pemerintah kota banda aceh. harga jabatan sebagaimana dimaksud pada sebesar (empat ribu seratus rupiah). besaran tambahan penghasilan diperoleh dari hasil perkalian nilai jabatan dengan harga'jabatan dan indeks jabatan. rumus perkalian. nilai jabatan dengan harga. jabatan sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut tpp keterangan rumus tpp tambahan penghasilan pns nilai jabatan harga jabatan indeks jabatan indeks.! indeknominal tambahan penghasilan untuk setiap pns ditetapkan dengan keputusan walikota. bab pembiayaan pemberian tambahan penghasilan dibebankan pada apbd. t hasil banda aceh, aia y ana afifullah usman ditetapkan banda aceh pada tanggal oke agar sekretaris daerah kota banda aceh, bahagia berita daerah kota banda aceh tahun nomor an. lampiran peraturan walikota banda aceh nomor tahun tanggal oktober indeks jabatan sekretaris daerah asisten sekretaris daerah, kepala badan perencanaan pembangunan daerah, kepala badan pengelolaan keuangan dan inspektur kepala dinas badan kepala bagian sekretariat daerah dan camat sekretaris dinas badan, kepala sekretariat lembaga keistimewaan dan inspektur pembantu kepala bidang, sekretaris camat dan kepala bagian sekretariat dewan kepala subbagian, kepala seksi, kepala subbidang, kepala upt, kepala tata usaha upt, pelaksana dan fungsional walikota banda aceh, ami usman |
salinan rela walikota jambi provinsi jambi peraturan walikota jambi nomor tahunubah dengan peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi jasa umum danpelayanan parkir tepi akan umum (ritapi jalan umum adalah bagian terluar pinggir dari jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umumparkirparkirungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi bagian kesatu tunai pembayaran retribusi secara tunai dapat diterima langsung oleh petugas pemungut lokasi juru parkir atau oleh petugas penerima dan atau petugasketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembayaran retribusi secara tunai sebagaimana tercantum dalam tetapkan dengan keputusan kepala dinas. bagian kedua non tunai pembayaran retribusi secara non tunai menggunakan sarana digital dengan sysalinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dan perundang undangan setda kota jambi ditetapkan jambi pada tanggal juni ttd pics. walikota jambi, ardiansyah, sh., pembina nip. ttd muhammad fauzi diundangkan jambi pada tanggal juni sekretaris daerah kota jambi, ttd budidaya berita daerah kota jambi tahun nomor |
walikota semarang peraturan walikota semarang nomor tahun youdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota semarang, menimbang bahwa camat selain melaksanakan tugas umum pemerintahan, juga melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang walikota berdasarkan pada kriteria eksternalitas dan efisiensi, bahwa berdasarkan s5) peraturan pemerintah nomor tahun tentang kecamatan, pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud huruf diatur dengan peraturan walikota, bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu diterbitab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:, kecamatan adalah kecamatan dilingkungan pemerintah kota sema: pelimpahan sebagian kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan daerah sebagai daerah otonom. s.s perah ur) aka nella ten psps kai had tlp iifa .$ amal ae gan seo otc waw afar tak s&s08 es: sea 593p ka ss. p3 bag so. s5. ts) ban. tea fes, ss0 haga o.x ts) aga dbd ann 1a para les br ig. jas s8. ea$ lagu lagi mita mita bila bin ana bnp ssi teu vau oroitwgo ega ask res free tag ak era ist us, kera. ann rp ps) era ke) panai an) pem iis ss s3$ lag sa? eco rkb sig e58 stase bar a22 . a4ac? a38 s2. a.s. nan hem ya: pad ec) te) shes 2g". g2. gen see api s5? bd. bg, a55 mes efek seks dae (ba sabu "ag han ks) 8g, dd, see ana san la"! dasa tae ef3 sees5 tas eei ts gg. peer artid tana pan pss s3 bara bee 5a6 feb ta, na: le) px. $$ tan le) ser ss. ss. s5. jan nn: naya a85 h ) t3gt3 lai sosa oo! tuah head tt sip iga sara aka ran ser ape tie, lb. ny tss 8x5 s8. besar hai iss bes ga3 sorry ka) besi tua tai teh o3$ set pb. kai $$ a88 len ki) za, $&. a32 maa sea se2 gea are gls 3es bener des sat saat top jeru sc. s8. 2s was rdoba e3o hap gps bulu tpi ron @& ta, gesek3 irn ben dan tua kids ska sop haa ess sata da3 gf3, tema soe kbk tas sks sat lp5 ta) s0) lor dik mw wes kan t"& 531i bfe pat sd p2. te) k2 te! ser$ r beri ten pang pub ae) ke) had ya. len bang penuh peak mena sp. akan oo? a35 em, rp pet tema es. pat fr) pos dan cc. lama la" app tes lada lantas dada eka s5. s8. spf ka) ss. la segel gd. rak seret opera png sas, x858 tel end bea lagi te) kok san ker) sks tm. da toga peg see ss , putu yg. ga. 5g? "aa gu) .g bb, ham sigi egg bee os ks) ym. aa. tel mai sks aa" mus! eny so. tao an, $$, ss. cma. c2. pak (sg le) le) psi js) bang s2. kia pan. yag on yaa basi a.a .siti beri see seni te$ karet a00 daa ra. sop scp. ) tt ka) ks) atu 1g ) c,$ ope. 33k sps 0ero st" oa. app 5s pt? kai ka) ane fan tao naga a19 sat sc. a.a nye 2d, maa tm) aa. gd. rani g3, rl s5? bag www e3fe,y .5e$.#e 3x3 5gp so. ham & : aas sex o08 ar! lari s3. ss? sg. pak ss les) a38 ie. lan sp beng bak jas laa s8. png sb. 5d, bag petra sss s2. coc swa ge: spa sps a.a pawai lan a53 ie) tor, tpa cup asi ae) oon te) leg .c (am ss: sos gaan daerah kota semarangpada dijabarkan lebih lanjut dalam rincian kewenwenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam meliputi aspek: perizinan, rekomendasi:kewenangan yang dilimpahkanwenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. dalam hal hal tertentu, walikota dapat menarik kembali kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada camat, berdasarkan peraturan perundangan undangan. bab iii kota semarang. biaya untuk penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan: besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan, luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanybab ketentuan penutup hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang yang menyangkutu walikota semarang h.sukai sutaria diundangkan semarang pada tanggal tts, lu6 pit. sekretaris daerah kota semarang hj. kristiani kepala dinas sosial, pemuda dan olahraga berita daerah kota semarang tahun nomor nona yang dina ina" ba m3") da. ka. kbs sau. con gs. drag yu ter (am! tenan 8g car nanga fbs beras sel 3up8 s92a sel aa na, fpi sesi ke) inn pena wa: hah sab aw, sal | ago pama yua. pra peak tee ani see naa fee haa ter seri an nana b5. sai ca. anu pep kerabat ina ia) apa ari wat sidat lia tagar bd. tv an, penuh "gg pesan riaa tax del gb3 anh dtg ari tpi era petai au, s58 har bupati peran gai ati hal una ana sii mba tni nik t8e han pat ss. pu! ke) mean ane pal is) bei paul ne3 gu les g3s bse (se sus dod kama pers dogg |er3r let iss sss ss. $3g $$ x. pena a55 ses aan fase sig jasa jum tel dek 5m oo, pam jar ss$$ so (s9 pie$ 23x "ss g3g $re han e83 08x ss :s .ga ma me ! s8s a32 toga sos 52x css oo| ima ses kar 3e2 sip ae) 2x2 tea "es ses re3 per han ten ram aa. an) pp harga sep f38 tee ekp ala nam pra mah dergrrryrrrrif fee eta ate ime tep tua yet on, s5. stb fpb fee res esa gg: sb. #@$$ oo. 0g. aan tem yan had lama pdp pip etnik see ieee tb8 fire (f3 ego st te) dn, .$ nia ban sarr pena bad jai maa sets lee eks jig fo, |a8 fan 3at3 ks) ja8 mas) pasak rarr kun sge ses soe pesan lee esa lan pb, see here pes bat pama ta. kena "s2 sts 25x nd, ser ebe 8s s.s bee ss. s8 cet t8r ts) a. an) ses! (o) pasa ke) ox. jai lo. aka mma naga tai fa) &. nun fs3 ts. fan bnn kat s9939 gyebbr ep. bags f333 hui dera mm, rc. ink san pak sab besar seed bian 9ar ps5 sb bbs 85k rek see gs5c sha s28 a33 sr: ss, tyo ici g38e s3$a par kej os: s5$ dn. ytb bk jas . . oo kej sari kej ban gap ssk pas mma s5 tae tan) tam |
sep) walikota semarang peraturan walikota semarang walikota semarang, menimbang aa..0oktober sekretaris daerah akhmad zaenuri berita daerah kota semarang tahun nomor . |
sam aka ayoatuan polisi pamong praja, fungsi perlindungan masyarakat beralih menjadi fungsi satuan polisi pamong praja,makatconbrr plt. walikota semarang wakil walikota, hendra pribadi diundangkan semarang pada tanggal mp4ubah sebagai berikut ketentuan be dan politik. huruf dihapusdihapus kelompok jabatan fungsionalrencana program dan rencana kerja anggaran badan kesatuan bangsa dan politik,mengkoordinasikan pelaksanaan tugas badan kesatuan bangsa, dan politik,lijen dan keamanan interkom)j . dan politik, pengelolaan urusan kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politikpenyusunan rencana kerja anggaran badan kesatuan bangsa dan politik, penyusunan laporan kinerja program badan kesatuan bangsa dan politik,: j . penghimpunan data dan informasi badan kesatuan bangsa dan politik,:badan kesatuan bangsa dan politik, menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja badan kesatuan bangsa dan politik, menyiapkan bahan penyusunan produk badan kesatuan bangsa dan politik dan politik menyiapkan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran badan kesatuan bangsa dan politik dan politik dan politik dan politikdihapus. dihapus. dihapus. dihapus. dihapus. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut |
sp) rela a57 walikota semarang peraturan walikota semarang nomor3? tahun tentangprosedur kerjaoordinator pos pelayanani diatubps lead uraiai menata kan usaha pada dengan terima tanda oleh terima walikota semarang soemarmo hs. koordinator pos pelayanan menyampaikan surat keputusan pembatalan kepada wajib pajak. proses selesai.permohonan bps leadpaikan menata usahakan dengan terima tanda terima walikota semarang soemarmo hs.kepada koordinator pos pelayanan pbb. koordinator pos pelayan menyampaikan surat keputusan penghapusan sanksi kepada wajib pajak proses selesai. jangka waktu penyelesaian paling lama bulan memutuskanmembatalkan spot skpd std, yang tidak benar dan atau,pat mengurangkan spot skpd std. bagian pembetulan pajak bumi dan bangundiajukan kepada kepala decc. diajukan kepada kepala dead:ipembatalan pajak bumi dan bangunketetapan pajak yang seharusnya tidak terutang. bagian pengurangan pajak bumi dan bangunota semarang nomor tahun tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan. tag: diajukan kepada walikotatata cara penyelesaian permohonan pengurangan pbb |
tag rela walikota semarang peraturan walikota semarangepala dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang selanjutnya disebut kepala dead adalah kepala dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota semarangadalah surat perintah yang diterbitkan oleh kepala depasaikepala debb yang sah dan spot skpd std::eskpd apabila jumlah pbb yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang: pb, apabila jumlah pbb sama dengan jumlah pbb yang seharusnya terutang: skpdead. apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada kepala de kelebihan pembayaran pbbbb:: kepala dead kepala bidang pajak daerah kepala seksi penetapan kepala seksi penagihan bendahara pengeluaran kepala sub bagian keuangan kepala bidang perbendaharaan kas daerahaerah lebih bayar pajak bumi dan bangunan perkotaan skpd) surat pemberitahuan pb) surat ketetapan pajak daerah pajak bumi dan bangunan perkotaan skpd)menugaskan pelaksana untuk mencetak skpd. pelaksana mencetak skpd, menyampaikan kepala seksi penetapan. dalam hal lebih bayar dan ada utang pajak, kepala seksi penetapanberkoordinasi dengan kepala sub bagian keuanganuntuk melakukan pemindahbukuan. jika masih terdapat kelebihan pembayaran maka kepala seksi. dalam hal tidak terjadi lebih bayar, kepala seksi penagihnetapan. kepala seksi penetapan meneliti konsep skpd s pb skp dan meneruskan kepada kepala bidang pajak daerah. kepala bidang pajak daerah meneliti dan meneruskan konsep skpd s pb skpd, kepada kepala dead. kepala dead meneliti dan menandatangani konsep skpd s pb skpd dan mengembalikan kepada kepala seksi penetapan. kepala seksirus flow chart) . mam lini malas koordinator kepala seksi bidan kepala wajib pajak ang pos penagihan pelaksana pajak dead pantat penataan penuaan dunia2 . .! mania mennannn surat menerima menerima, meneliti permohonan berkas, menugaskan berkas menerbitkan pelaksana utk permohonan bes upah, melakukan ikan membuat meneruskan penelitian ihp tepian dokumen pemeriksaan instit meneliti dan memakai menyetujui menandai tidak lebih bayar? tidak ada menugaskan melakukan pemindahbuk pemindahbuk menugaskan men cetak cetak spot menugaskan men cetak cetak pb skpd penelitian penelitian menyetujui memakai memakai dan menandai o|spears menyamai diterima kan skpd d | menata usahakan walikota semarang soemarmo hs. |
ter be) ol, kena kan provinsi jawa tengahengan adanya perubahan indikator penilaian kriteria dalam pemberian dan pemberhentian tambahan penghasilan pegawai maka peraturan walikota, perlu ditinjau kembaliamonitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: rapat tim: rapat koordinasi dengan antara tim dengan skpd yang terkait, dan peninjauan lapanganmekanisme pembayaran: pelaksanaan pembayaran: kebenaran usulan pemberian tpp. bar viii sanksi kepada setiap pejabat struktural atau atasan langsung. pejabat yang berwenanglkriteria penilaian prestasi kerja pns sebagai dasarir semarang (j4(afrita daerah kota semarang tahun nomor a), bagaimana l|:kerja perangkat daerah kota semarangsasaran kerja pegawai dan perilaku kerjonna mamalia la. luna mermermtah republik indonesia, pemerintah negara asing, badan internasional atau badan naegawai negeri sipil. pns yang tidak berhak menerima tpp adalah pegawai negeri sipil yang: berstatus masa persiapan pensiun bebas tugas: berstatus penerima uang tunggu: cc. berstatus tersangka dan ditahan, berstatus terdakwa atau terpidana, tugas belajar dan mendapat tunjangan belajar: cuti luar tanggungan negara, diperbantukan dipekerjakan, cuti besar, cuti bersalin anak yang ketiga dan seterusnya, berstatus pns guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi sertifikasi, pns yang diberhentikan sementara, pns yang diberhentikan dari jabatan organik, tu. menerima insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, tingkat capaian penilaian prestasi kerja bulanan dibawah tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama hari atau lebih dalam bulan,yang terdiri dari: penilaian prestasi kerja pns yang terdiri dari sasaran kerja pegawai skp) dan perilaku kerja, pertimbangan obyektif lainnya kriteria perilaku kerja sebagaimana dimaksud huruf (a) meliputi: orientasi pelayanan, integritas, komitmen: disiplin: kerjasama, kepemimpinan: kriteria kepemimpinan sebagaimana dimaksud huruf (f9) hanya diberlakukan bagi pejabat struktural, pertimbangan sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud huruf meliputi keterangan kehadiran, izin, dan cuti. besaran dan penilaian tpp sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. pertimbangan orientasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya mengenai kemampuan menyelesaikan l. pertimbangan integritas sebagaimana dimaksud dalam s5) huruf (b) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya mengenai kejujuran, keikhlasan dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya dalam bekerja. pertimbangan komitmen sebagaimana dimaksud dalam huruf (cdengan bersungguh sungguh atas kepentingan pribadi dalam pekerjaannya. pertimbangan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian alasan langsungnya mengenai ketaatan terhadap peraturan disiplin. pertimbangan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf (eserta menghargai pendapat orang lain dalam organisasi. pertimbangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan kemampuan bertindak tegas, memberi teladan yang baik, menggerakkan tim untuk mencapai kinerja yang tinggi serta mengambil keputusan yang tepat dalam melaksanakan tugas. bab iii pemberhentian tpp selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalamns yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, tidak diberikan selama (dua) bulan kepada pns yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, tidak diberikan selama (empat) bulan kepada pns yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.ayalsejak keputusan hukuman disiplin ditetapkan. bagi pns lingkungan pemerintah kota semarang yang telah menerima insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus menentukan pilihan antara tpp dengan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah: dinas kesehatan, dinas bina marga: dinas pengelolaan sumber daya alam dan energi sumber daya mineral: dinas kebakaran, dinas tata kota dan perumahan, dinas penerangan jalan dan pengelolaan reklame: bh. dinas perhubungan komunikasi dan informatika, dinas kebersihan dan pertamanan:: dinas pasar: dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas perindustrian dan perdagangan: bagian rumah tangga sekretariat daerah. gab pemotongan tpp pemotongan tpp bagi pns dengan ketentuan sebagai berikut: potongan per hari kerja bagi pns yang tidak masuk kerjapaling banyak sebelum dikurangi pajak: bagi pns yang mengambil cuti sakit lebih dari (satubagi pnsdikenakan potongan sebesar per hari kerja dari tpi? paling banyak sebelum dikurangi pajak, dan jika melebihi berlaku kelipatannya. dikecualikan dari pemotongan tppcuti tahunan, cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan kedua: mengikuti pendidikan dan pelatihan diklat): melaksanakan perjalanan dinas luar daerah negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya. mengikuti kegiatan walikota (jalan sehat, kerja bakti, dan lain lain). bab,pengajuan daftar usulan pemberian dan pemberhenti. badan kepegawaian daerah kota semarang setelah menerima daftar usulan pemberian dan pemberhentian tpp sebagaimana dimaksud selanjutnya menghimpun, melakukan verifikasi dan meneruskan bagian pengolahan data elektronik setda kota semarang untuk segera diolah serta dicetak. setelah dollatueuangan dan aset daerah kota semarang paling lambat tanggal tiap bulannya.ala badan kepegawaian daerah kota semarang.. pengajuan daftar usulan tambahan penghasilan pegawai tpp) tahun anggaran wajib melampirkan hasil rekapitulasi alat presensi, bagi yang belum tersedia alat presensi elektronik melampirkan daftar hadir manual, dan surat keterangan ketidakhadirampai dengan tanggal. |
aan reg, bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan perjalanan dinasdidi)lingkungan pemerintah daermtuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:ppp dan non pegawai negeri sipil daerahstruktural, pejabat fungsional, ppp dan atau pns dengan ketentuan secara substansi keikutsertaan tersebut memang diperlukan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:lama (sepuluh) hari dalam (satu) bulan, cc. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf serta unsur yang mendampingi. perjalanan dinas dalam daerah), cc. asisten administrasi dan umumcons, ppp, dan non pns lingkup masing masingketentuan diubah dan disisipkan (satu) yakni (10a), sehingga berbunyi sebagai berikut: wali kota wakil wali pns, ppp,transport bandara stasiun terminal pelabuhan tempat asal dan tempat tujuan perjalanan dinas pp(l) dibayarkan secara riil (at cost) dan tidak melampaui pagu anggaran perjalanan dinas pada dpa. ketentuan dan diubah, tingkat diberikan kepada sekretaris daerah, pimpinan dprd dan anggota dprd, cc. tingkat diberikan kepada pns cons, ppp,huruf dan huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kota dan wakil wali kota, kelas ekonomi diperuntukan bagi pimpinan anggota dprd, pns cons, ppp, dan non pns. ketentuan diubah dan ditambahkan (satu) yakniharga tiket, biaya bagasi (untuk pesawat dengan berat bagasi maksimal (lima belas) kilogram) dan biaya service feefat cost) dan tidak melampaui pagu anggaran perjalanan dinas pada dpa kota wakil wali kota sekretaris daerah yang bertugas mendampingi wali kota wakil wali pimpinan anggota dprd menginas5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel penginapan sebagaimana diatur dalam peraturan wali et salviadona 7ri p., sh, m.h. yip. |
apkhak konstitusional setiap warga dalam memperoleh akses dan kualitas pelayanan dasar masyarakat secara minimal yang merupakan urusan wajib daerah dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat, maka perlu untuk dilaksanakan pencapaian dan penerapan standar pelayanan minimal kota banjarmasin, bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar pelayanan minimal, perlu disusun peraturan kepala daerahstandar pelayanan minimal kota banjarmbanjarmasindaerah dalam penerapan spm. tujuan ditetapkannya peraturan walikotaiii ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikotasebagaimana dimaksud dalam huruf, babpenerapan spm sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: jenis pelayanan dasar mutu pelayanan dasar, dan penerima pelayan dasar. setiap jenis pelayanan dasar harus memilikiibu hamil untuk jenis pelayanan dasar:kerjaan umumcc. standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasatenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerahnonkementerian terkait.(l) yaitu warga negara dengan ketentuan:rlantar dalam danmerintah100x6ada diintegrasikan dengan sistem informasi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan. bagian keempat perskpddpasaskpdt perumusan meliputi: gambaran pelayanan skskpd, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi skpdskpdskpd, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan skpd dalam pemenuhan kebutuhan dasar, dan rencana kerja dan pendanaan skpd, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif serta sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar. skpdskpdenam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar skpdskp tidak mampu sesuai dengan ketentu(l) walikota mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan spm daerahtandar pelayanan minimal kota banjarmasin tahun dalam rangka penerapan spm, walikota membentuk tim sebagaimana dimaksud pada susunan keanggotaan tim penerapan spm sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: penanggungjawab walikota banjarmasin wakil walikota banjarmasin ketua sekretaris daerah wakil ketua kepala badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah sekretaris kepala bagian pemerintahan anggotakependudukan dan pencatatan sipil inspektorat badan keuangan daerah badan penanggulangan bencana daerah perusahaan daerah air minum kota banjarmasin perusahaan daerah pengelolaan air limbah kota banjarmasin bagian hukum bagian organisasi kepala sub bagian perum dan otda staf bagian pemerintahan susunan keanggotaan tim penerapan spm sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali yang melaksanakan tugas menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan standar pelayanan minimal kota banjarmasin. tim penerapan spm daerah kota sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas meliputi menyusun rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal, melakukan koordinasi penerapan standar pelayanan minimal dengan perangkat daerah pengampu standar pelayanan minimaltandar pelayanan minimal secara periodik, mengkoordinasikan integrasi standar pelayanan minimal dalam dokumen perencanaa kabupaten kota daerah kabupaten kota, mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan standar pelayanan minimal daerah kabupaten kota, mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal daerah kabupaten kotamonitoring, evaluasi dan pelaporan spm bagian kesatu monitoring dan evaluasi (|) skpdolukepada unit kerja pada sekretariat daerah yang melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah dan hubungan kerja sama. bagian kedua pelaporan skpdwalikota melalui sekretaris daerah. laporan dari skpd dan hubungan kerja sama.walikota menyampaikan laporan spm daerah yang merupakan penerapan spm skpd penyelenggara urusan pelayanan dasarlaporan digunakan oleh pemerintah daerahbab vii pembinaan dan pengawasan waliota banjarmasin dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat bab ketentuan penutup peraturan walikota. pendidikan jenis batas sel saman ton naman wanpendidikan jumlah warga negara usia7ma aan ega dini dalam pendidikan paud kesehatan jenis target batas pelayanan indikator pencapaian haha waktu dasar awal capaian pelayanan jumlah ibu hamil yang setiap kesehatan mendapatkan layanan tahun ibu hamil kesehatan pelayanan jumlah ibu bersalin yang setiap kesehatan mendapatkan layanan tahun ibu bersalin kesehatan pelayanan jumlah bayi baru lahir yang setiap kesehatan mendapatkan layanan tahun bayi baru kesehatan lahir pelayanan jumlah balita yang setiap kesehatan mendapatkan layanan tahun balita kesehatan pelayanan jumlah warga negara usia setiap kesehatan pendidikan dasar yang tahun pada usia mendapatkan layanan pendidikan kesehatan dasar pelayanan jumlah warga negara usia| setiap kesehatan yang mendapatkan tahun pada usia layanan kesehatan lanjut, pelayanan jumlah warga negara penderitaahun penderita mendapatkan layanan diabetes kesehatan melitus pelayanan jumlah warga negara dengan setiap kesehatan gangguan jiwa berat yang ahun orang dengan terlayani kesehatan gangguan jiwa berat pelayanan jumlah warga negara terduga setiap kesehatan tuberculosis yang mendapatkan ahun orang terduga layanan kesehatan tuberkulosis pelayanan jumlah warga negara dengan setiap kesehatan risiko terinfeksi virus yang ahun orang dengan melemahkan daya tahan tubuh risiko manusia human terinfeksi immunodeficiency virus) yang virus mendapatkan layanan yang kesehatan melemahkan daya tahan tubuh manusia human immunodefici ency virus pekerjaan umum ref makan tnitateencarian wak no| pelayanan indikator pencapaian capai waktu capaian dasar capaian penyediaan jumlah warga negara yang setiap kebutuhan memperoleh kebutuhan pokok tahun pokok air| air minum sehari hari minum sehari hari domestik perumahan rakyat jenis target batas no| pelayanan indikator pencapaian waktu dasar awalan| capaian penyediaan jumlah warga negara korban setiap rehabilitasi bencana yang memperoleh tahun rumah layak huni layak huni bagi korban bencana kab kota fasilitasi jumlah warga negara yang setiap penyediaan terkena relokasi akibat program ahun rumah yang pemerintah daerah layak huni kabupaten kota yang bagi memperoleh fasilitasi masyarakat penyediaan rumah yang layak yang terkena huni relokasi program pemerintah daerah kabupaten kota ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat rel setan makatepenasaan with pelayanan indikator pencapaian capai waktu capaian dasar capaian pelayanan jumlah warga negara yang setiap ketentraman danimemperoleh layanan akibat ahun ketertiban dari penegakan hukum mum perda dan perkara pelayanan jumlah warga negara setiap informasi rawan| yang memperoleh layanan tahun bencana informasi rawan bencana pelayanan jumlah warga negara setiap pencegahan dan| yangbencana| evakuasi korbanjenis mane batas pelayanan indikator pencapaian waktu capaian asar capaian rehabilitasi jumlah warga negara setiap sosial dasar penyandang tahun penyandang disabilitas yang disabilitas telantartelantar yang memperoleh tahun luar panti rehabilitasi sosial diluar panti rehabilitasi jumlah warga negara setiap sosial dasar lanjut lanjut usia terlantar yang tahun usia terlantar diluar memperoleh rehabilitasi panti sosial diluarsosial dasar tuna sosial luar panti diluar panti perlindungan jumlah warga negara setiap danbagi korban bencana jaminan sosial kab kota walikota banjarmasin, ibnu sina |
dan nia tas tan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota semarang, menimbang bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat menteri dalam negeri nomor tanggal september perihal pelayanan pencatatan kelahiran bagi anak yang lahir setelah undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan, serta untuk mempercepat pencapaian rencana strategis nasional semua anak indonesia tercatat kelahirannya , maka perlu meninjau kembali dan merevisi peraturan walikota semarang nomor tahun tentang dispensasi pelayanan pencatatan kelahirha, keputusan presiden nomor tahun tentang pengelolaan informasi administrasi kependudukanbeberapa ketentuan dalam peraturan walikota semarang nomor tahun tentang dispensasi pelayanan pencatatan kelahipenduduk wni yang lahir sebelum dan setelah undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan, diberikan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran dengan ketentuan sebagai berikut pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu (enampuluh) hari kerja sampai dengan (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan kelahiran perlu mendapat persetujuan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil: pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu (satu) tahun tidak perlu dengan penetapan pengadilan negeri: dan pelaporan dan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud huruf dan huruf dilakukan sesuai dengan prosedur dan persyaratbada tanggal pemuat walikota semarang soemarmo diundangkan semarang padatanggal hop unuk lon sekretaris daerah kota semarang akhmad zaenuri berita daerah kota semarang tahun desi nomor |
ans, ana bana peri ag walikota semarang provinsi jawa tengah peraturan walikota semarang nomor ti5 tentang pusat informasi publikcra globalisasi maka informasi merupakan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga pemerintah kola semarang harus mampu memberikan pelayanan informasi secara prima yang dibutuhkan masyarakat, bahwa berkaitan dengan hal tersebut huruf dan dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik, maka untuk peningkatan pelayanan publik dalam mendapatkan informasi dan dokumentasi serta tempat pengaduan pelayanan publik tentang kota semarang dipandang perlu memusatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan pengaduan dalam satu tempat agar dapat diakses masyarakat dengan mudah, bahwa dalam mendukung pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, maka dipandang perlu menetapkan pusat informasi publikusat lufurimasi publuama peraturan menteri komunikasi dan informasi nomor per k.penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahanpelayanan informasi publikberita daerahmu perkantoran elektronik lingkup internet lingkungan instansi pemerintah. memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang pusat informasi publikinformasi publik yang selanjutnya disingkat pip adalah tempat pelayanan informasi, dokumentasi dan pengaduan pelayanan publik pemerintah kota semarangpelayanan informasi, dokumentasi dan pengaduan adalah kegiatan penyediaan informasi dan dokumentasi, serta tempat pengaduan pelayanan publik pemerintah kota semarang. pengelola informasi, dokumentasi danlayanan informasi, pelayanan dokumentasi dan pelayanan pengaduan pada penyelenggaraan pelayanan public pemerintah kota semarang. bab maksud dan tujuan bagian kesatu maksud fasal pip dimaksudkan sebagi terobosan agar mampu memberikan pelayanan informasi secara prima yang dibutuhkan masyarakat serta mendukung keterbukaan informasi publik kota semarang. bagian kedua tujuan tip bertujuan untuk menampilkan dan mempublikasikan informasi dan dokumentasi melalui teknologi, informasi dan komunikasi. sebagai bentuk kontribusi dan kepedulian pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis tik. akulturasi dan kecerdasan wawasan melalui tik kepada masyarakat, baik lokal ataupun nasional serta internasional. perwujudan sentralisasi informasi dan dokumentasi serta pengaduan masyarakat daerah. bab i!i kedudukan, tugas dan fungsi bagian kesatu kedudukan fasa! pip adalah lembaga yang membantu walikota dalam menyediakan informasi dan dokumentasi serin mengkoordinasikan, mengklasifikasikan dan mengendalikan pengelolaan pengaduan pelayanan publik. pip dipimpin oleh asisten administrasi, informasi dan kerjasamaip mempunyai tugas memberikan informasi atau dokumentasi kepada masyarakat, serta mengkoordinasikan, mengklasifikasikan dan mengendalikan pengaduan pelayanan publik. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pip mempunyai fungsi: aa. penyelenggaraan pelayanan segala bentuk informasi yang dibutuhkan masyarakat: penyelenggaraan pelayanan dokumen yang dibutuhkan publik: pusat pengaduan pelayanan publik: pengelolaan bank data kota semarang, ce. penyelenggaraan pusat pembelajaran tik atau laboratorium komputer, pengendali teknologi, informasi dan komunikasi,kesatu susunan organisasi susunan organisasi pip, terdiri dari: pengarah: penanggungjawab: cc. ketua wakil ketua wakil ketua wakil ketua sekretaris koordinator operasional pengelola regulasi pengelola pengaduan pengelola dokumentasi pengelola sarana dan prasarana pengelola kerjasama nu. pengelola teknologi informasi dau komunikasi pengelola keamanan anggota staf administrasi staf operasional teknologi informasi dan komunikasi staf keamanan. bagian kedua pengarah pengarah mempunyai tugas pokok membina dan mengarahkan pengelolaan pip. bagian ketiga penanggungjawab penanggungjawab mempunyai lugas pokok mengawasi dan mengendalikan pengelolaan pip. bagian keempat ketua keddan bagian kelima wakil ketua wakil ketua mempunyai tugas pokok membantu ketua untubagian keenam sekretaris sekretaris mempunyai tipibagian ketujuh koordinator operasional koordinator operasional mempunyai tugas pokok memfasilitasi dan atau mensinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam bagian kedelapan pengelola pengelola mempunyai tugas pokok mengoperasionalkan kegiatan sesuai bidang tugasnya. bagian kesembilan anggota pukul anggota mempunyai tugas membantu pengelola dalam mengoperasionalkan kegiatan sesuai bidang tugasnya. bagian kesepuluh staf staf mempunyai tugas pokok mendukung operasional harian pengelolaan pip sesuai bidang tugas. semarang, hendra pribadi diundangkan semarang pada tanggal sekretaris daerah kota semarang tri tiananto derita daerah kota semaranguntuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pemerintah kota yogyakarta, makaketentuan dalamments walikota langsgaa.dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam huruf telah diterima, b.sisa dana gampo(s)walikotawalikotairadius akhir walikota langsa, usman abdullah diundangkan langsa pada tanggal desember radius akhir sekretaris daerah kota langsa, gw syahrotthats berita daerah kota langsa tahun nomor a82 ben pra ina) a53 |g s.s telaah ss ig s|s s|sis ini s|sale sts isi ina tan risa (8s else #lala sisi daan sana kt) 22252e0 s2 sasaran isis inai ino |s| und |s|3s lal? sisi s|$ s|s hh ' ) a38 alah s|s|3s s|2lg ke) gl) lap) bel (se s|s (sis g. she kan ft) sis sisi ps: s|g bari s|s ka.) lang att tar sisi tej s|$ pena lan) e|# $ : ak: 81f ink (eng e | ':: kai kn. sis sis isis teh s|a@ ken sis a:| t. #|# bala pai tpi sge kas s|s|g sig te) s's| iis iisisisisisisisisisis3i si3i isi3| s3|is|isi|s te) hal ia) iis|is|lisis|l3a|ls$i disisi siswa3 sis te) i|isle| iisisisisisisis iis|isis isisisiri3 si83| |2le etal (en fi#isi2if|x te) (ar |s|s| sis si3| isis isi ssisisisi b3|s|ie|ris|e tra sal tag ital fan huni tni ita) isi s|s kane ann dnegan ara 8s|s islelslais|s sis ssia sla2 t|s| sbi rela a|s|lala o|si(9l23 | s5| (sis|jalur|j5jsj|seals psi is) te) isl esisigsis iei sisi isis) |$| i|si|i23| sl&o|m blown|s #|$ s|s isi sle iss isis|s sis| sis tap) kei ken pol nag |( sis isis3i3isisisis|s|s| |s|sisi| |s|s| sis| s3lejalsle sis s33s|s3sisi sisisilcis te) t ) l ) lela sig s|s|isisisisisisi s|i sisi ii8 isisisis|is|s i3|si iis|si|s s|isis|isisisisi sisi disisi sasis|si saja s|s|s|aj| tp) ip) is. seals isis iis iis isi isis ssi s|s3isis3is|is3is| sis|lsjelal|a #|s iis iis iisisisisisis iisislajslajejlelalajal sjejajoja slelsisisisisisiaisi selalu iia isi3jajalsja|jala ps) la fa) lg) ka) |3s| s|s| |s|s| |z3|s|s|i3|s| bad tel ta) ( ) i5j tr) kei s|zalsisisisisisis iisisialajsje sasis s3jae saja ta) is. te) ps) kel ssirisisisisjaja g|jelas cell s3jsi alajaljala slr kung ta) ha) kang kun) lag tur ten er) (tp) s|s|s|s isle(s| ss|(s|s| nan dan: s|s kari s|s(sisi iis iis sis|3isisjis|sis| sis|jejaka ta) t ) te) te) bag s|si sis es) kai bad similis sie see tesla isla|sisi |s|s|s|sisisisisisisisisisi ss| |iss3| |3i saja ( ) ts) kn) ad tap k2) ya) |si3 disisi| sila |si|uw psi s|ais|(similis disisi8|i ss|(sis| i|sisisisis| sisi sisi sis lor) te) ja) item pa) s|s3is iis iis iis sib real ii2 eie| s3) ban) ken s|alalalalalaji s| |j alel bl|alas| |s|s| s3| sisi .i,i isi de: ded ieee re: iri tri ta) s|i#|s|sisi s3|s3|is|s elalalels|lalssla lajalslala er) i3| |8i| ii8 ise silla|s iis| fi(s3 (s8 i(i skala alla ala uta kasi lai raj sis siseisisisisisisis isis sis sis istisisis isis isis tai ta) tari tai isi s3| isi sis si3|s| f|e seal sisi3|s|sl2l sisi si. i38l elsa si3| |alas i31313 selat |sisa ela|s| sis |s3|s3|3le|le|e|e s sisi bi|s ta! . g #|z islam# ie|3i3| iss psi kal pr) er) kel r|s|s|a s3s| s|s fans slelsislelelala sin ajajlalalwlalalalajajalalal pat daa pe) 3jsj s|a|s si| |s| 83i|s siri ito tan its) pal ojalajajajaleaelalal2!$ is|sz|s ts|s isis isis iisisisisisisis levels la: sis iis iis iis iis iis isisisisis isis iig i8i3ia iislelsisi ssi iis sisi sjn aal sai sulla lana ft! te) tea ts) kar fri (al resi bad asal|sla #sle|ge|is|is$izs i |( |ig ilsisisciselejgajejaje tai lala vla disisi isis isis sisi sa|sis iis| s31|e|s| si|s ss) ts! pan pe) fri fei ken ulo1 ss|s isis isle|a|l3|ala sisi| ai|is|isisisisis ii2isla nsisi isti iis i83 isla|l8goal:z s|aa|s isi( s|isis|s3|s|isis|similis iis|is3i isi b3| kal be) laa islelelsislelsisisielelsislels sisi izi3i isi be) he) seals isi sja 3isis g|s|a| sistim antar ssi s|s|s|lsj|apsis| |s|s|sisi| si8|sia|s|s|s| r|sa|lsa| al. ka) pai #lisis sisi sasis iis iis ssi ssjajalsisje i|s &| fe) s|s ts) lala fe) isle ils isis|les iisisisis iis iis sis iis sasis3|s(i ss|g |s|s| |s| |s|3jsisisis |s|s ta) alla al. lists iis iisisisisiz i3is is| is|s5| |s3 is3s disisi iisisislelelalajalasjsjajsjalja sells te) al oleh|l sisleloelg iis isis ial sao etal aja jaejaejaja|a fto) ce: slolelelslalsisi sasis| ii3 | | |3s s|isisisisisis3| |sis|is3|3is3i3|s3|is|s3| oo salsa isis|serasi islelsis isis iis iis |(s iisisisisisisisisjlala jas aaaa le) is) slalslalelelalele istana asa (sja jaa (ala: te) ke) taj a.a i|si|si als s|2i3| |3i g|s|s|lal|lel8else si|isi|s isisisis isisisisisisi sis| sisisjajajalajaja as) selevel|s slelelele s|sislelsieisieis isis iis i z iis|s|s inisiasi iisisizis jai iis|is ssi83|s3|(similis ii3|isisisis|a|s sss |a|a si|s|c c|slo te) siri sei iislalal sei krisis ibi ly) tai ks) secara2ars s|2is sis|s s|sis3is| sisi g|s8| s3|e|s|isisaja si|isi|isis|(s8isis|isisisisis|is|isi|is sl|fils s|s solo bo) tai ani iis visuals iis sislelelsela(sisisisjajarsj sjajajalja selo lele lal tr) tea te) #|sg|s3isi sisilia| seals isis galaksi3ja|3jaj si|s tel t ) ta! te) #lalalalalelalala isiglslalalalalelalasialelalala |s| &s| tri |sis|8s4 si|s|(is#sla|sis ii3|als|s iislelelag|a3|a3| ala asal ka) kai kai kan tani iis|sg| sisi sisi isis isis e(| ss| s|similis |alelsisisis isisisisislisisisi s3isisielsis 333i kta) kta kej kei ke) kini pai ka) ie) ito) kej ho) yaj ns) kei a|'@ siaga e | k | |lsg| sg| tel rel be) las s|s|slalsisislala|s| |3situs |s|#l|s s3| #|3a |3ja|$5ja| seals ia3|3ja|l3| ale #|s| te! has |g$ s3is| s pal sisi|s sisi isis3 s5i3| lag | |lelslalaj #i5lala| malala| |als| |a|a| |s3| ela slam sisa sains) |8lalajsls|3l3l ip) lp) pee) ip| ita hal s|s|sis|b kan ban tag e|e sial slelsjali sle|sisi agl| |sila tepi |(s| s3i|s s|isj|sisi si|is|j|elz mes stala eta sells isis g|s s|3js| it) tag olsioisja ita) seals six ha) s|si|s|sj3 teri elsa. s3|sel|a al.la al2aia lag burn |ss|r koi tai sla|s|s| (sed 3inilah z|s s|s s18| slelsisis (me) kai lai lay krl bau la,| ler| les| ai) aa) memutuskanlangsa. walikota adalah walikota langsan gampong dg) dst)tla." dari geuchik. penyaluran dana gampong dari rsud rkg tahapdan tahun anggaran sebelumnya, sampai dengan tahap ii:: surat permohonan geuchik kepada camat, dan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi gampongyangainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan ditetapkan dalam musyawarah gampong. bidang pemberdayaan masyarakat,masyarakat gampong yang dilaksanakan gampong setempat,igampong dan atau bum gampong daya alam untuk kemandirian gampong dan peningkatan kesejahteraan masyarakat: penerapan.pengembangan kerjasama antar gampong dan kerjasama gampong dengan pihak ketiga: danbab tahap berupa qanun gampong tentang apb gampongvii sanksi walikota menunda penyaluran dana gampong, dalam hal walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam atau s5), terdapat sisa dana gamponggampong yang ditunda dalam hal dokumen |
peraturan bupati bekasibekasi menimbang,atupun) sebagai alat bukti kepemilikan yang sah, cc. bahwa untuk penerbitan sertifikat hak milik atas satupun dipandang perlu dilakukan penerbitan akta pemisahan satupun dan pengesahan perbedinas tata ruang dan pemukimantata ruang dan permukiman kabupaten bekasi. kepala dinas adalah kepala dinas tata ruang dan permukiman kabupaten bekasi. kantor pertanahan adalah kantor pertanahan kabupaten dan atau pemerintah yang melakukan pembangunanrbedaan dan pemisahan rumah susun bagian kesatu umum rumah susun dapat dibangun atas tanahsebagaimana dimaksuddua persyaratan administrasi persyaratan administrasi pengesahan perbedaan dan akta pemisahan sebagaimana dimaksud terdiri dari: surat permohonan yang ditujukan kepada kepala dinas tata ruang dan permukiman: fotokopi kartu tanda penduduk ktp) pemohon, fotokopi akta pendirian perusahaan, fotokopi sertifikat tanah, gambar rencana tapak setelan, fotokopi izin mendirikan bangunan imb). bagian ketiga persyaratan teknis persyaratan teknis pengesahan perbedaan dan akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut gambar perbedaan, uraian perbedaan, akta pemisahan rumah susun. bagian keempat prosedur pelaku pembangunan mengajukan surat permohonan permintaan pengesahan perbedaan dan akta pemisahan rumah susun kepada kepala dinas tata ruang dan permukiman, dinas melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada dalam hal berkas permohonan yang diajukan lengkap, dilakukan pembahasan yang ditindaklanjuti dengan pengecekan fisik lapangan dengan instansi terkait yang terdiri dari bagian hukum, kantor pertanahan, dan dinas bangunan, hasil pembahasan dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada selanjutnya dibuatkan berita acara. bagian kelima pengesahan keputusan pengesahan perbedaan ditetapkan oleh kepala dinas. akta pemisahan disahkan oleh kepala dinas. akta pemisahan wajib didaftarkan oleh pelaku pembangunan pada kantor pertanahan kabupaten bekasihj. seneng hasanah yasin diundangkan cikarang pusat pada tanggal agustus daerah uju berita daerah kabupaten bekasi tahun nomor |
salinan bt'pati i{diri provinsi .'awa timur peraturan bupati kediri nomor tahun tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas menimbang dan fungsi serta tata kerja inspektorat,[gas dan fungsi serta tata kerja inspektorat kabupaten kediri; bahwa berdasarkan pgr lim!,.gas dan fungsi serta tata keq'a inspektorat1l nomor gtelah diubah terakhir dengan undang_,lembaran negara republik indonesia tahun nomor ta.tambahan l*22o m.pan 2oo8 tentang jabatan fungsional auditori; peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor tahun o09 tentang jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan p2upd)inspektorat adalah inspektorat kabupaten kediri. inspektur adalah kepala inspektoratinspektorat merupakan unsur pelaksana urusan pemeran tahan daerah dibidang pengawasan.\inspektorat terdiri atas: inspektur; sekretariat; inspektur pembantu; kelompok jabatan fungsional pengawasan auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah); dan kelompok jabatan fungsional lainnya. sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari (tiga) sub bagian, yaitu: sub bagian umum dan kepegawaian; sub bagian keuangan; dan sub bagian penyusunan program; inspektur pembantu iii; dan inspektur pembantu iv. sekretariat dipimpin oleh sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada inspektur. masing masing inspektur pembantu dipimpin oleh inspektur pembantupejabat f\nasional auditor jfa) dan pejabatinspektur dalam men sunan rancangan kebijakan inspektorat; (s) pelaksanaan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan mengoordinasikan pelaksanaan tugas inspektur pembantu; pen5susunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan inspektoratcangan peraturan perundang undangan inspektorat susunan standar operasional prosedur sop) kegiatan inspektorat; penyusunan profil inspektorat; dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan inspektoratinspektur pembantu ii, dan (l) inspektur pembantu ii, iii dan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, t\gas pembantuan oleh perangkat daerah dan pengaduan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada inspektur pembantu ii, dan menyelenggarakan fungsi perumusan program pengawasan wilayah obyek pemeriksaan; mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan; pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; pelaksanaan pemeriksaan, pengusulan, pengujian dan penilai tugas pengawasan; pelaksanaan pengawasan internal terhadap line4'5susunan laporan hasil pengawasan; dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan. jabatan fungsional auditor jfa) mempunyai tugas melakukan(2t jabatan fungsionalan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahann:undang ujabatan fungsional auditor jfa), jabatan fungsional pengawas penyelengaraan urusan pemerintahan daerah p2upd).rpengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan inspektur, sekretaris, inspektur pembantu, kepala sub bagian, jabatan fungsional auditor jfa) dan jabatan fungsional pengawas penyelengaraan umpan pemerintahan daerah p2upd)2ol6\fungsi serta tata keq'i'pati i(diri, ttd iiaryaittiai,( plan peraturan bupati kediri nomor tahun tanggal: bagan organisasio) bupati kediri, haryanto nutrition kep.le b.gi.r! hukum salinan sesuai d ngan aslinya sekretaris' daerah ali8ten admlist.i umum u.b. |
aas bupati sumedang propinsi jawa barat wujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah serta meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro, perlu dialokasikan pembiayaan dari pemerintah daerah melalui dana bergulir, bahwa pengelolaan dana bergulir harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, bahwa,mikro sebagaimana dimaksud pada merupakan usaha perorangan yang dikembangkan oleh pengusaha mikro. bab iii kriteria dana bergulir diberikan kepada usaha mikro daerah yang telah memenuhi kriteria penerima dana bergulir. kriteria penerima dana bergulir sebagaimana dimaksud pada adalah usaha mikro yangdan sedang tidak menerima fasilitas kredit dari lembaga keuangan bank. ketentuan lebih lanjut tentangbab sumber dan status dana dana bergulir bagi usaha mikro bersumber dari apbd.banyak sebesar rp5. (lima juta rupiah). besaran plafon dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bank pelaksana berdasarkan penilaian kemampuan pengembalian. bab mekanisme bagian kesatu pemindahbukuan perangkat daerahsebagaimana dimaksud padsebagaimana dimaksud pada dapat meminta bantuan kepada perangkat daerah yang membidangi usaha mikro dalam proses seleksi dan verifikasi calon penerima dana bergulir sebagaimana dimaksud padaperangkat daerahdigunakan sebagai tambahan pokok dana bergulir untuk digulirkan kembali kepada pelakuperangkat daerahpenerima dana bergulir kepada bank pelaksana paling lama (tiga) tahun. bab vaya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki kantor pusat daerah, memiliki kantor cabang dan atau kantor kas kecamatan dan atau jangkauan operasional seluruh kecamatan daerah:viii pembinaan bagian kesatu perangkat daerah perangkat daerah yang membidangi usaha mikro melaksanakan pembinaan kepada usaha mikro penerima dana bergulir. pembinaan sebagaimana dimaksud pada berupa pembinaan teknis substansial. pembinaan teknis substansial sebagaimana dimaksud pada meliputi: pemberian motivasi kewirausahaan, pembinaan mekanisme dan prosedur legalitas produk (label halal, produk industri rumah tangga, dan label hak merek): cc. pembinaan mekanisme dan prosedur legalitas usaha (izin usaha mikro kecil), pembinaan manajemen usaha (pembukuan), pembinaan peningkatan mutu produk (tata cara pengemasan), dan pembinaan strategi pemasaran (jaringan kemitraan, dan pemasaran lewat online media sosial). bagian kedua bank pelaksanaketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada diatur oleh bank pelaksana bab pengawasan, pengendalian dan pelaporan bagian kesatu pengawasan perangkat daerah yang membidangi usaha mikro dan perangkat daerah terkait melaksanakan pengawasan pengelolaan dana bergulir. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.awasan sebagaimana dimaksud pada diatur oleh bank pelaksana. bagian keduendalian sebagaimana dimaksud pada diatur oleh bank pelaksana. bagian ketiga pelaporan kepada perangkat daerah yang membidangi usaha mikro dan perangkat daerah terkait. bank pelaksana sebagaimana dimaksud pada membuat laporan pengelolaan setelah berakhirnya perjanjian kerjasamdengan ditetapkannyayang diantaranya mengatur kegiatan program gerakan pembangunan gita santi dan mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dimaksud maka peraturan bupati nomor tahun tentang program gerakan pembangunan gita santibeberapa ketentuan dalam peraturan bupatketentuan pada huruf sehingga berbunyi sebagai berikut50x,, danketentuan lampiran peraturan bupati nomor tahun tentang program gerakan pembangunan gita santi diubah pada angka romawi, angka dengan menambah ketentuan pada huruf |
a73sanggar kegiatan belajapembentukan unit pelaksana teknismbentukan unit pelaksana teknis: pelaksana teknisserta tata kerja sanggar kegiatan belajar susunan organisasi skb urusan tata usaha kelompok jabatan fungsional bupati trenggalek, ttd emil elestianto salinan sesuai dengan aslinya "ag anik suwardi nipsebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati nomor nomor tahun tentang perubahan atasmenu tusutrenggalek. bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang selanjutnya disebut bidang adalah bidang pada dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten trenggalek:. kepala sanggar kegiatan belajar yang selanjutnya disebut kepala skb adalah kepala sanggar kegiatan belajar kabupaten trenggalekpamong belajar adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsionkbkb. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: kedudukan, tugas dan fungsi: cc. susunan organisasi, dan tata kerja. bab kedudukan skb merupakan unit pelaksana teknis dinas berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis. pendidikan, pemda. skb sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan tugasnya secara teknis administratif bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara teknis edukatif dibina oleh kepala bidang. bab tugas dan fungsi skb sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas memberikan bantuan teknis dan pengabdian kepada masyarakat dimpunyai fungsi: pembentuk,terkait dengan program pendidikan anak usia dinikb terdiri atas: kepala skb: urusan tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. susunanskb kepala skb sebagaimana dimaksud dalam huruf adalahmempunyai tugas: merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi, misi serta tujuan dan rencana skb, melaksanakan kegiatan pengelolaan skb menuju organisasi pembelajar yang efektif, melaksanakan kegiatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, melaksanakan kegiatan pengelolaan peserta didik: melaksanakan kegiatan pengelolaan pengembangan kurikulum dan pembelajaran: melaksanakan program percontohan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, melaksanakan pengelolaan sistem jaringan dokumentasi informasi pembelajaran dan manajemen skb:monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas skb, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. bagian kedua urusan tata usaha urusan tata usaha skb sebagaimana dimaksud dalam huruf dipimpin oleh kepala urusan tata usaha. urusan tata usaha sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: merencanakan kebijakan operasional urusan tata usaha berdasarkan kebijakan umum kepala skb dan rencana strategis dinas sebagai pedoman kerja: mengoordinasikan dan menyiapkmengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan kepala skb dan kegiatan skbtata usaha, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepalajabat fungsional pamong belajar. kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: melaksanakegiatan pembelajaran, pengembangan perangkat pembelajaran, bimbingan teknis dan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala skb. pada kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk pelaksana yang dipimpin oleh koordinator pelaksana dan bertanggungjawab kepada kepala skb. koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian masyarakat. jumlah dan jenis pelaksana pada, kepala skfungsinya. kepala sk. kepala skbkb menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala kepada kepala dinas. dalam menyampaikan laporan kepada kepala dinas sebagaimana dimaksud pada tembusan wajib disampaikan kepada kepala bidangorganisasi dan tata kerja sanggar kegiatan belajar sebagai unit |
; memutuskan:kepala dpmptsp adalah kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten berkabupaten berautermasuk dalam bentuk rekomendasi, persetujuan tertentu dan sejenisnya. tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur unsur perangkat daerah terkait untuk memberikan saran, pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi diterima atau ditollimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan bupati melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kepada dpmptsp selaku penyelenggara ptsp. pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyerahan tugashak dan kewajibanpertanggungjawaban pelayanan penerbitan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; danyang dilimpahkan. hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kebutuhan: personil; sarana dan prasarana; dan anggaran. pelimpahan kewenanghuruf didelegasikan kepada kepala dpmptsp. apabila kepala dpmptsp berhalangan melaksanakkewenangan sebagaimana dimaksud pada dikembalikan kepada bupati. bupati setelah menerima kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada dapatkepada pejabat yang ditunjuk dengan jangka waktu yang ditentukan dalam bentuk surat perintah.mendirikan rumah sakit; izin klinik; izin radiologi; izin laboratorium; izin penyelenggaraan optikal; dan izin toko obat. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, meliputi: izin mendirikan bangunan imb); izin reklame; dan izin usaha konstruksi ijuk). bidang perhubungan, meliputi: izin usaha angkutan umum jalan; perpanjangan izin trayek; izin usaha kapal sungai, danau dan penyeberangan; izin usaha angkutan perairan; rekomendasi penerbitan atas izin melalui atau melintasi jalan kabupaten berau;dan rekomendasi penyusunan dokumen andalan kabupaten berau. bidang pariwisata, meliputi: izin usaha makanan dan minuman; izin usaha penyedia akomodasi; izin usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; izin usaha perjalanan wisata; bidang perdagangan, meliputi: surat izin tempat usaha situ); surat izin usaha perdagangan sup); tanda daftar perusahaan tdp); dan tanda daftar gudang tdg). bidang perindustrian, meliputi: tanda daftar industri tdi); dan izin usaha industri iui). bidang penanaman modal, meliputi: izin prinsip izin prinsip perubahan; izin prinsip perluasan; izin usaha; izin usaha perubahan; izin usaha perluasan; dan izin merger. bidang perkebunan, meliputi: izin usaha perkebunan iup); izin pembukaan lahan; izin usaha perkebunan untuk pengolahan iup p); izin penggunaan alat berat untuk pembukaan lahan; dan izin usaha untuk budidaya iup b). bidang pertanian dan peternakan, meliputi: izin jagal; izin angkut sarang burung walet; bidang tenaga kerja, meliputi: perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja lpk). bidang perikanan, meliputi izin usaha perikanan izin usaha budidaya ikan); bab iii penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dpmptsp dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam wajib memperhatikan dan berdasarkan: peraturan perundang undangan yang mengatur tentang perizinan dan nonperizinan; standar, norma dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah; keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan; standar pelayanan minimal; standar pelayanan; dan rencana tata ruang wilayah. standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. kepala dpmptsp dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan rekomendasi tim teknis dan hasil rapat pembahasan tim teknis. untuk pelayanan perizinan dan nonperizinan tertentu tidak memerlukan rekomendasi tim teknis antara lain: perubahan pemilik penanggungjawab; perubahan alamat tempat tinggal pemilik penanggungjawab; perubahan jenis usaha pada akta pendirian badan usaha; registrasi daftar ulang sepanjang tidak merubah objek izin dan non izin; legalisasi; dan penerbitan kutipan naskah perizinan dan nonperizinan, sepanjang tidak dipersyaratkan rekomendasi dari tim teknis. tim teknis sebagaimana dimaksud pada diketuai oleh kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada dpmptsp dengan anggota terdiri dari perwakilan masing masing perangkat daerah teknis terkait. rapat tim teknis sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala dpmptsp atau pejabat yang ditunjuk. pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas untuk mengambil keputusan sebagai dasar kepala dpmptsp dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perizinan dan nonperizinan. anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada berhak untuk menyampaikan saran dan pendapat sebagai wakil dari perangkat daerah yang bersangkutan. tim teknis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. penerimaan retribusi daerah pada jenis pelayanan perizinan dapat dilakukan dpmptsp sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pembinaan, pengawasan dan evaluasi bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang telah dilimpahkan kepada dpmptsp. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada didelegasikan kepada pejabat tertentu dalam bentuk tim. keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada adalah pegawai negeri sipil pada perangkat daerah terkait. sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada berada pada dpmptsp. tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban obyek perizinan dan nonperizinan yang telah dilimpahkan kepada dpmptsp tetap menjadi tugas, fungsi dan tanggungjawab perangkat daerah teknis sesuai bidang tugasnya sebagaimana dimaksud dalam dan tidak menjadi tugas, fungsi dan tanggungjawab dpmptsp. pelaksanaan pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam akan dievaluasi secara bertahap sesuai kebutuhansebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengandan keputusan bupati berau nomor tahun tentang pelimpahan sebagian jenis jenis perijinan dan non perijinan dan standar operasional prosedur sop) kepada kepala badan pelayanan perijinan terpadu kabupaten berauno) san bupati tulungagung provinsi jawa timur peraturan bupati tulungagbe)perumahan adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada pimpinan danbab besaran tunjangan perumahan besaran tunjangan perumahan diberikan setiap bulan dengan rincian ketua dprd sebesar rp. (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), wakil ketua dprd sebesar rp. (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), anggota dprd sebesar rp. (delapan juta enam ratus ribu rupiah). bab iiidelapan ratus ribu rupiah). bab,tulungagung, syari gr nissangat, badan permusyawaratan desa, perangkat desa dan pegawai tidak tetap lingkungan pemerintah kabupaten bolaang mongondow selatan tahun anggaran perlu menetapkan standar biaya perjalanan dinas bahwa untuk memberikan pertimbangan obyektif serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas perjalanan dinas, maka diperlukan daerah kabupaten bolaang mongondow selatan kop desa lembar nomor surat perintah perjalanan dinas (spp) pejabat yang memberi perintah sangat ketua bpd nama aparatur yang diperintahkan unit organisasi jabat? loco pada tanggal pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, spp no? .enannnnnnnaan berangkat dari (dari tempat kedudukan) :.o. pada tanggal perasaan pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran tiba dabaveneenseanaa berangkat: dari h.ooooooooooo.note pada tanggal peer nang ten sesi kana kepala nan pada tanggal coooooooooodooies kepala masa ii. tiba berangkatidar mvoeetorerananag engan pada tanggal ann tan memanen kepala sasa pada tanggal euasnsn kepala mna tii. tiba berangkat dati .manan pada tanggal buwusuenanaa bian rae nea kepala mesum pada tanggal? cooomcooooooooo. kepala meemewadanmaen iv.ejabat v.catatan lain lain vi. pejabat yang berwenang menerbitkan spp, aparaturkeadaannya. bupati bolaang mongondow selatan person mayubadan permusyawaratan desa, perangkat desa dan pegawai tidak tetap tahun anggaran biaya perjalanan dinas tahun anggaran perjalanan dinas luar provinsi sekdes sangat,ketua oma desa gara tengimapn too bangsawan too00 anseortokl to0000 (bang representatif p transport bandara hota s00000 s00000 perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sulawesi utara dan gorontalo sekdes sangat,ketua aom dan desa penginapan eogooo seo000 cabang harian oo000 bangsaku transeorilokl ang representar transport molase cbooo cbooo .satuan biaya taksi transport perjalanan dinas dalam daerah satuan biaya transport lokal dari ibukota kabupaten kota wilayah sulawesi utara kota bung ore ke kabupaten minahasa selatan org kal kabupaten minahasa tenggara | org kal kota kotamobagu o ore kat p kabupaten bolaang mongondow org kah uang harian bintik seminar lokakarya diseminasi luar dalam provinsi provinsi satuan sulawesi sulawesi utara utara bintik seminar lokakarya pengembalian uang transport (dalam daerah) kecamatan bolaang | oo h kau kecamatan pinolosian tengah o h kai ( s kecamatan pinolosian timur o h kau (ce kecamatan belum o m kau dari desakekecamatan |oo h kai pengembalian uang transport narasumber instruktur pelatih org kali luar provinsi org kali bupati bolaang mongondow selatan ian nnomor. tanggal., dengan ini kam meliputi uraian jumlah ksrpk bendahara yang melaksanakan perjalanan dinas mengetahui menyetujui pengguna anggaran cg) bupati bolaang ondol selatan mayufasilitas transportasi bagi sangat, badan permusyawaratan desa, perangkat desa dan pegawai tidak tetap moda transportasi uraian pesawat kereta api ana naga era dan ekonomi kelas ila eksekutif sesuai anggota bpd kenyataan perangkat desa kelas ila eksekutif kenyataan pegawai tidak tetap kelas eksekutif kenyataan bupati bolaang mongondow selatan, sinyaliaya pemetaan dan angkutan jenazah uraian sanggar, perangkat desa pegawai tidak dan anggota dan tetap bpd menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan bupati bolaang ondol selatan perso:perjalanan dinas dalam daerah atau luar daerah. perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas dalam kabupaten dari tempat kedudukan desasangat, badan permusyawaratan desa dan aparatur desa yang melaksanakan tugpenginapan akomodasi atau uang saku. surat perintah tugassangat, badan permusyawaratan desa, perangkat desa dan pegawai tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas. tempat kedudukan adalah tempat sangat, badan permusyawaratan desa perangkat desa dan pegawai tidak tetap berada. tempat tujuan adalah tempat daerah yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinasnggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada termasuk perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan dalam hal: mengikuti seminar, lokakarya, studi banding dan kegiatan kegiatan sejenis:atau kegiatan sejenis. perjalanan dinas yang dibiayai oleh apb des adalah perjalanan dinas dari sangat, ketua dan anggota bpd, perangkat desa: dan pegawai tidak tetap. perjalanan dinas luar daerah kabupaten bolaang mongondow selatan yang dilakukan oleh sangat, bpd, perangkat desa dan pegawai tidak tetap terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang: persetujuan sebagaimana dimaksud pada berupa surat perintah tugas dan spp yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang. penandatanganan surat perintah tugas dan spp oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada adalah sangat ditandatangani oleh sangat:, bpd ditandatangani oleh ketua bpd, perangkat desa dan pegawai tidak tetap ditandatangani oleh sangat dan dalam hal sangat berhalangan maka spt dapat ditandatangani oleh sekretaris desaspp ditandatangani oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran desa, dan format spt dan sppluar daerah terdiri dari biaya penginapan akomodasi, uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan uang transport, transport lokal dari tempat kedudukan tempat kegiatan, dan transport pergi pulang dari tempat kedudukan tempat tujuansangat, badan permusyawaratan desa, perangkat desa dan pegawai tidak tetap dilakukan dengan menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka kepada pejabat tersebut tidak mendapatkan uang transport. dikecualikan pada adalah perjalanan dinas luar daerahdaerah sebagaimana dimaksud dalam dikelompokan berdasarkan tingkat jabatan dari pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas yang terdiri dari sangat, ketua dan anggota bpd, sekretaris desa dan perangkat desa, dan pegawai tidak tetap. pertanggungjawaban penggunaan uang transport dengan menggunakan bukti santang pembayaran transport atau bukti pembayaran yang sah. diperoleh, maka atau buku pembayaran ang sah tidak dapat daftar penggunaan riil sebagai pama penggunaan riil lampiran iii yang meru alan ana can sud pada tercantum dalam ini. bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati biaya tiket jalan lak perjalanan dinas luar daerah (angkutan darat dan laut) tangannya dibayar sesuai yang tercantum dalam tiket (at cost) laya jasa pelayanan penumpang atau kartu masuk lainnya. termasuk fasilitas transport dan klasifikasisangat, bpd, perangkat desa: biaya pemetaan, dan biaya angkutan jenazah. besarnya biaya pemetaan dan angkutan jenasah sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab iii perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah dari desa ibukota kabupaten bolaang mongondow selatan hitung berdasarkan satuan orang per kali per kegiatan untuk setiap penugasan. perjalanan dinas dalam daerah hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang membutuhkan waktu minimal (delapan) jam pelaksanaan kegiatan diluar tempat tugas. bab pembiayaan perjalanan dinas pembiayaan perjalanan dinas ditetapkan batas tertinggi berdasarkan tingkat perjalanan dinas tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.yang melakukan perjalanan dinas berhak memperoleh, uang harian diklat, biaya transport lokal, dan biaya tiket pesawat atau tiket transportasi darat atau tiket transportasi laut. uang harian diklat sebagaimana dimaksud pada huruf tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab pertanggungjawaban perjalanan dinas sangat, bpd, perangkat desa dan pegawai tidak tetapjawaban perjalanan, yaitu: perjalanan dinas luar daerah:: surat perintah perjalanan dinas spp): bukti tiket pesawat udara, kapal laut. bus dan kereta api): boarding pass dan airport tax: bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan will hotel: laporan perjalanan dinas,berupa kwitansi tau bukti pembayaran lainnya yang sah: daftar pengeluaran riil untuk pengeluaran transport yang tidak dapat diperoleh bukti bukti pengeluarannya), sertifikat untuk yang mengikuti diklat dan bintik: dan dokumentasi selama mengikuti kegiatan dan pelaksanaan perjalanan dinas. perjalanan dinas dalam daerah wilayah kabupaten bolaang mongondow selatan surat perintah tugas spt): surat perintah perjalanan dinas spp) yang telah ditandatangani oleh pejabat pada tempat tujuan dan telah disahkan: dan laporan perjalanan dinas. bukti tiket sebagaimana dimaksud pada huruf angkapelaksanaan perjalanan dinas luar daerah hanya dapat dilakukan sesuai dengan surat perintah tugas yang diterbitkan oleh, maka biaya tiket dari tempat kedudukan tempat tujuan tersebut tidak dapat dibayarkan. sangat, bpd, perangkat desaapabila terbukti melakukan penerimaan biaya perjalanan dinas rangkap sebagaimana dimaksud pada maka akan dikenakan tuntutan ganti rugi. sangat, bpd, perangkat desa dan pegawai tidak tetapbupati ini dalam lingkup desa masing masing. bab vii ketentuan lain lain dalam memenuhi kaidah dan ketentuan untuk efisien dan efektifitas pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan selektif, maka untuk perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh sangat, bpd, perangkat desa dan pegawai tidak tetap sebelum melakukan perjalanan dinas luar daerah harus melakukan koordinasi dengan camat dan dinas teknis yang terkaitperjalanan dinas luar daerah hanya dilakukan untuk kegiatan menghadiri undangan, kegiatan bimbingan teknis dan studi banding. dalam hal sangat, bpd dan perangkat desaperjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi hanya dapat dilakukan pada dinas teknis yang terkait wilayah kabupaten bolaang mongondow selatan. untuk kegiatan pelayanan kemasyarakatan dalam desa tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas0e17 bupati bolaang mongondow selamanya "na person mayur diundangkan bolaang uki pada tanggal maret sekretaris daerah kabupaten aang ondol selatan,pemerintah kabupaten bolaang mongondow selatan kop desa surat perintah tugas nomor dasar enenmennenannnn jabatan asn unit organisasi? iii. nama jabatan snn ufo, pejabat yang berwenang |
peraturan bupati ogan ilir nomor tahun tentang jaminan reklamasi untuk surat izin pertambangan daerah "bupati ogan ilir, menimbang :.a. bahwa sehubungan deng, ketentuan poin tentang dana jaminan reklamasi. bahwa ketentuan poin tentang dana jaminan reklamasi pada huruf atas merupakan kewajiban pemegang surat izin pertambangan daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf dan huruf atas pelaksanaan pembayaran dan pencairan dana jaminan reklamasi perlu ditetapkan dengan keputusan bupati ogan ilinomor tahun tentang perubahan kedua atas.keputusan direktur jenderal pertambangan umum nomor djp tentang jaminan reklamaskeputusan bupati ogan ilir tentang jaminan reklamasi untuk surat izin pertambangan daerah. bab ketentuan umum dalam keputusan bupati ogan ilir ini yang dimaksud dengan danasurat izin pertambangan daerah. rencana kerja pelaksanaan pengelolaan lingkungan disusun oleh orang atau badan usaha yang diberi wewenang usaha pertambangan dengan mengacu kepada ukl upl atau perjanjian pengelolaan lingkungan. perusahaan penjamin adalah bank atau perusahaan asuransi yang disetujui oleh bupati untuk memberikan jaminan atas pelaksanaan reklamasi. jaminan pihak ketiga adalah suatu jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga sebagai penjamin dalam bentuk sertifikat penjamin (surely bond), irrevocable letters credit dan bank garansi. bupati adalah bupati ogan ilir. jaminan reklamasi dikenakan bagi seluruh pemegang surat izin pertambangan daerah pada tahap penambangan atau operasi produksi. jaminan reklamasi tidak dikenakan bagi pemegang surat izin pertambangan daerah pada luas wilayah kurang dari atau sama dengan hektar pada penambangan tanah liat (batubara dan genteng). bab pembayaran dan penempatan jaminan reklamasi jumlah jaminan reklamasi ditetapkan berdasarkan luas wilayah seperti tercantum dalam peraturan daerah kabupaten ogan ilir nomor tahun poin yaitu s d hektar rp. s d hektar rp. s d hektar rp. hektar rp. jaminan reklamasi diberikan oleh pihak ketiga sebagai penjamin dalam bentuk bank garansi yang dikeluarkan oleh bank ditunjuk pemerintah sebelum melakukan kegiatan penambangan atau operasi produksi. penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang surat izin pertambangan daerah untuk melaksanakan reklamasi. bab iii pencairan jaminan reklamasi pemegang surat izin pertambangan daerah dapat mengajukan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada bupati ogan ilir sesuai dengan pelaksanaan reklamasi. permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam diajukan hari (tiga bulan) sebelum masa izin habis disertai dengan laporan pelaksanaan reklamasi. sebagai bahan pertimbangan bupati ogan ilir dalam memberikan keputusan terhadap penilaian pelaksanaan reklamasi dan persetujuan pencairan jaminan reklamasi diperlukan peninjauan lapangan oleh dinas pertambangan, energi dan lingkungan hidup kabupaten ogan ilir dan hasilnya dibuatkan dalam bentuk berita acara yang memuat hasil penilaian laporan dan realisasi lapangan. bupati ogan ilir melalui kepala dinas pertambangan, energi dan lingkungan hidup kabupaten ogan lir memberikan arahan secara tertulis terhadap komponen komponen lingkungan yang perlu untuk reklamasi perbaiki akibat aktifitas penambangan. apabila pemegang surat izin pertambangan daerah telah mendapat penghargaan lingkungan, maka kepada pemegang surat izin pertambangan daerah tersebut akan diberikan keringanan dari besarnya jumlah jaminan reklamasi yang telah ditetapkan. bab sanksi sanksi apabila pemegang surat izin pertambangan tidak sanggup untuk melaksanakan reklamasi, maka harus dinyatakan dalam surat pernyataan. apabila dalam jangka waktu hari (satu bulan) pemegang surat izin pertambangan daerah tidak membuat surat pernyataan seperti atas, maka bupati ogan ilir melalui kepala dinas pertambangan, energi dan lingkungan hidup dan kepala satuan polisi pamong praja melakukan tindakan sebagai berikut mencairkan jaminan reklamasi dan dimasukkan rekening pemerintah daerah sebagai pendapatan dan lain lain yang akan digunakan untuk pembangunan daerah. menghentikan atau menutup sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penayangannya. pelanggaran terhadap dan dalam keputusan ini, maka pemegang surat izin pertambangan daerah tersebut tidak diberikan lagi kesempatan untuk berusaha dibidang pertambangan khususnya bahan galian golongan bab ketentuan penutup keputusan bupati ogan ilirperbaiki sebagaimana mestinya. ditetapkan indralaya padaganggal jul bupati yahya salinan keputusan ini disampaikan kepada yth. gubenur sumatera selatan palembang. kepala dinas pertambangan dan pengembangan energi provinsi sumatera selatan palembang. kepala dinas pendapatan daerah provinsi sumatera selatan palembang. ketua dprd kabupaten ogan ilir indralaya. inspektorat kabupaten ogan ilir indralaya. kepala dinas pendapatan daerah kabupaten ogan ilir indralaya. kepala bagian hukum dan perundang undangan setda kabupaten ogan ilir indralaya. kepala bagian keuangan setda kabupaten ogan ilir indralaya. camat kabupaten ogan ilir tempat. kepala desa kabupaten ogan ilir tempat. |
salinan rai bupati pati provinsi jawa tengah peraturan bupati pati nomor tahun:a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan dokumen dan data kepegawaian pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, faktualokumen dan data.ngelolaan dokumen dan data kepegawaian dalam bentuk dokumen elektronsuratsuratmindaian dokumen kepegawaian pns meliputi kegiatan tahap pra scanning pengelola tata naskah melakukan kegiatan mengelompokkan dokumen kepegawaian sesuai dengan urutan nip: mengirim dokumen kepegawaian kepada petugas scanning, membuat laporan. tahap scanning petugas scanning melakukan kegiatan menerima dokumen kepegawaian dari pengelola tata naskah, memindai dokumen yang telah dikelompokkan, memberikan nama jenis dokumen dari hasil pemindaian dokumen kepegawaian, menyimpan hasil pemindaian dalam aplikasi tata naskah kepegawaian elektronik, mengembalikan dokumen yang telah dipindai kepada pengelola tata naskah, membuat laporan. tahap pasca scanning pengelola tata naskah melakukan kegiatan menerima dan memeriksa jumlah dokumen kepegawaian dari petugas scanning, mengembalikan dokumen kepegawaian sesuai urutan almari penyimpanbkd adalah sebagai berikut dokumen kepegawaian dikirim bidang informasi dan data, dokumen tersebut selanjutnya diteruskan sub bidang pengumpulan dan pengolahan data untuk dilakukan verifikasi, dokumen kepegawaian selanjutnya alih media scanning menjadi file format digital, dokumen kepegawaian kemudian dipilah, untuk data digital akan dimasukkan dalam aplikasi tata naskah kepegawaian elektronik sehingga tersaji dalam sistem informasi dokumentasi sedangkan untuk dokumen kepegawaian yang bersifat fisik akan disusun sebagai dokumen tata naskah kepegawaian. bagan alur pemutakhiran data kepegawaian bidang sub bidang pengumpulan dan pengolahan data lingkungan bkd dokumen kepegawaian verifikasi dan koding scanner data berkas data yang kepegawaian dimutakhirkan mengirim memutakhirkan dokumen dan database tata naskah dokumen laporan mutasi kepegawaian kepegawaian kedelapan al) database kepe dokumentasi kepegawaian ii. prosedur pengelolaan dokumen dan data kepegawaian lingkungan skpd pengelolaan dokumen dan data kepegawaian jenis dokumen dan data kepegawaian pns yang disimpan terdiri dari surat keputusan pengangkatan cons, suratsuratsuratsurat keputusan penunjukan pelaksana harian pelaksana tugas, surat keputusan kenaikan pangkat, surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala, surat keputusan hukuman disiplin, surat peninjauan masa kerja, surat keputusan pemindahan wilayah instansi, surat keputusan tanda kehormatan jasa penghargaan, surat keputusan pemberhentian sementara, surat keputusan izin perceraian perkawinan, surat keputusan pengangkatan pemberhentian sebagai pejabat negara, surat,skpd adalah sebagai berikut dokumen kepegawaian dan laporan data mutasi kepegawaian disampaikan bkd untuk diadakan pemutakhiran dokumen, dokumenip. jenis dokumen dan data kepegawaian yang harus dimutakhirkan dan disampaikan bkd terdiri daridiklat fungsional dan tekniskeputusan pemberhentian sementara, surat keputusan hukuman disiplin, surat pernyataan tidak pernah atau sedang dijatuhi hukuman disiplin, surat izin keluar negeri. bagan alur pemutakhiran data kepegawaian lingkungan skpd skpd sub bidang pengumpulan dan pengolahan bkd dokumen kepegawaian tdk verifikasi scanner data berkas validasi data kepegawaian pegawai mengirim dokumen tata naskah dokumen kepegawaian bkd kepegawaian memutakhirkan database kepegawaian database dokumentasi kepegawai ti. satuan kerja perangkat daerahkabupaten patimutasi kepegawaian adalah setiap perubahan mengenai seorang calon pegawai negeri sipil pegawai negeri sipil, yang mulai sejak pengangkatannya sampai calon pegawai negeri sipil pegawai negeri sipil tersebut berhenti atau pensiun, yang pada hakekatnya adalah merupakan data kepegawaian setiap calon pegawai negeri sipil pegawai negeri sipilinformasi manajemen kepegawaian yang selanjutnya disebut simpeg adalah merupakan suatu totalitas terpadu yang terdiri dari perangkat pengolah meliputi pengumpul prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak, perangkat penyimpanan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasiidang kepegawaian.calon pegawai negeri sipil dan nomor urut pegawai negeri sipil calon pegawai negeri sipil. data pegawai adalah merupakan data data pokok seorang pegawai seperti nip, nama, gelar, tempat dan tanggal lahir, alamat, agama, golongan darah dan lain lain yang menyangkut dari data pribadi pegawai yang bersangkutan sesuai struktur data dalam database pegawai pada aplikasi simpegpns serta pendayagunaannya pada pemerintah kabupaten pati. pemutakhiran database kepegawaian adalah serangkaian kegiatan peremajaan database kepegawaian seperti mutasi pengangkatan pegawai negeri sipil, mutasi pangkat, mutasi kenaikan gaji berkala, mutasi pendidikan dan mutasi mutasi lainnya berdasarkan organisasi dan individu. data elektronik adalah segala bentuk data kepegawaian yang dapat disimpan, diolah dan dibaca dengan perangkat komputer.imaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi skpd lingkungan pemerintah kabupaten pati dalam pengelolaan dokumen dan data kepegawaian pegawai negeri sipil. tujua, adalah terwujudnya pedoman pelaksanaan pengelolaan dokumen dan data kepegawaian pegawai negeri sipil pada skpd lingkungan pemerintah kabupaten pati, terwujudnya simpeg yang mampu mendukung pelaksanaan manajemen pegawai negeri sipil daerah lingkungan pemerintah kabupaten pati secara optimal, kesesuaian data kepegawaian antara skpd lingkungan pemerintah kabupaten pati dengan bkd, terwujudnya dokumen dan data kepegawaian yang tertib, teratur, lengkap, akurat dan berkesinambungan akibat adanya mutasi kepegawaian, terwujudnya pelayanan kepegawaian yang mudah, tepat dan cepat tanpa melampirkan berkas persyaratan administrasi: terwujudnya pelayanan kepegawaian secara otomatis. ruang lingkup pengelolaan dokumen dan data kepegawaian pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam meliputi pengelolaan dokumen dan data kepegawaian lingkungan bkd, pengelolaan dokumen dan data kepegawaian skpd, penyajian dan penyampaian laporan dokumen serta data kepegawaian dalam simpeg. prosedur dan mekanismeprosedur pengelolaan dokumen dan data kepegawaian lingkungan bkd pengelolaan dokumen dan data kepegawaian pegawai negeri sipil meliputi pengelolaan dokumen data kepegawaian dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik. pengelolaan dokumen dan data kepegawaian dalam bentuk dokumen fis surat pernyataan pelantikan,izin cuti, izin penggunaan gelar, surat izin belajar, |
: bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf agar dalamangerang tentang tata cara pemberian dan pertanggung kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang selanjutnya disingkat bukan adalah selaku pengguna anggaran belanja tidak terduga. bab peruntukan belanja tidak terduga belanja tidak terduga diperuntukanjl)pada angka dan angka mengadakan permohonan dana dan rencana biaya kegiatan kepada bupati untuk mendapatkan persetujuan skpd yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pad.iubah, sehingga berbunyi sebagai berikutsetelah dana uang persediaan digunakan paling sedikit sebesar 75y6guskpdfoto copy spdadalah sebagai berikut: ganti uang persediaan dapat digunakan untuk pengadaan barang jasa sampai dengan rp. nota,dalam setiap satu bukti pembayaranan diubah serta ditambah (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut sppikelompokkan menjadikses. spp ls untuk pembayaran gaji, tunjangan dan penghasilan pegawaikses. spp untuk pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari spp untuk pembayaran uang lembur, spp untuk pembayaran honorarium (uang sidang uang saku), spp untuk pembayaran honorarium tenaga kontrak bupati. spp untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai, spp untuk pembayaran insentif pegawai. ketentuan pembayaran melalui pembebanan langsung ls) belanja langsung untuk belanja pegawai, belanja pengadaan barang jasa diatas rp. (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pekerjaan jasa konsultan, belanja tidak langsung, dan atau cc. pengeluaran pembiayaan. spp ls yang diajukan dibuat rangkap (tiga), lembar (satu) untuk pengguna anggaran ppk skpd, lembar (dua) untuk kuasa bud, lembar (tiga) untuk bendahara pengeluaran, lembar (empat) untuk arsip ppt. atas dasar permohonan ppt, bendahara mengajukan spp pengadaan barang jasaskpdfoto copy dpa. lampiran dokumen spp sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi spp ls pembayaran gaji dan tunjangan untuk pembayaran gaji induk: foto copy keputusan tentang pengangkatan cons dan dilegalisir oleh kepala skpd, foto copy keputusan tentang mutasi dan dilegalisir oleh kepala skpd, foto copy surat pernyataan melaksanakan tugas dan dilegalisir oleh kepala skpd, tembusan surat keterangan penghentian pembayaran ( foto copy keputusan tentang kenaikan pangkat dan dilegalisir oleh kepala skpd, foto copy keputusan tentang berkalauntuk pembayaran gaji terusanaran kepala desa dan camat, foto copy keputusan tentang pangkat terakhir dan dilegalisir oleh kepala skpd, foto copy surat nikah dan dilegalisir oleh kepala skpd: potongan iuran wajib pegawai (iwp) sebesar (dua persen). untuk pembayaran tunjangan jabatan foto copy keputusan tentang jabatan struktural dan dilegalisir oleh kepala skpd, foto copy keputusan tentang jabatan fungsional dan dilegalisir oleh kepala skpd):skpd. untuk pembayaran uang duka wafatilegalisir oleh kepala skpd. untuk pembayaran uang duka tewasan dilegalisir oleh kepala skpd, foto copy keputusan dari badan kepegawaian daerah atau pejabat lan yang ditunjuk dalam lingkungannya, untuk pembayaran honorarium tenaga kontrak foto copyskpd. untuk pembayaran kekurangan tunjangan jabatan foto copy keputusan tentang pengangkatan pns dalam jabatan struktural fungsional dan dilegalisir kepala oleh skpd)skpd. untuk pembayaran iuran akses rekapitulasi daftar gaji. spp pengadaan barang jasa pengadaan barang jasa nobarang jasa dengan nilai diatas rpj)) permohonan pencairan kepada pejabat pembuat komitmen (asli), berita acara pembayaran (asli), berita acara penerimaan hasil pekerjaan dan laporannyapengadaan barang jasa konstruksi untuk pembayaran uang muka pekerjaadan atau dokumentasi pekerjaan (nol persen), foto copy jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan diatas rp. (seratus juta rupiah), foto copy jaminan uang muka, pakta integritas panitia pejabat pengadaan barang jasa dan penyedia barang jasasesuai termin sertifikat bulanan (monthly certificate)(termin sertifikat bulanan) berita acara pembayaran (asli): foto copy jamsostek foto copy jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan diatas rp. (seratus juta rupiah), foto dan atau dokumentasi kemajuan pekerjaan fisik (asli(seratus persen) foto copy nomor pokok wajib pajak, foto copy nomor rekening bank penyedia barangfoto copysurat pernyataan keterlambatan pekerjaan dari pejabat pembuat komitmen, surat permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan dari penyedia barang jasa kepada pejabat pembuat komitmen, surat permintaan pemeriksaan hasil pekerjaan dari pejabat pembuat komitmen kepada ketua panitia penerima hasil pekerjaan, surat undangan pemeriksaan dari ketua panitia penerima hasil pekerjaan kepada anggota panitia penerima hasil pekerjaan, penyedia barang jasa, pejabat pelaksana teknis kegiatan, nobulan rapat pemeriksaan hasil pekerjaan dilengkapi dengan daftar hadir rapat, hasil pemeriksaan administrasi dan daftar kerusakan dan kekurangan, berita acara penilaian kemajuan pekerjaan sertifikat bulanan (monthly certificate): laporan hasil pemeriksaan dari ketua panitia penerima hasil pekerjaan kepada pejabat pembuat komitmen, berita acara penelitian dan pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima pertama pekerjaan, surat pernyataan jaminan kualitasuntuk pembayaran jasa konsultan perencana konstruksi::serah terima pekerjaan (asli): berita acara pembayaran (asli): hasil pekerjaan perencanaan (gambar yang sah pengawas konstruksi nomor pokok wajib pajak,yang diawasi (asli), berita acara serah terima pekerjaan (asli) berita acara pembayaran (asli), hasil pekerjaan pengawasansi selain konsultan perencana dan konsultan pengawasanjasa yang dilaksanakan (asli): berita acara serah terima pekerjaan (asli)pp ls untuk pembayaran lainnya untuk pembayaran uang lembur rekap daftar penerimaan lembur, surat perintah kerja lembur, daftar hadir lembur, surat setoran pajak. untuk pembayaran honorarium (uang sidang uang saku): foto copy keputusan bupati kepala skpd tentang pembentukan tim, daftar nominatif penerima honorarium (uang sidang uang saku) daftar hadir daftar hadir sidang, surat setoran pajak. untuk pembayaran tambahan penghasilan (tpp) pns cons dihampiri dokumen sebagai berikut: foto copy keputusan bupati tentang pemberian tambahan penghasilan pns cons, daftar nominatif pns cons penerima yang dimintakan pembayaran tambahan penghasilannya. untuk pembayaran insentif dihampiri dokumen sebagai berikut foto copy keputusan bupati tentang pemberian insentif, daftar nominatif penerimaan insentif, surat setoran pajakdppkad selaku kuasa bud. format ringkasan kontrdokumen spm up gu tu ls untuk penerbitan sp2d kepada kepala bidang perbendaharaan pada dppkad selaku kuasa bud. dokumen spm up sebagaimana dimaksud pada disampaikan dalam rangkap (dua) untuk selanjutnya disimpan kepala bidang perbendaharaan selaku kuasa bud. dokumen spm ggu dan setelah dibubuhkan stempel telah digantungkan bud pada setiap bukti belanja (spj). dokumen spm ttu dan setelah dibubuhkan stempel telah dilaporkan bud pada setiap bukti belanja (spj). dokumen spm ls sebagaimana dimaksud pada disampaikan dalam rangkap (dua), dengan ketentuan sebagai berikut (satu) set dokumen pendukung spm ls dikembalikan kepada skpd pada saat pengambilan sp2d setelah dibubuhkan stempel asli oleh bud, (satu) set dokumen pendukung spm ls sebagai salinan disimpan sebagai arsip kepala bidang perbendaharaan selaku kuasa bud setelah dibubuhkan stempel salinan . kepala bidang perbendaharaan pada dppkad selaku kuasa bud meneliti dokumen spm up gu tu ls yang diajukan oleh pengguna anggaran kuasadpa yang ditunjuk dalam spmmeneliti faktur pajak beserta ssp nya untuk spm ls. berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada maka kepala bidang perbendaharaan pada dppkad selaku kuasa bud melakukan penolakan terhadap permohonan penerbitan sp2d paling lama (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan dokumen spm. penolakan penerbitan sp2d sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam surat penolakan penerbitan sp2d yang dibuat dalam rangkap (dua) dengan ketentuan sebagai berikut (satu) lembar setkuasa pengguna anggaran agar dilakukan perbaikan atau penyempurnaan spm, (satu) lembar set surat penolakan didokumentasikan dalam register surat penolakan penerbitan sp2d. dalam hal dokumen spmpada dppkad selaku kuasa bud akan memproses penerbitan sp2d sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. sp2d dibuat rangkap (lima) dengan ketentuan sebagai berikut lembar untuk bank yang ditunjuk, lembar untuk pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran, lembar untuk pihak ketiga (khusus untuk pencairan spm ls), lembar untuk disimpan sebagai arsip kepala bidang perbendaharaan pada dppkad selaku kuasa bud, lembar untuk disimpan sebagai arsip kepala bidang akuntansi pada dppkad selaku kuasa bud kabupaten bloraformat ringkasan kontrak spk ringkasan adeniummbayaran tanggal penyelesaian pekerjaan:mbuat komitmen direktur nip. mengetahui pengguna anggaran nipisesuai kedudukan masing masing sesuai penggunaannya sebagai berikut ketentuan diantara disisipkan (satu) yaitu ya)nandatangani pernyataan lembar verifikasi spj pengeluaran dan penerimaan. penunjukan ppk skpd ditetapkan dengan keputusan kepala skpd. pejabat yang dapat ditunjuk sebagai ppk skpd adalah kepala bagian tata usaha dan keuangan pada sekretariat daerah dan kepala bagian umum pada sekretariat dprd, sekretaris pada badan dinas inspektorat satpol pp kecamatan, kepala sub bagian tata usaha pada kantor, kepala bagian tata usaha pada rsud. ya) dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada berhalangan, maka pengguna anggaran pengguna barang dapat menunjuk pejabat lain untuk melaksanakan fungsi ppk skpd, ppk skpd dan pejabat lain yang melaksanakan fungsihuruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ppk skpd sebagaimana dimaksud dalam kepala skpd dapat menunjuk pegawai pada skpd yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagai pembantu ppk skpd, petugas peneliti spj,dan atau cc. petugas akuntansi, pembantu ppk skpd, petugas peneliti spj dan petugas akuntansi sebagaimana dimaksud pada bertugas membantu tugas ppk skpd. penunjukan pegawai sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut pada dinas badan dapat ditunjuk pembantu ppk skpd sebanyak (satu) orang, petugas peneliti spj paling banyak (tiga) orang, petugas akuntansi paling banyak (dua) orang, pada inspektorat satpol kantor. cc. pada kecamatan rsud, pada sekretariat daerah dapat ditunjuk pembantu ppk skpd pada bagian tata usaha dan keuangan sebanyak (satu) orang, petugas peneliti spj pada bagian tata usaha dan keuangan paling banyak (dua) orang, petugas akuntansi untuk masing masing bagian sebanyak (satu) orang, kecuali pada bagian tata usaha dan keuangan dapat ditunjuk sebanyak (dua) orang, pada sekretariat dprd dapat ditunjuk pembantu ppk skpd sebanyak (satu) orang, petugas peneliti spj paling banyak (dua) orang, dan petugas akuntansi sebanyak (satu) orang. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutuang persediaan masing masing skpd copy spd, foto copy copy npp bendahara pengeluaran, nomor rekening bendahara pengeluaran pada bank yang ditetapkan, bukti setor sisa anggaran tahun laluuang persediaan dapat digunakan untuk pengadaan barang jasa sampai dengan rp. (:upupuntuk setiap (satu) bukti pembayaran, |
er.sebagaiasil penghitungan besaran pokok pajak sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam spot. njoptkp sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebesar rp. (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. dalam hal wajib pajak mempunyai lebih dari (satu) objek pajak berupa bumi dan atau bangunan, maka njoptkp sebagaimana dimaksud pada hanya dikenakan untuk (satu) objek pajak. bab vii tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian spot bupati menerbitkan spot dan mencetak daftar himpunan ketetapan pajak berdasarkan pop yang disampaikan oleh wajib pajak. penerbitan spot sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada awal tahun masa pajak. bentuk, dan isi formulir spotpotwewenang penerbitan spot sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. dppkad melakukan penelitian dan pencocokan data yang tercantum dalam spot dengan data yang tercantum dalam daftar himpunan ketetapan pajak. hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam laporan hasil penelitian spot. spot yang telah diteliti dan dicocokkan sebagaimana dimaksud pada diserahkan kepada kepala desa lurah untuk selanjutnya diserahkan kepada wajib pajak. penyerahan spot sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara serah terima spot yang ditandatangani oleh kepala dppkad dan kepala desa lurah diketahui camat dibuat dalam rangkap (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut lembar untuk dppkad: lembar untuk desa kelurahan, lembar untuk kecamatan. kepala desa lurah harus menyampaikan spot kepada wajib pajak paling lambat (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya spot sebagaimana tercantum dalam berita acara serah terima spot. kepala desa lurah wajib membuat laporan penyampaian spot secara berkala kepada kepala dppkad. bab viii tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian skpd bupati dapat menetapkan skpd dalam halsampaikan oleh dppkad kepada wajib pajak. skpd sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam rangkap (dua) dengan ketentuerbitan skpd bupati dapat menerbitkan skpd apabila hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang sama dengan jumlah pajak yang dibayarpelaporan, angsuran dan penundaan pembayaran setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan spot atau skpd yang ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. pembayaran pajak yang terutang dilakukan secara tunai lunas. pajak harus dibayarkan sebelum lewat jatuh tempo pembayaran. jatuh tempo pembayaran pajak tercantum spot. wajib pajak melakukan pembayaran pajak yang terutang bank tempat pembayaran. bank tempat pembayaran mencatat penerimaan pembayaran pajak yang terutang dalam rekening penampungan dan selanjutnya menyetor rekening kas daerah dalam jangka waktu satu kali dua puluh empat jam sejak diterima. penunjukan bank tempat pembayarwajib pajak yang telah melakukan pembayaran memperoleh stats. stats sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam rangkap (tiga) yang meliputi lembar ke diberikan kepada wajib pajak, lembar ke diberikan kepada dppkad, lembar ke untuk bank tempat pembayaran. stats dianggap sah apabila telah ada tanda validasi dari bank tempat pembayaranpot spottd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab xii tata cara penagihan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang adalahxiii pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak yang terutang bagian kesatu ketentuan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan bupati atas permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasanondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi untuk wajib pajak orang pribadi meliputi objek pajak yang terdaftar atas nama wajib pajak yang berstatus sebagaserta terdaftar atas nama wajib pajak yang berpenghasilan rendah, objek pajak yang terdaftar atas nama wajib pajak yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban pajak sulit dipenuhi, dan atau objek pajak yang terdaftar atas namauntuk wajib pajak badan meliputi objek pajak yang terdaftar atas namaagian kedua besaran pengurangan, keringanan dan pembebasan pajakcc.huruf dan paling tinggi (seratus persen) dari pajak yang terutang dalam hsebagaimana dimaksud dalam huruf bagian ketiga tata cara pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang terutang diberikan atas permohonan wajib pajak yang diajukan secara perseorangan, untuk pajak yang terutang yang tercantum dalam spot, skpd dan st, dan stdyang dimohon disertai alasan yang jelashuruf huruf dan huruf dihampiri fotokopi spot atau skpd dan std yang dimohonajakskpd, stdpajakdan huruf angka angka angka dihampiri fotokopi spot yang dimohonkan, diajukan dalam jangka waktu: (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya spot, skpd, std:. permohonhuruf dan atau huruf dengan pajak yang terutang paling banyak rp. (lima ratus juta rupiah)sebagaimana dimaksud pada bupati dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan kepada wajib pajak atau pengurus legiun veteran republik indonesia lvri). bupati dapat memberikan keputusan berupa: mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak: nop: bangunan, tahun pajak, dan atau tanggal jatuh tempo pembayaran.bupati melalui kepala dppkadtidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak dipertimbangkan. bupati atau pejabat yang ditunjukbagian kedua tata carpot, skpd, std, skpd, atau skpd yang tidak benar. spot skpd std yang dapat dibatalkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam adalah:berkekuatan hukum tetap, objek pajak yang seharusnya tidak dikenakan pajak, objek pajak yang dalam (satu) tahun pajak terbit (dua) spot skpd std, dan objek pajak yang tercantum dalam spot skpd berdasarkan keputusan pembatalan penetapan sebagai wajib pajak. bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan pembatalan spot skpd std sebagaimana dimaksud pada,tempat pembayartiga tata carenamajak yang diajukan dianggap dikabulkan sesuai permohonformatvidalamsederhana sebagaimana dimaksud padawajib pajak atau wakileda kabupaten blora akhmad kaisar ali, sh, nip. lampiran peraturan bupati blora nomor tahun bentuk, isi, dan petunjuk pengisian pop surat pemberitahuan objek pajak pemerintah kabupaten blora formulir lilit) surat pemberitahuan objek pajak" vabpaiak beri tanda silang isi pada kolom yang sesuai. jenis transaksi j1. perekaman data pemutakhiran data j3. penghapusan data kab kec desa kel elok urut kode nop llilullu miliki s.vopsersama li) llitjliililili little) nop asal li) li) liiillt) lilit) sppriama status pemilik penyewa j3. pengelola ja. pemakai j5. sengketa t.pekerjaan ja.psy tnypoiy pensiunan ja. badan j5. lainnya nomor ktp npp wajib diisi jika mempunyai elit ttl tt) lilit hit halim lit nama subjek pajak gelar elit ttl let ttl lil ttl). lilit) nama jalan blok kav nomor elit ttl ttl ttl liitilitititi kelurahan desa lelittllt ttl ttl li) lil kabupaten kota kode pos elit ttl littitii 17a. nomor persil nama jalan latin) leliutittttt tttittitttittittiti) blok kav nomor kelurahan desa .rw lelitttttitit) llililititiiiit) li) ll) asrama coli (m2)halanjutkan halaman berikutnya data bangunan pernyataan subjek pajakda kab. blora tahun nama subjek pajak tanggal tanda tangan kuasanya linikabupaten blorcap met sin tan cotililiilii manfaat mesin koil tanda tangan tanda tangan mama jelas mblojl. kh. so'im mudah diketahui oleh umum. sebutkan batas batas pemilihan sebelah utara, selatan, timur, barat eta herman ratih yudi robi petunjuk pengisiansubjek pajak status berilah tanda silang (x) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi. pekerjaan berilah tanda silang (x) pada butir (pns), (tni poltni poltni polri dan pensiunan. nomor ktp :istilah dengan nomor ktp dari subjek pajak perseorangansubjek pada silskavling.kode pos istilah dengan nama kabupaten kota dan nomor kode pos dimana subjek pajak bertempat tinggal.rasa said kav sriwijaya labu iii ayub rambutan blok c1 cempaka putih elotanah luas tanah :(x) sesuai dengan pemanfaatan tanah, pada kolom yang tersedia. unit pelaksana teknis dinas yang selanjutnya disingkat utd adalah utd pada dppkad kabupaten blodata bangunan jumlah bangunan:dppkad kabupaten blora, set denah lokasi objek pajak tidak perlu diisi digambar. lampiran surat pemberitahuan objek pajak untuk objek pajak standar jenis transaksi perekaman data| pemutakhiran data penghapusan data d7) penilaian individu 2x0e mmm ct) jenis penggunaan j1. perumahan perkantoran swasta pabrik bangunan j4 toko apotik pasar ruko| rumah sakit klinik &. olah raga rekreasi hotel wisma bengkel gedung pertanian gedung pemerintahan lain lain iii bangunan tidak kena pajak bangunan parkir apartemen rmh susun pompa bensin tangki minyak gedung sekolah luas bangunan meja ttl ll) .jumlah lantai tahun dibangun (ti tahun dirjen ova asi daya listrik terpasang llllli kondisi pada ji sangat baik baik j3 sedang jelek umumnya kontruksi ji baja j2 beton j3. batu bata kayu aluminium atap (oli decrabon beton j2. gtg beton gtg biasa asbes tidak ada gtg lajur aluminium sirap seng dinding doi kaca beton batu bata kayu tidak ada aluminium nonblok seng lantai ji marmer keramik terasa ubin pc| semen tanah batu alam papan langit langit loli akustik jati j2. triple asbes tidak ada bambu luas kolam lille luas perkerasan halaman (m2) renang (m2) ji diplester lj2 dengan pelapis ringan berat cell sedang penutur lantai jumlah lapangan lampu tanpa lampu| jumlah lift jumlah tangga tenis (m2) beton lli lol penumpang berjalan aspal lli lol caps lebar0,80m tanah liat lli lol barang lebar ,80m rumput panjang pagar (mj| pemadam hidrat ada| tak ada bahan pagar ji baja besi bata batak kebakaran sprinter ada| tdk ada final adal tdk ada pes. park artesis (m) do) pabrik bengkel gudang pertanian (jpb tinggi kolom (m) lebar bentang (m) daya dukung lilin keliling dinding (mj( ruas lilin lantai kg m2) mezzanine (m2) dj) perkantoran swasta gedung pemerintahan (jpb kelas bangunan| kelasi kelas kelas3 kelas4 toko apotik pasar ruko (jpb kelas bangunan| kelasi kelas kelas rumah sakit klinik (jpb kelas bangunan| kelasi kelas kelas3 kelas4 luas kamar ttl luas ruang lain dengan| central (m2) central (mo) olah raga rekreasi bangunan lain lain (jpb kelas bangunan| kelas do) kelas lo) b0tel wisma (ypb jenis hotel non resort do) resort jumlah bintang( bintang5 bintang4 bintang3 bintang non bintang jumlah kamar luas kamar luas ruang lain( central (m2) central (m2) bangunan parkir (jpb tipe bangunan tipe4 tipe tipe tips lo) apartemen rumah susun (jpb kelas bangunan| kelasi kelas kelas3 kelas4 jumlah llllli luas apartemen| tuasruancdiam lil apartemen central (m2) central (m2) do) pompa bensin (jpb kelas bangunan| kelas do) kelas kelas3 kelas tinggi nop (ttl luas kanopi m3l ll) tangki minyak jpb kapasitas tangki m3|( letak tangki atas tanah bawah tanah dun sekolah (jpb kelas bangunan| kelas kelas petugas pendeta mengetahui pejabat berwenang tgl kunjungan kembali all tgl pendataan isl lill tanggal artian ullulli tanda tangan tanda tangan nama jelas nama jelas cet.: istilah daya listrik sesuai yang tertera dalam rekening. kondisi pada umumnya:il. jumlah lapangan tenis cukupjelas. jumlah sal. pesawat paux:: cukup yyiuta:ipe bangunan diisi tipe bangunan apartemen rumah susunpompa bensin (jpb kelas bangunan diisi kelas bangunan tinggi kanopi diisi tinggi kanopi luas kanopi untuk mendapatkan luas, caranya dengan mengalikan jumlah kanopi dengan luas masing masing kanopilampiran surat pemberitahuan objek pajak untuk objek pajak non standar pemerintah kabupaten blora dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah lampiran surat pemberitahuan objek pajak norormuir ttl jenis transaksi perekaman data pemutakhiran data penghapusan data po) penilaian individual kab kec kel des blok urut kode jml ben xop lilit &above identitas objek jenis penggunaan ji. perumahan je perkantoran jb pabrik bangunan (jpe) je toko apotik ruko je rs klinik je. olahraga rekreasi lt. hotel resto wisma le. bengkel sedang le. ged. pemerintah jio lain lain jhi. bang. tidak kena pajak ji2 bang. parkir jis apartemen kondominium pompa bensin (kanopi) jis tangki minyak jis gedung sekolah kondisi umum ji. sangat baik le. baik lb. sedang je. week ten. selesai bangun tahun direnovasi ii. data komponen utama jumlah lt. bang lol) tidak termasuk basement) jul. lt. basement luas bangunan llllllili )m2 ruangan, kamar unit apartemen jpb pabrik gudang, kanopi (selain basement, (tpp lilit ja2 luas ruangan tain luas lt. basement lille) !konstruksi baja batu bata beton rayu ti. data komponen material material jerpsum str. gypsum str. pas. find str. dinding dalam import bem. lokal bem. batu bem. triples str. piywood str. b:m. bsm. huneraar dra sulit li) olsen sumtttl opera sum tt) dinding luar pracetak jas jul ras calon jul. kayu jul. batu "is. lapis kaca jul. str awan jul. iii str. dinding dalam impor bem. paper bem. kaca bumi.it( str. berani bumi. str. lokal bsm. impor bem. mark jul. str. granit jul. str. former hse, clip has, marmer bumi.tt| str. keramik jum str. lokal bsm. std. bsm. cat bumi.it( str. bsm. pelapis berani jami.itl ld) keramik bumi.itl cd) kaca jami.itl dinding luar impor standar lokal kaca jami.it( dl) marmer rumit( tt) seat jami.itl impor impor mark jul. granit jul. marmer cell langit langit jesesum bumi.it( str. akustik jum. ld) str. sem. esm. triplex bumi.tl str. eternity bumi.t str. cat sem. esm. atap pelat gent gent asbes gent gent spanduk kelas (centang sen berani asas lag genteng benteng penutup berani bumi str. marmer umi. str. lantai impor bsm. impor bam. jitarmer jumat( str. berani bumi.e str. lokal bsm. lokal bem. jul. str. keramik jul. str. sampe lil has, inermis ini bumi.ttl str. karpet bumi.tl str. bsm. lokal esm. lantai rumit( str. pasubia just.it str. kayu bem. abu abu bem. terasa bumi. str. semen bumi.e str. bsm. esm. iv. data komponen fasilitas ianaarapaa asa (ti buat ctl jess ciri cerai | jumlah lift penumpang joni barang joni eskalator lebar ,8m jose lebar 03m unit acar a2amo tes olla small tas cew. tam sea tam pracetak alla ras genset kva bej daya listrik watt sistem air panas ada terpasangje alarm kebakaran penangkal petir ada tdk. ada cb. sprinter (ld. interkom ada video (me) jml. saluran ext. park tnn sistem tata suara ada imi sistem jumlah lapangan tenis luas perkerasan halaman math (m2) jml. cctv (m2) den. lampu tanpa lampu jml. aset cia bisa arena ceo kolam renang aspal esa jasa sedang llllil ii: tua cu: eranantat lain (san from ptt finishing diplester den pelapis data tambahan untuk bangunan selain gedung do) 3p33 (pasir) (cupang) keliling tinggi lebar indi kolom ben dinding tang luas melanin tatakai demdumng was tipe ringan sedang menengah berat sangat berat cj) 3pb (pompa bensin) jumlah kanopi cj) 4pb (tangki minyak) posisi atas tanah kapasitas bawah tanah vi. penilaian individual (x1000 rp.) vii. identitas pendeta pejabat yang berwenang petugas pendeta mengetahui pejabat berwenang tgl. kunjungan kembali s1. tcl. penyamun ptitiitii tol penelitian titik tanda tangan tanda tangan nama jelas nama jelas sya diri diriidentitas objekkondisi umum cukup jelas. tahun selesai bangun cukupjelas. tahun direnovasi istilah dengan tahun terakhir yang direnovasi. ii. data komponen utama jumlah lantai bangunan istilah jumlah lantai yang ada. jumlah lantai basement istilah jumlah lantai basement yang ada.luas lantai basement cukupjelas. kontruksi cukup jelas. iii. data komponen material material dinding dalam berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan yang digunakanmaterialpelapis dinding dalamsesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku kecuali pajak terutang nihil sesuai ketentuan yang berlaku. digunakan lebih dari satu jenis, pilih cantumkan bahan yang utama dominan. pelapispenutup lantaiiv. data komponen fasilitas jumlah dan daya istilah jumlah unit sesuai dengan jenis yang terpasang dan jumlah kekuatan pada satuan pk. jumlah lift istilah jumlah unit lift sesuai dengan jenis lift yang terpasang. eskalator istilah jumlah unit eskalator sesuai dengan jenis eskalator yang terpasang. pagar istilah panjang dan tinggi pagar sesuai dengan jenis pagar. genset istilah jumlah daya listrik genset. daya listrik terpasang watt: istilah daya listrik sesuai yang tertera dalam rekening. sistem air panas cukup jelas. sistem pengolahan limbah cukup jelas. kedalaman sumur artesis cukup jelas. reservoir cukup jelas. proteksi api berilah tanda silang (x) sesuai dengan jenis proteksi api yang digunakan. penangkal petirsistem tata suara cukup jelas. video interkom :istilah luas lantai dan jumlah lantai serta banyaknya unit video interkom. sistem :istilah luas lantai dan jumlah lantai serta banyaknya unit sesuai jenis sistem tv. kolam renang cukup jelas. jumlah lapangan teniskeras tebal rata rata lebih dari cm, menggunakan beton dilapis aspal untuk halaman pabrik industri. data tambahan untuk bangunan selain gedung jpb (pabrik) jpb (gudang) keliling dinding keliling dinding (panjang lebar).yna lebar bentang lebar bentangya dukung lantai diisi daya dukung lantai. tipe berilah tanda silang (x) pada tipe yang sesuai. jpb (pompa bensin) jumlah kanopi diisi dengan banyaknya kanopi. jpb (tangki minyak) posisi cukup jelas. kapasitas diisi dengan jumlah volume tangki. vi.vii.identitas pendeta pejabat yang berwenang nomor s d cukup jelas bupati blora, cap ttd. djoko nugroho lampiran peraturan bupati blora nomor tahun format kartu nomor pokok wajib pajak daerah ha, pemerintah kabupaten blora (air dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah jl. pemuda blora telp. kartu ppd ppd nama alamat bupati blora, cap ttd. djoko nugroho lampiran iii peraturan bupati blora nomor tahun format surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pemerintah kabupaten blora dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah spot pbe bukan merupakan bukti kepemilikan hak surat pemberitahuan pajak terutang akun pajak bumi dan bangunan tahun nop letak objek pajak nama dan alamat wajib pajak fwp sesekpasar team mop per mop nop sebagai dasar pengenaan .njoptep (nop tidak kena pajak nop untuk perhitungan pbb tarif . angka .pbb yang terutang pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar pp) kepala dinas pendapatan, pengelolaan tgl. jatuh tempo keuangan dan aset daerah tempat pembayaran kabupaten blora nama dan tanda tangan) nama letak obyek pajak kecamatan diterima tel desa kelurahan tanda tangan nop nama terang nama petugas tanda tangan petugas diserahkan kepada wajib pajak tanggal perhatian apabila dalam spot terdapat hal halblorajateng,terutang yang tidak dibayar dan ditagih dengan std dalam hal std tidakbupati bloranya atau sebagian, wajib pajak harus melaporkan dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten blorseptember,.pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pia. surat ketetapan pajak daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan nomor tahun pajak penata letak objek pajak nama dan alamat wajib pajak alamat ew ret: nama desa kelurahan!) alamat kecamatan kabupaten kabupaten kode pos: kode pos nop data objek pajak oweraak ooo ots eds door per bumi bangunan bumi bersama bangunan bersama perhitungan pajak yang terutang nop sebagai dasar pengenaan pep2ttoriniop nilai jual objek pajak tidak kena pajak njoptkpi yang terutang tarif .kerangka3) pbb yang harus dibayar (angka4) ir. pokok jumlah') pbb p2 yang masih harus dibayar denda administrasi) jumlah yang masih harus dibayar (angka angka tanggal jatuh tempo kepala dinas pendapatan, pengelolaan kabupaten blora tempat pembayaran nama diterima tanggal fwd penerima, mop tahun pajak tanggal penerbitan nama lengkap dan tanda tangan coret yang tidak perlunihilsurat ketetapan pajak daerah nihil (skpd) nomor tanggal penerbitan: berdasarkan perda kabupaten blora nomor tahun tentang pbbjib pajak speed alamat desa kabupaten pai atas pembayaran pbb p2 nomor spot tanggal objek pajak i .nop alamat pajak desa kelurahan kabupaten erpajak yang terutang tari pajak 96x pajak yang seharusnya dibayar pajak yang telah dibayar tanggal diperhitungkan pokok std denda jumlah g3) pengurangan dikurangi pokok skpd peamtatanpemenmeal jumlah (@rej jumlah jumlah yang dapat spa angan sta pajak yang kurang barat jumlah yang masih harus dibayar dan aset daerah kepada v v bupati blora, cap ttd. djoko nugroho lampiran peraturan bupati blora nomor tahun format surat tagihan pajak daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pemerintah kabupaten blora yaa dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah jl. pemuda blora telp. surat tagihan pajak daerah) tahun pajak spot skpd ) data objek pajak data wajib pajak nop nama alamat npp rt rw alamat desa kelurahan ) kecamatan kabupaten perhitungan pbb yang terutang |pbb yangterutang menurut spot skpd ) rp, pengurangan pengurangan denda administrasiatas skpd rp. byangtelahdibayar pam karang dibayar eng enak sana? jap, angka denda administrasi keterlambatan pembayaran rp. pengurangan denda administrasiatas spot ' ) | rp. angka tanggal jatuh tempo: tempat pembayaran: perhatian kepala dinas pendapatan, pengelolaan surat tagihan pajak daerah pajak bumi dan bangunan keuangan dan aset daerah perdesaan dan perkotaan std pbb p2 nip. slr den een een ana ananannaaan perda kabupaten blora nomor tahun coret yang tidak perlu. nama diterima tanggal: npp penerima, nop tahun pajak std pbb p2 mennaannan nana nana aan tanggal penerbitan nama lengkap dan tanda tangan lampiran surat tagihan pajak daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan nomor tanggal penerbitan tanggal jatuh tempo nomor spot skpd ) tahun pajak spot skpd ) data wajib pajak nama npp alamat nop perhitungan pajak yang terutang ketetapan dokumen pembayaran keputusan |pbb yangterutangmenurut: asper a$ oo skpd li) pokok selisih pokok') pbb ke . jumlah (angka ib. #angka. as (pengurangan (. angka atau1 b3)) pengurangan denda administrasi atas skpd (. angka1.b. gg. aa, ana te. stats bukti pembayaran lain') nop. tanggal. rp3 stats bukti pembayaran lain) nop. tanggal. rp3 stats bukti pembayaran lain") nop. tanggal. ptt dapat ditambah baris baru sebanyak pembayaran yangterjadi) ojo |a b| jumlah total pembayaran (totalangka4a) pun byangbelum kurangbayarfangka atau b. ") angka2 angka3 tangkai) org, denda administrasi: . saf rincian denda administrasi ' .3j3$3j ju2ox. bulan rp.oo jp20x. bulan rp.oo 0200x. bulan rp.oo dapat ditambah baris baru sebanyak keterlambatanyangterjadi) jo b| jumlah total denda administrasi totalangka6a) (pengurangan denda administrasiatas spot lo jumlah yang masih harus dibayar jangka angka 6b angka7) coret yang tidak perlu. bupati blora, cap ttd. djoko nugrohlampiran vii peraturan bupati blora nomor tahun format surat teguran dan surat paksa surat teguran rar, pemerintah kabupaten blora puas bumi iiiaya surat teguran iiipaksa farlayar surat paksa nomor: . nama alamat pena ppd sel data objek pada alamat pena luas bumi: . ia. luas bangunan: . in. menurut pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan pajak bumi dam bangunan sebagai berikut jumlah tahun pokok ketetapan denda tunggakan pajak total rp. dengan huruf (. in)entukanagarblora, . perhatian kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah pajak harus dilunasi dalam kabupaten blora waktu jam setelah menerima surat paksa ini. sesudah batas waktu itu, dilanjutkan dengan penyitaan tahun nip. bupati blora, cap ttd. djoko nugroho lampiran viii peraturan bupati blora nomor tahun format surat ketetapan pajak daerah lebih bayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan jaa pemerintah kabupaten blora dinas pendapatan, pengelolaan keuangan cnn dan aset daerah jl. pemuda blora telp surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (sepele) nomor tanggal penerbitan: berdasarkan perda kabupaten blora nomor tahun tentang pber kpud alamat desa kelurahan sama keehupaten bai atas pembayaran pbb p2 nomor sept tanggal b5. objek pajak kop amat oak fak desa kelurahan kabupaten amagak yang harus terutang tarif pajak ."ex rp. pak yang seharusnya dibayar (tan) pajak yang telah dibayar tanggal. diperhitungkan d u ou pokok std paket spike ruu umah deras dikurangi pokok sepele pmutsampanpams poo pol mia tsb jumlah (oi) nan suman yang dapat rataan pajak yang kurang bayar dan aset daerah kepada te: bupati blora, cap ttd. djoko nugrohotanah tidak diketahui pemilik dan alamatnya, serta berdiri bangunan diatasnya, maka kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaantata cara pendataan dppkad melakukan pendataan objek pajak dan subjek pajak. pendataan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menggunakan pop yang disampaikan kepada su. pop sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala dppkad atau kepala utd wilayah masing masing selambat lambatnya (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pop oleh subjek pajak atau kuasanya. subjek pajak dapat mengajukan permohonan pendataan dalam rangka perekaman, pemutakhiran, dan atau penghapusan data objek pajak dan subjek pajak. permohonan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir pop kepada dppkad yang dihampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut foto kopi kartu tanda penduduk, foto kopi status kepemilikan tanah, foto kopi ijin mendirikan bangunan surat bangunan lainnya, surat pengajuan pendaftaran, spot dan stats tahun sebelumnya. berdasarkan pop dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada dppkad melakukan perekaman, pemutakhiran, dan atau penghapusan data objek pajak dan subjek pajak. data objek pajak dan subjek pajak yang tercantum dalam pop digunakan sebagai dasar dalam penetapan besaran pajak yang terutang pada tahun berjalan dan tahun berikutnya selama tidak ada perubahan. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara pop dengan kondisi lapangan, maka dppkad dapat melakukan identifikasi, verifikasi dan atau pengukuran bidang objek pajak. bentuk, isi, dan petunjuk pengisian popbjek pajak diberi nop. persyaratan dikeluarkannya nop sebagaimana dimaksud pada adalahmengisi formulir pop disertai tanda tangan subjek pajak atau kuasanya. struktur nop terdiri dari (delapan belas) digit, dengan ketentuan sebagai berikut digit ke sampai dengan digit ke merupakan kode provinsi, digit ke sampai dengsebagian atau pemecahan dilaksanakan dengan ketentuan (satu) bagian pemecahan menggunakan nop lama, dan bagian pemecahan lain, masing masing mendapat nop barunilai jual objek pajak besaran nop ditetapkan setiap (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerah. penetapan besaran nop sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. untuk menetapkan besaran nop sebagaimana dimaksud dalam dppkad melakukan kegiatan penilaian terhadap objek pajak. kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan melalui penilaian massal, dan penilaian individu. penilaian massal sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kegiatan penilaian terhadap objek pajak dengan ketentuan sebagai berikut: nop berupa: dan nop berupahurufdasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak dasar pengenaan pajak adalah nop. tarif pajakuntuk nop . rumusan penghitungan besaran pokok pajak sebagaimana dimaksud pada adalah besaran pokok pajak tarif nop njoptkp |
han ras bupati blorudahesuaikkembali regulasrhasilan tetap, tunjangan jabatan,tambahan tunjangan penghasilan dari tanah bengkok, jaminan kesehatan, dan penerimaan lainnya yang sebagi kepala desa dan perangkat desa bagian kesatu umum kepala desa dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan jabatan, tambahan tunjangan penghasilan dari tanah bengkok, jaminan kesehatan dan penerimaan lainnyadesa menggunakan penghitungan sebagai berikut add kurang dari rp. (tiga ratus juta) digunakan maksimal yo, add lebih dari rp. (tiga ratus juta) digunakan maksimal yo, penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit dari penghasilan tetap kepala desa. penghasilan tetap perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 6o dari penghasilan tetap kepala desa. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa diberikan setiap bulan dalam (satu) tahun anggaran. bagian ketiga tunjangan jabatan tunjangan jabatan bersumber dari apb desa dan disesuaikan kemampuan keuangan desa, dengan ketentuan kepala desa besaran tunjangan jabatan disetarakan dengan jabatan lurah. sekretaris desa besaran tunjangan jabatan disetarakan dengan jabatan sekretaris kelurahansetengah, kebaya dan iodin besaran tunjangan jabatan dari tunjangan jabatan sekretaris desa. bagian keempat tunjangan penghasilan dari tanah bengkok kepala desa dan perangkat desa dapat menerima tambahan tunjangan penghasilan dari hasil pengelolaan tanah bengkok. bagian kelima jaminan kesehatan jaminan kesehatan dianggarkan dalam apb desa dalam (satu) tahun anggaran. jaminan kesehatan sebagaimana dimaksudbagian keenam penerimaan lainnya yang sah penerimaan lainnya yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa terdiri dari tambahanperbaikanpenghasilan. honorarium kegiatan, perjalanan dinas. tambahan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf disesuaikan kemampuan keuangan desa, dengan ketentuan kepala desa tambahan perbaikan penghasilan maksimal dari besaran penghasilan tetap, sekretaris desa tambahan perbaikan penghasilan maksimaldari besaran penghasilan tetap, tambahan perbaikan penghasilan diberikan setiap bulan dalam (satu) tahun anggaran. penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan sesuai dengan standarisasi honorarium daerah. penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud huruf ditetapkan sesuai dengan standarisasi perjalanan dinas daerah. bab iii sanksi tambahan perbaikan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran paling sedikit dalam satu bulan hari kerja yang efektif yang dibuktikan dengan daftar hadir. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada akan dikenakan sanksi berupa tidak mendapat tambahan perbaikan penghasilan pada bulan tersebut. bab ketentuan lain lain dan tunjangan jabatan kecuali perjalanan dinas dan honorarium. penjabat kepala desa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, hanya memperoleh hak tambahan dari pengelolaan hasil tanah bengkok26 sesuai, dengan aslinya kepala bagian fu mum setda kab. blora a:y6,,erubahan paling lambat minggu anggaran pendapatan dan belanja bulan agustus desa oleh sekretaris desa koordinator ppid) kepada kepala desa penyampaian rancangan peraturan paling lambat minggu| minggu desa tentang perubahan anggaran iii bulan agustus pendapatan dan belanja desa kepada bpd pengambilan kesepakatan bersama paling lambat minggu bpd dan kepala desa bulanharus dilakukan evaluasi oleh camat.setelah dilakukan asistenbantuan keuangan kabupaten blora kepada desa kabupaten blora tahun anggaran alokasi dana dana plafon kecamatan desa desa dana desa bhp infrastruktur bop spot pilkades kompensasi anggaran rp ) rp ) rp) rp) rp) sekdes rp.) rp.) rp) fam jabatan carson| ansaaoon| common| motor| samo| ass dalam jami konarson| dmowsoo| amo| moscow| sawo ammsmow dalam pama selom| mamamoo| calon| yahoo| ama dalam tam mamamoo| samo| oasamoe| mamo| asem dalam jame sowasoo| sismo| amorf ammo| aman dalam jam censo| towasmo| mamre| cemmmo| saman dalam james amazon| sama| oatamoe| ammo| asem dalam bowman eom| lansia| armor| cemas amar dalam tomas saison| amal mamo| cemomol amana rp ) rp) rp ) dalam diana snsraso| sambo| oaamoe| ammo| ramos dalam dame mamamoo| mamo| some| ammo| amanat baja tangan awwasoo| nusa| asam| ammo| asam |sang |tamtmns assam| cnasaseo| malam| ama sono gelas (asam asas masam| amos| tema tamatan masa gemini rasio manganya| maso| sma taman |raniwmsng setenesran sessrasoo mamasa| soo| soma aman raman (rang soni tersamar| 1armor| momo| tempo| samaran gems (team ameasoo| tomar| memmoef ammo| area fiammswan (serie sanam) tomaeseo| nama| saman asam imam (ramuan sasa) tmamosoo| mama| solomon| some| andosol| 2cases galian (oma corarsom| dncamaseo| dalam| asma iamatasom |ilmuwan (aman nsorsom| kemas sama| saman tamansaoan (nam (asma aremasoo| siraman| name| dalam| samara (memes amwasoo| tawaf paramore| sambo| nomor| rasanya namum (ame amarsoo| camomao| mamre| ammo| awam namamu (tai mens| mamamoo| same| sambo| sowawaron (ar fatty (atas amsrsoo| masa| mamre common rasa dana rp ) rp) rp ) aman (aan) aaersoo| semasa| mamre| ammo| amen dalam dita asmasoo| samar| samar| momo| memo| anasaraso garam nasa amar tanaman| asam| ammem| ammo| rana nfkasean jera) arrow| tamonseo| malam| ama ansasasoa lie (memakai aosrssoo| mama) mason| some| mom tawanan alien (imamat amsrsoo| sorak| moon women| asam) amen efientman (tamu mamamoo| tanaman| sesosok| sukomoro| mom| ass eka (mer masses| tamatan| nomor| semua| angsa sekat disemua ansrsoo| toworar| asam| amors |tanaman (roman naro) tassrsoo| aman| nomor| garam| tanaman sean demam sngsom| taman nama| momo| saman awan |alasan (ema) saersom| gas) mama saman aorta gamma (raman sosmsom| areas| camat| ama aman |maman (antre arsson| aacawmo| 2rumor| momo| emma| santa |kemasan irman mere camat| tambor| ammem| game| raman rkman (tam assoc| tomar| mamre| ammo| aman efkmmaan (rama sasarsoo| seaman| frame| ammo| amanat ema (sama aware memo| asam| otonom| ammo| raman dana rp ) rp) rp ) |kemasan (date swara towasemo| amor| teooosom| sambo| saneawaron fana (ps) mens camara| asam| asma anaramoo |maan (tasa ass samo| amorf ammo| raman so|batman (tam) assrsow| moses| mamas| some nama galian fasa maraton nomor| most| asma samson raman (kemasan monsoon| show| srono| ama tama disamakan (tam asas marrow| arson| nomor| 2some| aan |kemasan (awal ordo| tamarimo| mamre| ammo| anna (se |ammastan (etmsutan sntorsoo| tamarsmo| amors| momo| ammo| anna semasa (om ransom| memasok| (asam| asma amors salem jam sam| memes| mama) asam sean salem jam search| ewe) dalam| saman aasoosom salem hewan sesarsom| atasmu| (sama| camat antena gale idaman emas| sman| segoe| emma| own gale tama) amen cameo| mambo| groom| ammo| raman jam tema mowasoo| camara| sambo| ama amami safe jeremy memasok| samoa| mamre| mma rossa lem demam sewa mamamoo| aramoef ammo| ara dana rp ) rp) rp ) lem diam asasi| agama| same| ammo| anna ale dimsum memasok| camara| cameo| camaro| asma lem duma asasi| caaswao| season| ammo| anthem er|sama jingga narrow| taossoo| mama amal tanaman |namun setosa maraton sayawow| emas nomor| some| ananason tarlsams|oam aamssoo| masam) snoop| amal ama gift ingammu| ass aerasi| anymore| momo| ammo| raneasaron gelang tenan sasando| agama| mamre| cameo| ama gemma jme sasarsom| ammo| demam| 2a0mof asas) tawanan emma jaman segara) tewansoo| semoga| momo| 2alam| isa gelam data |saameom| arasssoo| anomaly| saloon| sonam| tama selama jelai amarsom| gumueseo| demam| came aamsniom gata tema| amors| agama| team| somos| damai| angsa galak humas amsrsoo| tanaman| asam| sama ramasoso gaffa taman ansrsoo| tompmmo| mamre| maaf nomor| ramwasason aroma jatah memasok| agama| atom| damai| asam dana rp ) rp) rp ) elok drama memasok| sarawak| name| sambo| nomor| renscaso loka ismmsms amsrsoo| sawah| atom| cameo| amar lama tata mamamoo| tomowao| asam| aman| atom elsa jom agam) canon| mawas asam kanoman liman james semasa tanaman| maros| meme taman raman halaman amazon| amaosaw| (moo| ema aman lima gamma memasok| kawasan| soo| mom alasan meriam isma) awas ampas| mamre| momo raman galian namn awas agama| same| ammo| aman selam jom saison| emas| parama| asma aman selam jama masam) daamsoo| demam| awam atasan selam james| marco| torneo| mama sama maermao lama (emas sararsom| monaco| aman| nomor| gate| aaasomnoan enam panas mason| camara| name| ammo| amino enam emma manson| cameo| oasamoef camat| awas fan isma amino agama| same| asma asas daam dami meat amanat| amor| gamma aman agama damn verso| tiworo| amors| momo| mamo| kemasan dana rp ) rp) rp ) doofamm isma amsrsoo| siasat| paramore| ammo| was orgasm diatas ssrsoo| 5mama| season| yamato| asatamnso dsafamm tomas ammad| sowa| name| camaro| nona liga dnsammg catarsaw| mmassoo| sama| rama nama turunan (tampa maraton cemara| maso| ama raman siluman jami anmasoo| mason| gotong| manis salinan jommntma mason| camaro| (most| ama taonnoo nam desai mess camsmmo| team| ammo| asam doafamm time arersoo| nama| armor| oamomom| team| raman laga jose arson| merasa| obama| mama amasraoan ola (as sensor| amsmsoo| semua| gonomom| garam| aawsat salam (sam onsasom| cameo) sama| asem nasas wanita romansa arson| temasek| obama| sewa mao alam diam awas momo| (ammo| ammo| agassi agama imam atosssoo| agama| tempe| ammo| saran malam tema anmasoo| tomato| amorf asma aman alam tandmges amarsoo| agama| mamre| camat| atsaraso alam jasa amsarsoo| masa| mamre momo own dana rp ) rp) rp ) alam name orson| woman| (asam| cameo| awam film (tmn amsnsoo| camara| nomor| ammo| ganas manfaat imam asasi| sambo| name| cameo| amar gunakan (aman ssow| memasok| agama| some naoosorow hitam (aman amazon| cemsmow| powo| mama taman andalan okayama awas mans| amos| pama paman aliran jamtamtase smsrasoo| arang| poso| ama aman dasima itmmmn mamamoo| taman| maroon ammo| amat dandim irama asas cawasmo| mamre| ammo| asa telan dima also| camaro| malam| amal amino nan awas cazancom| camat dasar| ema aamsnsoa nama (mon moscow| memasok| osman| ama maoisonoa kelamin fringe sasarsom| almost| mama asam mamo asinan sowasoo| carabao| name| cameo| amat afawsunan daam ampas| soma| (azsmoef cameo| aman afamsinan (emas aramasoo| tomar| casarse| dasar| raman erfamsunan (rama memasok| tosaromo| asam| momo| sambo| arm afawsuan (rataan mensos| solo| casamoef ammo| raman dana rp ) rp) rp ) efawsunan steals sowasoo| toswnwa| frame| ammo| rama asinan asinan ordo| sesat| catalog| ammo| amar jaminan (remaja verso| angsa| (azsmoe| daimyo| kemasan nama (cemas warsaw| tonsmseo| malam| sama amors susunan (sampun season| sama| nol ama sasa tanaman (tee season| sasana| dosen| mma awan halaman (step analog| sasamow| maso| tama| como| taman afamsse atas ammad| camara| team| aman| rama afgan asas agama| mamre ama ratna salsa (insan asam) temasek dansa| ama insan malam (sama genom| tamsel| alam| saman amors salma jasmani gosorsom| tammaseo| aman) sama kemasan salsa jasa ransom| tamsasoo asahan| 2motor| saran santoso alam ijsem semasa| sammsmo| oaamoef camaro| asam roasso| tanaman srsg| sesama| mamre| ammo| aaasararo erfmsso towns ansrsoo| samaran| name| ammo| nomor| raman sfaasese disimpan amar semasa| oasamoe| cameo| omar safasse (pemenang season| amanat| (asam| ammo| asa dana rp ) rp) rp ) enfamsase teman sosro| tomosmo| name| ammo| asma famseso|smanosmss sean mana| 1amor| cameo| raman sofasse dismiss 2rawas| adonan| mamre| ammo| aanemeao terlama (tampa snsrsaw| tonsure| malam| amami mane orlamaana (rame most senama| 2oso| ama rana enlist (rezim siarssoo| masa| maaf aroma taman laman (semtengn amsasoo| sanspo| poso| asem ama false (rss asma mamasa| mamre| gamma omar famseso tama anderson| taman| 2same| momo| sambo| asam salaman demam garangan| tarmosoo| zaman| gamomom| sama| tama snlnmaan desa sotancom| setmosoo| memo| nomor| salome| mano salaman (samtmaoar marco| emas dalam| saman sasa name drama) amoasoo| toyama| same| cameo| aman sanam taman arsson| aroma| name| cameo| sonata fname tiwntigoa ssrsoo| camara| name| cameo| ats name iretisaian aro ammar| mamre| cameo| season ini fname (ramen ansrsoo| samaran| same| camaro| amino dana rp ) rp) rp ) antara tasamner error| tomaswao| atase| cameo| asasi alam tablese pearson| tomomao| 1amor| cameo| rama a|nam (smdocne torso| sesama| name| cameo| rama halaman damme arrow| samawi| malam| camat mansaosoa bela (memtarse soo| tanassaw| maoosoo nomor| name| taman trnlaaa |amang mosasoo| ansar| maso| asma bela step awas| mana| umat| ame aman name imam amarsoo| seragam| name| demo| rama refname tawas aramasoo| amoromo| mamre| cameo| asam selam tema sanam) camssoo| nama| meme angsana enluwn jaa amors| season| osman| asma aansesom salaman (sama sarcoma| emang nama| pemanis enam |senam 2medcom| mamamoo| asam| ama taman nama vas season| osaanao| nsmmoef ammo| asas e|name dima was momo| same| ammo| nomor| towasason |name (steals samson| asean| same| cameo| amar name teras armando| mamasa| name| daimyo| amat fname dramas sowasoo| sasaran| mamre| ammo| awrp ) rp) rp ) sofa bisa wars tambelo| nomor| gamma ema ena jaa amarsoo| tornado| (atase| ama rama doafauntan ira anmasoo| samaran| (name| ammo| erat salinan (ester masam) mamo| malam| amal mamamoo nian (asam amarssoo| show| soso| amal masa ioeliamaima (samp menata nama| poso| momen pemanasan oeliamauma gmn mamamoo| camara| soo| ama tamatan dona (memes ass sawo| (asam| ammo| area doa duga amar amalan| same| ammo| nanas enam jamak sozarsom| amis saman| 2momo| salome| aasasonoa irr laman jatmmaws agam) cwe) demam| asma mambo alunan jaman oncom| tonmasoo| omegam|| ama sasa mafia ditahan amar tamatan| momo| momo| sambo| kemang fauna diss awsraso| agama| momen cameo| asas afgan name smmasoo| amas| (azsmoe| ammo| ama me|uan tesla) amazon| cakram| meme| ammo| nisan dana rp ) rp) rp ) mafia asem ammad| sismo| (asamoef ammo| awas jawa mamamoo| agama| mamre| ammo| asam o|akuntan (memes 3smash| tomato| name| amal rata alunan javana amlaw| aasmsoo| malam| amami liang (manis amarssoo| mansotaw| almost| ama rataan alim sntammate smsrssoo| santosa| noise| mma aman tatanan (return wawasan makanan| aoo| asma taman fan mma sesrasoo| samaran| oasamoe| ammo| aman fan sms sotorasoo agama| 1samar| ammem| samulo| ramasason anna ima soersom| commas| momen) mom antoranom aman romana narrow| tan) nama| momo| sawah| amasaro naan (pesanan sarcoma| awan damme| aman esaonao olahan (sama emerson| presso| (sama| sama tamasazomn (essen season| tanaman| frame| sambo| ramen fin tema 2ramai| momo| team| ama oma fin (aman asasi| towawao| momo| cameo| agama eman oma monsoon| amano| name| alomorf demam| ramen fan tempat monaco| toyama| oasamoe| ammo asas dana rp ) rp) rp ) fan dates amarsoo| tanaman| oatamoe| cemamof aras ancaman nama amino| tanaman| mamre gama ana asinan (antar ocasio| sama| dosen| ama anton alasan (tama amarssoo| waham| amal ama ama pariaman instan 2also| sama| frame| asma asam asean tema amino ancaman| amorf asma atas sman (maris sorarsom| sesosok| (asam| cammmaf mamo selamatan (estate asam) amsoseo| nama| asma makanan |naan jana sensor| aman (saman saman avasnso fin (twin was tawmnmo| ssamoef cameo| jawatan formosa emas mamamoo| tomato| frame| ammo| raman safamesa (same 0was| camaro| mamre| ammo| animo names imam 2was| asam| mamre| gamma| oma aafamesa diam memasok| caamasmo| atom| cameo| raman dana rp ) rp) rp ) selama irama season| camara| paramore| ammo| asam alam jamu asasi| camara| mamre| gamma rara fame dame) asas woman| paramore| mama asma salam jom) masam) amsal| sama| ama tanmoosow selama (tease amsasoo| casanova| cost| asma nana salaam jam amsasoo| tanaman| samulo| ama asas sortname names awas angora| soo| amal raman alam tema season| sansamwao| momen simo| aman alam name ameasoo| samaran| paramore| asma amat slime tanam sngsom| awan) pasaman| came camaro selama dingomanan sesarcom| sans| demam| asem ama selama jaman agam) dammasoo| demam| asem nasas selama dame amsrsoo| sambo| (amor| ammo| raman lama tema manson| seramai| name| ammo| awas berawa mami agensi| camara| oaamoe| cameo| awam lamar tama monaco| arema| season| ammo| ratna menawar tawas mason| awam| mamre ammo| gates dana rp ) rp) rp ) alam (mana sismo| gmarsom| semoga| mos| sambo| ansamosen selama fame atom| wagon| mal also| asam sama jasa) amarah| mensos| games masa ara sama itam asmasoo| sowa| momo common ramon ancaman manson| tanaman| amazon| mmol sanam lama tomo manson| neo| tombol cameo raman lama amar| mane) ussosas| ass| saman agama common momo mason| samo| gama gama anwar pesta anatomi) mono| game| cameo| nanas bupati blora, cap ttd. djoko nugroh,, |
bupati tabanan provinsi bali peraturan bupati tabanandharma saathiyrusahaan umum daerah dharma saathiyvii kerja sama pemuda dharma saathiya dapat melakukan kerjadireksi dalam melakukan kerjasama melalui mekanisme yaitu mengajukan permohonan kerjasama kepada dewan pengawas beserta kajian untuk mendapatkan persetujuan kpm. perjanjian kerjasama ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan kewenangan yang memuat: hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kerjasama, penyelesaian perselisihan, dan sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian. pelaksanaan kerjasama yang dimaksud pada dilakukan oleh direksi. bab viii pinjaman pemuda dharma saathiya melakukan pinjaman dari pemerintah dan atau pemerintah daerah untuk pengembangan usaha investasi. dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud mempersyaratkan jaminan, aset pemuda dharma saathiya yang berasal dari hasil usaha pemuda dharma saathiya dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan persetujuan kpm. bab tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahundharma saathiya: faktor yang mempengaruhi kinerja pemuda drama saathiya, dan cc. upaya memperbaiki kinerja pemuda dharma saathiydharma saathiyb tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan direksi pelaporan direksi laporan direksi pemuda dharma saathisebagaimana dimaksud dalam rka pemuda dharma saathiya dengan realisasi rka pemuda dharma saathiya:, penjelasan mengenai deviasi atas realisasi rka pemuda dharma saathiya: dan cc. rencana tindak lanjut atas rka pemuda dharma saathiybab tata cara pembinaan dan pengawasan sekretaris daerah melalui bagian perekonomian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemuda dharma saathiyadharma saathiya yang selanjutnya disebut pemuda dharma saathiya adalah perusahaan umum daerah dharma saathiya kabupaten tabanan. direksi adalah direksi pemuda dharma saathiya. dewan pengawas adalah dewan pengawas pemuda dharma saathiya. kontrak kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan pemuda dharma saathiyadharma saathiya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar pemuda dharma saathiyadharma saathiy, karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada pemuda dharma saathiya sesuaipegawai pemuda dharma saathiya. honorarium adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seorang karena kedudukannya sebagai anggota dewan pengawas pemuda dharma saathiyselain gaji dan honorarium. penghasilan tetap satu tahun adalah jumlah gaji honorarium dan tunjangan jabatan selama (satu) tahun ditambah anthem dan insentif. fasilitas adalah penghasilan berupa saranaterjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian. uji kelayakan dan kepatuhan yang selanjutnya disingkat ukk adalah suatu uji seseorang yang dianggap layak dan patut untuk menduduki suatu jabatan tertentu. bab tata cara seleksi dewan pengawas kpm membentuk panitia seleksi dengan jumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan perangkat daerah, unsur independen, dan atau perguruan tinggi. panitia seleksi bertugas untuk menentukan jadwal waktu pelaksanaan, melakukan penjaringan bakal calon dewan pengawas,dewan pengawas panitia seleksi melakukan penjaringan bakal calon dewan pengawas melalui seleksi administrasi dengannjaringan bakal calon dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pengumuman media massa. bakal calon dewan pengawas yang telah lulus persyaratan administrasi dilanjutkan untuk mengikuti ukk. ukk bakal calon dewan pengawas melalui tahapan sebagai berikut psikosis, ujian tertulis, cc. penulisan makalah rencana pengawas dan mempresentasikan makalah, dan wawancara. bab iii penghasilan dewan pengawas bagian kesatu umum penghasilan dewan pengawas dianggarkan sebagai biaya dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan rap). penghasilan dewas pengawas terdiri dari honorarium, tunjangan, fasilitas, dan atau anthem atau insentif kinerja. pajak atas penghasilan dewan pengawas sebagaimana dimaksud ditanggung dan menjadi beban masing masing dewan pengawas bersangkutan. bagian kedua honorarium besarnya honorarium bagi anggota dewan pengawas ditetapkan berdasarkan komposisi sebagai berikut ketua dewan pengawas memperoleh sebesar (empat puluh lima persen) dari gaji direktur utama, sekretaris dewan pengawas memperolehbab tata cara seleksi anggota direksi kpm pembentukan panitia seleksi dengan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada bertugas untuk menentukan jadwal waktu pelaksanaan, melakukan penjaringan bakal calon anggota direksi:anggota direksi panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam melakukan penjaringan bakal calon anggota direksi melalui seleksi administrasi dengan. penjaringan bakal calon anggota direksi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui pengumuman media massa. bakal calon anggota direksi yang telah lulus persyaratan administrasi dilanjutkan untuk mengikuti ukk. ukk sebagaimana dimaksud pada bakal calon direksi melalui tahapan sebagai berikut psikosis, ujian tertulis, penulisan makalah dan rencana pengawas, presentasi makalah dan rencana pengawasan, dan wawancara. bab penghasilan anggota direksi bagian kesatu umum penghasilan anggota direksi dianggarkan sebagai biaya dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan rap) pemuda dharma saathiya. penghasilan anggota direksi terdiri dari gaji, tunjangan, fasilitas, dan atau anthem atau insentif kinerja. pajak atas penghasilan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ditanggung dan menjadi beban masing masing anggota direksi bersangkutan. bagian kedua gaji besarnya gaji bagi anggota direksi ditetapkan berdasarkan komposisi sebagai berikut direktur utama menerima gaji (dua koma lima) kali gaji karyawan tertinggi, dan anggota direksi menerima gaji (sembilan puluh persen) dari gaji direktur utama. bagian ketiga tunjangan direksi dapat diberikan tunjangan berupa tunjangan perawatan kesehatan yang layak termasuk istri suami dan anak, dan tunjangan lainnya. untuk mendukung kelancarb pengadaan barang dan jasa kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil dan menengah, h.mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif: dan melaksanakan pengadaan berkelanjutan. pelaksan: |
tar rela pmnpejabat ketatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (ppk skpd) hai orang nilai pagu dana s.d juta gam sono00jae pera provinsi tujuan rp.) tengah selatan ibukota kabupaten kota satuan besaran provinsi tujuan rp.men besa met elo barat lo selatan jae pera tengah hae pera elo tenggara mmmm seruan menangmas saru mantan) amsnowek ara amami pertemuan luar kantor setingkat bupatia4. bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaansol mamsnomok aman raman sol massa sara mama tama dome mamsaawn sera antara barat timur sol massa sara mama sol mamsnomek aman raman sol mmmsnomek aman raman pertemuan luar kantor setingkat eselon sol massa sara mama mamsaawn sera antara barat mamsaawn sera antara timur sol massa sara mama uraian belanja satuan sbendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantuera, pertemuan luar kantor setingkat eselon iii kebawah sol mawas ser raman sol massa sara mama mamsaawn sera antara barat timur sol massa sum mama sol massa sara mama maj makanan serum tamseo matamata area terawat pomsmamtan tempat penataan alone aomtamsas aemmsammtama sommmbasaa opmmsamanma mawmamansa seruan pajakbesaran honorarium pejabat pengadaan barang jasa ditetapkan sebagai berikut: incana muaojana seruan papan rp. sampai dengan rp. sampai denganmasin sera enawammna spomamsatomtas ppomamsatawammel alnomtamaantas apomitamantam lnomitamaansam anomitamaanmar masin sera enawammna alnomitamaantan anomsameran amoememoma hlpomsamstan anomasamensaan #lemmtamtas aman wow amami pmmammmam mamak atom toman madame comma owomom seruan kan kudapan rapat koordinasi tingkat kepala daerah eselon setara orang kali malah dara ama ane owa| ato timur kudapan momen seruan kan smtojo memotong sar menarabesarpemadam operasional dalam lingkungan unit tahun kantor roda unit tahun speed boat unit tahun satuan besaran rp juta s.d set agar berada dalam kondisi normal (ber operasi dengan baik). biaya pemeliharaan gen an jaan (ejomsemamatsnatn warm too sesama mara invoke gamma mara bermotor yama jean pita bermotor sepeda, becak sampah, unit tahun gerobak) dam taman aman here daan 20kg) unit tahun lan fpowmvartamem.damme20n antar soon ear baca unit tahun joss dapat era toomemangsa seo tamara hama dico koran buram amplop surat kop kabupaten amplop surat kop kabupaten amplop surat kop kabupaten mmmissuman row mma beres jom (rsf0o0308) pkm unit mamamuwen saram mona mamamuwen saram mona mamamuwen saram mona hharumtomeemoma mamamuwen saram mona msemomommea tea rp.) fame miliar s.d miliar tama miliar s.d miliar hama miliar s.d miliar fame miliar s.d miliar mann san omar miliar s.d miliar mamamuwen saram mona mamamuwen saram mona mamamuwen saram mona sol mama serum menara memaxeooramsresnaa pki papan nama. ikat pinggang. tanda paket identitas pegawai) pemmomaessem omar man maromtaak mamamuwen saram mona budeworemswnamarwa mamamuwen saram mona (pekepwemormmmmammaa bunga ena aan selo masih aman damon aleemonaano nan mmmissuman row mma man alasan sol mama serum menara mamamuwen saram mona satuan besaran rp.)mamuwen saram mona lama husarumancawaemaeem| sej mama namum manonmei tamu pemerintah jumpa amomvasaa jabatan bupati wakil bupati ringan dan buah bupati wakil bupati orang hari dan keluarga tmn oaramomumwa sol mama serum merana mlemmemmam pengemudi pramubakti petugas stel kebersihan lamo mamamuwen saram mona detemaaaa ata mamamuwen saram mona mamamuwen saram mona beast mamamuwen saram mona mamamuwen saram mona mamamuwen saram mona man man kemetrologian uraian belanja satuan harga rp.) timbangan elektronik kapasitas perawat dengan daya baca timbangan elektronik kapasitas perawat gram dengan daya baca timbangan duduk digital timbangan pegas timbangan gantung kuningan pengadaan timbangan meja timbangan bbi kapasitas unit timbangan bayi) timbangan gantung kecil alat ukur panjang badan bayi alat ukur tinggi badan alat pendukung smart card digital headlight tester full computerzed anak timbang kelas mg kg) anak timbang kelas kg) timbang kelas anak timbang tidur kelas massa perawat nominal thermo meter digital derajat perawat derajat thermohygro meter konduktivitimeter benchtop alat ukur kelembaban baterai alat tapping pos) sas atomic abortion set spectophotometer) atomic absorption spectrophotometry aas) dak paket rp.) miliar s.d miliar tema| miliar s.d miliar miliar s.d miliar pam miliar s.d miliar hama miliar s.d miliar mamamuwen saram mona slwmomarssma mamamuwen saram mona mamamuwen saram mona mamamuwen saram mona bahan bakar minyak pelumas masih aman damon almevartamasosan mamamuwen saram mona slaamvaarermaan mamamuwen saram mona mamamuwen saram mona mamamuwen saram mona mmmissuman row mma amamemamea satuan besaran rp.)milisol mama serum menara mama mesin penghancur bahan pupuk unit selo masa aman damon imsmmmorammoumaser mamamuwen saram mona mamamuwen saram mona mamamuwen saram mona slmmmetomee mmmissuman row mma selo musiman aman dammonan aim mamamuwen saram mona masih aman damon slmemammansea alharsamo mamamuwen saram mona satuan besaran rp.)mamamuwen stem mona alkartowomus irlmmmtaravma ahamvamortaums mmmissuman row mma lmmereme siharsemmumenmema mamamuwen saram mona sol mmsmaan mann man hammer hammer mamamuwen saram mona mmmissuman row mma sol mama serum menara wheel loader cement tanker mamamuwen saram mona dat semmammmat bermotor aikarmamm alam masih aman damon slamemrresawan mmmissuman row mma laesaran rp.) il. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya diatas milyar s.djutarp. s.d juta pengawas teknis lapangan orang paket pejabat pembuat komitmen kom) orang paket mamamuwen saram mona mamamuwen saram mona mamamuwen saram mona mmmissuman row mma mmmissuman row mma sol mama serum menara oktahedral slavery lamar man parkir kantor sej mmsmsmssan soa masam eng agama malah kantor sol mama serum menara esermomumacan tingkat nasional bawa ojo mmmssuman temon damonann brebes joe doa bawaan dan kasus kasus tertentu yang tahun tidak dijamin jkn disabilitas mamamuwen stem mona aganesaupe mapemastat neon anotasi play roman aorerosmantasan santa teow dan ransentantetaun kapan omowroan teo (ae (asian eta emtaitan fowneftta iso ibanuanturanpspurmetetasa |orenerpwan jan snp mor nilai pagu pengadaan barang jasa diatas aaaaaa imamemeee| milyar s.d milyar aaaaaa milyar s.d milyar mamasa milyar s.d milyar uraian belanja satuan harga rp.) fasilitasi ujian dinas ujian kenaikan orang pangkat penyesuaian ijazah biaya kontribusi pim biaya kontribusi pim iii biaya kontribusi pim biaya kursus singkat pelatihan lainnya iuran lokasi iuran adm turun forsesdasi program short course forum bisnis dan studi tiru internasional iuran forum komunikasi wakil bupatiuntuk diluar kota (termasuk biaya| orang hari operasionaluraian belanja satuan harga rp.)|biaya publikasi dan pemasangan iklan media massa biaya tempat rubrik pada media cetak biaya kolom khusus pada media cetak uraian belanja satuan harga rp.)biaya publikasi iklan pada radio biaya pengisian berita media massa orang artikel biaya pengisian konten videotron biaya publikasi iklan pada media online regional biaya publikasi iklan pada media online nasional jasa iklan reklame, film, dan pemotretan biaya sewa stan tempat pameran |dan jasa event organizer panitia pelaksana kegiatan biaya sewa stan tempat pameran tempat hari biaya sea stand tempat pameran jasa dokumentasi foto pembuatan (|liputan shooting video dan paket editing jasa langganan surat kabar majalah langganan surat kabar langganan jurnal surat kabar majalah tabloid eksemplar pendaftaran surat kuasa pendaftaran perkara jasa audit laboratorium lingkungan jasa registrasi sertifikat organik jasa uji profisiensi jasa sertifikasi selo masih aman damon kompetensi assessment centermany omar jmaramatang samar pembantu operator mekanik alat berat pembantu mekanik teknisi alat berat bahan material maja aman semen nono smmamamawa anu man uraian belanja satuan san datu pecah (tam datu pecah tam120x batang buah box convert poker) 150x batang buah box convert poker) batang buah box convert poker) 80x batang buah box convert poker) 15cm batang buah box convert poker) 80x 20cm batang buah bus beton dia pjg. bus beton dia pjg. bus beton bus beton bus beton bus beton bus beton genteng beton plat genteng jatiwangi glamour) genteng jatiwangi natural) genteng keramik kia, m class, kenduri) natural buah genteng korpus beton genteng korpus jatiwangi genteng korpus keramik smmamamawa anu man fomamsamteramsansara osn pnommosoratan soon aroma asn gada dafismmarsosan aman jaan cant milyar s.d milyar aaaaaa memameee| milyar s.d milyar mama same milyar s.d milyar mama fanfare| milyar s.d milyar mmamamara aon dawa ama (agent samaran ane soma aramartaaai frtomerteimiata mrmayoan uraian belanja satuan san tanah pilihan gosok ex. tahunan parigi) tanah urug borrow area, jarak angkut tanah urug lokasi tanah urug pilihan timbunan tanah (pasir urug) bahan tanah timbunan bahan pilihan gosok gosok tahunan) batas besar hb. batas sedang hb.vert ditch saluran 60x batang buah2cm mmamamara aon desmamtamemiraan s0| mmmwamana tamtama desmtanermamenan da) anom aammamo samara7 poo samaran maag samaran saru s0| mmmwamana amowortoaa safammontertesaaa sfammonam smmamamawa anu man smmamamawa anu man dajmaataran soon nan feudal empat pom soo dnfpmsamantonara sson smmamamawa anu man lon jeon gawe kemanan essen jeon menempa son jae sama oven saja camtamaroram soo0n mmamamara aonsmmamamawa anu man s0| mmmwamana fmemertananestommoruare jmnemmmesomoras fomnertamamnestomoras femmertmamanestomore momo uraian belanja satuan sanman tp. sae daan uraian belanja satuan san pipa hype pe mission type uk. rollhype pe mission type uk. rollsamaran saru uraian belanja satuan san coupling mission reduced coupling mission reduced coupling 32x20 mission reduced coupling 32x25smmamamawa anu man memanen sawmnapomemesa nsson aman oom ampas awan son gamma oma soon s0| mmmwamana smmamamawa anu man saja maa sen dalam maa honorarium pengguna anggaran pengadaan barang jasa (smmamamawa anu man ramon ova dafawapa serta pratpomtaemanasa (ramtarmerar 20an ngan aan soon semata oma soon samaran saru cc. biaya langsung personil b0) mamasa main sara mama dar "ometmettan omar 3anw0 ommebawan merta same makamkan mama mmm daan sama bambamasa bupati blora, cap ttd. arief romanesaran honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa ukpga) ditetapkan sebagai berikut: besaran satuan.sejarawan pejabat eselon i yang sejarawan orang jam pejabat eselon ii yang sejarawan orang jam pejabat eselon iii bawah yang sejarawan orang jam honorarium moderator kegiatan honorarium pembawa acara kegiatan penanggungjawab orang kegiatan kegiatan wakil ketua kegiatan besaran satuan kegiatan orangprofesional kegiatan honorarium pembawa acara orang profesional kegiatma poinfitas keberadaan tim dimaksud untuk pertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.blorabesaran satuan honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatansatuan besaran rp ) honorarium pemberi keterangan ahli saksi ahli orang kegiatan honorarium saksi persidangan orang kegiatan vii. honorarium penanganan kasus permasalahan hukum satuan besaran rp (wo. utama satuan besaran mp3maa sea tama.) honorarium tim penyusunan jurnalsatuan besaran rp.)web develop per orang bulan pembuat artikelpenyusun atau pembuat bahan naskah ujian pelajaran pengawas ujian orang hari pemeriksa hasil ujian siswa mata ujimaan satuan besaran rp2 fetunginpemuanan meputrse 30n000 per butir soal butir soal odoratum telaah btirsoal ... permdalam pelakssatuan besaran rp sma rp.) semasa tomnwtemman soon sesama dominan rose lifespan, juri, pembantu juri, orang hari atlet upacara orang kali upacara orang kali sep maa rp.) see renungan suci orang kali xvii. honorarium koordinasi kewilayahan kabupaten blora rp.) xviii. honorarium tim percepatan pembangunan daerah (tp2d) kabupaten blora rp.) xix. honorarium tenaga kontrak tenaga harian lepas mmm ara terasa tematawartesmaranpesamgolongan i tenaga honorer orang jam golongan orang jamkelurahaorang kasus implan cc. honorarium petugas pemasang orang kasus implan honorarium petugas pencatat orang hari honorarium petugas skd kbdkbdtracer orang bulan biaya perawatan rujukan kasus kiri (jasa tahun kesehataapoteker non pns orang bulan xxiii. honorarium petugas pengadaan cons satuan besaran rp.) petugas verifikasi berkas pengadaan cons orang berkas pengawas ujian seleksi cons orang jam satuan besaran rp.)desk verifikasi berkas pendaftaran seleksi can orang . petugas pelaksana seleksi can instruktur simulasi cat orang jam xxiv. honorarium tim saber pungli pelindung orang bulan penanggung jawab orang bulan wakil penanggungjawab orang bulan . wakil ketua orang bulan koordinator bidang orang bulan ketua pokja orang bulan anggota pokja orang bulan xxv. honorarium staf khusus bupati honorarium staf khusus bupati orang bulan xxvi. honorarium duta wisata dan duta genre honorarium duta wisata orang bulan honorarium duta genre orang bulan xxvii. honorarium staf tenaga ahli fraksi dprd maa mama honorarium staf tenaga xxviii. honorarium panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama mma aan teman xxixsatuan jamuan teman sangmtarseer xxxi. honorarium guru ra, main, tpo, dan sekolah minggu, marbot, imam masjid dan pendeta satuan besaran rp.) honorarium guru raudhatul athfal orang tahun ra) honorarium guru main, tpo, dan sekolah minggu orang tahun honorarium imam masjid xxxii. honorarium pengelola barang milik daerah pada perangkat daerah satuan besaran rp.) barang milik daerah yang dikelolasatuan besaran rp.)anama daerah lebih dari (delapan) jam uraian belanja satuan sanraian belanja satuan sankece jae dalam negeri wilayah provinsi aceh dprd teseeme| dalam negeri wilayah sumatra utara dprd esa dalam negeri wilayah riau dprd kesemek| dalam negeri wilayah kepulauan riau dprd x0. uraian belanja satuan besaran rp.melaksanak.) ekonomi rp.) balikpapan banda aceh lampung par kampung kota satuan biaya tiket asal tujuan bisnis rp.) ekonomi rp.) bandar banda aceh lampung bandar banjarmasin lampung bandar batam lampung bandar biak lampung bandar denpasar llatte sea sat lampung sama pusat rn sanam pas tanam ketentuan jumlah ppk skpdonammnetaaa seruan siaran pejabat pengelola keuangan daerah (ppid) kuasa pengguna anggaran (kpa) nilai pagu dana diatas juta s.d orang juta bulan nilai pagu dana diatas juta s.d orang juta bulan miliar bulan nilai pagu dana diatas miliar s.d orang miliar bulan tujuan bisnis rp.) ekonomi rp.sep asma ama samaran saj mama ama raman oma mama alm mai yan seo tema yan map oma mom samhae pee jogaema nasa tea nama yaman own obama taa marawi tamara nasa taa malasan marah ann utaralai orang nilai pagu dana diatas triliun bulan pejabat pelaksana teknis kegiatan (ppt) orang nilai pagu dana s.d juta nilai pagu dana diatas juta s.d orang juta bulanibukota kabupaten kota besaran provinsi tujuan satuan rp.sea ega esa riau sarmi ditemani matan garam dimasa matan mao barat sea egasea ega man provinsi tujuan rp.) diare seo smt penemuan toman mma pegas aman mam gamma belitung materi pegas aman damai pegas aman provinsi tujuan rp.) (jae pena oma yogyakarta jamaah sea ega mma naa asi mennnnnnn denn barat dan timur utara barat |
salinan januari masyarakat miskin dan tidak mampu hasil pendataan pls menjadi penerima bantuan iuran pbi) jaminan kesehatan, bahwa sehubungan dengan adanya perubahan database kepesertaan jamkesmas dan jamkesda yang menjadi pbi jaminan kesehatan, maka ketentuan masyarakat miskin luar pbi jaminan kesehatan yang mendapat skt bidang kesehatanpenerima skt kesehbagian pertama hak dan kewajiban penerima skt penerima sktnerima skt mempunyai hak untuk memperoleh identitas sebagai penerima skt kesehatan dalam bentuk surat keterangan yang disahkan oleh akbp kabupaten bandung. memperoleh. memperoleh bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai ketentuan. mengajukan keluhan dan memperoleh penyelesaian atas keluhan yang diajukan, menyangkut pelayanan kesehatan dan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan. bagian kedua hak dan kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatanpbi jaminan kesehatan penerima skt kesehatan yang telah dilayani kepada bupati melalui tim teknis jaminan kesehatanpbi jaminan kesehatan penerima skt kesehatan. babpbi jaminan kesehatan penerima skt bidang kesehatan bersumber dari apbd kabupaten bandung yang dialokasikan pada dpa dinas kesehatan dan dpa rsud milik pemerintah kabupaten bandung untuk tahun anggaran berjalan. anggaran program pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang diperuntukkan bagi penerima skt kesehatan sebagaimana dimaksud pada dimanfaatkan dengan ketentuan sebagai berikut pembayaran klaim atas pengajuan dari puskesmas dtp dan puskesmas mampu pond wilayah kabupaten bandung dapat diberikan untuk membayar biaya pelayanan rite, persalinan normal tanpa atau dengan komplikasi pada ibu bayi dengan tarif sesuai perda tarif pelayanan kesehatan dasar yang berlaku kabupaten bandung. pembayaran klaim atas pengajuan dari rumah sakit hasan sadikin diberikan untuk membayar biaya pelayanan rtl, pelayanan rite dan persalinan dengan komplikasi pada ibu bayi dengan fasilitas setara kelas iii berdasarkan tarif ina cb anggaran pelayanan kesehatan masyarakat miskin bagi penerima skt rsud milik pemerintah kabupaten bandung sebagaimana dimaksud pada dipergunakan untuk membiayai pelayanan rtl, rite dan persalinan dengan komplikasi pada ibu bayi dengan fasilitas kelas iii berdasarkan tarif ina cb gs. bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin penerima skt pada ftp dan ftl maksimal per kasus setelah diverifikasi berdasarkan tarif ina cb sebesar rp. lima juta rupiah). babmasyarakat miskin penerima skt kesehatan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar ftp yang meliputi puskesmas dtp dan puskesmas mampu pond dengan membawa skt yang telah ditandatangani dan disahkan oleh akbp, dan dilengkapi dengan ktp dan atau kk, masyarakat miskin penerima skt mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit dengan membawa skt yang telah ditandatangani dan disahkan oleh akbp serta dilengkapi dengan ktp dan atau dan surat rujukan dari puskesmas. dalam keadaan gawatdarurat tidak diperlukan surat rujukan dari puskesmas dan diberi waktu jam untuk pengurusan kelengkapan yang telah ditetapkan, pelayanan rujukan dilaksanakan sesuai azas rujukan secara berjenjang fasilitas kesehatanapabila ada selisih dari biaya pelayanan kesehatan rumah sakit, maka menjadi tanggungankeluarga pasienvfasilitas, ftp yang meliputi puskesmas dtp dan puskesmas mampu pond wilayah kabupaten bandung mengajukan permohonan penggantian biaya klaim pelayanan rite dan persalinan tanpa atauumah sakit hasan sadikin mengajukan permohonan penggantian biaya klaim pelayanan kesehatan rtl, rite dan persalinansud milik pemerintah kabupaten bandung, mengajukan permohonan verifikasi terhadap pelayanan kesehatan yang telah diberikan pada masyarakat miskin penerima skt kepada tim teknislayanan kesehatan ditandakopi skt, tim teknis melaksanakan verifikasi dalam hal kelengkapan administrasi, pelayanan kesehatan yang diberikan dan pengajuan biaya penggantian klaim dari puskesmas dtp, puskesmas mampu pond, rsud milik pemerintah kabupaten bandung dan rumah sakit hasan sadikin dan membuat surat rekomendasi penggantian biaya klaim berdasarkan hasil verifikasi, digunakan sebagai dasar kuasa pengguna anggaran kpa) mencairkan dana program pelayanan masyarakat miskin melalui bendahara pengeluaran pembantu dinas kesehatan,pa) dinas kesehatan. pembayaran klaim atas pelayanan rumah sakit mitra dinas kesehatan kabupaten bandung menggunakan mekanisme pembayaran langsung ls), dengan persyaratan:nomor pokok wajib pajak npp) fasilitas pelayanan kesehatan, referensi bank fasilitas pelayanan kesehatan,besarnya dana program pelayanan kesehatan masyarakat miskin untuk klaim tersebut dihitung berdasarkan pelayanan nyata yang diberikan kepada penerima skt kesehatan. ilbagi masyarakat miskin diluar pbi jaminan kesehatan penerima skt kesehatan. pengajuan klaim pelayanan kesehatan masyarakat miskin penerima sktdiluar pbi jaminan kesehatan penerima skt kesehatan pada puskesmas dtp, puskesmas mampu pond dan rumah sakit hasan sadikin terdapat pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. oo. apabila biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin penerima skt kesehatvidiberikanpbi kesehatan penerima skt kesehatan sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh tim salak yang ditetapkan dengan keputusan bupati dan tim teknis yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas kesehatanyang dilaksanakan secara berkala. tim salak dan tim teknis wajib mensosialisasikan program pelayanan kesehatan masyarakat miskin diluar pbi kesehatan penerima skt kesehatan untuk pelayanan kesehatan termasuk pendanaannya kepada masyarakat. bab ketentuan peralihan masyarakat miskin dan tidak mampu penerima skt kesehatan secara bertahap akan dialihkan menjadi peserta jkn pbi jaminan kesehatan pemerintah kabupaten bandung. bab xiiiskema alur pengajuan klaim biaya pelayanan kesehatan penerima sktmpada ftp dan ftl berkas klaim dinas kesehatan melalui tim teknis kmme5 pembayaran pada pembayaran untuk rumah sakit hasan rumah sakit umum puskesmas: daerah milik pemda salin rss) kab. bandung dilaksanakan melalui dilaksanakan melalui mencairkan dari dpa bendahara pengeluaran mekanisme masing masing. pembantu dinas kesehatan kabupaten bandung bupati bandung, ttd dadang laser peraturan pemerintah nomor tahun tentang penerima bantuan iuran jaminan). rumah sakit umum daerah milik pemerintah kabupaten bandung yang selanjutnya disebut rsud milik pemerintah kabupaten bandung adalah rsud soreang, rsud majalaya dan rsud cicalengkaebukuota jamkesmas yang kepesertaannya ditetapkan dengan surat keputusan bupati dan dibiayai oleh pemerintah daerakbp kabupaten bandung dan atau instansi pemerintah lainnya yang diberi memiliki wewenangyang perannya dibayar oleh pemerintah. surat keterangan tidak mampu dalam bidang kesehatan yang selanjutnya disebut skt bidang kesehatan adalah surat keterangan tidak mampu. penerima skt bidang kesehatan adalah masyarakat miskin diluar pbi jaminan kesehatdana program pelayanan kesehatan masyarakat miskin bagi penerima skt adalah dana bantuan dari pemerintah daerah kabupaten bandung. fasilitas kesehatan tingkat pertama yang selanjutnya disingkat ftp bagi pemegang skt bidang kesehatan adalah puskesmas dan jaringannya yang terdiri dari pustu, poskesdes, polindesdanyang selanjutnya disingkat ftl bagi pemegang skt bidang kesehatan adalah rsud milik pemerintah kabupaten bandung dan rumah sakit hasan sadikin yang bekerjasama dengan dinas kesehatan kabupaten bandung, yang memberikan pelayanan kesehatan rujukanpuskesmas mampuengan perawatan yang selanjutnya disebutpelayanan rawat inap tingkat pertama yang selanjutnya disebut pelayanan rite adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas dtp bagi pasien yang pada kondisi tertentu memerlukan perawatan lanjutan dimana pasien dirawat inap ruang perawatan paling singkat (satu) haritim satuan pelaksana jaminan kesehataninas kesehatan kabupaten bandung yang selanjutnya disebut tim teknisabupaten bandung. pelaksana verifikasi adalah anggota tim teknis jaminan kesehatan yang bertugas melakukan kegiatan penilaian administrasi klaim yang diajukan oleh ftp dan ftl bawah koordinasi tim teknis jaminan kesehatan. indonesia case base groups yang selanjutnya disingkat ina cb danftp secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ftl berupa pelayanan kesehatan rujukan danrsud milik pemerintah kabupaten bandung dan rumah sakit hasan sadikin, secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. dalam pemberian bantuan pembayaranatas pelayanan kesehatan dasar ftp yang. dalam pemberian bantuan pembayaran atas pelayanan kesehatan ftl berupa pelayanan kesehatan rujukan yang berupa rtl dan rite sertadiberikan rsud milik pemerintah kabupaten bandung dan rumah sakit hasan sadikin. babftp yaitu puskesmas dtp dan puskesmas mampu pond meliputi pelayanan rite terdiri atas: penanganan gawat darurat, perawatan pasien rawat inap,tanpa atau dengan komplikasi puskesmas mampu pondyang harus dilaksanakan sesuai azas rujukan secara berjenjang dan pasarkan pada indikasi medis, ruang lingkup pelayanan kesehatan rujukan ftl yaitu rsud milik pemerintah kabupaten bandung dan rumah sakit hasan sadikin meliputi rtl: rite kelas iii yang mencakup: tindakan, pelayanan obat, penunjang diagnostik, pelayanan darah, pelayanan haemodialisa, serta pelayanan lainnya yang dilaksanakan secara berjenjang sesuai kewenangannya. bab iii sasaran, persyaratan dan mekanisme pembuatan skt bagian pertama sasaran skt skt kesehatan diberikan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu diluar pbi jaminan kesehatan yang secara administrasi memiliki identitas warga kabupaten bandung. bagian kedua persyaratan skt pemohon skt adalah benar benart dibuat dan ditandatangani oleh kepala desa kelurahan berdasarkan hasil verifikasi oleh tim verifikasi tingkat dan skt hanya dapat digunakan rsud milik pemerintah kabupaten bandung, rumah sakit hasan sadikin, puskesmas dtp dan puskesmas mampu pond untuk pelayanan persalinan tanpa atau dengan komplikasi. bagian ketiga mekanisme pembuatan skt keluarga miskin membuat surat pernyataan, ditandatangani yang bersangkutan sebagai surat permohonan skt kepada ketua setempatindividu) surat permohonan yang telah disetujui oleh ketua rt rw diajukan kepada kepala desa kelurahan setelah sebelumnya diverifikasi oleh ketua untuk dibuatkan skt. sktskt hanya diterbitkan satu kali dalam satu bulan untuk satu orang pemohon dan berlaku untuk satu kali penanganan tindakan kasus. |
salinan nak bupati asahan provinsi sumatera utaradalam memenuhi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, perlu disusun komponen biaya pelaksanaan swakelolanunjang pelaksanaan tugas inspektorat daerah kabupaten asahan, dipandang perlu memberikan biaya pembinaan dan pengawasan serta perjalanan dinas dalam daerah, halaman darpengawasan keuangan dan pembangunan nomor per k jf tentang organisasi dan tata kerja penilaian angka kredit auditor:mutuskansahan. halaman daripembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah selanjutnya disebutselanjutnya disebutyang selanjutnya disingkaalaman darmbinaan dan pengawasan adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawashari adalah hari kerja yang ditetapkan untuk menjamin agar pembinaan dan pengawasharga satuan biaya pembinaan dan pengawasan adalah harga satuan biaya yang ditetapkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. biaya pembinaan dan pengawasan adalah biaya yang diberikan secara sumsum kepada tim yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai kompensasi atas peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan penugasan. biaya perjalanan dinas adalah biaya yang diberikan kepada tim yang melakukan pembinaan dan pengawasan dari tempat kedudukan tempat yang dituju dan kembali tempat kedudukan yang semula. register laporan hasil pembinaan dan atau pengawasan adalah lembar pengesahan laporan hasil pembinaan dan atau pengawasan. halaman dari bab jenis pembinaan dan pengawasan api melakukan pembinaan dan pengawasan melalui audit atau pemeriksaan: revi, evaluasi penilaian, pemantauan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan, dan pengawasan lainnya, pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf berupa asistensi pendampingan dan konsultasi fasilitasi yang merupakan bagian dari pembinaan. bab iii pelaksanaan pembinaan dan pengawasan apidengan menerbitkan spt. spt sebagaimana dimaksud pada merupakan dasar bagi tim untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang ditandatangani oleh inspektur. dalam hal inspektur mendelegasikan kewenangan dalam menerbitkan spt, maka pejabat penandatangan spt adalah pejabat yang ditunjuk. tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam berjumlah paling banyak (sepuluh) orang. susunan tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada paling banyak terdiri dari penanggung jawab, wakil penanggung jawab terdiri dari wakil penanggung jawab administrasi, dan wakil penanggung jawab teknis, pengendali mutu, pengendali teknis supervisor, ketua tim, anggota tim, dan penunjang operasional penugasan. anggota tim sebagaimana dimaksud pada huruf (f) berjumlah paling banyak (tiga) orang. tim sebagaimana dimaksud pada dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat mengikutsertakan personil api diluar personil api kabupaten asahan sesuai dengan kompetensi keahliannya. halaman dariterdiri dari wakil penanggung jawab administrasi adalah sekretaris inspektorat kabupaten asahan, dan wakil penanggung jawab teknis adalah inspektur pembantu. pengendali mutu sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah jfa dan atau pound dengan jenjang jabatan utama. pengendali teknis supervisor sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah jfa dan atau pound dengan jenjang jabatan madya. ketua tim sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah jfa dan atau pound dengan jenjang jabatan muda. anggota tim sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah jfa dan atau pound. apabila tidak terdapat jfa dan atauatau jfa dan atau pounnjukan dalam spt. penunjang operasional penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah asn yang berada dibawah sekretariat dan inspektur pembantu bukan dari jfa dan atau pound untuk pembinaan dan pengawasan. selain jfa dan atau pound sebagaimana dimaksud pada dan asn lingkungan api kabupaten asahan dapat ditugaskan sebagai wakil penanggung jawab teknis ketua tim, khusus untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf selain jfa dan atau pound sebagaimana dimaksud pada asn dengan jabatan pelaksana lingkungan api kabupaten asahan dapat ditugaskan sebagai anggota tim, khusus untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf halaman dari bab tugas dan tanggung jawab tim pembinaan dan pengawasan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas dan tanggung jawab memastikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan telah sesuai kebijakan kepala daerah dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. wakil penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas dan tanggung jawab wakil penanggung jawab administrasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya khususnya pada pemenuhan administratif yang dibutuhkan dalam penugasan. wakil penanggung jawab teknis dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya khususnya pada pemenuhan pelaksanaan standar kompetensi dalam melaksanakan penugasan pembinaan dan mengkoordinir pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pound) terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. pengendali mutuuntuk memenuhi standar profesiagar dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan penugasan dan hasil sesuai dengan standar pelaksanaan dan pelaporugasan pembinaan dan pengawasan. anggota tim sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan penugasan pembinaan dan pengawasan secara teknis dilapangan. penunjang operasional penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu wakil penanggungjawab untuk memenuhi seluruh pekerjaan administratif yang dibutuhkan dalam penugasan. pengendali mutu,dalam dan agar mempedomani ketentuan tentang standar pengawasan api yang berlaku. halaman dari apabila penanggung jawab dan atau wakil penanggung jawab, dan atau pengendali mutu dan atau pengendali teknis tidak dicantumkan dalam struktur penugasan maka tugas dan tanggungjawab dialihkan langsung kepada (satu) tingkat dibawahnya. bab waktu pembinaan dan pengawasan waktu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut: audit atau pemeriksaan dilaksanakan selama (lima belas) hari revi dilaksanakan selama (sepuluh) hari evaluasi penilaian dilaksanakan selama (dua belas) hari pemantauan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan selama (lima) hari pengawasan lainnya berupa asistensi pendampingan dilaksanakan selama (lima belas) hari dan konsultasi fasilitasi dilaksanakan selama (lima) hari dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan belum selesai dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana pada maka dapat diberikan penambahan waktu paling lama (sepuluh) hari setelah mendapat persetujuan inspektur. penyampaian laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan disampaikan kepada inspektur setelah berakhirnya masa spt. bab biaya pembinaan dan pengawasan biaya pembinaan dan pengawasan api menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten asahan yang tertuang dalam dpa dpp inspektorat kabupaten asahan. biaya pembinaan dan pengawasan api sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: biaya perjalanan dinas dalam daerah, dan biaya penunjang pembinaan dan pengawasan internal pemerintah. biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dalam daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku lingkungan pemerintah kabupaten asahan. halaman daribiaya perjalanan dinas dalam daerah untuk hari yang sama dalam rangkap penugasan tidak dibayarkan. dalam hal terdapat perjalanan dinas luar daerah pada hari yang bersamaan dengan perjalanan dinas dalam daerah dalam penugasan pembinaan dan pengawasan, maka yang diberikan adalah biaya perjalanan dinas luarbagai kompensasi atas peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kemampuan keuangancara sumsum kepada tim setelah menyampaikan register laporan hasil pembinaan dan atau pengawasan sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan.pemberian biaya penunjang pembinaan dan pengawasan internal pemerintah tetap diberikan sesuai dengan jumlah penugasan pembinaan dan pengawasan. biaya penunjang pembinaan dan pengawasan internal pemerintah untuk penanggungjawab dan wakil penanggungjawab dibebankan berdasarkan jam kerja setiap penugasan. jam kerja penanggungjawab dan wakil penanggungjawab administrasi untuk setiap penugasan minimal jam. rincian besaran biaya sebagaimana dimaksud pada yang diberikan kepada pelaksana kegiatan pembinaan danmbinaan dan pengawasan tim pembinaan dan pengawasansebagaimana dimaksud pada berupa halaman dari spt spp dan laporan perjalanan dinas register laporan hasil pembinaan dan atau pengawasan yang berisi judul laporan, nomor laporan, dan tanggal penerbitan laporan. bab viii penilaian angka kredit dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan penilaian angka kredit terhadap penugasan sebagaimana dimaksud padainspektur. tim penilai angka kredit disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi jfa dan atau jfppupd lingkungan inspektorat kabupaten asahan. beban biaya yang timbul dalam pelaksanaan penilaian angka kredit dituangkan dalam dpa dpp inspektorat. besaran biaya penilaian angka kredit sesuai dengan standar harga satuan pemerintah kabupaten asahan. bab ketentuan lain lain dalam hal kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam hurufab ketentuan peralihan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan lingkungan inspektorat sebelum ditetapkannya peraturan bupati ini tetap berpedoman kepadahalaman daripengawasan audit atau pemeriksapolo. dan atau pengawasan ketua penugasan pembinaan koo.evaluasi penilaihalaman dari ti. reviv. pemantauan monitoring tindak lanjut hasil pengawasanpembinaan asistensi pendampingkonsultasi fasilitasijenis pembinaan dan atau pengawasan jenis pembinaan vol satuan besaran dan atau pengawasan rp) audit atau pemeriksaan penugasan pembinaan dan atau pengawasan evaluasi penilaian penugasan pembinaan dan atau pengawasan revi penugasan pembinaan dan atau pengawasan pemantauan penugasan monitoring tindak pembinaan dan atau lanjut hasil pengawasan pengawasan asistensi pendampingan penugasan pembinaan dan atau pengawasan konsultasi fasilitasi penugasan pembinaan dan atau pengawasan bupati asahan, ttd surya halaman dariaa nomor tahunmbangunan integritas aparatur sipil negara dan upaya pencegahan serta pemberkatan korupsitahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsidiundangkan soreang pada tanggaaparatur sipil negara adalah penyelenggara negara lingkungan pemerintah kabupaten bandung yang menjalankan fungsi eksekutifoleh kpkaparat pengawas intern pemerintah yang selanjutnya disingkat api adalah inspektorat kabupaten bandungbandung adalah seluruh aparatur sipil negara yang bekerja lingkungan pemerintah kabupaten bandung yang menduduki jabatan eselon iii, eselon dan eselon dan belum termasuk wajib lapor lakon. lokasi sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada bupati melalui tim lokasi pada badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kabupaten bandung. lokasi sebagaimana dimaksud pada akan dilakukan verifikasi oleh api. lokasi setelah verifikasi oleh api dilaporkan oleh tim lokasi kepada kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. tanda terima penyampaian lokasi disampaikan kepada: asli untuk kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, fotokopi untuk badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, fotokopi untuk inspektorat kabupaten bandung, dan footocopy untuk pengelola lokasi masing masing skpd. kewajiban aparatur sipil negara untuk menyampaikan lhan paling lambat: (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapaparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi aplikasi pada system informasi pelaporan harta kekayaan asn (seharga) kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan alamat https: seharga.mempan.go.idpengembangan pegawai,, yang ditetapkan dengan keputusan kepala satuan kerja perangkat daerah. tim pengelola lokasi satuan kerjsatuan kerja perangkat daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada tim pengelola lokasi. bab sanksanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada dihembuskan kepada kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasindutid dadang laser |
penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yangpandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sehingga perlu diganti:menteri komunikasi dan informatika tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi:lenggaraan jaringantelekomunikasi untuk keperluan khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus,: penyelenggaraan jaringan bergerak adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi bergerak, penyelenggara dan data, jelajah (: jelajah (roaming) nasional:: uji laik operasi adalah pengujian teknis yang dilakukan oleh lembaga yang telah diakreditasi atau tim yang dibentuk oleh direktur jenderal dengan tugas melaksanakan proses pengujian sistem secara teknis dan operasional: lembaga uji laik operasi adalah lembaga yang berwenang melakukan uji laik operasi dan telah mendapatkan akreditasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemberian akreditasi: kewajiban pelayanan universal adalah kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggaratelekomunikasi, rencana dasar teknis adalah ketentuan ketentuan teknis yang harus diikuti dalam membangunkan menyediakan jaringan telekomunikasi sehingga menjamin ketersambungan satu jaringan jaringan lainnya, landing right adalah hak yang diberikan oleh menteri kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi,,yelenggaraan jaringan telekomunikasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yaitu:jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada wajib mendapatkan izin. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: penyelenggaraan jaringan tetap:dar: penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional:dibedakan dalam.: dan dan atau tidak memerlukan kode akses jaringan, jumlah penyelenggaranya tidak dibatasi. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang jumlah penyelenggaranya tidak dibatasi, tata cara perizinannya dilakukan melalui proses evaluasi. dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam dan yang ditetapkan oleh menteri. penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan segala fasilitas telekomunikasi untuk menjamin pelayanan jaringan telekomunikasi sesuai standar kualitas pelayanan, memberikan pelayanan yang sama kepada pemakai jaringan telekomunikasi: cc. membuat ketentuan dan syarat syarat berlangganan jaringan telekomunikasi: mengumumkan secara terbuka ketersediaan jaringan telekomunikasi yang dimilikinya.sebagaimana dimaksud pada berupa jaringan lokal: perangkat antar muka, cc. sentral (pusat penyambungan), transmisi, dan sistem pendukung operasi, pelayanan dan perangkat tambahan. setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib melaksanakan kewajiban pelayanan universal dalam bentuk kontribusi kewajiban pelayanan universal. tata cara pelaksanaan kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan menteri tersendiri. setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang merupakan penerimaan negara bukan pajak pnb). tata cara pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasiyang menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dan biaya hak penggunaan orbit satelit yang merupakan penerimaan negara bukan pajak pnb). tata cara pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dan penggunaan orbit satelitwajib menjamin tersedianya interkoneksi. setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak mendapatkan interkoneksi dari penyelenggara jaringan lainnya. pelaksanaan interkoneksi sebagaimana dimaksud pada dan wajib mengikuti ketentuan dalam rencana dasar teknis yang ditetapkan oleh menteri. penyediaan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya harus memenuhi prinsip prinsip transparan: tidak diskriminatif baik kualitas maupun biaya, diberikan dalam waktu yang singkat: berorientasi pada biaya (cost based), berdasarkan permintaan. interkoneksi antar jaringan telekomunikasi dilaksanakan pada titik interkoneksi. titik interkoneksi sebagaimana dimaksud pada merupakan titik batas tanggung jawab pengelolaan jaringan telekomunikasi. penetapan titik interkoneksi diatur tersendiri dalam ketentuan rencana dasar teknis yang ditetapkan oleh menteri. apabila dalam pelaksanaan interkoneksi diperlukan biaya dan atau perangkat antar muka (interface), penyediaan biaya dan atau perangkat tersebut menjadi tanggung jawab penyelenggara jaringan yang memerlukan. direktur jenderal menetapkan penomoran termasuk nomor kode akses penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berdasarkan ketentuan rencana dasar teknis yang ditetapkan oleh menteri. setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memasang rambu rambu (tanda tanda) keberadaan jaringan telekomunikasi tata cara pemasangan dan rambu rambu (tanda tanda) keberadaan jaringan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan direktur jenderal. alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh dan memiliki sertifikat dari direktur jenderal. bab iii penyelenggaraan jaringan tetap bagian pertama penyelenggaraan jaringan tetap lokal penyelenggaraan jaringan tetap lokal dibedakan atas penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis circuit switched dan penyelenggarawajib membangun dan atau menyediakan jaringan tetap lokal berbasis circuit switched dan jaringan untuk akses pelanggan suatu lokasi yang mengunakan (satu) sentral lokal atau lebih. lokasi sebagaimana dimaksud pada meliputi satu atau beberapa wilayah kabupaten dan atau kota yang ditetapkan oleh menteri atas usul direktur jenderal. setiap lokasi sebagaimana dimaksud pada mendapatkan kode wilayah yang ditetapkan oleh direktur jenderal berdasarkan rencana dasar teknis yang ditetapkan oleh menteri. penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis circuit switched dapat membangun dan atau menyediakatau teknologi lain menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal. penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis circuit switched atau teknologi lainnya dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jasa telepon dasar sambungan lokal, penyelenggara jasa telepon dasar sambungan langsung jarak jauh,lokal berbasis circuit switched dapat menyelenggarakan sirkuit sewa lokal. penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis circuit switched wajib menyediakan akses telepon umum. akses telepon umum sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya dari kapasitas jaringan terpasang. penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis circuit switched dapat menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi lintas batas yang menghubungkan langsung dua lokasi dua negara yang berbatasan langsung. penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi lintas batas sebagaimana dimaksud pada diberlakukan lokasi yang mempunyai hubungan kepentingan sosial dan ekonomi. penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi lintas batas ditetapkan lokasi nunukan tawar, manado davao: jayapura lae. lokasi telekomunikasi lintas batas selain sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan direktur jenderal dengan memperhatikan kesepakatan bilateral. penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched wajib membangun dan atau menyediakan jaringan transport yang menghubungkan antar pusat jaringan (node) dan jaringan akses pelanggan yang terhubung pusat jaringan (node). wilayah penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched mencakup wilayah lokal dan nasional. penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched izin dari direktur jenderal. penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi, dan atau lembaga penyiaran berlangganan. bagian kedua penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh diwajibkan membangun dan atau menyediakan jaringan tetap untuk menghubungkan antar penyelenggara jaringan tetap lokal. penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh diwajibkan membangun dan atau menyediakan sentral jarak jauh (sentral trunk) dan jaringan yang menghubungkan antar sentral jarak jauh (sentral trunk). penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan langsung jarak jauh. penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jasa telepon dasar sambungan langsung jarak jauhlangsung jarak jauh dapat menyelenggarakan sirkuit sewa jarak jauh. bagian ketiga penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional diwajibkan membangun dan atau menyediakan jaringan tetap untuk menghubungkan jaringan domestik dengan jaringan internasional. penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional diwajibkan membangun dan atau menyediakan sentral gerbang internasional sgi) dan jaringan yang menghubungkan antar sentral gerbang internasional (sgi). penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional diwajibkan menghubungkan sentral gerbang internasional yang dimilikinya. penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan internasional. penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional dapat menyewakan jaringannya kepadainternasional dapat menyelenggarakan sirkuit sewa internasional. bagian keempat penyelenggaraan jaringan tetap tertutup penyelenggara jaringan tetap tertutup diwajibkan untuk membangun jaringan untuk disewakan. dalam hal penggunaan jaringan disewa oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi harus sesuai peruntukannya. dalam hal penggunaan jaringan disewa oleh penyelenggara telekomunikasi khusus dan pengguna bukan penyelenggara telekomunikasi harus digunakan untuk keperluan sendiri. pengunaan jaringan untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud pada adalah penggunaan jaringan untuk penggunaan kelompok pengguna tertutup (closed user group). penyelenggara jaringan tetap tertutup yang menyediakan jaringan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dilarang menghubungkan jaringan lainnya. penyelenggara jaringan tetap tertutup dapat menyewakan jaringannya untuk pengguna yang berlokasi luar wilayah negara republik indonesia. penyelenggara jaringan tetap tertutup asing dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara telekomunikasi indonesia dan atau pengguna bukan penyelenggara telekomunikasi. dalam hal penyelenggara jaringan tetap tertutup asing menyewakan jaringan kepada pengguna bukan penyelenggara telekomunikasi wilayah negara republik indonesia, wajib bekerja sama dengan penyelenggara jaringan tetap tertutup indonesia. bab penyelenggaraan jaringan bergerak bagian pertama penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial diwajibkan membangun dan atau menyediakan jaringan bergerak terestrial untuk akses pelanggan satu lokasi atau lebih. penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial terdiri dari: penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial radio ranking, penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial radio panggil untuk umum puu). penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial selain sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur jenderal. penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial radio rankingradio ranking dengan cakupan beberapa kabupaten dan kota dapat tidak tersambung antara satu dan lainnya. penyelenggara jaringan bergerak terestrial radio ranking wajib membangun dan atau menyediakan jaringan bergerak terestrial radio ranking. jaringan bergerak terestrial radio ranking dapat disambungkan jaringan telekomunikasi lainnya. pelaksanaan penyambungan jaringan telekomunikasi lainnya sebagaimana dimaksud pada wajib mengikuti ketentuan teknis dalam rencana dasar teknis yang ditetapkan oleh menteri. dalam hal jaringan bergerak terestrial radio ranking disambungkan jaringan telekomunikasi lainnya, maka diberlakukan ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak seluler. penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial radio ranking harus menggunakan spektrum frekuensi radio yang pengalokasiannya ditetapkan oleh direktur jenderal. pelanggan jaringan bergerak terestrial radio ranking dapat menyediakan sendiri terminal radio ranking. dalam hal pelanggan tidak dapat menyediakan terminal sendiri, penyelenggara jaringan bergerak terestrial radio ranking wajib menyediakan terminal radio ranking bagi pelanggannya. penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial puupuu dengan cakupan beberapa kabupaten dan atau kota sebagaimana dimaksud pada huruf wajib tersambung antara satu dan lainnya. penyelenggara jaringan bergerak terestrial puu diwajibkan: menyediakan pesawat penerima yang berfungsi dengan baik untuk digunakan oleh pelanggan: menyampaikan pesan atau panggilan kepada pelanggan yang berhak: menjamin keamanan pesan atau berita. bagian kedua penyelenggaraan jaringan bergerak seluler penyelenggaraan jaringan bergerak seluler diwajibkan membangun dan atau menyediakan jaringan bergerak seluler untuk akses pelanggan. penyelenggara jaringan bergerak seluler dibedakan dalam: penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan provinsi atau beberapa provinsi, penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan nasional. penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib membangun dan atau menyediakan jaringan bergerak seluler yang saling terhubung daerah cakupannya. pembangunan dan atau penyediaan jaringan sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan secara bertahap. penyelenggara jaringan bergerak seluler dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler lainnya. penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan provinsi atau beberapa provinsi wajib melaksanakan jelajah (roaming) dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan provinsi atau beberapa provinsi lainnya yang memiliki sistem dan spektrum frekuensi radio yang sama. pelaksanaan jelajah (roaming)nyelenggara jaringan bergerak seluler dapat melaksanakan jelajah (roaming) nasional dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler lainnya. pelaksanaan jelajah (roaming) laksanaan jelajah (roaming) nasional sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilaksanakan sampai dengan tersedianya layanan kepada pengguna dengan menggunakan jaringan milik penyelenggara jaringan bergerak seluler itu sendiri. penyelenggara jaringan bergerak seluler yang melakukan kerja sama jelajah (roaming) nasional wajib: melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana tertuang dalam izin penyelenggaran jaringan bergerak seluler yang dimilikinya, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban pembangunan sarana dan prasarana serta standar kualitas pelayanan, menyampaikan rencana pelaksanaan jelajah (roaming) nasional kepada direktur jenderal: menyampaikan laporan pelaksanaan jelajah (roaming) nasional setiap tahun kepada direktur jenderal yang sekurang kurangnya mencakup wilayah jelajah: jenis layanan. pelaksanaan kerja sama jelajah (roaming) dievaluasi secara berkala oleh direktur jenderal. penyelenggara jaringan bergerak seluler dapat melaksanakan jelajah (roaming) internasional. pelaksanaan jelajah (roaming) internegara lainnya. penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib mempunyai fasilitas layanan standar sekurang kurangnya: perpindahan antar sel otomatis (hand over), jelajah: pengamanan dari kecurangan (anti fraud facility): penghitung rincian percakapan (detail billing), kemampuan interkoneksi, dan supervisi dan kontrol. bagian ketiga penyelenggaraan jaringan bergerak satelit penyelenggara jaringan bergerak satelit diwajibkan membangun dan atau menyediakan jaringan bergerak satelit untuk akses pelanggan. penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib membangun dan atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung. penyelenggara jaringan bergerak satelit dapat menggunakan satelit asing dan wajib memiliki landing right. penyelenggara jaringan bergerak satelit menyelenggarakan jasa telepon dasar dankan izin dari direktur jenderal. penyelenggara jaringan bergerak satelit dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jasa telepon dasar dan penyelenggara jasa multimedia. penyelenggara jaringan bergerak satelit yang dirancang khusus untuk penyelenggaraan jasa multimedia dapat menyelenggarakan jasa telepon dasar. dalam menyelenggarakan jasa telepon dasar sebagaimana dimaksud pada mengikuti ketentuan untuktelepon dasarmultimediamultimedia. penyelenggara jasa telepon dasar atau jasa multimedia sebagaimana dimaksud pada dan wajib memiliki landing right. terminal bergerak yang digunakan untuk penyelenggaraan jasa telepon dasar sebagaimana dimaksud dalam disediakan oleh agen atau oleh penyelenggara jaringan bergerak satelit yang bersangkutan. agen sebagaimana dimaksud pada merupakan perusahaan nasional yang ditunjuk oleh pabrikan terminal. bab tata cara perizinan bagian pertama tata cara seleksi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi menteri menetapkan jumlah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang jumlah penyelenggaranya dibatasi. penetapan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sekurang kurangnya (satu) kali setiap tahun. penetapan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan pertimbangan sumber daya dan kondisi pasar.pengumuman peluang usaha untuk menyelenggarakan jaringan telekomunikasi memuat sebagai berikut: jenis penyelenggaraan: jumlah penyelenggara, lokasi dan cakupan penyelenggaraan: persyaratan dan tata cara permohonan izin, tempat dan waktu pengajuan permohonan izin: biaya biaya yang harus dibayar antara lain biaya dokumen seleksi akhir dan uang jaminan bank, kriteria seleksi dan evaluasi untuk penetapan calon penyelenggara telekomunikasi. direktur jenderal membentuk tim seleksi untuk melakukan seleksi yang terdiri dari unsur unsur teknis, bisnis, hukum, perencanaan dan administrasi. tim seleksi sebagaimana dimaksud pada melaksanakan seleksi berdasarkan kriteria seleksi yang diberitahukan secara terbuka kepada peserta seleksi. tim seleksi menyelesaikan tugas paling lambat (empat puluh) hari kerja sejak ketetapan batas akhir penerimaan permohonan calon penyelenggara. pelaksanaan seleksi dilakukan secara transparan, obyektif, jujur, dan adil. tim seleksi berpedoman pada dokumen seleksi dalam menilai dokumen permohonan. dokumen seleksi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: dokumen seleksi administrasi: dokumen seleksi teknis. dokumen seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf memuat sebagai berikut: akta pendirian perusahaan, pengesahan pendirian perusahaan: profile perusahaan: nomor pokok wajib pajak (npp), struktur permodalan perusahaan, kesanggupan membayar biaya biaya yang harus dibayar, bukti jaminan bank, tanggal waktu batas akhir penyerahan dokumen. dokumen seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf memuat sebagai berikut: rencana usaha, rencana kerja dan kesanggupan membangun dan atau menyediakan jaringan, data teknis dan konfigurasi jaringan: kesanggupan menggunakan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis, pengisian permohonan penetapan spektrum frekuensi radio dari direktorat jenderal bagi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dan atau orbit satelit: tanggal waktu batas akhir penyerahan dokumen. tim seleksi menyelesaikan seleksi administrasi paling lama (sepuluh) hari kerja setelah batas akhir penyerahan dokumen seleksi administrasi. tim seleksi menyelesaikan seleksi teknis paling lama (tiga puluh) hari kerja setelah batas akhir penyerahan dokumen seleksi teknis. peserta seleksi teknis adalah peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi yang diumumkan secara terbuka. penetapan calon penyelenggara berdasarkan urutan nilai terbaik hasil seleksi dari tim seleksi dan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon peserta seleksi. bagian kedua tata cara evaluasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasipenyelesaian evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan paling lambatbagian ketiga tata cara perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasiyang jumlah penyelenggaranya dibatasi:penyelenggaraan jaringan yang jumlah penyelenggarapemilik izin prinsip dilarang merubah susunan kepemilikan saham perusahaan. larangan perubahan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi perusahaan terbuka (publik).izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi diberikan tanpa batas waktu dan setiap (lima) tahun dilakukan evaluasi secara menyeluruhperaturan perundang undangan. bab tata cara pelaksanaan uji laik operasidi, salinan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakanpada direktur jenderal dapat membentuk tim uji laik operasi. pelaksanaan uji laik operasi dilaksanakan paling lambat (empat belas) hari kerja sejak permohonan uji laik operasi diterima. sarana dan prasarana yang dinyatakan laik operasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan uji laik operasi, direktur jenderal menerbitkan surat keterangan laik operasi. surat keterangan laik operasi. dalam hal pelaksanaan uji laik operasi tidak dilakukan dalam jangka waktu (empat belas) hari kerja sejak permohonan uji laik operasi diterima, pemilik izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam berhak mendapatkan surat keterangan laik operasi. lembaga atau tim sebagaimana dimaksud dalam dalam jangka waktu paling lambat (empat belas) hari kerja harus menyelesaikan evaluasi hasil pelaksanaan uji laik operasi sejak diterimanya permohonan secara lengkap. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan secara tertulis kepada direktur jenderal dalam jangka waktu paling lambat (empat belas) hari kerja. apabila hasil evaluasi pelaksanaan uji laik operasi sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi dinyatakan tidak laik operasi, pemilik izin prinsip diberi kesempatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana paling lambat (tiga puluh) hari kerja. dalam hal kesempatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada masih dinyatakan belum laik operasi, pemilik izin prinsip diberikan kesempatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana paling lambat (empat belas) hari kerja. dalam halilik izin prinsip wajib mengubah atau mengganti sistem, sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi. dalam hal tidak terdapat pertimbangan lain yang perlu diperhatikan, menteri menerbitkan izin penyelenggarasional telecommunication union itu, perubahan penggunaan spektrum frekuensi radio,bab vii tarif ketentuan mengenai tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi diatur dalam peraturan menteri tersendiri. biaya interkoneksi antar jaringan telekomunikasi diatur dalam peraturan menteri tersendiri. bab viii ketentuan lain lain sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk keperluan telekomunikasi yang telah dimiliki oleh badan hukum yang bukan penyelenggara telekomunikasi sebelum ditetapkannya peraturan menteri ini, dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi berdasarkan kerja sama. kerja sama sebagaimana dimaksud pada berupa kerja sama pengelolaan yang sekurang kurangnya memuat ketentuan bahwa kerja sama pengelolaan bersifat eksklusif: kerja sama pengelolaan tidak dipungut bayaran. kerja sama sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan kepada menteri sebelum dilaksanapenyelenggaraan jaringan telekomunikasi beserta seluruhanuari menteri komunikasi dan informatika, ttd tifatul sembiring |
(a) perangkat troposcatter wajib memenuhilaksanaan pengujian perangkat troposcatter wajib berpedoman padaroposcatter persyaratan teknis alat dan perangkat perangkat troposcatter persyaratan teknis perangkat troposcatter meliputi: bab ketentuan umum definisi: gambar konfigurasi, dan singkatan. babi persyaratan teknis persyaratan operasi, persyaratan keselamatan listrik dan kesehatan: dan electromagnetic compatibility: bab iii pelaksanaan pengujian. bab ketentuan umum definisi perangkat telekomunikasi yang memancarkan dan menerima sinyal gelombang radio dengan metode propagasi pantulan dari lapisan troposfer yang bekerja pada gelombang mikro. scatter zone transmitting receiving station station earth singkatan audio frequency amplitude modulation agc automatic gain control ber bit error rate bps binary phase shift kering disp international special committee radio interference continuous wave dsr data signalling rate erp effective isotopic radiated power emc electro magnetic compatibility etis european telecommunication standards institute fcc federal communications commission fdm frequency division multiplexing fec forward error correction fer frame error rate fsk frequency shift kering intermediate frequency isbn integrated service digital network itu r international telecommunication union radiocommunication mar multiplex aggregate bit rate noise figure pdh plesiochronous digital hierarchy phase modulation gam guadrature amplitude modulation gps guadrature phase shift kering radio frequency rsl received signal level sdh synchronous digital hierarchy ser symbol error rate stm synchronous transfer mode vsw voltage standing wave ratio istilah komunikasi radio yaitu komunikasi dengan menggunakan gelombang radio. point point yaitu komunikasi yang disediakan oleh sebuah link dari satu stasiun satu stasiun lain. point multipoint yaitu komunikasi yang disediakan oleh beberapa link dari satu stasiun beberapa stasiun.purious emission yaitu emisi gelombang radio luar bandwidth yang ditentukan karakteristik utama atau main mandatory adalah spesifikasi atau parameter umum yang harus dimiliki oleh tiap alat dan perangkat komunikasi radio microwave link. karakteristik sekunder atau voluntary adalah spesifikasi atau parameter khusus yang dapat dimiliki oleh tiap alat dan perangkat komunikasi radio microwave link. bab persyaratan teknis karakteristik umum frekuensi operasi frekuensi operasi band bit rate minimum bps stabilitas frekuensi part per million (ppm) atau 2x1 modulator jenis modulasi bps atau gps bit rate minimum kbps bandwidth sesuai bit rate pengkodean kanal fec viterbi, turbo code) penerima faktor derau maksimal bandwidth sesuai bit rate rsl sesuai bandwidth dan bit rate ber maksimum catu daya single phase volt atau triple phase volt hz : kondisi lingkungan temperatur paling tidak dapat beroperasi pada rentang celcius kelembaban paling besar non condensingpengaman petibab iii pelaksanaan pengujian pengujian perangkat troposcatkarakteristik antena pada perangkat telekomunikasi troposcatter karakteristik antena: gain antena paling rendah pada paling rendah pada teamwidth paling tinggi (half power teamwidth) sidelobe paling tinggi dibawah gain paling tinggi vsw (paling tinggi) daya masukan kvw paling tinggi dbw paling tinggi penguat daya daya keluaran s500 dbw) termodulasi dengan carriers masing masing daya sama pada kickoff spurious paling rendah konversi am pm paling tinggi db menteri komunikasi dan informatika republik indonesiamaka perlu didan atau bentuk formulir secara manual. disiplin adalah kesanggupanbabkinerja pegawai, dan disiplin. komponen sebagaimana dimaksud padayang menduduki jabatan rangkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dapat diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan tunjangan jabatan yang dipilihnya. besarnya tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam didasarkan padaas jabatan sebagaimana dimaksud pada mengacu pada peraturan menteri yang mengatur mengenai kelas jabatan lingkungan kementerian komunikasi dan informatikayang melaksanakan tugas dan pekerjaan yang sejenis unit kerjanyataudenganlakukan perekaman kehadiran pada saat masuk kerja dan atau pulang kerja, izin sakit tanpa surat keterangan dokter, cuti sakit lebih dari (dua) hari, cuti bersalin untuk anak ketiga, cuti alasan penting, cuti besar, j . mendapatkan pengalihan status dari tugas belajar menjadi izin belajar, tidak memenuhi capaian kinerja pegawai, dan atau il.kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf kepada pegawai tersebut dikenakan pengurangan tunjangan kinerja perhari keterlambatan dan atau pulang kerja sebelum waktunya. besaran penguranganyo6 (dua keseratus) untuk tiap (satu) hari tidak masuk kerja. pegawai yang tidak melakukan perekaman kehadiran lakukan perekaman kehadiran masuk kerja dan pulang kerjalaksanakan izin sakit sampai dengan (dua) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung tetapi tidak disertai dengan surat keterangan dokterpegawai yang mengambil cuti bersalin untuk anak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf tunjangan kinerja dikenai pengurangan tunjangan kinerja sebesar (dua koma lima keseratus) setiap harinya. pegawai yang mengambil cuti alasan pentingbesarpengalihan status tugas belajar pegawai yang mendapatkan pengalihan status dari tugas belajar menjadi izin belajar dikarenakan belum dapat menyelesaikan tugas belajarnyaempat sebesar (duabagian kelimasebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan pemotongan tunjangan kinerja sebesar (dua koma lima keseratus) setiap harinyaccsedang atau akan dikenakan pemotongan tunjangan kinerja atas hukuman disiplin kemudian dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat untuk pelanggaran yang sama atas pelanggaran yang berbedanya. pegawai yang dikenai maka tunjangan kinerja dibayarkan kembali setelah pegawai lakukan perekamanizin sakit sampai dengan (dua) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan surat keterangan dokter, puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya, dan keadaan kahar memaksa. bab penambahan tunjangan kinerja pegawai yang memperoleh nilai sangat baik sebesargawai yang memperoleh nilai sangat baik lebih darinilaian capaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan berdasarkan hasil keputusan penilaian kinerja pegawai oleh tim penilai kinerja kementerian atas usulan atasan langsung pegawai. tata kerja dan pembentukan tim penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteri. tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada dan diberikan setiap bulan pada tahun berikutnya. pelaksana tugas diberikan tunjangan kinerja tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab ketentuan penutup tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam dan dibayarkan terhitung mulai bulan april penyesuaian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam dibayarkan sesuai dengan pengurangan tunjangan kinerja yang telah diperhitungkan untuk masing masing pegawai sampai bulan desembeikg mguikasi dan informatika biro hukum, (ang r3: ftinkelas jabatan tunjangan kinerja per das oampengurangan tunjangan kinerja karena terlambat dan pulang sebelum waktunya keterlambatan lama keterlambatan presentase perataan menit atau tidak melakukan perekaman kehadiran masuk kerja pulang lama meninggalkan presentase sebelum pekerjaan sebelum pengurangan waktunya (psw) waktunya psw menit atau tidak melakukan perekaman kehadiran masuk kerja menteri komunikasi dan informatika republik indonesia, ttd. diantara |
b,iliki lebar tertentu. alat dan atau perangkat telekomunikasi wireless local area network yang selanjutnya disebut dengan alat dan atau perangkat telekomunikasi klan, adalah alat dan atau perangkat penerima dan pengirim sinyal digital, yang bekerja pada pita frekuensi radio tertentu yang digunakan untuk keperluan akses data dengan menggunakan teknologi ieee alat dan atau perangkat telekomunikasi short range device, yang selanjutnya disebut dengan alat dan atau perangkat telekomunikasi srd adalah alat dan atau perangkat telekomunikasi berdaya pancar rendah untuk komunikasi jarak pendek yang beroperasi pada pita frekuensi radio tertentu. alat dan atau perangkat telekomunikasi licensed assisted access yang selanjutnya disebut dengan alat dan atau perangkat telekomunikasi laa adalah alat dan atau perangkat telekomunikasi yang mengimplementasikan fitur berbasis teknologi long term evolution lte) dengan memanfaatkan pita frekuensi radio yang dikombinasikan dengan pita frekuensi radio lain yang telah ditetapkan untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler. alat dan atau perangkat telekomunikasi dengan daya pancar bawah yang selanjutnya disebut dengan alat dan atau perangkat telekomunikasi low power adalah alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menggunakan pemancar radio dengan daya pancar rendah dan bekerja dengan menggunakan daya pancar tidak melebihi dengan karakteristik tertentu. alat dan atau perangkat telekomunikasi dedicated short range communication yang selanjutnya disebut dengan alat dan atau perangkat telekomunikasi src adalah alat dan perangkat sistem transportasi cerdas (intelligent transport system) mengacu pada standar ieee dan bertujuan untuk meningkatkan traffic management, keselamatan transportasi, dan meningkatkan sistem komunikasi cerdas antar kendaraan (vehicle vehicle v2v) dan kendaraan infrastruktur lalulintas vehicle infrastructure v2i). alat dan atau perangkat telekomunikasi low power wide area nonseluler yang selanjutnya disebut alat dan atau perangkat telekomunikasi lpa nonseluler adalah alat dan atau perangkat telekomunikasi berdaya pancar rendah dengan cakupan luas yang beroperasi luar pita frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler. menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan frekuensi radio dan standardisasi alat dan atau perangkat telekomunikasibab ketentuan teknis izin kelas izin kelas diberikan untuk penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi: klan: srd, src: laa, lpa nonseluler, dan atau yang beroperasi pada pita frekuensi radio yang digunakan berdasarkan izin kelas yang sejenis sesuai tingkat teknologi dan karakteristiknya. alat dan atau perangkat telekomunikasi srd sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain: bluetooth, alat dan atau perangkat telekomunikasi berdaya pancar bawah radio frequency identification rid), near field communication nfc), dan wireless personal area network span) ieee alat dan atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada dioperasikan pada pita frekuensi radio berdasarkan iziat dan atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dioperasikan sesuai ketentuan teknis operasional alat dan atau perangkatoperasional alat dan atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan peraturan direktur jenderal. pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam digunakan dengan ketentuan:, dilarang menimbulkan gangguan frekuensi radio yang merugikanalat dan atau perangkat telekomunikasi klan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat beroperasi secara: single band single mode pada pita frekuensi radio: hz, hz, hz, atau hz. atau multi band multi mode pada (dua) atau lebih pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada huruf alat dan atau perangkat telekomunikasi klan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: subscriber station: dan base station access point. base station access point sebagaimana dimaksud pada huruf dapat digunakan untuk penggunaan: outdoor, atau indoor. penggunaan base station access point: dan atau base station access point untuk penggunaan indoor sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat beroperasi pada pita frekuensi radio: hz, hz, hz, atau hz. base station access point yang digunakan untuk penggunaan indoor sebagaimana dimaksud dalam harus menggunakan antena yang tidak bisa dibongkar pasang (fixed and built in). alat dan atau perangkat telekomunikasi klan sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak boleh dilengkapi dengan fitur pilihan country region, dan wajib dilengkapi pengunci pita frekuensi radio, sehingga hanya dapat beroperasi pada pita frekuensi radio yang diperbolehkan (factory lock). pengunci pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada huruf bersifat permanen dan tidak bisa dihilangkan. alat dan atau perangkat telekomunikasi laa hanya dapat dioperasionalkan oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler. penyelenggara sebagaimana dimaksud pada dalam mengoperasikan alat dan atau perangkat telekomunikasi laa wajib mengaktifkan fitur: listen before talk, dynamic frequency selection, cc. transmit power control, dan frequency channel selection. alat dan atau perangkat telekomunikasi laa sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat beroperasi pada pita frekuensi radio: hz, hz, dan atau cc. hz. alat dan atau perangkat telekomunikasi laa sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan untuk penggunaan: outdoor, atau indoor. penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi laa hz. penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi laa untuk indoor sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dioperasikan pada pita frekuensi radio: hz, hz, dan atau cc. hz. alat dan atau perangkat telekomunikasi lpa nonseluler sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: wideband, dan narrowband. alat dan atau perangkat telekomunikasi lpa nonseluler narrowband hanya dapat dioperasikan oleh penyelenggara sistem komunikasi data. setiapsebagaimana dimaksud dalamyang ditetapkan dengan peraturan direktur jenderal. penilaian terhadap kewajiban setiap persyaratan teknisnggunaan. setiap orang yang menggunakan spektrum frekuensi radio berdasarkan izin kelas dan menimbulkan gangguan yang merugikan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio lainnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan teknisalat dan atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf yang telah disertifikasi sebelum peraturan menteri ini mulai berlaku, masih dapat dibuat, dirakit, atau dimasukkan, untuk diperdagangkan wilayah negara kesatuan republik indonesia paling lama (tiga) tahun sejak sertifikat berlaku. dalam hal alat dan atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada masih akanjangka waktu sebagaimana dimaksud pada wajib melakukan sertifikasi sesuai dengan ketentuan teknis yangberita negara republik indonesia tahun nomor peraturan direktur jenderal pos dan telekomunikasi nomor dirjen tentang persyaratan teknis bluetoothradio frequency identification rid) reader pada frekuensi hz,waindengan aslinya semen kasi dan informatika ana bag rs: tata au, pena kari wspektrum frekuensi radio yang digunakan berdasarkanpita frekuensi radio yang alat dan atau perangkatsrd, lpa nonseluler srd, klan srd, klan, laa srd, klan, laa srd, klan, laa, srcsrd,pita frekuensi radio yang alat dan atau perangkat digunakan berdasarkan telekomunikasi izin kelaketentuan teknis operasionalalat dan atau perangkat telekomunikasi klan penggunaan daya pancar bandwidth pita frekuensi radio maksimum eifectwe isotopic radiated power maksimum erp) indoor: indoor: indoor: indoor: ii. alat dan atau perangkat telekomunikasi srdang ditetapkan peran fe:sesuai dengan persyaratan teknis spp yang ditetapkan dengan peraturan direktur jenderal kasi pita frekuensi radio penggunaan daya pancar maksimum sesuai dengan persyaratan teknisyang ditetapkan dengan peraturan direktur jenderal iii. alat dan atau perangkat telekomunikasi src penggunaan daya pancar bandwidth analit. pita frekuensi radio maksimum eifectwe isotopic radiated power maksimum erp) road side unit rsu) watt board unit obu) iv. alat dan atau perangkat telekomunikasi laa penggunaan daya pancar maksimum effective bandwidth pita frekuensi radio isotopic radiated power erp) maksimum untuk setiap carrier indoor 20m untuk setiap carrier indoor indoor alat dan atau perangkat telekomunikasi lpa nonseluler pita frekuensi spesifikasi wideband narrowband radio maksimum effective isotopic radiated power erp) gateway base station: 400m 400mw end node subscriber station: 100m 250mw maksimum 250k 200k bandwidth duty cycle downlink uplink menteri komunikasi dan informatika republik indonesia, ttd. diantara |
perhubungan, menimbang bahwa dalam rangka menyederhanakan proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan internasional, perlu diatur kembali ketentuan mengenai sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi: bahwa sehubungan dengan huruf atas, perlu ditetapkan peraturan menteri perhubungainrkmirkm final jmemutuskan: menetapkan peraturan menteri perhubungan tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat,alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi, sub inrkmirkm final jan:, persyaratan teknis adalah parameter elektris elektronis yang sesuai dengan standar nasional indonesia sni) atau yang dibuat oleh instansi teknis terkait:lembaga pengujian untuk dilakukan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi: lembaga penilaian kesesuaian conformity assessment body cab) adalah lembaga sertifikasi dan atau lembaga pengujian yang ditetapkan oleh badan penetap, lembaga sertifikasi adalah lembaga yang ditunjuk oleh badan penetap untuk menerbitkan sertifikat, lembaga pengujian adalah laboratorium yang melakukan pengujian alat dan perangkatsub inrkmirkm final janlalui sertifikasi. sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh lembaga penilaian kesesuaian. pelaksanaan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam meliputi pengujian, dan penerbitan sertifikat. pengujian alat dan perangkat telekomunikasi harus berdasarkan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal. dalam hal persyaratan teknis belum ditetapkan, direktur jenderal harus menetapkan persyaratan teknis dimaksud selambat lambatnya (sembilan puluh) hari sejak permohonan sertifikat diterima oleh lembaga sertifikasi. pengujian alat dan perangkat telekomunikasi dilaksanakan melalui pengukuran, oleh lembaga pengujian, atau uji dokumen, oleh lembaga sertifikasi. pengukuran sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari uji laboratorium (in house test), dan atau uji lapangan (on site test), yang dilakukan apabila uji laboratorium tidak dapat dilakukan. sub inrkmirkm final jan uji dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku dalam hal mutual recognition arrangement mra). uji dokumen sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan terhadap dokumen laporan hasil pengujian lembaga pengujian negara lain yang telah diakreditasi. dalam hal laporan hasil pengujian lembaga pengujian negara lain sebagaimana dimaksud dalam masih terdapat parameter yang belum diuji, wajib dilakukan pengukuran terhadap parameter tersebut. sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan terdiri dari sertifikat untuk pabrikan atau distributor, sertifikat untuk importir atau institusi. terhadap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah mendapatkan sertifikat dilekatkan label. bab iii tata cara sertifikasi sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dapat diajukan oleh pabrikan atau perwakilannya (representative), yang merupakan produsen sebagai badan usaha yang bertanggung jawab terhadap pembuatan barang, distributor, yang merupakan badan usaha yang sah yang ditunjuk oleh pabrikan: importir, yang merupakanatau sub inrkmirkm final jan institusi, yang merupakan badan usaha yang menggunakan alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluan sendiri. permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi diajukan kepada lembaga penilaian kesesuaian dalam hal ini lembaga sertifikasi. permohonan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam diajukan sesuai dengan lampiran peraturan ini pada contoh dengan melampirkan anggaran dasar dan atau dokumen legal perusahaan lainnya, oleh importir, untuk permohonan sertifikatdisampaikan kepada lembaga pengujian paling lambat (limabelas) hari setelah diterbitkan sp3, atau dokumen tambahan mra, untuk pelaksanaan uji dokumen. dalam hal permohonan sertifikat memenuhi persyaratan, lembaga sertifikasi memberikan sp3 kepada lembaga pengujian untuk dilakukan pengujian dengan tembusan kepada pemohon sesuai dengan lampiran peraturan ini pada contoh dalam hal permohonan ditolak, lembaga sertifikasi harus memberikan jawaban kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan, sesuai dengan lampiran peraturan ini pada contoh pemberian sp3 sebagaimana dimaksud dalam atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam diberikan sub inrkmirkm final jan dalam jangka waktu selambat lambatnya (lima) hari sejak diterima secara lengkap. berdasarkan sp3, sebagaimana dimaksud dalam lembaga pengujian melakukan pengukuran alat dan perangkat telekomunikasi rekapitulasi hasil uji rhu) alat dan perangkat telekomunikasi oleh lembaga pengujian selambat lambatnya (empat puluh lima) hari sejak diterimanya sp3, harus disampaikan kepada lembaga sertifikasi sesuai dengan lampiran peraturan ini pada contoh berdasarkan rhu sebagaimana dimaksud dalam lembaga sertifikasi melakukan evaluasi. dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam memenuhi persyaratan, maka lembaga sertifikasi menerbitkan sertifikat sesuai lampiran peraturan ini pada contoh dalam hal hasil evaluasi tidak memenuhi persyaratan lembaga sertifikasi harus memberikan jawaban disertai dengan alasan penolakan sesuai dengan lampiran peraturan ini pada contoh penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud alam atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam harus diberikan selambat lambatnya (sepuluh) hari sejak diterimanya hasil uji dari lembaga pengujian. lembaga sertifikasi harus mengumumkan setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat. sertifikat berlaku selama (tiga) tahun. setelah habis masa berlakunya, sertifikat wajib diperbaharui, kecuali sub inrkmirkm final jan alat dan perangkat telekomunikasi tersebut tidak diperdagangkan lagi, atau alat dan perangkat telekomunikasi tersebut tidak digunakan lagi untuk keperluan institusi. pembaharuan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam wajib dilaksanakan oleh pemegang sertifikat dengan mengajukan permohonan kembali paling lambat (enam puluh) hari sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. permohonan sebagaimana dimaksud dalam disertai dengan sertifikat asli, dan pernyataan tidak ada perubahan spesifikasi teknis alat dan perangkat telekomunikasi. pemegang sertifikat dapat mengalihkan sertifikat kepada pihak lain dengan ketentuan pemegang sertifikat baru harus mengajukan permohonan sertifikat baru disertai dokumen sah pemindahtanganan, menyerahkan sertifikat asli, menyerahkan surat pernyataan tidak ada perubahan spesifikasi teknis: dan membayar biaya sertifikat baru, bab kewajiban pemegang sertifikat pemegang sertifikat wajib melekatkan label sesuai lampiran peraturan ini pada contoh pelabelan sebagaimana dimaksud dalam dilekatkan pada setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang telah mendapat sertifikat. dalam hal tidak dapat dilekatkan pada alat dan perangkat telekomunikasi, label wajib dilekatkan pada kemasan, sub inrkmirkm final jan pembungkus, atau buku manual alat dan perangkat telekomunikasi. pemegang sertifikat wajib bertanggung jawab atas keamanan serta keselamatan alat dan perangkat telekomunikasi yang telah dilabel. dalam hal terdapat perubahan spesifikasi teknis alat dan perangkat telekomunikasi, pemegang sertifikat wajib melapor kepada lembaga sertifikasi dan wajib mengajukan permohonan sertifikat baru. pemegang sertifikat wajib mematuhi semua peraturan perundang undangan pemegang sertifikat wajib melaporkan kepada lembaga sertifikasi dalam hal terjadi perubahan alamat. bab biaya sertifikasi dikenakan biaraturan ini dilaksanakan oleh direktur jenderal. sub inrkmirkm final jan bab vii sanksi pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dikenakan sanksi. bab viii ketentuan peralihan pemegang sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi wajib menyesuaikan dengan peraturan ini selambat lambatnya (dua belas) bulan sejak diberlakukannya peraturan ini. alat dan perangkat telekomunikasi yang belum bersertifikat dan digunakan oleh institusi pengguna, tetap dapat digunakan dengan ketentuan selambat lambatnya dalam waktu (dua belas) bulan sejak diberlakukannya peraturan ini wajib menyesuaikan dengan peraturan in dan peraturan pelaksanaanya dinyatakan tidak berlaku. sub inrkmirkm final jan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan jakarta padakretariat jenderal, departemen perhubungan.lampiran peraturan menteri perhubungan nomor: km. tahun tanggal januari contoh nomor jakarta, lampiran perihal permohonan sertifikasi kepada alat dan perangkat telekomunikasi lembaga sertifikasi bersama ini dengan hormat, kami mengajukan permohonan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi sesuai denganggaran dasar dan atau dokumen legal perusahaan lainnya:, untuk permohonan sertifikat oleh importir,yang akan disampaikan kepada lembaga pengujian paling lambat (lima belas) hari setelah diterbitkan sp3. dokumen tambahan mra, untuk pelaksanaan uji dokumenbidang telekomunikasi, khususnya tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi dan ketentuan lainnya yang berlaku. materai rp. nama, tanda tangan pimpinan dan cap perusahaan sub inrkmirkm final jan contoh nomor jakarta, klasifikasi: lampiran perihal surat pengantar pengujian kepada perangkat sp3) lembaga pengujian menunjuk surat . nomor: . tanggal . perihal permohonan . dan peraturan menteri perhubungan nomor . tahun tentang sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi, bersama ini dimintakan kepada saudara untuk melakukan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi, sebagai berikut demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih. pemohon sub inrkmirkm final jan contoh nomor jakarta, lampiran kepada perihal penolakan permohonan sertifikasi alat dan pemohon perangkat telekomunikasi menunjuk surat permohonan saudara nomor . tanggal kereaaaaama:. tahun tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi nan taat ann nan ann nan ann aaa aaa aaa aaaaaa aaa aaa nan aaa apabila persyaratan tersebut butirnomor jakarta, lampiran kepada perihal rekapitulasi hasil uji lembaga sertifikasi menunjuk surat permohonan saudara nomor . tanggal . perihal surat pengantar pengujian perangkat sp3) d, telah dilakukan pengukuran terhadap alat dan perangkat telekomunikasi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, dengan hasil rekapitulasi hasil uji rhu) sebagai berikut demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.erek product modeltype tangga terbit date issue notearak product modeltype tangga terbit date issue note contoh sub inrd!rkm final jan nomor jakarta, lampiran kepada perihal penolakan permohonan sertifikat tipe alat dan pemohon perangkat telekomunikasi menunjuk surat permohonan saudara nomor . tanggal kenamaan. tahun tentang sertifikasi alat, setelah dilakukan evaluasi terhadap rhu rekapitulasi hasil uji) yang diterbitkan oleh lembaga pengujianformat label nomor sertifikat nomor plg.menteri perhubungan ttd hatta rajasasub inrkmirkm final jlanggan: cc. bahwa sehubungan dengan huruf dan atas, dipandang perlu diatur lebih lanjut ketentuan tentangadalah fasilitas layanan tambahan yang diberikan oleh penyelenggara telekomunikasi, fitur berbayar adalah fasilitas layanan tambahan dikenakan biaya yang diberikan oleh penyelenggara telekomunikasi atas persetujuan pelanggan: bab itu layanan telepon dasar penyelenggara telekomunikasi yang menyelenggarakan jasa telepon dasar dapat menyediakan jenis fitur antara lain termasuk namun tidak terbatas pada kotak suara (voice mail box): penerusan panggilanfcall forwarding), cc. antrian panggilan (call waiting) panggilan tiga pihak conference call), nada sambung personal ring back tone), informasi detail tagihan jasa telekomunikasi. dalam hal penyelenggara telekomunikasi yang menyelenggarakan jasa telepon dasar menyediakan dan menawarkan fitur sebagaimana dimaksud pada sebagai fitur berbayar wajib memberikan informasi lengkap dan jelas tentang jenis, manfaat, maupun tarif kepada pelanggan. penyelenggara telekomunikasi wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dan atau dengan layanan pesan singkat short message service sms),dari pelanggan untuk mengaktifkan fitur berbayartelekomunikasi yang menyelenggarakan telepon dasar dan telah menyediakan layanan fitur berbayar wajib menghentikan layanan fitur berbayar yang belum diinformasikan kepada pelanggan atau belum mendapatkan persetujuan dari pelanggan, paling lambat dalam jangka waktu (tiga bulan sejak ditetapkannya peraturan menteri ini. menyampaikan kepada badan regulasi telekomunikasi indonesia arti) jenis jenis fitur berbayar, manfaat, dan tarif yang ditawarkan kepada pelanggan. dalam hal penyelenggara telekomunikasi yang menyelenggarakan telepon dasar menghentikan layanan fitur berbayar sebagaimana dimaksud pada huruf dapat membuka kembali layanan fitur berbayar setelah memberikan informasi dan mendapatkan persetujuan dari pelanggan. dengan berlakunya peraturan menteri ini, maka peraturan menteri nomor kominfo tentang penggunaan fitur berbayar jasa telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ditetapkan jakarta pada tanggal maret menteri komunikasi dan informatika, republik indonesia ttd sofyan djalil salinan peraturan menteri ini disampaikan kepada yth: presiden republik indonesia: wakil presiden republik indonesia, menteri sekretaris negara, jaksa agung republik indonesia, kepala badan pemeriksa keuangan: kepala kepolisian ri: kppu, lklangsung jarak jauh,pemogokan umum, dan perubahan peraturan. pihak ketiga adalah pihak selain penyelenggara jasa dan pelanggan.penyelesaian keluhan atas akurasi tagihan(tiga puluh) hariyang diselesaikan dalam hari y4c jumlah seluruh keluhan atastagihan, menghitung prosentase keluhan tagihan dengan didasarkan pada rasio sebagaimana dimaksud dalam setiap bulan: cc. merekam jumlah keluhan atas akurasi tagihan dalam satu periode tagihan, menghitung prosentase keluhan tagihan yang diselesaikan dalam (tiga puluh) hari untuk tiap periode tagihan dengan didasarkan pada rasio sebagaimana dimaksud dalam merekam prosentase keluhan bulanan dan prosentase keluhan tagihan yang diselesaikan tiap bulan selama (dua belas) bulan dan menghitung prosentase. keluhan tagihan tidak dimasukkan dalam perhitungan prosentase keluhan atas akurasi tagihan dan perhitungan prosentase keluhan tagihan yang diselesaikan dalam jangka waktu (tiga puluh) hari jika keluhan tagihan yang timbul terkait dengan pihak ketiga. bagian kedutotal pelanggan selama bulan prosentase keluhan umum pelanggan yang ditangani dalam periodeyang ditanganienanganan(dua belas) bulan: menghitung prosentase keluhan umum pelanggan dengan didasarkan padaselama periode (dua belas) bulan dengan didasarkan pada rasio sebagaimana dimaksud dalam bagian ketigperiode waktu (dua belas) bulan:tingkat laporan gangguan, kabel yang terpotong bukan oleh penyelenggara jasempatmetode perhitungan prosentase operator call center menjawabcall center, menghitung prosentase jumlah panggilan yang dijawab dalam jangka waktu (tiga puluh) detik dengan didasarkan pada rasio sebagaimana dimaksud dalamuatu hari tertentu. untuk perhitungan panggilan secara acak sebagaimana dimaksud dalam4c. perhitungan prosentase panggilan terputus dalam jaringan sebagaimana dimaksud dalamtigresentasiinterval antara tiap panggilanatanggal april menteri komunikasi dan informatika, tid moh, menteri hukum dan hak asasi manusia, sekretaris negara,langsung jarak jauh jan des tahun: standar kinerja tagihan prosentase keluhan atas batman memattangaaman diselesaikan dalam hari kerja standar penanganan jumlah keluhan per umum pelanggan yang ditangani smamtntanan ertoppewnggan "|| gangguan layanan per pelanggan dalam bulan standar kecepatan panggilan yang dijawab jan des tahun: terputus dalam jaringan terputus dalam jaringan terputus antar jaringan terputus antar jaringan standar intra network prosentase intra network detik standar inter network prosentase intra network detik penanaman pompa)., .(tanggal dan bulan)., . ttd atas materai rp. direktur leooooc ditetapkan jakarta pada tanggal april menteri komunikasi dan informatika, ttdmenteri komunikasi dan informatika, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik lingkungan kementerian komunikasi dan informatika, perlu menysusunan kabinet indonesia bersatu periode memutuskan. menetapkan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasimunikasi dan informatiditetapkan jakarta pada tanggal juli f## asi dan informatika, iis ser aa! keep ee, sembiring pelan lampiran peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor: per im.kominfo tanggal juli pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkungan kementerian komunikasi dan informatika latar belakang oo. mann maksud dan tujuan. mnennnnannnnnn ruang lingkup .cbooo#oo woo nana dasar penyusunan. struktur organisasi pelayanan informasi. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (ppid). pejabat fungsional pengelola informasi dan susunan dan tata kerja pelayanan informasi . mekanisme pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian, dan pelayanan informasi |. pengumpulan informasi. pengklasifikasian informasi. pendokumentasian informasi.ooooeenennannnn19 pelayanan informasi .oooooeennnnnnnnnnnnan20 mekanisme penyelesaian sengketa informasi .oo. tanggung jawab penyelesaian sengketa informasi . bab pendahuluan .latar belakang reformasi yang bergulir pada tahun yang ditandai dengan 3 salah satu diantaranya adalah ditetapkannyaserta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap prosesdalam kaitan ini, pengelolaan informasi dan dokumentasi publik diharapkan tidak sampai mengganggu prinsip kehati hatian dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan yang lebih luaskementerian komunikasi dan informatika. maksud dan tujuan maksud pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkungan kementerian komunikasi dan informatik, serta penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. tujuan masing masingkomunikasi dan informatika.umumkementerian komunikasi dan informatikakementerian komunikasi dan informatikkementerian komunikasi dan informatika lainnykomunikasi dan informatika kepada masyarakat pengguna informasi. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ppid)komunikasi dan informatika dengan demikian ppid bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pejabat fungsional pengelola informasi dan dokumentasi ppid), dllstruktur organisasi pelayanan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik ditetapkan struktur dan tata kerja organisasi pelayanan informasi tim pertimbangan pelayanan informasi tim pertimbangan pelayanan informasi terdiri dari sekretaris jenderal sebagai ketua inspektur jenderal sebagai anggota para direktur jenderal dan kepala badan sebagai anggota tim pertimbangan pelayanan informasi mempunyai tugas membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya tetapkan dengan keputusan menteri. membahas, menyelesaikan, dan memutuskan sengketa informasi. menyelesaikan hal hal yang belum diatur dalam pedomsengketa informasi penyelesaian masalah dan hal hal yang belum diatur dalam pedoman inikementerian komunikasi dan informatika,mempunyai tugas merencanakan dankementerian komunikasi dan informatika. dalam melaksanakan tugasnya ppid dibantu oleh pejabat fungsional ppid menyelenggarakan fungsi penghimpunan informasi publik dari seluruh unit kerja lingkungan kementerian komunikasi dan informatika: penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja kementerian komunikasi dan informatika: penyelesaian sengketa pelayanan informasi kedudukan dan penunjukan ppid ppid berkedudukan kantor pusat kementerian komunikasi dan informatika, dan dapat dibantu pejabat kementerian komunikasi dan informatika yang berkedudukan daerah: ppid adalah pejabat ex officio kepala pusat informasi dan humas kementerian komunikasi dan informatika, penunjukan ppid dan struktur organisasinya ditetapkan melalui surat keputusan menteri komunikasi dan informatika. pejabat fungsional pengelola informasi dan dokumentasi kriteria pejabat fungsional pejabat fungsional pengelola informasi dan dokumentasi ppid) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu ppid:,tugas ppid ppid mempunyai tugas membantu ppid dalam pengelolaan informasi dan dokumen lingkungan kementerian komunikasi dan informatikakementerian komunikasi dan informatika, pengolahan, penataan, dan penyimpan data dan atau informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja lingkungan kementerian komunikasi dan informatikabekerja sama dengan pejabat pada unit pemilik informasi untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi. kedudukan dan penunjukan ppid ppid berkedudukan satuan kerja masing masing, ppid diusulkan oleh atasan pejabat fungsional: ppid ditetapkan melalui surat keputusan sekretaris jenderal kementerian komunikasi dan informatika, untuk membantu kelancaran pengolahan informasi masing masing satuan kerja, setiap satuan kerja minimal memiliki pejabat fungsional pranata humas, pranata komputer, dan arsiparis. tata kerja pelayanan informasi dan dokumentasi bagan organisasi pelayanan informasi dan dokumentasi empat fungsi pengelolaan informasi urusan pengelolaan informasi dilaksanakan oleh pusat data yang dibantu pejabat fungsional. dokumentasi dan arsip urusan dokumentasi dan arsip dilaksanakan oleh biro umum yang dibantu pejabat fungsional. layanan urusan layanan informasi publik dilaksanakan oleh pusat informasi dan humas yang dibantu pejabat fungsional. pengaduan dan penyelesaian sengketa untuk urusan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik dilaksanakan oleh biro hukum dan kerja sama luar negeri yang dibantu pejabat fungsional.idak menyesatkan, maka seluruh satuan kerja lingkungan kementerian komunikasi dan informatika pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi: pendokumentasian informasi, dansatuan kerja lingkungan kementerian komunikasi dan informatikaatuan kerja:: membuat daftar jenis jenis informasi dan dokumen. alur dan mekanisme pengumpulan informasi alurkomunikasi dan informatika, divisualkan dalam bagan sebagai berikut pada biro pusat pjt fungsional dean ses kasus pjt fungsional ses inspektur saj pjt fungsional eta ses kasus pjt fungsional ses direktur fan pjt fungsional ses direktur ses direktur pjt fungsional pjt fungsional alur informasi sebagaimana digambarkan dalam bagan tersebut diatas, menunjukkan bahwa setiap informasi unit kerja eselon satu merupakan tanggung jawab pimpinan unit. setiap informasi publik unit eselon satu sampaikan ppid melalui pusat data. setiap informasi yang diterima oleh pusat data diolah dan disediakan untuk kepentingan pelayan informasi yang dilakukan oleh ppid. mekanisme pengumpulan informasi masing masing satuan kerja eselon (dua) dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut diri sego koordinasi antara ses ditjen litbang itjen bip jalur merah koordinasi antara dgn karo kepe, ses ditjen dgn ppid dan organisasi, karo kedua jalur merah koordinasi dit pus dgn eni ngan, karo perencanaan, para ses lingkungannya masing dan karo kln masing dlm pengelolaan info publik kinerja diskominfo secara serta merta info mengenai laporan informasi yang dikecualikan mekanisme pengumpulan informasi sebagaimana bagan tersebut atas adalah: setiap pimpinan unit eselon satu menugaskan para sekretarisnya atau pejabat yang ditunjuk, untuk melaksanakan pengumpulan informasi setiap satuan kerja eselon direktorat atau pusat dilingkungan kerja unit selon satunya setiap pimpinan satuan kerja eselon duamaupun yang akan dilaksanakan sop nya seperti pada gambar dibawah): setiap pejabat harus membuat catatan pelaksanaan kegiatan dan mendokumentasikannya secara baik secara elektronik maupun non elektronik dan selanjutnya disampaikan kepada sekretaris ditjen badan:satuan kerja setditjen badan, direktorat, pusat dan biro dapat menunjuk pejabat fungsional pengelola informasi dan dokumentasi (pranata humas, pranata computer, arsiparis, pustakawan, dsb sesuai dengan kebutuhan satuan kerjanysekretaris ditjen badan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melalui pusat datdirektorat pusat biro sekretaris ditjen badan: informasi yang dikumpulkan melalui jalur merah adalah informasi terkait dengan informasi yang tersedia setiap saat informasi yang wajib diumumkan secara serta merta: informasi lain yang dikuasainya informasi yang masuk kategori dikecualikan mekanisme pengumpulan informasi jalur kuning merupakan jalur koordinasi proses pengumpulan informasi dari direktorat pusat biro biro perencanaan biro keuangan biro kepegawaian dan organisasi biro hukum dan kln, terhadap informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. direktur ses ditjen ses aktivitas biro pusat itjen ses badan pusat data mengumpul 1rencana akan mendokumentasikan semua informasi (publik maupun dikecualikan) bs mengklasifikasikan semua informasi menurut sifatnya publik serta jas! mengumpulkan semua informasi yang sudah dikerjakan diagram alur pengumpulandiskominfo, informasi mengenai kegiatan dan kinerja diskominfoinformasi yang lebih detail atas permintaan pemohon. pengumpulan informasi publik butir s d atas dilakukan oleh masing masing sekretaris ditjen badan berkoordinasi dengan para kepala biro yang mempunyai wewenang sesuai tupoksinya dalam pengelolaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana butir s d tersebut atas(secara lengkap dapat dilihat pada lampiran (secara lengkap dapat dilihat pada lampiran informasi publik yang wajib tersedia setiap saat kementerian komunikasi dan informatikpimpinan kementerian komunikasi dan informatika dan latar belakangkomunikasi dan informatika, perjanjian kementerian komunikasi dan informatikakomunikasi dan informatikadaftar informasi publik kementerian komunikasi dan informatika dapat dilihat pada lampiran:angka dilakukan melalui rapat pimpinan. (secara lengkap dapat dilihat pada lampiranatuan kerja lingkungan kementerian komunikasi dan informatika setiap satuan kerjaatuan kerja: tertulis pencatatan info kap nomor formulir nama pemohon alamat telp subyek keterangan info diminta format pengiriman nama dan tangan ppid tanggal diterimanya pengajuan permintaan cap dok klasifikasi info. pemberian bukti ip. diumumkan berkala ip.yg diumumkan serta merta ip. wajib tersedia setiap saat ip. dikecualikan penis rapai uan peru permintaan informasi penis perpanjangan waktu diset disertai alasan, maks hari dpt kabel melalui atasan aau) lahan lapa pemberian info diminta dgn format disepakati mekanisme pelayan informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website kementerian komunikasi dan informatika dan media cetak yang tersedia. prosedur pelaksanaan publikasi informasi publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala sen agam meme pol diterima dari sekretaris itjen ditjen badan menanam siap publikasikan pih mengupload informasi yang diperintahkan untuk publikasikan http : www .diskominfo .go.id permintatetap sediakan oleh kementerian komunikasi dan informatika. pelayanan atas permintaan informasi publik tersebut diatur sebagai berikutyang terdiri dari:mberian tanda bukti permohonan informasi (nomor pendaftaran) kepada pemohon informasi,: )ppid melakukan pencatatan permintaan informasi dari pemohon untuk kepentingan tertib administrasi, meliputi:en tempe inwumarimemamsesawara ata ata mena cemas ben dan es, smp menguasai informasi tersebut informasi yang diberikan setu,, jika permintaan informasi ditolak, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada sekretaris jenderal kementerian komunikasi dan informatika, komisi informasi pusat, pengadilan tata usaha negara, semua permintaan informasi baik yang melalui media elektronik, tidak tertulis maupun yang tertulis harus bisa didokumentasikan. bab penyelesaian sengketa informasi proses penyelesaian sengketa informasi lingkungan kementerian komunikasi dan informatika terdiri dari organisasi dan tugas organisasi penyelesaian sengketa informasi meliputi tim pertimbangan pelayanan informasi dan biro hukum dan kerjasama luar negeri. biro hukum dan kerjasama luar negeri mempunyai : memberikan, cc) memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum kepada tim pertimbangan pelayanan informasi:keberatnyelesaikan sengketa informasi: ppid menyiapkan bahan bahan terkait sengketa informasi, biro hukum dan kln, pada saat sengketa informasi berlanjut komisi informasi, ptun, dan maka biro hukum dan kln melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi,indak lanjuti oleh ppid sesuai dengan peruntukannya, hasil keputusan beserta pertimbangan tim pertimbangan pelayanan informasi didokumentasikan secara baik bab pelaporan setiap tahun ppid wajib melaksanakan ketentuan kip yaitu melaporkan: jumlah permintaan informasi yang diterima: waktu yang diperlukan kementerian komunikasi dan informatika dalam memenuhi setiap permintaan informasi:undang undang nomor tahun tentang penyiaran, maka dibentuk komisi penyiaran indonesia, bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas komisi penyiaran indonesia pusat sebagaimana dimaksud huruf dipandang perlu dibentuk sekretariat komisi penyiaran indonesia pusa tahun tentang penetapan anggota komisi penyiaran indonesia pusati kedudukan, tugas, dan fungsi sekretariat komisi penyiaran indonesia pusat yang selanjutnya disebut sekretariat kpi pusat adalah unsur staf yang membantu kpi pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan lingkungan kpi pusat. sekretariat kpi pusat sebagaimana dimaksud pada secara teknis operasional bertanggungjawab kepada ketua kpkpi pusat dipimpin oleh seorang sekretaris. sekretariat kpi, dan wewenangnya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sekretariat kpi pusat menyelenggarakan fungsi:::bab susunan organisasi bagian pertama sekretariat kpi pusat sekretariat pusat terdiri atas: bagian perencanaan dan hukum: bagian administrasi perizinan, bagian komunikasi, dan bagian umum. bagian kedua bagian perencanaan dan hukum bagian perencanaan dan hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dalam penyusunan rencana, program, dan anggaran, administrasi pengaduan serta perancangan peraturan kpi pemberian dukungan dalam penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi,: dan cc. pemberian dukungan dalam pemrosesan pengaduan dan pelaporan. bagian perencanaan dan hukum terdiri atas: subbagian perencanaan, subbagian perancangan peraturan: dan subbagian pengaduan. subbagian perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan dalam penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi. subbagian perancangan peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan. subbagian pengaduan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan dalam pemrosesan pengaduan dan pelaporan. bagian ketiga bagian administrasi perizinan bagian administrasi perizinan mempunyai tugas melaksanakan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian administrasi perizinan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan proses verifikasi berkas perizinan penyelenggaraan penyiaran: pelaksana: pelaksanaan fasilitasi kajian teknologi penyiaran: dan pelaksanaadministrasi perizinan terdiri atas: subbagian fasilitasi proses perizinan: dan subbagian fasilitasi kajian teknologi penyiaran. subbagian fasilitasi proses perizinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi berkas perizinan penyelenggaraan penyiaran d. subbagian fasilitasi kajian teknologi penyiaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi kajian teknologi penyiaran dkeempat bagian komunikasi bagian komunikasi mempunyai tugas melaksanakan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian komunikasi menyelenggarakan fungsi: pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antarlembaga serta pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan fasilitasi monitoring siaran radio dan televisi. bagian komunikasi terdiri atas: subbagian hubungan masyarakat dan antarlembaga, dan subbagian fasilitasi monitoring siaran. subbagian hubungan masyarakat dan antarlembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan kegiatan hubungan dengan masyarakat dan antarlembaga, serta pemberdayaan masyarakat. subbagian fasilitasi monitoring siaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi monitoring siaran radio dan televisi. bagian kelima bagian umum bagian umum mempunyai tugas melaksanak, dan pelaksanaan urusan keuangan yang meliputi kas, perbendaharaan, pembukuan, dan verifikasi: pelaksanaan urusan dokumentasi dan kepustakaan. bagian umum terdiri atas: subbagian tata usaha dan kepegawaian: subbagian keuangan, dan subbagian dokumentasi dan kepustakaan. subbagian tata usaha dan kepegawaian mempunyai tugas melakuk. subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kas, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi: dan subbagian dokumentasi dan kepustakaan mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi dan kepustakaan. bagian keenam kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional lingkungan sekretariat kpilingkungan sekretariat kpi. setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan sekretariat kpipisasi sekretaris komisi penyiaran indonesia komisi penyiaran indonesia pusatkomisi penyiaran indonesia pusatkomisi penyiaran indonesia pusat bagian bagian perencanaan dan administrasi han hukum perizinan bagian subbagian subbagian perizinan dan antarlembaga kepegawaian subbagian subbagian subbagian peraturan teknologi penjara monitoring suara subbagian subbagian pengaduan dokumentasidan kepustakaan giabadealeikbatan kelompok komisi jabatan fungsional penyiaran indones mannbnannnnannnnannnnanan daerah cell lil lilise) atningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik dan nonpelayanan publik diperlukan pendaftaran sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, bahwa penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik dan nonpelayanan publik dilaksanakan oleh instansi penyelenggara negara dan non instansi penyelenggara negara, bahwa mengingat perbedaan sifat dan karakter antara instansi penyelenggara negara dan non instansi penyelenggara negara,maktaba carapendaftaran sistem elektronikperlu diatur,jabat pendaftar sistem elektronik adalah pegawai negeri, pegawai negeri sipil, atau pegawai tetap pada instansi penyelenggara negara yang bertugas melakukan pendaftarandibidang aplikasi informatika. tujuan ditetapkannya peraturan menteri ini adalah: mendukung pemetaan sistem elektronik instansi penyelenggara negara, mendukung koordinasi pengembangan kebijakan dan strategi nasional pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (e government), cc. mendorong pengembangan kapasitas instansi penyelenggara negara dalam memberikan layanan publik melalui penyelenggaraan sistem elektronik, mendorong pertumbuhan pemanfaatan sistem elektronik untuk instansi penyelenggara negara, dan memudahkan masyarakat untuk mengakses sistem elektronik instansi penyelenggara negara. bab pendaftaran bagian kesatu umum pendaftaran sistem elektronik instansi penyelenggara negara diajukan kepada menteri c.g. direktur jenderal. pendaftaran sistem elektronik instansi penyelenggara negara dilakukan melalui sebagai laman (home page) resmi pendaftaran sistem elektronik instansi penyelenggara negara. bagian kedua pejabat pendaftar sistem elektronik pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh seorang pejabat pendaftar sistem elektronik. pejabat pendaftar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ditunjuk oleh pimpinan sekretariat instansi penyelenggara negara. penunjukan pejabat pendaftar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada jabatan, tugas, dan fungsi yang terkait dengan bidang teknologi informasi dan komunikasi. penunjukan pejabat pendaftar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan surat tugaspendaftar sebagaimana dimaksud dalam tidak lagi menjabat sebagai pejabat pendaftar sistem elektronik, instansi penyelenggara negara harus segera mengganti dengan pejabat baru. pejabat pendaftar sistem elektronik yang baru sebagaimana dimaksud pada harus segera menyampaikan perubahan profil pejabat pendaftar sistem elektronik beserta dokumen pendukungnya. pejabat pendaftar sistem elektronik bertanggung jawab terhadap seluruh proses pendaftaran sistem elektronik. pejabat pendaftar sistem elektronik wajib melakukan pemutakhiran data pendaftaran sistem elektronik. tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada dan meliputi: menjamin kebenaran seluruh data pendaftaran sistem elektronik:dan. bagian ketiga persyaratan instansi penyelenggara negara mengajukan surat permohonan untuk memperoleh persetujuan pendaftaran sistem elektronik. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada menteri c.g. direktur jenderal secara elektronik. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada dan dibuat sesuaidilakukan dengan pengisian informasi pejabat pendaftar sistem elektronik serta mengunggah surat permohonan dan surat tugas. pejabat pendaftar sistem elektronik dapat melakukan pendaftaran sistem elektronik setelah mendapat persetujuan menteri. pendaftaran sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengisi informasi mengenai penyelenggaraan sistem elektronik pada sebagai laman (home page) resmi pendaftaran sistem elektronik instansi penyelenggara negara. pendaftaran sistem elektronik instansi penyelenggara negara dilakukan sesuai dengan prosednformasi mengenai penyelenggaraan sistem elektroniksebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat: profil instansi penyelenggara negara, profil sistem elektronik:dan profil layanan. profil instansi penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: nama resmi instansi penyelenggara negara, alamat lengkap instansi penyelenggara negara, alamatsitus (website) resmi instansi penyelenggara negara, dan informasi mengenai pejabat pendaftar sistem elektronik. profil sistem elektronik instansi penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit meliputi: perangkat keras, perangkat lunak, tenaga ahli, tata kelola, dan sistem pengamanan. profil layanan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: deskripsi layanan, ruang lingkup layanan, jenis layanan, fungsi utama layanan, sasaran layanan, penanggung jawab layanan, dan kategori sistem elektronik. penentuan kategori sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur dengan peraturan menteri. bagian keempat pengesahan instansi penyelenggara negara yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam akan mendapat pengesahan status terdaftar dengan menerima tanda terdaftar. instansi penyelenggara negara yang telah mendapatkan tanda terdaftar berhak mencantumkan tanda terdaftar tersebut pada setiap layanannya yang telah terdaftar. pengesahan status terdaftar dengan menerima tanda terdaftar sebagaimana dimaksud pada menjadikan sistem elektronik yang telah terdaftar tersebut sebagai layanan resmi pemerintah. bab iii monitoring dan evaluasi direktur jenderal melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pendaftaran sistem elektronik instansi penyelenggara negara. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada menteri secara berkala setiap (tiga) bulan. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada instansi penyelenggaran, komunikasi dan informatika ega, ala biro hukum, para.tugas negara) surat tugas nomor menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan pendaftaran sistem elektronik instansi penyelenggara negara sebagaimana diaturipandang perlu untuk menunjuk pejabat pendaftar sistem elektronik, mengingatst., menugaskan kepada nama nama pejabat pendaftar sistem elektronik| nip ini pejabat pendaftar sistem elektronik| jabatan jabatan pejabat pendaftar sistem elektronik| unit kerja unit kerja satker skpd pejabat pendaftar sistem elektronik| untuk melakukan koordinasi dengan seluruh satuan kerja dalam rangka pengumpulan data untuk pendaftaran sistem elektronik instansi penyelenggara negara), mendaftarkan dan bertanggung jawab terhadap proses pendaftaran sistem elektronik instansi penyelenggara negara), melakukan pemutakhiran data pendaftaran sistem elektronik, menjamin kebenaran seluruh data pendaftaran sistem elektronik,, dan melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan sekretariat instansi penyelenggara negara). dikeluarkan nama kota instansi| pada tanggal tanggal dibuatnya surat tugas| pimpinan sekretariat instansi penyelenggara negara) nama pimpinan sekretariat instansi penyelenggara negara) nip. (nip pimpinan sekretariat instansi penyelenggara negarapermohonan pendaftarannegara| nama kota, tanggal| nomor kepada yth.: sifat biasa lampiran: menteri komunikasi dan perihal pendaftaran sistem informatika c.g. direktur jenderal elektronik aplikasi informatika jakarta dalam rangka memenuhi ketentuanami yang bertanda tangan bawah ini bermaksud untuk mendaftarkan sistem elektronik yang diselenggarakan oleh (nama instansi penyelenggara negara). demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih. pimpinan instansi penyelenggara negara, tembusanprosedur pendaftaran sistem elektronik instansi penyelenggara negara alur prosedur pendaftaran sistem elektronik instansi penyelenggara negara adalah sebagai berikut: penunjukan dan pendaftaran pejabat pendaftar sistem elektronik yang pertama pengganti pendaftaran sistem elektronik penerbitan tanda terdaftar penunjukan dan pendaftaran pejabat pendaftar sistem elektronik instansi penyelenggara negara menunjuk pejabat pendaftar sistem elektronik yang pertama pengganti pejabat pendaftar sistem elektronik mendaftarkan diri melalui laman pendaftaran sistem elektronik instansi penyelenggara negara instansi penyelenggara negara menunjuk seorang pejabat yang akan ditugasi sebagai pejabat pendaftar sistem elektronik yang pertama pengganti pada instalasinya, pejabat pendaftar sistem elektronik yang telah ditunjuk harus mendaftarkan dirinya secara elektronik melalui laman resmi pendaftaran sistem elektronik instansi penyelenggara negara, negara informatika yang terdapat pada laman pendaftaran sistem kelengkapan persyaratan elektronik instansi penyelenggara negara sistem elektronik langkah langkah pendaftaran pejabat pendaftar sistem elektronik: mengisi formulir pendaftaran yang terdapat pedalaman resmi pendaftaran sistem elektronik instansi penyelenggara negara. sistem kemudian akan mengirimkan email bahwa status pendaftaran masih menunggu persetujuan administrator, administrator pendaftaran akan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pejabat pendaftar sistem elektronik instansi penyelenggara negara, pejabat yang telah disetujui administrator akan mendapatkan email persetujuan dari administrator dan dapat melakukan pendaftaran sistem elektronik. pendaftaran sistem elektronik pejabat pendaftar sistem elektronik melakukan pendaftaran sistem elektronik diinstansinya dengan mengisi informasi terkait penyelenggaraan sistem elektronik yang didaftarkannya, sebagaimana dimaksud pada dan untuk memperoleh tanda terdaftar. tanda terdaftar diterbitkan apabila pejabat pendaftar telah melengkapi informasi yang bersifat mandatory, yang dapat diindikasikan dengan melihat prosentase progress seratus persen y0) pada halaman daftar sistem elektronik. penerbitan tanda terdaftar setiap sistem elektronik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran dan telah diverifikasi, akan memperoleh tanda terdaftar. menteri komunikasi dan informatika republik indonesia, ttdpelaksana. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: registerak pengelolaan nama domain indonesia adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan pendaftaran dan atau penggunaan nama domain tingkat tinggi indonesiyang lingkup tugas dan tanggung jawabnya bidang aplikasi informatika pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab hak pengelolaan nama domain indonesia registri nama domain indonesia wajib membayar hak pengelolaan nama domain indonesia. besaran tarif hak pengelolaan nama domain indonesia sebagaimana dimaksud pada dipungut sebesar (lima keseratus) dari pendapatan kotor registri nama domain yang melaksanakan pengelolaan nama domain tingkat tinggi indonesia. pendapatan kotor registri nama domain indonesia sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pendapatan pendaftaran nama domain indonesia, pendapatan perpanjangan nama domain indonesia, dan cc. pendapatan proses pengalihan nama domain indonesia. pembayaran atas hak pengelolaan nama domain indonesia sebagaimana dimaksud dalam wajib dilaksanakan paling lambat tanggal april tahun berikutnya. pendapatan kotor registri nama domain indonesia sebagaimana dimaksud dalam dihitung pertahun buku. pemungutan atas hak pengelolaan nama domain indonesia sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan untuk tahun buku dan selanjutnya. perhitungan pembayaran hak pengelolaan nama domain indonesia oleh registri nama domain indonesia berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dan dokumen pendukung lainnya yang sah dan dianggap perlu. dalam hal laporan keuangan belum selesai diaudit, maka besaran tarif hak pengelolaan nama domain indonesia berdasarkan pendapatan kotor yang tercantum dalam laporan keuangan yang belum diaudit. dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada merupakan dokumen yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenangkurang dari besaran yang dihitung berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, registri nama domain indonesia wajib membayar kekurangan bayar pokok dimaksud beserta denda. sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud padalebih besar dari yang seharusnya dibayar berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran muka atas hak pengelolaan nama domain indonesia tahun berikutnya. dalam hal terjadi pengakhiran kegiatan usaha registri nama domain indonesia sehubungan dengan pembayaran hak pengelolaan nama domain indonesia, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada dapat dikembalikan secara tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii penyetoran hak pengelolaan nama domain indonesia seluruh penerimaan hak pengelolaan nama domain indonesia disetor langsung secepatnya pada kesempatan pertama kas negara melalui rekening bendahara penerimaan pada bank pemerintah. bendahara penerimaan wajib melaporkan setiap bulan seluruh penerimaan hak pengelolaan nama domain indonesia, dan inspektur jenderal. registri nama domain indonesia yang telah menyetor hak pengelolaan nama domain indonesia sebagaimana dimaksud dalam harus menyampaikan dokumen kepada direktur jenderal berupa: bukti setor pembayaran hak pengelolaan nama domain indonesia, laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik, dokumen sebagai dasar perhitungan besaran hak pengelolaan nama domain indonesia, dan dokumen pendukung lainnya. bab pencocokan dan penelitian direktur jenderal dapat melaksanakan pencocokan dan penelitian untuk keperluan perhitungan besaran pembayaran atas tarif hak pengelolaan nama domain indonesia dari registri nama domain indonesiajenderal. dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada petugas yang melaksanakan pencocokan dan penelitianhasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara. registri nama domain indonesiadirektur jenderal. bab sanksi pelanggaran terhadap ketentuan dalam dikenai sanksi administrasisanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalamtata cara pengenaan sanksigan kasi dan informatika biro hukum, ag) ttd tina sari nun |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.