text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
kabupaten kepahiang maha salinan rainomor tanggal april tentang pembatalan peraturan daerah kabupaten kepahiang nomor tahun tentang pajak hotel dan restoran, maka sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah perlu disesuaikkepahiang tentang pencabutan peraturan daerah nomor tahun tentang pajak hotel dan restoran. mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan propinsi bengkuluurusan wewenang pemerintahperaturan daerah kabupaten kepahiang nomor tahun tentang pajak hotel dan restoran, lembaran daerah kabupaten kepahitetapkan kepahiang pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten kepahiang, hadirin kadir berita daerah kabupaten kepahiang tahun nomor |
perkreditan rakyat adalah perusahaan daerah bank perkreditan rakyat kabupaten berau yang selanjutnya disebut pd. bprllakukannyaperkreditan terhadap masyarakat mendorong terciptanya lapangan kerja meningkatkan pendapatan asli daeraherusahaan daerah bank perkreditan rakyat kabupaten berau. bagian kedua pd. bpr berau pemerintah daerah menyertakan modal dasar kepada pd. bpr berau sebesar rp. (dua belas milyar rupiah). yang berhak menjadi pemilik modal pemegang saham pd. bpr berau adalah pemerintah kabupaten berau. modal disetor awal kepada pd. bpr berau pada saat ditetapkannya peraturan daerah inid. bpr berau dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, kepada bpr berau diwajibkan untuk memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada usaha mikro, kecil dan menengah umkm) serta koperasi mendorong serta menumbuh kembangkan usaha mikro, kecil dan menengah umkm) dan koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi memaksimalkan penyaluran modal untuk mendorong pelaku usaha. pd. bpr beraupd. bpr berau berkewajiban memberikan bagian laba usaha kepada pemerintah kabupaten berau sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pertanggungjawaban pd. bpr berau pd. bpr berau. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh bupati kepada dprdtur provinsi kepulauan bangka belitungnomor .alam angkaninidalam angka huruf terdiri darirancangibnu saleh diundangkan koba pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten bangka tengah, sugianto nip.fotokopiyulian, nipdan permukiman kumuh dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati purwakarta, menimbang :a.rainase buruk, karena drainase tidak berfungsi sebagaimana mestinya, telah terjadi kerusakan, dan atau konstruksi drainase lingkungan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(tps) atau tps (reduce, reuse, recycle) pada skala permukiman, cc.selain kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam kebutuhan dapat ditinjau dari ketidak tersedianya ruang terbuka hijaumerupakperbukitan meliputi izin lokasi: izin mendirikan bangunan, dan cc.ruang terbuka hijau.,melalui media cetak maupun media elektronik.d#pengelolaan penyehatan lingkungan tempat usaha, industri, sarana kesehatan dan pemukimrosedur, dan kriteriahuruf dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikutatau,ntuan luasan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada yang menjadi kewenangan daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, proses pendataan sebagaimana dimaksud pada meliputi proses kelengkapan dokumen pendukung, identifikasi lokasi: dan cc. penilaian lokasi penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan proses pendataan sebagaimana dimaksudkan pada, identifikasi terhadapadministratif sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut,,,,bahan atau permukiman berupa: potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalankeruhan, legalitas lahan, dan cc. pertimbangan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakukumuh kategori ringan, kumuh kategori sedang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh: pemerintah daerah,: pelaku pembangunan lainnya, dilakukan pada perumahan dan permukiman yang prasarana,, maka pelaku pembangunan diberikan sanksiklasifikasi kebutuhan sedang dengan status lahan ilegal, dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kebutuhan ringan dengan status lahan ilegal,kumuh atau permukiman kumuhmufakatuntuk mufakat. peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi:untuk mufakatbsecara partisipatifddan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan oleh setiap orang.pelaku pembangunan, dan setiap orang. bab vii penyediaan tanah pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan rencana tata ruang wilayilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan. bab viii pendanaan pendanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuuntuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas kumuh dan permukiman kumuh. bab tugas:inci tata ruangmewujudkan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi dan teratur. ruang terbuka publik adalah suatu ruang luar yang terjadi dengan membatasi alam d:mukiman kumuh daerah kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat sertalinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum sekretaris daerah setda kabupaten purwakarta kabupaten purwakarta, ttd dani abdurrahman drs. ius permana, mm. nippurwakarta tahun adalah visi, misi dan tujuan pembangunan kabupaten purwakartaabupaten purwakarta, yaitu rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten purwakarta rencana tata ruang wilayah rtrw) kabupaten purwakarta, serta rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman rp3kp) kabupaten purwakarta. adapun visi dari kabupaten purwakarta adalah mewujudkan purwakarta istimewa , visi ini berdasarkan pada kondisi kabupaten purwakartaabupaten purwakarta, serta hasil kesepakatan bersama dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) kabupaten purwakartaabupaten purwakartaabupaten purwakartapurwakartapurwakartpurwpurwakarta, ttd anne ratna mustika komponen komponennya menggunakan elemen keras seperti pedestrian jalan, pagar dan lain lain maupun elemen lunak seperti tanaman dan air sebagai unsur lelembut dalam landscape dan merupakan wadah aktifitas masyarakat yang berbudaya dalam kehidupan kota. melintasi adalah garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk are dan tujuan peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai landasan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarak,pemerintah daerah, pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal, bab kriteria,ebutuhan yang ditinjau dari.kriteria kebutuhan ditinjau dari bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup. ketidakteraturan bangunan dan gedungdan gedung ketidakteraturan bangunan dletakkan, dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan dan wajah jalan.peraturan perundang undangan, dan atau rtl: dan atau koefisien lantai bangunan klb) yang melebihi ketentuan dalam peraturan perundang undangan, dan atau rtl ketidaksesuaian terhadap persyaratan bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud huruf merupakan kondisi bangunan d dan gedung, kesehatan bangunan dan gedung, kenyamanan bangunan dan gedung, dan kemudahan bangunan dnyasama, tidak berbau |
salinan nomor b, peraturan daerah kota limpahkan pemerintah daerah kabupaten kota, bahwa dalam perkembangannya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menjadi sumber pendapatan asli daerah, sehingga untuk menghasilkan pembangunan yang pesat daerah perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah daerah dan seluruh potensi masyarakat, karena itu menempatkan perpajakan daerahpembangunan daerah:daerah agar pembangunan daerahmasa pajak dan tata cara pembayaran dan penagihan (dakan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. (d) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. bab viii keberatan dan banding (d0) wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada kepala daerahl) kepala daerah, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya,kan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerahkekepala daerahbab xiv penelitian dan pemeriksaan (dl) kepala daerah, sebagai berikut tarif dan npoptkp harus sesuai dengan yang ditetapkan, pembayaran yang dilakukan harus sesuai dengan data basis pajak, dan tidak terdapat pajak terutang pbb selama (lima) tahun terakhir. apabila terdapat pajak terutang sebagaimana dimaksud pada huruf maka wajib pajak harus melunasi terlebih dahulu pajak terulangnya. (dl) kepala daerahokumen yang berhubungan dengan objek pajak, memberikan keterangan yang diperlukan. setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dengan membandingkan laporan wajib pajak dengan basis data yang dimiliki oleh pemerintah daerah diterbitkan skpd, skpdketentuan(dengan peraturan kepala daerahmerahasiakan hal sebagaimanaxkepala daerah1ota malang tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, harusmalang. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf angka cukup jelas. huruf angka cukup jelas. huruf angka cukup jelas. hurufhuruf angka cukup jelasperaturan perundang undanganpenghitungan atas pengurangan nilai perolehan objek pajak pop) dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak npoptkp) sebagaimana dimaksud dikenakan untuk setiap wajib pajak dan setiap transaksipejabat pembuat akta tanah semenjak terutang adalah pajak yang terutang selama (lima) tahun terakhir harus sudah dilunasi saat terjadinya perolehan hak. dalam pajakketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu dibayar sendiri oleh wajib pajak. caranymelaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan ssd bpt. cukup jelas. cukup jelas.sd bptwenangan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk dapat menerbitkan skpd, skpdkbt atau skmenyampaikan ssd bpt pada tahun pajak dalam jangka waktu (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan ssd bptbptkepala daerahdak terdapat tunggakan pbb adalah saat terjadinya perolehan hak wajib pajak sudah harus melunasi pajak pbb selama (limadl) objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan beaterdiri dari, yaitud0)nop pajak bumi bangunan dapat dikeluarkan oleh instansi terkait dan bersifat hanya untuk sementara. (d |
ea, ii, seninovember ki. walikota mataram, hj. dayang diundangkan mataram pada tanggal november sekretaris daerah kota mataram, lalu makmur said salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, ttd mansur, sh. nip, |
"ng ara walikota baubau peraturan walikota baubauubau, menimbang bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan program pendidikan sejak dini dalam wilayah kota baubau perlu menetapkan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini paud), bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf aa, perlu ditetapkan peraturan walikota baubau tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini paud)bagian hukum dan organisasi setda kota pulau diknas"tahun tentang standar operasional prosedur sop) distribusi pendidikan dan tenaga kependidikan kota baubau, bagian hukum dan organisasi setda kota baubau diknas" pendirian rata harus mendapat izin operasional dari kantor kementerian agama kota ba' ubah. izin operation'al sebagaimana dimaksud pada berlaku selama (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali. persyaratan untuk memperoleh izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan walikotapendidikan. pemberian diri operasional sebagaimana dimaksud pada paling sedikit harus meledak , cc. kejelasan dan kepastian sumber sumber pembiayaan, dan jang kepastian alamat atau keterangan domisili. bab pembiayaan penyelenggaraan tk ra negeri dibiayai oleh pemerintah kota melalui dinas pendidikan: penyelenggaraan tpa, kb, tk ra swasta, dan sps dibiayai oleh yayasan penyelenggara. biaya penyelenggarakota baubau, pemerintah baubau melalui dinas pendidikan turuagian hukum dan organisasi setda kota baubau diknas" bab vii pengawasan dan pembinaan pengawasan penyelenggaraan program paud dilakukan oleh walikota baubau melalui dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kota baubau. pengawasan penyelenggaraan paud dalam lingkup kementerian agama secara keseluruhan dilakukan oleh kanwil kemenag kota baubau. pengawasan penyelenggaraan paud baik non formal (tpa, dan sps) maupun formal (tk) secara keseluruhan dilakukan oleh walikota baubau melalui dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kota baubau. pelaksanaan pengawasan paud non formal (tpa, dan sps) dan formal (tk) secara keseluruhan dilakukan oleh pengawas penilik yang ditunjuk oleh dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kota baubau. pelaksanaan pengawasan paud formal (ra) secara keseluruhan dilakukan oleh pengawas kantor kemenag kota baubau. hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada dan menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan kepada kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kota baubau dan kepala kantor kemenag kota baubau. pembinaan dalam bentuk koordinasi atas penyelenggaraan paud (tpa, kb, sps dan tk) dilakukan oleh walikota baubau melalui dinas pendidikan. pembinaan dalam bentuk koordinasi atas penyelenggaraan paud (ra) dilakukan oleh kantor kemenag kota baubau. pembinaan penyelenggaraan paud (tpa, kb, sps dan tk) pada tingkat kota "ie dilakukan oleh walikota melalui dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kota baubau. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dan meliputi bidang peningkatan kompetensi professional tenaga pendidik dan kependidikan: pengembangan kurikulum, pengelolaan proses belajar mengajar, perencanaan dan evaluasi, dan ce. pengelolaan administrasi dan keuangan. bagian rubrum dan organisasi setda kota zambia diknas" lis bab viii,kota atau kantor kementerian agama kota baubau. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaanizin operasional penyelenggaraan paud yang telah ada sebelum diberlakukannya peraturan walikota inisi masa berlakunya, maka perpanjangan izin operasional harus disesuaikan dengan peraturan walikota ini. bab ketentuan lain lain ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan walikota ini yang bersifat teknis ditetapkan dengan peraturan walikota baubau. bagian hukum dan organisasi setda kota baubau diknas"sori .thamrin para koordinasi instansi unit kerja para 6aston keris plkmunorss kaso ora sena diundangkan baubau pada tanggal, gdvsive sekretaris daerah kota baubau, jum berita daerah kota baubau tahun nomor. ingatan bagian kusam dan organisasi setda kota panas diknas" memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. bab ketentuan umum dalam peraturan waliprovinsi adalah satuan kerja perangkat provinsi yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintah bidang pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten kota adalah satuan kerja perangkat kabupaten kota kpk) yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintah bidang pendidikan kabupaten , team ena pata alan nmr oia pe. l:, paud non formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk penitipan anak, kelompok bermain dan satuan paud sejenis,, taman penitipan anak yang selanjutnya disingkat tpa adalah salah satu bentuk lembaga paud, kelompok bermain yang selanjutnya disingkat adalah salah satu bentuk lembaga paud pada jalur pendidikan non(dua) tahun, taman kanak kanak yang selanjutnya disebut adalah salah satu bentuk lembaga paud dibawah wewenang dinas pendidikanraudhatul athfal yang selanjutnya disingkat adalah salah satu bentuk lembaga paud bawah wewenang kementerian agama, satuan paud sejenis yang selanjutnya disingkat sps adalah satuan satuan paud selain taman penitipan anak, kelompok bermain, dan taman kanak kanak, yang terintegralkan dengan berbagai layanan pendidikan anak usia dini yang telah ada masyarakat seperti posyandu, bina keluarga balita taman pendidikan our'an, atau layanan terkait lainnya, pengelola paud adalah orang atau sekelompok yang menyelenggarakan program paud,,, pengawas penilik taman kanak kanak pendidikan anak usia dinipenilik satuan pendidikan yang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada pendidikan anak usia dini baik jalur formal maupun non formal,:: bunda paud adalah predikat yang berikan kepada istri walikota atas peran sertanya dalam mengembangkan program paud kota baubau. bab maksud, tujuan dan sasaran penyelenggaraan paud dimaksudkan untukislami, budaya dan adat istiadat.non moral, motorik kasar danei www sasaran penyerang,garapan paud adalah anak sejak dilahirkan sampai dengan usia enam tahun. bab iii pen selenggarakan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan dian pertanggung jawaban paud dilakukan oleh dinas pendidikan kementerian agama badan hukum penyelenggaraan satuan pendidikan: dan satuan pendidikan. penyelenggaraan paud sebagaimana dimaksud pada berorientasikan pada pemerataan akses partisipasi masyarakat pada pelayanan pendidikan: peningkatan mutu pendidikan, peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas public: pelayanan pengembangan anak usia dini holistik integrative. pemerintah kota baubauyang bersumber dari dana apbd kota baubau melalui dinas pendidikan, penetapan standar tingkat kota baubau, dan koordinasi penerimaan bantuan dari pemerintah. pemerintah kota baubau mempunyai tanggung jawab terhadap penyelenggaraan paud dalam hal pengelolaan dan penyelenggaraan negeri dan klb negeri, pemberian bantuan biaya penyelenggaraan kepada tpa, kb, tk ra klb swasta, dan sps, sosialisasi dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kurikulum: penetapan standar tingkat kota baubau, penempatan tenaga pendidik danendidikan, pemberian bantuan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah pad) serta sumber dana lainnya, peningkatan kesejahteraan, memberikan penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan, melakukan koordinasi lintas sektor terkait pengembangan anak usia dini, dan bagian hukum dan organisasi setda kota baubau diknas"kependidikanterampilan hidup, memberikan layanan secara holistik dan terintegrasi: ketpa adalah anak usia (nol) sampai dengan (dua) tahun dan diprioritaskan bagidan sps dapat memberikan layanan kepada peserta didik sampai, lama pendidikan tk ra adalah (satu) atau (dua) tahun, dan lama pendidikan tpa sesuai kebutuhan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan bagi anak berkebutuhan khusus. bagian hukum dan organisasi setda kota baubau diknas" bagian kedua standar pengelola penyelenggaraan kriteria pengelola paud harus memenuhi standar sebagai berikut:rapkan oleh pemerintah dan menjunjung tinggi nilai nilai islami, dan (katalembaga atau paling sedikit (dua puluh) jumlah peserta didik paud dalam (satu) lembaga tpa paling sedikit (sepuluh) anak. jumlah peserta didik paud dalam (satu) lembaga atau sps paling sedikit (lima belas. spm sebagaimana yang dimaksud pada meliputi standar tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan:bagian umum dan organisasi setda kota baubau diknas"dapat dilaksanakan tempat tempat umum seperti madr. guru dan guru pendamping sebagaimana yang dimaksud pada dan harus memiliki kompetensi pedagogi kompetensi kepribadian cc. kompetensi sosial, dan kompetensi professional.sertabagian buku dan organisasi setda kota baubau diknas" esagampong tempat lembaga paud, mengajukan perizinan, menyiapkan sarana dan prasarana, melakukan koordinasi dengan lintas sector terkait, dan melakukan fungsi manajemen dengan kota, kecamatan sampai kelurahan. pelaksanaan sosialisasi program paud sebagaimana dimaksud pada dapat dilimpahkan kewenangannya kepada dinas pendidikan. bab pendirian dan perizinan pendirian negeri ditetapkan oleh bupati walikota. pendirian negeri ditetapkan oleh kantor kementerian agama. pendirian tpa, kb, swasta dan sps harus mendapat izin operasional dari dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kota baubau. bagian hukum dan organisasi setda kota baubau diknas" |
walikota baubau provinsi sulawesi tenggara peraturan walikota baubau nomor: tahun tentang pembentukan lembaga pengembangan pesta paduan suara gerejawi daerah kota baubau dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota baubau, menimbang :a. bahwa sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan lembaga pengembangan pesta paduan suara gerejawi pesparawi) dalam menampung serta menggali bakat dibidang music gerejawi melalui kreasi dan budaya pada tingkat daerah bahwa dalam rangka memotivasi umat kristiani untuk meningkatkan kesadaran beragama dan kehidupan iman sesuai dengan pancasila dmbentukan lembaga pesta paduan suara gerejawi nasional, peraturan gubernur sulawesi tenggara nomor tahun tentang pembentukan lembaga pengembangan pesparawi daerah ppd) provinsi sulawesi tenggara, memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang pembentukan lembaga pengembangan pesta paduan suara gerejawi daerah kota baubau babdaerah kota baubau walikota adalah walikota baubau pesta paduan suara gerejawi yang selanjutnya disingkat pesparawi lembaga pengembangan pesparawi nasional yang selanjutnya disingkat ppn lembaga pengembangan pesparawi daerah yang selanjutnya disingkat ppd badan musyawarah antar gereja yang selanjutnya disingkat bama bab kedudukan dan fungsi lembaga pengembangan pesparawi daerah ppd) kota baubau berkedudukan kota baubau lembaga pengembangan pesparawi daerah ppd) kota baubau bertugas membina dan meningkatkan kualitas paduan suara dan bekerjasama dengan gereja gereja kota baubau dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ppd kota baubau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut menyelenggarakan pesparawi tingkat kota baubau, pembinaan, pelayanan dan bimbingan kepada seluruh gereja se kota baubau dibidang music gerejawi, lomba cipta lagu gerejawi, kursus pelatihan musisi kristen, dirigen dan paduan suara gerejawi, mendata base dan direktori musisi kristen kota baubau, penerapan music dan lagu lagu gerejaw daerah, badan musyawarah antar gereja bama) kota baubau dengan instansi terkait, dan penyelenggaraan administrasi dan informasitambahan lembaran negara republik indonesia nomor undang undang tahun tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia luar negerperaturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesiarepublik indonesia1l tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) tahun anggaran lembaran daerah kota baubau tahun nomor memutuskan menetapkan kesatu membentuk tim terpadu rencana pelaksanaan pembangunan balai latihan kerja kota baubau dengan susunan keanggotaan timugas tim terpadu rencana pembangunan balai latihan kerja adalah melakukan kajian dan telaah ilmiah serta penyusunan proposal guna pengajuan pembangunan balai latihan kerja kepada instansi dan departemen terkait, melakukan pembinaan kemitraan dengan balai latihan kerja pusat dan daerah lainnya dalam rangka pembangunan balai latihan kerja kota baubau, melakukan upaya pembinaan dengan kalangan industri guna terbitnya kemitraan dalam rangka pembangunan balai latihan kerja mengupayakan terjalinnya kesepakatan kemitraan dengan balai latihan kerja pusat, balai latihan kerja daerah termasuk instansi dan dunia industri: melaporkan hasil pemantauan, pengawasan, dan pembinaan balai latihan kerja kota baubau kepada walikota baubau dan atau kepala dinas sosial dan tenaga kerja kota baubau dengan tembusan instansi terkait, ketiga segaldaerah apbd) kota baubau tahun anggaran keempat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. kelimditetapkan baubau pada tanggal agustus walikota baubau, ttd drs. a.s. thamrin, tembusan gubernur provinsi sulawesi tenggara ketua dprd kota baubau kepala dinas sosial dan ketenagakerjaan provinsi sulawesi tenggara kepala dinas perintah dan investasi kota baubau kepala dinas kesbanglinmas kota baubau kepala dinas sosial transmigrasi dan tenaga kerja kota baubau kepala bagian hukum dan organisasi pemerintah kota baubau lampiran keputusan walikota baubau nomor tahun tanggal agustus susunan keanggotaan pembentukan tim terpadu dalam rangka rencana pelaksanaan pembangunan balai latihan kerja kota baubau keterangan jabatan kedudukan dalam tim walikota wakil walikota baubau pembina sekretaris daerah kota baubau pengarah kepala dinas sosial dan tenaga kerja penanggungjawab kota baubau rahib, s.e ketua duyun irianto, wakil ketua ruslan setyawan, st., sekretaris muhurjju koordinator drs. ahmad barru anggota aliran anggota lm. dani hid anggota haryanto, sos anggota munsidin anggota ami anggota tafsir anggota bab iii susunan organisasi susunan kepengurusan lembaga pengembangan pesparawi daerah ppd) kota baubau terdiri dari penasihat walikota baubau ketua dprd kota baubau musica pembina kepala kantor kementerian agama kota baubau pengarah pimpinan badan musyawarah antar gereja bama) kota baubau ketua unsur gereja, masyarakat atau instansi pemerintah wakil ketua unsur gereja, masyarakat atau instansi pemerintah sekretaris unsur gereja, masyarakat atau instansi pemerintah wakil sekretaris unsur gereja, masyarakat atau instansi pemerintah bendahara unsur gereja, masyarakat atau instansi pemerintah bidang bidang bidang penyelenggaraan pesparawi unsur gereja, masyarakat atau instansi pemerintah. bidang cipta lagu gerejawi unsur gereja, masyarakat atau instansi pemerintah. bidang kursus pelatihan dirigen, music dan paduan suara unsur gereja, masyarakat atau instansi pemerintah. bidang pendanaan unsur gereja, masyarakat atau instansi pemerintah. bidang hubungan antar masyarakat unsur gereja, masyarakat atau instansi pemerintah. masa kerja pengurus lembaga pengembangan pesparawi daerah ppd kota baubau selama lima) tahun dan dapat diangkat kembali. kepengurusan ppd dapat diangkat pengganti antar waktu apabila mengundurkan diri dari kepengurusan. meninggal dunia. berhalangan tetap. bab tugas pengurus pengurus lembaga pengembangan pesparawi daerah ppd) kota baubau masing masing bertugas sebagai berikut penasehat bertugas memberikan arahan, petunjuk, dan nasehat bagi pengurus untuk pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, baik diminta ataupun tidak diminta. pembina bertugas memberikan pembinaan terhadap organisasi. pengarah bertugas mengarahkan dan memberikan motivasi dalam pengembangan kreatifitas ketua mempunyai tugas bertanggung jawab dalam dan keluar organisasi, memimpin organisasi ppd kota baubau, menjalin hubungan dengan instansi dan lembaga organisasi terkait mengenakan semua potensi organisasi dan lembaga keagamaan kristen,serta umat kristiani untuk terselenggaranya pesparawi mengkoordinasikan tugas bidang pendanaan. wakil ketua mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan tugas tugas umum: mengkoordinasikan tugas penyelenggaraan pesparawi, cipta lagu mengkoordinasikan tugas bidang kursus pelatihan dirigen, musik dan paduan suara. sekretaris bertugas memimpin sekretariat ppd kota baubau melakukan pengawasan bidang administrasi, melaksanakan ketatausahaan surat menyurat) dan kearsipan, menjalin kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait. bendahara bertugas bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran organisasi, melakukan pembayaran atas pengeluaran kegiatan organisasi membuat pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran organisasi. wakil bendahara bertugas membantu bendahara dalam melaksanakan tugas tugas umum, melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kegiatan, membuat laporan penerimaan dan pengeluaran organisasi, menata berkas berkas pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran bidang penyelenggaraan pesparawi menyelenggarakan lomba pesparawi dan member petunjuk penyelenggaraan lomba menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pesparawi, melaksanakan criteria juri, menentukan dan menetapkan dewan juri, menyusun program kerja bidang penyelenggaraan pesparawi, merencanakan jenis dan bentuk kegiatan pesparawi, baik dalam persiapan maupun penyelenggaraan mendokumentasikan lagu lagu gerejawi baik kategori dewasa wanita, pria remaja, anak, vocal group dan materi lomba lainnya, mempersiapkan penghargaan kepada instansi, swasta dan perorangan atas partisipasinya bagi kemajuan pesparawi, mempersiapkan dan melaksanakan musyawarah daerah pesparawi dan rapat kerja daerah pesparawi. bidang cipta lagu berik, tradisional serta local menentukan dan menetapkan lagu dalam setiap penyelenggaraan pesparawi mengembangkan kerja sama dengan paduan suara gerejawi, dirigen, musisi dan komponis kristen, menetapkan hasil cipta lagu lagu gerejawi. bidang kursus, pelatihan dirigen, musisi dan paduan suara bertugas mempersiapkan dan melaksanakan kursus musik, dirigen dan komponis serta bekerja sama dengan yayasan musik gerejawi yamuger) atau lembaga music lainnya. membantu pembinaan paduan suara, vokal group dan solois. menata jadwal dan penyelenggaraan paduan suara, musisi dan dirigen. menyediakan literatur music dan sarana yang mendukung. bidang pendanaan bertugas bertanggung jawab atas tersedianya dana dalam rangka pelaksanaan program lembaga pengembangan pesparawi daerah ppd) kota baubau yang tidak bertentangan dengan ajaran kristiani dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. menyusun langka langka strategis pencarian dana mengusulkan pembentukan satuan tugas dan atau tim pengumpul dana, menggerakan berbagai pihak yang dapat diharapkan mendukung pendanaan lembaga pesparawi daerah ppd). bidang humas berpress release, ekspor, booklet, leaflet dalam rangka sosialisasi dan penempatan lembaga pengembangan pesparawi daerah ppd) kota baubau. melaksanakan publikasi melalui media cetak dan elektronik. menggalang pengerahan massa dalam setiap event lembaga pengembangan pesparawi daerah ppd) kota baubau. melakukan advokasi yang menyangkut lembaga pengembangan pesparawi daerah ppd kota baubau dengan pihak pemerintah dan swasta. bab permusyawaratan musyawarah daerah dilaksanakan berdasarkan periode kepengurusan ppd kota baubau berakhir. musyawarah daerah dilakukan untuk memilih pengurus baru ppd kota baubau menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan rapat kerja daerah membahas, mengevaluasi dan memutuskan hal hal penting dalam pengembangan pesparawi menyusun dan menetapkan program lembaga pengembangan pesparawi daerah ppd) kota baubau. peserta musyawarah daerah terdiri dari ketua dan sekretaris badan musyawarah antar gereja bama kota baubau pengurus ppd kota baubau ketua dan sekretaris ppd provinsi sulawesi tenggara undangan peninjau pimpinan musyawarah daerah muda) adalah ketua ppd kota baubau yang selanjutnya menyerahkan jalaota baubau hasil musyawarah daerah dirumuskan menjadi ketetapan musyawarah daerah yang bersifat mengikat dan berlaku tetap sampai musyawarah daerah berikutnya. bab keuangan biaya kegiatan lembaga pengembangan pesparawi daerah ppd kota baubau bersumber dari apbd, usaha lain serta sumbangan yang sah dan tidak mengikat bab vii pelaksanaan pesparawi pelaksana pesparawi kota baubau adalah lembaga pesparawi daerah ppd kota baubau tugas pesparawi kota baubau adalah sebagai berikut menyusun, merencanakan, menyeleksi peserta pesparawi untuk kegiatan pesparawi tingkat kota kabupaten menyusun anggaran untuk kegiatan pesparawi tingkat kota baubau mengadakan hubungan dan kerja sama dengan pemerintah kota baubau serta berkonsultasi dengan lembaga pengembangan pesparawi provinsi sulawesi tenggara membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan keuangan kepada walikota baubau waktu dan tempat pelaksanaan pesparawi kota baubau disesuaikan dengan kondisi setempat bab viii hubungan organisasi hubungan organisasi antara lembaga pengembangan pesparawi daerah ppd) kota baubautasi teknis hubungan organisasi antara lembaga pengembangan pesparawi daerah ppd) kota baubau dengan pemerintah kota baubau adalah bersifat pembinaan dan fasilitagustus walikota baubau, ttd a.s. thamrin diundangkan baubau pada tanggal, agustus sekretaris daerah kota baubau, ttd muhamad judul berita daerah kota baubau tahun nomor. kesatu membentuk panitia penjualan lelang barang milik pemerintah daerah kota baubau dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. kedua panitia penjualan sebagaimana dimaksud dictum kesatu bertugas sebagai berikut meneliti administrasi barang dan dokumen kepemilikan meneliti kebenaran keadaan fisik barang barang yang dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas dan biaya pemeliharaan kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas biaya operasional merumuskan persyaratan pemohon menentukan nilai jual barang berdasarkan peraturan perundang undangan, meneliti hasil penjualan yang dituangkan dalam berita acara, melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu. ketiga panitia sebagaimana dimaksud dictum kedua bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah kota baubau. keempat biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kota baubau tahun anggaran kelima keputusan ini diberikan kepada masing masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya serta pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui. keenam keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. ditetapkan baubau pada tanggal, agustus walikota baubau, ttd a.s. thamrin lampiran keputusan walikota baubau nomor: tahun tentang pembentukan panitia penjualan lelang kendaraan dinas milik pemerintah daerah kota baubau tahun anggaran jabatan dalam jabatan ket panitia walikota baubau pengarah sekretaris daerah kota baubau penanggung jawab asisten administrasi umum sekda kota baubau ketua kepala dinas pendapatan kota baubau wakil ketua kepala bagian perlengkapan setda kota baubau sekretaris kepala dinas perhubungan kota baubau anggota kepala bagian keuangan setda kota baubau angggota kepala bagian hukum dan organisasi setda anggota kota baubau kepala bagian umum dan protokol setda kota anggota baubau kepala bagian administrasi pemerintahan setda kota baubau anggota kasual. pemeliharaan dan penghapusan kasual. distribusi dan pelaporan kasual. inventarisasi dan pengadaan staf. bag. perlengkapan setda kota baubau walikota baubau ttd a.s. thamriembentukwalikota baubau peraturan walikota baubau nomor tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota baubau, menimbang bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya akibat terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, maka perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup diperlukan dukungan laboratorium lingkungan yang memenuhi persyaratbapedaldngendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidupngelolaan limbah cair. bagian hukum dan organisasi serta kota baubau bapedalda" memutuskan: menetapkan peraturan walikotabaubaumanajer puncak beserta personilnya adalah pelaksana laboratorium lingkungan pada badan pengendalian dampak lingkungan daerah kota baubau. bab pembentukan dengan peraturan walikota ini dibentuk staf pengelola laboratorium lingkungan pada badan pengendalian dampak lingkungan daerah kota baubau. bab iii kedudukan pengelola laboratorium merupakan unsur pelaksana pengelola lapangan yang mengelola laboratorium lingkungan hidup. pengelola laboratorium dipimpin oleh seorang manajer puncak yang dalam melaksanakan tugas berada bawah dan bertanggung jawab kepada bapedalda kota baubau. bab susunan organisasi susunan organisasi pengelola laboratorium terdiri dari manajer puncak manajer administrasi manajer mutu manajer teknis dibantu oleh penyelia laboratorium dan analis laboratorium penyelia pengambil contoh uji dan petugas pengambil contoh uji. bagian hukum dan organisasi serta kota baubau bapedalda" bab tugas dan fungsi bagian pertama pengelola laboratorium lingkungan hidup pengelola laboratorium mempunyai tugas melaksanakan tugas analisis pengelolaan, pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan hidup khususnya pengelolaan laboratorium lingkungan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam manajer puncak mempunyai tugas manajer puncak merupakan pucuk pimpinan laboratorium yangpaling baik manajer puncaksesuai kebutuhan dan kepuasan pelanggan. bagian kedua manajer administrasi manajer administrasi bertanggung jawab kepada manajer puncak dalam hal merencanak. administrasi laboratorium, antara lain: penerimaan contoh, pemindahan data hasil pengujian kelaparan serta menyampaikan kepada pelanggan, menerima pengaduan keluhan termasuk umpan balik pelanggan, cc. merencanakan dan melaksanakan pengadaan peralatan bahan habis pakai, bahan kimia serta perlengkapan laboratorium lainnya, berkoordinasi dengan personil terkait. bagian ketiga manajer mutu manajer mutu adalah personil independen yang mempunyai akses langsung manajer puncak serta memilk pada setiap waktu melalui audit internal. bagian hukum dan organisasi setda kota baubau bapedaldn" bagian keempat manajer teknis manajer teknis bertanggung jawab kepada manajer puncaktercapai sesuai kebutuhan dan kepuasan pelanggan. aspek operasional teknis antara lain: merencanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi kegiatan pengujian baik lapangan maupun laboratorium termasuk penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu oa oc), melaksanakan pengawasan yang cukup terhadap penyelia pengambil contoh dan penyelia laboratorium, cc. merencanakan, menyusun dan mengevaluasi program kalibrasi dan perawatan peralatan laboratorium, menjamin bahwa akomodasi dan kondisi lingkungan harus memungkinkan untuk dapat melakukan pengujian dengan benar, menandatangani laporan hasil pengujian dan apabila diperlukan memberikan pendapat interpretasi hasil pengujian. bagian kelima penyelia pengambil contoh uji penyelia pengambil contoh bertanggung jawab kepada manajer teknis dalam pelaksanaan pengambilan contoh. adapun rain tugas penyelia contoh antara lain: membuat perencanaan pengambilan contoh dan melaksanakan good environmental sampling practice, mengkoordinasi dan mengawasi penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu oa oc) lapangan, melakukan verifikasi terhadap data hasil pengukuran lapangan, meminimalisasi penyimpanan yang dapat mengakibatkan menurunnya hasil datamaksimum petugas pengambil contoh. bagian keenam penyelia laboratorium penyelia laboratorium bertanggung jawab kepada manajer teknis dalam pelaksanaan pengujian. adapun uraian tugas penyelia laboratorium, antara lain: mengawasi peneryang dilakukan laboratorium, melakukan verifikasi terhadap data hasil pengujian, cc. meminimalisasi penyimpan sesuaikan, bagian hukum dan organisasi serta kota baubau bapedalda" melakukan penyediaan yang memadai kepada maksimum analis laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya. bab pengelolaan dan pemanfaatan manajemen laboratorium lingkungan hidup mempunyai kewenangan bidang pengelolaan personil, keuangan, perlengkapan dan biaya pengambilan sampel, biaya jasa pengujian sampel, biaya bahan bakar mobil laboratorium dan kewenangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengelolaan personil laboratorium sebagaimana dimaksud dalam meliputi perencanaan kebutuhan tenaga laboratorium lingkungan hidup, pengaturan dan penempatan pegawai yang sesuai dengan bidang keahliannya penilaian akuntabilitas kinerja pegawai. pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam meliputi perencanaan pendapatan dan pembiayaan laboratorium lingkungan hidup, alokasi dana laboratorium lingkungan hidup yang bersumber dari penerimaan hasil analisis laboratorium dan apbd dpa badan pengendalian dampak lingkungan daerah kota baubau. pengelolaan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam meliputi perencanaan, pengendalian, penyimpanan dan pemeliharaan perlengkapan laboratorium lingkungan hidup, kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam yaitu kerja sama dengan pihak ketiga sesuai pedoman peraturan perundang undangan yang berlaku. setiap kegiatan pembuangan air limbah dilakukan pemeriksaan sampel air limbah sebelum dibuang tempat pembuangan akhir pemeriksaan sampel air limbah sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada laboratorium lingkungan pemerintah kota baubau biaya pengujian laboratorium lingkungan hidup dibebankan pada penerimaan anggaran pendapatan belanja daerah dan pemrakarsa kegiatan. parameter pengukuran uji sampel laboratorium lingkungan hidup meliputi (a) parameter pengukuran kualitas air, (b) parameter pengukuran kualitas tanah, (c) parameter pengukuran kualitas udara. bagian hukum dan organisasi serta kota baubau bapedalda"bab v ttd a.s. thamrin diundangkan bab pada tanggal, september sekretaris kota baubau, berita daerah kota baubau tahun nomor bagian hukum dan organisasi setda kota saudara bapedaldn" lampiran peraturan walikota baubau nomor tahun tanggal tentang struktur organisasi pengelola laboratorium lingkungan hidup pada badan pengendalian dampak lingkungan daerah kota baubau manajer puncak manajer mutu manajer teknis manajer administrasi penyelia laboratorium penyelia pengambil contoh uji analisis laboratorium petugas pengambil contoh uji walikota baubau, a.s. thamrin bagian hukum dan organisasi setda kota baubau bapedaldn" lampiran keputusan walikota baubau nomor tahun tanggal tentang pembentukan panitia pembakuan nama sukabumi kota baubau kedudukan keterangan jabatan dalam panitia walikota baubau pengarah sekretaris daerah kota baubau pengarah asisten administrasi pemerintahan dan kesra sekda kota koordinator baubau kepala bagian adm. pemerintahan umum setda kota ketua baubau kepala sub bagian adm. pemerintahan dan kad setda sekretaris kota baubau kepala kantor pertanahan kota baubau anggota kepala badan pusat statistik kota baubau anggota kepala badan perencanaan pembangunan daerah kota anggota baubau kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kota anggota baubau kepala dinas tata kota dan bangunan kota baubau anggota kepala dinas pekerjaan umum kota baubau anggota kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kota baubau anggota kepala dinas pertanian dan kehutanan kota baubau anggota kepala bagian hukum dan organisasi setda kota baubau anggota staf bagian administrasi pemerintahan umum setda kota anggota baubau walikota baubau, a.s. thamrin bagian hukum dan organisasi serta kota baubau bapedalda" bagian hukum dan organisasi serta kota baubau bapedalda" |
did walikota baubau peraturan walikota baubau nomor: tahun tentang standar pelayanan minimalrumah sakit umum daerah kota baubaukota baubau, bahwa untuk mempercepat tujuan dimaksud, maka perlu ditetapkan standar pelayanan minimal rumah sakit umum daerah kota baublampiran iii. sebesar rp.iii. (. direktur pemimpin blue rsud kota baubau walikota baubau, a.s. thamrin bagian hukum dan organisasi setda kota baubau rsud:per i1 tentang rumah sakitmemutuskan: menetapkan peraturan walikota baubau tentang standar pelayanan minimalbaubau. direktur adalah direktur rsud. bagian hukum dan organisasi serta kota baubau rsudkesehattim anggaran pemerintah daerah tapi) dan dprd. menentukan usulan perimbangan keuangan dan atau bantuan lain fungsi pelayanan kesehatan yang lebih adil dan transparan dari pemerintah pusat atau pihak lain. bagian hukum dau organisasi setda kota baubau rsud meningkatkan akuntabilitas rumah sakit terhadap masyarakat. sebaliknyamemperjelas tugas pokok rumah sakit dan mendorong terwujudnya cheslayanan rumah sakit. hak rumah sakit rumah sakit berhak membuat peraturan peraturan yang berlaku rumah sakit sesuai dengan kondisi atau keadaan rumah sakit (hospital laws) yang selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi, rumah sakit berhak mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala peraturan rumah sakit, rumah sakit berhak mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala instruksi yang diberikan dokter kepadanya, rumah sakit berhak memilih tenaga dokter yang akan bekerja rumah sakit melalui panitia kredensial, rumah sakit berhak menuntut pihak pihak yang telah melakukan wanprestasi (termasuk pasien, pihak ketiga, dan lain lain), terhadap kesepakatan yang dibuat, rumah sakit berhak mendapat perlindungan hukum. bagian kedua kewajiban rumah sakit rumah sakit wajib mematuhi perundangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, rumah sakit wajib memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membedakan suku, ras, agama, seks, dan status sosial pasien, rumah sakit wajib merawat pasien sebaik baiknya dengan tidak membedakan kelas perawatan (duty care), rumah sakit wajib menjaga mutu perawatan dengan tidak membedakan kelas perawatan (quality care), rumah sakit wajib memberikan pertolongan pengobatan ugd tanpa meminta jaminan materi terlebih dahulu, rumah sakit wajib memberikan pelayanan untuk keluarga miskin dengan biaya ditanggung oleh pemerintah pusat daerah), rumah sakit wajib menyediakan sarana dan perawatan umum yang dibutuhkan, rumah sakit wajib menyediakan sarana dan peralatan medis (medical equipment) sesuai dengan standar yang berlaku, rumah sakit wajib menjaga agar semua sarana dan peralatan senantiasa dalam keadaan siap pakai (ready for use), rumah sakit wajib merujuk pasien kepada rumah sakit lain apabila tidak memiliki sarana, prasarana, peralatan dan tenaga yang diperlukan, rumah sakit wajib mengusahakan adanya sistem, sarana dan prasarana pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana, rumah sakit wajib melindungi dokter dan memberikan bantuan administrasi dan hukum bilamana dalam melaksanakan tugas dokter tersebut mendapat perlakuan tidak wajar atau tuntutan hukum dari pasien atau keluarganya, rumah sakit wajib mengadakan perjanjian tertulis dengan para dokter yang bekerja rumah sakit tersebut, rumah sakit wajib membuat standar dan prosedur tetap baik untuk pelayanan medik, penunjang medik, dan non medik. bagian hukum dan organisasi serta kota baubau rsud bab iii jenis dan prosedur pelayanan pelayanan rawat jalan: poliklinik poliklinik penyakit dalam poliklinik bedah poliklinik penyakit anak poliklinik kebidanan poliklinik mata poliklinik tht poliklinik gigi dan mulut poliklinik umum instalasi gawat darurat. pelayanan rawat inap: perawatan penyakit dalam perawatan bedah perawatan penyakit anak perawatan kebidanan perawatan penyakit mata perawatan penyakit tht perawatan intensif icu) perawatan perinatologi pelayanan penunjang medis: pelayanan laboratorium pelayanan radiologi farmasi rekam medis. pelayanan non medis laundry gizi instalasi pemeliharaan sarana pelayanan ambulance bab indikator standar pelayanan minimal indikator standar pelayanan minimal rsud kota baubau terdapat kriteria sebagai berikut sahih (valid) yaitu benar benar dapat dipakai untuk mengukur aspek yang akan dinilai. dapat dipercaya (reliable) yaitu didasarkan pada data yang akurat dan didokumentasikan sesuai dengan sistim informasi yang memadai. sensitif yaitu cukup peka terhadap kebutuhan pengembalian dan pengambilan keputusan perencanaan. spesi yaitu memiliki tujuan tertentu sehingga dapat menunjukan obyek penilaian yang jelas pada pusat pusat pertanggungjawaban organisasi. bagian hukum dan organisasi serta kota baubau rsud bab pengukuran standar pelayanan minimal pada rsud kota baubau pengukuran standar pelayanan minimal pada rsud kota baubau terdiri dari: standar input meliputi tenaga peralatan bangunan standar output meliputi pelayanan penanganan penyakirsud" bagian hukum dau organisasi serta kota baubau rsud bagian hukum dau organisasi serta kota baubau rsud lampiranrealisasilo. dan dana dana man mengetahui baubau, . pejabat pengelola keuangan daerah, direktur pemimpin blue rsud kota baubau, walikota baubau, a.s. thamrin bagian hukum dan organisasi serta kota baubau rsud |
walikota baubau peraturan walikota baubau nomor: tahun tentang standar biaya masukan lingkungan pemerintdan lancarnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota baubau maka perlu disusun standar biaya masukan sbm)ubau tentang standar biaya masukan sbm) lingkungn organisasi serta kota baubau keu" peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang standar biaya masukan tahun memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang standar biaya masukan (sbm) lingkungan pemerintahwakil walikota adalah wakilubauharga satuan biaya(sbm) tahun anggarankpdbagian kaum dan organisasi serta kota baubau keu"andapat diubah dan atau ditinjau kembali, apabila terjadi kenaikan harga biaya atas standar yang telah ditetapkan, dan atau perubahan mekanisme pelaksanaan anggaran, dan atau kondisi tertentu yang mengharuskan dilakukan peninjauan kembal. bagian kaum dan organisasi serta kota baubau keu" bagian kaum dan organisasi serta kota baubau keu" |
walikota baubau peraturan walikota baubau nomor: tahun tentang standarisasi kode rekening anggaran pendapatan dan belanjuntuk mendukung pelaksanaan penyusunan apbd secara akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dalam penyusunan kode rekening, pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuai karakteristigian hukum dau organisasi setda kota baubau keu memutuskan: dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kota baubau. pemerintah kotadaerah kota baubgian hukum dau organisasi setda kota baubau keustandarisasi kode rekening sebagaimana dimaksud dalam meliputi kode rekening yang terdiri dari akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian. uraian, dan penjelasan rekening. uraian standarisasikeu bagian hukum dan organisasi serta kota baubau keu |
walikota baubau provinsi sulawesi tenggara peraturan walikota baubau nomor: tahun tentang rencana penataan kawasan pusakalu mengatur rencana tata bangunan dan lingkungan untuk kawasanrencana penataan kawasan pusakabpp leahaubau nomor tahun tentang rtrw kota baubau tahun lembaran daerah kota baubau tahun nomor aan bagian hukum dan organisasi serta kota baubau bpp tata kualitas lingkungan, dikembangkan untuk memperkuat kawasan perdagangan dan jasa warisan masa lalu, yang dijadikan daerah tujuan wisata budaya, penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sekurang kurangnya sesuai dengan standar minimum untuk menciptakan lingkungan hunian, wisata, dan kegiatan perdagangan dan jasa yang aman dan nyaman, pelestarian cagar budaya sesuai dengan ketentuan perundang undangan, dengan menghidupkan kembali kawasannya melalui penyisipan penambahan kegiatan dan pengembangan bangunan yang mendukung pengembangan ekonomi setempat, termasuk wisata budayasegmen sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagian besar adalah kawasan permukiman dengan pengembangan kawasan wisata budaya penyangga benteng keraton buton, kawasan hunian dan perdagangan baubau, dengan rincian sebagai berikut: kawasan peruntukan permukiman dengan luas area (enam koma lima ratus tiga puluh empat) hektar, kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dengan luas area (dua koma tujuh ratus sembilan puluh dua) hektar, kawasan peruntukan sarana pendidikan dengan luas area (nol koma nol enam puluh sembilan) hektar, kawasan peruntukan sarana peribadatan dengan luas area (nol koma seratus empat puluh dua) hektar, kawasan peruntukan sempadan sungai dengan luas area (nol koma nol enam puluh delapan) hektar, kawasan peruntukan ruang terbuka hijau dengan luas area (nol koma nol tiga puluh empaterdagangan kota baubau dengan tetap melestarikan bangunan cagar budaya dan meningkatkan kualitas lingkungan sekitar sungai baubau, dengan rincian sebagai berikut: eeee bagian hukum dan organisasi setda kota baubau bpp" kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dengan luas area (lima koma delapan ratus delapan puluh tujuh) hektar, kawasan peruntukan permukiman dengan luas area (nol koma lima ratus tujuh puluh dua) hektar, kawasan peruntukan ruang terbuka hijau dengan luas area (empat koma nol tiga puluh empat) hektar, kawasan peruntukan sarana kesehatan dengan luas area (nol koma nol delapan kawasan peruntukan sempadan sungai dengan luas area (enam koma dua ratus sembilan puluhusat perdagangan dan jasa serta pemerintahan kota baubau dengan tetap melestarikan bangunan cagar budaya yang ada, dengan rincian sebagai berikut: kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dengan luas area (dua koma seratus delapan puluh tiga) hektar, kawasan peruntukan perkantoran dengan luas area (nol koma delapan ratus tujuh puluh lima) hektar, kawasan peruntukan permukiman dengan luas area (sepuluh koma dua ratus tujuh puluh sembilan) hektar, kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dengan luas area (nol koma dua ratus lima) hektar, kawasan peruntukan ruang terbuka hijau dengan luas area (satu koma enam ratus tujuh puluh empat) hektar, kawasan peruntukan sarana olahraga dengan luas area (nol koma dua ratus tujuh belas) hektar, kawasan peruntukan sarana pendidikan dengan luas area (satu koma seratus empat belas) hektar, kawasan peruntukan sarana peribadatan dengan luas area (satu koma empat ratus tujuh puluh delapan) hektar, kawasan peruntukan sarana sosial dan budaya dengan luas area (nol koma delapan ratus tiga puluh empat) hektar, kawasan peruntukan sempadan sungai dengan luas area (nol koma empat koma empat ratus lima puluh enam) hektar. bagian kedua rencana percetakan rencana percetakan lahan pada kawasan perencanaan dapat disusun menurut blok pada setiap segmen. eeeeeeeeeeee a.a bagian hukum dan organisasi serta kota baubau bpp. perubahan rencana percetakan merupakan penyesuaian kepadatan bangunan yang ditentukan dan penyesuaian garis langit. bagian ketiga rencana tapak rencana tapak pada wilayah perencanaan, secara umum diarahkan untuk menunjang karakter sebagai kawasan perkotaan baubau dengan mempertimbangkan perannya sebagai destinasi wisata budaya, sekaligus sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa, dengan melakukan hal hal sebagai berikut: mengintegrasikan aneka penggunaan yang saling mendukung satu sama lain, yaitu fungsi pusat perdagangan dan jasa, pelayanan fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta pariwisata budaya, mengarahkan ketinggian bangunan, sehingga akan menghasilkan garis langit yang berirama dan menghasilkan koridor jalan sebagai ruang terlengkap, membuka jaringan jalan (jalan kendaraan dan atau jalur untuk pejalan kaki) beberapa bagian blok, yang dapat membuka hubungan sehingga tercipta rangkaian yang menerus berdasarkan jalur pejalan kaki yang menyatu dengan bangunan yang telah ada pada sebagian segmen segmen dan sebagian segmen mengupayakan agar kawasan sempadan bisa menjadi ruang terbuka hijau, menetapkan jarak bangunan pengembangan yang dimungkinkan terhadap jalan sedemikian rupa sehingga tercipta kerapian dan keserasian, memperkuat batas kawasan pada lokasi yang telah ditentukan melalui pengarahan ketinggian bangunan sisi kiri kanan jalan, sehingga bisa membentuk citra sebagai gerbang, atau menempatkan teenager berupa patung dan sejenisnya pada simpul utama dan sekunder, menciptakan dan atau mengembalikan keterhubungan antar bangunan deret dengan jalur pejalan kaki yang terlindung, serta penambahan merambah (platform) sehingga wilayah perencanaan bisa disebut sebagai kawasan yang ramah pejalan kaki. . bagian hukum dan organisasi serta kota baubau bpp " aa. bagian keempat intensitas pemanfaatan lahan ketinggian maksimal lantai kawasan pusaka kota baubau diatur pengawasan dan segmen menurut fungsi, sebagai berikut:tiga lantai, atau (empat sampai dua belas) meter,rettiga lantai atau tetap sesuai kondisi semula, atau (empat sampai dengan duadua lantai atau tetap sesuai kondisi semula, atau (empat sampai dengan sepuluh) meter ketinggian bangunan pada segmen bangunan deret dengan fungsi perdagangan dan jasa, permukiman adalah (satu sampai dengan empat) lantai, atau (empat sampai denganmukiman, perdagangan dan jasa, dan adalah (satu sampai dengan dua lantai, atau (empat sampai dengan sepuluh) meter, koefisien dasar bangunan kdb) kawasan pusaka kota baubau diatur sebagai berikut: kdb pada segmen bangunan selain deret dengan fungsi perdagangan dan jasa adalah (lima puluh sampai dengan enam puluh) persen, kdb pada segmen bangunan selain deret dengan fungsi permukiman adalah (lima puluh sampai dengan enam puluh) persen, kdb pada segmen dengan fungsi permukiman cluster adalah (lima puluh sampai dengan enam puluh) persen, lan bagian hukum dan organisasi setda kota baubau bpp j j j j aua efefff x kdb pada segmen dengan fungsi pengembangan pariwisata adalah (dua puluh sampai dengan tiga puluh) persen, kddelapan puluh) persen, kdb pada segmen dengan fungsi pasar adalah maksimal (enam puluh) persen, kdb pada segmen dengan fungsi kebun campur adalah (nol) persen, kdb pada segmen dengan fungsi sarana kesehatan, dan fungsi sarana perkantoran adalah (enam puluh sampai dengan delapan puluh) persen, kdenam puluh sampai dengan delapan puluh) persen, kdb pada segmen dengan fungsi permukiman adalah (enam puluh sampai dengan delapan puluh) persen. koefisien lantai bangunan klb) untuk kawasan pusaka kota baubau ditetapkan sebagai berikut: klb pada segmen bangunan tunggal dan atau selain deret dengan fungsi perdagangan dan jasa adalah (satu sampai dengan satu koma dua), kecuali ditentukan lain: klb pada segmen bangunan tunggal dan atau selain deret dengan fungsi permukiman adalah tetap adalah (satu sampai dengan satu koma dua), kecuali ditentukan lain, klb pada segmen dengan fungsi pengembangan pariwisata adalah (nol koma empat sampai dengan nol koma enam), kecuali ditentukan lain, klsatu koma enam), kecuali ditentukan lain, klb pada segmen dengan fungsi pasar adalah setinggi tingginya (satu koma dua), kecuali ditentukan lain, klb pada segmen dengan fungsi kebun campur adalah kecuali ditentukan lain: klsarana kesehatan, dan fungsi sarana perkantoran adalah (satu koma dua sampai dengan satu koma enam), kecuali ditentukan lain, eeeeee aaa bagian hukum dan organisasi serta kota baubau bpp klb pada segmen dengan fungsi permukiman deret adalahperdagangan dan jasa deret adalah (dua koma empat sampai dengan tiga koma dua), kecuali ditentukan lain. bagian kelima tata bangunan orientasi bangunan ditentukan tegak lurus dengan sumbu jalan depannya, kecuali ditentukan lain, ditentukan lain sebagaimana dimaksud pada menyangkut rumah buton, yaitu: mengacu pada sumbu mata angin utara selatan, menghadap benteng keraton buton, atau menghadap jalan pada lokasi. garis sempadan depan bangunan kawasan pusaka kota baubau diatur sebagai berikut: garis sempadan depan rumah buton adalah tetap, garis sempadan bangunan depan segmen pada jl. gajahmada adalah (delapan) meter, garis sempadan bangunan depan segmen pada jl. wahidin sudirohusodo adalah (empat) meter, garis sempadan bangunan depan segmen pada jl. sultan museum adalah (empat) meter, garis sempadan bangunan depan segmen pada jl. labolawa adalah (empat) meter, garis sempadan bangunan depan segmen pada jl. sabuk adalah (empat) meter, garis sempadan bangunan depan segmen pada jl. dilalui adalah (empat) meter, garis sempadan bangunan depan segmen pada jl. water mongonsidi adalah (empat) meter, garis sempadan bangunan depan segmen pada jl. seram adalah tetap, kecuali ditentukan lain, men nan ana ane seo bagian hukum dan organisasi serta kota baubau bpp pen mena garis sempadan bangunan depan segmen pada jl. emi sialan adalah tetap, kecuali ditentukan lain, garis sempadan bangunan depan segmen pada jl. yos sudarso adalah (delapan) meter, il. garis sempadan bangunan depan segmen pada jl. muh thamrin adalah (lima) meter, garis sempadan bangunan depan segmen pada jl. sudirman adalah (empat) meter, dalam hal bangunan dinilai mempunyai nilai penting maka garis sempadan tetap. garis sempadan bangunan samping diatur sebagai berikut: garis sempadan bangunan samping segmen pada jl. gajahmada adalah (tiga) meter, garis sempadan bangunan samping segmen pada jl. wahidin sudirohusodo adalah (satu koma lima) meter, garis sempadan bangunan samping segmen pada jl. sultan museum adalah (satu koma lima) meter, garis sempadan bangunan samping segmen pada jl. labolawa adalah (satu koma lima) meter, garis sempadan bangunan depan segmen pada jl. sabuk adalah (satu koma lima) meter, garis sempadan bangunan depan segmen pada jl. dilalui adalah (satu koma lima) meter, garis sempadan bangunan depan segmen pada jl. welter mongonsidi adalah tetap, kecuali ditentukan lain, garis sempadan bangunan depan segmen pada jl. seram adalah tetap, kecuali ditentukan lain, garis sempadan bangunan depan segmen pada jl. emi sialan adalah tetap, kecuali ditentukan lain, j . garis sempadan bangunan depan segmen pada jl. yos sudarso adalah (lima) meter, garis sempadan bangunan depan segmen pada jl. muh thamrin adalah (tiga) meter, garis sempadan bangunan depan segmen pada jl. sudirman adalah (dua) meter, dalam hal bangunan dinilai mempunyai nilai penting maka garis sempadan tetap. pada setiap penambahan lantai jarak bebas atasnya ditambah (nol koma lima) meter dari jarak bebas lantai bawahnya untuk menjaga penghargaan dan pencahayaan masing masing bangunan dan keamanan serta keselamatan bangunan, bagian hukum dan organisasi serta kota baubau bpp dalam hal untuk keamanan dan keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ruang tersebut digunakan untuk jalur sirkulasi internal persil petak lahan dan jalur darurat apabila terjadi kebakaran. garis sempadan sungai baubau, sebagai sungai bertanggal dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman (tiga sampai dua puluh) meter ditetapkan sekurang kurangnya lima meter sebelah luar sepanjang kaki tanggul, garis sempadan sungai pada bangunan jalan inspeksi adalah tetap. ketinggian permukaan (pil) lantai dasar bangunan gedung tetap sesuai dengan kondisi eksisting yaitu (dua sampai tiga puluh) sentimeter atas rata rata tanah pekarangan atau tinggi rata rata jalan. apabila pil pekarangan berada bawah titik ketinggian bebas banjir suatu persil petak lahan, maka pil maksimal lantai dasar ditetapkan tersendiri. pil lantai bangunan yang berbatasan dengan lebih dari satu jalan diperhitungkan terhadap jalan utama yang tinggi tingkatannya. pil lantai bawah yang padat, sekurang kurangnya (sepuluh) sentimeter atas titik tertinggi dari pekarangan berbatasan yang sudah dipersiapkan, atau sekurang kurangnya (dua puluh lima) centimeter atas titik tertinggi dari jalan yang berbatasan. tata letak bangunan baru pada sebagian segmen segmen dan segmen disusun untuk menciptakan ruang ruang terbuka yang nyaman, orientasi bangunan ditetapkan tegak lurus dengan sumbu jalan, kecuali ditentukan lain, sisi muka bangunan pada persil yang miring terhadap jalan dibuat sejajar dengan atau mengacu pada sumbu jalan, bangunan pada persil pada persimpangan jalan atau bangunan sudut mempunyai muka terhadap kedua jalan disertai dengan pengolahan desain sudut, penataan pada bangunan sempadan sungai dan bangunan sudut: bagian hukum dan organisasi serta kota baubau bpp" pengarahan bangunan bangunan yang berada tepi sungai agar mempertahankan bentuk bangunan seperti sediakala, pengolahan dan peningkatan facade bangunan bangunan sudut sehingga menonjolkan penampilannya sebagai teenager. bentuk dasar bangunan deret pada segmen dan dipertahankan, kecuali ditetapkan lain, bagian penting yang dipertahankan dan atau ditampilkan kembali pada bangunan pada segmen sebagaimana dimaksud dalam adalah facade dan ruang terbuka dalam, facade bangunan yang tidak termasuk cagar budaya pada segmen sebagaimana dimaksud dalam disesuaikan dengan bangunan cagar budaya dekatnya yang telah diidentifikasi. garis langit diarahkan menurun melandai kawasan pelabuhan dan selanjutnya mendatar mengikuti jalan, penataan bangunan (tata letak dan pengguguran) pada area simpul utama memasuki kawasan alun alun dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi gerbang menuju pusat kota baubau. langgam langgam arsitektur bangunan kawasan kota pusaka baubau beragam, yaitu sulawesi tenggara, indis pecinan, dan modern setempat. langgam arsitektur sebagaimana dimaksud dalam menjadi acuan bagi penguatan karakter dan jati diri kawasan, desain perabot jalan mempertimbangkan cara melindungi dan menampilkan ciri bangunan sekitarnya untuk memperkuat jati diri, sekaligus mempertimbangkan segi keawetan, pemeliharaan, dan perawatnan say bagian hukum dan organisasi setda kota baubau bpp penggunaan bahan bangunan eksterior pada kawasan perencanaan ditentukan dengan mempertimbangkan karakter langgam arsitektur setempat, penggantian komponen bangunan, terutama pada bagian muka bangunan atau facade menggunakan bahan yang sama dan atau sejenis, penggunaan bahan dan teknik konstruksi komponen yang dikaitkan dengan struktur dan komponen bangunan lama harus mempertimbangkan kemampuan masing masing komponen untuk menyatu. sistem pertanyaan terdiri atas elemen elemen makro dan elemen mikro. elemen pertanyaan makro merupakan pengenal lingkungan atau kawasan dan atau acuan pergerakan orang dalam bentuk: bangunan gedung dan atau kumpulannya, bangunan bukan gedung, seperti jembatan, gerbang, talud: tugu atau patung atau tanda peringatan lain yaitu patung naga sekitar pelabuhan lama, persimpangan jalan bentukan dan desain lorong jalan yang dibatasi oleh deretan bangunan dengan teras balkon, bukaan (jendela dan atau pintu), arcade dan atau vegetasi. elemen sebagaimana dimaksud pada harus ditingkatkan dan didukung penampilannya sebagai berikut: pelindungan dan pemugaran bangunan bangunan yang mempunyai nilai penting budaya dan sejarah, peningkatan tampilan untuk bangunan sudut simpul simpul jalan, peningkatan tampilan patung kawasan pelabuhan dan penyangga benteng, peningkatan kualitas ruang dan kualitas visual bangunan bangunan serta pembersihan dari tayangan reklame, pengendalian facade dengan komponen terjadinya (arcade) melalui pelindungan dan pemugaran bangunan. elemen pertanyaan mikro adalah tanda pengenal dan atau penunjuk arah pada bangunan gedung atau persil, atau pada ruang umum dalam bentuk: aan ina dan pen maa bim bagian hukum dan organisasi serta kota baubau bppbaubau tentang rencana penataan kawasan pusakawalikota adalah walikota baubau. pemerintah daerah adalah pemerintah kota baubau, yang terdiri darubaebut rtrw adalah rencana tata ruang wilayah kota baubaan bagian hukum dan organisasi serta kota baubau bpp papan nama tempat atau identitas yang berkaitan langsung dengan bangunan atau tempat: nama bangunan, dan atau nama usaha atau layanan umum, nama jasa professional (praktek dokter, notaris, konsultan, dsb), baik menempel pada bangunan bersangkutan, maupun berdiri sendiri dalam persil, papan penunjuk arah, baik dalam kota, maupun antar kota, papan reklame sebagai publikasi atas suatu produk, komoditi, jasa, profesi atau pelayanan tertentu, dan tidak berkaitan langsung dengan bangunan atau lokasi keberadaannya, papan informasi selain yang dimaksud pada huruf dan mengenai kegiatan atau acara, atau keterangan keterangan kondisi keadaan lingkungan, atau keterangan mengenai kedudukan kawasan. elemen sebagaimana dimaksud pada dikendalikan dan diatur sebagai berikut: papan nama tempat atau identitas yang berkaitan langsung dengan bangunan atau tempat menghadap jalan dan atau tergantung pada plafon arcade, dapat terbaca jelas dari jarak (sepuluh) meter pada siang dan malam hari, mempunyai desain dengan karakter yang sesuai dengan kawasan kota baubau, dan tidak bersinar atau berpijar sendiri, papan penunjuk arah dalam kota dan penunjuk tempat untuk kepentingan umum dan bersifat tidak komersial dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan penempatan yang mempertimbangkan keberadaan bangunan dan komponen lain yang membentuk karakter atau jati diri kawasan, cc. papan reklame, dan atau identitas yang tidak berkaitan langsung dengan bangunan atau tempat sebagaimana dimaksud pada huruf tidak diperkenankan keberadaannya sepanjang koridor utama atau pada semua segmen dalam kawasan perencanaan, papan informasi selain yang dimaksud pada huruf dan dipasang pada setiap segmen dan atau berdekatan dengan tempat pemberhentian kendaraan halte. bagian keenam rencana sistem sirkulasi dan jalur penghubung sirkulasi pada kawasan perencanaan diperbedakan antara sirkulasi kendaraan dan sirkulasi pejalan kaki, sirkulasi sebagaimana dimaksud pada tetap dalam satu sistem terpadu antara: bagian hukum dan organisasi setda kota baubau bpp sirkulasi internal dan eksternal bangunan, pemakai atau pelaku kegiatan dan sarana transportasinya, cc. pertemuan antara pemakai atau pelaku kegiatan dengan sarana transportasi berada pada tempat parkir dan halte, sedangkan perpotongan antar keduanya berada jalan sehingga memerlukan jalur khusus penyeberangan. sirkulasi pejalan kaki memanfaatkan jalur yang telah tersedia pada kedua sisi jalan berupa jaringan pejalan kaki yang dilengkapi dengan: pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam perabot ruang luar, peneduh pada fasilitas sirkulasi jalan, jalur khusus penyandang cacat dan lansia. penataan perparkiran kawasan perencanaan direncanakan dengan memanfaatkan bagian tepi ruang jalan, dan penyediaan kantong parkir. parkir kendaraan tepi jalan direncanakan pada satu ruas bahu jalan pada setiap koridor jalan, pelataran parkir dapat disediakan baik halaman samping dan atau belakang bangunan. pelataran parkir luar bangunan menggunakan material yang dapat menyerap air dan dilengkapi dengan tata tanaman yang teduh. bagian ketujuh sistem prasarana dan utilitas lingkunganwadah dan atau pengolahan yang tidak menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta estetika lingkungan (bau, dan tamparan), bagian hukum dan organisasi setda kota baubau bpp pengurangan volume sampah dilakukan dengan mendaur ulang, termasuk memanfaatkan kembali sampah, sampah beracun dan sampah rumah sakit, laboratorium serta layanan medis harus dibakar dengan insinerator yang tidak menggangu lingkungan. sistem sanitasi, persyaratan teknis sistem air limbah harus mengikuti sni sistem lambing edisi terbaru, sni tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan edisi terbaru, sni spesifikasi dan pemasangan perangkap bau edisi terbaru dan atau standar teknis terkait, sistem air minumedisi terbaru, dan pedoman dan atau pedoman teknis terkait. rencana pembuatan saluran saluran drainase harus memenuhi syarat sebagai berikut: bagian hukum dan organisasi serta kota baubau bpp inn pan dalam tiap tiap pekarangan harus terdapat saluran saluran pembuangan air hujan, saluran saluran tersebut diatas harus cukup besar dan mempunyai kemiringan memadai(dua puluh lima) meter,pada kawasan perencanaan menggunakan pola aliran gravitasi, dan secara rinci adalah: sungai sungai kota baubau adalah penampung utama aliran air kawasan perencanaan, pada kawasan perencanaan direncanakan penggunaan saluran primer yang berada kedua sisi koridor utama dengan menggunakan saluran tertutup bawah jalur pejalan kaki, saluran drainase sekunder dan tersier direncanakan jalan kolektor sekunder dan lokal setempat dengan menggunakan saluran terbuka atau saluran tertutup,, bagian hukum dan organisasi setda kota baubau bpp", instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: a.sistem pemadaman menyeluruh, dan b.sistem pemadaman setempat. instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada harus selaludalam kondisi baik dan siap pakai, bangunan perumahan yang berada lingkungan permukiman harus dilengkapi prasarana dan sarana, serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran,delapan pengelolaan pelestarian bangunan cagar budaya bangunan gedung dalam kawasan perencanaan untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya berjumlah (dua puluh empat), bangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam memenuhi sebagian atau seluruh kriteria sebagaimana dipersyaratkan oleh undang undang, dan telah membentuk jati diri kawasan, baik secara keseluruhan, maupun pada bagian bagiannya sepanjang sejarah sejak akhir abad ke tipe bangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam adalah: rumah buton dalam berbagai tipenya: kamal dan banua baik sendiri sendiri atau berkelompok, rumah dan rumah toko deret berlantai satu atau dua, c.rumah pekarangan dengan sejumlah bangunan yang mempunyai fungsi berbeda beda, yaitu: villa dengan kelengkapan hunian dikelilingi taman, bangunan bengkel atau pabrik pengolahan, dan gudang, bangunan ibadah, bangunan perkumpulan, bangunan kantor dan layanan umum. mean sani bana ana aan bagian hukum dan organisasi serta kota baubau bpp " x9. pelestarian yang mencakup pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dilakukan sesuai dengan undang undang yang berlaku, dalam penataan bangunan dan lingkungan kawasan kota baubau pelestarian dilakukan terhadap bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam dan lingkungan atau koridor tempat keberadaannya dengan menata dan menyesuaikan bangunan bangunan lainnya untuk kelestarian ruang jalan, penanganan bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan menjadikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam sebagai acuan rancangan olah desain bangunan sekitarnya,cade dengan acuan bangunan bangunan dalam huruf pengembangan bangunan bangunan yang telah diidentifikasi untuk ditetapkan sebagai cagar budaya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi. penanganan bangunan dan lingkungan pada segmen mencakup: pelestarian bangunan bangunan selain huruf dan yang termasuk dalam bangunan sebagaimana dimaksud dalam b.pemugaran facade bangunan indomaret dengan sisipan bangunan baru untuk penyesuaian bangunan sudut, cc. penandaan lokasi bekas gedung bioskop, penyesuaian gapura dengan konteks.sade dengan acuan bangunan bangunan dalam huruf dan memperhatikan pengelompokan masa lalu, pemugaran dan peningkatan kualitas selasar yang menyatu dengan bangunan deret atau arcade, pelestarian ruang terbuka dalam bangunan deret yang mempunyai ruang terbuka dalam kavling petak diarahkan untuk disertai pemugaran, perubahan bangunan dengan bagian belakang pada tepi sungai dengan mengolah orientasi baru sebagaimana dimaksud pada huruf bagian hukum dan organisasi setda kota baubau bpp bagian kesembilan ruang terbuka dan tata hijau sistem ruang terbuka dan tata hijau kawasan kota baubau terdiri atas: taman naga, benteng keraton buton, sempadan sungai baubau. komponen sistem ruang terbuka dan tata hijau sebagaimana dimaksud dalam dihubungkan dengan jalur pejalan kaki dengan vegetasi, dan rth privat, ruang terbuka privat merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan, seperti kebun, halaman rumah gedung milik perseorangan atau korporasi yang ditanami tumbuhan, ruang terbuka privat yang berada kawasan permukiman direncanakan sebagai lahan parkir kendaraan pribadi atau sebagai halaman yang ditanami pohon peneduh, konsep ruang terbuka hijau sepanjang koridor utama kawasan adalah: pohon sebagai peneduh, tidak menghalangi pandangan bangunan yang akan ditonjolkan, dan interval pohon adalah disesuaikan dengan batas kopling atau tidak menghalangi jalan masuk, pemilihan pohon disesuaikan dengan tujuannya, yaitu sebagai pengarah, peneduh, dan penyaring, untuk pengarah dipilih species dengan bentuk tiang (palem), untuk peneduh dipilih trembesi samanya saman) dan pohon asam jawa tamarindus indica) yang sekaligus menjaring pandangan objek belakangnya. bagian kesepuluh mitigasi bencana kawasan rawan bencana alam meliputi: kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjirbagian hukum dan organisasi setda kota baubau bpp j usul.l.l. bab rencana investasi kegiatan pelaksanaan rencana kota pusaka kota baubau dilakukan oleh pemerintah kota baubau, pemerintah provinsi sulawesi tenggara, dan masyarakat kecamatan polio dan kecamatan museum, seluruh kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada harus mengacu kepada panduan tata bangunan dan lingkungan serta inventarisasi bangunan cagar budaya yang ditetapkan lebih lanjut oleh walikota, pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud padaperaturan perundang undangan yang berlaku. program penanganan rencana kota pusaka kota baubau mencakup (tiga tahapan), yaitu: tahap untuk segmen tahap untuk segmen ii, dan tahap iii untuk segmen iii. program penanganan rencana kota pusaka kota baubau sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: peningkatan dan penataan jalan, pengembangan wisata budaya, bangunan:, pan mena ban men sin man maa tea rea bea bagian hukum dan organisasi serta kota baubau bpp pen inn pen persamaan, sarana perkotaan, dan penghijauan. program penanganan rencana kota pusaka kota baubau sebagaimana dimaksud pada disampaikan dalam bentuk tabel rencana program investasi jangka menengah rencana kota pusaka kota baubau, kota baubau sebagaimana tercantum dalam peraturan walikota ini. bab viilima tahapan kegiatan, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentifizin dalam pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam undang undang penataan ruang diatur oleh pemerintah kota baubau berdasarkan kewenangan dan ketentuan perundang undangan yang berlaku izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dapat dibatalkan oleh walikotwalikota sesuai deng. ani bagian hukum dan organisasi serta kota baubau bpp" penpembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan( pbb p2), pembebasan biaya izin mendirikan bangunan( imb), keringanan pajak (usaha rumah makan) dibebaskan dari pajak dalam jangka waktu tertentu, keringanan tarif listrik dan dam, kemudahan proses perizinan, dan pemberian penghargaertab., bagian hukum dan organisasi serta kota baubau bppeeeeee aaaaaa a bagian hukum dan organisasi setda kota eaba bpp" aadan ataumemberikan akses kepada pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan prinsip pelestarian partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan rencana adalah, dan bantuan pemantauan perubahan perubahan pada bangunan cagar budaya. jaya ana kanopi bagian hukum dan organisasi serta kota gambar bpp bab viii pedoman pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan bagian kesatu pengelolaan kawasan pedoman pengendalian pengelolaan kawasan dilaksanakan oleh pemerintah kota baubau:: ketentuan umum peraturan zonasi sesuai draft rdr perkotaan baubauskpd terkait. bagian kedua prosedur pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan dan perubahan rencana kawasan proseduryang digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kota baubau dalam menyusun peraturan berdasarkan draft rdr perkotaan baubau dan rpp kota baubau yang memuat: ana bagian hukum dan organisasi setda kota baubau bpp kan izin prinsip, izin lokasi: izin penggunaan pemanfaatan tanah (apabila terdapat ketidakian axappppa a s. thamrin diundangkan baubau arah koordinasi pada tanggal, instansi unit kerja para sekretaris daerah kota baubau, sekretaris daerah asisten dinas bappeda kabar. adm. pmb. mw, muhamad judul kabar. hkm org. berita daerah kota baubau tahun nomor. sao bagian hukum dan organisasi setda kota baubau bpppenataan kawasan pusaka kota baubau, yang selanjutnya disebut rtl kawasan pusaka adalah panduan bangunan kawasan kota pusaka baubauusaka kota baubaumanan bagian hukum dan organisasi serta kota baubau bppselanjutnya disebut klb adalahsilsetempateeeeee aaa bagian hukum dan organisasi serta kota baubau bpp 7j71 eeephhffffee iruang lingkup rtl kawasan pusaka kota baubau sebagai panduan rancang bangun lingkungan kawasan pusaka kota baubauota baubau, kota baubau. rtl kawasan pusaka kota baubau bertujuan menjadpusaka kota baubau serta sebagai acuan pemerintah daerah dalam penerbitan imb. ruang lingkup rencana penataan kawasan pusaka kota baubaupusaka kota baubau. bagian hukum dan organisasi serta kota baubau bpp bab iii batasan lokasi perencanaan lokasi rencana penataan kawasan pusaka kota baubau adalah sebagian dari kecamatan polio dan kecamatan museum yang berada kota baubau, provinsi sulawesi tenggara, dan luas kawasan perencanaan penataan kawasan pusaka kota baubau adalah (dua ratus sepuluh) hektar dan secara geografis terletak antara lintang selatan dan diantara bujur timur, dengan batas kawasan perencanaan sebagai berikut: sebelah selatan kecamatan batang, sebelah barat selat buton, sebelah utara kecamatan kapontori, sebelah timur kecamatan pasarwajo. lokasi perencanaan rtl sebagaimana dimaksud pada dibagi menjadi tiga segmen, yaitu: segmen yaitu kawasan penyangga benteng keraton buton dengan luas (enam puluh enam koma delapan puluh tujuh) hektar, segmen yaitu kawasan penghubung (tepian sungai baubau) dengan luas (tiga puluh empat koma sembilan puluh tiga) hektar, segmen yaitu kawasan pelabuhan lama dengan luas (empat puluh satu koma enam puluh sembilan) hektar. bab program bangunan dan lingkungan bagian kesatu visi, misi, tujuan, sasaran pengembangan, dan tema penataan kawasan visi pengembangan kota pusaka baubau adalah mewujudkan kawasan pusaka baubau yang produktif, berhati diri, nyaman dan lestari . misi yang perlu dilaksanakan adalah: meningkatkan kegiatan perekonomian kawasan, meningkatkan prasarana dasar dan prasarana kepariwisataan, melestarikan sumber daya alam dan budaya kawasan benteng keraton, memperkuat jati diri kawasan perkotaan kosmopolitan yang mempunyai keragaman, menata bangunan dan lingkungan kawasan pusaka baubau. www bagian hukum dan organisasi serta kota baubau bpp tujuan penataan bangunan dan lingkungan kawasan pusaka kota baubau untuk mendekati visi adalah: sebagai bagian dari kota baubau maka ikut mendekatkan pada tercapainya kota pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri serta pariwisata berbasis kearifan lokal yang didukung dengan prasarana perkotaan yang seimbang dan berwawasan lingkungan, sebagai kota yang mempunyai sejarah panjang yang meninggalkan warisan budaya (pusaka) ragawi dan non ragawi, kota baubau memanfaatkan peninggalan tersebut sebagai modal dasar untuk pengembangan ekonomi setempat melalui cara yang ramah lingkungan karena menekan eksploitasi sumber daya alam dan alih fungsi lahan pertanian, dengan perkembangan kegiatan kepariwisataan destinasi wisata benteng keraton buton yang sudah sangat dikenal kota baubau dapat menarik manfaat satu sisi dari memberikan dukungan sisi lain dengan layanan sekaligus pengayaan daya tarik wisata regional, penataan bangunan dan lingkungan kota baubau selayaknya untuk menjadikannya sebagai kawasan yang layak huni, berhati diri, produktif, dan berkelanjutan. sasaran penataan bangunan dan lingkungan adalah: tersedianya ruang kawasan perencanaan dan pendukungnya untuk pengembangan industri kreatif, termasuk perawatan dan perbaikan bangunan cagar budaya, meningkatnya prasarana bersangkutan yang memadai, cc. meningkatnya kualitas fisik dan visual bangunan dan lingkungannya, serta penghijauan kawasan perencanaan, terlaksananya pelestarian bangunan cagar budaya dan kawasan jejak sejarah kota baubau, meningkatnya kualitas elemen pembentuk citra kota, meningkatnya kualitas kenyamanan, keselamatan, dan keindahan koridor koridor kawasan cagar budaya. tema penataan bangunan dan lingkungan adalah merangkai jejak zaman untuk masa depan . bagian kedua konsep perancangan struktur tata bangunan dan lingkungan berdasarkan tema penataan sebagaimana dimaksud dalam masing masing segmen mempunyai konsep sebagai berikut: bagian hukum dan organisasi setda kota baubau bpp x5. tema penataan segmen yaitu segmen penyangga benteng keraton buton, adalah kawasan wisata kampung kampung tua wajo dan tipu, dengan tujuan: pelestarian pelindungan dan pemanfaatan dan pengembangan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota baubau, tema penataan segmen yaitu kawasan penghubung tepi sungai baubau, adalah akses penting yang menghubungkan kawasan benteng dan pelabuhan yang sekarang menjadi kawasan perniagaan sungai baubau dan pasar baubau dengan tujuan peningkatan kualitas ruang jalan, dan pelestarian pelindungan dan pemanfaatan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota baubau, tema penataan segmen yaitu pelabuhan lama, adalah kawasan perdagangan berkembang cepat, dengan tujuan: penataan disertai perancangan kembali simpul teenager kota baubau dengan melestarikan bangunan cagar budaya. bagian ketiga konsep komponen perancangan kawasan struktur peruntukan lahan, strategi pengembangan melalui pelestarian cagar budaya dan penataan kembali serta pengendalian kawasan berkembang cepat, dengan jenis fungsi campuran yang memadukan fungsi wisata dengan kegiatan perdagangan dan jasa, kawasan kota baubau adalah urat nadi provinsi sulawesi tenggara yang memiliki pelabuhan nasional yang menghubungkan antar pulau hingga antar provinsi sehingga memiliki perkembangan kota yang cukup pesat dibanding kota lainnya. batas kawasan benteng ditandai dan ditegaskan dengan tata bangunan dan intensitas pemanfaatan lahan yang berbeda, ketinggian bangunan diatur sehingga membentuk garis langit sepanjang koridor jalan utama yang semakin merendah arah kawasan pelabuhan, tata bangunan dikembangkan untuk mempertahankan pemandangan benteng arah pelabuhan dan sebaliknya dan melindungi nilai pentingnya melalui pengendalian percetakan, sempadan bangunan, dan tata letak pada persil petak lahan untuk memperkuat jati diri kawasan, sistem sirkulasi dan jalur penghubung, ditingkatkan untuk menjaga kesinambungan dalam dan antar moda, terutama demi kenyamanan pejalan kaki dalam memenuhi kebutuhannya secara aman dan nyaman, sistem ruang terbuka dan tata hijau dikembangkan agar mampu mengakomodasi berbagai kegiatan sosial budaya masyarakat dan wisatawan pengunjung, meningkatkan iklim mikro, menciptakan rasa aman dan nyaman, serta meninggalkan kesan yang menyenangkan, panama bagian hukum dan organisasi setda hota bawah bpp |
sap) walikota baubau peraturan walikota baubau nomor: tahun tentang penyelenggaraan izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota baubau, menimbang :a. bahwa air bawah tanah pada hakikatnya merupakan sumber daya yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar besarnya kepentingan rakyat: bahwa pengambilan serta pemanfaatan air bawah tanah oleh masyarakat perlu diatur dengan memungut pajak atasnya, cc. bahwa berdasarkan pergambilan dan pemanfaatan air bawah tanah bukan merupakan jenis dan obyek retribudpe setiap pemegang izin pengambilan dasetiap pemegang izin pengeboran eksplorasi air tanah, izin pengambilan dan izin pengusahaan air tanah dinyatakan berakhir apabila habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan izin dikendalikan oleh pemegang izin dengan cara menyampaikan secara tertulis kepada dinas badan izin dicabut izin dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf apabila izin diperoleh secara tidak sah: pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan yang tertera dalan surat izin: pengambilan dan pemanfaatan melebihi batas yang telah ditentukan dalam izin: kegiatan pengambilan air tanah tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, kepentingan umum, kondisi hidrologi tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pengambilan air tanah dan pelestarian lingkungan, pemegang izin tidak melanjutkan usahanya: dikembalikan oleh pemegang izin sendiri: izin yang diperoleh dipindah tanganan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga tanpa persetujuan dari dinas yang berwenang, pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam diberitahukan terlebih dahuluara tertulismberhentikan semua kegiatan pengambilan air tanah. pencabutan izin eksplorasi dan eksploitasi air tanah dilakukan dengan penutupan dan penyegelan sumur. izin dapat dihentikan sementara dalam hal terjadinya penyimpangan dalam batas batas tertentu terhadap persyaratan teknis perizinan lbb bagian hukum dan organisasi serta kota baubau dpe" timbulnya dampak negatif yang cenderung mengganggu kepentingan umum dan kelestarian lingkungan berakhirnya izin dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalamketentuan peralihan izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan walikota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izinreueen walikota saham, a.s thamrin diundangkan baubau pada tanggal, ppt bkn para koordinasi sekretaris kota baubau, instansi unit kerja para kek fauna pun melissa ann yaa kao pewmetmang a27 mecca berita daerah kota baubau tahun nomor bagian hukum dan organisasi serta kota baubau dpe"keputusan menteri energi sumber daya mineral nomor.tentang penyelenggaraan izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tan, walikota adalah walikota baubaubaubau, dinas adalah dinas pertambangan dan energi kota baubau: kepala dinas adalah kepala dinas pertambangan dan energi kota baubauair bawah tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan bawah permukaan tanah: pengambilan pemanfaatan air bawah tanah adalah segala usaha untuk mengambil air tanah secara langsung baik dengan cara pengeboran atau penggalian, izin eksplorasi air bawah tanah adalah izin penyelidikan air tanah, surat izin perusahaan pengeboran air bawah tanah sippa) adalah surat izin usaha yang harus dimiliki oleh bumn, bumi, koperasi dan lembaga pemerintah serta swasta lainnya yang berbadan hukum dan bergerak dibidang kegiatan pengeboran air bawah tanah, ssi bagian hukum dan organisasi serta kota baubau dpe" surat izin pengeboran air bawah tanah sisa) adalah surat izin yang harus dimiliki oleh seluruh bumn, bumi, koperasi dan lembaga pemerintah serta swasta lainnya termasuk perorangan untuk melakukan kegiatan pengeboran air bawah tanah, surat izin penerapan mata air sigma) adalah surat izin yang harus dimiliki oleh pengusaha atau perorangan sebelum melakukan penerapan mata air, surat izin pengambilan pemanfaatan air bawah tanah sip) adalah surat izin yang harus dimiliki oleh pengusaha atau perorangan untuk mengambil memanfaatkan air bawah tanah,surat tanda instalasi bor stub) adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap pemegang sippa, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang dituangkan melaui berita acara, surat izin juru bor fijb) adalah surat izin yang harus dimiliki oleh juru bor untuk memasang atau mengoperasikan instalasi bor: pengambilan air adalah segala usaha untuk mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah atau air permukaan secara langsung, sistim terpusat adalah sistim dimana air ditampung sebelum didistribusikmur bor adalah sumur yang dibuat melalui pengeboran dengan konstruksi pipa bergaris tengah lebih dari (dua) inci atau (lebih kurang lima sentimeter). sumur pasak adalah sumur yang dibuat melalui pengeboran dengan kontruksi pipa bergaris tengah maksimal (dua) inci atau (lebih kurang lima sentimeter). sumur resapan adalah sumur yang dengan tujuan untuk meresahkan air dalam tanah yang bentuknya berupa sumur gali atau sumur bor dangkal. sumur gali adalah sumur yang dibuat dengan cara penggalian oleh tenaga manusia. aa. penerapan mata air adala suatu kegiatan membangun sarana untuk memanfaatkan mata air lokasi pemunculan mata air. bb.. cc. aan ana eni menara ane dan aan bagian hukum dan organisasi serta kota baubau dpe" dd. meter air adalah alai:eedan atau oleh proses :bab ketentuan perizinan kegiatan eksplorasi, pengeboran atau pengambilan air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari walikota. jenis izin sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari izin eksplorasi air bawah tanah: izin pengeboran air bawah tanah, cc. izin pengambilan air bawah tanah terdiri dari izin pengambilan air bawah tanah untuk sumur bor pasak, izin pengambilan air bawah tanah untuk sumur gali. izin perusahaan pengeboran air bawah tanah. izin sebagaimana dimaksud pada huruf untuk pengeboran sampai dengan akuifer tertentu. izin sebagaimana dimaksud pada huruf untuk kegiatan usaha.walikota dengan tembusan kepala dinas pertambangan dan energi, mengisi dan menandatangani formulir permohonan yang telah disediakan serta dihampiri persyaratan sebagai berikut: izin eksplorasi: pengajuan proposal kegiatan yang berisi (a) maksud dan tujuan kegiatan: (b) rencana kerja dan peralatan:ki, asas aan bagian hukum dan organisasi serta kota baubau dpe"badan usaha, salinan atau foto copyinstansi lembaga pemerintah: izin pengeboran: informasi mengenai rencana pengeboran air bawah tanah:bawah tanah kurang dari (lima puluh) l detik, sedangkan untuk pengambilan air bawah tanah sama atau lebih besar dari (lima puluh)nalisis mengenai dampak lingkungan amdal):detik dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari (sepuluh) hektar: izin pengambilan air bawah tanah untuk sumur bor pasakizin pengeboran sip)pasak: berita acara pengawasan pemasangan penyelesaian konstruksi sumur bor pasak,: berita acara uji pemompaan: laporan uji pemompaan: hasil analisa fisika dan kimia air bawah tanah dari hasil pengeboran sampai dengan akuifer tertentu: izin pengambilan air bawah tanah untuk sumur gali, dengan melampirkan persyaratan bagian hukum dan organisasi serta kota baubau dpe" foto copy kartu tanda penduduk ktp) pemohon dan akta notaris pendirian badan usaha, peta situasi skala atau lebih besar yang memperlihatkan titik lokasi pengambilan air bawah tanah: informasi mengenai pengambilan air bawah tanah, dokumen upaya pengelolaan lingkungan ukl) dan dokumen upaya pemantauan lingkungan upl): gambar bagan konstruksi sumur: hasil analisa laboratorium dari sample air bawah tanah: foto copy izin gangguan ho): izin perusahaan pengeboran air bawah tanah sippa)pernyataan kepemilikan instalasi bor (bermeterai): foto instalasi bor berukuran (sembilan sentimeter kali dua belas sentimeter) dan (empat sentimeter kali enam sentimeter) masing masing sebanyak (tiga) lembar, data teknis instalasi bor, rekomendasi dari asosiasi dan telah registrasi lembaga pengembangan jasa konstruksi lpnk): bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. mekanisme pelayanan perizinan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut petugas pada dinas yang berwenang, menerima dan meneliti surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan, apabila lengkap dan benar diberi tanda bukti terima berkas, sekretaris dinas menggandakan surat permohonan tersebut kemudian disampaikan kepada kepala bidang geologian bap), kemudian menyatakan menyetujui atau menolak permohonan, apabila permohonan disetujui, kepala bidang geologi menyampaikan konsep rekomendasi melalui kepala bagian tata usaha untuk ditandatangani oleh kepala dinas pertambangan dan energi: apabila permohonan ditolak, kepala bidang geologi menyampaikan konsep surat penolakan disertai penjelasan alasan penolakan, melalui kepala dinas pertambangan dan energi untuk ditandatangani oleh walikota: walikota menandatangani rekomendasi atau surat penolakan dan mengembalikan kepada kepala bidang geologi untuk disampaikan kepada pemohon: sana, bagian hukum dan organisasi setda kota baubau dpe" jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: untuk izin eksplorasi air bawah tanah selama (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap: untuk izin pengeboran air bawah tanah selama (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap, cc. untuk izin pengambilan air bawah tanah untuk sumur bor selama (empat belas) hari kerja setelah setelah berkas dinyatakan lengkap: untuk izin pengambilan air bawah tanah untuk sumur gali selama (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap, untuk izin perusahaan pengeboran air bawah tanah selama (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap: bentuk surat izin, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada dinyatakan dalam lampiran peraturan walikota ini. masa berlaku perizinan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam adalah jangka waktu (tiga) tahun untuk izin eksplorasi bawah tanah: jangka waktu (tiga) tahun untuk izin pengeboran air bawah tanah, jangka waktu (tiga) tahun untuk izin pengambilan air bawah tanah untuk sumur bor, jangka waktu (tiga) tahun untuk izin pengambilan air bawah tanah untuk sumur gali, jangka waktu (tiga) tahun untuk izin perusahaan pengeboran air bawah tanah: permohonan perpanjangan perizinan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam diajukan paling lambat (dua belas) hari kerja sebelum izin berakhir. permohonan perpanjangan pelayanan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada adalah izin eksplorasi: foto copy izin eksplorasi air bawah tanah yang akan berakhir masa berlakunya dengan memperlihatkan aslinya, alasan permohonan perpanjangan izin, maksud dan tujuan kegiatan lanjutan, rencana kerja lanjutan. izin pengeboran air bawah tanah untuk sumur bor pasak dihampiri persyaratan sebagai berikut bagian hukum dan organisasi serta kota baubau dpe" foto copy k.art tanda penduduk ktp) pemohon dan akta notaris pendirian badan sarana: foto copy izin pengeboran air bawah tanah yang akan berakhir masa berlakunya:a dengan memperlihatkan aslinya, alasan permohonan perpanjangan izin, maksud clan tujuan kegiatan lanjutan: rencana neerja lanjutan: izin pengambilan air bawah tanah untuk sumur bor pasakbor pasakbor pasakfisika dan kimia air bawah tanah yang terakhir untuk sumur yang izinnya akan diperpanjang., bagian hukum dan organisasi setda kota baubau dpe" izin perusahaan pengeboranrusahaan pengeboran air bawah tanah sippa) yang berakhir dengan memperlihatkan aslinya,embaga pengembangan jasa konstruksi lpnk), perpanjangan pelayanan perizinan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah diproses berdasarkan ketentuan bab ii! hak dan kewajiban pemegang izinizin pengusahaan air tanah,pemegang izin pengusahaan air tanah diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran eksplorasi air tanah atau penggalian air tanah kepada dinas atau badan yang berwenang menyampaikan laporan debit pemakaian atas pengusahaan air tanah setiap bulan kepada walikota dengan tembusan dinas pertambangan dan energi pengambilan air tidak melebihi debit yang ditentukan dalam izin memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah dan pemasangannya sesuai petunjuk teknis dari dinas pertambangan dan energi mencatat angka pemakaian air tanah pada alat ukur (meter air) dan melaporkannya secara tertulis kepada dinas pertambangan dan energi membangun sumur resapan atau sumur imbuhan dalam rangka perlindungan dan konservasi air tanah lokasi pengambilan dan pemanfaatan air tanah berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah menyampaikan sertifikat pengujian hasil analisis fisika dan kimia air tanah setiap (tiga) bulan kepada dinas badan mengajukan daftar ulang izin paling lambat (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir melaporkan kepada walikota,jika ditemukan hal hal yang dapat membahayakan lingkungan. bagian hukum dan organisasi serta kota baubau dpe" |
walikota baubau peraturan walikota baubau nomor: (w tahun tentang standar operasional prosedur pelayanan terpadu satu pintu pada badan pelayanan perizinan dan penanaman modalbadan pelayanan perizinan dan penanaman modal kota baubau, maka perlu disusun standar operasional prosedur:maupun non perizizin usaha pemotongan hewlautan dan perikanan, yaitu izin usaha perikankerjaan umum dan penataan ruang meliputi izin mendirikan bangunan imb), izin usaha jasa konstruksi ijuklingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya air meliputi izin gangguan finder ordonnantie), izin eksplorasi dair mata air, izin perusahaan pengeboran air bawah tanahariwisata meliputi izin usaha restoran, rumah makan, tempat makan, dan jasa boga, izin usaha hotel dan penginapan, izin penyelenggaraan usaha jasa informasi pariwisata, usaha jasa konsultan pariwisata, dan usaha promosi pariwisata daerah, izin usaha obyek dan daya tarik wisata, izin usaha pramuwisata dan pengatur wisata, izin usaha perjalanan wisata, izin usaha jasa impresario, izin usaha jasa konversi, perjalanan insentif dan pamermbangan, yaitu izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuomunikasi dan informasi, yaitu izin usaha bidang informasi dan komunikasihubungan meliputi izin trayek, izin operasi. mana nan era ara rat medan darat. aal aren net atas maan era mata setara men eno sat depan reel nana ntt ara ban ane krs sang nia apa kaa trans: bagian hukum dan organisasi setda kota baubau portalnanaman modal dan investasi), dan izin usaha perubahmanfaatan kekayaan daerah dan fasilitas umum meliputi izin penyelenggaraan reklame, izin pemakaian kekayaan daerah pantai kamal, lembah hijau, taman bri dan stadion betoambari). jenis jenis pelayanan non perizinan yang dilaksanakan pada badan pelayanan perizinan dan penanaman modal kota baubau meliputi insentif daerah: informasi perizinan dan penanaman modal, penanganan pengaduan komplain. insentif daerah sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pemberian kemudahan penanaman modal daerah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan. informasi perizinan dan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada huruf diklasifikasikan sebagai informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan. penanganan pengaduan komplain sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan rangkaian kegiatan penerimaan dan pencatatan registrasi pengaduan, penelaahan, klarifikasi dan klasifikasi pengaduan, verifikasi, pemberian rekomendasi tindak lanjut, serta penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut pengaduan kepada orang atau badan usaha yang mengajukan menyampaikan keberatan. jenis, dasar hukum, persyaratan, tim teknis, klasifikasi sasaran, prosedur, biaya, jangka waktu pelayanan dan masa berlaku izin serta diagram alir (flow chart) sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. ana ran atas nas ara run sat pintu por dear ann panen ntt ansa aanaatna maka galerie san peserta nge anp pun tee ina kuras sae nas bagian hukum dan organisasi setda kota baubau portal bab mekanisme informasi dan pengaduan informasi yang terbuka sebagaimana dimaksud pada meliputipada meliputi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan ptspbp3m. masing masing satuan kerja perangkat daerah yang menangani perizinan dan non perizinanbadan pelayanan perizinan dan penanaman modal kota baubau ditangani oleh badan bersama instansi tim teknis ptsp yang dikoordinir oleh kepala badan. penanganan pengaduan pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan yang belum sepenuhnya dilimpahkan pengelolaannya kepada badan pelayanan perizinan dan penanaman modal kota baubau diserahkan kepada instansi skpd teknis sesuai jenis izin yang diadukan. hal hal yang bersifat kebijakan dikoordinasikan dengan instansi teknis terkait yang dipimpin oleh sekretaris daerah. bagian hukum dan organisasi setda kota baubau portal bab sanksi bagi semua pihak yang melanggar peraturan walikota ini dapat diberikan sanksi baik kepada pemberi layanan maupun penerima layanan.lengkapi disempurnakan, penolakan izin non perizinan, peringatan untuk menghentikan aktivitas usaha, pencabutan izin yang sudah diterbitkan. sanksi sebagaimana dimaksud diberikan kepada petugas pemberi layanan dalam hal terjadi keterlambatan proses penerbitan surat izin sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dan hal hal lain yang melanggar peraturan disiplin pns. sanksi sebagaimana dimaksud huruf dilakukan melalui penyampaian langsung kepada penerima layanan oleh petugas front office helpdesk yang menangani pemeriksaan berkas permohonan. sanksi sebagaimana dimaksud huruf dilakukan melalui penerbitan surat penyampaian kepada penerima layanan dari kepala badan dengan memuat alasan alasan penolakan izin non izin. sanksi sebagaimana dimaksud huruf dan huruf dijelaskan tersendiri pada dan peraturan ini. peringatanbadan meliputi peringatan tentang terjadinya pelanggaran peruntukan surat izin beserta bentuk pelanggarannya, pas asep kelas nne nyala ron snn eko akut rar diana uks pesan abs eds bilang pere tan see wma con mil nun sendungen seo apaayota anak masa bagian hukum dan organisasi setda kota baubau portal b.peringatan untuk segera melakukan: batas waktu maksimal yang diberikan untuk melakukan penyesuaian peruntukan surat izin. surat peringatan sebagaimana dimaksudkepala badankepala badankepala badan dan atau penghentian aktivitas usaha. penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud huruf dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementararuntukan surat izin,kepala badandan atau menghentikan kegiatan aktivitas berusaha. kepala badanberusaha dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat satuan polisi pamong praja. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, satuan polisi pamong praja melakukan penghentian kegiatan secara paksa dan atau menghentikan aktivitas usaha. bagian hukum dan organisasi setda kota baubau portal setelah kegiatan ber usaha dihentikan, kepala badan bersama tim teknis ptsp melakukan pengawas isbn agar kegiatan usaha yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai den gan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan peruntukan surat iz:in dengan kegiatan usaha yang dilakukruntukan surat izin: .kepala badan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan, satuan polisi pamong prajakepala badan mengajukan permohonan pencabutan izin kepada walikota baubau, penerbitan keputusan pencabutan izin dari walikota baubau untuk melakukan pencabutan izin, pemberitahuan kepada pengguna izinusaha yang telah dicabut izinnyaoleh walikota melalui pejabat yang ditunjuk, bagian hukum dan organisasi setda kota baubau portal,tsp dilaksanakan oleh walikota melalui pejabat yang ditunjuk,tsp dilakukan setiap (tiga) bulan dalam satu tahun berjalan, laporan dibuat oleh kepala badan dan disampaikan kepada walikota, laporan penyelenggaraan ptsp sekurang kurangnya memuat gambaran umum penyelenggaraan ptsp, rencana kerja, cc., kepala badan berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan teknis atas pelaksanaan ptsp secara berkala dan insidental sesuai dengan kebutuhan, mekanisme pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain pengawasan1 sebagaimana dimaksud pada juga dilakukan pengawasan fungsi onal oleh inspektorat daerah, pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai ketentuan ang berlaku. bab viokto walikota baubau, mea a.s. thamrin diundangkan baubau pada tanggal, oktober sekretaris d4merah kota baubau, ( para koordinasi! sekda shrew kepada op3 drs. judul, itu org: pembina utama muda manan mka nip. berita daerah kota baubau tahun nomor bagian hukum dan organisasi setda kota baubau portal diagram alir (flow chart) sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (spipise) front office back office help desk loket pendaftaran kepalaseksi kepala bidang kepala badan sekretaris berkas pastikan daftarkan input verifikasi berkas kaji berkas penomoran dan permohonan terbuka cetak kartu tanda terima input data (spipise) konsep surat serahkan sk izin dicocokkan kali serahkan kartu tanda para kasi para kabid cek pp. terima pemohon max hari max hari walikota baubau, para koordinasi tua. gta 1g m0007 instansi unit kerja para era a.$| thamrin 4isre keran 8p3 hukum kor6. (p3, petjiwa bagian hukum dan organisasi setda kota baubau portalbagian hukum dan organisasi setda kota baubau pornyelenggaraan pelayanan publikmemutuskan: menetapkan peraturan walikota baubau tentang standar (operasional prosedur pelayanan terpadu satu pintu pada badan pelayanan perizinan dan p'penanaman modalbadan pelayanan perizinan adalah badan pelayanan perizinan dan penanaman modal kota baubau, kepala badan adalah kepala badan pelayanan perizinan dan penanaman modal kota baubau,elayananan ana bagian hukum dan organisasi setda kota baubau portal pelayanan terpadu satu pintu, yang selanjutnya disingkat ptsp, adalah kegiatan penyerang,garaprekomendasi kepada seseorang yang peruntukannya bukan usaha kegiatan tertentu termasuk pemberian informnella pen pan aan tuk men mrt pen aarde akan ter ann untan ata terong antar ana ana mom riana dea area sana matan jenny seni menpan bagian hukum dan organisasi setda kota baubau portal izin usaha :,,laporan kegiatan penanaman modal,,e naam naa nan nana mean aan nana ana kanan bagian hukum dan organisasi setda kota baubau portal bab maksud dan tujuan maksud ditetapkan standar operasional prosedur pelayanan terpadu satu pintu sop ptsp) bidang perizinan dan non perizinan pada badan pelayanan perizinan dan penanaman modal kota baubau adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen masyarakat dalam menunjang aktivitasnya untuk dapat berinvestasi baik dalam bentuk kegiatan usaha maupun kegiatan bukan usaha,menyeragamkan langkah langkah dan tindakan dalam pelayanan jenis dan mekanisme pelayanan bagian kesatu ruang lingkup pelayanan ruang lingkup sop ptspbagian hukum dan organisasi setda kota baubau portalhukum dan organisasi setda kota baubau portal bagian kedua jenis dan mekanisme pelayanansehatan meliputi izin praktikek peroranganik berkelompok dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis, izin praktik keperawatan, izin praktik bidan, izin kerja apoteker, izin kerja asisten apoteker, izin apotek, izin laboratorium kesehatan, izin toko obat, izin optikal, izin praktek fisioterapi, izin klinik kebugaran, izin salon kecantikan, oo. izin penyelenggaraan balai pengobatan dan praktik pengobatan tradisional, izin rumah bersaliindustrian, perdagangan, koperasi dan umkm, meliputi izin usaha perdagangan iup), izin usaha perdagangan minuman beralkohol iup mb), izin usaha industri iui), izin tempat usaha itu), izin tempat usaha minuman beralkohol itu mb), tanda daftar perusahaan tdp), izin penyelenggaraan pergudangan tdgnian meliputi izin usaha penggilingan padi, |
walikota baubau peraturan walikota baubau nomor |^) tahun tentang peraturan internal rumah sakit umum daerah (hospital laws) kota baubau dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota baubau medik dan medis; bahwa berhubung dengan maksud pada huruf perludokteran lembaran negara republik nomor tambahan lembaranaktek indonesia tahun negara republik tentang saya jak spam&ui sete kata. cau au rmenteri dalam negeri nomor tahun kompetensi pejabat struktural tentang standarmemutuskan menetapkan peraturan walikota baubau tentang peraturan internal rumah sakit umum daerah (hospital laws); walikota adalah walikota baubau; rumah sakit umum daerah adalah rumah sakit umum daerah kota baubau; direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah kota baubaus, staf medis yang ditetapkan dengan peraturan walikota; seh ca. kf&i e<ut6<xu rsud rumah sakit rujukan adalah suatu organisasi tenaga medis yang mempunyai pelimpahan tanggung j,awal timbal balik atas kasus atau masalah kesehatan yang terorganisir sertai sarana kedokteran yang menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan kebidanan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit; kepulauan adalah satu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat seri ngga pulau pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya merupakan satu satuan geografis, ekonomi, politik dan budaya yang hakiki atau secara historis; profesional adalah penyelenggaraan rumah sakit oleh tenaga kesehatan yang memiliki etika pro tesi dan sikap profesional, serta mematuhi etika rumah sakit; terjangkau adalah penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan fungsi sosial dimana merupakan bagian dari tanggung jawab yang melekat pada sedsehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat; komite medik adalah komite medik rumah sakit umum daerah kota baubau; staf medis fungsional adalah seoran dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi yang memiliki ijin praktek rumah sakit umum daerah kota baubau; falsafah adalah keyakinan terhadap nilai nilai yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan; hidup sehat adalah hidup tanpa gangguan masalah yang bersifat fisik maupun non fisik, gangguan fisik dapat berupa penyakit penyakit yang menyerang tubuh sedangkan non fisik berupa kesehatan kondisi jiwa, hati dan pikiran seseorang sehingga kesehatan meliputi unsur jasmani dan rohani; terampil dapat diartikan sebagai cekatan, sigap atau tangkas, adalah suatu kepandaian melakukan sesuatu dengan cepat dan benar; manfaat dapat diartikan sebagai kegunaan atau faedah setiap insan pegawai rumah sakit dalam bekerja harus meyakini bahwa hasil setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam memberikan dan menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; kedisiplinan adalah setiap insan rumah sakit wajib mentaati semua peraturan yang ditetapkan oleh rumah sakit; tugas dinas adalah setiap insan rumah sakit wajib melaksanakan tugas sebaik baiknya dengan penuh pengertian, kesadaran dan tanggung)awal; mutasi dan promosi adalah setiap rumah sakit wajib bersedia dimutasikan dan atau dipromosikan antar unit maupun antar jabatan sesuai ketentuan yang berlaku; pendidikan dan pelatihan adalah setiap pegawai rumah sakit yang ditunjuk wajib bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh internal maupun external rumah sakit. visi, misi, nilai nilai, falsafah, tujuan, motto, logo dan budaya kerja. rumah sakit umum daerah kota baubau (l) isi rumah sakit umum daerah kota baubau adalah menjadi rumah sakit rujukan kepulauan yang profesional dan terjangkau; ikut 'upx*o ad.4i seto. setuju rsud misi rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan secara profesional, efisien dan efektif yang berorientasi kepada pelanggan, tanpa membeda bedakan asal usul dan kondisi finansial pasien mampu atau tidak mampu, pasien dengan jaminan atau tanpa jaminan; menyelenggarakan manajemen rumah sakit secara efisien, efektif dan akuntabel guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat umum serta kesejahteraan; mengelola rumah sakit, poliklinik dan fasilitas kesehatan lainnya senantiasa mengutamakan kepentingan pasien, peka dan tanggap terhadap keluhan serta selalu berpenampilan prima; meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi; meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperbaiki, membangun dan mengembangkan fasilitas rsud kota baubau melalui penambahan investasi sarana dan prasarana layanan kesehatan sebagai salah satu unsur ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat kota baubau dan sekitarnya; terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan dengan institusi dan organisasi profesi terkait dengan bidang kesehatan. nilai nilai yang dianut rsud kota baubau adalah plagiata, yang merupakan akronim sebagai berikut profesional dalam bekerja arif dan bijaksana dalam setiap pengambilan putusan loyalitas terhadap atasan dan pemerintah kota baubau akuntabilitas giat dan bertanggungjawab dalam setiap melaksanakan tugas inovatif dan kreatif dalam bertindak mutu aman terpercaya adil falsafah yang harus diri oleh seluruh insan rsud kota baubau adalah hidup sehat terampil dan penuh manfaat tujuan rumah sakit umum daerah kota baubau adalah melaksanakan lebih banyak dengan menambah sarana dan prasarana bagi pelayanan kesehatan yang memadai. melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan sesuai kebutuhan sehingga tersedia aparat yang profesional. melaksanakan pengembangan fisik penunjang sarana pelayanan kesehatan. motto rsud kota baubau adalah senyum, salam, sapa, sopan, santun dan bekerja sebagai ibadah, kesembuhan adalah kebahagiaan kami . logo rumah sakit adalah adalah logo kota baubau yang berartibau) sara pataanguna sebagai kristalisasi nilai nilai kehidupan bermasyarakat yaitu: pola malasiaca (kasih mengasihi) pole malaka (segan menyerang) com ong setda. kpt*. '&<zu&au rsud angka angkat aka (hormat menghormati) popis para (saling melindungi pelihara memelihara) warna dasar kuning melambangkan kejayaan dan kemuliaan masyarakat kota baubau yang; pernah dicapai pada masa silam. logo kota baubau bergaris berwarna biru yang melingkari sisi perisai kelopak bunga melambung;kan kota baubau sebagai daerah pesisir. bintang melambat ngan agama atau kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap tuhan ang maha esa. benteng melambangkan persatuan dan kesatuan serta perlindungan kepada masyarakat. nenas melambangkan kepribadian masyarakat kota baubau yang ulet, tegas tapi hatinya manis dan ramah serta dapat hidup mana saja. pintu gerbang melambangkan permukaan baik yangbau adalah bagian yang tak akan pernah terpisahkan daerahbau. budaya kerja rumah sakit umum daerah kota baubau sebagai berikut: kedisiplinan tugas dinas mutasi dan promosi pendidikan dan pelatihan bab pemilik pemilik rumah sakit umum daerah kota baubau adalah pemerintah kota baubau. pemerintah kota baubau, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, bertanggung) awalota baubau berwenang (a). menentukan kebijakan secara umum rumah sakit umum daerah kota baubau; (b). mengangkat dan memberhentikan direksi; (c). mengawasi dan mengevaluasi kinerja rumah sakit umum daerah kota baubau. pemerintah kota baubau bertanggungjawab kepada rakyat melalui dewan perwakilan rakyat daerah kota baubau atas kelangsungan hidup, kelancaran dan perkembangan rumah sakit; b<u}uui *i u cum otot ktdatt src ca, s&u&ttt "rsud pemerintah kota baubautur pengelola atau pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan rsud kota baubau dilakukan oleh direktur; dalam melaksanakan tugasnya direktur dibantu oleh (satu) orang kepala bagian tata usaha, (tiga orang kepala bidang dan (sembilan) orang kepala seksi; direktur bertugas melaksanakan kebijakan pengelolaan rsud kota baubau setelah ditetapkan oleh walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan internal hospital belas statuta), serta memperhatikan hasil pelaksanaan tindakan audit yang dilaksanakan oleh komite medik dan spi satuan pengawas intern) rsud kota baubau; tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggungjawab direktur ditetapaubau; direktur mempunyai tugas pokok untuk memimpin pelaksanaan tugas pengelolaan rsud kota baubau sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;bidang pelayanan medik dan keperawatan, sdm dan pendidikan, keuangan, serta umum dan operasional; dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada direktur dibantu oleh kepala bagian tata usaha dan kepala kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya; kepala bagian tata usaha dan para kepala bidang berhak dan berwenang bertindak atas nama direktur, untuk masing masing bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya; direktur diangkat untuk masa jabatan (lima) tahun; direktur dapat diberhentikan apabila. pemberhentian direktur sebagaimana dimaksud pada diberitahukan secara tertulis oleh walikota; keputusan pemberhentian dengan alas; kita* a o upa mic seb kota. baubau rsud" pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara tertulis kepada walikota dalam jangka waktu (satu) bulan terhitung sejak direktur yang bersaing utan diberitahu secara tertulis,laka direktur yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya; jika dalam wak; kedudukan bagai direktur berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh walikota. persyaratan menjadi direktur yang dapat diangkat, menjadi direktur adalah memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman bidang perumahsakitan; berkelakuan baik serta memiliki dedikasi tinggi untuk mengembangkan kinerja guna kemajuan rumah sakit; warga negara indonesia. bagian tata usaha kepala bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan informasi, pengelolaan keuangan dan urusan umum. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala bagian tata usaha mempunyai fungsi penyusunan program kegiatan perencanaan dan informasi, pengelolaan keuangan dan urusan umum; pelaksanaan kegiatan perencanaan dan informasi, pengelolaan keuangan dan urusan umum; koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan informasi, pengelolaan keuangan dan urusan umum serta pendidikan dan pelatihan; penyusunan dan penyediaan kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan informasi, pengelolaan keuangan dan urusan umum serta pendidikan dan pelatihan. kepala bidang pelayanan, kepala bidang keperawatan dan kepala bidang rekam medis para kepala bidang; dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada para kepala bidang menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana system pelayanan medis, keperawatan, penunjang dan sarana rumah sakit;umah sakit; vu&um cta* %yc l*uul4i setda kot<t sa.u&au rsud pengendalian, pengawasan dan evaluasi mutu pelayanan medis, keperawatan, penuh ang dan sarana rumah sakit secara berkesinambungan. koordinasi antar direktur, kepala bagian tata usaha dan kepala bidang dalam menjalankan tugas tugas direktur sebagaimana dimaksud dalam maka direktur dapat bertindak atas nama rsud kota baubau; kepala bagian tata usaha dan para kepala bidangdirektur berhalangan tetap menjalankan tugasnya maka kepala bagian tata usaha atau salah satu kepala bidang yang ditunjuk sementara oleh walikota;walikota dapat menunjuk direktur yang baru untuk memangku jabatan yang tertuang; apabila salah satu atau semua anggota direktur berhalangan tetap melaksanakan tugasnya dan belum diangkat maka sementara pengelolaan rumah sakit dijalankan oleh pelaksana harian yang ditunjuk oleh walikota. hubungan direktur dengan walikota pengelolaan rumah sakit dilakukan oleh direktur; direktur bertanggung jawab kepada walikota; walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan rumah sakit dengan menetapkan kebijakan pelaksanaan; keberhasilan rumah sakit tergantung dari pengurusan direktur dan pembinaan serta pengawasan dari walikota sehingga dalam pertanggungjawaban tugas dan kewajiban antara direktur dan walikota adalah bersifat tanggung renteng. komite medik komite medik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur rsud kota baubau;aubau; tugas secara terperinci dari komite etik dan hukum adalah'r (dcu*t dan setda. kot*, rsud masalah etika rumah sakit dan pelanggaran terhadap etika pelayanan rsud kota baubau; membantu direktur dalam menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait medicoetikolegal dan etika legal;; gugus bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum rsud kota baubau. dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud padaaubau; menyelenggarakan dan meningkatkan pengetahuan etika dan hukum bagi petugas rsud kota baubau;aubaudalam adalah berdasarkan penugasan dari direktur. satuan pengawas intern dalam membantu direktur dalam bidang pengawasan dan pengelolaan sumber daya yang ada rsud kota baubau dibentuk satuan pengawas intern; satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada bentuk oleh direktur sesuai dengan kebutuhan; pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada adalah meliputi sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya sarana prasarana; struktur organisasi dari satuan pengawas intern terdiri dari (satu) orang ketua, (satu) orang sekretaris dan beberapa orang anggota; penetapan keanggotaan dalam satuan pengawas intern dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan jabatan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku; masa kerja satuan pengawas intern adalah (tiga) tahun; satuan pengawas intern bertanggung jawab kepada direktur dan wajib membuat laporan tertulis secara berkala. hubungan direktur dengan satuan pengawas intern spi) satuan pengawas intern berada bawah dan bertanggung jawab kepada direktur rsud kota baubau; tugas pokok satuan pengawas; dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada satuan pengawas internsantan ulh oty ht&ui setda. kota, rsud melakukan identifikasi resiko; mencegah terjadinya penyimpangan; memberikan konsultasi pengendalian intern; melakukan hubungan dengan eksternal auditotugas staf medis fungsional staf medis fungsional smf) mempunyai kepada mahasiswa kedokteran dan tenaga kesehatan lain. kewajiban staf medis fungsional smfbawah koordinasi komite medik; standar prosedur operasional pelayanan medis bidang administrasi manajemen yang meliputi pengaturan tugas rawat jalan, rawat inap, pengaturan tugas jagalangkah, kasus sulit, kasus penyakit tertentu), prosedur konsultasi dan lain lain bawah koordinasi direktur medik dan keperawatan. smf wajib menyusun indicator kinerja mutu klinis, mutu pelayanan medis yang meliputi indikator output atau outcome. kewenangan staf medis fungsional staf medis fungsional smf) berwenang melalui ketua komite medik; melakukan evaluasi kinerja anggota smf dalam kelompoknya dan bersama sama dengan komite medik menentukan kompetensi dari anggota smf tersebut;belas), standar pelayanan medis dan standar prosedur operasional tindakan medis dan standar prosedur operasional bidang administrasi manajemen. hubungan direktur dengan staf medis fungsional sebagai pengelola direktursa^ca* 'ityiduo* scb kota. ><xu6<uc rsud; dalam pengelolaan sebagaimana dimaksud pada direktur berkewajiban menjamin staf medik melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai standar pelayanan medis dan standar prosedur operasional;direktur melalui komite medik;antara pengelola direktur) dengan staf medis atau bersifat pertanggungjawaban secara mandiri oleh staf medis. pengangkatan dan pemberhentian staf medis fungsional smf) direkturyang berlaku serta peraturan internal rumah sakit umum daerah hospital belas) rsud kota baubau; direktur dapat membentuk sub komite dan tim klinis yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan teknis maupun non teknis medis atas rekomendasi komite medik. penugasan staf medis fungsional smf)kota baubau berupa hak klinis khusus; kriteria dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur setelah mendapat rekomendasi dari komite medik dan akan disampaikan kepada setiap tenaga medis yang menghendaki penugasan klinis rsud kota baubau; tenaga medis yang telah mendapat hak klinis rumah sakit umum daerah kota baubau dapat berstatus sebagai dokter tetap atau tidak tetap; jangka waktu penugasan tenaga medis adalah bulan sampai tahun, kecuali ditetapkan lain oleh direktur dengan memperhatikan kondisi yang akan menyebabkan penugasan rumah sakit akan berakhir;berlaku; kondisi fisik atau mental tenaga medis yang bersangkutan tidak mampu lagi melakukan pelayanan medis secara menetap; tenaga medis telah berusia tahun, namun yang bersangkutan masih dapat pula diangkat sesuai pertimbangan direktur; tenaga medis tidak memenuhi ketentuan dan syarat syarat yang ditetapkan dalam penugasan klinis atau kontrak; tenaga medis ditetapkan telah melakukan tindakan yang tidak professional, kelainan atau perilaku menyimpang lainnya sebagaimana ditetapkan oleh komite medik; safety* out sec tc.ota. ^>au6<uc 20t3 "rsud tenagahospital laws);an bila diperlukan rekomendasi dari sub komite kredensial melalui komite medik;diisi dengan lengkap, benar dan tuntas dalam kurun waktu sesuai dengan ketentuan; memperhatikan segala permintaan rumah sakit yang dianggap wajar sehubungan dengan tindakan rumah sakit dengan mengacu pada ketentuan atau pedoman pelayanan yang berlaku rumah sakit;; memperhatikan syarat syarat umum praktek klinis yang berlakudvtewlx?r diundangkan buku pada tanggal, p<?bpi^er sekretaris daerah kota baubau, para koordinasi n0. instansi unit kerja afi 4carrec< \(z.ut p a d 'tm hww berita daerah kota baubau tahun nomor *%u eu#t lom kota bttukui rsud |
walikota baubau peraturan walikota baubau nomor tahun tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (het) pup bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota baubau, menimbang mengingat bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksibaubau nomor tahun perlu dilakukan penyesuaiusia setelah. t^ota, 2014_dinas pertanian dan kehutanlembaran negara republik indonesia tahun nomor peraturs<uf s<ou x t& ot4 din pertanian dan kehutanan keputusan menteri pertanian nomor pts trformula pupuk an organik;netapkan peraturan walikotagubernur adalah gubernur sulawesi tenggara. walikota adalah walikota baubau. kecamatan adalah kecamatan kota baubao ufomimm ot4 dinas pertanian dan kehutanan pupuk organ adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi danimerah mudadengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. fi*~ dinas pertanian dan kehutanan komisi pengawasan pupuk dan pestisida kp3 adalah wadah koordinasi instansi term:sa melalui lurah sesuai kebutuhan pupuk bersubsididalam lampiran sampai dengan lampiran xxviii peraturan iniota, sebagaimana dimaksudkankepala dinas pertanian provinsi. din pertanian dan kehutanan relokasi anti kecamatan dalam wilayah kabupaten kota ditetapkan lebih lanjut oleh kepala dinas pertanian kabupaten kota ali.ecamatan dan kelurahax t& of4 din pertanian dan kehutanan khusus pena idaman dan penyaluran pupuk urea bersubsidi berwarna pink dan pupuk ber subsidi berwarna orange. pelaksana subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam distributor, dan penyapu.kehutanan kota baubau dan petugas pertanian kecamat harga eceran tertinggi het pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ditetapkani^itu ua. din pertanian dan kehutananota, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyuluh. komisi pengawas pupuk dan pestisidaupati walikota menyampaikan laporan hasil pantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada gubernuragar setiap orang dapat mengetahuinya, meter walikota ini dengan penempatannya dalam beri bab ketentuan penutup diundang pada tangga sekretaris daerah kota baubau, para "lir instan sli unit kerja~ berita daerah kota baubau tahun nomor swift . sch4_ dinas pertanian dan kehutanan |
walikota baubau provinsi sulawesi tenggara peraturan walikota baubaumenimbang mengingat walikota baubau,dalamdengan adadwalikotaperlu 1 sulawesi tenggara peraturan walikota baubau nomor:baubau, menimbang mengingat;, perlu. dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengankelangsungangumpulan limbah adalah kegiatan pengumpulpemohon adalah badan usaha yang mengajukan permohonan rekomendasi dan izin pengumpulan limbah b3. gubernur adalah gubernur daerah istimewa yogyakarta. instansi adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. perizinan yang diatur dalam peraturan gubernur ini meliputi rekomendasi izin pengumpulan limbah skala nasional dan izin pengumpulan limbah skala provinsi. setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan pengumpulan limbah skala nasional wajib memiliki izin pengumpulan limbah. untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada pemohon harus memiliki rekomendasi izin pengumpulan limbah skala nasional. untuk memperoleh rekomendasi izin pengumpulan limbah skala nasionalsetiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan pengumpulan limbah wajib memiliki izin pengumpulan limbah skala provinsi. untuk memperoleh izin pengumpulan limbah skala provinsianinstansiuntuk kelancaran pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada instansi dapat membentuk tim verifikasi pengumpulan limbah b3. tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur.rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan paling lama (lima belas) hari sejak persyaratan permohonan dinyatakan lengkap dan benar. izin pengumpulan limbah skala provinsigubernur melalui instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan paling lama (enam puluh) hari sebelum masa izin berakhir. (l) bagan prosedur penerbitan rekomendasi izin pengumpulan limbah skalaprosedur penerbitan izin pengumpulan limbah skalformulir permohonan izin pengumpulan limbah b3, neraca limbah dan formulir permohonan perpanjangan izin pengumpulanrekomendasi izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala nasionaltidak mengevaluasipenerbitan rekomendasiizin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala provinsimengevaluasi tidakformat formulir dan neraca format formulir permohonan izin pengumpulan limbah formulir permohonan izin pengumpulan limbah nomor nananananaan kepada yth: lampiran ii. gubernur diy perihal knanananaaan dinama peranan pemohon alamat peranan ana penaananananananaananaaan kode pos (.ii.) tia telp fax (an jiwa (en alamat e mail seneennenensenerenenneee keterangan tentang perusahaan alamat pakan aan kennaenanaananaaaaaaaanaaan kode pos (iii.) nomor telp fax (kena jian jenis usaha nensseenseeeenneneneenee nomor tanggal akte pendirian npp gan penisilin o ) | persetujuan izin izin izin yang diperoleh amdal ukl upl bnanannanana nana nana nana izin lokasi kaanannaanaaaaanaaaaaaa naa. jenis jenis limbah yang akan dikelola. jumlah limbah (untuk berjenis limbah) yang akan dikelola. karakteristik per jenis limbah yang akan dikelola. tata letak penempatan limbah tempat penyimpanan sementara. surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah manfaat menimbun limbah. uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan.tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbahformat neractante ann anarsa disimpan ame mmmndst oo ) dimanfaatkan pesan loo ooh mmmndst diolah jana mag $.$ .$ . ditimbun pose ooh irmmndst diserahkan langnanaaananaan pihak ooh mandat eksport tanam ooh imamndst perlakuan lananaananananana lainnya $$$ '$ ( ) total residu pannaannanaa. ton jumlah limbah (#).ton yang belum terkelola"" (c#d) . ton total jumlah limbah yang tersisa kinerja pengelolaan taat#dji a? look0) ennnn,yogyakarta, . ttd pihak perusahaan) format formulir permohonan perpanjangan izin pengumpulan limbah formulir permohonan perpanjangan izin pengumpulan limbah nomor nanananaananaananaaa kepada yth: lampiran gubernur diy perihal perpanjangan izin di pengumpulan limbahalamat rnananaanananananallana aan kanaanananananananananaanann kode pos (.iii.) nomor telp fax (kemanan be. alamat e mail nareennneenennoeee keterangan tentang perusahaan alamat ragaanananannanaaannaa pennanaannanaanananaananaaanaanaanan kode pos li.) nomor telp fax (en jiwa) tanggal akte pendirian npp penisilin persetujuan tin izin izin yang diperoleh amdal knanananaananaana nana anna aan izin lokasi knanananaananaana nana an mi ivj. tanggal habis masa berlaku izin sebelumnya kelengkapan dokumen terlampir: fotokopikontrak kerja dengan pihak iii yang telah mendapatkan izin nama, tanda tangan pemohon, dan stempel perusah. bab ketentuan umum dalam peraturan gubernurdaerah istimewa yogyakarta, selanjutnya disebut pusat jdih adalah biro hukum sekretariat daerah daerah istimewa yogyakarta. anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah istimewa yogyakarta, selanjutnya disebut anggota jdih adalah anggota jaringan lingkungan pemerintah daerah istimewa yogyaerah istimewa yogyakartbiro hukum adalah biro hukum sekretariat daerah daerah istimewa yogyakarta. maksud dibentuknya peraturan gubernuringkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukumcc. meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukumbab pembentukan, susunan organisasi dan keanggotaan dengan peraturan gubernur ini dibentuk organisasi jdih daerah istimewa yogyakarta. organisasi jdih terdiri atas pusat jaringan dan anggota jaringan pusat jdih daerah istimewa yogyakarta adalah biro hukum setda daerah istimewa yogyakarta anggota jaringan terdiri atas kanwil badan dinas biro sekretariat dprd kantor rumah sakit jiwa daerah lingkungan pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta pusat dokumentasi hukum fakultas hukum universitas negeri dan fakultas hukum perguruan tinggi swasta daerah istimewa yogyakarta bagian hukum pemerintah kabupaten kota daerah istimewa yogyakarta bagan struktur organisasi dan keanggotaan jdipusat jdih sebagaimana dimaksud dalam mengadakan pembinaan dan pengelolaan dokumentasi hukum kepada anggota unit jaringan mengembangkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum melakukan koordinasi dan monitoring kepada anggota unit jaringan mengevaluasi terhadap pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum pusat jdih dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsipusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum daerah, melaksanakan koordinasi dan monitoring kepada anggota jaringan, dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan jdih. anggota jdih sebagaimana dimaksud dalam bertugas untuk melakukancc. mengirimkan produk produk yang diterbitkan instansi lembaga lingkungannya kepada pusat jdih, bab pengelolaan dan pengembangan biro hukum sebagai pusat jdih sebagaimana dimaksud dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan jdih meliputi publikasi produk hukum daerah dan produk hukum lainnya pembinaan jdih cc. pengembangan website jdih, dan legal expo publikasi produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan cara penggandaan dokumen produk hukum daerah dan produk hukum lainnya sosialisasi produk hukum daerah workshop, dan publikasi melalui media pembinaan jdih sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan cara monitoring dan evaluasi kabupaten kota, rapat rapat koordinasi bimbingan teknis bintik), dan penyusunan laporan pengembangan website jdih sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan cara sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi, dan konsultasi studi komparasi legal expo sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan cara ikut berpartisipasi dalam pameran pameran yang dilaksanakan tingkat pusat, daerah dan kabupaten kota yang mendukung penyebaran produk hukum daerah. bab pembinaan dan pengawasan gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan jdih. bupati walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan jdih kabupaten kota. bab pendanaan anggaran kegiatan jdihkabupaten kotabagan struktur organisasi dan keanggotaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah istimewa yogyakarta pusat jdih diy biro hukum setda diy kanwil badan dinas pusat dokumentasi bagian hukum hukum fakultas hukum biro set dprd perguruan tinggi pemerintah kantor rsud diy negeri dan swasta diy kabupaten kotl.s. nip. |
salinan ag) cal tan:dalam peraturan gubernur ini, yang dimaksud dengan: rencana penanggulangan bencana daerah adalah dokumen perencanaan yang berisi, danpelaksanaan rencana penanggulangan bencana daerah dikoordinasikan oleh bpbd. rencana penanggulangan bencana daerahdijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana. program kegiatrincian lebih lanjut rencana penanggulanganrencana penanggulangan bencana daerah tahun bab pendahuluan latar belakang daerah istimewa yogyakarta terletak bagian selatan pulau jawa bagian tengah yang dibatasi oleh samudera hindia bagian selatan dan jawa tengah bagian lainnya. batas dengan jawa tengah meliputi kabupaten wonogiri bagian tenggara, kabupaten klaten bagian timur laut, kabupaten magelang bagian barat laut, dan kabupaten purworejo bagian barat. secara astronomis, daerah istimewa yogyakarta terletak antara dan bt. komponen fisiografi yang menyusun daerah istimewa yogyakarta terdiri dari (empat) satuan fisiografis yaitu satuan perbukitan selatan dataran tinggi karst) dengan ketinggian tempat berkisar antara meter, satuan gunungapi merapi dengan ketinggian tempat berkisar antara meter, satuan dataran rendah yang membentang antara perbukitan selatan dan perbukitan kulonprogo pada ketinggian meter, dan perbukitan kulonprogo dengan ketinggian hingga meter. daerah istimewa yogyakarta mempunyai luas km0, terdiri dari kabupaten dan kota, yaitu, kabupaten sleman, kabupaten bantul, kabupaten gunungkidul, kabupaten kulonprogo, dan kota yogyakarta. setiap kabupaten kota mempunyai kondisi fisik yang berbeda sehingga potensi alam yang tersedia pun tidak sama. perbedaan kondisi fisik ini ikut menentukan rencana pengembangan daerah. daerah istimewa yogyakarta diy) yang secara geografis terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan dataran rendahpotensi bencana alam terutama yang terkait dengan kegiatan manusia dan kedaruratan kompleks. risiko menghadapi bencana alam dan kerentanan masyarakat daerah istimewa yogyakarta menunjukkan bahwa rencana penanggulangan bencana adalah bidang yang wajib dimasukkan dalam agenda rencana pembangunan pemerintah daerah istimewa yogyakarta. potensi bencana yang ada diatas, baik yang diakibatkan oleh alam dan non alam, wilayah daerah istimewa yogyakarta dan kerentanan masyarakat yangpenanggulangan bencana belum masuk dalam arus utama pembangunan dan pemerintahan. pada saat ini penanggulangan bencana masih bersifat sektoral dan reaktif, sehingga perlu adanya upaya pencegahan yang terintegrasi sehingga penanggulangan bencana dapat bersifat komprehensif. untuk mengatasi hal ini, tingkat pusat telah dikeluarkan undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana yang salah satu isinya mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana. dikeluarkannya rencana nasional penanggulangan bencana reas pb) semakin menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam isu penanggulangan bencana, dimana dalam reas disebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun rencana penanggulangan bencana daerah, yang akan menjadi pedoman dalam menyusun rencana strategis satuan kerja perangkat daerah dengan memperhatikan rencana nasional penanggulangan bencana mengingat kompleksnya permasalahan bencana, diperlukan penataan dan perencanaan penanggulangan bencana yang matang, agar bencana dapat ditangani dengan terarah dan terpadu. untuk itulah, dan undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana mengamanatkan agar daerah menyusun rencana penanggulangan bencana. hal ini juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. proses penyusunan rpb daerah istimewa yogyakarta ini melibatkan berbagai pihak terkait skala provinsi dan kabupaten kota, antara lain satuan kerja perangkat daerah skpd), akademisi, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat lokal, serta pihak swasta, sehingga diharapkan isi dari rpb ini telah mengakomodasi isu lintas sektor serta masukan dari berbagai pihak. dalam pelaksanaannya, rpb daerah istimewa yogyakarta tidak hanya akan berguna bagi pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat lokal. oleh karena itu, sosialisasi dan diskusi publik menjadi salah satu tahapan dalam penyusunan rpb untuk memastikan bahwa rpb tersebut telah berisikan substansi yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. rpb ini merupakan living document yang akan dievaluasi secara berkala oleh pemerintah daerah istimewa yogyakarta dan pemerintah kabupaten kota dalam hal pencapaian dan kesesuaiannya dengan kondisi daerah saat itu. keberadaan rpb daerah istimewa yogyakarta akan memiliki peranan penting dalam penurunan risiko bencana daerah(termasuk risiko jangka panjang) yang kemudian dapat menekan kerugian yang akan dialami daerah dan masyarakat lokal. rencana ini dapat menjadi landasan konseptual untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, sekaligus dalam rangka adaptasi terhadap bahaya alam maupun bencana yang disebabkan oleh kelalaian manusia. tujuan rpb daerah istimewa yogyakarta disusun dengan tujuan: menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) secara terpadu dan terkoordinasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menjadi landasan untuk upaya penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta. meningkatkan kinerjaanggulangan bencana. melindungi masyarakat daerah istimewa yogyakarta dari ancaman bencana sasaran sasaran dari rpb daerah istimewa yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi pemerintah, baik provinsi maupun pemerintah kabupaten kota (setiap satuan kerja perangkat daerah dan unit pelaksana teknis, swasta dan pemangku kepentingan lainnya) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta. kedudukan dokumen rpb daerah istimewa yogyakarta ini merupakan dokumen tandingan yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah rpm) daerah istimewa yogyakarta yang memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta. landasan hukum rpb daerah istimewa yogyakarta ini dibuat berdasarkan landasan ideallandasan operasional hukum tersebut adalah.:ruang lingkup dan sistematika penulisan rpb daerah istimewa yogyakarta memuat rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana selama tahun yang disusun dalam bagian yaitu dokumen kajian risiko bencana dan peta risiko bencana, dan masterplan penanggulangan bencana. rencana penanggulangan bencana ini disusun dalam bagian yang terdiri atas: pendahuluan yang menguraikan latar belakang, tujuan, sasaran, kedudukan dokumen, landasan hukum, lingkup rpb. gambaran umum kewilayahan, menguraikan gambaran umum wilayah diy dan sejarah kejadian bencana. kajian risiko bencana, bab ini memuat metodologi pengkajian risiko bencana dalam penyusunan rpb, gambaran tingkat serta ancaman, kerentanan, kapasitas dan risiko tiap jenis bencana diy. visi, misi, dan kebijakan penanggulangan bencana. selain itu juga diuraikan strategi, sasaran dan kaidah pelaksanaan. prioritas kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat pemerintah daerah istimewa yogyakarta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama lima tahun depan. mekanisme monitoring dan evaluasi penutup. dokumen rpb daerah istimewa yogyakarta berisikan strategi serta program yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah istimewa yogyakarta sebagai upaya penurunan risiko bencana wilayah administrasi daerah istimewa yogyakarta, dimana program tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah istimewa yogyakarta. penyusunan dokumen ini didasarkan atas hasil kajian risiko bencana dan upaya penanggulangannya yang kemudian dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana beserta pagu indikatif anggaran yang sesuai. ruang lingkup rpb daerah istimewa yogyakarta terbagi atas ruang lingkup geografis, ruang lingkup tahap bencana, ruang lingkup tipe bencana dan pola umum penyelenggaraan. berdasarkan lingkup geografis, rpb daerah istimewa yogyakarta akan berlaku seluruh wilayah daerah istimewa yogyakarta yang meliputi kabupaten dan kota kabupaten bantul, kabupaten sleman, kabupaten gunung kidul, kabupaten kulon progo dan kota yogyakarta). berdasarkan lingkup tahap bencana, dokumen rpb daerah istimewa yogyakarta ini mencakup penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta pada tahapan, yaitu pra bencana, saat bencana (tanggap darurat) dan pasca bencana beserta berbagai program dan kegiatan yang mendukung penanggulangan bencana. ruang lingkup tipe bencana dalam rpb ini disesuaikan dengan tipe bencana yang tercantum dalam undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana. hasil identifikasi menunjukkan bahwa daerah istimewa yogyakarta telah dan berpotensi terdampak jenis bencana (baik bencana alam, bencana sosial, maupun bencana yang diakibatkan oleh kegagalan teknologi), yaitu letusan gunung api, tanah longsor dan erosi, banjir, kekeringan, tsunami, angin kencang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, epidemi dan wabah penyakit, kebakaran, konflik sosial, dan kegagalan teknologi. berdasarkan lingkup pola umum penyelenggaraan penanggulangan bencana, upaya yang tercantum dalam rpb ini adalah pengurangan tingkat ancaman, pengurangan tingkat kerentanan, dan peningkatan kapasitas. prioritas penanggulangan bencana ini sendiri akan disesuaikan dengan bahaya, kerentanan dan kapasitas daerah berdasarkan hasil pemetaan risiko serta masukan dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan rpb ini. secara umum, keberadaan rpbdalam menurunkan risiko bencana wilayah tersebut. secara khusus, dengan adanya kebijakan otonomi daerah, rpb akan memiliki peranan yang berbeda bagi pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kota. sesuai dengan peranannya dalam sistem pemerintahan, pelaksanaan rpb dalam lingkup internal pemerintah daerah istimewa yogyakarta terbatas pada fungsi koordinasi, fasilitasi dan motivasi pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten kota wilayah daerah istimewa yogyakarta. sementara bagi pemerintah kabupaten kota, dokumen rpb daerah istimewa yogyakarta dapat digunakan sebagai acuan penyusunan rpb kabupaten kota yang tentunya akan berisikan strategi dan program penanggulangan bencana yang telah disesuaikan dengan kondisi spesifik kabupaten kota tersebut. pengertian untuk memahami rpyang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerahangka aksi hyogo hyogo frameworks for actions untuk selanjutnya disebut hfa adalah rencana tahun untuk menjelaskan, menggambarkan dan detail pekerjaan yang diperlukan dari semua sektor dan aktor yang berbeda untuk mengurangi kerugiannon politahun yang selanjutnya disebut rpb(emergency response) sarana dan sarana. zona prioritas penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut ppb adalah mekanisme penetapan wilayah intervensi teknis pemerintah kabupaten kota gambaran umum wilayah dalam sub bab ini, akan dipaparkan mengenai gambaran umum daerah istimewa yogyakarta, dilihat dari aspek fisiografi wilayah, demografi, kondisi perekonomian, ilmu pengetahuan dan teknologi serta penataan ruang fisiografi wilayah secara geografis daerah istimewa yogyakarta daerah istimewa yogyakarta) terletak bagian selatan pulau jawa yang dibatasi oleh samudra hindia bagian selatan dan provinsi jawa tengah bagian utara yang terletak pada dan 'bt, dengan luas km?. adapun batas rinciannya adalah: kabupaten wonogiri sebelah tenggara, kabupaten klaten sebelah timur laut: kabupaten magelang sebelah barat laut, dan kabupaten purworejo sebelah barat. secara administratif daerah istimewa yogyakarta memiliki empat kabupaten, yaitu kabupaten sleman, kabupaten bantul, kabupaten kulon progo dan kabupaten gunungkidul serta satu kotamadya, yaitu kota yogyakarta tabel data administratif daerah istimewa yogyakarta sleman diy 'e sumber: badan pusat statistik, daerah istimewa yogyakarta, daerah istimewa yogyakarta peta wilayah administrasi map pang jae. cwe (se gambar peta administratif daerah istimewa yogyakarta gambaran fisiografis secara fisiografis, wilayah diy dapat dikelompokkan menjadi empat satuan wilayah fisiografis, sebagai berikut: satuan fisiografi gunung api merapi, yang terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial gunung api termasuk juga bentang lahan vulkanik, meliputi sleman, diy dan sebagian bantul. daerah kerucut dan lereng gunung api merupakan daerah hutan lindung sebagai kawasan resapan air daerah bawahan. satuan bentang alam ini terletak sleman bagian utara. gunung merapi yang merupakan gunungapi aktif dengan karakteristik khusus, mempunyai daya tarik sebagai obyek penelitian, pendidikan, dan pariwisata. satuan pegunungan selatan atau pegunungan seribu, yang terletak wilayah gunungkidul, merupakan kawasan perbukitan batu gamping ( limestone) dan karst yang kritis, tandus dan kekurangan air, dengan bagian tengah merupakan cekungan wonosari wonosari basin). satuan ini merupakan bentang lahan delusional, dengan bahan batuan induk batu gamping dan mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup sangat jarang. satuan pegunungan kulon progo, yang terletak kulon progo bagian utara, merupakan bentang lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit, kemiringan lereng curam dan potensi air tanah kecil. satuan dataran rendah, merupakan bentang lahan fluvial yang didominasi oleh dataran aluvial, membentang bagian selatan diy, mulai dari kulon progo sampai bantul yang berbatasan dengan pegunungan seribu. satuan ini merupakan daerah yang subur. termasuk dalam satuan ini adalah bentang lahan marin dan colin yang belum didayagunakan, merupakan wilayah pantai yang terbentang dari kulon progo sampai bantul. khusus bentang lahan marin dan colin parangtritis bantul, yang terkenal dengan gumuk pasirnya, merupakan laboratorium alam untuk kajian bentang alam pantai. wilayah pantai daerah istimewa yogyakarta merupakan pantai yang memiliki potensi tsunami tinggi. pantai diy merupakan pantai yang menghadap samudera hindia dengan jarak mil dari laut, sejajar dengan megathrust jawa sebelah selatan. pantai yang berpotensi tsunami ini melintang sepanjang lebih dari km. gambaran hidrologi sumberdaya air utama diy adalah wilayah sungai progo opak oyo yang berasal dari das progo, das opak dan das oyo. potensi das ini berasal dari air hujan, air permukaan, air tanah, mata air, sungai bawah tanah, waduk, dan embung. ketersediaan air dalam pengertian sumberdaya air berasal dari air hujan, air permukaan, air tanah. potensi paling besar untuk dimanfaatkan adalah sumber air permukaan dalam bentuk aliran air sungai, saluran, dan waduk. potensi air diy adalah curah hujan rata rata mm pertahun, air permukaan meliputi progo debit rerata m3 detik, opak debit rerata m3 detik, oyo dengan debit rerata m3 detik, sungai bawah tanah meliputi sungai origin debit rerata it det. sbt kobaran debit rerata it det. sbt serapan debit rerata index, sbt baron debit it det. total ketersediaan air diy adalah (neraca sda diy, gambaran klimatologi suhu udara udara tahunan diy berkisar antara sampai dengan 24c. curah hujan tahunan diy berkisar antara smith sampai mm th. curah hujan yang rendah umumnya dijumpai wilayah kabupaten gunung kidul dan kabupaten bantul. sedangkan curah hujan yang relatif tinggi dijumpai wilayah kabupaten sleman yang memiliki potensi sumberdaya air yang besar. demografi jumlah penduduk daerah istimewa yogyakarta secara absolut terus bertambah. namun apabila dilihat dari laju pertumbuhannya selama dua puluh tahun terakhir kecenderungannya menurun. laju pertumbuhan penduduk menunjukkan angka dibandingkan dengan provinsi lain, laju pertumbuhan tersebut merupakan terkecil indonesia. rendahnya pertumbuhan penduduk tersebut, menyebabkan tingkat kepadatan penduduk tidak jauh berbeda dengan tahun tahun sebelumnya. pertumbuhan penduduk pada tahun sebesar relatif lebih rendah dibanding sebelumnya bps, namun penyebaran penduduk dan komposisi demografi yang tidak merata tetap menjadi masalah utama dalam kependudukan. berdasarkan hasil sensus penduduk penduduk daerah istimewa yogyakarta tercatat sebesar jiwa, terdiri dari perempuan dan laki laki. persentase penduduk perkotaan adalah dan populasi pedesaan yaitu yc. dengan total luas wilayah daerah istimewa yogyakarta seluas km?, kepadatan penduduk pada tahun adalah orang per km2?. kota yogyakarta mencatat kepadatan penduduk tertinggi, sebesar jiwa per km?, sedangkan kabupaten gunungkidul mencatat kepadatan terendah yaitu jiwa per km. jika data jumlah penduduk dibandingkan dengan data luas wilayah masing masing kabupaten maka akan didapat data kepadatan penduduk. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. tabel kepadatan penduduk daerah istimewa yogyakarta tahun sumber: estimasi penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk badan pusat statistik daerah istimewa yogyakarta, kota yogyakarta dengan kepadatan penduduk tertinggi antara kabupaten yang lain, memiliki daya tarik tersendiri bagi para pendatang. pendatang ini dari berbagai kalangan dan berbagai kota indonesia. pendatang ini tidak hanya mencari kerja, namun juga menuntut ilmu berbagai perguruan tinggi dan setingkat sekolah menengah. dalam aspek sumber daya manusia,ata rata lama sekolah dan indeks pengeluaran riil perkapita, tahun daerah istimewa yogyakarta menempati urutan keempat setelah dki jakarta, sulawesi utara, dan riau dengan indeks capaian begitu juga tahun dengan capaian ipm meningkat angka banyaknya perguruan tinggi yang berjumlah sekitar buah, menjadi salah satu faktor pendorong indeks pembangunan manusia tabel daerah istimewa yogyakarta ini meraih peringkat keempat nasional tahun tabel indeks pembangunan manusia daerah istimewa yogyakarta sumber: bps, tabel indeks pembangunan manusia nasional tahun jumlah penduduk daerah istimewa yogyakarta dari waktu waktu semakin meningkat. pertambahan penduduk ini tidak hanya disebabkan oleh tingginya angka kelahiran, namun juga disebabkan oleh banyaknya pendatang dari luar daerah istimewa yogyakarta. kondisi tingkat pendidikan penduduk daerah istimewa yogyakarta sebagai dampak kebijakan pemerataan pendidikan, terutama kebijakan wajib belajar pendidikan dasar tahun, sudah menunjukkan angka yang tinggi dan sudah berhasil dituntaskan pada tahun baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. pada tahun indikator pembangunan bidang pendidikan meliputi: angka partisipasi kasar apk), angka partisipasi murni apm), dan angka partisipasi sekolah aps) untuk sd mi, smp mts, dan sma ma smk semuanya telah melampaui ketentuan standar pelayanan minimal, untuk mengetahui nilai dari indikator tersebut lihat tabel begitu pula dengan angka melek huruf sudah mencapai tabel apk, apm, dan aps pada sd mi, smp m ts, dan sma ma smk diy sumber: badan pusat statistik, kondisi ekonomi daerah istimewa yogyakarta memiliki infrastruktur yang menjadi salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi masyarakat. pertumbuhan ekonomi ini akan mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah dan akan meningkatkan pula nilai produk domestik regional bruto pdrb). berdasarkan perhitungan pdrb atas harga konstan, perekonomian daerah istimewa yogyakarta tahun tumbuh sekitar lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai hal yang menggembirakan dari gambaran ekonomi daerah istimewa yogyakarta tahun adalah pertumbuhan positif dari seluruh sektor. sektor pertambangan penggalian mengalami pertumbuhan paling besar yaitu sebesar disusul dengan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar kemudian sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sektor bangunan, industri pengolahan, dan sektor jasa jasa tahun ini tumbuh positif sebesar y6, ,79y6 dan sedangkan pertumbuhan sektor sektor pertanian turun tahun angka pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat nilai pdrb perkapita tiap tahunnya. perkembangan pdrb perkapita dalam satu dasawarsa terakhir juga semakin meningkat. pada tahun pdrb per kapita diy atas dasar harga pasar yang berlaku mencapai juta per tahun dan terus meningkat hingga menjadi juta per tahun tahun namun demikian, angka tersebut masih mengandung unsur perubahan harga (inflasi deflasi). secara riil atau atas dasar harga konstan tahun nilai pdrb perkapita diy meningkat secara bertahap hingga mencapai level juta per tahun. secara kasar, fakta ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan penduduk secara rata rata diy selama satu dasawarsa terakhir. kondisi sosial budaya masalah kesejahteraan sosial masyarakat merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan juga potensi terhadap kerentanan bahayadisabilitas, hingga tuna susila. terdapat juga permasalahan sosial yang berasal dari keluarga yang berumah tangga tak layak huni dan keluarga fakir miskin. tata ruang secara administratif, daerah istimewa yogyakarta terdiri dari empat kabupaten dan satu kota, namun jika ditinjau dari segi fisiografis daerah istimewa yogyakarta terdiri dari kawasan kawasan yang terbagi menurut satuan geografis, tingkat perkembangan maupun tingkat produktivitasnya. belajar dari pengalaman masa lalu sebagaimana disebutkan atas, maka untuk selanjutnya pendekatan sektoral akan digantikan dengan pendekatan pembangunan kawasan dan pengembangan wilayah. berdasarkan ciri ciri fisiografis, daerah istimewa yogyakarta dapat dibagi dalam empat wilayah pengembangan, yaitu: wilayah barat percepatan pengembangan wilayah barat sebagai upaya mengatasi masalah perkembangan daerah yang lambat dilakukan dengan penataan program pengembangan wilayah secara terpadu yang perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak. wilayah pengembangan barat, meliputi wilayah kabupaten kulon progo. wilayah ini dikembangkan melalui program terpadu yang dapat mendorong percepatan pembangunan wilayah dengan penekanan pada peningkatan prasarana wilayah serta peningkatan ekonomi kerakyatan. wilayah tengah wilayah pengembangan tengah, meliputi kabupaten sleman, daerah istimewa yogyakarta dan kabupaten bantul. wilayah pusat perkotaan yogyakarta dengan kawasan malioboro dan kraton, serta kawasan kawasan tumbuh cepat dan strategis. penekanan pengembangan program dalam rangka membuat alternatif pusat kegiatan yang dapat menarik kepadatan kegiatan keluar dari pusat perkotaan, antara lain dengan menumbuhkan satelit satelit sekitar perkotaan yogyakarta, sedangkan untuk menyatukan wilayah tengah serta menghubungkan wilayah antar satelit, dengan daerah belakang (hinterland), diperlukan pembukaan aksesibilitas dalam bentuk jalan lingkar luar (outer ring road). cc. wilayah timur wilayah pengembangan timur, meliputi sebagian kabupaten bantul sebelah timur dan kabupaten gunung kidul. wilayah ini merupakan potensi karst yang tinggi dan unik. kekeringan merupakan permasalahan yang sering dialami masyarakat pada wilayah ini khususnya pada musim kemarau. sektor andalan pada wilayah ini masih bertumpu pada pertanian lahan kering, peternakan dan pariwisata terutama keindahan panorama alam karst dan pantai. wilayah pesisir wilayah membentang sepanjang kilometer dari pantai congo kabupaten kulon progo sampai dengan pantai saeng kabupaten gunung kidul. permasalahannya ada pada rendahnya tingkat ekonomi penduduk, ketergantungan nelayan pada musim, petani yang merangkap sebagai nelayan, sarana air bersih. pengembangan diarahkan kepada sektor pariwisata (wisata pantai) dan peningkatan kegiatan perikanan tangkap. sejarah kejadian bencana sejarah bencana indonesia indonesia adalah sebuah negeri yang rawan bencana. sejarah mencatat bahwa indonesia pernah menjadi tempat terjadinya berbagai peristiwa yang menimbulkan dampak yang cukup besar. salah satunya letusan gunung api terbesar dunia. tahun gunung tambora yang berada pulau sumbawa, nusa tenggara barat dan gunung krakatau meletus pada tahun bencana yang paling mematikan selanjutnya pada awal abad xxi juga dari indonesia. gempabumi besar terjadi pada tanggal desember dalam laut sebelah barat pulau sumatra dekat pulau simeulue. gempabumi ini memicu tsunami yang menewaskan lebih dari jiwa. bencana yang menimbulkan korban jiwa masif ini melanda beberapa negara asia tenggara dan selatan. indonesia sendiri, gempa bumi dan tsunami mengakibatkan sekitar korban jiwa dan nilai kerusakan yang ditimbulkan mencapai lebih dari triliun rupiah. secara umum jumlah kejadian dapat dilihat pada tabel selain bencana yang berskala besar, bencana indonesia hampir setiap tahun menimbulkan kerugian tidak sedikit. bencana tersebut adalah banjir yang hampir setiap tahun menimpa jakarta dan wilayah sekitarnya, kota kota sepanjang daerah aliran sungai bengawan solo dan beberapa daerah lain indonesia. total dari kejadian ini menimbulkan kerugian material dan non material senilai triliunan rupiah. demikian pula kekeringan yang semakin sering terjadi beberapa daerah indonesia, selain mengancam produksi tanaman pangan juga kian mempermiskin penduduk yang mata pencahariannya tergantung pada pertanian, perkebunan dan peternakan. persentase jumlah kejadian bencana indonesia dari tahun dari data diri dapat dilihat pada tabel tabel jumlah kejadian bencana indonesia tahun sumber banjir dan gelombang gempa kebakaran konflik letusan tawas "mnc ora. longsor abrasi tsunami lahan sosial api bol sll loo.oa . lo.al. lo.al sll se) baneraseumma elo lo. lo. aa. li. il. lo. banten sll oo. asa menerus lal aas lo. ll. na, no, ho) bivoevararta elo lo.2l al. ho) lbrwararta #@|l ado too lo. . bol salah toronto o2| lo. kami lol lao ll. ll. nol kawa barat sel sll. sel wal a50) kawatenga 0lo.al owl jawatimur sal soo us| eos) ikaumantansarat o2| s3| ao. ikeumantansetatan lo. ado ala ikaumantantenga nx| lo. a.a. asal la. ikaumantantmu lo. jawa , i mao keeuauanrau ao. lo. oo. ao. lamella bl. oo. mau lo 0al sll lo. lo. woo elo imaturuura owl too lo. . aa. slh inusatevecarasarat lo. lal inusatenecaratmur bl. as) papa loa| lo. bal elo papua baat o3| loo lo. li. ll. aa. ho ) pemeawtamacen lal se) lo. adal isutawesisaat |o. 0al lo. loo. wala. elo on) isutawesisecatan 2e| s|o ho. 02l oal sio s0s| isuawesitencah lo. wah lawesitenecara @| s3| lo. &|l s5) suwawesuraa lo. lo. isumaterasaat ala also00al lo. sel isumaterasetatan a.s isumaterauraa ao. sa! |. tora 17a| mel ea| 1ars|i00| gal mo| . prosentase jumlah kejadian bencana indonesia tahun aksi teror sabotase banjir banjir dan tanah longsor gelombang pasang abrasi gempa bumi gempa bumi dan tsunami hama tanaman kebakaran hutan dan lahan kecelakaan industri kecelakaan transportasi kekeringan klb konflik kerusuhan sosial toy ose letusan gunung api puting beliung tanah longsor tsunami gambar persentase jumlah kejadian bencana indonesia dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa bencana yang paling sering terjadi indonesia dari tahun adalah banjir dengan kejadian angin puting beliung dengan kejadian tanah longsor dengan kejadian dan kekeringan dengan kejadian sedangkan untuk banjir dan tanah longsor sebanyak kejadian gempa bumi sebanyak kejadian gelombang pasang abrasi sebanyak kejadian kecelakaan transportasi sebanyak kejadian kebakaran hutan dan lahan sebanyak kejadian letusan gunungapi sebanyak kejadian epidemi dan wabah penyakit sebanyak kejadian dan konflik kerusuhan sosial sebanyak kejadian jika dilihat dari lokasi kejadian, sebagian besar bencana terjadi jawa tengah dengan kejadian, jawa barat kejadian, dan jawa timur kejadian. sejarah bencana daerah istimewa yogyakarta sejarah bencana yang pernah terjadi daerah istimewa yogyakarta merupakan bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia. terdapat potensi bencana yang teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya. kelompok potensi bencana tersebut dapat dilihat pada tabel dari tabel tersebut maka dapat diuraikan lebih jelas beberapa kelompok kejadian bencana yang pernah terjadi daerah istimewa yogyakarta. untuk melihat catatan kejadian bencana yang pernah terjadi daerah istimewa yogyakarta. tabel potensi bencana daerah istimewa yogyakarta potensi bencana daerah istimewa yogyakarta berdasarkan catatan sejarah banjir kekeringan epidemi letusan gunung wabah penyakit api gelombang ekstrim angin kencang abrasi gempa bumi tanah longsor tsunami kebakaran gagal teknologi bencana sosial sumber data informasi bencana indonesia tabel catatan data bencana daerah istimewa yogyakarta tahun rumah rumah jumlah luka kejadian meninggal hilang menderita mengungsi rusak rusak kejadian luka berat ringan jemu gal s00| se| ta9| ai eee tani ana tag abrasi emmpasum asesfaeaoe| laser7 sess toz01e jsm 5lo kememantemoar kanan ae. terusweuwngan | |o a2s| gel oma| kena mamutonsson jae ses so) total sumber data informasi bencana indonesia dari tabel atas maka dapat diuraikan kejadian bencana yang pernah terjadi daerah istimewa yogyakarta yaitu: banjir dari data atas, bencana banjir ataupun banjir disertai tanah longsor terjadi sebanyak kali kejadian, menimbulkan orang meninggal, orang luka luka, orang mengungsi. dari segi kerugian fisik tercatat ada rumah rusak berat. banjir terjadi samping karena faktor alam juga disebabkan faktor manusia seperti pembuangan sampah yang sembarangan dalam saluran air (selokan) dan badan air sungai yang menyebabkan selokan dan sungai menjadi dangkal sehingga aliran air terhambat dan menjadi meluap dan menggenang. selain itu, kurangnya daya serap tanah terhadap air karena tanah telah tertutup oleh aspal jalan raya dan bangunan bangunan yang jelas tidak tembus air, sehingga air tidak mengalir dan hanya menggenang. rendahnya daya serap tanah dapat disebabkan ulah penebang penebang pohon hutan yang tidak menerapkan sistem reboisasi (penanaman pohon kembali) pada lahan yang gundul, sehingga daerah resapan air sudah sangat sedikit. faktor alam lainnya adalah karena curah hujan yang tinggi dan tanah tidak mampu meresap air, sehingga luncuran air sangat deras. . daerah potensi banjir tinggi terdapat kabupaten bantul kecamatan kretek) dan kabupaten kulon progo kecamatan temon, rendah), sedangkan potensi banjir sedang berpotensi terjadi daerah kabupaten sleman kecamatan minggir, prambanan), kabupaten bantul kecamatan jetis, pandak, pajangan), kabupaten kulon progo kecamatan gangguan, pengasih, temon, kalibawang). ada juga banjir yang terjadi wilayah kota yogyakarta. banjir tersebut terjadi muara sungai opak dan sungai progo pada saat awal musim hujan karena muara sungai tersebut masih terdapat sand bar yang menghalangi masuknya air sungai laut. sand bar itu sendiri terjadi karena proses marin oleh tenaga angin yang dipengaruhi oleh angin pasat tenggara sehingga umumnya sungai sungai yang bermuara pantai selatan ini berbelok arah barat. banjir yang terjadi kota yogyakarta lebih disebabkan oleh luapan saluran gorong gorong kota yang tidak mampu menampung debit air hujan karena semakin bertambahnya nilai koefisien resapan tanah yang pada saat sekarang ini bidang resapan semakin berkurang oleh dampak konversi lahan. keadaan semakin diperparah oleh kesadaran yang rendah terhadap lingkungan oleh masyarakat yang tinggal bantaran sungai dengan membuang sampah yang dapat membuat dangkal dan sempit saluran gorong gorong tersebut. sedangkan banjir daerah yang bebatuan gamping seperti halnya kabupaten gunungkidul hanya terjadi sekitar teras banjir dan bantaran sungai dan ledakan ledakan karena permeabilitas tanah daerah ini kecil sehingga lambat dalam meresahkan air hujan. air hujan biasanya diresepkan dalam tanah oleh sistim kekar joint batuan gamping tersebut dan akan menuju sungai bawah tanah yang banyak terdapat wilayah kabupaten gunung kidul. epidemi dan wabah penyakit bencana epidemi dan wabah penyakitn waktu tertentu. pada skala besar, epidemi wabah klb dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah penderita penyakit dan korban jiwa. penyebaran penyakit pada umumnya sangat sulit dibatasi, sehingga kejadian yang pada awalnya merupakan kejadian lokal dalam waktu singkat bisa menjadi bencana nasional yang banyak menimbulkan korban jiwa dan sudah masuk kategori wabah. kondisi lingkungan yang buruk, perubahan iklim, makanan dan pola hidup masyarakat yang kurang peduli terhadap kesehatan dan lingkungan merupakan beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya bencana ini. dari tabel dapat dilihat bahwa bencana epidemi dan wabah penyakit telah menelan korban jiwa. daerah berbahaya potensi bencana epidemi dan wabah penyakit tersebar kabupaten sleman kecamatan mati, gamping, sleman, ngaglik, depok, dan kawasan, kabupaten bantul kecamatan kasihan, seon, banguntapan, kretek), . kabupaten gunung kidul kecamatan lonjong), dan balaikota kotamadya yogyakarta. gelombang ekstrem dan abrasi bencana gelombang ekstrim dan abrasi terjadi satu kali dengan mengakibatkan rumah rusak ringan bantul tahun gempa bumi catatan sejarah menyebutkan bahwa gempa besar sering terjadi diy masa lalu. tahun tercatat pernah terjadi gempa besar yang menyebabkan kerusakan besar terhadap rumah rumah penduduk, bangunan kraton, dan kantor kantor pemerintah kolonial. gempa lainnya terjadi pada dan gambar namun gempa dengan jumlah korban besar terjadi pada danprovinsi diy diapit oleh sistem sungai besar yang merupakan sungai patahan dilihat dari morfologinya yaitu: opak oya, dan progo.gambar pada lampiran menunjukkan persebaran tingkat ancaman gempa bumi provinsi diy. tanggal mei pukul wib provinsi diy diguncang gempa dengan kekuatan pada (bmg dan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi). pusat gempa diperkirakan y tetapi juga beberapa wilayah provinsi jawa tengah bagian selatan. akibat gempa beberapa wilayah, khususnya bagian selatan provinsi diy mengalami kerusakan yang cukup parah baik kerusakan bangunan maupun infrastruktur lainnya. setelah dilakukan kajian lapangan, ternyata gempa bumi disebabkan adanya gerakan sesar aktif provinsi diy yang kemudian disebut dengan sesar kali opak. . gambar peta riw kejadian gempa besar yogyakarta dan sekitarnya sumber: elnashai dkk., daerah sepanjang progo juga patut diwaspadai karena sungai tersebut juga secara morfologi merupakan sungai hasil dari proses patahan. kemungkinan jika terjadi gempabumi yang episentrumnya dekat dengan zona patahan progo tersebut dan jika memiliki magnitudo cukup kuat dapat juga akan teraktivasi seperti halnya pada jalur opak oyo dengan tingkat kerusakan yang tinggi. tsunami secara alami sebenarnya wilayah pesisir mempunyai sistem perlindungan terhadap ancaman tsunami yaitu dengan adanya hutan mangrove, gumuk pasir, laguna, beting fisik. bentukan lahan tersebut secara nyata mampu meredam energi gelombang tsunami sehingga air laut tidak sampai jauh mencapai daratan dan memperkecil run up. catatan kejadian tsunami yang pernah terjadi masa lalu, run wilayah pesisir selatan jawa ini berkisar antara meter. daerah istimewa yogyakarta sendiri keberadaan hutan mangrove sudah tidak ada, daerah itu hanya ada gumuk pasir, laguna dan beting fisik setidaknya akan mampu berfungsi sebagai pelindung dari tsunami tentu saja untuk wilayah permukiman yang berada sebaliknya. permukiman bangunan yang berada depan bentukan ini jelas mempunyai risiko yang tinggi terancam oleh gelombang tsunami secara langsung. gumuk pasir masih bisa dijumpai parangkusumo parangtritis dengan ketinggian sampai kabupaten kulon progo pesisirnya terbuka sehingga risiko terkena tsunami menjadi besar. sudah ada usaha secara vegetatif membuat green belt yaitu dengan menanam jenis cemara bantaran pantai pada jarak meter dari bibir pantai. ini bisa ditemui daerah ring dan ring ii, walaupun kurang berhasil dalam pengembangannya, tetapi usaha secara vegetatif bisa dilanjutkan lagi dengan merapatkan jarak tanam atau mencari jenis tanaman yang dapat bertahan hidup pada kondisi pantai. . data yang tercatat pada diri tahun bencana tsunami pernah terjadi pada tahun kabupaten bantul dan gunung kidul mengakibatkan orang meninggal. gagal teknologi kegagalan teknologi diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian atau kelalaian manusia dalam menggunakan teknologi. kejadian ini dapat menimbulkan dampak berupa kebakaran, pencemaran bahan kimia berbahaya atau bahan radioaktif, kecelakaan industri, atau kecelakaan transportasi yang menimbulkan korban tewas serta kerugian harta benda. potensi gagal teknologi diy selain berupa kecelakaan transportasi juga potensi kegagalan teknologi reaktor nuklir. dari data informasi bencana indonesia, tercatat ada kali kejadian kegagalan teknologi baik transportasi dan industri yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan orang luka luka. kekeringan ancaman kekeringan berpotensi terjadi apabila air yang tersedia secara alami tidak mencukupi kebutuhan, baik untuk mendukung kehidupan manusia, tumbuh tumbuhan. apabila terjadi bencana kekeringan aliran menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. pada umumnya kekeringan yang terjadi daerah istimewa yogyakarta sering terjadi kabupaten gunung kidul. hal ini disebabkan oleh rendahnya curah hujan, jenis tanah karst yang tidak dapat menampung dan menyimpan air. sumber air yang tersedia hanya dalam bentuk sungai bawah tanah yang banyak dijumpai kabupaten ini. kekeringan kabupaten lainnya lebih disebabkan oleh tidak mempunya permukaan tanah menyerap air hujan karena hilangnya vegetasi penutup permukaan tanah dan tertutup oleh lapisan kedap air dan diperparah oleh pengambilan air tanah berlebihan dan tidak terkendali. dari data yang ada, kekeringan terparah terjadi pada tahun dan gunung kidul yang mengakibatkan kerusakan lahan ha. letusan gunung api gunung merapi yang masuk dalam wilayah kabupaten sleman merupakan gunung api aktif, bahkan teraktif dunia karena periodisitas letusannya relatif pendek yaitu tahun (lihat tabel dalam kegiatannya, gunung merapi menunjukkan terjadinya guguran kubah lava yang terjadi setiap hari. jumlah serta letusannya bertambah sesuai tingkat kegiatannya. volume guguran kubah lava biasa oleh orang setempat disebut fethus embel atau glowing cloud nueeardente atau awan panas. geofisika gunung merapi memiliki tipe khas stratolandesit dan punya bentuk lereng yang konklaf, merapi juga merupakan pertemuan persilangan dua buah sesar transversal yang membentengi wilayah tengah provinsi jawa tengah dan provinsi daerah istimewa yogyakarta, dan sesar longitudinal yang melewati pulau jawa. pengalaman letusannya pada periode waktu yaitu tahun . dan telah menimbulkan korban jiwa sebanyak orang meninggal dunia tabel gambar foto aktivitas erupsi gunung merapi dan awan panas pp. cg, yaa . tang sumber draft rencana penanggulangan bencana prov. diy, tabel daftar masa letusan, lamanya kegiatan, dan masa istirahat gunung merapi sejak tahun (tahun) (tahun) mes mean ian . februari sen toloior oktober pora sumber: draft rencana penanggulangan bencana provinsi diy tahun (updated) sumber: merapi tingkat ancamankondisi tersebut dapat terjadi dan dirasakan oleh masyarakat provinsi diy. sehingga ancaman letusan gunung merapi menjadi konsekuensi masyarakat untuk tetap waspada akan ancaman merapi. angin kencang berdasarkan data badan meteorologi dan geofisika bencana alam puting beliung yang terjadi wilayah daerah istimewa yogyakarta pada hari minggu, februari pukul wib selama kurang lebih menit, merupakan bencana angin puting beliung dengan kategori kecepatan angin antara strong gale dengan kecepatan kilometer per jam dan storm dengan kecepatan kilometer per jam. akibat terkena angin puting beliung wilayah kecamatan daerah istimewa yogyakarta yakni kecamatan gondokusuman, kecamatan danurejan, kecamatan umbulharjo dan kecamatan pakualaman, dengan radius bencana sekitar mengalami kerusakan yang cukup parah. data yang berhasil dihimpun salak penanggulangan bencana alam pba) daerah istimewa yogyakarta menunjukkan bahwa sampai bulan oktober bencana angin puting beliung tersebut telah mencederai orang sehingga harus menjalani rawat jalan.menginap rumah sakit. selain melukai manusia, angin puting beliung juga merusak rumah penduduk. kecamatan gondokusuman merupakan daerah yang mengalami kerusakan terparah. tercatat buah rumah penduduk roboh dan mengalami kerusakan sedang dan ringan. menyusul kecamatan danurejan rumah roboh dan rusak ringan dan sedang, kecamatan umbulharjo dan pakualaman mengalami kerusakan ringan dan sedang. beberapa fasilitas umum juga tidak luput dari hantaman keganasan angin puting beliung. beberapa fasilitas umum yang tercatat pernah rusak akibat angin putting beliung antara lain: bpt pt. dan stasiun lempuyangan yogyakarta, bangunan kompleks detasemen zeni dan detasemen peralatan komando resort militer pamungkas yogyakarta, gedung bioskop mataram, masjid, sekolah serta gedung kantor pemerintahan seperti kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan. angin . puting beliung juga banyak menumbangkan pohon pohon perundang dan merusak taman taman kota disepanjang jalan ditempat kecamatan. tanah longsor bencana tanah longsor wilayah yogyakarta terjadi pada beberapa titik rawan dengan kondisi tanah curam yang biasanya berada pada dinding sungai dan sepanjang kawasan pegunungan menoreh yang berpotensi longsor terutama musim penghujan. salah satu contoh bencana akibat tanah longsor yang pernah terjadi adalah musibah banjir dan tanah longsor sungai belik dan sungai gajah wong tanggal desember dikarenakan oleh kondisi tanah yang labil, kelerengan yang curam, beban peruntukan lahan dan hujan lebat. dari data yang tersedia, bencana longsor terbesar terjadi pada tahun kulon progo yang mengakibatkan jiwa meninggal, orang mengungsi dan rumah rusak berat unit. kebakaran hutan dan lahan kebakaran hutan dan lahan wilayah yogyakarta berpotensi terjadi terutama wilayah hutan lindung taman nasional gunung merapi dan hutan lindung kawasan karst gunungkidul dan daerah konservasi lain. selain itu potensi kebakaran juga tinggi pada perumahan padat kota yogyakartawalau dalam catatan kebencanaan tidak pernah terjadi namun potensi konflik sosial menjadi salah satu prioritas penanganan bencana diy analisis kecenderungan data kejadian bencana daerah istimewa yogyakarta menunjukkan perubahan setiap tahunnya. perubahan kecenderungan dapat dilihat dari frekuensi kejadian dari rentang tahun data. data data yang memperlihatkan kecenderungan peningkatan penurunan kejadian secara keseluruhan bisa dilihat pada gambar bawah ini. . banjir banjir dan tanah longsor gelombang pasang abrasi gempa bumi gempa bumi dan tsunami kecelakaan transportasi kekeringan klb letusan gunung api puting beliung tanah longsor dari grafik atas bisa dilihat bahwa terdapat kecenderungan kejadian bencana daerah istimewa yogyakarta dalam rentang waktu tahun yaitu: bencana yang kecenderungan kejadiannya meningkat terjadi pada bencana banjir, cuaca ekstrim, kekeringan dan tanah longsor. bencana yang kecenderungan kejadiannya tetap adalah bencana gempa bumi, letusan gunung api dan tsunami. secara keseluruhan kejadian bencana, cuaca ekstrem memiliki frekuensi dan tingkat kerugian tertinggi dibandingkan jenis bencana lainnya, dapat dilihat pada gambar . banjir gempa bumi kekeringan letusan gunung api a96 cuaca ekstrim tanah longsor banjir kekeringan cuaca ekstrim tanah longsor gambar frekuensi dan tingkat kerugian tertinggi kejadian bencana daerah istimewa yogyakarta berdasarkan perbandingan jumlah kejadian bencana dalam dua tahun terakhir yaitu tahun dan terjadi kenaikan persentase kejadian bencana daerah istimewa yogyakarta. bencana yang paling mendominasi dalam tahun dan adalah bencana banjir, terlihat pada tahun persentase bencana banjir sebesar diikuti oleh bencana cuaca ekstrim dengan persentase sedangkan pada tahun bencana banjir meningkat sebesar dan cuaca ekstrim juga meningkat sebesar persentase kejadian bencana didapat dari perbandingan frekuensi kejadian dan tingkat kerugian yang ditimbulkan . bab iii kajian risiko bencanaterlaluancaman dan kerentanan yang berinteraksi. interaksi ancamandata yang ada bab iiidaerah istimewa yogyakarta tahun kajianancaman pengkajian ancaman dimaknai sebagai cara untuk memahami unsur unsur ancaman yang berisiko bagi daerah dan masyarakat. karakter karakter ancaman pada suatu daerah dan masyarakatnya berbeda dengan daerah dberbagai ancaman lokasi tertentu. pengkajian kerentanandan lokasi penghidupan merekerentanan dapat ditentukan dengan mengkaji aspek keamanan lokasi penghidupan mereka atau kondisi kondisi yang diakibatkan oleh faktor faktor atau proses proses fisik, sosial ekonomi dan lingkungan hidup yang bisa meningkatkan kerawanan suatu masyarakat terhadap ancaman dan dampak bencana. . pengkajian kapasitas pengkajian kapasitas dilakukan dengan mengidentifikasikan status kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau non pemerintah dan aktor lain dalam menangani ancaman dengan sumber daya yang tersedia untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi, dan mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. pengkajian dan pemeringkatan risiko pengkajian dan pemeringkatan risiko merupakan pengemasan hasil pengkajian ancaman, kerentanan dan kemampuan ketahanan suatu daerah terhadap bencana untuk menentukan skala prioritas tindakan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja dan rekomendasi guna meredam risiko bencana. metodologi komponen pengkajian risiko bencana terdiri dari ancaman, kerentanan dan kapasitas. komponediharapkan mampuprasyarat umum prasyarat umum untuk pengkajian risiko desa kampung nagari). skala peta minimal adalah untuk provinsi:. metode umum pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan menggunakan metode pada gambar bawah ini. . kada pandangan montage den anggara antan rekor: tatanan! bencana gambar metode pengkajian risiko bencana pengkajian risiko bencana untuk menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana disusun berdasarkan komponen ancaman, kerentanan dan kapasitas. komponen ancamanhasil pengkajian risiko bencana terdiri dari bagian yaitu: dokumen kajian risiko bencana peta risiko bencanaajian risiko bencana. selain itujiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. metode pemetaan risiko indeks ancaman peta bencana dapat dilihat pada kemungkinan terjadi ancaman gambar besaran dana tercatat indeks kerugian pada gambar terlihat bahwa peta risiko bencana komponen ekonomi, peta peta risiko merupakan overlay kerentanan bencana indeks penduduk (penggabungan) dari peta terpapar ancaman, peta kerentanan budaya dan peta kapasitas. peta peta tersebut diperoleh dari indeks kapasitas peta ihi maa berbagai indeks yang dihitung etan dari data data dan metode pendidikan, mitigasi, ean perhitungan tersendiri. penting gambar pemetaan risiko bencana untuk dicatat bahwa peta risiko bencana dibuat untuk setiap jenis ancaman bencana yang ada pada suatu kawasan. metode perhitungan dan data yang dibutuhkan untuk menghitung berbagai indeks akan berbeda untuk setiap jenis ancaman. kebutuhan data dan metode perhitungan indeks indeks tersebut dijelaskan lebih detail pada bab selanjutnya. metode penyusunan dokumen indeks kerugian tingkat kajian risiko bencana dapat kerugian dilihat pada gambar fisik dan lingkungan gambar memperlihatkan indeksancaman bahwa kajian risiko bencana diperoleh dari indeks dan data besaran dampak tercatat tingkat that yang sama dengan bencana . indeks penduduk penyusunan peta risiko terpapar bencana. perbedaan yang ana terjadi hanya pada urutan penggunaan masing masing indeks kapasitas tingkat indeks. kapasitas komponen kelembagaan, peringatan dini pendidikan, mitigasi kesia siahaan urutan ini berubah disebabkan gambar metode penyusunan dokumen kajian risiko jiwa manusia tidak dapat dinilai bencana dengan rupiah. oleh karena itu, tingkat ancaman yang telah memperhitungkan indeks ancaman dalamnya, menjadi dasar bagi perhitungan tingkat kerugian dan tingkat kapasitas. gabungan tingkat kerugian dan tingkat kapasitas merupakan tingkat risiko bencana. . korelasi penyusunan peta dan dokumen kajian seperti yang terlihat pada gambar dan gambar korelasi antara metode penyusunan peta risiko bencana dan dokumen kajian risiko bencana terletak pada seluruh indeks penyusunnya. indeks indeks tersebut bila diperhatikan kembali disusun berdasarkan komponen komponen yang telah dipaparkan pada gambar korelasi penyusunan peta dan dokumen kajian risiko bencana merupakan metode umum pengkajian risiko bencana indonesia, dapat dilihat pada gambar indeks kerugian tingkat kajian kenmpoanen pedpuoa kerentanan indeks penduduk terpapar tingkat ngan bencana hyun bapa indeks ancaman bencana peta inc kapasitas tingkat peta kapasitas kapasitas yag rena gambar metode umum pengkajian risiko bencana indonesia tingkat ancaman berdasarkan data dan informasi bencana indonesia yang dipadukan dengan data dari catatan bpbd daerah istimewa yogyakarta (data diri, bnpb tahun dan bpbd daerah istimewa yogyakarta, terdapat jenis bencana yang mengancam daerah istimewa yogyakarta. ancaman bencana yang dapat mengancam daerah istimewa yogyakarta: bencana gempa bumi, tanah longsor, tsunami, gelombang ekstrim dan abrasi, banjir, letusan gunung api, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial serta bencana kegagalan teknologi. penentuan tingkat ancaman bencana menggunakan matriks tingkat ancaman, dengan memadukan indeks ancaman pada lajur dengan indeks penduduk terpapar pada kolom. titik pertemuan antara indeks ancaman dengan indeks penduduk terkapar adalah tingkat ancaman. skala indeks ancaman dibagi dalam kategori yaitu rendah sedang dan tinggi skala indeks penduduk terpapar dibagi dalam kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, dengan masing masing nilai indeks sebagai berikut . rendah apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar kurang dari jiwa km? dan jumlah penduduk kelompok rentan kurang dari sedang apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar jiwa km?, dan jumlah penduduk kelompok rentan tinggi apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar lebih dari jiwa km?, dan jumlah penduduk kelompok rentan lebih dari tingkat ancaman masing masing jenis bencana daerah istimewa yogyakarta berdasarkan pada skala ancaman masing masing jenis bencana dan skala penduduk terpapar daerah istimewa yogyakarta, dapat dilihat pada gambar bawah ini. indeks penduduk terpapar (jiwa km? tingkat ancaman gelombang ekstrim konflik sosial dan abrasi, cuaca ekstrim, kekeringan banjir, gempabumi, kebakaran hutan dan longsor tingkat ancaman rendah tingkat ancaman sedang tingkat ancaman tinggi gambar matriks penentuan tingkat ancaman multi bencana daerah istimewa yogyakarta berdasarkan matriks atas dapat disimpulkan bahwa tingkat ancaman masing masing jenis bencana daerah istimewa yogyakarta adalah tingkat ancaman sedang dengan indeks ancaman tinggi dan indeks penduduk terpapar rendah adalah letusan gunung api. tingkat ancaman sedang dengan indeks ancaman rendah dan indeks penduduk terpapar tinggi adalah epidemi dan wabah penyakit. tingkat ancaman tinggi dengan indeks ancaman sedang dan indeks penduduk terpapar tinggi antara lain angin kencang, gelombang ekstrim abrasi dan kekeringan. tingkat ancaman sedang dengan indeks ancaman sedang dan indeks penduduk terpapar sedang adalah konflik sosial tingkat ancaman tinggi dengan indeks ancaman tinggi dan indeks penduduk terpapar sedang antara lain: tsunami. . tingkat ancaman tinggi dengan indeks ancaman tinggi dan indeks penduduk terpapar tinggi antara lain: gempa bumi, kebakaran hutan lahan, banjir, gagal teknologi, tanah longsor peta peta ancaman untuk seluruh bencana ini dapat dilihat pada lampiran angin kencang wilayah daerah istimewa yogyakarta memiliki kawasan yang sering dilanda cuaca ekstrim berdasarkan pedoman nasional pengkajian risiko bencana, ancaman bencana cuaca ekstrim dapat dibagi menjadi (tiga) kelas indeks ancaman. komponen yang dilihat adalah lahan terbuka, kemiringan lereng dan curah hujan tahunan sehingga menghasilkan skor bahaya. kelas indeks rendah ancaman bencana cuaca ekstrim dihitung dari skor bahaya kurang dari kelas indeks sedang ancaman bencana cuaca ekstrim dihitung dari skor bahaya antara sedangkan kelas indeks tinggi ancaman bencana cuaca ekstrimcuaca ekstrimcuaca ekstrim tinggi. kegagalan teknologi wilayah daerah istimewa yogyakarta memiliki kawasan yang sering dilanda bencana gagal teknologi. berdasarkan pedoman nasional pengkajian risiko bencana, ancaman bencana gagal teknologi dapat dibagi menjadi (tiga) kelas indeks ancaman. kelas indeks rendah ancaman bencana gagal teknologi dihitung dari jenis industri dengan kapasitas kecil. kelas indeks sedang ancaman bencana gagal teknologi dihitung dari jenis industri manufaktur dengan kapasitas industri menengah. sedangkan kelas indeks tinggi ancaman bencana gagal teknologi dihitung dari jenis industri kimia dengan kategori industri besagagalan teknologikegagalan teknologi tinggi. banjir wilayah daerah istimewa yogyakarta memiliki kawasan yang sering dilanda banjir. berdasarkan pedoman nasional pengkajian risiko bencana, ancaman bencana banjir dapat dibagi menjadi (tiga) kelas indeks ancaman. kelas indeks rendah ancaman bencana banjir dihitung dari luas kawasan yang berpotensi digenangi banjir kurang dari meter. kelas indeks sedang ancaman bencana banjir dihitung dari luas kawasan yang . berpotensi digenangi banjir antara meter. sedangkan kelas indeks tinggi ancaman bencana banjir dari luas kawasan yang berpotensi digenangi banjirbanjirbanjir tinggi. tsunami wilayah daerah istimewa yogyakarta memiliki kawasan yang sering dilanda bencana tsunami. berdasarkan pedoman nasional pengkajian risiko bencana, ancaman bencana tsunami dapat dibagi menjadi (tiga) kelas indeks ancaman. komponen dari indeks tersebut adalah peta estimasi ketinggian genangan tsunami peta bahaya tsunami. kelas indeks rendah ancaman bencana tsunami dengan tinggi genangan kurang dari meter. kelas indeks ancaman sedang bencana tsunami dengan tinggi genangan antara meter. sedangkan kelas indeks tinggi ancaman bencana tsunami dengan ketinggian genangansunami tinggi dan memiliki indeks penduduk terpapar sedang. dengan demikian maka daerah istimewa yogyakarta memiliki tingkat ancaman tsunami tinggi. gelombang ekstrim dan abrasi wilayah daerah istimewa yogyakarta memiliki kawasan yang sering dilanda gelombang ekstrim abrasi. berdasarkan pedoman nasional pengkajian risiko bencana, ancaman bencana gelombang ekstrim abrasi dapat dibagi menjadi (tiga) kelas indeks ancaman. kelas indeks rendah ancaman bencana gelombang ekstrim abrasi dihitung dari tinggi gelombang kurang dari meter, kekuatan arus (current) kurang dari tutupan lahan vegetasi pesisir lebih dari persen dan bentuk garis pantai bertelur. kelas indeks sedang ancaman bencana gelombang ekstrim abrasi dihitung tinggi gelombang antara meter, kekuatan arus (current) antara tutupan lahan vegetasi pesisir antara persen dibentuk garis pantai lurus bertelur sedangkan kelas indeks tinggi ancaman bencana gelombang ekstrim abrasi dari tinggi gelombang lebih dari meter, kekuatan arus (current) lebih dari tutupan lahan vegetasi pesisir lebih dari persen dan bentuk garis pantai lurus. daerah istimewa yogyakarta memiliki indeks ancaman gelombang ekstrim dan abrasigelombang ekstrim dan abrasi tinggi. gempa bumi wilayah daerah istimewa yogyakarta memiliki kawasan yang sering dilanda bencana gempa bumi. berdasarkan pedoman nasional pengkajian risiko bencana, ancaman bencana gempa bumi dapat dibagi menjadi (tiga) kelas indeks ancaman. komponen dari indeks tersebut adalah peta bahaya gempa bumi dan peta zonasi gempa bumi tahun kelas indeks rendah ancaman bencana gempa bumi dengan nilai pga value kurang dari kelas indeks ancaman sedang bencana gempa bumi dengan nilai pga value antara sedangkan kelas indeks tinggi ancaman bencana gempa bumi dengan nilai pga valuegempa bumi tinggi dan memiliki indeks penduduk terpapar juga tinggi. dengan demikian maka daerah istimewa yogyakarta memiliki tingkat ancaman gempa bumi tinggi. letusan gunung api wilayah daerah istimewa yogyakarta memiliki kawasan yang sering dilanda letusan gunung api. berdasarkan pedoman nasional pengkajian risiko bencana, ancaman bencana letusan gunung api dapat dibagi menjadi (tiga) kelas indeks ancaman. kelas indeks rendah ancaman bencana letusan gunung api dihitung dari kawasan rawan bencana krb) kelas indeks sedang ancaman bencana letusan gunung api dihitung dari kawasan rawan bencana krb) ii. sedangkan kelas indeks tinggi ancaman bencana letusan gunung api dari kawasan rawan bencana krb) iiletusan gunung api tinggi dan memiliki indeks penduduk terpapar rendah. maka tingkat ancaman letusan gunung api daerah istimewa yogyakarta adalah sedang. kekeringan wilayah daerah istimewa yogyakarta memiliki kawasan yang sering dilanda kekeringan. berdasarkan pedoman nasional pengkajian risiko bencana, ancaman bencana kekeringan dapat dibagi menjadi (tiga) kelas indeks ancaman. kelas indeks rendah ancaman bencana kekeringan dihitung dari zona bahaya sangat rendah rendah. kelas indeks sedang ancaman bencana kekeringan dihitung dari zona bahaya sedang. sedangkan kelas indeks tinggi ancaman bencana kekeringan dari zona bahaya tinggi sangat tinggi. perhitungan untuk mendapatkan kelas indeks ancaman dari luas kawasan .keringan sedang dan memiliki indeks penduduk terpapar tinggi. maka tingkat ancaman kekeringan daerah istimewa yogyakarta adalah tinggi. tanah longsor wilayah daerah istimewa yogyakarta memiliki kawasan yang sering dilanda tanah longsor. berdasarkan pedoman nasional pengkajian risiko bencana, ancaman bencana tanah longsor dapat dibagi menjadi (tiga) kelas indeks ancaman. kelas indeks rendah ancaman bencana tanah longsor dihitung dari zona kerentanan gerakan sangat rendah. kelas indeks sedang ancaman bencana tanah longsor dihitung dari zona kerentanan gerakan tanah menengah. sedangkan kelas indeks tinggi ancaman bencana tanah longsor dari zona kerentanan gerakan tanah tingganah longsor tinggi dan memiliki indeks penduduk terpapar juga tinggi. maka tingkat ancaman tanah longsor daerah istimewa yogyakarta adalah tinggi. kebakaran wilayah daerah istimewa yogyakarta memiliki kawasan yang berpotensi dilanda kebakaran baik hutan maupun permukiman. berdasarkan pedoman nasional pengkajian risiko bencana, ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan dapat dibagi menjadi (tiga) kelas indeks ancaman. untuk mendapatkan kelas indeks kebakaran hutan dan lahan merujuk kepada komponen dari jenis hutan dan lahan, iklim dan jenis tanah sehingga menghasilkan skor bahaya. kelas indeks rendah ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan dihitung dari jenis hutan, iklim penghujan dan jenis tanah non organik non gambut. kelas indeks sedang ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan dihitung dari jenis lahan perkebunan, iklim penghujan kemarau dan jenis tanah semi organik. sedangkan kelas indeks tinggi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan dari jenis padang rumput kering dan belukar, lahan pertanian. dilihat dari iklim kemarau dan jenis tanah organik gambutbakaran hutan dan lahan tinggi dan memiliki indeks penduduk terpapar juga tinggi. maka tingkat ancaman kebakaran hutan dan lahan daerah istimewa yogyakarta adalah tinggi. . epidemi dan wabah penyakit wilayah daerah istimewa yogyakarta memiliki kawasan yang sering dilanda epidemi dan wabah penyakit berdasarkan pedoman nasional pengkajian risiko bencana, ancaman bencana epidemi dan wabah penyakit dapat dibagi menjadi (tiga) kelas indeks ancaman. untuk mendapatkan kelas indeks epidemi dan wabah penyakit merujuk kepada komponen yang dilihat adalah kepadatan timbulnya malaria ktm), kepadatan timbulnya hiv aids (this aids), kepadatan timbulnya campak ktc) serta kepadatan penduduk. kelas indeks rendah ancaman bencana epidemi dan wabah penyakit dihitung dari skor bahaya kurang dari kelas indeks sedang ancaman bencana epidemi dan wabah penyakit dihitung dari skor bahaya antara sedangkan kelas indeks tinggi ancaman bencana epidemi dan wabah penyakitepidemi dan wabah penyakit rendah dan memiliki indeks penduduk terpapar juga tinggi. maka tingkat ancaman epidemi dan wabah penyakit daerah istimewa yogyakarta adalah sedangberbagai macam potensi konflik tersebut tentu tidak bisa dibiarkan melainkan harus dideteksi, diatasi dan ditanggulangi, yang merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah bersama sama dengan masyarakat. oleh karena itu peran serta masyarakat ini harus terus dipupuk dan dikembangkan agar ketentraman dan ketertiban dapat dijaga. diy memiliki indeks ancaman konflik sedang dengan indeks keterpaparan sedang. maka tingkat ancaman konflik sosial diy adalah sedang. kerentanan daerah istimewa yogyakarta yang memiliki potensi bencana memiliki (dalam satuan jiwa), indeks kerugian (dalam satuan rupiah) dan indeks kerusakan lingkungan (dalam satuan hektar). . berdasarkan hasil kajian diperoleh data bahwa indeks kerugian fisik dan ekonomi daerah istimewa yogyakarta pada kategori skala tinggi, dan tingkat ancaman multibencana pada kategori skala sedang, maka dapat ditentukan tingkat kerugian dengan matriks penentuan tingkat kerugian sebagai berikut indeks kerugian (rupiah) tingkat kerugian epidemi dan wabah gunung api abrasi, cuaca ekstrim banjir, tingkat kerugian rendah tingkat kerugian sedang tingkat kerugian tinggi gambar matriks penentuan tingkat kerugian multi bencana daerah istimewa yogyakarta berdasarkan matriks penentuan tingkat kerugian atas dapat disimpulkan bahwa potensi tingkat kerugian akibat multibencana daerah istimewa yogyakarta mempunyai potensi tingkat kerugian tinggi. tingkat kerugian tersebut terjadi pada potensi bencana: gelombang ekstrim dan abrasi, letusan gunung api, kegagalan teknologi, tsunami, cuaca ekstrim, epidemi, gempabumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan tanah longsor. angin kencang berdasarkan pengkajian kerentanan, bencana cuaca ekstrimcuaca ekstrimgagalan teknologi berdasarkan pengkajian kerentanan, bencana kegagalan teknologgagalan teknologi juga berpotensi untuk merusak lingkungan. indeks kerusakan lingkungan akibat bencana banjir dari .banjir berdasarkan pengkajian kerentanan, bencana banjibanjir juga berpotensi untuk merusak lingkungan. indeks kerusakan lingkungan akibat bencana banjitsunami berdasarkan pengkajian kerentanan, bencana tsunatsunaelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan pengkajian kerentanan, bencana gelombang ekstrim dan abrasgelombang ekstrim dan abrasi juga berpotensi untuk merusak lingkungan. indeks kerusakan lingkungan akibat bencana gelombang ekstrim dan abrasgempa bumi berdasarkan pengkajian kerentanan, bencana gempa bugempa buunung api berdasarkan pengkajian kerentanan, bencana letusan gunung apgunung ap. kekeringan berdasarkan pengkajian kerentanan, bencana kekeringkeringtanah longsor berdasarkan pengkajian kerentanan, bencana longsolongsobakaran hutan dan lahan berdasarkan pengkajian kerentanan, bencana kebakaran hutan dan lahbakaran hutan dan lahan juga berpotensi untuk merusak lingkunganepidemi dan wabah penyakit berdasarkan pengkajian kerentanan, bencana epidemi dan wabah penyakitonflik sosial berdasarkan pengkajian kerentanan, bencana konflik sosialkonflik sosialrentanan konflik sosial diy diimbangi dengan sikap dan budaya masyarakat diy yang baik dalam memandang konflik. persoalan persoalan sosial dapat diredam dengan penyelesaian yang bersifat kekeluargaan. sehingga kemungkinan terjadi konflik relatif dapat diatasi. . kapasitas kapasitas kemampuan adalah segala upaya yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam rangka menghadapi bahaya atau ancaman bencana. aspek kemampuan antara lain kebijakan, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat. penilaian kemampuan dilakukan pada sumberdaya orang per orang, rumah tangga, dan kelompok untuk mengatasi suatu ancaman atau bertahan atas dampak dari sebuah bahaya bencana. pengukurannya dapat dilakukan berdasarkan aspek kebijakan, kesiapsiagaan, dan peran serta masyarakat. pada kajian ini hanya diukur pada aspek kelembagaan berdasarkan kuesioner hfa untuk masing masing kabupaten kota daerah istimewa yogyakarta. adapun data tingkat ancaman bencana dari masing masing jenis ancaman bencana adalah sebagaimana terlihat pada matriks tingkat kapasitas pada gambar berdasarkan matriks tingkat kapasitas terhadap bencana maka seluruh wilayah kabupaten kota daerah istimewa yogyakarta untuk seluruh bencana: gelombang ekstrim dan abrasi, banjir, letusan gunung api, tsunami, kegagalan teknologi, cuaca ekstrim, kekeringan, epidemi, kebakaran hutan, gempa bumi, dan tanah longsor, memiliki tingkat kapasitas rendah terhadap bencana. hanya bencana konflik sosial saja yang masuk pada tingkat kapasitas tinggi. indeks kapasitas daerah tingkat kapasitas tinggi rendah tingkat kapasitas rendah tingkat kapasitas sedang tingkat kapasitas tinggi gambar matriks penentuan tingkat kapasitas multi bencana daerah istimewa yogyakarta prioritas dan indikator penghitungan tingkat kapasitas daerah pemetaan kerentanan dan kapasitas daerah istimewa yogyakarta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan dengan menggunakan perangkat inisiasi pencapaian daerah berdasarkan kerangka aksi hyogo hyogo frameworks for actions hfa). . hfa yang disepakati oleh lebih dari negara dunia terdiri dari prioritas program pengurangan risiko bencana. pencapaian prioritas prioritas pengurangan risiko bencana ini diukur dengan indikator pencapaian. prioritas program pengurangan risiko bencana hfa dan indikator pencapaiannya adalah:jawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan:dengan indikatorcc. dengan indikator,, .: ahay,,,, cc., tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca etahanan daerah maka kita dapat membagi tingkat tersebut kedalam tingkatan, yaitu .didisemua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan. indeks ketahanan daerah istimewa yogyakarta nilai indeks ketahanan diperoleh dari nilai indeks rata rata tingkat ketahanan kabupaten kota wilayah daerah istimewa yogyakarta. berdasarkan hasil pemetaan kajian ketahanan kabupaten kota yang ada daerah istimewa yogyakarta, terlihat bahwa tingkat ketahanan daerah istimewa yogyakarta dalam menghadapi bencana yang mungkin terjadi adalah pada level indeks daerah seperti yang dapat dilihat pada tabel hal ini dapat diartikan bahwa daerah istimewa yogyakartatabel hasil kajian tingkat ketahanan daerah istimewa yogyakarta berdasarkan hasil survey indikator hfa kabupaten bantul kabupaten gunung kidul kabupaten kulon progo kabupaten sleman kota yogyakarta di. yogyakarta secara umum tabel memperlihatkan bahwa secara rata rata wilayah administrasi daerah istimewa yogyakarta berada dalam level dengan pencapaian pencapaian yang cukup berarti dalam hal regulasi kelembagaan dan upaya upaya pengurangan faktor faktor risiko dasar. . analisis indeks ketahanan daerah istimewa yogyakarta. indeks ketahanan daerah istimewa yogyakarta dalam mengurangi risiko bencana dapat diklasifikasikan berdasarkan prioritas hfa. fokus kebijakan penanggulangan bencana diperoleh berdasarkan analisis indeks ini.paya daerah istimewa yogyakarta untuk mendukung upaya pengurangan risiko sebagai sebuah prioritas nasional telah dilakukan dengan membentuk badan penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta namun demikian masih dibutuhkan beberapa regulasi dan petunjuk teknis agar bpbd daerah istimewa yogyakarta memiliki kekuatan dan kapasitas dalam menjalankan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana dan menyeluruh. untuk mendukung upaya tersebut maka tingkat lokal, pembentukan forum jaring daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana menjadi salah satu prioritas. pembentukan forum ini, disamping sebagai salah satu sarana untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk kegiatan kegiatan pengurangan risiko bencana juga diharapkan dapat mempercepat upaya desentralisasi kegiatan kegiatan pengurangan risiko kepada komunitas. forum ini juga diharapkan mampu menjembatani dan menembus birokrasi untuk mempercepat upaya upaya pengurangan risiko bencana. sementara itu peningkatan kapasitas sumber daya baik anggaran maupun manusia yang dialokasikan khusus untuk pengurangan risiko bencana perlu diprioritaskan agar bpbd maupun institusi pemerintah lain terkait penanggulangan bencana mampu mempercepat upaya upaya pengurangan risiko bencana dalam lingkup daerah istimewa yogyakarta. samping itu perlu pemerintah daerah istimewa yogyakarta (dalam hal ini bpbd daerah istimewa yogyakarta) perlu, kabupaten kota, masyarakat dan institusi non pemerintah secara relevan dan sistematis kajian risiko bencana telah mulai dilaksanakan diy. pada tingkat provinsi, kajian ini dilaksanakan dengan menyusun peta risiko untuk bencana yang berpotensi terjadi diy. peta risiko ini perlu ditingkatkan untuk mendapatkan kajian risiko bencana. dokumen kajian risiko tersebut bisa diakses oleh setiap pemangku kepentingan bahkan yang berada luar kawasan daerah istimewa yogyakarta. dengan demikian kajian risiko tersebut samping memiliki aksesibilitas yang baik juga bisa digunakan . untuk memenuhi kebutuhan perencanaan daerah seperti rencana penanggulangan bencana dan rencana kontingensi, termasuk jika harus memperhitungkan risiko risiko lintas batas. disamping itu hasil kajian risiko bencana tersebut juga harus bisa digunakan untuk membangun sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan kabupaten kota sehingga mampu memperluas keterpaparan informasi bagi masyarakat yang berada daerah ancaman. hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat penguasaan hilir sistem peringatan dini secara struktur maupun kultur terutama untuk bencana bencana prioritas. untuk memperkuat penyusunan kebijakan daerah maka pemerintah daerah istimewa yogyakarta harus mendorong percepatan aksesibilitas kabupaten kota dalam menyusun, memperbarui dan menggunakan data informasi bencana sebagai dasar kebijakan penanggulangan bencana daerah. daerah istimewa yogyakarta memprioritaskan pendayagunaan hasil riset untuk mengurangi risiko bencana secara terstruktur hingga mampu menurunkan tingkat kerugian bila terjadi bencana. mengidentifikasi hasil hasil riset dan penelitian tentang penanggulangan bencana diy adalah salah satu langkah awal yang mungkin dilakukan, namun demikian program program berkelanjutan perlu untuk disusun bersama. hasil riset dan penelitian tersebut hendaknya dapat diakses dengan mudah oleh seluruh elemen masyarakat yang membutuhkan. oleh karena itu penyusunan sistem informasi peringatan bencana yang dapat diakses oleh seluruh penduduk dan diperbarui secara berkala perlu dijadikan salah satu prioritas dalam pengurangan risiko bencana daerah istimewa yogyakarta. beberapa kabupaten kota daerah istimewa yogyakarta telah mulai memadukan faktor pengurangan risiko dalam pendidikan formal. hal ini perlu didorong dan difasilitasi oleh pemerintah provinsi terutama dalam menyediakan pedoman dan pendukung proses belajar mengajar terkait prb tatanan pendidikan formal yang mampu meningkatkan keterampilan komunitas sekolah dalam menangani keadaan darurat bencana sekolah mengurangi faktor faktor risiko dasar masyarakat dengan penghasilan rendah biasanya tinggal dan bergantung menghidupkannya daerah rentan. oleh karena itu tingkat kabupaten kota perlu didorong program program kemitraan dengan sektor produksi, sementara tingkat provinsi akan lebih difokuskan kepada pemanfaatan program jaring pengaman sosial ataupun program program pembangunan sosial sejenis untuk mengurangi kerentanan penduduk daerah berisiko bencana. . samping itu untuk mengawal pelaksanaan pembangunan, maka perlu disusun mekanisme partisipatif yang mengikutsertakan pemangku kepentingan yang diterapkan dalam pembangunan pemulihan pasca bencana terutama tingkat kabupaten kota. memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif semua tingkat daerah istimewa yogyakarta telah membentuk badan penanggulangan bencana daerah bpbd) yang namun demikian bpbd yang ada perlu didukung dengan rencana kontingensi untuk bencana yang mungkin terjadi pada jangka waktu dekat dalam skala besar. rencana kontingensi ini disusun untuk mempersiapkan cadangan finansial dan mekanisme lain yang dibutuhkan untuk proses penanganan darurat bencana dan pemulihannya. rencana kontingensi ini perlu disusun sebagai pendukung penerapan prosedur operasi standar penanganan darurat untuk bencana bencana prioritas daerah istimewa yogyakarta. prosedur operasi standar penanganan darurat sebagai salah satu prioritas harus disusun dengan mengintegrasikan prosedur internal yang ada setiap institusi terkait penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta. untuk memberikan layanan informasi bencana maka keberadaan pusdalops penanggulangan bencana mutlak merupakan sesuatu yang harus menjadi prioritas baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. pusdalops penanggulangan bencana ini harus dilengkapi dengan peralatan dan personil yang siaga kebijakan prioritas penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian kapasitas seperti yang telah diuraikan untuk prioritas hfa, maka diperoleh kebijakan prioritas penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta sebagai berikut: membentuk dan memberdayakan forum jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana menyelenggaraka memperkuat menyediakan menerapkan . diterapkan menyusun menyediakan risiko bencana berdasarkan indeks ancaman, indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian serta indeks kapasitas diperoleh tingkat risiko untuk setiap jenis ancaman bencana yang ada daerah istimewa yogyakarta. tingkat risiko bencana daerah istimewa yogyakarta dapat dilihat pada tabel bawah ini. tabel tingkat risiko bencana daerah istimewa yogyakarta jenis bencana tingkat risiko bani tinggi |gunungapi tinggi gaga' teknologi tinggi kekeringan tinggi hasil kajian tingkat risiko bencana dengan urutan jenis bencana yang paling tinggi risikonya sampai yang terendah risikonya adalah seperti matriks bawah ini . tingkat kapasitas tingkat risiko tinggi sedang rendah banjir, gelombang ekstrim danabrasi, cuaca ekstrim, tingkat risiko rendah tingkat risiko sedang tingkat risiko tinggi gambar matriks penentuan tingkat risiko multi bencana daerah istimewa yogyakarta pada tabel dan gambar terlihat bahwa tingkat risiko untuk seluruh potensi bencana yang ada daerah istimewa yogyakarta adalah tinggi. peta risiko bencana daerah istimewa yogyakarta peta risiko bencana disusun dengan melakukan overlay peta ancaman, peta kerentanan dan peta kapasitas. peta risiko bencana disusun untuk tiap tiap bencana yang mengancam suatu daerah. peta kerentanan baru dapat disusun setelah peta ancaman selesai. peta risiko telah dipersiapkan berdasarkan grid indeks atas peta ancaman, peta kerentanan dan peta kapasitas. adapun peta risiko bencana yang ada daerah istimewa yogyakarta adalah: . mas aan ane hst pan base learn ang brg adu mea nan iia dan naa pera aan napa: ta) nan yaa san onta nia erp tah pang jek naa eka map amp ata kana epa ana yes bta yon tan ear yaa roa apa sir, n. : . ega tan lana besama eni pa 20m gambar peta risiko bencana banjir daerah istimewa yogyakarta pia kan man pia daa kat z.: maa ap aga enggan bag ena ost ran rain ppn des han pes kap papa nou purna bee (he (oa lan per ao, ann jemaat eng pena agama nang plan) ena mena beban 20mm gambar peta risiko gelombang ekstrim dan abrasi daerah istimewa yogyakarta kmpeckak kakak. per ana gaa mat span eni kelas tour una ah k | ca: jati bak gambar peta risiko epidemi dan wabah penyakit daerah istimewa yogyakarta per ga saya paru hewan maju pena key kala tas ana ear aan meta gan ian kan pula nya nrp bean ana mma na, poet kerana eka depe aan gambar peta risiko bencana tsunami daerah istimewa yogyakarta . ti) net tea aman dom pan pai kak a2, bin ana eee aan np) pan daya far kena wen san saba mop sn: aan nga kasa pal bean akan meaananan sera gambar peta risiko bencana cuaca ekstrim daerah istimewa yogyakarta kang tea aan kan lis asp kesan kana kebaikan pak ena dewa dan nan memanen sep gambar peta risiko kebakaran hutan dan lahan daerah istimewa yogyakarta . por ann x7, perlu laga pena pns ann gam (ue maa ane kama seen bye aje! bea kan naa pee nun) pee nanya lia ane pekan aan . je ema gambar peta risiko bencana gunung api daerah istimewa yogyakarta ppa akn ana tie irr ya? ana meat aaa pon ta: una manner eat aas kan dita pam msi sr png tee meme ber tema ana gambar peta risiko bencana kekeringan daerah istimewa yogyakarta rem bagian akan ben ing nat aan gambar peta risiko bencana tanah longsor daerah istimewa yogyakarta rem baya nee ben ing nat aan gambar peta risiko bencana gempabumi daerah istimewa yogyakarta . yaa tote kaa cha tas man leo ant tar tana akan eng lan naa jek gambar peta risiko bencana kegagalan teknologi daerah istimewa yogyakarta yth pai aan mba nat merpati seo tas ib gab sak bara cam gambar peta multi risiko bencana daerah istimewa yogyakarta peta multi risiko bencana peta risiko multi ancaman dihasilkan berdasarkan penjumlahan dari indeks indeks risiko masing masing ancaman berdasarkan faktor faktor pembobotan dari masing masing ancaman. gambaran tentang peta multi risiko daerah istimewa yogyakarta dapat dilihat pada gambar . bencana prioritas hasil pengkajian risiko merupakan dasar kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. keterbatasan sumber daya serta pembatasan kewenangan daerah merupakan komponen lain yang harus dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. terkait dengan keterbatasan sumber daya dan kewenangan daerah istimewa yogyakarta, dibutuhkan suatu perangkat yang mampu membatasi intervensi kebijakan secara objektif. perangkat tersebut sedapat mungkin mampu memberikan pilihan pilihan ancaman bencana yang menjadi prioritas penanggulangan dalam lokus lokus yang dipilih berdasarkan standar objektif. oleh karena itu perangkat tersebut disusun berdasarkan penggabungan parameter tingkat risiko bencana dan hasil analisis kecenderungan kejadian bencana daerah istimewa yogyakarta yang didapatkan pada bab sebelumnya. hasil yang diperoleh berdasarkan penggabungan parameter parameter ini adalah bencana bencana prioritas yang perlu ditanggulangi secara cepat daerah istimewa yogyakarta dan zona prioritas penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta (untuk selanjutnya disebut ppb daerah istimewa yogyakarta). ppb daerah istimewa yogyakarta akan diuraikan lebih lanjut pada bab kebijakan penanggulangan bencana. sedangkan bencana bencana prioritas yang perlu ditanggulangi daerah istimewa yogyakarta dapat dilihat pada hasil analisis kecenderungan dan tingkat risiko bencana pada gambar bawah ini. tingkat risiko bencana prioritas tinggi gempabumi, letusan meningkat kekeringan, tanah longsor bencana non prioritas bencana prioritas gambar bencana prioritas daerah istimewa yogyakarta berdasarkan gambar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bencana prioritas daerah istimewa yogyakarta adalah: . bencana gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, menjadi bencana prioritas karena risiko yang timbul tergolong kategori tinggi walaupun kecenderungan terjadinya tergolong tetap. bencana cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, dan tanah longsor menjadi bencana prioritas karena potensi terjadinya yang meningkat dan risiko yang timbul tergolong kategori tinggi. bencana gelombang ekstrim abrasi, epidemi wabah penyakit, kebakaran hutan lahan, dan kegagalan tekonologi menjadi bencana non prioritas, karena potensi terjadinya cenderung menurun walaupun risiko yang timbul tergolong kategori tinggi. penanganan bencana bencana ini menjadi tugas kabupaten kota daerah masing masing yang terkena dampak langsung dari bencana tersebut. . daerah istimewa yogyakarta yang berada pada kawasan rawan bencana, memerlukan implementasi kebijakan pembangunan penanggulangan bencana. pelaksanaan kebijakan ini berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) daerah istimewa yogyakarta. kebijakan penanggulangan bencana dibangun berdasarkan prinsip prinsip dasar penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta yang juga selaras dengan prinsip prinsip dasar penanggulangan bencana tingkat nasional, yaitu:pemberdayaan nondiskriminatif i. nonproletisi visi dan misi visi penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta adalah: masyarakat daerah istimewa yogyakarta yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana dalam menyongsong peradaban baru visi ini diwujudkan dengan misi penanggulangan bencana, yaitu: mengembangkan tata kelola dan sitem penanggulangan bencana yang komprehensif, terpadu dan berkelanjutan membangun ketahanan dan ketangguhan masyarakat dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas secepatnya memulihkan dan membangun kembali kehidupan masyarakat pasca bencana menjadi lebih baik . kebijakan penanggulangan bencana kebijakan penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta disusun atas regulasi dan kelembagaan penanggulangan bencana. regulasi regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta), undang undang nomor tahun tentang pengelolaan wilayah pesisir dan, . peraturan daerah daerah istimewa yogyakarta nomor tahun tentang badan penanggulangan bencana daerah. kelembagaan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana, lembaga utama yang khusus menangani penanggulangan bencana tingkat provinsi adalah badan penanggulangan bencana daerah bpbd). bpbd merupakan satuan perangkat kerja daerah daerah istimewa yogyakarta yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah nomor tahun skpd ini bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara, serta melakukpenyelenggaraan penanggulangan bencana, bpbd tidak bekerja sendiri tetapi bekerja sama dengan skpd, lembaga dan instansi terkait. selain badan penanggulangan bencana pemerintah, tingkat telah dibentuk forum pengurangan risiko bencana daerah istimewa yogyakarta forum prb daerah istimewa yogyakarta), yakni sebuah forum independen untuk mendorong serta memfasilitasi kerjasama antar pihak dalam upaya pengurangan risiko bencana indonesia. forum prb daerah istimewa yogyakarta berupaya mewadahi semua kepentingan terkait kebencanaan serta membantu menyelaraskan berbagai kebijakan, program dan kegiatan prb tingkat provinsi, agar dapat mendukung tercapainya tujuan tujuan prb daerah istimewa yogyakarta dan terwujudnya ketahanan dan ketangguhan daerah terhadap bencana, selaras dengan tujuan tujuan kerangka aksi hyogo. strategi dan sasaran keterbatasan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan keterbatasan sumberdaya yang dialokasikan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana juga menjadi salah satu faktor pertimbangan utama untuk memilih bentuk fasilitasi yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah kabupaten kota. batasan kewenangan dan keterbatasan sumber daya ini menyebabkan pemerintah perlu menerapkan strategi khusus dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dimuat dalam rencana penanggulangan bencana. oleh karena itu berbagai fungsi yang melekat pada pemerintah perlu dicermati sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana. peran teknis pemerintah terbatas hanya pada aset yang berada daerah. peran teknis lain yang mungkin diemban oleh provinsi daerah adalah pada masa darurat bencana, pada saat kabupaten kota tidak mampu menangani bencana yang timbul. . untuk memperjelas prioritas penanggulangan bencana pada tingkat daerah, maka perlu dilakukan identifikasi kegiatan bencana dan daerah yang akan berpotensi menjadi kewenangan provinsi. proses identifikasi ini diharapkan dapat melahirkan zona prioritas penanggulangan bencana. secara umum terdapat (dua belas) strategi penanggulangan bencana yang dibagi menjadi (dua) kelompok yaitu strategi generik dan strategi perlindungan masyarakat dari tiap tiap jenis ancaman bencana. strategi penanggulangan bencana ini memuat strategi strategi yang didasarkan pada point point esensial last yang secara umum dikelompokkan dalam strategi generik dan strategi perlindungan masyarakat. strategi perlindungan masyarakat disusun berdasarkan tahapan bencana (disaster cycle) yang terdiri atas tahap pra bencana (mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan), tahap tanggap darurat, dan tahap pasca terjadi bencana (rekonstruksi dan rehabilitasi). point esensial last terdiri atas (sepuluh) point yaitu: penguatan kerangka kerja institusional dan administratif penguatan pembiayaan dan sumberdaya pengkajian risiko ancaman majemuk perlindungan, peningkatan, dan ketangguhan infrastruktur perlindungan fasilitas pendidikan dan kesehatan pembangunan regulasi dan perencanaan penggunaan lahan pelatihan, pendidikan, dan kesadaran publik perlindungan lingkungan dan perkuatan ekosistem penguatan kesiapsiagaan, perbaikan sistem peringatan dini dan perencanaan respon efektif pemulihan dan pembangunan kembali komunitas sepuluh point ini merupakan turunan dari hfa. pada dokumen ini sepuluh poin tersebut dimasukkan dalam kelompok strategi perlindungan bencana, generik dan perlindungan masyarakat. tiap tiap point masuk dalam point strategi baik eksplisit maupun implisit melalui rencana kegiatan strategi generik berlaku untuk seluruh bencana. strategi ini terdiri dari:strategi untuk tiap bencana strategi ini terdiri dari atas strategi penanggulangan bencana berdasarkan tahapan tahapan kejadian bencana yang terdiri atas mitigasi dan pencegahan . kesiapsiagaan tanggap darurat pemulihan strategi penanganan bencana menggunakan anggaran khusus yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan tanggap darurat dan pemulihan bencana. lima strategi lainnya mengikuti mekanisme penganggaran tahunan daerah. setiap strategi penanggulangan bencana diuraikan menjadi fokus sasaran untuk mewujudkan visi dan misi penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta strategi generik penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan memperkuat peraturan tentang sistem penanggulangan bencana dan mekanisme pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta perlu melakukan beberapa review terhadap peraturan dan mekanisme penanggulangan bencana yang berlaku tingkat provinsi saat ini. beberapa poin perkuatan ada pada mekanisme pembagian kewenangan dan sumber daya, serta mekanisme pengalokasian anggaran untuk kegiatan kegiatan penanggulangan bencana. perkuatan kemampuan anggaran dapat dilakukan dengan dengan kabupaten kota. selain itu pemerintah daerah juga perlu mendukung penganggaran dengan regulasi yang relevan dan sistematis dengan masyarakat dan institusi non pemerintah sebagai pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana. dukungan dan kewenangan anggaran provinsi tersebut didapatkan dari keterlibatan semua pihak. adanya mekanisme partisipatif yang mengikutsertakan pemangku kepentingan akan membuat dampak positif yang lebih besar terhadap pembangunan upaya penanggulangan bencana terutama pada pemulihan pascabencana. meningkatkan kapasitas bpbd dan lembaga terkait penanggulangan bencana untuk optimalisasi operasi penanggulangan bencana penguatan aturan yang memuat prosedur operasi perlu dioptimalkan oleh lembaga terkait penanggulangan bencana. aturan terkait perlu dilaksanakan dan diujicoba saat operasi darurat dan pemulihan bencana. adanya pusdalops penanggulangan bencana tingkat provinsi perlu didukung oleh mekanisme dan prosedur yang jelas serta efektif. dukungan tersebut juga dari kemampuan dan kapasitas relawan dan personil yang memiliki kemampuan teknis dan siaga selama jam setiap . harinya. sehingga pusdalops dapat dijalankan secara optimal dalam penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta kinerja pusdalops provinsi akan terlihat pada saat operasi darurat dan pemulihan bencana. pemerintah daerah diharapkan dapat menjamin terlaksananya mekanisme evaluasi terhadap prosedur yang dijalankan oleh pusdalops. hal ini dilakukan untuk melihat efektivitas operasi darurat bencana dan pemulihan bencana yang telah dilakukan. perencanaan penanggulangan bencana terpadu memperkuat perencanaan penanggulangan bencana daerah berdasarkan kajian risiko bencana. pemerintah daerah istimewa yogyakarta diharapkan dapat menggunakan hasil kajian risiko bencana untuk memperkuat perencanaan daerah. dengan demikian maka rencana pembangunan daerah diharapkan dapat tersinkronisasi dengan upaya upaya penanggulangan bencana. samping itu pemerintah daerah istimewa yogyakarta diharapkan telah mulai mendorong penyusunan dokumen kajian risiko bencana tingkat kabupaten kota. dokumen kajian bencana ini meliputi semua jenis ancaman bencana yang ada kabupaten kota tersebut. hal ini dilakukan agar perencanaan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara optimal dan terpadu. membangun sistem kesiapsiagaan daerah untuk bencana bencana prioritas pemerintah daerah istimewa yogyakarta perlu membangun sistem kesiapsiagaan daerah yang menyeluruh, terukur dan terpadu. pembangunan sistem kesiapsiagaan ini difokuskan kepada pembangunan sistem peringatan dini dan perencanaan kontingensi bencana. pembangunan sistem peringatan dini difokuskan untuk bencana bencana prioritas dengan memadukan kemajuan teknologi dan kearifan lokal. sistem ini harus dapat melayani pemberian informasi peringatan kepada seluruh penduduk yang membutuhkan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul. selain itu pemerintah daerah istimewa yogyakarta perlu mendorong pemerintah kabupaten kota membangun sistem peringatan dini untuk bencana bencana bersifat lokal. pembangunan sistem kesiapsiagaan lainnya adalah penyusunan rencana kontingensi bencana. pemerintah daerah istimewa yogyakarta bersama pemerintah kabupaten kota perlu menyusun rencana kontingensi untuk bencana bencana prioritas zona prioritas penanggulangan bencana. adanya rencana kontingensi bencana diharapkan dapat menjamin ketersediaan anggaran penanganan darurat bencana dari berbagai alternatif sumber anggaran. tidak hanya anggaran, . pemerintah daerah istimewa yogyakarta dapat memobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh seluruh institusi dan masyarakat untuk penanganan darurat bencana. mobilisasi sumber daya ini perlu diperkuat dalam sebuah mekanisme yang disepakati bersama. penelitian, pendidikan dan pelatihan dalam penelitian, pendidikan dan pelatihan difokuskan untuk meningkatkan kapasitas daerah melalui riset riset kebencanaan. upaya riset yang dilakukan terkait pengurangan risiko bencana harus dilakukan secara terstruktur. untuk mencapai kualitas hasil riset riset terkait pengurangan risiko bencana dalam meningkatkan rasio biaya investasi pra bencana dan biaya pemulihan perlu dibangun kerjasama dengan mekanisme yang jelas dan efektif antara pemerintah, akademisi dan masyarakat. pelibatan peran seluruh sektor terkait penanggulangan bencana menjadikan produktivitas riset dapat menjadi daya guna bagi upaya meredam jatuhnya korban jiwa dan harta benda. peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat strategi ini difokuskan pada peningkatan kapasitas daerah dan masyarakat melalui kemitraan dan pengarusutamaan budaya pengurangan risiko bencana. upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat forum pengurangan risiko bencana tingkat provinsi maupun kabupaten kota. forum ini diharapkan terdiri dari pemangku kepentingan lintas institusi daerah istimewa yogyakarta sehingga forum ini dapat mempercepat kemajuan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. salah satu fokus kemitraan dalam forum yang dibentuk adalah optimalisasi peran dunia usaha dalam pengurangan risiko bencana ditingkat lokal. kemitraan dunia usaha dalam penanggulangan bencana diharapkan mampu mengurangi kerentanan sektor ekonomi masyarakat rentan disamping itu peningkatan kapasitas masyarakat dilakukan melalui upaya upaya membangun desa desa percontohan untuk kesiapsiagaan bencana. diharapkan desa desa percontohan ini akan menjadi stimulan bagi masyarakat untuk membudayakan kesiapsiagaan bencana dalam kehidupan bermasyarakat perlindungan masyarakat dari bencana sasaran dari strategi ini adalah diterapkannya upaya upaya khusus untuk bencana yang telah dipetakan demi pengurangan dampak bencana secara terstruktur, terukur dan menyeluruh dalam kewenangan provinsi. selain itu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada daerah bencana yang bergolongan kedalam kelompok rentan. pencapaian sasaran tersebut difokuskan kepada: . pencegahan dan mitigasi bencana pencegahan bencana dilaksanakan dengan memberikan perlakuan sumber bencana sehingga menghilangkan ancaman sehingga kejadian bencana dapat dihilangkan. mitigasi bencana dilaksanakan dengan membangun zona penghalang antara potensi bencana dengan faktor risiko yang ada. mitigasi dapat berupa struktural yaitu dengan memperkuat bangunan dan insfrastruktur yang berpotensi terkena bencana seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa dan lain lain, maupun dengan melakukan mitigasi non struktural dengan meningkatkan pemahaman akan besarnya potensi bencana, menjaga kepekaan dan kesiapsiagaan agar melakukan tindakan akurat sebelum atau ketika bencana. kesiapsiagaan bencana kesiapsiagaan merupakan kebijakan yang perlu diambil bila upaya pencegahan dan mitigasi belum dirasa optimal. kunci keberhasilan kesiapsiagaan adalah keberhasilan proses evakuasi masyarakat yang didukung oleh sistem pendeteksian ancaman dan sistem peringatan dini. kolaborasi antara kultur dan teknologi (struktur) sangat penting dalam mewujudkan system kesiapsiagaan yang efektif. untuk menjamin capaian dari kebijakan ini, maka program difokuskan pada pembangunan sistem peringatan dini bencana zona prioritas penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta, peningkatan kapasitas evakuasi masyarakat, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana, gladi dan simulasi peringatan dini dan evakuasi masyarakat. kaidah pelaksanaan kaidah pelaksanaan dari rencana penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta dibatasi pada pelaku dan lingkup daerah. kaidah ini menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta. keterlibatan pelaksanaan rencana penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta merupakan tanggung jawab bersama dengan pemerintah sebagai penanggung jawab utama. peran dan fungsi skpd dan lembaga pemerintah tingkat daerah serta instansi vertikal yang ada daerah istimewa yogyakarta dalam penanggulangan bencana termuat dalam perlu daerah istimewa yogyakarta nomor tahun adalah sebagai berikut: instansi pemerintah badan penanggulangan bencana daerah bpbd) mengkoordinasi, melaksanakan sekaligus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh upaya penanggulangan bencana diy biro hukum mendorong peningkatan dan penyelarasan perangkat perangkat hukum terkait kebencanaan . biro administrasi dan kesejahteraan rakyat biro organisasi biro administrasi pembangunan biro administrasi perekonomian dan sda biro tata pemerintahan badan kepegawaian daerah menyusun kebutuhan sdm aparatur penanggulangan bencana bpp mendukung ketersediaan cadangan pangan dan distribusi kebutuhan pangan untuk tanggap darurat bencana badan lingkungan hidup mengendalikan pencemaran limbah dan dampak yang ditimbulkan oleh limbah tersebut, serta turut melakukan pengendalian tata ruang yang mendukung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. badan diklat melaksanakan pelatihan dan pendidikan penanggulangan bencana. bpp menyelenggarakan pelatihan tkm dan pembentukan kelompok usaha dalam upaya rekonstruksi pasca kejadian bencana badan perpustakaan dan arsip daerah mengelola arsip penanggulangan bencana. badan perencanaan pembangunan daerah bappeda) mendukung perencanaan, pengawasan dan evaluasi program program pembangunan yang peka risiko bencana bersama dengan dinas dinas terkait dinas sosial dinas) merencanakan dan melaksanakan penyediaan kebutuhan logistik untuk korban bencana dinas kesehatan dinkes) merencanakan pencegahan, penyuluhan, kesiapsiagaan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan termasuk obat obatan, logistik kesehatan dan tenaga medis. graphic menangani kebutuhan penanganan psikososial korban bencana dinas perindustrian dan perdagangan dan koperasi disperindagkop) menyelenggarakan kegiatan ekonomi produktif serta menjalin kerjasama dengan dunia usaha untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dalam rangka mempercepat proses pemulihan pasca bencana dinas pendidikan pemuda dan olahraga disdikpora) merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah yang terkenal bencana dan pemulihan sarana prasarana pendidikan, serta mengkoordinasikan pendidikan sadar bencana dinas pup esdm merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi bidang bencana geologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan bencana geologi dinas kehutanan dan perkebunan merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi, khusunya kebakaran hutan dan lahan dinas kelautan dan perikanan merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi bidang bencana tsunami dan abrasi pantai dinas perhubungan informasi dan komunikasi dishubkominfo) merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan transportasi merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan komunikasi dan informasi . dinas tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan membangun dan mengembangkan lapangan kerja padat karya bagi masyarakat terdampak bencana dinas kebudayaan dinas pariwisata membantu pelaksanaan upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana terkait budaya. dinas pariwisata membantu pelaksanaan upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana terkait pariwisata. aa. sat pol melakukan pengamanan terhadap aset aset milik pemerintah daerah saat terjadi bencana, serta mendukung kesiapan relawan penanggulangan bencana. bb. badan kesbanglinmas mendukung kesiapsiagaan sar lintas dalam penanggulangan bencana instansi vertikal dan instansi terkait lainnya bmkg diy rumah sakit umum, membantu pelaksanaan upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana terkait layanan kesehatan. tentara nasional indonesia tni): membantu pelaksanaan upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta melakukan pengkajian cepat dan tepat terhadap korban, lokasi dan kerusakan, pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana. kepolisian republik indonesia, membantu pelaksanaan upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta melakukan pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana, pemulihan keamanan dan ketertiban. basarnas diy: memberikan dukungan personil dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana dan pemulihan pasca bencana, termasuk mendukung dalam mengkoordinasikan menyelenggarakan kegiatan pena badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg)badan pusat statistik bps): membantu dalam bidang penyiapan data data statistik. badan pertanahan nasional bpn): membantu dalam bidang penyiapan data data pertanahan i. pmi: memberikan bantuan medis pada kondisi darurat bencana. . lingkup daerah lingkup daerah kebijakan penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta adalah seluruh wilayah daerah istimewa yogyakarta. dengan keterbatasan kewenangan provinsi sebagai pemerintahan administratif, maka perlu diberikan batasan tambahan untuk dapat melakukan pendekatan langsung daerah yang amat membutuhkan. penambahan batasan ini disusun dalam mekanisme zona prioritas penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta. zona prioritas penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta merupakan strategi teknis yang ditujukan untuk memberikan daerah fokus pemerintah daerah istimewa yogyakarta dalam melakukan intervensi wilayah kabupaten kota untuk menghasilkan pencapaian yang berarti dalam tahun masa perencanaan. selain itu, penyusunan zona prioritas ini juga diharapkan dapat menjamin efektivitas anggaran penanggulangan bencana yang terbatas pemerintah daerah istimewa yogyakarta. zona prioritas penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta disusun untuk bencana yang akan menjadi tanggung jawab intervensi dari provinsi. bencana tersebut adalah gempa bumi tsunami letusan gunung api banjir kegagalan teknologi kekeringan tanah longsor gelombang ekstrim dan abrasi cuaca ekstrim epidemi kebakaran hutan dan lahan konflik sosial zona prioritas penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta disusun berdasarkan indeks risiko bencana indonesia, yaitu: keterpaparan bencana memakai lebih dari kab. kota dalam kali kejadian tingkat risiko minimal dari bencana pada poin tersebut atas berada pada tingkat risiko sedang berdasarkan peta risiko bencana diy. beberapa kondisi khusus, yaitu: mempertimbangkan kondisi geografis. mempertimbangkan desa desa pada kab. kota yang dapat dikembangkan dalam program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. tabel zona prioritas penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta . zona prioritas penanggulangan gempa bumi bantul jogjakarta sleman tsunami bantul kulon progo banjir bantul kulon progo tanah longsor bantul sleman gunung kidul letusan gunung api sleman cuaca ekstrim bantul sleman kekeringan bantul sleman gunung kidul seluruh pendekatan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dalam penanggulangan bencana zona prioritas penanggulangan bencana seperti pada tabel dapat dikatakan sebagai kegiatan percontohan. sebagai kegiatan percontohan, diharapkan tidak hanya dapat menekan tingkat risiko bencana prioritas saat ini, namun juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi daerah kabupaten kota lain baik dalam maupun luar provinsi dalam tingkat ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana. integrasi rpb dengan perencanaan pembangunan daerah integrasi rpb dengan sistem perencanaan pembangunan daerah terdiri atas fase yaitu sebelum penyusunan rpm dan setelah penyusunan rpm: fase sebelum penyusunan rpm integrasi rpb pada fase sebelum penyusunan rpm dilakukan dengan mengintegrasikan visi, misi, dan program rpd dalam rancangan awal rpm. muatan rpb juga diupayakan untuk dijabarkan dalam renstra skpd sehingga secara inklusif apbd terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. ilustrasi muatan rpb dalam penyusunan rpm kepala daerah terpilih skpd menyusun renstra skpd rancangan awal rpm dengan: muatan yang dimasukkandiacu: rpb pada strategi h genre bener sbb bala dalam program skpd secara inklusif masuk dalam musrenbang rpm dokumen rpm stakeholder memastikan bahwa program rpb sudah termuat dalam dokumen) rancangan strategi pmb. daerah kebijakan umum program skpd sebagai pado rancangan rkd fase setelah penyusunan rpm sedangkan upaya yang diterapkan pada fase setelah penyusunan rpm dilakukan dengan menyusun rpb dengan mengacu pada muatan muatan visi, misi dan program dalam rpm. program program rpb memuat program rpb yang relevan terkait dalam program skpd sehingga program rpb dapat difasilitasi dalam renstra skpd. rpb selanjutnya digunakan sebagai penyusunan rkd. dalam hal rpm sudah ditetapkan belum memasukkan mengacu kepada visi misi strategi rpb visi misi strategi rpm usulan program rpb dengan: memperhatikan kebutuhan program rpb yang dapat difasilitasi dalam muatan yang diacu: renstra skpd visi, misi rpm mengadopsi strategi dan program strategi rpm rpb yang relevan' terkait dalam cc) program dalam rpm program skpd fgdrpb stakeholder memastikan bahwa usulan program rpb sudahlengkap) rancangan akhir rpb (dengan keputusan ser visi, misi rpb sabar sad strategi rpb kebijakan umum program rpb (sektoral) digunakan sebagaipedo rancangan rkd untuk lebih jelas tentang rencana advokasi untuk ketiga fase atas dapat dilihat pada tabel tabel integrasi rpb dengan sistem rencana pembangunan daerah fase penanggung integrasi kegiatan output jawab pengintegrasian visi, misi, dan penanggulangan bencana menjadi ditentukan sebelum program program salah satu misi, arah kebijakan atau kemudian) penyusunan penanggulangan bencana fase penanggung integrasi kegiatan output jawab rpm dalam rencana rpm agenda prioritas dalam rpm integrasi pelaksanaan rpb rpb digunakan sebagai pedoman level pengambil penyusunan rkd kebijakan dan pelaksana teknis lapangan secara setelah berkesinambungan. tim lintas institusi penyusunan monitoring intensif laporan monitoring tahunan yang ditunjuk untuk rpm terhadap pelaksanaan keberhasilan, kendala dan monitoring rpb rencana penanggulangan pembelajaran serta rekomendasi bencana daerah pelaksanaan rpb daerah istimewa istimewa yogyakarta yogyakarta pada institusi daerah istimewa yogyakarta melalui rencana integrasi ini diharapkan mampu menjamin keterselenggaraan kebijakan penanggulangan bencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta. . strategi, program dan kegiatan kebijakan penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta menjadi dasar pengambilan tindakan oleh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana yag terjadi daerah istimewa yogyakarta. terdapat (enam) fokus kegiatan yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana daerah, tingkat ketahanan daerah (berdasarkan indikator kerangka aksi hyogo), pembelajaran dari daerah lain, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan daerah istimewa yogyakarta. penyusunan rencana penanggulangan bencana rpb) daerah istimewa yogyakarta juga harus disinkronkan dengan rencana nasional penanggulangan bencana reas pb). sinkronisasi ini bertujuan untuk melihat ketercapaian program nasional dan memudahkan daerah istimewa yogyakarta mendapatkan akses bantuan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan nasional. sinkronisasi perencanaan pusat dan provinsi dalam penanggulangan bencana diperoleh melalui (enam) strategi utama penanggulangan bencana, yaitu: penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan. perencanaan penanggulangan bencana terpadu. penelitian, pendidikan dan pelatihan. peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat. perlindungan masyarakat dari bencana. penanganan bencana. strategi ini menjadi kerangka dasar dalam penyusunan program penanggulangan bencana yang diterjemahkan sebagai fokus penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta. strategi, program dan kegiatan penanggulangan bencana penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan dapat dilihat pada tabel . tabel strategi, program dan kegiatan penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan memperkuat percepatan review peraturan regulasi dan penyusunan aturan daerah tentang mekanisme tertulis penanggulangan pendukung penanggulangan bencana yang penyelenggaraan bencana dan terintegrasi dengan penanggulangan pengurangan risiko perubahan iklim dan bencana bencana lingkungan hidup menyusun peraturan gubernur tentang pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam apbd meningkatkan perkuatan kapasitas menyusun mekanisme kapasitas bpbd dalam serta pendukung operasi lembaga terkait pelaksanaan analisis darurat bencana daerah untuk risiko bencana untuk optimalisasi proyek proyek operasi darurat pembangunan besar bencana dan perkuatan pusdalops menyusun mekanisme analisis risiko yang tangguh pengawasan dan bencana dengan personil siaga pengendalian kawasan rawan bencana menyelenggarakan latihan kesiapsiagaan secara periodik pelatihan kapasitas pengelolaan pendanaan bencana perencanaan penanggulangan bencana terpadurencanaan penanggulangan bencana terpadu dapat dilihat pada tabel tabel fokus, program dan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana terpadu fokus program kegiatan memperkuat penyusunan menyusun dokumen perencanaan dokumen kajian kajian risiko bencana penanggulangan risiko bencana yang provinsi berdasarkan bencana dapat diakses oleh hasil kajian risiko partisipatif setiap pemangku bencana tingkat berdasarkan kepentingan lintas kabupaten kota kajian risiko batas dan lintas sinkronisasi kebijakan bencana sector penanggulangan bencana daerah berdasarkan kajian risiko bencana daerah memperkuat pembangunan membangun fasilitas sistem sistem data dan pusat data informasi kesiapsiagaan informasi bencana kebencanaan daerah daerah untuk daerah . bencana sistem peringatan membangun sistem bencana prioritas dini dan tanggap peringatan dini daerah darurat yang terintegrasi mengembangkan layanan sosial bagi masyarakat rentan daerah pengampu penyusunan rencana menyusun rencana kontingensi bencana kontingensi bencana daerah bencana prioritas provinsi penelitian, pendidikan dan pelatihelitian, pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada tabel tabel fokus, program dan kegiatan penelitian, pendidikan dan pelatihan fokus program kegiatan membangun pendayagunaanhasil penyelenggaraan riset kapasitas daerah riset untuk mengurangi kebencanaan melalui penerapan risiko bencana secara hasil riset untuk terstruktur penyelenggaraan mengurangi risiko sekolah siaga bencana bencana diklat manajemen bencana penyediaan bantuan pengadaan buku pegangan dan bahan ajar untuk pendidikan siaga bencana sesuai dengan jenjang pendidikan peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakatingkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel tabel fokus, program dan kegiatan peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat fokus program kegiatan membangun pengarusutamaan fasilitasi pembentukan kemitraan untuk pengurangan risiko forum pengurangan percepatan bencana melalui risiko bencana dalam pembangunan perkuatan kemitraan penyelenggaraan dan budaya pemerintah daerah pengembangan sistem pengurangan penanggulangan risiko bencana bencana daerah daerah penyediaan dukungan partisipasi sektor industri dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana . pembangunan fasilitasi pembentukan budaya siaga desa tangguh dalam bencana melalui membangun budaya desa percontohan pengurangan risiko bencana penguatan cadangan pangan pemberdayaan lumbung pangan workshop temu kemitraan antara disperindagkop dengan bumn dalam rangka pemulihan ekonomi pasca bencana pemantapan petugas perlinsos (instansi sosial dan tagawa) penyegaran tagawa diklat kebencanaan bagi sdm pariwisata pengembangan kampung siaga bencana integrasi gender dalam bencana perlindungan masyarakat dari bencana dan penanganan bencana fokus, program dan kegiatan strategi perlindungan masyarakat dari bencana dan penanganan bencana digabung menjadi satu bagian. karena pada kedua strategi ini khusus membahas fokus, program dan kegiatan berdasarkan potensi bencana bencana yang ada daerah istimewa yogyakarta. adapun fokus, program dan kegiatan kedua strategi ini dapat dilihat pada tabel tabel berikut ini. tabel fokus, program dan kegiatan perlindungan masyarakat dari bencana dan penanganan bencana jenis bencana fokus program kegiatan gempabumi perlindungan masyarakat dari bencana pencegahan pencegahan dan penetapan standar bangunan dan mitigasi mitigasi non aman gempa bencana structural pengawasan atas pelaksanaan gempa bumi tata ruang dan bangunan aman gempa pencegahan dan pelaksanaan pembangunan dan mitigasi struktural perbaikan fasilitas pemerintah serta fasilitas public kesiapsiagaan peningkatan penyusunan pedoman standar bencana kapasitas penyelamatan diri saat terjadi gempa bumi masyarakat bencana gempa bumi pembangunan dan perencanaan dan pembangunan pemeliharaan jaringan informasi dan sarana dan komunikasi kebencanaan prasarana terpusat dengan pemanfaatan kesiapsiagaan fasilitas umum sebagai interface bencana penanganan bencana tanggap penyelenggaraan kajian cepat bencana gempa . jenis dati fokus nana akan darurat operas darurat bumi bencanaletusan perlindungan masyarakat dari bencana gunung api pencegahan pencegahan dan pengawasan atas pelaksanaan dan mitigasi mitigasi non tata guna lahan daerah bencana struktural konservasi gunung api pencegahan dan pelaksanaan pembangunan mitigasi struktural saluran pengalihan aliran lahar daerah pemukiman alokasi dan pemindahan masyarakat dari kawasan rawan bencana gunung apigunung api dini bencana penanggulangan bencana provinsi peningkatan penyusunan dan penetapan kapasitas evakuasi rencana evakuasi zona masyarakat prioritas penanggulangan bencana penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan kawasan rawan bencana gunung api pembangunan dan peningkatan kapasitas sarana pemeliharaan prasarana evakuasi masyarakat prasarana dan zona prioritas sarana penanggulangan bencana kesiapsiagaan provinsi bencantsunami perlindungan masyarakat dari bencana pencegahan penegakan aturan penetapan peraturan terkait tata dan mitigasi terkait pengurangan guna lahan dan izin mendirikan bencana risiko bencana bangunan tsunami tsunami pengembangan penerapan hasil penelitian dan teknologi pendeteksi pengembangan teknologi untuk bencana tsunami memperkuat sistem deteksi dini tsunami dan peredam tekanan gelombang pembangunan budidaya tanaman mangrove daerah penyangga dan terumbu karang zona dan peredam prioritas penanggulangan dampak bencana bencana tsunami tsunami alokasi dan pemindahan masyarakat yang berada zona prioritas bencana tsunami daerah aman kesiapsiagaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan dan bencana pemeliharaan pemeliharaan gedung tsunami prasarana dan penyelamatan pengungsian sarana (escape building) untuk kesiapsiagaan masyarakat zona prioritas bencana tsunami bencana tsunami pembangunan pembangunan sistem peringatan rencana dan sistem dini bencana tsunami kesiapsiagaan penyusunan dan penetapan bencana daerah rencana evakuasi zona pada zona prioritas prioritas penanggulangan penanggulangan bencana bencana tsunami pembangunan penyelenggaraan latihan berkala budaya siaga prosedur operasi standar bencana aparat peringatan dini dan penanganan pemerintah dan darurat bencana gempabumi masyarakat dan tsunami peningkatan kapasitas komunitas zona prioritas penanggulangan bencana tsunami penanganan bencana tanggap penyelenggaraan kajian cepat bencana tsunamibanjir perlindungan masyarakat dari bencana . jenis dati fokus nona samaran pencegahan pembangunan menyediakan dukungan, dan mitigasi infrastruktur melaksanakan pembangunan dan bencana penghalang perbaikan jaringan utama irigasi banjir bencana dan bendungan mengembangkan inovasi pintu air dengan teknologi sederhana dan tepat guna pengamanan dan pelestarian sumber daya air melalui reklamasi sungai dalam zona prioritas penanganan bencana banjir penegakan menetapkan standar pengelolaan peraturan sumber daya air dan daerah pengurangan risiko aliran sungai bencana pembuatan sumur resapan pembangunan saluran drainase gorong gorong kesiapsiagaan pembangunan melakukan pembersihan daerah bencana budaya siaga aliran sungai secara berkala dan banjir bencana partisipatif masyarakat dan melakukan sosialisasi tentang aparat pemerintah kesiapsiagaan banjir melakukan latihan berkala kesiapsiagaan bencana banjir pembangunan pengadaan sarana dan kapasitas teknis prasarana penanggulangan aparat pemerintah bencana banjir (contoh: perahu dalam karet, pelampung, dll) penanggulangan pembangunan sistem peringatan bencana dini banjir penyusunan dan penetapan rencana evakuasi zona prioritas penanggulangan bencana banjir peningkatan pengelolaan sumberdaya air wilayah sungai dan pengelolaan irigasi partisipatifangin perlindungan masyarakat dari bencana kencang pencegahan pencegahan dan pengembangan kebijakan inovasi dan mitigasi mitigasi non teknologi untuk deteksi dini bencana structural potensi bencana cuaca ekstrim cuaca ekstrim kesiapsiagaan pembangunan pembangunan sistem peringatan bencana sistem peringatan dini bencana cuaca ekstrim cuaca ekstrim dini bencana zona prioritas penanggulangan bencana provinsi peningkatan penyelenggaran latihan kapasitas evakuasi kesiapsiagaan bencana cuaca masyarakat ekstrim diklat mitigasi dampak perubahan iklim penanganan bencana tanggap penyelenggaraan kajian cepat bencana cuaca darurat operasi darurat ekstrim bencana bencana pencarian, penyelamatankeringan perlindungan masyarakat dari bencana pencegahan pengurangan risiko menyediakan dukungan, dan mitigasi bencana kekeringan melaksanakan pembangunan dan bencana melalui mitigasi perbaikan jaringan utama irigasi, kekeringan struktural dan non waduk dan bendungan structural menetapkan kawasan hutan hutan lindung dan hutan hutan konservasi wilayah berisiko kekeringan sosialisasi tentang pencegahan bencana kekeringan kesiapsiagaan pembangunan melakukan sosialisasi tentang bencana budaya siaga kesiapsiagaan kekeringan kekeringan bencana latihan berkala penanggulangan masyarakat dan bencana kekeringan dengan aparat pemerintah melibatkan seluruh unsur terkait penanggulangan bencana penanganan bencana tanggap penyelenggaraan kaji cepat bencana . jenis dati fokus room ear darurat operasi darurat pemenuhan kebutuhan dasar bencana bencanatanah perlindungan masyarakat dari bencana longsor pencegahan penegakan aturan penegakan peraturan dan mitigasi terkait pengurangan lingkungan hidup terkait tata bencana risiko bencana guna lahan longsor alokasi dan pemindahan masyarakat yang berada zona prioritas longsor pembangunan peningkatan kapasitas daerah daerah penyangga resapan zona prioritas dan peredam berisiko longsor dampak bencana longsor pengembangan pengembangan inovasi teknologi teknologi pendeteksi untuk pencegahan bencana dan pencegah longsor berdasarkan kajian risiko bencana longsor bencanalongsor longsor dini bencana zona prioritas penanggulangan bencana provinsi pembangunan dan peningkatan kapasitas pemeliharaan prasarana dan sarana evakuasi prasarana dan masyarakat pada zona prioritas sarana penanggulangan bencana kesiapsiagaan longsor bencana longsor penanganan bencana tanggap penyelenggaraan kajian cepat bencana longsorkebakaran perlindungan masyarakat dari bencana hutan dan pencegahan pengurangan risiko membangun zonasi tanggul lahan dan mitigasi bencana kebakaran pengaman (buffer) antara bencana hutan dan lahan kawasan hutan dan kawasan kebakaran melalui mitigasi pemukiman hutan dan struktural dan non menerapkan aturan kriteria dan lahan structural standar pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan izin pemanfaatan hasil hutan produksi dan pariwisata alamgelombang perlindungan masyarakat dari bencana ekstrim pencegahan pembangunan dan pembangunan break water dan abrasi dan mitigasi pemeliharaan pesisir pantai pada daerah bencana daerah penyangga rawan gelombang ekstrim dan gelombang dan peredam abrasi zona prioritas prov. ekstrim dan dampak bencana budidaya tanaman mangrove abrasi gelombang ekstrim dan terumbu karang zona dan abrasi prioritas penanggulangan bencana gelombang ekstrim dan abrasi pengembangan pengembangan inovasi teknologi teknologi pendeteksi untuk pencegahan dan bencana pemantauan potensi bencana gelombang ekstrim gelombang ekstrim dan abrasi dan abrasi berdasarkan kajian risiko bencana tanggap penyelenggaraan kajian cepat bencana longsor. jenis dai porosus room karagagalan perlindungan masyarakat dari bencana teknologi pencegahan pencegahan dan pengawasan atas pelaksanaan dan mitigasi mitigasi non peraturan tata ruang dan bencana structural pengembangan kawasan kegagalan industri teknologi pengawasan atas pelaksanaan peraturan standar keselamatan berkendaraan jalan rayulihan penyelenggaraan pengkajian kerusakan dan bencana rehabilitasi dan kerugian rekonstruksi epidemi dan perlindungan masyarakat dari bencana wabah pencegahan pencegahan survey berkala serta pengaturan penyakit dan mitigasi terjadinya bencana pemberantasan penanggulangan bencana epidemic epidemi dan wabah penyakit epidemi vaksinasi kepada penduduk rentan daerah berisiko bencana epidemi dan wabah penyakit sosialisasi tentang pencegahan bencana epidemi dan wabah penyakit penanganan bencana tanggap penyelenggaraan kaji cepat bencana darurat operasi tanggap pencarian, penyelamatan dan bencana darurat bencana evakuasi pengisolasian korbanpenyelenggaraan pengkajian dampak bencana bencana rehabilitasi dan pemulihan kesehatan dan kondisi rekonstruksi psikologis korban pagu indikatif secara umum, setiap kegiatan memiliki indikator pencapaian yang harus dicapai oleh instansi terlibat dalam tahun masa perencanaan ini. spesifik pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi amat bergantung pada sistem dan mekanisme yang berlaku pada saat pelaksanaan perencanaan. spesifik pekerjaan penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawab instansi dimasukkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan skpd daerah istimewa yogyakarta. . pada indikator pencapaian (lihat tabel dibawah ini), terlihat mengindikasikan lokasi lokasi yang harus diprioritaskan. lokasi lokasi ini telah dipilih sedemikian rupa menjadi zona prioritas penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta. mekanisme zonasi dalam penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta bertujuan untuk memfokuskan upaya pengurangan risiko bencana kepada beberapa daerah yang paling rentan anggaran penanggulangan bencana penghitungan anggaran pada pagu indikatif kegiatan penanggulangan bencana mengikuti sebuah strategi penganggaran yang membagi penganggaran penanggulangan bencana menjadi dua bagian. anggaran pertama merupakan anggaran periodik yang merupakan pembebanan tahunan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) daerah istimewa yogyakarta, sedangkan anggaran kedua adalah anggaran khusus untuk penanganan darurat dan pemulihan bencana. anggaran pertama dikhususkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa sebelum bencana terjadi. anggaran ini mengikuti asumsi bahwa anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana kira kira dari total keseluruhan anggaran belanja daerah. tabel rekapitulasi anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana setelah program rasionalisasi int rela))perlindungan masyarakat dari bencana anggaran kedua dikhususkan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa darurat dan pemulihan bencana. anggaran ini disesuaikan dengan anggaran call (siap pakai) daerah istimewa yogyakarta. bila dari hasil kajian cepat bencana diperoleh bahwa anggaran penanganan dan pemulihan bencana melebihi kemampuan anggaran siap pakai daerah, maka rekomendasi status darurat bencana nasional akan direkomendasikan kepada kepala bnpb. kondisi ini juga berlaku bila akumulasi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah istimewa yogyakarta dalam satu tahun telah melebihi jumlah anggaran siap pakai, maka untuk kejadian bencana selanjutnya akan diberikan rekomendasi status darurat bencana nasional oleh gubernur daerah istimewa yogyakarta kepada kepala bnpb. . bab pelaporan, monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan program agar sesuai dengan rencana yang disusun. monitoring pelaksanaan program dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. monitoring dan evaluasi monitoring yang dimaksud adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rpb daerah istimewa yogyakart untuk penyelesaian masalah tersebutrpb daerah istimewa yogyakartmonitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan asas:cc.monitoring pelaksanaan rpb daerah istimewa yogyakarta dilaksanakan oleh pimpinan institusi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing masing. kegiatan monitoring juga dapat melibatkan masyarakat (misalkan melalui forum daerah prb), lsm dan kelompok profesional. keterlibatan aktif unsur luar dapat diakomodasi dalam bentuk kelompok kerja yang dikoordinasikan oleh pemerintah. monitoring dapat dilaksanakan antara lain melalui kunjungan kerja program program dan kegiatan pengurangan risiko bencana, rapat kerja atau pertemuan dengan pelaksana kegiatan untuk mengidentifikasi hambatan hambatan dan kendala yang ditemui, dan pengecekan laporan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko yang dikaji berdasarkan rencana kerja yang tercantum dalam rpb daerah istimewa yogyakarta. . peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana mengamanatkan agar rpb ditinjau secara berkala setiap (dua) tahun atau sewaktu waktu apabila terjadi bencana . evaluasi berkala ini bertujuan untuk menilai hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana serta efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan tersebut. selain dinilai berdasarkan efektivitas dan efisiensinya, kinerja program pengurangan risiko bencana yang tercantum dalam rpb daerah istimewa yogyakarta diukur juga berdasarkan kemanfaatan serta keberlanjutannya. evaluasi pelaksanaan rpb daerah istimewa yogyakarta dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang atau jasa dan terhadap hasil (outcome) program yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan atau pemerintah. pada hakikatnyaevaluasi dilakukan berdasarkan sumber daya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan dan atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program. kegiatan inrencana program berikutnya. selain berguna untuk memperbaiki pengelolaan program masa yang akan datang, evaluasi juga menjamin adanya tanggung gugat (akuntabilitas) dan membantu meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengalokasian sumber daya dan anggaran. samping membandingkan antara target dan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rpb daerah istimewa yogyakarta, evaluasi juga dapat dilakukan dengan mengkaji dampak yang ditimbulkan melalui pelaksanaan rpb daerah istimewa yogyakarta. kedua cara ini dapat saling mendukung dalam memberikan informasi yang bermanfaat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan rpb daerah istimewa yogyakarta. tabel format monitoring dan evaluasi sumber pendanaan keterangan sebagaimana halnya monitoring, evaluasi pelaksanaan rpb daerah istimewa yogyakarta juga dilaksanakan oleh pimpinan institusi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing masing. evaluasi dapat melibatkan pihak luar, tetapi tetap bawah koordinasi instansi pemerintah terkait. . pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan kegiatan pengurangan risiko bencana harus dilaporkan dalam sebuah laporan tertulis. harapannya adalah agar semua laporan mengenai penanggulangan bencana dapat terdokumentasi dengan baik dan secara resmi dikeluarkan oleh bpbd. laporan tersebut selain berisi laporan kegiatan dan pencapaiannya juga berisi kajian atas keberhasilan kegagalan dari semua program dan kegiatan pengurangan risiko yang telah dilaksanakan selama kurun waktu rpb. laporan juga akan berisi rekomendasi tindak lanjut bagi instansi lembaga tertentu jika diperlukan . pengarusutamaan penanggulangan bencana adalah sebuah mekanisme untuk menjamin penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh pemerintah daerah istimewa yogyakarta. rpb daerah istimewa yogyakarta rpb daerah istimewa yogyakarta) yang disusun untuk rentang perencanaan merupakan salah satu mekanisme efektif untuk itu. pelaksanaan rpb daerah istimewa yogyakarta membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang pemerintah daerah istimewa yogyakarta hingga terbangun dan melestarikannya budaya aman terhadap bencana masyarakat sesuai dengan visi penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta. dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan daerah istimewa yogyakarta dan perubahan perubahan lingkungan dan kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi rencana aksi daerah untuk pengurangan risiko bencana. rencana aksi ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana daerah istimewa yogyakarashidup sejahtera lahir dan batinterjadinya pemasangan terhadap orang dengan gangguan jiwa, bahwa pemerintah perlu memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa berdasarkan prinsip prinsipgulangan pemasanggulangan pemasangan. bab ketentuan umum dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan: pemasangan adalah suatu tindakan pembatasan gerak seseorang yang mengalami gangguan fungsi mental dan perilaku dengan cara pengekangan fisik dalam jangka waktu yang tidak tertentu yang menyebabkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak, termasuk kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan bagi orang tersebut. penanggulangan pemasangan adalah upaya yang ditujukan untuk mengatasi masalah pemasangan meliputi upaya pencegahan, penjangkauan, perawatan, dan rehabilitasisesepenjangkauan adalah serangkaian tindakan untuk menjangkau odg yang dipasanberbasis masyarakat rbm) adalah suatu sistem upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi seorang dengan disabilitas dan keluarganya yang dilakukan berdasarkan inisiatif masyarakat dengan menggunakan berbagai sumber daya yang ada lingkungan masyarakat sekitarnyarampilan khusus kesehatan jiwa melalui pendidikan profesional maupun pelatihan kesehatan jiwa oleh profesional kesehatan jiwa dan atau praktisi kesehatan jiwa. kader kesehatan adalah setiap orang yang secara sukarela mengikuti pelatihan kesehatan oleh tim kesehatan yang berkompeten serta ditunjuk pejabat kelurahan desa untuk membantu upaya pencegahan dan penanganan masalah kesehatan masyarakat tingkat kelurahan desa dengan bimbingan tenaga kesehatan dari puskesmaslompok bantu diri swabantu adalah suatu kelompok yang terdiri atas keluarga dengan permasalahan gangguan jiwa yang berkumpul untuk saling berbagi pengalaman, saling membantu, dan melakukan berbagai kegiatan bersama untuk mendukung penderita gangguan jiwa agar lebih mandiri. tim pengarah kesehatan jiwa masyarakat tingkat daerah istimewa yogyakarta adalah tim yang memberikan pengarahan bagi pelaksanaan program kesehatan jiwa masyarakat daerah istimewa yogyakartalatihsebagai usaha pencegahan meluasnya gangguan psikologis psikiatritujuan penyusunan pedoman penanggulangan pemasangan adalah: mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan jiwa masyarakat wilayah daerah istimewa yogyakarta, mendukung program daerah istimewa yogyakarta bebas patung, memberikan panduan kepada pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat, memberikan panduan kepada pemangku kepentingan dalam upaya menangani penanggulangan pemasangan orang dengan gangguan jiwa, memberi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan pemasangan terhadap odg, memberikan panduan bagi elemen masyarakat dan keluarga dalam berperan aktif menanggulangi masalah pemasangan, dan memberi panduan kerja sama lintas sektor dalam upaya penanggulangan pemasangan. bab tugas dan wewenang pemerintah daerah bertugas: membentuk tim pengarah kesehatan jiwa masyarakat,upaya penanggulangan pemasangan pada pihak pemangku kepentinganuntuk sdmk atau odg, melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program penanggulangan patung kepada pemerintah kabupaten kota, menyediakan pengobatan dan perawatan odg rumah sakit jiwa, rumah sakit, dan puskesmas: menyediakan panti sosial untuk penempatan sementara bagi odg paska perawatan, menjamin cadangan ketersediaan obatpenanggulangan pemasangan. pemerintah kabupaten kota bertugas: membentuk tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat, memfasilitasi pembentukan kelompok bantu diri, forum komunikasi,atau kelompok peduli odgkepada sdmk atau odg, meningkatkan jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa terutama untuk odg, meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan ketersediaan tempat pelayanan kesehatan jiwa rumah sakit, menjamin ketersediaan obat untuk odg, menjamin ketersediaan peralatan kegawatdaruratan psikiatri, menyiapkan kader kesehatan tingkat desa kelurahan, mencegah timbulnya stigmatisasi dan diskriminasi bagi odg, dan j . memfasilitasi pembentukan rehabilitasi berbasis masyarakat. bab iii upaya pencegahan upaya pencegahan meliputi: deteksi dini kasus odg yang berisiko dipasang, peningkatan kemampuan dasar keluarga untuk merawat odg, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang gangguan jiwa kepada masyarakat, dan pemantauan terhadap odg dan keluarga. kader kesehatan dan pekerja sosial masyarakat bertugas melakukan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam huruf deteksi dini sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan pendataan berkala dan menghimpun laporan masyarakat. dalam hal odg ditemukan melalui deteksi dini, maka kader kesehatan atau pekerja sosial masyarakat melaporkan penemuan odg tersebut puskesmas. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam puskesmas mengirim tenaga kesehatan. kader kesehatan dan pekerja sosial masyarakat mencatat hasil deteksi dini formulir deteksi dini. formulir deteksi dinbertugas melakukan upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan dasar keluarga dalam merawat odg sebagaimana dimaksud dalam huruf pengetahuan dasar sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengertian tentang kesehatan jiwa dankemampuan dasar sebagaimana dimaksud pada meliputi kemampuan: mengenali gejala gangguan jiwa, mengenali tanda tanda kekambuhan, merawat odg, dan memberi dukungan sosial. materi pengetahuan dan kemampuan dasapuskesmas bertugas melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang gangguan jiwa sebagaimana dimaksud dalam huruf kader kesehatan dan tokoh masyarakat dapat membantu pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada petugas kesehatan bertugas melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit (satu) kali dalam (satu) bulan berdasarkan skala prioritas. kader kesehatan dapat membantu petugas kesehatan melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada tata cara pemantautindakan pengamanan sementara dalam perilaku odg berisiko membahayakan diri sendiri dan orang lain, keluarga dan masyarakat setempat dapat melakuengan cara pengekangan fisik kepada odg. tata cara tindakan pengamanan sementara tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. keluarga dan atau masyarakat setempat wajib melaporkan tindakan pengamanan sementara petugas kesehatan puskesmas paling lama (dua puluh empat) jam sejak pengamanan sementara dilakukan. petugas kesehatan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada wajib melakukan tindakan penjangkauan paling lama (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima. setiap orang dilarang melakukan tindakan pengamanan sementara yang membahayakan jiwa odg, berpotensi mengakibatkan luka fisik atau cacar permanen, dan atau tindakan pengamanan yang merendahkan martabat manusia. pemerintah kabupaten kota bertugas menyediakan alat alat pengamanan darurat berstandar medis untuk odg. alat alat pengamanan darurat untuk odg meliputi: jaket fiksasi, tali fiksasi: atau cc. alat dan obat obatan kedaruratan jiwabab penjangkauan kasus patung bagian kesatu laporan dan penemuan kasus masyarakat yang mengetahui wajib melaporkan kasus patung kepada: tenaga kesehatan puskesmas, kader kesehatan, pekerja sosial masyarakat, atau tokoh masyarakat. kader kesehatan, pekerja sosial masyarakat, dan atau tokoh masyarakat yang mengetahui atau mendapat laporan dari masyarakat tentang kasus patung wajib melaporkan kasus tersebut petugas kesehatan puskesmas. berdasarkan penemuan kasus patung, kader kesehatan dan pekerja sosial masyarakat melakukan pendekatan kepada keluarga agar odg yang dipasang mendapat tindakan pengobatan dan perawatan yang dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. kader kesehatan dan pekerja sosial masyarakat dapat membantu memberi informasi tentang jaminan kesehatan yang dapat diakses keluarga. bagian kedua upaya penjangkauan petugas kesehatan melakukan verifikasi lokasi pemasangan berdasarkan laporan kasus patung sebagaimana dimaksud dalam dalam hal hasil verifikasi menunjukkan terjadi kasus pemasangan, petugas kesehatan dan melakukan tindakan: perawatan pertama bagi odg, pembebasan odg dari patung, dan atau penilaian kebutuhan layanan bagi odg. upaya penjangkauan oleh petugas kesehatan dapat didampingi kader kesehatan, pekerja sosial masyarakat tenaga kerja sosial kemasyarakatan, dan atau tokoh masyarakat setempat. tata cara upaya penjangkauan tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. berdasarkan hasil pemeriksaan pada saat penjangkauan, maka petugas kesehatan menentukan tindak lanjut perawatan bagi odg. tindak lanjut perawatan bagi odg sebagaimana dimaksud pada meliputi: penatalaksanaan awal odg fasilitas kesehatan tingkat pertama, rawat jalan, atau rawat inap rumah sakit atau rumah sakit jiwa. fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: puskesmas, klinik pratama, atau dokter keluarga. jika sarana fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak memadai untuk menangani odg paska patung, petugas kesehatan harus merujuk odg ke: rumah sakit, atau rumah sakit jiwa. jika sarana rumah sakit tidak memadai untuk penanganan odg paskim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat tingkat kecamatan. tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat tingkat kecamatan menindaklanjuti laporan petugas kesehatan dengan melakukan upaya penjangkauan. dalam hal penilaian kebutuhan layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf menunjukkan korban patung tidak memiliki jaminan kesehatan, pekerja sosial masyarakatalur penanganan kasus patungrawatan paska patung bagian kesatu rawat inap rumah sakit atau rumah sakit jiwa perawatan rumah sakit atau rumah sakit jiwa dilakukan sesuai dengan standar pelayanan medis. setelah penatalaksanaan rumah sakit atau rumah sakit jiwa, odg yang kondisi akunnya sudah teratasi dan dalam kondisi stabil dapat dipulangkan keluarga atau ditempatkan sementara panti sosial. pemulangan odg dari rumah sakit keluarga dilakukan jika keluarga siap menerima odg. dalam hal odg belum siap dipulangkan dan atau keluarga belum siap menerima odg, rumah sakit atau rumah sakit jiwa menempatkan odg panti sosial sampai siap dipulangkan. rumah sakitpanti sosial. surat rujukan sebagaimana dimaksud pada merupakan kelengkapan administrasi untuk pengobatan lanjutan odg. bagian kedua rawat jalan tindak lanjut perawatan odg dengan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dilakukaner rumah sakit umum daerah. penatalaksanaan rawat jalan bagi odg dilaksanakan sesuai standar pelayanan medis. bab vii upaya rehabilitasi sosial bagian kesatu penempatan sementara panti sosial rumah sakit atau rumah sakit jiwa melakukan penempatan odg sebagaimana dimaksud dalam panti sosial. penempatan sebagaimana dimaksud pada bersifat sementara. panti sosial sebagaimana dimaksud pada meliputi panti sosial milik pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, atau non pemerintah. panti sosial non pemerintah jiwa yang menempatkan odg. panti sosial sebagaimana dimaksud dalam melakukan upaya rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial bagi odg. upayaiapan keluarga sebelum pemulangan odg keluarga, petugas kesehatan dibantu kader kesehatan dan pekerja sosial masyarakat memberikan edukasi, informasi, dan pelatihan kepada keluarga agar memiliki siap dan trampil untuk merawat odg rumah. bab viii kelembagaan bagian kesatu tim pengarah kesehatan jiwa masyarakat dan tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat gubernur membentuk tim pengarah kesehatan jiwa masyarakat. wilayah kerja tim pengarah kesehatan jiwa masyarakat melingkupi wilayah daerah istimewa yogyakarta. susunan personalia tim pengarah kesehatan jiwa masyarakat ditetapkan dengan keputusan gubernur. bupati walikota membentuk tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat tingkat kabupaten kota dan tingkat kecamatan. wilayah kerja tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat kabupaten kota melingkupi wilayah kabupaten kota. susunan personalia tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat ditetapkan dengan keputusan bupati walikota. struktur organisasi dan tata kerja tim pengarah kesehatan jiwa masyarakat dan tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakatkelompok rehabilitasi berbasis masyarakat masyarakat dapat membentuk kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat untuk menanggulangi permasalahan kesehatan jiwa. kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat dibentuk dan dilaksanakan tingkat desa. contoh struktur organisasi rehabilitasi berbasis masyarakat dan tata kerjanynaan, pengawasan, dan evaluasi pemerintah daerahdan evaluasi penanggulangan pemasangan. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam meliputi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi atas kegiatan: pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses layanan kesehatan, peningkatan ketrampilan penanganan masalah kesehatan jiwa pelayanan primer, penguatan sistem rujukan kesehatan jiwa, penyediaan alat pengamanan darurat odg, peningkatan layanan tersier, dan penguatan program kesehatan jiwa lintas program dan lintas sektor. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan pemerintah daerah dan atau pemerintah kabupaten kota sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan. bab ketentuan penutup sebelum tim pengarah kesehatan jiwa masyarakat terbentuk, upaya penanggulangan pemasangan dikoordinasikan oleh gugus tugas yang dibentuk oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial hingga terbentuknya tim pengarah kesehatan jiwaku sol tentang pedoman penanggulangan pemasangan deteksi dini langkah langkah melakukan deteksi keluarga lakukan kunjungan rumah tiap tiap keluarga, isi formulir deteksi keluarga (satu) lembar diisi untuk setiap kepala keluarga), tulis nama kepala keluarga kk), alamat (dusun, rt rw,kelurahan,kecamatan), status perkawinan (kawin belum kawin janda duda), pada format kolom data keadaan keluarga: nama (diisi nama dan anggota keluarga), jenis kelamin (diisi laki laki tulis perempuan tulis p), usia (tahun), pendidikan sd smp sma pt, jika tidak sekolah tulis ts), pekerjaan jenis pekerjaan), kondisi kesehatan jiwa (baca macam status kesehatan keluarga selanjutnya isi sesuai kondisi kesehatan keluarga yang dideteksi), isi daftar rekapitulasi (jumlah kepala keluarga) yang ada tiap dusun. rekapitulasi didasarkan pada hasil deteksi keluarga, keterangan status kesehatan jiwa keluarga risiko masalah psikososial gangguan jiwa keadaan tanda tanda kehilangan sedih berlebihan berkepanjangan, pekerjaan menganggur phk, kegiatan menurun, kehilangan keluarga motivasi turun dan malas tidak suami istri anak), bergairah, kehilangan harta benda, marah marah tanpa sebab: kehilangan anggota tubuh akibat agresif mengamuk, kecelakaan bencana, menarik diri tak mau bergaul, memiliki penyakit menahun kebersihan diri kurang, penyakit paru, jantung, ginjal, berputus asa dan berpikir mau mati, rematik, kencing manis, mendengar suara suara (halusinasi). hipertensi tekanan darah tinggi, stroke, epilepsi ayan, hamil paska melahirkan, menyusui. sehat jika tidak ditemukan tanda gejala dan kondisi atas format deteksi keluarga nama pan ant para nenek hen nana anne pura kan uno alamat ann pipet pena status perkawinan dana sea nan ana panen ana nan anna data keadaan keluarga kondisi kesehatan nama usia pendidikan pekerjaan fat sehat samad gangguan psikososial jiwa format deteksi keluarga nama pramaaaaa maan alamat enakaanenanntantankan sen ennnannn ska arun status perkawinan ann tan baformat deteksi keluarga nama daa anu ann absen san kas trans ses alamat sana anakan eemnean pmn men snn bnn ulang gbi una status perkawinan annan esa pts papan nata data keadaan keluarga kondisi kesehatan nama usia pendidikan pekerjaan fisik sehat gangguan psikososial jiwa format deteksi keluarga nama dea ton kemana hem mam akan manan sman alamat inn din status perkawinan mana erp biro ktp pnp ptpdaftar rekapitulasi jumlah kepala keluarga (kk) lo. lo. to. to. pen obi era pekerja sosial masyarakat dan kader kesehatan melakukan pelayanan sosial keliling untuk: mengetahui jumlah penduduk dengan resiko psikososial dan odg desa kelurahan, mengidentifikasi penurunan fungsi, permasalahan dan potensinya, menumbuhkan rasa harga diri, percaya diri, motivasi, dan tidak ketergantungan pada orang lain dan keluarga, membantu keluarga masyarakat dalam memahami, bersikap, dan memenuhi kebutuhan odg secara tepat, mengidentifikasi potensi sumber bantuan bagi pelayanan orang dengan gangguan jiwa, terbentuknya sejumlah kader rehabilitasi berbasis masyarakat: dan atau memberikan pelatihan vokasional. ii. pengetahuan dan kemampuan dasar petugas kesehatan melatih keluarga dari odg untuk memahami: pengertian tentangdengan memiliki pemahaman tersebut, keluarga odg diharapkan mampu: mengenali gejala gangguan jiwa: mengenali tanda tanda kekambuhan, cc. merawat odg: dan memberi dukungan sosial. dengan memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar tersebut maka keluarga dari odg harus melaksanakan upaya pencegahan dengan melakukan: menciptakan suasana keluarga yang kondusif dengan melakukan pendampingan, pelatihan, dan pemantauan atas aktivitas odg: membawa atau mengingatkan ogd untuk melakukan kontrol rutin puskesmas, rumah sakit, atau rumah sakit jiwa: dan cc. memantau keteraturan minum obat. iii. pemantauan oleh kader kesehatan dan petugas kesehatan kader kesehatan kader kesehatan melakukan kunjungan rutin rumah odg paling sedikit (satu) kali dalam (satu) bulan. untuk kasus yang membutuhkan pengawasan lebih intensif, kunjungan dapat dilakukan lebih banyak. hal ini dilakukan terutama pada odg dengan penurunan fungsi berat, masalah psikososial kompleks, dan atau (satu) sampai dengan (tiga) bulan setelah odg kembali dari perawatan rumah sakit, rumah sakit jiwa, atau panti sosial. tugas kader saat melakukan kunjungan rumah: memantau obat yang ditelan oleh odg (ketaatan terhadap jadwal minum obat), memantau aktivitas harian odg, cc. memberi pujian kepada odg dan keluarga jika diperlukan, memberi motivasi keterlibatan keluarga dalam merawat orang dengan masalah kesehatan jiwa, mengidentifikasi tanda tanda kekambuhan odg, dan mengingatkan jadwal kontrol selanjutnya. petugas kesehatan petugas kesehatan melakukan kunjungan odg secara rutin paling sedikit (dua) kali dalam (satu) minggu, khususnya dalam (tiga) bulan pertama sejak kasus ditemukan. kecuali jika ada kasus yang membutuhkan pengawasan lebih intensif. hal ini dilakukan setelah odg kembali dari perawatan rumah sakit, rumah sakit jiwa, panti sosial, atau selama menjalani rawat jalan. petugas kesehatan melakukan evaluasi atas kondisi odg dan kondisi keluarga. petugas kesehatan melakukan observasi perilaku dan wawancara untuk menilai kemampuan diri odg dan peran keluarga dalam merawat anggota keluarga dengan masalah kesehatan jiwa, contohnya menanyakan keluhan odg dan keluarganya. evaluasi kepatuhan pengobatan yang diterapkan pada odg, meliputi: nama obat, dosis, cc. efektifitas dan efek samping obat, dan atau kesesuaian jumlah obat. memberikan psikoedukasi terhadap odg dan keluarga bila diperlukan sesuai kebutuhan, meliputi: cara mengatasi halusinasi, kekerasan, masalah perawatan diri, masalah isolasi, meningkatkan percaya diri harga diri, dan cara berkomunikasi: menekankan pentingnya dukungan keluarga dalam proses perawatan odg, dan atau cc. memotivasi odg untuk melakukan aktivitas sehari hari. memberikan tindakan medis dan keperawatan jika odg membutuhkan. mengidentifikasi tanda tanda kekambuhan. mengingatkan jadwal kontrol selanjutnya. pengamanan sementara dalam keadaan darurat lakukan tindakan persuasif lebih dahulu, tindakan persuasif sebaiknya dilakukan oleh orang yang dipercaya oleh odg. jika tindakan persuasif gagal atau odg tidak dapat dikendalikan tidak kooperatif, lakukan tindakan pengamanan sementara berupa pengekangan fisik seperti mengikat odg (menggunakan tali atau alat lain) atau mengurung odg ruangan yang aman. segera melapor puskesmas. tata cara upaya penjangkauan berdasarkan laporan, petugas kesehatan melakukan verifikasi. lakukan pemeriksaan tanda tanda vital, tekanan darah, denyut nadi sirkulasi, pernafasan dan suhu, tanda tanda cedera yang berhubungan dengan proses pengikatan, rentang gerak ekstremitas (range motion), dan status mental. lakukan penilaian kebersihan, status gizi, dan kemungkinan adanya dehidrasi. pada orang yang diikat, setelah dilakukan pelepasan ikatan, lakukan perawatan pada daerah pengikatan, pantau kondisi kulit yang diikat (warna, temperatur, sensasi, sirkulasi). lakukan latihan gerak pada daerah yang diikat. lakukan penilaian faktor risiko kegawatdaruratan psikiatri pada pasien: risiko kemungkinan penyakit fisik: atau risiko bunuh diri, menyakiti diri sendiri, orang lain, atau benda, mengabaikan kesehatan fisik dan jasmani, kerentanan emosional. jika pasien dalam kondisi terkontrol dan kooperatif, berikan penanganan non emergency. melakukan rujukan bila diperlukan sesuai dengan alur penanganan kasus patung. melatih keluarga untuk dapat merawat klien rumah. gejala agresivitas yang harus diwaspadai: aktivitas motorik (gerakan perilaku) yang berlebihan, tidak sesuai, dan tidak bertujuan: menyerang: kontrol diri yang buruk terhadap pengaruh dari luar, isi pembicaraan berlebihan dan bersifat menghina: tekanan suara keras dan menuntut: postur tegang dan condong depan: kontak mata melotot: ketakutan dan atau kecemasan yang berat: sulit tidur, marah marah: mudah terpancing emosi yang dapat meningkat menjadi perilaku yang mengancam, ketidakmampuan untuk menganalisa situasi dengan baik: sensitif: dendam merasa tidak aman: merusak lingkungan. tindakan untuk mengatasi kondisi agresif: persuasi (termasuk menawarkan minum obat), atau pengekangan fisik. vi. alur penjangkauan kasus patung penemuan kasus patung dilaporkan ke: tenaga kesehatan puskesmas: kader kesehatan: pekerja sosial masyarakat: atau tokoh masyarakat. kader kesehatan melakukan verifikasi laporan dengan mengunjungi odg yang dipasang. setelah dipastikan adanya kasus patung, kader kesehatan melaporkan hasil pada petugas kesehatan puskesmas. petugas kesehatan puskesmas melakukan verifikasi atau konfirmasi laporan dengan mengunjungi odg yang dipasang. odg dibebaskan untuk diperiksa atau dirawat. jika odg tidak memiliki jaminan kesehatan, kader kesehatan atau pekerja sosial masyarakat melaporkan kasus tersebut perangkat desa untuk mengurus administrasi jaminan kesehatan. perangkat desa mengurus persyaratan jaminan kesehatan instansi atau skpd terkait hingga dikeluarkannya kartu jaminan kesehatan bagi odg. jika sarana fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak mencukupi untuk penanganan odg, maka akan dirujuk rumah sakit, atau rumah sakit jiwa. pelaksanaan rujukan mengacu pada ketentuan sistem rujukan daerah istimewa yogyakarta. vii. kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat contoh struktur kepengurusan kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat penasihat camat pembina dinas, dinkes puskesmas, kemitraan ketua kaur kesra desa sekretaris pkk desa bendahara kaur ekobangdes sie diklat karang taruna pekerja sosial petugas sosial masyarakat sie materi rehabilitasi okupasi pelatihan home worker house keeping cleaning service pertukangan kewirausahaan home industri pekerja rumah makan rehabilitasi vokasional cc. psikoedukasi latihan ketrampilan sosial sie sarana dan prasarana rehabilitasi berbasis masyarakat rbm) adalah sebuah strategi rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas hidup odg dan keluarganya. rbm memfokuskan diri pada pemerataan kesempatan, pemenuhan kebutuhan dasar, pengentasan kemiskinan, memastikan inklusi sosial dan pemberdayaan odg dan keluarganya. rbm juga memfokuskan diri pada implementasi konvensi ham melalui inisiatif masyarakat. rbm diimplementasikan melalui usaha bersama berbagai pihak, antara lain: odg, keluarganya, kader kesehatan, petugas kesehatan, masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, layanan kesehatan publik, swasta, sektor pendidikan, unit pelayanan sosial keliling, loka bina karya, pekerja sosial, satuan bakti pekerja sosial, oo. pekerja sosial masyarakat, dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat. tipe pendekatannya tergantung dari aksesibilitas keterjangkauan, potensi individu, sumberdaya manusia, dan potensi wilayah setempat, sensitivitas kultur, dan besarnya partisipasi komunitas dalam penyediaan layanan. rbm dilaksanakan tingkat desa kelurahan bahkan dusun dan berlangsung sepanjang waktu, dengan memanfaatkan potensi sumber daya setempat melalui berbagai kegiatan, antara lain: pengenalan dan deteksi awal untuk penjangkauan kasus termasuk kewaspadaan terhadap kekambuhan serta penatalaksanaannya, pemetaan kebutuhan rbm dan care giver: pemetaan sosial dan penilaian kebutuhan, termasuk penggalian dan pemanfaatan sumber, psikoedukasi dan bimbingan teknis bagi keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perawatan kesehatan sesuai permasalahan odg dan care giver, penyuluhan dan psikoedukasi untuk masyarakat sekitar wilayah tinggal odg dan care giver, konsultasi dan tata laksana langsung melalui tim multidisiplin dengan pendekatan sistem manajemen kasus maupun assertion community treatment, penyediaan fasilitas (obat murah, pengurusan jaminan) dan kemudahan aksesibilitas, peningkatan keterampilan fisik, mental, sosial, dan okupasional sesuai kebutuhan masyarakat sekitar, contoh, pelatihan prt, house keeping, cleaning service, tukang batu, kewirausahaan, home industri, pekerja rumah makan, dan lain lain, bimbingan lanjut, contoh menjalin hubungan dengan pihak swasta yang mempekerjakan klien, termasuk membuat mou dengan pengusaha lokal untuk keterlibatannya dalam program rbm, rujukan panti rehabilitasi sesuai kebutuhan odg. rbm dilaksanakan melalui usaha bersama antara odg, keluarga, masyarakat, untuk mencapai tingkat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial yang lebih baik. monitoring rehabilitasi berbasis masyarakat pasien gejala, kepatuhan dan kesetiaan pengobatan, cc. pemanfaatan waktu luang, kapasitas fungsional (fisik okupasional, mental, dan sosial) yang berhubungan dengan aktivitas hidup harian, kemampuan dasar odg, partisipasi odg: kualitas hidup odg dan keluarga, dan tingkat kepuasan. keluarga meningkatkan kemampuan dasar keluarga: partisipasi keluarga odg maupun masyarakat untuk mengikuti rbm, penilaian risiko agresivitas, kekambuhan, penyalahgunaan zat secara dini, fasilitas keluarga untuk anggotanya yang mengalami gangguan jiwa, penguatan kapasitas keluarga. kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan masyarakat. kemampuan dasar masyarakat: partisipasi masyarakat: pemahaman kader, tokoh masyarakat, dan masyarakat tentang upaya yang akan dilakukan dalam rbm, bersama keluarga melaksanakan penilaian risiko agresivitas, kekambuhan, penyalahgunaan zat secara dini masyarakat. kemampuan lanjutan petugas lintas sektor, antara lain: rehabilitasi okupasi (macam macam ketrampilan kerja) misal: pelatihan home worker, house keeping, cleaning service, pertukangan, kewirausahaan, home industri, pekerja rumah makan. rehabilitasi vokasional (persiapan untuk bekerja) misal membuat surat lamaran, curriculum vitae, mencari lamaran kerja. petugas kesehatan kemampuan dasar petugas kesehatan, antara lain: psikoedukasi untuk pasien, keluarga, dan masyarakat, latihan ketrampilan sosial, meliputi: perawatan diri, manajemen obat, sosialisasi dalam keluarga lingkungan serta kelompok sosial, rehabilitasi kognitif, bantuan hidup dasar (bahan makanan, alat kebersihan rumah tangga, dan lain lain). cc. pemahaman petugas kesehatan tentang upaya yang akan dilakukan. mengkaji partisipasi pasien, kader, tokoh masyarakat, termasuk sektor lain wilayah binaan, mengkaji sumber daya manusia, meliputi: perawat, bidan, dokter, surveilans, petugas promosi kesehatan, dan sejenisnya. kader, tokoh masyarakat, pengusaha lokal, pelatih lokal. bersama keluarga, kader, tokoh masyarakat, dan masyarakat melaksanakan penilaian risiko agresivitas, kekambuhan, penyalahgunaan zat secara dini masyarakat. bersama keluarga, kader, dan tokoh masyarakat mengkaji sumber sumber potensi yang ada masyarakat. eng, non (ln ap), gubernur pen mea yogyakarta, bank kr, upah semengubernur tentang unit kerja pengadaan barang jasunit kerja pengadaan barang jasa daerah istimewa yogyakarta.tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang jalainnya adalah satuan kerja organisasi lembaga baik pusat maupun daerah, termasuk badan usaha milik negara, badan hukum milik negara, badan layanan umum daerah dan badan usaha milik daerah. biro pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan adalah perangkat daerah yangdanpemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta. unit kerja pengadaan barang jasa daerah istimewa yogyakarta yang selanjutnya disebut ukpga diy adalah unit kerja lingkungan pemerintah daerah diy)merintah daerah daerah istimewa yogyakarta. pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat adalahdiydiybab pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi ukpga diy bagian kesatu pembentukan pembentukan ukpga diy bertujuan untuk. ukpga diyukpga diy berkedudukanukpga diy sebagaimana dimaksud pada dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris daerah. bagian ketiga tugas dan fungsi ukpga diy ukpga diydiy memiliki fungsi: penyusunan program kerja ukpga diyyusunan laporan ukpga diy, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. ukpga diyopp. bab iii susunan organisasi bagian kesatu perangkat organisasi perangkat organisasi ukpga diy sebagai unit kerja struktural terdiri dari: kepala, dan sekretariat. sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf dipimpin oleh sekretaris yang dibantu oleh: koordinator unit pembinaan dan advokasi pengadaan barang jasa, koordinator unit pengelolaan pengadaan barang jasa, dan koordinator unit pengelolaan lpse. selain unit kerja struktural sebagaimana dimaksud terdapat kelompok jabatan fungsional dan atau pokja pemilihan. kelompok jabatan fungsional dan atau pokja pemilihpelaksanaan tugas ukpga diy dibantu oleh tim pelaksana. bagan struktur organisasi ukpgim pelaksana tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan gubernur. bagian ketiga kepala ukpga diy kepala ukpga diy sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dijabat oleh kepala biro pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan. kepala ukpga diy sebagaimana dimaksud pada memiliki tugas untuk: memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ukpga diy, menyusun strategi pengadaan barang jasa ukpga diy, cc. menyusun program kerja dan anggaran ukpga diy,sanakan pembinaan dan advokasi pengadaan barang jasa, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan ukpga diydalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala ukpga diy mempunyai wewenang: mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang jasa ukpga diy dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan atau indikasi penyimpangan, berkoordinasi langsung dengan pa kpa ppk dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi ukpga diydiydiy untuk melaksanakan pengadaan langsung satuan kerja pd atas permintaan pa kpa. dalam hal pembentukan pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dengan kondisi jumlah fungsional pengelola barang jasa masih belum memadai, kepala ukpga diy dapat menugaskan staf teknis pada ukpga diy yang memiliki sertifikat keahlian bidang pengadaan barang jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kepala ukpga diy dapat menugaskan pengelola pengadaan barang jasa lingkungan ukpga diy pemerintah daerah diy untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukkan langsung dan purchasing pada atas permintaan pa kpa berdasarkan pertimbangan beban kerja. dalam hal kepala ukpga diy berhalangan sementara atau berhalangan tetap maka tugas kepala ukpga diy sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh sekretaris ukpga diy. bagian keempat sekretaris ukpga diy sekretaris ukpga diy sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dijabat oleh kepalekretaris ukpga diy sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas membantu: menyiapkan bahan koordinasi kegiatan ukpga diy diy diymengusulkan staf teknis ukpga diy sesuai dengan kebutuhanbagian kelima koordinator unit pembinaan dan advokasi pengadaan barang jasa koordinator unit pembinaan dan advokasi pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf dipimpin oleh kepala subbagian pembinaan dan advokasimbinaan dan advokasi pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada memiliki tugas untuk melaksanakan fasilitasi pembinaan sumber daya manusia, kelembagaan, dan advokasi pengadaan barang jasa. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada koordinator unit pembinaan dan advokasi pengadaan barang jasa mempunyai fungsi: penyusunan program kerja unit pembinaan dan advokasi pengadaan barang jasa, fasilitasi pembinaan sumber daya manusia dan advokasi pengadaan barang jasa, fasilitasi penguatan kelembagaan pengadaan barang jasa, pendampingan, konsultasi, dan atau bimbingan teknis pengadaan barang jasa, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program unit pembinaan dan advokasi pengadaan barang jasa, pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan ukpga diy, pengelolaan personil ukpga diy dan analisis beban kerja ukpga diy, pengembangan sistem insentif personel ukpga diy, fasilitasi implementasi standarisasi lpse, pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang jasa pemerintah, layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi: dan il. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi. bagian keenam koordinator unit pengelolaan pengadaan barang jasa koordinator unit pengelolaan pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf dipimpin oleh kepala subbagian pengelolaan pengadaan barang jasa bagian layanan pengadaan barang jasa, biro pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan. koordinator unit pengelolaan pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan pengadaan barang jasa. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada koordinator unit pengelolaan pengadaan barang jasa mempunyai fungsi: penyusunan program kerja unit kerja pengelolaan pengadaan barang jasa, inventarisasi paket pengadaan barang jasa, cc. penyusunan dan pengelolaan strategi pengadaan barang jasa, pelaksanaan riset dan analisis pasarkoordinator, evaluasi pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah serta penyusunan laporan program unit kerja pengelola. bagian ketujuh koordinator unit pengelolaan lpse koordinator unit pengelolaan lpse sebagaimana dimaksud dalam huruf dipimpin oleh kepala subbagian layanan pengadaan secara elektronikngelolaan lpse sebagaimana dimaksud pada memiliki tugas untuk melaksanakan layanan pengadaan secara elektronik. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada koordinator unit pengelolaan lpse mempunyai fungsi: penyusunan program kerja unit kerja pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pengelolaan seluruh sistem pengadaan pengadaan secara elektronik dan infrastrukturnya, cc. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik, pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan, pengelolaan informasi pengadaan barang jasa, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pelayanan informasi pengadaan barang jasa pemerintah kepada masyarakat luas, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi. bagian kedelapan staf teknis untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab ukpga diy ditempatkan staf teknis. staf teknis sebagaimana dimaksud pada adalah aparatur sipil negara padtaf teknis sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas membantu pelaksanaan pengadaan barang jasa. staf teknis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. bagian kesembilan pokja pemilihan pokja pemilihan. keanggotaan pokja pemilihan sebagaimana dimaksud pada berjumlah gasal, paling sedikit berjumlah tiga orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyedia barang jasa serta kompleksitas pekerjaan. keanggotaan pokja pemilihan ditetapkan dengan surat perintah tugas oleh kepala ukpga diy. pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli. pokja pemilihan dalam pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud memiliki tugas: melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia yang meliputi: melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan hpsmilihdan menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang jasa kepada ppk dengan tembusan kepada kepala ukpga diy., mengusulkan penetapan pemenang kepada pa: tender penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainya dengan nilai pagu anggaran10. (sepuluh miliar rupiah) melalui kepala ukpga diy, mengusulkan bantuan tim teknis dan atau tim ahli kepada kepala ukpga diy, dan memberikan data dan informasi kepada kepala ukpga diy. penetapan pemenang oleh pokja pemilihan pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota pokja pemilihan bersifat independen dbab kepegawaian pegawai ukpga diy terdiri atas: pengelola, dan aparatur sipil negara selain pengelola pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf (a). pegawai ukpga diypse. pegawai ukpga diygawai ukpga diyberkedudukan luar ukpga diy. bab hubungan kerja dan mekanisme kerja bagian kesatu hubungan kerja ukpga diy ukpga diy berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi ukpga diy. unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada meliputi: pd unit kerja lingkungan pemerintah daerah, lopp, dan instansi lainnya. hubungan kerja ukpga diy sebagaimana dimaksudseluruh pegawai ukpga diy dalam melaksanakan tugasnya dilakukantur dalam peraturan perundangan bidang pengadaan barang jasa pemerintah. bagian kedua hubungan kerja antara ukpga diy dan lopp hubungan kerja antara ukpga diy dengan lopp sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) meliputi:menyampaikan masukan untuk perumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang jasa. bagian ketiga hubungan kerja antara ukpga diy dan instansi lain prosedur dan tata hubungan kerja ukpga diy dan instansi lainnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat mekanisme pengadaan barang jasa mekanisme pengadaan barang jasa dengan anggaran yang bersumber dari apbn apbd terdiri dari: perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan. mekanismean. bab kode etik dan standar operasional prosedur bagian kesatu kode etik dalam melaksanakan tugasnya ukpga diy wajib berpedoman pada kode etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangany disusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi lingkungan ukpga diy. standar operasional prosedur pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada disusun sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi ukpga diy. standar operasional prosedur pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan sekretaris daerah. kepala ukpga dapat menyusun petunjuk teknis pelaksanaan standar operasional prosedur pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada yang ditetapkan dengan keputusan kepala biro pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan. bab vii pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagian kesatu pembinaan gubernur melakukan pembinaan terhadap ukpga diy berupa arahan: pelaksanaan kegiatan ukpga diy, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ukpga diy. dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada dibentuk tim pengarah yang ditetapkan dengan keputusan gubernuri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab viii evaluasi dan pelaporan ukpga diy menyusun dan menyampaikan laporanketentuan peralihan segala keputusan yang telah ditetapkan terkait layanan pengadaan barang jasa sebelum ditetapkanunit layanan pengadaan barang jbagan struktur unit kerja pengadaan barang jasa daerah istimewa yogyakarta (ukpga diy) kepala ukpga diy nn nn . jabatan aan fungsional sekretaris ukpga diy koordinator unit pengelolaan koordinator unit koordinator unit pembinaan layanan pengadaan pengelolaan lpse advokasi pengadaan barang jasa barang jasa staf teknis pelaksana staf teknis pelaksana staf teknis pelaksabangun guna serah dan bangun serah gunatau bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikyang selanjutnya disebut pengelolayang selanjutnya disebut tim adalah tim yang ditetapkan oleh gubernur dengan tugas membantu gubernur dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah. panitia lelang adalah panitia yang dibentuk oleh pengelola untuk melaksanakan lelang bgs bsg. bab subyek bgs bsg pengelola dapat melakukan perjanjian bgs bsg bmd dengan mitra bgs bsg setelah mendapat persetujuan dari gubernur. mitra bgs bsg bmd sebagaimana dimaksud pada meliputi: badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau badan hukum lain. bab iii obyek perjanjian bgs bsg obyek perjanjian bgs bsg berupa tanah yang telah bersertifikat hak pengelolaan milik pemerintah daerah. obyek perjanjian bgs bsg sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dijadikan jaminan dan atau diagungkan. tanah yang menjadi obyek perjanjian bgs bsg tidak berubah status kepemilikannya. pada obyek perjanjian bgs bsg dapat diterbitkan hak guna bangunan atas nama mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah mendapatkan izin tertulis dari gubernurb jangka waktu perjanjian bgs bsg jangka waktu perjanjian bgs bsg paling lama (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. perjanjian bgs bsg sebagaimana dimaksud pada berakhir apabila: jangka waktu perjanjian berakhir, terjadi wanprestasi, atau adanya perintah peraturan perundang undangan yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat dilanjutkan. selama jangka waktu perjanjian bgs bsg tim melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian setiap (lima) tahun sekali. tim dapat melibatkan pihak independen untuk mengevaluasi perjanjian sebagaimana dimaksud pada setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian bgs, sebagaimana dimaksud dalam mitra menyerahkan obyek bgs beserta bangunan dan fasilitasnya kepada gubernur. setelah berakhirnya jangka waktu pembangunan bsg, mitra menyerahkan obyek pembangunan bsg kepada gubernur. gubernur menyerahkan pengelolaan kepada mitra bsg untuk mengoperasionalkan obyek bsg. penyerahan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan dengan berita acara. setelah jangka waktu perjanjian bgs bsg sebagaimana dimaksud dalam berakhir, obyek bgs bsg diaudit oleh aparat pengawas fungsional daerah sebelum dilakukan pemanfaatan oleh gubernur. pemanfaatan obyek bgs bsg setelah berakhirnya perjanjhapan pelaksanaan bgs bsg pembantu pengelola melakukan kajian, penelitian, dan penafsiran terhadap aset yang akan menjadi obyek bgs, paling kurang meliputi taksiran nilai aset, jangka waktu, dan taksiran besaran kontribusi pelaksanaan bgs bsg. penentuan taksiran besaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada memperhatikan nilai aset tanah, peruntukan bgs bsg, besaran nilai investasi yang diperlukan mitra bgs bsg, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan asli daerah. kajian, penelitian, dan penafsiran sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh tim dan dapat melibatkan penilai independen. hasil kajian, penelitian dan penafsiran sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur berdasarkan penetapan gubernur sebagaimana dimaksud pada pembantu pengelola mengajukan permohonan pembentukan panitia lelang bgs bsg kepada gubernur. panitia lelang sebagaimana dimaksud pada bertugas melaksanakan tender dari proses awal sampai dengan pemenang lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. hasil pelaksanaan pemilihan mitra bgs bsg disampaikan kepada gubernur untuk ditetapkan dengan keputusan gubernur yang memuat obyek bgs bsg, besaran kontribusi, mitra bgs bsg, dan jangka waktu bgs bsg. pelaksanaan bgs bsg diatur lebih lanjut dalam perjanjian bgs bsg antara pengelola atas nama gubernur dengan mitra bgs bsg. perjanjian bgs bsg sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat: para pihak yang terikat dalam perjanjian, obyek bgs bsg, jangka waktu bgs bsg, pokok pokok mengenai bgs bsg, hak, kewajiban, larangan dan sanksi para pihak, besaran kontribusi: dan waktu penyerahan obyek (khusus untuk bsg). izin mendirikan bangunan bgs bsg atas nama pemerintah daerah. pemilihan mitra bgs bsg dilakukan melalui lelang oleh panitia lelang bgs bsg. peserta lelang bgs bsg paling kurang (lima) peserta. apabila setelah (dua) kali berturut turut diumumkan, pesertteknis dan harga. dikecualikan dari apabila kegiatan bgs bsg bersifat khusus seperti penggunaan tanah milikmaka pemilihan mitra bgs bsg dengan penunjukan langsung melalui negosiasi teknis dan harga. teknis pelaksanaan lelang bgs bsg dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.jangka waktu pengoperasian yang diperjanjikan berakhir. penyerahan. penyerahan tanah dan bangunan beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada dan dituangkan dalam berita acajuan rancangan peraturan daerah yang akan dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif perlu didukung oleh sebuah naskah akademik yang berisi hasil pengkajian atau penelitian hukum yang digunakan sebagai kerangka pikir, acuan, atau pedoman dalam pembahasan peraturan daerah, bahwa agar sebuah naskah akademik dapat menjadi pedoman atau acuan yang baik dalam pembahasan sebuah rancangan peraturan daerah perlu adanya sebuah prosedur penyusunan naskah akademik yang terencana, terpadu, dan terkoordinasi, bahwa prosedur penyusunan naskah akademik yang terencana, terpadu dan terkoordinasi untuk menciptakan tertib administrasi dan keseragaman bab ketentuan umum dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengprovinsi dan kabupaten kota. peraturan gubernur ini merupakan pedoman penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah. bab naskah akademik pengajuan rancangan peraturan daerah dari skpd sekretaris daerah melalui biro hukum harus disertai naskah akademik, kecuali rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan peraturan daerah naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam disusun skpd pemrakarsa rancangan peraturan daerah. penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam harus dilakukan sebelum penyusunan rancangan peraturan daerah. naskah akademik harus menjadi acuan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. konsepsi dan materi pengaturan naskah akademik rancangan peraturan daerahperaturan daerah tentang tata nilai yogyakarta, dan kebijakan yang terkait dengan materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah yang akan dibuat naskah akademiknya tersebut. bab iii perencanaan biro hukum mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan naskah akademik berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang, skala prioritas proliga jangka panjang, atau kajian kebutuhan regulasi pendukung pelaksanaan rpm. rencana kebutuhan naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada skpd terkait. skpd sebagaimana dimaksud dalam menyusun anggaran penelitian atau pengkajian hukum dan anggaran penyusunan naskah akademik berdasar rencana kebutuhan naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam dalam keadaan tertentu, skpd dapat mengajukan penyusunan naskah akademik luar rencana kebutuhan naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada meliputi tindakan atau keadaan untuk: melaksanakan perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi,ewan perwakilan rakyat daerah dan gubernur. penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada harus terlebih dulu memperoleh izin prakarsa dari gubernur. untuk memperoleh izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada skpd pemrakarsa mengajukan permohonan kepada gubernur disertai konsultasi ataskaji dan akan diatur dalam rancangan peraturan daerah. gubernur dapat menugaskan skpd yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penyusunan peraturan daerah untuk memberikan konsultasi kepada skpd pemrakarsa. konsultasi sebagaimana dimaksud pada dapat melibatkan pihak perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi atau pihak lain yang terkait dengan substansi naskah akademik. bab penyusunan naskah akademik skpd pemrakarsa membentuk tim penyusunan naskah akademik untuk memenuhi rencana kebutuhan naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam tim penyusun naskah akademik sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur skpd pemrakarsa dan skpd lain yang terkait dengan substansi naskah akademik. tim dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh skpd pemrakarsa. untuk mengisi tim penyusunan, skpd pemrakarsa mengajukan surat permintaan keanggotaan tim kepada gubernur untuk menugaskan ahli hukum dan atau perancang peraturan perundang undangan, personil dari perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, atau pihak lain yang secara teknis menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi naskah akademik rancangan peraturan daerah. tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam melakukan persiapan, penelitian atau pengkajian hukum atas kebutuhan regulasi sebagaimana dimaksud dalam penelitian atau pengkajian hukum dapat dilakukan sendiri oleh tim penyusunan atau oleh pihak lain yang ditunjuk untuk membantu tim penyusun. pihak lain sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, atau pihak lain yang memiliki kemampuan teknis dalam penelitian atau pengkajian hukum. tim penyusun dapat menggunakan hasil penelitian atau pengkajian hukum yang sudah ada untuk digunakan sebagai dasar penyusunan naskah akademik. lokasi penelitian atau pengkajian hukum sebagaimana dimaksud pada dan harus wilayah daerah istimewa yogyakarta. berdasarkan penelitian atau pengkajian sebagaimana dimaksud dalam tim penyusunan merumuskan naskah akademik. teknik penyusunan, bentuk, dan susunan naskah akademiua tim melaporkan perkembangan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah dan atau permasalahan yang dihadapi kepada kepala skpd pemrakarsa untuk memperoleh arahan. ketua tim menyampaikan rumusan akhir naskah akademik rancangan peraturan daerah kepada kepala skpd pemrakarsa, disertai dengan penjelasan secukupnya. bab penyebarluasan skpd pemrakarsa melakukan penyebarluasan naskah akademik rancangan peraturan daerah. penyebarluasan naskah akademik rancangan peraturan daerah dilakukan untuk memberikan informasi dan atau memperoleh saran atau pendapat masyarakat serta para pemangku kepentingan dan menjamin akuntabilitas dan kesesuaian substansi naskah akademik dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. masyarakat berhak memberikan saran atau pendapat kepada pemrakarsa untuk melengkapi substansi naskah akademik. saran atau pendapat sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menyampaikan pokok pokok materi yang diusulkan. saran atau pendapat sebagaimana dimaksud pada harus disertai keterangan identitas yang lengkap dan jelas. bab vii pembiayaan pembiayaan penyusunan naskah akademik dilaksanakan sesuai ketentuan dalam standar belanja dan standar harga barang dan jas,teknik penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah, ketentuan peraturan perundang undangan dan kebutuhan hukum masyarakat. sistematika naskah akademik sistematika naskah akademik adalah sebagai berikut: judul, kata pengantar,judul judul naskah akademik setidak tidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut singkat, sederhana, dan jelas, mengandung problematika, dan tidak lebih dari (lima belas) kata, jika lebih sebaiknya dibuat anak judul. kata pengantar berisi uraian singkat, maksud dan tujuan disusunnya naskah akademik, disertai dengan uraian singkat kompetensi penyusun naskah akademik. daftar isi berisi daftar materi yang dimuat dalam naskah akademik.ebagaieraherah jika ada, dan ketentuan peralihan jika adabawahberisi konsep rancangan peraturan daerah yang akan diajukan paling sedikit berisi substansi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah tersebut. ii. sistematika penulisan naskah akademik sampul sampul depan terdiri dari judul naskah akademik (huruf kapital). kata naskah akademik (huruf kapital). lambang pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta. nama skpd penyusun. nama pihak ketiga penyusun (jika ada). tahun penyusunan. halaman judul isi halaman judul sama dengan sampul depan, namun diberi nomor halaman dengan angka romawi kecil. kata pengantar halaman kata pengantar antara lain memuat hal hal sebagai berikut judul kata pengantar. (huruf kapital) ucapan syukur. ucapan terimakasih kepada skpd, badan atau siapa saja yang turut mendukung disusunnya naskah akademik. harapan harapan penyusun atas manfaat disusunnya naskah akademik baik bagi pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta, maupun masyarakat daerah istimewa yogyakarta. penomoran halaman dengan angka romawi kecil. menggunakan tipe huruf times new roman dengan spasi daftar isi halaman daftar isi memuat bagian awal hingga bagian akhir naskah akademik, penomoran daftar isi dan daftar tabel atau gambar. penomoran halaman daftar isi dengan angka romawi kecil. menggunakan tipe huruf times new roman dengan spasi bagian inti bagian inti berisi bab bab dan penyebarannya yang tercantum dalam daftar isi dengan penomoran halaman dimulai dari angka pada tiap nya. menggunakan tipe huruf times new roman dengan spasi catatan kaki setiap pendapat atau fakta yang bersumber dari buku, peraturan perundang undangan, jurnal, majalah, koran dan data elektronik yang dikutip dalam penulisan naskah akademik dibuat catatan kaki (footnote) dengan ketentuan sebagai berikut nomor catatan kaki harus ditulis kaki halaman yang sama dengan halaman tempat kutipan ditulis. penomoran catatan kaki ditulis secara berurutan dalam setiap bab, dalam artian setiap pergantian bab maka penomoran catatan kaki dimulai dengan angka pengutipan pendapat atau fakta yang berasal dari buku ditulis secara berurutan, dengan urutan sebagai berikut nama pengarang tanpa gelar akademik, judul dan sub judul (jika ada) dicetak miring, nama editor, kompilator atau penerjemah, cetakan, edisi (jika ada), kota penerbitan ditambahi titik dua, nama penerbit, tahun penerbitan ditulis diantara tanda kurung, dan diakhiri dengan halaman letak sumber kutipan. contoh catatan kaki yamin, pembahasan undang undang dasar negara republik indonesia, cetakan pertama jakarta: propana, tanpa tahun), hlm mary miles prince, coord. ed., the blue book uniform system citation, edisi ketujuh massachusetts: harvard law review association bennett house, hlm menggunakan tipe huruf times new roman dengan spberita negara republik indonesia kemenkumham.dalam pemberian izin keimigrasian, perlu memberikan tarif nol dollar amerika atau nol rupiah kepada orang asing tertentu dalam rangka kepentingan pemerintah, bahwa berdasartentangcc. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf daneberapa ketentuan dalamterjadi kerusakan mesin pada alat angkut, atau keadaan tertentu dalam rangka kepentingan pemerintah. orang asing sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:oleh direktur jenderal. direktur jenderal memberikan tarif rp0, (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada berdasarkan permohonan dari instansi yang berwenang. permohonan sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan: paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, dan daftar nama oranghai berita negara republik indonesia ketatausahalah satu tugas balai harta peninggalan yaitu melakukan ketatausahaan uang pihak ketiga yang meliputi pencatatan, penerimaan, pembukuan, sampai dengan penyerahan kas negara, bahwa untuk mewujudkan tata administrasi yang tertib terhadap pengelolaan uang pihak ketiga, perlu mengatur ketatausahaan uang pihak ketiga tatausahaan uang pihak ketiga oleh balai harta peninggalan, mengingat kitab undang undang hukum perdata burgerlijk webbook voor indonesie, staatsbladetatausahaan uang pihak ketiga pada balai harta peninggalan.lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia yang berada dan bertanggung jawab format berita acara penyerahan uangyerahan klaim uang pihak ketiga dibebankan kepada pihak ketiga atau ahli waris. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis ketatausahaan uang pihak ketiga ditetapkan oleh direktur jenderal. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, harta pailit yang menjadi bagian kreditur dan masih dikelola oleh balai harta peninggalan, dilakukan pengumuman oleh balai harta peninggalan dalam jangka waktu (sembilan puluh) hari sejak tanggal peraturan menteri ini berlaku. dalam hal setelah jangka waktu (sembilan puluh) hari terlampaui, harta pailit yang tidak diambil oleh kreditur yang tidak hadir dan tidak diambil, menjadi uang pihak ketiga. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: keputusan menteri kehakiman nomor .um. tahun tentang pengelolaan uang pihak ketiga oleh balai harta peninggalan, dan peraturan menteri hukum dan hak asasi manumekanisme penghitungan uang pihak ketiga dengan penambahan jasa giro perhitungan jasa giro yang diterima pemilik uang pihak ketiga adalah nominal masing masing uang pihak ketiga dibagi dengan saldo keseluruhan uang pihak ketiga dikali dengan jumlah bunga jasa giro yang diberikan oleh bank. simulasi perhitungan: model pailit upk pembagian jasa giro italiana jasa giro bersih jasa giro bersih jasa giro pajak bea materai biaya lain) contoh: jasa giro bersih bulan april yang diterima bhp rp2. dana pihak ketiga yang dikelola bhp dan yang terdapat rekening: nyonya rp1. tuan rp20. ibu rp41. bapak rp4. dana pailit yang terdapat rekening bhp: ptx rp206. pty rp33. perhitungan pembagian jasa giro: perhitungan pembagian keterangan saldo awal pembagian giro yang saldo akhir jasa giro dicatat nyonya bapak total pengembalian uang pihak ketiga kepada kreditur sesuai dengan besaran uang yang dititipkan ditambah dengan jasa giro oleh bankformat berita acara pengambilan uang pihak ketiga kementerian hukum dan hak asasi manusia balai harta peninggalan . alamat) telp. fax. berita acara pengambilan uang pihak ketiga no, sarnevenenennnenenemanaananann pada hari. tanggal. dd mm yyyy) kami yang bertandatangan dibawah ini: nama jabatan bendahara pengelola uang pihak ketiga yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai pihak pertama nama jabatan ahli waris yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai pihak kedua telah dilaksanakan pengambilan uang pihak ketiga atas harta . berdasarkan keputusan pengadilan: nomor tanggal jumlah uang terbilang dengan ketentuan sebagai berikut: dari jumlah tersebut, pihak pertama sudah tidak memiliki kewajiban apapun terhadap pihak kedua pihak kedua bertanggungjawab sepenuhnya atas hal hal yang tidak sesuai dengan berita acara ini demikianaterai) nama nama nip mengetahui mengesahkan, ketua balai harta peninggalan anggota teknis hukum nama nama nip nip menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, ttd. madonna lalu langsung kepada direktur jenderal administrasi hukum umum. pihak ketiga adalah orang atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang tidak diketahui keberadaannya berdasarkan putusan penetapan pengadilan tentang ketidakhadiran, pewaris yang meninggal dunia yang tidak memiliki ahli waris, serta subjek hukum yang tidak cakap hadapan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarislai harta peninggalan melakukan ketatausahaan uang pihak ketiga yang diperoleh dari: penjualan dan hasil sewa menyewa harta kekayaan orang atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dinyatakan tidak hadir, penjualan dan hasil sewa menyewa harta peninggalan yang tidak ada kuasanya atau tidak terurus yang berada dalam penguasaan dan pengawasan balai harta peninggalan, atau cc. harta lain karena hukum atau berdasarkan putusan dan atau penetapan pengadilan. harta lain sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi namun tidak terbatas pada: dana hasil transfer secara tunai yang harus diambil namun tidak diambil oleh penerima dan pengirim yang tidak diketahui keberadaannya, uang program asuransi jaminan hari tua dari badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang tidak ada ahli waris dan tidak ada pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya, cc. penjualan harta pailit yang tidak diambil oleh kreditur setelah dilakukan pengumuman daftar pembagian dan kepailitan, atau titipan dasawarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketatausahaan uang pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pencatatan, penyimpanan dalam rekening bank, cc. penghitungan penutup, pengajuan penetapan, pembayaran kepada pihak yang berhak, penyetoran kas negara, dan pelaporan. ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh balai harta peninggalan. pencatatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh balai harta peninggalan pada saat menerima uang pihak ketiga. pencatatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara elektronik dan non elektronik. pencatatan secara elektronikpencatatan terhadap uang pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf paling sedikit meliputi: nama subjek hukum terkait uang pihak ketiga, nomor dan tanggal putusan atau penetapan pengadilan, cc. nomor dan tanggal akta kematian atau surat keterangan kematian, nomor bukti transaksi, tanggal perolehan, dan nilai nominal yang diterima atau yang diperoleh. pencatatan uang pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit meliputi: nama subjek hukum terkait uang pihak ketiga, nilai nominal yang diterima atau yang diperoleh, dan bukti penyetoran atau penyerahan. pencatatan uang pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf disertai data dukung berupa fotokopi putusan atau penetapan pengadilan. pencatatan uang pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf disertai data dukung berupa akta kematian atau surat keterangan kematian. pencatatan uang pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf disertai data dukung yang terdiri atas: bukti transfer atau kwitansi penerimaan, dan berita acara penyerahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal nilai nominal sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf terdapat angka desimal maka pencatatan dilakukan dengan pembulatan. pembulatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan pembulatan bawah. balai harta peninggalan melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam huruf terhadap uang pihak ketiga dalam bentuk rekening giro pada bank yang telah disetujui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan negara. penyimpanan uang pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam jangka waktu (tiga puluh) tahun. dalam melakukan penyimpanan uang pihak ketiga pada rekening giro sebagaimana dimaksud dalam mendapatkan jasa giro. jasa giro sebagaimana dimaksud pada ditambahkan pada masing masing rekening uang pihak ketiga. ketentuan mengenai mekanisme penghitungan uang pihak ketiga dengan penambahan jasa giewati masa penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam balai harta peninggalan wajib melakukan penghitungan penutup uang pihak ketiga. balai harta peninggalan melakukan rekapitulasi penghitungan seluruh uang pihak ketiga yang akan diserahkan kas negara setiap bulan desember. setelah rekapitulasi penghitungan penutup seluruh uang pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam balai harta peninggalan mengajukan permohonan penetapan kepada pengadilan negeri untuk diserahkan kas negara. dalam jangka waktu paling lama (tujuh) hari sejak penetapan pengadilan diterima, balai harta peninggalan melakukan penyerahan kas negara. balai harta peninggalan menyampaikan pemberitahuan penyerahan uang pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada kepada menteri melalui direktur jenderal paling lama (tujuh) hari. penyetoran uang pihak ketiga kas negara dilaksanakan menggunakan kode satuan kerja direktorat jenderal administrasi hukum umum dengan mengakses aplikasi sistem pembayaran penerimaan negara bukan pajak administrasi hukum umum untuk seluruh transaksi penerimaan negara bukan pajak yang berlaku. uang pihak ketiga yang berada dalam ketatausahaan balai harta peninggalan diajukan klaim sebelum masa dasawarsa (tiga puluh) tahun. pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pihak ketiga atau ahli waris. pengajuan klaim oleh pihak ketiga atau ahli waris sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada menteri melalui balai harta peninggalan. permohonan klaim sebagaimana dimaksud dalam diajukan oleh: pihak ketiga yang merupakan orang perorangan, atau ahli waris, dengan melampirkan dokumen. terhadap klaim atas uang pihak ketiga yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf pihak ketiga atau ahli waris melampirkan dokumen berupa: salinan putusan atau penetapan pengadilan tentang subjek hukum yang hadir khusus klaim uang pihak ketiga, kartu keluarga, cc. kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat keterangan waris dalam hal klaim diajukan oleh ahli waris, surat wasiat dalam hal klaim diajukan oleh penerima wasiat, dan surat kuasa dalam hal subjek yang hadir dikatakan. terhadap klaim atas uang pihak ketiga yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam huruf pihak ketiga atau ahli waris melampirkan dokumen berupa: bukti transaksi: kartu tanda penduduk, surat keterangan waris dalam hal klaim diajukan oleh ahli waris, akta wasiat dalam hal klaim diajukan oleh penerima wasiat, dan bukti lain yang mendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal pihak ketiga merupakan badan usaha yang berbadan hukum, pengajuan klaim harus melampirkan dokumen: surat permohonan yang ditandatangani direksi, pengurus, atau kuasanya, npp badan hukum: cc. akta pendirian dan atau akta perubahan, surat keputusan pengesahan pendirian badan hukum: dan salinan penetapan kehadiran dari pengadilan. dalam hal pihak ketiga merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum, pengajuan klaim harus melampirkan dokumen: surat permohonan yang ditandatangani pengurus, atau kuasanya, salinan penetapan kehadiran dari pengadilan, cc. akta pendirian dan akta perubahan, dan atau bukti lain yang mendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal pengajuan klaim uang pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf kreditur bersangkutan atau ahli warisnya wajib melampirkan: dokumen asli bukti tagihan, identitas kreditur, dokumen terkait, dan penetapan sebagai ahli waris, jika yang mengajukan adalah ahli waris kreditur. setiap permohonan klaim harus diverifikasi oleh balai harta peninggalantujuh) hari sejak permohonan diterima. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam menyatakan terdapat kekurangan kelengkapan dokumen permohonan, balai harta peninggalan mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan kekurangan dokumen persyaratan. apabila pemohon tidak melengkapi dokumen hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada terlampaui, permohonan dianggap ditarik kembali. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam dokumen permohonan dinyatakan lengkap, balai harta peninggalan mengajukan permohonan persetujuan kepada menteri. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada disetujui, balai harta peninggalan terhadap permohondalam huruf balai harta peninggalan dapatpada |
renn kementerian hukum dan hak asasi manusia. cap imigrasi. bentuk, efisiensi dan efektifitas pelayanan dan pengawasan keimigrasian, perlu dilakukan penyeragaman dan pengamanan cap keimigrasian, bahwa ketentuan mengenai bentuk dan penggunaan cap keimigrasian sebagaimana diatur dalamsudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan, yang dimaksud dengan: indonesia dengan menggunakan visa tinggal terbataskemudahan bekerja saat berlibur berbentuk segi empat dengan ukuran (lima kali tigamonth from date shown above", teks permitted work temporary the field . teks permitted work for any one employer for the maximum . month only , frasa not expendable" berbentuk segi enam dengan ukuran sisi sisi (satuarrival , nama tempat pemeriksaan imigrasempat pemeriksaan imigrascap tanda keluar cap tanda keluar berbentuk segitiga sama kaki dengan ukuran (tiga koma lima kali tiga koma lima kali empatdeparture , nama tempat pemeriksaan imigrasi yang memberikan tanda keluar, tanggal keluar, dasar hukum pemberian tanda keluarkeluar bagi setiap orang yang meninggalkan wilayah indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasinolakan izin masuk cap penolakan izin masuk berbentuk lingkaran luar berdiameter (dua koma sembilandenied entry , nama tempat pemeriksaan imigrasi yang menolak masuk, tanggal penolakan, kata no:. , dasar hukum penolakan masuk:pemberian cap sebagaimana dimaksud pada disertai dengan pencantuman nomor register penolakan masukizin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap cap pemberian izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetapk itas tiapdalam rangka pemberian bukti kepada orang asing yang telah diberikan kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap. penggunaan cap sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan cara mencoret: kata itas dan kata tiap untuk pemberian atau perpanjangan izin tinggal terbatas, dengan mencantumkan nomor register dan masa berlaku izin tinggal terbatas, kata itk dan kata tiap, atau kata itk dan kata itasrbatas untuk pekerja perairan indonesia cap pemberian izin tinggal terbatas untuk pekerja perairanas for worker vessel,", kata no:. ,sebagai bukti pemberian izin tinggal terbatas kepadapemberian izin masuk kembali cap pemberian izin masuk kembal entry permit , kata no:. , frasa re entry permit valid for several trips indonesia until: . , tempat dan tanggal pengeluaran, frasa immigration officer , dan dasar hukum izin masuk kembali. cap sebagaimana dimaksud pada digunakan dalam rangka pemberian izin kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap untuk masuk kembali beberapa kali perjalananrpanjangan izin tinggal cap perpanjangan izin tinggalextension stay permit" , kata no:. , frasa valid until:. , tempat dan tanggal pengeluaran, frasa immigration officer , dan dasar hukum perpanjangan izin tinggal. cap sebagaimana dimaksud pada digunakan dalam rangka pemberian perpanjangan: izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, izin tinggal kunjungan, atau izin tinggal kunjungan saat kedatangan. penggunaan cap sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan mencantumkan nomor register perpanjangan izin tinggal dan menuliskan kata perpanjangan ii, iii, atau atas cap sesuai dengan perpanjangan yang dilakukturn immigration document , kata no:. frasa document returned , teks should leave territory within . days : tempat dan tanggal pengeluaran, frasa immigration officer , dan dasar hukum pengembalian dokumen keimigrasian. cap sebagaimana dimaksud pada digunakan dalam rangk singkat, karena suatu hal diluar kemampuannya tidak dapat meninggalkan indonesia setelah izin kunjungannya berakhir, pemberian batas waktu meninggalkan indonesia bagi orang asing yang pada saat ditolak perpanjangan izin keimigrasiannya tersebut telah habis masa berlakunya, dan pemberian batas waktu meninggalkan indonesia bagi awak kapal asing yang luar wilayah indonesia tidak dengan kappencabutan dokumen keimigrasian kata no:. frasa dok. no:. : kata berdasarkan.:. : kata alasan.:. tempat dan tanggal pengeluaran, dan frasa pejabat imigrasi . cap sebagaimana dimaksud pada digunakan dalam rangka pemberian buktimulangan cap pemulanganrepatriation , kata no:. , teks ordered leave territory for reasons repatriulangan orang asing dari rumah detensi imigrasi negara asdeportasi cap deportasdeportation : kata no:. , teks ordered leave territory for reasons deportberian tindakan deportasi orang asing darianak berkewarganegaraan ganda", kata :. , cc. teks pemegang paspor ini adalah subyek huruf huruf huruf dan undang undang nomor tahun tentang kewarganegaraan republik indonesia , tempat dan tanggal pengeluaran, dan frasa kepala kantor imigrasi kepala perwakilan ri . cap sebagaimana dimaksud pada digunakan dalam rangka pemberian buktidaftar awak alat angkut dan penumpang cap daftar awak alat angkut dan penumpang dengan ukuran (tujuh kali lima koma lima centimeter). cap sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: frasa indonesia immigration clearance", kata checked , kata ship :. kata flag :. kata arrival :. : kata departure :. , kata crew :.wna.wni kata passenger :.wna.wni kata agent . dan j . frasa immigration officer . cap sebagaimana dimaksud pada digunakan dalam rangka pemberian bukti sebagaimana dimaksud dalam menginventarisasi kebutuhan cap keimigrasian, danmeminta: hilang,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.ap tanda masuk, cap tanda keluar, cc. cap penolakan izin masuk, cap pemberian izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap: cap izin tinggal terbatas untuk pekerja perairan indonesia, cap pemberian izin masuk kembali: cap perpanjangan izin tinggal, cap pengembalian dokumen keimigrasian: cap pemulangan, cap deportasi, cap fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda, dan cap daftar awak alat angkut dan penumpang. cap tanda masuk sebagaimana dimaksud padasingkat diplomatik dinas,, cap tanda masuk visa tinggal terbatas saat kedatangan, cap tanda masuk visa tinggal terbatas kemudahan bekerja saat berlibur, dan. bab standardisasi cap keimigrasian standardisasi cap keimigrasian ditentukan oleh direktorat:, jenis huruf, dan: dan birumasuk dan cap deportasi. warna tinta biru digunakan untuk seluruh cap keimigrasian kecuali cap keimigrasian sebagaimana dimaksud pada dan bab iii bentuk, ukuran dan penggunaan cap bagian kesatu cap tanda masuk cap tanda masukit visakunjunganarrival work prohibited , frasa work prohibited singkat diplomatik dinawak alat angkutcrew visitkartu perjalanan pebisnis asia pacific economic cooperatioabc pass": frasa work prohibited ":arrival ", nama tempat pemeriksaan imigrasi yang memberikan tanda masuk, kolom tanggal masuk, frasa reg:. : f . teks permitted enter and stay for days from date shown above" |
ning kementerian hukum dan hak asasi manusia. remisi. asimilasi. syarat. pembebasan bersyarat. cuti4a.didik pemasyarakatan: bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat maka perlu dibagi narapidana yang sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus disertaibesaran remisi untuk narapidana sebagaimana dimaksud pada dan adalah sebesar usulan remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersamaan. bab iii syarat dan tata cara pemberian asimilasi bagian kesatu syarat pemberian asimilasi asimilasi dapat diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syaratsimilasi dapat diberikan kepada anak negara dan anak sipil setelah menjalani masa pendidikan lapas anak paling singkat (enam) bulan pertama. berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada hurufasimilasi: aktif mengikuti program pembinaan dengan baik: dan cc. telah menjalani (dua per tiga) masa pidanamenuhi syaratasimilasi dapat diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan sesampai deng: bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengsurat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah, atau swasta, dan badan lembaga sosial atau keagamaan, yang menjamin untukharus jugatiga tata cara pemberian asimilasi paragraf umum tata caradan anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat. kepala lapas menetapklapas. dalam hal asimilasi dilaksanakan secara mandiri dan atau dengan pihak ketiga, kepala lapas menetapkan pemberian asimilasi setelah mendapatkan persetujuan kepala kantor wilayah. dalam hal asimilasi yang dilaksanakan dengan penempatan pada lapas terbuka, kepala kantor wilayah menetapkan pemberian asimilasi berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada persetujuan sebagaimana dimaksud pada dkantor wilayahyang telah memenuhi syarat. kepala lapas menyampaikan usulan pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud padaasimilasi sebagaimana dimaksud pada kepada direktur jenderal berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan kantor wilayah. direktur jenderal menyampaikan pertimbangan pemberian asimilasiasimilasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteri. bagian ketiga pelaksanaan asimilasi paragraf pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam,oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam harus berdasarkan perjanjian kerjasama. perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada harusdidik pemasyarakatan yang sedang menjalankan asimilasi luar lapas dilaksanakan dalam waktu paling lama (sembilan) j. bentuk kerja sosial disesuaikan dengan bidang lembaga sosial sebagaimana dimaksud pada demi kepentingan keamanan,dapat tidak dilaksanakancuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan dan anak pidana, telah menjalani masa pembinaan bagi anak negara atau anak sipil paling singkat (enam) bulan:: telah menjalani (satu per dua) dari masa pidananya bagi narapidana dan anak pidana, telah berada dalam tahapan pembinaan (enam) bulan kedua bagi anak negara dan anak sipil: atau anak didik pemasyarakatan, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana atau anak didik pemasyarakatanatau anak didik pemasyarakatan yang terancam jiwanya, atau narapidana atau anak didik pemasyarakatansyarat pemberian cuti mengunjungi keluarga sebagaimana dimaksud dalam, salinan daftar perubahan dari kepala lapas: surat permintaan dari pihak keluarga yang harus diketahui oleh: ketua rukun tetangga: dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya.laporan penelitian kemasyarakatan dari kepala batascuti mengunjungi keluarga hanya dapat dilaksanakan wilayah hukum kantor wilayah setempat. bagian kedua tata cara pemberian cuti mengunjungi keluarga tata cara didik pemasyarakatan. petugas pemasyarakatan melakukan pendataan narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk dapat diberikan cuti mengunjungi keluarga.. tim pengamat pemasyarakatan lapas merekomendasikan usulan pemberian cuti mengunjungi keluarga kepada kepala lapas. kepala lapas. cuti mengunjungi keluarga sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada: narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan, kepala kantor wilayah: dan direktur jenderaldalam hal tempat kediaman narapidana atau anak didik pemasyarakatan tidak terdapat batas, pengawasan cuti mengunjungi keluarga dilaksanakan oleh petugas lapasdidik pemasyarakatan tiba tempat kediamketentuan umum dalam peraturan menteri ini, yang dimaksud dengan: cuti mengunjungi keluarga sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan kepada narapidana atau anak didik pemasyarakatan paling singkat (tiga) bulan sekali. bagian ketiga pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana atau anak didik pemasyarakatan dilaksanakan dengan pengamanan dalam bentuk pengawalan oleh petugas lapas. pengawalan oleh petugas lapas sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan: mengantar narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan tempat kediaman keluarga: dan menjemput dari tempat kediaman keluarga untuk kembali lapas. petugas lapasidik pemasyarakatan dengan keluarganya yang disaksikan oleh ketua rukun tetangga setempat. narapidana atau anak didik pemasyarakatandidik pemasyarakatan yang melaksanakan cuti mengunjungi keluarga: tidak melapor kepada pihak sebagaimana dimaksud dalamdisiplin sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada dicatat dalam register bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dijatuhi hukumpembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil:bagi anak negara setelah menjalani pembinaan paling sedikit (satu) tahunsyarat: atau .pembebasan bersyarat paragraf umum tata carakecuali anak sipildan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipildirektur jenderal atas nama menteri menetapkan pemberian pembebasan bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan direktorat jenderalsampai dengandirektur jenderal menyampaikan pertimbangan pemberian pembebasan bersyaratpembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteritelah mencapai usia (tujuh belas) tahun (enam) bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaedikit: dan telah mendapat pertimbangan dari direktur jenderal. syarat pemberian cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam ddidik pemasyarakatremisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidanadidik pemasyarakatanidik pemasyarakatan kenarapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan lembaga pemasyarakatan. anak didik pemasyarakatan adalah anak pidana, anak negara, dan anak sipil. anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur (delapan belas) tahun. anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur (delapan belas) tahun. anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur (delapan belas) tahudua tata cara pemberian cuti menjelang bebas paragraf umum tata caracuti bersyarat dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidanberkelakuan baik dalam kurun waktu (enam) bulan terakhir. cuti bersyarat bagi narapidana dan anak pidana sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama (empat) bulan. cuti bersyarat dapat diberikan kepadaharus jugaharus jugasyarat pemberipidanadan anak pidanapidanapidanacuti bersyarat paragraf umum tata carabersyaratbersyarati izin luar negeri klien yang sedang menjalani pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebasizin bepergian luar negeri sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan kepada klien warga negara asing, atau warga negara indonesia yang dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat (lima) tahun. izin luar negeri sebagaimana dimaksud dalam dimuat dalam surat pernyataan yang mencantumkan: alasan bepergian, alamat selama berada luar negeri: dan cc.selain surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada klien harus juga melampirkan dokumen: surat pernyataan dari narapidana atau anak bersyarat. surat keterangan dari direktur jenderal imigrasi yang menyatakan tidak termasuk dalam daftar cikal: surat rekomendasi izin luar negeri dari jaksa agung, dan surat rekomendasi dari dokter atau surat keterangan dari pelaksana ibadah umroh biro perjalanan. bab pembatalan dan didik pemasyarakatan. usulan pemberian sebagaimana dimaksud pada dibatalkan apabila narapidana dan anak didik pemasyarakatandan kepala kantor wilayah dapat mencabut keputusan pemberian remisi yang ditetapkannya terhadap narapidana dan anak pidana. pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabil, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat direktur jenderal dan kepala kantor wilayah dapat mencabut keputusan pemberian asimilasi yang ditetapkannyadirektur jenderal dapat mencabut keputusan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. kepala kantor wilayah dapat mencabut keputusan pemberian cuti menjelang bebas, dan cuti bersyaratklien dewasa yang dicabut pembebasan bersyaratnyadewasa yang dicabut cuti menjelang bebasnya: selama dalam bimbingan batas diluar lapas tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana, dan selama menjalani sisa pidananya tidak dapat diberikan hak remisiberkelakuan baik adalah tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang tercatat dalam buku register dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baiksetiap narapidana dan anak didik pemasyarakatandidik pemasyarakatanklien dewasa yang dicabut cuti bersyaratnya, selama di: selama berada dalam bimbingan batas tetap dihitung sebagai menjalani masa pendidikan,pencabutan sementara pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau cuti bersyarat kepala batas harus melakukan pemeriksaan terhadap klien sebelum diusulkan pencabutan keputusan secara tetap sebagaimana dimaksud dalam klien yang diusulkan pencabutan keputusannya secara tetap, harus dicabut sementara pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat oleh kepala batas.kepala kantor wilayah dengan dilengkapi alasan dan berita acara pemeriksaan untuk mendapat persetujuan. dalam hal laporan pencabutan sebagaimana dimaksud pada disetujui, kepala kantor wilayah mencabut keputusan cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat serta melaporkannya kepada menteri melalui direktur jenderal. kepala kantor wilayah menyampaikan usulan pencabutan keputusan pembebasan bersyarat kepada direktur jenderal yang dilengkapi dengan alasan dan berita acara pemeriksaan. kepala batas wajib mengembalikan klien yang dikenakan pencabutan sementara sebagaimana dimaksud dalam dalam lapas atau rumah tahanan negarawilayah kerjanya meliputinya disertai hasil evaluasi kepada direktur jenderal dengan tembusan kepada menteridik pemasyarakatan ditahmenjalani (satu per tiga), (satu per dua),jak tanggal penahanan. penghitungan menjalani masa pidana sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menggunakan terlamadidik pemasyarakatandidik pemasyarakatan yang menjalani pidana rumah tahanan negara. bab xiii ketentuan peralihan penyampaian dan pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat yang belum dapat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan, dilakukan secara manual. sistem informasi pemasyarakatan harus sudah dibentuk dalam waktu paling lama (lima) tahun terhitung sejak tanggal peraturan menteri ini diundangkanrepublik indonesia nomor m 0l1.pk. tahun tentang cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan:, peraturan menteri hukum dan hak asasi manum.0an peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor m.hh .pk. tahunab syarat dan tata cara pemberian remisi bagian kesatu syarat pemberian remisi remisi dapat diberikan oleh menteridan anak pidana yang: sedang menjalani cuti menjelang bebas: dan dijatuhdan salinan daftar perubahan dari kepala lapas. pemberian remisi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorismeremisipemberian remisi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana korupsidan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. pemberian remisi bagi: salinan register dari kepala lapas: dan salinan daftar perubahan daritata cara pemberian remisi paragraf umum tata carapidana tim pengamat pemasyarakatan lapas merekomendasikan usulan pemberian remisi bagi narapidana dan anak pidana kepada kepala lapas berdasarkan data narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalamkepala kantor wilayah atas nama menteri menetapkan keputusan pemberian remisi berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan kantor wilayah. keputusan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala lapas untuk diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana dengan tembusan kepada direktur jenderalan pemberian remisi narapidana dan anak pidana kepada kepala lapas berdasarkan data yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam sampai denganusulan pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam yang telah disetujui oleh kepala kantor wilayah berdasarkan rekomendasi dari tim pengamat pemasyarakatan kantor wilayah disampaikan kepada direktur jenderal. usulan pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam yang telah disetujui oleh direktur jenderal berdasarkan rekomendasi dari tim pengamat pemasyarakatan direktorat jenderal disampaikan kepada menteri untuk ditetapkan dengan keputusan menteridalam jangka waktu paling lama (dua belas) hari kerjabagian ketiga pemberian remisi untuk kepentingan kemanusiaan dalam keadaan tertentu menteri dapat memberikan remisi selain remisi sebagaimana dimaksud dalam kepada narapidana dan anak pidanaremisi bagi anak pidana sebagaimana dimaksud dalam diberikan atas dasar pertimbangan: untuk kepentingan masa depan anak yang bersangkutan, mengurangi beban psikologis: dan cc. mempercepat proses integrasi. remisi sebagaimana dimaksud pada diberikan pada hari anak nasional. besaran remisi sebagaimana dimaksud pada adalah sebesar usulan remisi umum pada tahun yang bersamaan. remisi bagi narapidana sebagaimana dimaksud dalam diberikan atas dasar pertimbangan kemanusiaan. bagi narapidana berusia atas (tujuh puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf harus disertai bukti surat akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang sud |
ing kemenkumham. kelas jabatan. struktural. fungsionaljenis jabatan dan kelas jabatan bagi jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umumketentuan dalam lampiran dan lampiran iiikelas senam pengelola datakepegawaian pengelola data pengharmonisasian ' |pengelolahasilkerja pengelola jaringan dokumentasi ' ')' | ' |pengelolakeuangan pengelola pembimbingan kemandirian ' pengelola pembinaan intelektual ' pengelola pembinaan kemandirian pengelola pembinaan kepribadian ' ' pengelolapembinaan rohani bea mama alabama indonesia registratorpemasyarakatan pengelolarumah detensi | ) |pengelolasaranakerja pengelola sistem database pemasyarakatan ' pengelola pensiun pemberhentian pns ' ) | |pengelolawebsite pengevaluasikegiatan program las perundang undangan pengolah bahan distribusi peraturan emas sma tee mis erna ekstradisi pengolah bahan evaluasidan pelaporan ' pengolah bahan informasikan publikasi ' ' |' pengolah bahan pengkajian dan penyusunan bee pengolah bahan penyusunan rencana program non pengolah dan penyusun bahan bimbingan teknis sasak mes (meaaempmemana bimbingan teknis ham erbusene ama komunikasi masyarakat pengolah data administrasi komisibanding ' pengolah dataanggaran ' pengolah data aplikasidan database pengolah datadaktiloskopi ' pengolah data dan bahan pembahasan kreasi mma kelas mel maunsamrenesona pengolah data dan dokumentasi hukum pengolah datadisemwasiham pengolah data evaluasidan informasi | ) penggagas magaurannin' ' pengolah data hasil penelitian kelola batam petualangan pat pena perlengkapan pengolah data inventarisasi dan dokumentasi onta gta rta smear mena anmaauah dagang hak cipta dan desain industri eka krempanatarrart internasional pengin dah arguta kunci psk anggaran pengolah data kelembagaan pengolah data kerjasama ) (pengolah data kesehatan pengolah data klasifikasi desain industri ' )) e pengolah data klasifikasi kelas barang ang ads paper undangan masalah dan kasus pelan kota tno serat budaya pengolah data kovenan hak sipil danpolitik' ) e pengolah datalaporan non pembakuan perlengkapan jan pengolah dah akan hack format soal dan budaya jap pen hak klo rentan pengolah data laporan hak hak sipil dan politik pengolah data laporan ham yang berat ' ' ' pelan lama are pemahat perlengkapan ian begal muka pak ketertiban pengolah data laporan materi informasi | ) kelas nama jabatan fungsional batan data laporan metodologi diseminasi ham perbendaharaan tataan perbendaharaan pengolah data laporan produksidan informasi ada laporan sistem aplikasidan database tangan bimbingan teknis ham |pengolah data perencanaan dan program (pengolahdatawasiat pen persidangan |penyusun kebutuhan sarankan prasarana |rohaniawan agama pembimbing agama sekretaris pimpinan a85 (ternisijarngan ase|merek karo a87 operatorkomputer (pembuatdaftargasi (pemeliharakantor pemeriksa pelanggaran tata tertib peninggalan obatan harta peninggalan (pemroses data penyidikan danlitigasi |pemroses lin advokatasng (pemroses jaminan sosial |pemroses layanan hukum umum (pemroseslegalisasi o (pemroses mutasi kepegawaian aaa intelektual |pemroses status kewarganegaraan pemroses penetapan penghapusan perlengkapan nana asa mntamaran dan informasi kun genangan metode penyuluhan hukum penyidikan |pemroses urusan administrasi komisi banding |pemroses penetapan pemberhentian dan pensiun kelas mo. namajabatan fungsional) catatan ketatausahaan pengadministrasi barang dan atk ' ')' | pengadministrasi barang milik negara ' )) |' permohonan pada hukum pengadministrasi jaminan didunia ' ) | ape berbahan perlengkapan pengadministrasi layanan kunjungan ' ' | bintausaaera teknologi informasi pengadministrasi perjalanan dinas ' ' | pengadministrasi perlengkapan keamanan ' pengadministrasi perpustakaan pengadmnistrasi umum aan pat ran penumpang undangan pengambilsidikjari ' pengawal tahanan narapidana pengelola administrasidiklat pengelola dan pengolah makanan dalaman peserta diklat pelatihan pengelola hukuman disiplin pengelola kendaraan dinas ' ' pengelola tatanaskah ' ' | penghimpun berita penghubung administrasikepegawaian penghubung antarlembaga' '' | pengolah administrasipimpinan ' ' pengolah arsip dan dokumentasi ' ')) | pengolah arsip terapan (pengolah data gajipegawai pengolah datainventaris ' ' pengolah data kegiatan pengamanan pengolah data kendaraan operasional ' ')) | ' pengolah data laporan pembukuan bln perlengkapan pengangkutan perlengkapan pengangkut tan perlengkapan pengolah datasidikjari ' ' penjaga pintu utama pemasyarakatan kelas mo.| nama jabatan fungsional jabatan ana peraturan rentang undangan perancang peraturan daerah perancang peraturan daerah aaa peraturan perenang undangan maa perundang undangan penyiar bahan hukum tidak tertulis '' | penyiar bahan laporan dievaluasi ' ')' |' penyiar bahan laporan hasil pertemuan ilmiah (penyiar bahan legalisasi penyiar bahan pemantauan dan evaluasi ' ') |' penyiar bahan pembelajaran ' ' | penyiar bahan penelitian hukum penyiar bahan penetapan pengangkatan jabatan pena pegang ran jabatan penyiar bahan pengembangan jaringan informasi pena angan para por penyiar bahan pengembangan metode sasak melanin penyiar bahan pengembangan otomasi ' ') ) | penyiar bahan pengkajian hukum ' ' | penyiar bahan penyelenggara diam penamaan penyuluhan penyiar bahan publikasi nan peran perang undangan penyiar data dan bahan pengharmonisasian penyiar data dan program legislasi ' ') | penyiar data rencana kerja dan anggaran ' ) | peraturan perundangundangan peraturan perundang undangan penyiar bahan kegiatan penyuluhan hukum ' penyusun arsip dan dokumentasi ' ') ) | petugas dokumentasi fotografer) petugas anggota jaga ' | petugas pengamanan daten ilo' ) ')' | petugas protokol ' polisi khusus keimigrasian pemasyarakatan ' satuan pengaman tahanan narapidana' | teknis www kelas mal mansmmnsrenesona pengelola kelengkapan dan perawatan mapan alan perawatan |operatormesn operator telepon (pramugara tarunaakademi |pengemudi 'sojagenparis (petugas penggandaan bse|caraka menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, amir syamsud, jabatan fungsional umum, dan jabatan lainnya sertakelas berangan peraturan perlu merancang peraturan perlu pertama merancang peraturan perlu muda merancang peraturan perlu madya merancang peraturan perlu utama bemeriksapaten ali pemeriksa paten pertama memeriksa paten muda memeriksa paten madya memeriksa paten utama memeriksa merekah memeriksa merek pertama memeriksa merekmuda pemeriksa merek madya memeriksa merek utama memeriksa merek terampil pemeriksa merek pelaksana pemeriksa merek pelaksana lanjutan pemeriksa merk penyelia dover sp esia omerperama borrermuba dorrermabya dorrerurama dowergigi spesialis doergigipertama dorercicimuba doergigimadya dowerciciurmma kelas gaemmawaraa perawatgigipemula ' ' ' perawat gigi pelaksana perawat gigi pelaksana lanjutan ' ' | perawat gigipenyelia |perawatahii perawat pertama eerawarmupa mee rawarmabya eerawatutama perawatterampil ' ser pemula |perawatpelaksana (perawat pelaksana lanjutan |perawatpenyelia arsiparisahli |jarsiparispertama ' ' rspa ris muba arsiparis madya arsiparis utama arsiparis terampil jarsiparispelaksana arsiparis pelaksana lanjutan jarsiparispenyelia ' ' pusat rawan pustakawan pertama pustakawan muda |pustakawan madya |memawanmmaamn, pustakawan terampil oibustakawan pelaksana pustakawan pelaksana lanjutan pustakawan penyelia bahasa wiwyaisarapertama' ' wbyasaramuba |widyasaramadya |widyaisarautama (penerima tempe rama peneitimuda meme madya |re terutama las auditorahli www blooooi teodrorperama aubrormudba auditor madya armor utama kelas aodeorteramei budirorpelaksana auditor pelaksanalanjutan at dto penyewa pranata komputerahii oteranata komputer pertama pranata komputer muda ternyata komputermadya pranata komputerutama (pranata komputer terampil pranata komputer pelaksana pranata komputer pelaksanalanjutan pranata komputer penyelia (analis kepegawaian terampil analis kepegawaian pelaksana analis kepegawaian pelaksanalanjutankepegawaian utama psimologklinisahli otesiolgkumspertama |psikologklinis muda teolog klinis madya testo gkumisutama benerjemahahii penerjemah pertama penerjemah muda penerjemah madya penerjemah utama berencanaahli berencana pertama iserencanamuda berencana madya berencana utama japotekerahii apoteker pertama apotekermuda tepoterermadya apoteker utamakelas dn: (pranatalaboratortom kesehatan at(sioterapisahli osasioterapis pertama fisioterapis muda fisioterapis madya fisioterapis utama fisioterapis terampil fisioterapis pelaksana fisioterapis pelaksana lanjutan fisioterapis penyelia dst radiografi terampil oiradiografer pelaksana radiografi pelaksana lanjutan iradiografer penyelia merekam medis oiberekam medis pelaksana merekam medis pelaksana lanjutan merekam medis penyelia mumesionisahli oinutrisionis pertama versions muda inuirssionis madya ilusionis utama nuresionis terampil oinuirisionis pelaksana inutrisionis pelaksana lanjutan imutrsionis penyedia administrator kesehatan tedminsirator pertama tadministratormuda administrator madya administrator utama (pemeriksa desain industri pemeriksa desain industri pertama memeriksa desain indusirimuda pemeriksa desain industri madya pemeriksa desain industri utama kelas sejamamaa bdanpertama temanmu emanmabya emanurmama 28an terampil otbdanpelaksanapemula bdanpelarsana ban pelaksanalanjutan emanpeneua benkdikppns obenydikppns pertama bensdikppnsmuda ibenwdikppns madya bensdikppns utama (penyuluh hokumahit menyolok hukum pertama menyolok hokummuda senonoh hokummadya senyolorhomkelas staf ahli dan staf khusus menterinaa aag kodomain dan hubungan luar negeri staf ahli bidang politik sosial dan keamanan |staf khusus menteri ' yanggotateknisbhp anggota teknis hukum fungsional umum bendahara pengeluaran pusat |bendaharapenerimaan pusat analis evaluasi peraturan perundang undangan |analis jabatan analis kebutuhan dan manfaatpelatihan analis kelembagaan peraturan perundang undangan analis pendapat hukum dan advokasi analis pengaduan masyarakat penghapusan barang milik negara analis pertimbangan bantuan hukum analis pertimbangan hukum analis program bimbingan analis rancangan peraturan perundang kelas mo.) namasadatan fungsional,) oo) tata temanya analis sidikjari analis sistem aplikasi dan jaringan komputer analis standarisasi sarana kerja bendahara penerimaan satker' bendahara pengeluaran satker' pembimbing kemasyarakatan menelaah dokumen fisik perseroan menelaah rancangan perjanjian ekstradisi ' menelaah status warga binaan pemasyarakatan sda undangan pan peraturan perundang undangan anggaran penyuluh hakasasimanusia penyusun abstraksi hukum penyusun nformasihukum penyusun laporan dan hasilevaluasi (penyusun laporan has.pemeriksaan penyusun laporan pengawasan penyusun laporan keuangan pemandangan peraturan dana perancangan peraturan daerah perundang undangan penyusun materikebijakan penyusun naskah akademik penyusun program dan anut pan aturan hasil) | pemeriksaan penyusun bahan kerjasama dokumentasi hukum komandan jaga pemasyarakatan keimigrasian pengadministrasikeuangan pengelola arsip kepegawaian pengelola bantuan hukum pengelolabarang milk negara pengelolabasan baran |
berita negara republik indonesia mengenali pemilik manfaat.was, pengawasan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dilakukan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia: bahwa untuk memastikan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi telah dilaksanakan oleh korporasi sesuai dengan peraturan perundang undangan, perlu diatur tata cara pengawasmanggilan dengan korporasi, dan penyusunan hasil pengawasan langsung (on site). penyusunan hasil pengawasan langsung f(on site) sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat: dokumen dan informasi yang disampaikan oleh korporasi, temuan pengawasan berdasarkan penelitian dan penilaian penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi, dan rekomendasi hasil pengawasan langsung (on site). penyampaian rekomendasi hasil pengawasan langsung (on site) sebagaimana dimaksud pada huruf kepada korporasi dilakukan melalui ahu online. hasil pengawasan langsung (on site) sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan kepada menteri untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan berkala. dalam hal diperlukan, terhadap hasil pengawasan langsung (on site) sebagaimana dimaksud pada menteri melakukan pemanggilan kepada korporasi yang melakukan pelanggaran. bagian kelima pelaksanaan rekomendasi oleh korporasi korporasi wajib melaksanakan rekomendasi dalam jangka waktu paling lama (empat belas) hari sejak pemberitahuan dikirimkan kepada korporasi. dalam hal korporasi tidak melaksanakan rekomendasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada menteri dapat menjatuhkan tindakan terhadap korporasi tersebut. tindakan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: pemblokiran akses korporasi yang bersangkutan dalam ahu online oleh menteri, dan atau menteri menyampaikan rekomendasi kepada instansi berwenang yang menerbitkan izin usaha. tata cara pemblokiran akses korporasi yang bersangkutan dalam ahu online dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf memuat: penundaan, pencabutan, atau cc. pembatalan, izin usaha korporasi. korporasi wajib menyampaikan pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam secara tertulis kepada menteri melalui direktur jenderal,. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini, yang dimaksud dengan dan atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan. pengawasan adalah kegiatan untuk tujuan menilai dan atau memastikan kepatuhan korporasi dalam memenuhi ketentuan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi. instansi berwenang adalah instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang memiliki kewenangan pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, perizinan usaha, atau pembubaran korporasi, atau lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha korporasi. instansi terkait adalah instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang memiliki lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. administrasi hukum umum online yang selanjutnya disebut ahu online adalah sistem pelayanan publik berbasiswasan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi setiap korporasi wajib menetapkan pemilik manfaat dari korporasi. korporasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: perseroan terbatas, yayasan, cc. perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, dan persekutuan firma. penetapan pemilik manfaat dari korporasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh korporasi melalui penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi. tata cara penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korpapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh menteri melalui direktur jenderalbagai pelaksanaan peraturan perundang undangan mengenai penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi, melakukan audit terhadap korporasi, dan ccperaturan perundang undangan mengenai penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi. dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada direktorat jenderal berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. dalam hal diperlukan untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud pada menteri dapat membentuk tim. pengawasan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi, meliputi: penerapan identifikasi dan verifikasi informasi pemilik manfaat dari korporasi, penetapan pemilik manfaat dari korporasi, cc. penyampaian informasi pemilik manfaat dari korporasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusiadalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada korporasi wajib: memberikan dokumen yang dimiliki, dikuasai, dan atau dikelola oleh korporasi, memberikan keterangan kepada pejabat dan atau pegawai direktorat jenderal, baik secara tertulis maupun lisan, cc. mengizinkan pejabat dan atau pegawai direktorat jenderal untuk memasuki pekarangan, lahan, gedung, atau properti yang dimiliki, dikuasai, dan atau dikelola oleh korporasi, merahasiakan laporan hasil pengawasan, dan melaksanakan rekomendasi langkah perbaikan dan atau penyempurnaan atas hal yang ditemukan dalam pengawasan serta melaporkan perbaikan dan atau penyempurnaan yang dilakukan korporasi. bab iii tahapan pengawasan bagian kesatu umum pengawasan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: pengisian kuesioner oleh korporasi,, cc. pelaksanaan pengawasan sesuai dengan tingkat risiko, dan pelaksanaan rekomendasi oleh korporasi. tahapan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilakukan secara elektronik pada ahu online. tahapan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilakukan secara elektronik dan nonelektronik pada ahu online. tahapisian kuesioner oleh korporasi pengisian kuesioner oleh korporasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam rangka memperoleh informasi awal atas kepatuhan korporasi, dan penilaian mandiri atas penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi. kuesioner sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat ketersediaan informasi sebagai berikut: kebijakan dan prosedur penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi, penerapan identifikasi dan verifikasi informasi pemilik manfaat dari korporasi, penerapan penetapan pemilik manfaat dari korporasi, penyampaian informasi pemilik manfaat dari korporasi kepada menteripengisian kuesioner sebagaimana dimaksud pada oleh korporasi pada ahu online dilaksanakan pada tanggal sampai dengan desember tiap tahunnya. bagian ketiga pengawasan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasidalam hurufdilakukan oleh menteri melalui tahapan sebagai berikut: menyelenggara, identifikasi dan analisis risiko bawaan dari masing masing korporasi dengan memperhati sebagaimana dimaksud pada huruf identifikasi tingkat pengendalian intern dari masing masing korporasi, analisis terhadap risiko residual dari masing masing korporasi, identifikasi dan analisis tingkat dampak, dan analisis tingkat risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme pada masing masing korporasi.berupa tingkat risiko, sebagai berikut: rendah, atau tidak memiliki risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, menengahterganggunya operasional internal korporasi, cc.menurunnya tingkat reputasi korporasi, atau sangatpelanggaran peraturan perundang undangan dan mempengaruhi reputasi korporasi. bagian keempat pelaksanaan pengawasan dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam menteri melakukan: pengawasan tidak langsung (off site), dan pengawasan langsung (on site). pengawasan tidak langsung off site) sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan secara elektronik melalui ahu online, terhadap korporasi yang memiliki tingkat risiko rendah dan risiko menengah. pelaksanaan pengawasan tidak langsung off site), sebagaimana dimaksud pada meliputi: pemeriksaan dokumen dan informasi, penilaian penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi, dan keterangan hasil pengawasan tidak langsung (off site). hasil pengawasan tidak langsung (off site) sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat: isian data dan informasi korporasi, temuan pengawasan berdasarkan pemeriksaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi, dan cc. rekomendasi hasil pengawasan tidak langsung (off site). penyampaian rekomendasi hasil pengawasan tidak langsung (off site) sebagaimana dimaksud pada huruf kepada korporasi dilakukan melalui ahu online. pengawasan langsung (on site) sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap korporasi yang memiliki tingkat risiko tinggi dan risiko sangat tinggi. pelaksanaan pengawasan langsung (on site) sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: verifikasi dokumen dan informasi: verifikasi informasi penetapan pemilik manfaat dari korporasi, laporan instansi berwenang dan instansi terkait, proses pemberian izin usaha dari instansi berwenang, |
kementerian hukum dan hak asasi manusia. pendaftaran. anak kewarganegaraan gandaanak berkewarganegaraan ganda dan permohonan fasilitandaftaran bagi anak berkewarganegaraan ganda yang diatur dalamsudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuh. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini, yang dimaksud dengan anak berkewarganegaraan ganda adalah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf serta dalam undang undang nomor tahun tentang kewarganegaraan republik indonesia. fasilitas keimigrasian adalah kartu yang diberikan kepada anak subjek berkewarganegaraan ganda pemegang paspor kebangsaan asing yang diberikan secara affidavit. pejabat penerima pendaftaran adalah pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh kepala kantor imigrasi, pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh kepala perwakilan republik indonesia, atau pejabat imigrasi pada tempat laindaftaran anak berkewarganegaraan ganda pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali. pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dapat dilakukan diwilayah indonesia dan diluar wilayah indonesia. dalam hal pendaftaran dilakukan wilayah indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf pendaftarndaftaran dilakukan luar wilayah indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf pendaftaran diajukan kepada kepala perwakilan republik indonesia, atau pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak berkewarganegaraan ganda. pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia yang memuat paling sedikit, nama lengkap anak berkewarganegaraan ganda, tempat tanggal lahir: jenis kelamin, alamat nama orang tua, kewarganegaraan orang tua, dan status perkawinan orang tua. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dengan mengisi formulir serta melampirkan dokumen asli dan fotokopi: akta kelahiran anak, akta perkawinan, buku nikah, atau akta perceraian orang tua, paspor kebangsaan asing anak bagi yang memiliki, paspor kebangsaan asing ayah atau ibu bagi anak yang tidak memiliki paspor kebangsaan asing, dan pasfoto anak berkewarganegaraan ganda terbaru berwarna dan berukuran (empat kali enam henti meter) sebanyak (empat) lembar. pejabat penerima pendaftaran menerima serta memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada tidak lengkap, pejabat penerima pendaftaran mengembalikan berkas pendaftaran kepada orang tua atau wali anak pada saat diajukan permohonan pendaftaran. dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dinyatakan lengkap, pejabat penerima pendaftaran memberikan tanda penerimaan berkas pendaftaran dan mengembalikan dokumen asli kepada orang tua atau wali anak berkewarganegaraan ganda. pejabat penerima pendaftaran melakukan verifikasi berkas pendaftaran yang telah dinyatakan lengkap untuk diteliti kebenaran dan keabsahannya. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada dinyatakan benar dan sah, pejabat penerima pendaftaran mencatat dalam buku register dengan kode identitas pelayanan, kode unit pelayanan, nomor urut pelayanan, dan kode tahun pelayanan.erbitkan bukti pendaftaran dalam waktu paling lama hari kerja sejak diberikannya tanda penerimaan berkas. dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diragukan kebenaran dan keabsahannya,olak permohonan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda. penolakan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis kepada orang tua atau wali paling lama (tiga) hari kerja sejak diberikannya tanda penerimaan berkas. bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam diberikan dalam bentuk lembaran. dalam hal anak berkewarganegaraan ganda memiliki paspor biasa, selain diberikan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada juga dibubuhkan cap pada halaman pengesahan atau endorsement paspor biasa. format formulir permohonan pendaftaran, tanda penerimaan atau pengembalian berkas pendaftaran, dan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganfasilitas keimigrasian setiap anak berkewarganegaraan ganda yang memiliki paspor kebangsaan asing dapat diberikan fasilitas keimigrasian. fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud pada berupa pembebasan dari kewajiban memiliki visa, pembebasan dari kewajiban memiliki izin keimigrasian dan izin masuk kembali: dan cc. pemberian tanda masuk atau tanda keluar yang diperlakukan sebagaimana layaknya warga negara indonesia. fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan permohonan. permohonan fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan: wilayah indonesia, atau diluar wilayah indonesia dalam hal permohonan dilakukan wilayah indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf permohonrmohonan dilakukan luar wilayah indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf permohonan diajukan kepada kepala perwakilan republik indonesia, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri, permohonan fasilitas keimigrasian diajukan dengan mengisi formulir serta melampirkan dokumen asli dan fotokopi, paspor kebangsaan asing anak berkewarganegaraan ganda, dan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda. anak berkewarganegaraan ganda yang memperoleh fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam harus menggunakan paspor yang sama pada saat masuk dan keluar wilayah indonesia. dalam hal anak berkewarganegaraan ganda masuk dan keluar wilayah indonesia menggunakan paspor kebangsaan asing, pejabat imigrasi selain memberikan tanda masuk atau tanda keluar juga membubuhkan cap keimigrasian sebagai anak berkewarganegaraan ganda pada kartu embarkasi atau demarkasi. ketentuan lain lain anak berkewarganegaraan ganda yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia (dua puluh satu) tahun dapat diberikan paspor biasa. paspor biasa sebagaimana dimaksud pada berlaku sampai anak berkewarganegaraan ganda berusia (dua puluh satu) tahun. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: anak berkewarganegaraan ganda yang telah memperoleh paspor biasa sebelum berlakunya peraturan menteri ini harus melakukan pendaftaran berdasarkan peraturan menteri ini paling lama sebelum anak berkewarganegaraan ganda berusia (delapan belas) tahun atau belum kawin: dan anak berkewarganegaraan ganda yang telah memperoleh fasilitas keimigrasian sebelum berlakunya peraturan menteri ini harus melakukan penggantian dokumen fasilitas keimigrasian pada kantor imigrasi, kantor perwakilan republik indonesia, atau tempat lain yang ditentukan oleh menteri paling lama sebelum anak berkewarganegaraan ganda berusia (delapan belas) tahun atau belum kawid kementerian hukum dan hak asasi manusia. bantuan hukum. syarat. tata cara. penyaluran dana. peraturan pelaksanaan. peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia regu bamenteri ini yang dimaksud dengan::formulirantuan hukum untuk pendampingan luar pengadilan dapat dilakukan pencairan dengan carabagian kesepuluhjawaban, replika: publik:ulir b standar pelaksana bantuan hukum bagian kesatu advokat untuk dapat memberikan bantuan hukum, advokat harus memenuhi syaratbagian kedua paralegal untuk dapat memberikan bantuan hukum, paralegal harus memenuhi syarat: terdaftar pada salah satu pemberi bantuan hukum yang terakreditasi,bagian ketiga dosen untuk dapat memberikan bantuan hukum, dosen atau fakultas syariah. bagian keempat mahasiswa untuk dapat memberikan bantuan hukum, mahasiswaatau fakultas syariahstandar pemberian bantuan hukum bagian kesatutempat tinggal pemohon bantuan hukum, panitia pengawas daerah. bagian kedua, jam pelayanan, personalia dan struktur organisasi: dan jenis layanan., dan atau unit kerja pada kementerian hukum dan hak asasi manusiamenteri untuk menunjuk pemberi bantuan hukum lain. bab anggaran bantuan hukum bagian kesatu umum anggaran bantuan hukum diberikan untuk kegiatan litigasi dan nonlitigasi. besaran anggaran bantuan hukum ditentukan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai standar biayamenteri melalui kepala badan pembinaan hukum nasionalformulir proposal pengajuanmenteri melalui kepala kantor wilayah disertai dokumen yang disyaratkan. kepala kantor wilayahkantor wilaykantor wilayah menyampaikan permintaan pencairan anggaran kepada menteri melalui kepala badan pembinaan hukum nasionaldan atau surat elektronik lainnya: dan dokumentasi. bukti penangkuasa,tawaran mediasi atau jawaban, eksepsi atau replika: kesimpulan: memori banding atau kontra memori banding: memori kasasi atau kontra memori kasasi, dan atau memori peninjauan kembalieksepsi atau replika,: kesimpulan:menteri melalui kepala badan pembinaan hukum nasionalkantor wilayah. bab vii standar pelaporan pengelolmenteri melalui kepala badan pembinaan hukum nasional, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber lainnya yang sahtandar bantuan hukum meliputi: standar bantuan hukum litigasi, standar bantuan hukum nonlitigasi, standar pelaksana bantuan hukum: standar pemberian bantuan hukum, dan standar pelaporan pengelolaan anggaran. bab standar bantuan hukum litigasi bagian kesatu umum standar bantuan hukum litigasi meliputi standar bantuan hukum untuk perkara: pidana, b.perdata, dan tata usaha negara.: jurnal, buku besar, dan buku pengawasan kredit anggaran. laporan sebagaimana dimaksud pada dihasilkan dari sistem pelaporan pengelolaan anggaran dan kinerja bantuan hukum yang dikeluarkan dan dikelola oleh menteripanitia pengawas daerah. formulirterhitung sejak tanggal diterimanya laporan. bab viii pemantauan dan evaluasi menterisecaraaerah dilaksanakan oleh kantor wilayah.menteri. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat tanggal desember tahun berjalan dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah. menteri melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan hukum. evaluasib.evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan hukumstandar bantuan hukum untuk perkara pidana penerima bantuan hukum dalam perkara pidana terdiri atas: tersangka::standar: dan atau menyiapkan memori banding atau kasasi. bagian keempat standar:iii standar bantuan hukum non:didokumentasikantiga puluh) orang, yang dibuktikan dengan daftar hadir: pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat (dua kali enam puluh) menit: lokasi penyuluhan hukum dilaksanakan tempat kelompok orang miskin berada: dan materi yang disampaikan dalam bentuk bahan tertulis. formulir laporinvestigasi kasus. formulir laporanlitian hukum. keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur: advokat, paralegal: dosen, dan atau mahasiswa fakultas hukum, yang terdaftar pada pemberi bantuan hukum. ketua panitia sebagaimana dimaksud pada paling rendah berpendidikan strata bidang hukum.. penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada lakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum. anggota panitia sebagaimana dimaksud dalam harus mengajukan proposal penelitian hukum kepada pemberi bantuan hukum untuk melakukan penelitian hukum. formulirulir laporulir laporformulir |
lan kemenkumham. tunjangan kinerja. jabatan. kelas jabatan. pelaksa(dalam rupiah)'kepala subbagian pemantauan analisa dan pelaporan kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala subbagian pemantauan analisa dan pelaporan kepala subbagian pemantauan analisa dan pelaporan iii kepala subbagian pemantauan analisa dan pelaporan kepala bagian kelembagaan kepala nba otak dalam esa pala subbagian sas 4nz2so0 kepala subbagian omeanasasia g| kepala bagian tatalaksana kepala subbagian standardisasi sarana kerja kepala subbagian sistem, prosedur dan metoda kepala subbagian analisa tata laksana ata gonsaenan utama mma as25s06 kepala biro kepegawaian kepala bagian umum kepegawaian kepala subbagian penyusunan formasi dan pengadaan pegawai kepala subbagian peraturan perundang undangan kepala subbagian jaranan sosial haa tempat bms1 tetauaaha bo ) kepala bagian pengembangan kepala subbagian analisa kebutuhan pengembangan pegawai kepala subbagian analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan luar negeri kepala subbagian seleksi pengembangan pegawai kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala bagian mutasi pegawai bae bum alam moi 4azt00 hae esai aot mama a 4n3.m00 email a0a masih a 4n3.m00 kepala bagi monas kepala bagian pemberhentian, pensiun dan disiplin pegawai kepala subbagian pemberhentian dan pensiun kepala subbagian pemberhentian dan pensiun kepala subbagian pemberhentian dan pensiun kepala sub bagian administrasi disiplin pegawai kepala bagian tata usaha har mata sos besar mamas teases his desa a0t desa maman a 4n3.m00 heo sai unm pemain 4n32. kepada bubragiaw peng o| 4s2ns00 kepala biro keuangan kepala bagian pelaksana'bagian perbendaharaan dan tata usaha keuang eka kepala bagian pengujian dokumeiii kepala subbagian pengujian dan penerbitan surat perintah membayar kepala 'bagian akuntansi dan kepala subrlengkapan kepala bagian analisa kebutuhan kepala subbagian penyediaan data as22t00 kepala subbagian perlakuan kepala subbagian tata terra bin kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala bagian pengadaan kbri bagian ama banua tan.o0 kepala subbagian pelaksanaan pengadaan kepala subbagian evaluasi dan pelaporan pengadaan kepala bagian penyimpanan dan bidan ber has ata @onm a0i persamaan 4n3.kepalkepala subbagian hubungan organisasi kemasyarakatan kepala bagian informasi dan kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala subbagian pengolahan dan penyajian berita kepala subbagian hubungan pers dan media massa 1o1 kepala 'subbagian dokumentasi dan perpustakaan kepala bagian kerja sama luar kepala subbagian kerja sama badan badan internasional low kepala subbagian kerja sama antar negara losteknis majelis pengawas pusat notaris los kepala subbagian pengaduan masalah hukum kepala biro umum kepala bagian tata usaha ben kepala subbagian pembimbingan dan pengelolaan arsip dinamis kepala subbagian penyimpanan dan layanan arsip inaktif kepala bagian tata usaha pimpinan kepala subbagian tata usaha menteri kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) |kepala 'subbagian tata usaha sekretaris jenderal lis kepala subbagian tata usaha staf ahli dan staf khusus menteri kepala subbagian tata usaha wakil menteri kepala bagian bina sikap mental kpai subbagian kas maan s35 kepala subbagian bimbingan rohani pegawai kepala subbagian pelayanan kesehatan pegawai kepala bagian rumah tangga kata subbagian urusan data a| kepala subbagian kendaraan dan perjalanan dinas (kepala subbagian gaji dan tunjangan kinerja kepala bagian protokol dan kepala subbagian acara dan tamu pimpinan kepala bursa kerrotortan ropengkajian dan pengembangan kebijakan kepala bagian umum kepala subbagian tata usaha dan kepegawaian kepala subbagian keuangan ron kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala subbagian rumah tangga dan perlengkapan kepala bidang program dan kepala subbidang penyusunan rencana dan anggaran lai kepala subbidang evaluasi dan pelaporan kepala bidang pengkajian dlaslas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala bagian laporan hasil kepala subbagian analisis laporan hasil pengawasan il san kepala subbagian kenangan s00 kepala '1gs kepala subbagian umum kepegawaian kepala 'subbagian mutasi dan promosi kepala subbagian pengembangan pegawai inspektur wilayah kepala 'subbagian tata usaha inspektorat wilayah inspektur wilayah 17a kepala 'subbagian tata usaha inspektorat wilayah inspektur wilayah iii kepala 'subbagian tata usaha inspektorat wilayah inspektur wilayahbesaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah)1gpkepala bagian program dan kepala subbagian data dan informasi 1s kepala subbagian evaluasi dan laporan 1ss kepala ) subbagian penyusunan rencana dan anggaran isojolas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah)bobbagiah mma mangan enero0las besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala seksi visa tinggal terbatas kepala seksi visa untuk negara tertentu kepala subdirektorat lain masuk, bertolak dan tempat pemeriksaan imigrasi kepala seksi masuk ammad0 kepala sersiambertolak kepala seksi tempat pemeriksaan imigrasi dan pos lintas batas kepala subdirektorat fasilitas |kepalaseksitatanan agamawan kepala seksi layanan pendaratan atas alat angkut |kepalasurbagian tatausaha direktur lain tinggal dan status kepala subdirektorat lain tinggal kepala seksi izin tinggal kunjungan |kepalasersitim tinggal terbatas kepala sekitar tinggal tet )o| kepala seksi lain tinggal khusus dan darurat kepala subdirektorat alih status kepala seksi alih status tinggal terbatas kepala seksi alih status ijin tinggal tetap kepala subdirektorat penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala seksi penelaahan status keimigrasian kepala seksi surat keterangan keimigrasian kepala baru usaha passes direktur intelijen keimigrasian kepala subdirektorat operasi intelijen keimigrasian kepala seksi pengawasan orang asing kepala seksi operasi kewilayahan kiamat imsiranaoauanaan sans00 kepala subdirektorat produksi intelijen keimigrasian kepala seksi laboratorium forensik keimigrasian dan pengelolaan informasi intelijen a7 kepala seksi produksi perkiraan intelijen kepala seksi produksi kegiatan intelijen kepala subdirektorat kerja sama intelijen keimigrasian kepala seksi kerja sama lembaga intelijen s1 kepala seksi bimbingan jaringan non lembaga kepala subdirektorat pengamanan perizi dan dokumen kepala seksi pengamanan perizinan hse jikalau sun maan mena sama sans00 kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) direktur penyidikan dan penindakan keimigrasian kepala subdirektorat penyidikan (kepalaseksi penyidikan wilayah (kepala seksipeninikanwiatahn kepala seksi penyidik pegawai negeri sipil kepala subdirektorat penindakan (eepalaseksi penindakan watashi |kopalaseksipenwdakanwiayahi kepala subdirektorat pencegahan kepala seksi penangkalan as22500 kepala subdirektorat detensi imigrasi dan deportasi kepala seksiimigran ilegal kepala sub bagian tata usaha | direktur lintas batas dan kerja sama luar negeri keimigrasian kepala subdirektorat kerja sama kepala seksi kerja sama perbatasan malaysia dan philip kepala seksi kerja samalas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah)jaman atas kepala seksi pelayanan sistem informasi manajemen keimigrasian kepala seksi pemeliharaan sistem informasi manajemen keimigrasian kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah)epala subdirektorat dokumen keimigrasian dan kartu elektronik (kepala seksi registrasi dan distribusi dokumen kepala seksi pelayanan kartu elektronik kepala seksi pemantauan kualitas dan penggunaan dokumen keimigrasian kepala sub bagian tata usaha direktur jenderal aon (pre ara sekretaris direktorat jenderal soo sekretaris dirirlengkapan kepala subbagian pengadaan dan analisa kebutuhan kepala 'subbagian inventarisasi dan penghapusan kepala bagian umum kepala subbagian perbuatan dan arsip amat somamana mma aaaa senses kepala subbagian tata usaha pimpinan dan protokol direktur bina keamanan dan kepala subdirektorat standardisasi dan evaluasi kepala seksi standardisasi sarana kepala seksi pemantauan dan evaluasi hunian kepala subdirektorat pencegahdirektorat kode etik kepala seksi pengawasan internal kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala seksi advokasi dan bantuan hukum kepala seksi bimbingan teknis petugas keamanan kepala subdirektorat pelayanan kepala seksi penerimaan dan klarifikasi pengaduan kepala ssi momoa kepala seksi evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban kep buatan berkubah r5s so5 direktur bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan kepala subdirektorat pengawasan kepala seksi gli kepala seksi bahan makanan kepala seksi sarana dan prasarana makanan kepala subdirektorat pengawasan kepala seksi standardisasi kesehatan kepala seksi pelayanan kesehatan kepala seksi sarana dan prasarana kesehatan ssi kepala seksi sanitasi dan kesehatan lingkungan kepala subdirektorat penyakit menular dan ketergantungan napa kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) asa berkala ers dalam asi dag dans0 kepala seksi rehabilitasi sosial kepala subdirektorat perlindungan kelompok rentan dan resiko tinggi a57 kepala seksi perlindungan kelompok rentan kepala seksi perlindungan kelompok resiko tinggi kepala seksi evaluasi dan pelaporan kesehatan dan perawatan: pukul waktu setempat pada hari jum'at,:kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah)subbagiantatausaha o |' ' direktur bina pengelolaan bahan kepala subdirektorat registrasi kepala seksi penerimaan dan penilaian kepala seksi klasifikasi dan penempatan ngamanan alonso kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) see ampas sans kepala seksi bimbingan teknis petugas pengelolaan bahan dan baran kepala subdirektorat mutasi dan mas mann don jimat smtpanemassaan asa2so0 kepala seksi pengawasan bahan dan baran ona kanan mem aaaa as55sea direktur informasi dan kepala subdirektorat data dan kepala seksi pengelolaan data dan informasi kepala seksi pengembangan sistem database kepala 'seksi pengamanan dan pemeliharaan kepala subdirektorat komunikasi kepala seksi analisa dan strategi komunikasi kepala seksi peliputan dan penyajian berita kepala seksi evaluasi dan pelaporan informasi dan komunikasi kepala subdirektorat kerja sama kepala seksi kerja sama dalam negeri 4os kepala seksi kerja sama luar negeri kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) direktur bina narapidana dan pelayanan tahanan kepala subdirektorat registrasi kepala seksi registrasi dan klasifikasi tahanan kepala seksi registrasi dan klasifikasi narapidana kepala seksi evaluasi dan pelaporan pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan kepala subdirektorat pelayanan tahanan dan bantuan hukum kepalaseksipelayanan tahanan kepala saksi bantuan hukum )o | kepala seksi bimbingan dan penyuluhan hukum kepala subdirektorat integrasi dan tim pengamat pemasyarakatan kepala seksi pendayagunaan tim pengamat pemasyarakatan kepala seksi adisi orientasi dan asimilasi (ralasersimneorastumum (a25 rerata esimiorasinhusus kepala subdirektorat bimbingan kepala seksi bimbingan latihan keterampilan kepala seksi kegiatan kerja industri dan jasa kepala seksi kegiatan kerja pertanian dan perkebunan kepala seksi kegiatan kerja perikanan dan peternakan kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala subdirektorat bimbingan 4s1 kepala seksi olahraga dan kesenian kepala seksi bimbingan intelektual dan kesadaran bernegarana kepala bagian keuangan kepala subbagian pelaksanaan anggaran kepala subbagian perbendaharaan 4a7 kepala subbagian akuntansi dan pelaporan kepala bagian umum kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) hao era sebagian pembawa kar sans00 iso rpm aon mua malaga kepala subbagian perjalanan dinas kepala subbagian hubungan masyarakat kepala bagian tata usaha dasa epmasubbagih perbuatan asa ass kepala subbagian sistar otomasi sandkepala seksi pendapat hukum dan advokasi kepercayaan ex (kepala sesi aonmes simpati sesat penemuan maw santos kepala seksi perseroan terbuka, lembaga keuangan dan penanaman modal kepala seksi badan huruf sosial rodkelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) diosesan e a71 kepala ) seksi evaluasi dan pelaporan didunia a79 kepala seksi arsip dan dokumentasi didunia kepala subdirektorat harta peninggalan aza kepala ) seksi balai harta peninggalan kepala seksi daftar wasit kepala seksi arsip dan dokumentasi harta peninggalan kepala subdirektorat notaris a78 kepala seksi pengangkatan dan pemindahan notaris kepala seksi perpanjangan dan pemberhentian jabatan notaris kepala seksi arsip dan dokumentasi notaris kepala subbagian marnusaha are soo direktur pidana kepala subdirektorat pelayanan hukum pidana dan grasi asa4ss kepala seksi pemantauan dan evaluasi hukum pidana khusus kepala subdirektorat penyidik kepala subdirektc kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah)beda ber direktur tata negara kepala subdirektorat hukum tat(kepala seksi pendaftaran partai politik kepala subdirektorat kewarganegaraan mata sonmaoian berusaha taro direktur hukum internasional soo dan otoritas pusat kepala subdirektorat otoritas pusat dan hukum humaniter kepala seksi hukum humaniter' ) kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala seksi ekstradisi dan pemindahan narapidana s10 kepala seksi bantuan hukum dan timbal balik kepala subdirektorat hukum ekonomi, perdata dan lembaga internasional s19 kepala seksi hukum ekonomi dan lembaga internasional kepala seksi hukum perdata internasional kepala subdirektorat hukum laut, udara dan lingkungan dame maa asinan apr n25s00 s16 kepala seksi hukum udara dan angkasa ber kepada subbagian mena as2ns00 direktur daktiloskopi kepala subdirektorat perumusan dani ampat isi merasa hana demain semut awasi 4ne200 kepala subdirektorat data dan serta emas mengomaian mama anon kepala seksi pengolahan data dan informasi kepala subdirektorat dokumentasi dan arsip kepada besi bowongesmasi "ane email ana alonso0 hao jimat sombacian berusaha o | 4az2t00 direktur jenderal hak kekayaan kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) sekretaris direktorat jenderal hak kekayaan intelektualsai5aa kepala bagian umum kepala 'subbagian pengelolaan barang milik negara haa tia goa adas mama disco0 sa7 kepala subbagian perjalanan dinas dan kendaraan operasional kepala 'subbagian pengelolaan barang persediaan kepala bagian tata usaha dan kepalasubbagian perbuatan kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah)5a permohonan dan publikasi kepala seksi administrasi permohonan kepala subdirektorat klasifikasi (sse (kepataseesiretaranan vcepat ase ksimutasidanlise(see (kepatasummacian tatanama direktur paten kepala subdirektorat se. permohonan dan publikasi kepala seksi administrasi permohonan::kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala subdirektorat klasifikasi (hamata sesi mtasirnasi men kepala subdirektorat kepala seksi penataan teknis rard soo, kepala subdirektorat sertifikasi, pemeliharaan, mutasi dan lisensi (kpai sesi segmen kasi mon s78 kepala seksi pemeliharaan, mutasi dan lisensi kepala subdirektorat pelayanan kepala seksi pertimbangan hukum dan litigasi ssi kepala seksi administrasi komisi banding (kereta subbagian tan usaha direktur merek kepala subdirektorat sea permohonan dan publikasi kepala seksi administrasi dan permohonan ser |kepada sesi suara amano0 kepala subdirektorat kepala seksipelayanan teknis kepala subdirektorat indikasi so1 kepala seksi administrasi pemeriksaan kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala subdirektorat sertifikasi perpanjangan, mutasi dan lisensi ora ber aerasi kepala seksi perpanjangan, mutasi dan lisensi kepala subdirektorat pelayanan kepala seksi pertimbangan hukum dan litigasi kepala seksi administrasi komisi banding amat gonanama mamwaaaa asnssaa direktur kerja sama dan promosi kepala subdirektorat promosi kepala seksi penyiapan materi promosi kepala seksi promosi dan sosialisasi kepala subdirektorat kerja sama kepala seksi kerja sama regional kepala seksi kerja sama bilateral kepala seksi kerja sama multilateralbnn direktur teknologi informasi kepala subdirektorat pengelolaan dan pengembangan sistemcis kepala seksi pengembangan aplikasi kepala subdirektorat pendukung kepala seksi layanan keluhan dan pemeliharaan gigs kepala seksi pengelolaan sistem jaringan kepala subdirektorat pengembangan proses kepala seksi proses kerja teknologi informasi cp1 kepala seksi pengelolaan situs internet kepala subdirektorat dokumentasi dan perpustakaan kepalahas kpai sami downgsrmasr mask hana (iammtaemasiresrusnaaan asas kepala subbagian tama usaha am22t00 direktur penyidikan kepala subdirektorat pengaduan kepala seksi penerimaan pengaduan kepala seksi administrasi penyidikan kepala subdirektorat penindakan kepala seksi penindakan kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) hang ata rama wear 4s2nso0) direktur jenderal hak asasi sekretaris dirca1hem mata somsesisraaai teases kepala subbagian pemberhentian dan pensiun cas kepala bagian keuangan ca7rlengkapan yasa para mas tan oaa 4s2nso0 kepala subbagian perjalanan dinas kepala bagian tata usaha kepala subbagian perbuatan dan kearsipan kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala subbagian tata usaha pimpinan kepala subbagian humas dan protokol direktur pelayanan komunikaskepala subdirektorat pelayanan (kepalasersihaksipeldanpolmk kepala seksi hak ekonomi, sosial dan budaya kepalasubbagian tatausaha direktur kerja sama hak asasi kepala subdirektorat kerja sama kepala seksi kerja sama antar negara kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala seksi kerja sama badan badan khususdirektorat legislasi dan harmonisasi hak asasi manusia es1 kepala seksi telaahan naskah akademik kepala seksi legislasi sanspo kepala seksi harmonisasi sanspo kepala subdirektorat instrumen kepala seksi kovenan hak sipil dan politik gs6 kepala seksi kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya kepala subbagian tatausaha direktur diseminasi hak asasi kepala subdirektorat program kepala seksi metodologi diseminasi hak asasi manusia kepala seksi bahan diseminasi hak asasi manusia kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala subdirektorat kebudayaan kesadaran hak asasi manusia (oa (kepalasersiaparaturnegara kepala seksi masyarakat kepala subdirektorat penyuluhan kie' ) | ' ' direktur penguatan hak asasilas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah)bagian tatausaha ' ) direktur informasi hak asasilas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala seksi pengamanan dan pemeliharaan sistem dan jaringan hak asasi manusia (kepala seksi jejaring informasi hak asasi manusia kepala subdirektorat publikasi |sai kepala seksi perpustakaan hak asasi manusia kepala 'subdirektorat evaluasi pelaporan hak asasi manusia kepala seksi evaluasi dan pelaporan wilayah vaa kepala seksi evaluasi dan pelaporan wilayah kepala some tak r660mutasi pemberhentian dan pensiun kepala bagian keuangan kepala subbagian pelaksanaan anggaran a6 kepala subbagian perbendaharaan dan akuntansi kepala bagian perlengkapan kepala subbagian pengelolaan barang milik negara kepala 'subbagian pengelolaan barang persediaan kepala bagian umum kepala gubbagi perbuatan (ata uma bagian rumah tana sans00|s9 kepala seksi perencanaan dan perancangan1y0kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala seksi perencanaan dan perancangan kepala kepala subbagian tata usaha ' ) | ' ' direktur harmonisasi peraturan perundanglas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah)' ) | ' ' direktur pengundangan, publikasi, dan kerja sama peraturan perundang u undangan kepala subdirektorat publikasi kepala seksi penerbitan asas00kepala subdirektorat sistem informasi' ) |' ) | kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala seksi bimbingan dan konsultasidaerah wilayah iii kepala subbagian tata usaha ' ) | ' 'evaluasi dan pelaporan kepalasubbagian kerjasama oosgs kepala subbagian administrasi pendidikan dan pelatihan kepala subbagian perpustakaan dan arsiphans jimat umat markubaha s3n so0 kepala subbagian perlengkapan dan rumah tangga kepala subbagian hubungan masyarakat dan protokol kepala pusat pengembangan kepemimpinan dan manajemen kepala bidang program sao kepala subbidang penyusunan program saj kepala subbidang standardisasi dan metoda kepala bidang penyelenggaraan eis jia sumaibano pemakaman saa kepala 'sas kepala pusat pengembangan teknis kepala bidang program kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah)as|kepmasubbangevaluasi kepala subbidangsedirektur akademi ilmu kepala subbagian administrasi umum kepala urusan kepegawaian kepala urusan keuangan kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala urusan tata usaha dan kepala subbagian akademi dan keturunan kepala urusan administrasi kepala urusan administrasi direktur akademi imigrasi kepala subbagian administrasi umum kepala urusan kepegawaian kepala urusan keuangan kepala urusan tata usaha dan ssi kepala 'subbagian administrasi akademi dan keturunan kepala urusan administrasi kepala urusan administrasi kepala badan pembinaan hukum sekretaris badan pembinaan kepala bagian program dan ss7 kepala subbagian penyusunan rencana dan anggaran sgs kepala subbagian data dan informasi sso kepala subbagian evaluasi dan pelaporan kepala bagian kepegawaian s01 kepala subbagian umum kepegawaian kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah)tata usaha dan kearsipan simpati una kanan emas anata asassos oo1 kepala subbagian hubungan masyarakat dan protokol kepala bagian pengelolaan barang milik negarpenilaian dan penghapusan barang milik negasos kepala subbidang penelitian kelembagaan hukum kepala subbidang penelitian penegakan hukum kepala bidang penelitian dan substansi hukum kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala subbidang penelitian kebun tuhan hukum kepala subbidang penelitian hukum positif kepala bidang penelitian budaya hukum dan masyarakat kepala subbidang penelitian hubungan hukum dan masyarakatubbidang politik, hukum, keamanan dan kesejahteraan rakyat kepalasubbidangkepala subbidang pemberdayaan jaringan informasi kepala subbidang fasilitasi dan penguatan jaringan kepala subbidang penerbitan dan publikasi hukum kepala pusat penyuluhan hukum kepala bidang desa sadar hukum kepala subbidang pemetaan desa sadar hukum kepala subbidang evaluasi desa sadar hukumstruktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala subbidang fasilitasi desa sadar hukum kepala bidang pengembangan penyuluhan hukum oas kepala subbidang metode penyuluhan hukum mata boseman memutar awan 4season kepala subbidang sarana penyuluhan hukum kepala bidang 'kebudayaan kepala subbidang pemberdayaan unit pelayanan hukum kepala subbidang penyuluhan hukum langsung kepala subbidang penyuluhan hukum tidak langsungog1 kepala subbagian umum kepegawaian kepala 'subbagian mutasi dan pensiun kepala bagian keuangan kepala subbagian pelaksanaan anggardan akuntansi kepala bagian umum og7 kepala subbagian perlengkapan dan rumah tangga ogs kepala subbagian tata usaha dan perjalanan dinas kepala 'subbagian tata usaha pimpinan kepala bagian humas dan o71 kepala 'subbagian humas dan protokol politik dan politik kepala bidang pengembangan hak hak sipil dan politik o7osi kepala subbidang evaluasi hasil penelitian kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah)kepala bidang pengembangan transformasi konflik kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah)bidang penelitian hak hak1oo1o11las besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) 1o1gkepala subbidang keamanan dan ketertiban kepala subbidang bimbingan kemasyarakatan, latihan kerja dan produksi kepala bidang registrasi, perawatan dan bina khusus narkotika 1o2g'las besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala subbidang intelijen dan penindakan keimigrasian 1oga kepala subbidang sistem informasi keimigrasian kepala divisi pelayanan hukum dan1o40 kepala subbidang pengembangan hukum lo41 kepala subbidang jaringan dokumentasi dan informasi hukum kepala bidang hak asasi manusia 1oa3 kepala subbidang perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia loanmaga pemasyarakatan kepala bagian tata usaha kepala subbagian kepegawaian kepala subbagian keuangan (kepala subbagian untu sans00 kepala bidang pembinaan napi kepala seksi registrasi kepala seksi bimbingan kemasyarakatan kepala seksi perawatan napi kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala bidang kegiatan kerja kepala seksi bimbingan kerja kepala seksi sarana kerja loss kepala seksi pengelolaan hasil kerja kepala bidang administrasi keamanan dan tata tertib kepala seksi keamanan log1 kepala seksi pelaporan dan tata tertib kepala lembaga pemasyarakatangkepala lembaga pemasyarakatan kelas narkotikyata tertib kepala lembaga pemasyarakatan loo1y gan kepala urusan umum 1oospala sub$ kepala suksesi kegiatan kerja kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah)epa lembaga sanamras mam kepala suksesi kegiatan kerja 1yazkepala urusan tata usaha kepala suksesi adisi dan kepala suksesi pembinaan kepala suksesi keamanan dan yang kepala kepala rumah tahanan negar(kara tana kepala suksesi bantuan hukum yan penyuluhan kepala suksesi bimbingan kepala seksi pengelolaan rutan kepala suksesi keuangan dan kepala suksesi umum kepala rumah tahanan negara kepala kesatuan pengamanan kepala suksesi pelayanan kepala suksesi bimbingan kepala 'suksesi pengelolaan kepala rumah tahanan negara kepala kesatuan pengamanan kepala suksesi pelayanan kepala 'suksesi pengelolaan kepala balai pemasyarakatan kepala subbagian tata usaha: sampai dengan (tiga puluh) hari kedua sebesar (dua puluh lima per seratus):::kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala urusan kepegawaian kepala urusan keuangan kepala urusan umum kepala seksi bimbingan klien dewasaseksi bimbingan klien anakbalai pemasyarakatan kepala urusan tata usaha kepala seksi bimbingan klien kepala kepala seksi bimbingan klien anak kepala rumah penyimpanan benda than negara klas kepala suksesi administrasi dan kepala subst kepala suksesi pengamanan dan pengelolaan rupawan kepala rumah penyimpanan benda srr aan negara kelas kepala suksesi administrasi dan pengelolaan rupawan kepala cabang rumah tahanan kepala kepala suksesi pelayanan tahanan dan pengelolaan cabang rutan kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) ketua balai harta peninggalan sekretaris balai harta kepala seksi harta peninggalan wilayah kepala seksi harta peninggalan wilayahjan kepada urusan aoo kepala kantor imigrasi kelkepala seksi informasi keimigrasian kepala seksi sarana komunikasi keimigrasian kepala bidang lalu lintas dan status keimigrasian kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala seksi perizinan keimigrasian kepala seksi status keimigrasian kepala bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian kepala seksi pengawasan keimigrasian liga kepala seksi penindakan keimigrasian kepala bidang pendaratan dan izin kepala seksi unit kepala seksi unit kepala seksi unit kepala kantor imigrasi kelas kepala seksi informasi dan sarana komunikasi keimigrasian kepala suksesi informasi kepala suksesi komunikasi kepala ) seksi lalu lintas keimigrasian kepala suksesi lintas batas kepala suksesi perizinan kepala kepala seksi status keimigrasian kepala suksesi penentuan status kepala suksesi penelaahan status keimigrasian kepala seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian kepala suksesi pengawasan kepala maa ana, nama jabatan struktural jabatan tunjang gan (dalam rupiah) aan patas penundaan, asian |kermtasunmaointatmusaha asz2s00 rerata urusan kepegawaian a20 |kentaur san keuangan) oo)| sos0000 pala urusan umum soso000 |keratasusmacmn tama usaha asz2s00 |kepada urusan kepegawaian merata urusan keuangan eso000 a20 cepat lurus umum komunikasi keimigrasian ima mermasunsersimrormasi 3eso000 ips |kermtasunsersisomun kasi sea meme pat pa) annes00 status keimigrasian sena epa ama lan era sanam penindakan keimigrasian lana mna aman lan tea mma azan rerata urusan usaha lan pra aman kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala suksesi interkom dan masak keimigrasian kepala rumah detensi imigrasi pusat kepala bagian tata usaha (kepala subbagian bisa kepala subbagian kepegawaian kepala subbagian keuangan kepala bidang registrasi dan ana kep son000kepala seksi penempatan kepala seksi keamanan kepala seksi pemulangan dan deportasi kepala rumah detensi imigrasi kepala subbagian tata usaha kepala urusan kepegawaian kepala urusan keuangan kepala urusan umum 1oa2 kepala seksi registrasi, administrasi dan pelaporan kepala suksesi registrasi kepala suksesi administrasi dan kepala ipa kepala seksi perawatan dan kesehatan kelas besaran nama jabatan struktural tunjangan jabatan (dalam rupiah) kepala suksesi perawatan kepala suksesi kesehatan 1pas kepala seksi keamanan dan ketertiban kepala suksesi keamanan kepala suksesi ketertiban kepala rumah sakit kepala subbagian umum kepegawaian dan hubungan masyarakat 1o53jangan nama jabatan jabatan tunjang (dalam rupiah) pee ann perancang peraturan perlu pertama perancang peraturan perlu muda |. perancang peraturan perlu madya perancang peraturan perlu utama ama pemeriksa paten pertama (pemicu para una e asasi pemeriksa paten madya pemeriksa paten utama nama jabatan jabatan tunjangan (dalam rupiah) (pemeriksamerkahi |pemeriksamerkpertama ' ) | (pemeriksamerkmuda |pemeriksamerkmadya ' (pemeriksamerkutama ' ) ) | ' merk terampil pemeriksamerkpelaksana ' | pemeriksamerk pelaksana lanjutan (pemeriksamerkpenyelia ' | memanas doormerrertama sesi0oo dborrermupa as22500 dbormemmapya mo20000 dborrerurama mass idoktergigipertama 'o ) ) | idoktergigimuda ioktergigimadya (poktergigiutama oo gigi iperawatgigipemula ' ) ) | perawat gigipelaksana ' ) ) | perawat gigipelaksanalanjutan perawat gigipenyelia o ) ) | nama jabatan jabatan tunjangan (dalam rupiah) (perawatan oo iperawatpertama ' ' iperawatmuda iperawatmadya iperawatutama hama iperawatpemula perawatpelaksana ' ) | perawat pelaksanalanjutan 'o) ) | iperawatpenyelia oo era jar imam rtha sss0000 jarsmamsarma as22500 jarsmarsmapya mo20000 jarsmars utama merek arsiparispelaksana ' ) ) | |arsiparis pelaksanalanjutan 'o ) | |arsiparispenyelia o | ahli ipustakawanpertama ' | irustakawanmuda |pustakawanmadya irustakawanutama ' ) ) | nama jabatan jabatan tunjangan (dalam rupiah) |pustakawan terampil ' | |pustakawan pelaksana ' ) ) | pustakawan pelaksanalanjutan o ) | pustakawanpenyelia oo t iwidyaisarapertama ' ') ) ) | iwidyasaramuda ' iwiyaisaramadya iwidyaisarautama ' ) ' | mer jeeweumpentama sesi0oo eremeummapya mo20000 eesumutama ama t |auditorpertama ' ) dro muda ' ) | |auditormadya |auditorutama maa terampil auditorpelaksana ' ) ) | auditor pelaksanalanjutan 'o ) | |auditorpenyelia oo mma |pranatakomputerpertama 'o ) ) | nama jabatan jabatan tunjangan (dalam rupiah) |pranatakomputermuda 'o) | |pranatakomputermadya 'o | |pranatakomputerutama ' )' ) | ) ' ema (eranamaromrutempe laksana lanjut tan jenama kompi rpenysua sss0000 janus kepegawaian laksana ane lanjut tan |analis kepegawaian penyelia o' ) | aam analis kepegawaianpertama ' ) | |analis kepegawaian muda ' ) ) ) | |analis kepegawaian madya ' ) ) | |analis kepegawaian utama iesmotoorumispertawa sesi000 esmotoorumismupa jesmotocrumismapra no20000 esmotoorumis utama ahli penerjemahpertama oocc..besaran nama jabatan las tunjangan jabatan (dalam rupiah) penerjemah madya penerjemah utama aaaaaa w perencana pertama ramevcana una asa perencana madya perencana utama aroma apoteker pertama roman muda apoteker madya apoteker utama asisten aronranata laboratorium kesehatanbesaran nama jabatan las tunjangan jabatan (dalam rupiah)pertama somasi moda e sana fisioterapis madya fisioterapis utama hae sio menara fisioterapis pelaksana fisioterapis pelaksana lanjutan fisioterapis penyelia genoa masa radiografi pelaksana radiografi pelaksana lanjutan radiografi penyelia muara perekam medis pelaksana perekam medis pelaksana lanjutan perekam medis penyelia nama jabatan jabatan tunjangan (dalam rupiah) tu inutrisionispertama ' ') ' ) | inutrsionsmupda | inutrisionismadya inutrisionisutama ' ) ) | tebar jwvmastonis perasaan |numusionispetarsanatandutan administrator kesehatan ' ) ) | |administratorpertama ' ')' ) ) | |administratormuda ' |administratormadya ' | administratorutama ' ') ' ) | ' ema pemeriksadesam industripertama (pemeriksa desain industrimuda (pemeriksa desain industrimapya (pemeriksa desain industriutama tema jemawrertaa sesosok emawmupa as22500 emanmapya mo2o000 amanurama nama jabatan jabatan tunjangan (dalam rupiah) |bidanterampl |bidanpelaksanapemula ' ) | ibidanpelaksana bwanpelaksanalanjutan oo) jewanpenyeia oo (rewapisrenspermama sesi0o0 eewabisrensmupa deewapisrensmapa m0200 deewapisrensumata ema hukum ahli penyuluhhukumpertama 'o ) | (penyuluhhukummuda ' ) | ipenyuluhhukummadya 'o ) | (penyuluhhukumutama ' ) | ame |analis keimigrasianpertama ' ) | |analis keimigrasian muda ' ) ) | |analis keimigrasian madya ' ) | |analis keimigrasian utama ' ' ) | emas (pemeriksa keimigrasian pemula pemeriksakeimigrasian pelaksana maan lanjut tan mahir (pemeriksa keimigrasian pendeta sss000tunjangan nama jabatan fungsional jabatan (dalam rupiah)staf ahli bidang pengembangan staf ahli bidang perekonomian dan hubungan luar negeri staf ahli bidang politik sosial dan staf khusus menteri anggota teknis hukum fan osnalis pengaduan masyarakat maman nama jabatan fungsional jabatan tunjangan (dalam rupiah) dan penghapusan barang milik negara (ema saman analis pertimbangan hukum ' ' ) | |analisprogrambimbingan ' rmdangndanan aan) s2r1s00 jamatassmncga rio a27rs0o ban macem saman| aman kerja |analis stand isasi sarana kerja (bendaharapenpemaan sam r)o| (bendahara pengeluaran ker (pembimbing mastarakatan s277s00 menelaah dokumen fismeperseroan era, mean mma aman besaran nama jabatan fungsional las tunjangan jabatan (dalam rupiah) menelaah status warga binaan pemasyarakatan penerjemahan bahan hukum dan peraturan perundang undangan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluh hak asasi manusia penyusun abstraksi hukum penyusun informasi hukum penyusun konsep keterangan penyusun laporan dan hasil penyusun laporan hasil da4 penyusun laporan pengawasan penyusun laporan keuangan penyusun materi bimbingan dan konsultasi perancangan peraturan daerah penyusun materi pengharmonisasian peraturan perundang undangan penyusun materi kebijakan penyusun naskah akademik penyusun program penyusun rencana kerja dan penyusun tindak lanjut dan laporan hasil pemeriksaan penyusun bahan kerja sama dokumentasi hukum komandan jaga pemasyarakatan keimigrasian maman nama jabatan fungsional jabatan tunjangan (dalam rupiah) ngadmmusteasikeuangan (pengrlolaarsip kepegawaian (pengrlolabantuan hukum (rengelolabarang nak negara (remertotamasan bahan oo pen lot ata kepegawaian (pengrloladatapengharmonnsasian | (renortotamasmsemia (pengelolajarmean mentari (renartotareuanaan (median memegang 2esc00 pengelolapembinaan intelektual | (pengrlolapembiwaan kemandirian (pengrlolapembiwaan kepribadian (pengrlolapempmaan rohani oo)| bahasa awan registratorpemasyarakatan ' ) | (penorlolarumahdetensi ria aja enam nan pengelolawebsits 'o' ) | mengevaluasi kegiatan program g ske peraturan perundang u undangan besaran nama jabatan fungsional las tunjangan jabatan (dalam rupiah) pengolah bahan evaluasi dan dokumentasi ekstradisi pengolah bahan evaluasi dan pengolah bahan informasi danpengolah data anggaran pengolah data aplikasi danpengolah dan penyusun evaluasi |dan pengembangan bimbingan teknis pengolah data harta peninggalan besaran nama jabatan fungsional las tunjangan jabatan (dalam rupiah) pengolah data hasil laporan pengolah data klasifikasi kelashak ekonomi, sosial dan budayaiiibesaran nama jabatan fungsional las tunjangan jabatan (dalam rupiah) pengolah data laporan hak hak kelompok rentan pengolah data laporan hak hapengolah data laporan materi pengolah data laporan metodologi pengolah data laporan penilaian perbendaharaan pengolah data laporan produkrohaniawan agama pembimbing sekretaris pimpinan teknisi jaringan verifikator besaran nama jabatan fungsional lashak kekayaan intelektual pemroses status kewarganegaraan pemroses penetapan penghapusurusan administrasi pemroses penetapan pemberhentian ketatausahaan pengadministrasi barang dan atk pengadministrasi barang milik besaran nama jabatan fungsional las tunjangan jabatan (dalam rupiah) pengadministrasi data permohonanlayanpengadministrasi perpustakaan pengadministrasi umum pengadministrasi peraturan perundang undangan pengambil sidik jari pengawal tahanan narapidana pengelola administrasi diklat pengelola dan pengolah makanan nan pengelola tata naskah penghimpun berita penghubung administrasi penghubung antar lembaga pengolah administrasi pimpinan pengolah arsip dan dokumentasi pengolah arsip terapan nan pengolah data gaji pegawai besaran nama jabatan fungsional las tunjangan jabatan (dalam rupiah) pengolah data inventaris pengolah data kegiatan pengolah data kendaraannan penyiar bahan laporan dan evaluasi penyiar bahan laporan hasil penyiar bahan legalisasi nan penyiar bahan pemantauan dan penyiar bahan pembelajaran penyiar bahan penelitian hukum nan penyiar bahan penetapan pengangkatan jabatan fungsional dl. penyiar bahan pengembangan jaringan informasi hukum besaran nama jabatan fungsional las tunjangan jabatan (dalam rupiah) penyiar bahan pengembangan metode penyuluhan hukum penyiar bahan pengembangannanpenyusun arsip dan dokumentasi petugas dokumentasi (fotografer) petugas anggota jaga nan petugas pengamanan detensi petugas protokol polisi khusus keimigrasian pemasyarakatan satuan pengaman tahanan narapidana pengelola kelengkapan dan perawatan narapidana tahanan oremaron oramaton muson bass masing nama jabatan fungsional jabatan tunjangan (dalam rupiah) panimmamuacara 2as|ma guna kapel 2ao|penammupi 2solacewparis 2s1|perusak pen gan 2sejcarasantuk surat permohonan izin dan surat keterangan surat permohonan an nama nannnnnnnennennnan ena nan nan aaa aan ann ana nana canaan pangkat gol .oocoocooooocooooooooooooooooooooooo. jabatan nannenannenanenanaana nan nan ana aaa san anna san kan .ooooooo oo. yang bertandatangan bawah inidengan ini menerangkan bahwa atasan lansung, coret yang tidak perlu.salahsatu) nilai skp ketaatan terhadap penentuan kehadiran potongan jumlah jumlah per hadir potongan uraian kejadian rp.) pegawai tidak masuk . kerja kuliah belajar dengan alasan ymlooooooo . pejabat yang berwenang, nip, erererenenenenananananncangperluidikan dan pelatihan. penilaian terhadap pendidikan bidang kedaulatandan lulus pendidikan dan pelatihan management training. penilaian terhadap pengalaman menyelenggarakan dan mengelola diklatpendidikan dan pelatihan training officer course. penilaian terhadap jumlahseimbangan antara jumlah sumber daya manusia dengan jumlah dan frekuensi, serta jenis pendidikan dan pelatihan dalam tahun berjalan. penilaian terhadapjelasan tugas dan tanggung jawab sumber daya manusia penyelenggara dengan pelaksanaannya. bab penilaian tenaga pengajar penilaian terhadap tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam mencakup kesesuaian: pendidikan formal dengan mata diklat fungsional calon perancang yang diajarkan, pendidikan bidang kedaulatan dengan penyelenggaraan diklat fungsional calon perancang, cc. pengalaman jabatan dengan mata diklat fungsional calon perancang yang diajarkan, pengalaman dalam mengajar meliputi tingkat frekuensi mengajar mata diklat fungsional calon perancang yang diajarkan, dan spesialisasi dengan mata diklat fungsional calon perancang yang diajarkan. bab tim sertifikasi dan prosedur sertifikasi bagian kesatu tim sertifikasi sertifikasi dilakukan oleh tim sertifikasi yang ditetapkan oleh direktur jenderal. tim sertifikasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur:: dan perancang peraturan perundang undangan instansi pembina dengan jenjang jabatan paling rendah perancang madya. selain unsur sebagaimana dimaksud pada tim sertifikasi dapat berasal dari unsur lembaga administrasi negara dan atau akademisi. jumlah keanggotaan tim sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling banyak (tujuh) orang. tim sertifikasi sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas menilaigian kedua prosedur sertifikasi sertifikasi dilaksanakanlembaga diklat kepada direktur jenderal. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada tim sertifikasi melakukan penilaian terhadap lembaga diklat yang mengajukan permohonan. penilaian terhadap lembaga diklsebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. hasil penilaian tim sertifikasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh tim sertifikasi kepada direktur jenderal untuk mendapatkan persetujuan. direktur jenderal menerbitkan sertifikat kepada lembaga diklat yang mengajukan permohonan. sertifikat sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk jangka waktu (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan. apabila jangka waktu berlakunya sertifikat berakhir, lembaga diklat dapat mengajukan kembali permohonan sertifikasi kepada direktur jenderal. bab vii ketentuan lain lain dalam hal lembaga diklat belum pernah menyelenggarakan diklat fungsional, instansi pembina dapat melakukan pendampingan. pendampingan sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatanb vii ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini berlaku, bagi lembaga diklat fungsional yang telah memperoleh persetujuan untuk menyelenggarakan diklat fungsional, instansi pembina dapat mengeluarkan sertifikat bagi lembaga diklatpembobotan unsur dan komponen sertifikasi kelembagaan diklat| dasar hukum fungsional: lokasi dan kualitas penyelenggaraan jumlah tenaga program diklat| kurikulum diklat fungsional calon fungsional calon perancang perancang, bahan diklat fungsional calon perancang,ce. peserta diklat fungsional calon perancang, pedoman pelaksanaan diklat fungsional calon perancang. sumber daya pendidikan manusia formal: penyelenggara dan pengelola diklat fungsional calon perancang pendidikan ea, pengalaman menyelenggarakan dan mengelola diklat fungsional calon perancang, jumlah sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola diklat fungsional calon perancang:tenaga pengajar pendidikan pendidikan de, pengalaman hai pengalaman dbd bidang tka bb? (ep d2. ep) sn n3 29x a93 ses un) eds$ ye: tdp dod te19) pe, aio a.a eri lari (be (am ia! ngo ssb rsa asp dd. kenyal o|l $8t buys ha. lb) bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:pertamafungsi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara, baik yang sifatnya berdiri sendiri maupun bagian dari satuan unit organisasi pada instansi pemerintah. instansi pembina pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut instansi pembina diklatndidikan dan pelatihsertifikasi adalah penilaian yang dilakukan oleh instansi pembina terhadap kelayakan penyelenggaraan diklat fungsional calon perancang. tim sertifikasi adalah tim yang bertugas melaksanakan penilaian terhadap kelayakan penyelenggaraan diklat fungsional calon perancang. a.a kes) tan :. han kes) sbl ob, thl tol ovj. ue, 84x www jga cnn: nan nan naa ust ao. a.a. aka a30 is, r33 kep (b) mar lb bb. lk. att han pin sni in src sa. et8 s5. a20. ses iri ea, (ep) da (ep! fee a36 ban (ah sis kran pejal e3s ati sc? . (id gai tan sas ena kep) (aj ses a.a a.a |s d3? kan! dala (ah ane naa s8. a.a ss. ing sos data mata sis s.e (pk serut ilk elo sila asia. sa. ka, fg. moy. edo tel las ag) bnn sis risa (eh akan ay) (es sis jua g|( usg isi kap) la) (aj te) le) css nan ni: has as nn sik a0 naa egg 9s. pat a.a na: a.a bak sp) diy asuh kep) ka" kes as) lp ita to. ega pe, san ka) ke) g80 lo kera) san pan jan lap) a.a ke) |(s rwd ala ses 083i direktur jenderal adalah direktur jenderal peraturan perundang undangan. lembaga diklat dapat menyelenggarakan diklat fungsional calon perancang. lembaga diklat sebagaimana dimaksud pada harus mendapat sertifikasi dari instansi pembina. sertifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadappenilaian terhadap unsur kelembagaan diklat fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan bobot (dua puluh per seratus) meliputi komponen: dasar hukum, lokasi dan lingkungan diklat, kualitas penyelenggaraan diklat, dan jumlah tenaga pengajar. penilaian terhadap unsur program diklat fungsional calon perancang sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan bobot (tiga puluh per seratus) meliputi komponen: kurikulum diklat fungsional calon perancang, bahan diklat fungsional calon perancang, cc.peserta diklat fungsional calon perancang, dan pedoman pelaksanaan diklat fungsional calon perancang. penilaian terhadap unsur sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola diklat fungsional calon perancang sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan bobot (lima belas per seratus) meliputi komponen: pendidikan formal, pendidikan bidang kedaulatan, cc. pengalaman menyelenggarakan dan mengelola diklat: jumlah sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola diklat fungsional calon perancang,penilaian terhadap unsur tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan bobot (tiga puluh lima per seratus) meliputi komponen: pendidikan formal, pendidikan bidang kedaulatan, cc. pengalaman jabatan, pengalaman mengajar, dan bidang spesialisasi. bab penilaian kelembagaan diklat fungsional penilaian terhadap dasar hukum pendirian lembaga diklat sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi keabsahan: peraturan perundang undangan yang mendasari pendirian lembaga diklat, dan keputusan yang mendasari penyelenggaraan diklat fungsional calon perancang. penilaian terhadap administrasi penyelenggaraan diklat fungsional calon perancang sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kejelasan tugas dan tanggung jawab penyelenggara diklat fungsional calon perancang, dan ketepatan, kelengkapan, dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan diklat fungsional calon perancang. penilaian terhadap sarana dengan mata diklat fungsional calon perancang. sarana diklat fungsional calon perancang paling sedikit terdiri atas: buku modul, papan tulis, flipchart, infocus, televisi dan video, audio pengeras suara, komputer laptop, meja dan kursi, genset, dan teknologi multimedia. penilaian terhadap praprasarana dengan kebutuhan pelaksanaan diklat fungsional calon perancang. prasarana diklat fungsional calon perancang sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri atas: ruang kelas, ruang diskusi, ruang seminar, perpustakaan, asrama, ruang kantor, ruang dan wisma tenaga pengajar, poliklinik, lapangan olahraga, dan j . kamar mandi toilet. penilaian terhadap pembiayaan diklat fungsional calon perancang sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi ketersediaan dana, sumber pendanaan, dan kesesuaian standar pendanaan. penilaian terhadap lokasi dan lingkungan diklat sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: aksesibilitas: kesesuaian kondisi lingkungan, dan keamanan dan ketertiban lingkungan. penilaian terhadap kualitas penyelenggaraan diklat sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: diklat yang pernah dilaksanakan, lulusan diklat yang telah dihasilkan dan pemanfaatannya, dan laporan akhir penyelenggaraan diklat. penilaian terhadap jumlah tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi keseimbangan antara jumlah tenaga pengajar yang tersedia dengan tenaga pengajar yang dipersyaratkan berdasarkan pengalaman mengajar pada diklat fungsional calon perancang. tenaga pengajar yang tersedia sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari: widyaiswara, fungsional perancang, cc. tenaga pengajar luar biasa, pakar ahli, pejabat negara, pejabat karier, dan atau dosen. bab iii penilaian program diklat fungsional calon perancang penilaian terhadap kurikulum diklat fungsional calon perancang sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kesesuaian isi seluruh mata diklat fungsional calon perancang dengan tujuan dan sasaran program diklat fungsional calon perancang, kesesuaian tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus pada setiap mata pendidikan dan pelatihan dengan tujuan dan sasaran program diklat fungsional calon perancang, dan kesesuaian pokok bahasan setiap mata diklat fungsional calon perancang dengan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. penilaian terhadap bahan diklat fungsional calon perancang sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kesesuaian tujuan dan sasaran program diklat fungsional calon perancang, dan kesesuaian tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus setiap mata diklat fungsional calon perancang. bahan diklat fungsional calon perancang sebagaimana dimaksud pada merupakan bahan ajar yang dituangkan dalam bentuk cetak atau mencetak. penilaian terhadap metode pembelajaran diklat fungsional calon perancang sebagaimana dimaksud dalam huruf sesuai dengan kurikulum diklat fungsional calon perancang. metode pembelajaran diklat fungsional calon perancang sebagaimana dimaksud pada yakni keseluruhan cara dan teknik penyampaian materi dalam proses belajar mengajar yang berbentuk: ceramah, studi kasus: pelatihan penyusunan peraturan perundang undangan, diskusi dan seminar, simulasi, presentasi, dan magang penilaian terhadap jangka waktu diklat fungsional calon perancang sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kesesuaian alokasi waktu dengan: program diklat fungsional calon perancang, ruang lingkup materi pembelajaran diklat fungsional calon perancang, dan cc. metode diklat fungsional calon perancang. penilaian terhadap peserta diklat fungsional calon perancang sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kesesuaian dengan: persyaratan administratif dan akademis yang telah ditentukan untuk program diklat fungsional calon perancang, dan jumlah yang dipersyaratkan. penilaian terhadap pedoman pelaksanaan diklat fungsional calon perancang sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian dengan kebijakan, tujuan, dan sasaran program diklat fungsional calon perancang. bab penilaian sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola diklat fungsional penilaian terhadap pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi keseimbangan antara jumlah penyelenggara dan pengelola yang tersedia dengan tenaga penyelenggara dan pengelola yang dipersyaratkan berdasarkan pengalaman menyelenggarakan pada diklat. pendidikan formal penyelenggara dan pengelola sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: sarjana, dan sekolah menengah atas. |
sta, berita negara republik indonesia kemenkumham. pembentukan permeksanaan pembentukan peraturan menteri lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi, perlu mengubahstatus adalah program pemantauan dalam tahapan pembentukan peraturan menteri lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia. antara bab dan bab disisipkan (satu) bab, yakni bab sehingga berbunyi sebagai berikut: bab e status antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap tahapan pembentukan peraturan menteri harus dicantumkan dalam status. pencantuman status sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyampaian data informasi pada tahap perencanaan oleh sekretaris jenderal melalui kepala biro perencanaan, penyampaian data informasi pada tahap penyusunan oleh pemrakarsa, dan penyampaian data dan informasi pada tahap penyelarasan dan pengundangan oleh direkturrancangan peraturan perundang undangan. daerah. pengharmonisasianrancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah atau rancangan peraturan perundang undangan lain yang dibentuk daerah, harus diharmonisasikan oleh perancang peraturan perundang undangan sebagaimana telahbaik dalam dan atau diluar kementerian hukum dan hak asasi manusiaatau instansi pembina perancngharmonisasian rancangan peraturan perundang undangan yang selanjutnya disebut pengharmonisasi, yang dilaksanakan oleh direktur jenderal peraturan perundang undangan. pemrakarsa adalah kepala daerah dan atau dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten atau kota termasuk kepala desa atau yang setingkat dan atau badan permusyawaratan desa atau yang setingkat yang mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerahkepala kantor wilayah adalah kepala kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia. perancang harus melakukan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang undangan yang dibentuk daerah. pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada merupakan salah satu tahapan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang undangan. pengharmonisasian rancangan peraturan perundang undangan yang dibentuk daerah oleh perancang sebagaimana dimaksud dalam meliputi: rancangan peraturan daerah provinsi, rancangan peraturan daerah kabupaten kota, cc. rancangan peraturan gubernur, rancangan peraturan bupati wali kota, rancangan peraturan desa atau yang setingkat, dan rancangan peraturan kepala desa atau rancangan peraturan yang setingkat. bab pengharmonisasian rancangan peraturan perundang undangan yang dibentuk daerah rancangan peraturan perundang undangan yang dibentuk daerah sebagaimana dimaksud dalam disampaikan secara tertulis kepada direktur jenderal sebagai pembina perancang melalui kepala kantor wilayah untuk dilakukansetingkat atau yang lebih tinggi dan putusan pengadilarapat pengharmonisasian yang bertujuan untuk menyelaraskan dengan pancasila sebagaimana dimaksud pada huruf angka mengikutsertakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan pancasila. keikutsertaan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan pancasila sebagaimana dimaksud pada berupa keterangan tertulis mengenai materi muatan dalam rancangan peraturan perundang undangan yang dibentuk daerah tidak bertentangan dengan pancasila. bab iii tata cara pengharmonisasiandilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis dari pemrakarsa kepada direktur jenderal sebagai pembina perancang melalui kepala kantor wilayah. permohonan sebagaimana dimaksud pada diajukan dengan melampirkan: penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah, dan rancangan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan permohonan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud dalam kepala kantor wilayah menugaskan perancang untuk melakukan pengharmonisasian. untuk menjaga objektivitas pembahasan dalam rapat pengharmonisasian, perancang yang berasal dari instansi pemrakarsa tidak dapat ditugaskan oleh kepala kantor wilayah untuk memimpin rapatngikutsertakan unsur: pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, pemerintah desa atau sebutan lain yang mengajukan permohonan pengharmonisasian, dan lembaga pemerintah atau instansi vertikal yang terkait. selain unsur sebagaimana dimaksud pada pemrakarsa dapat mengikutsertakan narasumber ahli dalam rapat harmonisasi atas biaya yang dibebankan pada anggaran pemrakarsa. rancangan peraturan perundang undangan yang dibentuk daerah sebagaimana dimaksud dalam yang telah diharmonisasikan perancang disampaikan kembali oleh kepala kantor wilayah kepada pemrakarsa. kepala kantor wilayah menyampaikan surat keterangan telah dilakukan pengharmonisasian kepada pemrakarsa dengan melampirkan naskah rancangan peraturan perundang undangan yang dibentuk daerah sebagaimana dimaksud dalam naskah rancangan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada diproses lebih lanjut oleh pemrakarsa sesuai dengan tahapan pembentukan peraturan perundang undangan. dalam halmbahas isu krusial, dan atau dihadiri kepala daerah, pimpinan dprd, sekda, pimpinan tinggi pratama daerah, kepala kantor wilayah mengoordinasikan dan memimpin rapat pengharmonisasian. dalam rangka mengoordinasikan dan memimpin rapat sebagaimana dimaksud pada kepala kantor wilayah dapat menunjuk pejabat pimpinan tinggi pratama dan atau pejabat administrator bidang hukum. direktur jenderal selaku pembina perancang dapat menugaskkementerian untuk mengoordinasikan dan memimpin rapat pengharmonisasian. penugasbagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam rangka fungsi pembinaan dan pengawaslain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat memberikan masukan dan pertimbangan substansi dalam rapat pengharmonisasimenyampaikan hasil pengharmonisasian rancangan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam kepada direktur jenderal. penyelenggaraan rapat pengharmonisasian rancangan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilaksanakan instansi pemrakarsa atau yang ditetapkan oleh instansi pemrakarsa. pengharmonisasian rancangan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan berdasarkan wilayah kerja perancang. direktur jenderal sebagai pembina perancang menetapkan wilayah kerja perancang sebagaimana dimaksud pada dengan mempertimbangkan usulan dari kepala kantor wilayah. jumlah wilayah kerja perancang untuk melakukan pengharmonisasian ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan perancang sebagai berikut: perancang pertama melakukan pengharmonisasian (tiga) wilayah kabupaten kota, perancang muda melakukan pengharmonisasian (empat) wilayah kabupaten kota, dan perancang madya melakukan pengharmonisasian wilayah provinsi dan (lima) wilayah kabupaten kota. dalam hal pada kantor wilayah belum terdapat perancang madya sebagaimana dimaksud pada huruf maka kepala kantor wilayah menunjuk koordinator perancang dan perancang muda untuk melakukan pengharmonisasian perancang utama wilayah kerjanya meliputi pemerintah pusat dan seluruh wilayah provinsi, kabupaten kota. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: rancangan peraturan daerah provinsi, kabupaten kota yang belum masuk dalam proses pembahasan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten kota untukrancangan peraturan kepala daerah provinsi, kabupaten kota yang sedang dalam proses penyusunan dan belum diundangkan wajibpada saat peraturan menteri ini mulai berlaku penilaian angka kredit didasarkan pada pembagian wilayah kerja perancang sebagaimana dimaksud dalam pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku pelaksanaan fungsi pengharmonisasian rancangan peraturan perundang undangan yang dibentuk daerah dikoordinasikan oleb ketentuan penutup peraturan menteri ini mulai berlaku paling lambat (enam puluh) hari pada tanggal diundangkan. |
kementerian. hukum dan hak asasi manusia. keprotokolan. pelaksanatercipta keseragaman dalam pelaksanaan dan kejelasan tugas dan fungsi masing masing petugas penyelenggara kendaraan lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia, diperlukan adanya mekanisme yang baku dalam pelaksanaan keprotokolan, bahwa pelaksanaan keprotokolan telah diatur dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor .um. tahun tentang prosedur tetap keprotokolan lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia perlu disesuaikan dengan undang undang nomor tahun tentgladi kotor dan gladi bersih, dan evaluasidilaksanakan dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh peserta upacara. inspektur upacara lingkungan kementerian adalah menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri. inspektur upacara lingkungan kantor wilayah adalah kepala kantor wilayah atau pejabat eselon iib yang ditunjuk oleh kepala kantor wilayah. inspektur upacara lingkungan unit pelaksana teknis kantor wilayah adalah kepala unit pelaksana teknis atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala unit pelaksana teknis. perwira upacaraperwira upacara adalah pejabat protokol pejabat lainnya yang ditunjuk lingkungan tempat upacara diselenggarakan. perwira upacara dibantu oleh pembawa acara yang bertugas membacakan susunan acara sesuai dengan urutan dan waktu yang telah ditentukan serta petugas upacara lainnya. pangkat jabatan perwira upacara paling rendah sama dengan pangkat jabatan komandan upacara. komandan upacara komandan upacara adalah pejabat yang memimpin seluruh peserta upacara, termasuk memimpin penghormatan kepada inspektur upacara, bendera negara kesatuan republik indonesia serta melaksanakan aba aba yang didelegasikan oleh inspektur upacara. komandan upacara bertanggung jawab kepada inspektur upacara atas pelaksanaan upacara. komandan upacara pada upacara pengibarankomandan upacara pada upacara bukan upacarapetugas upacara pembawa acara pembawa acara adalah petugas yang membacakan susunan acara secara teratur. kelompok pengibar bendera kelompok pengibar bendera negara kesatuan republik indonesia adalah petugas yang ditunjuk untuk mengibarkan bendera negara kelompok pengibar bendera paling sedikit (tiga) orang atau kelipatannya, paling banyak (dua belas) orang. pembaca naskah: petugas pembaca mengucap naskah dalam upacara bendera terdiri atas: pembaca mengucap naskah pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun pembaca mengucap panca prasetya kopi, dan pembaca naskah lainnya (dalam upacara tertentu). ajudan inspektur upacara ajudan inspektur upacara adalah seseorang yang ditunjuk untuk mendampingi inspektur upacara. petugas kawal inspektur upacara petugas kawal inspektur upacara adalah petugas pengamanan yang ditunjuk untuk mengawal inspektur upacara selama upacara berlangsung. petugas kawal inspektur upacara untuk menteri hukum dan hak asasi manusia berjumlah paling banyak (empat) orang, untuk pejabat eselon dan kepala kantor wilayah berjumlah paling banyak (dua) orang. korps musik korps musik adalah kelompok marching band yang berasal dari taruna akademi pemasyarakatan atau siswa pendidikan khusus keimigrasian. kelompok pembawa pataka kelompok pembawa pataka adalah petugas pembawa lambang kehormatan, kelompok pembawa pataka berjumlah (sembilan) orang terdiri atas: (satu) orang pembawa lambang, (satu) orang cadangan, dan (tujuh) orang pengawal, perlengkapan upacarayaitu:baki, spanduk, il. taman kering, tenda, alat rekam: dan oo. lagu perjuangan. upacara bukan upacara bendera persiapan persiapan penyelenggaraan upacara bukan upacara bendera pada prinsipnya dipersiapkan sebagaimana mestinya dengan mengacu kepada tata upacara bendera. persiapan penyelenggaraan upacara bukan upacara bendera meliputi: nama upacara yang akan dilaksanakan, pejabat dan petugas upacara yang bertugas dalam suatu upacara, undangan dan peserta upacara yang telah ditentukan,, tata cara pelaksanaan upacara (susunan upacara), perlengkapan upacara (bendera, sound system, naskah, papan nama, baki, spanduk, podium, taman kering, tenda dan lain lain), dan tanda kehormatan piagam penghargaan yang akan diserahkanbertindak sebagai pembesar upacara, yang akan memimpin jalannya upacara. inspektur upacara lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia adalah menteri atau pimpinan unit eselon lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia. inspektur upacara lingkungan kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia adalah kepala kantor wilayah atau pejabat eselon iib pada kantor wilayah. inspektur upacara lingkungan unit pelaksana teknis kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusiaadalah kepala unit pelaksana teknis atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala unit pelaksana teknis. sebutan inspektur upacara pada upacara bukan bendera disebut dengan nama jabatannya telah diatur. pejabat yang dilantik pejabat yang dilantik adalah pejabat yang berdasarkan surat keputusan pengangkatannya akan dilantik dan diambil sumpah dalam jabatan tertentu, pejabat yang dilantik mengambil posisi dihadapan inspektur upacara pejabat yang akan melantik, pejabat yang dilantik mengangkat sumpah mengikuti ucapan inspektur upacara, dan pejabat yang dilantik menandatangani berita acara pelantikan dihadapan inspektur upacara. saksi saksi adalah pejabat yang ditunjuk untuk menyaksikan pelantikan pejabat yang akan dilantik, saksi memangku jabatan serendah rendahnya sama dengan pejabat yang dilantik, saksi mengambil tempat disebelah kanan pejabat yang dilantik: dan saksi menandatangani berita acara pelantikan pada saat upacara berlangsung. rohaniwan rohaniwan adalah seseorang yang mendapatkan tugas dan kewenangan sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah, rohaniwan yang bertugas adalah rohaniwan yang seagama dengan pejabat yang dilantik yang berasal dari kantor urusan agama atau pengadilan agama setempat, dan rohaniwan mengambil tempat disisi pejabat yang dilantik. pembaca do'a pembaca do'a adalah seseorang yang mendapatkan tugas dan kewenangan sebagai pembaca do'a pada saat upacara, pembaca do'a yang bertugas disesuaikan dengan karakteristik daerah setempat: dan pembacaan do'a dilakukan mimbar upacara atau tempat pembawa acara. pemimpin lagu pemimpin lagu adalah seseorang yang mendapatkan tugas memimpin lagu pada saat upacara, dan lagu yang dipimpin adalah lagu kebangsaan indonesia raya pada saat upacara pembukaan dan lagu bagimu negeri pada saat upacara penutupan. paduan suara paduan suara dapat disesuaikan dengan bentuk dan jenis upacara bukan pengibaran bendera yang dilaksanakan. perwira upacara perwira upacara adalah pejabat protokol atau pejabat lain yang ditunjuk, perwira upacara adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraandalam pelaksanaan upacara, perwira upacara dibantu oleh pembawa acara yang bertugas membacakan acara acara sesuai dengan urutan dan waktu yang telah ditentukan serta petugas upacara lainnya, perwira upacara memberikan laporan kepada inspektur upacara pada saat akan memulai upacara dan mengakhiri upacara, dan perwira upacara mendampingi inspektur upacara ketika melakukan penyematan tanda kehormatan atau pemberian piagam penghargaan. pembawa acara pembawa acara harus memiliki suara yang baik, pengucapan jelas terang dan paham akan maksud, tujuan dan pelaksanaan acara, pada saat membawakan acara supaya menggunakan kata kata yang singkat tetapi jelas tujuannya demi perkhidmatan upacara, contoh: menteri hukum dan hak asasi manusia memasuki ruang acara , dan uraian pembawa acara hanya untuk mengantarkan acara yang pokok penting saja, jadi tidak semua gerakan diantar pembawa acara. j)) petugas pembaca naskahsubstantif naskah yang akan dibacakan, pembacaan naskah dilaksanakan oleh seseorang yang telah ditunjuk, dengan posisi tempat pembawa acara, dan pembacaan pengucapan harus dilaksanakan dengan suara yang jelas dan lantang. ajudan inspektur upacara ajudan inspektur upacara adalah seseorang yang ditunjuk untuk bertugas membawakan naskah yang akan dibacakan inspektur upacara, pada dasarnya inspektur upacara dengan ajudan adalah merupakan satu kesatuan, sehingga selama upacara berlangsung, ajudan mengikuti pergerakan inspektur upacara, dalam suatu upacara, ajudan inspektur upacara mengambil tempat belakang sebelah kiri inspektur upacara, dan sikap ajudan inspektur upacara pada saat amanat inspektur upacara sesuai dengan sikap barisan. petugas protokol petugas protokol adalah beberapa orang petugas yang ditunjuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan upacara, petugas protokol mengatur tata letak dan menyiapkan naskah yang akan dibaca maupun ditandatangani, dan petugas protokol bertanggung jawab terhadap kelancaran dan ketertiban pelaksanaan upacara. perlengkapan,j . baki, spanduk, il. taman kering, tenda: alat rekam: dan oo. lagu perjuangan. pelaksanaan upacara upacara bendera bentuk dan susunan barisan upacara bentuk barisan upacara dalam suatu upacara,nghormatan peserta upacara , laporan komandan upacara . barisan upacara disiapkan oleh masing masing pimpinan barisan, petugas upacara menempati tempat sesuai dengan urutan, komandan upacara memasuki lapangan upacara langsung mengambil alih komando, dilakukan latihan seperlunya, barisan upacara diistirahatkan, dan para pejabat eselon eselon dan atau undangan memasuki lapangan, dan perwira upacara mendampingi pembawa acara setelah mengantar grup menuju mimbar upacara. acara pokok inspektur upacara tiba tempat inspektur upacara: inspektur upacara ketika memasuki tempat upacara diiringi oleh kersik: inspektur upacara didampingi oleh ajudan,, ajudan inspektur upacara mengambil tempat belakang sebelah kiri bawah mimbar:, mimbar upacara dijaga oleh petugas kawal inspektur upacara, petugas kawal inspektur upacara mengikuti komando (aba aba) dari komandan upacara namun tidak melakukan penghormatan kepada inspektur upacara, petugas kawal inspektur upacara menteri mengambil tempat (dua) orang depan menteri dan (dua) orang belakang ajudan, dan petugas kawal untuk pejabat eselon dan kepala kantor wilayah mengambil tempat (dua) orang belakang ajudan. catatan: bukankah ini termasuk teknis? penghormatan kepada inspektur upacara: komandan upacara memberi aba aba penghormatan, dan penghormatan kepada inspektur upacara diiringi oleh korps musik. laporan komandan upacara: komandan upacara maju depan dalam jarak tertentu menyampaikan laporan, dan laporan komandan upacara didahului korps musik. bendera pataka bendera kebesaran unit) memasuki lapangan upacara. (hanya untuk upacara tertentu): penghormatan kepada bendera pataka (hanya untuk upacara tertentu), kelompok pembawa pataka berjalan dengan langkah tegap saat menuju dan meninggalkan tempat upacara, dan kelompok pembawa pataka mengambil tempat sebelah kiri inspektur upacara: (satu) orang pembawa lambang (posisi tengah barisan paling depan): (satu) orang cadangan (posisi tengah barisan kedua): dan (tujuh) orang pengawal (mengelilingi pataka sehingga terbentuk barisan (tiga) baris, (tiga) banjar): pengibaran bendera negara sang merah putih: kelompok pengibar bendera mengibarkan bendera negara secara perlahan serta tidak boleh menyentuh tanah, kelompok pengibar bendera dalam mengibarkan bendera sang merah putih diiringi lagu kebangsaan indonesia raya oleh korps musik, atau dinyanyikan oleh kelompok paduan suara atau dinyanyikan oleh peserta upacara dan tidak diperbolehkan diiringi dengan kaset alat rekam. apabila penaikan bendera diiringi lagu kebangsaan, diusahakan agar bendera dapat mencapai puncak tiang tepat pada saat iringan lagu kebangsaan selesai. apabila lagu kebangsaan belum selesai tetapi bendera sudah mencapai puncak tiang, maka pengibar bendera tetap melakukan gerakan pengibaran. apabila lagu kebangsaan telah selesai tetapi bendera belum mencapai puncak tiang, maka pengibar bendera tetap menaikkan bendera hingga mencapai puncak tiang. apabila terjadi kesukaran kesukaran teknis dalam pelaksanaan penaikan bendera, maka diatasi setelah upacara penaikan bendera selesai. kesukaran kesukaran dapat terjadi dan cara mengatasinya sebagai berikut tali kerekan macet, upacara berjalan terus dan setelah selesai kerekan dibetulkan. tali kerekan putus, kelompok pengibar bendera menangkap bendera yang jatuh dan setelah itu direntangkan tegak lurus dengan dua tangan sampai dengan penghormatan terhadap bendera selesai kemudian bendera dilipat untuk disimpan. f ) mengheningkan cipta aba aba mengheningkan cipta diberikan oleh inspektur upacara, dan mengheningkan cipta diiringi oleh korps musik. pembacaan teks pancasila inspektur upacara memimpin pembacaan teks pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. teks pancasila dibaca seperti gambar dibawah ini: memutuskan:. pedoman keprotokolan lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia yang selanjutnya disebut pedoman keprotokolan dimaksudkan sebagai acuan dalam memberikan pedoman secara teknis bagi pejabat atau petugas keprotokolan dalam menyelenggarakan acara resmi lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia. pedoman keprotokolan terdiri atas: tata upacara, tata tempat, tata penghormatan, dan pedoman kunjungan menteri hukum dan hak asasi manusia dan tamu asing. pedoman keprotokorosedur tetap keprotokolan lingkungan departemen hukum dan hak asasi manusiambar teks pancasila pancasila. satu. ketuhanan yang maha esa. dua. kemanusiaan yang adil dan beradab. tiga. persatuan indonesia. empat. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. lima. keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. pembacaan teks pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara, dan waktu pembacaan teks pancasila, seluruh peserta upacara dalam keadaan sikap sempurna. pembacaan pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun (dapat juga dilanjutkan dengan pembacaan panca prasetya korps pegawai republik indonesia atau naskah lainnya)peraturan baris berbaris pbb), pembacaan pengucapan naskah dilaksanakan oleh seseorang yang telah ditunjuk, dengan posisi didepan tengah tengah barisan peserta upacara menghadap berhadapan dengan inspektur upacara dengan jarak kurang lebih (enam) langkah, sebelum dan atau sesudah pembacaan pengucapan, mengucap pembaca yang paling kanan menyampaikan laporan namun tidak menyampaikan penghormatan kepada inspektur upacara, pembacaan pengucapan harus dilaksanakan dengan suara yang jelas dan lantang, dan pembacaan undang undang dasar diucapkan dibaca: . undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima. i)dan setelah inspektur upacara selesai membacakan amanat sambutan, peserta upacara disiapkan kembali. penghormatan kepada bendera pataka (hanya untuk upacara tertentu), laporan komandan upacara, komandan upacara maju sampai jarak tertentu menyampaikan laporan akhir, dan laporan komandan upacara diawali dengan korps musik. penghormatan kepada inspektur upacara komandan upacara memberi aba aba penghormatan, dan penghormatan kepada inspektur upacara diawali dengan korps musik, inspektur upacara meninggalkan mimbar inspektur upacaragambar upacara bendera lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia gambar las baja |lazimraturan perundang undangan unit ditjen ahu unit ditjen pemasyarakatan unit ditjen imigrasi unit ditjen hki unit ditjen ham unit bpn unit balitbang ham gambar upacara bendera lingkungan kantor wilayah unit pelaksana teknis gambar men kena been skema brc been bike ikkanwil kepala unit pelaksana teknis pejabat eselon iii kanwil pejabat struktural kantor wilayah pegawai kantor wilayah unit pelaksana teknis gambar susunan upacara bentukgambar susunan upacara bentuk segaristenda tamu undangan tiang bendera mimbar upacara dan upacara bukan upacara bendera bentuk dan susunan barisan upacara bentuk barisan upacara dalam suatu upacarambacaan surat keputusan , penandatanganan naskah sumpah jabatan . barisan upacara disiapkan oleh petugas protokol, petugas upacara menempati tempat sesuai dengan urutan, para pejabat eselon eselon dan atau undangan memasuki tempat. perwira upacara mendampingi pembawa acara setelah mengantar grup menuju mimbar upacara, acara pokok inspektur upacara tiba tempat inspektur upacara: inspektur upacara didampingi oleh ajudan.. ajudan inspektur upacara mengambil tempat belakang sebelah kiri bawah mimbar.. menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya, dirjen memimpin menyanyikan lagu indonesia raya, lagu kebangsaan indonesia dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. pembacaan surat keputusan, petugas yang telah ditunjuk membacakan singkatan surat keputusan, pembacaan surat keputusan dilaksanakan tempat pembawa acara. pengambilan sumpah jabatan, ajudan memberikan naskah sumpah jabatan kepada inspektur upacara untuk dibacakan, seluruh pejabat yang dilantik mengikuti kata demi kata naskah sumpah jabatan yang dibaca oleh inspektur upacara, setelah inspektur upacara selesai membacakan amanat sambutan, peserta upacara disiapkan kembali. f)inspektur upacara meninggalkan mimbar inspektur upacara. hari bhakti pemasyarakatan tambahan acara pendahuluan pembacaan sejarah ringkas sistem pemasyarakatan acara pokok penghormatan umum kepada inspektur upacara, laporan komandan upacara, cc) pembacaan tri dharma petugas pemasyarakatan, pemberian piagam penghargaan (dan lain lain yang dianggap perlu): amanat inspektur upacara, menyanyikan lagu mars pemasyarakatanpemasyarakatan gambar keteranganhari bhakti imigrasi tambahan acara pendahuluan pembacaan sejarah ringkas imigrasi acara pokok penghormatan umum kepada inspektur upacara, laporan komandan upacara,, pembacaan panca bhakti insan imigrasi, pemberian piagam penghargaan amanat inspektur upacara, menyanyikan lagu mars imigrasiimigrasi gambar keterangan:pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya, pembacaan surat keputusan pengangkatan alih tugas pejabat eselon, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan naskah sumpah jabatan, kata kata pelantikan oleh pejabat yang melantik, amanat pejabat yang melantik atau yangmengambil sumpah, menyanyikan lagu bagimu negeri, dan pembacaan do'a. lay out upacara pelantikan dan pengambilan sumpah pegawai negeri sipil lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia gambar oroooeterangan pejabat yang melantik pns yang dilantik para saksi saksi pemimpin lagu pembaca do'a rohaniawan petugas protokol pejabat struktural setingkat dengan pejabat yang melantik pejabat struktural undangan upacara serah terima jabatan menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya",, sambutan pejabat lama pejabat baru dan sambutan inspektur upacara, menyanyikan lagu bagimu negeri, dan f)pembacaan do'a. lay out upacara serah terima jabatan lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia gambar keterangan: menteri hukum dan ham pejabat eselon undangan pejabat yang melakukan serah terima jabatan meja penandatanganan mc pemimpin lagu pembacaan do'a saksi rohaniwan pejabat eselon pejabat eselon iii isteri pejabat yang dilantik upacara penyerahan remisi sambutan selamat datang, pembacaan surat keputusan direktur jenderal pemasyarakatan, penyerahan remisi oleh inspektur upacara, sambutan pejabat yang menyerahkan remisi menteri kepala daerah propinsi kotamadya dan kabupaten), pembacaan do'a, dan f.ramah tamah pagelaran seni warga binaan pemasyarakatan atau lainnya. lay out upacara penyerahan remisi lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia gambar hi, sean keterangan tenda undangan vip tenda warga binaan pemasyarakatan tenda hiburan tendaundangan lainnya dan wartawan upacara peringatan hari hak asasi manusia sedunia menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya, laporan ketua panitia, sambutan menteri hukum dan hak asasi manusia duta besar donatur, pembacaan do'a, konfrensi pers, f.diskusi panel, dan penutup. upacara peringatan hari hak kekayaan intelektual sedunia menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya, laporan ketua panitia, cc. sambutan menteri hukum dan hak duta besar donatur, pembacaan do'a, konfrensi pers, f.diskusi panel, dan penutup. upacara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya, pembacaan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil yang bersangkutan, pengambilan sumpah pegawai negeri sipil, penandatanganan berita acara sumpah pegawai negeri sipil, amanat pejabat yang melantik, menyanyikan lagu bagimu negeri, dan pembacaan do'a. upacara pembukaan penutupan pekan olah raga upacara pembukaan pekan olah raga laporan ketua panitia, pengibaran bendera pekan olah raga, pengucapan janji atlet dan janji wasit, sambutan sekaligus kata kata pembukaan, pembacaan do'a, dan defile atlet. upacara penutupan pekan olah raga laporan ketua panitia, penurunan bendera pekan olah raga, penyerahan bendera pekan olah raga kepada tuan rumah yang akan datang, sambutan sekaligus kata kata penutupan, dan pembacaan do'a. lay out upacara pembukaan penutupan pekan olah raga lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia gambar keterangan inspektur upacara pejabat struktural undangan dharma wanita tiang bendera komandan upacara pembaca do'a kelompok pengibar bendera vapor pasukan defile masing masing unit upt pembacaan janji atlit wasit yang apit oleh masing masing ketua unit korps musik upacara pembukaan penutupan rapat kerja pembukaan rapat kerja menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya , laporan penyelenggara, sambutan menteri hukum dan hak asasi manusia, dan pembacaan do'a. penutupan rapat kerja laporan penyelenggara, penyerahan hasil rapat, sambutan sekaligus penutup dari menteri hukum dan hak asasi manusia: pembacaan do'a, dan menyanyikan lagu bagimu negeri . lay out upacara pembukaan penutupan rapat kerja teknis lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia gambar dg, ti, keterangan: lambang garuda pancasila bendera kebangsaan sang merah putih bendera pengayoman meja pejabat yang membuka rapat kerja pejabat yang membuka pejabat pendamping pejabat pendamping pejabat pendamping pejabat pendamping podium pemimpin lagu pembaca do'a pejabat struktural undangan peserta rapat kerja nobulan nobulan upacara pembukaan penutupan pendidikan dan pelatihan menyanyikan lagu indonesia raya , laporan penyelenggara, cc. penanggalan tanda peserta dan penyerahan sertifikat kepada perwakilan peserta diklat, sambutan perwakilan peserta diklat, sambutan pejabat sekaligus kata penutup (mengetuk palu memukul gong): menyanyikan lagu bagimu negeri , dan pembacaan do'a.duduk) gambar mid keterangan inspektur upacara pendamping pejabat pendamping inspektur upacara bendera merah putih bendera pengayoman pembawa acara tempat laporan danum kepada inspektur upacara penyelenggara diklat tamu undangan perwakilan siswa komandan upacara kelompok peserta diklatberdiri) gambar keterangan pembawa acara tiang bendera merah putih inspektur upacara tamu pejabat senior perwakilan siswa peserta diklat barisan penyelenggara diklat komandan upacara barisan peserta diklat barisan tamu undangan upacara pembukaan penutupan seminar lokakarya diskusi pembukaan menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya , laporan penyelenggara, sambutan pejabat sekaligus kata pembukaan (mengetuk palu memukul gong), dan pelaksanaan seminar (moderator dan nara sumber dipersilakan menuju tempat yang telah disediakan). penutupan laporan penyelenggara (penyerahan hasil seminar lokakarya), kesan dan pesan perwakilan peserta, sambutan pejabat sekaligus kata penutupan (mengetuk palu memukul gong), pembacaan do'a, dan menyanyikan lagu bagimu negeri . lay out upacara pembukaan penutupan seminar lokakarya diskusi lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia gambar flu men keterangan moderator table vip sid panelis pemakaman s d round table mimbar nobulan screen lcd upacara pengambilan sumpah konsultan hak kekayaan intelektual atau notaris menyanyikan lagu indonesia raya", pembacaan surat keputusan, cc. pengambilan sumpah jabatan notaris notaris pengganti oleh kepala kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia, penandatanganan berita acara naskah sumpah notaris notaris pengganti, sambutan pejabat yang melantik, lagu bagimu negeri , dan pembacaan do'a. lay out upacara pelantikan dan pengambilan sumpah notaris notaris pengganti lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia gambar pejabat yang melantik meja penandatanganan pejabat struktural ppn mpd pemimpin lagu pembaca do'a para saksi rohaniwan pejabat notaris yang akan dilantik undangan pejabat yang diundang upacara pengukuhan panitia rencana aksi nasional hukum dan hak asasi manusia, purna bhakti, pengurus koperasi dan lain lain) menyanyikan lagu kebangsaan indonesia ray , pembacaan surat keputusan, cc. pengukuhan pelantikan kegiatan (kegiatan tambahan dengan penyematan secara simbolis): sambutan pejabat yang melakukan pengukuhan, menyanyikan lagu bagimu negeri, dan pembacaan do'a. upacara pengantaran, penyambutan, persemayaman dan pemakaman jenazah upacara pengantaran penyambutan upacara pengantaran penyambutan jenazah dimaksudkan untuk memberikan penghormatan terakhir yang setinggi tingginya, karena rasa hormat yang didasarkan atas ketentuan agama adat kebiasaan yang dianut dan menjadi kewajiban setiap umat manusia, termasuk pegawai pejabat kementerian hukum dan hak asasi manusia., yaitu perjalanan pemindahan jenazah dari suatu kota kota lain dalam rangka pemakaman. upacara pengantaran dilaksanakan tempat pemberangkatan sebelum menuju tempat yang akan dilaksanakan upacara persemayaman pemakaman kota lain. upacara penyambutan dilaksanakan ditempat tujuan akhir tempat jenazah akan disemayamkan. selama perjalanan, khusus tempat tempat transit (stasiun, pelabuhan, lapangan terbang) tidak dilaksanakan upacara pengantaran penyambutan. pada hakikatnya rumah keluarga tidak berfungsi sebagai tempat persemayaman, tetapi apabila satu dan lain hal tidak memungkinkan, maka persemayaman dapat diadakan rumah duksistematika bab pendahuluan latar belakang tujuan pengertian bab tata upacara jenis upacara penyelenggaraan upacara pelaksanaan upacara bab iii tata tempat pedoman umum tata tempat acara resmi bagi pejabat lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia tata pakaian bab tata penghormatan penghormatan dengan bendera negara penghormatan terhadap bendera kebangsaan penghormatan terhadap lagu kebangsaan penghormatan terhadap lambang negara penghormatan terhadap gambar resmi kepala negara presiden dan wakil presiden bab kunjungan menteri hukum dan hak asasi manusia dan tamu asing jenis kunjungan pelaksanaan kunjungan resmi pelaksanaan kunjungan resmi luar negeri pelaksanaan kunjungan resmi kenegaraan dalam negeri kunjungan tamu asing setingkat menteri indonesia bab penutup layout penyambutan jenazah gambar ani lal keterangan: peti jenazah pasukan kehormatan keluarga hadirin pel kereta merta inspektur upacara danum jalan raya lapangan aula ruangan jalan raya lapangan aula ruangan upacara persemayaman yang dimaksud dengan persemayaman adalah acara resmi menjelang upacara pemakaman dengan tujuan memberikan kesempatan terakhir kepada handai taulan warga untuk menyampaikan penghormatan kepada jenazah dan pernyataan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. pelaksanaan persemayaman dilakukan instansi kecuali ada satu dan lain hal dapat diadakan rumah keluarga. upacara persemayaman jenazah pada prinsipnya dilakukan satu kali saja. upacara pemakaman jenazah laporan komandan upacara, pembacaan riw hidup almarhum, sambutan inspektur upacara, pelaksanaan pemakaman, penghormatan umum kepada jenazah, laporan penutup, dan peletakkan karangan bunga. lay out persemaian jenazah gambar keterangan inspektur upacara danum pasukan kehormatan canton dan pasukan kehormatan pel jenazah pengawal jenazah keluarga komandan yang bersangkutan jalan raya ruangan halaman upacara pelepasan menteri, pejabat eselon kepala kantor wilayah dan pejabat setara eselon penyambutan menteri yang baru dan menteri yang lama (menggunakan jajar kehormatan) menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya kesan dan pesan mantan menteri sambutan menteri baru dan ucapan pelepasan penyerahan cinderamata pembacaan do'a menyanyikan lagu bagimu negeri menyanyikan lagu syukur prosesi pelepasan diawali dengan lagu selamat jalan pembacaan puisi pemberian handbucket kepada istri menteri lama pemberian penghormatan terakhir oleh jajar kehormatan. lay out upacara pelepasan menteri, pejabat eselon dan kepala kantor lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia gambar www tan an, keterangan: pejabat baru dan ibu pejabat lama dan ibu paduan suara kelompok pejabat struktural dan ibu pintu lobby kantor kelompok pegawai mobil pejabat lama pintu gerbang kantor upacara penandatangan kerjasama atau memorandum understanding antar menteri menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya , penandatanganan kerjasama ataum dengan luar negeri (antar menteri) penandatanganan kerjasama atau mou,k asasi manusia dengan pihak lainnya penandatanganan kerjasama atau sambutan pihak lainnya sambutan menteri hukum dan hak asasi manusia, dan pembacaan do'a. lay out upacara penandatanganan kerjasama atau memorandum understanding lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia gambar gubernur daa @@o0 keterangan deputi gubernur sekretaris jenderal direktur hukum bank indonesia bi) direktur jenderal direktur pengedaran uang kepala bpn direktur akunting dan sistem pembayaran direktur harmonisasi direktur perencanaan strategis dan direktur perancangan hubungan masyarakat kasubdit harmonisasi kepala biro sekretariat bank indonesia kasubdit harmonisasi bid polkam kasubdit harmonisasi bid kesra petugas protokol yang menukar naskah penandatanganan staf kementerian staf sebagai petugas naskah undangan dari bank indonesia undangan dari kementerian hukum dan ham upacara peresmian gedung kantor bangunan gedung lainnya laporan penyelenggara, sambutan pejabat sekaligus peresmian penggunaan kantor dengan penyuntingan pita penandatangan prasasti pemukulan gong dsb): dan pembacaan do'a. lay out upacara peresmian gedung kantor lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia gambar man yana esa eta keterangan gedung yang akan diresmikan pejabat yang akan meresmikan prasasti yang akan ditandatangani mimbar sambutan undangan upacara pembukaan masa pembinaan taruna akademi ilmu pemasyarakatan akademi imigrasi diperdengarkan lagu kebangsaan indonesia raya mars pemasyarakatan mars imigrasi penghormatan umum kepada inspektur upacara laporan komandan upacara panca prasetya taruna skip panca bhakti insan imigrasi pembacaan laporan pelaksaan basis taruna skip aim angkatan . pelantikan taruna skip aim angkatan . pelepasan violet dan chevron latar dan pemasangan violet, chevron dan baret taruna) amanat inspektur upacara j . diperdengarkan mars kementerian hukum dan ham pembacaan do'a il. laporan komandan upacara penghormatan umum kepada inspektur upacara mars pemasyarakatan mars imigrasi lay out upacara pembukaan penutupan masa basis dan pelatihan taruna skip aim kementerian hukum dan hak asasi manusia gambar ie: perwira taruna grup undangan komandan upacara pleton taruna skip perwakilan taruna pleton taruna aim kersik pembawa acara pembaca doa penjara cadangan upacara yudisial kenaikan tingkat taruna skip aim upacara wisuda skip aim wisudawan memasuki tempat upacara menteri wakil menteri hukum dan ham ri, kepala bpsdm, sekretaris jenderal, direktur jenderal pemasyarakatan, direktur jenderal imigrasi, ketua senat dewan dosen skip, ketua senat dewan dosen aim direktur akademi ilmu pemasyarakatan, direktur akademi imigrasi memasuki ruangan menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya pembacaan laporan penyelenggaraan pendidikan skip aim pembacaan surat keputusan yudisial skip aim wisuda taruna skip aim pengucapan janji alumni serah terima alumni skip dan aim dari kepala bpsdm kepada sekretaris jenderal kemudian diserahkan kepada direktur jenderal pemasyarakatan dan direktur jenderal imigrasi sambutan menteri hukum dan hak asasi manusia pembacaan doa menteri hukum dan ham beserta presidium meninggalkan tempat acara lay out upacara wisuda akademi ilmu pemasyarakatan akademi imigrasi kementerian hukum dan hak asasi manusia gambar ml ss. ar. keterangan: sekretaris jenderal direktur jenderal pemasyarakatan imigrasi kepala bpsdm direktur aim skip ketua senat dewan dosen pejabat eselon isteri wisudawan pejabat eselon pejabat eselon iii orang tua wisudawan dosen, widyaiswara, perwakilan upt serta undangan lainnya kelompok paduan suara ruang vip podium bendera merah putih bendera pengayoman lay out upacara wisuda akademi ilmu pemasyarakatan (skip) dan akademi imigrasi (aim) (di dalam ruangan duduk) gambar keterangan: menteri hukum dan ham kepala bpsdm hukum dan ham sekretaris jenderal kementerian hukum dan ham direktur jenderal pemasyarakatan direktur jenderal imigrasi direktur skip direktur aim ketua senat dosen skip ketua senat dosen aim bendera merah putih mimbar bendera pengayoman bendera pataka bpsdm hukum dan ham bendera pataka skip bendera pataka aim pembawa acara pejabat eselon dan isteri pejabat eselon kemenkumham dan eselon bpsdm wisudawan skip wisudawan aim dosen skip dan aim tamu undangan orang tua wisudawan skip orang tua wisudawan aim tamu undangan tim paduan suara humas upacara pemberian penghargaamberian penghargaan: pegawai taruna siswa yang akan mendapat penghargaan mengambil tempat. pembacaan surat keputusan pemberian penghargaan pegawai taruna siswa yang mendapat penghargaan kembali tempat amanat inspektur upacara pembacaan doa laporan komandan upacara kepada inspektur upacara penghormatan umum kepada inspektur upacara penjatuhan hukuman disiplinjatuhan hukuman disiplin: pegawai taruna siswa yang akan mendapat hukuman disiplin mengambil tempat didampingi oleh orang petugas. pembacaan surat keputusan pelepasan tanda jabatan pangkat kecakapan baju dinas dan pemakaian baju pengganti oleh inspektur upacara pegawai taruna siswa yang mendapat hukuman disiplin kembali tempat amanat inspektur upacara, pembacaan doa, laporan komandan upacara kepada inspektur upacara, dan penghormatan umum kepada inspektur upacara. lay out upacara pemberian hukuman disiplin gambar keterangan inspektur upacara komandan upacara pembawa acara pembawa baki pegawai taruna siswa yang dijatuhi hadis petugas pendamping peserta upacara upacara pelantikan fungsionaris taruna akademi ilmu pemasyarakatan akademi imigrasi upacara napak tilas taruna akademi ilmu pemasyarakatan akademi imigrasi inspektur upacara memasuki tempat upacara, penghormatan pasukan, laporan komandan upacara, pengucapan panca prasetya taruna skip, penyerahan bendera pataka dari direktur skip kepada inspektur upacara untuk selanjutnya diserahkan kepada perwakilan calon taruna skip: amanat inspektur upacara, pembacaan doa: bab pendahuluan latar belakang dalam rangka keseragaman pelaksanaan dan kejelasan tugas dan fungsi setiap petugas protokol dilingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia, maka diperlukan adanya suatu pedoman. tujuan pedoman keprotokolan bertujuan untuk memberikan pedoman secara teknis bagi petugas protokol dalamderajat keprotokolan adalah kedudukan seseorang dalam tata kenegaraan, pemerintahan, kemasyarakatan, penerima anugerah tanda kehormatan dari negara, sebagai isteri atau suami dari pejabat negara atau pejabat pemerintah, dan mantan pejabat. kedudukan protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang yang memiliki derajat keprotokolan yaitu sebagai pejabat negara, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu. hak protokol adalah hak seseorang untuk menerima penghormatan protokol sesuai dengan derajat protokoler dan kedudukan protokoler. penghormatan protokol adalah penghormatan bersifat protokol yang sesuai dengan derajat protokoler dan kedudukan protokoler dalam negara atau pemerintahan yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan serta pemberian perlindungan, keamanan, ketertiban dan dukungan sarana yang diperlukan. pejabat protokol adalah seseorang yang ditunjuk untuk bertindak selaku penanggung jawab acara. petugas protokol adalah petugas yang melaksanakan kegiatan acara berdasarkan ketentuan ketentuan dalam keprotokolan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. tim keprotokolan adalah tim yang melaksanakan tugas dan fungsi keprotokolan yang ditetapkan oleh pimpinan unit eselon kepala kantor wilayah, atau kepala unit pelaksana teknispenghormatan pasukan, dan inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. lay out upacara pelepasan napak tilas gambar keterangan: tiang bendera inspektur upacara regu pembina komandan upacara pembawa acara pembaca doa pembawa bendera merah putih dan pataka skip perwakilan latar pleton latar pleton latar pos satpam upacara atau acara resmi lainnya yang berlaku khusus pada lingkungan kementerian apel pegawai komandan apel memasuki tempat apel, pembina apel memasuki tempat apel, penghormatan umum kepada pembina apel, laporan komandan apel kepada pembina apel, amanat pembina apel, menyanyikan mars kementerian hukum dan hak asasi manusia atau mars lainnya pembacaan do'a, laporan komandan apel, penghormatan umum kepada pembina apel, pembina apel meninggalkan tempat apel, dan pemimpin apel membubarkan pasukanbab iii tata tempat. pengaturan tata tempat disesuaikan dengan situasi, kondisi setempat, sifat acara dan kepatutan. pada hakekatnya tata tempat mengandung unsur unsur siapa yang lebih berhak didahulukan dan mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat siapa yang mendapat tempat untuk didahulukan adalah: karena jabatan dan atau pangkat seseorang, seperti pejabat negara dan pejabat pemerintahan atau derajat dalam negara dan pemerintahan, mereka disebut vip very important person). karena derajat dan atau kedudukan sosial seseorang, seperti pemuka agama, pemuka adat dan tokoh masyarakat yang lainnya, mereka disebut vic very important citizen). seseorang akan mendapatkan prioritas dalam urutan tata tempat berdasarkan hal hal sebagai berikut pemilihan penunjukkan pengangkatan pada suatu jabatan dalam negara atau organisasi pemerintahan. memperoleh tanda penghargaan atau tanda jasa dari negara pemerintah. pernikahan, sepertinya halnya seseorang menikah dengan seseorang yang mempunyai kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat tertentu. pedoman umum pengaturan tata tempat adalah: seseorang dengan presence paling tinggi memperoleh urutan pertama atau mendahului presence yang berada bawahnya, pengaturannya berdasarkan kedudukan dan atau jabatannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat, pada posisi berjajar, tempat yang berada sebelah kanan dari orang yang berpreseance paling utama dianggap lebih tinggi daripada yang berada sebelah kirinya, dalam pengaturan tempat pada posisi berjajar, bila orang itu berderet pada garis yang sama maka tempat sebelah kanan luar atau tempat paling tengah, adalah yang pertama tergantung keadaannya, pengaturan urutan tempat duduk diatur sebagai berikut yang harus ditetapkan terlebih dahulu adalah tempat bagi seseorang yang tertinggi (pangkat, jabatan serta kedudukan), kemudian tempat berikutnya diatur secara urutan berdasarkan ketentuan bahwa tempat sebelah kanan dari tempat orang yang tertinggi dianggap lebih tinggi daripada tempat sebelah kirinya, gambarannya dengan rumus posisi sebelah kanan lebih tinggi (pangkat, jabatan serta kedudukan) dari posisi sebelah kiri pejabat yang diutamakan, sebagaimana lay out terlampir. genap ganjil adalah sebagai berikut: bila dua orang, yang kanan adalah yang pertama bila ada tiga orang, yang tengah yang pertama bila ada empat orang, urutannya bila ada lima orang, gambarannya bila ada enam atau lebih, dapatlah diterapkan prinsip yang sama seperti contoh atas menurut jumlahnya genap atau ganjil. aturan umum tata tempat jika menghadap meja, maka yang dianggap tempat utama adalah yang menghadap pintu keluar, dan tempat terakhir adalah yang paling dekat dengan pintu keluar, tata urutan menaiki kendaraan: kapal laut dan kereta api, seseorang dengan presence paling utama, biasanya naik dan turunnya paling permulaan, sedangkan menaiki pesawat terbang, naik paling akhir dan turun permulaan. khusus pada kendaraan mobil, orang dengan presence paling utama naik dan turun lebih dahulu, dan duduknya harus disebelah kanan. namun hal ini bisa menyimpang dari kebiasaan yaitu orang dengan presence paling utama dapat diatur duduk disebelah kiri sedangkan pendamping duduk sebelah kanannya, mengingat situasi dan kondisi letak pintu keluar dari gedung keberangkatan dan letak pintu masuk dari kiri gedung keberangkatan dan letak pintu masuk dari gedung kedatangan, hal ini menggunakan asas fleksibilitas , kedatangan dan pulang. seseorang dengan presence utama pembesar upacara dalam acara resmi, datang paling akhir dan meninggalkan tempat upacara lebih dahulu. tata tempat acara resmi bagi pejabat lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia tata tempat acara resmi yang diadakan kementerian hukum dan hak asasi manusia urutan tata tempat bagi pejabat lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia disesuaikan dengan organisasi dan tata kerja kementerian hukum dan hak asasi manusia adalah sebagai berikut: menteri wakil menteripemasyarakatan, direktur jenderal imigrasi, direktur jenderal hak kekayaan intelektual, direktur jenderal hak asasi manusia,. para staf ahli menteri dan staf khusus menteri. catatan jika dalam pelaksanaan suatu acara tertentu, salah satu pihak lebih memiliki kepentingan dalam acara tersebut (sesuai substansi acara), maka yang bersangkutan bisa mendapatkan tempat lebih dulu dari urutan yang seharusnya. mutlak dalam presence para pejabat eselon lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia ri, agar tidak menjadi kendala dalam pelaksanaannya. tata tempat acara resmi yang diadakan unit eselon lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia. sekretariat jenderal urutan tata tempat bagi pejabat lingkungan sekretarisekretaris jenderal kepala biro perencanaan, kepala biro kepegawaian, kepala biro keuangan, kepala biro perlengkapan, kepala biro hubungan masyarakat dan kerjasama luar negeri, kepala biro umum, kepala pusjianbang. inspektorat jenderal urutan tata tempat bagi pejabat lingkungan inspektorinspektur jenderal sekretaris. direktorat jenderal peraturan perundang undangan urutan tata tempat bagi pejabat lingkungan direktorat jenderal peraturan perundang unda, direktur perancangan peraturan perundang undangan, direktur harmonisasi peraturan perundang undangan, direktur pengundangan, publikasi dan kerjasama peraturan perundang undangan, direktur litigasi peraturan perundang undangan, direktur fasilitasi perancangan peraturan daerah. direktorat jenderal administrasi hukum umum urutan tata tempat bagi pejabat lingkungan direktorat jenderal administrasi hukum umuadministrasi hukum umum sekretaris direktorat jenderal administrasi hukum umum, direktur perdata, direktur pidana, direktur tata negara, direktur hukum internasional dan otoritas pusat, direktur daktiloskopi. direktorat jenderal pemasyarakatan urutan tata tempat bagi pejabat lingkungan direktorat jenderal pemasyarakatpemasyarakatan sekretaris direktorat jenderal pemasyarakatan, direktur bina keamanan dan ketertiban, direktur bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, direktur bina pengelolaan bahan dan baran, direktur informasi dan komunikasi, direktur bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, direktur bina narapidana dan pelayanan tahanan. direktorat jenderal imigrasi urutan tata tempat bagi pejabat lingkungan direktorat jenderal imigrasiimigrasi sekretaris direktorat jenderal imigrasi, direktur dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian, direktur izin tinggal dan status keimigrasian, direktur intelijen keimigrasian, direktur penyidikan dan penindakan keimigrasian, direktur lintas batas dan kerja sama luar negeri keimigrasian, direktur sistem dan teknologi informasi keimigrasian. direktorat jenderal hak kekayaan intelektual urutan tata tempat bagi pejabat lingkungan direktorat jenderal hak kekayaan intelektuhak kekayaan intelektual sekretaris direktorat jenderal hak kekayaan intelektual, direktur hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, direktur paten, direktur merek, direktur kerja sama dan promosi, direktur teknologi informasi, direktur penyidikan. direktorat jenderal ham urutan tata tempat bagi pejabat lingkungan direktorat jenderalhak asasi manusia sekretaris direktorat jenderal hak asasi manusia, direktur pelayanan komunikasi masyarakat, direktur kerja sama hak asasi manusia, direktur diseminasi hak asasi manusia, direktur penguatan hak asasi manusia, direktur informasi hak asasi manusia badan pembinaan hukum nasional urutan tata tempat bagi pejabat lingkungan badan pembinaan hukum nasionmbinaan hukum nasional sekretaris badan pembinaan hukum nasional, kepala pusat penelitian dan pengembangan sistem hukum nasional, kepala pusat perencanaan pembangunan hukum nasional, kepala pusat dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional, kepala pusat penyuluhan hukum. badan penelitian dan pengembangan hak asasi manusia urutan tata tempat bagi pejabat lingkungan badan penelitian dan pengembangan, kepala pusat penelitian dan pengembangan hak hak sipil dan politik, kepala pusat penelitian dan pengembangan hak hak ekonomi, sosial dan budaya, kepala pusat penelitian dan pengembangan transformasi konflik, kepala pusat penelitian dan pengembangan hak hak kelompok khusus. il. badan pengembangan sumber daya manusia hukum dan ham urutan tata tempat bagi pejabat lingkungan badan pengembangan sumber daya manusia hukum dan ha, kepala pusat pengembangan kepemimpinan dan manajemen, kepala pusat pengembangan teknis, kepala pusat pengembangan fungsional dan hak asasi manusia. tata tempat acara resmi yang diadakan kantor wilayah lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia urutan tata tempat bagi pejabat lingkungan kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia berdasarkan organisasi dan tata kerja kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia adalah sebagai berikut kepala kantor wilayah kementerian hukum dan ham kepala divisi administrasi, kepala divisi pemasyarakatan, kepala divisi imigrasi, kepala divisi pelayanan hukum dan hak asasi manusia. tata tempat acara resmi yang diadakan unit pelaksana teknis lingkungan kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia. tata tempat acara resmi unit pemasyarakatan urutan tata tempat bagi pejabat lembaga pemasyarakatan lingkudan pembentukan lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut: lembaga pemasyarakatan kelas kepala lembaga pemasyarakatan kelas dan kepala bagian tata usaha, kepala kesatuan pengamanan lapas, kepala bidang pembinaan napi, kepala bidang kegiatan kerja, kepala bidang administrasi keamanan dan tata tertib. lembaga pemasyarakatan kelas kepala lapas klas dan kepala sub bagian tata usaha, kepala lapas, kepala seksi bimbingan napi anak didik, kepala seksi kegiatan kerja, kepala seksi administrasi keamanan dan tata tertib. lembaga pemasyarakatan kelas kepala lapas kelas kepala sub bagian tata usaha, kepala lapas, kepala seksi, bimbingan napi anak didik giat kerja, dan kepala seksi administrasi keamanan dan ketertiban. lembaga pemasyarakatan kelas iii: kepala lembaga pemasyarakatan kelas iii: kepala urusan tata usaha, kepala suksesi adisi dan orientasi, kepala suksesi pembinaan, dan kepala suksesi keamanan dan ketertiban. rumah tahanan negara rutan) kelas kepala rutan kelas dan kepala urusan tata usaha, kepala rutan, kepala seksi pelayanan tahanan, kepalabimbingan kegiatan, kepala subpengelolaan rutan. cabang rumah tahanan negara rutan) kepala cabang rutan, dan kepala sub seksi pelayanan tahanan dan pengelolaan cabang rutan. balai pemasyarakatan kelas kepala batas kelas dan kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi bimbingan klien anak, kepala seksi bimbingan klien dewasa. balai pemasyarakatan kelas kepala batas kelas ii: dan kepala urusan tata usaha, kepala sub seksi bimbingan klien anak, kepala sub seksi bimbingan klien dewasatata tempat acara resmi unit pelaksana teknis imigrasi urutan tata tempat bagi pejabat kantor imigrasiadalah sebagai berikut: kantor imigrasi kelas khusus: kepala kantor imigrasi kelas khusus, dan kepala bagian tata usaha, kepala bidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian, kepala bidang lalu lintas dan status keimigrasian, kepala bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian, kepala bidang pendaratan dan izin masuk. kantor imigrasi kelas kepala kantor imigrasi, dan kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi informasi keimigrasian, kepala seksi lalu lintas keimigrasian, kepala seksi status keimigrasian, kepala seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian. kantor imigrasi kelas ii: kepala kantor imigrasi kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi informasi keimigrasian, kepala seksi lalu lintas dan status keimigrasian, kepala seksi penyidikan dan penindakan keimigrasian. rumah detensi imigrasi rudenim) kepala rumah detensi imigrasi, dan kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi registrasi, administrasi dan pelaporan, kepala seksi perawatan dan kesehatan, kepala seksi keamanan dan ketertiban. penyusunan tata tempat tata tempat istri suami pejabat apabila dalam acara kenegaraan resmi, pejabat didampingi isteri suami, maka suami isteri tersebut mendapat tempat sesuai dengan urutan tata tempat suami isteri, dan isteri pejabat negara dan pejabat asing, mendapat tempat setingkat suaminya. tata tempat pejabat yang mewakili dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir dalam kenegaraan resmi, maka tempatnya tidak diisi oleh pejabat yang mewakili. pejabat yang mewakili mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatan yang dipangkunya. tata tempat bagi pejabat dengan jabatan rangkap dalam hal pejabat negara yang menghadiri suatu upacara pertemuan, memangku jabatan lebih dari satu yang tidak sama tingkatnya, maka baginya berlaku tata tempat untuk jabatan urutan yang tertinggi. urutan tempat menteri urutan tempat menteri diatur menurut urutan menteri yang ditetapkan dalam keputusan presiden tentang pembentukan kabinet. sedangkan mengenai urutan tempat antar pegawai negeri diatur menurut tata urutan sesuai jabatan. tata tempat bagi mantan menteri mantan pejabat kementerian hukum dan hak asasi manusia mantan menteri dan mantan pejabat kementerian hukum dan hak asasi manusia, mendapat tempat setingkat lebih rendah dari eselonering pejabat kementerian hukum dan hak asasi manusia pejabat eselon pejabat eselon lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia terdiri atas: sekretaris jenderal, inspektur jenderal, para direktur jenderal, dan para kepala badan. pejabat eselon i.a lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia yaitu staf ahli menteri hukum dan hak asasi manusia. pejabat eselon pejabat eselon lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia terdiri atas: kepala biro, inspektur, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris direktorat jenderal, direktur, sekretaris kepala badan, kepala pusat, dan kepala kantor wilayah. pejabat eselon lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia terdiri atas: kepala divisi lingkungan kantor wilayah, dan kepala lembaga pemasyarakatan kelas kepala kantor imigrasi kelas khusus. acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu yang dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan atau pejabat kementerian hukum dan hak asasi manusiaprovinsi atau kabupaten kota. pejabat kementerian hukum dan hak asasi manusia adalah wakil menteri, pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan atau pejabat fungsional umum serta staf khusus lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusiaejabat eselonpejabat eselon iii pejabat eselon iii lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia terdiri atas: kepala bagian, kepala sub direktorat, kepala lembaga pemasyarakatan kelas iia, kepala balai pemasyarakatan kelas kepala rumah tahanan negara kelas dan kepala kantor imigrasi kelas ii, kepala rumah detensi imigrasi. pejabat eselon lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia yaitu kepal, terdiri atas: kepala sub bagian, kepala seksi, kepala lembaga pemasyarakatan kelas iii, kepala balai pemasyarakatan kelas ii, kepala rumah tahanan negara kelas iib, kepala kantor imigrasi kelas iii, kepala rupawan pejabat eselon lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia yaitu kepala seksi pad terdiri atas kepala sub seksi dan kepala urusan. tata pakaian tata pakaian sebagaimana yang diatur dalam pedoman protokol negara adalah pengetahuan tentang penggunaan jenis jenis pakaian yang sesuai dengan acara yang sedang berlangsung. dalam suatu undangan jamuan diplomatik atau resmi biasanya dituliskan jenis pakaian yang harus dikenakan sesuai sifat acara yang diselenggarakan. bila ditentukan demikian, sebaiknya jangan mengganti dengan pakaian jenis lain, karena akan menyinggung tuan rumah atau tamu lainnya. oleh karena itu sebelum menghadiri suatu acara hendaknya undangan dibaca dengan cermat agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan mengundang atau tidak mempermalukan diri sendiri. pakaian sipil pria indonesia telah diatur dalam keputusan presiden nomor tahun tentang jenis jenis pakaian sipil, yang didasarkan pada tujuan, sifat sifat acara maupun penggunaannya yang disesuaikan dengan tiap keperluan. penggunaan pakaian sipil pria dan wanita termasuk pakaian dinas serta atribut yang dipergunakan lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan, kecuali: pakaian nasional wanita indonesia jenis pakaian yang disebut pakaian nasional atau pakaian resmi, terdiri dari kain batik sarung, yang dipadukan dengan kebaya baju kurung serta selendang. dalam mengenakan pakaian nasional rambut sebaiknya ditata dan atau menggunakan sanggul, bagi yang berkerudung menyesuaikan. pada undangan suatu jamuan biasanya hanya disebutkan dress code atau jenis pakaian untuk pria saja, sedangkan wanita isteri hanya menyesuaikannya saja. dalam menghadiri jamuan yang sifatnya resmi, pakaian nasional merupakan pilihan yang tepat bagi wanita sekaligus dapat memperkenalkan kekhasan budaya dan produksi bangsa indonesialingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusiamendapat penghormatan. penghormatan yang dilakukan lingkungan kementerian meliputi: penghormatan dengan bendera negara.menterimenteri, bendera negara sangwakil menteri, bendera kebangsaanmantan menteri, bendera kebangsaan merah putih dikibarkan setengah tiang selama (satu) hari kantor pusat kementerian hukum dan hak asasi manusia. pimpinan unit eselon bendera kebangsaan merah putih dikibarkan setengah tiang selama (satu) hari gedung kantor unit dan upt yang terkait. kepala kantor wilayah, bendera kebangsaan merah putih dikibarkan setengah tiang selama (satu) hari gedung kantor wilayah dan upt kantor wilayah yang terkait. dalam hal bendera negara sebagai tanda berkabung bersamaan dengan pengibaran bendera negara dalam rangka peringatan hari hari besar nasional (dua) bendera negara yang berdampingan, yang sebelah kiri dipasang setengah tiang dan sebelah kanan dipasang penuh. pejabat negara yang meninggal luar negeri, pengibaran bendera negara setengah tiang dilakukan sejak tanggal kedatangan jenasah indonesia. bendera negara sebagai penutup peti atau usungan jenasah dapat dipasang pada peti atau usungan jenasah menteri hukum dan hak asasi manusia, pejabat dan pegawai yang berjasa bagi bangsa dan negara, dipasang lurus memanjang pada peti atau usungan jenasah, bagian yang berwarna merah diatas sebelah kiri badan jenasah. bendera negara sebagai penutup peti atau usungan jenasah setelah digunakan dapat diberikan kepada pihak keluarga. penghormatan terhadap bendera kebangsaan pada waktu pengibaran bendera kebangsaan, penghormatan terhadap bendera kebangsaan dilakukanapabila berpakaian seragam, baik militer maupun suatu organisasi, memberi hormat menurut cara militer maupun cara yang telah ditentukan oleh organisasi itu. apabila berpakaian sipil tidak memakai seragam, memberi hormatsedangkan semua jenis penutup kepala harus dibuka, kecuali peci, ikat kepala, sorban, dan kerudung atau topi wanita yang dipakai menurut agama atau adat kebiasaan. tata penghormatan terhadap bendera kebangsaan: bendera kebangsaan dikibarkan pada gedung halaman gedung, ditempatkan muka, tengah atau sebelah kanan. bendera kebangsaan dipasang dalam ruang rapat ruang pertemuan: jika dipasang membentang, ditempatkan dinding bagian atas belakang ketua, jika dipasang pada tiang, ditempatkan sebelah kanan ketua. bendera kebangsaan tidak boleh dipasang bersama sama dengan bendera organisasi yang dipasang berderet tergantung pada tali untuk perhiasan. bendera kebangsaan tidak boleh dipergunakan untuk member hormat kepada seseorang dengan menunjukkannya seperti lazimnya dilakukan pada waktu memberi hormat dengan panji panji. bendera kebangsaan dipasang pada kendaraan dinas menteri pada hari kemerdekaan republik indonesia tanggal agustus. apabila bendera kebangsaan dipasang bersama sama dengan bendera pengayoman atau bendera unit organisasi: bendera kebangsaan dipasang sebelah kanan, jika ada dua atau lebih bendera, maka bendera tersebut dipasang pada satu baris, sedangkan bendera kebangsaan depannya, pada pawai defile, bendera kebangsaan dibawa dengan memakai tiang depan baris bendera pengayoman dan bendera unit organisasi, bendera kebangsaan harus tampak lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera pengayoman dan bendera unit organisasi, dan bendera kebangsaan tidak dipasang bersilang dengan bendera pengayoman dan bendera unitpundak. bendera kebangsaan dipasang pada ruang kerja menteri hukum dan hak asasi manusia, pejabat eselon dan pejabat eselon iia yang membawahi eselonering dibawahnya serta ruang kerja kepala kantor. penghormatan terhadap lagu kebangsaan lagu kebangsaan diperdengarkan dinyanyikan: untuk menghormat kepala negara wakil kepala negara, dan pada waktu pengibaran bendera kebangsaan yang diadakan dalam upacara, untuk menghormat bendera itu. lagu kebangsaan dapat pula diperdengarkan dinyanyikan: sebagai pernyataan perayaan nasional, dalam rangkaian pendidikan dan pengajaran, dan dalam upacara lainnya. pada waktu lagu kebangsaan diperdengarkan dinyanyikan, maka seluruh peserta yang hadir berdiri tegak mengambil sikap sempurna tempat masing masing, dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat. jika tidak ada korps musik genderang sangkakala, lagu kebangsaan dinyanyikan bersama saat pengibaran penurunan bendera kebangsaan. lagu kebangsaan tidak boleh diperdengarkan dinyanyikan pada waktu dan tempat menurut semuanya sendiri. pada saat lagu kebangsaan diperdengarkan dinyanyikan, maka orang yang hadir berdiri tegak tempat masing masing. mereka yang berpakaian seragam dari suatu organisasi, memberi hormat menurut cara yang telah ditentukan oleh organisasi itu. mereka yang tidak berpakaian seragam, memberi hormat dengan meluruskan lengan bawah sedangkan semua jenis penutup kepala harus dibuka, kecuali kopiahpenurunan bendera kebangsaan, tidak boleh diperdengarkan dengan menggunakan musik dari tape recorder kaset. penghormatan terhadap lambang negara garuda pancasila (diatur dalam tahun penggunaan lambang negara pada gedung kementerian, kantor unit eselon dan kantor wilayah serta kantor unit pelaksana teknis didalam lingkungan kantor, tempat yang pantas dan menarik perhatian. penggunaan bagian luar gedung hanya dibolehkan pada kantor imigrasi, pada ruang kerja menteri, pejabat eselon kepala kantor wilayah dan kepala unit pelaksana teknis, cap jabatan dengan lambang negara dalamnya, hanya dibolehkepala negara presiden dan wakil presiden. gambar kepala negara presiden dan wakil presiden dipasang dalam ruangan kementerian, kantor unit eselon dan kantor wilayah serta kantor unit pelaksana teknis, kepala kantor instansi pemerintah dan ruang ruangan pertemuan rapat. pemasangan gambar kepala negara presiden sebelah kanan gambar wakil presiden dilihat dari dalam keluar ruangan. apabila dalam suatu ruangan gambar kepala negarakebangsaan ditempatkan lebih tinggi dari gambar kepala negara presiden dan wakil presiden. gambar presiden dan wakil presiden dipasang sejajar. penghormatan kepada menteri dan wakil menteri hukum dan hak asasi manusia beserta isteri suami. menteri hukum dan hak asasi manusia berhak mendapatkan: sarana: kendaraan yang representatif pada saat melakukan kunjungan dinas, kendaraan kawal, penginapan, kendaraan sniper, dan ruang vip. pemberian perlindungan ketertiban dan keamanan: ajudan, pengawalan, pendamping pejabat eselon dan atau pejabat lain yang ditunjuk), dan tim advance. isteri suamiwakil menteri dan pimpinan unit eselon sarana kendaraan yang representatif pada saat melakukan kunjungan dinas, penginapan, kendaraan sniper (jika diperlukan), dan ruang vip. pemberian perlindungan ketertiban dan keamanan ajudan, dan pengawalan. isteri suami wakil., pemberian perlindungan ketertiban dan keamanan sebagaimana tersebut diatas diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tidak menimbulkan sifat berlebihan. bab kunjungan menteri hukum dan ham dan tamu asing jenis kunjungan kunjungan resmi kunjungan kenegaraan bersama presiden dan atau wakil presiden dalam satu delegasi: bergabung dalam delegasi, berkoordinasi dengan protokol istana, berkoordinasi dengan sekretariat negara, dan dalam satu rangkaian kunjungan kenegaraan. dengan didampingi pejabat kementerian terkait dalam satu delegasi kegiatan: berdasarkan agenda tahunan organisasi kementerian, berdasarkan undangan pihak penyelenggara, dan berdasarkan ajuan kemenkumham. kunjungan kerja kantor wilayah atau unit pelaksana teknis, menghadiri acara peresmian, rapat kerja, undangan pembukaan kegiatan, dan inspeksi mendadak. dilakukan dengan tidak terjadwal sesuai dengan kebutuhan, dan dilakukan pada saat setelah terjadi kejadian luar kelaziman. monitoring dilakukan secara terjadwal untuk melakukan pemantauan perkembangan kegiatan, dan didampingi oleh pejabat eselon terkait. pengawasan terhadap suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan kunjungan tidak resmi pribadi menghadiri acara keluarga acara yang dilaksanakan oleh keluarga besar unsur pimpinan kementerian menghadiri acara kepartaian acara yang dilaksanakan oleh partai politik atau organisasi menghadiri acara internal acara yang dilaksanakan oleh intern keluarga unsur pimpinan kementerian. pelaksanaan kunjungan resmi kunjungan menteri luar negeri didasarkan pada undangan dari negara sahabat, atau sebagai kunjungan balasan atau menghadiri konperensi tingkat menteri dan seminar atau pertemuan yang dihadiri menteri menteri negara lain. kunjungan menteri luar negeri dapat bersifat kunjungan kerja (working visit), dan kunjungan pribadi (private visit). pelaksanaan kunjungan resmi kenegaraan luar negeri kunjungan kerja working visit) kunjungan untuk pertama atau untuk yang kesekian kalinya oleh menteri negeri yang sama atau dalam rangka menghadiri pertemuan pertemuan internasional juga kunjungan daerah. kunjungan pribadi tidak resmi khusus private visit)persiapan kunjungan dalam mempersiapkan kunjungan menteri hukum dan hak asasi manusia luar negeri, hal hal yang perlu diperhatikan adalah persiapan berupa persiapan administratif, yang meliputi: membuat surat ijin presiden sehubungan dengan rencana keberangkatan menteri luar negeri. membuat surat ijin persetujuan presiden sehubungan dengan biaya perjalanan menteri dibebankan pada anggaran kementerian hukum dan hak asasi manusia, yang tembusan suratnya ditujukan kepada wakil presiden ri, menteri sekretaris negara dan kepala biro kln, apabila kunjungan menteri luar negeri bersifat kunjungan resmi dan atau kunjungan kerja. membuat schedule perjalanan menteri luar negeri. menyiapkan paspor, visa dan tiket sehubungan dengan rencana keberangkatan menteri luar negeri. berkoordinasi dengan pihak imigrasi bandara, sehubungan dengan keberangkatan menteri luar negeri. berkoordinasi dengan pihak kedutaan perwakilan luar negeri, negara yang akan dikunjungi menteri. menyiapkansouvenir cinderamata plakat, sehubungan kunjungan resmi dan atau kunjungan kerja menteri luar negeri. pelaksanaan kunjungan selama menteriwewenang keprotokolan negara yang dikunjungi. petunjuk tambahan untuk kelancaran pelaksanaan kunjungan menteri pada negara yang dikunjungi maka protokol kementerian senantiasa berkoordinasi dengan kedutaan besar negara yang dikunjungi atau perwakilan imigrasi setempat. pelaksanaan kunjungan resmi kenegaraan dalam negeri penyelenggaraan acara kunjungan kerja menteri hukum dan hukum dan hak asasi manusia tidak mendampingi presiden) persiapan penerimaan informasi rencana dinas luar menteri hukum dan hak asasi manusia: pemilihan petugas (advance, pendamping, antar jemput), koordinasi dengan lembaga instansi yang akan dikunjungi, dan tim advance berangkat lebih dulu lokasi kunjungan menteri hukum dan ham dengan tugas: koordinasi dalam mempersiapkan acara kunjungan tersebut, pengaturan tata tempat ruang dan acara, pengaturan akomodasi menteri hukum dan ham ri, pembuatan laporan tertulis. keberangkatan petugas antar jemput melakukan pengambilan bagasi dari kediaman menteri hukum dan hak asasi manusia dan early check in bandara: persiapan vip room executive lounge, pembayaran biaya airport tax, penyambutan menteri hukum dan hak asasi manusia pintu masuk bandara: mengantarkan menteri hukum dan hak asasi manusia vip room executive lounge, dan mengantarkan menteri hukum dan hak asasi manusia dalam pesawat. penyelenggaraan acara kunjungan kerja menteri hukum dan hak asasi manusia mendampingi presiden) penerimaan informasi rencana dinas luar menteri hukum dan hak asasi manusia, penyesuaian jadwal kegiatan menteri, tim advance berangkat lebih dulu lokasi kunjungan menteri hukum dan hak asasi manusia dengan tugas: koordinasi dengan pihak terkait, mengetahui tata tempat ruang dan acara, pengaturan akomodasi menteri hukum dan hak asasi manusia, dan pembuatan laporan tertulis. pelaksanaan kunjungan kerja mendampingi menteri hukum dan hak asasi manusia dalam kunjungan kerja, pembuatan dokumentasi, penyelesaian administrasi spp (surat perjalanan dinas) hukum dan hak asasi manusia: persiapan kepulangan menteri hukum dan hak asasi manusia melalui koordinasi dengan petugas kawal dan petugas penjemputan jakarta, check in kepulangan bandara asal tujuan kunjungan kerja, pembayaran biaya airport tax, persiapan vip room executive lounge bandara tujuan kunjungan kerja: mendampingi menteri hukum dan ham dalam perjalanan pulang, persiapan vip room bandara tujuan kepulangan, dan pengambilan barang (bagasi) bandara tujuan kepulanganpenyelenggaraan audiensi persiapan penerimaan surat permohonan, pencarian informasi bahan terkait substansi audiensi, mempelajari bahan, pengajuan memo laporan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia, penerimaan petunjuk arahan menteri hukum dan hak asasi manusia: pemberian konfirmasi waktu kepada pemohon audiensi, penyiapan memo kepada biro perlengkapan untuk penyiapan jamuan, souvenir, dan penyiapan tata tempat. pelaksanaan koordinasi dengan petugas pengamanan, penerimaan tamu menteri hukum dan hak asasi manusia, mengantarkan tamu dalam ruang kerja ruang rapat, memandu pramusaji dalam untuk melayani tamu menteri hukum dan hak asasi manusia: pembuatan dokumentasi audiensi, memandu menteri hukum dan hak asasi manusia dalam pertukaran souvenir cindera mata, dan mengantarkan tamu setelah selesai audiensi. kunjungan tamu asing setingkat menteri indonesia kunjungan tamu asing kepada menteri dapat bersifat kunjungan dinas kerja working visit), dan kunjungan pribadi private visit). kunjungan tamu asing dapat merupakan undangan (dari menteri menteri lain instansi pemerintah terkait, dan lain lain. tahap persiapan dalam mempersiapkan kedatangan kunjungan tamu asing, yang perlu diperhatikan adalah: surat surat yang berkaitan dengan rencana kunjungan tamu asing, pembentukan panitia kunjungan tamu asing, cc. penyampaian surat pemberitahuan kepada kementerian luar negeri sehubungan dengan kunjungan tamu asing, penyusunan jadwal perjalanan tamu asing selama indonesia dalam hal tamu asing merupakan undangan menteri hukum dan hak asasi manusia: penyusunan buku panduan secara lengkap (hari tanggal, waktu, jumlah pejabat, substansi kunjungan, objek kunjungan, tempat dan acara yang berkaitan dengan kunjungan tamu asing, berkoordinasi dengan pihak protokol kementerian luar negeri dan protokol kedutaan besar negara yang bersangkutan serta protokol direktorat jenderal imigrasi, sehubungan dengan kunjungan tamu asing, dan menyiapkan souvenir cinderamata plakat. tahap pelaksanaan selama tamu asingtugas dan tanggung jawab panitia kunjungan tamu asing sejak persiapan, kedatangan, penyambutan, akomodasi, makan malam, acara formal dan non formal, sambutan sambutan dan kegiatan lainnya. petunjuk tambahan untuk kelancaran pelaksanaan kunjungan tamu asing indonesia, maka protokol kementerian menjadi sumber informasi dalam kunjungan tersebut. bab penutup pedoman keprotokolan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi petugas keprotokolan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan keprotokolan lingkungbabrangkaian kegiatan yang diikuti oleh sejumlah personel sebagai pasukan upacara, disusun dalam barisan suatu lapangan ruangan dengan bentuk segaris atau bentuk dipimpin oleh seorang inspektur upacara dan setiap kegiatan personel pasukan upacara melakukan ketentuan ketentuan yang baku melalui perintah seorang komandan upacara, dimana seluruh kegiatan tersebut direncanakan oleh perwira upacara dalam rangka mencapai tujuan upacara. jenis upacara upacara bendera upacara bendera adalah acara kenegaraan dan acara resmi yang dilaksanakan dengan pengibaran bendera negara. upacara bendera lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia yaitu: hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan republik indonesia, hari besar nasional: hari kebangkitan nasional, hari kesaktian pancasila, hari sumpah pemuda, hari pahlawan, hari ibu, dan hari dharma karyadhika kementerian hukum dan hak asasi manusia. upacara bukan upacara bendera upacara bukan upacara bendera adalah acara kenegaraan dan acara resmi tanpa melaksanakan pengibaran bendera negara. upacara bukan upacara bendera lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia yaitu: hari bhakti pemasyarakatan, hari bhakti imigrasi, hari ulang tahun unit eselon lainnya dilingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia: upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, upacara serah terima jabatan, upacara penyerahan remisi, upacara peringatan hari hak asasi manusia sedunia, upacara peringatan hari hak kekayaan intelektual sedunia, upacara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil, upacara pembukaan penutupan pekan olah raga, upacara pembukaan penutupan rapat kerja, il. upacara pembukaan penutupan pendidikan dan pelatihan, upacara pembukaan penutupan seminar lokakarya diskusi, upacara pengambilan sumpah konsultan hak kekayaan intelektual atau notaris oo. upacara pengukuhan panitia rencana aksi nasional hak asasi manusia saham), purna bhakti, pengurus koperasi dan lain lain), upacara pengantaran, penyambutan, persemayaman dan pemakaman jenazah, upacara pelepasan menteri, pejabat eselon kepala kantor wilayah dan pejabat setara eselon ii, upacara penandatangan kerjasama atau memorandum understanding, upacara peresmian gedung kantor bangunan gedung lainnya, upacara pembukaan masa pembinaan taruna akademi ilmu pemasyarakatan akademi imigrasi,, upacara yudisial kenaikan tingkat taruna akademi ilmu pemasyarakatan akademi imigrasi, upacara wisuda akademi ilmu pemasyarakatan akademi imigrasi, upacara pemberian penghargaan dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai negeri sipil dan taruna akademi ilmu pemasyarakatan akademi imigrasi, upacara pelantikan fungsionaris taruna akademi ilmu pemasyarakatan akademi imigrasi, zz. hari ulang tahun korps pegawai republik indonesia, aa. upacara napak tilas taruna akademi ilmu pemasyarakatan akademi imigrasi, dan bb. upacara atau acara resmi lainnya yang berlaku khusus pada lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia. penyelenggaraan upacara upacara bendera persiapan upacara persiapan penyelenggaraan upacara bendera meliputi: nama upacara yang akan dilaksanakan, kelengkapan upacara antara lain: inspektur upacara, komandan upacara, perwira upacara, ajudan inspektur upacara, peserta upacara, pembaca naskah, pembawa acara, pembaca do'a, petugas kawal inspektur upacara, kelompok pengibar bendera paskibra), kelompok pembawa pataka, korps musik, petugas medis, petugas pengamanan, petugas protokol, petugas dokumentasi, perlengkapan dan teknisi serta kelengkapan upacara lainnya, perlengkapan upacara antara lain: tiang bendera dengan tali, bendera negara, mimbar upacara, tanda kehormatan piagam penghargaan, naskah yang akan dibacakan, pengeras suara (sound system), papan nama, baki, spanduk, taman kering, tenda, alat rekam, lagu perjuangan dan lain lain, persiapan upacara meliputi rapat persiapan (pembentukan panitia), persiapan administrasi, lay out upacara, penetapan tata pakaian dan menyusun buku acara dengan format terlampir, untuk kelengkapan dan perlengkapan upacara harus disiapkan cadangan, |
gerimis bupati banjar provinsi kalimantan selatan peraturan bupati banjar nomor tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banjar, menimbang bahwa angka prevalensi stunting kabupaten banjar masih tinggi dari target angka prevalensi stunting kabupaten banjar (tujuh belas persen), bahwa dalam rangka strategi dan percepatnurunkan prevalensi stunting perlu strategi percepatan penurunan melalui kelompok relawan menuju anak indonesia sehat bebas stunting kawan manis betrategi percepatan penurunan angka prevalensi stunting adalah gerakan percepatan untuk menurunk. kelompok relawan menuju anak indonesia sehat bebas stunting yang selanjutnya disebut kawan manis best adalah pemberdayaan seluruh elemen masyarakat untuk percepatan penurunan angka prevalensi stunting kabupaten banjar. tugas pokok dan fungsi yang selanjutnya disingkat tupoksi adalah tugas pokok dan fungsi padapambakal atau sebutan lain adalahesa. peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman kawan manis best dalam upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting. peraturan bupati ini bertujuan menurunkan angka prevalensi stunting daerah dengan peran aktif masyarakat melalui keterlibatan kawan manis best. ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: peran serta stakeholder, kawan manis best: indikator keberhasilan, dan pendanaan. bab peran serta stakeholder dalam rangka pelaksanaan strategi percepatan penurunan angka prevalensi stunting daerah, dinas kesehatan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, legislatif dan organisasi lainnya. koordinasi sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk meningkatkan peran aktif berbagai pihak (stakeholder) guna turut serta melaksanakan langkah langkah strategis dalam upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting. peran serta stakeholder diimplementasikan melalui pelaksanaan tupoksi masing masing stakeholder dalam rangka percepatan penurunan angka prevalensi stunting yang disusun oleh perangkat daerah teknis. uraian peran stakeholder sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan, berperan dalam pengalokasian anggaran terhadap masalah kesehatan khususnya stunting, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, berperan dalam peningkatan peran tim kelompok kerja operasional posyandu dan pengalokasian anggaran desa terhadap masalah kesehatan khususnya stunting, bagian hukum sekretariat daerah kabupaten banjar, berperan dalam memfasilitasi perumusan dan penetapan kebijakan daerah bidang stunting, pusat kesehatan masyarakat, berperan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok relawan, dan kepala desa, berperan dalam pengalokasian anggaran, pembinaan dan pengawasan terhadap kawan manis best tingkat desa. bab iii kelompok relawan menuju anak indonesia sehat bebas stunting (kawan manis best) untuk efektifitas percepatan penurunan angka prevalensi stunting dibentuk kawan manis best tingkat desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. tupoksi dari kawan manis best tingkat desa adalah sebagai berikut: melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya keluarga dengan ibu hamil, ibu menyusui dan bayi balita keluarga hari pertama kehidupan hpk)) tentang pengetahuan gizi seimbang, air susu ibu asi) ekslusif dan imunisasi serta memberikan pengetahuan tentang sanitasi lingkungan dan gerakan masyarakat hidup sehat german)), mendampingi dan memberikan motivasi kepada keluarga tentang hari pertama kehidupan hpk): dan bersama dengan tenaga kesehatan dalam memantau, mendampingi dan memotivasi agar keluarga dapat menerapkan pengetahuan gizi seimbang, pemberian air susu ibu asi) ekslusif dan imunisasi, mempraktikkan gerakan masyarakat hidup sehat german) serta menjaga sanitasi lingkungan. bab indikator keberhasilan indikator keberhasilan yang menjadi tolak ukur stakeholder dan atau kawan manis best yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan menurunnya angka prevalensi stunting daerah. indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud pada menjadi indikator kinerja pemerintah daerah dan indikator kinerja desa. bab pendanaan pendanaan dalam pelaksanaan strategi percepatan penurunan angka prevalensi stunting dibebankan padalimakyang telah disesuaikan dengan hasil fasilitasi gubernur disampaikan kepada bupati melalui sekretariat daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi peraturan bupati tentang perubahan rencana kerja perangkat daerah rkdrencana kerja pemerintah daerah rkd)perubahaperubahan rap) satuan kerja perangkat daerah sebelum, sehingga berbunyi sebagai berikut: perubahan rkd tahun menjadi pedoman penyusunan kuda dan pas p dalam penyusunan perubahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran serta menjadi pedoman dalam perubahan senja perangkat daerah. mengubah lampiratgustus dokumen perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten banjar tahun anggaran06. dana perimbangan rp1. lain lain pendapatan yang sah rp441. jumlah pendapatan rp1. belanja belanja tidak langsung belanja pegawai rp698. belanja bunga rp0, belanja subsidi rp0, belanja hibah rp84. belanja bantuan sosial rp3. belanja bagi hasil kepada provinsi kabupaten kota dan pemerintah desa rp4. belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten kota dan pemerintah desa rp324. belanja tidak terduga rp60. rp1. belanja langsung belanja pegawai rp101. belanja barang dan jasa rp350. belanja modal rp173. rp625. jumlah belanja rp1. defisit rp47. pembiayaan penerimaan rp179. pengeluaran rp0, jumlah pembiayaan netto rp179. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan rp131lis bupati banjar provinsi kalimantan selatan peraturan bupati banjar nomor tahun tentang bantuan keuangan kepada partai politikgiatan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat sertadiatur mengenai tata cara pemberibantuan keuangan kepada partai politikg:,:abco rencana jenis jenis volumemengetahui ketua bendahara format surat pernyataan ketua umum partai politik atau sebutan lainnya yang bertanda tangan bawah ini, nama nnaaaaannnnanaaaaan jabatan ketua alamat nnaanannanaannanaaan nama nnaanannanaannanaaan jabatan sekretaris partai alamat nnaanannanaannanaaan nama nannaaananaaaaannaaan jabatan bendahara partai alamat nnaanannanaannanaaan kami bertanggungjawab secara formil dan materienanjarjajar pada pemilihan umum tahun . sebanyak . suara sah rp. . naanananannannaan nana ana ketua meenannanannanannnnn) kannananan nana aan aan sekretaris (.ii ji) bnanaanannanaanan nana ana anggota (oo) bnanaanannanaanan nana ana anggota (oo) bnanaanannanaanan nana ana anggota (oo) bnanaanannanaanaa nana aan anggota (oo) bnanaanannanaanaa nana aan anggota (oo) berita acara serah terima bantuanpada hari ini. tanggal . bulan . tahun . yang bertanda tangan dibawah ini: bupati banjar atau pejabat yang ditunjuk atas nama pemerintah kabupaten banjar selanjutnya disebut pihak pertama. ketua dan bendahara dpd dpc partai . kabupaten banjarbanjar sejumlah rp. . (.) dan pihak kedua menerima bantuan keuangan tersebut dari kuasa bendahara umum dearah . melalui rekening bank dpd dpc partai . kabupaten .w partai. bupati banjar, ketua,elomesowsseeman, c)mengetahui ketua bendahara bupati banjar, ttd saidi mansyubantuan keuangan kepada partai politijarbertujuan untuk menjaga kemandirian partai politik. bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada diberikan setiap tahu(empat ribu rupiah) per suara sah.pemerintah daerah mengusulkan kenaikan besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam kepada gubernur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. pengusulan besaran nilaipersetujuan sebagaimana dimaksud dalam menjadi dasar pencantuman dalam kebijakan umum apbd dan prioritas dan plafon anggaran sementarabersumber dari apbd. bantuan keuangan sebagaimana dimaksud padabanjar dan kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten banjapadaanjar. keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: unsur badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten banjar, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten banjar, inspektorat kabupaten banjar, bagian hukum sekretariat kabupaten banjar,dan komisi pemilihan umum kabupaten banjar. pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. biaya pelaksanaan:dan pengadaan perlengkapan peserta kegiatan. bentukbentukjenis pengeluaran berupa:,: cc. jasa pos dan giro, surat menyurat,dan atau pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariatviii pelaporan dyang telah dibuat sebagaimana dimaksud dalameabupati ini, ditetapkandan tata cara pembagian sertaengan ketetapkembali ketentuan mengenai penghitungan, penetapan, penyaluran dan prioritas penggunaan dana desa, perlu dilakukan perubahanketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:mbako, kartu pra kerja, bantuan sosial tunai bst)pambakal. pendataan keluarga penerima manfaat blt desa sebagaimana dimaksud pada diputuskan melalui musyawarah desa khusus penetapan keluarga penerima manfaat blt desa dengpambakal menetapkan peraturan pambakalubah sehingga berbunyi sebagai berikut:pambakalambakal sebagaimana dimaksud pada huruf dalam hal pambaklembaga terkait ketentuan diubah ttd saidi mansketentuan diubahpambakal mengenai penetapan keluarga penerima manfaat blt desa atau peraturan pambakal mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat bltpambakal dan aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara rowspan) yang dikelola oleh kementerian keuanganketentuan disisipkan (dua) yaitu (6a) dan sa)pambakaldpmd menyampaikan perubahan peraturan pambakaldiluar kebutuhan dana desa untuk blt desa sebagaimana dimaksud dalama.dandpmdbukan dan kepala dpmd pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakatberdasarkan dokumen pencaipambakal mengenai penetapan keluarga penerima manfaat blt dana desa atau peraturan pambakalsurat pengantar, daftar rkd dan surat kuasa pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran iii huruf lampiran iii huruf dan lampiran iiiambakal |
nmr bupati banjar provinsi kalimantan selatan peraturan bupati banjar nomor tahun tentang integrasi program kerja berbasis desa kelurahan melalui smart kampung manis dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banjarsesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik, perlu dilakukanjar secara terpadu, bahwa untuk pelaksanaan integrasi program kerja perangkat daerah berbasis desa kelurahan lingkungan pemerintah kabupaten banjar, perlu adanya pengaturan mengenai integrasi program kerja melalui konsep smart kampung ma tentang integrasi program kerja berbasis desa kelurahan melalui smart kampung manan ktp elektronik dinas kependudukan dan pencatatan sipil. pelayanan akta kelahiran penduduk menyiapkan persyaratan yaitu: surat keterangan lahir mengisi form surat pernyataan tanggung jawab mutlak spam) kebenaran data kelahiran, ii. mengisi formulir spam pelaporan kebenaran data bermaterai, iii. fotokopi ktp elektronik orang tua, iv. fotokopi ktp elektronik saksi (dua) orang, fotokopi buku nikah orang tua mengisi formulir spam suami istri, dan vlahiran dinas kependudukan dan pencatatan sipil. pelayanan akta kematian penduduk menyiapkan persyaratan yaitu: mengisi formulir surat keterangan kematian pelaporan kematian, ii. surat keterangan kematian dari dokter paramedis rumah sakit kelurahan, iii. fotokopi akta kelahiran yang bersangkutan (bagi yang memiliki): iv. fotokopi ktp elektronik pelapor, fotokopi ktp elektronik saksi (dua) orang, vi. fotokopi buku nikah akta perkawinan orang tua (bagi yang memiliki), dan vidinas kependudukan dan pencatatan sipil. pelayanan pencatatan akta perkawinan penduduk menyiapkan persyaratan yaitu: surat keterangan perkawinan dari pemuka agama salinan penetapan pengadilan negeri, ii. fotokopi kutipan akta kelahiran kedua calon mempelai (suami istri), iii. fotokopi ktp elektronik kartu keluarga masing masing calon mempelai (suami istri), iv. pas foto berdampingan ukuran 4x6 sebanyak (tiga) lembar, fotokopi ktp elektronik (dua) orang saksi, vi. kutipan akta kelahiran anak yang sah diakui, vii. akta perceraian kematian bagi yang pernah kawin, viii. izin dari komandan tni polri), ix. perjanjian perkawinan, surat tanda melapor diri dari kepolisian, xi. surat izin dari istri yang berpoligami, xii. surat izin dari aparatur sipil negara bagi yang berpoligami, xiii. surat izin dari perwakilan negara asing, xiv. paspor bagi suami istri warga negara asing, dan xv. surat keterangan tempat tinggal dari dinas kependudukan dan pencatatan sipilpada dinas kependudukan dan pencatatan sipil. pengumuman pencatatan perkawinan selama (sepuluh) hari bila tidak ada gugatan keberatan maka dinas kependudukan dan pencatatan sipil akan menerbitkan akta perkawinan. pelayanan pencatatan akta perceraian penduduk menyiapkan persyaratan yaitu: suami istri mengisi formulir pelaporan perceraian, ii. asli surat keputusan pengadilan negeri dan fotokopi yang telah dilegalisir, iii. asli kutipan akta perkawinan, iv. fotokopi kutipan akta kelahiran, dan pas foto ukuran 3x4 sebanyak (empat) lembarrceraian dinas kependudukan dan pencatatan sipil. pelayanan pencatatan akta pengangkatan anak penduduk menyiapkan persyaratan yaitu: mengisi formulir surat pengantar pindah antar kabupaten kota atau antar provinsi, ii. salinan penetapan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak, iii. kutipan akta kelahiran, dan iv. ktp elektronik dan kartu keluarga pemohongkatan anak dinas kependudukan dan pencatatan sipil. pelayanan pencatatan akta pengakuan anak penduduk menyiapkan persyaratan yaitu: mengisi formulir surat pengantar pindah datang warga negara indonesia antar kabupaten kota atau antar provinsi, ii. surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung, iii. kutipan akta kelahiran, iv. ktp elektronik dan kartu keluarga dari ayah biologis dan ibu kandungkuan anak dinas kependudukan dan pencatatan sipil. pelayanan pencatatan akta pengesahan anak penduduk menyiapkan persyaratan yaitu: mengisi formulir surat pelaporan pengesahan anak, ii. kutipan akta kelahiran, iii. buku nikah kutipan akta perkawinan, iv. ktp elektronik dan kartu keluarga pemohonpelayanan pencatatan perubahan nama penduduk menyiapkan persyaratan yaitu: kutipan akta kelahiran, ii. buku nikah akta perkawinan bagi yang sudah kawin, iii. fotokopi ktp elektronik dan kartu keluarga, dan iv. dokumen pendukung pengajuan perubahan namapabila perubahan nama masuk dalam kategori redaksional maka dinas kependudukan dan pencatatan sipil langsung membuat caping catatan pinggir) pada kutipan akta kelahiran. apabila perubahan nama masuk dalam kategori perbaikan maka dinas kependudukan dan pencatatan sipil membuatkan surat pengantar yang ditujukan pengadilan negeri. salinan penetapan pengadilan negeri dibawa dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten banjar sebagai dasar maka dinas kependudukan dan pencatatan sipil membuat caping catatan pinggir) pada kutipan akta kelahiran. pelayanan online data penduduk menyiapkan persyaratan yaitu fotokopi ktp elektronik dan kartu keluarga. penduduk mengajukan online data dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten banjar. pelayanan akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu identitas anak) yang ada unit fasilitas kesehatan masyarakat dan rumah sakit, melalui inovasi tambak udang datang melahirkan bawa akta kelahiran untuk dibawa pulang) penduduk yang akan melahirkan fasilitas kesehatan menyiapkan persyaratan yaitu: nama calon bayi, ii. kartu keluarga asli, iii. fotokopi ktp elektronik orang tua, dan iv. buku nikah orang tua mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak suami istri. penduduk menyerahkan semua persyaratan petugas fasilitas kesehatan. petugas yang ditunjuk fasilitas kesehatan akan melakukan input data aplikasi sistem informasi dan administrasi kependudukan yang telah disiapkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan mengirimkan dokumen persyaratan. petugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil melakukan verifikasi dan pencetakan akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu identitas anak dan mengirimkan fasilitas kesehatan via jasa pengiriman. petugas fasilitas kesehatan menerima dokumen kependudukan dan menyerahkannya kepada penduduk yang baru melahirkan. pelayanan keliling inovasi jempol pelanduk jemput bola pelayanan administrasi kependudukan) aparat desa kelurahan mengajukan surat permintaan pelayanan yang ditujukan kepada kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil. petugas dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil koordinator jempol pelanduk) akan berkoordinasi terkait jadwal pelayanan dengan aparat desa kelurahan. aparat desa kelurahan akan menyebarluaskan informasi mengenai jadwal pelayanan kepada seluruh penduduk agar menyiapkan semua persyaratan layanan. berdasarkan jadwal yang telah disepakati tim jempol pelanduk akan memberikan pelayanan desa kelurahan. program kerja pemerintah daerah bidang penanggulangan kemiskinan, terdiri dari program pelayanan khusus kepada masyarakat miskin pemohon pasien yang tidak terdaftar dalam jaminan kesehatan nasional membawa kelengkapan persyaratan yang terdiri dari: fotokopi ktp elektronik, ii. fotokopi kartu keluarga, iii. surat keterangan tidak mampu skt) dari lurah pambakal yang diketahui camat, iv. surat rujukan dari unit kesehatan masyarakat, dan surat pernyataan dari pemohon. petugas register desa kelurahan pambakal memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan mengajukan surat permohonan kepada dinas sosial. data pemohon yang sudah diverifikasi oleh perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada angka dibuatkan surat rekomendasi oleh kepala perangkat daerah tersebut. pemohon menerima surat rekomendasi yang sudah bertandatangan. pemohon menyerahkan surat rekomendasi dinas kesehatan untuk proses pemberian jaminan kesehatan nasional. program kerja pemerintah daerah bidang kesehatan, terdiri dari pemberian jaminan kesehatan pemohon membawa surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dan petugas register desa kelurahan pambakal memeriksa mengajukan berkas pemohon kepada petugas dinas kesehatan. ivdaerah oleh perangkat daerah yang berbasis desa kelurahan melalui program smart kampung manis. maniintegrasi program kerja adalah program kerja pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas pelayanan publik dan memperluas jangkauan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi. smart kampung manismengintegrasikan program kerja pemerintah daerah melalui program smart kampung manis. peraturan bupati ini bertujuan untuk: mensinergikan program kerja setiap perangkat daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran, meningkatkan fungsi pemerintahan desa dalam mendukung pelaksanaan program kerja pemerintah daerah,, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik secara terpadu, dan meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program kerja pemerintah daerah. ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: pelaksanaan integrasi program kerja, pembinaan, pendampingan, pengawasan dan evaluasi, dan cc. pendanaan. bab pelaksanaan integrasi program kerja pelaksanaan integrasi program kerja berbasis desa kelurahan melalui smart kampung manis dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan. urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada diatas meliputi: pelayanan publik, kesehatan: dan penanggulangan kemiskinan. pedoman pelaksanaan integrasi program kerja tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. integrasi program kerja berbasis desa kelurahan melalui smart kampung manis dilaksanakan disemua desa dan kelurahan daerah secara bertahap. pelaksanaan smart kampung manis sebagaimana dimaksud pada diprioritaskan pada desa kelurahan yang telah memenuhi kualifikasi. kualifikasi yang harus dipenuhi desa kelurahan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: sarana, prasarana, dan cc. sumber daya manusia. sarana sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: balai atau ruangan yang memadai, meleleh (meja, kursi, almari, dan lain lain), cc. sound system, lcd projector, komputer dan atau laptopintegrasi program kerja perangkat daerah. prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dariusat kesejahteraan sosial puskesmas) desa kelurahan, pojok baca, pojok laktasi, j . pojok bermain, posyandu aktif, il. perpustakaan desa, tempat isolasi mandiri desa, rumah pangan lestari toga, oo. jaringan koneksi teknologi informasi (internet), dan prasarana lain yang dianggap perlu. sumber telah mendapatkan pendampingan pelatihan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. bab iii pembinaan, pendampingan, pengawasan dan evaluasi bagian kesatu pembinaan dan pendampingperangkat daerah yang memiliki program kerja terintegrasi dengan program smart kampung manis. bagian kedua pengawasan bupati melalui perangkat daerah yang melaksanakan integrasi program kerja dengan program smart kampung manis melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program smart kampung manis daerah. camat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program smart kampung manis desa kelurahan setempat. bagian ketiga evaluasi bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan integrasi program kerja melalui program smart kampung manispemberdayaan masyarakat dan desa. bab pendanaan pendanaan atas pelaksanaan integrasi program kerja melalui smart kampung manis dalam peraturan bupati ini dibebankan padaseptember pedoman integrasi program kerja berbasis desa kelurahan melalui smart kampung manisdaerah mengambil langkah langkah untuk mensinergikan program kerja dan kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah agar dapat dilaksanakan secara terpadu.penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang administrasi kependudukan, usaha kecil menengah, pendidikan, kesehatan, sosial dan kebudayaan sehingga mampu memberikan manfaat sebesar besarnya untuk kepentingan masyarakat.kecamatan, desa kelurahan dan partisipasi masyarakat setempat. ii. ruang lingkup program kerja pemerintah daerah yang terintegrasi dalam program smart kampung manis terdiri dari: pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan: dan cc. penanggulangan kemiskinan. program kerja pemerintah daerah bidang layanan administrasi kependudukan terdiri dari: pelayanan pengolahan dan penerbitan kartu keluarga (baru ataupun perubahan elemen data): pelayanan pengolahan dan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik ktp elektronik) bagi yang belum memiliki (perekaman ktp ei):, pelayanan pindahdatangakta kelahiran, pelayanan akta kematian, pelayanan pencatatan akta perkawinan, pelayanan pencatatan akta perceraian, pelayanan pencatatan akta pengangkatan anak, pelayanan pencatatan akta pengakuan anak, pelayanan pencatatan akta pengesahan anak, pelayanan pencatatan perubahan nama, pelayanan online data, pelayanan akta kelahiran, kartu keluarga kk) dan kartu identitas anak) yang ada unit kesehatan masyarakat dan rumah sakit, dan pelayanan keliling inovasi jempol pelanduk jemput bola pelayanan administrasi kependudukan). program kerja pemerintah daerah bidang pemberdayaan ekonomi, terdiri dari fasilitasi pengembangan usaha kecil, menengah, pelatihan kewirausahaan. program kerja pemerintah daerah bidang kesehatan, terdiri dari pemberian jaminan kesehatan. program kerja pemerintah daerah bidang penanggulangan kemiskinan terdiri dari program bantuan quran jaminan kesehatan nasional dan pelayanan khusus kepada masyarakat miskin. program kerja pemerintah daerah bidang informasi hukum, terdiri dari programdaerah bidang pendidikan, seni dan budaya. program kerja pemerintah daerah bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia terdiri dari pelaksanaan kegiatan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, kursus dan lain lain. iii. standar operasional prosedurpelayanan pengolahan dan penerbitan kartu keluarga (baru ataupun perubahan elemen data) penduduk menyiapkan persyaratan yaitu: formulir kartu keluarga sistem informasi administrasi kependudukan siak) yang didapat dari petugas register desa pembakar, ii. kartu keluarga lama, dan ii. dokumen pendukung sesuai elemen yang diajukapambakal. petugas register desaengolahan dan penerbitan ktp elektronik (perekaman ktp e!) usia minimal tahun. penduduk menyiapkan persyaratan yaitu: fotokopi kartu keluarga, dan yang mau melakukan perekaman ktp elektronik harus datang langsung kantor layanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten banjar untuk diambil data foto wajah, iris mata, sidik jari dan tanda tangan. penduduk menyiapkan persyaratan yaitu: fotokopi ktp elektronik lama, ii. fotokopi kartu keluarga, iii. surat keterangan hilang dari kepolisian polsek atau polres), dan ivindahartu keluarga asli dan fotokopi ktp elektronik, dan ii. menyiapkan data alamat baru yang akan ditujusurat keterangan pindah wni dinas kependudukan dan pencatatan sipil. pelayanan datangtp elektronik asli, ii. surat keterangan pindah wni dari kabupaten kota asal, dan |
salinan ris, bupati banjar provinsi kalimantan selatan peraturan bupati banjar nomor tahun tentang perhitungan tarif retribusi persetujuan bangunan gedualah satu jenis retribusi perizinan tertentu adalah retribusi izin mendirikan bagunan yang disesuaikan menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung yang memiliki arti dan fungsi yang sama dengan lebih dipermudah dari sisi persyaratan administrasi, bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan penerimaan pendapatan daerah dan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung serta memperlancar penyelenggaraan perizinan daerah, perlu untuk menetapkan penyesuaian perhitungan tarif retribusi penerbitan persetujuan bangunan gedung dengan mengacutarif retribusi persetujuhitungan tarif, surat bukti kepemilikan bangunan gedung, rencana teknis pembongkaraninas teknis adalah perangkat daerah yang secara teknis yang membidangi penyelenggaraan bangunan gedung dalam hal ini dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupatenndar harga satuan tertinggi yang disingkat dengan shot, atau yang dikenal dengan isbn harga satuan bangunan gedung negara). isbn adalah harga satuan bangunan gedung negarretribusi persetujuan bangunan gedung setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan kegiatan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat suatu bangunan diwajibkan untuk memiliki pbg dari pemerintah daerah melalui aplikasi simba yang dikelola oleh dinas teknis. terhadap penerbitan pbg dikenakan retribusi pbgpbg didasarkan pada perhitungan yangengan memperhatikan harga satuan sebagai berikut: harga satuan retribusi bangunan gedung menggunakan harga satuan bangunan gedung negara isbn) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung menggunakan harga satuan prasarana bangunan gedung yang termuat dalam bagian lampiran peraturan daerah kabupaten banjar. bab iii objek, subjek dan wajib retribusi persetujuan bangunan gedung objek retribusi pbg adalah pemberian persetujuan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat suatu bangunan. subjek retribusi pbg adalah orang pribadi atau badan selaku pemohon yang memperoleh pbg dari pemerintah daerah. wajib retribusi pbg adalah orang pribadi atau badan sebagai pemohon pbgpemungutan dan pembayaran retribusi persetujuan bangunan gedung retribusi dipungut dengan menggunakan skr atau dokumen lain yang dipersamakan. pemohon pbg membayar nilai retribusi pbg yang ditetapkan pemerintah daerah melalui perhitungan nilai retribusi pbg yang disampaikan melalui aplikasi simba. pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara tunai lunas. pembayaran retribusi pbsaidi mansyurbupati banjar, menimbang bahwa pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, bahwsudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan peraturan perundang undangan, bahwa menindaklanjuti ketentuan bab huruf angkaketentuanormasmashibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dengan persyaratan: telah berbadan hukum yang ditetapkan atau disahkan oleh instansi yang berwenang, telah menjalankan usaha sekurang kurangnya selama (tiga) tahun, memiliki kinerja baik selama (dua) tahun terakhir yang ditunjukkan dengan: memperoleh sisa hasil usaha shu) yang positif, dan melaksanakan rapat anggaran tahunan (rat) minimal tahun secara berturut turut.koperasiparagrafmas yang berbadan hukum indonesia selaku pemohon hibah menyampaikan permohonan hibah secara tertulis dengan dilengkapi proposal hibah berupa uang, barang dan atau jasdan, lembaga dan ormas yang berbadan hukum indonesia. permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis kepada bupati melalui c.g) kepala perangkat daerah teknis. permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada juga disampaikan melalui aplikasi penyusunan perencanaan daerah. pemohon hibah melakukan registrasi secara online melalui aplikasi penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada dengan mengisi format registrasi dan mengunggah permohonan dan proposal dalam bentuk pdf jpeg dan menyerahkan sebanyak rangkap (dua) kepada perangkat daerah teknissebagaimana dimaksud pada yang memenuhi persyaratan untuk menerima hibah akan masuk dalam rencana kerja perangkat daerah rkd) sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diampu. permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud dalamhibah dihimpun oleh perangkat daerah teknis. permohonan hibah sebagaimana dimaksud dalamdalam dan yaitu hibah dalam bentuk barang dandalaposal hibah berupa uangcc.ketua, sekretaris dan bendahara serta stempel cap organisasi badan lembaga, dan diketahui secara berjenjang dari ketua rukun tetangga rt), rukun warga rw), pambakallengkapi dengan dokumen teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh konsultan perencana atau orang yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksiroposal hibah berupa barang dan atau jasaadan, lembaga, ormastanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan ketua), serta stempel cap badan lembaga ormas, dan diketahui secara berjenjang oleh ketua rukun tetangga rt), rukun warga rw), pambakal lurah dan camat setempat. paragraf verifikasi dan hasil evaluasi permohonan hibah perangkat daerah teknis melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan hibah dan proposal hibah sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam paling lambat (lima belas) hari kerja setelah proposal diterima. perangkat daerah teknis sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: urusan pemerintahan bidang pendidikan dilaksanakan oleh dinas pendidikan. urusan pemerintahan bidang kesehatan dilaksanakan oleh dinas kesehatan. cc... urusan keagamaan dilaksanakan oleh bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah. dilaksanakan ole. urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dilaksanakan oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi. urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan urusan pemerintahan bidang perikanan dilaksanakan oleh dinas ketahanan pangan dan perikanan. j . urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil. urusan pemerintahan bidang perhubungan dilaksanakan oleh dinas perhubungan. il., informatika, statistik dan persandian. m. dilaksanakan oleh dinas koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan. urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan unit layanan terpadu satu pintu dilaksanakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. dilaksanakan oleh dinas kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata. urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan dilaksankan oleh dinas perpustakaan dan kearsipan. urusan pemerintahan bidang pertanian dilaksanakan oleh dinas pertaniilaksanakan oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja. urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik dilaksanakan oleh badan kesatuan bangsa dan politik. urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana dilaksanakan oleh badan penanggulangan bencana daerah. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. apabila kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi, maka harus dilengkapi dengan dokumen pertimbangan teknis yang dibuat dari perangkat daerahhibah dan proposal hibah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis sebagaimana dimaksud dalamatau ormas yang mengajukan usulan hibah tidak fiktif, memastikan kebenaran domisili alamat sekretariat badan, lembaga atau ormas sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh pemohon hibah:dan fotokopi rekening bank atas nama lembaga badan ormas instansi yang spesiesnya pimpinan ketua dan bendaharahibah uang, barang dan atau. format hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pad sebagaimana dimaksud dalambupati. format daftar nominatif calon penerima hibahbupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap daftar nominatif calon penerima hibah berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi perangkat daerah teknis danhibahpencantuman alokasi anggaran hibah, meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan atau jasa dalamdanparagraf penetapan penerima hibah perangkat daerah teknis mengusulkan penetapan penerima hibah, alamat penerima hibah dan besaran hibahsebagaimana dimaksud dalam bupati menetapkan daftar penerima hibah, alamat penerima dan besaran uang untuk hibah uang, barang dan atau jasa untuk hibah barang dan atau jasa kepada penerima hibah dengan keputusan bupati. keputusan bupati tentang penetapan daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar penyaluran penyerahan hibah berupa uang atau barang jasa. format daftar penerima, alamat dan besaran uang, barang dan atau jasa yang dihibahkanparagraf penyaluran hibahdalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme transfer melalui bank. pemberian hibah berupa barang dan atau jasa dengan tembusan surat disampaikan kepada perangkat daerah teknis, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:c. rincian rencana penggunaan dana hibah, surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana hibah, fotokopi kartu tanda penduduk tanda pengenal penerima hibahsurat pernyataan tidak terjadi konflik internal,. format surat permohonan pencairan dana hibah, surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana hibah, surat pernyataan tidak terjadi konflik internal, pakta integritas, dan rincian rencana penggunaan dana hibahmembuat surat pengantar permohonan pencairan belanja hibah atau telaahan staf kepada bupati melalui c.g) sekretaris daerah dengan format sudilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkanknistata cara pengembalian dana hibah. penyusunan nph dilakukan oleh perangkat daerah teknis. untuk penyempurnaan nph yang disusun sebagaimana dimaksud pada rancangan nph disampaikan kepada jawab dari perangkat daerah teknis. pencairan hibah didasarkan pada dpa skpd dan keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam penyaluran penyerahan hibah berupa uang, barang dandan atau jasa kepada penerima hibah dituangkan dalam berita acara serah terima barang dan atau jasa. format berita acara serah terima barang dan atau jaknis berdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua bantuan sosial paragraf sesuai kemampuan keuangan daerah. anggota kelompok masyarakat lembaga non pemerintahbentuk bantuan sosial bantuan sosial dapat berupa uang, barang dan ataulain lainlain lain. bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga dan atau masyarakatragraf permohonan bantuan sosial anggota kelompok masyarakat lembaga non pemerintah menyampaikan permohonan bantuan sosial kepada bupati melalui c.g)dalam hal permohonan diajukan oleh anggota masyarakat individu, dilaksanakan dengan ketentuan ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala desa lurah dan atau camat. dalam hal permohonan diajukan oleh kelompok masyarakat, dilaksanakan dengan ketentuan: dibubuhi cap, ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya, dan diketahui kepala desa lurah dan atau camat. permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud dalam disampaikan melalui aplikasi penyusunan perencanaan. pemohon bantuan sosial melakukan registrasi secara online dengan mengisi form registrasi dan mengunggah permohonan dan proposal dalam bentuk pdf jpeg. permohonan dan proposal sebanyak rangkap (dua) dalam bentuk pdf jpeg diserahkan kepada perangkat daerah teknis setelah melakukan registrasimemenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan sosial dihimpunbantuan sosial akan masuk menjadi rencana kerja perangkat daerah terkaitbantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam disampaikan paling lambat padasusunan kepengurusan (kelompok masyarakat lembaga non pemerintahproposal permohonan bantuan sosial berupa barang dan atau jassusunan kepengurusan kelompok masyarakat lembaga non pemerintah, berisi uraian tentang keberadaan alamat dari kelompok masyarakat lembaga non pemerintahformat permohonan bantuan sosialverifikasi dan hasil evaluasi permohonan bantuan sosial perangkat daerah teknis melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan bantuan sosial dan proposal bantuan sosial sesuai bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan. apabila kegiatan bantuan sosial yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi harus dilengkapi dengan dokumen pertimbangan teknis yang dibuat dari perangkat daerah teknisdan proposal bantuan sosial yang dilakukan oleh perangkat daerah teknismas yang mengajukan usulan bantuan sosial (tidak fiktif): memastikan kebenaran domisili alamat sekretariat anggota, kelompok masyarakat lembaga non pemerintahteknisanggota, kelompok masyarakat lembaga non pemerintah yang spesiesnya pimpinan ketua dan bendahara, danbantuan sosial berupa uang, barang dan atausebagaimana dimaksud dalam kepalabupati. bupativerifikasi dan evaluasi perangkat daerah teknis sertadalam rancangan kua dan pas sebagaimana dimaksud pada dicantumkan alokasi anggaran yang meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang, barang dan atau jasa. format daftar nominatif calon penerima bantuan sosial berupa uang, barang dan atau jasanetapan penerima bantuan sosial perangkat daerah teknis mengusulkan penetapan penerima bantuan sosial, alamat penerima bantuan sosial dan besaran bantuan sosialteknis sebagaimana dimaksud dalam bupati menetapkan daftar penerima bantuan sosial, alamat penerima dan besaran uang untuk bantuan sosial berupa uang, barang dan atau jasa untuk bantuan sosial barang dan atau jasa kepada penerima bantuan sosial dengan keputusan bupati. keputusan bupati tentang penetapan berupa uang atau barang jasa. penetapan daftar nama penerima bantuan sosial, alamatdaftar penerima bantuan sosialparagraf penyaluran bantuan sosial pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang, barang dan atau jasa berdasarkan atasyaluran dan atau penyerahan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada dikecualik:, diverifikasi oleh perangkat daerah teknis, dan mendapat persetujuan bupati. pencaimohonan pencairan realisasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati melalui perangkat daerah teknis yang dilengkapi persyaratan administrasi pencairan sebagai berikut:. bantuan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pelaporan dan pertanggungjawaban bagian kesatu hibah paragraf pelaporan penerima hibah berupa uang, barang dan atau jasa menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada bupati melalui perangkat daerah teknis. laporan penggunaan dana hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalamdan atau jasa sebagaimana dimaksud dalamsesuai dengan nph serta ditandatangani oleh penerima hibah. laporan penggunaan hibahhibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada perangkat daerah teknishibah meliputi: proposal pemohon hibah daftar nominatifil atas penggunaan dana hibah yang diterimanya. pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:setujui pemerintah daerah yang dituangkan dalampenerima hibahsebagaimana dimaksud pada huruf format pertanggungjawaban penerima hibah, surat pernyataan tanggung jawab, baik berupa uang maupun barang dan atau jasa adalahlamdan dipergunakan oleh penerima hibahbelas) bulan januari padadua bantuan sosial paragraf pelaporan penerima bantuan sosial berupa uang, barang dan atau jasa menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada bupati melalui perangkat daerah teknisinspektorat daerah adalah inspektorbantu bupati dalam melakukan proses pemberian belanja hibah dan bantuan sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasardisepakati dengan dprd. laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat: a.maslaporan penggunaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalambantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada perangkat daerah teknis dalam tahun anggaran berkenaan. bantuan sosial berupa barang dan ataupemohon bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwedari penerima bantuan sosial. perangkat daerah teknis melakukan penagihan laporan penggunaan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam kepada penerima bantuan sosial paling lambat tanggal januari pada tahun anggaran berikuttiga pengembalian sisa dana penerima hibah atau bantuan sosial wajib mengembalikan sisa dana hibah atau bantuan sosial yangperangkat daerah teknis. waktu pengembalian sisa dana sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut: untuk kegiatan yang penyelesaiannya sampai denganpemantauan dan evaluasi perangkat daerah teknis melakukan pemantauan dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial. pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap serapan anggaran, capaian fisik kegiatan, dan kesesuaian dengan nph. hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati yang dihembuskan kepada inspektorat daerahmakamberian hibah dan pemberian bantuan sosial yang bersumber dari apbd. pembinaan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis. bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: bimbingan teknis, sosialisasi, dan atau pendampingan. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh inspektorat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pemeriksaan audit, revi, dan atau evaluasi. laporan hasil pengawasan oleh inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah api) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepala perangkat daerah teknis. belanja hibah dengan nilai diatas rp1. (satu milyar rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik atau inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah api) paling lambat (dua) bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai. dalam hal belanja hibah diaudit oleh akuntan publik, biaya auditaerah dengan tembusan kepala perangkat daerah teknis belanja hibah untukdiaudit olehyang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. laporan hasil auditralihan apabila pengajuan permohonan dan proposal hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dan ketentuan belum dapat dilaksanakan melalui aplikasi penyusunan perencanaan daerah, maka pengajuan permohonan dan proposal hibah dan bantuan sosial disampaikan secara tertulis oleh calon penerima hibah atau bantuan sosial kepada bupati melalui perangkat daerah teknis. bab vformat permohonan hibah nomor kepada yth. lampiran (satu) berkas perihal permohonan hibah bupati banjar cg.penketeseeean, an nana aan aanformat cellist verifikasi dan hasil evaluasi dan verifikasi atas permohonan dan proposal hibah dari perangkat daerah teknis daftar cellist verifikasi permohonan hibah uang atau barang jasahibah yang pernah diterima kesesuaian harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku pemkab banjar atau harga pasar yang berlaku. kesesuaian kebutuhan peralatan dan (bahan yang diperlukan dengan jenis kegiatannya. keberadaan badan, lembaga organisasi (kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibahpemohon hibah. memastikan kegiatan yang akan |(biaya dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh pemohon hibah. mocmameosamenpenduang: foto copy ktp pemohon hibah yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris dan bendahara. foto copy. foto copy akta notaris bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan.kum ham.. foto copy npp bagi ormas yang mengajukan permohonan hibah..hibah berupa uang nama perangkat daerah a.n cnnnaennnah hasil verifikasi dan evaluasi atas permohonan dan proposal hibah berupa uang jumlah anggaran jumlah hasil jumlah anggaran verifikasi anggaran nama pemohon sasaran yang alamat kegiatan perangkat yang hibah dicapai tujuan diusulkan dalam daerah disetujui proposal teknis yang tapi diusulkan tapi loe dibuat martapura pada tanggal kepala perangkat daerah, tid nama lengkap) nip. format hasil verifikasi dan evaluasi atas permohonan dan proposal hibah berupa barang jasa nama perangkat daerah ena inn niatan hasil verifikasi dan evaluasi atas permohonan dan proposal hibah berupa barang jasa jumlah jumlah unit unit yan hasil verifikasi jumlah nama pemohon sasaran yang ang perangkat unit yang alamat kegiatan diusulkan hibah dicapai tujuan daerah teknis disetujui dalam proposal yang diusulkan tapi tapi dibuat martapura pada tanggal kepala perangkat daerah teknis, ttd nama lengkap) nip, barang danmaupun pun sekelompok orang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memperoleh keuntuyangtransfer adalah pemindah bukan dari rekening pemerintah daerah kepada penerima hibah. pengelolaan hibah. pengelolaan bantuan sosialbantuan sosial. format daftar nominatif calon penerima hibah dan daftar penerima hibah format daftar nominatif calon penerima hibah berupa uang tahun anggaran . nama calon penerima hibah alamat penerima jumlah (rp) aan 8s, martapura,. tim anggaran pemerintah daerah ttd nama lengkap nip. format daftar nominatif calon penerima hibah berupa barang jasa tahun anggaran. nama calon penerima hibah alamat penerima jumlah barang unit a,oo nan aan martapura,. tim anggaran pemerintah daerah tid nama lengkap nip. format daftar penerima hibah berupa uang tahun anggaran nama penerima hibah alamat penerima jumlah (rp) martapura,. bupati banjar tid nama lengkap format daftar penerima hibah berupa barang jasa tahun anggaran. nama alamat penerima jumlah barang unit penerima hibah aan palopo martapura,. bupati banjar tid nama lengkap format daftar check list hasil penelitian kelengkapan persyaratan pencairan hibah berupa uang atau barang jasaken rincian rencana penggunaan dana pakta integritas fotokopi ktp fotokopi rekening tabungan akuntansi bermaterai ken surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah pensesatamaaa tgl bln thn mengetahui kepala perangkat daerah petugas verifikator, teknis., nama. nama. format surat permohonan pencairan belanja hibah kop surat lembaga organisasi nomor martapura, . lampiran sifat perihal permohonan pencairan hibah kepada yth.hibahformat surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana hibah (untuk pencairketua kepala .aanananetaneeee, t1 bln thn ketua kepala . materai pakta integritas permohonan pencairan hibahpenerima hibah. j. materai format rincian rencana penggunaan dana hibah kop surat lembaga organisasi rincian rencana penggunaan dana hibah yang bersumber dari apbd kabupaten banjar tt. a. sebesar rp. eeeeocooooooooeeentnnn (pemeran) uraian jumlah dst. ketua kepala dan bantuan sosial yang bersumber dari apbd. ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: penganggaran hibah dan bantuan sosial,dan pemantauan dan evaluasi pengelolaan hibah dan bantuan sosial. hibahntuan sosial dapat berupa uang, barang dan atau jasa. bab penganggaran bagian kesatu hibah penganggaran belanja hibah bersumber dari apbd. penganggaran belanja hibah dianggarkan pada perangkat daerah teknis. penganggaran belanja hibahpenganggarkop perangkat daerah nomor martapura, .oo. lampiran sifat perihal surat pengantar kepada yth. permohonan pencairan hibahncairan dana hibah dimaksud, mohon kiranya dapat direalisasik teknis, format surat berita acara serah terima barang dan atau jasa kop perangkat daerah teknis berita acara serah terima barang dan atau jasa nomor .nn pada hari ini . tanggal . bulan . tahun penaanananeetaneeeaan, kami yang bertanda tangan bawah ini nama nip. jabatan kepala dinas badan . kabupaten banjar selanjutnya disebut pihak kesatu nama penerima hibah jabatan selanjutnya disebut pihak kedua bahwa pada hari ini dan tanggal tersebut atas pihak kesatu telah menyerahkan .ieeeeaeeeen. dalam keadaan baik dan lengkap kepada pihak kedua dan pihak kedua menerima penyerahan barang dan atau jasa tersebut dalam keadaan baik dan lengkap. jenis barang jasa spesifikasi volume jumlah demikian berita acara serah terima barang dan atau jasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimanamestinya. pihak kedua pihak kesatu yang menerima yang menyerahkan, penerima hibah kepala perangkat daerah teknis format permohonan bantuan sosial nomor kepada yth. lampiran (satu) berkas perihal permohonan bantuan bupati banjar sosial cg. kepala perangkat daerah teknis. tempat sehubungan dengan adanya kegiatan., mi. ww. (kelompok anggota masyarakat),(dengan huruf rupiah). bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya biaya sebagai berikut anananananana nana naa sbantuan sosial) format cellist verifikasi dan hasil evaluasi dan verifikasi atas permohonan dan proposal bansos dari perangkat daerah teknis. daftar cellist verifikasi permohonan bansosbantuan sosial yang pernah diterima kesesuaian harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku pada pemkab banjar atau harga pasar yang berlaku kesesuaian kebutuhan peralatan dan (bahan yang diperlukan dengan jenis kegiatannya keberadaan badan, lembaga organisasi kemasyarakatan, individu yang mengajukan usulan bantuan sosial, individu) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan pemohon bantuan sosial. memastikan kegiatan yang akan biaya dengan dana bantuan sosial belum dilaksanakan oleh pemohon bantuan sosial sinomgangoamensemame fotokopi ktp pemohon bantuan sosial yang masih berlaku (untuk lembaga badan ormas menyertakan fotokopi ktp ketua, sekretaris dan bendahara) fotokopi fotokopi akta notaris bagi badan, lembaga dan ormashukum dan hak asasi manusia fotokopi npp bagi ormas yang mengajukan permohonan bantuan sosialbantuan sosial berupa uang nama perangkat daerah teknis nona hasil verifikasi dan evaluasi atas permohonan dan proposal bantuan sosial berupa uang jumlah jumlah anggaran anggaran verifikasi anggaran nama pemohon sasaran yang perangkat yang bantuan sosial alamat kegiatan dicapai tujuan diusulkan daerah disetujui pada teknis yang tapi proposal diusulkan tapi |, dibuat martapura pada tanggal kepala perangkat daerah teknis, ttd nama lengkap) nip. format hasil verifikasi dan evaluasi atas permohonan dan proposal bantuan sosial dalam bentuk barang jasa nama perangkat daerah teknis. hasil verifikasi dan evaluasi atas permohonan dan proposal bantuan sosial jumlah unit jumlah unit verifikasi jumlah nama pemohon sasaran yang perangkat daerah unit yang alamat kegiatan . diusulkan bantuan sosial dicapai tujuan teknis yang disetujui dalam diusulkan tapi proposal tapi bonn mnc mann dengan dibuat martapura pada tanggal kepala perangkat daerah teknis, tid nama lengkap) nip. format daftar nominatif calon penerima bantuan sosial dan daftar penerima bantuan sosial berupa uang format daftar nominatif calon penerima bantuan sosial berupa uang tahun anggaran. nama calon penerima bantuan sosial alamat penerima jumlah (rp) naa naa pal martapura,. tim anggaran pemerintah daerah tid nama lengkap nip. format daftar nominatif calon penerima bantuan sosial berupa barang jasa tahun anggaran. nama calon penerima alamat penerima daa nilai bantuan sosial aan pel martapura,. tim anggaran pemerintah daerah tid nama lengkap nip. format daftar penerima bantuan sosial berupa uangpenganggaranpenganggaran belanja hibah dilaksanakanperangkat daerah. bagian kedua bantuan sosial penganggaran belanja bantuan sosial bersumber dari apbd. penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada perangkat daerah teknis. penganggaran belanja bantuan sosialyang direncanakan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. jumlah pagu anggaran belanja bantuan sosialanggaran bantuan sosial berdasarkan dari usulan calon penerimaformat daftar penerima bantuan sosial berupa barang jasaformat surat permohonan pencairan belanja bansos kop surat lembaga organisasi nomor martapura, . lampiran sifat perihal permohonan pencairan kepada yth. bansos t.a. bupati banjar tempat berdasarkan peraturan daerah kabupaten banjar nomor eeepakta integritas permohonan pencairan bantuan sosialketua kepala materai format rincian rencana penggunaan dana bansos kop surat lembaga organisasi rincian rencana penggunaan dana bansos yang bersumber dari apbd kabupaten banjar tt. a. sebesar rp. eeeeecoooooooneeennnnan otak) uraian jumlah dst. ketua kepala format surat pernyataan tanggung jawab penerima bansos (untuk pencairan)akanananananeataneee, i bln thn penerima bansos . jean,tuan sosialnanaaneeeema, i b thn penerima bansos ., materai format pertanggungjawaban penggunaan hibah berupa uang dan atau barang jasa format pertanggungjawaban penggunaan hibah berupa uanguang tempat bersama ini kami sampaikan kepada bupati banjar pertanggungjawaban penggunaan hibah berupa uang sejumlah nenekkebenaran pertanggungjawaban penggunaan dana hibah ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami selaku penerima hibah. demikian disampaikan, sebagai bahan pertanggungjawaban. hormat kami, ttd penerima hibah format pertanggungjawaban penggunaan hibah berupa barang jasabarang jasa tempat bersama ini kami sampaikan kepada bupati banjar pertanggungjawaban penggunaan hibah berupa barang sebanyak .unit dengan nilai rp. nanenantatananeannan (ke rupiah.pertanggungjawaban. hormat kami, ttd penerima hibah format surat pernyataan tanggung jawab penerima hibah (untuk pelaporan pertanggungjawabpenerima hibah . j.k, materaidan pelaksanaanya akan mematuhi peraturan bupati banjar nomor . tahun tentang mekanisme pemberian, . penerima bantuan sosial, materai ttd nama lengkap) bupati banjar, ttd saidi mansyuran atau jasa dianggarkan pada rka skpdb iii pelaksanaan dan ketatausahaan bagian kesatu hibah paragraf penerima hibah dan lembaga serta ormas yang berbadan hukum indonesiasebagaimerupakan hibah yang diberikan kepada penerima hibah berkelanjutan dalam rangka melaksanakan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pendanaan terhadap badan, lembaga dan ormas berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. penerima hibah berkelanjutan merupakan organisasi yang menurut peraturan perundang undangan diperkenankan diberikan hibah secara terus menerusebagaimanapbn.dari apbd maupun dari apbn. hibah sebagaimana dimaksud dalamkepala daerahrkaitkepadadan tata kerja rumah sakit umum daerah ratu ales14milik pemerintah kabupaten banjar. direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah ratu alesha kabupaten banjratu aleshsud ratu alesha yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi rsud rsud ratu aleshan tata kerjratu alesha. rsud ratu alesha merupakan rumah sakit umum daerah kabupaten dengan kelas rsud ratu aleshratu alesha dipimpin oleh direktur, yang melaksanakan otonomi bidang:. direktur sebagaimana dimaksud padasud ratu alesha, terdiri atas direktur. wakil direktur umum dan keuangan, membawahi bagian tata usaha, terdiri dari sub bagian umum dan sarana prasarana umum, sub bagian kepegawaian, dan sub bagian sumber daya manusia. bagian keuangan, terdiri dari sub bagian akuntansi dan aset, dan sub bagian perbendaharaan dan verifikasi. bagian perencanaan program, terdiri dari sub bagian perencanaan dan evaluasi, dan sub bagian hukum dan kehumasan. wakil direktur pelayanan, membawahi bidang pelayanan medik, terdiri dari seksi pelayanan medik, dan seksi mutu dan akreditasi. bidang pelayanan keperawatan, terdiri dari seksi mutu keperawatan, dandan seksi pelayanan farmasi dan alat kesehatan. kelompok jabatan fungsional, satuan pemeriksaan internal, komite: dan instalasi unit. bagan struktur organisasi rsud ratu alessudtentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas rsud ratu alesha diatur dengan peraturan bupatratu aleshdengan ketentuan peraturan perundang undangan.sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada direktur.sud ratu aleshasud ratu alesha. selain unsur organisasi sebagaimana dimaksud dalam rsud ratu aleshalingkungan rsud ratu aleshratu alesharatu aleshrsud ratu aleshratu alesha yang telah dilanti struktur organisasi lampiran peraturan bupati banjar rumah sakit umum daerah nomor tahun ratu alesha tanggal desember direktur wakil direktur wakil direktur umum dan keuangan pelayanan bagian bagian bagian bidang bidang bidang tata usaha keuangan perencanaan pelayanan penunjang sub bagian umum sub bagian seksi seksi sub bagian seksi dan sarana perencanaan dan pelayanan medik pelayanan penunjang sub bagian sub bagian sub bagian seksi seksi seksi perbendaharaan dan hukum dan pelayanan farmasi kepegawaian verifikasi kehumasan mutu dan akreditasi asuhan keperawatan dan alat kesehatan sub bagian sumber daya manusia kelompok jabatan satuan pemeriksaan fungsional internal komite instalasi unitmal pelayanan publikningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sertmembentuk pedoman tentang mal pelayanan publikal pelayanan publikebut mpp adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktif dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. bagian hukum setda kab. banjar bab prinsip, maksud dan tujuan mpp dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas: dan kenyamanan. prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah bahwa layanan publik yang terdiri dari beberapa penyelenggara layanan publik dilaksanakan pada satu tempat. prinsip berdaya guna sebagaimana dimaksud pada huruf adalah dengan diselenggarakannya mpp dapat memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat pemohon layanan publik maupun juga kepada penyelenggara layanan publik. prinsip koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pengaturan kegiatan pada mpp dilaksanakan dengan saling keterhubungan tidak saling bertentangan antara penyelenggara layanan publik yang ada dalam mpp. prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf dimaksudkan bahwa penyelenggaraan mpp dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang undangan. prinsip aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada huruf adalah dalam pelaksanaan mpp meliputi kemudahan waktu, biaya dan usaha oleh pemohon layanan publik maupun penyelenggara layanan publik. prinsip kenyamanan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah dalam pelaksanaan mpp dapat memberikan kenyamanan dalam proses pelayanan dan kenyamanan lingkungan kepada pemohon layanan publik dan penyelenggara layanan publik. pembentukan mpp dimaksud dan unit layanan pendukung lainnya dalam satu lokasi atau gedung yang sama. tujuan dibentuknya mpp adalah a.b.meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha daerah. bagian hukum setda kab. banjar bab iii pengelola mpp bagian kesatu umum pengelola mpp terdiri dari pengelola utama, dan pengelola pendukung. bagian kedua pengelola utama dpmptsp bertugas sebagai pengelola utama yang mengendalikan manajemen dalam pengelolaan operasional mpprangkat pelaksana kegiatan,bagian ketiga pengelola pendukung pengelola pendukung pada mpp adalah instansi atau unit layanan yang memberikan layanan pada bab pelaksanaan mpp tahapan pelaksanaan pelayanan pada mpp sebagai berikut pelayanan pada counter front desk cfd) kepada masyarakat selaku pemohon yag akan berurusan, counter front desk cfd) melayani berbagai informasi mengenai pelayanan pada mpp, cc. verifikasi administrasi usulan layanan oleh counter front desk cfd) lantai apabila berkas administrasi tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon layanan, berkas administrasi yang dinyatakan lengkap akan ditindaklanjuti oleh petugas pelayanan masing masing unit layanan yang ada pada counter front desk cfd) lantai dan berkas yang sudah selesai diproses oleh petugas pelayanan masing masing unit layanan diserahkan kepada counter front desk cfd) lantai dan selanjutnya diberikan kepada pemohon layanan publik. standar operasional prosedur sop) pelaksanaan mpp, ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian hukum setda kab. banjar bab pembiayaan biaya pengeloldibebankan pada unit layanan tersebut. ketentuan lebih lanjut mengenaisebagaimana dimaksud pada dituangkan melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dengan unit layanan. pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelayanan atau unit layanan menjadi tanggung jawab masing masing instansi yang bergabung dalam mpp. bab pemantauan dan evaluasi bupati berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan mpp secara berkala. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan bupati. hasil pelaksanaan pemantauan, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp1. (satu milyar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas: retribusi pelayanan kesehatan,459. (empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima0. (limrp450. (empat ratustiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah),yar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sebelas ribu seratus tujuh puluh empat rupiah). retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp60. (enam88. (delapan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah). retribusi penginapan pesanggrahan villa sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp295. (dua ratus sembilan81. (seratus delapan puluh satu juta rupiah). retribusi pelayanan kepala bulan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp1. (satutiga ratus dua56. (dua ratus lima puluh enam juta delapan3. (tiga milyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),rp3. (tiga milyarrp70. (tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing ita) sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan rp100. (seengan nama bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal padabadan usaha milik daerah,lembaga keuangan),,ir minumlembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp5. (lima milyar tujuh ratus lima puluh lima juta5. (lima milyar tiga ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus seir minum) sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp406. (empat ratus enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua puluh rupiah). lain lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan, terdiri atas: hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan blue, dan pendapatan dana kapital jkn pada ftp. hasijasa giro sebagaimana dimaksud pada hurufpendapatan retribusi daerahsebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp45. (empat puluh lima juta rupiah). pendapatan blue sebagaimana dimaksud pada hurufpendapatan dana kapital jkn pada ftp sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan rp11. (sebelas milyar lima puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah). anggaran hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan bpt) sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan nama hasil sewa bmdanggaran jasa giro yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan nama jasa giro pada kas daerahanggaran pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan pendapatan denda retribusi jasa umum pada kas daerah direncanakan sebesar rp45. (empat puluh lima juta rupiah). anggaran pendapatan blue sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan nama pendapatan blue atas penempatan uang pemerintah daerahanggaran pendapatan dana kapital jkn pada ftp sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan nama pendapatan dana kapital jkn pada ftp direncanakan sebesar rp11. (sebelas milyar lima puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu dubelas milyar delapan puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan. dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada, terdiri atas: dana transfer umum dana bagi hasil dbh), dan dana transfer umum dana alokasi umum dau)pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan nama pendapatan bagi hasilpendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada dengan nama pendapatan bagi hasil pajak, terdiri atas: pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan.1. (tiga puluh satu milyar dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tuj14. (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima69. (enam puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga423. (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah). pendapatan bagi hasil pajak rokok sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp15. (lima belas milyar seratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).bab iii belanja daerah anggaran belanja daerah tahun anggaran direncanakan sebesar rp1. (satu triliun empat ratus tujuh puluh dua milyar seratus empat puluh satu juta enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah),dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh. belanja hibah sebagaimana dimaksud pada hurufanggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalamtau. belanja gaji dan tunjangan dprd sebagaimana dimaksudanggaran gaji dan tunjangan asn sebagaimana dimaksud dalam7. (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh enamdelapan puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh limanam juta delapan ratus delapandua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tigseratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima ribu tiga ratus enamtujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tigdua ratus enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat7. (tujuh juta tujuh puluh enam ribu tig41. (tujuh ratus empat puluh satu juta delapan puluh lima ribu tujuh ratustiga ratus dua ribu tigabelanja tambahan penghasilan asn sebagaimana dimaksud dalam direncanakan sebesar rp196.6. (delapan puluh enam milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan puluh enam. (dua milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilanmilyar seratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu. (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh delapan90. (sembilan puluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima belas ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).lanja jasa pelayanan kesehatan bagi asn, belanja honorarium, dan belanja jasa pengalih834. (delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh ribu lima ratus dua belas5. (dua ratus tiga puluh limalima ratus lima puluh tiga juta dua ,y40. (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu56. (seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratusy06. (seratus enam juta enam ratus sembilan5. (lima milyar enam ratus tujuh(satu mily8. (dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh limyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapanyar delapan ratus70. (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). belanja gaji dan tunjangan kdh wkd sebagaimana dimaksud dalamseratus sebelas ribu empat puluh rupiah). belanja tunjangan pph atau tunjangan khusus kdh wkd sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp1. (satu juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enamenam ratus delapan131. (seratus tiga puluh satu riburibu seratus du800. (delapan ratus juta sembilan ratus empat belas ribu sembilandalam direncanakan sebesar rp852. (delapan ratus lima puluh dua juta252. (dua ratus lima puluh dualue sebagaimana dimaksud dalam dengan nama belanja pegawai bluebelanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam,39. (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah). belanja barang dan jasa bos sebagaimana dimaksud pada hurufbelanja barang sebagaimana dimaksud dalamsembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilanbelanja jasa sebagaimana dimaksud dalambelanja kursus atau pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp157. (seratus lima puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilansatu juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah). belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp7. (tujuh juta duseratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapanyar tiga ratus empat juta enam ratus sembilan puluh limyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu seratus se5. (lima milyar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp11. (sebelas milyar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah). belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalamtujuh puluh tiga juta delapan ratus duyar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua. (dua milyar delapan ratus delapan juta empat ratus lima puluh ribu dua39. (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), . (satu milyar dua ratus enam puluh duadalam dengan nama belanja barang dan jasa blueseratus enam puluh rupiah). belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam12. dua belas milyar tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah). belanja hibah8. (delapan milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah). belanja hibah209. (dua ratus sembilan juta lima ratus ribubantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam direncanakan sebesar rp4. (empat milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah),dua ratusyar empat ratus juta rupiah). belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam dengan nama belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individuuang kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga sebesar rp84. (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah). bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga sebesar rp1. (satu milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dengan nama belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakatdalam dengan nama1. (satu milyar empat ratus juta rupiah). belanja modal sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp123. (seratus dua puluh tiga milyar seratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus satu rupiah)8. (dua puluh delapan milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus enam. belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam dengan nama belanja modal tanah persil direncanakan sebesar rp3. (tiga ratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah). belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam direncanakan sebesar rp28. (dua puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh juta seratus enam ribu empat ratus enam puluh tigaj tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh pul(l)31. (seratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh dudalam5. (lima milyar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh satutiga ratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu sembilan ratusdelapan ratus sembilan puluh satuseratus enam juta lima ratus enam belas ribubelanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam354. (tiga ratus lima puluh empatdalam409. (empat ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu se8. (delapan belas jutabelanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam direncanakan(empat milyar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilempat puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus rupiah). belanja modal alat eksplorasi dimaksud dalam dengan nama belanja modal eksplorasi geofisikadalam dengan nama belanja modal alat peraga direncanakan sebesar rp6. (enam juta rupiah). belanja modal rambu rambu sebagaimana dimaksud dalam dengan nama belanja modal rambu rambu lalu lintas darat ragadan mesin bos sebagaimana dimaksud dalam dengan nama belanja modal peralatan dan mesin bosdalam dengan nama belanja modal peralatan dan mesin bluegedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalambelanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam9. (sembilan belas milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluhbelanja modal monumen sebagaimana dimaksud dalam dengan nama belanja modal candi atau tugu peringatan atau prasastiatau pasti sebagaimana dimaksud dalam dengan nama belanja modal tugu atau tanda batasdalam dengan nama belanja modal gedung dan bangunan blue direncanakan sebesar rp340. (tiga ratus empat puluh, belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakansembilan rupiah). belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam,delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dubelanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam444. (empat ratus empat puluh empat juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilanbelanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalamdalam dengan nama belanja modal aset tidak berwujuddalam dengan nama belanja modal aset tetap lainnya bosbupati kabupaten banjar nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun berita daerah kabupaten banjamodal aset tetap lainnya blue sebagaimana dimaksud dalam dengan nama belanja modal aset tetap lainnya blue direncanakan sebesar rp60. (enam puluh juta rupiah). belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan nama belanja tidak terduga direncanakan sebesar rp5. (lima milyar rupiah). belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan direncanakan sebesar rp122. (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta empat ratus lima puluh enam113. (seratus tiga belas milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah). bab pembiayaan daerah anggaran pembiayaan daerah tahun anggar, terdiri dariengan nama sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnyahuruf dengan nama penyertaan modal daerah direncanakan sebesar rp4. (empat milyar seratus juta rupiah). sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam dengan namadengan nama penyertaan modal daerah direncanakan sebesar rp4. (empat milyar seratus juta rupiah),engan nama penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah direncanakan sebesar rp2. (dua milyar seratus juta rupiah). pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dengan nama pemberian pinjaman daerah kepada badan usaha milik daerah direncanakan rp2rinci dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. lampiran iii daftar nama penerima,alamat penerima,pembiayaan. lampiran viii rincian dbh sd.apbd tahun anggaran yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam dpa skpdttd ahmad rizal putra sh, nip. dengan peraturan bupati ini, ditetapkan penjabarpembiayaan daerah. bab pendapatan daerah anggaran pendapatan daerah tahun anggaran direncanakan sebesar rp1. (satu triliun dua ratus delapan puluh milyar lima ratus satu triliun dua ratus delapan puluh empat milyar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh21. (dua ratus dua puluh satu milyar sepuluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah),. retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada, terdiri atas: pajak hotel: pajak restoran, pajak hiburan, pajak pertandingan olahragadan perkotaan pbb2): dan il.3. (tiga milyar lima ratus juta rupiah). pajak restoran sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp7. (tujuh milyar rupiah). pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp100. (seratus juta rupiah). pajak pertandingan olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp25. (dua puluh lima juta rupiah). pajak reklame sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp2. (dua milyar pada huruf direncanakan sebesar rp700. (tujuh ratus juta rupiah). pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp200. (dua(satu milyar lima ratus juta rupiah). pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pbb2 sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp7. (tujuh milyar rupiah). bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagaimana dimaksud pada hurufpajak hotel sebagaimana dimaksud dalam pasa dengan nama pajak hotel direncanakan sebesar rp3. (tiga milyar lima ratus juta rupiah). anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam dengan nama pajak restoran dan sejenisnya direncanakan sebesar rp7. (tujuh milyar rupiah). anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam direncanakan sebesar rp100. (seratus juta rupiah), terdiri atas:. pajak pacuan kuda, kendaran bermotor, dan permainan ketangkasan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp25. (dua puluh lima juta rupiah). pajak panti pijat, refleksi, mandi uap spa dan pusat kebugaran sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp50. (lima puluh juta rupiah). anggaran pajak pertandingan olahraga sebagaimana dimaksud dalam dengan nama pajak pertandingan olahraga direncanakan sebesar rp25. (dua puluh lima juta rupiah). anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam direncanakan sebesar rp2. (dua milyar seratus juta rupiah), terdiri atas: pajak reklame papan billboard videotron megaton, pajak reklame kain, dan pajak reklame berjalan. pajak reklame papan billboard videotron megaton, sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp1. (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah). pajak reklame kain, sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp175. (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). pajak reklame berjalan, sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp10. (sepuluh juta rupiah). anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam dengan nama pajak penerangan jalan sumber lain direncanakan sebesar rp25. (dua puluh lima milyar rupiah). anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam dengan nama pajak parkir direncanakan sebesar rp700. (tujuh ratus juta rupiah). anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam dengan nama pajak air tanah direncanakan sebesar rp200. (dua ratus juta rupiah). anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam dengan nama pajak sarang burung waletdirencanakan sebesar rp50. (lima puluh juta rupiah). anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam direncanakan sebesar rp1. (satu milyar lima ratus juta rupiah), terdiri atas: pajak pasir dan kerikil, pajak tanah serap fuller earth), pajak pajak tanah liat, dan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya. pajak pasir dan kerikil, sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp101. (seratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga belas rupiah). pajak tanah serap, sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp13. (tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah). pajak tanah liat, sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp124. (seratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus tiga rupiah). pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya, sebagaimana dimaksud pada aya t(l)huruf direncanakan sebesar rp1. (satu milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah). anggaran pajak bumi dan bangunanperdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam dengan nama bea perolehan hak atas tanah dan bangunan direncanakan sebesar rp7. (tujuh milyar rupiah). anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt)s bagaimana dimaksud dalam dengan nama bea perolehan atas tanah dan bangunan pemindahan hak, terdiri atas: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, |
rriumum bagi desa kabupaten banjar dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banjar, menimbang bahwa standar biaya sebagai sarana penemuan batasan alokasi anggaran, sehingga pengeluaran biaya dapat efisien dan efektif, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan keuangan desa khususnya dalam pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanjbagi desstandar biaya umum bagistandar biaya umum adalah biaya setinggi tingginya dari suatupendapatan dan belanja desa. pambakal., standar biaya umum honorarium petugas, standar biaya umum honorarium narasumber, dan standar biaya umum bantuan transportasi dan uang sakusebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dalam apb desa. honorarium sebagaimana dimaksud pada dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangansesuai dengan harga pasar upah pekerja setempat. penetapan standar biaya upah pekerja sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam peraturan pambakumum bagi desa kabupaten banjar harga tertinggi honorarium tim pelaksana kegiatan jumlah dana apb desa jabatan satuan rp50 s d lebih dari keterangan s d rp50 juta rp200 juta rp200 juta tim pelaksana kegiatan untuk kegiatan rp3001000 rp450. rp600 prasarana maksimal rp250. rp400. rp550. honorarium dibayar tim pelaksana kegiatan ) untuk kegiatan non rp2001000 rp2501000, rp300: prasarana maksimal rp150. rp200. , | rp250. honorarium, dibayar (dua) setiap harga tertinggi makan minum makan minum harian makan minum rapat |a makan porsi rp30. |b. snack porsi rp15: harga tertinggi upah pekerja diandra rp0. gafkepata tukang safukangkaya rp00 tukang besi ras o00 s5ukangcat rp700 pembantu tukang pekerja rp125000 tukang gai urug rp375 s8fukangiistrik rpa75000 honorarium tertinggi petugas (kebersihan kantor desa ob) res000007 (2petugas laga malam kantor desa rp750000 pegas limas desa rp300000 kader desa rp300 ef petugas wanita desa rp70. petugas pendataan rp750000 eltohaniawan rp10. honorarium tertinggi narasumber narasumber pemerintah pusat) too ja. menteri setara o | rp1. |b. pejabat eselon rp1. le. pejabat eselon rp1. ad. pejabat eselon rp900. le. pejabat eselon kebawah rp700. pakar praktisi pembicarakhusus rp1. narasumber (dari provinsi) la. pejabat eselon rp1. (b. pejabat eselon rp800. le. pejabat eselon rp600. |d. pejabat eselon kebawah rp500. le. pakar praktisi pembicarakhusus rp800. narasumber (dari kabupaten) la. pejabat eselon lo rp700. (b. pejabat eselon rp500. le. pejabat eselon kebawah rp400. biaya tertinggi bantuan transportasi dan uang harian jumlah bantuan uraian kegiatan satuan aparatur desa keterangan dan atau masyarakat bantuan transportasi dalam kecamatan desakan kelurahan) martapura orang kali rp50. martapura timur orang kali rp50. martapura barat orang kali rp70. karangintan orang kali rp80. aranio prang kali rp100. gambut orang kali rp70. kertak hanyar orang kali rp70. beruntung baru orang kali rp80. aluh aluh prang kali rp100. sungai tabuk orang kali rp80. simpang empat orang kali rp80. tatah makmur orang kali rp70. astambul prang kali rp70. mataraman orang kali rp70. centauri darussalam orang kali rp80. pengaruh orang kali rp80. sungai pinang orang kali rp100. sambung makmur orang kali rp80. telaga buntung orang kali rp100. perampasan orang kali rp150. bantuan transportasi dalam kabupaten loo martapura orang kali rp50. martapura timur orang kali rp50. martapura barat orang kali rp150. karangintan orang kali rp150. aranio orang kali rp150. gambut aah orang kali rp150. kertak hanyar orang kali rp150. beruntung baru orang kali rp150. | aluh aluh pastambul orang kali rp150. mataraman orang kali rp150. centauri darussalam orang kali rp150. pengaruh orang kali rp150. sungai pinang orang kali rp150. sambung makmur orang kali rp150. telaga buntung orang kali rp150. perampasan orang kali rp300. bantuan transportasi dalam provinsi kalimantan selatan ) o ioi banjarmasin orang kali rp170. banjarbaru orang kali rp150. | tapin rang kali rp189.hulu sungai serta orang kali rp218. balangan orang kali rp230. tabalong orang kali rp300. tanah bumbu orang kali rp350. kotabaru orang kali rp400. bantuan uang harian ist pelatihan dan kegiatan sejenis lainnyaambakal perangkat desa). keterangan: orang perbulan. orang berkegiatan. orang perhari. orang perjam. bupati banjar, ttd saidi mansyur |
tea bupati banjar provinsi kalimantan selatan peraturan bupati banjar nomor tahun tentang implementasi pendidikan anti korupsibanjar, meliputi peserta didik, aparatur sipil negara, pegawai badan usaha milik daerah, dan masyarakat, untuk mewujudkan peserta didik, aparatur sipil negara pegawai badan usaha milik daerah, dan masyarakat yang memiliki karakter anti korupsi, perlu diatur ketentuan mengenai implementasi pendidikanimplementasi pendidikan anti korupsiperangkat daerah adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten banjar. peserta didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar. aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat asn adalah asn lingkungan pemerintah kabupaten banjanjaanperencanaan, implementasi pendidikan anti korupsi, cc. pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan pembiayaan. bagian hukum setda kab. banjar bab perencanaan pendidikan anti korupsi perencanaan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf dimulai dengan tahapan penyusunan regulasi daerah tentang pendidikan anti korupsi dan penyusunan rencana anggaran pelaksanaan kegiatan anti korupsi untuk peserta didik, asn, pegawai bumi dan masyarakat. perencanaan pendidikan anti korupsi untuk peserta didik menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi pendidikan. perencanaan pendidikan anti korupsi untuk asn menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi kepegawaian dan sumber daya manusia. perencanaan pendidikan anti korupsi untuk pegawai bumi menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi pembinaan bumi. perencanaan pendidikan anti korupsi untuk masyarakat menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi kemasyarakatan dan politik: peserta didik, asn, cc. pegawai bumi, dan masyarakat. bagian kedua peserta didik implementasi pendidikan anti korupsi pada sektor pendidikan formal dan nonformal satuan pendidikan dilaksanakan pada kegiatan ektrakurikuler, kurikuler: dan ekstrakurikuler. ektrakurikuler sebagaimana dimaksud pada hurufbagian hukum setda kab. banjar kurikuler sebagaimana dimaksud pada hurufdimaksudkan sebagaindidikantigyang menjadi kewenangan daerah sesuai dengandan menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi kepegawaian dan sumber daya manusiahukum setda kab. banjarmbinaan bumi. bagian kelimakemasyarakatan dan politik. bagian keenam kerja sama implementasi pendidikan anti korupsi dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui kerja sama dengan kementrian dan atau lembaga pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnydan atau lembaga sertaatau pemerintah kabupaten kota lain. pelaksanaan kerja bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan implementasi pendidikan anti korupsi daerah. bagian hukum setda kab. banjar dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada bupati menugaskan melalui inspektorat daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi pendidikan anti korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perangkat daerah sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya menyampaikan laporan atas implementasi pendidikan anti korupsi kepada bupati melalui sekretaris daerah paling sedikit (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan. bab vii pembiayaan pembinaan implementasi pendidikan anti korupsi, dibebankan padadan tera ulangtera dannjauan tarif retribusi pelayanan tera dantarif tarif tera uraian satuan tera ulang rp) rp) alat kompensasi suhu (atc) tekanan kompensasi lainnya sampai dengan lebih dari sampai lebih dari meter proper yang mempunyai (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur sampai dengan kg min kg min pertama, setiap kg min, setiap kg min bagian dari kg min dihitung satu buah kg min alat ukur pengisi (filling machine) sampai dengan alat pengisi selebihnya dari alat pengisi, setiap alat pengisi tarif tarif tera uraian satuan tera ulang rp) rp) (tiga) phase (satu) phase (tiga) phase (satu) phaselistrik ketelitian sedang dan biasa kelas dan m3) sampai dengan kemih dari sampai dengan kemih dari sampai dengan lebih dari kg, tarif ditambah untuk tiap atau buah bagiannya tarif tarif tera uraian satuan tera ulang rp) rp) sampai dengan kemih dari sampai dengan kemih dari sampai dengan kelas iii dan iv) sampai dengan lebih dari sampai lebih dari sampai dengan buah lebih dari sampai lebih dari sampai dengan buah sampai lebih dari sampai dengan buah lebih dari sampai buah dengan lebih dari sampai lebih dari sampai dengan buah ketelitian khusus kelas tarif tarif tera uraian satuan tera ulang rp) rp) ketelitian sedang dan biasa, setiapbuahtimbangan jembatan dengan kapasitas lebih kecil dari dari sampai dengan buah lebih dari sampai dengan kg cm2 lebih dari kg cm? sampai dengan kg cm2 buah lebih dari kg cm? alat ukur tekanan darah tarif tarif tera uraian satuan tera ulang rp) rp) sampai dengan kg cm? lebih dari kg cm? sampai dengan kg cm2 buah lebih dari kg cm?pencak kartu printer recorder) untuk biji bijian tidak mengandung buah minyak, setiap komoditibuah komoditi selain http pada angka sampai dengan atau benda barang bukan http, dihitung berdasarkan lamanya buah pengujian paling sedikit jam. setiap jam bagian dari jam dihitung jam biaya penelitian jenis pelayanan besarnya henti retribusiam sejenisnya tercantum pada point minimal jam, maksimal jam tarif tarif tera uraian satuan tera ulang rp) rp) biaya tambahan jenis pelayanan satuan besarnya tarif retribusi rp) alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya http)buah dari tarif yang timbangan yang kapasitasnya tercantum pada huruf sama dengan atau lebih timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran buah dari tarif yang untuk semua kapasitas tercantum pada huruf tercantum pada huruf alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya http) yang memerlukan pengujian tertentu, buah dari tarif yang disamping pengujian yang biasa tercantum pada huruf dilakukan terhadap http tersebut alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya http) yang buah dari tarif yang ditanam tercantum pada huruf http yang mempunyai sifat dan atau buah dari tarif yang konstruksi khusus tercantum pada huruf http termasuk anak timbangan dari tarif yang yang ditanam tetapi terkumpul buah tercantum pada huruf dalam suatu tempat http termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat tempat http yang ditanam atau buah dari tarif yang terdapat tempat http yang tercantum pada huruf mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus biaya pengujian barang dalam keadaan terbungkus bkt) besarnya tarif jenis pelayanan satuan retribusi biaya pengujian barang dalam keadaan terbungkus buah jenis tarif tarif tera uraian satuan tera ulang rp) rp) biaya sertifikasi dan tabel besarnya tarif jenis pelayanan satuan retribusi biaya pembuatan sertifikat surat keterangan sampai dengan bupati banjar, ttd saidi mansyur retribusi pelayanan terabelum dipakai. retribusi pelayanan tera ulangsudah diterpapungutan. bab peninjauan tarif dengan peraturan bupati ini ditetapkan peninjauan tarif retribusi pelayanan tera dan tera ulang. meninjau tarif retribusi pelayanan tera dan tera ulang pada dinas perindustrian dan perdagangan yang telah diatur dalampeninjauan tarif retribusi pelayanan tera dan tera ulang dilakukan melalui perubahan tarif retribusi dengan memperhatikan: biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, cc. aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan. peninjauan tarif retribusi pelayanan tera dan tera ulninjauan tarif retribusi pelayanan tera dan tera ulang tarif tarif tera uraian satuan tera ulang rp) rp) biaya tera dan tera ulang sampai dengan lebih dari sampaielektronik sampai dengan lebih dari sampai 25l tarif tarif tera uraian satuan tera ulang rp) rp) lebih dariagian bagian dari buahagian dari dihitunguah satutarif tarif tera uraian satuan tera ulang rp) rp)buahlebih dari tarif pada huruf angka ini ditambah tiap bagian bagian dari dihitung buah tarif tarif tera uraian satuan tera ulang rp) rp) speed meter tachometer alat ukur luas alat ukur sudut meter bahan bakar minyak meter induk untuk setiap media uji sampai dengan m3 h lebih dari m3 h dihitung sbb sampai dengan m' h buah selebihnya dari ms3 h sampai dengan ms h, buah setiap m? h selebihnya dari m! h sampai dengan ms h, buah setiap m? h selebihnya dari ms h, setiap m? h bagian bagian buah dari m3 h dihitung satu m3 h sampai dengan m3 h buah lebih dari m3 h dihitung sbb m' h pertama buah selebihnya dari m! h sampai dengan ms h, buah setiap m h selebihnya dari m3! h sampai dengan ms h, buah setiap m2 h tarif tarif tera uraian satuan tera ulang rp) rp) selebihnya dari ms h, setiap m3 h. bagian bagian buah dari m2 h dihitung satu m3 h pompa ukur untuk setiap nozzle sampai dengan m? h lebih dari m3 h dihitung sbb: m3 h pertama buah selebihnya dari ms3 h sampai dengan ms h, buah setiap m? h selebihnya dari ms h sampai dengan m h, buah setiap m? h selebihnya dari ms3 h sampai dengan ms h, buah setiap m2 h selebihnya dari s h, setiap m3 h bagian buah dari m3 h dihitung m3 h sampai dengan m3 h m3 h pertama selebihnya dari m3 h sampai dengan s h, buah setiap m3 h selebihnya dari m3 h sampai dengan s h, buah setiap m? h selebihnya dari m3 h sampai dengan m? h, buah setiap m? h selebihnya dari m3 h, setiap m3 h bagian dari m3 h dihitung buah ms3 h meter gas office dan sejenisnya (merupakan satu sistem unit alat buah ukur) tarif tarif tera uraian satuan tera ulang rp) rp) perlengkapan meter gas office (jika diuji tersendiri), setiap alat buah perlengkapan pompa ukur bahan bakar gas bbg), elpiji, untuk setiap badan buah ukur h sampai dengan m3 h buah lebih ari mph? h sampai dengan m3 h buah lebih dari m3 h pembatas arus air |
wjenis batas batas masa uraian aa: manfaat kapitalisasi bawah atas tahun) alat laboratorium fisika alat proteksi radiasi proteksi overhaul . lingkungan . .ho| destructive testing . alat laboratorium lingkungan hidup . ho. ol. teh 100h peralatan laboratorium hidrodinamika . ho. ol. 100k| alat persenjataan aan senjata api 254p . 75h ol. teh 100h persenjataan non . 75h ol. teh 100h persenjataan non . 75h ho. senjata sinar oh. 100k komputer jaan komputer unit . lo. . ho. teo rambu rambu nan ol. 100k . lo.| 15h kh. 100k jenis batas batas masa uraian aa: manfaat kapitalisasi bawah atas tahun) bangunan gedung . ho. bangunan gedung tempat . .ho.| bangunan gedung tempat . ho. ho. teh monumen bo. ko. candi tugu . lo. .l 100k bangunan menara bo. ko. bangunan menara peramban ho. ho. tugu titik kontrol pasti oy6 25k tugu tanda batas oy6 . lo. oh. jalan, jaringan dan irigasi jalan dan jembatan jalan yo. . lo. jembatan yo . lo. 15h ho. teh 100k bangunan air tea bangunan air irigasi oy6 . lo. 15h ol. teh bangunan pengairan . lo. 15h oo. l.| tee bangunan pengembangan . lo. 15h ko. bangunan pengaman sungai pantai dan penanggulangan bencana renovasi alam ho. kh. 100k jenis batas batas masa uraian aa: manfaat kapitalisasi bawah atas tahun) bangunan pengembangan sumber air dan air tanah . io.| bangunan air bersih air . lo.| bangunan air bersih air op. 950p . computing equipment oy6 . 100p instalasi ben ben instalasi air bersih air 250p . instalasi air kotor 25k 75k nas instalasi pengolahan instalasi pengolahan bahan bangunan instalasi pembangkit 75k instalasi gardu listrik instalasi pertahanan 100h instalasi gas 25k instalasi pengaman jaringan bea jaringan air minum 100h uraian pan manfaat kapitalisasi bawah atas tahun) too tsm 15w 15w ooh #x| (aset tetaplainnya barang bercorak kesenian kebudayaan ol olahraga kesenian tokai overhaul 15w ion 100x| man mana renovasi too tsm toolitas sosial dan fasilitas umum (fasis kasum) dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasis kasum)down dan nilai setelah turun nilai bujukan writtendownpada kementerian lembaga atau perangkat daerahementerian lembaga atau perangkat daerahluar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi. misalnya perangkat daerah meminjam menyewa gedung milik kementerian lembagauraian manfaat tahun peralatandanmesin |alatbesar ' |alatbesardarat |asphalteouipment oo) masa tahun aggregate and concrete nge |l1 (loader |alatbesarapung .| |l1| |dredger |floatingexcavator |amphibidredger |ikapaltarik |mesinprosesapung alat besar apunglainnya |alatbantu lho. |imesnbor alat pengolahan air kotor dad generator |alatangkutan alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas bermotor kendaraan bermotor kendaraan bermotor angkutan kendaraan bermotor khusus alat angkutan keretarel abad darat bermotor lainnya bermotor angkutan barang masa kodifikasi uraian manfaat tahun kendaraan tak bermotor alat angkutan kereta rel tak alat angkutan darat tak l1l3| |alat angkutan apung bermotor i3loyola alat angkutan apung tak bermotor vl3loyola |alat angkutan apung tak bermotor untuk barang vl3kolosal |alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang alat angkutan apung tak alat angkutan apung tak |alat angkutan bermotor udara kapal terbang alat angkutan tak bermotor alat bengkel dan alat ukur alat bengkel bermesin vi3lol al, perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi v'3lol (perkakas bengkel listrik perkakas bengkel service perkakas pengangkat perkakas standard (standard l1| perkakas khusus (special toolsperalatan tukang besi peralatan tukang kayu peralatan bengkel khusus alat bengkel tak bermesin lalatukur |oscar loop alatukur pembanding |alatukurlain lain so. alat penguji kendaraan alat pengukur ketepatan dan |alatpertanian |. |alatpengolahan o. .| alat pengolahan tanah dan alat pemeliharaan tanaman alat penyimpan hasil percobaan |alatprosesing alat produksi perikanan alat alat peternakan alat penyimpan perlengkapan masa tahun alatrumah tangga |. alat rumah tangga lainnya alas tam tangga tanya (lala patas keadaan pejabat kursi hadap depan meja kerja kursi tamu ruangan pejabat (lala patio tom pemancar |alatstudio ho. |6e|1i |peralatanstudio audio peralatan studio video dan flm| |e6 peralatan studio gambar (|peralatan cetak ala jae peralatan kur tama man peralatan ukur tanah |alatstudiolainnya |alatkomunikasi alat komunikasi telephone alat komunikasiradio ssb alat komunikasi radio hf fm alat komunikasiradiovhf alat komunikasiradio uhf |alat komunikasisosial |alat alatsandi alat komunikasi khusus abal pramuka pak ban konvensional |alat komunikasi satelit alat komunikasilainnya peralatan pemancar peralatan pemancar mw |peralatan pemancar sw |peralatan pemancar vhf fm |peralatan pemancaruhf |peralatanpemancar shf peralatanantename mw |peralatan antena hf sw |peralatan antenavhf fm |peralatan antenauhf masa kodifikasi uraian manfaat tahun |6e peralatan antena shf parabola peralatan translator vhf vhf l1| peralatan translator uhf uhf l1| peralatan translator vhf uhf l1| peralatan translator uhf vhf peralatan microwave peralatan microwave peralatan microwave tro |e6alajafe jar mua peralatan penerimail. peralatan antena pemancar dan penerima mf4hf peralatan antena pemancar dan il. dag peralatan antena pemancar dan penerima uhf peralatan antena pemancar dan il. peralatan penerima cuaca citra satelite resolusi rendah ul. peralatan penerima cuaca citra satelite resolusi tinggi masa kodifikasi uraian manfaat tahun peralatan penerima dan pengirim gambar permukaan peralatan perlengkapan radio sumber tenaga l1| peralatan pemancar lainnya |3l2|6e| peralatan komunikasi navigasi ul. peralatan komunikasi navigasi instrumen landing system very high frequency omni alealale (ae kamanuon vl3 distance measuring equipment dme |e|vla lola alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan alat kedokteran tht alat kedokteran mata lola, alat kedokteran bagian penyakit dalam vi3collalat kedokteran neurologi syarat) alat kedokteran jantung alat kedokteran alat kedokteran patologi alat kedokteran transfusi alat kedokteran radioterapi alat kedokteran nuklir alat kedokteran kulit dan alat kedokteran gawat darurat alat kedokteran jiwa alat kedokteran bedah masa tahun alat kedokteran traditional alat kesehatan umum |alatlaboratorium |. |unitalatlaboratorum |. (lal san teknik penyehatan pado biologi teknik penyehatan alat laboratorium hidrokimia ' | "lala (na ion pesona mo) hidrolika alat laboratorium alslala akuanyororogr moratorium pado bangunan konstruksi noor. dan kimia (bl agama mama tanah dan batuan alat laboratorium cocok tanam "lala hofsanuowutocac stan dan listrik alat laboratorium umum alatlaboratoriummicrobiologi |alabama jan ampropoananga more alat laboratorium klimatologi alat laboratorium proses alat laboratoriumpasir pado pembuatan cetakan jelajah jae nota horatoruun pembuatan masa tahun alat laboratorium seals jar etatoorapny moratorium alat laboratorium proses ada pen prosesi alat laboratorium uji proses bal aja pen pen proses) (lala elatauanananan maa pembuatan logam alat laboratorium metrologi alat laboratorium pelapisan gejala otak moratorium delapan mala maa pengolahan panas (lala plesetan maa teknologi tekstil alat laboratorium uji tekstil (lalai elo mora teknologi keramik asa yaaa teknologi kulit, karet dan karet dan plastik alat laboratorium uji keramik pelopor teknologi selulosa alat laboratorium pertanian "lala (lal sahamounonu kasam, dan daya alat laboratorium energi surya (lala aims nana meme batubara dan bioma alat laboratorium oseanografi abad peran run lengkungan perairan alat laboratorium biologi ajal yan peran turun biologiprobes alat laboratorium proses gejala apusrai moratorium prosesi alat laboratorium kesehatan ajal aja torium kesehatan laboratorium kearsipan "lala (nasi bamaaenun meet urinalisis |alatlaboratoriumlain termodinamika motor dan jajal aja (er tema namida motor ban alat laboratorium pendidikan (lal (ngamen ena proses enzim masa tahun alat laboratorium teknik pantai (lala (la (saham sira dan energi alat laboratorium populasi alat pengukur gelombang unit alat laboratorium lainnya (lala pangan tnoatomt sin)lala (ale fitness kam, nuklir lainnya alat peraga praktik sekolah (lala bidang studi bahasa indonesia nodo bidang studi matematika mal bidang studi ipa dasar angan bidang studi ipa lanjutan masa bidang studi ipa menengah mela ang maan serta bidang studi ipa atas ang means bidang studi ips mela dang sama bidang studi agama alsjals (aja (inang studi kemprampian bidang studi keterampilan mala pon sama bidang studi kesenian ajal imbang studi lola raga bidang studi olah raga (lala alas san bidang studi pkn netra, terapi fisik, tuna paksa, alat peragakejuruan |alatperagapaud tk alat peraga praktek sekolah jal aoa praktek sekolah gejala debian benda nuklir elektronika (radiationdetector alejals jala (so bemmemunerkone scientific electronic |assembly counting system (recorderdisplay |system powersupply |measuring testingdevice masa tahun optoelectronics |accelerator reactorexperimental system pooooor nuklir elektronika lainnya melela ganda mowjaamaa| lingkungan alatukurfisika kesehatan |alat kesehatan kerja proteksilingkungan |meteorologicaleguipment |isumberradiasi anu lingkungan lainnya #lele|a|a| essruemamematwaunan| destructive testing laboratory lainnya radiation application equipment non destructive test (ndt) |e| |peralatanhidrologi destructive testinglaboratory "lala (e| (angsa tata) hidup (af agama raman dan tanah alat laboratorium kwalitas ajal gama torium kwamtab alat laboratorium kebisingan ajal gemar kepingan laboratoriumlingkungan alat laboratorium penunjang ' | "lala amami hidup lainnya hidrodinamika |towingcarriage wave generator and absorber system |cavitationtunnel |overheadcranes |peralatanumum pemesanan model ship alas laba kamp menak app ala jala ras her model workshop voodoo workshop ale jala pemancar resmi mechanical workshop |pemesanan: painting shop pemesanan ship model jelas |kepa ramon stop model masa tahun pemesanan electrical workshop |l2|s| |mob |photoandfilmeguipment sala tao tor hidrodinamika lainnya #selera jeram matan p| standarisasi kalibrasi dan instrumentasi voodoo electromedik dan biomedis (lala atasan arang dan kalibrator metal (ea (stang oem dan akustik lala gaya ono tema mekanik (af pee meremas suhu pado kalibrasi dan instrumentasi lain |alatlaboratoriumnatius door dan telekomunikasi pelayaran (ee maan awam navigasi pelayaran alat laboratorium uji jajal rano torium uap kalibrasi dan instrumentasi |senjataapi .|o.| senjata genggam |(senjatapinggang senjata bahu senjata laras alasan aaa akan ali senjata bara |senapanmesin mortir |antilapisbaja artileri medan (armed) alabama ragam ung tahanan udara (arhanud) |(kavaleri senjatalain lain persenjataan non senjata api |alat keamanan inonsenjataapi (lala ana man memo (aljihandak) alat nuklir, biologi dan kimia (lala lainnya |senjatasinar |.| (laser. . |senjatasinarlainnya |alat khusus kepolisian alat khusus kepolisian masa tahun alat dallas alat sakura alat anterior (perlawanan alasan aaa man pro (perlawanan peralatan deteksiintel |alsuslantas |alsusreserse . alsos fotografi kepolisian |alsos daktiloskopi sae uns laboratorium forensik alat khusus kepolisian lainnya |2lio| (komputer |2l|1o|l1 komputerunit |o.| peralatan komputer |2l| |alateksplorasi alateksplorasi topografi alat eksplorasi topografi alat eksplorasi geofisika alat eksplorasi geofisika |alatpengeboran .| alatpengeboranmesin alat pengeborannon mesin | alat pengeboran non mesin (ella| ptegpenmoom pemurnian sumur . ho. |2l (produksipengolahan danpemurnian pengolahan dan pemurnian |alat bantu eksplorasi |. |alat bantueksplorasi |alatbantuproduksi |. |2l| alat keselamatan kerja |. |2l|1i5| |alatdeteksi |2l| |alatpelindung |. |alatpelindunglainnya |2l| |alasan io. alat kerjapenerbangan peralatan fasilitas komunikasi pengamatan penerbangan peralatan fasilitas bantu (ale (ear yaa menawan pelayanan dan pengamanan bandar udara peralatan fasilitas listrik alat ukur peralatan faslektrik |2l| |alatperaga |. #lahan| tika mama percontohan masa kodifikasi uraian manfaat tahun alat peraga percontohan alat peraga pelatihan dan peralatan proses produksi l1( |2li7| unit peralatan proses produksi liquid liquid contractor solid solid mixing equipment solid solid screening solid solid classifier solid liquid mixing equipment t|3loli7i solid liquid crystallization equipment ion exchange abortion jai7| teaching equipment li71 gravity sedimentation equipment solid liquid filtering equipment centrifugal for solid liquid 1i3loli71 liquid from solid spelling express) equipment gas solid drying equipment gas solid fluidised bed gas solid separation gas liquid distillation gas liquid separation isotope separation equipment transport and storage solid material handling size reduction sizerambu rambu l1| |l2l|is|2lis| rambu rambu lalu lintas udara runway threshold light masa kodifikasi uraian manfaat tahun polisi visual approach slope indicator rasi approach light runway identification light signal |2li8s| flood lights rambu rambu lalu lintas udara l1| |l2l|is| rambu rambu lalu lintaslaut rambu rambu lalu lintas laut rambu rambu lalu lintas laut |2j|i9| peralatan olahraga peralatan olahraga nan|2l|i19| peralatan olah raga lainnya gedung dan bangunan |3fi| bangunan gedung l1l83| |i1| bangunan gedung tempat bangunan gedung tempat alelaja isapan bangunan gedung tempat bangunan gedung tempat bangunan gedung tempat olah bangunan gedung pertokoan koperasi) pasar bangunan gedung untuk pos bangunan gedung garasi pool bangunan gedung pemotong yan bangunan gedung perpustakaan bangunan gedung musium bangunan gedung terminal bangunan pengujian kelaikan kodifikasi uraian manfaat tahun bangunan gedung lembaga bangunan pembakaran bangkai bangunan tempat pelelangan bangunan bangunan gedung tempat kerja bangunan gedung tempat kerja melolalal pata sena mara tinggal mess wisma bungalow tempat hot |flatirumah susun mebel mak panas penggolongan bangunan gedung tempat monumen pol candi tugu peringatan prasasti| candi tugu peringatan prasasti |bangunanmenara bangunan menara peramban penerangan pantai masa tahun bangunan peramban bangunan menara bangunan menara peramban tugu titik kontrol pasti .| |tugu tandabatas |. tugu tanda jaring kontrol jalan, jaringan, dan irigasi |al|li1| |jalan dan jembatan .| |lili1| (jalan |ali |jalantol landasan pacu pesawat terbang |al|i1| |jalankhusus |4l1| |jembatan ho. |jembatanpadajalan tol majalah lensa wan perdana abu pesawat terbang jembatan pada jalan khusus jembatan labuh sandar pada |a| |bangunanair |o.| (bangunan beririgasi |. bangunan pelengkap irigasi masa kodifikasi uraian manfaat tahun bangunan air irigasi lainnya islalolo bangunan pengairan pasang surut bangunan waduk pasang surut bangunan pengambilan pasang bangunan pembawa pasang saluran pembuang pasang surut bangunan pengaman pasang bangunan pelengkap pasang alalalala (suku bangunan sawah pasang surut vi3slalom bangunan pengairan pasang surut lainnya vi3slaltotl3 bangunan pengembangan rawa dan polder bangunan waduk pengembangan bangunan pengambilan bangunan pembawa bangunan pembuang bangunan pengaman slalom3 bangunan pelengkap pengembangan rawa bangunan sawah pengembangan slalom3 bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya bangunan pengaman sungai 1i3lal2|lu bangunan pengambilan pengaman sungai pantai bangunan pembawa pengaman bangunan pembuang pengaman vla lalu bangunan pengaman pengamanan sungai pantai islalola bangunan pelengkap pengaman sungai bangunan pengaman sungai 1i3|l4| (pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya masa tahun maen sumber air dan air tanah bangunan waduk pengembangan pengembangan sumber air bangunan pembawa pengembangan sumber air pengembangan sumber air voodoo pengembangan sumber air bangunan sawah irigasi air bbi sumber air dan air tanah lainnya bangunan air bersih air baku "ola (oo fauna war amy baku dago bersih air baku bangunan pembawa air bajawa ber arp bangunan pembuang air gejala ber ane naa. bersih air baku mela ana mena lainnya |bangunanairkotor bangunan air kotorannya |(3la| instalasi io.| instalasi air bersih air baku instalasi air bersih air baku |instalasiairkotor |. instalasi pengolahan sampah instalasi pengolahan sampah masa kodifikasi uraian manfaat tahun instalasi pengolahan sampah bangunan penampung sampah instalasi pengolahan sampah vla lala instalasi pengolahan bahan bangunan lala hal,lam instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir (plan) instalasi pembangkit listrik islam instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi (plt) islam|6e| instalasi gardu listrik instalasi gardu listrik induk instalasi gardu listrik instalasi pusat pengatur listrik instalasi gardu listrik lainnya j1| |ja| instalasi pertahanan instalasi pertahanan darat instalasi pertahanan lainnya |a| |instalasi |3ja| instalasi gardu gas |instalasi jaringan pipa gas instalasi pengolahan gas masa tahun |a| instalasi gaslainnya |a| |instalasipengaman instalasi pengaman penangkal fafafa (hem pengaman penangkal |a| |instalasireaktornuklir instalasi pengolahan limbah fafafa dio akn aan mimbar |a| |instalasipengamanlainnya ' ) | |a| |10o| j|instalasilain |3fala| jaringan |3lala|i| jaringanairminum |ja| |jaringanlistrik' ) | |ja| |jaringan telepon |3ja|a|a| |jaringangas asettetaplainnya kebudayaan olahraga barang bercorak kesenian ' ' asettetap dalamrenovasi ' ) e asettetap dalamrenovasi ' e catatan: aset yang pindah golongan dan masa manfaatnya sudah habis, maka tidak ada perhitungan beban penyusutan pada golongan aset yang baru. aset yang pindah golongan dan masa manfaatnya masih ada, tapi nilainya lebih kecildan masa manfaatnya masih ada, tapi nilainya lebih besarmenyesuaikan dengdapun perhitungan penyusutan disesuaikan dengan kebijakan yang baru. masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap yang dimaksud dan digunakan untuk perhitungan penyusutan, dan digunakan sebagai dasar untuk penghitungan penyusutan barang milik daerah.lampiran ii: peraturan bupati banjar nomor tahun tanggal desembe:dan retensi. bupati banjar, ttd saidi mansyur konstruksi dalam pengerjaan adalah aset aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.peralatandanmesin |alatbesar |alatangkutan |alat bengkel dan alatukur ' |alatpertanian alat kantor dan rumah tangga alat studio, komunikasi dan salaf mamamoo kommiam bet te0noonadala jang seumur man pengolahan dan |alatbantuekplorasi alat keselamatan kerja ' ' i1| |alatperaga peralatan proses produksi i1| |rambu rambu |peralatan olah raga |jasettetaplannya |bahanperpustakaan ' barang bercorak kesenian lansia| |kepubaraany lemmata (hewan |biotaperairan |tanaman barangkoleksinon budaya redundan bangunan |bangunan gedung |monumen (bangunan menara |tugutitik kontrol pasti jalan, jaringan dan irigasi ' | |jalanan jembatan |bangunanair |4a| |instapan manfaat kapitalisasi bawah atas tahun) peralatandan mesin ) | |alatbesar alat besar darat overhaul tsm |alat besarapung overhaul oto tsm |alat bantu overhaul a26 |alatangkutan ' sal maa ken non tsm ooo base seroja tsm ooo term ong mung overlay a2o 75x term ono mung tak renovasi a2oo 75x a2o 75x pes ukur |alat bengkel bermesin overhaul 25x tsm ooo seniman tak) renovasi tsm lsm uraian pnp punya manfaat kapitalisasi bawah atas tahun) alatukur overhaul ama bertahan jalan pengolahan overhaul oy6 25x |alat pengolahan overhaul 25x tsm e2 saka man man tangga |alat kantor overhaul 25x tsm ooh oo |alat rumah tangga overhaul tsm kerja rapat jas overhaul oo tsm ooo tsm dan pemancar nan dan pemancar |alat komunikasi overhaul oto 75x peralatan pemancar ' | overhaul tsm ooo kesehatan |alat kedokteran overhaul oto tsm |alat kesehatan umum overhaul tsm ooh |alatlaboratorium |unit alat laboratorium overhaul tsm ooo penari ona oma tsm ooo bra tsm |
tpp) salinan tabhonorarium penanggung jawab pengelola keuangan men pejabat pengelola keuangan ppid) kuasa pengguna anggaran kpa sebagai kuasa bud nilai pagu dana s.d. rp100rp500 juta rp950. nilai pagu dana atas rp500 juta s.d. rp1 rp1. nilai pagu dana atas rp1 s.d. rp2, rp1. nilai pagu dana atas rp2, s.d. rp5 rp1. ika paru damadiatas rp8 misa ro1om re2osoooogo misipegndanaisme rp10m54. rp2 (mpestonoogo miki pegudanaditas rp25 mad. rps0 reason0logo miaipegudanaditas rp30 rp75 rpasaoooogo emil payudara diatas re7 rp100 rpa socoogo mini pagu ana diatas rp28dah rergrocoo0 omi pagu ana diatas rp250 m4. sonam rea7s0000g0 mini pagu ana diatas rp500 tidar resatosoogo pegidanaditas ro750 ma. tahun rasesonoogo d0) aiaipamudanadiatas titan rooaroooogo ia2ipgabatpetaana tema kontan pen (amis pamutanasa retoogaa iroasoooooo (bea pagu dana diatas rto0 reasojata rparsoo000 (visi pagu ana atas ro2505nana rps00juta rose000000 akinipapudanaditas ros00huta nd. rets000000 mimi pagu dana dian ama. rp3 san rerooooogo wikipage ana dian rp26 m4. rasa re7so00op0 mia gudanadiatn rp9 mal bp1 person00 mipepndanaditas bpt rp3 sah reoooooogo mimipagu dana diatas rp251 m54 rp30 retatocoop0 misi pagudanadiatan ps0 r75 rpisooooogo kim paguganmatatan re15 sa. r100m ret7s000000 mumpagugammattan rp100 m3a. rp250 reaovooooo mili pagudanadiatan rp280 rp500 rp22so0oog0 pamidanadiatas rps00ma. r0750m rpesooooogo damai agudanadiatan rp780 md. rohan rpe.so000g0 maipapudanadiatar bpititm reaooonoogo ii3 peavatpenmauaanaan kenangan perangkat daerah ppk skpd amtaipagu ana. fotonya rp3solo00 muna pemda juta man ara juta data pagu dana atas rose tas. rp1 r052500000 etaipagu anatara ma. rp33 roosooo0. doa miaipagu danadiatas re2 mad. rerio000. doa wumipagu dansa tas rp5 mx. rp10 rerio000. kemitipandanniaas rp10 sal rp25 ronoooo0. miipagndannaiatas rp25 md. rp501 rpo00000. mini pan densitas rp50 mx. rp731 rp1 muai pan dana ratan rp75 m4. re 1so000, muaipamndana diatas rp250 rp12s0000, pgn dann tas rp250 x.r0 ro1 doa pamudanagiatar rps00 ma. rp730 rotasi.o0g0 pagu dana ias rp750 nd. titan rex mimipagudanadiatarto titan (re2oooooog0 ama, kerja perangkat daerah ppk unit skpd) doa miaipagu dana rpi00sa res0nota re12500000 miaipapudana res00jutasdip1 reis00000 dop aiaipagu dana roti. r03 ro22s00000 nimipagu ana ros mad. rp202 (roaooooooo pamit pagana 20mass0m rosooooooo mai pag dana rp50 msa. rp10 rosooooo.o amiiramimaspioom pondok000 tamtama iaadendabarapengeharan omiaipagu ana pts rp3 ron ooo.oo.og amini aga dama ro20 soo.o0. dunia pagu damaitar rp201 ioi so0. nabendatara pencemaran petani amiapagramasarptm (resooooooo (aini pagu dana itar mom irorooooo. domain aga dana itas mid re20 rosso amini pagdamaditas rp201 irenooooo.o nsamantubenganara penguatan amamipagnganasi rata rpsoooooz dini aga damuitar men rosso amini pagu dana itar rossa re20 (koran amiaipaguganaaatan re20m |esooooooo osaengataratenerimasan amamasaretonowa irenoooooo aman konooanasi ptt dop soo oo. amamnkpimisaotowo dop onto oo. aman retomaa2sm ireoooooo.oo semen eps resor top pon sooooogn (mmmetamtastpsom soooooo onabemaatara penamaan pembantu omametotoo sasa rpi iepaoooo.o edot maa reto ppasooo.o ammmerotowaa2sm on posoooo.o otepembantipengaharaencmaan? mitra ana renooduta mp200 oem tag ana atas rio duta pado.oo.o debian ana diatas usai room soo.o0.o dami ana tas rp251 soo.o0. dia tara gana diatas rp3 msds rpm (powo oo,o maaitaner ana atas rpm ips soooogg tespggum mmo perak dasa wasasmovrsmaemamewcana ambisi dibawa rp3 (ps0 umat tts tas rp31 po7so.o0. (emban tas rp5 rote fpi darat tas rp10 rp100 rp3 2s. (umat teratas reboot dop ppssoooooo s38menovrusparma meramu ampat user awam rp10 rp250 humas tas rsa soo.o0. ecaumtat tas rp5 rp101 pro.o0. dapat tas rp10 rp100 ips o0.oo. aumtttataseratas retro dop moi sgs bmbawmupencurus bara dapat ane awam rp1 rp150 umat tts atas rp1 rp3 nop impas.oo.o eumtattat tas rp5 rp10 paparsoo0. dapat tas rp10 rp100 mpsno.o0. (mita teratas region3t ppssoooo monogram pengadmmbaran ansa honorary paha pengadaan barang ama poso ja2 btgamatemuat konten (amar pagu penaaaansa rp2kota dreaooooooo (onta pagu pengadaan tas rp200 resonan reboot00. emisi pagu pengadaan tas res0n tanpa rpt rosso000. dami pagu pengadaan tas rp1 maa reggae rerooooo.o (fo emma pngpengntaan atas rp22 reooooo0. (onta pengaman rp3 ro7: retoooo00. (omi pagu pengadaan isa rp7. rp101 (pt (ami pengadaan isa rp10 ma. rp15 soo.o0. sesuai pengadaan asas rp1 rp2 roo. aipagupengadaan tan rp254 dop impaoooeoosoo itarengitateta(pengawantagangan amar pagu pengadaan ro20yuta (etsonoooo (onta pengaman was rp200 jtv res donat reboot0. (omi pagu pengadaan atas resoogta rp1 moo reason000. (fa miai pengadaan was rp3 msa rp23 dop reaoooo0 dan page pengadaan tan rp25 rom paso o0. oman pengadaan tts rp5 ro7, soo o0. mia pengadaan das ro7: rot0 reason000 (tanpa pengadaan its rp101 rp251 soo.o0. pagu pengadaan tan rp256 impor oo.o tsammtera mmpenaang amar pampengaaan rp200mta e225novo (oma pagu pengadaan tata re200ta resooynta (pado (via pagu pengadaan tas rps00 rp1 rp3so. (ami png pengadaan tas rp1 masa rp2sat rooooooo.o (mai pengadaan tts rp25 rom rosso.o0. (an pengadaan tts rp5 ro7 powo o0. mia pengadaan das r72 ret retoooo00. eat pagu pengadaan tas rp101 asam rp1 (ta pagu pengadaan tas rp151 rp25 rp1 soo. jasa maa barang jasa konstruksi) yaa pagu pengadaan samp (aa net rp0 2in5 ore room jai too san rp1 ora momo nilai pagu pengadaan diatas rp1 s.d rp2, |.0p rp1. nilai pagu pengadaan diatas s.d rp5 rp1. nilai pagu pengadaan diatas rp5 s.d rp10 rp1.0p rp760. nilai pagu pengadaan diatas juta s.d rp760. juta nilai pagu pengadaan diatas rp500 juta s.d rp1 ken rp920. nilai pagu pengadaan diatas rp1 s.d rp2, ken rp1. nilai pagu pengadaan diatas rp2, s.d rp5 rp1. nilai pagu pengadaan diatas rp5 s.d rp10 rp1. sg. nilai pagu pengadaan diatas rp10 ms.d rp25 ken rp1. nilai pagu pengadaan diatas rp25100 juta s.d rp250 juta nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa rp600. lainnya diatas rp250 juta s.d rp500 juta nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa rp720. lainnya diatas rp500 juta s.d rp1 nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa rp910. lainnya diatas rp1 ms.d rp2, nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa rp1. lainnya diatas rp2, s.dme rp500 rp4 rp500 rp3 rp25 nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa rp1. lainnya atas rp25 s.d rp50 nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa rp1. lainnya atas rp50 s.d rp75 nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa rp2. lainnya atas rp75 s.d rp100 nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa rp2. lainnya atas rp100 s.d rp250 nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa rp2. lainnya atas rp250 s.d rp500 sg. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa rp3. lainnya atas rp500 s.d rp750 nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa rp3. lainnya atas rp750 s.dbs. kepala rp1. h32 sekretaris staf pendukung rp750. honorarium narasumber membahas moderator den|.0j rp1. pejabat eselon ii yang disetarakan pakar praktisi |. rp800. tato tikebamanyyang daratan peooooo,o bika mtotemtor ore onto oo aaa mg. megan dan serbernant tim pelaksana kegiatan isibonommtam tmpeakaama kegiatan asal sangateaptamotenpupai aemmnagangdasap oi doakan sooko20 oi banguntapan serum akan eemanaganggawap on eposooo.oo doakan ooooooo awak on soo oo. fesatonoramum seetasatfim pertama kegitan wsaitangaeaptan otembupati akemapwsartema prosesor oa btangameupan terms bacan takemafwsakema don prossoooogo pemberi keterangan ami salam ban berbicara kastonorarum pemberi kerangan ani sekarat rei sooooopa kagtonoraum besar(uasautam rpisooooogo honomrumpenulh kowpesawainegerisial ass otasoomogn kacapi darwin sayanaapan oooooooo kaasagnan esoooooooo daan po e0.oo000 honorarium penyelenggara ujian wvu. honorarium penyusunan butir soal. per butir rp80. soal honorarium telaah butir soal.kena450. anggota rp400. masa gan songs orenangggsamap reooooooo asamarwatai tema rosooooo.o mama o000 ihatitonorartim tim anggaran pemeran daerah terima isaoooooon damar ton ea pohon00 amaarema oo re2ooo fasamwame on soo oo. ama on e aoo thamonoramum tertanam tim anggaran penemuan dawan same ooo faamama robot keterangan: orang jam orang hari orang bulan orang paket orang kegiatan ojp orang jam pelajaran bupati banjar, ttd saidi mansyumengubah nusa tenggara barat rp440. rp130. nusa tenggara timur rp430. rp130. tabel uang harian perjalanan dinas dalam daerah doamantase menooooogo dam sungaitengan ro22s00000 sungai para rensovoogopejabat eselon iv yang golongan dprd pejabat eselon tii disetarakan i ii ptt pejabat eselon golongan golongan iii eselon doa james jesaseoromn inososeonor insassomor mess0noo esmomor jimmie (retamsanoo jnnowoso mevmtasn0o pawsonon (eyanarot semeru jesororome insamaonor insimonor mess0noo nomorbamakuata orang kati ris0000001 fit sungattara orang ati p17s00000. tangan orang ati p200000001mmem orang kat rp1s000000. |memotong bam orang kat rp1s000000: jatumatun orangfkati rps000000:manga hero00000 (memmtungtani orangfkat rpsooo000 jabatan amnesia ret0000000. fungsional umum rp3. keterangan orang hari22 pas boa poso02 |os (d.k02 |os loco (d.lampiran peraturan bupati banjar nomor tahun tanggal desembeloo loo los (d.k.i.fasaunit rp31. rp38. selatanes mas bandesembekena petugas survey rp7. petugas lapangan rp80. pengambil sumpah janji rp400. amonanaman iron.ooo0 ken pembawa acara mc) rp250. kenkena petugas sensus barang rp50. kena dirigen pemandu lagu rp150. kena konseptor pidato org naskah rp100. petugas rekonsiliasi aset bmd rp350. ken petugas kebersihan kegiatan (event) rp100. kena petugas sound system kegiatan (event) rp100|x. ee. upah tenaga pendamping haji rp7. pelatih senam instruktur senam rp200. je. pelatih kesenian sejenis . rp400. hh. pelatih paskibraka rp200. pelatih olahraga sejenis rp250. jii. pelatih olahraga sejenis rp50. |kena nn. freelance radio suara banjar rp15. kena oo. peneliti merekayasa perencana utama rp60. kenakena iii. petugas dekorasi rp100. iii. petugas desain rp100. |kkk. petugas lapangan rp100. ken il. petugas kesenian sejenisnya rp100. kenvv. petugas logistik pilkada rp200. pilpres pileg petugas satlinmas desa kelurahan ken apel besar nasional acara tertentu rp100. ken pam pemilu rp150. kenna keamanan penjaga malam bakar |.rp1. jh. pramubakti |. rp1. petugas tenaga sosial rp2. keagamaan da'i penceramahpengawas gas metan rp1. kena supir truk sampah |. rp1. kena sopir roda tiga |. rp1.petugas tenaga ahli batu rp1. kenkena ee. petugas musholla rp500. kena ff. petugas pelatih kesenian sejenis |.skena gg. petugas kameramen fotografer |. rp2. kena rr. petugas reporter penyiar |. rp2. ss. petugas desain grafis desain visual rp2. multimedia) kena tt. petugas pembuat berita artikel |. rp2. kena uu. petugas chief engineer |. rp2. kena vv. petugas operator website |. rp2. ww. petugas operator sekretariat ppid rp2. utama pemkab banjar kena xx. petugas operator lapor sp4n |.kena bbb. operator command center |. rp2. bbb. petugas pada perwakilan penghubung rp2. jakarta kena ccc. petugas kebersihan warisan budaya rp500. jasa turu pemotmara benda cagar batara |. r0750. (ee. tenaga ata cagar budaya (ktsoo00. wisata task) (tagawa) ian sampan vagaeskona (restoooooooo (base pengawas lapangan rossoooo00 lm. operator cancemert12 ros.ooo.ooo0 ame berdasarkan jenjang pendidikan ressooooooo esimastotaman ros. to0.o0000 asubesamun ton |ros.s0n piotomatramis saman ros.soo00. esia patra stan ro1. asin peraragsmanua ot siappataras tahun ro1. sppatarasmanun |ros.ooo00. ssi secara setahun ros.t00000, sprseara 2st (rondo.cbooo toamonorrervosspeuarsawa peukan penerimaan gan ujan cons rp00 perangkat daerah juga pengawas teraman resooooooo ang jemaat penghubung sar oo0 sena party mulia petugas otoritas veteriner dan dokter hewan berwenangpembantu pengurus barang pengelola3j)staf pengadilan pidana umum rp250. ata resooooo.oo )staf hidup rp350.administrasi penyidikan kasus garda rp250. majelis hakim rp2. rows iressooonoo ken panitera pengganti rp350. nasa irosooooooo ram monsoon0.o0petugas pemadam kebakaran lea bencana kebakaran dan bencana lainnya mai rescue) bomertenagarpan7patah umu besar profesor rosssnooooo stan (rosonoooo.oo asrama ro2soo haasan ton o2ooo dae makan mun tea catatan aum rapat taatanterasmanan oreftam rp1o00000 pakan asi tag nan rp3s.o00. oem nani rosso00. te2ikatan ramantanaa beserta pos dan piket kediaman bupati beserta pos dan piket kediaman wakil bupati ssemamarasama jeaamasevagenemtor tasemagenset area rows00 sea gensergorva (roosoooooo.o0 edema genseraorva van roo.soo asewagenseroorwa omt ro12. esewasenar iro2o0.o00. tereaamasevatenaa jasematenga aan ron0000100 essevatengaonae peter ros0. esevamenaaerac (rozoooooogo asevatenaa berpantang (roosooooo enmaaroders grorasoooo0 eaemaasemoses (rorsooooo tenan salami rp1 among euro. sewa sound system outdoor rp10. sewa sound system indoor rp3. sewa pakaian adat tradisional rp5. sewa sound system watt rp34. lighting premium rp28. sewa peralatan dan perlengkapan kerja lapangan sewa panggung besi rp10. sewa taman hidup rp2. kena sewa bunga hidup (podium meja) rp500. kenameter rp70. zona barikade ji. led p6 video tron rp2. led pa video tron rp2. sewa laptop rp50. ji. sewa personal computer pc) rp25. im. sewa meja kursi rp25. ken sewa kursi plastik buah hari rp3. ken oo. sewa kursi stainless buah hari rp5. sewa baju (kostum pakaian adat per kostum rp500. pakaian tari)peraih medali perakuang saku transportasi peserta (notasi) |.s2decapetugas patroli dan pengawalan lalu rp300.petugas pendeta desa kelurahan rp5. . koordinator lapangan rp2. .|000p petugas desa kelurahan rp1. fotokopi hvs hitam putih rp300, .|i2. fotokopi hvs warna rp3. . ji23 fotokopi art paper rp4. honorarium mediator hubungan kasus rp350. industrialj . orang waktu ran orang rancangan bupati banjar, ttd saidi mansyur |
ris bupati banjar provinsi kalimantan selatan peraturan bupati banjar nomor tahun tentang masterplan smart city kabupaten banjar dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banjar, menimbang bahwa dalam rangka terwujudnya masyarakat kabupaten banjar yang sejahtera dan barakah sebagai visi kabupaten banjar, perlu dilaksanakan program smart city untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program smart city kabupaten banjar perlu disusun masterplan smart citplan smart citybagian hukum setda kab. banjarmasterplan smart city adalah dokumen perencanaan pengembangan smart city kabupaten banjar. smart city adalah kabupaten cerdas yang mengembangkan dan mengelola kota dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada wilayah kabupaten dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. bab maksud dan tujuan maksud dari penyusunan masterplan smart city adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan smart city kabupaten banjar tahun tujuan penyusunan masterplan smart city kabupaten banjarjar, sebagai alat pengendali terhadap seluruh kegiatan untuk mendukung smart city kabupaten banjarbanjar, menyelaraskan penerapan smart city dengan proses bisni, menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan dalam rpm kabupaten banjar dalam dokumen perencanaan smart city kabupaten banjar, dan mendorong proses pengembangan smart city yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif. bab iii sistematika masterplan masterplan smart city kabupaten banjartiga) tahun dari tahun sampai dengan tahun secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi kabupaten banjar. sistematika masterplan smart city kabupaten banjar sebagaimana dimaksud dalam disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut bab pendahuluan, bab visi misi smart city kabupaten banjar, bab iii strategi smart city, bab rencana aksi smart city kabupaten banjar, bab peta jalan pembangunan smart city kabupaten banjar, bab quick win smart city kabupaten banjar, dan bab vii penutup. masterplan smart citypelaksanaan dan pengembangan smart city pelaksanaan dan pengembangan smart city kabupaten banjar dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, sebagai berikut: tahap jangka pendek dilaksanakan dari tahun sampai dengan tahun tahap jangka menengah dilaksanakan dari tahun sampai dengan tahun dan tahap jangka panjang dilaksanakan dari tahun sampai dengan tahun pelaksanaan dan pengembangan smart city menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh sekretaris daerah kabupaten banjar melibatkan pihak pihak terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pembiayaan pembiayaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan smart city kabupaten banjar bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten banjarnggal bagian hukum setda kab. banjar masterplan smart city kabupaten banjar bupati banjar, khalilurrahman bagian hukum setda kab. banjarguna mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana bergulir sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah serta pelayanan administratif bidang perekonomian, perlu adanya penyesuaian terhadapgelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh kepala bad selaku ppid, kepala opd pengelola dana bergulir selaku pengelola, dan bendahara pengelola pada masing masing opd pengelola dana bergulir. opd pengelola dana bergulir sebagaimana dimaksud pada meliputi: dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian kabupaten bantul mengelola dana bergulir usaha ekonomi produktif usaha mikro kecil dan menengah umkm), pengembangan industri kecil pik), dan penguatan permodalan koperasi. dinas perdagangan kabupaten bantul mengelola dana bergulir pengrajin pasar seni gagasan psg), dinas pertanian, pangan, kelautan dan perikanan kabupaten bantul mengelola dana bergulir revolving ternak, alih profesi penambang pasir, dan penguatan modal usaha perikanan.ngelola dana bergulir pemberdayaan ekonomi keluarga miskin peka), usaha ekonomi produktif bagi kelompok usaha peningkatan kesejahteraan kupu), dan alih profesi penambang pasir. pengelola dan bendahara pengelola dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati yang difasilitasi oleh bagian administrasi perekonomian sekretariat daerah kabupaten bantul. kepala opd pengelola selaku pengelola dana bergulir dapat membentuk tim pelaksana dana bergulir yang ditetapkan dengan keputusan kepala opd pengelola dana bergulir. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pengelola dana bergulir wajib melaporkan realisasi penyaluran pinjaman dan pengembalian dana bergulir kepada bupati bantul cg. kepala bad selaku ppid, setiap triwulan dan disampaikan paling lambat tanggal (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan kepala inspektorat daerah kabupaten bantul dan kepala bagian administrasi perekonomian sekretariat daerah kabupaten bantul, dengan bentuka.n bea england bantul ditetapkan bantul apb. pep kepala bagian hukum ali pada tanggal april svparudah, sip, m.tum bupati bantul, nip . wen piutang kegiatan dana bergulir. tanggal jatuh nama nasabah alamat sisa pinjaman tempo kategori kategori kategori iii kategori lancar lancar kurang lancar tidak lancar macet yo) yo) lancar yo) yo) yo) aa, wnswnwsww w"tn keterangan: kategori waktu prosentase lancar th) 0y6 bupati bantul kurang lancar os d th) yo, 25y9 nilai investasi iii tidak lancar diragukan (3s d th) cadangan investasi macet 100y6 suhartonoperpustakaan dan kearsipjdih.humbanghasundutankab.go.id melaksanakan dpa sesuai dengan lingkup kerja, cc. menyusun master plan kearsipan daerah, menyusun petunjuk teknis bidang kearsipan, melaksanakan petunjuk teknis bidang kearsipan, melaksanakan pembangunan prasarana kearsipan, melaksanakan kebudayaan penyimpanan arsip, memelihara dan perawatan prasarana kearsipan, mengembangkan arsip digital, membina kompetensi tenaga kearsipan, melakukan pembinaan pengelolaan kearsipan skpd, sekolah, masyarakat, dan pihak lain, il. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan, dan m.melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala bidang perpustakaan dan arsip daerah. paragraf kelompok jabatan fungsional dinas memiliki kelompok jabatan fungsional perpustakaan dan kearsipan,.dihormati dikalangan pejabat fungsional dinas perpustakaan dan kearsipan, memberikan sikap keteladanan, dan dapat menjadi perekat dikalangan fungsional dinas perpustakaan dan kearsiperpustakaan dan kearsipjdih.humbanghasundutankab.go.id setiap pejabat struktural dan fungsional dinaserpustakaan dan kearsiperpustakaan dan kearsipanerpustakaan dan kearsipaerpustakaan dan kearsiperpustakaan dan kearsipan merupakan asn pemerintah daeraherpustakaan dan kearsipanerpustakaan dan kearsipan merupakan penerimaan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dinas perpustakaan dan kearsipaerpustakaan dan kearsipan merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. dinas perpustakaan dan kearsipdinas perpustakaan dan kearsipinas perpustakaan dan kearsipan jabatan fungsional sekretariat subbab umum dan subbab perencanaan kepegawaian dan keuangan bidang perpustakaan bidang kearsipan seksi pengelolaan seksi pengelolaan dan perpustakaan pelestarian arsip seksi pembinaan dan pengembangan perpustakaan seksi pembinaan kearsipan salin,rpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat menyimpan koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematis yang dapat digunakan oleh pemakainya sebagai sumber informasi. kearsipan adalah suatu proses pengaturan dan penyimpanan bahan bahan secara sistematis sehingga bahan tersebut dengan cepat dapat dicari dan diketahui tempatnya kapan saja dibutuhkan.elestarian adalah suatu usaha atau kegiatan untuk merawat, melindungi, dan mengembangkan objek pelestarian yang memiliki nilai guna untuk dilestarikan, naskah kuno adalah dokumen yang ditulis dengan tangan atau diketik yang belum dicetak atau dijadikan buku tercetak yang berumur (lima puluh) tahun lebirefertaman bacaan masyarakat adalah unit layanan berbagai kebutuhan bahan bacaan yang dibutuhkan oleh sekelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan minat baca dan mewujudkan masyarakat berbudaya baca. perpustakaan desa adalah perpustakaan masyarakat sebagai salah satu sarana media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan, yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan desa kelurahanperpustakaan dan kearsipan kabupaten humbang hasundutan untuk jangka waktu (lima) tahundinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten humbang hasundutaerpustakaan dan kearsipan kabupaten humbang hasundutperpustakaan dan kearsipanadministrasi dan kesejahteraan rakyat sekretariatdinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi penyusunan renstra, rka dan dpa dinas, pelaksanaan dpa dinas, cc. penyusunnyusunan rancang bangun master plan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pelayanan dan kebudayaan perpustakaan dan kearsipan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pelayanan dan kebudayaan perpustakaan dan kearsipan, penyusunan kebutuhan, penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana perpustakaan, penyusunan kebutuhan, penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan dan arsip arsip daerah, pembinaan tenaga perpustakaan dan kearsipan, pembangunan, pengembangan, dan kebudayaan kebiasaan baca: pengelolaan dan pengembangan data informasi dinas, il. pengelolaan kepegawaian dinas, pengelolaan keuangan dinas, pengelolaan kerumahtanggaan dinas, jdih.humbanghasundutankab.go.id oo. pengelolaan perlengkapan dinas, pengelolaan arsip dan dokumen lainnya dinas, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. bagian kedua susunan organisasi dinas,rpustakaan, terdiri dari seksi pengelolaan perpustakaan, dan seksi pembinaan dan pengembangan perpustakaan. bidang kearsipan, terdiri dari seksi pengelolaan dan pelestarian arsip, dan seksi pembinaan kearsipan. paragraf sekretariat sekretariat merupakan unit kerja dinassesuai dengan lingkup tugasnya, jdih.humbanghasundutankab.go.id pelaksanaan dpa dinas sesuai lingkup tugasnyadan penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dinas, pengelolaan kepegawaian dinas, pengelolaan keuangan dinas, pengelolaan ketatausahaan dinas, pengelolaan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan perlengkapan dinas, pengelolaan dokumentasi dan arsip dinas, dan il. 'uraian tugas sebagai berikut menyusun bahan renstra, rka, dan dpa dinas sesuai lingkup tugasnya, melaksanakan dpa dinaserpustakaan dan kearsipan, melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan dinas: menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kerja dinas, memproses penyediaan perlengkapan dan peralatan kerja dinas, memproses penghapusan perlengkapan dan peralatan kerja dinas, menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan asn dinas: il. melaksanakan pengelolaan dokumen asn baru dinas, melaksanakan orientasi asn baru dinas: jdih.humbanghasundutankab.go.id memproses pendayagunaan asn dinas, oo. mengurus pengembangan karir asn dinas, mengurus kesejahteraan asn dinas, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris, dan dpa dinas sesuai lingkup tugasnya, melaksanakan dpa dinas sesuai lingkup tugasnya, menghimpun bahan dan menyusun renstra, senja, rka dan dpa dinas: mengoordinasikan penyusunan renstra, senja, rka dan dpa dinas, menghimpun bahan dan menyusun laki, ppd, ipad, dan bahan kpj dinas perpustakaan dan kearsipan, menyusun anggaran kas dinas, memproses pengajuan spd dan spm dinas: menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan dinas: mengoordinasikan pelaksanaan tugas bendahara dinas, memproses penerbitan skr dan std dari sektor dinas: m.melaksanakan pencatatan, pembukuan dan pelaporan pad dari sektor dinas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya,rpustakaan bidang perpustakaan merupakan unit kerja dinas sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pelayanan dan kebudayaan perpustakaan, dipimpin oleh kepala bidang yang jdih.humbanghasundutankab.go.idpenyiapan bahan penyusunan renstra, rka, dan dpa dinas sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan dpa dinas sesuai lingkup tugasnya, cc. penyusunan petunjuk teknis bidang perpustakaan, pelaksanaan petunjuk teknis bidang perpustakaan, pelaksanaan pembangunan prasarana perpustakaan, penyediaan sarana dan koleksi perpustakaan, pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan pelayanan perpustakaan, kebudayaan kebiasaan baca, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana perpustakaan, il. pemeliharaan dan pelestarian koleksi perpustakaan, pengembangan perpustakaan digital, pembinaan pengelolaan perpustakaan oleh sekolah, masyarakat, dan pihak lain, oo. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas, dan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi bidang perpustakaan. seksi pengelolaan perpustakaan merupakan satuan pelaksana bidang perpustakaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan dan berada bawah kepala bidang perpustakaan. seksi pengelolaan perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintah daerah bidang pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. seksi pengelolaan perpustakaanlaksanakan pembangunan prasarana perpustakaan, menyediakan sarana dan koleksi perpustakaan, memelihara dan merawat sarana perpustakaan, memelihara dan melestarikan koleksi perpustakaan, pengembangan perpustakaan digital, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perpustakaan, dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas seksi pengelolaan perpustakaan. jdih.humbanghasundutankab.go.id seksi pembinaan dan pengembangan perpustakaan merupakan satuan pelaksana bidang perpustakaan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakpustakaan. seksi pembinaan dan pengembangan perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah bidang pembinaan dan pengembangan perpustakaan. untuk melaksananyusun master plan pembangunan perpustakaan, menyusun petunjuk teknis bidang perpustakaan, melaksanakan petunjuk teknis bidang perpustakaan melaksanakan pembangunan prasarana perpustakaan, melaksanakan pemeliharaan prasarana perpustakaan, mengembangkan pelayanan perpustakaan, membudayakan kebiasaan baca, melaksanakan pembinaan kompetensi tenaga perpustakaan, mengembangkan perpustakaan digital, il. melaksanakan pembinaan, pengelolaan perpustakaan oleh sekolah, masyarakat, dan pihak laimbinaan dan pengembangan perpustakaan. paragraf bidang kearsipan bidang kearsipan merupakan unit kerja dinas perpustakaan dan kearsipan sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembinaan, pemeliharaan, pelestarian, pelayanan dan kebudayaan kearsipan,arsipan. untuknyusunan bahan renstra, dan dpa dinas sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan dpa dinas sesuai lingkup tugasnya, cc. menyusun master plan kearsipan daerah, jdih.humbanghasundutankab.go.id penyusunan petunjuk teknis bidang kearsipan, pelaksanaan petunjuk teknis bidang kearsipan, pelaksanaan pembangunan prasarana kearsipan, penyediaan sarana dan koleksi kearsipan, pengelolaan arsip, pelayanan kearsipan, pengembangan pelayanan kearsipan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kearsipan, il. pemeliharaan dan pelestarian koleksi kearsipan, m.kebudayaan penyimpanan arsip dan dokumen, pengembangan arsip digital, oo. pembinaan pengelolaan kearsipan skpd, sekolah, masyarakat, dan pihak lain, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas: dan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi bidang kearsipan. seksi pengelolaan arsip merupakan satuan pelaksana bidang kearsipan dalam pelaksanaan pengelolngelolaan arsip mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintah daerah bidang pengelolaan arsip. seksi pengelolaan arsipediakan sarana dan koleksi kearsipan, melaksanakan pengelolaan arsip, melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana kearsipan, melaksanakan pemeliharaan dan pelestarian koleksi kearsipangelolaan arsip. seksi pembinaan kearsipan merupakan satuan pelaksana bidang kearsipan dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kearsipan dipimpinmbinaan kearsipan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintah daerah bidang pembinaan dan pelayanan kearsipan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pembinaan kearsip |
(ii saus nota kesepahaman nomor . mo1 kp 1r1 nomor . m04 mp ctcahaya trans nusantara (ct nusapenyelenggaraan lembaga pendidikan dan pelatihan aviasicahaya trans nusantara nusaupatekulon proof pt. cahaya nusa), meterai yap ata snakes pku big 6d00 enam reurupiah aang sgt rahmad setiawan east wardoyrumah sakit umum daerah kabupaten sinjai telah ditetapkan status pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue), bahwa dalam rangka melaksanakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue) perlu untuk mengaturrsud kabupaten sinjaidalam ketentuan bagian ketiga perencanaan dan penganggaran paragraf perencanaan blue rsud kabupaten sinjai menyusun renstra bisnis blue rsud kabupaten sinjaiabupaten sinjaikabupaten sinjaikabupaten sinjai menyusun rba tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis blue rsud kabupaten sinjaiabupaten sinjai lainnya. rba merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan blue rsud kabupaten sinjai dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan blue rsud kabupaten sinjaiabupaten sinjaiabupaten sinjaiabupaten sinjai sebagaimana dimaksud pada dipersamakan sebagai rka blue rsud kabupaten sinjai. rba blue rsud kabupaten sinjai sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada bukan. rka blue rsud kabupaten sinjai beserta rba blue kabupaten sinjai sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bukan. rba blue rsud kabupaten sinjai sebagaimana dimaksud dalam atau rka blue rsud kabupaten sinjai beserta rba blue rsud kabupaten sinjaiabupaten sinjaiabupaten sinjai dpa blue rsud kabupaten sinjai) untuk diajukan kepada bukan. bab pelaksanaan anggaran bagian kesatu dpa blue rsud kabupaten sinjai dpa blue rsud kabupaten sinjaiabupaten sinjai sebagai dasar pelaksanaan anggaran. pengesahan dpa blue rsud kabupaten sinjai berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal dpa blue rsud kabupaten sinjai sebagaimana dimaksud pada belum disahkan oleh bukan, blue rsud kabupaten sinjai dapat melakukan pengeluaran uang setinggi tingginya sebesar angka dpa blue rsud kabupaten sinjai tahun sebelumnya. dpa blue rsud kabupaten sinjaiabupaten sinjai. dpa blue rsud kabupaten sinjaiabupaten sinja. dalam pengelolaan kas, blue rsud kabupaten sinjaabupaten sinjai pada setiap hari disetorkan seluruhnya rekening kas blue rsud kabupaten sinjai dan dilaporkan kepada pejabat keuangan blue rsud kabupaten sinjai. bagian ketiga pengelolaan piutang dan utang blue rsud kabupaten sinjaiabupaten sinjaikabupaten sinjaabupaten sinjaiabupaten sinjairsud kabupaten sinjasuratkabupaten sinjai. hak tagih pinjaman utang blue rsud kabupaten sinjai menjadi kadaluabupaten sinjaiabupaten sinjai. bagian keempat investasi blue rsud kabupaten sinjaiabupaten sinjaiabupaten sinjai.abupaten sinjailima kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, blue rsud kabupaten sinjasewa menyewa, usaha lainnya yang menunjang fungsi dan tugas blue rsud kabupaten sinjai. kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan perikatan antara blue rsud kabupaten sinjaabupaten sinjakabupaten sinjaikabupaten sinjai dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban blue rsud kabupaten sinjai. hasil kerjasamaenam pengadaan barang dan atau jasa pengadaan barang dan atau jasa pada blue rsud kabupaten sinjaiabupaten sinjaikabupaten sinjaiabupaten sinjaikabupaten sinjakabupaten sinjairsud kabupaten sinjamemutuskan: menetapkan:abupaten sinjaabupaten sinjai. blue rsud kabupaten sinjaiabupaten sinjaabupaten sinjai dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan blue rsud kabupaten sinjaiabupaten sinjai. harus mendapat persetujuan bupati melalui sekretaris daerah. tanah dan bangunan blue rsud kabupaten sinjaabupaten sinjaikabupaten sinjai merupakan selisih lebihsurplus anggaran blue rsud kabupaten sinjai dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya. defisit anggaran blue rsud kabupaten sinjai merupakan selisih kurangkabupaten sinjaipengelola pejabat pengelola blue terdiri dari:sebagaimana dimaksud pada huruf bertanggung dibidangnyabupati tentang penunjukan pejabat pengelolaan blue, danabpenduku yang dikelola secara tertib. blue menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan l1)dalam(l),skpd kabupaten sinjakabupaten sinjai remunerasi pejabat pengelola blue rsud kabupaten sinjaiabupaten sinjai ditetapkan oleh bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin blue rsud kabupaten sinjaidexipendidikan, ketepaling banyakpaling banyakketentuan mengenai remunerasi diatur dalam peraturan bupati. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan teknis blue rsud kabupaten sinjai dilakukan oleh bupati melalui sekretaris daerah. pembinaan keuangan blue rsud kabupaten sinjai dilakukan oleh bukan. pengawasan operasional blue rsud kabupaten sinjaikabupaten sinjai menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal blue rsud kabupaten sinjai. fungsi pengendalian internal blue rsud kabupaten sinjai sebagaimana dimaksud pada membantu manajemen blue rsud kabupaten sinjaiabupaten sinjaievaluasi dan penilaian kerja evaluasi dan penilaian kinerja blue rsud kabupaten sinjaiabupaten sinjai sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan rba rsud kabupaten sinjaabupaten sinjaitetapan pimpinan blukab up, pas (ap: ata aan sgm a21 taika mappasere berita daerah kabupaten sinjai tahun nomorasas dan tujuan bagian kesatu asas dalam pelaksanaan kegiatan, rsud kabupaten sinjai harus mengutamakan efektivitas danaabupaten sinjakabupaten sinjai diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. ketatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari apbd dana pendapatan blue rsud kabupaten sinjai diberlakukan sesuai ketentuan blue rsud kabupaten sinjai. bagian kedua tujuan tujuan pelaksanaan kegiatan, rsud kabupaten sinjai adalahkabupaten sinjaindapatan, biaya dan tarif layanan paragraf pendapatan pendapatan blue rsud kabupaten sinjaiabupaten sinjai yang sah. pendapatan blue rsud kabupaten sinjaabupaten sinjaabupaten sinjai. pendapatan blue rsud kabupaten sinjaabupaten sinjaikabupaten sinjaiabupaten sinjaiabupaten sinjai, dan hasil investasi. seluruh pendapatan blue rsud kabupaten sinjaabupaten sinjaiabupaten sinjaiabupaten sinjaiparagraf biaya biaya blue rsud kabupaten sinjaunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. biaya blue rsud kabupaten sinjayangkabupaten sinjain aset daerah bukan) setiap triwulan. seluruh pengeluaran biaya blue rsud kabupaten sinjairsudabupaten sinjaabupaten sinjai sebagaimana dimaksud pada hanya berlaku untuk biaya blue rsud kabupaten sinjakabupaten sinjaiabupaten sinjai. besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam rba dan dpa blue rsud kabupaten sinjaiabupaten sinjai dapat menentukan persentase pengeluaran. paragraf tarif layanan blue rsud kabupaten sinjaabupaten sinjai yang bersangkutan. tarif layanan blue rsud kabupaten sinjai diusulkan oleh direktur kepada bupati melalui sekretaris daerah.pustakaan dan kearsipan yang selanjutnya disebut dengan dinas adalah dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten mandailing natal. kepala dinas. cc. pelaksanaustakawpemberembinaan dan mengembangkanperpustakaan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan, implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria spk)mempunyai tugas membina dan mengembangkan tenagatenaga perpustakaan menyelenggarakan fungsi:.ngembangkan membudayakan kegemaran membaca. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan kebudayaan kegemaran membaca mempunyai tugas membina, mengelola dan mengawasi kearsipan daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pembinaan, pengelolaan dan pengawasan kearsipan menyelenggarakan fungsi,,il. pelaksanaan pengolahan arsip, dan pelaksanaan preservasi arsipmelaksanakan pembinaan kearsipan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pembinaan kearsipan menyelenggarakan fungsi: melaksanakan perencanaan, bimbingan dan konsultasi penyelengaraan kearsipan pada perangkat daerah dan lembaga kearsipan daerah, perusahaan, dan organisasiperusahaan dan organisasiperusahaan dan organisasi dan pengendalian bidang perencanaan kebutuhan jabatan fungsional arsiparis daerahlolaan dan akuisisi kearsipan seksi pengelolaan dan akuisisi kearsipan mempunyai tugaselolaan dan akuisisi kearsipan menyelenggarakan fungsi:, j .awasan dan layanan, pemanfaatan kearsipan seksi pengawasan dan layanan, pemanfaatan kearsipan mempunyai tugas pengawasan dan layanan, pemanfaatan kearsipanawasan dan layanan, pemanfaatan kearsipan menyelenggarakan fungsi:laksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian keenam. bagian keenam unit pelaksana teknis dinas untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas perpustakaan dan kearsipan dapat dibentuk upt pada dinas sesuai dengan kebutuhan. pembentukan susunan organisasirpustakaan dan arsip daerah kabupaten mandailing natalkepala dinas adalah kepala dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten mandailing natal. sekretariat adalah sekretariat pada dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten mandailing natal. bidang adalah bidang pada dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten mandailing natal. seksi adalah seksi pada dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten mandailing natal. sub bagian adalah sub bagian pada dinas perpustakaan dan kearsipolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustaka. bidang pembinaan, pengelolaan dan pengawasan kearsipan, membawahi: seksi pembinaan kearsipan, seksi pengelolaan dan akuisisi kearsipan, dan seksi pengawasan dan layanan pemanfaatan kearsippustakaan dan kearsipandaerah pada urusan perpustakaan dan kearsipan berdasarkan rencana nasional, perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada urusan perpustakaan dan kearsipan, cc. perumusan kebijakan sistem informasi daerah pada urusan perpustakaan dan kearsipan, membina pengelolaan perpustakaan dan kearsipanmbinaan pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas: pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang perpustakaan dan kearsipan, pembinaan.. melaksanakan penyelamatan serta pelestarian bahan pustaka dan arsip vital, memberikan layanan dan pemanfaatan perpustakaan dan arsip statis, pelaksanaan tugas lain yang diberikan tugas laista dinas, penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat meliputi penyusunan anggaran, evaluasi pelaporan dan hubungan masyarakat, melakukan pengurusan dan pengendalian naskah dinas, pembinaan dan evaluasi pengelolaan perpustakaan dan arsip aktif unit kerja unit pengolahan penyelenggaraan ukurpenyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sekretariat dan dinas: membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan dinas, mengumpulkan, mengkoreksi dan mengolah data kepegawaimbina, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan, il. mengkoordinasikan pelaksanaan layanan bidang kepegawaian lingkupkesekretariatan, melaksanakan pengelolaan kepegawaian meliputi mutasi, pengembangan karir kesejahteraan, disiplin dan rumah tangga, melakukan pengurusan dan pengendalian naskah dinas: membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian, melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan dinas:ngurus dan melaksanakan administrasi aset tugas lain yang diberikanyiapkan. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan program dinas, melakukan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan kantor, melaksanakan pengumpulan dan penyusunan senja, renstra, pas, laporan kinerja, ppd, kpj serta bentuk dan laporan lainnya, menyiapkan pembinaan perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan, pelayanan pembayaran dan pengelolaan kas, melaksanakan urusan pengujian terhadap dokumen keuangan, melaksanakan akuntansi dan pengusulan laporan keuangdilingkungan dinas, pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian, memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada sekretaris yang berkaitan dengan kegiatan program dan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan, j . melaksanakan tugas lain yang diberikandinas. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud padamenyelenggarakan fungsi: pelaksana: pelaksanaan kajian kebutuhan pustaka, deskripsi, bibliografi, klasifikasi, meliputi layanan sirkulasi, rujukan, literasi. literasi informasi, bimbingan pustaka dan layanan ekstensi (perpustakaan keliling, kafe, pembuatan sarana penyimpanan dahan perpustakaan, dan alih media melakukan pelestarian isi informasi bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui alih media: pemeliharaan serta penyimpanan master informasi digitalngembangkan koleksi dan mengolah bahan perpustakaan. untuk menyelenggarakan tugasyang mencakup kegiatan transliterasi (alih aksara) translasi terjemahan)kal content), penerimaan, pengolahan dan verifikasi bahan perpustakaan, penyusunan, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. paragraf seksi layanan, otomatis dan kerjasama perpustakaan seksi layanan, otomatis dan kerjasama perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan layanan, otomatis dan kerjasama perpustakaan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi layanan, otomatis dan kerjasama perpustakaanpengelolaan dan pengembangan jaringan otomasi perpustakaan, ilsama, oo. pengembangan dan pengelolaan kerjasama antar perpustakaan, dan pengembangan dan pengelolaan kerjasama jejaringestarian bahan perpustakaan seksi pelestarian bahan perpustakaan tugas melestarikan bahan perpustakaan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pelestarian bahan perpustakaan tugas melestarikan bahanil. pembuatan folder, pamflet binding, dan cover, dan pembuatan map dan portabel,embangkan perpustakaan dan membudayakan kegemaran membaca untukair minum mulihan biaya operasional, meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan efesiensi pemakaian air serta untuk memenuhi keterjangkauan dan keadilan dalam penetapan tarif air minum, dipandang perlu melakukan klasifikasi dan penyesuaian tarif golongan pelanggan, bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan pemerintah nomor tahun tentang sistem penyediaan air minum, dan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum, perlu menetapkan kembali tarif air minum pada perusahaan daerah air minum dam) damair minum pada perusahaan daerah air minumlu kab. hsu tahun nomor ttg tarif air minum pada dam kab. hsu hlm dari bengkel menengah (bengkel sepeda motor permanen jual spare part ruko, minimarket jual beli sepeda motor mobil bekas percetakan skala kecil dan menengah gudang penyimpanan kantor partai politik parpol) kantor lsm gedung olah raga swasta niaga besar perusahaan jasa dan perdagangan akuntan, notaris, konsultan, pengacara, penilai, bahan tangan usaha sarang wallet studio photo professional tempat praktek dokter bersama laboraturium swasta apotik, toko obat sanggar senam, tempat kebugaran (fitness centre) hotel bintang dan bengkel besar restoran rumah sakit swasta tipe dan klinik bersalin percetakan berskal, milyar, karaoke pertokoan ruko besar (ruko pintu) kolam renang swasta dealer agen distributor showroom mobil sepeda motor rumah sakit swasta tipe dan kantor perbankan lembaga keuangan pos gedung bertingkat kondominium, partement spbu (stasiun pengisian bahan bakar umum) penjualan air yang dikomersilkan hotel bintangperusahaan daerah air minum atau yang selanjutnya disingkat dam adalah perusahaan daerah air minum kabupaten hulu sungai utara. tarif air minum adalah tarif harga jual air dalam setiap meter kubik m3) yang ditetapkan oleh dam kepada pelanggan berdasarkan besar biaya produksi pengolahan air ditambah dengan biaya beban tetap. pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air bersih dari dam dan terdaftar sebagai pelanggan. bab tujuan dan dasar kebijakan penetapan tarif tujuan penetapan tarif dam adalah dimaksudkan untuk: memenuhi fungsi dan tujuan dibentuknya dam sebagai perusahaan daerah yang menyediakan pelayanan air minum kepada masyarakat, yang mampu membiayai diri sendiri, mengembangkan kualitas pelayanan dan dapat memberikan kontribusi pembangunan bagi pemerintah daerah, untuk menjaga keberlangsungan operasional dam dan untuk mewujudkan dam sebagai salah satu perusahaan daerah yang sehat, mandiri dan profesional. kebijakan penetapan tarif dam didasarkan pada: perkiraan dapat menutupi pemulihan biaya operasional, besarnya tarif diperhitungkan dapat dijangkau oleh segenap lapisan masyarakat, tercapainya efesiensi pemakaian air oleh para pelanggan, dapat merubah perilaku masyarakat yang ada dalam bentuk kesederhanaan, dapat memberi kontribusi bagi pemerintah daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah. bab iii dasar penetapan tarif penetapan tarif dam didasarkan pada kelompok pelanggan dan volume kubik air yang dipakai. besarnya tariflompok pelang. hsu tahun nomor ttg tarif air minum pada dam kab. hsu hlm dari volume kubik air sebagaimana dimaksud dalam terbagi dalam: dikenakan beban tetap, s.d m3: s.d m3: m3ke atas. bab perhitungan komponen biaya dan tarif air minum perhitungan komponen biaya pada tarif dam ditetapkan berdasarkan perhitungan tarif biaya rendah. selain tarif air minum kepada pelanggan dikenakan pula biaya beban tetap setiap bulannya, yang besar tarifembayaran tarif air minum masa pembayaran tarif air minum dilaksanakan selambat lambatnya tanggal setiap bulan. bab ketentuan sanksi sanksi keterlambatan pembayaran rekening air lewat tanggal setiap bulan dikenakan sanksi denda sebesar rp. tujuh ribu rupiah per rekening. bagi pelanggan yang mempunyai pembayaran rekening air (tiga) bulan lebih maka ditutup secara administrasi teknik dan pembukaan kembali dikenakan biaya sebesar rp. (dua puluh lima ribu rupiah). apabila pengambilan airdam dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan atau dikenakan denda sebesar (lima belas) kali rekening air tertinggi dalam tahun berjalan yang bersangkutan, atau denda sebesar besarnya rp. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). memutus segel water meter dikenakan sanksi rp. (seratus ribu rupiah). perlu kab. hsu tahun nomor ttg tarif air minum pada dam kab. hsu hlm dari apabila water meter hilang yang disebabkan oleh pencurian atau sebab lainnya, maka biaya pergantian water meter dibebankan kepada pelanggan sesuai dengan tarif harga water meter yang berlaku pada dam kabupaten hulu sungai utara. apabila dalam jangka waktu (enam) bulan terjadi pemutusan segel water meter sebanyak kali atau membuka, merubah merusak water meter, maka perbuatan tersebut dikategorikan perbuatan yang merugikan dam dan kepada pelanggan dikenakan sanksi sebagaimana dan atas. pelanggan yang mempunyai tunggakan rekening air maupun biaya pemasangan, selama (dua) bulan tidak bayar, maka pihak dam berhak memutus sambungan rumah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. bagi pelanggan yang sambungan rumahnya diputus karena tunggakan sebagaimana dimaksud pada dan dalam jangka waktu (enam) bulan tidak dilunasi, maka sambungan tersebut akan dicabut dan apabila yang bersangkutan ingin mengaktifkan kembali sambungan rumahnya, maka akan diperhitungkan biaya tunggakan ditambah biaya pemasangan baru. bagi pelanggan yang sambungan rumahnya diputus karena permintaan sendiri harus melunasi rekening air dan atau biaya penyambungan, dan apabila dalam jangka waktu (dua belas) bulan tidak diaktifkan sebagai pelanggan, makayang akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab vii biaya lain lain biaya lain lain ditetapkan sebagai berikut: biaya pendaftaran per langganan. rp. biaya tera meter. rp. biaya balik nama . jeeeeeanan. rp. biaya pindah boring . j.eea. rp. bab viii tarif terminal air non terminal air mobil tangki air tarif terminal air non terminal air mobil tangki air ditetapkan sebagai berikut: dalam km, pertama kapasitas lete .been rp. kapasitas meter .ooo rp. kapasitas meter .eeeeee rp. perlu kab. hsu tahun nomor ttg tarif air minum pada dam kab. hsu hlm dari dalam berikutnya ditambah . rp. harga harga tersebut belum termasuk pajak yang berlaku bab penutup dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka keputusan bupati hulu sungai utara nomor tahun tentang penetapan tarif air minum pada perusahaan daerah air minum kabupaten hulu sungai utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. tarif air minum yang diatur dalam peraturan bupati ini mulai diberlakukan untuk pemakaian air bulan maret yang dibayar pada bulan april dalam rangka pelaksanaan peraturan bupati ini, direktur dam agar mensosialisasikan kepada pelangn, kini salinan sesuai aslinya wes "ba bagian kum, ea) nyata perlu kab. hsu tahun nomor u t mana ttg tarif air minum pada dam kab. hsu nan hlm dari es. prs h. sofia syahrini, sangrincian besaran tarif air minum pada dam kabupaten hulu sungai utara daftar tarif berdasarkan tarif berdasarkan beban. jenis kelompok jumlah pemakaian tetap kelompok sosial umum rp. m3 rp. m3 rp. m3 kelompok sosial khusus rp. m3 rp. m? rp. m3 sosial khusus rp. m3 rp. m3 rp. m3 kelompok iii rumah tangga al. rp. m3 rp. m3 rp. m3 rp. rumah tangga a1. rp. m3 rp. m3 rp. m3 per rumah tangga a2. rp. m3 rp. m3 rp. ms3 rekening rumah tangga a2. rp. m3 rp. m3? rp. m3 semua rumah tangga a2. rp. m3 rp. m? rp. m3 jenis rumah tangga rp. m3 rp. m3 rp. m3 kelompok rumah tangga rp. m3 rp. m3 rp. m3 pelanggan rumah tangga rp. m3 rp. m3 rp. m3 instansi pemerintah rp. m3 rp. m3 rp. m3 lembaga pendidikan rp. m3? rp. m3 rp. m3 niaga kecil rp. m3? rp. m3 rp. m3 niaga menegah rp. m3 rp. m3? rp. m3 niaga besar rp. m3? rp. m3? rp. m3 cara perhitungan tarif: pemakaian hanya bayar biaya beban tetap sebesar rp. pemakaian air antara s d m3besarnya pemakaian (m3) dikalikan tarif kolom biaya beban tetap, pemakaian air antara s d m?besarnya pemakaian (m3) dikalikan tarif kolom biaya beban tetap, pemakaian air keatas besarnya pemakaian m3) dikalikan tarif kolom biaya beban tetap.lampiran peraturan bupati hulu sungai utara nomor tahun tanggal maret struktur klasifikasi golongan tarif pada perusahaan daerah air minum dam kabupaten hulu sungai utara sosial sosial umum hidran umum kran umum kamar mandi wc dan kakus umum tempat ibadah masjid, langgar, gereja, pura, vihara dsb.al gur an) sekolah dasar negri madrasah ibtidaiyah) sekolah menengah negri pertama madrasah tsanawiyah pondok pesantren, seminar dan sejenisnya sosial khusus sekolah menengah atas madrasah aliyah) bangunan sosial lainnya hydra kebakaran paud (pendidikan anak usia dini), tempat penitipan anak non niaga klasifikasi non niaga yang menggunakan parameter dan data terukur point: luas lantai bangunan (m7) 36m 0779m (cx 3om (oi 130m? luas tanah (m7) 70m (h4 a1 120m (la g21 (oi 200m? lebar jalan (m) 2m dog dam (sim kondisi bangunan tidak permanen permanen rumah penggunaan tenaga listrik saaregananers wat (dpo wat war rt. al. klasifikasi rt. a1. rt. a2. rt. a2. rt. rt. rt. perlu kab. hsu tahun nomor ttg tarif air minum pada dam kab. hsu hlm dari spesifikasi kondisi bangunan untuk rumah tangga non niaga adalah sebagai berikut: rumah tidak permanen atap asbes, seng, sirap, daun dinding papan biasa lantai papan biasa pondasi tongkat ulin struktur bangunan bertingkat, tidak bertingkat rumah semi permanen atap asbes, seng, sirap, daun dinding plesteran, papan, papan ulin, kalsiboard lantai papan ulin pondasi tongkat ulin struktur bangunan bertingkat, tidak bertingkat rumah permanen atap genteng, metal dinding pasang batu bata, batak lantai papan ulin, cor semen, keramik pondasi tongkat ulin, beton struktur bangunan bertingkat, tidak bertingkat rumah mewah atap genteng, genteng keramik, metal dinding pasang batubara, keramik lantai keramik, marmer, granit struktur bangunan bertingkat, tidak bertingkat untuk klasifikasi rumah tangga ditentukan berdasarkan perhitungan score atas: rumah tangga al dengan nilai rangking score (dari score sampai rumah tangga a1klasifikasi non niaga lainnya yang tidak menggunakan parameter dan data terukur: rumah tangga a2 rumah tangga niaga) adalah rumah tangga yang mempunyai kegiatan niaga seperti: usaha warung kios kecil) dan tidak permanen. instansi pemerintah kantor instansi pemerintah tni polri puskesmas klinik milik pemerintah tni polri rumah sakit milik pemerintah tni polri asrama milik pemerintah tni polri koperasi milik pemerintah tni polri perlu kab. hsu tahun nomor ttg tarif air minum pada dam kab. hsu hlm dari fasilitas olahraga milik pemerintah tni polri stasiun tv radio siaran milik pemerintahc.niaga niaga kecil warung kios permanen depan rumah. koperasi usaha mck pasar di rht tempat kost kamar tempat penyewaan mobil kecil buah mobil penjahit kecil (yang masih bergabung dengan rumah) salon kecil, barber shop, tukang cukur (bangunan melekat dengan rumah dan atau m?) lembaga bantuan hukum tukang gigi bengkel sepeda motor mobil kecil reparasi elektronik usahajasa penitipan sepeda motor mobil tempat penyewaan mobil besar buah mobil usaha fotokopi dan penjilidan kecil tempat pencucian sepeda motor radio siaran swasta usaha catering usaha laundry niaga menengah praktek bidan dengan klinik praktek akupuntur, pengobatan alternative kecil wartel warnet game centre online rumah makan kecil ukuran m?) bengkel las persewaan alat alat pesta hiburan) penjahit besar bangunan berdiri sendiri, tidak menyatu dengan rumah dan atau ukuran m?) terminal angkutan darat atau air usaha fotokopi dantempat pemotongan hewan usaha travel perjalanan haji umrah wisata rumah kos untuk karyawan karyawati stasiun swasta praktek dokter umum, spesialis, dokter gigi dan hewanm?) salon rias pengantin rumah makan besar (ukuran m?) usaha boga (makanan atau masakan) sanggar senam perlu kab. hsu tahun nomor ttg tarif air minum pada dam kab. hsu hlm dari penjabaran dari peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah,okumen pelaksanaan anggaran inspektorat, mengusulkgurus barang pengguna dan pembantu pengurus barang pengguna, menetapkan pejabat ketatausahaan keuangan skpd, ppk unit skpd, pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt), pembantu bendahara penerimaan, pembantu bendahara pengeluaran, dan atau pejabat lainnya sesuai kewenangan didalam peraturan yang berlaku, menetapkan perencanaan program pengawasan, pembinaan dan konsultasi: merumuskan kebijakan dan penilaian tugas pengawasan serta pelaksanaan pengawasan yang meliputi audit, revi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan pemerintah. menetapkan perencanaan program,mengoordinasikan pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara lakon), merumuskan rancangan kebijakan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara lokasi) dan pengendalian gratifikasi, melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan terkaitdepok, melaksanakan pengawasan program reformasi birokrasi menetapkan danordinasikan, memantau,sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya, melaksanakan pembinaan kepegawaian, pengembangan karir dan mengupayakan kesejahteraan asn lingkup inspektorat daerah, melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap asn lingkup inspektorat daerahasn lingkup inspektorat daerah sesuai ketentuan yang berlaku, aa. menyampaikan laporan kinerja inspektorat daerah kepada wali kota sesuai pedoman yang berlakuyang membawahi inspektorat daerahsekretariat dipimpin oleh sekretaris. sekretaris mempunyai tugas membantu inspektur dalam memimpin dan meng, perencanaan dan pelaporan serta keuangan dan aset untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baikcana strategis dan rencana kerja inspektorat daerah, mengoordinasikan penyiapan bahan program dan rencana kerja inspektur pembantu, mengoordinasikan dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan, penghimpunan, pengelolaan, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawas internal, pengumpulan dan penyusunan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional, pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan konsep naskah dinas dan produk hukum inspektorat daerah, perumusan bahan rencana kerja anggaraninspektorat daerah, mengoordinasikan upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan inspektorat daerah, il.inspektorat daerah, penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan pengelolaan aset lingkup inspektorat daerah, pengelolaan administrasi keuangan dan aset inspektorat daerah, mengoordinasikan analisis dan pengembangan kinerja inspektorat daerah, dan pelaksanaan tugas tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh inspektur. untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dan sekretaris mempunyai uraian tugas: memimpin, mengatur, mengarahkan tugas sekretariat, mengoordinasikan tugas inspektur pembantu, cc. menyusun dan merumuskan rencana strategis inspektorat daerah, mengoordinasikan pengumpulan lakon lokasi lingkungan inspektorat daerahnugasan api kepada inspektur pembantu dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap laporan pengaduan, mengoordinasikan,inspektorat daerah, il. melaksanakan penyusunan bahan data pembinaan teknis jabatan fungsional, mengoordinasikan dan menghimpun data permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan oleh api terhadap objek pemeriksaan (abrik) sebagai bahan penetapan kebijakan inspektur, mengelola laporan hasil pengawasan api dari inspektur pembantu: oo. mengoordinasik maupun pengawasan eksternal, merumuskan dan menganalisa data hasil kegiatan dan hasil pengawasangoordinasikan penyusunan daftar usulan penghitungan angka kredit jabatan fungsional, ssdan sekretariatmengoordinasikan ketatausahaan barang milik daerah,: mengaa. mengontrol penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan inventarisasi barang inspektorat daerah, bb. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan, ccinspektur, gg. mengarahkan, mendistribusikan, monitoring, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan tugas lingkup sekretariat, hh. membina, mengevaluasi,iirumuskan bahan laporan kinerja sekretariat dan inspektorat daermbantu sekretaris dalam melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan rumah tangga serta melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian lingkup inspektoradan rencana kegiatan sub bagianinspektorat daerah, pelaksanaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas dan kearsipan, penyelenggaraan kehumasan inspektorat daerah, pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta pemeliharaan kebersihan kantor, pelaksanaan pemberian infomasi dan komunikasi, pengelolaan perpustakaan perangkat daerahil. pelaksanaan tugas lainnyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan dan anggaran untuk pelaksanaan pembentukan dan pengembangan kompetensi pegawai dilingkungan inspektorat daerah, menyiapkan dan menyusun rencana anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan dan anggaran untuk pengadaan barang persediaan menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan dan anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas dalam rangka rapat dan koordinasi, menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan dan anggaran makan dan minum untuk rapat dan tamu, mengelola barang persediaan dan aset yang dimiliki oleh inspektorat daerah, menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai bidang tugasnya, menghimpun dan menyiapkan standar operating procedure sop)administrasi keuangan atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, oo. melaksanakinspektorat daerah, melaksanakan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada pegawai lingkup inspektorat daerahyusun penilaian prestasi kerja pegawai dan pengelolaan hukuman disiplin pegawai, melaksanakan pengelolaan analisa jabatan, kebutuhan personil formasi, mutasi pegawai, peta kompetensi, pengembangan profesi dan kapabilitas pegawai, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, data absensi pegawai, kartu pegawai, kartu istri kartu suami, aspen, perum, asuransi kesehatan pegawai, penghimpunan skp lingkup inspektorat daerah, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, memelihara dan memutakhirkan data administrasi pegawai lingkup inspektorat daerah, melaksanakan dan menyusun daftar usulan penghitungan angka kredit jabatan fungsional.rencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan inspektoratrencana strategisdalam lingkup inspektorat daerah, pengooordinasian penyusunan bahan bahan kebijakan dari inspektur pembantu, penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja inspektorat daerah, pendokumentasian laporan hasil pengawasan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rancangan produk hukum inspektorat daerah, penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan kinerja, monitoring dan evaluasi lingkup inspektoratsub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai uraian tugas: memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas sub perencanaan,laksanakan penyusunan renstra dan senja inspektorat daerah, melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran sub bagian dan mengkoordinir penyusunan rka inspektorat daerah, melaksanakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran inspektorat daerah dan penganggaran berbasis gender, menyusun rencana program kerja pengawasan tahunan ppt), menyusun rancangan produk hukum inspektorat daerah, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) inspektorat daerah, menyusun, menyiapkan laporan, dan memutakhirkan data tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan tlh) internal dan eksternal, menyusun laporan triwulanan dan laporan capaian kinerja menyusun dokumen manajemen risiko inspektorat, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, menginventarisasi laporan hasil pengawasan dan laporan hasil evaluasipertanggungjawaban kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya,, melaksanakan forum pd, hari anti korupsi dan memfasilitasi pelaksanaan gelar pengawasan, melaksanakmbantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan, ketatausahaan, akuntansi, pembukuan keuangan dan ketatausahaan aset lingkup inspektorat daerah. untuk melaksanakan tugas pokokpelaporan aset, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian, cc. pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset inspektorat daerahlaksanaan tugas selaku ppk skpd, penyimpanan dokumen dokumen keuangan dan dokumen ketatausahaan aset dalam rangka administrasi keuangan dan aset lingkungan perangkat daerah, pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian, dan pelaksanaan tugas lainkeuangan dan aset mempunyai uraian tugas: memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas sub bagian keuangan dan aset:dan rencana kerja inspektorat daerah, menghimpun dan mengolah data keuangan lingkup perangkat daerah, menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan (gaji dan tunjangan) lingkup perangkat daerah, menyiapkan surat penyediaan dana spd): menyiapkan dan menyusun laporan perpajakan, menyiapkan ketatausahaan gaji dan tambahan penghasilan pegawai lingkup inspektorat, menyiapkan administrasi keterangan gaji dan tunjangan pegawaiadministrasi keuangan, j . memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja pelaksana pada sub bagiannyatugas selaku ppk skpd yang meliputi meneliti kelengkapan spp ls pengadaan barang jasa barang modal, melaksanakan akuntansi lingkup inspektorat daerah, menyiapkan laporan keuangan inspektorat daerah, monitoring pelaksanaan kegiatan dan perbendaharaan. melaksanakan monitoring pelaporan lakon lingkup inspektorat daerah, serta melaksanakan pendampingan, verifikasi, monitoring dan evaluasi lokasi, menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah, oo. melaksanakan pencatatan dan pelaporan aset: melaksanakan pengamanan aset dan usulan penghapusan aset, melaksanakan fungsi kesekretariatan ttirndidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata, penanaman modal dan pelayanan satu pintu, koperasi dan usaha mikro, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerjandidikan, dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dinas koperasi dan usaha mikro, dinas perdagangan dan perindustrian, dinas tenaga kerja, kecamatan manggis, kecamatan taps, kecamatan cilodongkebakaran dan penanggulangan bencana, perpustakaan dan kearsipkesehatan, dinas sosial, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, satuan polisi pamong praja, dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan, dinas kearsipan dan perpustakaan, kecamatan sawangan, kecamatan bojongsariperangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan. inspektur adalah pimpinan pada inspektorat daerah. inspektur pembantu adalah pejabat yang mengendalikan pelaksanaan pengawasan inspektorat sesuai bidang tugasauditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas tanggung jawab,egawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang.. inspektur pembantu wilayah iiikomunikasi dan informatika, statistik dan persandirumahan dan permukiman, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dinas perhubungan, dinas lingkungan hidup dan kebersihan, dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, dinas komunikasi dan informatika: kecamatan beji, kecamatan pancoran mas: kecamatan sukajayaiii.unsur penunjang urusan pemerintahan daerah dalam dan fungsi penunjang lainnya badan perencanaan, pembangunan dan penelitian pengembangan daerah, badan keuangan daerah, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia: inspektorat daerah, sekretariat daerah, sekretariat dprd, badan kesatuan bangsa dan politik, kecamatan cipayung, kecamatan limo, kecamatan cineresesuai denganaparat pengawas intern pemerintah kota depokkota depokproses yang,, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkanujuh, khusus dalam bidang pencegahan korupsi, pengawasan reformasi birokrasi dan investigasiinspektorat bidang pencegahan korupsi, pengawasan reformasi birokrasi dan investigasi, cc. pengusulan kegiat. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan undangan terkait dengan bidang pencegahan korupsi, pengawasan reformasi birokrasi dan investigasi, pelaksanaan penyusunan pedoman standar pengawasan bidang pencegahan korupsi, pengawasan reformasi birokrasi dan investigasi, pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan bidang pencegahan korupsi, pengawasan reformasi birokrasitugasnya, penyiapan bahan laporan pelaksanaan terkait bidang tugasnyasosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan strategi nasional aksi pencegahan korupsi strana pk), melaksanakan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi korsupgah), melaksanakan sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait dengan pencegahan pungutan liar pungli), oo. melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi unit pengendalian gratifikasi upg: memberikan keterangan ahli pendampingan pemberian keterangan ahli, melaksanakan audit investigasi, melaksanakan audit forensik, melaksanakan audit atas tindak kecurangan fraud audit, melaksanakanmelaksanakanaa. memproses penyelesaian ttir, bb.: cc. melaksanakan pemeriksaan khusus atas pelanggaran disiplin asn, dd. melaksanakan evaluasi penilaian mandiri program reformasi birokrasi, ee. melaksanakan monitoring evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah spip): ff. melaksanakan revi manajemen risiko mr), gg. melaksanakan penilaian mandiri zona integritas zi): hh. menyusun bahan dan fasilitasi pelaksanaan gelar pengawasan sesuai bidang tugasnya, ii. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang terkait pelaksanaan lingkup bidang tugasnya, ji: melaksanakan kegiatan pendampingan asistensi sesuai bidang tugasnya, kkilmmnn. menyiapkan data kegiatan dan melaporkan hasil pengawasan,ppjabatan fungsionalahlian dan kebutuhan. pembantu sesuai bidang tugasnya.inspektorat daerah merupakan satu kesatuan dimana antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat daerah sebagai pelaksana pemerintah kota bidang penyelenggaraan pengawasan daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh inspektur pembantu dan jabatan fungsional menurut, wajib menjaga integritas, objektivitas, kerahasiaan informasi, memelihara dan meningkatkan kompetensi, akuntabel dan berperilaku profesional. setiap pegawai lingkungan inspektorat daerahkecuali ditentukan lain dengan ketentuan perundang undangan. auditor intern pemerintah melakukan pengawasan dalam ruang lingkup pengawasan yang ditetapkan dalam surat tugas daerahinspektorat daerahengeuangan adalah audit atas laporan keuangan dan audit terhadap aspek keuangan tertent, yang dituangkan dalam formulir khas yang ditetapkan kementerianatinspektorat inspektur sub bag umum dan sub bag perencanaan, subang keuangan kepegawaian evaluasi dan pelaporan dan aset nawilayah jabatan jabatan jabatan jabatan jabatan fungsional fungsionalgratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pegawai negeri penyelenggara negara dan mempengaruhi bertentangan dengan tugas jabatanmaupun tanpa sarana elektronika. unit pengendalian gratifikasidan laporannyainspektur yang membawahi: sekretariat yangur pembantu wilayah membawahi jabatan fungsional, inspektur pembantu wilayah ii, membawahi jabatan fungsional, inspektur pembantu wilayah iii, membawahi jabatan fungsional, inspektur pembantu wilayah iv, membawahi jabatan fungsional, inspektur pembantu wilayah membawahiinspekturusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada meliputi urusan pemerintahan bidang: pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan serta pariwisata:dan penanggulangan bencana, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdaganganperpustakaan dan kearsipan. inspektur juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadapselain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadapunsur penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada dan inspektur juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatuntuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dan inspektur mempunyai uraian tugas sebagai berikut memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas inspektorat daerah, merumuskan dan menetapkan rencana strategis renstra) inspektorat daerah untuk mendukung visi dan misi daerah serta kebijakan wali kota, cc. merumuskan danawasanrumuskan dan menetapkan pedoman kerja bidang pengawasan, menetapkan prosedur tetap standar operasional prosedur sop) bidang pengawasan, merumuskan dan menetapkan program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis inspektorat daerah,a.kabupaten sukoharjo, mak(ee perizinan nonberusaha yang dilaksanakan melalui online daerah biner gpesamama (pemanen bidang pariwisata, sosial dan budaya. perizinan berusaha yang dilaksanakan melalui oss, terdiri dari: kesehatan. ppp tea fe ban dai mena eee awa penyakit pendidikan dan pariwisata jesmemamaama man gee ketenagakerjaan madonna manga daa bko ueemmnata izin operasional perusahaan penyedia jasa perizinan nonberusaha yang dilaksanakan melalui online daerah gps alis pds pdfs) ahan nonperizinan yang dilaksanakan melalui online daerah jenis izin surat keterangan penelitian skp) izin praktik kerja lapangan pkl) izin kuliah kerja lapangan kkn) bupati sukoharjo, ttd. wardoyo wijayaplikasi online laiiiiinas dan ptsp sebagai berikut: perizinan berusaha yang dilaksanakan melalui sistem oss, perizinan nonberusaha yang dilaksanakan melalui sistem online daerah, dan nonperizinan yang dilaksanakan melalui sistem online daerah. jenis perizinan dan nondelegasian kewenangan bidangdan penampungan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan. bab tanggung jawab, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan,rkaittahun 'ang jpelegasian kewenangan bii zina dan nonperizinan kepada penanaman modal dan pela adu satu pintu kabupaten sukoharjo. jenis perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan kepada kepala dinas dan pts kabupaten sukoharjo bidang pekerjaan umum perizinan berusaha yang dilaksanakan melalui oss, terdiri dari jengotanan limbah bahan berbahaya dan beracun pernyataan kesanggupan pengelolaan taman lingkungan hidup spl tujuan hasil analisis dampak lalu lintas perizinan nonberusaha yang dilaksanakan melalui online daerah jenis izin izin mendirikan bangunan imb) eva huni bangunan rumah susun nonperizinan yang dilaksanakan melalui online daerah jenis izin surat keterangan kesesuaian tata ruang tujuan perubahan penggunaan tanah bidang perekonomian perizinan berusaha yang dilaksanakan melalui oss, terdirilaksanaan koordinasi dan merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana kerja bagian penyusunan rencana program penyusunan administrasi anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) sub bagian perencanaan. dan anggaran anggaran: perencanaan setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis sekretariat dinas pekerjaan umum, penataan pelaksanaan koordinasi dan kena ruang untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan fasilitasi penganggaran tugas: infrastruktur daerah: gas, melaksanakan koordinasi dan penyusunan administrasi pelaksanaan pemantauan, anggaran, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penganggaran anggaran: infrastruktur daerah: pelaksanaan koordinasi melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan perencanaan program dan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran: administrasi kerja sama, dan melaksanakan koordinasi perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan strategis administrasi kerja sama: dinaskegiatan strategis dinasmberian penyiapan pelaksanaan merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana kerja bagian tata dukungan administrasi perencanaan, pengembangan, anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) sub bagian usaha. ketatausahaan, kerumah pembinaan serta tata usaha ketatausahaan setiap tahun mengacu kepada perencanaan tanggapan, kepegawaian, arsip pegawai: strategis sekretariat dinas pekerjaan umum, penataan dan dokumentasi ruang untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan penyiapan penataan organisasi tugas: dan tata laksana, pelaksanaan ketatausahaan dan menyiapkan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai: kerumahtanggaan kepala dinas: pelaksanaan urusan kesehatan, menyiapkan penataan organisasi dan tata laksana: keamanan dan ketertiban melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kepala lingkungan serta urusan dalam dinas: pegawai: melaksanakan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban pelaksanaan urusan utilitas, lingkungan serta urusan dalam pegawai: bangunan gedung, dan sarana dan melaksanakan urusan utilitas, bangunan gedung, dan sarana prasarana lingkungan: dan prasarana lingkungan, pelaksanaan rencana dan melaksanakan rencana dan program, pengendalian, program, pengendalian, ketatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan ketatausahaan, pengelolaan penyusunan laporan barang milik negara: informasi dan dokumentasi, dan pen gara, penyusunan laporan barang milik melaksanakan layanan pengadaan, pemantauan evaluasi negara: dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang jasa: pelaksanaan layanan pengadaan, melaksanakan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, pemantauan evaluasi dan ketatausahaan pnb dan blu, pemantauan dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pengadaan pengelolaan keuangan ketatausahaan penetapan pejabat barang jasa: dan perbendaharaan satuan kerja, ketatausahaan hasil pelaksanaan tata laksana pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan dinas: keuangan dan perbendaharaan, melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang wake dan evaluasi meliputi betting, formasi, njan, abk, duk, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pengelolaan keuangan pegawai: ketatausahaan penetapan pejabat peg perbendaharaan satuan kerja, menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi ketatausahaan hasil pemeriksaan pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, dan penyusunan laporan keuangan kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan dinas..melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan surat menyurat dan kearsipan..menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan:.etatausahatausahgelolaan penyusunan rencana pengelolaan merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana kerja bagian data data dan informasi publik data dan teknologi informasi: anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) sub bagian dan informasi data dan informasi publik setiap tahun mengacu kepada publik. pengembangan sistem informasi, perencanaan strategis sekretariat dinas pekerjaan umum, penyelenggaraan dan pengelolaan penataan ruang untuk mencapai target dan sasaran pengamanan data informasi: pelaksanaan tugas, pengendalian mutu sistem dan| menyusun rencana pengelolaan data dan teknologi teknologi informasi: informasi: pengelolaan dan penyediaan data mengembangkan sistem informasi: dan informasi geospasial dan menyelenggarakan dan pengelolaan pengamanan data informasi: pengelolaan dan pelayanan mengendalikan mutu sistem dan teknologi informasi: informasi publik kementerian, mengelola dan penyediaan data dan informasi geospasial penyelenggaraan publikasi: dan statistik: pengelolaan dan penyebarluasan mengelola dan pelayanan informasi publik kementerian: informasi: menyelenggarakan publikasi: pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas: dan mengelola dan penyebarluasan informasi: pen mengelola perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas: penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar .menyiapkan bahan laporan pimpinan dan koordinasi lembaga. hubungan antar lembagainformlolaan data dan informasi publikinformasi publikelolaan penyusunan pola pengelolaan merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana kerja sumber daya air sumber daya air wilayah sumber daya air dan rencana anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) bidang sda sungai yang meliputi pengelolaan sumber daya air pada setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis dinas perencanaan, pelaksanaan wilayah sungai: pekerjaan umum, penataan ruang untuk mencapai target konstruksi, operasi dan dan sasaran pelaksanaan tugas: penyusunan program pengelolaan pemeliharaan dalam rangka sumber daya air dan rencana menyusun pola pengelolaan sumber daya air dan rencana konservasi dan pendayagunaan kei lol lol sumber daya air dan kegiatan pence san sumber pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai: pengendalian daya rusak air aya air pada wilayah sungai, dan menyusun program pengelolaan sumber daya air dan pada sungai, pantai, pemantauan dan evaluasi rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah bendungan, danau, situ, penyelenggaraan penerapan pola sungai. embung dan tampungan air pengelolaan sumber daya air dan memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penerapan lainnya, irigasi, rawa, tambak, rencana pengelolaan sumber daya pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan air tanah dan air baku. air. sumber daya airaimber daya air sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran sumber daya air: .melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan sumber daya airyusunan penyusunan pola pengelolaan merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana kerja perencanaan pola pengelolaan sumber daya sumber daya air, rencana anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) seksi sda. air, rencana pengelolaan pengelolaan sumber daya air, perencanaan sda setiap tahun mengacu kepada sumber daya air, program program jangka menengah perencanaan strategis bidang sda untuk mencapai target jangka menengah pengelolaan pengelolaan sumber daya air, dan sasaran pelaksanaan tugas: sumber daya air, analisis dan analisis dan evaluasi kelayakan menyusun pola pengelolaan sumber daya air, rencana evaluasi kelayakan program program: pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah dan pengelolaan sistem pengelolaan sistem informasi dan pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi informasi dan data sumber inap data sumber daya air: kelayakan program: daya air serta fasilitasi penerapan sistem manajemen fasilitasi penerapan sistem mengelola sistem informasi dan data sumber daya air: mutu, penyiapan bahan manajemen mutu, memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu: penyusunan rencana program penyiapan bahan penyusunan dan penganggaran kegiatan rencana program dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan tahunan pengelolaan sumber penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya daya air pada wilayah sungai penganggaran kegiatan nan air pada wilayah sungai: analisa kesiapan usulan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, menganalisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas kegiatan dan skala prioritas penganggaran: penganggaran, analis analisa kesiapan usulan kegiatan mengenai dampak lingkungan, dan skala prioritas menganalisa mengenai dampak lingkungan: kendaraan alang penganggaran, memfasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja smk3), analis mengenai dampak dan kesehatan kerja (smk3): fasilitasi pengadaan barang lingkungan: memfasilitasi pengadaan barang dan jasa: dan jasa, pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem pemberdayaan masyarakat kesal melaksanakan pemberdayaan: bidang program dan manajemen kepe amalan kesehatan kerja smk3): menghimpun dan mempelajari peraturan perundang perencanaan umum serta erianiian kinerja fasilitasi pengadaan barang dan undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan penyusunan perjanjian |e. peng perencanaan sumber daya air sebagai acuan pelaksanaan dan laporan kinerja. jasa: dan tugas: pelaksanaan pemberdayaanumber daya airperencanaan sumber daya air guna terwujudnya tata kelola bidang sumber daya ar penyusunan rencana kegiatan merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana kerja pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian serta pengendalian dan anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) seksi sda. dan pengawasan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pelaksanaan sda setiap tahun mengacu kepada perencanaan konstruksi, dan perencanaan teknik, pelaksanaan perencanaan strategis bidang sda untuk mencapai target non konstruksi, persiapan konstruksi dan non konstruksi, dan sasaran pelaksanaan tugas: penyerahan operasi gan persiapan penyerahan operasi| menyusun rencana kegiatan, serta pengendalian dan pemeliharaan, serta fasilitasi dan pemeliharaan: pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan penerapan sistem manajemen mana konstruksi dan non konstruksi: mutu dan sistem manajemen fasilitasi penerapan sistem keselamatan dan kesehatan manajemen mutu dan sistem mempersiapkan penyerahan operasi dan pemeliharaan: kaga smk), daa stasi era gam dan memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan mean daa sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja day fasilitasi pengadaan barang dan (smk3): masyarakat dibidang asa: dan pelaksanaan. jasa, memfasilitasi pengadaan barang dan jasa: pelaksanaan pemberdayaan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dibidang masyarakat dibidang pelaksanaan: pelaksanpengelolaan sumber daya ailaksanaan pengelolaan sumber daya air sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran sumber daya air, melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air guna terwujudnya tata kelola bidang sumber daya air yang baiksekretariateksi dan sub bagian adalah seksi dan sub bagian dan pertanahkerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan kabupaten hulu sungai utaraenyiapan bahan penyusunan merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana kerja operasi dan rencana kegiatan, fasilitasi rencana kegiatan, anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) seksi operasi pemeliharaan. penerapan sistem manajemen | ) fasilitasi penerapan sistem dan pemeliharaan setiap tahun mengacu kepada mutu, pengelolaan sistem perencanaan strategis bidang sda untuk mencapai target manajemen mutu, pengelolaan hidrologi dan sistem peringatan dan sasaran pelaksanaan tugas: sistem hidrologi dan sistem dini, koordinasi pengelolaan peringatan dini: menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan: sumber daya air dan lap pen penyelenggaraan pemantauan koordinasi pengelolaan sumber| memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan penggunaan daya air dan penyelenggaraan pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini: sumber. daya air, badal mbah pemantauan andika mengkoordinasi pengelolaan sumber daya air dan pengendalian dan pengawasan peng penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan pelaksanaan perencanaan penyiapan pengendalian dan sumber daya air teknik, persiapan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, menyiapkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik: pelaksanaan operasi dan perencanaan teknik: pemeliharaan dan pelaksanaan persiapan pelaksanaan operasi mempersiapkan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan: penanggulangan kerusakan dan pemeliharaan, akibat bencana serta fasilitasi pelaksanaan operasi dan melaksanakan penanggulangan kerusakan akibat bencana: penerapan sistem manajemen pemeliharaan, memfasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan keselamatan dan kesehatan dan kesehatan kerja smk3): kerja (smk3), fasilitasi pelaksanaan penanggulangan pengadaan barang dan jasa kerusakan akibat bencana: memfasilitasi pengadaan barang dan jasa: sera pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem melaksanakan pemberdayaan masyarakat bidang operasi bidang operasi dar manajemen keselamatan dan dan pemeliharaan, pemeliharaan. kesehatan kerja smk3) menghimpun dan mempelajari peraturan perundang fasilitasi pengadaan barang dan undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan operasi jasa: dan dan pemeliharaan sebagai acuan pelaksanaan tugas: pelaksanaan pemberdayaan membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan masyarakat bidang operasi dan guna kelancaran pelaksanaan tugas, pemeliharoperasi dan pemeliharaanoperasi dan pemeliharaanbina melaksanakan penyusunan pelaksanaan koordinasi merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana kerja marga perencanaan, pemrograman, pemrograman dan perencanaan anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) bidang bina pelaksanaan pembangunan teknik jalan, konektivitas sistem marga setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis dan preservasi jalan dan jaringan jalan dengan sistem dinas pekerjaan umum, penataan ruang untuk mencapai jembatan, pengamanan moda transportasi bersama target dan sasaran pelaksanaan tugas: pemanfaatan onenagian bagian instansi terkait, melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan ang pelaksanaan perencanaan teknik teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan umum, pengendalian mutu dan jalan, jembatan, penerangan jalan sistem moda transportasi bersama instansi terkait: hasil pelaksanaan pekerjaan umum. peralatan dan pengujian: serta penyediaan dan pengujian, melaksanakan perencanaan teknik jalan, jembatan, pengujian bahan dan pelaksanaan pembangunan dan penerangan jalan umum, peralatan dan pengujian: preservasi jalan dan jembatan dan melaksanakan pembangunan dan preservasi jalan dan penerangan jalan umum, dan jembatan dan penerangan jalan umum: pelaksanaan evaluasi dan melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan: keselamatan jalan dan jembatan menghimpun dan mempelajari peraturan perundang ger undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan bina mbina marga sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran bina marga: melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan bina margadata dan informasi penyiapan data dan informasi merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana kerja perencanaan sebagai bahan penyusunan sebagai bahan penyusunan anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) seksi teknis dan pemrograman dan pemrograman dan perencanaan perencanaan teknis dan evaluasi setiap tahun mengacu evaluasi. perencanaan teknik teknik pembangunan jalan dan kepada perencanaan strategis bidang bina marga untuk pembangunan dan preservasi jembatan, mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, jalan dan jembatan serta pelaksanaan koordinasi menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan penerangan jalan umum, konektivitas sistem jaringan jalan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan jalan melaksanakan koordinasi aap dengan sistem moda transportasi dan jembatan: konektivitas sistem jaringan bersama: jalan dengan sistem moda melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan transportasi bersama melaksanakan pengujian mutu dengan sistem moda transportasi bersama: pembinaan bidang bina pengujian konstruksi, melaksanakan pengujian mutu pengujian konstruksi: margin, melaksanakan penyusunan norma, standar, ari pengujian mutu konstruksi, menyusun norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang evaluasi terhadap hasil pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan: endian ponstrutesi jalan dan jembatan, dan penguji melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan: melaksanakan evaluasi dan melaksanakan evaluasi, penetapan penetapan leger jalan, leger jalan dan operasional akal. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang melaksanakan audit undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan keselamatan jalan dan perencanaan teknis dan evaluasi sebagai acuan pelaksanaan jembatan, serta leger jalan.rencanaan teknis dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran bina marga, melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan perencanaan teknis dan evaluasidan pengendalian konstruksi dan mutu merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana kerja pembangunan mengendalikan konstruksi dan pelaksanaan pembangunan jalan, anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) seksi jalan dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan setiap tahun mengacu jembatan. pembangunan jalan dan pengembangan standar dokumen kepada perencanaan strategis bidang bina marga untuk jembatan, penyusunan dan ani ksi hal mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, pengembangan standar pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan: dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan dokumen pengadaan, pembangunan jalan: penyusunan norma, standar, pelaksanaan evaluasi dan pedoman, dan kriteria bidang penetapan laik fungsi jalan dan mengembangkan standar dokumen pengadaan, penyesuaian jalan dan jembatan serta jembatan. kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan: melaksanakan evaluasi dan melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan: jembembangunanreservasi jalan preservasi jalan dan jembatan: merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana kerja preservasi jalan dan jembatan, penyesuaian penyesuaian kontrak pekerjaan anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) seksi dan jembatan. kontrak pekerjaan preservasi reservasi jalan dan jembatan: preservasi jalan dan jembatan setiap tahun mengacu jalan dan jembatan, kepada perencanaan strategis bidang bina marga untuk melaksanakan evaluasi dan pelaksanaan evaluasi dan mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, penetapan audit keselamatan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan, bahan jalan dan jembatan, bahan mempreservasi jalan dan jembatan, pengelolaan, pemantauan dan pengelolaan dan pemantauan: menyesuaikan kontrak pekerjaan preservasi jalan dan evaluasi dan pemanfaatan evaluasi pemanfaatan peralatan jembatan, manan akbar! dan bahan jalan dan pengamanan melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan pengamanan peta pemanfaatan bagian bagian jalan: jalan dan jembatan, bahan pengelolaan dan pemantauan: bagian bagian jalan serta dan pelaksanaan penguji peralatan, evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan dan bahan dan hasil pekerjaan pelaksanaan pengujian peralatan, pengamanan pemanfaatan bagian bagian jalan, preservasi. bahan dan hasil pekerjaan melaksanakan pengujian peralatan, bahan dan hasil preservasi. pekerjaan preservreservasireservasireservasierja konstruksi pelaksanaan kebijakan kompetensi tenaga ahli anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) bidang jasa bidang pembinaan jasa konstruksi: konstruksi setiap tahun mengacu kepada perencanaan konstruksi sesuai dengan strategis dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan penyelenggaraan sistem ketentuan peraturan kah pertahanan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan informasi jasa konstruksi: perundang undangan tugas: pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan mengembangkan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli peraturan perundang undangan, konstruksi: penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi: jasa konstruksi: melaksanakan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang undangan, penyelenggaraan pelatihan, pengembangan dan peningkatan bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi kapasitas badan usaha jasa konstruksi: mengembangkan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi: pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib dan tertib pemanfaatan jasa penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi: konstruksi, melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa pelaksanaan pembinaan lembaga konstruksi tingkat kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi pengembangan jasa konstruksi kabupaten: tingkat kabupaten dan' asosiasi: peningkatan kemampuan mengembangkan pasar dan kerjasama konstruksi: teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk .menghimpun dan mempelajari peraturan perundang konstruksi dalam negeri: dan undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan jasa konstruksi sebagai acuan pelaksanaan tugas: pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi.jasa konstruksijasa konstruksingembangan dan merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana kerja pengaturan dan bahan perumusan kebijakan, meningkatkan kompetensi tenaga anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) seksi pemberdayaan. pelaksanaan kebijakan, ahli konstruksi: pengaturan dan pemberdayaan setiap tahun mengacu penyusunan norma, standar, penyelenggaraan sistem informasi kepada perencanaan strategis bidang jasa konstruksi untuk prosedur dan kriteria, ksi cak mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, penyebarluasan peraturan dan jasa konstruksi cakupan daerah, penyebab mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli penjaminan mutu pelaksanaan pelaksanaan kebijakan konstruksi: pembinaan bidang jasa pembinaan, menyebarluaskan konstruksi. peraturan perundang undangan, menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan menyelenggarakan pelatihan, daerah: bimbingan teknis, dan melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan penyuluhan jasa konstruksi: peraturan perundang undangan, menyelenggarakan pengembangan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa meningkatkan kapasitas badan konstruksi: usaha jasa konstruksi, mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha peningkatan kemampuan jasa konstruksi: teknologi, penggunaan dan nilai meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri: konstruksi dalam negeri: dan pengembangan pasar dan mengembangkan pasar dan kerjasama konstruksi: kerjasama konstruksierdayaturan dan pemberdayaantauan dan pelaksanaan pengawasan tertib merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana kerja pengawasan. evaluasi pembinaan jasa usaha, tertib penyelenggaraan anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) seksi konstruksi baik dalam hal dan tertib pemanfaatan jasa pengawasan setiap tahun mengacu kepada perencanaan pelaksanaan kegiatan konstruksi: dan strategis bidang jasa konstruksi untuk mencapai target dan pembinaan serta untuk pelaksanaan pembinaan sasaran pelaksanaan tugas alen maan kaca lembaga pengembangan jasa melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib dea konstruksi dan asosiasi jasa penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi: konstruksi. melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi dan asosiasi jasa konstruksi: menghimpun dan mempelajari peraturan perundang bab iiiterdiri darijasa konstruksi, terdiri dari: seksi pengaturan dan pemberdayaan, dan seksi pengawasan. bidang tata ruang, terdiri dari: seksi pengaturan dan pembinaan, dan seksi pengendalian dan penertiban. bidang pertanahan, terdiri dari: seksi penanganan tanah, seksi toponimi. upt, kelompok jabatan fungsional. bagan susunan organisasi dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertantata ruang melaksanakan penyiapan penyiapan bahan perumusan dan merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana kerja perumusan dan pelaksanaan pelaksanaan kebijakan teknis anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) bidang tata pengaturan, perencanaan tata bidang pengaturan penataan ruang setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis ruang, pemanfaatan ruang dan ruang: dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertahanan pembinaan bidang penataan penyiapan bahan perumusan dan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, dan undang an" pelaksanaan kebijakan teknis menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan aku yang bidang perencanaan tata ruang teknis bidang pengaturan penataan ruang: dan kawasan strategis, menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang dan kawasan penyiapan bahan perumusan dan strategis,penyiapan bahan perumusan dan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis: pelaksanaan pembinaan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang kabupaten dan penataan ruang kabupaten dan masyarakat: masyarakat, dan menyiapkan bahan kerjasama penataan ruang antar penyiapan bahan kerjasama kabupaten dan memfasilitasi kerjasama penataan ruang penataan ruang antar kabupaten antar kabupaten dan fasilitas kerjasama penataanruangtata ruanggaturan dan pelaksanaan pengawasan teknis merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana kerja pengaturan dan pembinaan penataan ruang dan pengawasan khusus anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) seksi pembinaan. terhadap penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan setiap tahun mengacu kepada penataan ruang, perencanaan strategis bidang sektor tata ruang untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus penataan ruang, dan terhadap penyelenggaran penataan ruang: pelaksanaan evaluasi dan pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan pelaporan terhadap tingkat penataan ruang: mean penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruaituran dan pembinaaninandalian penyusunan dan penetapan merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana kerja pengendalian dan penertiban penataan ruang ketentuan arahan peraturan anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) seksi dan penertiban. zonasi: pengendalian dan penertiban setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis bidang tata ruang untuk mencapai penyusunan dan penetapan target dan sasaran pelaksanaan tugas: perangkat insentif dan disinsentif gas, serta pelaksanaan pemberian penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan insentif dan disinsetif dalam zonasi: penataan ruang, penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan penyusunan dan penetapan disinsentif serta pelaksanaan pemberian insentif dan ketentuan pemberian izin sensitif dalam penataan ruang: pemanfaatan ruang, serta penyusunan dan penetapan ketentuan pemberian izin pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang, serta pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang: pemanfaatan ruang: penyusunan dan penetapan penyusunan dan penataan ketentuan sanksi administrasi, ketentuan sanksi administrasi, serta pelaksanaan pemberian sanksi administrasi dalam serta pelaksanaan pemberian penataan ruang: sanksi administrasi dalam penataan ruang: pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelaksanaan penyidikan dan pelanggaran pemanfaatan ruang, penertiban terhadap pelanggaran pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyidikan dan pemanfaatan ruang: penertiban tehadap pelanggaran pemanfaatan ruang: pelaksanaan evaluasi dan koordinasi dan pembinaan terhadap ppn penataan ruang: pelaporan bidang penyidikan inn dan penertiban terhadap merasionalisasi ppn penataan ruang: pelanggaran pemanfaatan ruang, .menghimpun dan mempelajari peraturan perundang koordinasi dan pembinaan undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan terhadap ppn penataan ruang: pengendalian dan penertiban sebagai acuan pelaksanaan dan dan tugas: merasionalisasi ppn penataan membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan ruang.ndalian dan penertiban sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran tata ruangertib, penyusunan penyiapan bahan perumusan dan merencanakan dan pelaksana kan kegiatan rencana kerja pertanahan perencanaan, pemrograman pelaksanaan kebijakan teknis anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) bidang dan pelaksanaan bidang bidang pertanahan: pertanahan setiap tahun mengacu kepada perencanaan pertanahan. strategis dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pelaksanaan proses pengadaan pertahanan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tanah yang dibutuhkan tugas: antar lintas opd dengan gas, membentuk panitia ad hoc. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerima, peneliti dan pengkaji teknis bidang pertanahan: laporan pengaduan sengketa menyiapkan pemberian izin lokasi dalam (satu) daerah tanah, kabupaten: pencegahan meluasnya dampak menyelesaikan sengketa tanah garapan dalam daerah sengketa tanah, kabupaten: mengkoordinasi dan penetapan melaksanakan proses pengadaan tanah yang dibutuhkan langkah langkah penanganan antar lintas opd dengan membentuk panitia ad hoc. penyelesaian sengketa tanah: pelaksana fasilitasi musyawarah penetapan tanah yang lokasinya dalam daerah kabupaten: antar pihak pihak yang bersengketa untuk penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah mendapatkan kesepakatan: kabupaten: pelaksana pembinaan dan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah sosialisasi tentang peraturan kabupaten: pertanahan: penerbitan izin membuka tanah, pembentukan tim pengawasan dan pengendalian tim koordinasi perencanaan penggunaan tanah yang lamarannya dalam daerah kabupaten: dan teknis penanganan konflik pertanahsunan program kerja pertanahan sebagai acuan pelaksanaan tugas, seksi toponimi: membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan pengumpulan, pengolahan, dan guna kelancaran pelaksanaan tugas, perumusan bahan kebijakan pemerintah daerah bidang melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja toponimi: bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan pelaksanaan koordinasi dan disiplin dan pembinaan karir bawahan, fasilitasi dengan unit kerja memberikan pelayanan teknis administrasi kepada terkait terhadap pelaksanaan perangkat dinas yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan tugas pokok dan fungsi bidang peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas: toponimi, .menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan penyelenggaraan pertanahan sesuai ketentuan peraturan pemerintahan kabupaten guna kelancaran pertanahan, bidang toponimi sesuai dengan melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait maka dalam rangka penyelenggaraan pertanahan guna yang terwujudnya tata kelola bidang pertanahan yang baik: pembinaan dan pengawasan memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan top pengambilan keputusan kebijakan dan bahan kerja atasan: sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku: melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai penyusunan konsep saran dan bidang tugasnya dan pertimbangan kepada kepala melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dinas berkenaan dengan bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang toponimi: dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang toponimi: seksi melaksanakan pengadaan penyusunan program kerja merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana kerja penanganan tanah, penanganan konflik dan penanganan konflik dan anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) seksi tanah sengketa pertanahan. sengketa pertanahan untuk penanganan konflik dan sengketa pertanahan setiap tahun acuan pelaksanaan tugas: mengacu kepada perencanaan strategis bidang pertanahan pelaksanaan proses pengadaan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, tanah yang dibutuhkan melaksanakan proses pengadaan tanah yang dibutuhkan lintas antar opd dengan lintas antar opd dengan membentuk panitia ad hoc. membentuk panitia ad hoc. menerima, meneliti dan mengkaji laporan pengaduan penerima, peneliti dan pengkaji sengketa tanah: laporan pengaduan sengketa mencegah meluasnya dampak sengketa tanah: pencegahan meluasnya dampak mengkoordinasikan dan menetapkan langkah langkah penanganan penyelesaian sengketa tanah, sengketa tanah, mengkoordinasi dan penetapan melaksanakan fasilitasi musyawarah antar pihak pihak yang peng bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan: langkah langkah aan anan melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pen pertanahan: pelaksanaan antar psititasi pembentukan tim pengawasan dan pengendalian yang bersengketa pak penanganan konflik dan sengketa pertanahan: mendapatkan kesepakatan, menghimpun dan mempelajari peraturan perundang pelaksana pembinaan dan undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan tentang peraturan penanganan konflik dan sengketa pertanahan sebagai acuan pertanahan: dan pelaksanaan tugas, membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan lan penanganan guna kelancaran pelaksanaan tugas: konflik dan sengketa melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja pertanahananganan konflik dan sengketa pertanahanpenanganan konflik dan sengketa pertanahanoponimi melaksanakan urusan penyusunan program kerja di| merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana kerja pemerintah bidang toponimi seksi toponimi: anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) seksi pengumpulan, pengolahan, dan toponimi setiap tahun mengacu kepada perencanaan pengumpul peng strategis bidang pertanahan untuk mencapai target dan perumusan bahan kebijakan sasaran pelaksanaan tugas: pemerintah daerah bidang gas, toponimi: mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pelaksanaan koordinasi dan pemerintah daerah bidang toponimi: fasilitasi dengan unit kerja melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tugas pokok dan fungsi bidang bidang toponimi: toponimi, melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan kabupaten pelaksanaan kegiatan urusan bidang toponimi sesuai dengan peraturan perundang pemerintahan kabupaten undangan yang berlaku: bidang toponimi sesuai dengan membina dan mengawasi bidang toponimi pada peraturan perundang undangan kabupaten sesuai peraturan perundang undangan yang yang berlaku: berlaku: pembinaan dan pengawasan bidang toponimi pada kabupaten menyiapkan pemetaan desa, sesuai peraturan perundang menyusun konsep saran dan pertimbangan kepala dinas undangan yang berlaku: berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyusunan konsep, saran, dan bidang toponimi, pertimbangan kepala dinas melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang toponimi: tugas pokok dan fungsi bidang menghimpun dan mempelajari peraturan perundang toponimi, undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan monitoring, toponimi sebagai acuan pelaksanaan tugas: evaluasi dan laporan membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan pelaksanaan tugas dan fungsi guna kelancaran pelaksanaan tugas: bidang toponimi: dan melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja pelaksanaan pemetaan desatoponimitoponimicc.kerjaan umumaidlinan sesuai aslinya kepala rag hukum, peng ita tape ibupati kepala kelompok jabatan sekretariat fungsional sub bagian data sub bagian sub bagian tata dan informasi bidang bidang bidang bidang bidang sumber daya air bina marga jasa konstruksi tata ruang pertanahan seksi seksi seksi seksi seksi perencanaan sumber daya perencanaan teknis pengaturan dan pengaturan dan penanganan tanah air dan evaluasi pemrfrnayaan pembinaan seksi seksi seksi seksi seksi daya air dan jembatan seksi seksi plt. bupati hulu sungai utara, operasi dan preservasi jalan pemeliharaan dan jembatankepala dinas membantu bupati dalam perumusan kebijakan teknis di| membantu bupati dalam melaksanakan urusan melaksanakan penyusunan dan bidang pekerjaan umum, pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum, penataan pelaksanaan kebijakan daerah penataan ruang dan pertanahan, ruang dan pertanahan: bidang pekerjatanahan pekerjaan umum, penataan ruang bidang tugasnya: dan pertanahan, merumuskan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, pelaksanaan kebijakan pekerjaan penataan ruang dan pertanahan, han penataan ruang dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan: penyelenggaraan urusan melaksanakan kebijakan pekerjaan umum, penataan ruang kesekretariatan: dan dan pertanahankerjaan umum, penataan ruang dan pertanakerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas: .memberikan saran pertimbangan kepada bupati wakil bupati dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanah sekretaris melaksanakan koordinasi pelaksanaan koordinasi kegiatan merencanakan dan melaksanakan kegiatan rencana kerja pelaksanaan tugas, lingkungan dinas pekerjaan anggaran dokumen pelaksanaan anggaran) sekretariat pembinaan, dan pemberian umum, penataan ruang dan setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis dinas dukungan administrasi kepada pertanahan: pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan untuk seluruh unit organisasi. penyusunan rencana program dan mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas, lingkungan dinas pekerjaan lak koordinasi segi link umum, penataan ruang dan anggaran, melaksanakan koordinasi kegiatan lingkungan dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan: pertanahan penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, menyusun rencana program dan anggaran, kepegawaian, hukum, dan kang menyelenggarakan urusan ketatausahaan rumah tangga, organisasi serta hubungan kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat: dan masyarakat: penyelenggaraan urusan menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, keuangan, perbendaharaan, daerah nan una: merta akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut lhp dan akuntansi, verifikasi, ganti rugi, pengelolaan sarana: tindak lanjut lhp dan pengelolaan peng sar |
______ ,., . . ~ ~ "~ . ~ . ~ ~ ~~ . ,,. .'! pemerintah kabupaten tebo tahun2001 retribusi parkir tepi jalan umum tentang nomor tahun peraturan daerah kabupaten tebo ~sehubungan dengan hal tersebut pada huruf dan atas perlu menetapkan retribusi parkir tepi jalan umumretribusi parkir tepi jalan umummenimbang bupatitebo deng ai"\ rai th1 tuhan yang maha esa retribusi parkir tepi jalan umum tent ang nomor tahun pera turun daerah kabur ten tebo pemerintah kabur\ten tebo keputusan lprd .ketentuan ill.1um bab peraturan daerah kabupaten tebo tentang retribusi parkir tepi jalan j11. memutuskan dewanperwakilanrakyatdaerah kabur aten tebo dengan persetujuanmenetapkan surat atau dipungut atau sitem karcis;; tempat parkir adalah tempat yang berada ditepijalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor; parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersih sementarkasta adalah kas daerah kabupatadalah dinas pendapatan daerah kabupaten tebo. dprd adalah dewan perwakilan rakyat kabupaten tebo; subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir tepi jalan urun. jalan umum sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. objek retribusi adalah pelayanan penyedia tempat parkir tepi jalan urn; dengan warna retribusi parkir tepi jalan urun dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedia tempat parkir tepi jalan urun. nama, objek dan ornengurnpulkan bukti yang dengan bukti itu rnernbuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta rnenernukan kerangkanya. pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, rnengurntruktur . tingkat dengan kapasitas tempat parkir tepijalan umum. struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir tepi jalan. struktur da."' besarnya arif retribusi bab biaya sebagaimana dimaksud pada meliputi .prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamprinsip dan sasaran dalam pelet struktur dan besarnya arif bab tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir. cara :mengukur tingkat penggunaan jasa bab retribusi parkir tepi jalan umum digolongkan sebagai retribusi jasa um. golongan retribusi bab iii babcl pend aft aran bab saat retribusi terutang adalah pala saat diterbitkannya skr atau dokumen lain yang dipersamakan saat retribusi terus ang bab viii retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan wilayahpemungutan bab vii bus, truck clan alat besar lainnya rp. , sekali parkir. sedan, jeep, mini bus, pick clan sejenisnya rp. , sekali parkir. sepeda motor rp. , sekali parkir struktur clan besama tarif ditetapkan sebagai berikut: pemberian (l). pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus tatacarapembayaran bab xii retribusi dipungut dengan menggunakan sk.rd.rd atau dokumen jlam retribusi terutang dengan menerbitkan sk.rd atau dokumen lain yang dipersamakan. pelet retribusi bab memotret . menyuruh berhenti d, meneliti, mencari(iclan retribusi daerah.clbupati. ketan1uan penutup bab xvarn) bulan atau denda paling banyak lembaran daerah k.kabupaten tebo ahun nomor seri nomor ditetapkan ara tebo pada tanggal juu ditetapkan muara tebo juli \'.>ebo. sampai dengan cukup jelas ii. penjelasan asal demi asal bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanata peraturan pemerintah nomor tahun huruf tentang retribusi parkir tepi jalan umurrkir tepi jalan umum kabupaten tebo dengan peraturan daerah. penjelasan umum retribusi parkir tep! jalan umum tent ang nomor ahun peraturan daerahkabupaten tebo penjelasan |
salinan bardengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kebumen, mengingat bahwa dengan adanya perubahan tarif pelayanan kesehatan pemeriksaan rapid test covid pada unit pelaksana teknis daerah klinik pengobatan penyakit paru kabupaten kebumen, perlu mengubahmengubah lampird tarif rp. (oh kategori pelayanan jasa jasa jumlah keterangan sarana profil lipid kolesterol total, trigliserida, ldl,hdl) hdl kolesterol ldl kolesterolhiv pemeriksaan urinalisa urin rutin protein urin glukosa urin test kehamilan hba1c urin lengkap pemeriksaan feces rutin pemeriksaan tha pemeriksaan putus analisa sperma ucapan uretra ucapan rektal ucapan vagina ucapan malaria apod ix. tarif pelayanan kendaraan unit pelaksana teknis daerah pada klinik pengobatan penyakit paru besarnya tarif pelayanan kendaraan unit pelaksana teknis daerah pada klinik pengobatan penyakit parupenerimaan kunjungan tamu kaji banding studi banding dan praktek klinik tarif rp.) kategori pelayanan jasa jasa jumlah keterangan sarana pelayanan akomodasi per peserta hari jasa per narasumber bupati kebumen, ttd yazid mahfudz imj dak naera lampiran peraturan bupati kebumen nomor tahunjenis pelayanan danrawat jalan rawat jalan pagi sarana pelayanan rawat jalan tarif pelayanan poli umum tersebut sudah pelayanan poli termasuk biaya spesialis obat obatan, konsul dokter spesialis alai (pertelpon). tarif tarif kir kesehatan belum termasuk masuk sekolah biaya pemeriksaan anak sekolah penunjang. kegiatan ekstrakurikulervisum visum luar klinik pengobatan penyakit paru visum luar tempat kejadian perkara tarif rp) kategori keterangan pelayanan jasa jasa sarana pelayanan jumlah surat keterangan tanpa rapid tes hasil pemeriksaan dengan syarat covid surat selesai karantina dari desa membawa hasil rapid tes rawat jalan sore malam tarif rp) kategori jasa jasa keterangan pelayanan sarana pelayanan jumlah pelayanan poli umum tarif tersebut pelayanan poli sudah termasuk spesialis. biaya obat obatan konsul dokter bahan habis spesialis (pertelpon). pakai. tarif belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang. ii. rawat inap tarif kategori pelayanan rp) jasa jasa keterangan sarana pelayanan jumlah paket perawatan hari tarif tersebut sudah termasuk biaya paket perawatan kamar obat obatan isolasi hari bahan habis pakai, visite dokter, one day careerat il. tarif rawat kunjungan rumah (home care) tarif kategori pelayanan rp.) keterangan jasa jasa sarana pelayanan jumlah dokter untuk jarak spesialis ditambah perawat bidan biaya transportasi rp. tarif tersebut sudah termasuk biaya obat obatan bahan habis pakai. iv. tari pelayanan gawat darurat kategori pelayanan rp.) keterangan jasa jasa observasi jam tarif tersebut pemasangan infus sudah pemasangan kateter termasuk biaya blast fungsi obat obatan, insist bahan habis pengambilan benda pakai. asing cerpen telinga pengambilan benda asing hidung jahitan luka per simpul kecil cm) sedang cm) besar cm) lepas jahitan per simpul ganti balut perawatan luka (luka bakar dan kecelakaan) kecil cm) sedang cm) besar cm) selang lambung tampon hidung pencabutan kuku ransel terbang spark pemeriksaan igd dokter umum. (pagi). pemeriksaan igd dokter spesialis (pagi). konsul igd dokter spesialis pertelpon (pagi). pemeriksaan igd dokter umum (sore). pemeriksaan igd dokter spesialis (sore). konsul igd dokter spesialis pertelpon (sore) spirometri skin test tuberculin skin test (mantu). ecg. biopsi jarum halus bjh). fungsi pleura. treadmill. smoke test. nebulisasi dewasa. nebulisasi anak. resusitasi dewasa resusitasi bayi anak kategori pelayanan rp.) keterangan jasa jasa pavement tarif tersebut pemasangan wsd sudah pelepasan wsd termasuk biaya perawatan wsd obat obatan, oksigenasi per liter menit bahan habis pakai. rehabilitasi medik fisioterapi tarif rp) pelayanan sarana pelayanan latihan pernafasan tarif tersebut (breathing exercise) sudah postal drainage termasuk sepeda statis harga obat short wave diathermy obatan baha infra red habis massage clipping pakai. infrared diathermy exercise manual massage ringan massage berat postal drainage akupresure vi. tindakan medis sederhana kategori rp.) keterangan pelayanan tr) tindik daun telinga| tarif tersebut bayi sudah cirkumsisi termasuk cirkumsisi sosial biaya obat pengambilan @batan bahan anthem lima abis pakai. ganglion vii. pemeriksaan penunjang diagnostik radiologi kategori jasa jasa tarif thorax ap pa sudah thorax bilateral termasuk navicula alat bahan humerus habis pakai elbow dan antebrachii ekspedisi manus dari dokter lemur ahli genus crucis pedis pelvis bno uranium ap lat uranium ap #viii. tindakan penunjang diagnostik laboratorium hmm amar fan kategori pelayanan sarana pelayanan pemeriksaan klinis pemeriksaan imun serologi drl tarif kidal tersebut sudah rheumatoid termasuk factor harga obat anti obatan anti bahan hbe habis anti hbe pakai. anti hva anti hvc rapid test covid dan dan denguesisir selatan. pemerintah daerah adalah bupati pesisir selatanrkreditan rakyat samudera yang selanjutnya disebut pt. bpr samudera adalah badan usaha bergerak dalam bidang perbankan yang didirikan oleh lembaga ekonomi pembangunan pesisir mikro mitra mina leap m3) bersama sama dengan pemerintah kabupaten pesisir selatan yang dibentuk dihadapan notaris dra. butt, sh. padang dengan akta nomor tahun tentang pendirian perusahaan pt. bank perkreditan rakyat samude, tujuan, dan ruang lingkup maksud penyertaan modal daerah adalah dalam rangka memperkuat struktur permodalan pt. bpr samudera untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. penyertaan modal daerah kepada pt. bpr samudera bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; dan meningkatkan pendapatan aslipr samudera. penyertaan modal daerah pada pt. bpr samudera bersumber dari apbd. bab iii bentuk dan jumlah penyertaan modal daerah penyertaan modal daerah kepada pt. bpr samuderapr samudera sebagaimana dimaksud dalam adalah sebesar rp. empat milyar empatempat milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribulima ratus juta rupiah) dari dana apbd tahun sehingga kewajiban penambahan penyertaan modal menjadi sebesar rp. tiga milyar sembilantiga milyar sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran penyertaan modal daerah kepada pt. bpr samudera sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan setelah dana per tahun dan tahun yang berada pada rekening penampungan per pada pt. bpr samudera disetorkan kas daerah kabupaten pesisir selatan. terhadap sisa dana per yang tertinggal pada nasabah masih tanggung jawab pt. bpr samudera untuk menyhendrajoni diundangkan mainan pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten pesisir selatan, dtonyertaan modal daerah pada pt. bpr samuderesisirpr samudera dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada pt. bpr samuderesisir selatanesisir selatan215 |
salinan pan bupati dairi provinsi sumatera utara peraturan daerah kabupaten da.ingkat in!daerah nomor peraturan daerah kabupaten dairi nomor tahun tentang pengelolaan barang milik daerah tahun anggaraingkatbank sumutbabi ketentuan umumaitanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah laporan tahunan pemerintah daerah atas pelaksanaan apbd yang dibahas bersama oleh pemerintah daerah dan dprd serta ditetapkan dengan peraturan:urplus defisit adalah selisih lebih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerldo anggaran lebih adalahrealisasi anggaran adalah penyajineraca adalah penyaji yang mencantum dan ekuitas dana. laporan arus kas adalah penyajiaktivitas pendanaan dan aktivitas transistors. laporan operasional adalah penyaji. mencerminka: saldo anggaran lebih adalah penyajian informasi mengenai perubahan akumulasi saldo lpa atau kpa pada tahun pelaporan dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. laporan perubahan ekuitas adalah penyajian informasi mengenai perubahan nilai ekuitas pada tahun pelaporan dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. catatan atas laporan keuangan adalah penyaji: lapor desember tahun dengan rincian sebagai berikut .a. pendapatan lra rp. belanja rp. transferlrkas daerah rp. alga saldo akhir kas bendahara pengeluaran rp. h. saldo akhir kas lainnya bendahara rp. pengeluaran saldo akhir kas bendahara penerimaan rp. saldo akhir kas bendahara dana bos rp. saldo akhir kas per desember tahun rp. laporan operasionalurplus defisit kegiatan operasional pendapatan rp. beban operasi rp. surplus defisit kegiatan operasional rp. b. surplus defisit kegiatan non operasional rp. cc. pos luar biasa rp. surplus defisit rp. laporan saldo anggaran lebihkoreksi kesalahan pembukuan tahun rp. sebelumnya saldo anggaran lebih akhir rp. laporan perubahan ekuitekuitas per desember rp. surplus defisit rp. koreksi ekuitas akibat perubahan kebijakan rp. akuntansi cc. koreksi ekuitas lainnya rp. ekuitas akhir per desember rp. catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam untukdairbab bupati dairi, ttd. kra. johnny ditopang adinegoro diundangkan sidikalang pada tanggal september sekretaris daerah kabupaten dairi, ttd. sebastian timbunan lembaran daerah kabupaten dairi tahun nomor salinan,sesuardengan aslinya kepala bagian'hukum, aga tanyakan mlu, nm) dol tamba, pembuat: nip. |
provinsi bantenmembentuk peraturan daerah tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal radio serang gawe daerah tahun nomor ):erang gaweserang. lembaga penyiaran . lembaga penyiaran publik lokal radio serang gawe kabupaten serang, yang selanjutnya disebut ppl radio serang gawe fmbanten yang selanjutnya disebut kpid, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada daerah provinsi bantenbentuk dan kedudukan dengan peraturan daerah ini dibentuk ppl radio serang gawe fm. ppl radio serang gawe berkedudukan daerah. bab iii tujuan, fungsi dan kegiatan ppl radio serang gawe. ppl radio serang gaweadio serang gawe menyelenggarakan kegiatan penyiaran lokal daerah. untuk menunjang peningkatan kualitas kegiatan siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ppl radio serang gawe dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah sesuai yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. bab organisasi radio serang gawe organisasi radio serang gawe terdiri atas dewan pengawas, dan dewan direksi. dewan pengawas sebagaimana dimaksud padahuruf diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas.undangan yang berlaku. anggota dewan direksi sebagaimana dimaksudentuan lebih lanjut tentang dewan pengawas dan dewan direksi diatur dengan peraturan bupati. bab penyelenggaraan penyiaran bagian kesatu programa siaran dan penggunaan frekuensi ppl radio serang gawe. ppl radio serang gawe menyelenggarakan programerang gaweerang gawe meliputi wilayah sekitar tempat kedudukan ppl radio serang gawe atau wilayah daerah. dalam hal mendukung cakupan wilayah siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ppl radio serang gaweerang gawekabupaten serang. isi siaran ppl radio serang gaweerang gawe wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran. pembuatan erang gaweerang gaweerang gaweerang gawewaktu siaran iklan niaga ppl radio serang gawe penyiaran sebagaimana dimaksud ada dan diatur dengan peraturan bupati. bab vii kepegawaian pegawai pada ppl radio serang gawe terdiri dari: pegawai negeri sipil pns),bab viii pembiayaan pembiayaan ppl radio serang gawelaporan dan pengawasan ppl radio serang gawe wajib melaporkan kegiatannya kepada bupati, dewan pengawas dan kpid. dalam menjalankan kegiatannya, ppl radio serang gawe diawasi oleh dewan pengawas. bab ketentuan peralihan sebelum terbentuknya dewan pengawas dan dewan direksi ppl radio serang gawe berdasarkan peraturan daerah ini, pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika melakukan pengelolaan atas ppl radio serang gawe fmserangserang radio serang gaweserang sebagian besar merupakan persawahan dan ditengahnya merupakan wilayah daerah kota serang. kabupaten serang adalah salah satu kabupaten yang ada propinsi banten yang beribukota kecamatan virus. secara administratif wilayah kabupaten serang dibagi menjadi kecamatan dan desaserang khususnya serta daerah provinsi bantenserang. sebuah industri media penyiaran semata. tingginya jumlah populasi pesawat radio wilayah kabupaten serangdengan demikianserang dalam menggeluti dunia penyiaran. kondisi tersebut menjadi pendorong bagi pembentukan lembaga penyiaran publik lokal ppl) radio serang gawe kabupaten serangserang radio serang gaweserang yang maju, sejahtera dan agamis sebagaimana visi dan misi kabupaten s. angkatan dan pemberhentian perangkat desapembakarperangkat desa yang melalaikan tugas dan fungsi dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis oleh pembakarapat diberhentikan dari jabatannya. pemberhentian sebagaimana dimaksud pada mengikuti mekanismenam) bulan berturut turut, maka pembakarpembakar memberhentikan yang bersangkutan mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud dalam bab mutasi perangkat desa, pembakar dapat memutuskan kepala seksi, kepala urusan, dan pangeran. mutasi sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut mutasi antar kepala seksi, mutasi antar kepala urusan, cc.antar pangeran, mutasi dari kepala seksi menjadi pangeran, mutasi dari pangeran menjadi kepala seksi, mutasi dari kepala urusan menjadi pangeran, dan mutasi dari pangeran menjadi kepala urusan. bab ketentuan peralihan sekretaris desa yang telah didefinisikan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dimutasikan oleh pembakar menjadi kepala seksi, kepala urusan, dan pangerumum pengundangan undang undang nomor tahun tentang desa berakibat pada perubahan kedudukan pemerintah desa menjadi pemerintah yang otonom. pemerintah desa yang otonom ini berwenang menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan tidak sekedar melaksanakan urusan pemerintahan diatasnya desa. dengan perubahan paradigma pemerintahan desa ini, maka pemerintah desa memiliki kewenangan yang luas menyangkut kepentingan desanya. sehingga indikator kemajuan desa ditentukan oleh masyarakat desa yang bersangkutan melalui musyawarah desa. undang undang nomor tahun tentang desa menyatakan bahwa perangkat desa adalah pembantu kepala desa dalam pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa. pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan wewenang dari pembakar. dalam menjalankan tugasnya, pembakar berhak memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkatbuatan tercela adalah pelanggaran moral kesusilaan dan atau melakukan perbuatan yang melanggar nilai nilai agama, moral, adat istiadat, dan norma norma yang berlaku dalam masyarakat, antara lain: berjudi, berzina, minum minuman keras (mabuk mabukan), mengkonsumsi semua bentuk narkoba dan obat obatan terlarang serta mencuri. cukup jelas warga desa adalah warga desa setempat cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud dengan hubungan darah dan hubungan semena dengan pembakar sampai derajat pertama adalah hubungan keluarga karena ikatan perkawinan (orang tua, mertua, menantu, ipar saudara isteri suami sekandung, suami isteri, orang tua tiri, anak kandung dan anak tiri. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan lembaga independen adalah perseorangan atau instansi atau institusi atau badan atau lembaga atau sebutan lainnya yang memiliki kemampuan melakukan seleksi pada tahapan penyaringan perangkat desa dan ditunjuk oleh pembakar atau tim serta tidak memiliki hubungan kepentingan dengan pembakar ataugeran adalah merupakan sebutan lain untuk unsur kewilayahan desa wilayah kabupaten hulu sungai tengah adalahb perangkat desa bagian kesatu umum perangkat desa terdiri atas: sekretariat desa: pangeran, dan cc. pelaksana teknis perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu pembakar. perangkat desa sebagaimana dimaksud pada bertugas membantu pembakar dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya. dalampembakarpembakarmum dan perencanaan dan urusan keuangan. ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupatijumlah pangerercelpembakardapat membaca al our'an bagi yang beragama islam, dapat berkomunikasi dengan bahasa setempat, dapat menjalankan program komputer word dan excel atau sejenisnya, (satu) pelamar untuk (satu) formasi jabatanpartai politik, bertempat tinggal secara penuh desa bersangkutan tanpa menuntut fasilitas tempat tinggal, bersedia diangkat menjadi perangkat desa, bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang setelah dinyatakan lulus seleksi perangkat desa, il. tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan semena dengan pembakar sampai derajat pertama, dan perangkat desa yang mengikuti seleksi formasi jabatan baru wajib mengundurkan diri dibuktikan dengan membuat surat pernyataan bermaterai cukup. formasi jabatan yang ditinggalkan sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi jabatan yang harus diisi melalui seleksi. persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang setelah rekomendasi camat sebelum ditetapkan oleh pembakarkartu tanda penduduk sementara yang dikeluarkandan pemberhentian paragrafpembakarpembakarmbakarmbakar menerbitkan keputusan pembakar tentang pengangkatan perangkat desa, dan dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, pembakarpembakar. penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan melalui seleksi. tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari:, bahan ujian penyaringan tertulis dan pedoman koreksi disusun oleh dinas instansi terkait tingkat kecamatan dan atau kabupaten dan atau dapat difasilitasi oleh pihak ketiga, naskah ujian disusun sesuai standar kompetensi lulusan sekolah menengah umum atau yang sederajat, ujian penyaringan tertulis dilaksanakan oleh pembakar atau tim, hasil seleksi ranpembakar melalui tim, dan paling lama (tujuh) hari kerja setelah menerima hasil ujian dari tim, pembakar wajib menyampaikan paling sedikit (dua) calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi disertai dengan persyaratan khusus untuk dikonsultasikan kepada camat. pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf adalah lembaga independen. dalam hal menggunakan pihak ketiga dapat dilakukan apabila jumlah calon perangkat desa per formasi jabatan lebih dari orang. camat dalam hal memberikan penolakan atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf memperhatikan persyaratan umum, persyaratan khusus, dan tahapan seleksi. dalam hal pembakar tidak melaksanakan rekomendasi camat sebagaimana dimaksud pada diberikancamat. dalam hal pembakar tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada bupati dapat menunda penyaluran anggaran alokasi danlaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: pembakarembakar, dan rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh pembakar dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan pembakar.. paragraf pemberhentian sementara perangkat desatau incraht dikembalikan kepada jabatan semulbab unsur staf perangkat desa pembakarangeran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. bab pakaian dinas, atribut perangkat desa perangkat desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.a dan sumber lain yang sah,rito selatgarmengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakudalam hal terjadi perceraian dari perkawinan campurlaksanaan pebertanggungjawabertanggungjawapterpadu setiap kelurahan atau desa. penyelenggaraan pos pendidikan anak usia dini terpadu setiap kelurahan atau des, madrasah ibtidaiyah, kelompok belajar paket setara sekolah menengah pertama madrasah tsanawiyah, kelompok belajar paket setara sekolah menengah atas madrasah aliyah, dan kelompok belajar paket kejuruan setara sekolah menengah kejuruan madrasah aliyah kejuruan. bagian ketiga kesejahteraan sosial pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab penyelenggarapsikotropika dan zat adiktif lainnya, meliputi rokok, lem, alkoholdisabilitas dan atau masyarakat. kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada berupa penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, bimbingan sosial, mental dan spiritual, pendampingan, pemberdayaan, bantuan sosial, sg. bantuan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi anak dalam keluarga, dan atau layanan layan lain yang perlu bagi korban. pemenuhan kuantitas dan kualitas kesejahteraan sosial secara bertahap sesuai kemampuan daerah penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara terpadu oleh dinas badan dengan melibatkan skpd terkait dan masyarakat, orang tua dan keluarga. (pemenuhan kualitas dan kuantitaspembentukan dan mekanisme kerja pusat pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian keempat sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan anak pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta menyediakan sarana dan prasarana perlindungnjamin terpenuhinya kesejahteraan sosialpekerja anak pada pekerjaan sektor informal pemerintah, pengusaha dan masyarakat dilarang memperkerjakan anak. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dapat dikecualikan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikutpekerja anak pada pekerjaan sektor informal sebagaimana dimaksud pada antara lain: menggosok merintih rotan. pedagang asongan, cc. pengamen, pemulung, tukang parkir, dandimaksudgembangan partisipasi anakdpemerintah daerah membentuk komisi perlindungan anak yang bersifat independen. komisi perlindungan anak berkedudukan ibu kota provinsi, kabupaten dan kota yang mempunyai hubungan yang bersifat koordinatif. keanggotaan komisi perlindungan anak daerahpada terdiri dari unsur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh perempuan, akademisi, organisasi social kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan media massa yang peduli terhadap perlindungan hak dasar anak. komposisi keanggotaan komisi perlindungan anak harus memenuhi unsur perempuan minimal dari jumlah seluruh anggota komisi. keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud pada dan diseleksi oleh dewan perwakilan rakyat daerah, untuk masa jabatan (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan. keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud pada dan diangkat dan diberhentikan oleh bupati dengan keputusan bupati setelah mendapat persetujuan dprd. ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati |
ramaobjek retribusi padakabupaten bera: ketentuan angka diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:antara lain pemanfaatan tanah, bangunan peralatan dan fasilitas pendukung. pemanfaatan barang milik daerah dibidang antara lain sarana dan prasarana olah raga, sanggar kegiatan belajar skb), tanah: alat berat, kios, gedung rusak jalur, mess berau samarinda: bandara kalimatan: tempat pameran expo, rumah dinas, fasilitas reklame, menara. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut sarana prasarana olah raga kolam renang dan water boom makanan akuatik |
walikota solok provinsi sumatera barat peraturan daerah kota solok nomor tahun tentang penanaman modal dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota solok menimbang bahwa sebagai pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang penanaman modal, salah satu kewenangan daerah adalah kewenangan yang berkaitan dengan kebijakan penanaman modal daerah yang merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian, pembiayaan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja daerah, bahwa untuk mewujudkan kota solok sebagai kota perdagangan, jasa dan pendidikan, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat serta mendorong berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasinomor nomor tambahbab xiiiyang dimaksud pada harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. bab xiv pembinaan dan pengawasan penanaman modal pemerintah daerah berkewajiban memberikan pembinaan dan pengawasan penanaman modal dalam bentuk a.arahan dan bimbingan terkait bidang usaha yang akan dijalankan serta telah memperoleh pelayanan penanaman modal, solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal, melakukan verifikasi faktual lokasi penanaman modal, dan membuat kebijakan atas pelanggaran yang dilakukan perusaha menyampaikan saran dan atau masukan tentang penanaman modal kepada pemerintah daerah dan penanam modal, dan b.informasi potensi daerah kepada pemerintah daerah dan penanam modal. tujuan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pada adalah:perangkat daerah yang menangani penyelenggaraan penanaman modal, menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat dimaksud. bab xvi kelembagaan urusan penanaman modal daerah dilaksanakan oleh dpm ptsp. pemerintah daerah dapat membentuk lembaga pengawas independen dibidang penanaman modal dengan peraturan walikota. bab xvii penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa penanaman modal, pada tahap pertama para pihak harus menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat. apabila upaya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ataspenyelesaian secara hukum luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada atas meliputi arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakuda pihak dapat menyelesaikannya secara hukum baik luar maupun bab xviii sanksi administratif penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi: peringatan tertulis sebanyak (tiga) kali, apabila peringatan tertulis tidak diindahkan, maka selanjutnya dilakukan pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. bab xix ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan yang menyangkut penanaman modalpada level daerah. dalam konteks daerah, daerah menjadi lebih kreatif dalam membangun demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pemerintah daerah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal sesuai dengan karakteristik daerah wilayah masing masing, salah satu bentuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah membuka peluang penanaman modal bagi suatu daerahkota solok merupakan daerah yang memiliki potensi penanaman modal yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. letak geografis kota solok yang perlintasan masyarakat dari daerah lain merupakan potensi tersendiri yang dapat menarik minat para penanam modal untuk menanamkan modalnya dalam bidang jasa, pendidikan dan perdagangan. ii. demi cukup jelas. |
smyang diserahioperator sima bmd atauoperator sima bmd kabupaten atauketatausahaan barang pengurus barang pengelola. pembantu pengurus barang pengguna adalah pembantu operator sima bmd atau pengurus barang yang membantu dalam perda kabaroperator sima bmd pada pelaksana teknis daerperda kabarperda kabardinas daerah adalah rumahkutai barat. pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasihak lain adalah pihak pihak selain satuan kerja perangkat daerah. pengelolaan barang milik daerah dimaksudkanperda kabarinasrda kabar barang milik daerah sebagaimana dimaksud padarda kabadan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada meliputi: sekretaris daerah selaku pengelola, badan keuangan dan aset daerah selaku pejabat ketatausahaan barang, kepala selaku pengguna, kepala unit pelaksana teknis daerah, kepala bidang kekayaan dan aset daerah bad selaku pengurus barang pengelola, dan pengurus barangperda kabarad selaku pejabat ketatausahaan barang melaksanakan penyelenggaraan, mengkoordinasikan dan pengadministrasian pengelolaan barang milik daerah yang berada pada seluruh pdperda kabarperda kabarrda kabarperda kabarperda kabarperda kabararda kabarperda kabarrencanaperda kabarrda kabarperda kabarperda kabar sebesar luas bagian tanah dan atau bangunan yang dimanfaatkan. perda kabar bagian keempatperda kabar perda kabarproses dan hasil pemilihan kepada pengelola barang pengguna barang, dan perda kabarperda kabarender sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan tata cara: panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan tender media massa nasional antara lainhuruf dilakukan paling sedikit (dua) kali. (apakah tidak dimuat mengenai jangka waktu) cc. pengumuman sebagaimana dimaksud pada hurufenam sewa perda kabarerda kabarperda kabarujuh pinjam pakai perda kabarda kabar bagian kedelapanerda kabarbagian kesembilanberuparda kabarrda kabarrda kabar bagian kesepuluhda kabarperda kabarmerupakperda kabarrda kabardan kewenangan serta pembiayaan tim penafsir kabupaten akan diatur dalam peraturanrda kabarperda kabar huruf merupakan: tanah dan atau bangunan yang merupakan kategori rumah dinas daerah golongan iii,erda kabarrda kabarperda kabardalam keputusanrda kabarperda kabar telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi,perda kabarkampung dapat dihibahkan kepemilikannya kepada kampung, barang milik kampung yang telah diambil dari kampung,perda kabarperda kabarrda kabarngenai tata cara pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah akan diatur lebih lanjutsebagaimana dimaksud pada dan yang disebabkan karena: perda kabarrda kabar ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik daerah akanada pengguna barang kuasa pengguna barangada pengguna barang kuasa pengguna barang134perda kabar sedikit (satu) kali dalam (lima)rda kabarda kabar bab xvidinas. rumah dinas sebagaimana dimaksud pada dibagi dalam (tiga) golongan, yaitu: rumah dinas golongan rumah dinas golongan ii, dan cc.dinas golongan iii sebagaimana dimaksud dalam 143dinasperda kabar wajib menyerahkan barang milik daerah berupa rumah dinasdinasdinaserjadinya pendapatan dan penerimaan daerah dapatmakai barang pengurus barang,xviii tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi barang pemakai barang pengurus barang yang lalai melaksanakan kewajibannya dan mengakibatkan kekurangan perbendaharaan, dikenakan tuntutan perbendaharaan. dalam hal terdapat kekurangan perbendaharaan pada seorang pemakai barang pengurus barang, atau pemakai barangmakai barangperda kabarix sengketa barang daerah penyelesaian terhadap barang milik daerah yang disengketakan, dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah atau mufakat oleh atau pejabat yang ditunjuk. apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada tidak tercapaidisengketakan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan peraturan bupati. bab sanksi administratif pihak laindan atau ganti rugi. pihak lainlain atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalamxerda kabar ditetapkan dengan keputusan bupati. bab xxiipemeriksaan surat, pemeriksaan benda, pemeriksaan saksi: pemeriksaan ditempat kejadian. perda kabar bab xxisalinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, ttdbarang milik daerah umum salah satu unsursehingga perlu menetapkan, pengadketatausahaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan. dalam pelaksanaannya, pengelolaan barang milik daerah makin berkembang dan kompleks, salah satunya dengan pembaharuan kebijakan pengelolaan barang milik daerah dengan diterbitbelum dapat dilaksanakan secara optimal karena harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. kemudian adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya yang belum dapat dilaksanakan dengan peraturan daerah tersebut. berdasarkrdemiagihan kepaulebih lanjut mengenai tata cara perencanaan kebutuhan barang milik daerah adalah tata cara penyusunan dan penelaahan rencana kebutuhan barang milik daerah.i pertimbangan kemanfaatan bagidengan lain dalam undang undang seperti jangka waktu sewa rumah susun. yang dimaksud dengan nilai wajar adalah estimasi harga yangyang dimaksud dengan ketentuan pemerintah peraturan perundang undanganlahar adalah aliran material vulkanik yang biasanya berupa campuran batu, pasir kerikil akibat adanya aliran air yang terjadi dilereng gunsesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota artinyda kabar peruntukan wilayah perkantoran menjadi wilayahperangkat daerah rka pd) atau dokumen pelaksana anggaran dpa)ketentuan tata cara pemusnahan barang milik daerah akan diatur secara spesifik dalam peraturan bupati, contoh kriteria barang yang akan dimusnahkan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan barang milik daerah tertentu antara lain berupa barang persediaan dan alat utama sistem persenjataan.yang dimaksud dengan badan layanan umumpengurus barang, yang karena kesalahan kelalaian kealpaanya, langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi daerah atas kepengurusan barang. yang dimaksud denganyang dimaksud dengan sengketa barang daerah adalah pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemakai barang milik daerah baik itu masyarakat atau pegawai negeri sipil atau mantan pegawai negeri sipil atau pemuda bumn dan atau organisasi sosial budaya agama pemuda politik yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik barang milik daerah yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi semua pihak. cukup jelas perda kablk.timug acuan promoter g rtanggungjawabrito timur tahun anggaran diubahtag aandana alokasi khusus non fisik semula rp. bertambah ( berkurang) rp. jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan rp. stan, pengseat sian semula bertambah ( berkurang rp. jumlah belanja hibah setelah perubahan rp3 berkurang) rp. jumlah belanja bantuan keuangan kepada prov kab kota dan pemerintahsat sean tae sebuah perubahan erah, organisasi, programa kegiatan:, lampiran iva: lampiran ivbtahun anggaran il.: lampiran xiv. laporan realisasi anggaran: lampiran xiv. neraca, lampiran xiv. laporan arus kas: ss. lampiran xiv. kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten barito timur, oktober bupati barito timur, ampera a.y, bebas diundangkan tamiang layang pada tanggal, oktober sekretaris daerah kabupaten. timur, upn garis sia ta) skor, way enggan ran kabupaten barito timur tahun 2017nomor. noref peraturan daerah kabupaten barito timur, provinsi kalimantan tengah: ., . tahun salinan sesuai aslinya kepala bagian hukum, riang, nip. oii atasketentuan bab vii bagian kedua perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerahsuaian anggaran pendapatan dan belanja daerahmaka setelah melihatnyesuaian denganperda ini merupakan penyempurnaan, penambahan dan atau penggantian terhadapyang secara umum memuat materi materi pokok anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disusun secara sistematis dan terperinci meliputi: perubahan pendapatan daerah, perubahan belanja daerah dan perubahan pembiayaan daerah. ii. demi cukup jelas pemwalikota kotamobagu provinsi sulawesi utama pratt'rain dataid kota kotamobagu i|our; taiji'i| ttittaitg hax xti'ai|bait dari ai'ilustratif pimpin|aic i'ait ai|kota dewa{ perwaiiii"ait rai(yat daerah kota kotamobagu menimbang mengingat pengait raises_t ti,hax yang usaha esa walikota tatobagundang undang dasar negara republik indonesia tahunract jung berwana dekat pbrwaiiilut iff i'aerasi kota kot ail baru d.a walik(yia kotamobagu demi,.iskan: peranti'rat dataid tbi{tai|g hak ttuaitgait dati aduimsiratit pita ttr ai{ dati atg(xya dawai| perbaiki"at rai(yat daerah ba'b xe,tei{tt'ait i'uuu pes.t dalam peraturan daerahkotamobagu. anggota dprd adalah anggota dprd kota kotamobagu. alat kelengkapan dprd adalah alat kelengkapan dprd untuk melaksanakan fungsi dan tugas dprd kota kotamobagu. alat kelengkapan lain adalah panitia khusus yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang menetapkan berlaku. sekretariat dprd adalah sekretariat dprd kota kotamobagu. sekretaris dprd adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin sekretariat dprd kota kotamobaguota kotamobagu. uang paket adalah uang yang berikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota dprd kota kotamobagu dalam menghadiri dan mengikuti rapat rapat dinas. tunjangan reses adalah uang yang disediakan bagi pimpinan dan anggota dprd kota kotamobaguota kotamobagu. tunjangan komunikasi intensif adalah u urg yang diberikan kepada pimpinan dan anggota dprd kota kotamobagu setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota dprd kota kotamobaguota kotamobaguota kotamobagu berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan,ota kotamobagu atas jasa pengabdiannya setelah yang dengan hormat. bersangkutan diberhentikanrumah negara adalah bangunan yang dimiliki pemerintah daerah kota kotamobagkota kotamobagu yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah kota kotamobagu dan ditetapkan dengan peraturan daerah kota kotamobaguota kotamobagua pei(hasil ti'ruangan dse'aiiteraait dati using jasa pengabdian ptupinai{ dati afl g(xya dari' bagian kesatu penghasilan ptmplnea dea anggota dari) pasal; tunjangan keluarga; tunjangan beras; uang.da huruf dan huruf dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pemenang undangan. paraoo o (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua dprd. (a) uang representasi anggota dprd sebesar 75olo (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua dprd. pa$l"ei, pimpinan dan anggota dprd besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras b"gr pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. parao% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan. parolo4o o {empat persen); dan anggota, sebesar 3o o {nga persen); dari tunjangan jabatan ketua dprd. ter.8d; sedang, paling banyak (tiran)kali; dan rendah, paling banyak (tied kali; dari uang representasi ketua dprd. bagian kedua tun jangan kepe jahteraaa plaptnaa dan anggota dari, passmesej ahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya; dan tunjangan transportasi. pas.fringan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ja ringa! jaminan kecelakaan ke{pas.l rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas t)r t2) (s)4ilengkap eranya serta kendaraan dinas jabatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. paul(2t (s) diubah. pags5glagpimans]dan sakita angan transportasi. pesdaerahpasar(l)rumah ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal (s)lengkap annya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam huruf bagian ketiga uang rasa peagabdtaa ptmploaa dcn anggota dprd pasal(s) bab iii bei. aru i'rua iggiatat dprd belanja penunjang kegiatan mendukung kelancaran fungsi, berupa: program, yang terdiri atas penyelenggaraan rapat; kunjungan kerja; dprd disediakan untuk tugas, dan wewenang dprdtim ahli alat atau kelengkapan dprd; penyediaan tenaga ahli fraksi;$lsan22.oo o (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpur; dan s(s) (2t(i)usat(s)wesel belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam (l) kepatutan. bab pengisi,aan hak iieuangai{ dati ai'miiustratit pimpinan dai{ aitggiota dprd passbei{tuai| lain| liu.i{ pasifxet eil tuan peti'p pasar pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku peratur. p.sd besaran tunjangan komunikasi insent ditetapkan peraturan walikota. pressotamobagu lembaran daerah kota kotamobagu tahun oo8 nomor tambahan daerah kota kotamobagu nomor sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan (2t anggota dprdkotamobagu. ditetapkan kotamobagu pada tanggal ol7 ffiwar,extra kor auo ac( . diundangkan kotamobagu seitretarts daerah k(}[a k(}t ail baru 6il* n)i[aii, s.sos.u.si lembaran daerah kota kotamobagu tahun nomor nomor register peraturan daerah kota kotamobagu, provinsi sulawesi utara (, jei. tsai| atas peranti'rain daerah kota kotamobagu oil tait tei{tai{g hai( xeuaiigai| dati audio|i sf, naif ptf iil a r dari anggota dekat perwaxil ut rakyat daerah i'uuu dewan perwakilan rakyat daerah sebagai lembaga yang mewakili masyarakat daerah dalam penyelenggara ran pemerintahan daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar, terutama dalam membawa kepentingan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam rangka menjalankan pemerintahan daerah. kota kotamobagu sebagai daerah otonom mempunyai tugas yang sama dalam menjalankan pemerintahan daerah yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakatnya. agar tugas dan fungsinya dapat dijalankan dengan baik maka anggota dprd perlu diberikan berbagai fasilitas serta tunjangan penghasilan yang baik. berbagai fasilitas ini termasuk rumah dinas dan kendaraan dinas serta beberapa jenis tunjangan yang persentasenya diatur dalam ketentuan batang tubuh peraturan daerah ini. dengan ditetapkannyamengakibatkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan jumlah pembayaran dan pemberian fasilitas perlu disesuaikan melalui peraturan daerah ini. ii. dt,u' cukup jelas. pasa722 yang dimaksud dengan cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas. pasa12 |
bupati pasaman barat propinsi sumatra barat peraturan daerah kabupaten pasamapasaman barat, menimbang:ri dalam negpasaman barat. bupati adalah bupati pasamraturan daerah yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan daerah kabupaten pasaman barat. peraturan dprd adalah peraturan dprd kabupaten pasaman barat. peraturan bupati adalah peraturan bupati pasamanasaman baratasaman barat. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten pasaman barat. bagian hukum adalah bagian hukum sekretariat daerah kabupaten pasaman bar perda, peraturan bupati, kdh: pengayoman, kemanusiaan:agian hukum akibat putusan mahkamah agung, dan apbd,bupati membentuk tim penyusun perda yang ditetapkan dengan keputusan bupatidalam hal perda sebagaimana dimaksud pada mengatur mengenai: apbd provinsi, pencabutan perda provinsidalam hal perda berasal dari bupati dilakukan dengan anggota perangkat daerah terkait:: dan perangkat daerahdan perangkat daerah pemrakarsa. penandatanganan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam bagian hukum peraturan daerah, kepala daerah dan keputusan bupati dilakukan oleh, kepala daera, provinsi sumatera barataturan daerah bentukprogrampembentukanperaturandaerahpemerintah daerah satuan kerja perangkat daerah. ketela unit target ngan jenis| tentang status disertai instansi penyama pokok pelaksanaan baru atau keterangan kepala perangkat daerah, d bentuk program pembentukan peraturan daerah dprdanggota,komisi,gabungan komisi atau alat kelengkapandprd. ketela unit target ngan jenis! tentang status disertai instansi penyama pokok pelaksanaan keterangan anggota,komisi,gabungan komisiataualatpasaman barat, saharandaerahdaerahdaerahdaerahdaerah bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan daerah terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan peraturan daerah baru dengan peraturan daerah lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan darah yang ada, termasuk peraturan daerah yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan daerah yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan daerah peraturan daerah yang baru. kajian terhadap peraturan daerahini dimaksudkan untuk mengetahuikondisi hukum atau peraturan daerahdaerahmemuat materi untuk menjabarkan amanat yang terkandung dalam peraturan daerahperaturan daerah sistematika penyusunan peraturan daerah bab kerangka peraturan daerahbab hal hal khusus pendelegasian kewenangan penyidikan pencabutan perubahan peraturan daerah. iii. bab iii ragam bahasa peraturan daerah bahasa peraturan perundang undangan pilihan kata atau istilah teknik pengakuan iv. bab bentuk rancangan peraturan daerah bentuk rancangan peraturan daerah pada umumnya bentuk rancangan peraturan daerah perubahan peraturandaerah. bentuk rancangan peraturan daerah pencabutan peraturandaerah. d uraian singkat sistematika penyusunan peraturan daerah kerangka peraturan daerah kerangka peraturan daerah terdiri atas:aerah. contoh nama peraturan daerah yang menggunakan (satu) kata: paten, yayasan, ketenagalistrikan. contoh nama peraturan daerah yang menggunakan frasa: pemberian penghargaan, pajak daerah dan retribusi daerah, judul peraturanpasamanbarat nomor tahun tentang lembaga kemasyarakatan desa judul peraturanpasaman barat nomor .tahun . tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kabupaten pasaman barattahun . contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim: peraturan daerah kabupaten pasaman barat nomor .tahun . tentang pembentukan akademi keperawatan (asper) pada nama peraturan daerah perubahan ditambahkan frasa perubahan atas depan judul peraturan daerah yang diubah. peraturan daerah kabupaten pasaman barat nomor .tahun . tentang perubahan atas peraturan daerah kabupatenpasaman baratnomor tahun tentang anggaran pendapatan danbelanja daerahtahupasaman barat nomor tahun tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten pasaman barat nomor 8tahun 1987tentangkebersihan,keindahan, danketertiban kabupaten pasaman barat: peraturan daerah kabupaten pasaman barat nomor . tahun . tentang pencabutan peraturan daerah kabupaten pasamanbarat nomor23 tahun tentang retribusi jasapelayanan kapal pembukaan, pembukaan peraturan daerah terdiri atas: frasabupati pasamatentang sistem kesehatan daerah.:a.bahwa .: b.bahwa.: c.bahwa .: d.:a.bahwa.: b.bahwa.: c.bahwa.pasamaaerah, peraturan perundang undangan yang memerintahkan pembentukan peraturandaerah, peraturan perundang undangan tersebut dimuat dalam dasar hukum, peraturan perundang undangan,tboekag dictum dictum terdiri atas: kata memutuskan,dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyatdaerah kabupaten pasaman barat dan bupati pasaman barat, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan tengah marjin. contoh: kata menetapkan,peratur pasaman baratsistem kesehatan kabupaten pasaman barat pembukaanperaturan yang tingkatannya lebih rendah daripada peraturan daerah, antara lain peraturan bupati, peraturan dewan perwakilan rakyat daerah, peraturan pejabat yang setingkat, secara mutasi mutans berpedoman pada pembukaan peraturan daerah()(l),d). . alank ll. ., (dan, atau, dan atau) a).,w). . b., (dan, atau, dan atau) cl. . ., (dan, atau, dan atau) bai a)., b)., (dan, atau, dan atau) cc). ). ., (dan, atau, dan atau) ). c.l.a. ketentuan umum ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. jika dalam peraturan daeraaman baratrizinan terpadu dan penanaman modal selanjutnya singkat ppm adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola sebagian pelayanan perizinan dan non perizinan daerah dengan sistem penanaman modaontoh akronim: keterangan ijin tinggal terbatas yang selanjutnya disingkat kita adalah keterangan yang diberikan kepada wni yang bermaksud tinggal sementara luar domisili atau tempat tinggal tetap. badan usaha milik desa yang selanjutnya disingkat bum des adalah lembaga usaha yang dibentuk didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. frasa pembuka dalam ketentuan umum undang undangaerah dirumuskan kembali dalam peraturan daerah yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam peraturan daerah yang telah berlaku tersebut. rumusan batasan pengertian dari suatu peraturan daerah dapat berbeda dengan rumusan peraturanngelolaan pertambangan). badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hiduprlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten pasaman baratbupatidaerah, bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah. .c: pengakuan kepada ketentuan pidana peraturan perundang undangan lain. contoh.,.sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga) bulan dan atau denda paling banyak (empat) kali jumlah pajak yang terutang.2010,peraturan daerah.daerah yang lama terhadap peraturanaerah, dan mengatur hal hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. contoh peraturan daerah kabupaten pasaman barat nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu. retribusi yang masih terutang berdasarkan peraturan daerah kabupaten pasaman barat yang mengatur retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalapasaman barat nomor tahun tentang pembentukan badan usaha milik desa. bum des yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini masih tetap menjalankan kegiatan usahanya, dan wajib menyesuaikan berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini paling lambat (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan daerah ini. penyimpangan sementara terhadap ketentuan peraturan daerah,aerah ini dibayarkan paling lambat (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan peraturan daerdaerahnyelenggaraan reklametoh rumusan yang memuat perubahan terselubung: ..edaerah: nama singkat peraturan daerah, cc. status peraturan daerah yang sudah ada, dan saat mulai berlaku peraturan daerah. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturandaerah. contoh nama singkat yang tidak tepat: peraturan daerah tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan), peraturan daerah ini dapat disebut peraturan daerah tentang karantina hewan. nama peraturanaerah yang lama. rumusan pencabutan peraturan daerah diawali dengan frasatidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas peraturan daerahdaerah kabupaten pasaman barat nomor tahun tentang pengelolaan pertambangan. pada saat peraturan daerahinimulai berlaku, peraturan daerah kabupaten pasaman barat nomor tahun tentang izin pengusahaan pertambangan umum,kabupaten pasaman barat nomor tahun tentang retribusi izin gangguan ho) lembaran daerah kabupaten daerah tingkat simpang empat tahun nomor peraturan daerah kabupaten pasaman barat nomor tahun tentang retribusi izin mendirikan bangunanretribusi kegiatan usaha perikanan dan kelautan lembaran daerah kabupaten pasaman barat tahun nomor6e peraturan daerah kabupaten pasaman barat nomor tahun tentang retribusi perizinan bidang perhubungan darat lembaran daerah kabupaten pasaman barat tahun nomorpasaman barat nomor . tahuntarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku. pada dasarnya peraturan daerah mulai berlaku pada saat peraturan daerah tersebut diundangkan. jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya peraturan daerah tersebut pada saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas dalam peraturan daerah tersebut dengan: menentukan tanggal tertentu saat peraturan daerah akan berlaku, contoh peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal agustus2011. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada peraturan daerah lain,aerahdaerah dinyatakan secara tegas dengan menetapkan ketentuan yang berbeda saat mulai berlakunya. contoh: . ketentuan sebagaimana dimaksud dalam . (l), dan mulai berlaku pada tanggal. pada dasarnyadaerah ditetapkan tidak lebih dahulu daripadatersebut tercantum dalam proliganutup penutup merupakan bagian akhir peraturan daerah yang memuat: rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam lembaran lembaran daerah kabupaten pasaman barat, penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan daerah, cc. pengundangan atau penetappasaman barat berbunyialam lembaran daerah kabupaten pasaman barat. rumusan contoh disahkan simpang empat pada tanggal. bupati pasamanbarat, tanda tangan kxxkxkkkkkk untuk penetapan contoh ditetapkan simpang empat pada tanggal. bupati pasaman barat, tanda tangan kxkkkkkkkkkkk,impang empat pada tanggal sekretaris daerah kabupaten pasaman barat, tanda tanganrah kabupaten pasaman barat. penulisan frasa lembaran daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. contoh lembaran daerah kabupaten pasaman barat tahun nomor. penjelasan peraturan daerahdaerahnomorcukup jelas dstngawasan dst. jika dalam penjelasan umum dimuat pengakuan peraturanlembaga kemasyarakatan lainnya adalah jenis lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dalam memberdayakan masyarakat dengan memperhatikan sosial budaya masyarakat setempat. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. lampiranaerah. contoh: bupati pasaman barat, tanda tangan ii. hal hal khusus hal hal khusus yang diatur dalam peraturan daerah pendelegasian kewenangan peraturan daerah dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan bupati atau keputusan bupati. jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok pokoknya dalam peraturan daerah tetapi materi muatan itu harus diatur hanya dalam peraturan daerah dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut peraturmateri muatan yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok pokoknya dalam peraturan daerah dan materi muatan itu harus diatur dalam peraturan daerah dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut peraturan yang lebih rendah,gunakan kalimat ketentuan mengenai . contoh: . ketentuan mengenai . .diatur dengan peraturan daerah. jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut(subdelegasi) digunakan kalimat ketentuan mengenai . diatur dengan atau berdasarkan. contoh: . wmbupati, gunakan kalimat ketentuan mengenai . diatur dalam . contoh: da. . . ma. . . ketentuan mengenai .daerah mendelegasikan. contoh peraturan bupati . nomor . tahun . tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah(mh. ketentuan lebih lanjut mengenai .ndelegasian kewenangan mengatur dari suatu peraturan daerah dapat didelegasikan kepada sekretaris daerah, kepala dinas atau pejabat yang setingkat. peraturan pelaksanaandaerahdaerah lama yang tidak diperlukan lagi danbagian atau seluruh peraturan daerah yang lama. peraturan daerah hanya dapat dicabut melalui peraturan daerah atau peraturtetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan daerahcabut dan dinyatakan tidak berlaku. pencabutan peraturan daerahtetap tidak berlaku, meskipun peraturan daerah yang mencabut kemudian hari dicabut pula. perubahan peraturan daerah perubahan peraturan daerah dilakukan dengan: menyirip(ubah sebagai berikut: ketentuan . diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan dan . ., tambahan lembaran daerah kabupaten pasaman barat nomor .) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: .pasaman barat dan tambahan lembaran daerah kabupaten pasaman barat. tahun.tentang. lembaran daerah kabupaten pasaman barat tahun. nomor ., tambahan lembaran daerah kabupaten pasaman barat nomor.)asalketentuan peralihan dari peraturan daerah yang diubah . contoh d0). ketentuan dan dihapus,daerah mengakibatkan: sistematika peraturan daerah berubah: materi peraturan daerah berubah lebih dari (lima puluh persen), atau cc. esensinya berubah,daerah, sebaiknya peraturaniii. ragam bahasa peraturan daerahaerah antara lain: lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan:,daerah dan rancangan peraturanaerahcontoh: permohonan izin pertambangdaerah...,. .,contoh: pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan perusahaan dilakukan dengan pertimbangan dewan pengawas. untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan atau. contoh . ld) ennnnnnaaaakaaalam . seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut.:dinasperaturan perundang undangan laiaerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah bersangkuttersebut, gunakan frasa dinyatakan tetap berlaku, kecualipasaman barat tahun . nomor . tambahan lembaran daerah kabupaten pasaman barat nomor .) dinyatakan tetap berlaku, kecuali sampai dengan naskah peraturan daerah diketik dengan jenis huruf boolean old style, dengan ukuran huruf atas kertas f4kabupaten pasaman barat bentuk produk hukum daerah kabupaten pasaman barat peraturan daerah bupati pasaman barat provinsi sumatera barat peraturan daerah kabupaten pasaman barat nomor . tahun . tentang (nama peraturan daerah) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pasaman barat, menimbang: bahwa.: bahwa .: dan seterusnya ., mengingat: .: diah dan seterusnya .,. bupati pasaman barat, tanda tangan nama diundangkan simpang empat pada tanggal. sekretaris daerah kabupaten pasaman barat, tanda tangan nama lembaran daerah kabupaten pasaman barat, tahun . nomor . noref peraturan daerah kabupaten pasaman barat, provinsi sumatra barat (nomor urut perda) (tahun) salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, ttd nama nip peraturan bupati ar ar, bupati pasaman barat provinsi sumatera barat peraturan bupati pasaman barat nomor . tahun . tentang judul peraturan bupati) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pasaman barat, menimbang ra. bahwa. bahwa. dan seterusnya. j.kokah mengingat nnnnnannannananlnnnlnnnnlnaaa dan seterusnya. jbupati pasaman barat, nama tanpa gelar dan pangkat) diundangkan simpang empat pada tanggal . sekretaris daerah kabupaten pasaman barat nama)pb. kepala daerah ams bupati pasaman barat bupati . nama kabupaten kota) provinsi . nama provinsi) peraturan bersama bupati pasamanasaman barat dan bupati walikota ., nama kabupaten kota) menimbang ra. bahwa. bahwa. dan seterusnya. jeeoooonea mengingat plh nnnannanannannnanlnanlnnann dan seterusnya. w.oea memutuskan: menetapkan peraturan bersama bupati pasaman barat danbupati walikota. nama kabupaten kotasimpang empat pada tanggal bupati pasaman barat, bupati walikota., nama kab kota) nama tanpa gelar dan pangkat)( nama tanpa gelar dan pangkat) diundangkan simpang empat. diundangkan . pada tanggal . pada tanggal . sekretaris daerah kabupaten sekretarisdaerah .( nama kab kota) nama) nama) berita daerah kabupaten pasaman baratperaturan dprd pimpinan dprd kabupaten pasaman barat provinsi sumatera barat peraturan dprd kabupaten pasaman barat nomor . tahun . tentang (nama peraturan dprd dengan rahmat tuhan yang maha esa pimpinan dprd kabupaten pasaman barat, menimbang :a. bahwa .: bahwa .: dan seterusnya ., mengingat ., dig. ketua dprd kabupaten pasaman barat, tanda tangan nama diundangkan simpang empat pada tanggal sekretaris daerah kabupaten pasaman barat tanda tangan namakeputusan bupati bupati pasaman barat provinsi sumatera barat keputusan bupati pasaman barat nomor . tahun . tentang judul keputusan bupati) bupati pasaman barat,impang empat. pada tanggal. bupati pasaman barat,dprd te pimpinan dprd kabupaten pasaman barat provinsi sumatera barat keputusan dprd kabupaten pasaman barat nomor . tahun . tentang judul keputusan dprd pimpinan dprd kabupaten pasaman barat, menimbang: aa. bahwa. bahwa .oo wo. wah dan seteru nya . j.ooeelknnnah mengingat annananannanannanlnanlnnnn dan seteru nny . woceeknnimpang empat pada tanggal. ketua dprd atau wakil ketuadprdpimpinan dprd pimpinan dprd kabupaten pasaman barat provinsi sumatra barat keputusan pimpinan dprd kabupaten pasaman barat nomor . tahun . tentang judul keputusan pimpinan dprd) pimpinan dprd kabupaten pasaman barat, menimbang: aa. bahwa. bahwa .ooo woo weh dan seteru nya . j.ooeelknnneh mengingat annananannanannanlnanlnnnn dan eter esnya . we.ooooooeknnna, pada tanggal. ketua dprd atau wakil ketua dprd badan kehormatan ketua badan kehormatan dprd kabupaten pasaman barat provinsi sumatera barat keputusan badan kehormatan dprd kabupaten pasaman baratpasaman barat, menimbang pa. bagi wa.oocoooco wo # www anna bahwa.ooo woo mma dan seterusnya. mengingat rnnnanaannnnannnnakene dan seterusnya.ooo woo memperhatikan .oo.ooooooeknnlnlnana dan seterusnya. pada tanggal. ketua badan kehormatan dprd kabupaten pasaman barat, nama tanpa gelar dan pangkat) bupati pasaman baratberdasarkan keputusan menteri dalam negeri republik indonesiapada huruf karenaumah sakit jiwa adalah rumah sakit jiwa daerah primasehingga berbunyi sebagai berikut retribusi jasa umum terdiri dari: retribusi penggantian biaya cetak peta, dihapus, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan retribusi pelayanan kesehatan. ketentuan sampai dengan dihapus sesuai dengan keputusan menteri dalam negeri republik indonesia nomor tahun yang. ketentuan bab ditambah (satu) bagian yaitu bagian kelima yang berbunyi sebagai berikut bagian kelima retribusi pelayanan kesehatan paragrafjiwa rumah sakit jiwa daerah primabersangkudan pemotong retribusi jasa pelayanan kesehatatuan pemakaian, jenis dan jangka waktu pemakaian pelayanan kesehatjasa pelayanan. penetapan tarif bertujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatanumum bahwa sesuai dengan semangat undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dandan obyekmum, maka perlu disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan atau mengubah peraturan daerah provinsi nusa tenggara timur nomor tahun tentang retribusi jasa umumajak restoran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tolitoli, menimbang bahwa berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun pembatalan beberapa ketentuan peraturan daerah kabupaten tolitoli nomor tahun tentang pajak restoran, maka perlu penyempurnaan dan disesuaikan untuk dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah kabupaten tolitoli nomor tahun tentang pajak restoran, bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu dilakukan dengan segera agar memberikan arah, berdasarkan kepastian hukum dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak restoran dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas beberapa ketentuan dalam dengorganisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat opd adalah dinas badan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan pendapatan daerah, kas daerah adalah kas daerah kabupaten tolitoli, dan sejenisnya termasuk jasa boga karting,rangditempat pelayanan, dan atau pelayanan penjualan makanan dan atau minuman pesan antar. (2a) termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada meliputi rumah makan, kafetaria: kantin, warung, depot makanan, bar, tokoh roti, jasa boga katering, atau kegiatan usaha lainnya yangbulan. ketentuan diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut tarif pajak restoran ditetapkan sebesar (sepuluh persen) perbulan dari nilai penjualan. dihapus ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pajak yangsatu) yaknikeuangan daerah dan atau pejabterbitkan ppd wajib pajak restoranerbitan ppd dan penghapusan ppdbupatikepada bupati atau pejabat yang ditunjubupati karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak kepada wajib pajak atau terdapatlakukan oleh bupati. (2a) terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kadaluarsa, dimasukkan kedalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan. (2batau warisan yang dibuktikan dengan surat kematian dari desa atau lurah dan laporan hasil pemeriksaan petugas badan keuangan daerahtata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. diantara dan disisipkan (satu) yakni za)(2a)denda sebagaimana dimaksud pada dan (2a) merupakan penerimaan negaraajak restoran umum pajak restoran merupakan salah satu komponen penting dalam penerimaan yang dimiliki oleh daerah, pengelolaan pajakhasil pajak tersebut, maka dari itu kualitas pelayanan harus ditingkatkan pengelolaannya secara baik agar menandakan bahwa pemerintah kabupaten tolitoli telah menjalankan amanat rakyat dan pemerintahan yang baik. dalam mengacu pada asas pemerintahan yang baik, maka pemerintah kabupaten tolitoli akan berusaha untuk mengakomodir masukan masukan dari masyarakat sertolitoli. adapun perubahan dalam peraturan daerah ini yang berkaitan dengan objekdiatas, serta menjalankan amanat undang undang nomor tahun maka peraturan daerah kabupaten tolitoli nomor tahun tentang pajak restoran perlu dilakukan perubahan. ii. demi angka cukup jelas angka angka cukup jelas angka cukup jelas yang dimaksud dengan speed dapat dipersamakan dengan skpd adalah dalam hal kedudukan dan fungsinya, hal ini dimaksudkan bahwngka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah kondisi perekonomian tidak stabil dan atau sedang resesi dan bencana alamolitolihibah daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati minahasa selatan, menimbang aa. bahwa untuk meningkatkan pembangunan dan pelayan kepada masyarakat, pemerintah daerah perlu memanjat segala potensi pendapatan daerah, bahwa hibah merupakan salah satu potensi pendapa daerah yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mandi urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah nantinya berimplikasi terhadap peningkatan pembantu dan pelayanan kepada masyarakat daerah, bahwa pelaksanaan pemberian hibah daerah dalam ran peningkatan pembangunan dan pelayanan magyar: memerlukan dasar hukum, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana demak dalam huruf huruf dan huruf perlu menetap peraturan daerah tentang hibah daerah, mengingat undang undang dasar negara regu indonesia tahun undang undang nomor tahun tentang pembantu kabupaten minahasa selatan dan kota tomohon prov sulawesi utara lembaran negara republik indonesia tal nomor tambahan lembaran negara reguselatahibselatan. pemerintahberi hibah adalah pihak yang memberikan hibah. penerima hibah adalah pihak yang menerima hibah. perjanjian hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara pemerintah daer. bab ruang lingkup hibah daerah meliputi hibah kepada pemerintah daerah, dan hibah dari pemerintah daerah. bab iii prinsip hibah pemerintah daerah dapat menerima hibah dan atau memberi hibah. penerimaan dan atau pemberian hibah oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada prinsip: transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati hatian, tidak ada kontraprestasi baik langsung maupun tidak langsung, tidak mempengaruhi kebijakan pemerintahhibah dan penerima terhadap daerah. bab bentuk dan sumber hibah bagian kesatu bentuk hibah sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan dalam bentuk: uang: barang, dan atau jasa. bagian kedua sumber hibah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat bersumber dari: pemerintah, pemerintah .bab mekanisme penerimaan hibah bagian kesatu hibah yang bersumber dari luar negeri hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah bagian kedua hibah dalam bentuk uang paragraf hibah dalam bentuk uang yang bersumber dari pemerintah penerimaan hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada huruf yang bersumber dari pemerintah, dilakukan melalui pemindahbukuan dalam rsud. dalam hal dana hibah dari pemerintah sebagaimana dimaksud padaparagraf hibah dalam bentuk uang yang bersumber dari selain pemerintah hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam huruf yang bersumber dari selain pemerintah, disetor rsud. penyetoran hibah rsud sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan cara: disetor langsung rsud oleh pemberi hibah, dan atau disetor melalui bendahara penerimaan pemerintah daerah. dalam hal penyetoran hibah rsud dilakukan dengan cara disetor langsung oleh pemberi hibah sebagaimana dimaksud pada huruf pemberi hibah menyerahkan bukti penyetoran kepada bendahara umum daerah. dalam . dalam hal penyetoran hibah rsud dilakukan dengan cara disetor melalui bendahara penerimaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf bendahara penerimaan pemerintah daerah wajib melakukan penyetoran seluruh uang yang diterima rsud paling lambat (satu) hari kerja sejak uang tersebut diterima. bagian ketiga hibah dalam bentuk barang dan jasa penerimaan hibah dalam bentuk barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilaksanakan berdasarkan perjanjian dan kelayakan barang dan atau jasa. penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh pemberi hibah atau yang dikatakan dan bupati atau pejabat yang ditunjuk. barang hasil penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada menjadi kekayaan daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah. bab pemberian hibah dari pemerintah daerah hibah dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dianggarkan jikhibah dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dikelola sesuai dengan mekanisme apbd. hibah dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud padaatau organisasi kemasyarakatan dalam negeri yang berbadan hukum. pemberian hibah kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf didasarkan . didasarkan pada permintaan penerima hibah yang bersangkutan. dalam hal hibah sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk uang, penerima hibah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai hibah dari pemerintah daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vii ketatausahaan hibahupati menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada menteri pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait. bab viii perjanjian hibah hibah kepada pemerintah daerah dilakukan melalui perjanjian hibah. perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh bupati atau pejabat yang diberi kuasa dan pemberi hibah atau yang diberi kuasa. perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: tujuan, bentuk dan atau jumlah, pemberi hibah sumber hibah, penerima, persyaratan, tata cara penyaluran, tata cara pelaporan dan pemantauan, h.hak dan kewajiban pemberi hibah dan penerima hibah, dan sanksi. sanksi. ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab penganggaran hibah penerimaan hibah oleh pemerintah daerah dianggarkan dalam apbd sebagai lain lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penggunaan hibah dianggarkan sebagai belanja dan atau pengeluaran pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dalam hal apbd telah ditetapkan, penggunaanab pemanfaatan hibahcmekanisme penerusan hibah kepada badan usaha milik daerahjanjian hibah kepada pemerintah daerah yang telah dilakukan sebelum berlakunya. berlakunya peraturan daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjan ditetapkan amurang pada aris daerah kabupaten minahasa selatan, any dengan lembaran daerah kabupaten minahasa selatan tahun nomor seri . . noref peraturan daerah kabupaten minahasa selatan, provinsi sulawesi utara salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, ttd nama nipmberi hibah dan penerima hibah terhadap daerah antara lain kewajiban pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan atau kewajiban lainnya. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan barang adalah barang berupa tanah, bangunan dan barang lainnya yang dapat ditetapkan statusnya sebagai. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan dengan lain adalah provinsi dan kabupaten kota lain. huruf yang dimaksud denghuruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. |
yppemilihan kuwmilihan kuwuakhir jabatan kuwuketentuan lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan dan tahapan pemilihan kuwu serentak sebagaimana dimaksud pada sampai dengan ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua tahapan persiapan paragraf umum persiapan pemilihan kuwuuwuwuuwuwuuwu, dan persetujuan biaya pemilihan kuwu dari bupati dalam jangka waktu (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitiatingkat kabupaten dan panitia pemilihan kuwu. bupati membentuk panitia pemilihan kuwu tingkat kabupaten dengan keputusan bupati. bpd membentuk panitia pemilihan kuwu dengan keputusan bpd. panitia pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada berjumlah gasal dan paling banyak (sebelas) orang. panitia pemilihan kuwu tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam bertanggung jawab kepada bupati. panitia pemilihan kuwu tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas dan wewenanguwu terhadap panitia pemilihan kuwu tingkat kabupatenuwuketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara panitia pemilihan kuwudan mengumumkannya, mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon yang pelaksanaannya dapat melibatkan lembaga perangkat daerah dan instansi terkaitmenetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan dan melaporkannya kepada bpd, mengumumkan nama nama calon kuwu yang berhak dipilih sesuai keputusan panitia pemilihan kuwucara pelaksanaan pemilihan, menetapkan tata cara danuwu: menetapkan calon kuwu terpilih, dan oo.:tahun dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta dengan telah diberlakukannyindramayu nomor tahun tentang pemilihan kuwunyelenggaraan pemilihan kuwu. mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun oo. anggota dewan perwakilan rakyat daerah dprd) dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kuwu dengan syarat mendapat izin tertulis dari pimpinan dprd dan pimpinan partai politiknyadalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada belum ada yang mendaftar sebagai bakal calon, panitia pemilihan kuwu memperpanjang waktu pendaftaran selama (empat) hari. apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada dan tidak ada yang mendaftar, bupati menunda pelaksanaan pemilihan kuwu dan mengangkat penjabat kuwu dari pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah.apabila terdapat lebih dari (lima) orang bakal calon, panitia pemilihan kuwu melaporkan kepada bpd untuk diteruskan kepada bupati melalui camat, paling lama (tiga) hari setelah batas waktu pendaftaran berakhir untuk selanjutnya panitia pemilihan kuwu tingkatseleksi akademik dilaksanakan oleh panitia pemilihan kuwu kabupaten atas permintaan panitia pemilihan kuwu. panitia pemilihan kuwudanpanitia pemilihan kuwu kabupaten dapat melibatkan unsur perguruan tinggi yang ada daerah. penetapan calon kuwu paling sedikit (dua) orang calon dan paling banyak (lima) orangcuti sebagaimana dimaksud pada kuwu dilarang menggunakan fasilitas pemerintahan desa untuk kepentingan sebagai calon kuwu. dalam hal kuwu cuti sebagaimana dimaksud pada juru tulis melaksanakan tugas dan kewajiban kuwu. pamong desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kuwu harus mengajukan cuti terhitung sejak terdaftar sebagai bakal calon kuwu sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon kuwu terpilih. pengajuan cuti juru tulis yang pns sebagaimana dimaksud pada diajukan cutienya kepada pembina kepegawaian daerah. pengajuan cutitugastugas kuwu. pegawai negeri sipilpimpinan dan anggota bpd yang mencalonkan diri dalam pemilihan kuwu dan sudah ditetapkan sebagai calon kuwu harus mengundurkan diri. paragraf penetapan dan pengumuman nama calonmelalui media masa dan atau papan pengumuman tentang nama calon kuwubersifat final dan mengikat. dalam hal calon kuwu setelah penetapan hanya berjumlah (dua) orang, dan salah satu calon kuwu dengan sengaja mengundurkan diri, maka kepadanya dikenakan sanksi dandalam hal calon kuwu yang memenuhi persyaratan kurang dari (dua) orang, panitia pemilihan kuwu memperpanjang waktu pendaftaran selama (dua pulparagraf surat suarabersangkutan secara sah sekurang kurangnya (enam) bulan berturut turut yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk ktp) dan atau kartu keluarga kk) dan telah ditetapkan sebagai pemilih, penduduk desa yang berada berdasarkan persetujuan dari kuasa calon kuwuuwu menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara, yang diumumkan oleh panitia pemilihan kuwu dalam jangka waktu selama (tiga) hari pada tempat yang mudah dijangkau masyarakatuwuuwuuwuselama (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap tempat yang strategis desa untuk diketahui oleh masyarakaampanye penyelenggaraan kampanye dapat dilakukan diseluruh wilayah desa yang bersangkutrapat umum,uwu, dan bhakti sosial, pelaksanauwu yang lainuwu, pamong desa, dan cc. anggota badan persyaratan desaparagraf pelaksanaan pemungutan suara pada saat pemungutan suara, pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos salah satu gambar calon dalam surat suarggunakan hak pilihuwu, kemudian panitia pemilihan kuwuuwu, panitia pemilihan kuwu memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kuwu pada desa dengan tps hanya (satu), calon kuwuuwu terpilih sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturanyampaikan laporan hasil pemilihan kuwu kepada bpd. bpd berdasarkan laporan hasil pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada menyampaikan calon kuwu terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada bupati melalui camat dengan tembusan kepada kuwu. usulan kuwu terpilih sebagaimana dimaksud pada disampaikan dalam kurun waktu (dua) hari kalender setelah selesainya penghitungan suara. bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kuwu dengan keputusan bupati. bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan kuwu terpilih paling lama (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan kuwu. bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik kuwu terpilih paling lama (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerbitan keputusan bupati. tempat pelantikan kuwu lebih lanjut ditetap kuwu terpilih diambil sumpah janji menurut agamanya dan dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjukterpilihpbd. dana bantuan dari apb des untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara, yang bersumber dari pendapatan asli desahonorarium panitia pemilihan kuwu, bpd dan biaya makan minum rapat rapat panitia dan kelengkapan peralatan lainnya. sumber dana pemilihan kuwu yang berasal dari apbd dituangkan dalam apb desapada perhitungan alokasi dasar dan alokasi formula. alokasi biaya pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. panitia pemilihan kuwu dilarang meminta dan menerima uang atau barang dari calon kuwu. bab ketentuan sanksi calon kuwu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam maka dikenakan sanksi adminstrasi berupa denda setinggi tingginya rp. (lima puluh juta rupiah) dan tidak diperbolehkan mencalonkan diri lagi sebagai calon kuwu pada pemilihan kuwu berikutnyaan ditetapkan dalam ketentuan tata tertib kampanye oleh panitia pemilihan kuwukhususpersyaratan calon kuwu antar waktu disamakan dengan persyaratan calon kuwu. bab viii penutup pada saat peraturan daerah ini berlakuiman sesuai dengan aslinya kpa lan ian hukum setda (depo indramayu yan pan berhemat riyadh, tmilihan kuwmaksud disini adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh bpd khusus untuk pemilihan kuwu antar waktualokasi dasar adalah alokasi minimal biaya pemilihan kuwu yang akan diterima oleh setiap desa yang menyelenggarakan pemilihan kuwu dengan penghitungan secara merata untuk honorarium panitia pemilihan kuwu, panitia pembantu, lintas desa, alat kelengkapan tempat pemungutan suara, alat tulis kantor, dan biaya makan minum rapat rapat panitia dan kegiatan lainnya. alokasi formula adalah alokasi biaya pemilihan kuwu yang diterima oleh setiap desa menyelenggarakan pemilihan kuwu dengan penghitungan secara proporsional untuk honorarium badan permusyawaratan desa, honorarium petugas validasi data pemilih, cetak surat pemberitahuan, cetak surat undangan dan tanda terima serta cetak surat suarakuwuncana pembangunan jangka panjang daerah (ipjp) kota cimahi tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota cimahi, menimbang bahwa kota cimahkota cimahi yang maju dan sejahtera: bahwacc.cimahi tahun dengan peraturcondong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, oleh karena itu penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasiyang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat kota cimahi. oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang daerah kota cimahi yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah kota cimahi adalah produk dari semua elemen masyarakat kota cimahi, baik individu, kelompok ataupun mereka yang merasa berkepentingan terhadap perencanaan jangka panjang daerah kota cimahi. pembangunan kota cimahiota cimahi, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan otonomi daerah sebagaimana dirumuskan dalam undang undang nomorota cimahi tahun merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya, oleh karena itu upaya yang sangat penting dan mendesak bagi masyarakat kota cimahi adalah menata ulang dan menetapkan visi yang ingin dicapai masa depan dengan cara mengatur dan mengendalikankota cimahi dapat bersaing dan memilki keunggulan yang komparatif. otonomi daerah memberikan peluang yang luas kepada para perencana pembangunan daerah agar bisa merancang perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi riil masing masing daerah. dalam rangka memperkuat desentralisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan serta dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pemerintah kota cimahi dan, maka penyusunan ipjp kota cimahi menganut paradigma perencanaan yang visioner, oleh karena itu ipjp daerah kota cimahi hanya memuat arahan secara garis besar. kurun waktu ipjp daerah kota cimahi adalah (dua puluh) tahun. pelaksanaan ipjp daerah kota cimahi, sebagaimana undang undang nomor tahun adalah dari tahun sampai dengan tahun yangnamun dalam pelaksanaan rpm dapat disesuaikan dengan kondisi sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, kemudian pelaksanaan ipjp tersebut dirinci dalam dokumen rpm daerah tahun rpm daerah tahun rpm daerah iii tahun rpm daerah tahun rpm daerah tahun dalam menyusun ipjp kota cimahi, ipjp nasional digunakan sebagai pedoman. pertahanan pelaksanaan rencana pembangunan daerah kota cimahi dibagi dalam rpm kota cimahi sesuai dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. ipjp daerah kota cimahi memuat gambaran umum kondisi daerah, analisis isu isu strategis, visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kota cimahi. setelah terpilihnya walikota dan wakil walikota melalui pemilihan umum secara langsung, maka visi misi calon walikota dan wakil walikota terpilih disusun menjadi rpm yang:satuan kerja perangkat daerah serta rencana kerjasama antar kabupaten kota jawa barat, dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatiferikutnya, yaitu pada tahun dan namun demikian,kurun waktu ipjp daerah sesuai dengan kurun waktu ipjp nasional sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahunkota cimahi kota cimahi, menjamin kesinambungan pembangunan daerah antara periode rencana pembangunan jangka menengah: dan menjamin setiap calon kepala daerah tidak menterjemahkan kebutuhan masyarakat tanpa dasar rencana jangka panjang sesuai dengan undang undang. rencana pembangunan jangka panjang daerah kota cimahiota cimahi, serta strategi untuk mencapainya. visi merupakan penjabaran cita cita masyarakat kota cimahi. apabila visi telah merumuskan makkota cimahi. ipjp kota cimahi harus disusun dengan mengacu pada ipjp nasional sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki. selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam rpm kota cimahi. mengingat ipjp nasional menjadi acuan dalam penyusunan ipjp daerah, bappeda kota cimahi berkewajiban untukrancangan ipjp kota cimahi hasil musrenbangda sebelum pengesahan dan penetapan dengan peraturan daerah akan dikoordinasikan dengan badan perencanaan pembangunan daerah provinsi jawa barat dipjp kota cimahi ini ditetapkan dengan peraturan daerah. rpm daerah kota cimahi merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. rpm kota cimahiipjp kota cimahi disusun dengan mengacu kepada ipjp nasional dan ipjp provinsi jawa barat. peraturan daerah tentang ipjp kota cimahi terdiri dari bab dan yang mengatur mengenai pengertian pengertian: muatan ipjp daerah, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ipjp daerah rpm daerah kota cimahi, ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap rpm nasional dan rpm provinsi:ota cimahi yang berisi isu isu strategis, visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah il. demidan wakilmaksud dari mengacu kepada ipjp nasional dan ipjp provinsi jawa barat, dengan pertimbangan bahwa dalam rangka sinergitas penyelenggaraan fasilitasi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka dengan kewenangan otonomi daerah dengan asas desentralisasi memungkinkan pemerintah kota cimahi melakukan penyesuaian dengan rencana rencana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dan pemerintah provinsi jawa barat, sehingga keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan kota cimahi berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan platform ipjp nasional dan provinsi jawa barat. yang kemudian ipjp daerah dijabarkan lebih lanjut oleh walikota berdasarkan visi dan misi dirinya yang diformulasikan dalam bentuk rpm daerah. cukup jelas. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ipjp dilakukan oleh masing masing pimpinan satuan kerja perangkat daerahipjp dari masing masing satuan kerja perangkat daerah. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ipjp daerah kota cimahi dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kota cimahi. cukup jelascimahiencana pembangunan jangka panjang daerah kota cimahi tahun yang selanjutnya disebut ipjp daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerahyang selanjutnya disebut rpm daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kota cimahi untuk periode (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program walikota dengan berpedoman pada ipjp daerah serta memperhatikan rpm nasional, rpmota cimahi yang selanjutnya disebut rkd adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kota cimahiisu isu strategis, visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. ipjp daerah merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya otonomi daerah kota cimahi yang tercantum dalam undang undang nomor tahun yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing kota, meningkatkan prinsip demokratisasi, pemerataan, keadilan. dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kota tersebut perlu ditetapkan dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan daerah kota cimahwalikotawalikota berikutnya. kepala daerah periode berikutnya berkewenangan untuk melakukan penyesuaian rencana dengan dokumen rpm daerah sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih sesuai dengan peraturan perundang undangan. rpm daerah sebagaimana dimaksud pada disusun dengan memperhatikan rpm nasional dan provinsi bab iii sistematika ipjp daerah ipjp daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut: babi:ioc toshibanjelasan atas peraturan daerah nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (ipjp) kota cimahi tahun i. umum negara kesatuan republik indonesiapemerintah negara kesatuan republik indonesia telah menetaputamaundang undang nomor tahun kota cimahi sebagai daerah otonom, harus membentuk visi, misi dan arah pembangunan kota cimahi untuk masa tahun depan., dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerahrencanaan jangka panjang lebihdiajukan oleh: ala nama sudirman, s.h.: bea tempat tanggal lahir bangka, mei tae kewarganegaraan indonesia, kas ona alamat kp. warga mulya rt. rw. kelurahan sungai daeng, kecamatan mentok, bangka barat: nama sari, s.e.: tempat tanggal lahir bangka, mei kewarganegaraan indonesia: alamat jalan hawai raya nomor rt. rw. puri mansion, kelurahan kembangan selatan, kecamatan kembangan, jakarta barat,.h., samulo napitupulu, s.h., pergi situmorang, s.h., apriandy iskandar dalimunthe, s.h., commas ref, s.h., rahmat taufik, s.h., advokat kuasa merdeka barat jakarta tel, ema:.p. soros nomor gondangdia lama, menteng, jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk tim advokasi dpp bahu xii tanggal desember dan memberi kuasa pula kepada prof. dr. yusril iha mahendramuhammad dul ikrar, s.h., advokat kuasa hukum pada kantor iha iha law firm, beralamat lightweight kota casablanca lantai jalan casablanca kav. jakarta, berdasarkan surat kuasa tambahan nomor sk.mk i&iangka barat, beralamat jalan jenderal sudirman nomor mentok, bangka barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada asli basri, s.h., ag., wira sastrawan, s.h., nofrianto, s.h., advokat kuasa hukum pada kantor asli basri associates, beralamat jalan yos sudarso nomor pangkalbalam, pangkalpinang, bangka belitung, berdasarkan surat kuasa khusus nomor skk kpu babail. nama drs. farhan ali, m.m.: warga negara indonesia, alamat jalan raya pelatih, sungai baru, mentok, bangka barat: nama markus, s.h.: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id jamban bahwa uraian jumlah pemilih yang tidak memilih, jumlah dpt dan jumlah yang tidak dibagikan sebagai berikut:desa air gantangbelo laut kecamatan mentok terdapat orang yang tidak memilih dari jumlah dpt sementara orang tidak mendapatkan c6, bahwa total keseluruhan dari tps tersebut atas orang yang tidak memilih dari total dpt atau sementara terdapat orang tidak mendapatkan atau dari jumlah orang yang tidak memilih: bahwa merujuk padamerdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi gomerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do erdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf f3. ,emohon i3.5j)i3.6j)bangka barat tahubukti pt 1j,(vide bukti merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id p 5j. dengan demikian, pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati bangka baratmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idbangka baratbahwa jumlah penduduk wilayah kabupaten bangka baratgkbangka barat diumumkan oleh mi3.10j menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan atas karena itu, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idlah merupakan kewenangan mahkamah dan permohonan pemohon tidak jelas (obscura libel), serta pihak terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon bukanlah merupakan kewenangan mahkamah, permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu, permohonan pemohon tidak jelas (obscura libel), dan permohonan pemohon salah objek, bahwa terhadap eksepsi memohon dan eksepsi pihak terkait mengenai permohonan pemohon bukanlah merupakan kewenangan mahkamah telah dipertimbangkan dalam paragraf f3. dan f3. atas. pada pokoknya mahkamah telah menyatakan bahwa permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan dengan demikian, eksepsi memohon dan eksepsi pihak terkait guo tidak beralasan menurut hukum: bahwa terhadap eksepsi memohon dan eksepsibahwa terhadap eksepsi pihak terkait mengenai permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu telah dipertimbangkan dalam paragraf f3. dan dengan demikian, eksepsi pihak terkait guo tidak beralasan menurut hukum: bahwa terhadap eksepsi pihak terkait mengenai permohonan salah objek, pihak terkait mendalilkan bahwa pemohon bukanlah pasangan calon karena dalam permohonannya, pemohon mendalilkan kedudukan hukum (legal standing) pisi!), merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id hasil pemilukada kabupaten bangka barat:. hak pilih yang tidak memilih pemilih jumlah pemilih tersebut, cukup signifikan mempengaruhi penghitungan perolehan suara merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id terhadap hal tersebut atas, pemohon tidaklah serta merta dinyatakan bukan sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati bangka barat tahun bukti pembanding yang dapat dijadikan rujukan mengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati bangka barat tahun adalahdivide bukti p 5j. terlebih lagi dalam kesimpulan pemohon bertanggal februari halaman menyatakan bahwa surat keputusan memohon tentang penetapan pasangan calon adalahdengan demikian, eksepsi pihak terkaitpemohon, bukti bukti dan keterangan para saksi memohon, bukti bukti dan keterangan para saksi pihak terkait, bukti bukti dan keterangan tertulis panitia pengawasan pemilihan kabupaten bangka barat sebagai berikut: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id terdapat sebanyak formulir kecamatan, yaitu kecamatan kelapa, kecamatan paritta, dan kecamatan mentok yang tidak dibagikan, terdapat sebanyak,terdapat pemilih tps desa terentang, kecamatan kelapa, yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena pemindahan lokasi tps tanpa pemberitahuan kepada masyarakat: i3. menimbang bahwa terhadap permasalahan hukum pertama, yakni terdapat formulir yang tidak dibagikan kecamatan, yaitu kecamatan kelapa, kecamatan paritta, dan kecamatan mentokmemohon tidak menyampaikan sebanyak formulir kecamatan, yaitu kecamatan kelapa, kecamatan paritta, dan kecamatan mentok tersebut, menurut pemohon, terdapat. dari total dpt yang berjumlah orang tps tersebut, sebanyak orang tidak memilih atau yo, dan sebanyak orang diantaranya tidak mendapatkan formulir atau 61y6 dari jumlah orang yang tidak memilih. terhadap permasalahan tersebut, dengan merujuk pemohon mendalilkan bahwa jumlah pemilih yang tidak dapat memilih karena tidak mendapat formulir dengan jumlah yang signifikan merupakan bukti terdapat hak pilih yang dihilangkan oleh memohon akibat kesalahan memohon: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang bertanda sampai dengan ahli dr. besar, s.h., m.h., dan saksi arah, siti rosita, serta warni,, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pilkada tahun berjalan lancar dan kondusif, dan memperoleh persentase pemilih tertinggi, yakni sebesar dibandingkan dengan kabupaten bangka selatan dan kabupaten bangka tengah yang juga melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati serentak provinsi kepulauan bangka belitung. memohon mendalilkan telah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur mekanisme yang berlaku, yakni memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada ppk, pps, dan kpps bahwa apabila formulir tidak sampai kepada pemilih, maka dibuat berita acara dan alasan alasannya, serta memohon juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara memasang baliho spanduk, iklan pada surat kabar lokal, sosialisasi melalui radio lokal, pengumuman melalui masjidyang dihadiri oleh panwascam se kabupaten bangka barat dan tim pemenangan pasangan calon yang salah satu materi dalamnya terkait proses penyampaian formulir c6: menurut memohon, formulir kwk (pemberitahuan memilih) telah disampaformulirkan lagi keberadaannya, yang dibuktikan dengan adanya berita acara pengembalian formulir c6. selain itu, menurut memohon, pemohon tidak dapat merujuk pada putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii dikarenakan permasalahan atau peristiwa yang melatarbelakangimerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id untuk membuktikan dalil bantuannya, memohon mengajukan bukti tn sampai dengan tn bukti tc. kelapa. kelapa. tps9 sampai dengan tc. kelapa. kelapa. tps9 bukti tc. kelapa. kelapa. tps10 sampai dengan tc. kelapa. kelapa. tps10 bukti tc. kelapa. terentang. tps4 sampai dengan tc. kelapa. terentang. tps4 bukti tc. paritta. air gantang. tps1 sampai dengan tc. paritta. air gantang. tps1 bukti tc. paritta. puput. tps1 sampai dengan tc. paritta. puput. tps1 bukti tc. paritta. puput. tps3 sampai dengan tc. paritta. puput. tps3 bukti tc. paritta. puput. tps11 sampai dengan tc. paritta. puput. tps11 bukti tc. mentok. belo laut. tps12 sampai dengan tc. mentok. belo laut. tps12 bukti tc. tampilan. tampilan. tps1 sampai dengan tc. tampilan. tampilan. tps1 dan saksi hero kasino, robiullah, serta aru ibnu ash yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara, bahwa pihak terkait juga membantah dalil pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam pemilukada bangka barat tidak terlalu tinggi sebagaimana dapat dilihat dalam formulir dan da kwk beserta laporannya, sertpihak terkait mendalilkan bahwa memohon telah mengakomodir hak pilih para pemilih yang tidak mendapat formulir c6 kwk melalui penggunaan ktptelah diakomodir oleh mahkamah konstitusi melalui putusan mahkamah konstitusi nomor puu menurut pihak terkait, pemohon tidak tepat mengutip putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii karenihan gubernur, bupati, dan walikota tahun untuk membuktikan dalil bantuannya, pihak terkait mengajukan bukti surat tulisan diberi tanda pt sampai dengan pt dan pt serta saksi idar dan lim ket khong, yang keterangan selengkapnya termuatbahwa,6 kwk merupakan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih .penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih tps dilaksanakan pada tanggal desember sampai dengan desember bahwa berdasarkan alat bukti surat tulisan berupa berita acara penyampaian formulir c6 kwk (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih) yang diajukan oleh pemohon, memohon dan pihak terkait, terdapat fakta bahwa pada pokoknya memohon telah melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan formulir c6e kwk kepada pemilih. hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi memohon yaitu hero kasino, robiullah, dan aru ibnu ash, yang pada pokoknya menerangkan bahwa formulir c6e kwk telah disampaikan kepada pemilih dan terhadap formulir c6e kwk yang tidak tersampaikan kepada pemilih disebabkan karena meninggal dunia, terdaftar ganda, pindah alamat, dan tidak ditemukanmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idbahwa iapun terdapat pemilih yang tidak mendapat formulir c eee , berdasarkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara pada tps tps, baik petugas kpps maupun saksi dari setiap pasangan calon menandatangani berita acara tersebut (vide bukti tc. kelapa. kelapa. tps9 bukti pt 4b, bukti tc. kelapa. kelapa. tps10 bukti pt 4c, bukti merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tc. kelapa. terentang. tps4 bukti pt 4d, bukti tc. paritta. air gantang. tps1 bukti pt 5b, bukti tc. paritta. puput. tps1 bukti pt 5c, bukti tc. paritta. puput. tps3 bukti pt 5d, bukti tc. paritta. puput. tps11 bukti pt 5e, bukti tc. mentok. belo laut. tps12 bukti pt 6b, bukti tc. tampilan. tampilan. tps1 bukti pt 7bj, terhadap fotokopi formulir c6 kwk yang tidak dibagikan kepada pemilih sebanyak lembar yang berisi nama tps desa belo laut, kecamatan mentok, yang diserahkan oleh saksi pemohon, sulaiman, dalam persidangan, menurut mahkamah, fotokopi formulir ce kwk sebanyak lembar yang berisi nama tersebut, tidak termasuk dalam daftar alat bukti pemohon yang telah disahkan dalam persidangan dan tidak dinazegelenlleges, serta kebolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, selain itu, saksi pemohon tersebut tidak dapat menunjukkan lembar aslinya,yang pada pokoknya menyatakan bahwabahwamemohon telah melaksanakan tugasnya dalam rangka mengakomodir hak konstitusional pemilih. memohon memberi kesempatan kepada orang pemilih yang memilih dengan menggunakan ktp, namun tanpa formulir a5 kwk (surat pemberitahuan daftar pemilih pindahan). untuk membuktikan dalil bantuannya, memohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda tc. tampilan. tampilan. tps1 tc. tampilan. tampilan. tps1 dan tc. tampilan. tampilan. tps1 serta saksi ricky sanjaya selaku ketua kpps pada tps desa tampilan, kecamatan tampilan, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara: bahwa pihak terkait mengajukan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan memohon yang memberikan kesempatan kepada orang pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan ktp telah merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id mengakomodir hak konstitusional para pemilih yang bersangkut7b, dan pt sampai dengan pt serta saksi hari agustina selaku saksi pasangan calon nomor urut tps desa tampilan, dan saksi sutrisman selaku sekretaris desa tampilanbahwa tidak menemukan atau menerima laporan terkait pemilih yang tidak terdaftar dpt tps desa tampilan, kecamatan tampilan yang menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan formulir a5 kwk, sebagaimana didalilkan pemohon guo: bahwa terhadap dalil pemohon guo, berdasarkan fakta dalam persidangan dan alat bukti yang diajukan, mahkamah menemukan bahwa pemohon tidak mengajukan alat bukti surat tulisan dan saksi untuk mendukung dalil pemohon guoalamat dan tempat tps desa terentang, kecamatan kelapa yang mengakibatkan sebanyak pemilih dari total jumlah dpt sebanyak pemilih atau sebesar tidak dapat memilih karena tidak mengetahui dimana tempat memilih. menurut pemohon, memohon memindahkan tps beberapa kali, yakni awalnya ditempatkan sekolah dasar negeri kelapa, lalu dipindahkan depan rumah mulyadi rt. lalu pada hari pencoblosan dipindahkan lagi halaman rumah alfian rt. desa terentang tanpa pemberitahuan kepada masyarakat, untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan saksi and, yang pada pokoknya menyatakan bahwa alamat dan nomor tps ditetapkan oleh memohon berdasarkan usulan dari kpps melalui ppk halaman rumah bapak mulyadi yang rumahnya berada pinggir jalan raya mentok desa terentang, namun oleh karena adanya keberatan dari istri bapak mulyadi atas penggunaan halaman merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id rumahnya, lokasi tps dipindahkan halaman rumah bapak fahrudin yang berjarak meter dari lokasi rumah bapak mulyadi. pemindahan lokasi tps desa terentang disampaikan secara berantai oleh petugas kpps dan diumumkan kepada masyarakat dalam acara rebo rekaman pada tanggal desember masjid nurul iman, desa terentang, untuk membuktikan dalil bantuannya, memohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda ta tc. kelapa. terentang. tps4 sampai dengan tc. kelapa. terentang. tps4 tn tn serta saksi yusuf selaku ketua kpps pada tps desa terentang yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara: bahwa pihak terkait juga membantah dalil pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perpindahan tps terpaksa dilakukan karena pihak keluarga tidak berkenan apabila harus menebang pohon yang tumbuh halaman akibat pendirian tps. lokasi tps desa terentang yang dipindahkan dari lokasi sebelumnya terlihat jelas karena hanya berpindah kurang lebih meter dari tempat semula, sehingga tidak menyulitkan pemilih mencarinya4d dan pt serta saksi masak selaku pengurus masjid nurul iman, desa terentangpemindahan lokasi tersebut dilakukan karena saudari murni, isteri mulyadi, tidak setuju halaman rumahnya dijadikan sebagai lokasi tps. oleh karena itu, lokasi tpsartisipasi pemilih tps tersebut sebesar dari pemilih yang terdaftar dalam dpt, sedangkan partisipasi pemilih tps terdekat (tps sebesar tps sebesar tips sebesar ips sebesar ,5y5, dan tps sebesar y42),memohon menetapkan nomor dan alamat tps berdasarkan keputusan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idempat pemungutan suara tps) pemilihan bupati dan wakil bupati bangka barat tahun pada tanggal desember dan lokasi tps desa terentang beralamat halaman rumah mulyadi (vide bukti ta dalam keterangannya persidangan, saksi pemohon, anda, yang mendapat formulir c6 kwk untuk memilih tps desa terentang berangkat tps dengan menggunakan sepeda motor pada pukul wib dalam kondisi tidak ada penghalang untuk melihat dan menemukan tps dimaksud, namun saksi tidak jadi memilih dengan alasan tidak menemukan tps sesuai lokasi yang telah ditentukan. saksi anda menyatakan baru mengetahui bahwa tps dipindahkan seminggu setelah hari pemilihan. berdasarkan keterangan saksi memohon, yusuf, dalam persidangan dan keterangan tertulis panitia pengawas pemilihan kabupaten bangka barat, pemindahan lokasi tps desa terentang hanya berjarak meter dari lokasi semula (vide tn saksi memohon, yusuf, bersama dengan petugas kpps lainnya memberitahukan pemindahan lokasi tps kepada masyarakat secara berantai dan mengumumkan pemindahan lokasi tps desa terentang pada acara rebo rekaman masjid nurul iman pada malam hari tanggal desember yang dihadiri oleh sekitar orang lebih dan hal ini didukung oleh keterangan saksi pihak terkait, masak, yang menyatakan bahwa benar ada pemberitahuan pemindahan tps dari halaman rumah mulyadi halaman rumah fahrudin: menurut mahkamah, pemindahan tps desa terentang masih dalam jangkauan penglihatan yang normal, sehingga tidak menyulitkan para pemilih untuk melaksanakan hak pilihnya, dan memohon juga telah berupaya menyebarluaskan informasi mengenai pemindahan tps kepada masyarakat: berdasarkan bukti surat tulisan yang diajukan oleh memohon, yakni berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara, terdapat fakta bahwa jumlah pemilih tps desa terentang sebanyak pemilih dari total pemilih dalam dpt. hal ini didukung oleh keterangan saksi yusuf dan keterangan tertulis panitia merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id., dari ketiga tps tersebut jumlah dpt adalah yang menggunakan hak pilih yang tidak memilih pemilih jumlah pemilih tersebut (right vote) untuk memilih (right vote), bahwa merujuk pada putusan mahkamah konstitusi atas, jumlah pemilih yang tidak dapat memilih karena tidak mendapat dengan jumlah yang signifikan merupakan bukti bahwa terdapat hak pilih yang dihilangkan oleh memohon akibat kesalahan memohon: bahwa mengingat selisih suara pemohon pasangan calon nomor urut dengan pasangan calon nomor urut hanya berjumlah suara, hilangnya hak pilih pemilih dengan jumlah sebesar uraian atas, dapat secara signifikan mempengaruhi perolehan suara, bahwa banyaknya pemilih yang kehilangan hak pilihnya tersebut menjadikan pelaksanaan pilkada cacat hukum karena memohon telah menghilangkan hak konstitusional untuk memilih. oleh karenanya beralasan merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god pengawas pemilihan kabupaten bangka barat. berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan perolehan suara tersebut ditandatangani oleh petugas kpps dan saksi dari setiap pasangan calon serta tidak ada keberatan dari saksi masing masing pasangan calon (vide tc. kelapa. terentang. tps4 dan tc. kelapa. terentang. tps4 pt 4dj, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum atas, mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang dapat meyakinkan bahwa pemindahan lokasi tps desa terentang tersebut mempengaruhi kebebasan pemilih untuk melakukan pemilihan, menghalangi pemilih untuk melakukan pemilihan dan tidak terbukti pula mempengaruhi pemilih untuk memenangkan pasangan calon tertentu, khususnya pihak terkait. selain itu, tidak ada bukti yang dapat meyakinkan mahkamah bahwa tindakan memohon, dalam hal ini kpps, memindahkan lokasi tps desa terentang tersebut adalah ditujukan untuk memenangkan pihak terkait. dengan demikiansepuluhmerdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusibarat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god menurut hukum untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang tps tps tersebut, bahwa selain itu terdapat orang pemilih yang tidak tercantum dpt tps desa tampilan, kecamatan tampilan, yang yang memilih tanpa menggunakan form a5. ke orang pemilih tersebut adalah pegawai negeri sipil yang ikut rombongan pejabat bupati pada saat pencoblosan suara padahal ketiga pns tersebut tidak tercatat dalam dpt desa tersebut. pada saat proses penghitungan suara ppk, saksi pemohon mengajukan protes dan keberatan, namun ketua ppk tidak mau menanggapi dan tetap mensahkan hasil penghitungan tps tersebut: adanya pemilih yang tidak terdaftar dpt namun memilih tanpa menggunakan sementara yang bersangkutan terdaftar tps lain, membuat perolehan suara tps tersebut menjadi tidak sah karenanya harus dilakukan pemungutan suara ulang, bahwa pemohon juga menemukan bahwa memohon dengan sengaja mengubah memindahkan alamat dan tempat tps tps desa terentang kecamatan kelapa. akibatnya sebanyak pemilih dari jumlah dpt pemilih tidak dapat memilih, atau sebanyak pemilih tidak dapat memilih karena tidak mengetahui mana tempat memilih. memohon memindahkan tps beberapa kali. awalnya, tps ditempatkan sekolah dasar negeri kelapa, lalu dipindahkan depan rumah suhani lalu pada hari pencoblosan dipindahkan lagi halaman rumah alfian beralamat desa terentang tanpa ada pemberitahuan oleh memohon kepada masyarakat. warga desa terentang kecamatan kelapa ini merupakan warga yang selama ini menjadi pendukung pemohon: yang dpt tidak keterangan maa kelapa terentang |4a6e8| alamat tanpa pemberitahuan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do yang telah disebutkan atas, yaitu: tps desa puput kecamatan parit tiga: tps desa puput kecamatan parit tiga: tps desa belo laut kecamatan mentok, tps desa tampilan, kecamatan tampilan, tps desa terentang kecamatan kelaprhitungtertanggal desember sepanjang mengenai perhitungan perolehan suara dmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id, memerintahkan memohon untuk melakukan pemungutan suara ulang tps tps berikut in: memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kabupaten bangka barat untuk melaksanakan ke barat nomor pts kpu babak: bukti fotokopiangka barat tahun model db1 kwk): bukti fotokopi keputusan kpu kabupaten bangka barat nomor pts kpu babak tanggal merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idrapat pleno nomor ba viii tanggalpleno nomor ba vii tanggal agustusmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id: bukti fotokopi berita acara tanggal desember tentang penyampaian formulir pemilih tps desa sekar birumerdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god bukti fotokopi berita acara tanggal desember tentang penyampaian formulir pemilih tps desa belo laut kecamatan mentok: bukti fotokopi rekapitulasi penyampaian pemilih perdana kecamatan kelapa, tertanggal desember bukti fotokopi rincian model kwk kecamatan paritta, tertanggal desember bukti fotokopi catatan kejadian khusus tanggal desember tentang keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suaraahli dr. besar, s.h., m.h. ahli menyampaikan pokok pokok pandangan berkaitan dengan perkara keberatan atas penetapan perolehan suara nomor pts kpu babak antara sudirman, sh. dan syari, pemohon) dengan kpu bangka barat memohon) yang dianggap telah merugikan pemohon sebagai kontestan pemilihan kepala daerah bangka barat tahun sebagai ahli yang menekuni masalah hukum tata negara, yang pernah bergabung dengan forum rektor sebagai pemantau dan pengawas jakarta, serta menjadi petugas kpps selama dua periode tangerang, akan menggunakan kesempatan ini untuk menyoroti sisi fundamental dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini, berangkat dari informasi yang diperoleh dari pemohon. ada dua aspek yang ahli akan gunakan untuk menyoroti permasalahan ini. pertama, dari sisi moralitas hukum dan dari sudut asas asas umum pemerintahan yang baik. pertama tama untuk mengaitkan pandangan ahli dengan sebuah teori tentang moralitas yang secara luas dipelajari oleh para akademisi dan ahli filsafat hukum. teori ini lazim disebut dengan inner morality law dari lon fuller seorang ahli hukum dari harvard university yang menulis buku berjudul morality law". merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id menurut fuller, moralitas itu dapat dibedakan menjadi dua jenis. ada yang disebut dengan moralitas aspirasi dan moralitas kewajiban. moralitas aspirasi bersifat personal, sementara moralitas kewajiban bersifat interpersonal. dalam konteks hukum, moralitas yang digunakan sebagai sumber adalah moralitas kewajiban. patut dicatat bahwa moralitas aspirasi biasanya berangkat dari ekspektasi lebih tinggi daripada moralitas kewajiban. sebagai contoh, seorang individu yang ada dalam negara dapat saja memiliki aspirasi untuk menempuh pendidikan formal setinggi tingginya. negara tentu tidak sepenuhnya bisa memenuhi aspirasi individu ini karena ada banyak individu lain yang ternyata juga memiliki aspirasi yang sama, sementara sumber kemampuan negara tidak mencukupi. oleh sebab itu, negara menetapkan moralitas kewajiban (morality duty) yang secara material lebih terjangkau. misalnya, negara menyatakan setiap warganegara wajib menempuh pendidikan dasar. penetapan inilah yang merupakan kewajiban minimal negara untuk dilaksanakan sebagai moralitas kewajiban. moralitas kewajiban ini tidak hanya berdimensi material. moralitas kewajiban juga berdimensi formal, yaitu berisi syarat syarat untuk dapat memenuhi moralitas kewajiban material itu tadi. lon fuller memberi nema moralitas kewajiban berdimensi material ini sebagai outer morality law, sedangkan moralitas berdimensi formal itu sebagai inner morality law atau moralitas internal atau moralitas inti. jadi, yang justru dianggapnya sebagai inner morality justru adalah aturan aturan sekunder seperti aturan main. tanpa menghormati aturan main, maka tidak akan mungkin moralitas terhukum itu dapat dihadirkan. fuller lalu memberi contoh tentang apa itu moralitas internal itu. menampilkan asas legalitas (legality principle). berbeda dengan penjelasan tentang asas legalitas dalam hukum pidana. fuller menderivasi asas legalitas sebagai inner morality law ini dalam delapan premis. premis terakhir atau premis kedelapan dari asas legalitas ini, menurut ahli, sungguh sungguh relevan untuk dikaitkan dengan kasus ini. premis kedelapan ini berbunyi, there should confluence between what written statute declare and how officials enforce those statutes." artinya, harus ada kesesuaian antara apa yang ditulis dalam undang undang dan apa yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id warga negara indonesia, alamat air bungkuk, desa pemangkas, simpang teritip, bangka barat:gung roni, s.h., tapanuli hassanag,saksi para pihak: membaca keterangan tertulis panitia pengawas pemilihan kabupaten merdeka barat jakarta telp fax ema: seretanat@mahkamahkonstiusi sekarang mari kita lihat apa yang terjadi pada kasus yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah bangka barat pada akhir tahun setelah era reformasi, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dengan melibatkan sebanyak mungkin warga masyarakat sebagai pemilih. inilah hakikat dari demokrasi yang ingin dibangun. tujuannya jelas, yaitu untuk menampung aspirasi masyarakat. jika mengikuti teori fuller, maka setiap warga negara itu memiliki morality aspiration. mereka punya moralitas aspirasi. moralitas aspirasi ini wajib dihormati oleh negara. bagaimana cara menghormatinya? caranya adalah dengan membuat aturan main terkait pilkada itu dan kemudian secara konsisten menjalankannya. inilah yang disebut moralitas kewajiban yang terdalam, yakni inner morality law sebagaimana dinyatakan oleh lon fuller. apa yang terjadi jika moralitas terdalam atau inner morality law ini tidak dijalankan? fuller dengan tegas mengatakan bahwa produk hukum yang bertentangan dengan moralitas kewajiban yang terdalam itu haruslah dinyatakan batal dengan sendirinya. jika dikaitkan dengan kasus pilkada bangka barat ini, sepanjang fakta faktanya dapat dibuktikan nanti persidangan, dinyatakan ada kartu yang tidak dibagikan secara merata kepada para calon pemilih, padahal kewajiban membagikan kartu ini adalah aturan main yang harus dilaksanakan oleh memohon. kehadiran kartu ini secara yuridis dapat saja diperdebatkan sebagai bukan "undangan" untuk memilih, melainkan hanya "pemberitahuan". saya berpendapat, polemik ini bukan esensi dalam kasus ini. harus diakui bahwa secara sosiologis masyarakat kita masih berpendapat kartu ini adalah "undangan" yang harus mereka dapatkan terlebih dulu agar mereka dapat hadir tempat pemungutan suara. jika kartu ini tidak mereka pegang, berarti mereka tidak diundang. kalaupun akhirnya mereka tahu dan memutuskan untuk datang memilih, mereka tidak leluasa, yang belum tentu sesuai dengan agenda kegiatan mereka pada hari itu. jadi, secara sosiologis masyarakat kita masih berpendapat bahwa kartu itu adalah sebagai undangan yang harus mereka dapatkan. yang harus mereka dapatkan terlebih dahulu agar mereka dapat hadir tempat pemungutan suara. jika kartu ini tidak mereka pegang berarti mereka tidak diundang. anggapan seperti itu masih kental masyarakat kita. kalaupun akhirnya mereka tahu dan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id memutuskan untuk datang memilih, mereka tidak leluasa untuk yang belum tentu sesuai mungkin dengan agendanya kegiatan mereka masing masing pada hari itu intinya, praktik tidak terdistribusi secara bertanya kartu tidak boleh dianggap sebagai hal sederhana dalam proses pemilihan kepala daerah. mayoritas daerah bangka barat yang mengalami permasalahan sebagaimana dilaporkan oleh pemohon, bukanlah daerah yang memiliki kesulitan medan untuk pendistribusian tersebut. oleh sebab itu, kegagalan memohon untuk menjalankan tugas membagikan kartu kepada sebanyak banyaknya warga yang berhak memilih merupakan sebuah bentuk pelanggaran moralitas kewajiban terdalam (inner morality law) yang mencederai pelaksanaan pemilihan kepala daerah. jika petugas atau penyelenggara tidak dapat mempertanggungjawabkan tidak tersampaikannya form kepada pemilih, maka itu adalah pelanggaran keahlian atau pelanggaran moralitas. moral menentukan hukum dan apabila terjadi pelanggaran hukum, maka dalamnya sudah terjadi pelanggaran terhadap moral. kegagalan memohon dalam menjalankan tugasnya juga tampak dari informasi bahwa adanya pemilih yang tidak terdapat dpt namun dapat ikut memilih dan pemindahan tps yang semula sudah diinformasikan lokasinya pada para calon pemilih, tetapi kemudian dialihkan tempat lain, sehingga ada calon pemilih yang kemudian memutuskan tidak jadi menggunakan hak pilihnya. dengan demikian, saya berpendapat sangat adil dan bijaksana apabila majelis hakim konstitusi yang terhormat, mengabulkan permintaan pemohon yang berharap, khusus untuk tps tps yang diajukan oleh pemohon, dapat dilakukan pemilihan suara ulang. semata mata hal ini demi menjaga agar moralitas aspirasi dari warga negara dapat terjaga, dan kembali memohon sebagai aparat penyelenggara pilkada diberi kesempatan membuktikan dirinya sebagai penjaga moralitas kewajiban terdalam, yaitu inner morality law. selanjutnya saya akan mengupas permasalahan ini dari aspek asas asas pemerintahan yang baik (principles good governance). asas asas tersebut berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat negara dalam menjalankan fungsinya, dan merupakan alat uji bagi hakim dalam menilai tindakan negara, dan juga merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id sebagai dasar penggunaan sebagai pihak penggugat. komisi pemilihan umum sebagai lembaga independen penyelenggara pemilih tidak bisa tidak juga terkait dengan kewajiban penerapan asas asas pemerintahan yang baik ini. asas umum pemerintahan yang baik aub) menurut undang undang nomor tahun maupun undang undang nomor tahun isi!l.ngka disebutkan bahwanomor tahun menyebutkan asas asas umum penyelenggaraan negara itu meliputi: asas kepastian hukum yaknipemerintah. asas tertib penyelenggaran pemerintahan:, asas yang mendahulukan kesejahteraan umum, dengan cara yang aspirasi, akomodatif, dan selektif. asas keterbukaan,:,yang berlaku. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id ketujuh asas asas pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan dalam undang undang nomor tahun tersebut, menurut ahli, merupakan ketentuan yang secara eksplisit menjabarkan apa yang disebut "inner morality law" sebagaimana disampaikan oleh lon fuller. jadi, asas asas itu jika tidak dilaksanakan, dengan sendirinya melanggar kepantasan dalam penyelenggaraan negara. menurut ahli, jika benar secara faktual dapat diyakini apa yang disampaikan oleh pemohon benar adanya, bahwa telah terjadi kesengajaan untuk tidak dilakukan distribusi kartu secara merata, juga ada bukti pemilih tidak terdaftar dpt dibiarkan ikut memilih, dan ada pemindahan tps secara mendadak, sungguh sungguh layak dipertimbangkan sebagai pelanggaran serius dalam penyelenggaraan pilkada bangka barat ini. sekali lagi, sangat bijaksana apabila yang mulia majelis hakim konstitusi memutuskan untuk lokasi lokasi tps tersebut dilakukan pemungutan suara ulang. saksi pemohon arah saksi tinggal kebun, dusun puput atas, kecamatan paritta, saksi beserta suami tidak mendapat form c6: saksi tidak komplain karena tidak mendapat form c6, saksi tidak datang tps saat pilkada: terakhir ikut memilih pada saat pemilihan presiden: saksi tidak mengetahui terdaftar dalam dpt atau tidak: siti rosita saksi tinggal pasar, dusun puput, kecamatan paritta, saksi tidak mendapat form c6, saksi tidak tahu bahwa dapat memilih dengan menggunakan ktp jika tidak ada form c6, saksi mengetahui ada pilkada tanggal desember dari televisi: tidak ada sosialisasi dari kpu, ppk atau panas: ada orang dalam satu rumah yang dapat ikut memilih, namun ketiganya tidak memilih karena tidak mendapat form c6, merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god saksi tidak mengetahui terdaftar dalam dpt atau tidak, saksi tidak datang tps saat pilkada, warni saksi merupakan warga desa kelapa, kecamatan kelapa, saksi tinggal bukit kuang, desa kelapa, kecamatan kelapa, saksi tidak mendapat form c6, saksi baru kali ini mengikuti pemilihan kepala daerah bangka barat karena baru tahun tinggal bangka, sebelumnya tinggal banyuwangi, jawa timur, saksi pernah ikut memilih dalam pemilihan presiden, anggota dpr, dan kepala daerah selama banyuwangi: saksi baru tahu kalau tidak dapat form c6, dapat menggunakan ktp: saksi belum pernah memilih dengan menggunakan ktp: sulaiman saksi tinggal desa belo laut, kecamatan mentok dan ikut memilih tps desa belo laut, kecamatan mentok: saksi menyatakan bahwa hari setelah pemilihan, saksi dihubungi oleh keluarga sepupu, yakni mansa, yang merupakan anggota tim sudirman pemohon), untuk minta tolong pada saksi agar mencari form c6, saksi mendapat informasi dari teman bernama ale bahwa banyak yang tidak mendapat form c6, saksi menyerahkan fotokopi form sebanyak lembar dari tps desa belo laut yang tidak dibagikan kepada keluarga sepupu tersebut: saksi tidak melapor kepada panas bahwa form tidak dibagikan: saksi tidak mengetahui bahwa tidak diberikannya form adalah kecurangan: saksi tidak tahu ada permohonan sengketa pilkada bangka barat mahkamah konstitusi, saksi menyerahkan fotokopi form kepada panel hakim dalam persidangan: merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god anda saksi tinggal desa terentang, kecamatan kelapa, saksi mendapat form tps desa terentang, kecamatan kelapa, tetapi tidak memilih karena tps tidak ada lokasi yang telah ditentukan: saksi menggunakan motor berangkat tps dan menanyakan kepada seorang teman dimana lokasi tps namun teman tersebut tidak mengetahuinya, saksi tidak bertemu dengan orang lain selain teman tersebut, tidak ada peta atau pemberitahuan tertulis bahwa tps dipindahkan, saksi tidak melihat dimana lokasi tps yang telah dipindahkan tersebut, saksi datang tps pukul wib dan cuaca tidak hujan ketika hari pemilihan, saksi mengetahui bahwa tps dipindahkan seminggu setelah hari pemilihan: saksi membawa dan membacakan form yang diterima oleh saksi dalam persidangjuncto undang undang nomor tahun merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god undang undang nomor tahun tentang perubahan terhadap undang undang nomor tahun menyatakan, sengketa pemilihan terdiri atas: sengketa antar menyatakanketentuan ketentuan tersebut penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan adalah kewenangan pt.tun. bahwa berdasarkan ketentuamerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id nomor tahun juncto,ketentuan ketentuan sebagaimana tersebut dalam permohonannya dalam penyelenggaraan pilkada yakni dalam hal prosedur pembagian penyerahan form surat pemberitahuan untuk memilih) kepada pemilih, pemindahan lokasi tempat pemungutan suara dan penggunaan form penempatan ph, dan sama sekali tidak menguraikan kesalahan kesalahan dalam penghitungan suara yang dilakukan memohon, pada tingkat yang mana kesalahan kesalahan tersebut apakah pada tingkat penghitungan suara oleh kpps tps, apakah rekapitulasi hasil perolehan suara pada tingkat kecamatan ppk) atau rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kpu kabupaten bangka barat sehingga dapat mempengaruhi, hal tersebut sangat bertentangan dengan maksud sebagaimana yang dikehendaki menurut nomorerdasarkan uraian tersebut atas, didasari atas ketentuan ketentuan serta sebagaimana penjelasan penjelasan yang telah memohon sampaikan atas, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id maka adalah ada yang menjadi kewenangan bawaslu bawaslu, kewenangan ptun dan kewenangan mahkamah konstitusi.memohonlam hal adanya kesalahan atau kekeliruan dalam penghitungan dan tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara diluar permasalahan tersebut, sedangkan apa yang telah diuraikan pemohon dalam pokok permohonan pemohon merupakan kewenangan lembaga bawaslu bawaslu, bukan kewenanganbeserta lampiran dalam laporannya dalam pokok permohonan dan petit. huruf angka dan angka pmk permohonan pemohon sebagaimana dimaksud dalam paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bangka barat: membaca kesimpulan tertulisbahwa pemohon mengajukan sengketahari kamis dan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati bangka barat merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idpmk dan laporannya dalam lampiran pmkiv. pokok permohonan berbunyihuruf berbunyi:yang benar menurut pemohon.atas: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idberdasarkan uraian tersebut diatas, menurut memohonatas, memohon, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa secara umum pelaksanaan pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati bangka baratoleh pasangan calon peserta pemilihan, penyelenggara maupun oleh masyarakat pemilih, baikdengan tingkat terendah desa kelurahan, tidak ada laporan yang masuk dan melalui proses hukum, gambaran ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkada tahun kabupaten bangka barat tahun telah berjalan secara kondusif dan diterima oleh semua pihak, bahwa dalam pelaksanaan pilkada serentak provinsi kepulauan bangka belitung ada kabupaten, khusus pulau bangka, ada (tiga) kabupaten yang melaksanakan pilkada bupati dan wakil bupati, yaitu bangka selatan, bangka tengah dan bangka barat, dan dari ke (tiga) kabupaten yang melaksanakan tersebut, semuanya berjalan secara lancar aman dan kondusif, termasuk pelaksanaan pilkada tahun kabupaten bangka barat. dari (tiga) kabupaten yang melaksanakan pilkada tersebut, pelaksanaan kabupaten bangka barat sudah berjalan sebagaimana mestinya, baik dari segi persentase partisipasi dan peran serta masyarakat dalam memilih maupun peran serta seluruh elemen masyarakat dalam mensukseskan pilkada bangka barat tahun dimana kabupaten bangka barat memperoleh persentase partisipasi pemilih tertinggi dibandingkan dengan kabupaten bangka selatan dan bangka tengah, yaitu: kabupaten bangka barat sebesar sedangkan bangka selatan hanya dan bangka tengah hanya partisipasi pemilihnya dalam menggunakan hak pilihnya: bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati bangka barat tahun diikuti (tiga) pasangan calon yaitu: pasangan calon sudirman,sh dan sari, nomor urut merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id pasangan calon drs. farhan ali, dan markus, sh. nomor urut pasangan calon ust. zuri m.syawal, lc., dan h.syaiful farah,s. pd. nomor urut bukti bahwa perolehan suara hasil pemilihan bagi masing masing pasangan calon tersebut diatassebagai berikut: ma) see osn lan pasangan calon laa ust. zuri syawal, farah, pd. jan masa (rona 2x01 man san maan ara bukti bahwa berdasarkan uraian permohonan pemohon, menurut pemohon ada (tiga) hal yang menjadi permasalahan permohonan pemohon, yaitu: permasalahan adanya form (pemberitahuan untuk memilih) yang tidak sampai kepada pemilih:: permasalahan adanya pemindahan tps oleh kpps sebagaimana dalil pemohon:merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id oleh seluruh ppk maupun tingkat kabupaten oleh kpu kabupaten bangka baratkeberatan dan penolakan pemohotidak beralasan hukum, dan hanya berupa asumsi asumsi pemohon saja, baik permasalahan adanya form (pemberitahuan untuk memilih) yang tidak sampai kepada pemilih dan, serta adanya pemindahan tps oleh kpps sebagaimana dalil pemohon: bahwa sehubungan dengan dalil pemohon terkait dengan pembagian penyampaian form c6 kwk (pemberitahuan untuk memilih), bahwa memohon sampai dengan penyelenggara tingkat bawah kpps) telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai prosedur mekanisme yang berlaku, yang mana memohon telah melaksanasosialisasi yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, yang mana dalam materi tersebut sangat jelas, bahwa apabila form (pemberitahuan untuk memilih) tidak sampai kepada pemilih dengan alasan tersebut diatas, maka dibuat berita acara dan alasan alasannya, bahwaatas, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id memohon juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berdomisili wilayah kabupaten bangka barat dengan cara membuat dan memasang baliho spanduk pada beberapa titik tempat pada wilayah kabupaten bangka barat, memasang iklan pada media cetak surat kabar lokal dan juga melakukan sosialisasi melalui media elektronik yakni radio lokal dan cara cara yang lain sesuai adat setempat, yakni mengumumkan melalui mesjid mesjid yang ada wilayah kabupaten bangka baratbangka barat tahun pada hari jumat november pukul wib bertempat ruang gedung kpu bangka barat, yang dihadiri oleh panwascam se kabupaten bangka barat dan tim kampanye tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati. dan salah satu materi sosialisasi yang disampaikan oleh kpu kabupaten barat barat yaitu terkait proses penyampaian formulir c6, bukti (tn s.d. bahwa adanya form kwk (pemberitahuan untuk memilih) yang dibagikan oleh pps dan tidak sampai kepada pemilih yang namanya ada dalam daftar pemilih tetap, bahwa form kwk (pemberitahuan memilih) tersebut telah disampaikan dibagpembagian form (pemberitahuan untuk memilih)i lagi keberadaannya, hal ini dapat memohon buktikan dengan adanya berita acara pengembalian form (pemberitahuan untuk memilih). bukti (tc. kelapa. kelapa. tps9 (tc. kelapa. kelapa. tps10 (tc. kelapa. terentang. tps4 (tc. paritta. air gantang. tps1 merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tc. paritta. puput. tps1 (tc. paritta. puput. tps3 (tc. paritta. puput. tps11 (tc. mentok. belo laut. tps12 (tc. tampilan. tampilan. tps11 bahwa kondisi pertumbuhan penduduk kabupaten bangka barat sangat fluktuatif dan salah satunya dipengaruhi faktor urbanisasi, karena faktor sumber daya alam yang ada, sehingga pada waktu tertentu banyak penduduk dari luar pulau bangka yang datang untuk bekerja sebagai buruh tambang pulau bangka, dan pada waktu yang lain para buruh tambang ini berbondong bondong pula meninggalkan pulau bangka pulang daerahnya masing masing tanpa melapor kepulangan mereka kepada pihak aparat setempat, hal ini menyebabkan banyaknya jumlah penduduk yang ada dalam data penduduk yang tidak sesuai dengan kenyataannya, dengan kata lain masih ada nama dan datanya dalam data penduduk, akan tetapi orangnya sudah tidak ada, karena sudah pulang dan pindah daerah lain, demikian juga dengan faktor kematian, dimana masyarakat pulau bangka tidak tanggap dan cepat didalam mengurus atau membuat surat kematian, sehingga orang yang sudah meninggal seringkali masih ada namanya dalam data penduduk, hal ini menyebabkan setiap kali pelaksanaan pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah, bahwa data penduduk maupun data pemilih tidak selalu tepat, hal ini juga sangat berpengaruh pada pencetakan dan pendistribusian form (pemberitahuan untuk memilih), dimana form (pemberitahuan untuk memilih) dicetak berdasarkan jumlah dpt dan tb akan tetapi karena faktor kependudukan sebagaimana tersebut atas, pemilih yang ada namanya dalam form kwk sudah tidak ada lagi dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga sejumlah form kwk tidak bisa tersampaikan kepada pemilih merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id karena sudah meninggal dunia, pindah tempat tinggal maupun tidak diketahui lagi keberadaannya: bahwa sehubungan dengan dalil pemohon tentang permasalahan terdapatnya pemilih yang tidak terdaftar dpt ikut memilih tps desa tampilan kecamatan tampilan, menurut memohon berdasarkan kronologis kejadiannya dan ketentuan ketentuan yang berhubungan dengan hak memilih adalah sebagai berikut: bahwa ada (tiga) orang pemilih datang tps desa tampilan kecamatan tampilan, (tiga) pemilih tersebut tidak menunjukkan form kwk (pemberitahuan untuk memilih), maupun form kwk surat pemberitahuan daftar pemilih pindahan), bahwa (tiga) pemilih tersebut ingin menggunakan hak pilihnya tps desa tampilan tersebut, dan pemilih tersebut memiliki ktp wilayah kabupaten bangka barat, dan menunjukkan ktp aslinya serta menyerahkan fotokopi kepada petugas kpps, dan oleh kpps dimusyawarahkan dengan ppl dan saksi saksi pasangan calon pilkada serta diperiksa dokumen kelengkapan syarat memilih, (tiga) orang tersebut adalah: rahutama ahmad menara, ktp alamat ktp desa belo laut, kecamatan mentok serealia ravenala, ktp alamat ktp desa belo laut, kecamatan mentok m.zuri satrio, ktp alamat ktp kelurahan sungai daeng, kecamatan mentok bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen tersebut, (tiga) orang tersebut berasal dari kota mentok kecamatan mentok sesuai alamat ktp tersebut, yang mana jarak antara alamat sesuai ktp (tiga) orang tersebut dengan tps desa tampilan kecamatan tampilan tempat (tiga) orang tersebut akan memilih sejauh merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id km, dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan mobil atau sepeda motor memakan waktu sekitar (tiga) jam: bahwa (dua) orang yaitu rrahutama ahmad menara dan serealia ravenala adalah suami istri yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil pns) yang bertempat tinggal desa tampilan kecamatan tampilan, yang mana serealia ravenala bekerja kantor kecamatan tampilan dan rahutama ahmad menara bekerja kantor kecamatan kelapa yang tidak jauh dari kecamatan tampilan, akan tetapi keduanya bertempat tinggal satu rumah desa tampilan kecamatan tampilan, dan (satu) orang lagi yaitu m.zuri satrio berstatus sebagai pns yang bekerja kantor kesbangpol pemda kabupaten bangka barat, dan sebagai tim monitoring pilkada yangdari (tiga) orang tersebut (satu) orang terdaftar dpt asal (sesuai ktp), yaitu rahutama ahmad menara, ktp yang terdaftar tps desa belo laut kecamatan mentok, namun tidak memiliki form dan (dua) orangnya lagi tidak terdaftar dalam dpt, namun serealia ravenala bertempat tinggal lingkungan tps desa tampilan dan bekerja sebagai pns kantor kecamatan tampilan wilayah tps desa tampilan, sedangkan m.zuri satrio(tiga) orang tersebut datang tps desa tampilan jam wib, dan pemungutan suara tps berakhir sampai jam wib.: bahwa dari hasil musyawarah tersebut, (tiga) orang tersebut diberi kesempatan untuk menggunakan hak memilihnya tps. desa merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god tampilan, dan oleh petugas kpps dicatat dalam daftar hadir model form kwk dalam kolom ph: nomor urut rahutama ahmad menara, ktp: nomor urut serealia ravenala, ktp: nomor urut m.zuri satrio, ktp: bahwa atas permasalahan tersebut menurut memohon: berdasarkan ketentuan uud berdasarkan ketentuan dan nomor tahun tentang ham, berdasarkan22c uud bahwa perumusan sejumlah tersebut merupakan hak dasar (basic right) setiap individu setiap warga negara yang harus dijamin pembunuhannya oleh negara, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam pemilihan umum( pemilu), pilpres, dan pilkada indonesia, nomor tahun tentang ham dinyatakan bahwa setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politiknya : nomor tahun tentang hammerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tahun tingkat kabupaten oleh komisi pemilihan umum kabupaten bangka bar barbangka barat tahun berdasarkan keputusan kpuertanggal agustus dan pemilihan bupati dan wakil bupati bangka barat tahun danbangka baratmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idundang undang nomor tahun berbunyi, menunjuundang undang nomor tahun berbunyi, dalam hal pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksudpaspor, dan atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bahwa ketentuan ketentuan tersebut atoleh karenanya jelas bahwa apa yang telah dilakukan memohon dalam menjaga, melindungi serta mengakomodir hak hak konstitusional warga negara dalam memilih pada pilkada bupati dan wakil bupati bangka barat tahun telah benar dan tepat, dan secara teknis tidak mungkin (tiga) orang pemilih tersebut dapat memilih tempat alamat ktp asal, karena (tiga) pemilih tersebut sedang berada tps desa tampilan kecamatan tampilan pada jam wib, yang mana waktu pemungutan suara berakhir pukul .wib, sedangkan jarak dari alamat asal ktp sejauh dengan waktu tempuh (tiga) jam, oleh karenanya menurut memohon untuk melindungi serta menjaga agar hak konstitusional warga masyarakat kabupaten bangka barat khususnya ketiga pemilih tersebut dalam hal menggunakan hak memilihnya pada pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati) kabupaten bangka barat tahun dapat terakomodir dengan baik, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id maka memohon telah memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya, bahwa sehubungan dengan dalil pemohon tentang adanya pemindahan alamat dan tempat tps tps desa terentang kecamatan kelapa, yang dapat berpengaruh pada partisipasi pemilih tps tersebut, akan memohon tanggapi sebagai berikut: bahwa alamat dan nomor tps ditetapkan oleh memohon berdasarkan usulan dari kpps melalui ppk, dan memohon telah menetapnggal desember dan lokasi tps desa terentang berada halaman rumah bapak mulyadi warga desa terentang yang rumahnya berada pinggir jalan raya mentok desa terentang, bahwa lokasi tempat pemungutan suara tps desa terentang kecamatan kelapa ditetapkan memohon halaman rumah bapak mulyadi, dan bapak mulyadi mengizinkan halaman rumahnya dijadikan lokasi tps desa terentang, oleh karenanya ditetapkanlah halaman rumah bapak mulyadi tersebut oleh memohon sebagai lokasi tps desa terentang kecamatan kelapa: bahwa atas penetapan ips oleh memohon, kpps tps desa terentang tersebut yang diketuai oleh bapak yusuf pada tanggal desember (satu) hari menjelang pemungutan suara, kpps mulai menyiapkan kelengkapan pembuatan tps tersebut halaman rumah bapak mulyadi, dan mulai membersihkan halaman rumah tersebut, akan tetapi tiba tiba pada saat itu isteri bapak mulyadi keberatan dan marah marah atas penggunaaan halaman rumahnya untuk dijadikan lokasi tps dengan berbagai macam alasan, untuk menghindari keributan yang lebih besar, bapak fahrudin yang rumahnya berada diseberangi jalan rumah bapak mulyadi, menawarkan halaman rumahnya yang kosong yang berada samping jalan raya dan hanya berjarak kira kira meter merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dari lokasi halaman rumah bapak mulyadi yang semula ditetapkan sebagai lokasi tps atas tawaran dari bapak fahrudin tersebut diterima kpps dan dibuatlah tps desa terentang lokasi depan rumah bapak fahrudin tersebut, dan pps memberitahu dan mengumumkan pemindahan tps tersebut kepada masyarakat tanggal desember malam hari melalui mesjid nurul iman desa terentang, bertepatan dengan memperingati hari rebo kanan desa terentang, dan kemudian tps tersebut digunakan untuk tempat pemungutan suara tps) pada pilkada bupati dan wakil bupati bangka barat tahun bukti bahwa jumlah dpt tps desa terentang tersebut sebanyak pemilih, dan yang hadir serta ikut memilih tps tersebut sebanyak pemilih: bukti (tc. kelapa. terentang tps4 s.d. tc. kelapa. terentang tps bahwa untuk membuktikan alasan pemindahan tps tersebut, dan jarak tps tersebut dari lokasi tps semula (halaman rumah bapak mulyadi) lokasi yang dipindahkan (halaman rumah bapak fahrudin), memohon buktikan dengan kronologis terjadinya pindah lokasi yang ditandatangani oleh bapak yusuf selaku ketua kpps dan gambar serta denah lokasi tps tersebut yang dapat terlihat dengan jelas, oleh karenanya apa yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya hanyalah merupakan asumsi asumsi belaka dan tidak beralasan hukum: bukti (tn dan bahwa adanya dalil pemohon yang merujuk kesebagaimana dalil pemohon, akan memohon tanggapi sebagai berikut: bahwa pemohon tidak dapat menjadikan dan merujuk pada putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii tersebut, dikarenakan permasalahan atau peristiwa yang melatar belakangi merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idbahwa permasalahan permasalahan yang diajukan dalam permohonan pemohon mahkamah konstitusi sehubungan dengan hasil dari pilkada indonesia ini terkait dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sehingga pokok pokok permasalahannya seluruh daerah hampir sama, akan tetapi peristiwa peristiwa yang terjadi sangat jauh berbeda disetiap daerah maupun disetiap waktu pelaksanaan pilkada, suatu putusan hanya dapat dijadikan rujukan dalam suatu perkara yang lain apabila peristiwa peristiwa dan permasalahan permasalahannya sama persis dengan yang terjadi dengan perkara yang lainnya tersebut, dan dalam pengaturan yang sama pula, bukan hanya dikarenakan objeknya sama, karena objek hasil pemilihan yang diajukan dalam permohonan mahkamah konstitusi adalah sama, karena sudah ditentukan demikian, oleh karenanya dalil pemohon sangat tidak beralasan hukum yang mencoba mempengaruhi majelis hakim dengan menempatkan suatu persoalan yang seolah olah sama, akan tetapi kenyataannya sangat jauh berbeda: bahwa untuk tanggapan memohon terhadap permohonan pemohon sehubungan data data serta angka angka yang diajukan pemohon, baik terkait dengan jumlah penduduk, dpt, pemilih, prosentase dalam permohonan pemohon, dan dalam perbaikan permohonan maupun pada konvoi permohonan pemohon, sehingga akan berpengaruh pada permohonan pemohon secara keseluruhan, maka akan memohon tampilkan data sebagai bentuk perbandingan yang benar menurut memohon dalam bentuk tabel sebagai berikut: data yang tidak benar menurut pemohon ena terbagi merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id puput data yang benarimenurut memohon sebar kecamatan desa terbagi bahwa dari tabel data tersebut atas, ada kesalahan data yang ditampilkan oleh pemohon dalam permohonannya, hal ini akan berpengaruh secara keseluruhan penghitungan jika data tersebut dinyatakan benar, oleh karenanya memohon menampilkan tabel data disertai alat bukti memohon untuk membantah dalil dalil pemohon, oleh karenanya atas dasar kesalahan data pemohon dalam permohonan pemohon menyebabkan dan mengakibatkan permohonan pemohon secara keseluruhan menjadi tidak benar, sehingga tidak beralasan hukum permohonan pemohon untuk dikabulkan, dan sangat beralasan hukum tanggapan bantahan memohon untuk dikabulkan, bukti tc. kelapa. kelapa. tps9 (tc. kelapa. kelapa. tps10 (tc. kelapa. air gantang. tps1 (tc. parit tiga. puput. tps1 (tc. parit tiga. puput. tps3 (tc. parit tiga. puput. tps11 (tc. mentok. belo laut. tps1 merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do bangka barat tahun yang benar adalah sebagai berikut: rincian jumlah parit simpang| tempi perolehan suara rebus |kelapa| mentok jumlah mol segaris etarlmnron mea daan lal markus, ust. zuri syawal, lc., amis sanca a77 mon sass atas ion asaurut pasanganambahan model tb2 kwk) tps kelurahan kelapa kecamatan kelapa tb fotokopi daftar pemilih tetap model kwk) tps desa air gantang kecamatan paritta tb fotokopi daftar pemilih tambahan model tb2 kwk) tps desa air gantang kecamatan paritta, tb fotokopi daftar pemilih tetap model kwk) tps puput kecamatan paritta, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tb fotokopi daftar pemilih pindahan model,pindahan model a4 kwk) tps desa puput kecamatan paritta: tb fotokopi daftar pemilih tetap model kwk) tps desa belo laut kecamatan mentok, tb fotokopi daftar pemilih tambahan model tb2 kwk) tps desa belo laut kecamatan mentok, tc. kelapa. kelapa. fotokopi berita acara penyerahan hasil tps99, model c kwk), tc. kelapa. kelapa. fotokopi sertifikat hasil dan rincian tps9 penghitungan perolehan suara tempat pemungutan suara dalam9 desa kelapa, kecamatan kelapa. model c7 kwk), tc. kelapa. kelapa. fotokopi berita acara penyerahan hasil tps1010 kwk), tc. kelapa. kelapa. fotokopi sertifikat hasil dan rincian tps1010 desa kelapa, kecamatan kelapa model c7 kwk), tc. kelapa. terentang fotokopi berita acara penyerahan hasil tps4 penyampaian formulir pemilih oleh kpps tps desa terentang kepada ketua pps desa terentang kecamatan kelapa: tc. kelapa. terentang fotokopi berita acara pemungutan dan tps4, model c kwk), merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tc. kelapa. terentang fotokopi sertifikat hasil dan rincian tps4. model c1 kwk dan lampiran): tc. kelapa. terentang fotokopi daftar hadir pemilih tps, tps tps4 desa terentang kecamatan kelapa. model c7 kwk), tc. paritta. air fotokopi berita acara penyerahan hasil gantang. penyampaian formulir pemilih oleh tps1 kpps tps desa air gantang kepada ketua pps desa air gantang kecamatan paritta: tc. paritta. air fotokopi berita acara pemungutan dan gantang. penghitungan suara tempat pemungutan tps1 suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun tps desa air gantang kecamatan paritta model c kwk), tc. paritta. air fotokopi sertifikat hasil dan rincian gantang. penghitungan perolehan suara tempat tps1 pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun tps desa air gantang kecamatan paritta model c1 kwk dan lampiran): tc. paritta. air fotokopi daftar hadir pemilih tps, tps gantang. desa air gantang kecamatan paritta model tps1 c7 kwk), tc. paritta. puput. fotokopi berita acara penyerahan hasil tps11 penghitungan suara tempat pemungutan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idangka bara atascgka barat nomor pts kpu barbadalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten bangka barat tahun jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id1333311 penyampaian formulir pemilih oleh kpps tps desa puput kecamatan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id paritta: tc. paritta. puput. fotokopi berita acara pemungutan dan tps11 penghitungan perolehan suara fotokopi, tc. paritta. puput. fotokopi daftar hadir pemilih tps, tps tps11 desa puput kecamatan paritta model c7 kwk), tc. mentok. belo laut. fotokopi berita acara penyerahan hasil tps12 penyampaian formulir pemilih oleh kpps tps desa belo laut kepada ketua pps desa puput kecamatan paritta: tc. mentok. belo laut. fotokopi berita acara pemungutan dan tps12 kwk): tc. mentok. belo laut. fotokopi sertifikat hasil dan rincian tps121 kwk dan lampiran): tc. mentok. belo laut. fotokopi daftar hadir pemilih tps, tps tps12 desa belo laut kecamatan mentok model c7 kwk), merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tc. tampilan. fotokopi berita acara penyerahan hasil tampilan. tps1 penyampaian formulir pemilih oleh kpps tps desa tampilan kepada ketua pps desa tampilan kecamatan tampilan, tc. tampilan. fotokopi berita acara pemungutan dan tampilan. tps kwk): tc. tampilan. fotokopi. sertifikat hasil dan rincian tampilan.1 kwk dan lampiran), tc. tampilan. fotokopi daftar hadir pemilih tps, tps tampilan. tps1 desa tampilan kecamatan tampilan model c7 kwk)kelapkelurahan kelapa kecamatan kelapa model daa kwk):desa terentang kecamatan kelaplapkelapparittair gantangpuputerdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god tahun kecamatan parittparittntokbelo laut kecamatan mentokok model da1ampilantampilan merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god kecamatan tampilanmpilan. tg fotokopi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara fotokopi tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun model db kwk),kecamatan tampilan model db1 kwk),tl kronologi penyerahan tps kelurahan kelapa kecamatan kelapa: tl kronologi penyerahan tps kelurahan kelapa kecamatan kelapa: tl kronologi penyerahan tps desa air gantang kecamatan paritta, tl kronologi penyerahan tps desa puput merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id kecamatan paritta, tl kronologi penyerahan tps desa puput kecamatan paritta: tl kronologi penyerahan tps desa puput kecamatan paritta: tl kronologi penyerahan tps desa belo laut kecamatan mentok: tn foto pemindahan lokasi tps tps desa terentang kecamatan kelapa, tn iklan koran harian bangka pos tentang ajakan kepada masyarakat untuk memilih oleh kpu bangka barat: tn iklan melalui siaran radio atau media audio yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk mengunakan hak pilihnya, tn risalah rapat sosialisasi rekapitulasi perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati bangka barat: tn pemasangan spanduk sosialisasi tentang penggunaan hak pilih: fotokopi surat pernyataan perpindahan alamat lokasi tps tps desa terentang kecamatan kelapa:ero kasino saksi merupakan anggota pps desa puput, kecamatan paritta, tidak perbaikannya form bukanlah kesengajaan,merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idorang bawah umur, dan orang tidak ditemukan:form yang tidak terbagi kini berada kpu kabupaten, saksi mengetahui form tidak perbaikan dari laporan kpps yang dimuat dalam berita acara, saksi tidak melakukan pengecekan ulang terhadap form yang tidak terbagi: ada surat tugas bagi petugas yang membagikan form c6, terdapat tps desa puput, kecamatan paritta, robiullah saksi merupakan ketua kpps tps desa air gantang, kecamatan parittameninggal, orang pindah, orang ganda, dan orang tidak ada tempat atau tidak ditemukan, jumlah orang yang tidak ada tempat tersebut tidak ada keterangan, jumlah form yang tidak terbagi karena tidak ditemukan bukan merupakan alamat rumah, melainkan dalam satu alamat rumah terdapat sampai orang: saksi membagikan form dengan didampingi oleh kepala dusun yang merangkap sebagai petugas kpps dan bersama ketua rt: form yang tidak terbagi dikembalikan pps dengan dibuktikan berita acara yang ditandatangani oleh saksi dan ketua pps desa air gantang, tidak ada keberatan dari orang saksi pasangan calon dan tidak ada rekomendasi dari pengawas tps: merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god aru ibnu ash saksi merupakan ketua kpps tps desa belo laut, kecamatan mentokganda, orang pindah, orang tidak ditemukan, dan kelebihan kertas form sebanyak lembar: form yang tidak terbagi dikembalikan pps desa belo laut pada tanggal desember yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian form yang ditandatangani oleh saksi dan samawi selaku ketua pps desa belo laut, dalam persidangan, saksi diminta datang meja panel hakim untuk mencocokkan tanda tangan: ricky sanjaya saksi merupakan ketua kpps tps desa tampilan, kecamatan tampilan, benar bahwa ada orang yang memilih tanpa form a5, namun menggunakan ktp dan kk, yakni rahutama ahmad maharaja dan serealia ravenala yang merupakan pasangan suami istri yang bekerja sebagai pns kantor camat kelapa dan kantor camat tampilan, sedangkan zuri satrio merupakan tim monitoring yang ikut pejabat bupati monitoring wilayah kecamatan tampilan, bahwa orang yang mencoblos tanpa form tps desa tampilan tidak mengetahui sudah terdaftar dalam dpt atau tidak: saksi menanyakan kepada ketua pps melalui telepon dan ketiganya diperbolehkan oleh ketua pps asalkan memiliki ktp bangka barat, setelah berkoordinasi anggota kpps, para saksi pasangan calon, serta pengawas tps, semuanya tidak ada keberatan dan memberi izin bagi ketiga orang tersebut untuk memilih: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id semua saksi dari setiap pasangan calon menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta tidak ada rekomendasi dari panas, yusuf saksi merupakan ketua kpps tps desa terentang, kecamatan kelapa, pemindahan tps dilakukan pada hari minggu, tanggal desember karena keberatan dari istri bapak mulyadi yang tidak setuju halaman rumahnya dijadikan lokasi tps: tps dipindahkan halaman rumah bapak fahrudin yang berjarak meter dari rumah bapak mulyadi dan masih dalam lingkungan yang sama, yaitu rt. rw. desa terentang, kecamatan kelapa, informasi pemindahan tps disampaikan berantai secara lisan kepada para pemilih yang ditemui, saksi telah mengumumkan pemindahan tps dalam acara rebo rekaman masjid nurul iman pada malam hari tanggal desember ada sekitar orang lebih yang hadir dalam acara rebo rekaman: jumlah pemilih dalam dpt sebanyak orang, yang memperoleh form sebanyak orang, dan ada orang yang tidak mendapat form karena ganda,ka barat sesuaiertanggal agustus dan berita acara rapat pleno nomor ba viii tentang penetapan daftar dan nomor urut pasangan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idpasangan nomor urut pemohon) pasangan nomor urut pasangan nomor urut (ertanggal agustus pihak terkait mendapat nomor urut bahwa berdasarka barat tahun dengan perolehan suara sebagai berikut: urut nama pasangan calon jumlah suara sudirman sh., dan sari suara drs. farhan ali dan suara markus s.h. ust. zuri syawal dan suara syaiful farah pdi bahwa pada tanggal desember pemohon telah mengajukan permohonan barat nomor pts kpu babak tentang penetapumubangka barat nomor pts kpu babakbangkabunyi, pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pasangan calon gubernur, bupati dan wakil gubernurka barat nomor pts kpu babak tentang penetapan hasil rekapitulasi dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten maluku barat daya tahun isi!) sebagaimana terdaftar dalam register perkara nomor php.bup xiv mahkamah konstitusi, ii. tenggang waktu pengajuan keterangan pihak terkaitjakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do hari senin dan selasapihak terkait telah mengajukan keterangannya memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu penyerahan keterangan pihak terkait. iii. dalam eksepsi aka barat tahun yang diajukan oleh pemohon dengan alasan: bahwa polita pemohon telah secara jelas menunjumerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id, bahwa berdasarkan stempel basah batas registrasi yang terdapat pada kepaniteraan permohonan pemohon diajukan mahkamah konstitusi pada tanggal januaridinyatakanpada pokoknya permohonan pemohon mendalilkan pembagian formulir c6 kwk yang mengakibatkan hilangnya pemilih yang tidak dibagikan formulir c6 kwk dan penggunaan ph, bahwa pemohon tidak dapat membuktikan secara nyata bahwa dengan tidak dibagikan formulir memberi pengaruh signifikan terhadap hasil perolehan suara masing masing calon, bahwa pemohon juga tidak dapat membuktikan secara nyata dengan dilakukannya pemindahan tps desa terentang, kecamatan tampilan mengakibatkan pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara masing masing pasangan calon, bahwa pemohon tidak mendalilkberdasarkan poin peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun juncto nomor tahun menyatakan: pokok permohonaatas permohonan pemohon menjadi kabur dan sudah selayaknya tidak dapat diterima. permohonan pemohon salah objek bahwa berdasarkan permohonan pemohon yang teregistrasi mahkamah konstitusi nomor php.bup xiv pemohon mendalilkan legal standing pemohon berdasarkan kpu kabupaten bangka barat nomor pts kpu babak bahwa kpu yang pihak terkait terima kpu tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati bernomor pts kpu babak sehingga pemohon bukanlah merupakan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id pasangan calon yang sah dan sudah selayaknya permohonan pemohon ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima. iv. dalam pokok permohonan bahwa terhadap dalil pemohon mengenai hilangnya hak konstitusional pemilih karena tidak mendapat c6, menurut pihak terkait adalah sebagai berikut: bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam pemilukada bangka barat tidak terlalu tinggi, hal itu dapat dilihat dalam hasil rekapitulasi db kwk beserta laporannya yang memperlihatkan terdapat atau sebesar pengguna hak pilih dalam dpt (termasuk tb ph, tb yang tidak menggunakan hak pilihnya dari jumlah dpt kabupaten bangka barat sebesar bahwa secara rinci dapat dilihat tingkat partisipasi pemilih dalam formulir dan da kwk setiap tps beserta laporannya yang juga memperlihatkan bagaimana tingkat pemilih dalam setiap kecamatan pada pemilihan bupati dan wakil bupati bangka barat: bahwbahwa penurunan tingkat partisipasi pemilih yang hampir merata tersebut dapat dilihat dalam kutipan beberapa pemberitaan media massa, antara lain: ." saya mengikuti perkembangan seluruh pilkada karena kebetulan polar indonesia menjadi lembaga survei dan konsultan politik yang terlibat beberapa pilkada. memang ada kecenderungan tingkat partisipasi pemilih yang tidak terlalu tinggi dalam pilkada serentak," kata chief executive officer ceo) polar indonesia, eep saefulloh fatah, kabupaten jember, jawa timur, jumat selain itu, lanjut dia, faktor kejenuhan masyarakat juga memengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada serentak merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id karena pada tahun digelar pemilu legislatif dan pemilu presiden. ini yang membedakan pilkada serentak dengan pilkada serentak karena pada tahun ada rentang waktu istirahat yang cukup panjang dan persiapan tahapan yang cukup matang dalam menggelar pilkada," pacarnya. eep menjelaskan jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya dalam pilkada jember sebanyak orang atau persen, sehingga warga yang tidak hadir atau golongan putih (golput) sebesar persen. berita nasional pilkada nz74gx336 lembaga survei partisipasi pemilih dalam pilkada serentak rendah) li. rustica herlambang dari indonesian indicator, sebuah lembaga yang menelusuri peliputan media: ." dari media yang membicarakan tentang pilkada indonesia ternyata partisipasi pemilih merupakan yang paling banyak diberitakan". hingga saat ini belum ada angka resmi tentang partisipasi para pemilih dalam pilkada yang berlangsung serentak pertama kali secara nasional dari komisi pemilihan umum, namun tampaknya tingkat partisipasi memang menurun. jadi kalau dalam temuan temuan media, dikatakan partisipasi pemilih itu rendah, kpu juga mengatakan partisipasinya menurun, menurut lembaga lembaga survei juga begitu, menurun dari pemilu lalu," tambah rustica. indonesia indonesia pilkada) iii. . target persen tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, yang digelar daerah, dinilai tidak tercapai. dari pengamatan komite independen pemantau pemilu kip) sejumlah tempat, tingkat partisipasi pemilih bahkan cenderung bawah persen. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id kemarin saya turun tps tangerang selatan hasilnya, tingkat partisipasi pemilih hanya berkisar persen kehadiran pemilih," ujar anggota caretaker kip gerindra banding, kamis selain tangsel, laporan kip daerah kata gerindra, juga memperlihatkan kondisi yang sama seperti klaten, sragen, sukoharjo, sragen dan kota solo tingkat partisipasi hanya berkisar persen. sementara boyolali persen dan tertinggi dif kabupaten demak persen. kip semarang juga melaporkan hal yang sama untuk pilkada kabupaten semarang. hanya berkisar persen. masyarakat banyak yang kurang paham dengan tahapan pilkada yang dilakukan oleh pihak kpud semarang," ujar gerindra. partisipasi pemilih pilkada tak tercapai ) iv. jakarta (teropongsenayan) lembaga populi center menilai partisipasi masyarakat pada pilkada serentak masih dibawah harapan jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada pilpres partisipasi pemilih masih dibawah perkiraan, bawah harapan dari penyelenggara pemilu, misalnya medan hanya sekitar persen," kata direktur populi center nico haryanto saat dihubungi jakarta, kamis ). pemilih dalam pilkada serentak di bawah harapan) ketua komisi pemilihan umum kpu) berau, roby maula. berdasarkan data pihaknya, masyarakat berau yang menggunakan hak pilihnya hanya sekitar persen. sedangkan pilkada pada mencapai persen, dan persen pada tak hanya berau, tren ini turun se kaltim kalimantan timur). bontang dari persen saja turun menjadi sekitar persen. kutai merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id barat juga turun, jelasnya kepada berau post, beberapa waktu lalu. sedangkan partisipasi pemilih pada pemilu legislatif pileg) dan pemilu presiden pilpres) berkisar persen. . serentak digelar pertama kali.html) vi. badan pengawas pemilu bawaslu) wilayah diy secara resmi mengumumkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat selama pemilukada jauh berkurang dibanding pileg atau pilpres lalu. hal itu disampaikan ketua bawaslu diy, najib, dalam jumpa pers yang dilaksanakan kantor bawaslu diy, kamis tren partisipasi pilkada memang selalu lebih rendah (dibanding pileg dan pilpres), karena memang jika pileg apalagi pilpres kan banyak kepentingan berbagai pihak, banyak mobilitas massa, koalisi, dll, ujar najib, kamis sementara divisi penindakan pelanggaran bawaslu diy, sri werdinigsih atau mbak cilik, menuturkan bahwa tren pemilih saat ini memang cenderung apatis. kana pemilih berkurang bawaslu diy tawarkan tujuh perbaikan dasar! ) bahwa menurut peneliti senior formasi lucius harus menilai partisipasi pemilih dalam pilkada serentak rendah disebabkan karena perilaku elite nasional dan daerah yang bobrok. perilaku para elite yang lebih memikirkan pribadi dan kelompoknya, membuat pemilih tidak bergairah untuk ikut serta dalam pilkada, ." salah satu penyebab rendahnya partisipasi pemilih adalah kebobrokan perilaku elite politik nasional dan sebagian daerah yang membuat sebagian pemilih tidak termotivasi untuk ikut memilih," ujar lucius saat dihubungi sp, jumat lucius mengakui bahwa tingkat kesadaran rakyat sudah mulai membaik terkait pilkada, namun pada saat bersamaan perilaku elite merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tak kunjung berubah. kontradiksi ini membuat pemilih merasa sia sia memberikan suara pada pemilu jika hasilnya hanya akan mendapat sepasang pemimpin yang pindah dan tak peduli dengan nasib rakyat. perubahan kesadaran pemilih tidak dibarengi dengan semangat parpol dan elit untuk mengubah perilaku sehingga menarik simpati," jelas dia. faktor lain yang menyebabkan partisipasi rendah adalah faktor para kandidat yang ikut bertarung. menurutnya, kemunculan tokoh tokoh yang sama dan kebanyakan incumbent tidak mampu mendorong semangat pemilih untuk turut berpartisipasi. janji janji yang diubah pada saat kampanye selalu berulang dan hampir sama antar kandidat. itu seolah hanya menjadi pemain kampanye semata tanpa pemilih diberikan ruang kontrol pada saat berkuasa," kata lucius. partisipasi rendah, kata dia juga disebabkan karena sosialisasi pemilu juga kalah bersaing dengan isu isu politik elit nasional. pilkada, katanya tidak berhasil menjadi isu sentral media yang bisa menggiring semangat orang untuk berpartisipasi. perilaku elite yang bobrok bahwa dalil pemohon yang menyatakan memohon telah menghilangkan hak pilih para pemilih karena tidak mendapat sungguh sangat tidak mendasar karena hal tersebut telah diakomodir melalui penggunaan ktp oleh memohonjakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id kabupaten oleh komisi pemilihan umum kabupaten bangka barat tertanggal desember yang menetapkan pasangan calon nomor urut yaitu sudirman, dan sari, pemohon) sebagai pasangan calon dengan perolehan suara sah sebanyak (dua puluh sembilan ribu empat puluh) suara dan pasangan calon nomor urut yaitu farhan ali, dan markus, sebagai pasangan calon dengan perolehan suara sah sebanyak (dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh suara dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati bangka barat tahun ust. zuri syawal, lc., dan amraasra se nun jumlah total suara sah pasangan calon kepala lsmmemsamosasara (jaan takenkabupaten oleh komisi pemilihan umum kabupaten bangka barat tertanggal desember karena menurut pemohon: terdapat undangan memilih form c6) kecamatan kelapa, kecamatan parit tiga dan kecamatan mentok yang tidak dibagikan. dari jumlah yang tidak dibagikan yang signifikan terhadap jumlah pemilih yang tidak mengunakan hak pilihnya, terdapat pemilih yang tidak mendapatkan undangan yang tidak dapat memilih tersebar merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dalam memberikan suara tps sebagaimana dimaksud pada pemilih menunjukkan formulir model kwk. bahwa penggunaan kartu tanda penduduk dalam pemilihan kepala daerah juga telah diakomodir oleh mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu x paragraph .:merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id. bahwa berdasarkan uraian atas baik memohon maupun mahkamah telah mengakomodir pemilih yang tidak mendapatkan formulir untuk tidak kehilangan hak konstitusionalnya dan tetap dapat memilih namun merupakan hak dari pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak yang dimana hal tersebut tidak dapat dilimpahkan kesalahannya kepada memohon: bahwa menanggapi dalil pemohon yang mengutip putusan nomor php.d viii tentang perselisihan hasil pemilukada kabupaten bangka barat tahun menurut pihak terkait tidaklah tepat berdasarkan hal hal berikut: bahwukada tahun ii. bahwa pada penyelenggaraan pemilukada tahun formulir c6 kwk merupakan dokumen kelengkapan pemilihan yang diserahkan bersamaan dengan kartu pemilih sehingga pemilih menggunakan kartu pemilih untuk memilih sedangkan formulir c kwk digunakan apabila pemilih tidak mendapat kartu pemilih: iii. bahwa penggunaan ktp terhadap pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt dalam pemilukada belum diatur oleh aturan mana pun pada saat penyelenggaran pemilukada tahun iv. bahwa penggunaan ktp dalam pemilukada baru muncul pada tahun melalui putusan mahkamah konstitusi nomor puu merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa husni kamal kami selaku ketua kpu menjelaskan bahwa sering terjadi kesalahpahaman pemaknaan yang diakibatkan kekeliruan dalam penyebutan formulir c6: nanti sebelum pemungutan suara, bapak ibu akan didatangi oleh petugas kpps, akan ada sehelai surat yang diberikan kepada semua pemilih, namanya surat pemberitahuan formulir c6, kata husni. husni menambahkan sering terjadi kesalahan masyarakat yang menyebut formulir dengan surat undangan. kesalahan penyebutan tersebut menimbulkan keengganan sebagian pemilih ketika dilapangan ditemui ada pemilih yang tidak mendapat formulir c6. harus hati hati memilih istilah, yang diserahkan itu adalah surat pemberitahuan. jadi kalau ada penduduk kita yang menjadi pemilih, belum dapat surat pemberitahuan, dia punya hak untuk memilih dan datang tps, jelasnya. bukan undangan) dengan demikian menurut pihak terkait adanya penghilangan hak memilih oleh memohon yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah seharusnya dalil pemohon yang meminta untuk dilakukan pemungutan suara di: tps dan kelurahan kelapa, kecamatan kelapa: tps desa air gantang, kecamatan parit tiga: tps dan desa puput, kecamatan parit tiga, tps desa belo laut, kecamatan mentok. haruslah ditolak bahwa terjadinya pemilihan yang dilakukan oleh orang pns yang menggunakan hak pilihnya tps desa tampilan, kecamatan tampilan tanpa menggunakan form merupakan pelanggaran dan menyebabkan perolehan suara menjadi tidak sah adalah keliru, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa orang pns tersebut merupakan pemilih yang mempunyai hak untuk memilih yang dilindungi oleh undang undang, bahwa kedudukan orang pns tersebut sedang dalam tugas dan hak pilih mereka dilindungi oleh peraturan perundangan dengan menggunakan mekanisme pengisian sebagaimana tertuang dalamkeadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada antara lain: menjalankan tugas tempat lain pada hari pemungutan suarabahwa berdasarkan angka nomor tahun menyatakan: . bahwa telah tepat tindakan memohon yang mengakomodir hak konstitusional orang pns yang sedang dalam tugas itu dalam sehingga orang pns tersebut tidak kehilangan hak untuk memilihnya (right vote), merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa berdasarkan dalil pemohon yang telah diuraikan dalam permohonannya menyatakan dengan jelas bahwa hak memilih dijamin oleh konstitusi, maka apabila orang pns tersebut dihalangi untuk memilih hanya karena tidak membawa maka memohon telah membatasi hak pemilih yang dijamin oleh konstitusi yang dimana itu merupakan sebuah pelanggaran, bahwa berdasarkan uraian atas maka sudah selayaknya dalil pemohon ditolak atau setidak tidaknya dikesampingkan. bahwa terjadinya pemindahan tps desa terentang, kecamatan kelapa yang mengakibatkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih adalah keliru berdasarkan bukti tps desa terentang, bahwa berdasarkan data tps yang dikeluarkan oleh kpu tentang tps menunjukan penempatan tps desa terentang berada depan rumah murni yang menunjukkan tidak pernah ada penempatan tps halaman sdn kelapa sebagaimana didalilkan oleh pemohon: bahwa perpindahan tps desa terentang terpaksa dilakukan karena pihak keluarga dari murni tidak berkenan apabila harus menebang pohon yang tumbuh halaman akibat pendirian tps: bahwa lokasi tps desa terentang yang dipindahkan berada pada seberang lokasi tps sebelumnya dan dapat dilihat dengan kasat mata sehingga tidak menyulitkan pemilih mencarinya, bahwa pemindahan tps yang dilakukan tidak keluar dari yang termasuk dalam radius wilayah pemungutan suara, bahwa jumlah pemilih yang hadir tps desa terentang adalah dari total jumlah pemilih: bahwa jumlah pemilih tersebut menunjukan tingkat partisipasi pemilih pada tps desa terentang tidak terlalu signifikan dipengaruhi oleh pemindahan tps: bahwa berdasarkan uraian atas dalil pemohon yang menyatakan dengan dilakukannya pemindahan tps desa terentang merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id mempengaruhi pemilih tidak berdasarkan hukum sehingga sudah selayaknya untuk ditoltetap sah dan benar keputusan kpu kabupaten bangka barat nomor pts kpu babak tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati bangka barat tahun bertanggal desember pukul wibbangka barat tahun tanggal agustus ptka barat tahun tanggal desember pt fotokopiangka barat tertanggal desember merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god pt 4kelapa dalam pemilihan bupati dan wakil bupati: pt 4bcerentang, kecamatan kelapa, pt 5parit tiga dalam pemilihan bupati dan wakil bupati: pt 5a1 fotokopi formulir da kwk pada kecamatan parit tiga dalam pilkada bangka barat tahun pt 5air gantang, kecamatan parit tiga, pt 5ce6mentok dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, pt 6b fotokopi formulir c kwk beserta laporannya merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tps desa belo laut, kecamatan mentok, pt 7tampilan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tertanggal desember pt 7ampilan, kecamatan tampilan: pt berita berita mengenai turunnya tren pengguna hak pilih dalam pilkada pt fotokopi daftar tps sementara pemilihan bupati dan wakil bupati bangka barat yang dikeluarkan oleh kpu, pt berita dari sp.beritasatu.com tertanggal desember pt fotokopi surat tugas nomor spt dari kantor penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik: pt fotokopi surat pernyataan atas nama rahutama ahmad maharaja: pt fotokopi surat pernyataan atas serealia ravenalari agustina saksi merupakan saksi pasangan calon nomor urut pihak terkait) tps desa tampilan, saksi melihat adanya pembicaraan antara kpps dan ppk mengenai pemilih yang menggunakan ktp, namun tidak mendengar isi pembicaraan: jarak antara saksi dengan kpps dan ppk sekitar meter, saksi tidak mengetahui adanya pns yang menggunakan hak pilih tps desa tampilan, namun baru mengetahuinya dalam persidangan, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id pemungutan suara berjalan lancar dan tidak ada yang mengajukan keberatan: sutrisman saksi merupakan sekretaris desa tampilan, saksi membuat surat keterangan domisili untuk pns atas nama rahutama ahmad maharaja dan serealia ravenala: rahutama ahmad maharaja dan serealia ravenala merupakan pasangan suami istri yang bekerja sebagai pns dan menempati rumah dinas kantor camat tampilan, dan bertempat tinggal dusun tampilan rt. rw. tidak mengetahui bahwa surat keterangan domisili dibuat minimal oleh lurah atau setingkat lurah berdasarkan peraturan kpu, masak saksi merupakan pengurus masjid nurul iman, desa terentang, benar ada pemberitahuan pemindahan tps dari rumah mulyadi rumah fahrudin dalam acara rebo rekaman pada malam hari tanggal desember idar saksi merupakan saksi pasangan calon nomor urut pihak terkait) dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tanggal desember dihadiri oleh orang komisioner kpu karena orang komisioner sedang sakit, saksi menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, saksi pasangan calon nomor urut tidak menandatangani berita acara karena adanya pemindahan atau pengalihan tps desa terentang: saksi pasangan calon nomor urut tidak menandatangani berita acara karena banyaknya form yang tidak perbaikan, keberatan lainnya yang terjadi saat rekapitulasi penghitungan suara adalah mengenai adanya form desa puput, kecamatan paritta yang berada luar kotak suara ketika rapat pleno tingkat kecamatan: merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god petahana yang ikut dalam pemilihan kepala daerah kabupaten bangka barat tahun yaitu dari nomor urut atas nama ustad zuri yang merupakan bupati petahana, dan dari nomor urut atas nama sudirman yang merupakan wakil bupati petahana: tidak ada rekomendasi atau catatan khusus dari panas kabupaten bangka barat terhadap proses pemilihan kepala daerah kabupaten bangka barat: saksi menyatakan bahwa nomor keputusan kpu tentang penetapan pasangan calon adalah kpu nomor pts kpu babak lim ket khong tps desa puput terdapat pemilih yang memilih dengan menggunakan ktp dan orang menggunakan form a5, proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar dan semua saksi pasangan calon serta petugas menandatangani berita acara, i2. menimbang bahwa mahkamah telah membaca keterangan tertulis panitia pengawas pemilihan kabupaten bangka barat bertanggal januari yang mengemukakan sebagai berikut: aspek pengawasan bahwa dalambeserta jajarannya telah melakukan pengawasan setiap tahapan mulai dari tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, tahapan pencalonan, tahapan kampanye, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, sampai tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kpu kabupaten bangka barat. adapun pengawasan yang dilakukan oleh panas kabupaten bangka barat beserta jajarannya antara lain: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tps yang kecamatan kelapa, kecamatan parit tiga dan kecamatan mentok, terdapat pemilih yang tidak terdaftar dpt memilih tps desa tampilan, kecamatan tampilan, terdapat pemilih tps desa terentang kecamatan kelapa yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena memohon memindahkan beberapa kali lokasi tps tanpa pemberitahuan kepada masyarakatmpengaruhi perolehan suara bahwa, bahwa berdasarkan bukti yang pemohon dapatkan terdapat undangan memilih yang tidak dibagikan kecamatan kelapa, kecamatan parit tiga dan kecamatan mentok dengan perincian sebagai berikut: tabel undangan memilih form yang tidak dibagikan tiga kecamatan tidak ikut yang desa dpt tidak terbagi kecamatan berupa han tps jumlah merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id i. tahapan pemutakhiran data pemilih bahwa pada tanggal september panas kabupaten bangka barat menghadiri dan mengawasi rapat pleno terbuka penetapan dps kabupaten bangka barat oleh kpu kabupaten bangka barat. panas kabupaten bangka barat menerima hasil penetapan dps dengan jumlah pemilih, terdiri dari laki laki pemilih dan perempuan pemilih. bahwa pada tanggal september panas kabupaten bangka barat bersama bawaslu provinsi dan ketua bawaslu telah melakukan jelajah pengawasan dps desa bulan kelambu, desa sinar surya dan desa tampilan kecamatan tampilan. hasil pengawasan tersebut menemukan adanya potensi pemilih yang tidak berhak dimasukkan dalam dps dimana terdapat warga kabupaten bangka yang berdomisili kabupaten bangka barat dan juga pemilih kabupaten bangka barat ditemukan berdomisili kabupaten bangka. berikutnya desa tampilan, ditemukan warga yang belum dimasukkan dalam dps. temuan tersebut langsung disampaikan kepada ppk setempat dan sudah ditindaklanjuti. bahwa tanggal september panas kabupaten bangka barat dan panwascam se kabupaten bangka barat melakukan pencernaan terhadap dps (enam) kecamatan. dan menemukan adanya pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal, pemilih yang belum terdaftar dan pemilih yang tidak dikenal identitasnya. sebagai contoh kecamatan mentok desa sungai daeng, ditemukan (delapan) nama pemilih dengan nomor nik yang sama. dan hasil temuan tersebut sudah dilaporkan kpu kabupaten bangka barat. bahwa saat rapat pleno kpu kabupaten bangka barat tanggal oktober panas kabupaten bangka barat menghadiri dan mengawasi proses rapat pleno terbuka penetapan disp menjadi dpt dan panas kabupaten bangka barat menolak penetapan hasil disp menjadi dpt, karena berdasarkan hasil pencernaan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id panas kabupaten bangka barat beserta jajarannya, masih banyak ditemukan permasalahan yaitu: masih adanya pemilih tanpa nik dan atau nkk sejumlah pemilih. masih adanya pemilih terindikasi ganda sejumlah pemilih. masih adanya pemilih baru yang belum terdaftar dpt sejumlah pemilih. masih adanya pemilih yang meninggal dunia masih tercatat dpt sejumlah pemilih. masih adanya pemilih terindikasi fiktif atau tidak dikenal sejumlah pemilih. masih adanya pemilih yang pindah domisili masih terdaftar dalam dpt sejumlah pemilih. masih adanya pemilih yang terindikasi berstatus tni polri sejumlah pemilih. bahwa terkait penolakan terhadap penetapan hasil disp menjadi dpt oleh kpu kabupaten bangka barat, panas kabupaten bangka barat memberikan rekomendasi kepada kpukarena masih banyak ditemukan pemilih yang bermasalah sebagaimana tertulis pada poin atas. (bukti bahwa panas kabupaten bangka barat melakukan pencernaan dpt yang sudah diperbaiki sesuai surat dari kpu kabupaten bangka barat nomor kpu babak tanggal oktober perihal tindak lanjut rekomendasi panas kabupaten bangka barat terhadap dpt dengan memberikan data name address seluruh kecamatan hasil pencernaan panas kabupaten bangka barat, kepada pihak kpu kabupaten bangka barat karena masih ditemukan daftar pemilih yang bermasalah. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id terhadap daftar pemilih yang direkomendasikan panas kabupaten bangka barat pada tanggal oktober kpu kabupaten bangka barat melalui surat nomor kpubabar x tanggal oktober perihal validasi daftar pemilih tetap menyatakan bahwa dpt sudah validasi kembali. tetapi berdasarkan hasil pencernaan panas kabupaten bangka barat masih terdapat permasalahan karena itu panas kabupaten bangka barat pada tanggal oktober menyampaikan saran perbaikan dpt dengan memberikan data name address seluruh kecamatan yang bermasalah. kpu kabupaten bangka barat melalui surat nomor kpubabar x tanggal oktober perihal tindak lanjut rekomendasi panas kabupaten bangka barat terhadap dpt, menyatakan dpt sudah divalidasi. karena masih ditemukan masalah terkait dengan dpt, pada saat dilakukan rapat konsolidasi persiapan penetapan tb1 ppk dan kpu kabupaten bangka barat, panas kabupaten bangka barat memberikan kembali data name address seluruh kecamatan bermasalah kepada kpu kabupaten bangka barat untuk ditindaklanjuti. pada tanggal desember panas kabupaten bangka barat memutuskan menerima dpt hasil perbaikan kpu kabupaten bangka barat pada tanggal november melalui surat nomor panas kab xii (bukti pk bahwa dalam acara penyuluhan kpu kabupaten bangka barat tanggal juni hotel pasadena sesuai dengan surat dari kpu kabupaten bangka barat nomor und vi tanggal juni perihal undangan, ketua panas kabupaten bangka barat telah memberikan masukan kepada ppk se kabupaten bangka barat agar ppk menginstruksikan kpps untuk mengikutsertakan pengawas tps dalam pembagian kepada pemilih. bahwa panas kabupaten bangka barat telah melakukan himbauan kepada pemilih lewat spanduk yang berisi belum dapat pemberitahuan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id memilih form c6)? hubungi panwascam, ppl, atau pengawas tps. kami siap membantu ayo datang tps tgl desember sejak tanggal november semua kecamatan. (bukti bahwa panas kabupaten bangka barat telah memberikan himbauan kepada kpu dengan nomor surat panas kab il perihal himbauan pendistribusian kepada pemilih harus dilakukan oleh ketua kpps (sesuai dengan pkpu nomor tahun dan ditindaklanjuti oleh semua panas kecamatan dengan menyurati ppk masing masing. (bukti aspek tindak lanjut pelanggaranserta jajarannya telah menerima (empat) laporan dugaan pelanggaran dan menemukan (tiga) dugaan pelanggaran dengan rincian sebagai berikut: pelanggaran administrasi pemilihan temuan nomor tm pilkada viii tanggal agustus oleh faisal rahman ppl desa kelapa kecamatan kelapa dengan pokok permasalahan pada hari minggu tanggal agustus salah seorang anggota pps desa trik atas nama royal terlibat sebagai peserta dalam kegiatan partai nasdem dalam rangka latihan saksi internal partai nasdem. adapun tindak lanjutnya adalah mengirim surat kepada kpu kabupaten bangka barat dengan nomor panas kab ! viii dengan isi surat bahwa panas kabupaten bangka barat meminta agar kpu kabupaten bangka barat untuk meninjau ulang pengangkatan saudara royal sebagai anggota pps desa trik kecamatan kelapa, kemudian dijawab oleh kpu kabupaten bangka barat dengan surat nomor kpubabar bahwasanya kpu kabupaten bangka barat menindaklanjuti temuan ppl desa kelapa kecamatan kelapa dengan memberhentikan saudara royal sebagai anggota pps desa trik kecamatan kelapa. merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god temuan nomor tm pilkada viii tanggal september oleh saudara hartono ppl desa pangkal beras kecamatan kelapa dengan pokok permasalahan pada hari senin tanggal september pukul wib anggota pps atas nama salim syafii mengikuti kegiatan kampanye paslon nomor urut acara tersebut saudara salim syafii bertugas sebagai pembawa acara. adapun tindak lanjutnya adalah panwascam kelapa menyurati ppk kecamatan kelapa dan merekomendasikan agar menegur anggota pps yang terlibat kampanye dengan surat rekomendasi nomor panwascam kelapa kemudian dijawab oleh kpu dengan surat nomor kpubabar x bahwasanya kpu kabupaten bangka barat menindaklanjuti temuan ppl desa pangkal beras dengan memberhentikan saudara salim syafii sebagai anggota pps desa pangkal beras kecamatan kelapa. bahwa pada tanggal oktober ketua panas kabupaten bangka barat ujang azhari, se) menemukan dugaan pelanggaran dan registrasi dengan nomor tm pilkada bb x dengan pokok permasalahan dalam disp yang akan ditetapkan menjadi dpt pada hari jumat tanggal oktober pukul wib masih terdapat adanya pemilih tanpa nik dan atau nkk sejumlah pemilih, pemilih terindikasi ganda sejumlah pemilih, pemilih baru yang belum terdaftar dpt sejumlah pemilih, pemilih yang meninggal dunia masih tercatat dpt sejumlah pemilih, pemilih terindikasi fiktif atau tidak dikenal sejumlah pemilih, pemilih yang pindah domisili masih terdaftar dalam dpt sejumlah pemilih, pemilih yang terindikasi berstatus tni polri sejumlah pemilih. terhadap temuan tersebut panas kabupaten bangka barat melalui surat nomor panas kab merekomendasikan agar kpu kabupaten bangka barat memperbaiki dan mencermati kembali dpt yang telah ditetapkan serta memastikan data temuan panas kabupaten telah terakomodir dalam dpt yang merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god ditetapkan. kpu kabupaten bangka barat menjawab dengan surat nomor kpubabar x bahwasanya kpu kabupaten bangka barat sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan dan pemutakhiran data pemilih sehingga kalaupun masih terdapat kekurangan pihak kami mohon agar dimaklumi . laporan nomor lp panas il tanggal desember oleh saudara alias warga desa lambung kecamatan rebus dengan pokok permasalahan pada hari minggu tanggal desember jam wib desa lambung, warga masyarakat atas nama harian datang membawa fotokopi koran yang diberikan kepada bapak tatang sutisna yang isinya bupati ust. zuri syawal, lc, ma. bersama kepala desa resmi tolak hti hutan tanaman industri). berdasarkan hasil kajian panas kabupaten bangka barat laporan tersebut tidak dapat diteruskan karena kurang alat bukti dan saksi. laporan nomor lp panas bb xii tanggal desember oleh saudara fauzan warga desa trik kecamatan kelapa dengan pokok permasalahan pada hari selasa tanggal desember pukul wib warga masyarakat atas nama fikri menyerahkan kain sarung dan uang kepada ayah fauzan untuk memilih paslon nomor urut berdasarkan hasil kajian panas kabupaten bangka barat karena kasus tersebut sudah lewat batas waktu pelaporan, sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti. laporan nomor lp panas bb xi1 tanggal desember oleh saudara ali famili warga dusun dendang kecamatan kelapa dengan pokok permasalahan pada hari rabu tanggal desember warga masyarakat atas nama topi memberikan uang sebesar pada saudara mardaani selanjutnya diserahkan kepada ali famili untuk memilih pasangan calon nomor urut berdasarkan kajian panas kabupaten bangka barat merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id laporan tersebut sudah lewat batas waktu pelaporan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. pelanggaran pidana pemilu laporan nomor lp panas il tanggal desember oleh haryono warga dusun lambung kecamatan rebus dengan pokok permasalahan pada hari minggu desember jam wib desa lambung, warga masyarakat atas nama alias memberikan bungkusan yang berisi kain sarung cap dua unta kepada bapak haryono untuk dibagikan kepada masyarakat. laporan diteruskan kepada sentra gakkumdu, dan hasil pembahasan sentra gakkumdu merekomendasikan agar kasus atau perkara lebih dialami dan mencari bukti serta klarifikasi tambahan saksi, pihak terlahir dan pelapor. panas kabupaten bangka barat telah melakukan pencarian bukti tambahan dan mengundang saksi untuk dimintai keterangan atau klarifikasi, tetapi tidak menemukan bukti tambahan dan saksi yang diundang tidak hadir. berdasarkan hasil kajian panas kabupaten bangka barat disimpulkan bahwa unsur adanya ajakan untuk memilih salah satu paslon tidak terbukti sehingga laporan dihentikan. keterangan panitia pengawas pemilihan kabupaten bangka barat berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan bahwa berdasarkan suratgka barat tanggal desember diperoleh hasil sebagai berikut: perolehan nama pasangan calon suara sudirman, dan sari, drs. farhan ali, dan markus, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id ust. zuri syawal, lc. dan saiful farah, pd. jumlah suara bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh panas kabupaten kabupaten bangka barat jumlah yang tidak dibagikan kepada pemilih beberapa tps yang dipermasalahkan kecamatan kelapa, kecamatan parit tiga dan kecamatan mentok jumlah total sebanyak dengan rincian kecamatan kelapa sebanyak lembar, kecamatan parit tiga sebanyak lembar, dan kecamatan mentok sebanyak lembar. bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara (tiga) kecamatan ini pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak orang dari jumlah dpt sebanyak orang. tidak yang tidak terbagi kecamatan desa tps dpt premium memicu versi kpps jan| kelapa kelapa saja oa gantang |ssa| sekar biru mentok belo laut jumlah total hasil pengawasan panas kabupaten bangka barat tps desa tampilan kecamatan tampilan terdapat (tiga) orang pemilihilih tps desa tampilan kecamatan tampilan dengan menggunakan kartu tanda penduduk ktp yang bukan beralamat kecamatan tampilan tetapi beralamat kecamatan mentok. dan dimasukkan dalam ph. bahwa berdasarkan hasil pengawasan panas kabupaten bangka barat, kpu kabupaten bangka barat melalui kpps telah memindahkan tps desa terentang kecamatan kelapa. penetapan lokasi pertama oleh kpu kabupaten bangka barat kelapa. menurut keterangan ketua panwascam kelapa su'ar yang diperoleh dari keterangan ketua kpps, pemindahan tersebut dikarenakan lokasi tersebut berada ujung desa, terlalu jauh dari pemukiman penduduk. pemindahan tersebut dilakukan pada tanggal desember halaman rumah saudara mulyadi murni. selanjutnya saudari murni isteri mulyadi tidak setuju halaman rumahnya dijadikan sebagai lokasi ips. hal tersebut diketahui saat akan membuat tps pada tanggal desember karena itu lokasiemindahan terakhir tidak diinformasikan kepada panas kabupaten bangka barat. partisipasi pemilih tps tersebut sebesar dari pemilih yang terdaftar dalam dpt. sedangkan partisipasi pemilih tps terdekat (tps sebesar yo, ips sebesar tps sebesar ips sebesar yo, dan tps sebesar bahwa berdasarkan hasil pengawasan panas kabupaten bangka barat jumlah yang tidak terbagi tps yang tersebar kecamatan kelapa, kecamatan paritta dan kecamatan mentok adalah sebagai berikut: tps desa kelapa kecamatan kelapa terdapat form yang tidak dibagikan, tps terdapat form yang tidak dibagikan: desa air gantang kecamatan paritta tps terdapat yang tidak dibagikan, desa puput kecamatan paritta tps terdapat form yang tidak dibagikan, tps terdapat form yang tidak dibagikan, tps terdapat form yang tidak dibagikan: desa belo laut kecamatan mentok tps terdapat form yang tidak dibagikan. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id pen dia bea sha paten arloaml alan ola pemilih taskbisampaian' mas) sal are| aar| mennegatguna ganda panel ainstts s|ooo salah taman elo pap haa psp aral a7| bahwa berdasarkan hasil pengawasan panas kecamatan tampilan pada saat proses rapat pleno terbuka hasil perhitungan suara tingkat ppk kecamatan tampilan gedung serta guna kecamatan tampilan pada tanggal desember yang dihadiri oleh tiga saksi pasangan calon yaitu sandal saksi pasangan calon yuli sandra saksi pasangan calon kemi saksi pasangan calon seluruh saksi menerima hasil perolehan perhitungan suara ppk dan tidak mengajukan protes serta keberatan kepada ppk kecamatan tampilan terkait kejadian tps desa tampilan kecamatan tampilan. bahwa terhadap pernyataan pemohon tentang adanya pemilih yang sakit dan tidak difasilitasi oleh kpu kabupaten bangka barat maka panas kabupaten bangka barat menerangkan berdasarkan hasil laporan panwascam kelapa, ppl dan pengawas tps, pengawas setempat tidak pernah menerima laporan dari masyarakat maupun pasangan calon tim kampanye mengenai permasalahan tersebut. berdasarkan laporan panas kecamatan tampilan tidak menemukan atau menerima laporan terkait pemilih yang tidak terdaftar dpt tps merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id kelapa apa jar |oam (sia ops tas pas tea pse bahwa dari jumlah undangan memilih form c6) yang tidak dibagikan tersebut atas, yang signifikan terhadap jumlah pemilih yang tidak ikut memilih, terdapat tps yang tersebar kecamatan kelapa, kecamatan parit tiga dan kecamatan mentok dengan jumlah pemilih yang tidak dapat memilih karena tidak mendapatkan undangan memilih form c6), tabel jumlah pemilih yang tidak ikut memilih karena tidak mendapat tidak ikut persentase (y6) maa tati memilih yang tidak memilih karena tidak dibagikan desa tps dpt berbanding kecamatan terbagi dengan suara kelurahan jumlah yang tidak memilih kelapa kelapa parit titampilan kecamatan tampilan menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan form a5.dan jajarannya tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan terkait keterlibatan pns aktif dalam dan membantu pemenangan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten bangka barat. bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan tahapan penghitungan suara tps, panas kabupaten bangka barat dan jajarannya tidak pernah menerima laporan terkait adanya inkonsistensi kpps dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah dalam perhitungan suara tps disetiap kecamatan bangka barat. uraian singkat jumlah dan jenis pelanggaran pelanggaran administrasi sebanyak (enam) laporan temuan yaitu: temuan nomor tm pilkada bb x tanggal oktober temuan nomor tm pilkada viii tanggal agustus temuan nomor tm pilkada vii1 tanggal september laporan nomor lp panas il tanggal desember laporan nomor lp panas bb x11 tanggal desember laporan nomor lp panas bb xii tanggal desember pelanggaran pidana pemilu sebanyak (satu) laporan yaitu: laporan nomor lp panas il tanggal desember demikian keterangan panitia pengawas pemilihan kabupaten bangkbangka barat. i2. menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, bawaslu kabupaten bangkmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bukti pk fotokopi surat dari panasbukti pk fotokopi surat panas kabupaten bangka barat nomor panas kab il tanggal desember perihal penerimaan dpt hasil pencernaan: bukti pk foto spanduk sosialisasi, bukti pk fotokopi surat panas kabupaten bangka barat nomor panas kab il perihal himbauan pendistribusian kepada pemilih harus dilakukan oleh ketua kpps:fax mat: sekretariat omahkamahkonslun domenimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan republik indonesia, bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran bea meterai yang terutang atas dokumen berbentuk elektronik serta untuk memberikan kepastian hukum atas kode unik dan keterangan tertentu pada meterai elektronik, perlu melakukan penyempurnaan ketentuan perpajakan mengenai; bahwalum dapat menampung butuhkan penyempurnaan ketentuan perpajakan sehingga perlu digantpada meterai tempel, ka pemeteraian kemudian. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri inidan teknologi percetakan. meterai terapmes1n terapan meterai digital. meterai komputerisasisistem komputerisasieposit adalah penyetoran muka bea meterai yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. pejabat pos adalah pejabat pos indonesia persero) yang diserahi tugas melayani permintaan pemeteraian kemudian. pejabat pengawas adalah pegawai gegen sipil lingkungan direktorat jenderal pajak yang menduduki jabatan pengawas pada kantor pelayanan pajak dan kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakpihak yang terutang melakukan pembayaran bea meterai yang terutang pada saat terutl; atau ssp. meterai sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: meterai tempel; meterai elektronik; atau meterai dalam bentuk lai ketentuan:pada meterai pada meterai tempel yang ditetapkan dengan keputusan menteri. pembayaran bea meterai dengan menggunakan meterai elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan membubuhkan meterai elektronik melalui sistem meterai elektronik pada dokumen yang terutang bea meterai. pembubuhan meterai elektronik sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memperhatikan petunjuk penggunaan yang merupakan satu kesatuan dengan sistem meterai elektronik. meterai elektronik bagaimana dimaksud dalam memiliki kode unik dan keterangan tertentu. kode unik sebagaimana dimaksud pada berupa (dua puluh dua) digit nomor seri meterai elektronik yang dihasilkan oleh sistem meterai elektronik. keterangan tertentu sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: gambar lambang negara garuda pancasila; tulisan meterai elektronik"; dan angka dan tulisan yang menunjukkan tarif bea meterai. meterai dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: meterai terapan; meterai komputerisasi; dan meterai percetakan. meterai percetakan sebagaimana dimaksud pada huruf hanya digunakan dalam pemungutan bea meterai atas surat berharga berupa eek dan billet giro. pembayaran bea meterai dengan menggunakan meterai dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh pembuat meterai dengan membubuhkan meterai dalam bentuk lain pada dokumen yang terutang bea meterai. dalam hal dokumen yang terutang bea meterai terdiri atas (dua) lembar atau lebih, meterai dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada dibubuhkan pada lembar pertama dokumen. pembuat meterai sebagaimana dimaksud dalam yang akan membubuhkan: meterai terapan sebagaimana dimaksud dalam huruf atau meterai komputerisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib melakukan deposit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang bea meterai. pembubuhan meterai terapan atau meterai komputerisasi mengurangi saldo deposit sebagaimana dimaksud pada sebesar nilai nominal meterai yang dibubuhkan. pembubuhan meterai percetakan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan berdasarkan permintaan pemungut bea meterai tanpa didahului deposit. pemungut bea meterai sebagaimana dimaksud pada wajib melakukan penyetoran bea meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang bea meterai. meterai terapan sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki unsur yang meliputi: warna terapan merah; logo kementerian keuangan; tulisan direktorat jenderal pajak"; logo dan atau tulisan nama pembuat meterai; tulisan meterai terapan"; angka yang menunjukkan tarif bea meterai; tanggal, bulan, dan tahun pembubuhan; nomor mesin; dan kode unik. meterai komputerisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki unsur yang meliputi: tulisan bea meterai lunas"; dan angka yang menunjukkan tarif bea meterai. meterai percetakan sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki unsur yang meliputi: tulisan meterai percetakan"; logo kementerian keuangan; angka yang menunjukkan tarif bea meterai; dan nama pembuat meterai. pembayaran bea meterai dengan menggunakan ssp sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk pembayaran bea meterai oleh pihak yang terutang dalam hal: pemeteraian kemudian dengan jumlah lebih dari (lima puluh) dokumen;sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak memungkinkan untuk dilakukan karena terjadi kegagalan sistem meterai elektronik. dalam hal pembayaran bea meterai dengan menggunakan meterai tempel atau meterai elektronik tidak memungkinkan untuk dilakukan pada saat terutang bea meterai yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf ataukalender terhitung sejak saat terut ketentusatu nol nol); membuat daftar dokumen, dalam hal pembayaran bea meterai dengan menggunakan ssp dilakukan atas (dua) atau lebih dokumen yang terutang bea meterai;ketentuan mengenai contoh format daftarkeabsahan meterai pembayaran bea meterai dengan menggunakan meterai tempel sah jika memenuhi ketentuan: pembayaran bea meterai dilakukan denganpembubuhan meterai tempel memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pembayaran bea meterai dengan menggunakan meterai elektronik sah jika memenuhi ketentuan: pembubuhan meterai elektronik dilakukan melalui sistem meterai elektronik sebagaimana dimaksud dalam dan meterai elektronik yang dibubuhkan pada dokumen memiliki kode unik dan keterangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pembayaran bea meterai dengan menggunakan meterai dalam bentuk lain sajikan memenuhi ketentuan: pembubuhan meterai dalam bentuk lain dilakukan oleh pembuat meterai sebagaimana dimaksud dalam deposit sebagaimana dimaksud dalam mencukupi untuk melakukan pembubuhan meterai terapan atau meterai komputerisasi, atau pembubuhan meterai percetakan dilakukan berdasarkan permintaan pemungut bea meterai sebagaimana dimaksud dalam dan meterai dalam bentuk lain yang dibubuhkan pada dokumen memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamterrilaksud pada ditentukan berdasarkan hasil penelitian keabsahan meterai. dalam hal diperlukan untuk penelitian keabsahan meterai sebagaimana dimaksud padaatau pembuatan meterai elektronik. bab pemeteraian kemudian pemeteraian kemudian dilakukan untuk: dokumen yang bea menterinya tidak atau kurang dibayar sebagaimana mestinya; dan atau dokumen yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan. bea meterai yang wajib dibayar melalui pemeteraian kemudian sebagaimana dimaksud dalam ditentukan; meterai elektronik; atau ssp.(lima satu dua). pemeteraian kemudian sebagaimana dimaksud dalam disahkan oleh: pejabat pos; atau pejabat pengawas. pejabat pos sebagaimana dimaksud pada huruf hanya dapat melakukan pengesahanpejabat pos atau pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada memastikan: meterai tempel yang digunakan untuk membayarelektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf memastikan: meterai elektronik yang digunakan untuk membayar bea meterai yang terutang dibubuhkan melalui sistem meterai elektronikssp sebagaimana dimaksud dalam huruf pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf memastikan: kebenaran ssp yang telah mendapatkan ntp yang digunakan untuk membayar bea meterai yang terutang dan ataudan telah terpenuhi, pejabat pos atau; dan atau ssp yang telah mendapatkan ntpdirektur jenderal pajakatas bea meterai yang tidak atau kurang dibayarpengawas melakukan penelitian mengenai: kebenaran ssp yang telah mendapatkan ntp yang digunakan untuk membayar bea meterai yang ditetapkan dengan surat ketetapan pajak;rpenuhi,ketentuan mengenai format cap pemeteraian kemud1n1bidang bea meterai. babi ketentuan peralihanarepada dilakukan dengan ketentu;;tanda bea meterai lunas yang telah dibubuhkan pada surat berharga berupa eek dan billet giro dengan menggunakan teknologi percetapada wajib dilunasi dengan menggunakan meterai terapan atau ssp, paling lama belum dokumen diguyah~ . lampirpada meterai tempel, contoh format daftar dokumen, dan format cap pemeteraian kemudian ciri umum dan ciri khusus pada meterai tempel ciri umum pada meterai tempel ciri umum pada meterai tempel terdiri atas: gambar lambang negara garuda pancasila; tulisan meterai tempel"; angka clan tulisan "sepuluh ribu rupiah" yang menunjukkan tarif bea meterai; teks mikro modulasi indonesia"; blok ornamen khas indonesia; clan tulisan ciri khusus pada meterai tempel ciri khusus pada meterai tempel terdiri atas: berbentuk segi empat; warna dominan merah muda; perekat pada sisi belakang; serat berwarna merah clan kuning yang tampak pada kertas; garis hologram pengamanclan tulisan "djp"; efek raba pada ciri umum; efek perubahan warna dari magenta menjadi hijau pada blok ornamen khas indonesia; gambar raster berupa logo kementerian keuangan clan tulisan "djp"; gambar ornamen khas indonesia; pola motif khusus; (tujuh belas) digit nomor seri; sebagian cetakan berpendar kuning bawah sinar ultraviolet;ontoh format daftar dokumen daftar dokumen nama . npp nik . alamat . . . . . dst jumlah . . tanggal penyetoran . . ntp . . angka angka angka angka angka angka angka petunjuk pengisian daftar dokumen diisi dengan warna pihak yang terutang. diisi dengan nomor pokok wajib pajak npp) atau nomor induk kependudukan nik) pihak yang terutang. diisi dengan alamat pihak yang terutang. diisi dengan kode dokumen sebagai berikut: untuk surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta lengkapnya; untuk akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya; untuk akta pejabat pembuat akta tarra beserta salinan dan kutipannya; untuk surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun; untuk dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan warna dan dalan bentuk apa pun; untuk dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang; untuk dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari rp5. (limata rupiah) yang: menyebutkan penerimaan uang; atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; untuk dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah; atau untuk dokumen yang tidak termasuk dalam kode sampai dengan yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan. diisi dengan nomor dokumen jika ada). diisi dengan bea meterai yang terutang atas dokumen. diisi dengan: (nol), untuk pembayaran bea meterai dalam hal: angka angka angka angka angka angka pemeteraian kemudian dilakukan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan; pembayaran bea meterai dengan menggunakan meterai tempeltidak memungkinkan untuk dilakukan karena terjadi kegagalan sistem meterai elektronik; atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam huruf atau huruf peraturan menteri ini, untuk pembayaran bea meterai dalam hal pemeteraian kemudian dilakukan atas dokumen yang bea menterinya tidak atau kurang dibayar sebagaimana mestinya. diisi dengan jumlah bea meterai yang terutang. diisi denganjumlah sanksi administratifyang harus dibayar. diisi dengan tanggal penyetoran bea meterai yang terutang. diisi dengan tanggal penyetoran sanksi administratif. diisi dengan ntp atas penyetoran bea meterai yang terutang. diisi dengan ntp atas penyetoran sanksi administratif format cap pemeteraian kemudian telah dilakukan pemeteraian kemudian sesuai dengan peraturan center! keuangan nomor pmk. tanggal pembayaran . nomor skp (jika ada) . nama . nippon nip . tanda tangan . center! keuangan republik indonesia, ttd. salinan sesuai dengan aslinya kepala biro umum u.b. t:j" ;,:,, ~~ kepala bagi ' +: administrasi kementerian :.,,, {,,,.wajib dalam rangka penanganan dampak inflinflasi, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaranaturan mengenai pengelolaan keuangan berupa earmarking belanja dalam rangka mendukunkorhontougoie jdih.kemenkeu.go.idlam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan oktober sampai dengan bulan desember belanja wajib perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada antara lain digunakan untuk: pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan, penciptaan lapangan kerja, dan atau cc. pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum daerah. bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf termasuk dalamnya bantuan sosial tambahan. belanja wajib sebagaimana dimaksud pada dianggarkan sebesar (dua persen) yang bersumber dari dtutu sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk dbh yang ditentukan penggunaannya. besaran dtu sebagaimana dimaksud pada ditentukan sebesar penyaluran dau bulan oktober sampai dengan bulan desember dan penyaluran dbh triwulan tahun anggaran belanja wajib sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk belanja wajib 25x (dua puluh lima persen) dari dtu yang telah dianggarkan pada apbd tahun anggaran daerah menganggarkan belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam denganmengenai perubahan apbd tahun anggaran atau laporan realisasi anggaran bagi daerah yang tidak melakukan perubahan apbd tahun anggaran atau telah melakukan perubahan apbd tahun anggaran daerah melaporkan penganggaran dan realisasi atas belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam (l) kepada menteri keuangan c.g. direktur jenderal perimbangan keuangan. laporan penganggaran belanja wajib sebagaimana dimaksud pada diterima oleh menteri keuangan jdih.kemenkeu.go.id c.g. direktur jenderal perimbangan keuangan paling lambat pada tanggal september laporan realisasi atas belanja wajibpada tanggal bulan berikutnya setelah bulan berkenaan berakhir. laporan realisasi belanja wajib sebagaimana dimaksud pada disampaikan dalam bentuk file portable document format pdf) melalui surat elektronik (e mail) resmi direktorat jenderal perimbangan keuangan. dalam hal batas waktu penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada dan bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penerimaan laporan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya. kepala daerah bertanggung jawab mutlak atas penganggaran belanja wajib perlindungan sosial dalam apbd tahun anggaran serta pelaksanaannya laporan sebagaimana dimaksud pada sudah melalui pengawasan dari aparat pengawas internal pemerintah daerah. penyampaian laporan realisasi atas belanja wajib sebagaimana dimaksud pada yang bertepatan dengan langkah langkah akhir tahun disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. laporan sebagaimana dimaksud pada menjadi dokumen persyaratan penyaluran dau bulan oktober atau penyaluran dbh triwulan iii bagi daerah yang tidak mendapatkan alokasi dau. laporan sebagaimana dimaksud pada menjadi dokumen persyaratan penyaluran dau bulan berikutnya atau penyaluran dbh triwulan bagi daerah yang tidak mendapatkan alokasi dau. terhadap daerah yang belum disalurkan dau atau dbh, penyaluran dau atau dbh dilakukan setelah dokumen persyaratan disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal sampai dengan tanggal desember tahun berjalan dokumen persyaratan penyaluran belum diterima, penyaluran dau atau dbh yang belum disalurkan dilaksanakan secara sekaligus sebesar dau atau dbh yang belum disalurkan paling lambat (dua) hari kerja terakhir bulan desember tahun berjalan. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan juga kepada menteri dalam negeri c.g. direktur jenderal bina keuangan daerbelanja wajib untuk penanganan dampak inflasi tahun anggaran format laporan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial tahun anggaran kop daerah laporan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial tahun anggaran provinsi kabupaten kota . yang bertanda tangan dibawah ini pejabat pengelola keuangan daerah provinsi kabupaten kota pedoman menyatakan bahwa telah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial pada apbd dengan rincian sebagai berikut: penerimaan dari dana transfer umum dau esarenasinan dbh eresetetee jumlah penerimaan panam pengurang dbh cht near nan dbh aan jumlah pengurang iii jumlah dtu yang diperhitungkan maan jumlah belanja wajib perlindungan sosial pra persentase dukungan belanja wajib maa perlindungan sosial dari dtu anggaran urai: her pera sumber pendanaan bee ara te) ode amrun sos, ojo oo| last. |subtitel bantuan sosial irlpewcretaan lapangan rsa lha ooh oo i ooj o | least. pesenam penciptaan lapangan kerja loh oo o) cat. too oo |o dan transportasi sena mma mmm rp oo) u u subtitel perlindungan sosial lainnya misa jumlah belanja wajib perlindungan sosial tempat, tanggal, bulan, tahun ppid provinsi kabupaten kota.' (tanda tangan asli dan cap basah dinas) erenanasannnsnsnnnnnnnn20) jdih.kemenkeu.go.id petunjuk pengisian diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan diisi dengan alokasi dau bulan oktober sampai dengan desember diisi dengan alokasi dbh triwulan diisi dengan penjumlahan penerimaan dtu diisi dengan alokasi dbh cht triwulan diisi dengan penjumlahan dbh remarked diisi dengan jumlah dtu yang diperhitungkan untuk belanja wajib perlindungan sosial diisi dengan besaran anggaran belanja wajib perlindungan sosial diisi dengan persentase jumlah anggaran dibandingkan jumlah penerimaan dtu luar dbh remarked diisi dengan uraian kegiatan diisi dengan jenis akun kegiatan diisi dengan anggaran kegiatan yang bersumber dari dau diisi dengan anggaran kegiatan yang bersumber dari dbh diisi dengan penjumlahan anggaran dau dan dbh diisi dengan persentase anggaran kegiatan terhadap total anggaran belanja wajib perlindungan sosial diisi dengan lokasi dan tanggal laporan dibuat diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan diisi sesuai dengan nama pejabat pengelola keuangan daerah yang bersangkutan jdih.kemenkeu.go.id format laporan realisasi belanja wajib perlindungan sosial tahun anggaran kop daerah laporan realisasi belanja wajib perlindungan sosial provinsi kabupaten kota ." bulan . tahun anggaran pal obatan jeninpkua sumber pendanaan semak tea ta) sang lin (dee) (ho asa pow0 ini aaaaaa aw aa$aa 0m oo ooowlre o irp imo ool poo ni roo hooonlrpo o onl| cast. poo pro rp. hotel o rp oo imo oo o j) oon| submit bantuansosial lo ) i oo roo )j oo) lagoon penciptaan lapangan kerja oo| o | daa o.none logo0 o o|o lt. ole oom loco oow dst. ooo itp looowl rp. oo toon aan joon (sussmprsekto transportasi o ) | ( m w logo| oo o o o ir .oo0e oo rp lo.oow rp. o rpo logo logat. cbooo adr hooonlrp loco jekameromraan (mo caa ima owe| oom| ovleerumuncansostartamya oo) hoonwlr o |hoon o o imo onl| oo loom subtitel perlindungan sosial lainnya ,00x6 jumlah belanja wajibtempat, tanggal, bulan, tahun? ppid provinsi kabupaten kota. (tanda tangan asli dan cap basah dinas) jdih.kemenkeu.go.id petunjuk pengisian diisi sesuai dengan bulan yang dilaporkan diisi dengan anggaran kegiatan yang bersumber dari dbh ' ' ?| jua belanja wajib perlindungan sosial diisi dengan realisasi kegiatan yang bersumber dari dbh diisi dengan persentase realisasi kegiatan terhadap total realisasi nan sean sal lai: kepala bagian administrasi kementerian nan man mas soeharto nip jdih.kemenkeu.go.idr. muhammad amrun, s.h., mh., heru widodo, s.h., hum., bikin emas, s.h. m.h., tana latihan fardhiyah, s.h., vivi yunita, s.h., supriyadi adi, s.h., kel unto dwi yulianto, s.h., arsip divinubun, s.h., dimas pradana, s.h., aan sudirman, s.h., dan syarief hiduplah, s.h., mba., yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari kamis, tanggal oktonovcc. bahwa para pemohon telah menyampaikan surat kepada mahkamah konstitusi bertanggal maret yang pada pokoknya menyatakan para pemohon mengajukan penarikan kembali permohonan guo, bahwa rapat pleno permusyawaratan hakim pada hari senin, tanggal maretrdeka sarat jakarta telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsilun do idsarat jakarta telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsilun do id |
henugasan khusus pemerintah kepada lembaga pembiayaan ekspordd)barang dan atau jasa dari wilayah negara republik indonesia. pembiayaan ekspordalam bentuk pembiayaan, penjaminan dan atau asuransi. pembiayaan adalah kredit dan atau pembiayaanogram ekspor adalah rancangan kegiatan pengeluaran barang dan atau jasa dari wilayah negara republik indonesia yang disusu. oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor. kredit modal kerja adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu paling lama satu tahun. kredit investasi adalah kredit jangka menengah panjang yang diberikan kepada nasabah untuk membiayai barang barang modal yang penugasannya dari hasil usaha dengan barang barang modal yang dibiayai. pembiayaan luar negeri overseas financing) selanjutnya disebut overseas financingpembiayaan investasi luar negeri (overseas investment financing). menteri keuangan republik indonesia penggantian kerugian atau nilai kompensasi finansial dari jenis risiko yang akan dijamin, biaya yang dikeluarkan untuk memberikan jaminan atau asuransi: cc. unsur lain yang ditetapkan dalam keputusan menteri. dalam hal terjadi keterlambatan pengembalian pembiayaan, lei dapat mengenakan denda. besaran denda sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh lei. bagian ketiga kerjalei dapat bekerjasama dengan lembaga nasional dan atau lembaga internasional. kerjasama sebagaimana. dimaksud pada dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan mengenai penugasan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. bab penanganan pembiayaan bermasalah pada penugasan khusus lei wajib melakukan upaya penanganan atas piutang pembiayaan ekspor yang bermasalah. upaya sebagaimana dimaksud pada paling kurang mencakup: pembinaan, penyelamatan, dan cc. penyelesaian. pembinaan sebagaimana dimaksud pada merupakan upaya upaya yang dilakukan dalam rangka ekspor, termasuk upaya penagihan. penyelamatan sebagaimana.dimaksud pada merupakan upaya yang dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai prospek dan kinerja. usaha serta kemampuan membayar dengan tujuan untuk menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan,pembiayaan eksporekspor, dan penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan ekspor tidak terbatas pada reschedulling atau conditioning. www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia penyelesaian sebagaimana dimaksud pada merupakan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah setelah usaha usaha pembinaan dan atau penyelamatan tidak mungkin dilakukan lagi. penyelesaian atas piutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pembukuan dan pelaporan lei menyelenggarakan pembukuan pelaksanaan penugasan khusus secara terpisah. pembukuan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan ketentuan tentang standar akuntansi keuangan yang berlaku. lei menyampaikan laporan triwulan atas pelaksanaan penugasan khusus kepada menteri c.g. komite dan kementerian lembaga nonkementerian pengusul. lei menyampaikan laporan keuangan tahunan penugasan khusus kepada menteri bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan lei. bab monitoring dan evaluasi komite melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penugasan khusus. monitoringmonitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan komite kepada menteri secara berkala atau atas permintaan menteri. bab xii penghentian penugasan khusus dalam hal penugasan khusus dihentikan, penyelesaian atas aset dan kewajiban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. a.r pl, ams menteri keuangan republik indonesia bab xiii ketentuan lain lain (l) dalam hal alokasi pendanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam belum tersedia pada awal pelaksanaan penugasan khusus, sumber pendanaan penugasan khusus dapat menggunakan dana internal lei. penggunaan dana internal lei sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh komite kepada menteri berdasarkan kebutuhan penugasan khusus. persetujuan penggunaan sumber dana internal lei sebagaimana dimaksud pada diputuskan oleh menteri. dana internal sebagaimana dimaksud pada ditempatkan pada rekening dpk. bab xiv ketentuan penutup,u. kementerian giartop nip www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia risiko politik adalah kejadian kejadian yang terjadi suatu negara yang memberikan dampak negatif atas transaksi ekspor atau investasi yang meliputi nasionalisasi (nationalization), hambatan penukaran mata uang (currency inconvertibility), hambatan transfer devisa (exchange transfer restricted), pembatalan kontrak sepihak (contract reputation), penghapusan utang, dan kebijakan pemerintah negara pembeli atau negara .ketiga tempat pembayaran dilakukan yang mengakibatkan kegagalan bayar oleh pembelimberian penugasan khusus kepada leibank umum milik negara sebagai tempat penyimpanan, pembayaran, dan pengembalian dana dalam rangka penugasan khusus. aspek ekonomi adalah aspek aspek yang dijadikan pertimbangan oleh kementerian lembaga pemerintah nonkementerian terkait untuk menentukan kebijak. aspek finansial adalah aspek aspek yang dijadikan pertimbangan oleh lei terkait ekuitas, utang, biaya, investasi, sumber dana, rasio keuangan, nilai uang, proyeksi penerimaan, risiko bisnis, atau hal lain terkait keuangan dalam menilai kelayakan suatu transaksi atau proyek. pelaku ekspor adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengeluarkan barang dan atau jasa dari wilayah negara republik indonesia. nasabah adalah orang atau badan usaha yang menggunakan pembiayaan ekspor lei. transaksi adalah perjanjian jual beli barang dan atau jasa antara pelaku ekspor dengan importir dari luar negeri yang mempunyai dampak ekonomi. proyek adalah pengadaan barang dan jasa antara pihak yang berada wilayah negara republik indonesia dengan pihak yang berada luar negeri sesuai spesifikasi tertentu yang dilaksanakan sesuai batasan waktu yang telah disetujui antar kedua pihak. pembayaran adalah pencairan dana oleh lei dari rekening dpk kepada rekening nasabah dan atau pihak lain terkait transaksi atau proyekdilaksanakan oleh lei. penugasan khusus diberikan secara selektif dan terbatas pada sektor ekonomi, komoditas, negara tujuan ekspor, kriteria pelaku ekspor, dan bentuk pembiayaan ekspor. www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia bagian kedua kriteria usulan. program ekspor (l) pimpinan kementerian lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan program ekspor untuk diusulkan menjadi penugasan khusus kepada menteri. usulan sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat kriteria: meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk indonesia, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, dan memiliki potensi peningkatan dan pengembangan ekspor jangka panjang. bagian ketiga kriteria usulan transaksi atau proyek (l) pelaku ekspor dapat mengajukan usulan transaksi atau proyek untuk diusulkan menjadi penugasan khusus kepada lei. transaksi atau proyek sebagaimana dimaksud pada paling kurang memenuhi kriteria: sesuai deng yang mendapatkan penugasan khusus, memiliki risiko pembiayaan ekspor yang tidak kompetitif bagi lei, dan atau tidak ada perusahaan yang menyediakan jenis reasuransi untuk transaksi atau proyek. bab iii fasilitas pembiayaan ekspor penugasan khusus bagian kesatu bentuk fasilitas pembiayaan ekspor penugasan khusus lei menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor dalam bentuk: pembiayaan, penjaminan, atau cc. asuransi. fasilitas pembiayaan ekspor sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. pembiayaan ekspor sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteri. www .jdih.kemenkeu.go.id lis ptun menteri keuangan republik indonesia bagian kedua pembiayaan pembiayaan untuk penugasan khusus dapat diberikan kepada: badan usaha yang berdomisili wilayah negara republik indonesia, dan atau badan usaha yang berdomisili luar wilayah negara republik indonesia. pembiayaan untuk badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, termasuk overseas financing untuk memenuhi kebutuhan transaksi atau proyek dalam rangka penugasan khusus. pembiayaan untuk badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan dalam bentuk kredit kepada importir produk indonesia (buyer's credit). bagian ketiga penjaminan penjaminan atas transaksi atau proyek yang ditetapkan sebagai penugasan khusus meliputi: penjaminan bagi pelaku ekspor atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan atau jasa luar negeri. bagian keempat asuransi asuransi atas transaksi atau proyek yang ditetapkan sebagai penugasan khusus meliputi: asuransi atas risiko gagal bayar, asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan indonesia luar negeri, cc. asuransi atas risiko politikhasil kajian aspek ekonomi atas program ekspor yang diusulkan oleh kementerian lembaga pemerintah nonkementerian dengan mempertimbangkan beban dan risiko fiskal, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penugasan khusus. komite sebagaimana dimaksud pada memiliki wewenang: meminta kelengkapan data dan informasi usulan program ekspor kepada kementerian lembaga pemerintah nonkementerian pengusul. www .jdih.kemenkeu. sid ka) nimos menteri keuangan republik indonesia merekomendasikan penghentian atau penundaan pelaksanaan penugasan khusus berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. tugas, wewenang, susunan anggota, tata kerja, dan prosedur operasi standard komite lebih lanjut ditetapkan dalam: kementerian keuangan, kementerian perdagangan, kementerian perindustrian, dan anggota tidak tetap, yaitu pejabat dari kementerian lembaga pemerintah nonkementerian terkait. anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan berdasarkan usulan kementerian lembaga pemerintah nonkementerian terkait. dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, komite dapat meminta masukan dari lei. bab sumber dan penempatan dana penugasan khusus bagian kesatu sumber dana penugasan khusus (l) dana penugasan khusus bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja negara, hasil pengelolaan penugasan khusus, dan hasil investasi dana penugasan khusus yang belum digunakyang diatur dalam peraturan menteri. dana penugasan khusus yang berasal dari hasil pengelolaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain berupa imbalan pembiayaan ekspor, provisi penjaminan, premi asuransi, dan denda sebagai akibat pelaksanaan penugasan khusus. dana penugasan khusus hasil investasi sebagaimana dimaksud pada huruf bersumber dari penempatan investasi pada instrumen keuangan yang aman, likuid, dan menguntungk. risiko sebagai kuasa pengguna anggaran. direktur jenderal pengelolaan pembiayaan dan risikonaan dan risiko. www .jdih.kemenkeu.go.id ilina menteri keuangan republik indonesia kuasa pengguna anggaranempatlam rangka optimalisasi pengelolaan kas, lei menempatkan dana penugasan khusus yang belum digunakan pada instrumen keuangan yang aman, likuid, dan menguntungkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. dalam menempatkan dana sebagaimana dimaksud pada lei menjamin kecukupan dan ketersediaan dana pada saat diperlukan. dana dalam rekening dpk hanya dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan penugasan khusus. pendanaan pembiayaan ekspor dibatasi paling banyak sebesar akumulasi dana sebagaimana dimaksud dalam setelah memperhitungkan seluruh biaya terkait. bab tatacara pengusulan penugasan khusus bagian kesatu tatacara pengusulan program ekspor pimpinan kementerian lembaga pemerintah nonkementerian menyampaikan usulan program ekspor kepada menteri c.g. komite dengan dihampiri paling kurang hasil kajian aspek ekonomi. kajian aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada memuat paling kurang: uraian mengenai rencana ekspor yang diajukan sebagai penugasan khusus: analisiswww .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia bentuk fasilitas pembiayaan ekspor yang diperlukan, perkiraan nilai pembiayaan ekspor dan jangka waktu yang diperlukan: dan potensi risiko yang mungkin terjadi. kajian aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf mempertimbangkan kriteria penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam penyampaian usulan penugasan khusus oleh pimpinan kementerian lembaga pemerintah nonkementerian kepada menteri dilakukan sesuai dengan siklus anggaran pendapatan dan belanja negara. bagian kedua penilaian atas usulan program ekspor komite melakukan penelaahan penilaian hasil kajian aspek ekonomi, dengan mempertimbangkan kemampuan dan risiko keuangan negara. dalam melakukan penelaahatas hasil penilaian aspek ekonomibesaran dana atas program yang disetujui. bagian ketiga keputusan penugasan khusus berdasarkan rekomendasi komitefl. besaran dana atas program yang disetujui. www .jdih.kemenkeu.go.id menteri keuangan republik indonesia keputusan menteri sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kementerian lembaga pemerintah nonkementerian pengusul untuk diinformasikan kepada pelaku ekspor sebagai calon nasabah. dalam hal usulanusulan transaksi atau proyek penugasan khusus bagian kesatu tatacara pengusulan transaksi atau proyek (l) calon nasabah mengajukan usulan kepada lei untuk mendapatkan pembiayaan ekspor dengan melampirkan rencana transaksi atau proyek. rencana transaksi atau proyek sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat data mengenai: profil calon nasabah, data finansial nasabah, kebutuhan pembiayaan ekspor, profil calon rekanan pembeli luar negeri. rencana transaksi atau proyek oleh calon nasabahusulan transaksi atau proyek penilaian atas usulan transaksi atau proyek dilakukan setelah menteri menetapkan keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam penilaian aspek finansial atas usulan transaksi atau proyek sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh lei. lei melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada berdasarkan program ekspor kementerian lembaga pemerintah nonkementerian yang telah mendapatkan persetujuan penugasan khusus dengan mempertimbangkan ketersediaan dana penugasan khusus. bagian ketiga persetujuan atau penolakan atas usulan transaksi atau proyek (l) lei dapat menyetujui atau menolak usulan transaksi atau proyek yang diajukan oleh calon nasabah berdasarkan hasil penilaian aspek finansial transaksi atau proyek sesuai standar penilaian yang berlaku umum. dalam hal lei menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada lei menyampaikan data nasabah penerima fasilitas pembiayaan ekspor kepada komite sebagai bahan monitoring. 2d, sian menteri keuangan republik indonesia bab viii 'tata cara pelaksanaan penugasan khusus bagian kesatu tata cara pembayaran pembiayaan penugasan khusus lei melakukan pembayaran untuk pembiayaan ekspor dengan cara pemindahbukuan dari rekening dpk kepada rekening nasabah. pembayaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh lei dengan memperhatikan kesiapan pelaksanaan transaksi atau proyek dan kebutuhan nasabah. pembayaran atas pembiayaan untuk pembeli luar negeri (buyer's credit) dilakukan dengan cara pembayaran langsung kepada badan usaha atau perorangan dalam negeri yang melakukan kontrak dengan pembeli luar negeri. pembayaran atas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah lei mendapatkan perintah bayar dari pembeli luar negeri sesuai kesepakatan antara pembeli dengan badan usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud pada dalam hal dilakukan pembiayaan proyek luar negeri (overseas project financing), pembayaran atas pembiayaan diberikan kepada badan usaha dalam negeri yang mendapatkan kontrak luar negeri dengan memperhatikan kesiapan proyek dan kebutuhan nasabah. dalam hal dilakukan pembiayaan investasi luar negeri (overseas investment financing), pembayaran atas pembiayaan diberikan kepada badan usaha dalam negeri yang melakukan investasi luar negeri dengan memperhatikan kebutuhan nasabah. bagian kedua imbalan pembiayaan, provisi penjaminan, premi asuransi, denda dan penggantian kerugian lei mengenakan imbalan pembiayaan, provisi penjaminan, atau premi atas asuransi untuk transaksi atau proyek kepada nasabah. lei mengenakan imbalan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada dengan mempertimbangkan: biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pembiayaan ekspor, rating nasabah, unsur lain yang ditetapkan dalam keputusan menteri. imbalan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada tidak memperhitungkan biaya modal dari sumber dana sebagaimana dimaksud dalam lei mengenakan provisi penjaminan atau premi asuransi sebagaimana dimaksud pada dengan mempertimbangkan: www .jdih.kemenkeu.go.id |
eksistensi penghitungan ulang surat suara tidak sah oleh kpu daerah lampung utara slamet haryadi dosen sekolah tinggi ilmu hukum sih) muhammadiyah kotabumi lampung akarpermasalahan sengketa pilkada lampung utara adalah dilaksanakannya penghitungan ulang surat suara yang sudah disegel dan simpan dalam kotak suara. oleh kpud dibuka kembali dengan dasar huruf. kpud melaksanakan penghitungan ulang pada tanggal dan september oleh karena itu eksistensi hukum tersebut dipertanyakan, demikian juga bekerjanya hukum oleh lembaga peradilan terhadap huruf tersebut, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, teori hukum murni hans kersen sebagai konsep pendekatan dan menjawab masalah yang diteliti dengan mengurai dan mendiagnosis huruf dengan lainya yang berhubungan dengan penghitungan ulang surat suara tidak sah menjadi sah. hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kpud telah melakukan penafsiran yang luas terhadap huruf tersebut tidak dapat dilaksanakan luar waktu dan tempat peristiwa konkret yang terjadi. aspek dan bekerjanya hukum positif, oleh lembaga hukum tidak terlepas dari aspek politik, sosial, ekonomi sehingga bekerjanya hukum menjadi lamban dan tidak mampu menjelaskan kebenaran yang seharusnya dapat diungkap secara hukum. kata kunci: pemilihan umum kepala daerah, politik, normatif pendahuluan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam konsep otonomi daerah telah meletakkan prinsip prinsip demokrasi dan partisipasi. demikian pula dibentuknya komisi pemilihan umum daerah kpud) sebagai penyelenggara pilkada diharapkan independen, jujur, dan adil, dapat tercermin dalam melaksanakan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud oleh undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. dalam praktek pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan gubernur dan wakil gubernur banyak daerah indonesia, menyimpan banyak masalah, dan terjadi kabupaten lampung utara yang pada tanggal september melaksanakan pemilihan umum, diikuti oleh pasangan calon, meskipun dalam perjalanannya dimenangkan oleh pasangan nomor melalui proses hukum yang o.c.c.cococococovovoo vvowwv vwowowoowwow jowwowowowwo jowowovoo jowovoooov docovooonn eksistensi penghitungan ulang surat suara tidak sah . slamet haryadi) |
bupati pasuruan provinsi jawa timur peraturan bupati pasuruan nomor tahunperlu menetapkan pemberian stimulus pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan kabupaten pasuruan tahu;pasuruan; dan besaran stimulus. bab iiip2(sepuluh ribu rupiah) maka nilai pajak terutang ditetapkan sebesarsetelah dikalikan dengan prosentase stimulus. prosentase stimulus sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan klasifikasiberian stimulus sebagaimana dimaksud dalamundangkan pasuruan pada tanggal desember sekretaris daerahda asisten pkr kepala badan kabar hukum sekretaris bkd kabid kabid ditetapkan pasuruan pada tanggal desember bupati pasuruan, ttd. irsyad yusuf lampiran keputusan bupati pasuruan nomor tahun tanggal desember,d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d qq0a01 s.d a02 s.d a03 s.d a04 s.d a05 s.d a06 s.d a07 s.d bupati pasuruan, ttd. irsyad yusuf besaran stimulus pbb tahun kode znt kategori nilai jual bumi nop prosentase stimulus a08 s.d a09 s.d a10 s.d a11 s.d a12 s.d a13 s.d a14 s.d a15 s.d a16 s.d a17 s.d a18 s.d a19 s.d a20 s.d a21 s.d a22 s.d a23 s.d a24 s.d a25 s.d a26 s.d a27 s.d a28 s.d a29 s.d a30 s.d a31 s.d a32 s.d a33 s.d a35 s.dembangunan yang optimal dan terarah perlu direncanakan2n secara matang dan waktu yang memadai serta sumber pembiayaannya jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; bahwa berdasarkan surat menteri keuangan nomor mk7 tanggal mei tentangdan surat menteri keuangan nomor mk. tanggal meipemerintah daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan ter1btn dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbd dengan memberitahukan pimpinan dprd; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf per1u menetapkan peraturan walikota sungai penuh tentang perubahan at.tent ang peraturan mahkota sungai penuh nomor tahun berita daerah kota sungai! penuh tahun nomor51 undang undang nomor tahun tentang bea perolehan hak atas anah dan bangulet.tem,sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan rp. rp. jumlah pembiayaan nettoqo,o. jumlah penerimaan setelah perubahan rp. anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran terdiri atas menetapkan pera turun walikota tent ang perubahan atas pera turun walikota sungai! penuahun anggaran serta daerah kota sungai penuh tahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut memutuskan peraturan walikota sungai penuh nomor tahun tentang penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota sungai penuh tahuserta daerah kota sungai penuh tahun nomor07); peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk. tentang penetapan alokasi dana alokasi khusus tahun anggaran berita daerah kota sungai penuh tahun nomor nsa salam, diundangkan sungai penuh pada tanggal september sekretaris daerah kota sungai penuh, ir. akmal 11tab, ditetapkan sungai penuh pada tanggal september pj. mahkota sungai! penuh, ttdapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan dinas pendidikan pemuda dan olahraga. ketentuan ditambah baru yakni sehingga pasa: berbunyitelah ditetapkan dengan peraturan walikota bandung nomor tahun bahwa dalam perkembangan implementasinya serta memperhatikan situasi dan kondisi kebutuhan yang semakin meningkat serta untuk tertib administrasi dan kejelasan pelaksanaannya, maka peraturan walikota bandung nomor tahun mana dimaksud pada.rita daerah kota bandung tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut standar satuan harga dan kualitas pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: pakaian sipil lengkap psl) senilai rp. (dua juta lima ratus ribusipil harian psh) senilai rp. (atu juta rupiah) per stel. ketentuan dan diubah, dan dihapus. sehingga dan berbunyi sebagai berikut besaran lumpur perjalanan dinas disamakan dengan lumpur pegawai negeri sipil pns) dengan perincian sebagai berikut perjalanan dinas dalam daerah dalam wilayah kota bandung disesuaikan dengan standar pegawai negeri sipil pns) golongan iv: perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi jawa barat kecuali kota cimahi dan kabupaten bandung disesuaikan dengan standar pegawai negeri sipil pns) golongan iv, perjalanan dinas luar provinsi jawa barat mendapat uang harian dengan ketentuanperjalanan dinas luar provinsi jawa barat dapat menggunakan jasa travel kecuali provinsi dki jakarta dan provinsi banten, dengan biaya transportasi dan biaya penginapan akomodasi sesuai dengan standardihapus. perjalanan dinas luar negeri diberikan uang harian yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan menteri keuangan. ketentuan . ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut frekuensi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajarfebruari rn daerah kota bandung, all siswa berita daerah kota bandung esa bupati pemalang,balai latihan kerja pada tenaga kerja kabupaten pemalang, undang undang nomor ahun tentang pem bentukan daerah daerah kabupaten dalam dukungan promo alang nomor ahun tentang kedudukan, usulan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas tenaga kerja kabupaten pem alang benda daerah kabupaten pem bantahan yang menjadi kew kenangan daerah dinas tenaga kerja, yang selanjutnya disebut disnaker adalah dinas tenaga kerja kabupaten pem alang balai latihan kerja, yang selanjutnya disebut blk adalah unit pelaksana team pada snake kelompok ata fungsional adalah kum bulan jab atan fungsional yang terdiri sejuk lah tenaga ahbblk pad disnaker usulan organ sasi blk terdiri kepala, kepala subbagian tata usaha, ata pelaksana, kelompok jab atan fungsional bagan organ sasi blkblk merupakan pelaksana team operasional snake kabupaten pemalang blk diri oleh seorang kepala yang berada baw dan bertanggung jaw kepada kepala snake blk punyai tugas melaksanakan tugas team operasional bidang pelatihan tenaga kerja dalam melaksanakan tugas sebagai ana dim maksud pada blk punyai fungsi pelaksanaan kebijakan team blk bidang pelatihan tenaga kerja, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan grsnake sesuai dengan tugas dan fungsi uraian tugas jab atan struktural pada blk sebagai ana tercantum pada lam peva, rem^bagian hukum" setda kab pf' aten pemalang, pu.ji su h1han kerja pada dinas tenaga kerja kabupaten pemalang susunan organisasi1 balai latihan kerja pada dinas tenaga kerja kabupaten pemalang bupati pemalang, cap ttd junaidi salman sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum setda kabupaten pemalang, jlpunyai uraian tugas sebagai berikut merencanakan program dan kegiatan pengelolaanblk sesuai dengan rencana kei^men pelaksanaan anggaran dpa) unit balai latihan kerja sesuai dengan dokun tangan seru dan tenaga kepelatihan secara pendek, bertahap dan berkas bunga guna menyesuaikan persen tangan llmu pengetahuan, teknologi dan perubahan dukungan peru sah aan dan dunia usah a m stri, menyusun bahan kegiatan formasi dan promosi program pelatihan kepada masyarakat, peiusahaati dan dunia a m stri melalui dia cetak dan elektronik guna pem ajaran program dan hasil lulusan, menyusun kegiatan pelatihan berbasis kom potensi dan berbasis kew wirausahawan dan kem pendirian sesuai dengan kurikulum pelatihan penuhi kebutuhan pasar kerja, menyusun kegiatan kolaborasi, jejak dan kem c ajn tangan pelatihan lebih lanjut, menyiapkan bahan inovasi daerah blkblk sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam langka perbaikan kerja, menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas blk secara efektif dalam rangkarem punyai uraian tugas sebagai bentuk merencanakan program dan kegiatan padalan rencana strategis renstra) dan rencana kerja senja), rencana kerja dan anggaran rka) dan doku pelaksanaan anggaran dpa) pada blk dengan mengacu pada rencana pem bangunan jan menengah daerah rpm) sebagai pado pelaksanaan kegiatan, melaksanakan pengelolaan adm stasi pada blk sesuai dengan pado perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna tertib adm stasi menyusun data formasi pengelolaan blk guna dengan bilan kebijakan, mengelola adm stasi kepegawaian sesuai dengan peraturan kepegawaian guna tertib adm stasi, mengelola adm stasi serum ahtanggaan meliputi pem peliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pem peliharaan kebersihan dan team anan kantor secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan lokasi subbagian tata saha pada blksubbagian tata saha pada blksaha pada blkbupati pemalang, cap ttd salam sesuai dengan asli kepala bagian hukum setda kabupaten pemalang, puji sug1harto, pem bina tingkat nip junaidi kabupaten magelang rincian tugas jabatan struktural pada satuan polisi pamong prajsatuan polisi pamong praja kabupaten magelang nama jabatan kepala satuan polisi pamong praja tugas pokok memimpin pelaksanambina dan menyelenggarakan pengawasgevaluasi dan melaporegakan peraturan daerah. tugas menyiapkan bahan bahan pelaksanaan sebagian tugas satuan polisi pamong praja bidang pembinaan, penyuluhan dan penegapenyusunan pedoman pelaksanaan dan teknisdan melaksanakan operasi musisi bagi pelanggar peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, penindakan dan pemberkatan perkara pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati oleh ppn. melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembinaan, penyuluhan dan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati. menyusun bahan laporan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan penegantraman dan ketertibketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan penyakitpenyusunan pedoman pelaksanaan dan teknisdan melaksanakan operasinyiapkan bahan dan melaksanakan tindak represif non musisi. menyiapkan bahan dan melaksanakan operasi penertiban berdasarkan vonis pengadilan negeri bagi pelanggar peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati. menyiapkan bahan dan melaksanakan patroli wilayah, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. menyiapkan bahan dan melaksanakan penanggulangan penyakit masyarakat. melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan penyakit masyarakat. menyusun bahan laporan kegiatamaniapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknisgoordinasikan dan melaksanakan pengamanan lingkungan kantor bupati magelang dan rumah dinas rumah dinas bupati, wakil bupati, ketua dprd, sekretaris daerah, dan rumah dinas serta bangunan lainnya sesuai kebutuhan. melaksanakan pengamanan aset pemerintah kabupaten dan objek vital. mengoordinasikan pengamanan gedung kantor milik pemerintah kabupaten. melaksanakan pengawalan bupati, pejabat dan atau tamu penting sesuai ketentuan yang berlaku. melaksanakan pengamanan kegiatan sosial budaya dan keagamaan masyarakat. melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasiusun bahan laporan kegiatlembaran daerah kota cimahi cimahi mangun nomor tahun seri:kota cimahi, menimbang bahwa pemerintah daerah wajib menjamin kepastian berusaha, menciptakan iklim usaha yang kondusif, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi kota cimahi, bahwa berubahnya peraturan perundang undangan yang mengatur izin gangguan sehingga peraturan daerah nomor tahun tentang izin undang undang gangguan finder ordonansi) perlu disesuaikan, cc. bahwa sehubungan dengan huruf dan huruf dalam angka pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah tentang izin gangguan, mengingat undang undang gangguan finder ordonansi, staatsblaad tahun nomor226perindustrianegiatan. waktu operasional adalah lamanya kegiatan operasional perusahaan dalam satu hari jam). npp adalah nomor pokok wajib pajak. bab maksud dan tujuan pengaturan izin gangguan dimaksudkan sebagai sarana pengendalian terhadapngaturan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk memberikan kepastian dalam pengurusan dan perolehan tempat usaha: memberikan perlindungan bagi masyarakat, mewujudkan tertib usaha. bab iii obyek dan subyek objek izin gangguan adalahsubjek izin gangguan adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan, merubah atau memperluasbab izin gangguatempat usaha kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. bab kriteria gangguan kriteria gangguan dalam izin gangguan terdiri dari lingkungan, sosial kemasyarakatan, ekonomissosial budaya. bab tata cara pemberian izin gangguan setiap orang atau badan yang mendirikan, merubah atau memperluas tempat usaha kegiatan yang dapat menit bulan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta gangguan pelestarian lingkungan hidup wajib memiliki izin. permohonan izin gangguan untuk perusahaan diajukan secara tertulis kepada walikota melalui instansi perizinan. permohonan izinkeberatan dari tetangga terdekat dibuktikan dengan pembubuhan tandatangan yang disahkan oleh rukun tetangga, rukun warga setempat, photo copy surat izin mendirikan bangunan imb) sesuai fungsi usaha, setelan berikut gambar denah dan situasi, cc. photo copy surat keterangan atau bukti hak tanah atau surat keterangan status kepemilikan tanah: photo copy akte pendirian perusahaan dan atau perubahannya, photo copy kartu tanda penduduk ktp) pemilik penanggung jawab, photo copy npp pemilik (bagi usaha perorangan) dan atau npp perusahaan (bagi usaha berbadan hukum), rekomendasi dari dinas instansi terkait dengan jenis usahanya, photo copy pembayaran pajak bumi bangunan pbb) tahun terakhir, photo copy izin lingkungan bagi perusahaan yang wajib amdal atau ukl upl, photo copy spl bagi perusahaan yang tidak wajib amdal atau ukl upl. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, walikota melalui instansi perizinan melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan izin gangguan tersebut.zin gangguan. jika telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, permohonan diproses dan dibuat surat izin gangguansyaratan diterima secara lengkap dan benar, baik secara administrasi maupun secara teknis lapangan. penandatanganan surat izin gangguan dilakukan oleh walikota dan dapat didelegasikan. bab vii masa berlaku jangka waktu berlangsungini, wajib dilakukan pendaftaran ulang teregistrasi) setiap (lima) tahun sekali, dimana tim peneliti tim pemeriksa lapangan) melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat berita acara pemeriksaan untuk mengetahui kebenaran situasi dan kondisi perusahaan saat pendaftaran ulang. daftar ulang teregistrasi) sebagaimana dimaksud ini, wajib diajukan dalam jangka waktu (tiga)walikota melalui instansi yang menerbitkan izin. bilamaninstansi yang menerbitkan izin. penambahan luas ruang usaha perluasan usaha akan mengubah izin lama, namun masa berlaku tetap mengacu kepada izin lama. pembebanan retribusi sebagaimana tercantum pada ini, hanya dikenakan untuk menambahkannya saja. bilamanwajib mengajukan permohonan izin gangguan kepada walikota melalui instansi perizinan, bilamanawajib melakukan perubahan suratwalikota:adanya perubahan kepemilikan penanggung jawab usaha, lokasi perusahaan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakuterkait. dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlakutata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendali jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. babini adalah pelanggaran. bab xii ketentuan peralihan setiap orang pribadi atau badan yang memiliki izin undang undang gangguan finder ordonansi) sebelum diterbitkannya peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku hingga masa akhir izin tersebut habis untuk kemudian disesuaikan dengan peraturan daerah ini, sebelum diberlakukannya izin lingkungan, maka persyaratan yang terkait dengan kajian lingkungan baik amdal atau ukl uplpenutupundang undang gangguan finder ordonansi116ain ganggu sebagai badan legislative kota cimahzin undang undang gangguan. penanggung jawab atau pemilik perusahaan adalah orang yang berkedudukan sebagai penanggung jawab atau pemilik perusahaan yang namanya tertera pada surat izin gangguan sebagai nama pengenep, provinsi jawa timur tahun diajukan oleh: pan nama drs. zainal abidin, pekerjaan pns rak eta . alamat asem rt. rw. betah kelurahan kecamatan asemrowo, surabaya nama hj. dewi khalifah, s.h., m.h pekerjaan mengurus rumah tangga alamat jl. kh. zainal arifin rt. rw. kelurahan panduan kecamatan kota sumenep, sumenepl. mataraman kav. jakarta pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal januari dan memberi kuasa kepada moh. ma'ruf s.h., m.h., samsudin, s.h., dan agung nugroho, s.h., m.h advokat kuasa hukum pada kantor ma'ruf syah and partners msp) law firm, beralamat jl. gunungsari barat iv cumenep, beralamat jalan asta tinggi kebonagung sumenep:, dalam hal ini memberi kuasa kepada nur farid adhikoro, sh., dan miftahul huda, sh., advokat kuasa hukum yang beralamat jalan bangka raya pelamampang, jakarta selatani. nama dr. kh. busur karim, alamat jl. raya gapura, komplek pp. al karimiyyah, desa berapi kec. gapura kabupaten sumenep nama achmad fauzi alamat jl. mampang prapatan kelurahan tegal parang kecamatan mampang prapatan, jakarta selatanandy firasat, s.h., m.h., martinhamonangan, s.h., m.h., hakim yunior, s.h., sudiyatmiko prabowo, s.h., m.h., dan anthony rata, s.h. advokat kuasa hukum pada kantorpemohon) jumlah suarasecara rinci dapat dilihat pada table berikut ini: tabel .a. perolehan menurut pemohon pada tps tps tertentu lentera ton lage gubuk bean sya pma keragu mam spoken negara) marga aset ah81 kanakan ntedltlatsn city,s69 arjasa mika talang tariasnns ian potensi suara pemohon masalembu yang hilang kedai rina rpp toni bahwdiantaranya adalah tidak berjalannya struktur penyelenggara pemilihan merdeka barat jakarta tel, fax ema: [email protected] menandatangani formulir model c1 kwk. hal tersebut diperkuat dengan bukti model c kwk (t. gulukguluk. bakon model c1 kwk (t. gulukguluk. bakon dan model c1 kwk ukuran plant (t. gulukguluk. bakongbapanwaslih clk2 x11 bukti menurut memohon, semua yang didalilkan pemohon adalah tidak benar, karena dari awal pemungutan suara tps sampai rekapitulasi tingkat kpu kabupaten sumenep, panitia pemilihan kecamatan ppk) tidak pernah menerima rekomendasi tentang pemungutan suara ulang dari panitia pengawas pemilihan kecamatan. hal tersebut diperkuat dengan bukti keterangan tertulis ppk kecamatan gubuk gubuk tn serta keterangan saksi seri mas'udah s.hi selaku ketua ppk kecamatan gubuk gubuk,dilakukan pemungutan suara ulang seluruh tps desa paludan karang soon dan seluruh tps desa bakong kecamatan gubuk gubuk,: menurut memohon,raas berikut: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kec desa dpt suara hasil suara menurut kasus penghitungan pemohon selisih kpu wo jmi no 1t tuai desa jungkat jaga jasa las |asg |e7 sebagian besar masyarakat desa jungkat adalah perantau. jumlah perantau orang, kan penggunaan hak pilih model mencapai orang. pernyataan |4aa pengakuan warga bahwa warga, keluarganya tidak ditempat keluarganya saat tanggal desember merantau kades memerintahkan sudah ditandai masyarakat mencoblos nomor1 a2|aa11 desa tanduk jean a00 tae tag too sebagian besar model c kwk masyarakat desa tanduk pernyataan lai jas jaa |e0 perantau orang. keluarganya penggunaan hak pilih merantau asa res jap |aus a54 laa mencapai orang. dpt yang pengakuan warga bahwa sudah ditandai soo jos jana |ira saat tanggal desember lao jaga kal bln kesaksian masyarakat memerintahkan . dalam jus jas |os srf masyararatmencobios nomor (a40 kids jas jam total opt pemungutan suara ulang seluruh tps desa jungkat dan desa tanduk kecamatan raas menurut pemohonurut memohon apa yang didalilkan pemohon adalah tidak benar bahwa semua hasil perolehan suara yang tercatat dalam formulir model c1 kwk sudah sesuai dengan perolehan suara yang tercatat dalam model c1 kwk pla hal tersebut diperkuat dengan bukti model c kwk, model c1 kwk, dan model c1 kwk ukuran plant se desa jungkat kecamatan raas tc. raas. jungkatraas. jungkat serta model c kwk, model c1 kwk, dan model c1 kwk ukuran plant se desa tanduk kecamatan raas tc. raas. tanduk s d tc. raas. tanduk tabel perolehan suara desa jungkat kecamatan raas yang benar menurut memohon: nomor urut nomor urut tabel perolehan suara desa tanduk kecamatan raas yang benar menurut memohon: nomor urut nomor urut irna neamncep kalah konstitusimerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo,jungkat yang tidak ada tempat bukti bukti bukti menurut memohon, apa yang didalilkan pemohon tidak jelas karena pemohon tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan dalil yang didalilkan oleh pemohon, bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman yang menyatakan terjadi kecurangan yang dilakukan oleh kepala desa jungkatjelas, bahwa tps desa jungkat kecamatan raas berdasarkan data yang tercatat formulir model c1 kwk jumlah pemilih disabilitas sebanyak orang, jadi apa yang didalilkan oleh pemohon sangat jauh dari fakta dan mengada ada. hal tersebut diperkuat dengan bukti model c1 kwk tps desa jungkat kecamatan raas tc. raas. jungkat bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman yang menyatakantanduk yang tidak ada tempat akan tetapi surat suara dicoblos oleh kepala desa jungkat diberikan kepada pasangan nomor urut bukti menurut memohon, apa yang didalilkan oleh pemohon tidak berdasarkan fakta, bahwa selama proses pemungutan suara desa tanduk kecamatan raas sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, selama proses pemungutan dan penghitungan suara seluruh tps desa tanduk tidak ada yang menyimpang dari aturan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. bahwa semua pemilih yang menggunakan hak pilihnya sudah sesuai dengan ketentuan. hal tersebut dapat diperkuat dengan bukti model c kwk, model c1 kwk, model c1 kwk ukuran plant, dan model c7 kwk se desa tanduk kecamatan raas tc. raas. tanduk s d tc. raas. tanduk serta surat pernyataan tertulis ketua pps desa tanduk kecamatan raas tn bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman yang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id menyatakan ada rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang seluruh tps desa jungkat dan desa tanduk kecamatan raas sebagaimana rekomendasi panitia pengawas kecamatan tertanggal desember nomor panwaslih cam smp xi1 bukti menurut memohon bahwa hal tersebut tidak benar. panitia pemilihan kecamatan ppk) kecamatan raas tidak pernah menerima rekomendasi pemungutan suara ulang psu) dari panitia pengawas pemilihan kecamatan raas. hal tersebut dapat diperkuat dengan bukti surat pernyataan dari ketua ppk kecamatan raasarjasa berikut: kec desa dpt penghitungan kpu nong masi kasus ami jmi temuan bukti pengguna hak pilih mencapai adanya pengakuan warga bahwa yang bersangkutan! model c produk keluarganya tidak pernyataan desa kalibata 3d7 menggunakan hak warga yang pilihnya berada diluar desa tidak hadir jumlah surat suara yang tps diterima kpps bertentangan dengan pkpu na. pemungutan suara ulang seluruh tps desa kalibata, kecamatan arjasa menurut pemohonmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id formulir plant kwk, dan penggelembungan suara formulir c1 kwk yang berikan kepada pihak terkait pasangan calon nomor urut menurut memohon bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon tidak benar karena semua perolehan suara yang tercatat dalam formulir model c1 kwk dengan c1 kwk plant tidak ada perbedaan. hal tersebut dapat memohon buktikan dengan bukti formulir model kwk (tc. arjasa. kalibata model c1 kwk (tc. arjasa. kalibata dan model c1 kwk ukuran plant (tc. arjasa. kalibata dalil pemohon yang meminta pemungutan suara ulang, menurut memohon tidak memiliki dasarada pelanggaran yaitu tingkat kehadiran y4.tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggai desember merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id: menurut memohon, apa yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak benar. bahwa hasil penghitungan suara sebagaimana yang tercatat formulir model c1 kwk sudah sesuai dengan fakta sebagaimana data pemilih yang tercatat pada formulir model c7 kwk. hal tersebut dapat memohon buktikan dengan model kwk (tc. arjasa. kalibata model c1 kwk (tc. arjasa. kalibata model c1 kwk ukuran plant (tc. arjasa. kalibata dan model c7 kwk (tc. arjasa. kalibata tabel perolehan suara desa kalibata kecamatan arjasa yang benar menurut memohon: paslon paslon tps jumlah mama amekanakan sebagai berikut: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id suara hasil suara menurut selisih penghitungan pemohon kasus kec desa dpt kpu (oo inonfnor lom poxgnog pam ewan hadir tps. model c kwk pengakuan masyarakat bahwa pernyataan cangkareman jua tidak hadir tps dan warga yang keluarganya yang merantau. tidak hadir saj jan dag jar asa pencoblosan dilakukan dil ses |s20 jae suara secaraterbuka, see jae ketua kpps mengisi model c1 model c kwk kyk dan laporannya timur a60 |2e0 jts3 oto berdasarkan hasil rekap ppl. pernyataan jang jang les jas7 sa ) ga ketua kpps membaca warga yang perolehan paslon dibaca 'idak hadir paslon manipulasi suara tps merantau hos1 |27s sah. foto . pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dasi menggunakan tabir tertutup, sehingga tidak dapat dilihat model c kwk berapa orang yang sudah pernyataan kanakan nan meggunakan hak suara. warga yang tidak tps tidak ada model hadir kwk beserta laporannya. tps merantau saksi paslon tidak foto menerima berita acara sehingga tidak tau perolehan suara penghitungan suara sudah ditutup pukul padahal masih banyak pemilih yang jurong jurong mau menggunakan hak seluruh tps) pemilik isi paslon minta model c2 kwk tetapi tidak diberikan oleh kpps pemungutan suara ulang seluruh tps desa cangkareman, timur jang jang kanakan jurong jurong kecamatan kanakan menurut pemohonrong jurong kecamatan kanakan tc. kanakan. jukongjukong s d tc. kanakan. jukongjukong sertapps desa timur jangang kecamatan kanakan tndan surat pernyataan tertulis ppk kecamatan kanakan tn tabel perolehan suara yang benar desa cengkraman kecamatan kanakan menurut memohon: nomor urut nomor urut tabel perolehan suara yang benar desa timur jangang kecamatan kanakan menurut memohon: paslon paslon tps jumlah amors onar sen merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo yaitu kpud kabupaten sumenep dan panwaslih kabupaten sumenep, menyebabkan pasangan calon nomor urut pemohon hilang hak hak konstitusionalnya, dirugikan hak hak politiknya: bahwa warga negara yang harus dilindungi hak hak politiknya justru oleh panwaslih kabupaten sumenep tidak merespon laporan pelanggaran dan kecurangan pilkada kabupaten sumenep. yang pada ahirnya pasangan calon nomor urut yang merupakan petahana incumbent diuntungkan, sementara pasangan calon nomor urut pemohon) dirugikan, hal tersebut terjadi berbagai tempat antara lain: kecamatan amounted tabel kecurangan tps desa kecamatan amounted kasus kec desa tps |dpt penghitungan kpu pemohon 3in| tps terjadi pengalihan pie suara paslon kwk: paslon sebanyak dpt yang tps terjadi pengalihan| ditandai: 3ga| jasa anakan desa tamba paslon sebanyak warga tidak agung tengah dan terdapat suara tidak naa hadir sah juga dialihkan paslon penghitungan ulang seluruh tps desa tamba agung tengah kecamatan amounted berdasarkan tabel tersebut atas, tergambar bahwardeka barat jakarta tel, fax ema: [email protected] tabel perolehan suara yang benar desa kanakan kecamatan kanakan menurut memohon: nomor urut nomor urut tabel perolehan suara yang benar desa jurong jurong kecamatan kanakan menurut memohon: nomor urut nomor urut menurut memohon, dalil pemohon yang meminta pemungutan suara ulangmemohon buktikan dengan formulirsertabahwa terhadap dalil pemohon pada halaman yang menyatakan desa setempat yang merantau atau bekerja luar daerah (berdasarkan bukti surat pernyataan warga dan keluarga pemilih) bukti menurut memohon, terhadap dalil pemohon adalah tidak benar, pemohon hanya berdasarkan asumsi, tidak berdasarkan data data akurat terkait jumlah dan nama nama warga yang merantau, tps dan desa cangkareman. hal tersebut diperkuat dengan surat pernyataan tertulis dari ketua kpps tps desa timur jangang kecamatan kanakan tn dan surat pernyataan tertulis dari ketua pps desa timur jangang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kecamatan kanakan tn bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman yang menyatakan2 bukti menurut memohon, terhadap dalil pemohon tersebut adalah tidak benar. proses pemungutan dan penghitungan suara masing masingtaruhjuga tidak ada kejadian kejadian khusus, terbukti formulir model c2 kwk nihil. hal tersebut dapat pemohon buktikan dengan formulir model c kwk (tc. kanakan. cengkraman model c1 kwk dan model c1 kwk ukuran plantimenurut memohon, apa yang didalilkan pemohon tidak logis dan tidak berdasarkan fakta. bahwa formulir model c1 kwk plant terdapat dalam kotak suara yang dikirim dari tps ppk dalam keadaan terkunci dan tersegel yang diawasi oleh pengawas tps, dan pada saat rekapitulasi tingkat ppk waktu membuka kotak suara tersebut disaksikan oleh saksi dan panitia pengawas pemilihan kecamatan serta pengamanan dari polisibahwa terhadap dalil pemohon pada halaman yang menyatakan desa timur jangang, terdapat kecurangan dan pelanggaran tps1, tps tps tps tps ditutup jam wib, dan rekapitulasi dilakukan jam padahal masih banyak yang belum menggunakan hak pilihnya bukti menurut memohon, dalil pemohon tersebut tidak benar. proses pemungutan dan penghitungan suara desa timur jangang tps1, tps tps tpsatur tidak ada keberatan dari pengawas tps serta tidak ada kejadian khusus. hal tersebut dapat pemohon merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id.sertaada pelanggaran seluruh tps desa cangkareman bahwa tps tersebut tidak menggunakan bilik suara,menurut memohon apa yang didalilkan oleh pemohon tidak benar. bahwa fakta lapangan semua tps desa cangkareman menggunakan bilik suara sesuai peraturan perundang undangan. hal tersebut diperkuat dengan surat keterangan tertulis dari ketua kpps tps dan tps desa cangkareman kecamatan kanakan tn dan tnmasuk akal dan mengada ada, dan pemohon tidak menyebutkan lokus tps berapa kejadian tersebut sehingga dalil pemohon tidak jelas. bahwa tidak ada aturan ppl melakukan rekapitulasi karena tugas ppl adalah melakukan pengawasan terhadap tahapan tingkat desa, secara hierarki ppl mempunyai bawahan yaitu pengawas tps yang mengawasi semua proses pemungutan dan penghitungan suara tingkat tps, jadi semua proses dari awal sampai selesai tingkat tps sudah diawasi oleh pengawas tps dan saksi masing masing pasangan calon serta tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh kpps, bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman yang menyatakanbukti menurut memohon, dalil pemohon tentang adanya pelanggaran tps dan desa cangkareman tidak benar, dan hanya asumsi pemohon semata, karena pada formulir model c7 kwk tidak terdapat kolom nama sebagaimana didalilkan pemohon, sehingga sangat tidak logis ketika pemohon mendalilkan nama pemilih yang diasumsikan ada malaysia yang berjumlah pemilih masuk dalam daftar formulir model c7 kwk. hal tersebut dapat dibuktikan dengan model c7 kwk tps dan tps (tc. kanakan. cengkraman s ddesa kanakan, terdapat merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id,calon nomor urut bukti menurut memohon, apa yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak benar. bahwa data yang benar sebagaimana tertuang dalam formulir model c1 kwk adalah sebagai berikut: jumlah surat suara yang diterima adalah jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah sedangkan jumlah surat suara yang tidak digunakan adalah dalil pemohon yang mendalilkan bahwa pengguna hak pilih sebanyak suara yang dimenangkan pasangan calon nomor urut tidak benar, yang benar perolehan suara pasangan calon nomor urut adalah berjumlah suara, dan perolehan suara pasangan calon nomor urut berjumlah suara, sehingga jumlah seluruh surat suara sah adalah berjumlah dan jumlah surat suara tidak sah berjumlah suara, jadi jumlah seluruh pengguna hak pilih atau surat suara yang digunakan berjumlah suara, bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman yang menyatakanmenurut memohon, dalil pemohon tidak sesuai dengan fakta, karena penutup atau tabir yang digunakan oleh kpps merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ditempatkan belakang pemilih yang menghadap bilik suara, dengan maksud dan tujuan untuk menjaga kerahasiaan pemilih pada waktu memberikan hak suaranya dalam bilik suara, ketika ada orang yang berlalu lalang belakang bilik suara atau pemilih, dan sama sekali tidak mengganggu terhadap penglihatan saksi ketika kpps memberikan surat suara pada pemilih. hal tersebut sudah bukti menurut memohon, apa yang didalilkan pemohon tidak ada kaitannya dengan kewenangan mahkamah konstitusi, bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman yang menyatakanmenurut memohon, dalil pemohon tidak benar, karena setelah kpps mencatat proses penghitungan suara masing masing pasangan calon formulir model c kwk plant, kemudian kpps menyalin hasil perolehan suara masing masing pasangan calon tersebut dalam formulir model c1 kwk, setelah proses pengisian formulir model c1 kwk selesai, masing masing saksi pasangan calon telah menandatangani formulir model c1 kwk dan telah diberikan kepada masing masing saksi pasangan calon. hal tersebut dibuktikan dengan model c kwk tps desa kanakan kecamatan kanakan tc. kanakan. kanakan model c1 kwk (tc. kanakan. kanakan dpelanggaran yang tps dilakukan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti menurut memohon, dalil pemohon tersebut tidak benar, karena pendirian tps tps telah dilengkapi dengan semua perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan peraturan kpu nomor tahun bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman yang menyatakankwkmenurut memohon dalil pemohon tidak benar, karena saksi pasangan calon nomor urut memang pulang lebih awal sebelum proses pengisian dan penandatangan semua formulir model c1 kwk selesai: bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman yang menyatakan terjadi pelanggaran tps desa jukongjuk bukti menurut memohon, dalil pemohon tersebut tidak benar, karena rapat pemungutan dan penghitungan suara buka pada pukul sampai pukul kemudian setelah itu dilakukan penghitungan surat suara, sesuai dengan peraturan kpu nomor tahun dan masing masing saksi pasangan calon telah menandatangani formulir model c kwk plant dan c1 kwk tanpa adanya catatan keberatan dan catatan kejadian khusus merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pada formulir c2 kwk. hal tersebut diperkuat dengan bukti model c kwk tps desa kanakan dan kecamatan kanakan tc. kanakan. kanakan model c1 kwk (tc. kanakan. kanakrekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang tps tps dan tps desa timur jangang, dan seluruh tps desa jukongjukkgy x11 bukti menurut memohon, dalil pemohon itutps tps dan tps desa timur jangang, dan seluruh tps desa jurong jurong kecamatan kanakan. hal tersebut diperkuat dengan bukti, desa timur jang jang desa kanakan desa jurong jurong kecamatan kanakan menurut memohon, dalil pemohon tidak benar, karena seluruh tps: desa cangkareman, desa timur jang jang desa kanakan desa jurong jurong tidak terjadi pelanggaran terhadap undang undang nomor merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo. bukti dan bukti bahwa bukti dan bukti oleh karena itu, perlu dilakukan penghitungan suara seluruh tps desa tamba agung, kecamatan amounted: kecamatan benteng tabel kecurangan tps desa kecamatan benteng suara hasil suara menurut tps penghitungan kpu pemohon desa selisih not jml temuan bukti kehadiran padahal c kwk: terdapat orang tidak da kwk, menggunakan hak pilih dpt pemilih fiktif orang sudah meninggal dan ditandai: orang berada luar rekaman kades, madura): pernyataan warga desa 2intimidasi kepala desa| tidak hadiri tps: jap benaresep kepada beberapa pemilih timur yang menjadi pendukung bukti p0) paslon bukti kertas suara yang telah bukti dicoblos tidak dihitung dan bukti p3) tidak ditulis kertas plant: bukti 4c4 kwk langsung merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tahun dan peraturan kpu nomor tahun terhadap dalil pemohon pada halaman tabel mengenai kecurangan tps desa kecamatan spoken sebagai berikut: kec desa dpt penghitungan kpu temuan bukti not jam an opsi, jana jaan enak eri hanya dari jumlah dpt pemilih), karena berada luar madura sebanyak suara dimasukkan paslon sebanyak suara paslon le7 sisipkan paslon model c kw tps sebanyak pemilih tidak dea gan menggunakan hak pilih karena sudah meninggal, pindah domisili, dan bekerja pernyataan sepanjang luar madura. warga tidak sebanyak suara dimasukkan hadir tps paslon sebanyak suara paslon pernyataan dialihkan paslon warga pilih tps ketua kpps membuka kotak suara paslon sebelum jam tapi terdapat pemilih yang memilih paslon tetapi oleh kpps dialihkan paslon tps4: para yang telah dicoblos tidak dihitung. hawk (plant) cmelarang sebagaian warga pemilih untuk menggunakan haknya karena surat suara dinyatakan habis suara yang tersedia termasuk cadangan dari jumlah dpt telah telah dicaplok sendiri oleh kpps. tps& surat suara yang telah dicoblos tidak dihitung. pengisian c kwk (plant) cisdr. hamburg, suami kades memaksa semua saksi paslon na, seluruh desa dengan ancaman agar menandatangani c1 kwk dengan laporannya (al dpt tiap tps tidak sesuai dengan dpt kpu dan tb1 banyak pemilih yang tidak dapat c6 kwk, dan model c6 kwk karena dibakar model c kwk spoken petugas ppk, sehingga tingkat kehadiran ketua pemilih rendah anwaslih kec pauh tps: ps)| g75 kmk tidak diberikan pada pernyataan pemilih. warga tidak rekaman ketua panwaslih kecamatan tps spoken yang meminta petugas ppl seluruh kecamatan untuk memilih paslon pemungutan suara ulang seluruh tps sepanjang dan desa spoken, keramat spokbukti menurut memohon, dalil pemohon tidak benar, sesuai dengan hasil penghitungan pada formulir model c kwk plant dan c1 kwktps tps tps desa sepanjang kecamatan spoken spoken. sepanjang s d spoken. sepanjang dan seluruh tps desa spoken kecamatan spoken spoken. spoken s d spoken. spokepemohon harus menguraikan dan membuktiterjadi kecamatan spoken desa sepanjang terjadi banyak kecurangan dan pelanggaran beberapa tps merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id yaitu tps tps tps tps tps tps tps untuk kecurangan dan pelanggaran tps tps tps tps ,, menurut memohon, dalil pemohon tidak benar dan hanya berdasarkan asumsi semata. bahwa semua pemilih yang menggunakan hak pilihnya beberapa tps yang disebutkan oleh pemohon adalah memenuhi syarat sebagai pemilih. hal tersebut diperkuat dengan bukti model c kwk, model c1 kwk, model c1 kwk ukuran plant, dan model c7 kwk tps tps tps bukti menurut memohon dalil pemohon tidak benar dan mengada ada, saat proses pemungutan dan penghitungan tps diawasi oleh pengawas tps untuk memastikan bahwa pelaksanaan sudah sesuai dengan aturan, jika ada kejadian yang tidak sesuai dengan aturan pengawas tps melaporkan atasannya yaitu ppl, panitia pengawas kecamatan dan panitia pengawas kabupaten sebagaimanabahwa terhadap dalil pemohon pada halaman yang menyatakancolok bukti menurut memohon dalil pemohon tidak benar dan tidak jelas lokus dan fokusnya,, bukti menurut memohon, dalil pemohon tidak benar, sesuai data yang benar yang ada kpu kabupaten sumenep tidak ada merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id perubahan penggunaan surat suara yang ada c1 kwk dengan hasil rekapitulasi tingkat kpu. hal tersebut dibuktikan denganmodel daa kwk desa sepanjang kecamatan spoken te model da kwk model da1 kwk kecamatan spoken te dan model db kwk kabupaten sumenep tg dan model db1 kwk (tg bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman yang menyatakan bukti menurut memohon,:perolehan suara nomor urut mendapat. suara sedangkan berdasar pada pengakuan warga pemilih tps merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id setempat, sebanyak warga pengguna hak pilih telah memilih pasangan calon nomor urut bukti menurut memohon,,seluruhmenurut memohon dalil pemohon bukan kewenangan mahkamah yaitu tidak ada kaitannya dengan perselisihan suara,yang tidak digunakan sebanyak dicoblos untuk bukti menurut memohon, dalil pemohon tidak benarpada ancaman serta penuh keterpaksaan memilih pasangan calon nomor urut yang menang buktiidak jelas dan tidak ada kaitannya dengan proses penyelenggaraan pilkada yang dilakukan oleh panitia pemilihan:panwaslihsapeken xii vide bukti menurut memohon, dalil pemohon tidak benar dan panitia pemilihan kecamatan tidak pernah menerima surat rekomendasi pemungutan suara ulang dari panitia pengawas pemilihan kecamatan spoken. hal tersebut dapat dibuktikan dengan keterangan tertulis ppk kecamatan spokemenurut m, terhadap dalil pemohon pada halaman tabel mengenai kecurangan tps desa kecamatan gayam berikut: hasil suara selisih kec desa penghitungan kpu pemohon kasus ko. mo. jami noi( no dat teman tps suara paslon model c kwk sis a52 jaa dialihkan paslon dpt yang ditandai nyamplung pernyataan warga tidak hadir tps ojo jan jaa jasa jaa las suara paslon dialihkan paslon gendang barat dua) suara tidak sah tetapi satu suara dimasukkan paslon sal oel penghitungan ulang seluruh tps desa total nyamplung dan desa gendang barat, kecamatan gaynurut memohonsuara, seharusnya pemohon menunjukkan suara yang benar tersebut benar terjadisuara pemohon telah hilang tps desa nyamplu. faktanya mendapat formtabel perolehan suara desa nyamplungsuara pemohon telah hilang tps desa genda. c kwk merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id diberikan dengan cara memaksa kepada saksi tanpa tanda tangan, dpt banyak pemilih meninggal dunialpindah domisil, dpt banyak pemilih c kwk: meninggal dunialpindah dpt ditandai, domisili: pernyataan warga orang meninggal| tidak hadir tps, dunia: orang luar bukti daerah tidak bukti menggunakan hak bukti p17) ph:: saksi paslon tidak boleh masuk tps: yang tidak menggunakan c kwk: hak pilih orang terdiri dpt ditandai, dan: pernyataan warga meninggal10orang: tidak hadir tps: orang luar bukti madura, bukti orang tidak bukti menggunakan hak pilih: yang tidak menggunakan bukti: hak pilih orang terdiri c1 kwk, dani: 2dpt yang sudah warga meninggal diperbaiki: merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo plant mendapat suara ternyata ditulis formulir c1 kwk suara..tabel perolehan suara desa gendang barat. terhadap dalil pemohon pada halaman tabel mengenai kecurangan tps desa kecamatan talang berikut: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ses bal man ioi ana menurut pemohonmenurut memohon, dalil pemohon tidak benar. hal tersebut dapat dibuktikan dengan model c kwk, model c1 kwk,dan model c1 kwk ukuran plant tps desa gapura kecamatan talang tc. talang. gapura s d tc. talang. gapura tersebutmodel c1 kwk ukuran plant, dan model c7 kwk tps desa gapura kecamatan talang tc. talang. gapura s d tc. talang. gapuratps desa gapura, kecamatan talang,: terhadap dalil pemohon pada halaman mengenai kecurangan tps desa kecamatan masalembu berikut: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id suara hasil| suara menurut kasus kec desa penghitungan kpu pemohon selisih sari tps kecamatan masalembu memasatima model c model c kwk mamalia |ro4s6 .s07 |2ssa mag aan model cluk kambing pemilih tidak contoh ce sukajeruk terkirim( pernyataan kwk yang disebar keramaian juga |220a| ketua kpu) kurang dpt yang fo.ao1 ce kwk hanya sudah ditandai fotokopi setiap pernyataan tps, pernyataan warga jumlah pemungutan suara ulang seluruh tps seluruh desa kecamatan ketua ppk. peter c6 kwk yang masalembu beredar fotokopi tanpa tanda tangan kpp silika ada bukan tanda tangan basah. terdapat banyak warga yang tidak mau hadir setingkat kehadiran s8. banyak pemilih yang menggunakan hak orang lain. desa keramaian tidak ada berita acara model c kwk, demikian pula saat rekap ppk menurut pemohondalil pemohon tidak benar dan saksi telah menandatangani formulir model c1 kwk plant dan c1 kwk, bahwa tidak ada perubahan antara perolehan yang tercantum pada formulir c1 kwk plant dan model c1 kwk serta pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada catatan keberatan dan kejadian khusus baik dari masing masing saksi pasangan calon maupun pengawas tps (nihil)kejadian72010, tanggal maret, bukti dan menurut memohon bahwa semua yang didalilkan pemohon adalah tidak benar, semua formulir model c e kwk sudah didistribusikan kepada semua yang berhak yaitu pemilih yang terdaftar dpt dan tb bahwa terkait formulir ce kwk yang ketinggalan, kpu kabupaten sumenep sudah berusaha untuk mengusulkan kecamatan masalembu, akan tetapi tetap harus menyesuaikan dengan jadwal kapal yang berangkat, karena pada saat itu cuaca laut sangat ekstrim (ombak besar) maka tidak ada kapal yang berani berangkat dari sumenep masalembu. dengan pertimbangan waktu yang sangat dekat dengan hari pemungutan suara, maka pada tanggal desember kpu kabupaten sumenep meminta kepada ppk untuk berkoordinasi dengan panitia pengawas pemilihan kecamatan masalembu dan masing masing pasangan calon untuk dilakukan penggandaan terhadap model ce6 kwk dengan cara print out foto copy sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, hal tersebut sudah dilaksanakan oleh ppk dan semuanya sudah terpenuhi. hal tersebut diperkuat dengan surat pernyataan tertulis bersama anatara ppk, panitia pengawas pemilihan kecamatan, dan saksi masing masing pasangan calon tingkat kecamatan. jadi semua c6 kwk sudah mendistribusikan semua sesuai jumlah dpt dan tb hal tersebut dibuktikan dengan berita acara kpu kabupaten sumenep tentang tindak lanjut laporan ppk masalembu mengenai tertingginya formulir c e kwk (tn merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo berita acara ppk kecamatan masalembu tentang penggandaan kekurangan (tn bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman yang menyatakan, dan alasan yang , dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menghalang halangi hak untuk memilih masyarakat pemilih kecamatan masalembu dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sumenep tahun menurut memohon, tuduhan pemohon tidak berdasar dan tidak sesuai fakta, karena kecamatan masalembu tidak terdapat kekurangan model c6 kwk seperti yang didalilkan oleh pemohon, semua model ce kwk sudah diberikan kepada pemilih yang terdaftar dalam dpt dan tb kwk. hal tersebut diperkuat dari surat pernyataan tertulis yang ditandatangani bersama oleh ppk, panitia pengawas pemilihan kecamatan tn bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman yang menyatakanmenurut memohon, dalil pemohon sama sekali tidak benar. pada saat penghitungan suara tps, kpps mencatat model c1 merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kwk plant yang kemudian dicatat dalam model c1 kwk dan faktanya semua saksi menandatangani model c1 kwk. jadi sangat tidak nyambung kalau pemohon mendalilkan. karena tidak mungkin saksi tingkat tps menandatangani model c1 kwk pada saat rekapitulasi tingkat ppk. hal tersebut dapat dibuktikan dengan formulir model c kwk model c1 kwk, dan model c1 kwk ukuran plant se desa.menurut memohon, dalil pemohon tidak jelas. bahwa kepala desa bukanlah penyelenggara pemilihan dan tidak ada kaitannya dengan teknis penyelenggaraan dan pemohon tidak menyebutkan tps berapa kejadian tersebut. hal tersebut mempertegas bahwa dalil pemohon hanya berdasarkan asumsi yang dibuat buat. dan memohon tegaskan bahwa tidak ada perubahan perolehan suara semua pasangan calon dari model c1 kwk plant, c1 kwk, daa kwk, da1 kwk, sampai model db1 kwkmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idberdasarkan rekomendasi panwascam kecamatan masalembu tertanggal desember nomor0d01 panwaslih masalembu xii agar dilakukan pemungutan suara ulang seluruh tps kecamatan masalembu vide bukti dan menurut memohon, dalil pemohonsemua tps sebagaimana didalilkan pemohon. hal tersebut dapat dibuktikan dengan keterangan tertulis ppk kecamatan masalembu tnmenurut memohon, pemohon tidak punya alasan dan dasar hukum yang jelas untuk meminta dilakukan pemungutan suara ulang semua tps sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, terhadap dalil pemohon pada halaman untuk kecamatan bungkuk sebagai berikut: menurut pemohonmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idhal tersebut tidak benar. bahwa yang benar adalah tidak ada perubahan dalam formulir model c1 kwk plant dan model c1 kwk karena seluruh kpps kecamatan bungkukbukti menurut memohon, dalil yang dikemukakan pemohon sama sekali tidak benar, bahkan pada saat rekapitulasi tingkat kpu saksi pasangan calon nomor urut menyampaikan keberatan bahwa tps tersebut tingkat kehadiran setelah dikroscek langsung terhadap data ppk kecamatan bungkuk dan disandingkan dengan data yang dimiliki oleh panitia pengawas pemilihan kabupaten adalah tidak benar. hal tersebut dapat dibuktikan dengan model c kwk model c1 kwk, dan model c1 kwk ukuran plant (tc. bungkuk. lapalaok s d tc. bungkuk. lapalaok serta keterangan tertulis ppk kecamatan bungkuk tn oo. terhadap dalil pemohon pada halaman untuk kecamatan kota sumenep sebagai berikut: menurut pemohonrdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id orang, warga luar madura benaresep timur kecamatan benteng berdasarkan tabel diatas, memang suara pemohon hilangengaruhi pelaksanaan dan perolehan suara, bahwapelanggaran desa banjarese tps tingkat kehadiran: bahwa terjadi pelanggaran tps meninggal pindah merantau) kemudian model kwkersebut ngawur dan sama sekali tidak benar, bahwa tidak ada yang berubah data yang ada pada formulir model c1 kwk plant dengan model c1 kwk, bahkan semua saksi tps menandatangani model c1 kwk plant dengan model c1 kwk. dan seluruh kpps kecamatan kota sumenepmenurut memohon, dalil pemohon tidak benar dan mengada ada. pada saat penghitungan surat suara tps disamping disaksikan oleh semua saksi masing masing pasangan calon juga diawasi oleh pengawas tps, dan faktanya semua saksi menandatangani model c1 kwk dan tidak terdapat keberatan dari saksi masing masing pasangan calon dan pengawas tpspemogokan kecamatan kota sumenep tc. kota sumenep. pemogokan s d tc. kota sumenep. pemogokan serta keterangan tertulis dari ppk kecamatan kota sumenep tn berdasarkan tanggapan dan bantahan memohon sebagaimana terurai atas, dalil dalil pemohon dalam pokok permohonan perkara guo tidak terbukti kebenarannya secara sah dan meyakinkan, sehingga seharusnya ditolak mahkamah. selain itu, dalil dalil pemohon dalam polita terutama mengenai kesalahan hasil penghitungan penghitungan suara (halaman pemohon merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sama sekalipu kabupaten sumenep dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon dan petit pemohon tidak meminta mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon sesuai hukum acara mahkamah, sehingga permohonan pemohon dalam perkara guo seharusnya diputusenep nomor pts kpu kab tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati sumenep tahun bertanggal desember2015 pukul wib, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati sumenep tahun yang benar adalah sebagai berikut: dr. kh. busur karim, si. ahmad fauzi pihak terkait) dr. ir. zainal abidin, mm, me. suara dan suara hj. dewi khalifah, sh, mh. macatb data agregat kependudukan per kecamatan dak2) kabupaten sumenep provinsi jawa timur tanggal april bukti tb berita acara rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara dps: bukti tb tanda terima berita acara rapat pleno terbuka penetapan dps, rekap dps model kwk) dan softcopy name dps pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sumenep tahun bukti tb berita acara rekapitulasi jumlah daftar pemilih sementara hasil perbaikan pemilihan bupati dan wakil bupati sumenep tahun tingkat kecamatan seluruh kabupaten sumenep, bukti tb berita acaramerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti tb tanda terima berita acara penetapan rapat pleno terbuka penetapan dpt, dan softcopy pdf name dpt pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sumenep tahun bukti tb berita acara rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapanbukti tb tanda terima berita acara penetapan rapat pleno terbuka penetapan tb dan softcopy pdf name tb pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sumenep tahun bukti tb surat edaran kpu kabupaten sumenep kepada ppk dan pps tanggal oktober perihal pencernaan ulang dpt dan tb pemilihan bupati dan wakil bupati sumenep tahun bukti tb berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil pencernaan daftar pemilih tetap,:, tengah: tengah:merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo tersebut diberikan kepada perangkat desa dan warga pemilih yang dianggap mampu untuk mencoblos pasangan calon nomor urut lebih dari 1x, bahwabahwa. buktibenaresep timur kecamatan benteng: .sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id:merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bukti tc. arjasa. berita acara pemungutan dan penghitungan suara kalibata tps desa kalibata kecamatan arjasa model kwk), bukti tc. arjasa. sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan kalibata suara tps desa kalibata kecamatan arjasa model c1 kwk berhologram): bukti tc. arjasa. catatan hasil penghitungan perolehan suara tps kalibata desa kalibata kecamatan arjasa model c1 kwk ukuran plant berhologram), bukti tc. arjasa. daftar hadir. pemilih tps desa kalibata kalibata kecamatan arjasa model c7 kwk),ankecamatan gubuk gubuk tabel kecurangan tps desa kecamatan gubuk gubuk key suara hasil suara menurut desa tps dpt penghitungan kpu pemohon selisih esa saksi paslon melihat model c kwk: pemilih yang bernama model da kwk: sa'dullah thomson dpt yang telah mencoblos kali dan ditandai: desa tertangkap tangan, sudah foto, paludan isi ran dilaporkan surat pernyataan karang panwaslih, warga yang tidak soon saksi diancam kpps jika ada tempat melapor dan dipaksa tanda desember tangan c1 kwk, saksi diancam kpps jika bukti melapor dan dipaksa tanda bukti ses tangan c1 kwk: bukti tps ditutup sebelum pukul wib: surat suara ditulis nama pemilih: pemilih dpt yang meninggal dunia pindah domisili, tidak ada bilik suara: surat suara ditandai oleh ketua kpps model c2 kwk diminta tidak diberikan, seluruh pemilih setelah c1 kwk mencoblos kertas suara surat pernyataan harus dibuka dan| saksi diperlihatkan kapada kpps sebelum dimasukkan bukti kotak suara, kertas suara yang diperlihatkan mencoblos paslon dijanjikan mendapat raskin. yang tidak memilih paslon dicoret dari daftar, kotak suara tidak ada tempat selama menit: tidak ada bilik suara, pencoblosan diawasi' diintai kkp, surat suara yang telah dicoblos diperiksa kpps sebelum dimasukkan kotak suara: kertas suara yang dicoblos untuk mendapatkan sali hubungi kepang sekretariat jenderal mahkamah konstitusi regu baik indonesia dil jl. merdeka barat jakarta telp, 2352900b, fax emisi: ton no, tetapi dibaca paslon:merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo kanakan ukuran plant berhologram),c:pindah meninggal, sudah ditandai, bukti surat pernyataan warga bukti tentang keberadaan bukti keluarganya, pemungutan suaraulang tps tps tps dan tps6 desa paludan karang soon kecamatan gubuk gubuk: desa putra kepala desa model c kwk, bakong pemungutan suara ulang seluruh tps desa bakong benama faris pernyataan seluruh bakong kec. gubuk gubuk mencoblos 2kali dites2| warga: pen dan tps tertangkap rekaman saksi sen mdr tangan), fakta, alat mencoblos suara berada luar bilik suara, bukti sehingga pemilih bukti pendukung paslon bukti terpaksa memilih paslon dimasukkan kotak suara dibuka dahulu oleh kppsengaruhi masyarakat pemilih untuk memilih mencoblos pasangan calon nomor urut bahwamerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgogayam. tps desa nyamplung kecamatan gayam model nyamplung kwk): merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan tc. gayam. suara tps desa nyamplung kecamatan gayam nyamplung model c1 kwk berhologram), bukti catatan hasil penghitungan perolehan suara tps tc. gayam. desa nyamplung kecamatan gayam model c1 kwk nyamplung ukuran plant berhologram), bukti daftar hadir pemilih tps desa nyamplung tc. gayam. kecamatan gayam model c7 kwk), nyamplung bukti berita acara pemungutan dan penghitungan suara tc. gayam. tps desa gendang barat kecamatan gayam model gendang barat c kwk), bukti sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan tc. gayam. suara tps desa gendang barat kecamatan gendang barat gayam model c1 kwk berhologram), bukti catatan hasil penghitungan perolehan suara tps tc. gayam. desa gendang barat kecamatan gayam model c1 gendang barat kwk ukuran plant berhologram), bukti daftar hadir pemilih tps desa gendang barat tc. gayam. kecamatan gayam model c7 kwk), gendang barat bukti berita acara pemungutan dan penghitungan suara tc. talang. tps desa gapura kecamatan talang model gapura kwk), bukti tc. sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan talang. suara tps desa gapura kecamatan talang gapura model c1 kwk berhologram): merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bukti tc. catatan hasil penghitungan perolehan suara tps talang. desa gapura kecamatan talang model c1 kwk gapura ukuran plant berhologram), bukti tc. daftar hadir pemilih tps desa gapura talang. kecamatan talang model c7 kwk): gapurprotes tersebut sehingga saksi pasangan calon nomor urut memboikot jalannya pemilihan bukti bahwa terjadi pelanggaran kpps tidak menghiraukanwascam gubuk gubuk. bukti bahwa. tersebut kepada saksi. bukti bahwa ada pelanggaran yaitu adbahwa ada. bukti bahwanomor pasangan calon nomor urut bukti bahwa terjadi pelanggaran yaitu ada jumlah pengguna hak pilih laki laki sebanyak orang dan perempuanscan kpu jumlah pengguna hak pilih laki laki sebanyak orang dan pengguna hak pilih perempuan orang alias orang pengguna hak pilih) sehingga ada suara yang hilang. bukti bahwa. bukti. tpsmerdeka art jakarta telo f2x ema [email protected] masalembubungkuk. tps desa lapa look kecamatan bungkuk model lapa look kwk), bukti sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan tc. bungkuk. suara tps desa lapa look kecamatan bungkuk lapa look model c1 kwk berhologram), bukti catatan hasil penghitungan perolehan suara tps tc. bungkuk. desa lapa look kecamatan bungkuk model c1 kwk lapa look ukuran plant berhologram), bukti daftar hadir pemilih tps desa lapa look tc. bungkuk. kecamatan bungkuk model c7 kwk), lapa look bukti tc. kota berita acara pemungutan dan penghitungan suara sumenep. tps desa pemogokan kecamatan kota sumenep pemogokan model c kwk),: bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, tahun sebagaimana yang diajukan oleh pemohomilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sumenep tahun yang ditetapkan melalui keputusan kpu nomor kpu kab vi11 tentang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id desa paludan karang soon dan seluruh tps desa bakong kecamatan gubuk gubuk, kecamatan raas tabel kecurangan tps desa kecamatan ra'as suara hasil suara menurut kec desa bina selisih nan edisi jml jml temuan bukti desa ja2last| sebagian besar masyarakat jungkat desa jungkat adalah |ase tto a37 perantau. jumlah perantau: kali kas megan cam penggunaan hak pilih pernyataan mencapai orang: warga, pengakuan warga bahwa keluarganya keluarganya tidak tempat merantau, saat tanggal desember sar dpt yang sudah ditandai, kades memerintahkan masyarakat mencoblos nomor desa |sso|4e7 sebagian besar masyarakat model c kwk tandu desa tanduk adalah pernyataan jaja|a perantau. jumlah perantau warga, maa ana jan penggunaan hak pilih| merantau: jan mencapai orang: dpt yang (sen pengakuan warga bahwa| sudah ditandai, jajan| jin fat keluarganya tidak ditempat kesaksian masyarakat bahwa kades memerintahkan masyarakat mencoblos nomor pemungutan suara ulang seluruh tps desa total data indi tama ena nis angkat dan desa tanduk kecamata. formulir plant kwk dan penggelembungc. kota sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan sumenep. suara tps desa pemogokan kecamatan kota pemogokan sumenep model c1 kwk berhologram): bukti catatan hasil penghitungan perolehan suara tps tc. kota semen desa pemogokan kecamatan kota sumenep model c1 ep. pemogokan kwk ukuran plant berhologram): bukti tc. kota daftar hadir pemilih tps desa pemogokan sumenep. kecamatan kota sumenep model c7 kwk): pemogokanmba agung tengah tingkat kecamatan amountedmountedmountednjarese timur tingkat kecamatan benteenteenteng model da1aludan karang soon tingkat kecamatan gubuk gubukkong tingkat kecamatan gubuk gububuk gubukubuk gubngkat tingkat kecamatan raasnduk tingkat kecamatan raasraasraaslibata tingkat kecamatan arjasarjasa model da kwk):rjasacengkrammur jangangnakrong jurong tingkat kecamatan kanakankanakaanakaepanjang tingkat kecamatan spokepoken tingkat kecamatan spokenspokenspokenyamplung tingkat kecamatan gayamendang barat tingkat kecamatan gayamayamayamapura tingkat kecamatan talatalatalangmalia tingkat kecamatan masalembu model daasakambingukajerukraman tingkat kecamatan masalembumasalembumasalembulapa look tingkat kecamatan bungkungkukungkemogokan tingkat kecamatan kota sumenepkota sumenepota sumenepsumenep model db kwk), bukti tg sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten sumenep model db1 kwk)umenep model db2 kwk), bukti tn berita acara nomor: kpu kab tentang pembukaan kotak suara persiapan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati sumenep tahun mahkamah konstitusi, bukti tn keterangan tertulis oleh ketua kpu kabupaten sumenep mengenai uraian singkat proses penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sumenep tahun tanggal januari bukti tn surat pernyataan ppk kecamatan amounted tanggal januari bukti tn surat pernyataan ketua kpps tbanjarese timur kecamatan bentengetua pppk kecamatan gubuk gubukpps desa tanduk kecamatan raas tanggal desember bukti tn surat pernyataan ketua ppk kecamatan raas tanggal desember bukti tn surat pernyataan ketua kpps tps desa kalibata kecamatan arjasa tanggal desember merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bukti tn keterangan tertulis dari ppk kecamatan arjasa mengenai catatan kejadian khususpps desa timur jangang kecamatan kanakan tanggal desember bukti tn surat pernyataan kpps tps desa kanakan kecamatan kanakan tanggal desember bukti tn surat pernyataan pps desa kanakan kecamatan kanakan tanggal desember bukti tn surat pernyataan ppk kecamatan kanakan tanggal desember bukti tn surat pernyataan kpps tps desa sepanjang kecamatan spoken tanggal desember bukti tn surat pernyataan ppk kecamatan spoken tanggal desember bukti tn surat pernyataan ppk kecamatan gayam tanggal januari bukti tn surat pernyataan ketua kpps tps desa gapura kecamatan talang tanggal januari bukti tn berita acara ppk kecamatan talang nomor ppk talang ilformulir c1 kwk yang diberikan kepada pihak terkait atau pasangan calon nomor urut bahwajungkat yang tidak ada tempat bukti bukti bukti bahwa terjadi kecurangan yang dilakukan oleh kepala desa jungkat.bukti bahwatanduk yang tidak ada tempat akan tetapi surat suara color oleh kepala desa jungkat diberikan kepada pasangan calon nomor urut bukti bahwa ada rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang seluruh tps desa jungkat dan desa tanduketua pps desa mamaliaetua pps desa sukajerukpps desa karamanberita acara kpu kabupaten sumenep nomor kpu kab x11 tentang tindak lanjut laporan ppk masalembu mengenai tertingginya formulir model ce6 kwk tanggal desember bukti tn berita acara ppk masalembu nomor ppk masalembu il tentang penggandaan kekurangan tanggal desember bukti tn surat pernyataan bersama antara ketua ppk kecamatan masalembu dan tim sukses kecamatan masalembu dari kedua pasangan calon: bukti tn surat pernyataan ppk kecamatan bungkuk tanggal januari bukti tn surat pernyataan ppk kecamatan kota sumenep tanggal januari bukti tn surat pernyataan ketua ppk kecamatan raas tanggal januari bukti tn surat pernyataan ppk kecamatan spoken tanggal januari bukti tn surat pernyataan ppk kecamatan masalembu tanggal desemberppk kecamatan kanakanbaikan permohonan tertanggal januari dan tanggal januari tidak sah maupun surat kuasa tanggal januari merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dan perbaikan surat kuasa yang diserahkan tanggal januari adalah tidak sahenep tahun yang diajukan oleh pemoho, bahwaterhadap permohonan pemohon diajukan pada tanggal desember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal desember dengan memberikan kuasa kepada moh. maruf, s.h., m.h., samsudin, s.h., ramadhan s.h., sudarto, s.h., sahur romadhona, s.h.,m.h., dan agung nugroho, s.h., m.h.: bahwa perbaikan permohonan pemohon diajukan pada tanggal januari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal januari merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dengan memberikan: bahwa dalam acara sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal januari diketahui pihak pemohon mengajukan perbaikan surat kuasa risalah sidang mahkamah konstitusi sebagaimana halaman bahwa dengan adanya (dua) surat kuasa dalam permohonan pemohon tertanggal desember dan januari dengan perbedaan pihak penerima kuasa, serta dilakukannya perbaikan surat kuasa pada tanggal januari maka perbaikan surat kuasa yang diserahkan pada tanggal januari adalah tidak sah, bahwa dengan demikian menurut pihak terkait permohonan pemohon tidak memenuhibaikan permohonan tertanggal januari dan perbaikan tanggal januari harusumenep tahun sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan alasanjelas: bahwa kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idi desember maka perolehan suara pihak pemohon sebanyak suara, sedangkan pihak terkait sebanyak suara. sehingga perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait terdapat selisih sejumlah suara atau sebesar yo: bahwa terhadap dalil pemohon mengenaionada persidangan acara pemeriksaan pendahuluan, pemohon melakukan perubahan materi permohonan, yang berdasarkan pedoman berbicara tidak diperkenankan merubah substansi dan dalil permohonan sebagaimana yang disampaikan ketua panel majelis hakim arief hid, bahwa perubahan permohonan yang dilakukan oleh pemohon yang meliputi penghilangan dalil kecamatan gading dan petit pada halaman poin menurut pihak terkait dapat diskualifikasi sebagai perubahan substansi: bahwa sebagaimana lampiran peraturan.dengan demikian batas akhir dilakukannya perbaikan terhadap substansi permohonan pemohon adalah pada tanggal januari bahwa terhadap dalil petit dalam permohonan pemohon pada pokoknya meminta. pelaksanaan pemungutan suara ulang, sedangkan dalam dalil polita pemohon menyatakan perolehan suara berdasarkan versi penghitungan pemohon, bahwa dengan diucapkannya perolehan suara berdasarkan versi perhitungan pemohon, maka seharusnya dalam perkara guo dalil yang benar adalah akibat adanya kesalahan penghitungan sehingga dilakukan penghitungan ulang, bahwa fakta yang diuraikan dalam polita pemohon yang menyatakan kesalahan penghitungan dikarenakan telah terjadi kecurangan dan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif, serta tidak berjalannya penyelenggaraan pemilu tidak termasuk kualifikasi dalil kesalahan penghitungan suara: bahwa sebagaima: bahwa dengan tidak terpenuhinya kualifikasi dalil kesalahan penghitungan suara maupun proses pemungutan suara untuk dimohonkan diulang, maka menurut pihak terkait permohonan pemohon tidak jelas (obscura libels): ii. dalam pokok permohonan bahwa terhadap dalil pemohon mengenai kesalahan penetapan dps, dpt dan tb menurut pihak terkait adalah sebagai berikut: bahwa dalil pemohon yang menyatakantidak serta merupakan kesalahan memohon, mengingat terhadap salinan perbaikan dps, dpt, tb dapat diminta oleh pemohon, apalagi terhadap data tersebut bukanlah merupakan data yang dirahasiakan: bahwa selain itu terhadap dalil kesalahan penetapan dps, dpt dan tb dalam hal proses pemungutan suara tidak berimplikasi terhadap hak seseorang untuk menggunakan hak pilih, mengingat pemilih yang tidak terdaftar dalam dpt maupun tb dapat menggunakan kartu tanda penduduk ktp): bahwa penggunaan kartu tanda penduduk ktp) bagi pemilih merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id secara jelas diatur dalam pkpu nomor tahun tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan gubenur dan wakil gubenur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota: bahwa dengan demikian terhadap rekomendasi dari panitia pengawas pemilihanitia pengawas pemilihandibawah umur, pemilih sakit jiwa dan pemilih berstatus tni polri haruslah dinyatakan untuk ditolak, bahwa terhadap dalil pemohon mengenai kesalahan penghitungan suara yang berakibat pada selisih suara adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan adalah sebagai berikut: bahwa terjadinya pengurangan suara pemohon sebagaimana rincian tabel, yakniadalah tidak benar, bahwa semua dokumen sertifikat hasil perolehan suara tingkat tps atau dikenal kwk tidak ada satupun yang menyatakan keberatan sehingga tidak ada yang mengisi kwk, bahwa keberatan yang dilakukan oleh pihak pemohon pada tanggal desember yaitu pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten berkaitan dengan penghitungan tingkat tps, maka hal tersebut adalah karena melampaui waktu (tujuh) hari setelah waktu kejadian, bahwa batas akhir apabila mempersoalkan penghitungan tingkat tps adalah tanggal desember yaitu dihitung sejak pemungutan suara tanggal desember bahwa dengan demikian dalil pemohon adalah tidak berdasar hukum merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kecamatan raas sebagaimana rekomendasi panwascam tertanggal desember nomor: panwaslih cam smp xikecamatan arjasa tabel kecurangantps desa kecamatan arjasa suara hasil suara menurut kec penghitungan kasus tps dpt pemohon desa kpu selisih temuan bukti pengguna hak pilih mencapai adanya pengakuan warga bahwa yang bersangkutan! model c kwk: desa keluarganya tidak pernyataan kalibata menggunakan hak| warga yang pilihnya berada diluardesa: tidak hadir jumlah surat suara yang| tps: diterima kpps bertentangan dengan pkpuahwa ada pelanggaran yaitu tingkat kehadiranmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya, bahwa dalil pemohon sehubungan dengan perolehan suara kecamatan yaitu: benteng, raas, gubuk gubuk, amounted, spoken, kanakan, arjasa, talang dan masalembu tidak dapat dibuktikan adanya fakta yang merugikan perolehan suara pemohon karena justru terdapat fakta pemohon menang kecamatan maupun desa yang dipersoalkan oleh:bertanggal desember pukul17gumuman penetapan pasangan calon nomor kpu kab vi11 tanggal agustuskpu kab x11bentengmasalembuspoken dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun bukti pt berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan arjasakanakanraas dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun bukti pt ktp atas nama busur karim yang dikeluarkan pada tanggal kabupaten sumenep, bukti pt ktp atas nama achmad fauzi yang dikeluarkan pada tanggal dki jakartsecaratidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal desember,kecamatan kanakan tabel kecurangan tps desa kecamatan kanakan suara menurut penghitungan kasus kec desa tps dpt pemohon kpu arol jumlah pengguna hak pilih tidak sesuai jas jasa we| jam genganpemihhyang hadir tps: model c kwk: desa pengakuan pernyataan cangkareman masyarakat bahwa warga yang tidak hadir tps tidak hadir 3e0| 3c0 dan keluarganya tps merantau: yang merantau. pemungutan suara ditutup jam pencoblosan |asg dilakukan diluar bilik terbuka, ketua kpps mengisi model c kwk, model c1 kwk dan pernyataan desa timur laporannya warga yang tidak jang jang berdasarkan hasil rekap ppl: jaa merdeka barat jakarta telo sor9ga 2x(p94) epmajostiuatngot domakerrohbagethunyan ketua kappa!| ineankat foto:vide buktiumenepumenep diumumkan oleh memohon berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sumenep nomor pts kpu kab bukul wibumenep tahun berdasarkanp 1j junctota 001j serta berita acara nomor kpu kab vi11 bertanggal agustusahwa pemohon adalah pasangan calon nomor urut vide bukti dengan demikian, pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan bupati kabupaten sumenepgajukan tiga permohonan, yaitu: (i) permohonan pertama diajukan pada minggu, desember (tahap 3x24 jam pertama): (il) perbaikan permohonan (pertama) diajukan pada minggu, januari (tahap 3x24 jam kedua), (iii) perbaikan permohonan (kedua) diajukan pada saat sidang pendahuluan, jumat januari setelah memeriksa secara saksama keseluruhan permohonan pemohon, pada perbaikan permohonan (kedua) yang diterima saat persidangan pendahuluan januari pemohon telah mengubah secara substansi permohonannya. oleh karena itu, yang akan dipertimbangkan oleh mahkamah adalah permohonan pemohon yang diajukan pada tanggal januariumenepumenepumenepmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sudah meggunakan hak suara: tps tidak ada model c kwk beserta laporannya, saksi paslon tidak menerima berita acara sehingga tidak tau perolehan suara: tps penghitungan suara sudah ditutup pukul padahal masih desa jurong: banyak pemilih yang mau menggunakan jurong hak pemilih: seluruh tps) saksi paslon minta model c? kwk tetapi tidak diberikan oleh kpps: pemungutan suara ulang seluruh tps: desa cangkareman: desa timur jang jang: total desa kanakan: desa jurong jurong kecamatan kanakanbahwa. desa setempat yang merantau atau bekerja luar(berdasarkan bukti surat pernyataan warga dan keluarga pemilih). bukti bahwa. buktibahwa desa timur jang jang. bukti bahwa ada pelanggaran seluruh tps desa cangkareman bahwa tps tersebut tidak menggunakan bilik suarabahwa. buktimerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id daftar model c7 kwk sehingga terbukti banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1x. bukti bahwa terjadi pelanggaran desa kanakan, terdapatnomor urut bukti bahwa,. bukti bahwabahwa ada pelanggaran yang tps dilakukan. bukti bahwac1. kwk merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idbahwa terjadi pelanggaran tps desa jurong jur. bukti bahwa ada rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang tps tps dan tps desa timur jang jang: desa timur jang jang, desa kanakan: desa jurong jurong kecamatan kanakan, kecamatan sapekken tabel kecurangan tps desa kecamatan spoken suara hasil suara menurut desa tps| dpt penghitungan kpu pemohon engan prana opsi, min bsa warga yang menggunakan hak h1) model pilih hanya dari jumlah dpt pase pong (ot kemih, karena berada luar madura: dpt yang jenjang jamban sebanyak suara dimasukkan ditandai desa paslon pernyataan sepanjang gan tanam nana sebanyak suara paslon warga tidak kel tei0e taa taken par sen mna aan heran ole sai akan paslon no, hadiri tps sebanyak suara paslon dialihkan paslon tps ketua kpps membuka kotak suara sebelum jam tps terdapat pemilih yang memilih paslon tetapi oleh kpps dialihkan paslon tps surat suara yang telah dicoblos tidak dihitung: pengisian c kwk (plant) gkpps melarang sebagaian warga pemilih untuk menggunakan haknya karena surat suara dinyatakan habis, surat suara yang tersedia termasuk cadangan dari jumlah dpt telah telah dicohlos sendiri oleh kpps: saksi: tfs6 surat suara yang telah dicoblos tidak dihitung. pengisian c kwk (plant) ct3dr. hamburg, suami kades memaksa semua saksi paslon seluruh desa dengan ancaman agar menandatangani c1 kwk dengan laporantiap tps tidak sesuai dengan dpt kpu dan tb1: banyak pemilih yang tidak model dapat c6 kwk dan model c6 | kwk: desa kwk karena dibakar petugas rekaman spoken ppk sehingga tingkat kehadiran ketua pemilih rendah panwaslih seluruh kwk tidak diberikan kecamatan: tps: pada pemilih: pernyataan tps) rekaman ketua panwaslih| warga tidak kecamatan spoken yang| hadir meminta petugas ppl seluruh tps: kecamatan untuk memilih paslon code pemungutan suara ulang seluruh tps desa total sepanjang dan desa spoken, kecamatan spoken:bahwa kecamatan sapekken desa sepanjang terjadi banyak kecurangan dan pelanggaran beberapa tps yaitu tps tps tps tps tps tps tps untuk kecurangan dan pelanggaran tps tps tps tps : bahwabupati dan wakil bupati kabupaten sumenep menjadi peserta pemilihan umum bupati dan wakil bupati sumenep tahun tertanggal agustus (vide bukti dan keputusan kpu kabupaten sumenep nomor kpu kab vii tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sumenep tahun tertanggal agustus (vide bukti bahwa oleh karena itu, permohonan berdasarkan berita acaraertanggal agustus pemohon adalah peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sumenep tahun dengan nomor urut bahwa berdasark. bukti bahwabahwapencoblos. bukti bahwa (. bukti bahwa. bukti bahwa. bukti merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa terjadi kecurangan tps desa sepanjang kecamatan spoken perolehan suara pasangan calon nomor urut mendapat suara sedangkan berdasar pada pengakuan warga pemilih tps setempat, sebanyak warga pengguna hak pilih telah memilih pasangan calon nomor urut bukti bahwa: bahwabahwayang tidak digunakan sebanyak dicoblos untuk pasangan calon nomor urut bukti bahwa. bukti bahwamerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pada ancaman serta penuh keterpaksaan memilih pasangan calon nomor urut yang menang. bukti bahwa il videkecamatan gayam tabel kecurangan tps desa kecamatan gayam suara hasil suara menurut penghitungan kasus kec desa tps dpt pemohon kpu model c kwk: .tps suara paslon dpt yang dialihkan ditandai: desa paslon pernyataan nyamplung warga tidak suara paslon dialihkan paslon gendang (dua) suara tidak sah barat tetapi satu suara dimasukkan paslon dna ajaran penghitungan ulang seluruh tps desa total nyamplung dan desa gendang barat, kecamatan gayam bahwawk yang diberikan kepada pihak terkait atau pasangan calon nomor urut bahwa suara pemohon telah hilang tps desa nyamplu, faktanya mendapat formulir cahwa suara pemohon telah hilang tps desa genda c kwk plant mendapakecamatan talang tabel kecurangan tps desa kecamatan kec. talang suara menurut keci penghitungan kasus tps| dpt pemohon selisih desa kpu terjadi kesalahan tulis yang disengaja c1 kwk, yang seharusnya paslon memperoleh model c1 kwk suara ditulis suara. beserta pesan ampkannyas bahwasuara ulang tps desa gapura, kecamatan talang, kecamatan masalembu tabel kecurangan tps desa kecamatan masalembu kasus kec desa penghitungan kpu pemohon tps| dpt selisih seluruh tps jml jml temuan bukti kecamatan model c6 kw undangan model pemilih tidak terkirim kwk, desa mamalia pernyataan ketua kpu model da masakambing ce kwk hanya fotokopi contoh c8 sukajeruk ppk, disebar, prjumjeafumaa ramalan tanpa tanda tangan kpp jika| sudah ada bukan tandatangan basah. ditandai: pemungutan suara ulang seluruh tps seluruh desa se kecamatan terdapat banyak warga yang pernyataan masalembu tidak mau hadir tps (tingkat| warga kehadiran jumlah banyak pemilih yang| pemilih yang menggunakan hak orang lain. sebenarnya, tan desa keramaianmodel c kwk, bahwa.. bukti dan bahwa dan alasan yang di dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menghalang halangi hak untuk memilih masyarakat merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo pemilih kecamatan masalembu dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sumenep tahun bahwabahwa: bahwa berdasarkan rekomendasi panwascam kecamatan masalembu tertanggal desember nomor panwaslih masalembu xii agar dilakukan pemungutan suara ulang seluruh tps kecamatan masalembu. vide bukti dankecamatan bungkuk bahwabungkuk100y6) dengan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id. bukti kecamatan kota sumenep bahwakesimpulan berdasarkan uraian atas, maka dapat disimpulkan: bahwa telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang melibatkan penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sumenep tahun yaitu memanipulasi data, mengurangi suara perolehan pemohon sebanyak suara, bahwa pelanggaran tersebut juga melibatkan camat, kepala desa dengan mengancam pemilih jika tidak memilih pasangan calon nomor urut (incumbent), rekap tidak mengunakan formulir c1, sengaja tidak membagikan c6, tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan, bahwa pelanggaran pelanggaran guo mempengaruhi perolehan suara pemohon yaitu di: seluruh tps desa banjarese timur kecamatan benteng kabupaten sumenep, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id seluruh tps desa jungkat dan desa tanduk kecamatan raas sebagaimana rekomendasi panwascam tertanggal desember nomor panwaslih cam smp xi1ii tps tps dan tps desa timur jang jang,tps desa pemogokan kecamatan kota sumenep yang tidak mendasarkan pada model kwk plant, tps dan tps desa tambaagung kecamatan amounted, ips desa gendang dan tps desa nyamplongan kecamatan gayam yang tidak mendasarkan pada model kwk plant: seluruh tps desa kalibata, kecamatan arjasajuncto berita acara kpu kabupaten sumenep nomor kpu kab x11calon bupati dan wakil bupati tahun sepanjang berkenaan dengan daerah pemilihan: seluruh tps desa banjarese timur kecamatan benteng kabupaten sumenep: seluruh tps desa jungkat dan desa tanduk kecamatan raas, kabupaten sumenep:, kabupaten sumenep: seluruh tps desa sepanjang kecamatan spoken, kabupaten sumenep: tps tps dan tps desa timur jang jang, dan seluruh tps desa jurong jurong kecamatan kanakan, kabupaten sumenep, tps desa pemogokan kecamatan kota sumenep, kabupaten sumenep: tps dan tps desa tambaagung kecamatan amounted, kabupaten sumenep: tps desa gendang dan tps desa nyamplongan kecamatan gayam, kabupaten sumenep: seluruh tps desa kalibata, kecamatan arjasa, kabupaten sumenep: cc. memerintahkan kepada kpu kabupaten sumenep untuk melaksanakan pemungutan suara ulang sepanjang di: seluruh tps desa benaresep timur kecamatan benteng, kabupaten sumenep: seluruh tps desa jungkat dan desa tanduk kecamatan raas, kabupaten sumenep, tps tps tps dan tps desa paludan karang soon kecamatan gubuk gubuk dan pemungutan suara ulang seluruh tps desa bakong kecamatan gubuk gubuk sumenep: seluruh tps desa sepanjang dan desa spoken, kecamatan spoken, kabupaten sumenep,: bahwa berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor pan.mk pemohon mendaftarkan permohonpula uud menegaskan bahwa, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun . merujuk pada ketentuan uud deluruh tps desa cangkareman, desa timur jang jang, desa kanakan, dan desa jurong jurong, kecamatan kanakan, kabupaten sumenep: seluruh tps desa kalibata, kecamatan arjasa, kabupaten sumenep, seluruh tps kecamatan masalembu, kabupaten sumenep, memerintahkan kepada kpu kabupaten sumenep untuk melaksanakan penghitungan suara ulang sepanjang di: seluruh tps desa tamba agung tengah kecamatan amounted, kabupaten sumenep, seluruh tps desa nyamplung dan desa gendang barat, kecamatan gayam, kabupaten sumenep: dan tps desa gapura, kecamatan talang, kabupaten sumenep, memerintahkan kepada kpu kabupaten sumenep untuk melaksanakan putusan ini: atau,enepberita acara komisi pemilihan umum kabupaten sumenep nomor kpu kab vi11l desember bukti berita acara komisi pemilihan umum kabupaten sumenep nomorcalon bupati dan wakil bupati tahun tanggal desember pukul wib: . bukti kliping berita terdiri dari: tanggal oktober tetapkan dpt pilkada, kpu abaikan rekomendasi panwaslih sumenep : tanggal oktober dps amburadul, panwaslih sumenep keluarkan. surat rekomendasi kpu , tanggal oktober panwaslih bayangkan rekomendasi perbaikan ribuan dps bermasalah , tanggal oktober panwaslih sumenep keluarkan rekor kpu harus lakukan dpt ulang : tanggal november tak masuk dpt dan tb panwaslih sumenep luncurkan rekomendasi , tanggal november panwaslih: rekomendasi penetapan dpt ulang disertai data valid : tanggal november belasan ribu pemilih tak masuk dpt pilkada merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sumenep , bukti jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak form, suara tidak sah: suara: bukti jumlah suara sah seluruh calon formulir c kwk plant tps desa tamba agung tengah kecamatan amounted suara nomor urut suara, suara pemohon: suara: suara: bukti form c kwk tps kelurahan banjarese timur kecamatan benteng tingkat kehadiran (sebanyak pengguna hak pilih): suara nomor urut suara, suara pemohon: suara, padahal orang tidak menggunakan hak pilih orang sudah meninggal dan orang berada diluar madura), bukti jumlah dpt daftar pemilih tetap) tps kelurahan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id, orang berada luar madura, bukti kliping koran radar madura tertanggal desember tentang: kades ancam bunuh saksi za eva: bukti surat pelaporan saksi untuk panwaslih kecamatan benteng kabupaten sumenep tentang pelanggaran yang terjadi tps desa banjarese timur kecamatan benteng, bukti surat pernyataan saksi atas nama sabrina yang merupakan saksi dari pemohon tentang kecurangan yang terjadi tps desa banjarese timur kecamatan benteng, bukti jumlah pengguna hak pilih formulir c kwk plant tps kelurahan banjarese timur kecamatan benteng suara nomor urut suara, suara pemohon: suara, suara tidak sah: suara, dalam daftar bukti tercantum plant namun alat bukti merupakan c kwk) dunia: orang diluar daerah dan tidak menggunakan hak pilih: bukti surat pernyataan saksi fadilah dan mulyadi tps kelurahan banjarese timur kecamatan benteng mengenai nama nama pemilih dpt yang tidak merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo menggunakan hak pilih:: suara tidak sah: suara.pilih yang tidak menggunakan hak pilih): orang meninggal dunia, orang diluar daerah, orang tidak menggunakan hak pilih: bukti tidak ada,, suara tidak sah: suara: dan dpt pemilih tps kelurahan banjarese timur kecamatan benteng berjumlah pengguna hak pilih yang tidak menggunakan hak pilih): bukti surat pernyataan saksi kepala desa banjarese mengancam saksi pemohon yang bernama syaiful bahri dan fadilah: surat tanda penerimaan polres merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id stp x11 bareskrim: kliping koran radar madura tanggal kapolsek membenarkan ada ancaman dari kepala desa: rekaman tentang adanya intimidasi, bukti a.c kwk plant tps kelurahan karang soon kecamatan gubuk gubuk, dpt pemilih model a3 kwk tps kelurahan paludan karangsokon kecamatan gubuk gubuk, antara daftar bukti dan alat bukti tidak sama): dalam daftar bukti tercantum plant namun alat bukti merupakan c kwk), bukti surat pernyataan saksi atas nama samsul arifin tps kelurahan karang soon kecamatan gubuk gubuk, bukti surat pernyataan atas nama amil, bukti surat pernyataan atas nama jadi latif aditya, bukti surat pernyataan warga tps kelurahan karangsokan kecamatan gubuk gubuk atas nama: pernyataan anis firmansyah: pernyataan ahmad dhani, bukti surat pernyataan warga tps kelurahan karangsokon kecamatan gubuk gubuk atas nama hadapi menerangkan kertas suara harus dibuka dan diperlihatkan sebelum dimasukan dalam kotak suara serta kotak suara tidak berada tempat selama menit: bukti dalam form c kwk plant tps kelurahan layanan karangsokon kecamatan gubuk gubuk adanya perbedaan jumlah pemilih dengan surat suara sah dan tidak sah dalam daftar bukti tercantum plant namun alat bukti merupakan c kwk), bukti dpt tps kecamatan gubuk gubuk desa karang soon alat bukti tidak ada),tps kelurahan layanan karangkoson kecamatan gubuk gubuk yang tidak menerima undangan berupa sehingga pemilih beserta keluarganya tidak dapat menggunakan hak pilihnya alat bukti tidak ada), bukti c kwk plant tps s d tps desa bakong kecamatan gubuk gubuk antara daftar bukti dan alat bukti tidak sama): bukti surat pernyataan muncar saksi tps yang menyatakan bahwa ada putra kepala desa yang mencoblos lebih dari kali tps bukti tidak ada, bukti tidak ada, bukti tidak ada, bukti tidak ada: bukti surat pernyataan atas nama amil yang ketika akan mencoblos, bilik suara tidak tertutup rapat dan ada salah satu panitia kpps mengawasinya: bukti surat pernyataan atas nama jadi latif aditya, rekaman tentang adanya prosedur penandaan surat suara sebagai cara mengetahui dukungan kepada calon nomor bukti tidak ada, bukti surat pernyataan atas nama muhammad ulum tps kelurahan layanan karangsokon kecamatan gubuk gubuk menyatakan surat suara sebelum dimasukkan sekotak suara terlebih dahulu dibuka oleh panitia, rekaman terkait keterlibatan kepala desa dalam mendukung pasangan calon nomor bukti tidak ada, bukti surat pernyataan muhammad rizki yang menerangkan tidak mendapat undangan berupa merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tps kelurahan karangsokon kecamatan gubuk gubuk, rekaman tentang tingkat partisipasi yang mencapai padahal banyak warga yang tidak mencoblos, bukti surat pernyataan atas nama muncar: bukti kajian dugaan pelanggaran nomor ba panwaslih clk2 x11 menerangkani1 bukti surat panitia pengawas pemilihan bupati nomor panwaslih cam smp xi1 perihal permohonan pemungutan suara ulang, bukti dpt desa jungkat kecamatan raas tps bukti surat pernyataan muhammad jatim, kutip, samsul, matsuri, badawi, lazuli, samawi, bukti kwk tps desa jungkat kecamatan raas, bukti surat pernyataan atas nama matsuri, ariani, siti fatimah, salami, ahmad, adnan, nurani, masa, masalah, khairul anam, abd. rasyid, miliki, nurhakim, balok, yanto, nurhakim, fadilah, badawi lazuli, author, armani, ahmad jatim, kutip, samsul, dan armani surat pernyataan tidak lengkap dimana merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pernyataan dari (dua) orang tidak ada), bukti dpt desa tanduk tps dan bukti dpt desa tanduk tps bukti tidak ada, bukti cek list pemilih dpt yang keluar negeri namun dianggap melakukan pencoblosan: bukti surat nomor panwaslih cam smp xi1 tanggal desember untuk melakukan pemilihan suara ulang kecamatan raas, bukti .a. surat pernyataan atas nama mudahan tertanggal desember yang menyatakan bahwa sdr. rahayu setya nigrumhamburg yang menyatakan bahwa sdr. warisi pemilih pada tps tidak datang untuk mencoblos karena sedang berpergian luar negeri, surat pernyataan atas nama mudahan tertanggal desember yang menyatakan bahwa sdr. rifai saudmudahan tertanggal desember yang menyatakan bahwa sdr. hasil ula familfatima tertanggal desember yang menyatakan bahwa mukanya pemilih pada tps tidak datang untuk mencoblos karena sedang berpergian luar negerikalibata kecamatan arjasa, bukti terdiri darimolar, koin, priadsamurai, asmara, rahmat, alwumrah e.f, dpt tps kecamatan kanakan desa timuroleh karena itu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal inibahwa pelaksanaan asas demokrasi atau asas kedaulatan rakyat harus.ihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk dalam hal ini pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sumenepkepala daerah wajib menjamin bahwa pelaksanaan pemilihan. selain itu, memohon selaku penyelenggara pemilihan kepala daerah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id jang jang: bukti rekaman kesaksian tps desa cengkeraman kecamatan kanakan, bukti rekaman desa cengkraman kecamatan kanakan menerangkan bahwa desa cengkraman terjadi pelanggaran yaitu tps tersebut ditutup jam wib: bukti rekaman menerangkanalat bukti tidak ada): bukti rekaman desa timur jeng jeng tps menerangkan bahwa desa timur jang jang:: bukti tidak ada, bukti tidak ada, bukti rekaman desa jang jang kecamatan kanakan menerangkan1x: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti daftar alat bukti tidak ada namun alat bukti fisik ada: bukti tidak ada, bukti surat pernyataan atas nama matrasuli, dimana, hara, anton menerangkan: bukti tidak ada, bukti tidak ada, bukti .a. surat pernyataan atas nama insani, hasanuddin, supriyadi, dpt tps dan desa kanakan kecamatan cengkraman, bukti surat kajian dugaan pelanggaran nomor panwaslih masalembu xii tanggal desember yang merekomendasikan untuk pemungutan suara ulang seluruh kecamatan masalembu, bukti surat pernyataan atas nama buhari,an desa sepanjang kecamatan sepekan: plant tps desa sepanjang kecamatan sepekan: alat bukti c kwk tps dan plant tps desa sepanjang kecamatan sepekan tidak ada): bukti surat pernyataan atas nama bara, kwk tps desa sepanjang kecamatan sepekan: rekaman tps merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti kwk tps desa sepanjang kecamatan sepekan rekaman: bukti surat pernyataan atas nama saiful bachtiarbanjarese timur kecamatan benteng antara daftar bukti dan alat bukti tidak sama), bukti rekaman. tps desa sepanjang kecamatan sepekan: bukti surat pernyataan atas nama ahmad basis rekaman, bukti surat pernyataan zainullah dan rekaman: bukti rekaman kecamatan sepekan mencoblos sisa surat suara), bukti kwk tps desa sepekan kecamatan sepekan: bukti rekaman tentang adanya keterlibatan kecamatan dalam mendukung pasangan calon nomor urut bukti kajian dugaan pelanggaran nomor panwaslih sepekan xii untuk melakukan pemungutan suara ulang desa sepanjang dan sepekannyamplungp 84a kwkb plantc kwk tps desa gayam bahwa tps desa gayam suarad plant tps desa gayam: bukti p 84e kwk tps desa gayam bahwa tps desa gayamf plant tps desa gayam: bukti p 84g "c1 kwk tps desa tabung bahwa tps desa tabung suara pasangan calon nomor urut dihilangkan sebanyak suara: bukti p 84h plant tps desa tabung, bukti p 84i kwk tps desa tabung tps desa tabung dihilangkan sebanyak suara dimasukkan pasangan calon nomor urut bukti p 84j plant tps desa tabung, bukti p 84k bahwa desa pancar banyak coretan dan tidak jelas angkanya. permintaan hitung ulang, bukti berita acara pemungutan dan penghitungan suara merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgogendang barattidak ada, bukti tidak ada, bukti surat pernyataan atas nama badai jambi, abdul ariyanto, siti fatimatuzzahra, rujiridko, favour roti, ulfatur rahman, suami nita ayu en, standar, suami, yahya, samsul arifin, moh. bawahi, martil, johan efendi, tahuddin, umar, formulir model nomor lp pilkada bulan tahun model a 2a1 nomor lp pilkada lp pilkada dpt: bukti kliping berita kbr sumenep dengan judul tertinggal kpu, ribuan undangan pemilih pulau masalembu fotokopi, rekaman kecamatan masalembu, bukti kajian dugaan pelanggaran nomor panwaslih masalembu xii tanggal desember untuk melakukan pemungutan suara ulang se merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kecamatan masalembu, bukti berita acara klarifikasi model tanggal desember atas nama moh. udin: berita acara klarifikasi model tanggal desember atas nama favour roy: berita acara klarifikasi model tanggal desember atas nama tahuddin, berita acara klarifikasi model tanggal desember atas nama standar: berita acara klarifikasi model tanggal desember atas nama uji ridho: berita acara klarifikasi model tanggal desember atas nama nita ayu elisa singgih: berita acara klarifikasi model tanggal desember atas nama seri: berita acara klarifikasi model tanggal desember atas nama haris: berita acara klarifikasi model tanggal desember atas nama suami: berita acara klarifikasi tingkat bawaslu tanggal desember atas nama tahuddin, umar, johan efendi: berita acara klarifikasi tingkat bawaslu tanggal desember atas nama badai saksi, suami. nita ayu edisinya singgih, ulfatur rahman, standar, siti fatimatuz zahra, favour roy, bukti tidak ada, bukti c kwk tps desa pemogokan kecamatan kota, bukti p 94a kwk tps desa bilapora barat, bukti p 94b plant tps desa bilapora barat, bukti p 95a c1kwk tps desa batal barat: bukti p 95b plant tps desa batal barat: merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bukti p 96a kwk tps desa gading: bukti p 96b plant tps desa gading: bukti kwk tps desa kara mandala: bukti hasil survei pemeriksaan ulang yang dituangkan dalam surat nomor bawaslu prov jtmselasaenep tahun yang diajukan oleh pemohon dengan alasan: kewenangan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan php) gubernur, bupati, dan walikota pada pilkada serentakkewenangan mahkamah konstitusi dalam mengadili perkara guo tidak berdasarkan dan bersumber pada undang undang dasarkuasaan kehakiman. konsideran peraturan mahkamah konstitusi nomor s d tahun huruf yang diubah dengan peraturan mahkamah konstitusi nomor s d tahun sebagai hukum acara perselisihan hasil pilkada tidak lagi memuat uud sebagai dasar hukum, karena hanya pemilihan presiden dan wakil presiden pilpres) dan pemilihan anggota dpr, dpd,dan dprd pileg) termasuk pemilu dan perselisihan hasilnya menjadi kewenangan mahkamah konstitusi. sebagai badan peradilan khusus berdasarkan undang undang nomor tahun hukum acara perkara perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk hukum acara dan yurisprudensi mahkamah konstitusi dalam mengadilgubernur, bupati, dan walikota, karena itu, sebagai badan peradilan khusus dalam mengadili perkara guo mahkamah konstitusi bukan sebagai mahkamah undang undang dasar, tetapi fungsinya layaknya peradilan lingkungan mahkamah agung (peradilan perikanan, peradilan niaga, dan peradilan hubungan industrial dan peradilan lainnya), dan landasan yang digunakan semestinya tidak sebagaimana menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya dengan landasan undang undang dasar vide putusan mahkamah konstitusi puu i tanggal desember putusan mahkamah konstitusi php.d vi tanggal desember putusan mahkamah konstitusi puu viii tanggal maret dalam mengadili perkara guo, dengan mahkamah konstitusi bukan sebagai mahkamah undang undang dasar, sehingga pengertian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan tidak dapat dimaknai meluas sebagaimana sebelumnya mahkamah konstitusi berpendapat bahwakarena mahkamah konstitusi mengadili berdasar merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dan bersumber pada uud undang undang nomor tahun telah membagi kewenangan dan objek perkara dalam menyelesaikan jenis jenis pelanggaran pilkada, termasuk mahkamah konstitusi diberikan kewenangan limitation dan atribut mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pilkada sebagai badan peradilan khusus untuk sementara: yurisprudensi mahkamah konstitusi bahwa hasil pilkada dapat dibatalkan apabila terjadi pelanggaran pilkada yang memenuhi unsur unsur terstruktur, sistematis, dan masif tsm) putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vi tanggal desember dan yurisprudensi lain yang tumbuh kemudian sehingga mahkamah konstitusi merumuskan pelanggaran pelanggaran yang dapat dan tidak dapat membatalkan hasil pilkada putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii tanggal september adalah pelaksanaan kewenangan mahkamah konstitusi bersumberkan uud yurisprudensi yurisprudensi tersebut dapat digunakan mahkamah konstitusi sebagai dasar dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya mengadili perkara perselisihan hasil pilpres dan perselisihan hasil pileg, tetapi tidak dapat menjadi dasar dalam mengadili perkara php gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana permohonan guobahwa petit permohonan pemohon meminta mahkamah untuk memerintahkan kepada kpu kabupaten sumenep untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang namun tidak menetapkan kesalahan penghitungan suara memohon dan perhitungan yang benar menurut pemohon vide peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun menurut memohon, dictum pemohon mengenai memerintahkan mahkamah konstitusi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang selain tidak berdasar juga bertentangan dengan kewenangan mahkamah yang diatur dalam merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ketentuan undang undang nomor tahun mengenai obyek perkara mahkamah adalah tentang obyek perkara adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana, ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun mengenai obyek perkara mahkamah juga menentukan obyek perkara adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimanabahwa fundamental petani yang dikonstruksikan pemohon dalam permohonan mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif tsm ) vide angka halaman huruf halaman huruf angka halaman kesimpulan huruf halaman permohonan) dalam pelaksanaan pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sumenep tahun menurut memohon, dalil terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif dalam permohonan tersebut mengasumsikan kewenangan mahkamah dalam mengadili perkara guo berdasarkan pada uudkekuasaan kehakiman: adalah sangat keliru pemohon mendalilkan kewenangan mahkamah mengadili pelanggaransumenep tahun yang termasuk dalam domain pemilihan gubernur, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dan wakil kepala daerahterkait dengan hal tersebut, mak, jika dalam menangani sengketa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerahihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. dengan demikian, mahkamah dalam mengadili sengketa sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerahadapun rincian dalil dalil permohonan keberatan para pemohon atas adalah sebagai berikut: ketentuan pengajuan permohonan upati, dan walikota menurut undang undang nomor tahun yang mana mahkamah dalam perkara php gubernur, bupati, dan walikota adalah sebagai badan peradilan khusus yang hanya bersifat sementara (limitatve) dan hanya memeriksa dan memutus perselisihan penetapan perolehan suara atau hasil penghitungan suara (atribut) sebagaimana ketentua: dengan demikian, fundamental petani permohonan mengenai terjadinya pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif dalam perkara guo yang menyamakan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sumenep sebagai pemilihan umum pemilihan presiden, pemilihan anggota dpr, dpd, dan dprd) adalah suatu kekeliruan fatal dalam menerapkan fakta dan kesimpulan dalam perkara guo karena dengan mendasarkan fundamental petani permohonan terjadinya pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif maka mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara guo (perkara perselisihan hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sumenepmenep tahun sesuai peraturan perundang undangan dengan alasan: bahwa benar dalil pemohon huruf dan huruf (halaman bahwa pemohon adalah pasangan calon peserta pemilihan berdasarkan keputusan kpu kabupaten sumenep dan pemohon sebagai peserta pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sumenep tahun dengan nomor urut bahwa tetapi tidak benar dalil pemohon huruf yang menyebutkan dasar hukum huruf dan hurufsehingga pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara guo.hingga pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sumenep tahun dalam permohonan perkara guo mendasarkan dirinya pada kedudukan hukum sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, sehingga mohon kiranya mahkamah menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon, bahwa pemohon tidak memenuhi syarat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perkara guo karena tidak memenuhi syaratbahwa perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar (nol koma lima persen) atau suara suara kabupaten sumenep) yang terurai bawah ini. bahwa huruf undang undang nomor tahun 2015ketentuan huruf: bahwa ketentuan huruf undang undang nomor tahun junction huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun tersebut memberikan batasan terhadap permohonan pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan mahkamah adalahterhadap jumlah penduduk lebih dari (satu juta) jiwa. bahwa syarat formal permohonan terhadap hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun diatur tegas dalamb. uraian yang jelas mengenai: kedudukan hukum (legal standing) pemohon yang memuat penjelasan sebagaiselain itu, syarat formal permohonan pemohon terhadap hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun untuk memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon juga diatur dalam huruf peraturan mahkamah konstitusimana dimaksud dalam huruf angka paling kurang memuat:: bahwa menurut memohon, jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak jiwa berdasarkan bukti data dak2 kabupaten sumenep tbpresentasi perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar dengan jumlah penduduk kabupaten sumenep atas juta jiwa. karenanya, tidak benar dalil pemohon dalam pokok permohonan angka (halaman menyatakan bahwa jumlah penduduk kabupaten sumenep sebanyak jiwa: bahwa berdasarkan surat keputusan kpu kabupaten sumenep ic.juncto berita acara kpu kabupaten sumenep ic. memohon nomor kpu kab x11emohon memperoleh suara sebanyak (dua ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) suara, sedangkan suara pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh (tiga ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) suara yang berarti terdapat selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar (sepuluh ribu seratus delapan) suara sebagaimana tabemahkamah konstitusidan dengan mengacu kepada ketentuan tersebut maka syarat prosentase dari pasangan suara terbanyak sebesar suara pada pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sumenep tahun yaitu sebesar suara dibulatkan bawah menjadi (seribu lima ratus sembilan) suara, dengan berpedoman pada penghitungan: yo.x dengan demikian, syarat limitation permohonan adalah apabila terjadi selisih perbedaan suara antara pemohon dengan pasangan suara terbanyak adalah sebesar (seribu lima ratus sembilan) suara, sedangkan selisih perbedaan suara antara pemohon dengan pasangan suara terbanyak adalah sebesar (sepuluh ribu seratus delapan) suara maka permohonan tidak memenuhi syarat limitation mengenai dapatnya mengajukan permohonan mahkamah, berdasarkan ketentuan mengenai permohonan tersebut atas, jelas pemohon dalam perkara guo tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan mahkamah: bahwa mengenai syarat permohonan pemohon harus memenuhi jumlahdalam perkara guo, sehingga mahkamah seharusnya memutus tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi ketentuanberdasarkkabupaten sumenep yang diatur tegas dalam huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun yang menyatakan: amar putusan mahkamah menyatakan: a. permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan atau pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam dan bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, karena selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sebesar (sepuluh ribu seratus delapan) suara, maka pemohon tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum dalam perkara guo. oleh karenanya, permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh mahkamah karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan sesuai ketentuan menurut hukum dan atau hukum acara mahkamah dalam perkara guo, bahwa menurut memohon, dalil pemohon sama sekali tidak menguraikan kedudukan hukum (legal standing) pemohon untuk mengajukan permohonan sebagaimana ditetapkan dalam huruf angka pmk nomor tahun jo. huruf pmk nomor tahun sehingga selain pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum (legal standing), pemohon dalam permohonan perkara guo mengabaikan pedoman dan hukum acara yang telah ditetapkan oleh mahkamah: perbaikan permohonan adalah permohonan baru dan melewati tenggang waktu bahwa 157 undang undang nomor tahun junction peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun menetapmenurut peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun menetapkan tenggang waktu pemohon atau kuasa merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id hukumnya melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 jam sejak diterimanya akta permohonan belum lengkap apel). menurut memohon, meskipun permohonan pemohon tertanggal desember dengan kuasa hukum moh. maruf, s.h., m.h. dkk pada hari minggu, desember pukul wib masih dalam tenggang waktu menurut ketentuan undang undang dan peraturan mahkamah konstitusi, tetapi adanya perbaikan permohonan pada hari minggu, januari pukul wib dengan kuasa hukum dr. muhammad amrun, s.h., m.h. dkk yang berbeda kuasa hukum dengan permohonan sebelumnya, permohonan tertanggal januari substansinya berbeda derajat dengan polita dan petit permohonan sebelumnya, sehingga kelaziman hukum acara peradilan bahwa permohonan demikian termasuk permohonan baru yang seharusnya diputus tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). permohonan baru tertanggal januari telah memanipulasi tenggang waktu permohonan menurut ketentuan peraturan perundang undangan. dengan permohonan baru pada januari sementara penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati sumenep tahun ditetapkan pada hari kamis, desember pukul wib, sehingga permohonan tertanggal januari harus ditolak dan tidak dapat diterima, sedangkan permohonan semula tertanggal desember dengan kuasa hukum moh. maruf, s.h., m.h. dkk memenuhi tenggang waktu jam menurut 157 nomor tahun jo. pmk nomor1 tahun sebagai dasar pemeriksaan perkara guo: bahwa perbaikan permohonan menurut peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun dan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun adalah perbaikan kelengkapan permohonan pemohon , bukan perbaikan yang sifatnya mengganti atau merombak permohonan semula. perbaikan permohonan tertanggal januari terbukti tidak memenuhi aturan perbaikan sesuai batas batas kelengkapan berkas permohonan dan formalitas mengenai apakah permohonan. telah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id menginformasikan mengenai. perbaikan permohonan oleh pemohon menciptakan preseden buruk bagi lembaga peradilan termasuk mahkamah konstitusi dengan permohonan lama dan permohonan baru harus dibantah dan dijawab oleh memohon kpu kabupaten sumenep dalam waktu yang terbatas, sementara waktu yang panjang dalam proses melengkapi permohonan dan perbaikan setelah sidang pendahuluan dimanfaatkan membuat permohonan baru, bahwa antara permohonan awal dengan perbaikan permohonan tertanggal januari berbeda secara prinsipil, bahkan sudah merupakan perombakan dan pergantian daripermohonan sebelumnya sebagaimana catatan memohon berdasarkan pertandingan polita dan petit permohonan pemohon sebagai berikut ini: dalil polita pemohon dalam pokok permohonan awal (angka menguraikaang menurut pemohon memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun junction peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun sebagai pintu masuk permohonan lainnya. tetapi dalam perbaikan permohonan pemohon tertanggal januari selisih sejumlah suara atau sebesar menurut(halaman tetapi karena pemohon mendasarkan pada pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif, sehingga syarat kedudukan hukum (legal standing) pemohon justru diabaikan dan pemohon merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mengajak mahkamah untuk melanggar undang undang dan hukum acara mahkamah konstitusi mengenai legal standing pemohon: dalam dalil polita pemohon dalam pokok permohonan awal (angka mengemukakan dalil kesalahan hasil penghitungan suara sesuai undang undang nomor tahun dan peraturan mahkamah konstitusi tahun berdasarkan penghitungan suara menurut pemohon bahwa perolehan suara masing masing pasangan calon, yaitu: pasangan nomor urut memperoleh suara, pasangan nomor urut pemohon) memperoleh suarbeberapa daerah, yaitu: kecamatan benteng: kecamatan gubuk gubuk: kecamatan raas, kecamatan arjasa, kecamatan kanakan, kecamatan sapekken: kecamatan bungkuk: kecamatan masalembu, dan kecamatan talang: bahwa kepala desabahwa terjadinya penambahan suara bagi pasangan calon lain pasangan calon nomor urut kabupaten sumenep kecamatan masalembu pasangan calon nomor urut memperoleh penggelembungan suara pada saat rekapitulasi suara masalembu. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sebaliknya pemohon dalam perbaikan permohonan tertanggal januari mendalilkan dalam pokok permohonannya tidak berdasarkan kesalahan hasil penghitungan suara dan pemohon tidak meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut pemohon menurut undang undang nomor tahun dan peraturan mahkamah konstitusi tahun melainkan dalil pelanggaran yang diajukan oleh pemohon adalah pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan massif berbentuk kesalahan penetapan dps, dpt, dan tb (halaman dan kesalahan penghitungan suara (halaman pokok permohonan pada prinsipnya bukan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, tetapi permohonan perselisihan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif. pemohon mengklaim kehilangan suara sebanyak suara, tetapi pemohon tidak meminta jumlah suara tersebut yang katanya hilang sebagai suara yang benar menurut pemohon berdasarkan bukti bukti. pada masing masing daerah pemilihan yang dianggap suara pemohon hilang dalam perbaikan permohonan sudah jauh berubah dengan fakta fakta dan kejadian materiildalam permohonan awal, petit pemohon dalam permohonan awal (angka meminta pembatalan berita acara kpu kabupaten sumenep nomor kpu kab x11 dan kpu kabupaten sumenep nomor pts kpu kab sedangkan petit pemohon (angka dalam perbaikan permohonan meminta pembatalan sepanjang daerah yang diminta pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang: petit pemohon (angka s d meminta pembatalan dan tidak mengikat hasil rekap kpu kecamatamama eng bahwa pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten sumenepnurut hitungan mpemohon mempunyai pandangan hukum bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung merupakan bagian dari pengejawantahan asas pemilihan umum sebagaimana yang ditegaskan oleh uud dan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id masalembu dan pemungutan suara ulang desa jungkat dan desa tanduk kecamatan raas, tps dan desa karang soon kecamatan gubuk gubuk, seluruh tps desa sepanjang kecamatan spoken: dan kecamatan kanakan desa timur jang jang tps tps dan tps sedangkan petit pemohon (angka dalam perbaikan permohonan meminta pemungutan suara ulang beberapa daerah dalam huruf s d petit pemohon dalam permohonan awal tidak meminta penghitungan ulang, tetapi dalam petit pemohon (angka dalam perbaikan permohonan meminta penghitungan ulang beberapa daerah sebagaimana huruf s d petit pemohon (angka meminta mahkamah konstitusisebaliknya dalam petit pemohon dalam perbaikan tidak memintanya, petit pemohon (angka dalam permohonan awal meminta menetapkan perolehan suara yang benar, tetapi dalam petit pemohon dalam perbaikan permohonan tidak meminta menetapkan suara yang benar menurut pemohon, petit pemohon (angka dalam permohonan awal meminta memohon untuksumenep tahun sebaliknya dalam petit perbaikan permohonan tidak memintanya, perombakan polita dan petit permohonantertanggal januari memenuhi kualifikasi sebagai permohonan baru, sehingga permohonan tersebut disamping menyalahi hukum acara mahkamah konstitusi merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id terkait batas waktu permohonan 3x24 jam sejak penetapan hasil perolehan suara oleh kpu kabupaten sumenep pada hari kamis, desember pukul wib, juga permohonan baru tersebut mengubah luas pokok sengketa dan menyimpang dari kejadian materiil yang tidak dapat dibenarkan dalam hukum acara semua peradilan dalam negara yang beradab dan berdasarkan hukum. karenanya, permohonan baru dalam perkara guo harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima oleh mahkamah, karena merugikan kepentingan memohon dan pihak terkait dalam pembelaan dan praktik demikian membenarkan penyimpangan prosedur hukum acara untuk kepentingan pemohonyaitu sebagai berikut: bahwa pemohon salah menyebutkan dasar hukum, yaitu angka tentang kedudukan hukum legal standing) pemohon dalam huruf (halaman yang menyebutkan huruf dan huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun sehingga pemohon menyatakan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara guo. padahalmentara faktanya pemohon merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun kesalahan menyebutkan dasar hukum merupakan kesalahan fatal dan permohonan perkara guo menjadi tidak jelas dan kabur mengenai kedudukan hukum pemohon: bahwa pemohon mencampuradukkan bagian yang seharusnya masuk pokok permohonan dengan luar pokok permohonan, sehingga tidak sesuai sistematika penyusunan permohonan pemohon menurutengan permohonan tidak merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sesuai sistematika penyusunan permohonan pemohon sehingga permohonan dalam perkara guo menjadi tidak jelas (obscura libel) yang menyulitkan memohon menjawab permohonan sesuai ketentuan hukum acara mahkamah konstitusi, yaitu: dalil pemohon dalam polita angka tentang ketentuan pengajuan permohonan (jumlah penduduk dan prosentase) (halaman dalam pokok permohonan menguraikan ketentuan syarat persentase perbedaan perolehan suara paling banyak antara pemohon dengan pihak terkaityang seharusnya masuk bagian kedudukan hukum (legal standing) pemohon. meskipun pemohon mengakui permohonan tidak memenuhi syarat karena selisihnya yo, tetapi pemohon menempatkan dalil legal standing dalam pokok permohonan, (halaman pemohon seharusnya memasukkan uraian yang jelas mengenai ketentuan syarat persentase perbedaan perolehan antara pemohon dengan pihak terkait paling banyak sebesarpemohon justru tidak mengabaikannya. bahkan tanpa menguraikan hal tersebut, pemohon dalam huruf justru menyatakan memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon. pemohon dalam permohonannya justru menguraikan dalil pemohon dalam pokok permohonan angka ,pemohon tidak pada tempatnya menguraikan sebagaimana huruf mengenai berita acara kpu kabupaten sumenep mengenai penetapantahun dan kpu kabupaten sumenadahal bagian ini pemohon seharusnya menguraikan hal penting, yaitu: apakah pasangan zainal abidin hj. dewi khalifah menjelaskan tentang ketentuan pengajuan permohonannya sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun dalil permohonan pemohon dalam perkara guo terbukti tidak jelas dan kabur, bahwa pemohon dalam pokok permohonan angka s d (halaman menguraikan dalil pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif, tetapi pada uraian terperinci mengenai dalil tersebut tidak menguraikan fakta fakta untuk memenuhi unsur unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dalam angka mengenai kesalahan penetapan dps, dpt, dan tb (halaman dan angka mengenai kesalahan penghitungan suara (halaman bahwa dalam pokok permohonan angka mengenai kesalahan penghitungan suara , pemohon mengklaim memperoleh suara(halaman tetapi pemohon dalam rincian tabel tabelnya tidak mengemukakan dengan jelas hilangnya suara pemohon dimana, kapan, siapa pelakunya, dan berapa jumlahnya, dan siapa saksi saksi dan bukti buktinya. pemohon juga tidak menjelaskan klaim hilangnya suara pemohon sebanyak suara dialihkan kepada pasangan calon nomor urut itu berdasarkan fakta fakta dan hanya berdasarkan asumsi dan dalil pelanggaran yang bersifat pidana yang tidak menunjukkan angka yang pasti kehilangan suara dan pengalihan suara pihak terkait. hilangnya suara pemohon berdasarkan asumsi, analisis, serta opini pemohon dan tidak berdasarkan fakta bahwa suara tersebut bagaimana dialihkan, kapan, dimana, dan lainnya yang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mempengaruhi suara pasangan calon. membuktikan hilangnya suara pemohon dengan jumlah besar adalah tidak mudah dan hilangnya suara pemohon tersebut tidak serta merta dihitung sebagai pengurangan suara pihak terkait dan penambahan suara pemohon, bahwa pemohon dalam polita mengklaim kehilangan suara pemohon sebanyak suara, tetapi dalam petit permohonan tidak meminta mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon dengan penambahan suara sebanyak suara. artinya, pemohon tidak yakin suara sebanyak itu adalah suara pemohon, berdasarkan hal hal sebagaimana terurai atas, dengan permohonan pemohon kabur dan tidak jelas selayaknya permohonan pemohon dalam perkara guo diputus tidak dapat diterima, ii. dalam pokok permohonan menurut memohon, dalam bagian pengantar pokok permohonan, pemohon membangun kontruksi hukum dengan dalil dalil permohonan s d (halaman yang pada pokoknya memohon membantah dan menanggapi sebagai berikut: pemohon mendalilkan berdasarkan dan uud serta undang undang nomor tahunmenurut memohon, pilkada harus dilaksanakan sesuai asas uber dan judul, tetapi undang undang nomor tahun bukan ketentuan lebih lanjut tentang pemilu sebagaimana dimaksud uud yang mengatur asas asas pemilu, ruang lingkup pemilu, peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu. pemilihan bupati dan wakil bupati tidak diatur dalam uud tetapi diatur secara khusus dalam uud yang menyatakan,lil pemohon mengkaitkan dengan uud berusaha mengembalikan kembali kewenangan mahkamah konstitusi memutus perselisihan hasil pilkada sebagai kewenangan mahkamah. padahal mahkamah konstitusi telah memutuskan bahwa pemilusaat ini pilkada bukan rezim pemilu sehingga kewenangan mengadili hasil pilkada bukan kewenangan mahkamah konstitusi berdasarkan uud vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi tanggal mei bahwa asas uber dan judul merupakan asas pemilu universal sebagai nilai nilai yang harus dipegang teguh dalam pelaksanaan pilkada dan nilai nilai tersebut mendasari lembaga lembaga terkait pilkada dalam melaksanakan kewenangannya. lembaga lembaga tersebut memastikan asas asas tersebut tercapai dan terpenuhi yang tidak hanya dilakukan oleh mahkamah, melainkan juga oleh penyelenggara pilkada, pengawas pilkada, kepolisian, kejaksaan, peradilan pidana, dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp), peradilan tata usaha negara (ptun). lembaga lembaga tersebut kewenangannya ditetapkan secara limitation untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran pilkada sesuai jenis pelanggarannya menurut undang undang nomor tahun yaitu: pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh dkpp pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh kpu atas rekomendasi pengawas pemilu sesuai tingkatannya sengketa pemilihan diselesaikan oleh bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten kota tindak pidana pemilihan diselesaikan oleh polri sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding yang putusannya bersifat final dan mengikat s d sengketa tata usaha pemilihan diadili oleh pengadilan tinggi tata usaha negara merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo ptun) dan putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum kecuali permohonan kasasi mahkamah agung ma)adanya ancaman, intimidasi, tekanan sebagaimana dimaksud pemohon yang melanggar asas asas pemilu, dalam peraturan perundang undangan telah menyediakan mekanisme penegakan dan penyelesaiannya dan pada era reformasi semua orang memiliki kesempatan dan akses yang sama mendapatkan keadilan dan peradilan. konstruksi hukum yang dibangun pemohon dalam permohonannya menempatkan pelanggaran asas asas pemilu hanya mahkamah konstitusi berwenang meletakkannya, padahal keseluruhan norma dalam undang undang nomor tahun beserta lembaga lembaga terkait pilkada keberadaannya untuk memastikan dan mengawal pelaksanaan pilkada sesuai asas uber dan judul tersebut, pemohon juga mendalilkan bahwa berdasarkan asas demokrasi dan demokrasi bahwmenurut memohon, lembaga penyelenggara pilkada, pengawas dan penegak hukum pilkada merupakan pengejawantahan asas demokrasi dan asas demokrasi. sesuai asas demokrasi, mahkamah konstitusi berdasarkan undang undang nomor tahundengan asas demokrasi tidak kemudian membenarkan mahkamah konstitusi dapat mengambil alih kewenangan lembaga lain, karena justru mahkamah konstitusi telah melanggar prinsip prinsip negara hukum. batas batas kompetensi lembaga peradilan tolok umurnya merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id adalah memenuhi syarat subject itis (para pihak), object itis (objek sengketa), dan fundamental petani (pokok sengketa pokok permohonan) untuk membatasi lembaga negara agar kekuasaanya tidak tak terbatas dan kewenangannya bukan bersifat enunsiatif. tiga tolok ukur kompetensi mahkamah konstitusi dalam mengadili perkara php bupati dan wakil bupati sumenep tahun telah diatur jelas dalam undang undang nomor tahun dan peraturan mahkamah konstitusi nomor s d tahun sehingga tidak semua keputusan kpu menjadi objek perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihandan tidak semua perbuatan yang melawan hukum, mencederai nilai nilai dasar dalam konstitusi dan demokrasi, dan melanggar asas asas pemilu diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi: bahwa pemohon mendalilkanjika dalam menangani sengketa pilkada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. menurut pemohon, mahkamah dalam mengadili sengketa hasil pilkadamenurut memohon, dalil pemohon tersebut menempatkan mahkamah konstitusi sebagai pengadilan pemutus perkara perselisihan hasil pemilu, termasuk dalamnya php bupati dan wakil bupati. padahal, pilkada bukan sebagai rezim pemilu sehingga mahkamah konstitusi dalam menghadirinya tidak bersumberkan pada uud dan dalam mengadili perkara tersebut mahkamah konstitusi bukan sebagai mahkamah undang undang dasar. sebagai badan peradilan khusus berdasarkan undang undang nomor tahun hukum acara perselisihan hasil pemilu, termasuk hukum acara dan yurisprudensilkada serentak tahun pemohon yang mendalilkan pelanggaran pilkada bersifat terstruktur, sistematis dan massif masih dalam kerangka mahkamah konstitusi sebagai pengawal demokrasi dan penjaga konstitusi yang sumber kewenangannya dari uud dalil pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan massif sendiri sebelum putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi tanggal mei membuktikannya tidak mudah, karena pemohon harus menguraikan dan membuktikan unsur unsur sifat terstruktur, sistematis dan massif tersebut, yaitu pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang,dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang sebagaimana putusan php kabupaten sibolga tahun putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii tanggal juni pemohon yang tidak mampu membuktikan unsur unsur tersebut, dalil pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif adalah dalil yang keliru putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vii tanggal maret bahwa sebelum memohon membantah dan menanggapi dalil dalil pemohon secara terperinci dalil dalil pemohon dalam pokok permohonan, memohon perlu menyampaikan fakta fakta sebagai berikut bawah ini: pendahuluan bahwa penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati sumenepsumenep tahun telah dilaksanakan pada hari minggulancar dan sebanyak pasangan calon yang mendaftarkan diri pada masa pendaftaran yaitu dr. kh. busur karim, dan achmad fauzi, serta dr. zainal abidin, mm, dan hj. dewi khalifah, sh, mh.:umenep mengeluarkan keputusan nomor pts kpu kab tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati sumenep tahun serta keputusan nomor kpu kab tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati sumenep tahun dengan hasil sebagai berikut: pasangan calon dr. kh. busur karim, dan achmad fauzi nomor urut pasangan calon dr. zainal abidin, mm, dan hj. dewi khalifah, sh, nomor urutppk se kabupaten sumenep, panwaslih kabupaten sumenep, panwaslih kecamatan se kabupaten sumenep, dan saksi saksi pasangan calon sebagai berikut: kh. darwis masdar, mm, dan kali kr, saksi pasangan calon nomor urut siti nur aliyah dan atari saksi pasangan calon nomor urut rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten selesai dilakukan pada pukul wib, dengan hasil sebagai berikut: nomor urut ,memperoleh suara. nomor urut memperoleh suara, jumlah dpt: jumlah dpt yang menggunakan hak pilih: jumlah tb jumlah tb yang menggunakan hak pilih: jumlah tb jumlah ph: jumlah yang menggunakan hak pilih: jumlah suara sah:sas asas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut merupakan perwujudan hak konstitusional pemohon yang dilindungi oleh dan uud oleh karena itu, pemohon berpendapat bahwa jika dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah terdapatwarga negara yang dijamin oleh uud yang memengaruhi perolehan suara peserta pemilihan, dan pelanggaran pelanggaran tersebut belum dapat diselesaikan oleh penyelenggara pemilihan, maka forum untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut adalah mahkamah konstitusi bersamaan dengan pengajuan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, bahwa dengan demikian, menurut pemohon, walaupun pemohon memiliki selisih yo, tetapi karenapemohon selaku peserta sah pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sumenep tahun yang dijamin oleh uud dan mempengaruhi perolehan suara peserta pemilihan, dimana pelanggaran pelanggaran tersebut belum dapat diselesaikan oleh merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id jumlah suara tidak sah: jumlah surat suara yang digunakan: jumlah surat suara yang rusak: jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan: bahwa dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten berlangsung terdapat masukan dan koreksi dari panwaslih kabupaten yang akan melakukan penelusuran terhadap semua permasalahan permasalahan. beberapa hal yang dijelaskan oleh panwaslih kabupaten adalah sebagai berikut: tidak ada rekomendasi dari. panwascam kecamatan masalembu termasuk kecamatan kecamatan lain menurut saksi pasangan calon nomor urut direkomendasikan oleh panitia pengawas kecamatan: hingga selesainya rapat pleno rekapitulasi panitia pengawas kabupaten belum membuat rekomendasi apapun terkait dengan psu. panitia pengawas kabupaten masih melakukan kajian atas laporan yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut paniaikab juga meminta ketua panitia pengawas kecamatan masalembu untuk menjelaskan rekomendasi yang disampaikan saksi pasangan calon nomor urut dalam rapat ple ketua panitia pengawas kecamatan masalembu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: tidak tahu dengan adanya rekomendasi temuan kecamatan masalembu, dan surat rekomendasi tersebut: tidak pernah ada rapat pleno yang dihadiri seluruh anggota yang membahas dikeluarkannya surat rekomendasi tersebut. pernyataan tentang ini dibenarkan oleh salah satu anggota panitia pengawas kecamatan masalembu, saksi keberatan atas surat keputusan kpu kabupaten sumenep tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu kabupaten sumenep. terhadap catatan dan kejadian khusus serta keberatan saksi telah tercatat dalam model db2 kwk, bahwa semua saksi pasangan calon dan panitia pengawas pemilihan kabupaten sumenep telah menerima salinann telah menandatangani tanda terima yang tertuang dalam formulir model db5 kwk, tanggapan terhadap permohonan jawaban terhadap kesalahan penetapan dps, dpt, dan tb bahwa tidak benar dalil pemohon pada halaman mengenai pps, ppk, dan kpu tidak memberikan salinan hasil perbaikan dps, dpt, dan tb kepada tim sukses. terhadap rekomendasi dari panitia pengawas pemilihan kabupaten sumenep tentang nik ganda, ganda identik, ganda dan nama, belum cukup umur, meninggal dunia, tni polri dan nik invalid, memohon kpu kabupaten sumenep telah melakukan perbaikan sesuai dengan pokok rekomendasi panitia pengawas pemilihan kabupaten sumenep sebelum rapat pleno terbuka penetapan daftar pemilih tetap oleh kpu kabupaten sumenep pada tanggal oktober memohon kpu kabupaten sumenep telah memberikan salinan dps, dpt dan tb kepada tim sukses masing masing pasangan calon masing masing tingkatan se kabupaten sumenep. hal tersebut dapat dibuktikan dengan bukti bukti berita acara rapat pleno terbuka kpu dan tanda terima (tb s d tb jawaban terhadap kesalahan hasil penghitungan suara bahwa tidak benar dalil pemohon pada halaman mengenai klaim suaranya bukan suara, tetapi sebesar suara, karena menurut pemohon suaranya hilang sebanyak suara dialihkan kepada pihak terkait karena faktanya menurut memohon sebagai berikut: bahwa tidak benar terjadinya pengurangan suara pemohon kabupaten sumenep berdasarkan bukti model db kwk (tg dan model db1 kwk (tg dan saksi memohon yaitu sdr waris, sos selaku ketua kpu kabupaten sumenep: bahwa tidak benar terjadinya penambahan suara bagi pasangan calon lain kabupaten sumenep berdasarkan bukti model db kwk (tg dan model db1 kwk (tg dan saksi merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id memohon yaitu sdr waris, sos selaku ketua kpu kabupaten sumenep: tabel perolehan suara menurut pemohon: nama pasangan calon perolehan tabel perolehan suara yang benar menurut memohon: nama pasangan calon perolehan bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman mengenai kesalahan perolehan suara pada tps tertentu pada tabel berikut: gubuk mea men ben pepe knanesa sea wasatenbu suam pemorenyanamtang bea menurut memohon, dalil pemohon tersebut tidak jelas (obscura libel) karena tidak ada keterangan apapun dalam tabel atas. bahwa perolehan masing masing pasangan calon sudah sesuai dengan hasil penghitungan tingkat tps dan hasil rekapitulasi tingkat ppk maupun kpu kabupaten sumenepperaturan kpu nomor tahun dan peraturan kpu nomor tahun terhadap dalil pemohon mengenai terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak benar, karena pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat kpu, tidak ada keberatan dari panitia pengawas pemilihan kabupaten berdasarkan bukti model db2 kwk (tg bahwa tidak benar sesuai fakta dan menyesatkan dalil pemohon pada halaman yang menyatakan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemungutan suara pilkada kabupaten sumenep tahun disebabkan tidak berjalannya struktur penyelenggara pemilihan yaitu kpud kabupaten sumenep menyebabkan pasangan calon nomor urut pemohon hilang hak hak konstitusionalnya, dirugikan, hak hak politiknya dan warga negara yang harus dilindungi hak hak politiknya justru oleh panitia pengawas pemilihan kabupaten sumenep tidak merespon laporan pelanggaran dan kecurangan pilkada kabupaten sumenep, yang pada akhirnya pihak terkait diuntungkan dan pemohon dirugikan: menurut memohon, tidak ada pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemungutan suara, karena pemungutan suara sudah berjalan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta sesuai dengan undang undang nomor tahun dan peraturan kpu nomor tahun menurut memohon, dari uraian dalil pemohon saja tidak menunjukkan apapun adanya pelanggaran pelanggaran yang memenuhi unsur unsur terstruktur, sistematis, dan masif sesuai yurisprudensi mahkamah sebelum putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi tanggal mei apalagi untuk membuktikannyamerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id desember putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vii tanggal juni,tabel mengenai kecurangan tps desa kecamatan amounted sebagai berikut: dpo spa umi jmi temuan bia aap paslon sebanyak model gee ang age top |2s2 dosa lan nan sebanyak wara isak hadi dan terdapat suara tidak tps pam tee bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman yang menyatakanmenurut memohon, tidak benark (tn serta keterangan saksi memohon yaitu sdr marzuki, pd. selaku ketua ppk kecamatan amounted: menurut memohon, dalil pemohon pun tidak menguraikan fakta hukum secara jelas mengenai pengalihan suara dari suara pemohon pihak terkait mengenai kapan, dimana, oleh siapa, dilakukan dengan cara apa dan bagaimana, siapa saksi saksi dan bukti buktinya. bahkan, karena tidak dapat menentukan suara yang pasti, sehingga pemohon meminta penghitungterstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana yurisprudensi mahkamah sebelutianoc1m bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman tabel mengenai kecurangan tps desa kecamatan benteng sebagai berikut: merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo suara hasil kec desa ber penghitungan kpu suara menurut pemohon sin kasus wo.) jml mo4 wo2 kehadiran padahal benaresep timur terdapat orang tidak menggunakan hak pilih c kwk orang sudah meninggal dan da kwk orang berada diluar madura) dpt pemilih intimidasi kepala desa kepada fiktif ditandai beberapa pemilih yang menjadi rekaman pendukung paslon kades kertas suara yang telah pernyataan dicoblos tidak hitung dan warga tidak tidak ditulis kertas plant hadir tps kwk langsung diberikan dengan cara memaksa kepada bukti saksi tanpa tanda tangan bukti dpt banyak pemilih bukti meninggal dunia pindah bukti domisili buktdpt banyak pemilih c kwk meninggal dunia pindah dpt ditandai domisili pernyataan dnegan nama tidak menggunakan hak hadir tps lih modal undangan banyak bukti yang diberikan perangkat bukti desa dan masyarakat untuk bukti memilih paslon sehingga terdapat warga mencoblos kali. saksi paslon tidak boleh masuk tps. tag yang tidak menggunakan hak c kwk pilih orang terdiri dari: dpt ditandai serangga orang pemuatan orangtidak menggunakan warga tidak hak pilih hadir tps bukti bukti bukti yang tidak menggunakan hak bukti: pilih orang terdiri dari: warga meninggal orang megah diperbaiki. warga luar madura bukti orang pem tan sua lang seluruh tps de: benaresep timur kecamatan benteng. menurut pemohon bahwa suara pemohon kehilangan suarapengaruhi pelaksanaan dan perolehs (ta keterangan saksi memohon yaitu sdr ach. fauzi selaku ketua pps desa banjarese timur kecamatan benteng: bahwa temuan temuan sebagaimana dalam tabel sehingga pemohon kehilangan suara hanya berdasarkan asumsi asumsi belaka. kalaupun pemohon menganggap temuan temuan tersebut terjadi, peraturan perundang undangan telah menyediakan mekanisme penyelesaian dan penerapannya yang tidak dilakukan oleh pemohon. lagi pula, temuan temuan tersebut seperti masalah dpt dan banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tidak serta merta suara mereka akan memilih pemohon:pemohon tidak mampu menunjukkan suara yang diklaim milik pemohon. karena tidak dapat menentukan suara yang pasti, sehingga pemohon meminta. pemungut: putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vii1urut memohon, tidak benarukuran plant, bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman yang menyatakan terjadi pelanggaran desa banjarese tps tingkat kehadiran 100y6,..meninggal pindah merantau) kemudian model kwk tersebut diberikan kepada perangkat desa dan warga pemilihan dianggap mampu untuk mencoblos pasangan calon nomor urut lebih dari 1x, menurut memohon, tidak benar terjadi pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh pemohon bahwa semua pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada tps desa banjarese timur kecamatan benteng sudah sesuai dengan salinan daftar pemilih tetap, bahwa saksi pemohon dan pihak terkait telah menandatangani model c1 kwk dan model c1 kwk ukuran plant, bahwa model c6 kwk telah didistribusikan seluruhnya kepada pemilih sebagaimana tercantum dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan tb hal tersebut diperkuat dengan bukti model c kwk merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kpu kabupaten sumenep selaku penyelenggara pemilihan, maka dengan sendirinya mahkamah berkewajiban dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran pelanggaran guo sekaligus sengketa penetapan hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sumenep tahun kesalahan penetapan dps, dpt dan tb bahwasehingga muncul rekomendasi dari panwaslihwaslihbawah umur, pemilih sakit jiwa dan pemilih berstatus tni polri. buktipal lppapetekcan matancara keseluruhan adalah sebagai berikut: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tc. benteng. banjarese timur model c1 kwk (tc. benteng. banjarese timur model c1 kwk ukuran plant (tc. benteng. banjarese timur bukti surat keterangan tertulis dari ketua kpps tps desa banjarese timur kecamatan benteng tn serta keterangan saksi memohon yaitu sdr moh. laki selaku ketua kpps tps desa banjarese timur kecamatan benteng, tabel perolehan suara tps desa banjarese timur kecamatan bentengmenurut memohon, tidak benar terjadi pelanggaran tps desa banjarese timur kecamatan benteng sebagaimana didalilkan oleh pemohon, karena saksi pasangan calon yang hadir dalam rapat pemungutan suara harus mendapat surat mandat tertulis dari pasangan calon tim kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan kpu nomor tahun tabel perolehan suara tps desa banjarese timur kecamatan benteng yang benar menurut memohon berdasarkan bukti model c kwk (tc. benteng. banjarese timur model c1 kwk (tc. benteng. banjarese timur dan model c1 kwk ukuran plant (tc. benteng. banjarese timur merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idpasangan calon. kasus ini dilaporkan pada tanggai desember polres sumenep.menurut memohon, semua yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak benar dan peraturan perundang undangan telah menyediakan mekanisme penegakan dan penyelesaiannya jika pemohon merasa dirugikan. semua hal yang dikemukakan pemohon adalah masalah masalah yang semestinya tidak dipersoalkan kembali, dan pemohon dapat menggunakan upaya hukum dan mekanisme keberatan yang tersedia. lagi pula dalil pemohon tersebut adalah luar wewenang mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut: bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman tabel mengenai kecurangan tps desa kecamatan gubuk gubuk berikut: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kec desa suara hasil suara menurut kasus penghitungan kpu pemohon selisih jml tim temuan paludan| jas tor |ie4 t2s1 jang saksi paslon no, melihat pemilih model c knk karang soon yang bernama sa'dullah karabin model da kick mencoblos kali dan tertangkap dpt yang telah tangan. sudah dilaporkan ditandai panwaslih foto saksi diancam kpps jika melapor surat pernyataan dan dipaksa tanda tangan c1 kwk warga yang tidak ada ditempat nn saksi diancam kpps jika melapor dan bukti dipaksa tanda tangan c1 kick bukti tps salah satu anggota kpps selalu mengintai saat bukti mencoblos. bukti tps ditutup sebelum pukul wib. surat suara ditulis nama pemilih bukti pemilih dpt yang meninggal dunia'pindah domisili tidak ada bilik suara surat suara ditandai oleh ketua keys model c2 kik diminta tidak diberikan 'ag7 seluruh pemilih setelah mencoblos g1 kwk kertas suara harus dibuka dan surat ternyata diperlihatkan kapada kpps sebelum saksi dimasukkan kotak suara. kertas suara yang diperlihatkan bukti mencoblos paslon dijanjikan mendapat raskin. yang tidak memilih paslon dicoret dari daftar. kotak suara tidak ada ditempat selama menit. tidak ada bilik suara. pencoblosan diawasi'diintai kkp surat suara yang telah dicoblos diperiksa kpps sebelum dimasukkan kotak suara. kertas suara yang dicoblos paslon no, tetapi dibaca paslon ketua kpps mengancam saksi untuk menandatangani berita acara model ckk adanya perbedaan jumlah model c1 kwk pemilih452) dengan surat suara dpt ditandai sahttidak sah surat pernyataan dpt yang tidak saksi fakta hadirfpindah meninggal, sudah ditandai bukti surat pernyataan warga tentang keberadaan keluarganya bukti bukti pemungutan suara ulang tps tps tps dan tps desa paludan karang soon kecamatan bakong putra kepala desa bakong model c kwk seluruh tps pemungutan suara ulang seluruh tps des, bernama faris mencoblos kali pernyataan waro tps dengan dpt bakong kec. gubuk gubuk tps dan tps tertangkap rekaman tangan) saksi fakta lat mencoblos suara berada luar bilik suara, sehingga pemilih bukti pendukung paslon terpaksa bukti memilih paslon karena takut. bukti surat suara setelah dicoblos, sebelum dimasukkan kotak suara dibuka dahulu oleh kpberdasarkan tabel ataspengaruhi masyarakat pemilih untuk memilih mencoblos pasangan calon nomor urut menurut memohon tidak benar terjadi pelanggaran seriu,lamerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id atau pasangan calon nomor urut bukti menurut memohon, tidak benarplantprotes tersebut sehingga saksi pasangan calon nomor urut memboikot jalannya pemilihan bukti menurut memohon, tidak benar terjadi pelanggaran tps desa paludan karang soon kecamatan gubuk gubuk dengan tuduhan seorang pemilih yang mencoblos kali, karena pada saat pemungutan suara tps sudah berjalan sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun dan peraturan kpu nomor tahunpps tidak menghiraukan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.iditia pengawas kecamatan gubuk gubuk bukti menurut memohon,apa yang didalilkan pemohon tidak masuk akal dan mengada ada, karena setiap tps ada pengawas tps dari unsur panitia pengawas bawah hierarki ppl yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara tps dari awal sampai selesai, dan tidak ada keberatan dari pengawas tpsulir tersebut kepada saksimodal c1 kwk ukuran plant (t. gulukguluk. paludan karangsokon dan surat keterangan tertulis dari ketua kpps tps desa paludan merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgoadanymenurut memohon, apa yang didalilkan pemohon adalah tidak beralasan, memohon tidak pernah mengetahui sebelumnya bahwa terjadi pelanggaran bahwa kepala desa karang soon atas nama sugiana telah memerintahkansebagaimana dalil pemohon bukti menurut memohon, apa yang didalilkan oleh pemohon adalah tidak benar, karena sebelumnya pps sudah melakukan pencernaan dan penandaan terhadap dpt yang tidak memenuhi syarat (tms), dan semua yang tercatat dalam c7 kwk adalah memenuhi syarat (ms), hal tersebut sudah ditegaskan oleh ketua kpps dengan surat pernyataan yang dibuat oleh ketua kpps tps desa paludan karangsokon kecamatan gubuk gubuk tn dan model. c7 kwk merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id gulukguluk. paludan karangsokon tabel perolehan suara tps desa paludan karangsokpasangan calon urut nomorbahwa proses pemungutan dan penghitungan suara tps tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan semua saksi pasangan calon sudah menanda tangani pada formulir model c1 kwk,sokon kecamatan gubuk gubuk tn dantabel perolehan suara tps desa paludan karangsokon merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idadanya jumlah pengguna hak pilih laki laki sebanyak orang dan perempuan orang,lisan kpu jumlah pengguna hak pilih laki laki sebanyak orang dan pengguna hak pilih perempuan alias pengguna hak pilih) sehingga ada suara yang hilang. bukti menurut memohon,apa yang didalilkan pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar bahwa sesuai dengan hasil penghitungan suara tps desa karang soon jumlah total yang disebutkan pemohon sebanyak bukan jumlah pengguna hak pilih, akan tetapi jumlah dpt, jumlah pengguna hak pilih tps tersebut yang benar sesuai c1 kwk adalah berjumlah dan sudah sesuai dengan hasil scan kpumenurut memohon, apa yang didalilkan pemohon adalah tidak benar dan mengada ada, kpps sudah menyampaikan formulir model c6 kwk kepada pemilih yang terdaftar dalam dpt dan tb wilayah kerjanya. bahwa c6 kwk bukan undangan bagi pemilih akan tetapi merupakan surat pemberitahuan bagi pemilih, sebagaimana diatur dalam huruf (i) peraturan kpu nomor tahun bahhal tersebut diperkuat dengan bukti model c7 kwk (t. gulukguluk. paludan karangsokon bukti menurut memohon, apa yang didalilkan pemohon tidak benar dan tidak sesuai fakta. bahwa semua tps sudah ada pengawas tps yang bertugas mengawasi proses pemungutan suara, disamping itu juga disaksikan oleh kedua saksi pasangan calon, dan faktanya tidak ada keberatan pada saat pemungutan suara tps tersebut dan semua saksi pasangan calon merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id |
ag) lampiran peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang mia organisasi dan tata kerja instansi nang vertikal direktorat jenderal kekayaan negara menteri keuangan republik indonesia nama, lokasi, dan wilayah kerja kantor wilayah direktorat jenderal kekayaan negara amadjka pekanbaru provinsi riau padang pekanbaru provinsi sumatera barat bukit tinggi provinsi kepri pekan baru batam tanjung pinang dumai kanwil din palembang provinsi sumatera selatan jambi palembang provinsi bangka belitung palembang provinsi jambi lahat pangkal pinang baturaja kanwil djka bandar provinsi lampung bengkulu bandar lampung lampung provinsi bengkulu curup bandar lampung metro kanwil djka serang provinsi banten serang serang tangerang serpong kanwil vii djka jakarta dki jakarta jakarta jakarta jakarta jakarta iii jakarta s5. jakarta ng) menteri keuangan republik indonesia wilayah kerja pemerintahan kanwil viii djka bandung provvinsi jawa tengah semarang semarang provvvinsi kalimantan barat pontianak pontianak singkawang sanggau kanwil xii djka banjarmasin provinsi kalimantan tengah palangkaraya banjarmasin provinsi kalimantan selatan pangkalan bun banjarmasin barabai kanwil xiii djka samarinda provinsi kalimantan timur balikpapan samarinda samarinda tenggarong tarakan bontang menteri keuangan republik indonesia mama bidang perkebunan dan pertanian bidang ketatausahaan pmp bidang bumn lainnya lelang: kekal jakarta balai lelang pn pa kejaksaan jakarta selatan kanwil djp asset bumi inventarisasi instansi pusat daerah kpk hak tanggungan kreditur domisili jakarta selatan kekayaan negara dan penilaian: jakarta selatan kekal jakarta jakarta pengurusan pn: btn instansi lembu. pemerintah kejaksaan agung dep. kehutanan menang kop ukm kepolisian lipi dep. keuangan diskominfo bpn lemhannas bkpm dep. pertanian dep. energi dan sdm dep. sosial bumn d non perbankan bidang anak perusahaan holding company bidang perbankan menteri keuangan republik indonesia nama lokasi wilayah kerja "'?#fr" t c: : # rc@ a bidang asuransi bidang pos bidang telekomunikasi bidang pariwisata . bidang perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata lelang: kekal jakarta balai lelang pn pa kejaksaan jakarta timur kejaksaan tinggi kejaksaan agung kanwil djp asset bumn hak tanggungan kreditur domisili jakarta timur kekayaan negara dan penilaian: jakarta timur kekal bandung bandung kota bandung kab. bandung kota cimahi kab. sumedangab. ciamis kab. garut kekal cirebon cirebon kota cirebon kab. cirebon kab. indramayu kab, majalengka kab. kuningan gn, ta, menteri keuangan republik indonesia nama lokasi wilayah kerja: kab. semarang kab. kendal,batang kab. pekalongan kab. pemalang kekal tegal tegal kota tegal kab. tegal kab. brebes kekal yogyakarta yogyakarta kota yogyakarta kekal bantul bantul kab. bantul kab. gunung kidul sam kekal sleman sleman kab. sleman kab. kulitota salatiga kekal purwokerto purwokerto kab. banyumas kab. banjarnegara tj menteri keuangan republik indonesia aa.pan menteri keuangan republik indonesia kekal pontianak pontianak kota pontianak kab. pontianak kab. ketapang kekal singkawang singkawang kota singkawang kab, sambas kab,sin menteri keuangan republik indonesia nama lokasi wilayah kerja kekal samarinda samarinda kota samarinda kekal tenggarong tenggarong kab. kutai kartanegara kab. kutai barat kab. kutai timurta. kekal mataram mataram kota mataram kab, lombok barat kab. lombok tengah kab. lombok timur abmenteri keuangan republik indonesia kab. manggarai kab. manggarai barat. kab. ngada kekal mamuju mamuju kab. mamuju kab. mamuju utara kab. majene kab. polewali mamasa kab. mamasatan kab. sinjai kab. takalar p7.ang menteri keuangan republik indonesia kab. muna kekal manado manado kota manado kab. bolaang mongondow kab. minahasa kab. minahasa utara kab. sangihe kota bitung kab. kepulauan talaud kab. minahasa selatan kota tomohon kekal gorontalo gorontalo kota gorontalo kab. gorontaloluwuk. kab. maluku tenggara kab. pula buru kab. seram bagian barat menteri keuangan republik indonesia nama lokasi wilayah kerja kab. seram bagian timur kab. kepulauan arudang kab. tolikara kab. boven digoel kab. mappi kab. asmat kekal sorong, ttd sri mulyani dirawat!: salinan sesuai dengan aslinya, kepala biro umum u.b. apn jan lg, departemen an artyonj auto 'igho41107 oo am lampiran ill tin po, peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang organisasi sf: pan dan tata kerja instansi vertikal lingkungan direktorat jenderal pen nos kekayaan negara tali naa menteri keuangan republik indonesisapa nan kepegawaian keuangan cuma tangga bidang bidang bidan hutan kekayaan negara informasi seksi seksi seksi pengelolaan seksi kekayaan penilaian sumber piutang negara bimbingan seksi negara daya alam elang bantuan hukum seksi seksi seksi seksi pen jus penilaian piutang negara bimbingan seksi negara properti lelang verifikasi seksi seksi sesi pengelolaan penilaian seksi seksi kekayaan properti khusus pengelolaan usaha jasa lelang pengolahan data negara dan usah barang jaminan dan profesi pejabat dan layanan lelang informasi lek kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang o)) menteri keuangan republik indonesia wilayah kerja nama lokasi daerah administrasi kekal pemerintahan kanwil xvi djka: denpasar provinsi bali denpasar denpasar provinsi nusa tenggara barat singaraja provinsi nusa tenggara timur mataram bima kupang maumere kanwil djka makassar provinsi sulawesi selatan mamuju makassar provinsi sulawesi barat makasar provinsi sulawesi tenggara pare pare palopo kendari kanwil xiv!ijin manado provinsi sulawesi tengah manado manado provinsi sulawesi utara gorontalo provinsi gorontalo palu provinsi maluku utara ternate kanwil xvii djka jayapura provinsi maluku ambon jayapura provinsi irian jaya barat jaya pura provinsi papua sorong manokwari timika biak menteri keuanganlain rea do. psi "fp bro mkn poems suharto er dim agartps kekayaan negara lia menteri keuangan republik indonesiseksi administrasi seksi pelayanan seksi piutang yan seksi kekayaan negara penilaian negara barang jaminan pelayanan lelang informasi hilal kelompok sasaran f.!| fungsional mersenannesa peraturan menteri "keuangan" nomor pmk. tentang mea rena tender, jenderal kekayaan negara menteri keuangan republik indonesi. aceh pidie kab. aceh besar kekal lhokseumawe lhokseumawe kota lhokseumawe kab. aceh utara kab, aceh tengah kab. bireuen kota langsa kab. aceh timur kekal meulaboh meulaboh kab. aceh barat kab. aceh selatan kab, simeulue kab. aceh singkil kab. aceh jaya kab. aceh barat daya kab. aceh tenggar, simalungun kab. toba samosir kab. dairi kab. pakpak bharat, mandailing natal kab. nias kab. nias selatan menteri keuangan republik indonesiaoma kab. sawah unto sijunjung apasp, menteri keuangan republik indonesia. kota pagar alam kota lubuk linggau .: . kota bengkulu doa dan f2. kab. bengkulu selatan san kab. kaur kab. seluma kekal curup curup kab. rejang lebong kab. kepahiang kab. lebong . kab. bengkulu utara pan aan kab. mukomuko nag) menteri keuangan republik indonesia kekal bandar lampung bandarlampung kota bandar lampung kab. lampung selatan kab. tanggamus na: kab. lampung baratjakarta jakarta pengurusan pn: bank mandiri instansi lembu. pemerintah mpr dep. luar negeri dep. pendidikan nas, badan standardisasi nasional kapten kpu komnas ham menang bumn lembang kepresidenan ben sekretariat negara atas lan tenan apotek one bps lapan nan mean bumn d non perbankan . bidang industri pupuk dari semen bidang niaga hay, menteri keuangan republik indonesia bidang industri farmasi dan aneka industri bidang pertambangan dan energi wo. bidang kertas, percetakan dan penerbitan bidang industri strategis lelang: kekal jakarta balai lelang pn pa kejaksaan jakarta pusat kanwil djp besar hak tanggungan kreditur domisili jakarta pusat kekayaan negara dan penilaian: jakarta pusat kekal jakarta jakarta pengurusan pn: bri instansi lembaga pemerintah dpr dep. hukum dan ham menko bid. perekonomian batan bulog kpk otorita batam anri dewan ketahanan nasional dep. kelautan perikanan sekretariat wapres dep. nakertrans menko kesra otorita asahan bumn d non perbankan bidang kawasan industri bidang konstruksi bangunan way) menteri keuangan republik indonesia bidang konsultan konstruksi bidang konsultan konstruksi jalan tol bidang jasa pembangunan . bidang jasa penilai lelang: kekal jakarta balai lelang pn pa kejaksaan jakarta utara bea cukai hak tanggungan kreditur domisili jakarta utara kekayaan negara dan penilaian: jakarta utara kekal jakarta jakarta pengurusan pn: bni instansi lembu. pemerintah bpk dep. perindustrian dep. perdagangan menko bid. polkam bukan mahkamah konstitusi dep. dalam negeri perumnas menang pemberdayaan perempuan dep. pekerjaan umum menang lingkungan hidup menang pembangunan daerah tertinggal bumn d non perbankan bidang kawasan industri bidang konstruksi bangunan bidang konsultan konstruksi menteri keuangan republik indonesia bidang konsultan konstruksi jalan tol bidang jasa pembangunan .# bidang jasa penilai lelang: kekal jakarta iii balai lelang pn pa kejaksaan jakarta barat sitaan kepolisian hak tanggungan kreditur domisili jakarta barat kekayaan negara dan penilaian: jakarta barat kekal jakarta jakarta pengurusan pn: |a. bank dki bank lain instansi lembu. pemerintah mahkamah agung dep. perhubungan menang ristek bakorsutanal bppt bmg dep. agama badan narkotika nasional dep. pertahanan dep. kesehatan menang pan bkn bpk bumn d non perbankan bidang industri dan perdagangan bidang kawasan industri, jasa komunikasi, konsultan konstruksi dan jasa keuangan |
&a ypengembangan kota layak anak lingkungan pemerintah kota probolinggo perlu ada, bahwa guna menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada huruf konsiderans ini, diperlukan upaya pembentulingkungs ini, dipandang perlu menetapkota probolinggo dengan peraturan walikota probolinggoomamarane sae bee beaampung ramah anak kota probolinggo tahun metro maa kak urat eastang bermain ramah anak kota probolinggo tahun nama ruang bermain ramah anak ' ' ' | walikota probolinggo, ttd, hadi zainal abi.adalah untuk menjamin pemenuhan hak anak lingkungan pemerintah kota probolinggo,sebagaimana dimaksud pada terdapamempunyai tugas sebagai berikut melakukan percepatan upaya kota probolinggo menuju kota layak anak, perangkat daerah terkait melakukan koordinasi dengan dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota probolinggo sebagai ketua gugus tugas kota layak anak tentang pelaksanaannya, dan memberikan laporan minimal sekali dalam setahun dan bertanggung jawab kepada walikota melalui dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakoraecamatan layak anak dan kelurahan layak anak kota probolinggo tahun (no| wamakecamatan nama kelurahan bayangan kelurahan bayangan kelurahan wiroborang kelurahan mangunharjo kelurahan jati kelurahan sukabumi kademangan kelurahan kademangan kelurahan tribun lor kelurahan tribun kidul kelurahan pilang kelurahan ketapang kelurahan pohsangit kidul wonoasih kelurahan wonoasih kelurahan rebung kidul kelurahan pakistani kelurahan kedungasem kelurahan sumbertaman kelurahan kedunggaleng anggaran kelurahan anggaran kelurahan sukoharjo kelurahan tisnonegaran kelurahan kebonsari kulon kelurahan kebonsari wetan kelurahan curahgrinting kelompok kelurahan kelompok kelurahan rebung wetan kelurahan karena lor kelurahan rebung kulon kelurahan sumber wetan kelurahan rebung lorpuskesmas ramah anak kota probolinggo tahun metadata sess bayangan puskesmas jati memansamananmah sakit ramah anak kota probolinggo tahun nama rumah sakit rsud moh salesekolah ramah anak kota probolinggo tahun ama sekolah ramah anak ispnsumberwetani ' |spntisnonegarani |spntisnonegaraniiketahanan pangan nasional dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian kota padangsidimpuan diperlukan pupuk khususnya pupuk bersubsidi, bahwa sesuai dengan terbitnya peraturan menteriota padangsidipengawasandagangecahan, peraturan menteri perdangangan nomor permintaan dag per tentang pengadaan dan penyuluhot. tentang pengawasan formula pupuk organikwalikota adalah walikota padangsidimpuan. badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian daerah kota padangsidimpuan yang selanjutnya disebut badan adalah badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian daerah kota padangsidimpuan. kepala badan ketahanan pangan adalah kepala badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian daerah kota padangsidimpuan. kecamatan adalah kecamatan se kota padangsidimpuan. kelurahan adalah kelurahan se kota padangsidimpuan. desa adalah desa se kota padangsidimpuan. pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur harafisika atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik. pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran, hewan dan dan atau bagian atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa berbentuk padat atau cair,httataniagakan dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan penyalur resmi lini iv. harga tertinggi yang selanjutnya disingkat het adalah harga pupuk bersubsidi lini (kios penyalur pupuk tingkat desa kecamatan) yang elaksana subsidi pupuk dengan komponen biaya yang budidaya ikbudidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha. pelaksanaan subsidi pupukterkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida kota padangsidimpuan yang bentuk oleh walikota. lini adalah lokasi gudang atau kios pengecer wilayah kecamatan desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor. bab jenis pupuk bersubsidi pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk an organik dan, urea, sp36,unit pelaksana teknis badan, dan sebaran bulanan seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. kebutuhan pupuk bersubsidi dirinci dengan mempertimbangkan rekap dkk yang disusun oleh kepala unit pelaksana teknis badan kecamatan dan diketahui kepala badan. unit pelaksana teknisdalam wilayah lebih lanjut ditetapkan oleh kepala badan. apabila alokasi pupuk bersubsidipelaksanaan subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam penyalurannama pupuk harga(pink) dan pupuk bersubsidi berwarna orange. babslinya nan hukum, agama jhazuni cmp, 1ilaga sangskediri, menimbang: bahwa dengan adanya usulan dari rsud gambiran kota kediri dan badan perencanaan pembangunan daerah kota kediri serta guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan tangan daerah dalam pelaksanaan anggaran nga belanja daerah tahun anggaran diadakan perubahan, b. bahwa berdasarkan peti gan sebagaimana dimaksud dalam p riwemenetapkan peraturan walikota tentang perubahketentuan dalam lampirangka diubah dan setelah angka ditambah angka baru yaiunit pelaksana teknis daerah perikanan budidaya air tawar dan air payaupada dinas perikananikanan kota probolinggo. dinas adalah dinas perikanan kota probolinggo.utd perikanan budidaya air tawar dan air payau adalah utd perikanan budidaya air tawar dan air payau pada dinas. kepalakepala utd perikanan budidaya air tawar dan air payau adalah kepala utd perikanan budidaya air tawar dan air payaurikanan budidaya air tawar dan air payaudan air payau dipimpin oleh seorang kepala utd perikanan budidaya air tawar dan air payaurikanan budidaya air tawar dan air payau, terdiri dari kepala, kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana bagan struktur organisasi, mempunyai fungsi penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan utd perikanan budidaya air tawar dan air payaurikanan budidaya air tawar dan air payau, pelaksanaan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana utd perikanan budidaya air tawar dan air payau, pelaksanaan penyediaan calon induk dan induk ikan, pelaksanaan kegiatan budidaya mulai pembenihan sampai pembesaran, pelaksanaan pengawasan monitoring mutu benih yang diproduksi, pelaksanaan distribusi perbenihan perikanan dalam memenuhi konstribusi pendapatan asli daerah pad), pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan pelaporan. j . penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dan air payau pada dinas perikanan kota probolinggo struktur organisasi unit pelaksana teknis daerah perikanan budidaya air tawar dan air payau dan air payau kelas kepala utd jabatan fungsional dan jabatan pelaksana walikota probolinggo, ttd, mukmin |
na:ingkatkan upaya pemberdayaan hidup bersih dan sehat, guna, perlu adanya upaya untuk akselerasi dengan menyelenggarakan penyelenggaraan gerakan sanitasi total berbasis masyarakat kota probolinggo, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu menetapkan gerakan sanitasi total berbasis masyarakatan memelihara sarana pengolahan air limbah rumah tangga yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatanyang terlatihatau lebih dalam penyelenggaraan stem berdasarkan penilaian tim pelaksana stem, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan stem. tim pelaksana stem sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. babwalikota. tempat tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada meliputi sungai, kebun sawah, halaman rumah pekarangan, kolam: saluran air atau drainase, sistem irigasi, hutan, rel kereta api, curah jurang, rawa, pantai, tempat pembuangan sampah, dan il. tempat terbuka lainnya. babjamban umum, dan cc. tempat yang disediakan khusus untuk kegiatan tertentu yang sifatnya sementara dan tetap harus memenuhi persyaratan , vector dan binatang pengganggu lainnya, dan konstruksi jamban dibuat dengan baik dan aman bagi pengguna. bab tim pelaksana untuk melaksanakan gerakan stem perlu membentuk tim pelaksana stem, yang terdiri dari unsur pemerintah, swasta dan tokoh masyarakat tingkat kota, kecamatan dan kelurahan. tim pelaksanapelaksana stem sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. bab vii pembinaan dan pengawasan walikota melalui organisasbab vii tanggungjawab dan peran pemerintah kota, kecamatan dan kelurahan dalam mendukung pelaksanaan gerakan stem, pemerintah kota bertanggungjawab dalam menyusu), pelatihan teknis bagi tenaga pelatih, dan penyediaan panduan media komunikasi, informasi dan edukasi. untuk mendukung pelaksanaan gerakan stem, pemerintah kota berperanlatihan tenaga pelatih tingkat kecamatan, memberikan edukasi kepada masyarakat, mengkoordinir pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tingkat kecamatan dan kelurahan dengan menggunakan media berbasis it, melakukan kajian, penelitian dan pengembangan, mencanangkan gerakan stem,, menetapkan kebijakan untuk percepatan pencapaian target penyelenggaraan stem skala kota, j . membentuk tim pelaksana stem tingkat kota, dan memfasilitasi kelurahan dalam menyusun peta jalan stem.dan mensosialisasikan kegiatan gerakan stem kepada seluruh masyarakat. untuk mendukung pelaksanaan gerakem, menyusun peta jalan stemem, mensosialisasikan kegiatan gerakan stem kepada seluruh masyarakat, dan melakukan pemantauan dan evaluasi, pemerintah kota, pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahancc. peningkatan penyediaan kepemilikankepemilikankepemilikan terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat. bab. bab pembiayaan pembiayaan penyelenggarlampirpetunjuk teknis pelaksanaan program sanitasi total berbasis masyarakat (stem)perilaku sbs dapat mencegah penyebaran vector penyakit pada manusia. dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan. ($$ tea gambar perubahan perilaku abs menuju jamban sehat (septik tank) jamban sehat harus dibangun,di bagian atas jamban harus berfungsi untuk melindungi dan memberikan rasa nyaman bagi seluruh penggunanya, dengan ketentuan sebagai berikuttersedia sarana cuci tangan beserta air bersih dan sabun. bangunan bawah berupa tangki septik yaitu suatu bangunan kedap air yang berfungsi sebagai penampungan limbah kotoran manusia (tinja dan urine). limbah kotoran manusia akan mengalami penguraian dan berubah wujud menjadi cair, yang akan keluar dari tangki septik dan diresepkan dalam tanah melalui bidang sumur resapan atau dialirkan badan air setelah melalui filter. jarak antara resapan dengan sumber air bersih minimal meter dan dasar resapan berjarak minimal meter dari muka air tanah. gas, yang akan dilepaskan melalui pipa hawa ventilasi. padat,berupa lumpur yang akan mengendap dibagian dasar tangki septik. lumpur tinja yang mengendap dalam tangki septic dan harus disedot dikupas secara berkala dan dibuang plt. jika tidak memungkinkan dibuat resapan maka dibuat suatu filter untuk mengelola cairan tersebut. mandi cuci truk tinja plt arema surga ag, nan. ika nag tebar tenaga tangki saluran leher angsa gambar. alur pengelolaan tinja terjadwalelapak tangan setinggi pertengahan lengan memakai air yang mengalir, ambil sabun kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut rub pairs together. usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian jangan lupa jari jari tangan, gosok sela sela jari hingga bersih bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengatakan mamwawrenaamean gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian manek letakkan ujung jari telapak tangan kemudian gosok perlahan rub fingertips palm for both hands bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar, kemudian diakhiri dengan membilas seluruh bagian tangan dengan air bersih yang mengalir lalu peringkat memakai handuk atau tisu. rub both wrist rotating cannes. rise and dry thoroughlypentingnya mencuci tangan secara baik dan benar memakai sabuntubuh anda. waktu penting perlunya caps, antara lain: sebelum makan sebelum menyiapkan makanan sebelum memegang bayi, setelah buang air besar setelah menceboki anak, setelah memegang binatang. kriteria utama sarana caps air bersih yang mengalir, sabun: penampungan atau saluran air limbah yang amankeputusan menteri kesehatan nomor::gan pd: inda pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga palm rt) palm rt merupakan suatu proses pengolahan,penyimpanan,. sumber air baku dam air tanah yang terlindungi persyaratan air baku tidak berwarna tidak berbau tidak berasa tidak mengandung bakteri pengolahan air baku untuk minum pengolahan air minum rumah tangga dilakukan untuk mendapatkan air yang layak untuk dibakteri penyebab penyakit melalui filtrasi (penyaringan),contoh: bosan filter, keramik filter, dan sebagainya. klorinasi, contoh: klorin khusus untuk air minum yang bisa berbentuk klorin cair maupun klorin tablet. koagulasi dan inokulasi (penggumpalan), contoh: bubuk koagulan khusus untuk air minum. disinfeksi, contoh merebus, sosis solar water disinfection) pengolahan air minum rumah tangga ke stefan an: kerena fran masakan catatan montana car lah ama sasamenggunakan wadah tertutup, berleher sempit,dan lebih baik dilengkapi dengan kran, menyimpan air minum sebaiknya wadah pengolahannya, menyimpan air yang sudah diolah menggunakan tempat yang bersih dan selalu tertutup, minum air denganmenggunakan gelas yang bersih dan kering atau tidak minum air langsung mengenai mulut wadah kran, meletakkan wadah penyimpanan diminum ditempat yang bersih dan sulit terjangkau oleh binatang, mencuci wadah air minum saat air habis dan menggunakan air yang sudah diolah sebagai air balasan terakhir. uni hal penting dalam palm rt mencuci tangan sebelum mengolah air minum dan mengolah makanan siap santap. mengolah air minum secukupnya sesuai dengan kebutuhan harian rumah tangga. menggunakan air yang sudah olah untuk mencuci sayur dan buah siap santap. tidak mencelupkan tangan kedalam air yang sudah diolah menjadi air minum. meminta petugas kesehatan untuk melakukan uji kualitas air melalui pemeriksaan laboratorium secara periodikycontoh pengelolaan makanan , yan contoh yang bai contoh yang tidak bai rka . contoh yang tidak baik contoh yang baikkualitas danpenyimpanan bahan makanan baik, bahan makanan tidak dikemas maupun dalam kemasan,y.assal telur),tes, asn apa ssp makanan terbuka makanan ditutup wadah yang sesuaisampah rumah tangga dibedakan menjadi sampah basah organik adalah sampah yang berasal dari sisa sisa makhluk hidup atau material biologis yang bisa membusuk dengan mudah. contoh: sisa makanan, sayuran, daun, dan buah sampah kering anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan bakon biologis dan sulit terurai. contoh: kertas, plastic, kardus, botol dan sampah bahan beracun berbahaya b3) adalah sampah yang bersifat beracun dan berbahaya. contoh: aki bekas, baterai bekas, container pestisida. pengamanan sampah yang benar adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, contohkembali barang yang sudah tidak terpakai tanpa mengubah bentuk, contoh: sampah rumah tangga yang bisa dimanfaatkan seperti koran bekas, kardus bekas, kaleng susu dan laimanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai dengan melakukan perubahan sehingga bentuknya akan berbeda dari bentuk awal, mendaur ulang kembali barang lama menjadi barang baru,idaur ulang menjadi sesuatu yang bisa digunakan kembali, contoh: koran bekas menjadi kertas daur ulang, botol plastik menjadi tempat alat tulis atau pot tanamanatak skala individu skala. lingkungan regional sumber sampah pemilahan span (sap pengangkutan nata iri pencurian pan kegiatan pengelola(maksimal jam)c dan anorganik. untuk itu perlu , kedap air, mudah dibersihkan, tidak menjadi perkembangbiakan binatang vektor pengganggu serta perlu adanya pelabelan pada tempat sampah sesuai dengan jenis sampah. kantong sampah dibedakan warnanya sesuai jenis sampah. warna hitam untuk sampah organik, warna putih untuk sampah anorganik dan warna merah untuk sampah b3digambar. pemilahan sampah sesuai wadahnykecuali ada pengolahan terlebih dahulu contohnya instalasi pengolahan air limbah komunal. tidak boleh menjadi tempat merindukan vector penyakit,bak kontrol penangkap lemak yang kedap kemudian dialirkan resapan atau dialirkan system pengolahan air limbah bagi sanitasi system komunalminimum wv p) kanan anna ira apa sa) teng tang, saluran pembuangan (got) atau sumur resapan ii. tata cara penipuan stem sasaran penipuan sasaran penipuan adalah komunitas masyarakat rt rw kelurahankelola dengan baik, jangan buang sampah sembarang tempat: silahkan sampah kering dan sampah basah. silahkan rumah anda dilengkapi tempat pembuangan sampah yang aman?. sampah dapat kelola dan menghasilkan uang dengan cara pemilahan, compos. pesan pesan tersebut dapat disampaikan melalui berbagai macam media seperti brosur, leaflet,baliho, papan larangan, video, radio dan lain sebagainya yang bisa dikembangkan sendiri oleh kelurahan. setiap kelurahan dapat mengembangkan sesuai dengan kondisi kemarahannya masing masing tergantung masing masing kelurahan untuk mencari pesan yang paling efektif untuk disampaikan. prinsip dasar penipuan boleh dilakukan: tidak boleh dilakukan:apayangbaik dan sendiri buruk (mengajari) biarkanlah orang orang mempromosikan menyampaikan inovasijamban rancangan designjamban kakus jamban kakus yang sederhana. khusus mendorong kemandirian menawarkan subsidi pelaku penipuan tim fasilitator stem kelurahan yang terdiri dari sedikitnya relawan,tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan dukungan kepala kelurahan, dapat dibantu oleh orang lain yang berasal dari dalam ataupun dari luar kelurahan tersebut. petugas kesehatan, diharapkanakan berperan sebagai pendamping,terutama ketika ada pertanyaan masyarakat terkait medis,dan pendampingan lanjutan serta pemantauan dan evaluasiota probolinggo nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja dinas kota probolinggo lembaran daerah kota probolinggo tahun nomor peraturan walikota nomor tahun tentang replikasi sistem inovasi layanan arisan angsuran jamban beritagerakan sanitasi total berbasis masyarakat kota probolinggo bab ketentuan umum dalam peraturandinas kesehatan adalah dinas kesehatan kota probolinggo, pkk. kader motivator kesehatan diharapkan juga dapat sebagai fasilitator yang ikut serta dalam kegiatan penipuan kelurahan. natural leader dapat dipakai sebagai anggota tim fasilitator stem kelurahanmelainkan untuk belajar. pencairan suasana pencairan suasana membuat kesepakatan istilah tentang kondisi sanitasi komunitas penipuan pemetaan sanitasi melakukan pemetaansanitasi yang merupakan pemetaan sederhana yang dilakukan oleh masyarakat untuk menentukan lokasirumah, sumber daya yang persediaan permasalahan sanitasi yang terjadi, serta untuk memicu terjadinya diskusi. #erwin ananda pen transept walk penelusuran wilayah) mengajak anggota masyarakat untuk menelusuri kelurahan sambil melakukan pengamatan, bertanya dan mendengar sesuai dengan kondisi lapangantangga dan langkan waktu tempat itu untuk berdiskusi membangun pengetahuan baru jadi apa yang kita makan bersama makanan kita?oli nak jan rak leher angsa tradisional dengan tangki septik mencuci dan menutup ) dolanan yan cuci tangan pakai sabun gambar alur perpindahan kumanleader untuk bertanggungdibad aia: dansebagainya serta ditutup) koagulasi inokulasi disinfeksi menutup air dalam gelas disinfeksi dengan sinar matahari prinsipnya lalat atau jenis sosis) serangga binatang tidaterlebih disimpan dalam lemari dahulu, baru dipotong potong makanan caps sebelum mengolah dan menutup dengan tudung saji menghidangkan makanan apabila disimpyaitu penggunaan komposer.yaitu saluran dengan pipa disambungkan dengan pembuangan secara tertutup, dan saluran terbuka dengan pasangan dap air disambungkan tempat penampungan tertutup. walikota probolinggo ttd, mukmin,, upaya sanitasi dasar meliputi penyediaan air bersih, pembuangan kotoran manusia (jamban), pengelolaan sampah dan saluran pembuangan air limbah,,,,, open defection free yang selanjutnya disingkat odf, adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan, stop buang air besar sembarangan yang selanjutnya disingkat ba, buang air besar sembarangan yang selanjutnya disingkat abs adalah suatu kondisi dimana individu melakukan praktik buang air besar tempat terbuka, langsung badan air dan pada jamban dengan kloset leher angsa tetapi masih disalurkan langsung badan air, sehingga mencemari lingkungan,,,,, masyarakat adalah orang perorangan dan atau kelompok orang,,:, tempat atau ruangan,, hak adalah sesuatu sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, larangan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku, bab maksud, asas dan tujuan bagian kesatu maksud gerakan stem dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan perubahan perilaku masyarakat yang higienis dan santer guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. bagian kedua asas asas asas gerakan stem adalah berpihak kepada rakyat, berkeadilan, non diskriminasi:tem bertujuan untuk meningkatkodf ba dan amanbuang sampah pada tempatnya secara rutin dan memilah sesuai dengan jenisnya,misahan saluran limbah cair rumah tangga melalui pengolahan sederhana untuk menghindari genangan,pegawai negeri sipil)r riteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud, pada ditetapkan dengan peraturan kepala daerah , bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf maka pegawai negeri sipil lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah skpd) badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerahan keuangan dan aset daerah selaku pejabat pengelolaskpd) badan pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah ppid) tahun anggaranberupa uang makan berdasarkan tingkat kehadiran.ragian hukumogo city brandingositioning yang kuat bagi kota probolinggo agar dikenal oleh target pasar (investor, tourist, talent, event) sebagai investasi serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pad) kota probolinggo yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota probolinggo serta sebagai media promosi baik dalam maupun luar daerah, perlu ditetapkan logo city branding kota probolinggo dengan menggunakan ikon dan slogan city brandinglogo city branding kota probolinggo yang dituangkan dalam peraturan waligo city brandingkota probolinggo, walikota adalah walikota probolinggo,kepalacity branding adalah sebagai pembentukan merek kota atau suatu daerah agar dikenal oleh target pasar (investor, tourist, talent, event) kota tersebut dengan menggunakan ikon, slogan, eksibisi serta positioning yang baik dalam berbagai bentuk media promosi. impressive probolinggo city adalah kota probolinggo yang berkesan, menginspirasi, memiliki potensi untuk dimaksimalkan dan menawarkan ragam pengalaman, pesona yang mengesankan bagi para wisatawan yang berkunjung dan investor yang datang kota probolinggo, dimana kota probolinggo masih memiliki adat istiadat dan budaya yang cukup kental serta memiliki banyak ragam budaya. logotype adalah tulisan impressive probolinggo city pada logo city branding, logogram adalah gabungan kata impressive probolinggo city, simbol mangga, daun, anggur dan mangga yang berwarna biru, hijau, orange, dan magenta pada logo city branding. bab maksud dan tujuan maksud penetapan logo city branding adalah sebagai penetapan identitas yang menggambarkan kekhasan masyarakat kota probolinggo, potensi sumber daya alam serta budaya masyarakat kota probolinggo. tujuan logo city branding kota probolinggo adalah sebagai sarana media yang efektif, efisien dan menarik dalam mempromosikan seluruh potensi wisata daerah kota probolinggo baik dalam negeri maupun luar negeri agar lebih dikenal oleh target pasar (investor, tourist, talent, event), sebagai investasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota probolinggo, dan sebagai sarana untuk membantu sosialisasi program kegiatan pemerintah kota probolinggo kepada masyarakat kota probolinggo. bab iii logo city branding kota probolinggo logo city branding kota probolinggo adalah identitas visual yang terdiri atas logotype dan logogram yang mencerminkan karakteristik, potensi sumber daya alam dan budaya masyarakat kota probolinggo sebagai pembeda dengan daerah lain. logo sebagaimana yang dimaksud pada adalah terdiri dari (dua) elemen yaitu logotype dan logogrammakna dan warna logo city branding logotype impressive probolinggo city merupakan penggunaan huruf yang tidak kaku serta cenderung luwes, yang bermakna bahwa masyarakat kota probolinggo terdiri dari (empat) sub culture besar yang ada kota probolinggo yaitu etnis jawa, etnis madura, etnis arab dan etnis tionghoa yang bisa hidup berdampingan dengan rukun, sehingga timbul budaya baru yang unik dan humble, dengan warna yang cerah sebagai ciri budaya dari masyarakat pendhalungan sehingga memberikan pesan dinamis yang terus berkembang. logogram mangga dan laut berwarna biru berbentuk menyerupai ombak, merupakan simbol elemen air dan angin, dimana kota probolinggo yang berada daerah pantai memiliki keunggulan dan potensi dari sektor sumber daya alam laut serta angin yang menjadi julukan kota angin bayu . logogram mangga dan laut berwarna hijau berbentuk menyerupai daun, merupakan simbol warna alam, pertanian, potensi sumber daya alam, daun anggur dan mangga angga) sebagai ikon utama dari kota probolinggo serta melambangkan kehidupan, kesegaran serta pembaharuan serta kedamaian meskipun kota probolinggo memiliki berbagai macam budaya dan agama yang beragam tapi tetap rukun dan tentram serta masyarakatnya yang religius. logogram mangga dan laut warna orange merupakan representasi dari kondisi kota probolinggo yang penuh dengan kehangatan serta keramahan, hubungan sosial yang ramah dan nyaman serta representasi dari buah mangga arum manis yang merupakan buah khas kota probolinggo. logogram mangga dan laut berwarna magenta adalah merupakan representasi perwujudan dari berbagai kumpulan potensi yang ada kota probolinggo dengan harmonisasi aspek budaya, agama, pendidikan, potensi sumber daya alam, serta masyarakat kota probolinggo yang humble dan menyenangkan. makna warna dari logo city branding adalah warna merah mempunyai makna semangat yang merupakan representasi dari kota probolinggo sebagai wilayah yang kaya potensi, memiliki kekuatan serta ketegasan ciri khas warna yang kuat dan tajam sebagai bagian dari ciri khas masyarakat pendhalungan dan masyarakat pesisir, mengindikasikan kedinamisan dan keramahan masyarakat kota probolinggo, warna biru memiliki makna filosofi elemen air dan angin, dimana kota probolinggo yang berada daerah pantai, warna biru juga bermakna ketenangan dan kualitas harmoni yang berasosiasi dengan laut dan langit, warna hijau mempunyai makna alam, tumbuh, keseimbangan, resentasikan dari kondisi kota probolinggo yang miliki potensi alam yang luar biasa berlimpah, dengan hutan mangrove, dan wisata harinya serta melambangkan kehidupan, kesegaran serta pembaharuan, warna orange melambangkan kehangatan, kenyamanan, keceriaan, bahkan optimism, dan warna magenta warna magenta merupakan perpaduan antara warna merah dan ungu, yang mampu menciptakan keseimbangan sub culture besar yang ada kota probolinggo (etnis jawa, etnis madura, etnis arab, etnis tionghoa) serta budaya baru yaitu pedalangan. bab penggunaan slogan city branding kota probolinggo sebagai logo resmi city branding kota probolinggo wujudkan dalam bentuk grafis sebagaimana dimaksud pada guna diterapkan dan kenalkan kepada masyarakat kota probolinggo tentang impressive probolinggo city. guna mewujudkan logo resmi city branding kota probolinggo sebagaimana dimaksud dalam dapat dimanfaatkan oleh segenap masyarakat kota probolinggo serta perlu dipublikasikan dalam bentuk media promosi seperti banner, baliho, spanduk, umbul umbul, video profil, sablon kaos, gantungan kunci, stiker, brosur, pin, serta pemasangan logo city branding pada tiap tiap lokasi objek wisata dan pusat oleh oleh souvenir, saloon saloon, taman kota, tugu batas kota, kantor pemerintah kota probolinggo, kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor perbankan dan kantor kantor instansi swasta, untuk penggunaan logo city branding kota probolinggo diwajibkan kepada semua organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kota probolinggo agar disosialisasikan program kegiatan dengan menambahkan logotype impressive probolinggo city sesuai dengan tujuan program kegiatan dalam pelaksanaan setiap event yang telah dikoordinasikan dengan badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan kota probolinggo, dilarang melakukan perubahan logo city branding impressive probolinggo city tanpa seizin walikota probolingglogo city branding kota probolinggo logo city branding kota probolinggo walikota probolinggo, ttd, mukminjuncto peraturan walikota probolinggo nomor tahun tentang retribusi pemanfaatan lahan dan gedung islamic centre telah ditetapkan gedung islamic centre sebagai salah satu objek retribusi jasa usaha berupa jenislah terjadi perubahan nama gedung islamic centre menjadi gedung hayam buruk kota probolinggo sebagaimana diatur dalamyang ditetapkan pada tanggal julibarangbab ketentuan umum dalam peraturan walikotaretribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemanfaatan lahan dan gedung hayam buruk disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan, bangunan adalah bangunan gedung hayam buruk kota probolinggo, lahan adalah lahan yang berada luar bangunan gedung hayam buruk kota probolinggolahan dan gedung hayam burukbab retribusi pemanfaatan lahan dan gedung islamic centre bagian kesatu nama, objek dan subjek retribusi dengan nama retribusi pemanfaatan lahan dan gedung hayam buruk kota probolinggo dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemanfaatan lahan dan gedung hayam buruk kota probolinggo. objek dari retribusi sebagaimana dimaksud dalam adalah pemakaian lahan dan bangunan gedung hayam buruk untuk kegiatan kegiatan seminar, pernikahan, ulang tahun, pengajian dan sejenisnya. subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan jasa pelayanan pemanfaatan lahan dan gedung hayam buruk kota probolinggo. wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang telah menggunakan jasa pelayanan pemanfaatan lahan dan gedung hayam buruk kota probolinggo dan berkewajiban membayar retribusidan jangka waktu pemanfaatan lahan dan gedung hayam buruk kota probolinggo. bagian ketiga struktur dan besarnya tarif struktur dan besaran tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah berupa lahan dan gedung hayam buruk kota probolinggo yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian. struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut rp. lima juta rupiah) jam untuk pemanfaatan gedung yang meliputi toilet, ruang transit, ruang rias dan lahan parkir kendaraan bermotor depan dan belakang gedung belum termasuk generator diesel genset, dan rp. (satu juta lima ratus ribu rupiah) jam, untuk pemanfaatan lahan belakang gedung hayam buruk belum termasuk generator diesel genset. bagian keempatnfaatan lahan dan gedung hayam buruk kota probolinggo. retribusi terutang terjadi sejak pemanfaatan lahan dan gedung hayam buruk kota probolinggo atau sejak diterbitkannya skr atau dokumen lain yang dipersamakan. bab iii persyaratan dan tata cara pengajuan pemanfaatan lahan dan gedung hayam buruk persyaratankepada walikota, foto copy kartu tanda penduduk, dan cc. foto copy kartu keluarga. tata carayang dihampiri foto copy kartu tanda penduduk dan foto copy kartu keluarga disampaikan kepada walikota melalui dinas penanaman modal dan ptsp kota probolinggo dan tembusan disampaikan kepada badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kota probolinggo, dan pemohon mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf paling lambat (satu) bulan sebelum rencana pemanfaatan lahan dan gedung dilaksanakan. bab pembatalan pemanfaatan lahan dan gedung hayam buruk kota probolinggo pembatalan pemanfaatan lahan dan gedung hayam buruk kota probolinggo yang dilakukan oleh pengguna akan dikenakan ketentuan sebagai berikut pembatalan pemanfaatan lahan dan gedung hayam buruk kota probolinggo selama proses perizinan berlangsung, maka retribusi yang dibayarkan akan dikembalikan sebesar (tujuh puluh lima persen), pembatalan pemanfaatan lahan dan gedung hayam buruk kota probolinggo sejak diterimanya izin oleh pengguna sampai dengan (sepuluhakan dikembalikan sebesar (lima puluh persen). dan pembatalan pemanfaatan lahan dan gedung hayam buruk kota probolinggo kurang dari (sembilan) hari sampai dengan (satutidak dapat diminta kembali dan menjadi hak pemerintah kota. apabila terjadi keadaan memaksa diluar kehendak pengguna yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan atau kebakaran, yang dapat mengakibatkan rusaknya konstruksi gedung sehingga merugikan pengguna, maka retribusi yang telah diterima pemerintah kota akan dikembalikan kepada pengguna sesuai nilai yang dibayarkan. bab fasilitas gedung hayam buruk kota probolinggo bagi yang menyewa gedung hayam buruk kota probolinggo akan mendapatkan fasilitas berupa gedung utama, toilet dan ruang rias, pendingin ruangan air conditioning standing), generator diesel, sound system, dan kursi. bagi yang menyewa gedung hayam buruk kota probolinggo, dilarang untuk menyewa kipas angin, generator diesel, sound system dan pendingin ruangan dari pihak manapun selain yang disediakan oleh pengelola gedungupon. pada saat peraturan walikota ini berlaku, maka peraturan walikota probolinggo nomor tahun tentang retribusi pemanfaatan lahan dana gedung islamic centre berita daerah kota probolinggoya. ati, sh, hum nip. |
ba. bupati aceh jaya provinsi aceh qanun kabupaten aceh jayair tanah merupakan salah satu sumber pendapatan kabupaten aceh jaya yang penting guna mendukung penyelenggaraan pemerintahannya untukair tanah digolongkan dalam jenis pajak kabupaten dan diaturbabxiii ketentuan pidana wajib pajak yang karena keadaannya tidak menyampapenjara paling lama (enamkabupaten provinsi. untuk keperluan itu, pemerintah kabupaten aceh jaya membentuk qanun tentang pajak air tanah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas. adapun tujuan pembentukan qanun ini adalah sebagai landasan hukum pemungutan pajakkabupatenmemutuskan: menetapkan qanun kabupaten aceh jaya tentang pajak air tanair tanah,vtidak berhutang. surat ketetapan pajak kabupaten nihil, yang selanjutnyaadalah orang pribadi atau badan yang mengambilvolume air sebagaimana dimaksud dalam hurufipungut wilayah tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air tanahdengan menggunakan optik, kpk, skpkkb dan atau skpkkbt. wajib pajak harus mengisi optik, kpk, skpkkb dan atau skpkkbt sebagaimana dimaksud pada dengan benar atau lengkap atau melampirkan keterangan yang benar. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian optik, kpk, skpkkb dan atau skpkkbt sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua surat tagihan pajak bupati dapat menerbitkan stokoptik dan atau kpooptik, kpk, stokoptik, kpk, kpk, skpklbkpk atau stokpk, stok, atau skpklb yang tidak benar, cc. mengurangkan atau membatalkan stomasa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak masa pajak merupakan dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang. masa pajak sebagaimana dimaksud padapajak dianggap dikabulkan dan skpkkajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. |
. kana saya tribusi pelayanan kesehmenuhi kebutuhan masyarakat kabupaten aceh jaya dalam pelayanan kesehatan, pemerintah kabupaten melakukan penambahan jenis pelayanan serta dilakukan penyesuaian tarif retribusi khususnya pada rumah sakit umum daerah teuku umar kabupaten aceh jaya, bahwa dalam qanun kabupaten aceh jaya nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatan masih terdapat kekurangan jenis pelayanan dan penyesuaian tarif sesuai. ketentuan dalam ga: tarif retribusi puskesmas pemeriksaan dokter peruntungan umum r2. ekg(rekamjantung) audiometri (fungsi pendengaran) poliklinik bedah jenis tindakan jasa sarana jasa tarif rp) eksis ' ' heating pasang ngt ngt tanpa mandarin dengan mandarin jahitan jahitan jahitan cm? cm? rar jahitan unilateral bilateral tanpa biopsi dengan biopsi hemangioma tungkai tungkai rbl stapler location hal cystotomi lokal gan man ana bakar bea 25y6 sedikit besar sena panas hidung pipi dag mata atas bawah besar dagu kecil, lesung pipit, belah bibir, bibir tipis modus (simple dermabrasi lokal kecil albion last unilateral lokal, kecil hidung ana bilateral muka leher lengan lengan poliklinik ortopedi prasarana rp) pelayanan cm? cm? cm? maa sia jahitan jahitan (20jahitan)| , | kecil sedang besar kel sedang besar pasang gips ppa kecil sedang besar artikler lutut jaff wire kaki ras mai bad anestesi lokal haemathosis pasang gips pasang gips poliklinik bedah syaraf prasarana rp) pelayanan cm? cm? cm? cm? kanan manan cm? nematoda lokal anestesi poliklinik endokrin dan gizi prasarana pelayanan kecil (x10 maa akan see mao kato, tao0o, bo000e rai cm? dan jaringan (nekrotomi tulang jari standar komplek insulin jung dopplerkaki racial indeks kelenjar lemah paratiroid ablasi nodul thyroid (kecil) nodul ablasi nodul thyroid (besar) nodul beresiko poliklinik jantung prasarana rp) pelayanan pemasangan infus oksigen jam emergency poliklinik kulit dan kelamin prasarana pelayanan cm? cm? cm? cm? cm? biopsi ang . carter eksis kulit kecil (belum termasuk benang eksis kulit besar (belum termasuk benang test tempel sederhana khusus larva mitra dengan chlorethyl pra sedikit banyak nukleasi moluska, sedikit nukleasi moluska, banyak sedikit sedang banyak sedikit banyak sedikit banyak frontal dermaroller (belum termasuk role pemeriksaan laboratorium sederhana koh, garam, scrapped, zn, mikroskop lapangan gelap, tank test poliklinik mata prasarana pelayanan extirpasi corpus examination keratometer biomedis indie cm? cm? cm? insist poliklinik paru ne) denis indukan rangrang (kp). pelayanan pemeriksaan spirometri faal paru terapi cm? keenam cm? cm? sma jahitan jahitan jahitan |injeksi pantograf halus bjh volume statik branches pletysmograph poliklinik tht prasarana rp) pelayanan tampon hidung tampon sinus tampon telinga tampon telinga mastoidektomi benang jahitan ambil bahan kultur auditory steady state response ass ana" murni onto onto tumor kepala leher tht onto tanpa endoskopi fiber onto rigid onto onto hidung onto conditioning cor eksis dengan lokal anmssneantokal 18000or woo0ar honours eksis ekspirasi kata term, kista mermaid, papiloma, berupa, koloid (kista tht jinak tht asing hidung asing liang telinga dengan penyulut granulasi kolesteatom eksterna hidung hidung fotokopi nematoda bidang tht periaurikular peritoneal incisa abses abses kulit mandibula otheamatom irigasi sinus right left dupleks bilateral kaustik jaringan sekian oh000x sh00oe ho000, granulasi telinga laringoskopi optik salon pepieptik soo00 tanpa biopsi fiber optik dengan biopsi laringoskopioptik laboratorium f2. darahrutin golongan darah ko. pemeriksaan f5. plantes(teskehamilan) ddr pemeriksaan malaria) |. f7. kidal tes thyroid) kgd kadar gula darah) f9. pemeriksaan feses bta(tb paru) naa regent dhf digital) sooko0. pama kesehatan pendidikan surat keterangan hamil ' surat keterangan lahir ' lo. f5. surat keterangan meninggal f6. visum repertum hidup) visum repertum meninggal) sim |. melamarpekerjaan ' untuk menjadi cons pns ' ) mm. surat tes buta warna e calon pejabat publik jamaah haji ||. asuransi ns. projudistisia gigi penambalantetap(tanpasinar) kecil penambahan tetap (sinar) lubang besar penambalansementara malam lol silika soo0o, f9. calling(score dan2) calling(score3) il. penembusangigiperkai f2. tetespolioperdosis pemeriksaan kehamilan || . f2. tindik telinga usa p2. implan (pemasangan susuk) myringotomi data tana dengan fiber dengan tindakan oae diagnostik tampon anterior anterior onto pemasangan tampon telinga brown betadine identifikasi penghulu shifting stick test pencabutan drain pengambilan swab faring hidung untuk kultur dan sensitivity test pengangkatan pengeluaran kusta ozawa lineup telinga pengeluaran aan asing telinga hidung roaring dengan penyulut lineup hidung epistaksis point management postugrafi ' e| abses septum fisika nematoda telinga perikondritis nasal tindakan antroskopi telinga hidung intangible reinforcement opera conditioning audio troya box sound nasomaker voice test tes keseimbangan dengan intervensi perawat dix hall pike, side, ying, rolling), tes kalori sederhana single tes sinechia audiormnetri vra il. poliklinik syaraf indah sarana (rp) pelayanan (ep 1cc emg elementer revoked potential wave .| bera bae sep '?e nep pemeriksaan tcd luhur (mms elementer doppler tcd poliklinik kebidanan dan kandungan prasarana rp) pelayanan cm? mm? cm? cm? cm? cm? phodophil mikrokuret afftampon pasangtampon vagina tue) s0000n biasa lea aka o00 so0 breast care menyusui bayi menyusui memeras asi memeras asi menyusui bayi puting susu tertarik dan kotor (kelainan lainnya payudara sendiri jpkbrs kebidanan) ekstraksi iud buka cabutimplant| suntik maros suntik endrolin poliklinik vct dan kdrt prasarana rp) pelayanan sederhana oo. poliklinik anestesi prasarana rp) pelayanan pemasangan akses diena senat ass saloon a00 kateter epidural untuk pain servis amar ventilator paru pemasangan ett ii kaka ventilator inkubasi poliklinik jiwa prasarana rp) pelayanan s80 menit 380menit mms adl adl mimpi panas scl 2s. bebas narkoba surat keterangan saat keterangan tarif pelayanan gawat darurat jenis tindakan jasa sarana jasa tarif rp) baa pemberian streptikinase oleh dokter spesialis jantung pemberian rupa oleh dokter spesialis syaraf darah dengan insulin oleh dokter spesialis regulasi tekanan hipertensi intra vena oleh dokter spesialis crosssection sedang debridementkecil asing alienus hidung alienus mata alienus mulut kerongkongan alienus telinga cm? kara cm? cm? jahitan jahitan jahitan 25x s2sx persalinan emergency persiapan operasi lumen business eksternal drainase kepala verbal side monitor faringeal airway opa put neck schoortein pemasangan adam amp aga tampon hidung ttanfusidaah il. loo ventilator nebulizer suppositoria amputasijari tanda vital spesimen laboratorium tendon pungsipleura reposisirahang reposisisendi paru rjp streptokinase skin test igd tube tht kemih |so.|jea oo) kritis dan ventilator dalam rumah sakit tarif pelayanan ambulans dalam dan luar kota prasarana rp) pelayanan dari rsud teuku umar jarak tempuh , aan teuku umar tarif pelayanan tindakan medis rawat inap ruang intensif ruang kelas utama ruang kelas ii, iii jenis tindakan jasa sarana jenis tindakan prasarana rp) pelayanan affecting beside monitor bal fasa mdash misa mada lambung test theuraputik dengan sering urm transfusi arteri vena kateter pemantauan cert pemantau tik line blanket troli lo. mume regular bulb faringeal mask faringeal airway opa tracheostom dim laktat arteri thrombolitik line colostomi hari |. kecil(x25p) , | besar( tracheostomy hari gdt paru rjp suction x hari pump oksigen jam ventilator inkubasi| sea naa steven johnson punksiasites partikular tulang pemasanganinfus ig. pemasanganspalk ' la. pemasangan ngt pemasangankateter he. pembersihanluka bakar lukabakar b 15y9 ge. lukabakarlebihdari154 fo. lukarobekheating s5kali lukarobek heating kali ni. lukarobekheating l kali sat hidung ni3. cross insist ia. ekstraksikuku ni5 sirkumsisi (khitan) gantiverban skm (|. 215k dalam kecamatan kabupaten pem aman mna per km (termasuk supir dan pendamping rawat inap |l. pertolonganpersainan: persalinannormal persalinanberesiko kali kunjungan f2. rawatperhari l. oksigen (perifer) tarif retribusi rsud teuku umar tarif pemeriksaan dokter umum dokter spesialis dokter spesialis konsultan tarif pemeriksaan dokter rawat jalan pemeriksaan jasa sarana jasa tarif rp) semasa sasaran (ep) pelayanan (gg pemeriksaan dokter umum kir) dokter spesialis dokter spesialis konsultan infustalipusat dingin asam basa, metabolik asfiksia perawatan bayi resiko tinggi bas mai soorten intratracheal bjh biopsipleura 7s0000, | branch alveolar bronchoskopi fotokopi injeksi inabronehus.| pemasangan stent makncobomenan pemeriksaan erlaaiumestank 390000e pfr sleep study spirometri spoofing rongga maka ara w0000: m0000 trans bronkial ame biceps mata ooo trans bronkial needle aspiration tuna uji bronchodilator uji latih beban uji latih paru dan jantung uji methyl blue uji provokasi branches usg toraks tarif pelayanan radiodiagnostik jenis tindakan jasa sarana jasa tarif rp) prasarana rp) pelayanan rp) sederhana foto polos abdomen thorax sederhana pelvis ap lat humerus ap lat della khusus shoulder joint ap oblique afvammar mat kosong odore senonoh wrist joint ap lat genus ap lat ankle ap lat pedis ap lat mandibula ap oblique antebrachii ap lat cervical ap lat nasal lateral navicula cubit ap lat agen sten rise knee chest orbit cheese shcedeli skull ap lat mastid sisi posisi joint sendi2 posisi pelvimetri thoracic ap lat crucis ap lat lemur ap lat lumbosacral ap lat thorax ap lat sedang2 too cervical ap lat oblique thoracolumbal ap lat lumbosacral ap lat oblique spn posisi mammografi sisi bone survey regio abdomen posisi gebu ap lat sky line sedang3 too usg kepala bayi usg thorax posisi usg ginjal usg mamma posisi usg thyroid usg karotis hear gb lien usg pancreas system billie usg vesca usg appendix usg gynecology usg obstetri usg soft tissue usg sendi usg testis usg guiding operasi usg shoulder sisi usg elbow sisi usg genus sisi usg angle sisi usg doppler sederhana usg doppler extremists sisi topografi cor analisa esofagrofi smp appendicografi c arm usg transvaginal besar2 po ny usg dimensi usg dimensi besar3 po fistuagrafi paket) petrografi paket) cyalografi paket) ductolografi paket) tube cholangiografi paket) canggih1 tanpa kontras canggih2 |. lo. yoo paket through bipolar uretocystografi paket tanpa kontras ama tanpa kontras tanpa kontras tanpa kontras canggih3 lo. coronal axial tanpa kontras scan kepala kontras tanpa kontras scan kontras tanpa kontras meat rame cesar (oma tanpa kontras oropharynx tanpa kontras meta sea neon tama tanpa kontras tanpa kontras tanpa kontras tanpa kontras tanpa kontras tanpa kontras khusus1 lho. nol tanpa kontras tanpa kontras tanpa kontras scan vert. kontras lumbis tanpa kontras tanpa kontras sacrocoxygealis tanpa kontras kakang mer as0000: ganas: tanpa kontras tanpa kontras axial dengan kontras khusus il. paket torakalis paket paket men khusus3 |. io. coronal axial dengan kontras axial coronal dengan kontras dengan kontras nasha dengan kontras kana ane dengan kontras oropharynx dengan kontras dlesapaman| tee rasa jiran dengan kontras kata dengan kontras dengan kontras dengan kontras dengan kontras dengan kontras khusus4 scan thorax dengan kontras scan abdomen laman kama erna scan pelvis dengan kontras khusus too o0000000 angio bam bean ket ict scan abdomen epa kontras mri tanpa kontras yoo mri vascular ama mamasa mens kala mri medula memang minat bat mri kepala planning mri vertebra mri vertebra torakalis mri vertebra lumbis mri vertebra lumbosacralis mri whole vertebra mri soft tissue cervical mri metastasis evaluation mri jantungcars mcp mrv mri extremists long bone mri dengan kontras mri spectroscopy mri extremists long bone mri metastasis evaluation mri angiografi mri dynamic liver mri dynamic della pituitari mri kepala mri spine mri percussion mri orbit mri vascular kepala mri medula spinalis mri kepala presurgical bin tan mana mri vertebra cervical mri vertebra torakalis mri vertebra lumbis mri lumbosacralis mri whole vertebra mri soft tissue cervicalyears mri pediatric pituitari mcp rv tarif pelayanan persalinan jenis tindakan jasa sarana jasa tarif rp) prasarana rp) pelayanan rp) parts normal bidan) parts normal( dokter umum pds parts normal dokter organ) parts abnormal js. mow pop mow dengan laparoscopy mow dengan mini laparotony t.imp pasang iud cabut iud cabut dan pasang iud aam pasang susuk cabut susuk cabut dan pasang susuk komplikasi berat iud post parfum mow post sectio konseling suntik bulan surveillance iud surveillance obat kb lempeng tarif pelayanan rehab medis jenis tindakan jasa sarana jasa tarif rp) prasarana rp) pelayanan fisioterapi yo. ja. sederhana terapi cold pack latihan dasar sederhana latihan dasar metode khusus breathing exercise william flexions exercise gaia ran soo. ann akti terapi tarif konsultasi pemeriksaan dokter rawat igd pemeriksaan jasa sarana jasa pelayanan tarif rp) pemeriksaan dokter umum konsultasi dokter spesialis (call hari) pemeriksaan dokter spesialis dokter spesialis konsultan tarif rawat inap dokter spesialis konsultan) pemeriksaan jasa sarana jasa tarif rp) |a. tarif pelayanan rawat inap suite room hari suite room hari visite spesialis hari visite dokter spesialis hari kamar vip kelas vip hari visite kamar vip visite spesialis hari visite dokter spesialis konsultan hari kelas utama hari parafin bath latihan dengan alat sepeda statik latihan dengan alat treadmill latihan dengan alat ouadriceps bench latihan dengan pulley latihan dengan wall star latihan dengan rp17. barbel latihan both latihan dengan balance board continues passive movement cpm) je. canggih terapi short wave diathermi terapi micro wave diathermi terapi ultrasound diathermi terapi electrical stimulation arabic terapi electrical stimulation javanica terapi inter perennial current terapi tens terapi nebulizer terapi vakum compression traksi lumbal traksi cervical hidro therapy terapi okupasi to.| sensory integral activity daily living energy conservation work capai latihan fungsi tangan dan kaki wheelchair adaption training proper body mekanik terapi okupasi poo latihan fungsi bicara artikulasi latihan fungsi bahasa latihan irama kelancaran latihan menelan robotik prostetik medial lateral support heel for rp50. calcaneal pad cervical collar dewasa cervical collar rp250. anak coret lumbosacral korset toracolumbosacral taylor brace dewasa taylor brace anak knight taylor brace auxiliary clutch back slab milwaukee brace rp1. milwaukee brace milwaukee brace milwaukee brace long leg brace dewasa long leg brace anak short leg brace dewasa short leg brace anak hip hemipevesty protes above knee protes dewasa above knee protes anak trough knee protes below knee protes dewasa blow knee protes anak above knee protes polycentric axis below knee protes polycentric axis some protes cepat protes hand protes cosmetic wrist split dewasa wrist split anak passive moment exercise pnf flexions exercise pelvic for exercise knapp exercise proper positioning exercise bladder and bowel exercise chest physiotherapy neck pailit exercise senam osteoporosis tarif pelayanan psikologi jenis tindakan jasa sarana jasa tarif rp) prasarana pelayanan test kepribadian family terapi tarif pelayanan gigi dan mulut jenis tindakan jasa sarana jasa tarif rp) prasarana pelayanan pencabutan gigi tetap anterior pencabutan gigi tetap posterior pencabutan gigi permanen dengan komplikasi pencabutan gigi susu non injeksi pencabutan gigi susu dengan injeksi operatif odontektomi operatif costa operatif mucorea operatif manula operatif edulis operatif alveolectomy regio operatif gingivectomy regio operatif apex respective operatif lima deepening lulus fiksi rahang insist abses kecil insist abses besar osteomyeitis regio splitting rahang penjahitan luka gigi tempatan sementara hiperemi pulpa kunjungan perawatan sel akar pulpa anterior pulpotomi perawatan sel akar pulpa posterior pulpotomi pengisian saluran akar anterior pulp pengisian saluran akar posterior pulp pengisian endo saluran akar anterior pengisian endo saluran akar posterior endodontik anterior endodontik posterior tempatan silikat gic tempatan resin komposit kecil) tempatan resin komposit besar pulp caping foto rontgen periapikal foto rontgen panoramik calling rahang kontrol post operasi ondontectomy kontrol post operasi costa buka jahitan kuretese periodontal uperculectomy terpanas atap pulpa kontrol post abses one visite endodontik gigi tiruan sebagian lapisan gigi pertama gigi tiruan sebagian lapisan gigi rc dst. gigi tiruan penuh per rahang ginggivectomy per regio ginggivoplasty per regio coronoplasty per regio tarif pelayanan konsultasi dan tindakan khusus jenis tindakan jasa sarana jasa tarif rp) prasarana pelayanan kelas iii kelas kelas utama vip tarif pelayanan medico legal visum) jenis tindakan jasa sarana jasa tarif rp) prasarana pelayanan visum repertum visum luar segar wni visum luar segar wna visum luar membusuk wni visum luar membusuk wna adm visum luar korban hidup adm visum luar korban meninggal adm visum luar dan dalam korban meninggal pemakaman barang bukti konsultasi medico legal keterangan ahli dan bap (di luar transportasi surat keterangan embalming pengawetan jenazah tarif pelayanan instalasi jenazah jenis tindakan jasa sarana jasa tarif rp) prasarana pelayanandengan remodeling jika luka sedang remodeling segar dengan tea remodeling menusuk era remodeling membusuk dengan luka sedang remodeling membusuk eee ore aman remodeling penguburan ore per ama pengamanan penguburan era der dan pengamanan wni pengawetan wna penitipan aan penitipan wna per malam tarif pelayanan laboratorium patologi klinik jenis tindakan jasa sarana jasa tarif rp) jaan bagian kimia klinik protein total "ecu o "o.(u dh asam urat direct kimia klinik khusus amilase mioglobin kk. nak analisa cairan pleura insane jasa. jasa soo tuas joss sendi sites hematologi, urine, feses malaria pemeriksaan led clothingtime retikulosit tutul morfologi tutul leukosit prc plasma ban mes concentrate koagulasi tromboplastin partial fibrinogen dimer kuantitatif kelas utama visite dokter spesialis hari visite dokter spesialis konsultan hari kelas i hari kelas visite dokter spesialis hari visite dokter spesialis konsultan hari kelas kelas il hari visite kamar kelas visite spesialis hari visite dokter spesialis konsultan hari total kamar kelas iii biaya kamar ikememiman voor majoor soo0ne visite spesialis hari visite dokter spesialis hari faktor protein serologi anti chlamydialg kuantitatif |s.|kg s0. |igm .000o, serologi jamur amateur ae000r zoos kuantitatif dengue (rapid elisa marka hepatitis anti 2e5. anti hbe havana '' markalain hsv narkoba loan drug monitoring biola e ogg to000 tao ooo biakan jamur biakan jamur putus semua sampel jamur koh aas semua sampel diagnosa follow maa ika untuk tarif pelayanan medis operatif bedah ortopedi jasa sarana jasa jenis tindakan pelayanan tarif rp) bedah syaraf san jen dam jenis tindakan pelayanan tarif rp) sarana rp) bedah mulut jasa sarana jasa pelayanan jenis tindakan tarif bedah digest jasa sarana jasa pelayanan jenis tindakan tarif bedah urologi jasa sarana jasa pelayanan jenis tindakan tarif bedah tht jenis tindakan yasa sarana jasa pelayanan rir rp) prasarana bedah mata 0m: jasa sarana jasa pelayanan jenis tindakan tarif bedah obstetri ginekologi jasa sarana jasa pelayanan jenis tindakan tarif bedah anak tarif medical check prasarana jasmani toraks laboratorium map lengkap golongan golongan lengkap |. pemeriksaan jasmani tae toraks |. pemeriksaan laboratorium lengkap naa darah gpr reum nan darah sewaktu urine lengkap pemeriksaan dasar laki laki |. ii. pemeriksaan jasmani toraks ekg pemeriksaan laboratorium lengkap arah seo sept |. reum kreatinin total hdl nan darah naa darah lo.|. urine pemeriksaan jasmani tee toraks ekg pemeriksaan laboratorium lengkap ep darah slot sept reum kreatinin total naa hdl nan darah darah urine pemeriksaan jasmani la. pemeriksaan penyakitjantung test ekg pemeriksaan radiologi tea toraks abdomen pemeriksaan laboratorium nan lengkap darah r . albumin l. globulin total reum kreatinin samurai naa total hdl naa ldl trigliserida darah darah (pemeriksaan kesehatan standar perempuan ji. pemeriksaan jasmani pemeriksaan penyakit jantung test era oo pemeriksaan radiologi toraks abdomen lc. pemeriksaan laboratorium lengkap darah gpr skor globulin protein reum kreatinin il. asam urat total hdl ldl trigliserida |. gula darah makasih urine lengkap peranan so00r so0ooe mono, kandungan paper tarif pelayanan kesehatan lainnya prasarana dirawat medis kelahiran meninggal surat lembar sampah medis tarif diklat tarif magang prasarana jenjang pendidikan menengah jenjang pendidikan akademi jenjang pendidikan tinggi jenjang pendidikan menengah (per orang per hari) jenjang pendidikan akademi (per orang per hari) jenjang pendidikan tinggi (per orang per hari) matrikulasi (pembekalan) orientasi magang orang studi banding jenis pelayanan jasa jasa pelayanan tarif rp) prasarana pengambilan data dokumen per dokumen peserta dalam provinsi aceh (per orang) peserta luar provinsi aceh (per orang) matrikulasi (per materi) orientasi peserta studi banding (per orang) tarif penelitian jenis pelayanan jasa jasa pelayanan tarif rp) prasarana rp) rp) penelitian studi kasuspenelitian data awaluji coba kuesioner penelitian (per uji coba kuesioner) jenjang pendidikan menengah jenjang pendidikan akademi jenjang pendidikan tingtarif pelayanan rawat inap intensif visite visite dokter spesialis hari visite dokter spesialis konsultan hari ii. ruang visite dokter spesialis hari visite dokter spesialis konsultan hari visite dokter spesialis hari visite dokter spesialis hari iv. ruangplcu |. dokter spesialis hari visite dokter spesialis hari visite visite dokter spesialis hari visite dokter spesialis konsultan hari paliatif hari visite dokter spesialis hari visite dokter spesialis konsultan hari bayi hari visite dokter spesialis hari dokter spesialis konsultan hari tarif tindakan pelayanan rawat jalan poliklinik anak dan pediatrik sosial prasarana rp) pelayanan komplek masa masa men standar bhamontet | sosok santos zenodo. sifmesser year taboo oksigen jam perempuan poliklinik penyakit dalam dan endoskopi jenis tindakan jasa sarana jasa tarif rp) prasarana rp) pelayanan akhalasia asing soba asing sbb balon sphincterotomi erp sphincterotomi stent kerap sphincteretomi ekstraksi batu sederhana erp ekstraksi batu sulit erp diagnostik duodenoskopi egd kontrol anuskopi homeostasis soba isa bas hasi beriplats endoclip beriplats pasang ngt tuntunan endoskopi locale guided endoskopi naso ejurnal tube bouginasi dilatation hematologi tindakan penyakit dalam tuntunan usg tumor membuat membuat tuntunan usg tuntunan usg periteneoscopy kdi bai koba hasan dengan biopsi |
aaa .pancasila qanun aceh nomor tahun tentang himnepaya memperkuat jati diri masyarakat aceh, menanamkan rasa persatuan dan kesatuan, dan meningkatkan rasacinta tanah aceh yang memiliki kesadaran sosial keagamaan yang tinggi, sebagai bagian dari cinta tanah air indonesia dalam membangun semangat juang dan pembangunan nasional khususnya aceh, bahwa berdasarkan angka nota kesepahaman antara pemerintah republik indonesia dan gerakan aceh merdeka helsinki agustus aceh berhak menetapkan bendera, lambang dan himne sendiri: bahwa berdasarkan dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh, pemerintah aceh dapat menetapkan himne aceh sebagai pencerminan keistimewaan dan kekhususan yang diatur lebih lanjut dalam gahimnehimne aceh. bab i. pengakuan masyarakat secara filosofis terhadap himne aceh merupakan wujud kedaulatan rakyat aceh yang terpatri dalamhelsinki) sebagaimana yang dinyatakan juga sebagai perintah hukum melalui undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh rupa). dengan perkataan lain, himne aceh merupakan hasil realisasi kebudayaan yang dikonstruksikan bersama berupa peradaban sehingga hal itu membentuk suatu semangat ke ocehan dan menjadi inspirasi kristalisasi dari helsinki yang diimplementasikan dengan rupa. secara sosiologis masyarakat pada himne aceh sepakat bahwa nyanyian pujaan yang diekspresikan mereka diorientasikan pada kebanggan rakyat aceh yang telah diberikan keistimewaan daerahnya oleh pemerintah indonesia. sikap tersebut menunjukkan aspirasi dan kesadaran mereka bahwa ada relasi ritualistik antara keberadaan masyarakat aceh melalui kebanggaan himnenya dengan pemerintah negara nasional. pada umumnya generasi muda aceh berhasrat sekali untuk membantu pemerintah aceh merangsang semangat masyarakat agar meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. jika hal itu dikombinasikan dengan ungkapan dalam wujud himne aceh yang diatur dalam qanun aceh ini seharusnya akan menjadi suatu gerakan pembangunan manusia aceh yang menjunjung tinggi idealisme dan patriotis himne aceh sehingga dipandang perlu bagi masyarakat aceh berdasarkan dua cara pandang, yakni cara pandang yang deduktif yuridis dan cara pandang yang merujuk pada pendekatan induktif sosiologis. himne dipandang penting secara deduktif karena sudah dikandung dari semula oleh perjanjian moral helsinki) dan aturan hukum rupa) yang rasional. himne menjadi amanah dan perintah rupa untuk direalisasikan menjadi aturan yang lebih kongkrit pada tingkat peraturan daerah qanun aceh. secara induktif himne itu dipandang penting dan urgen karena aspirasi masyarakat aceh yang ditangkap melalui studi ilmiah. alasan lain mengapa himne aceh itu penting adalah suatu wujud refleksi dan panggilan jiwa masyarakat untuk memberikan tanda simbolik kecintaannya pada perjuangan yang membebaskan. boleh jadi, himne itu tidak diciptakan masyarakat aceh secara rasional, melainkan salah satu bentuk sui generis yang dibawa oleh alam pikiran manusia manusia aceh yang kemudian spirit mereka terorganisasi dalam amanah helsinki dan rupa. dalam. dalam uud negara republik indonesia menyataelanjutnya uud juga menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan bahasa nasional. kedua konstitusi ini memberi ruang pada adanya himne aceh sebagai simbol budaya dan ruang penggunaan bahasa daerah yang berstatus hukum. undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan keistimewaan propinsi daerah istimewa aceh, memberikan aceh empat cakupan keistimewaan yang terdiri darundang undang ini menjadi salah satu konsideran dalam undang undang nomor tahun yang mengamanatkan himne untuk diatur melalui sebuah gaun aceh. rupa yang merupakan penjabaran butir butir helsinki dalam sebuah produk undang undang. terkait himne aceh, butir helsinki menyebutkan aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne. rupa kemudian menjabarkan butir ini dalam yang berbunyi pemerintah aceh dapat menetapkan himne aceh sebagai pencerminan keistimewaan dan kekhususan. mekanisme penetapan himne ini harus diatur melalui sebuah gaun aceh sebagaimana disebutkan dalam dalam rupa. ketiga simbol wilayah sebagaimana diamanahkan dalam helsinki memiliki saling keterkaitan. selanjutnya dalam qanun aceh nomor tahun tentang bendera dan lambang aceh, menyebutkan bahwa himne dinyayikan untuk menaikkan bendera aceh. prinsip penyusunan qanun aceh tentang himne aceh merujuk pada landasan peraturan perundang undangan yang berlaku negara kesatuan republik indonesia. prinsip pembentukan rancangan qanun tersebut sudah memperoleh legitimasi secara yuridis dan tidak bertentangan dengan prinsip prinsip kehidupan keislaman dan sosial budaya masyarakat aceh. adapun prinsip yuridis penyusunan sebuah perundang undangan negara republik indonesia mengacu pada undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. untuk provinsi aceh, selain mengikuti prinsip yang diatur dalam undang undang nomor tahun pembentukan peraturan perundang undangan atau gaun juga harus mengacu pada gaun nomor tahun tentang pembentukan qanun aceh. oleh. oleh karena itu: penyusunan qanun himne aceh ini mengacu kepada prinsip prinsip yang diatur dalam kedua landasan perundang undangan tersebut. masyarakat aceh terdiri dari berbagai elemen yang majemuk. kemajemukan ini bisa dilihat dari berbagai dimensi: etnis, bahasa, wilayah tempat tinggal, agama, status sosial, dan berbagai dimensi kemajemukan lain. dari dimensi etnis dan atau bahasa, masyarakat aceh memiliki entitas etnis dan bahasa: aceh, gayo, aneuk james, kluet, batak, alas, dimulai, delapan, tamiang, halaman, jawa, dan keturunan tionghoa. mereka ada yang bertempat tinggal wilayah pesisir barat dan timur, dataran tinggi, dan kepulauan. dari sisi status sosial dan ekonomi, masyarakat aceh juga bisa dikategorikan dalam kelas bawah, menengah, dan atas. status sosial ekonomi ini juga berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. terakhir, biarpun tidak begitu kentara, ada juga dimensi agama yang berbeda antara kelompok masyarakat yang ada aceh ini. kemajemukan ini tentu memiliki konsekuensi serius dalam menjalani kehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari sebuah kesatuan provinsi aceh dan akan mempengaruhi dinamika hubungan antar kelompok. kemajemukan sosial budaya ini akan berakibat pada perbedaan cara pandang antar kelompok yang ada yang dapat bermuara kepada konflik sosial apabila tidak diintervensi melalui sebuah rekayasa sosial. oleh karena itu, himne aceh merupakan sebuah pendekatan rekayasa sosial yang bertujuan untuk menyatukan keberagaman tersebut sehingga potensi konflik yang ada dapat mitigasi. melalui himne aceh, semoga dapat menyatukan perasaan dan menanamkan kecintaan orang aceh terhadapasai dar memahami' adalah setiap penduduk aceh mampu menyanyikan dan mengerti himne aceh. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran aceh nomor lampiran qanun aceh nomor tahun tentang himne aceh lirik himne aceh aceh mulia cipt. marital rubi bumi aceh nye keuneubah raja, simak membela bangsa. mulia nanggroe. mulia dum syuhada, mentah bijih aceh mulia. reff. tuanku. rahmat beusampoe. negeri aceh nye bermula. rahmat melimpah. mentah aso. arth keu kameo leusijahtra. aceh meusyeuhu. makmur ngin megah. sabe talaga aceh mulia. peukateuen aceh melimpah page, beumeusaho meusyedara. beusapeue padat. meulaboh nye meuneumat, syari'at islam keu hukum bangsa. pit. gubernur aceh, kru nova irwansyah lampiran qanun aceh nomor tahun tentang himne aceh notasi himne aceh aceh mulia hymne aceh doz maestro tempo bpm) cipt: marisa! rubi si: sa31| moe. a ceh nye keu neu bah ja. gak meu bang sa mu li ka eun a ceh meu lim pah ba goe: beusmeu sa hoe meusyeda ra beu sa a37 l2o2a3217| nang groe mudi dum syu ba da' meu tu bi jeh a ceh mu perupa kal beu sa boh nye meu neu mat sya ri "at is lam keu hukum bang sa 35al3. tu han rah mat beu sam poc neu bri a ceh nye beu mu rah 54z4| mat: neu lim pah meu tu aha soe teh kedua moe beu si jah tra t06 is.o sil ceh meu suhu mak ngon meu gah sa: beta jja a ceh muli pcu s.o5| ioe| o5| aa4 cehmeusyu hu mak mu ngon meu gah sa ta ga a ceh mui ss. fo. plt. gubernur aceh, rkd nova irwansyah lampiran iii qanun aceh nomor tahun tentang himne acer partitur himne aceh masstuso2 sblm .)' hymne aceh dos marital rubi nene na, .mge a cchnyoe.: keu bah: ra ja, gak: men bang sa mudi pan dann eun aceh .meu im pah bi goc ben. mey. sa muse da: sora busa lan angke arntemaratei tenan mama panama tau saran aka beu sa boh. nyocmeumeu mat. sya ri is. jam keu hu kumbang mea sena bea gora man terbameku bah ima beusampoc. curi aceh nyoebeu muslim rah ncutimmpah meu. wah a soc reh kcu ka mebel si jah pala! yan memoar umat hat mrnmamermenmanat menmmmmpmennannn pan free ere bike mega mempevauana pena bana gta aceh melayu bu mak mu'' ngonmeugah ta ja ga aceh mu li pes cah merayu hu otak mu ngon mewah be. ta. ua ceh mus jepit. gubernur aceh, kkp nova irwansyah lirik himne "aceh mulia" cipt. marital rubi verse bumi aceh nye keuneubah raja dalam sejarah aceh pernah hidup kerajaan kerajaan bumi aceh ini peninggalan raja besar yang merupakan asal usul aceh yang mewarisi agu kebesaran dan kebanggaan tentang sejarah simak membela bangsa. masyarakat aceh mewarisi sikap yang sangat teguh teguh membela bangsa. dan' patriotik dalam membela bangsa san ' .@ tentang sejarah kepahlawanan rakyat aceh masa kerajaan dahulunya. mulia nanggroe. mulia dum syuhada atas kepahlawanan rakyat aceh dahulunya maka mulia' negeri. muliasemua syuhada' .nyatakan negeri aceh merupakan negeri mulia yang rea melahirkan para syuhada yang mulia dan terhormat dan'ini merupakan ungkapan rasa hormat tertinggi mentah bilah aceh mulia. anak keturunan masyarakat aceh merupakan bertuah keturunan aceh mulia. keturunan bertuah, dan karena itu seyogyanyalah generasi aceh kini dan masa depan juga bertuah dan mulia sapaan kebaikan untuk generasi aceh kini dan masa yang akan datang e. verse selesai. reff. tuanku. rahmat beusampoe. [email protected] bertanah dan pengharapan kepada allah wahai tuanku. rahmat terwujud untuk aceh agar terwujud semua rahmat dan kebaikan dari allah kepada negeri aceh dan masyarakatnya do'a untuk aceh yang serukan secara kolektif dan sepenuh hati negeri aceh nye bermula. berdoa berharap tuhan menganugerahkan karunia hendaklah diberikan aceh ini kemuliaan. kebaikan dan kemuliaan tertinggi untuk aceh dan masyarakatnya masih dalam nuansa berdo'a rahmat melimpah. mentah aso. berdoa dan berharap agar tuhan memberikan aceh rahmat hendaklah dilimpahkan. bertuah isi rahmat yang melimpah dan menganugerahkan negeri tan masyarakatnya kebaikan serta kesehatan .:@ masih dalam nuansa berdo'a area'keu'kameo beusijahtra. dengan kearifan bukanlah kami dianugerahkan kearifan untuk kami dan sejahtera. kepintaran dan sejahtera aan doa harapan agar tuhan melimpahkan kesejahteraan pee kan kepada aceh dan masyarakatnya nan masih dalam nuansa berdo'a aceh meusyuhu. makmur ngon megah. .# inilah muara akhir yang diharapkan dengan do'a aceh mayur. makmur dan megah. diatas sehingga aceh terkenal dimata dunia, masyarakatnya makmur dan memiliki kemegahan jati aceh sab talaga aceh mulia. seruan agar senantiasa kita menjaga kemuliaan dan selalu kita jaga aceh mulia. kehormatan aceh reff selesai verse peukateuen aceh melimpah page khasanah kekayaan aceh melimpah baik material adat'di aceh melimpah ruah maupun nonmatarial, budaya benda dan tak benda, serta peradaban luhur serta membanggakan an . tentang kebudayaan aceh secara menyeluruh beumeusaho meusyedara. se: himbauan agar masyarakat aceh selalu bersatu padu, hendaklah bersatu bersaudara. rukun, damai, serta senantiasa menjaga persaudaraan dan.persatuan kanan aan tentang sosial kemasyarakatan beusapeue padat. meulaboh nye anjuran agar selalu bermusyawarah untuk mencapai meuneumat, sebuah kesepakatan dan berpegang pada keyakinan seyogianya bersepakat.menyatukan ini islam) dengan semangat persatuan :pegangan syariat islam keu hukum bangsa. je: inilah.wujud keistimewaan aceh syariat islam menjadihukum bangsa. syariat islam merupakan keyakinan, jalan hidup, dan .kepribadian masyarakat aceh penerapan syari'at islam juga menjadi representatif roda kepemerintahan aceh sekarang @ : verse selesai diterjemahkan oleh drs. nurdin ar, hum, dosen filologi dan kajian manuskrip pada fakultas adab dan humaniora uin ar raniry banda aceh). dewan perwakilan rakyat kabupaten kota danndera aceh adalah salah satu simbol pemersatu masyarakat aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan aceh. lambang aceh adalah salah satu simbol keistimewaan dan kekhususan aceh. himne aceh adalah sebuah gita puja yang menyanjung dan memuliakan keberadaan aceh dalam kaitannya dengan kemakmurannya sebagai sebuah daerah syariah yang terus menerus mendapatkan berkah dari allah. bahasa aceh adalahbahasa bahasa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat aceturan himne aceh sebagai simbol kekhususan budaya, wujud eksistensi keistimewaan aceh, dan gita puja yang diselenggarakan berdasarkan asas keislaman yang terdiri atas dimensi dimensi berikut: toleransi, keharmonisan: kekeluargaan, kepentingan umum, ketertiban, ketentraman dan kedamaian, persatuan, kehormatan, kebanggaan,dan keserasiandan keselarasan. pengaturan dan pelaksanaan himne aceh bertujuan: melambangkan keistimewaan dan kekhususan aceh: membina dan memelihara semangat dan citra berbudaya masyarakat aceh, cc. menjaga keharmonisan kehidupan semua unit dan lapisan masyarakat mulai dari gampong, mukim, sampai tingkat aceh, mewujudkan. mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera, mempersatukan berbagai entitas budaya yang ada aceh, 'mempersatukan perasaan dan ungkapan emosi masyarakat aceh yang dapat merekat jalinan kebersamaan, memotivasi masyarakat aceh untuk mencintai dan merasa memiliki aceh. ketentuan dalam gaun ini berfungsi sebagai pedoman keamanan dan ketertiban bagi masyarakat aceh dalam penggunaan himne aceh. ruang lingkup gaun ini meliputi notasi partitur dan lirik, penggunaan, terjemahan, tata cara menyanyikan, pengajaran, kewajiban dan larangan himne aceh. bab himne aceh bagian kesatu umum himne aceh berjudul aceh mulia merupakan hasil ciptaan pemenang sayembara himne aceh dan disempurnakan oleh tim yang ditunjuk oleh panitia sayembara. himne aceh bertempo sedang. himne aceh bersuka sederhana perempatan. hak cipta atas himne aceh yang disempurnakan sebagaimana dimaksud pada sebagai kekayaan intelektual bidang seni, dengan qanun ini beralih atau dialihkan hak ekonominya dari pemenang sayembara kepada pemerintah aceh. pemerintah aceh berhak mengajukan pencatatan ciptaan atas himne aceh sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. lirik, notasi, dan partitur himne aceqanun ini. bagian kedua. bagian kedua penggunaan himne aceh himne aceh wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan: setelah lagu kebangsaan indonesia raya untuk menghormati presiden dan atau wakil presiden, setelah lagu kebangsaan indonesia raya untuk menghormati gubernur dan atau bupati walikota, setelah pengibaran dan atau penurunan bendera merah putih yang diiringi lagu kebangsaan indonesia raya dan untuk menghormati pengibaran dan atau penurunan bendera aceh, setelah lagu kebangsaan indonesia raya dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintahan aceh dan atau pemerintahan kabupaten kota aceh, setelah lagu kebangsaan indonesia raya dalam acara pembukaan sidang paripurna dpra dan dprk, setelah lagu kebangsaan indonesia raya untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi, dan atau setelah lagu kebangsaan indonesia raya dalam kegiatan pendidikan, kebudayaan, olahraga tingkat daerah, nasional, dan internasional serta kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diselenggarakan aceh. himne aceh dapat diperdengarkan dan atau dinyanyikan: sebagai pernyataan rasa kebanggaan terhadap aceh, dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran, setelah lagu kebangsaan indonesia raya aceh, dan atau dalam acara acara lainnya baik aceh maupun luar aceh. bagian ketiga terjemahan himne aceh (l) himne aceh dapat diterjemahkan dalam semua bahasa yang digunakan aceh sebagaimana ketentuan definisi bahasa aceh dalam qanun aceh nomor tahun tentang lembaga wali nanggroe. kabupaten kota diperbolehkan menerjemahkan himne aceh dalam bahasa daerah yang dominan daerah tersebut dan menyanyikan himne aceh pada acara sebagaimana dimaksud dalam pemerintah. pemerintah kabupaten kota setempat menunjuk tim penerjemah himne aceh yang memenuhi syarat kredibel. himne aceh diterjemahkan agar setiap anggota masyarakat aceh dapat menyanyikannya dengan penuh penahan. s5) himne aceh diterjemahkan agar tujuan dan hakikat himne aceh sebagai pemersatu rasa dan karsa masyarakat aceh dapat tercapai dengan penahan penuh. himne aceh terjemahan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan tidak untuk dinyanyikan. bagian keempat tata cara menyanyikan himne aceh menyanyikan himne aceh dilakukan dalam posisi berdiri tegak dengan wajah menghadap depan dan dengan .khidmat. jika himne aceh dinyanyikan dipandu oleh paduan suara, maka seluruh peserta yang hadir dalam acara diwajibkan berdiri dan atau ikut menyanyikan himne aceh. himne aceh dapat dinyanyikan secara abad dan oleh seluruh hadirin. himne ace5) saat menyanyikan himne aceh ruang publik, setiap orang harus dalam keadaan berbusana yang layak dan santun sesuai dengan syariat islam. saat himne aceh dinyanyikan untuk pengeringan bendera aceh, hadirin diwajibkan dalam posisi berdiri dan memberi hormat. saat pengibaran bendera aceh, himne aceh mulai dinyanyikan pada saat pengibar bendera aceh selesai mengucapkan bendera aceh siap dikibarkan! . dalam acara resmi organisasi kemasyarakatan tertentu yang memiliki himne organisasi, himne aceh harus lebih dahulu dinyanyikan sebelum himne organisasi. bagian kelima pengajaran himne aceh himne aceh wajib diperkenalkan dan diajarkan kepada peserta didik pada setiap satuan pendidikan aceh. . pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten kota memfasilitasi notasi dan lirik himne aceh dalam halaman depan semua buku bahan ajar yang digunakan pada setiap satuan pendidikan aceh. bab iii kewajiban dan larangan bagian kesatu kewajiban setiap penduduk aceh berkewajiban menguasai dan memahami himne aceh. bagian kedua larangan setiap orang dilarang: mengubah himne aceh dengan cara mengubah melodi pokok, irama, kata kata, dan gubahan lain dengan maksud menghina atau merendahkan himne aceh, dan atau memperdengarkan, menyanyikan, dan atau menyebarluaskan hasil gubahan himne aceh sebagaimana dimaksud pada huruf bab ketentuan pidana setiap orb ketentuan lain lain dalam hal himne aceh digunakan untuk tujuan komersial, harus mendapatkan persetujuan dari gubernur sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab vi. bab ketentuan peralihan pada saat qanun ini mulai berlaku, ketentuan komandan azan untuk mengiringi pengibaran bendera aceh sebagaimana diatur dalam gadinyatakan tidak berlaku. bab vii ketentuan penutup qanulaw jai paa nur aceh, ana instan diundangkan banda aceh kader pada tanggal november radius awal lan sekretaris daerah aceh ang nos. dermawan nekimne aceh umum himne atau gita puja pada dasarnya merupakan nyanyian pujian yang dialamatkan kepada tuhan. dalam kamus alfred's pocket dictionary music himne didefinisikan sebagai song praise god yang bermakna nyanyian pujian kepada tuhan goldstein, kamus besar bahasa indonesia versi daring juga memberikan definisi yang relatif sama terhadap himne, yaitu nyanyian pujaan (untuk tuhan dsb) . namun definisi dalam kamus besar bahasa indonesia kbbi) daring ini memberikan ruang lebih luas untuk pemaknaan himne, dimana peng alamat nyanyian tersebut (untuk tuhan dsb) dibubuhkan tanda kurung sehingga himne ini tidak lagi hanya terbatas pada nyanyian pujaan terhadap tuhan tetapi bisa juga nyanyian pujaan terhadap entitas entitas yang lain. pada tataran empiris, penggunaan himne juga sudah sangat umum diaplikasikan pada pujaan non tuhan seperti himne klub sepak bola, organisasi kemahasiswaan, organisasi profesi, dan sebagainya. lebih dari sekedar gita untuk memuja tuhan, himne sesungguhnya memiliki makna sangat luas dan sudah diinterpretasikan secara sangat fleksibel oleh pihak berbeda yang memiliki kepentingan sendiri tekanan, industri rekaman indonesia sudah membuat klasifikasi sendiri tentang musik yang mengandung pesan agama ini. lagu lagu yang bernuansa rohani kristen disebut dengan musik atau rohani. sedangkan lagu lagu yang bernafaskan islam disebut lagu religi. tentu lagu pembedaan ini bagi kalangan industri musik memiliki motif penjualan dan pemasaran. sebagai bagian masyarakat indonesia yang mendapatkan keistimewaan dan kekhususan pengakuan negara pada sejarah, agama, dan kondisi sosial budaya masyarakat aceh menyalurkan loyalitas keindonesiaan pembentukan qanun aceh tentang himne aceh yang berasaskan keislaman. dengan asas keislaman tersebut masyarakat aceh berharap memancarkan semangat toleransi, keharmonisan, kekeluargaan, kepastian hukum, kepentingan umum, ketertiban, ketenteraman, kedamaian, persatuan, kehormatan, keserasian, dan keselarasan. pengakuan. |
bupati bener meriah qanun kabupaten bener meriah nomor tahun tentang pajakpajak daerah kabupaten bener meriah dilakukan pengaturan dan penyesuaian kembali pengaturabener meridaerah dan retribusi daerah. bab pajak hiburan bagian kesatu: cc. kontes kecantikan dan sejenisnya, pameran, karaoke dan sejenisnya, sirkus, akrobat, dan sulap, pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan:kenakan pajak (sepuluh persen), pagelaran kesenian, musik dan tari dikenakan (sepuluh persen), pagelaran. cc. pagelaran kesenian, budaya, musik, tari dan busana daerah dan atau pagelaran busana modern dikenakan pajak (tiga puluh persen), pameran komputer, elektronik, otomotif dan atau pameran lainnya dikenakan pajak (sepuluh persen), karaoke dan sejenisnya dikenakan pajak (dua puluh lima persen), sirkus, 'akrobat, sulap dan sejenisnya dikenakan pajak (sepuluh persen): pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dikenakan pajak (tiga puluh persen), pijat kesehatan dan refleksi, dikenakan pajak (sepuluh persen) pusat kebugaran (fitness center) dikenakan pajak (sepuluh persen), mandi uap spa dikenakan pajak (lima puluh persen), pertandingan olahraga dikenakan pajakb pajak reklame bagian kesatub.reklame.(l) untuk materi reklame rokok, besarnya nilai sewa reklame dikali (dua), maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang tarifnya paling tinggi. tarif pajak reklame ditetapkan sebesar (dua puluh lima persen). (lb vla. bab vii pajak penerangan jalan bagian kesatu nama, objek, subjek dan wajib pajak (tentumenghitungoleh perusahaan listrik negara. tarif pajak ditetapkan sebagai berikut: sebesar (dua persen), selain golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar tujuh persen). penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar (satuperaturan bupati: batu permata: bentonit h.dolomit.mika, marmer, nitrat: obsidian, oker: pasir dan kerikil,i:. bagian kedua dasar pengenaan, tarif dan cara menghitungsebagaimana dimaksud dalam harga pasar standar pajak mineral bukan logam dan batuan diatur dengan peraturan bupati. (asas resiproksitas)aararararanann bab pajak air tanah bagian kesatu nama, objek, subjek dan wajibmenghitungmusim pengambilan atau pemanfaatangapajak daerah. bab ketentuan umum dalam qan, dprk.sebagaimana dimaksud pada meliputi bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet habitat alami: bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet luar habitat alamimenghitungkesatu ketentuan khusus (l)nama pajak adalah bea perolehan hak atas tanah dan.peleburan.. bagian keempat(l)., kepala kantor pertanahanpajak daerah yang terutang dipungut wilayah kabupaten bener meriah bab xiv .ananacaa.n bab xiv. masa pajak ditentukan berdasarkan jenis objek pajaknya, sebagai berikut masa pajak hotel, restoran, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet ditetapkan (satu) bulan, masasatu) bulan: bab saat terulangnya pajak saat terulangnya pajak ditetapkan sebagai berikut pajak hotel, pajak resto, cc. pajak hibu, pajak reklame terjadi pada saat subjek pajak menyelenggarakan reklame atau melakukan pemasangan reklame: pajak penerangan jalan pada saat subjek pajak menggunakan tenaga listrik, pajak mineral bukan logam dan batuan pada saat subjek pajak melakukan kegiatan pengambilan dan pengolahan: pajak parkir, pajak air tanah pada saat subjek pajak melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah, pajak sarang burung walet pada saat subjek pajak melakukan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. bab xvl. bab xvi pendaftaran dan pendataanditunjukditunjukditunjukxvii penetapan dan pemungutan pajak bagian kesatujenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan bupati sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pajak reklame, pajak air tanah. (bea perolehan hak atas tanah dan bangunanjenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, cc. pajak hiburan, pajak penerangan jalan yang tenaga listriknya dihasilkan sendiri: pajak mineral bukan logam dan batuan pajak parkir, pajak sarang burung walet. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (l) speeddilakukan paling lambat (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. jangka waktu penyampaian speed sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku untuk pajak hiburan bagi penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidentil, penyampaian speed untuk pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (satu) hari setelah tanggal pelaksanaan. bagian kedua tata cara pemungutan pemungutan pajak daerah dilarang digolongkan.skpd, skpdkbtan diatur dengan peraturan bupati. dprk adalah dewan perwakilan rakyat kabupaten bener meriqan:bagian ketig(lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak,lima belas) hari setelah saat terulangnya pajak. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame insidentil ditetapkan (satu) hari setelah saat terulangnya pajak. cclima belas) harisetelah saat terulangnya pajak.(z7. (l)cc.cc.kpd, skpd, cc. skpdkbt:9bqanunqanun yang bersangkutan sesuai dengan jenis objek pajaknya. pada saat qanunqanun ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan qanun ini. bab xvdiatur lebih lanjut oleh bupat, yang selanjutnya disingkat bpt adalah pajakdala bupati bener meriah tagore abubakar diundangkan redelong pada tanggal maret radius awalpajak daerah ruang lingkup pajak daerah yang diatur dalam qanun ini meliputibea perolehan hak atas tanah dan bangunan bab iil. bab iii pajak hotel bagian kesatucc.dan(l)cc. kafetaria: kantin, warung, pujasera food court: i.t o. toko roti bakery, jasa boga katering:. (enam juta rupiah)varatarataan. |
del bupati gayo lues provinsi acehgayo lues kepada pemerintah, meri gayo lues kepada masyarakat, bahwa untuk melaksanakan ketentuan igayo luesperlulaunamum. gagayo luemerasa: laporan arus kas dan, laporan operasional: ce. laporan perubahan ekuitas: laporan perubahan saldo anggaran lebihbesetelah perubahan realisasi selisih kurang) selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah rp36. dengan rincian sebagai berikut anggaran setelah perubahan rp1. realisasi selisih kurangi74, realisasi selisih lebih selisih anggaran dengan penerimaan pembiayaan sejumlah rp?. dengan rincian sebagai berikut anggaran penerimaan pembiayaan rp75. realisasi rp68. selisih kurang s51. realisasi rp1. selisih is) selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah rp7. dengan rincian sebagai berikut: anggaran pembiayaan netto rp74, realisasi rpe7. selisce. jumlah ekuitas rp3. dooronienancaraa senarus kas dari aktivitas operasi rp236. cc. arus kas investasi aset non keuangan rp241.laporan operasional sebagaimana dimaksudrp385. jumlah beban rp347. jumlah surplus defisit) operasional rp137. jumlah surplus defisit) won operasional pir rps15. se. jumlah pos luar biasa laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam iroruf untuk tahun yang berakhir sampai dengan desember tahun sebagai berikut jumlah ekuitas awal rp1. jumlah ekuitas akhir rpdengan desember tahun sebagai berikut jumlah saldo anggaran lebih awal rp68. jumlah saldo anggaran lebih akhir rp6ringen pertanggungjawaban pelaksanaan apbd sebagaimana dimaksudlaporan perubahan saldo anggaran lebih: lampiranlll.: lampiran xl: daftar penyertaan modal investasi) daerah. lampiran xii daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan ast tetap daerah: lampiran xiii daftar rekapitulasi aset tetap: lampiran xiv daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan: oo. lampiran daftar rekapitulasi aset lainya: lampiran xvi daftar dana cadangan daerah: lampiran xvii daftar kewajiban jangka pendek lampiran xvii: daftar kewajiban jangka panjang lampiran xikangkabupaten gayo lues tercantum dalam lampiran vii gaun ini. laporan kinerja tercantum dalam lampiran gaungayo lues. ditetapkan blangkejeren september pada tanggal dzulhijjah asa lot. diundangkan blangkejeren september pedatanggal daulhiijah .5os.,m.ap lembaran daerah kabupaten gayo lues tahun nomor nomor register qanun kabupaten gayo lues, provinsi aceh |
aga raha bupati aceh timur provinsi aceh qanun kabupaten aceh timur nomor tahun tentang penyelenggaraan transportasi ddan undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan, perlu membentuk qanun tentang penyelenggaraan transportasi daratkabupatenoleh bupati kepada pemerintah provinsi dan atau pemerintah pusat sesuai dengandenganperhubungan kabupaten. pemasangan perlengkapan jalan dilakukan oleh dinas perhubungan kabupaten perhubungan kabupaten. ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan jalperhubungan kabupaten(sign), sistem pelaporan lalu lintas (traffic report) dengan radio dan televisi: sistem pembayaran elektronik (e payment ticketing),perangkat daerah kabupaten yang membidangi prasarana jalan setelah berkoordinasi dengperangkat daerah kabupaten perhubungan kabupate perhubungan kabupaten. untuk memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada dinas perhubungan kabupaten berkoordinasi dengan kepolisian, perangkat daerah kabupaten yang membidangi prasarana jalan dan satuan polisi pamong praja dan will hibah kabupaten dalam periode tertentukan menjadi bagian yang lebih kecil:kabupaten perhubungan kabupaten. terhadap permohonan izin dispensasi sebagaimana dimaksud pada kepala dinas perhubungan kabupatenlebih lanjutdengankabupaten wajibhalte bus: dan fasilitas lainnyakabupatendikabupaten wajib memberikan perlakuan khusus dibidang llalebih lanjutpadakabupaten harus mendapat persetujuan kepala dinas perhubungan kabupatenkendaraan bermotor, diatur lebih lanjutdenganperhubungan kabupaten sesuai dengan jawab dibidang sarana dan prasarana lla. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,di, diatur lebih lanjutdiluar kepemilikan pemerintah kabupaten, diatur lebih lanjutkabupatendipemberlakupada huruf ditetapkan oleh bupati. penetapan pemberlakuan jalan6)yelenggaraan transportasi daratlebih lanjutdilebih lanjut perhubungan kabupatenlebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian kelima kerjasama kerjasama dilebih lanjut dengan peraturan bupati. bab viii terminal bagian kesatu umum paragraf penyelenggaraan pemerintah kabupaten menyelenggarakan terminal sesuai dengan perhubungan kabupatendenganencana tata ruang wilayah kabupatenkabupatenperawatan ibu dan anak (nursery)izin tertulis dari pejabat yang berwenangdiluar tembok terminal. lingkungan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf berada di perhubungan kabupaten perhubungan kabupaten perhubungan kabupaten. ketentuan mengenai pengelolaan fasilitas penunjang,perhubungan kabupaten bertanggung bagian keempatserta bunyi bunyian lainnya yang mengganggutiftif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan atas pelanggaran dan sertaperhubungan kabupaten dan jalan strategis nasionaldinas perhubungan kabupaten perhubungan kabupatenperhubungan kabupaten, diatur dengan peraturan bupati. untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam dinas perhubungan kabupaten,dibidang lla:dengan ketentuan peraturan perundang undangankabupaten perhubungan kabupaten. dinas perhubungan kabupaten melakukan koordinasi dengan kepolisian dan perangkat daerah kabupatengampong perhubungan kabupaten. dalam melaksanakan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada dinas perhubungan kabupatenkabupatenperhubungan kabupaten,kabupatengamponggampong,la, diatur dengan peraturan bupati. bagian kefitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten dan jalan gampong, diatur dengan peraturan bupati. bab xii andalan bagian kesatu umum dokumen andalan merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh: izin lokasi yang berpengaruh pada lalu lintas, izin mendirikan bangunan imb) yang berpengaruh pada lalu lintasdalandalan perhubungan kabupaten perhubungan kabupaten. bagian ketiga evaluasi dan penilaian dokumen andalan:perhubungan kabupatenperhubungan kabupaten,kabupaten,gampong adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar pemukiman dalam gampongdibidang angkutan umum untuk mengangkut orang, wajib melengkapi: izin usaha angkutan,usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah izin untuk melakukan usaha di. izin angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku selama (lima) tahun dan dapat diperpanjang. izin angkutan perhubungan kabupaten. sebagai tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dinas perhubungan kabupaten izin angkutan dalam trayek, izin angkutan tidak dalam trayek dan penerbitan kartu pengawas dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan perundang undang perhubungan kabupaten perhubungan kabupatendimaksud pada dilaksanakan oleh dinas perhubungan kabupaten, dan badan hukum lainnya dengan persyaratan yaituketerangan domisili perusahaan, memiliki surat izin tempat usaha situ), persyaratan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai (lima) kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili pulau jawa dan sumatera: dan pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam digolongkan menurut dimensi ukuran dan klasifikasi:,lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupatekabupaten perhubungan kabupaten perhubungan kabupaten perhubungan kabupaten. ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dan bongkar muat,dan, diatur dengan peraturan bupati. paragraf agen jasa angkutan agen jasa angkutan, perhubungan kabupaten,atau kendaraan lainnya yang tidak menggunakan mesin. setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan jalan, wajib didaftarkan dinas perhubungan kabupaten. berdasarkan pendaftaran kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada dinas perhubungan kabupaten perhubungan kabupaten, diatur dengan peraturan bupati. bab xiv perparkiran bagian kesatu umum penyelenggaraan parkir,kabupaten, badan dan atau perseorangan. fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada huruf diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten,memberikan tanda bukti parkir, dan mengganti kerugian, kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkirdenggamponggampong, kehilangan atau kerusakan kendaradengkabupatentif, perhubungan kabupaten. guna pelaksanaan pemindahan terhadap kendaraan oleh dinas perhubungan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam maka pemerintah kabupatendengan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan kendaraan,diperhubungan kabupaten, diatur dengan peraturan bupati. bab xvii sumber daya manusia bidang transportasi darat pemerintah kabupaten wajib menjamin dan menyediakan sumber daya manusia dibidang transportasi darat. sumber daya manusia dibidang transportasi darat sebagaimana dimaksud pada meliputi: sumber daya manusia dibidang lla:, sumber daya manusia dibidang perkeretaapian, dan sumber daya manusia dibidang multimoda transportasi. bupati menetapkan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia bidang transportasi darat berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang disusun oleh dinas perhubungan kabupaten. sumber daya manusia dibidang transportasi darat harus memiliki kompetensi didibidang transportasi darat. bupati wajib menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di daya manusia dikabupatenkabupaten,:kabupaten dan dilaksanakan oleh dinas perhubungan kabupatenperhubungan kabupaten, diatur dengan peraturan bupati.kabupatenabupaten, diatur dengan peraturan bupati. bab xxi kerjasama pemerintah kabupaten dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan transportasi darat kabupatenkabupatedibidang transportasi darat:kabupaten,kabupaten serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi daratperaturan perundang undangan. bab xxiv penyidikan penyidik pegawai negeri sipil daerah dibidang lla berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dididalam huruf dan huruf dan dipidana dengan pidana kurunganxvi ketentuan penutup dengan berlakunya gaun ini, maka segala ketentuan dan peraturan yang telah ada sebelum berlakunya gaun ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan denganaceh timurqanunaceh timuraceh timur. qanuaceh timur. hal ini disebabkan antara lain karena semakin meningkatnya pembangunan kabupaten aceh timuraceh timuraceh timuraceh timurpengaturan operasional lalu lintas dan angkutan jalan serta perkeretaapian kabupaten aceh timurgaun tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta perkeretaapian dalam satu gaun tentang penyelenggaraan transportasi darat. qanun:(.aceh timur..kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang penguji kendaraan bermotorb asas dan tujuan penyelenggaraan transportasi darat kabupaten diselenggarapenyelenggaraan transportasi darat kabupatenabdul m&thales, pembina iv a) nip. bab iii ruang lingkup ruang lingkup qanun ini,dibidang transportasi darat, oo. perkeretaapian, penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi, forum lla, kerjasama, ss. peran serta masyarakat, pengawasan dan pengendalian, penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutupkabupatenkabupaten, pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan angkutan umum kabupaten, dan pengawasan terhadap pelaksanaan lla kabupaten. bagian kedua penyelenggaraan penyelenggaraan kegiatan lla yang berdampak langsung kepada masyarakat dilakukan oleh dinas perhubungankabupatekabupaten untuk antar kota dalam wilayah kabupaten, rencana induk jaringan lla kabupaten untuk dalam |
per har bupati gayo lues provinsi aceh pane siman akun kabupaten gayo lues nomor tahun tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modererdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan perluonal, pusat perbelanjaan dan toko modern. dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat kabupaten gayo lues ., dan bupati gayo lues memutuskan. bagian keempat jam operasionalhari besar keagamaan maupun libur nasional waktu pelayanan maksimal pukul wib. jam kerja khusus selama (dua puluh empat) jam dalam sehari diberikan hanya kepada minimarket paling lama (dua) hari kerja dalam seminggu, dan wajib mengajukan izin kepada perangkat kabupaten yang menangani bidang ketenagakerjaan. babihak laiataudaerah supermarket, hypermarket, departement store, dan permulaan, paling sedikit 5y6 (lima persen) dari luas lantai penjualan. pelaku usaha yang melanggar ketentuan pada dan diatas dikenakan sanksi administratif. dalam:,. aas(satu persen), melebihi jumlah yang ditargetkan diatas (seratus satu persen) sampai dengan 10yondi. peta pada periode yang bersangkutan .,diole .m.. mislaku usaha yang melanggar ketentuan pada diatas dikenakan sanksi administratif. pembayaran barang dari toko modern kepada pemasok usaha kecilwaktu (lima belas) hari setelaatas dikenakan sanksi administratif. babce. utm untuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket dan permulaan. permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam diajukan kepada bupati, melalui perangkat kabupaten yang menangani perizinan terpadu. persyaratan perizinan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. pengurusan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud" toko modern, pengelola penanggung jawab 'perusahaan wajib mengajukan permohonan izin usaha baru. isin. mtesebagaimana dimaksud pada huruf wajib dilakukan daftar ulang setiap (lima) tahun. pelaku usaha yang melanggar ketentuan pada diatas dikenakan sanksi administratif. bab vii pelaporan perangkat kabupaten yang menangani perizinan terpadu sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usahapada meliputi jumlah dan jenis izin usaha(l), disampaikan setiap semester kepada kepala perangkat kabupatenmelanggar ketentuan diatas dikenakan sanksi administratif. bab riil.met bab viii pembinaan dan pengawasan bupati menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. bupati menugaskan perangkat kabupaten yang membidangi perdagangan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud padaperangkat kabupaten yang membidangi perdagangan. pembinaan sebagaimana dimaksud dalam berupa penyusunan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi fasilitasrangkat kabupaten yang membidangi perdagangananksi administratif sebagaimana dimaksud dalam danapabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut. mtb berturut turut (tiga) kalpelaku usaha tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. bab ketentuan pidana pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam tetapi tetap menjalankan usahanyqanun ini mulai berlaku, maka hasil analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam dan dikecualikan bagi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah beroperasi sebelum gaun ini ditetapkan, pusat perbelanjaan dqanun ini, wajib mengajukan supp atau utm paling lambat (satu) tahun sejak diberlakukannya qanun ini, izin usaha yang dimiliki pusat perbelanjaan dan atau toko modern sebelum diberlakukannya qanun ini, dipersamakan dengan supp dan atau utm, pusat perbelanjaan dan ataudiberlakukannya qanun ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin usaha berdasarkan qanun ini, pusat perbelanjaan dan atau toko modern yang telah memiliki izin prinsip yang diterbitkan gaun dan belum dibangun, wajib menyesuaikan dengan ketentuan gaun ini paling lambat (satu) tahun sejak diberlakukannya qanun ini, panas: mati f . pusat perbelanjaan dan atauqanun ini, perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan pusat perbelanjaan dan atau toko modern yang sudah ada sebelum diberlakukannya gaun ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut, peraturan dibawahnya tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diatur berdasarkan gaun ini. bab xii ketentuan penutup peraturan pelaksanaan atas gaun ini, ditetapkan paling lama (enam) bulagayo lues. disahkan blangkejeren pada tanggal, maret kumail akhir bupati gayo lues, muhammad aru diundangkan blangkejeren pada tanggal, maret kumail akhir sekretaris daerah kabupaten lues thalib lembaran kabupaten gayo lues tahun nomor nomor register ganataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat berbelanja aan dan toko modern umum kegiatan perasaan ritel yang berskala mikro, kecil, menengah maupun besar merupakan bagian kegiatan perdagangan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah karena perannya yang strategis, dalam mendorong pertumbuhan produksi, distribusi, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta penciptaan lapangan kerja dan agar tercipta kesesuaian terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten gayo lues serta keselarasan dinamika ekonomi daerah, diperlukan pedoman penataan, dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. dengan qanun ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan berupa penyediaan tempat, perijinan dan untuk menciptakan adanya kepastian hukum, tertib administrasi, ketentraman, keamanan, kenyamanan serta untuk meningkatkan pendapatan pasar tradisional kabupaten gayo lues. berdasarkan pertimbangan tersebut atas, perlu menetapkan gaii. demi cukup jelas. tatoimemutuskandisingkat dengan dprk adalah dewan perwakilan rakyat kabupaten gayo lueskoperasi,atau dikelola sendiri untuk, yang berbentuk permulaan. pfairness) antara pelaku ekonomi can, cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pen ng cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran kabupaten gayo lues nomor. pengelolaanmodern non jaringan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang tidak satu kesatuan dengan manajemen pemasoknguntungkan. syarat perdagangan anesan izin usaha pengelolaan pasar tradisional, izbupati gayo lues.:. ajegayo lues. bab iiigelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional dapaterdayaan pasar tradisional milik pemerintah daerah diatur dengan qanun tersendiri. (l) pemerintah daerah berhak untuk mendirikan, memindahkan, memugar dan menghapus pasar tradisional. dalam hal memindahkan pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah, wajib menyediakan lokasi yang memadai. ketentuan mengenai pemugaran dan penghapusan pasar tradisional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. sea mendirikan, memindahkan, memugar dan menghapus pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati dengan persetujuan dprk. b. mp7tradisionalyang berada wilayah yang bersangkutan'beradaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada, se.penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada huruf harus mempertimbangkan lokasi pendirian pasar tradisional dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya, aksesibilitas,asar tradisional, atau jup2tatau toko moderndirian pusat perbelanjaan dan atau toko modern selain minimarket,bersangkutan. analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pusat perbelanjaan dan atau toko modern, sebagaimana dimaksud pada (l).m4i dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh pendirian pusat perbelanjaan dan ataupendirian sebagaimana dimaksud pada huruf harus mempertimbangkan lokasi pusat perbelanjaan dan atau toko modern dengan pusat perbelanjaan dan atauatau toko modern dengusat perbelanjaan dan atau. miopusat perbelanjaan dan atau toko moderndapat dilakukan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan atau toko modern dengan pihak lain. bagian kedua batasan jarak jarak antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan atau toko modern diatur dengan peraturan bupati. penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada h), berpedoman pada hasil analisa. bagian ketigt store, lebih dari (empat ratus meter persegi), dengan luas lantai penjualan kurang dari (empat ratus meter persegi), supermarket, dengan luas lantai penjualan kurang dari m2? (seribu dua ratus meter persegi), dan departement store dengan luas lantai penjualan kurang dari (dua ribu meter persegi). |
laten saya bupati aceh jaya provinsi acehpenyertaan modal adalah bentuk investasi pemerintah kabupaten pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikanrs gerbang raja sejati perseroan)rs gerbang raja sejati perseroan)rs gerbang raja sejati perseroan) bertujuan untuk memenuhi kewajiban modal setor baik dalam rangka pendirian perseroan maupun pemenuhan modal dasar pada pt. bars gerbang raja sejati perseroan), meningkatkan kinerja pt. bars gerbang raja sejati perseroan),iii penyertaan modal pemerintah kabupaten memberikan penyertaan modal pada pt. bars gerbang raja sejati perseroan) dalam bentuk uang dan atau barang milik kabupaten yang dapat dinilai dengan uang. penyertaan modal pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebesar rp. (delapan milyar rupiah).dan teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan bupati. penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui mekanisme perencanaan yang dituangkan dalam rencana kegiatan investasi sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan kabupaten. penyertaan modal dalam rangka pendirian pt. bars gerbang raja sejatan ga. penyertaan modal dalam rangka penambahan modal setor pada pt. bars gerbang raja sejati perseroan) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi yang meliputi analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko serta tersedianya rencana bisnis. analisis investasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim penasehat pemerintah kabupaten yang anggotanya terdiri dari tenaga profesional dan independen yangrs gerbang raja sejati perseroan)rs gerbang raja sejati perseroan) yang diperoleh selama tahun buku anggaran pt. bars gerbang raja sejati perseroan)pertanggungjawaban pt. bars gerbang raja sejati perseroan) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati dengan tembusan kepada dprk, satuan kerja perangkat kabupaten kpk) yang membidangi keuangan dan unit kerja yang membidangi perekonomiars gerbang raja sejati perseroan)satuan kerja perangkat kabupaten kpk) yang membidangi pengawasan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyertaan modalaret raja bupati aceh jaya, cap dto irfan diundangkan cabang pada tanggal maret rajaumum bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah danhubungan dengan hal tersebut atas, |
bupati gayo lues provinsi aceh qanun kabupaten gayo lues nomor tahun tentang peringatan hari jadiengan terbentuknya kabupaten gayo lues berdasarkan undang undang nomor tahun tanggal aprildipandang perlu dilaksanakan peringatan hari jadi kabupaten gayo lues sesuai tanggal penetapan undang undang tersebut, bahwa peringatan hari jadi tersebut merupakan upaya untuk mengenang perjuangan dan jasa jasa pendiri kabupaten serta memberikan dorongan kepada generasi mendatang dalam mengisi dan memperjuangkan pembangunan kabupaten yang lebih baik, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf perlu ditetapkan dalam qanunringatan hari jadi kabupaten gayo lues. bab ketentuan umum dalam qanun ini yang dimaksud dengan: kabupaten adalah kabupaten gayo lues, pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten gayo lues, bupati adalah bupati gayo lues, dewan perwakilan rakyat kabupaten disingkat dengan dprk adalah dewan perwakilan rakyat kabupaten gayo lues, rapat paripurna istimewa adalah rapat anggota dprk yang dipimpin oleh ketua dan atau wakil ketua dprk untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan. hari jadi adalah saat pertama kali digunakan atau selesai dibuat atau diresmikan. kaus pembentukan qanun ini bertujuan untuk: menyelenggarakan peringatan hari jadi kabupaten, menyatukan pemahaman masyarakat tentang sejarah pembentukan kabupaten, menumbuhkan semangat mencintai dan memelihara nilai luhur dan identitas kabupaten, meningkatkan rasa memiliki untuk pembangunan kabupaten,dan mencapai cita cita dan tujuan dibentuknya kabupaten. bab penetapan bagian kesatu penetapan dengan qanun ini ditetapkan hari jadi kabupaten tanggal april hari jadi kabupaten sebagaimana dimaksud pada diperingati setiap tahun sekali pada tanggal april. ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peringatan hari jadi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua penyelenggaraan dprk menyelenggarakan rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari jadi kabupaten setiap tanggal april dengan agenda pemutaran film dokumenter sejarah pembentukan dan profil pembangunan kabupaten, pembacaan sejarah singkat pembentukan kabupaten oleh pimpinan dprk, pidato bupati. dalam hal hari jadi kabupaten sebagaimana dimaksud pada bertepatan dengan hari libur nasional, maka penyelenggaraan rapat paripurna istimewa dprk dilaksanakan (satu) hari sebelum dan atau sesudahnya yang ditetapkan dengan keputusan bupati. selain rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada memperingati hari jadi kabupaten dapat dilaksanakan dengan kegiatan: melakukan upacara, menggunakan menggunakan pakaian adat gayo lues, mengadakan kegiatan kesenian daerah. kegiatan lainnya. dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan, maka sekurang kurangnya (dua) bulan sebelum peringatan hari jadi, bupati membentuk panitia pelaksanaan peringatan hari jadi kabupaten gayo lues dengan melibatkan unsur pemerintahan daerah dan organisasi kemasyarakatan. setiap pelaksanaan peringatan hari jadi kabupaten, bupati menetapkan tema yang dapat dicapai dalam (satu) tahun depan. bab iii ketentuan penutup pada saat qanun ini mulai berlaku, qanun kabupaten gayo lues nomor tahun tentang penetapan ulang tahun kabupaten. ditetapkan blangkejeren pada tanggal, april sya'ban bupati gayo lues, muhammad diundangkan blangkejeren pada tanggal, april sya'ban sekretaris daerah kabupaten gayo abidin pahang lembaran kabupaten gayo lues tahun nomor penjelasan atas qanun kabupaten gayo lues tentang hari jadi kabupaten gayo lues umum keberadaan hari jadi kabupaten memiliki arti penting bagi pemerintah dan masyarakat kabupaten gayo lues untuk memantapkan jati diri, sebagai landasan hukum masa depan. penetapan hari jadi juga akan melengkapi identitas diri yang mencerminkan nilai nilai budaya yang luhur dan nilai nilai perjuangan yang menjadi keteladanan dan ciri khas masyarakat gayo lues. citra dan kekhasan kabupaten terletak pada keberadaan kebudayaan yang beragam dan keberlanjutan yang bersifat nasionalisme dan bebas dari aspek aspek kolonialisme. hal ini sangat penting untuk menunjukkan peran dan kedudukan kabupaten gayo lues yang sangat menentukan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. berdirinya kabupaten gayo lues merupakan sebuah perjuangan panjang, yang prakarsai oleh tim dan stake holder lainnya yang didukung oleh masyarakat untuk memperjuangkan ketertinggalan dari aspek pembangun, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dalam wilayah kabupaten gayo lues. peristiwa jadinya kabupaten gayo lues diawali denganvinsi daerah istimewa aceh tentang persetujuan pengembangan wilayah kabupaten aceh tenggara, nomor tanggal agustus yang kemudian ditetapkanbertepatan dengan tanggal april sebagai tonggak sejarah yang monumental, unik dan signifikan. pada saat itulah disahkannya undang undang tersebut, maka kabupaten gayo lues secara resmi dan telah. nyata berpisah dengan kabupaten aceh tenggara, yang berarti menandakan berdirinya kabupaten gayo lues dengan segala komponennya. dalam perjalanan sejarahnya kabupaten gayo lues menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam bidang pembangunan, ekonomi, dan pendidikan, awal berdirinya kabupaten gayo lues dipimpin oleh ir. muhammad ali kasim selaku plt. bupati gayo lues yang telah memberikan pemikiran dan peletakan pertama pembangunan kabupaten gayo lues. semangat dalam penuntasan berbagai tantangan yang dihadapi oleh kabupaten gayo lues telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten, dprk, musica plus dan seluruh stake holder kabupaten gayo lues dengan berupaya secara bersungguh sungguh untuk menjadikan kabupaten lues menjadi kabupaten yang bermoral, bermartabat, dan berwibawa dalam masyarakat kabupaten gayo lues. dengan memperingati jadinya kabupaten gayo lues dapat berperan besar mendorong semangat pemerintah dan masyakat untuk mencapai cita cita para pejuang jadinya kabupaten gayo lues dan hendaknya memperingati jadinya kabupaten tidak hanya sekedar upacara seremonial semata akan tetapi mempu mewarnai makna cita cita dan tujuan diperjuangkannya wilayah pembantu menjadi kabupaten gayo lues. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran kabupaten gayo lues nomor. |
odg, . dana perimbangan sejumlah rp. , , lain lain pendapatan daerah rp. , ,, transfer khusus sejumrp. dan pemerintah daerah lainnyahasilkabupaten aceh singkil ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah. ditetapkan akil pada tanggal febrian umami awal ty3a bupati aceh singkil, dulu diundangkan singkil pada tanggal februari ema mimadil juta sekretaris daerah kabupaten aceh sin |
pes pancasila qanun aceh nomor tahun tentang retribusefisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemungutan retribusi aceh serta optimalisasi pendapatan asli aceh, perlu penggabungan (tiga) qanun aceh mengenai retribusi aceh dalam (satu) qanun aceh: bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh, retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli aceh yang pengelolaannya dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang undangqanun aceh)retribusi acetribus. erie tam meta amanat gg. sekretariat daerah aceh, hh. sekretariat dewan perwakilan rakyat aceh, dan ii. badan kesatuan bangsa dan politik.angkatan pemakaian kekayaan acehlelangrminal sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh dinas perhubungan aceh. pemungutan retribusi tempat khusus parkirkelautan dan perikanan aceh, dan dinas lingkungan hidup dan kehutanan aceh. selain ska pemungut sebagaimana dimaksud pada (l), ska dan atau unit kerja lainnya dapat juga menyediakan layanan penggunaan pemanfaatan tempat khusus parkirnginapan pesanggrahan villa sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh: dinas pendidikan aceh: dinas kesehatan aceh, dinas pemuda dan olahraga aceh, dinas. mere, mma malas. modules xad '0zt t income19 sopo lewat main secures 1ad 'sl svy apojawg (bh) union meiosis usus codes sad howosyord woy (t28 units3ewy (bt samotuataanaa yeung press apow (n hn) xetuoury yeg unt yep hyun :essays3utj senen injured see wnojrdoge etin3usd nyvonvawadn nyg militan avignon living ldn unse3 1ed under emas lie jad ueber8oy isnyiom sui np2 eny ema sov nvnvlahgm nya didih nvonnhonitsvnig| atm says mov nvnvlnham nya angin nyonnhonti seni| axx refejag bunny emas grey aad weni eny ema hae nolvenani nvg nolans isvniwasni lan (saj pide) uonojag 'idol ueesyl swing sesama we3uop demo aug psexynuap (tt api awug yoon uvekeyo demo aug sirip uny wegegerdg ulp from emo od cost uny opo ioyounog userepus h osz uny opo skena dosis pom j81098i z0st sih uny wenxue, uep dewey, umo od isi zip uny 2poy (stz nny aon) gov nvvavmay nvivavn inginkan vbvsl svp isniimlam arini nyuvsak nya anlunnis goro swapantwamsen cbooo| goo respon pajunusa geo swasta ce g00rst tsuooons sponmetem tomo oem guns nesdusi xnyowosyajduroy 2pola (cop) tamil uryepesay jahres 1ad '0z maydutojaj 2po1iw nadya (sc radius jad pom apogee ha) uii ueh eyed 'st 1nawonyyolg spo reduresaod |oo001 ( indozone3i0 pogo escu auyowojojonyadg pojok usjenesyah work (pc mljsumarin 2pojok (sl) ini ep' seed (ec sw amma sw mmen modules sad svy pooja (ny) seng secures 1ad svy apogee (os) wnrusros (lt swa golunmon bau setan forest udara too ninyowojojonyyadg poros co) segoe uno ljouosyajduroy ,,. ibc unse o00's upon (x05e9) weiss sewa ueyepesay (ci yuna wosyaid pop (s0oe9) inisrex types2 xrnoumaean (ssj) 'susdsnsiog, seed yez nvonvsalim laa) nvnvavi siap "on capita bau upe copy uer4roy umum od osi zip uny opo were iog ubp omn demo au0d sosis uny spo i0j0urr ubbiepuoyy pos uny opo ted ren fosil opo tungro je10g pi most uny opo tunjung tep yue ubemolu2 topi uny (st2tp name ago) harv nvvavagm nvivavw isnsinlan visa vsv isiirilta diisi nvavsat nyg mnlanyis aidoosozoiw uoyyuela lectures xad oidoosorotm soyjusg tinagamas month wan sommtsiaan (oo yansunaj spora sejrutreiw anpsuilijol pojok known bezos vyruedi yez (6s mupowojojoyyads pooja (saw) uadroyag (8s tanoe aan menit i2musim pojok moh) purus u8 x0 reoojorg (9s mujowoyojonyoodg opo ( z eprints (ss xinysuogojo1nyang pogo (pos) rgj ins (bs secures aad '0t muowojojoryoadg ( no) ep!iuris ( s ladies 1ad ljdutojo joayoodg apoyo (n on) yann (1s gnyawoyojonjoadg pojok n zon) imin (og modules jod mnyjunny, pogo (id) (6b anyowojojonyoodg apoyo (u) ikona (gp svv apow (g) uxxo (1b wan svv logo tegen modules xad svv pooja (bv) melas (bt: swv spora (ad) teguran, (ep modules 1ad sfv apogee (uz) susu (zb secures zad uo'0s svy apow (in) min eny p013w begerak, swara tee nvonvualam (da) nvnvavt sine native bauutet ubbarhyom moa ld most zip uny were iag wep soit upemoawi sisi zip uny opo jompo weerepus m loss sip uny opo uedurny cost uny opo wnyrogerogr i most stp unta opo eun$deg uep yehey, demo aug tostctp uny opo nav ou) gov nvvavash nvivavw isniinlin vbvsl svp isnainlan final nvevsaf nvg anlmnnis nda our tan torii tk. tm. 'stt teoiwisyi o1y raja solo (on) piso us$ secures sad teorursyg oayoarg epik yo1g uozseo rep (y) apogee ye3uny bury sursgoy report jose pojok asi) ngg perigi ted re3 ol, 'ct uttwesorereg pojok (zos) piso1g angin (it secures aad uewzres spot (zon) #vismo us8o1gin muyowojojonyoodg pojok ppishouow grey taylors osn tenay g jahres sad 00s' rey o1221a dh istri sah uegegtwapay wep innemdwa, bo ylyawnseig apow (asi) ngg poxryreg reog, secures 1ad usz svv pojok lgd) rejim yeung, musik ury eren secures zad svv pojok lum) wesel svy poros (nz) 3uos went swarantamuu l lectures zad svv opojowg wuntmorny nej iseedaig eki jaa jahres zad svv apojayy sy) situasi secures 1ad svv pojok (po) umrurpey lao api batufet yoon wee yom bemo wd osi sip uny opo) wegen iog ulp iso od sort zip uny pom journal weerepuo m pos sip univ wereng ost uny opo umno pi gostztp uny opo usundurg uep yue, mau og most otp uny opo (http navy ow) gov nvvavhah nvivavw isnapilin vbvsl svp isnapilin rivi nasa nya unionis "00s yeg irj uep jiv "ueb ybuitj serpent injure ied uo) uegureduag see uje doge| terlindung juang opo gedung ng2 g iny rayadoonn jae man khwopop komando1y urundueg gereja isopoda pojok yue, secure jnjaureled seinen3udg secures 1ad "0sz sejisedo uoz episyolg gren op) isi logam9 modules zad oh) grey pipih teo syy onpfora pojok (oh) greg bout (st modules 1ad s1t teori oxyoogg u28 (bi epotpiss ol) ora mlijsuioulidyj, 2po jay| se) idemdura) (ur kerja bury apogee (desy weyeyaday)) seysedo sti teo tur o1)o2 ojo (pho) weyjow sen fermata pandora spam sth) epy us8opr ory oxyoorg spot (con) epik ho1g bon story oaydarg spot (2os) episyorg anjing lt: dini, aurea yoon usekegon demo uog strip uny spot wejererog uep som pem olu od gossip uny iojourog use iep usn posisi uny opo wedueny comic opo unpo jerome i zustzip uny vsundueg uep yeul, use mau og most city any opo ttz nna aau) harv nvvavasm nvivmvw isngiultu hyun svp isnatllan rivi nvavsat nyg unlanu41i21504ten play udara ambien udaratmisi sumber tidak bergerak oo persampling ssesmman erna cetakan udara emisi sumber bergerak spesimen padatan jasa pemakaian kendaraan bermotor, mesin dan peralatan: speed boat meter per hari tds meter saling meter meter dhl meter per hari spectrophotometer water sampler vertical) portable water current speed o ) ) | 4s0000| perhari soil tester impinger air sampling pump toxic gas probe per hari sound level meter emisi gas analyzer per hari | dust monitor portable manual stack sampling digital opacity meter per hari || vibrator meter indo air quality monitoring lux meter thermometer genset jasa operator alat alat emisi sumber bergerakrea lainnya |. ambient gus analyzer mobile jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi: ruang abg bai kapasitas orang fasilitas ruang praktikum utd kesatuan pengelolaan hutan taman hutan mena raya pecut meurah intan sewa aula selawat: kalangan umum |. utd kesatuan pengelolaan hutan wilayah sewa aula gedung geudeu utd balai penanganan sampah regional ukuran s.d setiap bulan ukuran s.d sewa alat berat per hari jam) sewa truck sampah: secondary truck roda dumb truck sempat dump truck lanshare sewa lahan: xxvii dinas energi dan sumber daya mineral aceh utd laboratorium energi dan sumber daya mineral pengujian laboratorium atas air tanah sumur bor): temperatur dengan metode termometer per sampel kekeruhan dengan metode turbidimeter per sampel daya hantar listrik dengan metode potensiometer per sampel address sad seas) s6 soft wish 2pola redup o'en (too address 1ad xeo4) s6 tet wils spo kedua o'x address asd teori) sg tet wish spo flop oli (too dubes zad aed) s6 tet wus pooja kedua fog wsv shojo suap misi 2pojok redup iot address and ha) ge tet misi solo flop obw modules 1ad 's$ sg mls buah obo :unsd rep jw.rwy 10yog, andy yiwojog nster duduk neg equity sisitpuy i9jswejej unl voye money uellnduag secures xad jnjpwojoydonyoadg 2powo sup sue "0s ieurojoydo.nada apojajy buah sog jayawojoyda.joong apojayy suap ty) wntununjy betty pom ust kodok mojungepaay kem span tetap unseen modules 1ad lijouna)li, 2poy3w suap sistem secures zad 's li2uiliojoi 2poin we3uap con) yen secures aad 'gz lijusuiabih 2poin redup iej iaj jep sal jahres 1ad mayor pojok ue3uop yndojowe3ig ipo w:3uop neg o00se haa senam uap esa nyonyaslin (da) nvnvyav tdd singa tel baru ody ter ary oau od osictp uny olok wej efe iep flow ubemoau od sostctp uny opo iojouli seri pus sirip uny opo uedueny sipil uny opo impose doge i 20ost uny opo ueundueg uup dewey, arms og most zip indy (steht nny gaon) gov nvvavmgm nvivmvm isnjinltu yvhvsa svp sungai. ini, nya sag nyg #nikana.ls p46 et ins pojok ue3usp ouw c0ot pl6i el ins pooja urdu (d p169 ins spora we3uap namea lot te0et bpom atap secures zad uz p469 t ins 2pola ur3uap p661 ins pojok ve3uap uep seng auounuy yuopeds jutdorgey tilt busted secures iad lswojojon)msds ape jesus oo'ta (ur p661 bo9 t ins pojok sup kota progam redtop p661 809e t ins 2pojok we3usp oun b661 ins yyyy uap zen |o .ppdwesaod |zoos9 | ) voi g09e e1 otonom we8uptown bo p661 ins spo :rep lap o3w p661 r09 t ins pooja suap or9 b66 t bo9e t ins pojok suap zo1, t ins spora bop 'otot modules 1od p661 b09e t ins spora sup ory secures 1ad p661 ins 2pojok suap zo1g (2renger ngy ssel en, tetapi2a ker img anjoagz ytuojuag joey sunday1) sunday 96p t ins sd0jam ue3uop uuo) serdang modules zad lystumnjo 2pow ue8uop mls spoon kedua o'h modules zad layowrojojonnyods pooja buah cola mama api upe body uee arya umum oau 9strip uny wegurerog uep tico week od sosizip uny opo jong werrepuo m pos sip uny opo uedueny costzip uny opo anprojs10glt most stp univ opo usundurg uep yue, kew oau od most uny spo ttb nny adu) harv nvvavaah nvivavws inginkan visa syp isnjinlau civil nyuvsaa nya unjmnels wan nina pan hap ea. tool fid pooja ur3uop oaa e00f nid pojok ur3uap rejo, iod jahres 1ad p i ins spojayy suap yoon sereddid apa tatap lectures aad lnyowojojonnyod opo jom ur3 uap o'd p66t t ins apow buah open (modules xod p661 ins 2pohon suap ot4 p66 t b09e t ins solo suap osn p661 ins 2pojok buah ins #pola we3unp on, z119 ins powo bupati1z sela tap t00t t ins apow sup otot otot et ins pojok suap total . z002 ft ins spo bus o1s (pb "uodiiz riset hsien isb4 wei8o1 'gs v661 ind jahres aad p t ins 2pojok suap young isesedolg secures xad swy spoon bop secures 1nd syv 2pojajy duo oom ama labor ema pora tetrad 's61 svv param suap (modules aad syv apojoaw suap inowogojunnyodg epoca buah p469 t ins pola we3uop tara tiri baw wewsnyo umum od most uny weyererog uep iso demo od sostctp uny spo colour iog rep ush posisi uny apod vedueny eostztp pom umpoyerogei 2sirip unta spo weundurg uep yeu rj, uboat od isi sip uny icon tniv nnh ago4) sov nvvavhah nvivavwf isnjrilan hyun svp isnjinlam civil nausea nvg unlunuls dinas syariat islam aceh,badan pengembangan sumber daya manusia aceh, badan penghubung pemerintah aceh, dan sekretariat daerahtempat penginapan pesanggrahan villalabuhmpat rekreasi dan olahragalingkungan hidup dan kehutanan aceh, dan badan pengembangan sumber daya manusialayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahrag. see laten secures aad svv apow buah par secures zad svy pojok ue3uap span ppa tari sara kelas tap "0l svv pojok medusa tor sea arp inawojojonyodg apoyo suska lectures 1ad wibowo,ojonyyods 2po1 iwy tre3uop tj, senja ppojayy kedua oam lectures 12d liawnjoa poin ve3uap je1 oj, uri8011x v66t 1ad jahres and 96pe fi ins 2pojok suap young treredaig modules 1ad uno spoon bop teo maia s008 wakaf telp span tan adi 00f spora bus svv opojowy medusa foc pojok suap sos p nyonya.lam (da) nynvav tdd siap vinyl eau mge yoon uee aegon ure og osiztp uny weyegerog wep uee motto, sort tip uny jowmzog weerepus h pos uny vedueny 0sic uny spot noje1og b'i zos1 uun apo veundueg vep yue remo od toxicity funny (sisi gov) sov nyvyavmih nyvivmyw ingin.ltm nusa svp isnjimilae atnvyi nasai nyo hwialmnsls men bumn fiba naas wish powo suppl ots sau pora anion tana ora tia spa gap ter san urat sat tatap secures 1ad svv pohan ue3uop kota b661 869b ins spoon suap 669b ins pojok sup rejo maa senang gan tata ora pus hkn 's2 sabit 2poin bop ozh lectures aad lyowojcjonnyodg pojok ue3uop ton ppp text secures 1nd svy 2po1ay buah osw ins shojo buah go'd ins apojayy suap juo) mandi svv 2pohon suap poso owaceaa mewarmamar api unse sov weeluyoy utama apod ost stp uny wegeyerod yep from demo od sort stp uny poh jorong ueerepus yh pos uny opo vedueny ost opo urn jer ei 2ost opo weunjdueg uep yei, upe og tostcip uny opo (stz navy ou) sov nvvavhah nvivuvns isnarilau vbvsl svp isnatnlaa tni nyuvsaa nyg atlantis ian ken mena mann misi osi 2pola kedua swnesny, reg secures zad lie'a nis lit osi 2pojok ue3uop ngy misi ie osi we8usp avalor, misi osi 2poin suap you9 tserodard reduces 1ad svv pojok ur8uop 's8 lyawojojorn yang pooja buah cok, bpom iad jahres 1nd p ins 2pojawy kedua young) isesedaig secures svv 2pojok uurduap or9 say bkp say arta 'sl1 luas apojawy kedua o1s torres aod svy apow suap upurojojonyadg apoyo e3uap sbn jin.l upe auy demo add otp uny opo wej resor uep isin arema od sontctip unta opo mojo iag urbi pom most opo vedwenyg 20si2 opa typo j i bi cost uny opo usundueg mep yesus, seno anode osiztp uny spo (story nnx7 aow) gov nvyavmim nvivavmni ngin laa yvhfsn svp injil.lam ini nav sag nyg animahidrogen total dengan metode iso ast nitrogen dengan metode iso ast liang total engan metode iso 8s! dan) pertama karbon dioksida dengan metode ast .c00 per sampel kalor dengan metode ast nilai kalor dengan metode iso ast nilai kalor net dengan metode ast . ash sewa mesin dan peralatan: aan sewa mesin ser taman www truck drilling ian hanjin power hanjin power skin mounted per hari kompresor: ahs pds sewa peralatan: alat ukur total station alat ukur edm alat ukur theodori waters peralatan survey mineral alat lengkap! proton magrnetometecor geometric geolistrik grs uji fisik batuan kuat tekan dan berat jenis) well logging per harl pumping test bore hole camera per hari xxvii dinas perindustrian dan perdagangan aceh dinas perindustrian dan perdagangan aceh pol sewa kantin utd balai pengujian dan sertifikasi mutu barang ken pengujian laboratorium: |. abu sulfat . abu tak larut dalem asam tune arabian ore |. air pangan oven) amonia ri) asam lemak bebas bagian cacat bagian tak larut dalam air bahan pengawet asam benzoat) per sample bau organoleptik) biji berbau asap dan abnormal atau berbau asing per sample |a8 biji berkarang biji berkarang busuk, melembaga hitam biji berkecambah |. biji bertetangga . biji gulma |. biji pecah biji rusak biji tidak terfermentasi bilangan asam aa, rat ec. non orders 1ad itg survey uep 1yny reply hasan 's segsaapur amara 'z gnerpreny) urewaog ana a ojdures 1nd 'tz press jelas elj powers origin elev argues 1od eso ioy spucuiop biokimia ubibuisy para sean sama toy anjung wang oii iew9 temp mol suodursg n3uy egontiw ilu) minang "0z urea gurem ing were ang oz yel ing memang ojdures zad inde suo ang orders jod sulung yng $& ofdures zad kredo ang am o1dubes zad '0l episyozog beli 1osg ueduerg p taman bau yoon upe uer od ost tip funny weyjuyerdg ubp vision ube mau odg sort zip uny 1010mpeg weerepuoy post uny ve3deny 0sirip opo impose doge i zostztp uny pok wewifueg uep sewu ure oa jose zip uny pom ttb nny adon) harv nyvavmam nvivavati sigla lda visa svp ingin.laa ini, nyu sad nyg holmnnls goresan torepsom oe| sem sejisoysia uedejueuny ojdures 1ad (uaszod unand uepigures) joueur) joueur uurereg cen jeda doo'sl ueyntayoy teens tejo year iyogey argues zad den8usy yez dewey (eno) weyeseurog dewey (preston) ide kepe figures jad 1yow) tde remeh us) yeiy ure bo1 reply (no) eegwoy wre8o1 reply ojdures (uz) 3uss ure8o1 alpen apa ran spa lpse dan sape tolanupeo urip asam mao una unse (sy) ussr ure sog sepoy sense kane batufpi yoon ure lebih olu od sirip uny spo wejerurod uep upon upe mau odg sostztp uny pom jowmrog resep sy posisi uny opo wedueny osz opo amp doge i most sip uny opo ueunjdurg uep dewey, remo awg iostctp uny nnh gaon) harv nvvavash nvivmvw isngpilan vbvsl svp isnapilam ini, nasas nvg unlaunyis figures sad (renta) rrem 9c1| kopuoamon eta sei inenreny) sexo ere tin cct tapa maa oci bos) remis ya: sit) jersey 3e1os ii| emnsmam ogdures 1ad wntusj2s iii renew) sot| (rid) xpij uonjuayay agonsejd uedejauog ot| semena oee con bezos) jin 2itunes aad icon sego pen temfysapi too manisan sej men mara batufet yoon ary lemo awa sirip uny were iag yep sow weo wong sosis uny opo jong weerepro n osis uny vedweny sic spon uny pt zostztp uny weundueg uep year, urbmoau og tosizip uny mnctv show) harv nvvavngm nvivuvwai isngpilan vbvsl svp isnirilan arxiv.l nvnvsas nya unlannls struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha retribusi pemakaman kekayaan aceh (kode akun kode akun penyewaan tel penyebaran kekayaan aceh lainnya layak ( zat organik angka kran) tar sitroneai sewa alat laboratorium sederhana per unit catatan: layanan pada utd bomb untuk pelajar dan mahasiswa diberikan pengurangan (diskon) (dua puluh lima persen) dari tarif badan perencanaan pembangunan daerah aceh |. sewa kantin per tahun aman bad pengelola kemana asah t t sewa ruangan untuk usaha fotokopi . sewa ruangan untuk atm per tahun sewa ruangan untuk usaha fotokopi per tahun sewa ruangan untuk atm soo badan kepegawaian aceh naa penyewaan aula: aula! per hari aula per nari sewa ruangan untuk usaha fotokopi badan pengembangan sumber daya manusia aceh penyewaan aula auditorium: ala kecil orang: kalangan instansi pemerintah pakai kalangan non instansi pemerintaea keterangan |. aula besar auditorium orangakan per hari penyewaan laboratorium: laboratorium bahasa kapasitas orang:pakai per hariakan per hari penyewaan ruang belajarangkatan kalikalangan instansi pemerintah kalangan non instansi pemerintah xxiii sekretariat daerah aceh umum, sekretariat daerah aceh (satu) kali sewa aula serba guna setda aceh pemakaian pemungutan retribusi penjualan produksi usaha aceh sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh:dan dinas perindustrian dar perdaganganjualan produksi usahbagian keempat objek fasal objek retribusi pemakaian kekayaan aceh sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pemakaian kekayaan aceh, antara lain penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, kendaraan bermotor, mesin dan peralatan serta pemakaian kekayaan aceh lainnya. dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan ace:, yang secara khusus disediakan oleh pemerintah aceacema, sewa aula anjing mcn mata sewa kantin sewa ruang bank aceh sewa ruang usaha koperasi sewa ruang atm anjungan tunai mandiri) per tahun (kantor perwakilan pemerintah aceh medan sewa ruang rapat beserta fasilitas: |. siang sekali pakai) malam sekali pakai) sekretariat dewan perwakilan rakyat aceh sewa kantin sewa ruangan untuk usaha koperasi sewa ruangan untuk atm bank sewa kantin jar, gubernur aceh, konsep nova irwansyah aga atenas lampiran vtarif umum sesuai dan ayat sewa tanah kosong st ,33t6 nilai tanah) dimana: sewa tanah luas lahar. (m?) nilai ditentukan ditentukan atas nilai wajar berdasarkan hasil penilaian tanah tanah yang dilakukan penilai atau tim yang ditunjuk dan dilaksanakan pada saat tanah akan sewa, a:) dimana: luas lantai bangunan (m3 harga satuan bangunan, berdasarkan nilai sisa bangunan penyusutan untuk bangunan permanen 2fo tahun penyusutan untuk bangunan semi permanen 4f2 tahun penyusutan untuk bangunan darurat tahun penyusutan maksimal catatan rumus atas disesuaikan dengan faktor penyesuaian periodisitas sewa dan pemberian insentif) yang diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur aceh per. gubernur aca,), nova irwansyah lampiran akun aceh nomor tahun tentang retribusi aceh struktur cmat tarif umum saat pemakaian gedung: sewa aula untuk kapasitas orang: po. untuk keperluan pemerintahan per hari untuk keperluan non pemerintahan sewa aula untuk kapasitas orang: setan) untuk keperluan pemerintahan untuk keperluan non pemerintahan per hari untuk keperluan pemerintahan untuk keperluan non pemerintahan per hari ruang rapat: untuk keperluan pemerintahan untuk keperluan non pemerintahan ruang laboratorium komputer: bea untuk keperluan non pemerintahan ruang makan: untuk keperluan non pemerintahan sewa rumah dinas: lokasi: ibukota provinsi kota banda aceh (maksimal bulan) lokasi: kabupaten kota (maksimal bulan)ra keterangan # per per bulan lokasi: ibukota provinsi kota banda aceh (maksimal bulan) per per bulan lokasi: kabupaten kota (maksimal bulan) sewa tanah kosong: per per bulan lokasi: ibukota provinsi kota banda aceh (maksimal bulan) lokasi: ibukota provinsi kota banda aceh catatan: sewa diberikan berdasarkan adanya even tertentu perm per hari per per bulan lokasi: kabupaten kota (maksimal bulan) lokasi: kabupaten kota catatan: sewa diberikan berdasarkan adanya ven tertentu perm per hari sewa sound system sewa aula kapasitas kecil orang kapasitas sedang s.d orang) kapasitas besar orang per sisi sewa videotron per detik sewa ruang untuk atm: jalan arteri primer jalan arteri sekunder bunga tang area: nusa tspemasangan iklan pada website: pemerintah aceh dengan bul ukuran dalam format jpg atau gif atau per isi per format file gambar sejenisnya. website par gubernur aceh, nova irwansyah ark gamelelangan (kode akun kode akun jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan tempat pelelangan jenis pelayanan general keterangan (ai mas selatan perikanan act op pelabuhan perikanan jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan tempat pelelangan: jasa lelang per kilogram time cruiser sewa lapak tempat pelelangan ikan gubernur aceh, nova irwansyah lampiran viises ruavanas dinas perhubungan aceh po. utd penyelenggaraan terminal tipe pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan: kenderaan bermotor roda dua dan roda tiga kendaraan penumpang . bus kecil per sekali masuk bus besar per sekali masuk pelayanan penyediaan tempat parkir menginap: pesanan kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga bermalam bus sedang pelayanan fasilitas tertentu: penggunaan area terminal |. sewa reklame baliho tempat kegiatan usaha: sewa ruko sewa los per per bulan sewa kios per per bulan sewa los per per bulan sewa loket per per bulanjenis pelayanan tae) keterangan kelas sewa ruko per per bulan i sarana soo per per bulan sewa los per per bulan sewa loket per per bulan gubernur aceh pms nova irwansyah tlp teki nama era aam da, lamp peran vtan keterangan (dinas pemuda dan olahraga aceh utd gelanggang pemuda dan olahraga harapan bangsa roda dua per unit (satu) kali parkir roda tiga per unit (satu) kali parkir roda empat per unit (satu) kali parkir bus truk per unit (satu) kali parkir dinas kebudayaan dan pariwisata aceh roda dua per unit (satu) kali parkir roda empat per unit (satu) kali parkir dinas kelautan dan perikanan aceh toer pelacuran perlahan w |. lokasi dalam kawasan utd pelabuhan perikanan: roda dua per unit (satu) kali parkir pedagang ikan muse) per unit (satu) kali parkir roda empat p.o00 per unit (satu) kali parkir roda enam per unit (satu) kali parkir kendaraan intersulir atas roda enam) pst unit (satu) kali parkirbis keterangan s t dinas lingkungan hidup dan kehutanan aceh ptd kesatuan pengelolaan hutan roda dua per unit (satu) kali parkir pada tiga per unit (satu) kali parkir roda empat per unit (satu) kali parkir pada enam per unit (satu) kali parkir jas. gubernur aceh, nova irwansyah arta..mpa:aceh. dikecualikan. lampiran riil b gax0.! jenis pelayanan beri keterangan tarif umum sesuai dan |. roda dua per unit (satu) kali parkir |. roda tiga per unit (satu) kali parkir roda empat per unit (satu) kali parkir rodatmam per unit (satu) kali parkir kendaraan intersulir diatas reda enam) per unit (satu) ka. parkir ya. gubernur aceh, use nova irwansyah mena sea mena ma. lampiran ix.a manub mama (dinas pendidikan aceh (dinas pendidikan aceh. sewa kamar wisma handayani: kamar vip: yoo kalangan pendidikan kalangan non pendidikan standard: banda aceh dan kabupaten aceh besar sewa kamar: kalangan pendidikan kalangan non pendidikan sewa kamar mess: kalangan pendidikan (satu) kali pakai kalangan non pendidikan kota banda aceh dan kabupaten aceh besar kalangan pendidikan |. kalangan non pendidikan sewa kamar standard: kalangan non pendidikan kamar per hari ban opd balai pelatihan kesehatanesar keterangan dinas pemuda dan olahraga aceh utd gelanggang pemuda dan olahraga harapan bangsa sewa kamar mess pemuda w pemakaian bisnis profesional pemakaian edukasi c0. pemakaian kegiatan kepemudaan per hari kegiatan olahraga instansi lembaga loka! daerah nasional) per hari kejuaraan olahraga nasional kejurnas) sederajat kejuaraan olahraga daerah kejuruan) sederajatkejuaraan olahraga mahasiswa tingkat nasional sederajat per hari kejuaraan olahraga mahasiswa tingkat daerah sederajat iii pekan olahraga nasional pon sederajat pekan olahraga daerah porda) sederajat per hari pekan olahraga pelajar nasional panas) sederajat per hari pekan olahraga pelajar daerah polda) sederajat pekan olahraga mahasiswa nasional komnas) sederajat |. |i6 pekan olahraga mahasiswa daerah pemuda) sederajat kegiatan olahraga tradisional lokal daerah nasional)|. kegiatan olahraga usia dini lokal daerah nasional) pemakaian sosial dinas syariat islam aceh juta pengembangan dan pemahaman al 9ur'an pol struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha retribusi!tarif v0. jenis pelayanan rp) keterangan sekretariat majelis permusyawaratan ulama aceh sewa kamar mess sar kelautan dan perikanan aceh |pry kelautan dan perikanan aceh sewa messi: per malam per mahasiswa siswa kamar amar |utd pelabuhan perikanan samudera kotapraja kamar lantai dua kamar lantai tiga per bulan kamar lantai empat per bulan (utd pelabuhan perikanan sewa bangunan penginapan nelayan per kamar per hari dinas pertanian dan perkebunan aceh utd balai proteksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sewa mess asrama: untuk umum atau kantor per hari per kamar untuk mahasiswa atau pelajar per hari per kamar billboard (merupakan paket kegiatan rapat pertemuan yang diselenggarakan luar kantor sehari penuh dan menginap) paket per hari per orang paket per hari per orang billboard: retribusi pemakaian kekayaan aceh dan retribusi tempat penginapan: pesanggrahan villa magx0| jenis pelayanan pes utd balai pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan semarkamar mes balai pendidikan dan pelatihan pertanian aceh sewa kamar asrama: kalangan pendidikan orang per hari kalangan non pendidikan sewa kamar guesthouse dan ii: kalangan pendidikan orang per hari kalangan non pendidikan vii dinas peternakan aceh ttd inseminasi buatan dan inkubator sewa kamar mess (dinas lingkungan hidup dan kehutanan aceh kesatuan pengelolaan hutan taman hutan raya a pecut meurah intan sewa kamar pesanggrahan acara sewa kamar pesanggrahan puspa sewa kamar pesanggrahan silva badan pengembangan sumber daya manusia aceh sewa kamar asrama: kalangan instansi pemerintah kalangan non instansi pemerintah sewa kamar guesthouse: kalangan instansi pemerintah kalangan non instansi pemerintabra keterangan badan penghubung pemerintah aceh sanga sewa kamar harian kamar per hari ktp aceh disc. president suite (sepuluh persen)) kamar per hari ktp aceh disc. suite (sepuluh persen) kamar per hari ktp aceh disc. deluxe room (sepuluh ben persen)) kamar per hari ktp aceh disc standard room (sepuluh persen)) extra bed jasa transit (empat sawah jam puluh persen) tarif atas jam (seratus persen) tarif ara sewa tamar patahan kamar per hari ktp aceh disc president suit ident suite (sepuluh persen) kamar per hari ktp aceh disc suit site (sepuluh persen kamar per hari ktp aceh disc. deluxe room (sepuluh persen) kamar per hari ktp aceh disc standard standard com (sepuluh persen))asa . sasa ruang pertemuan ruang rapat ts. oranginr. disc. (tiga puluh persen)) peak season, semua tarif naik dua puluh persen) asa ruang pertemuan bulanan |. ruang rapat lt. orang ruang rapat lt. orang roket meeting (komunitas aceh bawah jam coffee break only) disc. (lima belas persen)) | . makan siang malam saja (komunitas aceh setengah hari halfway) jam disc. (lima belas persen)) struktur dan besaran tari retribusi jasa usaha retribusi tempat penginapan pesan gerakan villa (kode akun kode akun pelayanan tempat penginapan pesanggrahan villa jenis pelayanan besar tao seharian penuh fully) jam disc. (lima belas persen)) (komunitas aceh billboard twin bed) disc. (lima belas persen)) fullhoard single bed) disc. 15x (lima belas persen)) sewa ruang kantor harga sewa daftar harga minuman kopi saring is. espresso kopi gayo) . kopi sanger panas dingin) cappucino panas dingin) cities latte ice hot chocolate cokelat aceh) air mineral ten panas ten dingin juice buah timun pepaya lemon tea tetamu kentang goreng upi goreng pisang goreng original pisang goreng keju coklat pisang bakar keju coklat mie aceh daging mie aceh seafoodina mie catur nasi campur aceh nasi putih nasi kuning komplit nasi gurih aceh nasi biryani kambing lontong sayur aceh bubur kanji rugbi | kuah belanga sayur pilek tantangan ea, tiramtumis aso00o| ayam bumbu kurma masak putih) |. keimaman ikan tumis aceh ikan asam krueng urap sayur tumis bunga pepaya |. gado gado tahu goreng aceh roti jala kari daging tampan oo| pulut panggang ketan srikaya nan kue bidang tape nameh pisang rebus kelapa |o.solo|l emping break | .3s000| nan nan era tatpisa keterangan kuah the keripik pisang keripik tempe men kearah badareuteuk wagon pisang sale am |. kue boi aksara paria sepeda motor parkir jam parkir jam, tarif per jam parkir jam parkir jam, tarif per jam tangan entry asa dry meaning laundry e i dry cleaning laundry pressing dry cleaning a tani soo pressing as000o| trousers dry cleaning aa laundryaceh sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah acelim,nama retribusi perizinan tertentu adalah pungutan aceh sebagai pembayaran atasdua jenis jenis retribusi perizinan tertentu, terdiri atas: retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan, dan cc. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. bagian ketiga. tah mamsweater a dry cleaning laundry dry cleaning |.a8000| laundry l pressing agama dry cleaning laundry . pressing shorts dry cleaning laundry underwear meaning pressing meaning oo pressing asam e namanya roof laundry polo shirt a taun ooo| (ar crossing soo mal.nara |. bening dress dry cleaning a laundry ee drs perang laundry pressing spouse ory saing sog laundry drv cleaning laundry laundry a pressing a dry cleaning laundry | .as000| night dress dry cleaning tahunan dry cleaning yana dry cleaning laundry a200| pressing r0000| nnnnna struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha retribusi tempat penginapan,sr keterangan dry cleaning laundry dry cleaning is.ooo| laundry pressing tee sasa transportasi antar jemput termasuk dengan antar jemput bandara soekarno hatta hotel uang tol (sekali jalan) termasuk dengan antar jemput bandara halim perdanakusuma hotel uang tol (sekali jalan) tidak termasuk tol mpv nova) dan parkir (maks. jam) tidak termasuk tol minibus hi ace) dan parkir (maks. jam) kit |(sekretariat daerah aceh kantor perwakilan pemerintah aceh medan single room single bed) kamar per hari single room (1wo one bed) kamar per hari standard room twin bed) superior room suit room king rig bed) deluxe room king big bed) kiannannn bot jan beat abeera keterangan jasa transit: (empat bawah jam puluh persen) tarif atas jam (seratus persen) tarif jen. gubernur aceh, yes nova irwansyah kir sean aan anta nang. sir sing lampiran ixra) keterangan tarif umum sesuai dan sape room dan kalangan instansi pemerintah kamar per hari kalangan nan instansi pemerintah sean room kalangan instansi pemerintah kalangan non instansi pemerintah sewa kamar mess sewa kamar asrama kamar per hari sewa kamar pesanggrahan penginapan sejenis lainnya kamar per hari untuk pemakaian ekstra bed dikenakan biaya jar gubernur aceh, nova irwansyah ana emlayanan kepelabuhanan (kode akun code akun pelayanan jasa kepelabuhanan v0! jenis pelayanan bnr keterangan dinas kelautan dan perikanan aceh utd pelabuhan perikanan jasa tambat labuh: jasa tanda masuk pelabuhan pas kapal: kapal tempel motor per kedatangan kapal perikanan berukuran per kedatangan, maks. kapal perikanan berukuran kedatangan, maks. kapal perikanan berukuran gt pt" kedatangan, maks. kapal perikanan berukuran pst kedatangan, maks. utama kapal perikanan berukuran, penang kapal per kapal perikanan berukuran per panjang kapal per kapal perikanan berukuran per panjang kapal per etal kapal perikanan berukuran penang kapal per kapal dalam kondisi tertentu: sengketa, kebakaran, penyelesaian surat surat izin, rusak, keadaan memaksa force majeure bencana alam, per kapal per etal cuaca buruk, perubahan kebijakan pemerintah) jasa inap kapal berukuran imbalan jasa pengadaan air per penyediaan air bersih: kios nelayan industri besa(en ng. imbalan jasa alat alat, slipway dock dan pelayanan bengkel: jasaalat: a e jasa forklift jasa tanki bbm dan instalasinya jasa tanki air dan instalasinya per ton jasa tungku pemandangan jasa alat alat: atm gerobak . per jam cool box peti ikan per unit per hari trans keranjang per unit per hari sewa papan reklame per bulan || jasa siipway dan dock: jasa slipway atas galangan kapal): aan sedang per per hari berat sewa tempat perbaikan kapal: op. sedang per per hari berat imbalan jasa pelayanan bengkel: nan ringan sedang jasa pelayanan khusus mesin bubut: a te (oo ringan max jam tea jam lo. 9m#ra jam imbalan jasa tanda masuk pelabuhan pas masuk: orang kendaraan roda dua dan muda tiga per kendaraan per bulan muse angkot per kendaraan per bulan kendaraan roda empat ) ) ) | per kendaraan per bulan kendaraan roda enams kendaraan intersulir atas roda enam) per kendaraan per bulan tarif harian: per orang (satu) kali orang masuk per kendaraan (satu) kali kendaraan roda dua dan roda tiga masuk muse angkot per kendaraan per hari per kendaraan (satu) kali kendaraan roda empat masuk per kendaraan (satu) kali kendaraan roda nain masuk kendaraan intersulir atas roda enam) kendaraan (satu) kali masuk sewa tanah dan bangunan: tanah pelabuhan: sewa tanah pelabuhan: lahan mentah per per tahun bt) lahan matang padat per per tahun pelataran per pzr tahun bangunan sementara tiang beratap per per bulan bangunan semi permanen per per bulan bangunan permanen per per bulan bangunan ruang pertemuan aula per per hari tanah yang dipakai untuk: lh) lapangan. penjemuran jaring penjemuran ikan: ruangan lapangan terbuka beratap bj) ruangan lapangan terbuka tidak tertutup tempat penumpukan barang: naa pemakaian lahan tanah pelabuhan: sewa lahan untuk reklame baliho per baliho per hari spanduk per spanduk per hari umbul umbul per umbul umbul per harimma sport counter promotion stand promotion per stand per hari sewa jasa col room sewa gudang sewa gudang keranjang jh2 sewa lainnya: untuk tempat usaha kantin untuk tempat usaha fotokopi per meter per tahun untuk tempat usaha koperasi per meter per tahun untuk tempat usaha lainnya per meter per tahun sewa alat perbengkelan: |. mesin las listrik peralatan las gas mesin bubut per unit per hari mesin serap trans bor per unit per hari kunci kunci per unit per hari sewa kendaraan bermotor, mesin dan peralatan: handy gps per unit per hari fish finder gps echo founder per unit per hari sart save and rescue transponder) radar reflector per unit per hari radio body current meter per unit per hari handicap per unit per hari underwater handicap per unit per hari digital camera underwater digital camera per unit per hari |. camera per unit per hari underwater camera per unit per hari |. perlengkapan selam air compressor per unit per hari genset generator) per kva per jam underwater flash light per unit per hari timbanganpegs imbangan digit per ant perhari animometetachomerer per unit per hari (termometer tuxmeter inet payang alat penangkapan ikan lainnya line hler per unit per hari net hler per unit per hari power block per unit per hari kapitan per unit per hari excavator ot hitachi zx210lc 5g |.) dumb truck mitsubishi fe74hov dumb track trade excavator biasa per jam kapal ponton per hari pelayanan fasilitas kamar mandi: lo. mandi buang air besar per orang per sekali masuk buang air besar per orang per sekali masuk buang air kecil per orang per sekali masuk jasa penitipan kendaraan bermotor roda dva per kendaraan per hari |i7 jasa layanan dermaga span gubernur aceh, kb. nova irwansyah bnn la" ann sen mam bagian ketiga satuan. kerja perangkat aceh pemungut pemungutan retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sebagai berikut: retribusi izin trayek oleh dinas perhubungan aceh, retribusi izin usaha perikanan oleh dinas kelautan dan perikanan aceh: dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing oleh dinas tenaga kerja dan mobilitas penduduk aceh. bagian keempat objzin mempekerjakan tenaga: kerja asing sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputibagian kelimaacel.x lampiran xl.a hardinas pemuda dan olahraga aceh utd gelanggang pemuda dan olahraga harapan bangsa penggunaan pemanfaatan: naa lapangan basket lapangan bolavoly tebtapangan bulu tang pemakaian pagi siang sore per jam pemakaian pagi siang sore pemakaian malam gedung olahraga banda aceh: perdamaian pagi siang sore per sekali pakai mas (stadion harapan bangsa pemakaian bisnis profesional: yo. pemakaian pagi siang sore pemakaian malam pemakaian sosial: iga pemakaian malam per sekali pertandingan kunjungan masuk kolam renang lista raya banda aceh: biaya masuk senin s.d. jum'at): anak anak per sekali pakai dewasa per sekali pakai biaya masuk sabtu s.d. minggu dan hari libur): anak anak per sekali pakaipemakaian acara resmi per jam drv kebudayaan dan pariwisata aceh jpt museum aceh penggunaan pemanfaatan, kunjungan masuk museum negeri: dewasa rombongan dewasa anak anak per orang rombongan anak anak || tamu asing rombongan wisatawan asing kunjungan masuk museum tsunami: dewasa per orang anak anak pelajar mahasiswa seorang tamu asing kunjungan masuk studio dimensi museum tsunami dinas lingkungan hidup dan kehutanan aceh dinas lingkungan hidup dan kehutanan aceh penggunaan pemanfaatan: ta. kalangan inten kalangan umum per hari per hari kerja kalangan umum per hari per hari libur lapangan tenis: kalangan pememmtah kalangan umum per hari per hari libur (utd kesatuan pengelolaan hutan nan tpenggunocn pemanfaatan: u u kunjungan masuk objek rekreasi dan wisata: nan | a dewasa anak anak sekali masuktarif rp) keterangan tamu asing anak anak pengambilan gambar snapshot film): per hari flying fox orang (satu) kali main |.| kanopi trail orang (satu) kali main badan pengembangan sumber daya manusia aceh penggunaan pemanfaatan: kalangan instansi pemerintah kalangan non instansi pemerintah per ruangan fitness: kalangan instansi pemerintah per jam per orang kalangan non instansi pemerintah per jam per orang pen. gubernur aceh, kep nova irwansyah tea tkr lampiran xitarif umum sesuai dan penggunaan pemanfaatan: kunjungan masuk tempat rekreasi, wisata dan atau olahraga untuk kalangan umum per orang kunjungan masuk tempat rekreasi, wisata dan atau olahraga untuk kalangan pendidikan: play group tk sd mi per orang smp mts dan smu ma per orang mahasiswa per orang penggunaan pemanfaatan: lapangan offroad adventure: kendaraan roda empat per kendaraan per (satu) kali permainan kendaraan roda dua per benda than per (satu) kali permainan tempat rekreasi, wisata tau olah untuk pegiat nisa an atau olahraga untuk kegiatan per orang per hari penggunaan pemanfaatan: kunjungan masuk stadion besar: even internasional: vip per orang ana tribun terbuka per orang vip era t a maen han bananakunjungan masuk gedung olahraga indoor): es. vip per orang lapangan tenis bulutangkis: masyarakat instansi umum: untuk latihan untuk pertandingan sekolah perguruan tinggi: untuk latihan untuk pertandingan per lapangan per jam mass lapangan bola volly bola basket: op. masyarakat instansi' umum: aan untuk latihan per lapangan per jam sekolah perguruan tinggi: nan untuk pertandingan pen per lapangan per jam dena pemakaian dengan menggunakan lampu lapangan sepak bola: masyarakat instansi umum: untuk latihan untuk pertandingan sekolah perguruan tinggi: meannenpaan untuk latihan untuk pertandingan belas pemakaian dengan menggunakan lampu masyarakat instansi umum: untukpertandingan perlapanganperjam sekolah perguruan tinggi: omtaetatinan ant paha ianlapangan olahraga selain jenis olahraga atas: masyarakat instansi umum: untuk latihan per lapangan per jam untuk pertandingan. per lapangan per jam sekolah perguruan ting omuktatihan per lapangan per jamjas. gubernur aceh, pubs nova irwansyah lampiran x aceh semar dinas kelautan dan perikanan aceh penjualan ikan mas per ekor dengan ukuran per untuk induk penjualan ikan nila per ekor dengan ukuran penjualan ikan bandeng per ekor dengan ukuran per ekor dengan ukuran per untuk calon induk . per ekor dengan ukuran per ekor dengan ukuran per ekor dengan ukuran penjualan ikan lele per ekor dengan ukuran per ekor dengan ukuran, hasil produksi usaha aceh penjualan ikan gurame penjualan ikan patin per ekor dengan ukuran per untuk induk penjualan ikan kerapu per ekor dengan ukuran per ekor dengan ukuran penjualan ikan kakap per ekor dengan ukuran per ekor dengan ukuran per untuk calon induk per ekor dengan ukuran per ekor dengan ukuran per ekor dengan ukuran penjualan ikan rekap per ekor dengar. ukuran per ekor dengan ukuran per untuk calon indukcaeli jenis pelayanan keterangan s per ekor dengan ukuran per ekor dengan ukuran penjualan ikan per ekor dengan ukuran udang v induk putih pisang per untuk induk penjualan rumput laut per kilogram penjualan lobster per kilogram penjualan kepiting dinas pertanian dan perkebunan aceh seagama penjualan bibit padi depok tegel per tray tanam padi dengan transplant per hektar utd balai berisi hortikultura, tanaman pangan dan tanaman perkebunan penjualan tanaman benih holtikultura: ian tanaman buahan kerangkeng o o | per batang melengkung bur) o ) | puan pukat alpukat buah) mangga merah mangga non merah per batang sirsakien too sirsak buah) per buah manggis per batang rambutan per batang langsat per batang jambu air stek) per batang jambu air cangkok) per batang jambu buah) per kilogram nangka buah muda) sanga (uan masa sawo pisang kultur jaringan batang) pisang kultur jaringan planet) pisang dari bonggol bonggol pisang pisang per sisir naga buah) per kilogram tanaman hias: mawar hibrida per polybag antar remas anggrek bunga potong) per kuntum krisan krisan bunga potong) per tangkai amabilis per polybag amabilis bunga potong) per tangkai padi a000| perpotibag oo glasial bunga potong) glasial umbi) per umbi recap mata a ooo sedap malam umbi) per kilogram pee anna ata aman nan enam dag mna mapa lpr aa. bab prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi bagian kesatuv. keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. biaya sebagaimana dimaksud pada (lj meliputi biaya operasi dan pemeliharaan gr.gadministrasian. bagian keduarinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu prinsip dari. lapangan, penegakan hukum, penatausahzan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. bab vii.f ama base ran oo struktur nsedap malam bunga potong) per tangkai asoka per polybag kroket per polybag adam hawa . per polybag koleksi per polybag bougainville per polybag bromelia sp per polybag hortensis per polybag adenium per pot berbeda per polybag sansievera pendek) per polybag sansievera panjang) per polita puring per polybag samaran bintara obat jahe putih besar kelas benih per kilogram jahe putih besar kelas benih per kilogram hasil samping jahe putih besar konsumsi) per kilogram jahe putih kecil kelas benih per kilogram jahe putin kecil kelas benih per kilogram hasil samping jahe putih kecil konsumsi) per kilogram jahe merah kelas benih per kilogram jahe merah kelas benih per kilogram hasil samping jahe merah konsumsi) per kilogram kunyit kelas benih per kilogram kunyit kelas benih per kilogram hasil samping kunyit konsumsi.) per kilogram: produksi usaha aceh jenis pelayanan tarif rp) keterangan s temulawak kelas benih per kilogram temulawak kelas benih o )| ' ) perkilogam kencur kelas benih o ) | per kilogram kencur kelas benih per kilogram hasil samping kencur konsumsi) per kilogram sirih merah aman saya manna hunian bawang merah kelas benih hasil samping bawang merah kentang g1 perknol per knol hasil samping kentang to batang bawa manggis men per batang mangga per batang melengkung per batang jeruk #pukat langsat per batang durian per batang has duku tangga sirsak per entries a e ketengkeg peintres oo jern1 penjualan hasil produksi usaha aceh camat alpukat rambutan sawo e penjualan tanaman pangan: benih dasar bd) foundation seed fs): padi per kilogram jagung komposit per kilogram kedelai kacang tanah ubi kayu per stek toni star benih pokok bp) stock seed(ss: padi jagung komposit logam organ kacang tanah ol. kacangtiijau | per kilogram ubi kayu per stek ubi jalar per stek hasil samping padi konsumsi) per kilogram penjualan tanaman perkebunan: benih dan kecambah: karet per biji kelapa dalam per biji per biji eni arabia topi costamma kakao per biji kemiri per biji cengkeh ver biji pala per biji lembaran haa konvensional per kwintal e a aga kayu manis cassiavera entries karet per meter entries kopi robusta ate arah stump karet mata tidur per batang 29race per kilogram lcc cp per kilogram bibit siap jalur: karet berdayung satu karet berdayung dua per batang kelapa dalam umur bulan per batang kelapa sawit umur bulan per batang kelapa sawit umur bulan per batang ke:apa sawit umur bulan per batang pinang umur bulan per batang kopi arabica umur bulan per batang arabica konvensional umurkopi arabica somatic trmbryogenesis se) per batang kopi robusta konvensional) per batang kakao umur bulan per batang kakao somatic embryogenesis per batang se) pala siap jalur per batang kapok randu siap jalur per batang jambu mete siap jalur berbatang cassiavera kayu manis sia gambir siap jalur per batang jarak pagar siap jalur per batang dinas peternakan aceh juta balai ternak non ruminansia penjualan telur ayam: grey ukuran medium egg) dengan berat butir gram gram ukuran extra large egg) dengan berat gram butir penjualan ayam anak .o00 penjualan pakan ternak per kilogram penjualan pupuk kandang per kilogram penjualan straw sperma beku) sappenjualan sapi eksotis: anak sapi umur bulan tahun: jantan per kilogram berat hidup betina per kilogram berat hid'ip sapi umur tahun: bakotanyantan o | per kilogram berat hidup sepi dara beta perkiogramberathidup | sapi dewasa tahun): jantan beri sapi air penjualan sapi aceh dan non eksotis: anak sapi umur bulan tahun: (nan aman sapi umur tahun: sapi dara betina per kilogram berat hidup sapi dewasa tahun): ea jantan manan per kilogram berat hidup asia dinas lingkungan hidup dan kehutanan aceh utd kematian pengelolaan hutan taman hutan raya pecut meurah intan penjualan bibit tanaman kehutanan berbatang penjualan tanaman hias penjualan cinderamata unit per buah mama aman tempa bmtdinas perindustrian dan perdagangan aceh juta rumah kemasan aceh sablon kemasan manual: sablon (satu) warna: ukuran (satu) warna per pcs ukuran (dua) warna per pcs ukuran (tiga) warna per pcs ukuran (empat) warna per pcs sablon (dua) warna: ukuran (satu) warna per pcs ukuran (dua) warna per pcs ukuran ukuran (empat) warna per pcs ame sep ukuran full color per pcs laminasi full color per pcs cetak stiker label merk kemasan: ukuran full color per pcs laminasi |. full color per pcs ieoamk sutertaremengkemaaa ukuran full color per pcs laminasi full color per pcs pn, gubernur aceh, kip nova irwansyah mna aga nan manna lampiran xiii gata izin trayek kepada orang pribadi kode akun pemberian izin trayek kepada badan pns rsson w w izin trayek angkutan jalan: izin angkutan jalan dalam trayek: haru per mobil penumpang41seat lebih dari jumlah armada unit jumlah armada unit izin angkutan jalan tidak dalam trayek: mobil penumpang: jumlah armada unit jumlah armada unit jumlah seat s.d. |. jumlah armada unit jumlah armada unitan izin trayek kepada orang pribadi kode akun pemberian izin trayek kepada badan v0. jenis pelayanan pearl keteranganarmada unit jumlah seat lebih dari jumlah armada unit jumlah armada unit mobil penumpang jumlah seat s.d. mobil penumpang bus kecil) l300 jumlah seat s.d. movie: izin trayek angkutan sungai dan danau: retribusi per tonase kotor gross tonnage gt) berlaku untuk tahun per persetujuan pengoperasian angkutan penyeberangan: retribusi per tonase kotor gross tonnage gt) berlaku untuk tahun per pes. gubernur aceh, nova irwansyah lampiran xiv @akiptv kelautan dan perikanan aceh surat izin usaha perikanan sup): sup penangkapan dan pengolahan hasil perikanan: badan hukum perseorangan penangkapan ikan usaha besar | ) yang memiliki jumlah kapal penangkapan unit badan hukum perseorangan penangkapan ikan usaha menengah "") ) yang memiliki jumlah kapal penangkapan unit penangkapan ikan perseorangan opa pengolahan hasil perikanan skala besar badan hukum usaha hasil pengolahan perikanan skala badan hukum menengah perseorangan sup pembudidayaan ikan skala sedang menengah: sup budidaya air tawar: budidaya air tawar kolam air tenang ha) budidaya air tawar kolam air deras unit m7) unit)ace:aceh. rumus sebagaimana dimaksud pada harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah aceh dalam menyelenggarakan jasa tersebut. tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada (l) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya.i wilayah pemungutan retribusi dipungut wilayah aceh dan wilayah diluar aceh dimana terdapat objek retribusi yang dimiliki oleh pemerintah: aceh. bab pemungutan dan pembayaran retribusi retribusi dipungut dengan menggunakan ska atau dokumen lain yang dipersamakan. dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud: pada dapat berupa karcis, kupon, dan kartu: langganan. pembayaran retribusi dilakukan secara tunai lunas. pembayaranbudidaya air tawar keramba jaring apung kja) unit kja) kja 3x3x2, m3) unit) budidaya air tawar keramba kotak 2x15 m3) kotak) pembenihan ikan air tawar juta ekor benih per tahun) sup budidaya air payau: budidaya air payau tambak ha) nan pembenihan udang juta) nauli atau juta benar budidaya ikan air laut keramba jaring apung kja) kerapu, lobster unit kantong): kantong 3x3x3 unit) teripang unit m') unit) kerang kerangan untuk rakit apung iii dan rakit tancap unit unit) kampar laut lepas dasar unit rakit apung rakit 5x2, m') unit) iii online unit ha) unit) pembenihan ikan air laut juta budidaya air tawar kolam air tenang open lana lav0. jenis pelayanan tarif rp) keterangan budidaya air tawar kolam air deras unit budidaya air tawar keramba jaring apung kja) unit kja) kja 53x m") unit budidaya air tawar keramba kotak m3) kotak pembenihan ikan air tawar juta ekor benih per tahun budidaya air payau tambak |. pembenihan udang juta nauli atau juta benar dengan per tahun budidaya ikan air lau! keramba jaring apung kja) kerapu, lobster unit kantong) kantong 3x3x3 unit kja teripang unit unit kerang kerangan ntuk rakit apung dan rakit tancap unit unit rampas laut lepas dasar unit m') unit rakit apung rakit m') unit online unit ha) unit pembenihan ikan air laut juta ekor surat izin penangkapan ikan sisi) surat izin pengangkutan ikan siki: padat iranko. jenis pelayanan tarif rp) keterangan t purse seine pelagis kecil purse seine pelagis besar jaring insang per pole and line per squid jogging per buku per pancing rawai dasar per long bag setneg jaring kantong besa) per kapal pengangkut ikan per pe. gubernur aceh, nova irwansyah lam harperpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing ita (kode akun kode akun pemberian perpanjangan ita kepada pemberi kerja tenaga kerja asing jenis pelayanan tarif keterangan (usd) too dinas tenaga kerja dan mobilitas penduduk aceh per orang per bulan yang dibayarkan pemberian izin perpanjangan ita kepada pemberi dengan rupiah berdasarkan nilai kurs kerja tenaga kerja asing yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi iker. gubernur aceh, nova irwansyah pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dapat dilakukan langsung pada rekening kas umum aceh atau pada bendahara penerimaan ska pemunguterutang sebagaimana dimaksud pada. didahului dengan surat teguran. bagi pejabat dan atau petugas yang ditunjuk tidak melaksanakan kewajiban pemungutan retribusiundang undangan. pemungutan retribusi dapat dilakukan secara elektronik'ari. pada huruf kedaluwarsa penagihan dihitung sejak: tanggal diterimanya surat teguran tersebut. pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana.ter'.fkeringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi wajib retribusi tertentu dapat mengajukan permohon kepada gubernur'ak tanggal ska diterbitkan, kecuali jika wajib: retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu.pemerintahan aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sixteeselanjutnya disingkat dengan ska adalah perangkat pemerintah acehperaturan gubernur adalah peraturan gubernur aceh. pendapatan asli aceh yang selanjutnya disingkat paa adalah semua penerimaan aceh yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan milik aceh, zakat, infak dan lain lain pendapatan asli aceh yang sz:r.ala. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keberatan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam:.f(l) ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja aceh. bab xvi insentif pemungutan ska pemungut dan unit kerja ska pemungut yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif,aceh pada dokumen pelaksanaan anggaran masing masing ska pemungut dan unit kerja ska pemungut. ketentuan. map nana ot. rm. penagubernurpembinaan, pengawasan dan pengendalian pembinaan administrasi pemungutan retribusi secara teknis fungsional dilaksanakan oleh ska penunjang urusan pemerintahan yang membidangi pendapatan aceh. pengawasan terhadap pemungutan retribusi dilaksanakan oleh ska penunjang urusan pemerintahan yang membidangi pengawasan. pengendalian terhadap pemungutan retribusi dilaksanakan oleh ska pemungut berkoordinasi dengan ska penunjang urusan pemerintahan yang membidangi pendapatan aceh. pengendalian sebagaimana dimaksud pada dapat mengikut sertakan satuan polisi pamong praja dan will: hibah aceh. tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian lebih lanjut diatur dalam peraturan gubernur. bab xix penyidikan ppn lingkungan pemerintah aceh pp.facelain lain realisasi penerimaan retribusi aceh dapat diakses melalui ska pemungut. bab xxii ketentuan penutup pada saat qanun ini mulai berlaku:: qanun aceh nomor tahun tentang perubahan gaun aceh nomor tahun tentang retribusi jasa usaha lembaran aceh tahun nomor tambahan lembaran:: lembaran aceh nomor sebagaimana telah diubah dengan!jauan tarif retribusi aceh berita daerah aceh tahun: nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . tap fasarun ini dengan penempatannya dalam lembaran aceh. ditetapkan banda aceh pada tanggal april sya'ban pet gubernur aceh, tee diundangkan banda aceh nova irwansyah pada tanggal april sya'ban pit. sekretaris daerah aceh, helvizretribusi aceh umum sehubungan dengan perkembangan pengeluaran pemerintah aceh yang setia tahunnya cenderung meningkat, pemerintah aceh terus berupaya menggali sumber sumber penerimaan aceh untuk menutupi kebutuhannya dan untuk menggali sumber sumber penerimaan tersebut, pemerintah aceh telah dilimpahkan kewenangan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintah aceh dan undang undang tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk menetapkan sumber sumber pendapatan asli aceh pagi dimana salah satunya adalah dari retribusi aceh. selama ini retribusi aceh dipungut berdasarkan: qanun aceh nomor tahun tentang perubahan atas qanun aceh nomor tahun tentang retribusi jasa umum yang terdiri dari jenis retribusi: pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan. canon aceh nomor tahun tentang perubahan atas qanun aceh nomor tahun tentang retribusi jasa usaha yang terdiri dari jenis retribusi: pemakaian kekayaan aceh, tempat khusus parkir, tempat penginapan pesanggrahan villa, rumah potong hewan, pelayanan kepelabuhanan, tempat rekreasi dan olahraga, dan retribusi penjualan produksi usaha aceh. @akun aceh nomor tahun tentang perubahan atas gaun aceh nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari jenis retribusi: izin trayek, izin usaha perikanan, dan cc. perpanjangan. perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing ita). berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pemerintah aceh, diperoleh hasil bahwa masih ada potensi baru jenis penerimaan retribusi yang dapat. memberikan kontribusi untuk penerimaan paa. adapun penambahan potensi baru jenis penerimaan retribusi tersebut adalah: retribusi jasa umum, yang terdiri atas: retribusi pelayanan persamaan kebersihan, dar. retribusi penggantian biaya cetak peta. retribusi jasa usaha, yang terdiri atas: retribusi tempat pelelangan, dan retribusi terminal. khusus untuk retribusi terminal penetapan objek serta struktur dan besarnya tarif, disebabkan amanat undang undang nomor tahun. tentang pemerintahan daerah, yakni atas pembagian urusan pemerintahan pada bidang perhubungan untuk sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan atas pengelolaan terminal penumpang tipe menjadi kewenangan daerah provinsi. selain adanya penambahan potensi baru jenis penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud atas, dalam rancangan gaun ini juga ada penambahan objek baru pada jenis retribusi yang telah ada pada qanun retribusi sebelumnya, termasuk adanya peninjauan tarif karena adanya perubahan atas potensi riil objek retribusi, indeks harga atau inflasi, daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi. pada rancangan gaun ini ada klasifikasi objek retribusi, dimana hal ini dilakukan guna menyelaraskan penempatan objek retribusi sebagaimana mestinya serta adanya penghapusan jenis retribusi yakni atas retribusi rumah potong hewan yang disebabkan oleh karena ternyata potensi pemungutan retribusi ini tidak ada sama sekali. berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas koordinasi, pembinaan, pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi pendapatan retribusi, pemerintah aceh melakukan konsolidasi qanun yakni menggabungkan (tiga) qanun retribusi sebelumnya menjadi (satu) qanun. sesuai dengan undang undang tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta undang undang noms r tahun tentang pemerintahan daerah, pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan peraturan daerah atau qanun. dengan. dengan berlakunya qanun ini, diharapkan penerimaan retribusi aceh masa yang akan datang dapat terus meningkat sehingga dapat ikut serta memberi andil dalam membiayai sebagian pengeluaran dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, membiayai pembangunan dan memberikan kepastian hukum. dalam rangka pemungutan retribusi. pen nana maungutan retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa hotel kuta raja pada badan penghubung pemerintah aceh beralamat pada jalan rp. soros nomor kelurahan cikini, kecamatan menteng, kota administrasi jakarta pusat. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. aceh untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan:"aceh lebih bayaracejabat. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. fasal cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. objek retribusi tempat penginapan pesanggrahan, villa hotel kuta raja pada badan penghubung pemerintah acehadalah jasa ruang pertemuan, paket meeting, sewa ruang kantor, daftar harga minuman, daftar harga makanan, jasa parkir, jasa laundry dan jasa transportasi yang disediakan atau dikelola hotel. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ip jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup ktambahan lembaran aceh nomorz0. jenis pelayanan tarif rp) keterangan naar yes tindakan medis diagnosa: peak flow meter pfm) (satu) kali tindakan spirometri (satu) kali tindakan bronkodilator manthouk test (satu) kali tindakan ekg (satu) kali tindakan bios: jarum halus error punti diatur kali tindakan bronkoskopi tindakan medis terapi: nebulizer fungsi pleura: nan percobaan aspirasi water sealed drainage wsd) pelayanan rehab medis: sederhana: latihan pernafasan (satu) kali tindakan exercise test menggunakan treadmill lau terapi oksigen jam ata rehab rumah lokasi dapat jangkau perawatan rehab klinik micro wave diathermi mwd) ultra sound diathermi usd) kesehatan paru (satu kali konsultasi dalam kota o.150oo| luar kota far. gubernur aceh, nova irwansyah kanan comma nan eni nan alradar (sp rp) darah lengkap automatic) (satu) kali tindakan urine latin sedimen glukosa, urine reduksi) tes fungsi paru paru: kimia darah: liver function test: nan glutamat oksaloasetic transaminase slot) glutamat approval transaminase sept) albumin globulin gula darah: puasa jam sewaktu e kolesterol (satu) kali uji high density lipoprotein hdl) low density lipoprotein ldl) trigliserida tes fungsi ginjal: asam urat reum kreatinin (satu) kali uji pemeriksaan mikrobiologi: mikroskop aanarsatamta aa| serasah resistensi oat kultur jamur pemeriksaan dokter umum pemeriksaan dokter spesialis (satu) kali tindakan tindakan dokter spesialis (satu) kali tindakan tindakan gawat darurat paru (satu) kali tindakininya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah aceh aan jasa percikan dan pengemasan reagen: zich nielsen1: zil nielsen pelayanan kesehatan paru masyarakat roti klinik: konsultasi umum (satu) kali konsultasi konsultasi spesialis (satu) kali konsultasi pemeriksaan kesehatan pot anak: mangkuk test rumpelit test bm esa imunologi dpt imunologi hepatitis #imunologi campak memberikan vaksin polio anak batu) kali suntik test alergi ae ekg (satu) kali uji asada oat kali suntik kunjungan diagnostik: nan (oa radiologi foto thorax (satu) kali tindakan foto toraks satu posisi (satu) kali tindakan foto toraks dua posisi satu) kali tindakan usg dengan print usg tanpa print laboratorium: dahak putus (satu) kali tindakan golongan darah laju endapan darah (satu) kali tindakan pemeriksaan (satu) kali tindakan oksigen jam jam (satu) kali tindakan jumlah leukosit (satu) kali tindakan jumlah trombosit jumlah eritrosimana testosteron gen toko toko (satu) kali uji rubella cmv (satu) kali uji herpes simplex (satu) kali uji kategori canggih: hiv ria human imun virus radio imun assay) toxoplasma metoda fat) hiv human imun virus western blood) date mare homocystein trop ! star stat mioglobin toponim (satu) kali uji bn mpo 32a o00 onset mane angry cwo oav rubella igm toko igg toko ability (satu) kali uji fertility pregnancy marker: po. testosteron gen estradiol area has.oo0 prote jenis pelayanan tarif rp) a eee tai bcg hbo hepatitis marker: anti hbc igm (satu) kali uji hasan qualitative (satu) kali uji nsaocomimatog have igg have igm (satu) kali uji hbe qualitative (satu) kali uji anti hbe (satu) kali uji hasan quantitative (satu) kali uji anti hcv (satu) kali uji hcv core (satu) kali uji anti hbs (satu) kali uji mah infectious disease: metabolic marker: son tam anti ccp (satu) kali uji folate (satu) kali uji peptide (satu) kali uji tan active b12 perintis kortisol intact pth incar hiv comb specific protein: kuanta therapeutic drug monitoring: igentamicin dioxin iphenobarbital iphenytoarun tap rp) keterangan ivalproic acid icarbamazepine meta anti (satu) kali uji uptake (satu) kali uji tsh (satu) kali uji pres tora free total tampan t grdooporie sirolimus tacrolimus (satu) kali uji tumor marker: nee (oo moore sesosok| gsatupkaliuji ica (satu) kali uji 9xr (satu) kali uji pika (satu) kali uji he4 (satu) kali uji citra (satu) kali uji bea total psa (satu) kali uji free psa (satu) kali uji toksik'ogi spesimen manusia): kategori sederhana:erat too arema eat metil alcohol sianida cn), reaksi patobjek, golongan dan kriteria retribusi bagian kesatu objek retribusi objek retribusi terdiri atas: jasa umum:, jasa usaha, dan perizinan tertentu. bagian keduaretribusi yang dikenakan atas jasa usahretribusi perizinan tertentu. bagian ketiga kriteria retribusi paragraf kriteria retribusi jasa umum retribusi jasa umum memilikaceh dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus. keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu, retribusi.xtimah (satu) kali uji minyak mineral (satu) kali uji sianida cn) (satu) kali uji zat warna asing: zat warna asing auramine basic 'yellow (satu) kali uji zat warna asing amanat: (satu) kali uji warna asing butter yellow solvent yellow (satu) kali uji zat warna asing black food b' (satu) kali uji zat warna asing chocolate brown food (satu) kali uji brown zat warna asing fast red food red (satu) kali uji zat warna asing fast yellow (satu) kali uji warna asing guinea green acid green (satu) kali uji zat warna asing indaterine blue food (satu) kali uji blue nj) zat warna asing magenta basic violet) (satu) kali uji zat warna asing metanol yellow (satu) kali uji zat warna asing oil orange solvent (satu) kali uji orange ad) zat warna asing oi! orange solvent (satu) kali uji orange zat warna asing oil yellow solvent (satu) kali uji orange zat warna asing oil solvent orange (satu) kali yji zat warna asing orange solvent orangeyo. jenis pelayanan tarif rp) keterangan zat warna asing orange ggn food orange (satu) kali uji zat warna asing orange food orange (satu) kali uji zat warna asing orchid dan orchid (satu) kali uji zat warna asing ponccou red (satu) kali uji zat warna asing poncceua food red (satu) kali uji zat warna asing ponce food red (satu) kali uji aa) zat warna asing proatin food red (satu) kali uji bb) zat warna asing sudan solvent yellow (satu) kali uji cc) zat warna asing scarlet (satu) kali uji kebutuhan biologis oksigen hari pada sebagai bod (satu) kali ujik 'satu) kali uji minyak nabati (satu) kali uji fenol (satu) kali uji deterjen uji biru etilen (satu) kali uji asam borat aan garamnya (satu) kali uji asam salisilat (satu) kali uji siklamat (satu) kali uji orbital (satu) kali uji aflatoksin tic) (satu) kali uji obat narkotika (satu) kali uji zat pengawet formalin) (satu) kali uji asam bongkrek (satu) kali ujizat pengawet, asam benzoat (satu) kali uji metil hidroksi benzoat (satu) kali uji twema kategori sedang: alkohol spektrofotometri) nitrit no2 n) etanol spektrofotometri) (satu) kali uji karbon monoksida co) rat asetil kholinesterase metil alkohol spektrofotometri) sianida spektroiotometri) sulfida spektrofotometri) analgesik, antipiretik spektrofotometri) antireumatik spektrofotometri) antidepresan spektrofotornetri) antihistamin spektrofotometri) anti malaria spektrofotometri) antipsikotropika spektrofotometri) antiseptik spektrofotometri) antituberkolosis spektrofotometrij kardiovaskuler spektrofotometri) arabakstroit spektrofotometri) diuretik spektrofotomet test) metamphethamin (satu) kali uji barbiturat cocaine (satu) kali uji methane stimulasi, amfetamin kli rapist elisa) obat lain kli rapist test elisa) pesiar kadmium spektrofotometri) (satu) kali uji krom spektrofotometri) timbal spektrofotometrieee tai arsen spektrofotometri) (satu) kali uji seng spektrofotometri) tembaga spektrofouometri) (satu) kali uji raksa spektrofotometri) (satu) kali uji timah spektrofotometri) (satu) kali uji kategori canggih: ito akovo kromatografi gay o) | oo) sooko| atujkatiuji analgesik kromatografi gas) anti reumatik kromatografi gas) anti depresi kromatografi gas) too antiepilepsi kromatografi gas) o) | )6o00o| atap katai antihistamin kromatografi gas) anti malaria kromatografi gas) antipsikotrofika kromatografi gas) antiseptik kromatografi gas) anti tuberkulosis (kromatografi gas) kardiovaskuler kromatografi gas) diuretik kromatografi gas) (satu) kali uji hipnotikum fragulisis kromatografi gas, (satu) kali uji stimulasi, amfetamin kromatografi gas) arsen spektrofotomentri serapan atom) kadmium spektrsfotomentri serapan atom) krom spektrofotomentri serapan atom) (satu) kali uji seng spektrofotomentri serapan atom) (satu) kali uji tembaga spektrototomentri serapan atom (metal kanji timah spektrofotomentri serapan atom) timbal spektrofotomentri serapan atom) pestisida kg) timbal kp) (satu) kali uji kimia lingkungan air, udara, padatan, makanan, minuman dan bahannya): kategori sederhana: bau (satu) kali uji h a suhu warnadaya hantar listrik kecerahan kejernihan (satu) kali uji pisan minyak derajat keasaman ph kebasaan kalor bebas cl2) zat terendah sendaerapung kekeruhan timbal reaksi) oksigen terlarut arsen as reaksi) (satukaliwji kadmium reaksi) raksa (easy tenaga reaksi) kh'rida reaksi) zat warna asing (satu) kali uji zat perawat natrium nitrit reaksi) zat pengawet natrium nitrat reaksi) zat organik kmn o4) salinitas sisa kalium klorat (satu) kali uji zat yang teroksidasi dengan kmn (satu) kali uji kategori sedang: padatan zat tersuspensi zat padat terlarut co2 agresif debu udara) (satu) kali uji amonia bebas karbon dioksida co2) oksigen terabsorbsi (satu) kali uji oksidan ozon (satu) kali uji sulfat so4) (satu) kali uji fluorida prt. mna mine ana anna kana perang) yo. jenis pelayanan asam format asam salisilat selenium sel (satu) kali uji fosfat fo) (satu) kali uji nitrit no2 n) (satu) kali uji klorin c2) (satu) kali uji warna kekeruhan t ori zat pengawet natrium nitrit na no2) karbon monoksida co2) spektrofotomentri kebutuhan kimiawi akan oksigen cod sira ios zat pengawet natrium nitrat residual sodium karbonat na2co3) sodium absorption ratio sar logam (satu) kali uji logam berat cobalt co) spektrofotomentri (satu) kali uji tamu barium ba) natrium na) seng zn) boron hidrokarbon hc) arsen bes: kadmium cd) (satu) kali uji manganya perak tembaga ambien tuan ima antimon| jenis pelayanan tarif rp) hanan b toksalbumin toksolflavin (satu) kali uji kategori canggih: dan man atumintuny aan sai besi ssa) barium ssa) (satu) kali uji boron (ssa) (satu) kali uji kadmium ssa! (satu) kali uji kalium (ssa) oeamunyea kromium ssa) krom jumlah ssa) krom val ssa) kobalt ssa) umum esa magnesium ssa) mangan ssa) natrium ssa) nikel ssa) (satu) kali uji perak ssa) raksa ssa) selenium ssa) seng ssa) (satu) kali uji silikat (sa) nata tembaga ssa) po. gold (ssa) uranil (satu) kali uji asam salisilat kroma'biografi gas) asam benzoat kromatografi gas) pestisida kromatografi gas) jasa pemusnahan limbah :infeksius: mbah pada |. limbah cair v ona tee reakei keterangandan bench marking dalammax jp) dan bench marking luardan ujian sertifikasipane. gubernur aceh, und nova irwansyare. jenis pelayanan bhi keteranganlatar formasi umumformasi dan kabupaten kota dan antar.si vertikal per peserta paling banyak peserta selama hari) bidang teknis dan atau fungsional: dikllih ang) amp ten murta) keterangan bimbingan teknis pelatihan operasional asinan per angkatan orang.per3 pra panen hari bimbingan teknis pelatihan operasional asinan per angkatan orang per pasca panen hari dinas peternakan aceh utd laboratorium veteriner pendampingan penelitian bidang parasitology bakteriologi, virologi, patologi dan kesmavet per orang per penelitian pendampingan penelitian bidang biv molekuler per orang per per.edition menemani buatan dan musa pelatihan keterampilan usaha ternak sapi potong per peserta minimal orang selama hari) pelatihan keterampilan usaha ternak sapi perah per peserta minimal orang selama hari) pelatihan keterampilan usaha ternak unggas per peserta minimal orang selama har!) pelatihan keterampilan usaha ternak kambing per peserta minimal orang selama hari) pelatihan keterampilan tenaga inseminasi buatan inseminator) per peserta minimal orang selama hari) pelatihan keterampilan tenaga pemeriksa kepentingan pkb) per peserta minimal orang selama hari) badan pengembangan sumber daya manusia aceh bidang pengembangan kompetensi manajerial dan sosio kultural:maan aan mean lana ara: merupakan salah satu sumber paaparagraf kriteria retribusi jasa usaha retribusi jasa usaha memiliki kriteria sebagai berikutaceh yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah aceh. paragraf kriteria retribusi perizinan tertentu retribusi perizinan tertentu memiliki kriteria sebagai berikut: perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada aceacecari retribusi perizinan. bab ill retribusi jasa umum bagian kesatu nama retribusi jasa umum merupakan pungutan aceh sebagai pembayaranleh orang pribadi atau badan. bagian kedua.ran penyelenggaraan pendidikan kode akun pelatihan teknis jenis pelayanan hem keterangan (dinas kesehatan aceh utd balai laboratorium kesehatan dan pengujian alat kesehatan pemakaian fasilitas utd untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, magang praktek kerja dan penelitian penelitian data awal: || d v tatal penelitian: non reagen dan non tenaga laboratorium non reagen bimbingan) magang paket pemeriksaan sederhana) hari magang paket pemeriksaan sedang) ) | hari bana email magang paket pemeriksaan khusus) pkl per mahasiswa kkp per mahasiswa magang praktek kerja: pan pagi strata praktik pendidikan d ter spesialis pds) per hari kerja administrasi: surat keterangan kesehatan umum surat d ii surat keterangan penelitian d 1v strata men surat keterangan penelitian pendidikan dokter resital surat keterangan penelitian gsve. jenis pelayanan kari keterangan panas bumi digital jasa pelayanan pencetakan peta topografi, skala jasa pelayanan dan penerbitan tiup: pencanangan wilayah dan pencetakan peta tiup mineral bukan logam, dengan luas wilayah: per tiup per tiup per tiup pencanangan wilayah dan pencetakan peta tiup batuan, dengan luas wilayah: per tiup per tiup per tiup per tiup pencanangan wilayah dan pencetakan peta tiup mineral logam dan batubara, dengan luas wilayah: sha per tiup per tiup per tiup per tiup pet. gubernur aceh, nova irwansyawas struktur) jenis pelayanan ra) keterangan mineral bukan logam per lembarglossy) kabupateno plain) provinsi: mineral logam serta formasi pembawa logam |.0 glossy) provinsidigital image per komoditi kabupaten: mineral logam digital mineral bukan logam per cakram digital batubara per cakram digital panas bumi digital jasa pelayanan pencetakan peta potensi sumber daya mineral, batubara dan panas bumi per provinsi: mineral logam digital per cakram mineral bukan logam digital lampiran iii dajenis pelayanan kai keterangan (dinas lingkungan hidup dan kehutanan aceh pol ukuran a0(1x1, per lembar ukuran (1x0, ukuran ,5x0, ukuran ,5x ukuran x0, (dinas energi dan sumber daya mineral aceh utd laboratorium energi dan sumber daya mineral jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah pertambangan: peta informasi ukuran per lembar peta informasi ukuran peta informasi ukuran per lembar peta informasi ukuran a4, untuk dokumen perizinan per (tiga) per keping peta digital wilayah pertambangan format jpeg wmi) cakram digital jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah pertambangan panas bumi: |. peta informasi ukuran peta informasi ukuran peta informasi ukuran peta informasi ukuran a4, untuk dokumen perizinan per (tiga) lembar peta digi xg3 per keping eta digital wilayah pertambangan format jpeg wmf) cakram digital jasa pelayanan pencetakan peta potensi sumber daya mineral ukuran plain) kabupaten: mineral logam serta formasi pembawa logam agiiniliki dan atau dikelola oleh pemerintah aceh jenis pelayanan masa trombon protombin plasma hitung jumlah: bosinofil blood cell counter) eritrosit blood cell counter) leukosit blood cel! counter) (satu) kali ujihemoglobin blood cell counter) hematrokit blood cell counter) hemoglobin eritrosit rata rata blood cell counter) ben asi eritrosit rata rata blood cell (satu) kali uji volume eritrosit rata rata ver) blood cell counter) (satu) kali uji tomboplastin, masa partial globulin clotysis coagulometer) pewarnaan trombon penetapan waktu seri trombosit agregasi (satu) kali uji fibrinogen tarombo test darah lengkap automatic) darah rutin tanpa led) kategori canggih morfologi sel (satu) kali uji neutrofil alkaline phosphate o) ) | (satu kali uji periodic acid schiff pas, pewarnaan peroksidase, pewarnaan sudan block pewarnaan hemoglobin elektroforesis) kimia klinik: kategori sederhana urine): fisik, volume, bau, warnrsamaan kebersihan (kode akun kode akukode akun penyediaan lokasi pembuangan pemusnahan akhir sampah v0. jenis pelayanan tarif rp) keterangan # uo panas lingkungan hidup dan kehutanan aceh juta balai penanganan sampah regional biaya yang dikeluarkan anggaran pemerintah kabupaten kota kepada pengelola sampah tipping fee per ton pelayanan penanganan sampah rumah sakit dan domestik non industri) per kilogram pelayanan angkutan sampah: komersial' per secara manual per bulan luar biasa per secara manual atau alat berat per bulan kawasan perumahan elit dan jalan perbatasan psr manual per ulan pon. gubernur aceh, kas mova irwansyah anna head sae manga sat lampiran @akdinas kesehatan aceh nan utd balai laboratorium kesehatan dan pengujian alat kes khatan hematologi: kategori sederhana: hemoglobin eritrosit tas laju endap darah led) waktu perdarahan ivy) waktu pembekuan lee and white) waktu protrombin quick) jumlah trombosit semata cryofibrinogen cryoglobulin (satu) kali uji masa pembekuan iemogooin britresi rarareta her perhitungan satu kanji sana eritrosit rata rata kher (satu) kali uji volume eritrosit rata rata veri perhitungan (satu) kali uji konsentrasi hemoglobin eritrosit aon (sn) golongan darah a,b,o dan rhesus darah lengkap manual) (satu) kali uji kategori sedang: ketahanan osmotik (satu) kali uji hari test (satu) kali uji sugar water test (saru) kali uji tan eur nik. struktur dan besaran tarif retribusi jasa umum #kekeruhan haa darah samar newton protein urine reaksi) (satu) kali vji bilirubin, urine reaksi) (satu) kali uji globulin (satu) kali uji methemgdin protein benci jones reaksi) protein kualitatif semi kuantitatif (satu) kali uji pemekaran percobaan pengenceran percobaan glukosa, urine reduksi) (satu) kali uji nitrit analisa buku oval fat bodies spesimen urobilinogen protein penetapan kuantitatif indian z4) urin lengkap manual) (satu) kali uji mikro albumin urine kategori sedang: bilirubin total bilirubin derek high density lipoprotein hdl low density lipoprotein ldl tromol turbida test ttt) kasum (ah protein total albumin fotometri) learn kreatinin tt) glukosa fotometri maung magnesium tnn kolesterol natrium na) (satu) kali uji chloride ci) alkali fosfatase gamma gt giutamil transferase glutamat oksaloasetic transaminase got) glutamat piruvat transaminase gpt) (satu) kali uji asam uratportion fotometri) sperma analisa (satu) kali uji apo. (satu) kali uji apo. (satu) kali uji ck nac alc lcs mikroskopis dan kimia) eitioviotog: kategori sederhana mikroskopik): parasit jamur kapang: makroskopis tinja mikrofilaria (satu) kali uji maan sarcoides scaber trichomonas (satu) kali uji jamur superficial jamur sebentar candida pemeriksaan telur cacing amuba ' ) ) | ) (satu) kalium analisa tinja, sel darah, lemak plasmodium schistosoma bakteri pewarnaan): pewarnaan gram (satu) kali uji pewarnaan bakteri tahan asam bta) corynebacterium diphteriaeycobacterium leprae kategori sedang biakan): parasit jamur kapang: larva duodenalc in. americanus oj9 iasmodiamsp (satu katiuji sehistoaoma trichomonas jamur sistemik (satu) kali uji jamur sebentar jamur superficial sel ragi versi aer steptococcusap | (satujkatiuji eae bim esa coli focal coli tinja (satu) kali uji uniform total heromonas bacteroidesfragilis bordetella 'satu) kali uji cornelia branhamella (satu) kali uji rubella edwarsiella liberia erysipelothrix rusioppathalae (satu) kali uji enterobacter enterococcus (satu) kali uji fransiella novada (satu) kali uji fusobacterium necrophorus (satu) kali uji haemophitussp patupkaliui tielicobacter motor naa anna bagian kedua jenis jenis retribusi jasa umum,peta, dan retribusi pelayanan pendidikan. bagian ketiga satuan kerja perangkat aceh pemungut pemungutan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh dinas kesehatan aceh. pemungutan retribusi pelayanan persamaan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup dan kehutanan aceh. pemungutan retribusi penggantian biaya cetak eta sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh: dinas lingkungan hidup dan kehutanan aceh, dan dinas energi dan sumber daya mineralnggantian biaya cetak peta kepada orang pribadi atau badan sesuai dengan kesamaan.ndidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh: dinas kesehatan aceh: dinas pertanian dan perkebunan aceh, dinas peternakan aceh, dan badan pengembangan sumber daya manusia aceh. bagian keempatlebsiella myeobactertumsp 1s000| satupkatiuji bb) bersama ce) salmonella ee) embrio nag embrio parahaemolyticus ' (satu) kali uji 2g) neisseria gonorrhoea hh) neisseria meningitis ij)h nocardia (satu) kali uji kk) campylobacter jeju clostridium mm) corynebacterium an) legionellasp oo) leptospira gg) protes (satu) kali uji rr) providentia ss) culture putus m.o sensitivity test tt) fitur putus tuberculosis) uu) culture putus tuberculosis) oat vv) culture swab tenggorok sensitivity test ww) pemeriksaan makanan xx) culture cairan pleura sensitivity test (satu) kali uji yy) culture transudat expat (satu) kali uji zz) culture sekret uretra vagina tens'activity test (satu) kali uji aaa) culture jamur fungus bbb culture urine sensitivity test (satu) kali uji ccc! culture darah sensitivity test ddd) culture faces sensitivity test ece) culture pus sens.activity test (satu) kali uji ft) culture transudat expat sensitivity test ggg) culture sekret uretra vagina sensitivity test hhh) culture jamur fungus sensitivity test ii) resistensi oa jjj kultur mikro organisme aerob kkk culture mikro organisme an aerob (satu) kali uji ii) culture mikro organisme an aerob uji kepekaan difusi kategori canggih:aoi kepekaan dita biakan jaringan chlarnydia spp biakan jaringan mycoplasma spp immunoserologi: nan rheumatoid factor tes kehamilan hcg) anti streptorysin (ast) treponema paliidurn haemoglutination tha) hepatitis kualitatif) reaktif protein crp) (satu) kali uji general disease research laboratory dru) dengue blot ama maan alih bc( anti hepatitis oo ) | (satupkatiuji anti toroplasmag kualitatif (satu) kali uji anti toxoplasma kualitatif) (satu) kali uji rubella imunoglobulin (satu) kali uji rubella imunoglobulin via o11v vida cmv toxoplasma avicii (satu) kali uji vida cmv avicii anti hsv 1gg imunoglobulin (satu) kali uji anti hsvz1) anti fsv imunoglobulr00 anti hsv imunoglobulin (satu) kali uji gytomegallovirus imunoglobulin anti hiv makro elisa hepatitis makro elisa (satu) kali uji anti hbc anti hepatitis bc) anti hbe( anti hepatitis bc) arti hav anti hepatitis virus) anti hiv aglutinatif (satu) kali uji tsh h aea. (satu) kali uji anti hcv anti hepatitis virus) pemeriksaan sel cd4 dengue kualitatif) cae same engan hiv kuantitatif syphilis (satu) kali uji (oo agyigeot as0. (satu kali uji hav kuantitatif ha arr sanaa anti anti tpo area proatin danang mma momen lapisan maan mnaara dinas pendidikan aceh sewa aula kapasitas orang: untuk kalangan pendidikan untuk kalangan non pendidikan sewa aula wisma handayani kapasitas orang: untuk kalangan pendidikan (satu) kalipakai untuk kalangan non pendidikan sewa kantin utd atau cabang dinas pendidikan wilayah kota banda aceh dan kabupaten aceh besar sewa ruang serba guna kapasitas orang: untuk kalangan pendidikan untuk kalangan non pendidikan sewa ruang aula besar kapasitas orang: untuk kalangan pendidikan untuk kalangan non pendidikan sewa aula kecil ruang belajar kapasitas orang: untuk kalangan pendidikan (satu) kali pakai untuk kalangan non pendidikan (satu kati pakai sewa rumah dias tahun kota banda aceh dan kabupaten aceh besar sewa aula kapasitas orang: untuk kalangan non pendidikan ' ) | (satu) kali pakai sewa ruang kelas kapasitas orang: aan untuk kalangan pendidikan snn pev0. jenis pelayanan keterangan untuk kalangan non pendidikan emas kesehatan acar (dinas kesehatan aceh sewa aula besar utd balai laboratorium kesehatan dan pengujian alat kesehatan sewa ruang pertemuan aula) sewa ruang praktikum sewakantin pengujian alat kesehatan: pengujian dan kalibrasi: anak timbangan anak timbangan analytical balance audiometer (satu) kali tera automatic processing film. bed side monitor blood bank blood pressure monitor blood solution warmer cardiotocograph centrifugal refrigerator oo chamber audiometer (satu) kali tera deep freezer defribillator analyzer defribillator monitor defribillator with eeg defribillator shock iee denah unig2# digital pressure meter ecg monitor simulator (satu kaliber echo cardiograph electrical safety analyzer electro enchepalograph esu analyzer (satu) kali tera electro surgery unit esu) counter fetal detector doppler (satu) kali tera film badge dan analisisnya flow meter regulator freezer laboratorium haemcdialisa head lamp health rate monitor infant warmer infra red lamp infus vice analyzer infusion pump inkubator analyzer inkubator perawatan laboratorium inkubator (satu) kali tera laboratorium refrigerator laboratorium rotator lampu operasi light source lux meter mesin anestesi tanpa vaporizer dan ventilator micropipet fix micropipet multi channel micropipet variabel nebulizer nip analyzer (satu) kali terrajaan aceh lainnya pena oven parafin bath (satu) kali tera 59parameter teaser oo (satu kaliber portable concentration oksigen sensor thermocouple sound level meter (satu) kali tera sphygmomanometer spirometer stabilisator basah kering starrer suction gas medis (satu) kali tera suction pump suction waller (satu) kali tera survey meter sering pump tabung oksigen (satu) kali tera tachometer thermometer digital thermometer gelas thermometer klinik thermometer ruang timbangan bayi timbangan digital (satu) kali tera timbangan dua sama lengan timbangan mekanik treadmill treadmill with ecg ultra senograpn (atu panitera ultra sound therapy ust) ultra violet lamp lamp) a0) ultra violet ster'iyer ueinyngusd 'op8 key vii tro (li rey (yes) ueinynduad kew rex (yes) sow (or keimnduad o0r00g: kew x coding resund 1yex (yes) ueinynsuod key x sedang jesus tree (yes) ueangnguad ljoworeda outre jouer xey x emg ret (yes) teddy unm ueanynduad flare ioe aeu x pejuang rex (yes) ueinynguad kes. rex (yes) keju ueinynduad tree8 (yes) upinynguod jajowojisuag aug ireng (mes) seinen8uad grey (ones) kuderdorsuy ueininduad rde jej young butpecj rey (yes) ig bot (ti esai grey (yes) 000rog reg 3oem elo) trem (yes) o00rog is2yisiluy iojeinusa o 20benua bia) trey (yes) l't dubinyoa9s set) usu jazlloden eaa rex (yes) orde inyjosi sey suap jazilode esay rex (yes) 000r0 subujopeh seh suap jszrioden esa) rey (yes) sup iny se) urdu jazilode ja) tren (yes) aweinjjsag se) sup jazilode easy rex (yes) 0oe (rsotnsoeuy sep due) soziioden rex (yes) joy obi mode b2) grey (yes) o00 0sz dapur,e punosenyin nyonya.lam (da) nvnyavigac sign jimmy bau body vkey remo og ost zip uny wejegerog tep uso demo aug sosis uny colour uverepu s pos uny spot venue ng strip opo inp i018109ei rosi stp uny opo usundurg wep uri, upemiakoj jose stip uyy trip nnv addon) gov nvyavhgm nyiynvmngi isnginlhn yvhvsa svi, injil.lau ini nyvavsti nyo anlanyals ant 21an kan sama eentalkam pet akan nvlvhasam nihil tva alan ueimynsusd bung teng) adopsi1only xey grey (yes) 1s3ung trend) kem x ueinynduad aa. crew (yes) wemynduad op'eur index8o18uy kuderdowrurew kea x tree (yes) wexrunguad sbe't kew ago orureloweg xex retusa rex (yes) kernynsuad key x coding resund rey (yes) memeeiintasgra ueinynsuad etn8us tren ines) all verin3uog (0g ueinynsuad oo" s3peg were88uag rey (yes) 0g0 peg til up! isi weangnguod santos uenuwesduad grey (yes) uen uginynsuad kudesout ueinynduad press (yes) kydardonwew kex x (9t ueimynduad (ix bung reng) adoosozonyy grey (yes) ts3ung reg aea x urinynguad grey (yes) kedai8owo, "bt seinen sud suruuejg tderoyy aoyemuns grey (yes) ul loyefnurs ( l ueinynguad key nun aow trey (yes) nun igo (si nvonvsaalam tea) nanya tdd singo andil bat upe yoon ueeleyo ure mau od uny opo were idd uep son row od gostctp navy opo iojouli pom posisi uny opo wedding strip opo wup doge i cost ungu opo weunjurg uep dewey, bumi lung most std opo ttp any aao) hiv nvyvavmam nvivmvwi isngimiya husni svp ingin.ltu jim. nya add nvg unimnsls mma ben anna ref 9t0z nsyewoy optis) mojo ref 1ad ians modal wei i01em kios tour pstoropau otot n oh lo joypabo ref 1nd s0o0z pdt eug e10k01 modal yei aseraamame l00z roti3 19s jojeisuod tan ref tod p861 00s mi rempah 1os iojeiju2n sane sisi aan unn sandro 9ooz vo01" episod eseifao1 pewwoafuna z l h d due19 you, t mol i0bot pdy l661 v o8t vm nsyewroy peo jad ema joe sono term iampatonaan s21 0m4n9i nih only dump paz hev ad instansi onal, dung ama jos sooevam oocaisfoomaonfio momen ref 1ad s002 gls sme ih lo oos' book o0z o2ns9on lo ioybaloxi ref po0z sre use lo ioybab s12 soo oza iwo seong sso asd wo sampai| ow ius ian jin 19abad 101on .yes jiv iojoulrag uvbibpusy trem o u harv dini nvvlvn nya mnw sonia wporeroasi gowa says soo ama autres lady useteyoy brmakuad sti opo ubjetbi ubp ulemiau sd sosis uny poh i2g uebiepush kosizip uny pom ue3deny sort opo wnp10 j810gei zontistp uny pom kundur yurt bbm9au2d tostziy uny oow nmv atom) h9ov nvvavysm nvivavw isngislea vbvsl svp isnainlin jari nyasar nvc unlanuis bagian keempat objek objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pelayanan kesehatan ska, kecuali pelayanan pendaftaran. dikecualikan dari ojek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnyamerupakan pelayanan persamaan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah aceh, meliputi: pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara lokasi perjsebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk: pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya, dan pengambilan pengumpulan sampah dari sumbernya lokasi pembuangan sementaraceh. penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah aceh sebagaimana dimaksud pada antara lain peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik. dan pe'a teknis (struktur)r pelatihan teknis oleh pemerintah aceh. dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah: pelayanan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten kota: pelayanan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah aceh, pendidikan . ses (om dv de ov seg oy) reds euro 'le't ad1 vd1 indigo xiw sisa modules xad belg sunni usesyliiw2j secures zod ujar uey2| jen modules aad isepijosuon (segoe uefa yen) peurpuodun oop' 1z isl jus lowres and abi men ann man 'sl tsi perang secures zad edu reg esjeuy 'uintiojei uei(n3og nyonvaglam (da) nyonya tdd siap jimi bak upe body weker lem od ostizip uny opo mejuperag uep mol od gosip uny opo journey ure iep h posisi uny ledeng sio:p poy urn iog bi osti opo weunjurg uep dewey remo apod tostcip uny opo trz1g nna ada) gov nvyavmagm nvivavmi isnginlam visa vsv? isniinn.len dial nyvevsai nvo anlmnnato design mix formula beton pengujian laboratorium lapangan: kuat tekan beton hammer test per titik sand cone per titik cbr lapangan nan tanah: dpc titik per titik sand cone lapangan sindir hand bor bor mesin test pit undestube spt aspal bengkelmeam beam marsdatni sample core drill titik nan trial mix amp lep sewa kantin sewa tanah pada ruang milik jalan remaja): tanah pada remaja wilayah perkotaan: pemasangan papan reklame baliho tanah pada remaja luar wilayah perkotaan: pemasangan papan reklame baliho bentangai keterangan dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman nan aceh sewa kantin sewa ruangan untuk usaha fotokopi per tahun satuan polisi pamong raja dan will hibah t aceh sewa baliho: blang bintang rp. meter) aceh tamiang rp. meter) per hari badan penanggulangan bencana aceh sewa kantin per tahun sewa kantin rp. meter) viii (dinas tenaga kerja dan mobilitas penduduk aceh sewa kantin per tahun sewa ruang usaha fotokopi sewa rumah dinas: type kelas gol. kontruksi ukuran tahun pembangunan c p tahun |. c f m tahun c p !i tahun per bulan loo. c p im tahun per bulan c p iii tahun per bulan (dinas pangan aceh (dinas pangan aceh sewa videotron puluh) kali dengan durasi detik sewa kantin nang pan nnpej mata a31 |. pengujian laboratorium pengujian residu pestisida metode dinas pertanahan aceh sewa kantin dinas pemberdayaan masyarakat pone sewa kantin sar (pos rav ace p jimat pertolongan acer t sewa kantor sewa angkutan bus: antar jemput dalam kota banda aceh drop) tour dalam kota banda aceh dari kota bandara sim kab. aceh besar) pulang pergi (pp) dari kota longa kab. aceh besar) dari kota samaran kab. aceh besar) dari kota indrapuri kab. aceh besar) dari kota krueng raya kab. aceh besar) pulang pergi (pp) dari kota seulimeum kab. aceh besar! dari kota jantan kab. aceh besar) pulang pergi (pp) utd angkutan massal trans kotapraja angkutan penumpang bus tragis koetaradja: nan untuk pelajar siswa mahasiswa onta masyarakat tum pemasangan reklame: berjalan branding pada bus trans koetaradja poster pada halte trans koetaradja iklan elektronik digital pada halte trans koetaradjlarat dinas komunikasi, informatika dan persandian aceh sewa sound system sewa space baliho sewa pelayanan mobil panggung per hari sewa aula sewa pe:layanan siaran keliling sewa laboratorium komputer sewa rumahbinas perbulan sonemeiam bait novo| ega sewa perangkat fasilitas rekaman studio |. sewa kantin dinas pemuda pan olahraga aceh no) peta pemuda dan olahraga aceh sewa kantin utd gelanggang pemuda dan olahraga harapan bangsa sewa gedung serba guna: pemakaian bisnis profesional expr pemakaian acara adat pesta perkawinan pemakaian kegiatan seni kebudayaan per hari pemakaian kegiatan seminar edukasi ujian per hari pemakaian kegiatan ujian rekrutmen pemakaian kegiatan kepemudaan turnamen lokal pelajar mahasiswa per hari turnamen lokal masyarakat klub olahraga bea daerah nasional instansi lembaga kejuaraan olahraga nasional kejurnas) sederajat kejuaraan olahraga daerah kejuruan) sederajarcaeli lainnya jenis pelayanan psr keteranganper hari kejuaraan olahraga mahasiswa tingkat nasional segera'at per hari kejuaraan olahraga mahasiswa tingkat daerah sederajat per hari . pekan olahraga nasional pon) sederajat pekan ular raga daerah porda) sederajat pekan olahraga pelajar nasional panas) sederajat pekan olahraga pelajar daerah polda) sederajat pekan olahraga mahasiswa nasional pekan olahraga mahasiswa daerah pompa) sederajat per hari kegiatan olahraga tradisional lokal daerah nasional) per harikegiatan olahraga usia dini lokal daerah nasional) per hari pemakaian sosial per sekali pakai sewa kantin: kantin mini gedung shb) kantin luar komplek shb) per tahun sewa aula mess pemuda: pemakaian bisnis profesional per hari pemakaian sosial pemakaian edukasi kepemudaan keolahragxvi |divas kebudayaan dan pariwisata aceh dinas kebudayaan dan pariwisata aceh sewa aula gedung sosial balai tgk. chik dit:ro: onta selatan umum | . sewa kantin sewa gedung bow cut nyak chien: kegiatan pendidikan keagamaan sewa rumah dinas peudada: untuk kalangan pegawai untuk kalangan non pegawai area gedung balet tgk. chik ditiru untuk sewa baling tiket kapal wisata jero taman seri budaya sewa gedung taman budaya: gedung utama taman seni dan budaya: untuk kegiatan umum kegiatan seni budaya kegiatan pendidikan keagamaan gedung teater terbuka taman seni dan budaya: pol kegiatan umum kegiatan seni budaya per hari kegiatan pendidikan keagamaan per hari non taat selatan umum kegiatan seni budaya |. kegiatan pendidikan keagamaan sewa panggung utama taman sultan safiatuddin: nan kegiatan umum |. kegiatan seni budayegiatan pendidikan keagamaan sewa kantin taman seni budaya: per tahun sewa mess taman seni dan budaya aceh untuk pegawai: mess wisma seni per tahun ear museum negeri: sewa aula sewa rumah mess untuk pegawai per tahun sewa kantin museum tsunami: |. sewa kantin utama sewa kantin belakang sewa kantin lantai dua sewapula sewa amphib theater xvu dinas perpustakaan dan arsip aceh jasa penggandaan dan alih media: reproduksi arsip manual digital) per lembar fotokopi arsip: e ukuran ukuran ukuran ujaran ukuran terjemahan arsip sewa kantin sewa kantin per tahun sewa ruangan untuk usaha fotokopi waspada) sewa aula dengan fasilitas kursi dan sound system santc1ni keterangan sekretariat majelis adat aceh sewa tanah untuk kantin per tahun xxi dinas syariat islam aceh (dinas syariat islam aceh sewa aula kapasitas orang: kejutan umum so0 kegiatan keagamaan pendidikan sewa kantin per tahun juta pengembangan dan pemahaman al gur'an (satu) kali pakai siang sewa aula (satu) kali pakai malam sekretariat majelis permusyawaratan ulama aceh (satu) kali pakai (siang) sewa aula tgk. abdullah ujung rimba (satu) kali pakai (malam) pengujian laboratorium laboratorium pangan: uji formalin dengan metode kualitatif formalin kit uji boraks dengan metode kualitatif boraks kit |. simple uji pewarna makanan boraks dengan metode jmpl kualitatif pewarna kit simp ? uji kandungan babi dengan metode kualitatif obcine kit enoratoriumn mieobiotog uji koliform ec) dengan metode kuantitatif compact dry uji total colony tc) dengan metode kuantitatif compact dry secures sad nberg (cg ins) eren 9b i0ins) vei :re3o8 uey7) xndojowe3 urin string :unyojelogey vell juag nvnvaiafi kisah nnn nvavyangi nva nvipndnfi ldn h9ov nvnvapi nvg nvlnvtam seni ryeon jad rr) deputy oyisoy susu orsay eyes jod sz't (lai) 188uty, oricon insan bis anj maan atau temunemsamun safteruatonsa kri) susu oxtssy j21) 188urg orsay mana jyegeny apogee ue3uop iny stop :mumjsuj ioyeloge| og uen 2po jow ue3dua (is) tobat li. jari bawufet yoon remo od osti zip uny poh tuguperog yep upon nemo og most otp uny pom iog weerepuo m pos uny opo ledeng ost uny opo wno j810gei zostctip uny pom weundreg uep yue, remo log tosiztp uny opo ttb gaon) harv nvvavasy nvivavw isnsinlau visa svp isnjrilan inici vuysag nvg any pendidikan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusatlimaretribusi jasa usaha bagian kesatu nama retribusi jasa usaha merupakan pungutan aceh sebagai, pembayaran atasyang meliputi:bagian kedua jenis jenis retribusi jasa usaha terdiri atas: retribusi pemakaian kekayaan acehaceh. bagian ketiga. reapiyogrey reply mayang secures aad keren (z1 rajo1d dewey o20 oo1 tama medusa (dubes aad ory saj using) rooruoydwesojyo haris upeerasot ladies xad 915i esg) und kenya c'#s z 1o ins) ary epe semua lil, poem sup sojorgoayiw sawa boykoouoyy ellas modules 1ad jajang ingin ime jaa di man nvonvuslam (dag) nvnvavt siap till badut y2oy uee arya trem omoi 9ostctip uny tegen iog uep suomi ure moa od sostztp nyy opo iojourrog wes pom ost sip univ 2poh vedueny ost uny opo wnp:o1810ge i 20s12tp opo reundueg uep dewey, remo od osti uny trump mana grow) h9ov nvvavhsa nvivavw isnipilim vbvsl svp isnatalan ini nausea nya unlmnnls secures aad sistem sajoades aa form features aed tersormoepoi ap) sure9 mao kane man nan sini uep woyyeg rise jeg well8uog teaser) poin duta" hana query ngwnuey ssexynuopi bao episxorpuogrey osn bermain 1od gouprep) ueyepesoy anam must (og) iaepaay us8is10 tanin ren merelai sorong wep isi 'entry pelindung drive baru yoon weekeyoyi remo apod strip uny opo were1dg from demo od sosis uny jourrog werrepud h pos uny pom uedueny ost spot tnp i0jsi0g8i 20http univ pom weunjueg wep true, demo4uod most city uny poh tz1b atom) tov nvvavahatn nvivmvn ends ila vbvsl svp isnainlan civil nyuvsat kva atlantis ana un. modules 1ad kemudi spoon gaji) 2seg operon resol, (li rsejnsag pojok saj) osen ainejoa getol iin gsa esa we3usp asa) ursxoy modules zad '0sz isa esa redup episnsad (bi secures xad urs.tog ome3uag amamatusamginti mameaeesesmem not secures 1ad jaysuro imojonyyads ve3uop ururegsi mao agama ewen yoy using ue8uop ynojanty iin arus ino|a sup ururessi buen 1ne au2d ini) sisi1suo snomoaju, stica swo puas sini, modules aod storia ipu jobs anu geni sape lectures zad sisoligia (ui uep dis iny wang) siluwnjo) merek lectures 12d 'u0t rudo p y seuowoaoy) year jnekuag nvonyahlam (da) nanya tdd siap "on ain.l bakupet yoon ueukeyo ul8motm od gosip zip unity opo: wejererog tidak emoauoj sort otp uny opo jour idg uuseerepuo m pos itb uny spo wedueny sosizip any opo apo belge i cost opo ueundurg wep year, demo apod tosictp uny 2pom nny grow) h4ov nvvavaamh nvivavm ssnglalda thfsa vsv isaginlia ini vuvsad nyg anjcbooo ho uji tri metil amine tma) metode conway sensory test logam berat lainnya cth per primer xxiv dinas pertanian dan perkebunan aceh jpi xas pertanian dan perkebunan aceh sewa kantin istanbul per tahun |. sewa kantin koperasi istanbul sewa kantin (ex. dinas perkebunan) utd balai pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan star peran pengujian laboratorium atas pengambilan contoh benih tanaman pangan: sampel benih padi sampe benin pataka penerbitan rekomendasi kelayakan sebagai produsen penangkap dan penyalur benih tanaman pangan: produsen penangkap benih pengedar benih peninjauan ulang jasa pemeriksaan pengujian nan benih padi non hibrida: a pemeriksaan lapangan pengujian bei oo ama benih padi hibrida: pemeriksaan lapangan pengujian benih pengujian ulang agung berseri bebas pemeriksaan lapangan perda pengujianbeo esmsaan kemasan jagung hibrida: an, engan benih erie pengujian ulang pemeriksaan lapangan per pengujian benih per pengujian ulang sman pemeriksaan lapangan per pengujian benih pengujian utang per contoh beri acangijaa pemeriksaan lapangan pengujian benih pre pengujian ulang nisan pemeriksaan lapangan per pengujian buruh oo perak pengujian ulang es pemeriksaan lapangan pengujian benih pengujian ulang sertifikasi benih buah hasil perbanyakan generatif pepaya, melon, semangka): pemeriksaan lapangan: penyerbukan terbuka hibrida pengujian benih: penyerbukan terbuka pengujian ulang per sampel.bir keterangan lao sertifikasi benih buah hasil perbanyakan . . vegetatif: pemeriksaan benih sumber: sering batang bawah mata tempel bahan sambung yang dinyatakan lulus per mata tempel hasil okupasi sambung susunan stek cangkok pemisahan anakan bonggol per batang mahkota buah sertifikasi benih sayuran hasil perbanyakan vegetatif: ng pemeriksaan lapangan per unit pemeriksaan umbi gudang lot benih mang) per diujikan pementasan umbi kenanga undang per knol per knol iii per sertifikasi benih sayuran hasil perbanyakan generatif: pemeriksaan lapangan penyerbukan terbuka pengujian laboratorium: penyerbukan terbuka:lain sejenis)rain sejenis) per iii pengujian ulang laboratorium sertifikasi benih tanaman biofarmaka: rimpang kencur, jahe, kunyit, temulawak dan lain lain): pemeriksaan rimpang gudang lidah buaya sertifikasi proses produksi benih flvrikultur, jamur dan perbanyakan benih secara intro: penilaian proses produksi peninjauan ulang sertifikasi penilaian kompetensi produsen pengedar benih): penilaian kompetensi: produsen benih per permohonan peninjauan ulang per permohonan sektor perkebunan: || tanaman kakao: per sampel per pemeriksaan lapangan kebun induk per dahan per) keterangan pemeriksaan lapangan pembibitan kakao seeding) per batang pemeriksaan lapangan pembibitan kakao okupasi) per batang pemeriksaan kayu mata okupasi (per cabang per meter pemeriksaan lapangan pembibitan kakao se) tanaman kopipemeriksaan lapangan pembibitan kopi seeding) per batang pemeriksaan lapangan pembibitan kopi okupasi) per batang pemeriksaan. kayu mata okupasi per cabang per meter pemeriksaan lapangan pembibitan kopi se) tanaman jambu meteer butir pengujian benih khusus per butir pemeriksaan lapangan pembibitan pemeriksaan kecambah lapangan per butir struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha retribusi pemasartanaman kelapa hybrida: pemeriksaan lapangan kebun induk bpt pengujian benih kebun lapangan per butir sertifikasi sumber benih pemeriksaan lapangan pembibitan pemeriksaan lapangan benih butiran kecambah) pemeriksaan lapangan kebun induk pengujian benih kebun lapangan pengujian benih utang pengujian benih khusus pemeriksaan lapangan pembibitan tembakau:men pemeriksaan lapangan pembibitan pemeriksaan lapangan kebun index per batang pengin beni ulang pengujian benih khusus pengujian benih umum pemeriksaan lapangan pembibitan pemeriksaan kecambah lapangan per butir (ooh vanili pemeriksaan lapangan kebun induk pengujian benih kebun per butir pengujian benih ulang per butir pengujian benih khusus per butir snn lap inn sertifikasi sumber benih pemeriksaan lapangan pembibitan ver batang pemeriksaan sulur per sulur per batang cengkeh: pemeriksaan lapangan kebun induk pengujian benih kebun pengujian benih ulang pengujian benih khusus sertifikasi benih kecambah) pemeriksaan lapangan pembibitan per batang rat pagarkapas: man pemeriksaan benih laboratorium i eee pengujian benih khusus ana sertifikasi benih kecambah) pemeriksaan lapangan pembibitan ' | karet pemeriksaan lapangan kebun entries pemeriksaan lapangan kebun induk bpt pengujian benih laboratorium pengujian benih ulang oo3 pengujian benih khusus o berbutir pemeriksaan kayu mata okupasi aan lapangan pembibitan batang bagian ketiga satuan kerja perangkat aceh pemungut pemungutan retribusi pemakaian kekayaan aceh sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh: dinas pendidikan aceh, dinas kesehatan aceh, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang aceh, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman aceh: satuan polisi pamong praja dan will hibah aceh, padan penanggulangan bencana aceh, dinas sosial aceh, dinas tenaga kerja dan mobilitas penduduk aceh, dinas pangan aceh, dinas pertanahan aceh, dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong aceh, dinas perhubungan aceh, dinas komunikasi, informatika dan persandian aceh: dinas koperasi dan usaha kecil menengah aceh dinas pemuda dan olahraga aceh, dinas kebudayaan dan pariwisata aceh, gg. dinas perpustakaan dan arsip aceh, dinas pendidikan dayah aceh, sekretariat lembaga wali nanggroe aceh, sekretariat majelis adat aceh, dinas syariat islam aceh:: dinas peternakan aceh, dinas lingkungan hidup dan kehutanan aceh, aa. dinas energi dan sumber daya mineral aceh, bb. dinas perindustrian dan perdagangan aceh, cc. badan perencanaan pembangunan daerah, dd. badan pengelolaan keuangan aceh, ee. badan kepegawaian aceh, ff. badan pengembangan sumber daya manusia aceh, gg. sekretariatmanen nae: aan lapangan pembibitan stub mata pemeriksaan lapangan pembibitan siap jalur) per batang pengujian kesegaran kecambah bb) per butir kelapa sawit: pemeriksaan lapangan kebun induk pemeriksaan benih laboratorium pengujian benih ulang per butir pemeriksaan lapangan pembibitan pre nursery) lapangan pembibitan main kayu manis: pemeriksaan lapangan kebun induk per pohoatas nakasus sertifikasi benih kecambah) pemeriksaan lapangan pembibitan pemeriksaan lapangan kebun induk per pohon pengujian benih laboratorium pengujian benih ulang pengujian benih khusus sertifikasi benih kecaman) pemeriksaan lapangan pembibitan angga mma npm mkesegaran kecambah per butirarchiv: pemeriksaan lapangan kebun induk maan per hektar pengujian benih laboratorium per butir pengujian benih ulang per butir pengujian benih khusus pemeriksaan lapangan pembibitan empon empon, kapulaga: khusus pemeriksaan lapangan pembibitan: serat karung pisang baca serat selatan): pemeriksaan lapangan kebun induk per tanaman penutup: e pemeriksaan lapangan kebun induk struktur dan besaran tarif retribusi: jasa usaha retribusi pemakaian kekayaan aceh (kode akun kode akun 41i21501 penyewaan tanah dan bangunan kode akun laboratorium.benih laboratorium pengujian benih ulang pengujian benih khusus per butir |. pemeriksaan lapangan kebuninduk oo) ) perpengujian benih khusus pemeriksaan bud set perbudset sere wangi: man pemeriksaan lapangan kebun perbanyakan pengujian penuh laboratorium per butir pengujian benih ulung pengujian benih khusus pemeriksaan lapangan pembibitan pemeriksaan stek sulur per stek per batang pemeriksaan, lapangan kebun benih per hektar pengujian benih laboratorium per butir pengujian benih ulang pengujian benih khusus |. pisang serat: pemeriksaan lapangan kebun perbanyakan penyu'ian benih laboratorium pengujian benih ulang pengujian benih khusus pemeriksaan benih suluo. jenis pelayanan tae oo)ngujian benih khusus pemeriksaan benih pembibitan ka: balai proteksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pengujian laboratorium: nan pengujian agensi pengendali aph): nan jamur trichoderma sp. jamur beauveria bassiana per sampel padat: jamur trichoderma sp. jamur beauveria bassiana jamur metarhizium per kilogram pembuatan agensi pengendali aph) padat: poo jamur trichoderma sp. jamur beawveria basilana )' ) ) | ) perkilogram jamur metarhizium pembuatan metabolit sekunder agen pengendali aph): jamur trichoderma sp. jamur beauveria bassiana per liter jamur metarhizium bakteri psudomonas sewa aula: ros |. untuk umumatau kantor untuk mahasiswaatau peljar perhari mereaa balai pendidikan dan pelatihan pertanian aceh sewa aula: kalangan pendidikan kalangan non pendidikan untuk koperasi || untuk kantin lapak farmer agro market galeri informasi teknologi pertanian lapak promosi pemasaran produk pertanian dan perkebunan ukuran per minggu ruang belajar (satu) kali pakai ruang makan memarusasi pertanian one pat sewa alat dan mesin pertanian: pol traktor4 besar: oo mata bajak rotary aee mata bajak rotary per bulan mata bajak flow hand traktor singkat dan rotary |. combine harvested besar combine harvested sedang combine harvested kecil power three corn shelter transplenter jarwo dan tegel nan tray jarwo dan tegel per tray excavator kecil) alat tanam jagung dan kedelai tjk) per bulan kkn mann mmm semana tlao layanan bengkel: rusak ringan rusak berat rusak ringan rusak berat ana traktor rusak ringan rusak berat jasa angkut alat dan mesin pertanian berangkat dari utd mekanisasi pertanian): aceh besar pidie per trayek pidie jaya bireuen aceh utara pen timur aceh tamiang heh tengah bener meriah gayo lues been tenggara oo aceh jaya per trayek aceh barat || nagan raya aceh barat daya aceh selatan aceh singkil penggunaan fasilitas sarana dan prasarana sewa pula grsnsesiaprusi mengamen emas ennorgnuy dipegang suyususs sma joe jet nomer aa kess jjuogiosounutuy pour aug lectures and susejdoo ayy seung3y wins uses!lotus unl:0joget veifnduog tad warm olvaoay alun| '0z jmussuj deurtemea edge also remaja joy and se38un 1oya tad ioo iol, 10y2 aad o'sz sag puisi, iluemoyy uep medial sup iny un) uem kpai aman wem eyes ulur jaa under emas harv nya agdidd seni| ama diisi, bauupni yoon uebanyjyh seem oau od osti otp uny opo tim olu od gostctp uny jourzog urerepud y lost uny spo sunny go siz opo umno10 j8io9pi most stp uny opo ueundueg vep yue, demo apod tostcip uny 2pox ttb nnm dao) hhv nvvavasm nvivavw isnipijan vbvsl svp isnginlam tni nvnvsit nvg unlmnnls sen lan ana maa san tea mgm dhow goh address 1ad adh "aon dgm ogu) dex3duo upesyuduag goo tarian loss) 2seururesueii, 21j9db0eko ini lios) secures sad 0u0'0z osbutuisurij, diancam outre jn|y nia (s109) finis 2isputlesueii, meja ofe syo ini (sl4d) russ aseururesueij, jojo ilg yee modules (una) main pooja) yes ingin us80jin (gm) poor sym) yang were (ai) samo power pendosa (mda) sengon ipd posted) rejo ios senja temosentendwesisaas modules 1ad (sore) anos ureuremag isnyoydsenjouryy kurang sronbajuy) modules des eyed wesedeulag ingles yaj modules zad so1geni serta avait) kess jjuagiosounwuwj oyu suku 3sal modules sad uotexiy yudwojdwo)y) uswajdwoy oseania 'o1 (kari) 1sa1 sung oso) gedung sson menepfumssusitausi modules sad usj ure ueesyuauag (ah lectures 1ad 0t mgm don how "loh "aow lain "non "wat om) 18ojoyev week itulah nyonyaalim (da) nynyavtis siap on jtv, bau upe body unu hoh trem udd ost uny wwejererod yep uss arena aw6d sort olok urelepus h pos uny opo vedweny sostiztp uny opo kanye doge' i costata uny opo weundurg urp yue tebmoau od topi zip uny opo (st2 nnh atom) gov nvvavmgam nvivavwi ingin.lrm vbvsl vsv ingin.lan jitai nvavsag nyg aniangls secures zad oco' (seuowoyouj) seuowoy isejusumpas ado injures zad ftj, resep early inlay dipegang ingin ie) anda year sein ras jiseiej res ndelag joo yad (eny uep "negasi ides) resah jrmo tniv is2 burg yin) sns modules and ojek preman tran sony sndoodojfudeys manoranuy sanyusuoss mye aug gegakuag tejo| nyonyuslam nanya tdd siap ini buffet yoon ubbllyoh ueu od ostictp uny opo wejerelag uep from ulemoawi sort stp uny opo iogoux1og merebus y pus stp uny opo tedung ost uny opo wmpoguroge i gossip uny opo weundueg uep yehey, ubbmolusa most zip uny opo nnv 3aow) tov nvvavnamh nyiymywa ingin visa svp isnjimlam jin yu, nyavsii nyg mmlangls i gas tea tua nat sgh euro ogg ueynsngwng) erry secures isusjsisuoy neg 'eksem) lista urea tag laptop serasa secures xod (sag pide edo9 iin) pyenirenya emas joo erpameratamama amp secures sisinya sti2000j added hee (isa pide) year sup epress lamun wu saman sma bibi) 'bikin kecewa) 'np iso ueiinduog menamai anti bau upe yoon ueekeyon remo od ost stp uny wejurerog wep json wew olw od sisi tip uny opo rowing weorept om postztp uny opo seni s12 opo wnpsoyetoget cost stp uny opo weundueg uup dewey, urbana ug iostztp uny trump pado) harv nvvavasm nvivhvw sngimian visa svp isngtilam arini, nvnvsai nvg unjlannlsgas5):cc. laporan operasional:defisit .o.ieekurang rp. ccrp, realis si.ilocos.ooosasi.asi cc. sisa lebih kurang pembiayaan anggaran ernarp. cc. jumlah pos luar biasae.i. rp. ekuitas akhir .o.ooo& x x . rp. neraca sebagaimana dimaksud dalam huruf per desember sebagai berikut jumlah aset.o.iidboollmann nda nana nananananaaan rp. arus kas dari aktivitas operasi rp. cc. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan. rp.( arus kas dari aktivitas pembiayaan rp. e:: lampiran vii daftar rekapitulasi aset tetap:daftar dana cadangan daerah: lampiran daftar kewajiban jangka pendek, lampiran xii daftar kewajiban jangka panjang:: lampiran laporan perubahan saldo anggaran lebih: lampiran xvi laporan operasional: lampiran xvii laporan perubahan ekuitas. lampiran xviii: neraca: lampiran xix laporan arus kas: dan lampiran catatan atas laporan keuangan. pasai.|l tangustus ayah tang iwa banda aceh, aminullkh usman diundangkan banda aceh pada tanggal #9usus tuanya sekretaris daerah kota banda aceh, ear bahagia lembaran daerah kota banda aceh tahun nomor noref qanun kota banda aceh, provinsi aceh |
fan, nia nm kia kabupaten aceh barat: bahwa dinas pendidikan, dinas perdagangan, dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga, adanya penggabungan urusan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian nomenklaturcut nyak chien meulab.0aki. beberapa ketentuanangka angka dan angka ubah, angka dihapus, huruf ditambah angka yakni angka huruf ditambah angka yakni angka huruf angka dihapus, pemberdayaan masyarakat dan desa. dinas, perindustrihapussatuan polisi pamong praja dan will hibdihapusketentuan diubah dan ditambah (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: (l) pada saat qankelembagaan rumah sakit umum daerahpay ketentuan. ketentuan diubah dan diantara huruf dan huruf disisi (satu) huruf yakni el, sehingga berbunyi sebagai berikut: pada saat gaun ini mulai berlaku: qanun kabupaten aceh barat nomor tahun tentang kecamatan lembaran daerah kabupaten aceh barat tahun nomor tambahan lembaran daerahubah beberapa kali, terakhir dengan qanun kabupaten aceh barat nomor tahun tentang perubahan kedua atas qanun kabupaten aceh baratlembaga keistimewe.l. qan(lembaran kabupaten aceh barat tahun nomor tambahan lembaran kabupaten aceh barat nomor peraturan. f(. peraturan bupati aceh barat nomor tahun tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat dewan pengurus kabupaten korps pegawai republik indonesia aceh barat berita daerah kabupaten aceh barat tahun nomor .b), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali peraturan pelaksanaansampai dengan ditetapkan rumah sakit umum daerah sebagai unit pelaksana tekniszykhryjah bupati acehibarat, myi. diundangkan meulaboh pada tanggal juli dzulhijah sekretaris daerah poso(angka penggabungan dinas pendidikan dengan kebudayaan angka urusan kebudayaan bergabung dengan pendidikan angka berubah nomenklatur huruf bertambahnya (satu) perangkat daerah yaitu badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten aceh barcabutpala presiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang sistem kepegawaian pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan presiden republik indonesia, menimbang. kan ng.: men. pegawai pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, yang selanjutnya disingkat plat, terdiri dari: pegawai tetap, pegawai yang dipekerjakan, pegawai kontrak. pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pegawai negeri sipil. pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam berasal dari pengadaan baru dan atau dari instansi terkait. kepala plat, yang selanjutnya disebut kepala, berwenang melakukan pengadaan pegawai negeri sipil untuk diangkat sebagai pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. persyaratan jabatan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh kepala dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. . kun presiden republik indonesia kepala dapat meminta pegawai yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam huruf dari instansi lain berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi plat. pegawai yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam merupakan pegawai negeri dan pegawai non pegawai negeri. persyaratan administrasi, kompetensi, potensi, dan pengalaman kerja bagi pegawai yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh kepala. masa penugasan pegawai yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam untuk pertama kali plat ditetapkan paling lama (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan plat. kepala berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam dalam dan dari jabatannya lingkungan plat. penyetaraan jenjang kepangkatan pegawai yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam dalam jenjang kepangkatan plat ditetapkan dengan keputusan kepalpegawai kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: tenaga ahli, tenaga penunjang. . mea nyi ny) presiden republik indonesia kepala dapat mengangkat tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk membantu tugas kepala dalam memberikan pertimbangan dan analisis mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya. kepala dapat menerima tenaga penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk melaksanakan tugas pendukung yang ditetapkan oleh kepala. kontrak kerja bagi pegawai kontrak bidang tenaga kerjaan. pemberhentian pegawai tetappemberhentian yang bersangkutan. pemberhentian. yan ngz presiden republik indonesia pengenaan sanksi bagi pegawai tetgenaan sanksi bagi. tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi pegawai yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam kepala berwenang mengenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau tertulis bagi pegawai yang bersangkutan. pengenaan sanksi bagipola kepangkatan, jenjang jabatan, nama jabatan dan formasi pegawai plat ditetapkan dengan keputusan kepala. sistem pengembangan karier pegawai plat ditetapkan dengan keputusan kepala. dalam menetapkan sistem pengembangan karier pegawai sebagaimana dimaksud dalam kepala wajib mengikuti pendekatan meritokrasi (merit system) yang mencakup antara lain prestasi dan perilaku kerja. . kan ngz n97 wat presiden republik indonesia pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan gaji dan hak hak lainnya. besarnya gaji bagi pegawai negeri pegawai yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam huruf menerima gaji dan atau hak hak lain dari instansi asal yang mempekerjakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai yang bersangkutan. selain gaji dan atau hak hak lain dari instansi asal sebagaimana dimaksud dalam pegawai yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam huruf menerima hak hak lain dari plat. pegawai kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf menerima honorarium dan hak hak lain dari plat. . kan ngz n97 presiden republik indonesia jenis dan besarnya hak hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam dan serta honorarium dan hak hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh kepala setelah mendapat persetujuan menteri keuangan. pegawai yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan pegawai kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf pada akhir masa penugasan dan masa kontrak dapat diangkat menjadi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf sepanjang memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh kepal. . man nglan ya"bahwa . presiden republik indonesia bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang peradilan agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang undang nomor tahun pengadilan agam. gan wat presiden republik indonesiau bau, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama bau bau telah diperiksa tetapi belum diputus oleh mahkamah syar' iyah takengon, tetap diperiksa dan diputus oleh mahkamah syar' iyah takengonngai liat, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama sungai liat. urup, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama curup. perkara perkara . kun presiden republik indonesia (aru, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama kota barumbawa besar, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama sumbawa besaruteng, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama rutengrakan, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama tarantani, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama sentani. . tan ya wat presiden republik indonesia jsikmalaya, dilimpahkan kepada pengadilan agama kota tasikmalaya.iamis, dilimpahkan kepada pengadilan agama kota banjarondano, dilimpahkan kepada pengadilan agama amurang.ilamuta, dilimpahkan kepada pengadilan agama marisdonggala, dilimpahkan kepada pengadilan agama parigi. perkara perkara . tan kun bpa presiden republik indonesiausaha, dilimpahkan kepada pengadilan agama andosol.bau bau, dilimpahkan kepada pengadilan agama pasarwajo, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh mahkamah syar' iyah takengon, dilimpahkan kepada mahkamah syar iyah simpang tiga redelongkota padang sidempuan. j0)ngai liat, dilimpahkan kepada pengadilan agama mentok. j1) perkara perkara . tan kun presiden republik indonesia (urup, dilimpahkan kepada pengadilan agama lebong. kota baru, dilimpahkan kepada pengadilan agama batu licinmbawa besar, dilimpahkan kepada pengadilan agama taliwangruteng, dilimpahkan kepada pengadilan agama labuan bajorakan, dilimpahkan kepada pengadilan agama nunuentani, dilimpahkan kepada pengadilan agama also. . way. . way presiden republik indonesia (l) membentuk pengadilan agama kota tasikmalaya berkedudukan kota tasikmalaya. membentuk pengadilan agama kota banjar berkedudukan kota banjar. membentuk pengadilan agama amurang berkedudukan amurang. membentuk pengadilan agama marisa berkedudukan marisa. membentuk pengadilan agama parigi berkedudukan parigi. membentuk pengadilan agama andosol berkedudukan andosol. membentuk pengadilan agama pasarwajo berkedudukan pasarwajo. membentuk mahkamah syar' iyah simpang tiga redelong berkedudukan simpang tiga redelong. membentuk pengadilan agama kota padang sidempuan berkedudukan kota padang sidempuan. membentuk pengadilan agama mentok berkedudukan mentok. membentuk pengadilan agama lebong berkedudukan lebong. j2) membentuk pengadilan agama batu licin berkedudukan batu licin. membentuk pengadilan agama taliwang berkedudukan taliwang. membentuk pengadilan agama labuan bajo berkedudukan labuan bajo. membentuk . tan ya wat presiden republik indonesia membentuk pengadilan agama nunukan berkedudukan nunukan. membentuk pengadilan agama also berkedudukan also. (d) daerah hukum pengadilan agama kota tasikmalaya meliputi wilayah kota tasikmalaya, provinsi jawa barat. daerah hukum pengadilan agama kota banjar meliputi wilayah kota banjar, provinsi jawa barat. daerah hukum pengadilan agama amurang meliputi wilayah kabupaten minahasa selatan, provinsi sulawesi utara. daerah hukum pengadilan agama marisa meliputi wilayah kabupaten pohuwato, provinsi gorontalo. s5) daerah hukum pengadilan agama parigi meliputi wilayah kabupaten parigi moutong, provinsi sulawesi tengah. daerah hukum pengadilan agamaagama pasarwajo meliputi wilayah kabupaten buton, provinsi sulawesi tenggara. daerah hukum mahkamah syar' iyah simpang tiga redelong meliputi wilayah kabupaten bener meriah, provinsi nanggroe aceh darussalam. daerah hukum pengadilan agama kota padang sidempuan meliputi wilayah kota padang sidempuan, provinsi sumatera utara. daerah . way presiden republik indonesia (j0) daerah hukum pengadilan agama mentok meliputi wilayah kabupaten bangka barat, provinsi bangka belitung. il) daerah hukum pengadilan agama lebong meliputi wilayah kabupaten lebong, provinsi bengkulu. j2) daerah hukum pengadilan agama batu licin meliputi wilayah kabupaten tanah bumbu, provinsi kalimantan selatan. j3) daerah hukum pengadilan agama taliwang meliputi wilayah kabupaten sumbawa barat, provinsi nusa tenggara barat. j4) daerah hukum pengadilan agama labuan bajo meliputi wilayah kabupaten manggarai barat, provinsi nusa tenggara timur. daerah hukum pengadilan agama nunukan meliputi wilayah kabupaten nunukan, provinsi kalimantan timur. daerah hukum pengadilan agama also meliputi wilayah kabupaten keerom, provinsi papua. (l) dengan terbentuknya pengadilan agama kota tasikmalaya, maka wilayah kota tasikmalaya dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama tasikmalaya. dengan terbentuknya pengadilan agama kota banjar, maka wilayah kota banjar dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama ciamis. dengan terbentuknya pengadilan agama amurang, maka wilayah kabupaten minahasa selatan dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama tonda dengan . tan kun presiden republik indonesia dengan terbentuknya pengadilan agama marisa, maka wilayah kabupaten pohuwato dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama tilamuta. s5) dengan terbentuknya pengadilan agama parigi, maka wilayah kabupaten parigi moutong dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama donggala. dengan terbentuknya pengadilan agama andosol, maka wilayah kabupaten konawe selatan dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama usaha. dengan terbentuknya pengadilan agama pasarwajo, maka wilayah kabupaten buton dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama bau bau. dengan terbentuknya mahkamah syar' iyah simpang tiga redelong, maka wilayah kabupaten bener meriah dikeluarkan dari daerah hukum mahkamah syar iyah takengon. dengan terbentuknya pengadilan agama kota padang sidempuan, maka wilayah kota padang sidempuanmentok, maka wilayah kabupaten bangka barat dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama sungai liat. j1) dengan terbentuknya pengadilan agama lebong, maka wilayah kabupaten lebong dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama curup. dengan terbentuknya pengadilan agama batu licin, maka wilayah kabupaten tanah bumbu dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama kota baru. dengan . way presiden republik indonesia (j3) dengan terbentuknya pengadilan agama taliwang, maka wilayah kabupaten sumbawa barat dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama sumbawa besar. dengan terbentuknya pengadilan agama labuan bajo, maka wilayah kabupaten manggarai barat dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama ruteng. j5) dengan terbentuknya pengadilan agama nunukan, maka wilayah kabupaten nunukan dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama tarakan. dengan terbentuknya pengadilan agama also, maka wilayah kabupaten keerom dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan agama sentani. (l) pengadilan agama kota tasikmalaya dan pengadilan agama kota banjar termasuk dalam wilayah hukum pengadilan tinggi agama jawa barat bandung. pengadilan agama amurang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan tinggi agama sulawesi utara manado. pengadilan agama marisa termasuk dalam wilayah hukum pengadilan tinggi agama gorontalo gorontalo. pengadilan agama parigi termasuk dalam wilayah hukum pengadilan tinggi agama sulawesi tengah palu. pengadilan agama andosol dan pengadilan agama pasarwajo termasuk dalam wilayah hukum pengadilan tinggi agama sulawesi tenggara kendari. mahkamah . pan presiden republik indonesia mahkamah syar' iyah simpang tiga redelong termasuk dalam wilayah hukum mahkamah syar' iyah provinsi nanggroe aceh darussalam banda aceh. pengadilan agama kota padang sidempuan termasuk dalam wilayah hukum pengadilan tinggi agama sumatera utara medan. pengadilan agama mentok termasuk dalam wilayah hukum pengadilan tinggi agama bangka belitung bangka belitung. pengadilan agama lebong termasuk dalam wilayah hukum pengadilan tinggi agama bengkulu bengkulu. j0) pengadilan agama batu licin termasuk dalam wilayah hukum pengadilan tinggi agama kalimantan selatan banjarmasin. j1) pengadilan agama taliwang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan tinggi agama nusa tenggara barat mataram. j2) pengadilan agama labuan bajo termasuk dalam wilayah hukum pengadilan tinggi agama nusa tenggara timur kupang. j3) pengadilan agama nunukan termasuk dalam wilayah hukum pengadilan tinggi agama kalimantan timur samarinda. j4) pengadilan agama also termasuk dalam wilayah hukum pengadilan tinggi agama jayapura jayapura. (sikmalaya, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama tasikmalaya. perkara perkara . tan ya presiden republik indonesiaamis, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama ciamisndano, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama tondailamuta, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama tilamutdonggala, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama donggala.usaha, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama usaha. perkara perkara . |
yan pan aakami luar negeri, perlu menjerahkan pekerdjaan presiden sehari hari kepada perdana menteri, mengingat konstitusi sementara republik indonesia serikat dan memutuskan: menetapkan selama kepergian kami luar negeri sampai kedatangan kami kembali indonesia, pekerdjaan presiden sehari hari dilakukan oleh perdana menteri drs. mohammad hatta. keputusan ini mulai berlaku pada tanggal januari ditetapkan djakarta pada tanggal januari presiden republik indonesia serikat, (soekarno). perdana menteri republik indonesia serikat (mohammad hatta). dikeluarkan djakarta pada tanggal januari direktur kabinet presiden, (a.k.pringgodigdo) |
man, gegwan hwa pemilik perusahaan truck permadi bertempat tinggal bateman mageck track tertunduk magelang jogjakarta dengan buah truck umum, dengan surat keputusan menteri perhubungan tertanggal mei l8 menimbang a.c.bahwa pembanding dalam surat bandingannya mengajukan alasan, bahwa surat keterangan jang diberikan oleh inspeksi lalu lintas djalan jang bersangkutan sangat lambat ialah pada bulan september dengan demikian tidak dapat memenuhi rumus jang telah ditentukan, d.bahwa setelah diperiksa kembali terhitung mulai bulan pemberian surat keterangan tersebut selama enam bulan p.t. permadi tidak pernah mengirimkan daftar daftar muatan, e.bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menyimpang dari keputusan menteri perhubungan sebagi tersebut diatas,putuskan: menetapkan menolak bandingan tersebut diatas ann hwan hwa batman magela. tt.d. (a.b rotasi epanjen dan kejaksaan negeri banjarbarukotamadya daerah tingkat banjarbarukepanjen kepanjen dan kejaksaan negeri banjarbaru banjarbar. yen nat presiden republik indonesia memutuskan men. membentuk kejaksaan negeri kepanjen yang berkedudukan kepanjen. membentuk kejaksaan negeri banjarbaru yang berkedudukan banjarbaru. (l) daerah hukum kejaksaan negeri kepanjen meliputi wilayah kabupaten malang. daerah hukum kejaksaan negeri banjarbaru meliputi wilayah kota banjarbaru. dengan terbentuknya kejaksaan negeri kepanjen maka kabupaten malang dikeluarkan dari daerah hukum kejaksaan negeri malang. dengan terbentuknya kejaksaan negeri banjarbaru maka kota banjarbaru dikeluarkan dari daerah hukum kejaksaan negeri martapura. perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan kejaksaan negeri kepanjen yang pada saat ditetapkan keputusan presiden ini sudah ditangani kejaksaan negeri malang, tetapi belum dilimpahkan pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh kejaksaan negeri kepanjen. yen n1 nat presiden republik indonesia perkara. perkara pidana dan perkara lainnya yang termasuk lingkup kewenangan kejaksaan negeri banjarbaru yang pada saat ditetapkan keputusan presiden ini sudah ditangani kejaksaan negeri martapura, tetapi belum dilimpahkan pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh kejaksaan negeri banjarbarepanjen dan kejaksaan negeri banjarbarnegeri kepanjen dan kejaksaan negeri banjarbaruny) kun bisanefg, badan urusan logistik, disingkat bulog, badan . gea kaf ny) tn, mug tel,:menteri . mean nyi presiden republik indonesialampung tengah, kabupaten lampung timur dan kabupaten way kanagunung sugih, pengadilan negeri sukadana dan pengadilan negeri blambangan umpu yang daerah hukumnya masing masing meliputi wilayah kabupaten lampung tengah, kabupaten lampung timur dan kabupaten way kana dan pengadilan negeri blambangan umpu, mengingat . man gi) wat. membentuk pengadilan negeri gunung sugih, pengadilan negeri sukadana, dan pengadilan negeri blambangan umpu masing masing berkedudukan gunung sugih, sukadana dan blambangan umpu. . mti, may sat presiden republik indonesia daerah hukum pengadilan negeri gunung sugih meliputi wilayah kabupaten lampung tengah, propinsi lampung. daerah hukum pengadilan negeri sukadana meliputi wilayah kabupaten lampung timur, propinsi lampung. daerah hukum pengadilan negeri blambangan umpu meliputi wilayah kabupaten way kanan, propinsi lampung. dengan terbentuknya pengadilan negeri gunung sugih dan pengadilan negeri sukadana, maka wilayah kabupaten lampung tengah dan wilayah kabupaten lampung timur dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan negeri metro. dengan terbentuknya pengadilan negeri blambangan umpu, maka wilayah kabupaten way kanan dikeluarkan dari daerah hukum pengadilan negeri kotabumi. pengadilan negeri gunung sugih, pengadilan negeri sukadana dan pengadilan negeri blambangan umpu termasuk dalam daerah hukum pengadilan tinggi tanjung karang tanjung karang. . men mn) nay ny) stro, tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri metro.tro, dilimpahkan kepada pengadilan negeri gunung sugih dan pengadilan negeri sukadana,blambangan umpu. . mti, sdibebankan pada anggaran mahkamah agung. penetapan kelas pengadilan negeri gunung sugih, pengadilan negeri sukadana, dan pengadilan negeri blambangan umpu, serta tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja sekretariat dan kepaniteraan pengadilan negeri gunung sugih, pengadilan negeri sukadana dan pengadilan negeri blambangan umpumeyan pan na,, mendengar dewan menteri, memutuskan: menjtjabut keputusan presiden republik indonesia serikat tertanggal januari terhitung mulai tanggal desember diangkat mendjadi jaksa agung pada mahkamah agung republik indonesia serikat, mr. tirtawinata(soekarno menteri kehakiman republik indonesia serikat, (soepomo |
kan n17 cnn annseptember dari law toen pemilik perusahaan truck rosa bertempat tinggal djalan pasundan bandung, terhadap penolaktangga meteriauw toen in, djalan pasundan bandu t.t.d (a.b. rotasi (sukarno)ilmu agama dengan ilmu lain, dipandang perlu. main nya x1y presiden republik indonesia mengubah statusuniversitas islam negeri syarif hiduplah jakartayarif hiduplah jakartauniversitas islam negeri syarif hiduplah jakarta mempunyai tugas utama menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang agama islam dan program pendamping non agama islam. dengan berlakunya keputusan presiden ini, semua ketentuan mengenai institut agama islam negeri syarif hiduplah jakartamutuskan . mulan n4z runteri negara kebudayaan dan pariwisata terdiri dari sekretariat menteri negara, deputi bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan, deputi bidang sejarah dan purbakala, deputi bidang seni dan film, deputi bidang pengembangan produk dan usaha pariwisata, deputi bidang pemasaran, deputi bidang peningkatan kapasitas dan kerja sama luar negeri: deputi bidang akuntabilitas, staf ahli bidang pranata sosial: staf ahli bidang nilai budaya, staf ahli bidang hubungan antar lembaga, il. staf ahli bidang ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut sekretariat . kaf n4z ky) yaz nun watlestarian dan pengembangan kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaanseni dan film mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang seni dan film. deputi bidang pengembangan produk dan usaha pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang pengembangan produk dan usaha pariwisata. deputi bidang pemasaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang pemasaran. deputi bidang peningkatan kapasitas dan kerja sama luar negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang peningkatan kapasitas dan kerja sama luar negeri. deputi bidang akuntabilitas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan bidang akuntabilitas. staf ahli bidang pranata sosial mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pranata sosial. staf ahli bidang nilai budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah nilai budaya. j1) dan ilmu pengetahuan dan teknologi. . kaf nyiny) aa snngingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang kampanye pemilihan umum oleh pejabat negara perlu dit, menimbangtahun nomor tambahan lembaran negara nomor memutuskan: . panas yaz presiden republik indonesia memutuskan: men. dalam keputusan presiden iniyang selanjutnya disebut kpu adalah lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. calon presiden dan calon wakil presiden adalah calon presiden dan calon wakil presiden yang bukan presiden dan wakil presiden yang sudah memenuhi syarat dan telah diumumkan oleh komisi pemilihan umum. pengamanan . can get pny) ny) snn presiden republik indonesia pengamanan calon presiden dan calon wakil presiden adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan kepada calon presiden dan calon wakil presiden dalam bentuk pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli termasuk pelayanan kesehatan. pengawalan calon presiden dan calon wakil presiden adalah suatu penjagaan bergerak untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan calon presiden dan calon wakil presiden. tugas dan tanggungjawab pengamanan dan pengawalan calon presiden dan calon wakil presiden dilakukan oleh kepolisian negara republik indonesia. pengamanan dan pengawalan calon presiden dan calon wakil presiden diberikan terhitung sejak diumumkannya calon presiden dan calon wakil presiden secara resmi oleh kpu sampai dengan terpilihnya pasangan presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama. dalam . panas nag ny) presiden republik indonesia dalam hal pemilu pada putaran pertama sebagaimana dimaksud pada belum terpilih pasangan presiden dan wakil presiden, maka pengamanan dan pengawalan hanya dilaksanakan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden yang mengikuti pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua sampai dengan terpilihnya pasangan presiden dan wakil presiden. pengamanan dan pengawalan presiden dan wakil presiden terpilih dilaksanakan oleh pasukan pengamanan kepresidenan terhitung sejak kpu menetapkan secara resmi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih. pengamanan dan pengawalan calon presiden dan calon wakil presiden dilaksanakan pada: kediaman calon presiden dan calon wakil presiden, perjalanan dan rute calon presiden dan calon wakil presiden, tempat tempat kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan calon presiden dan calon wakil presiden. . panas aa ny) snn presiden republik indonesiaberkoordinasi dengan instansi pemerintah dan pihak pihak terkait lainnya.dapat meminta bantuan tentara nasional indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. segala biaya yang berkaitan dengan pengamanan dan pengawalan calon presiden dan calon wakil presiden dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. petunjuk teknis pelaksanaan pengamanan dan pengawalan calon presiden dan calon wakil presiden diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala kepolisian negara republik indonesia. keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar . panas nymetan na7 n97 yi?mbentukan dan penyusunan mahkamah agung republik indonesia serikat maka dibutuhkan seorang jang diserahi kewajibandengar dewan menteri: memutuskan: terhitung mulai tanggal desember menunjukr. dr. koesoemah atmadyja, dengan ketentuan, bahwa kedudukannya setara dengan ketua mahkamah agung republik indonesia serikatsekarangsoekarno menteri kehakiman republik indonesia serikat, soepomo |
(kan nazan kim siang pemilik perusahaan truck tjan bertempat tinggal djalan perniagaansukabumi bandung dngan sebuah truck umum,'umumkan dalam berita negara tanggal oktojan kim siang, djalan perniagaan bogor. ditetapkan djakarta pada tanggal pebruari presiden republik indonesia, tt.d. (sukarno menteri muda perhubungan, tt.d. (a.b. rotasisebagai hasil sidang international coffee council pada tanggal september london, inggris, pemerintah republik indonesia telah menyetujui international coffee agreement, perjanjian kopi internasionalffee agreement, perjanjian kopi internasional, memutuskan menetapkan keputusan presiden tentang pengesahan interna ional coffee agreement, (perjanjian kopi inter nasional, mengesahkan international coffee agreement, perjanjian kopi internasional, sebagai hasil sidang international coffee council pada tanggal september london, inggrisopenafingk. men yan ny run wa. yaaa yan run wat presiden republik indonesiaurusan logistik, disingkat bulo: badan . kaf ny nun wat presiden republik indonesiaf eka) sun jang jehukum nasional: memutuskan menetapkan: keputusan preside. . can tan maf na7 na5 ny) pun snp presiden republik indonesia kepada ketua, sekretaris, dan anggota komisi hukum nasional dan staf sekretariat komisi hukumsekretaris, dan anggota komisi hukum nasional sebesar (lima juta rupiah), staf sekretariat komisi hukum nasional sebesar (satu juta lima ratusen nag ny) pun snaa:hasil hasil konperensi media bundar oleh semua fihak telah diterima: menimbang bahwa penyerahan kedaulatan dari republik indonesia kepada republik indonesia serikat dan penyerahan kedaulatan dari keradjaan belanda kepada r.i.s. telah terjadi, menimbang bahwa oleh karena itu segala sesuatu harus diumumkan setara resmi. memutuskan: mengumumkan dengan menempatkan lembaran negara agar supaja setiap orang dapat mengetahui, dokumen dokumen jang mengenai induk persetujuan, piagam penyerahan kedaulatan, statut uni dengan persetujuan2 lampirannja, persetujuan perpindahan dengan persetujuan2 lampirannja, pertukaran surat. maklumat presiden republik indonesia dan komite nasional pusat tertanggal desember protokol amsterdam, akte penyerahan kedaulatan serta pengakuan oleh keradjaan belanda, protokol peletakan jabatan wakil tinggi mahkota indonesia dan penerimaan pemerintahan indonesia oleh pemerint. (soekarno) perdana menteri republik indonesia serikat, ttd. (mohammad hatta) yan pkn n97 ny) ray presiden republik indonesia menteri kehakiman republik indonesia serikat, ttd. (soepomo). diumumkan djakarta pada tanggal januari menteri kehakiman ttd. (soepomo) dikeluarkan djakarta pada tanggal januari direktur kabinet presiden a.n.b., ttd. (jatmiko) |
(ak surat bandingan tertanggal september dari oey jin liang pemilik perusahan truck a.t.b. bertempat tinggal tjesehubunganjin liang p.t.a.b.t. cibinong bogor. ditetapkan djakarta pada tanggal pebruari presiden republik indonesia, menteri muda perhubungan, tt.d tt.d sukarno (a.b.depresiden republik indonesia, menimbang bahwa kegiatan penambangan, pengerukan, pengangkutan, dan perdagangan pasir laut, yang selama ini berlangsung tidak terkendali, telah menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir dan laut, keterpurukan nelayan dan pembudidaya ikan, serta jatuhnya harga pasir laut: bahwa untuk mencegah dampak negatif sebagaimana dimaksud dalam huruf dan untuk melindungi dan memberdayakan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir umumnya, serta memperbaiki nilai jual pasir laut, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengusahaan pasir laut: bahwa pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pengusahaan pasir laut masih diselenggarakan secara sektoral sehingga penegakan hukum belum terkoordinasi sebagaimana mestinyndalian dan pengawasan pengusahaan pasir lamen snn presiden republik indonesiandalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut. babi ketentuan umum dalam keputusan presiden ini yang dimaksud dengan pasir laut adalah bahan galian pasir yang terletakopen nat presiden republik indonesia dibebankan keya x1y wat presiden republik indonesia pengusahaan. pengusahaan pasir laut adalah kegiatan ekonomi yang meliputi usaha pertambangan, pengerukan, pengangkutan dan ekspor pasir laut. kuasa pertambangan adalah izin yang diberikan kepada badan perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangzonasi wilayah pesisir dan laut adalah arahan pemanfaatan ruang pesisir dan laut. pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut yangupaya pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan lokasi penambangan dan selama pengangkutan pasir laut. bab kelembagaan untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pengusahaan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam dibentuk tim pengendali dan pengawas pengusahaan pasir laut. susunan tim pengendali dan pengawas pengusahaan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari pasaran pin ya ny) wat presiden republik indonesia ketua. ketua menteri kelautan dan perikanan, wakil ketua menteri perindustrian dan perdagangan, anggota menteri dalam negeri, menteri energi dan sumber daya mineral, menteri kehutanan: menteri keuangan, menteri perhubungan, menteri luar negeri, menteri kehakiman dan hak asasi manusia: menteri negara lingkungan hidup: panglima tentara nasional indonesia, kepala kepolisian negara republik indonesia: gubernur yang wilayahnya penghasil pasir laut: bupati walikota yang wilayahnya penghasil pasir laut, sekretaris pejabat eselon dari departemen kelautan dan perikanan. tim pengendali dan pengawas pengusahaan pasir laut berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. (l) tim pengendali dan pengawas pengusahaan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: il. mengkoordinasikan perumusan kebijakan nasional bidang pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut: mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan zonasi wilayah pesisir dan laut untuk kegiatan pengusahaan pasir laut: cnn sy) na3 ny) nw) wat presiden republik indonesia mengkoordinasikan. mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana volume pasir laut yang dapat ditambang dan diekspor secara nasional setiap tahun, dengan mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan laut, dan keseimbangan pasokan dan permintaan serta kepentingan masyarakat daerah: mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana pemanfaatan dan pengelolaan dana pengendalian, pengawasan, dan pengamanan pengusahaan pasir laut, ''mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan pedoman pemanfaatan dana pemulihan lingkungan ekosistem pesisir dan laut serta dana pemberdayaan masyarakat pesisir, dan melakukan monitoring, evaluasi, serta pengawasan pelaksanaan pedoman, mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan pedoman pelaksanaan operasi pengawasan dan pengamanan lokasi penambangan dan selama pengangkutan, melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap kesesuaian antara zonasi wilayah pesisir dan laut dengan pemberian kuasa pertambangan dan izin pekerjaan pengerukan, melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan operasi bersama pengawasan dan pengamanan, melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha pertambangan, melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pengerukan, melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap ekspor dan hasil pengusahaan pasir laut, melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap kondisi ekosistem pesisir dan laut akibat pengusahaan pasir laut dan pemulihan kualitas lingkungan, melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian perizinan keimigrasian terhadap orang asing yang terkait dengan pengusahaan pasir laut, mengevaluasi peraturan perundang undangan dari masing masing sektor terkait dalam rangka optimalisasi pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut, merekomendasikan penyediaan anggaran dan belanja untuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut bagi sektor terkait sesuai ketentuan peraturan wat presiden republik indonesia perundang undangan yang berlaku. dalam. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tim pengendali dan pengawas pengusahaan pasir laut menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengarahan terhadap pelaksanaan pengendalian pengusahaan pasir laut: penyusunan ketentuan dan persyaratan pelaksanaan pengendalian pengusahaan pasir laut: cc. pemantauan, pengawasan dan pengendalian pengusahaan pasir laut. tim pengendali dan pengawas pengusahaan pasir laut dapat menunjuk badan hukum indonesia yang memenuhi persyaratan kualifikasi tertentu untuk membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut. (l) untuk mendukung pelaksanaan tugas pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam ketua tim pengendali dan pengawas pengusahaan pasir laut membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan. kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diketuai oleh pejabat eselon dari departemen kelautan dan perikanan dengan anggotanya yang terdiri atas para pejabat eselon atau yang setingkat dari masing masing departemen dan instansi terkait dan pejabat yang ditunjuk oleh gubernur, bupati walikota yang wilayahnya penghasil pasir laut. tata cara penyelenggaraan kegiatan tim pengendali dan pengawas pengusahaan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam serta pengangkatan dan pemberhentian kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh ketua tim pengendali dan pengawas pengusahaan pasir laut. bab iii zonasi dan volume pengusahaan pasir laut zonasi wilayah pesisir dan laut ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab bidang kelautan dan perikanan setelah berkonsultasi dengan instansi terkait pusat, gubernur dan main nya ny) wat presiden republik indonesia bupati walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. volume. volume pasir laut yang dapat diekspor ditetapkan secara nasional oleh instansi yang bertanggung jawab bidang perindustrian dan perdagangan serta pemerintah daerah propinsi dan kabupaten kota yang wilayahnya penghasil pasir laut sesuai dengan kewenangan masing masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap kuasa pertambangan pasir laut dan izin kerja keruk wajib disesuaikan dengan zonasi wilayah pesisir dan laut sebagaimana dimaksud dalam dan volume pasir laut sebagaimana dimaksud dalam bab perdagangan ekspor ekspor pasir laut ditetapkan menjadi komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya. pasir laut yang ditetapkan sebagai komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya sebagaimana dimaksud dalam dapat diubah menjadi komoditi yang dilarang ekspornya setelah mempertimbangkan usulan dari tim pengendali dan pengawas pengusahaan pasir laut. ekspor pasir laut sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum setelah mendapatkan persetujuan ekspor dari menteri yang bertanggung jawab bidang perindustrian dan perdagangan. dalam hal penerbitan persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam menteri yang bertanggung jawab bidang perindustrian dan perdagangan menunjuk gubernur dan atau bupati walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. gubernur dan atau bupati walikota wajib melaporkan penerbitan persetujuan ekspor kepada menteri yang bertanggung jawab bidang perindustrian dan perdagangan setiap bulan. nya x1y nat presiden republik indonesia perorangan. perorangan atau badan hukum yang akan melaksanakan ekspor sebagaimana dimaksud dalam harus terlebih dahulu mendapat penetapan sebagai eksportir pasir laut epl) oleh menteri yang bertanggung jawab bidang perindustrian dan perdagangan dengan mempertimbangkan usulan tertulis dari gubernur dan atau bupati walikota yang wilayahnya penghasil pasir laut. penerbitan persetujuan ekspor oleh gubernur dan atau bupati walikota sesuai dengan kewenangannya masing masing dilakukan dengan mempertimbangkan volume pasir laut yang diperbolehkan untuk ditambang dan diekspor secara nasional setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam serta rencana produksi dan ekspor perusahaan. persetujuan ekspor yang telah diterbitkan tidak dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. bab kewajiban dalam pengusahaan pasir laut eksportir yang telah mendapat persetujuan ekspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib menyampaikan realisasi pelaksanaan ekspor pasir laut kepada gubernur dan atau bupati walikota, menteri yang bertanggung jawab bidang perindustrian dan perdagangan serta ketua tim pengendali dan pengawas pengusahaan pasir laut setiap (tiga) bulan sekali. setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan usaha pengusahaan pasir laut wajib menyusun rencana pemeliharaan dan pemulihan lingkungan ekosistem pesisir dan laut. besarnya biaya pemeliharaan dan pemulihan lingkungan ekosistem pasir dan laut serta tata cara pemungutannya ditetapkan dengan peraturan daerah. men nat presiden republik indonesia . setiap pemegang kuasa pertambangan wajib melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan lokasi penambangan kepada gubernur dan atau bupati walikota dan atau instansi yang bertanggung jawab bidang lingkungan hidup daerah yang bersangkutan. setiap usaha pertambangan dan atau pengerukan pasir laut wajib memelihara kelestarian fungsi ekosistem laut serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan ekosistem laut yang ditimbulkannya. apabila dalam wilayah dan atau kawasan kuasa pertambangan pasir laut terdapat benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam, maka seluruh kegiatan dalam wilayah dan atau kawasan dimana lokasi kapal tersebut tenggelam dihentikan. setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan pengusahaan pasir laut wajib menyusun rencana pemberdayaan masyarakat pesisir. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud dalam dikoordinasikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan rencana pemberdayaan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud dalam dibebankan kepada orang dan atau badan hukum yang melakukan pengusahaan pasir laut. pemegang kuasa pertambangan wajib memasang alat pantau produksi pada kapal yang telah didaftarkan. nakhoda kapal wajib mengaktifkan dan memelihara alat pantau produksi sebagaimana dimaksud dalam agar berfungsi sesuai dengan peruntukannya. main nya ny) rat presiden republik indonesia . setiap pelanggaran atas kewajiban dalam pengusahaan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam dan yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi pengawasan ditindaklanjutimengenai penetapan zonasi wilayah pesisir dan laut sebagaimana dimaksud dalam serta volume pasir laut yang dapat dieksploitasi untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan paling lambat (tiga) bulan sejak keputusan presiden ini ditetapkan. sebelum ada ketentuan dan atau petunjuk operasional tentang penetapan zonasi wilayah pesisir dan laut serta volume pasir laut yang dapat diekspor secara nasional sebagaimana dimaksud dalam kegiatan pengusahaan pasir laut dapat dilaksanakan dengan berpedoman kepada keputusan presiden ini. izin kuasa pertambangan dan izin kerja keruk yang telah dikeluarkan sebelum keputusan presiden ini, dinyatakan tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan ketentuan penetapan zonasi wilayah pesisir dan laut serta volume pasir laut. dengan berlakunya keputusan presiden ini, maka instruksi presiden nomor tahun tentang pengendalian penambangan pasir laut dinyatakan tidak berlaku. bab vii ketentuan penutup pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan presiden ini |
denpasar presiden republik indonesia, menimbang aa. bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang seni budaya dan dalam rangka mewujudkan pusat unggulan seni budaya, perlu mendirikan institut seni indonesia denpasar dengan menggabungkan sekolah tinggi seni indonesia denpasar dengan program studi seni rupa dan desain universitas udayana, bahwa sehubungan hal sebagaimana dimaksud pada huruf dipandang perlu menetapkan keputusan presiden tentang pendirian institut seni indonesia denpdirian institut seni indonesia denpasar. . gea pny yaz presiden republik indonesia (l) mendirikan institut seni indonesia denpasar yang selanjutnya dalam keputusan presiden ini disebut isi denpasar. isi denpasardengan berlakunya keputusan presiden ini, maka sekolah tinggi seni indonesia sisi) denpasar dan program studi seni rupa dan desain universitas udayana diintegrasikan dalam isi denpasar, disertai dengan pegawai, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumen p3d). dengan berlakunya keputusan presiden ini, segala ketentuan peraturan pelaksanaan keputusan presiden nomor tahun tentang pendirian sekolah tinggi seni indonesia sisi) denpasar masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah digantipendirian sekolah tinggi seni denpasar, dinyatakan tidak berlaku. . pny ny) pnp huabupati jember provinsi jawa timurjember, menimbang bahwa penyandang disabilitas kabupaten jembeindungan dan pemenuhan hak hak penyandang disabilitcsc kovenanccur kovenan:layanan publik, il. penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rehabilitasi: konsesi, pendataan, komunikasi dan informasi, perempuan dan anak, perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi, pemberitaan, dan tempat tingg yang berlakudan atau organisasi disabilitasnyediakan sarana dan prasarana dan anggaranbupatinyandang disabilitas memiliki hak pendidikan. penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam hingga jenjang strata satu s1)sekolah terdekat dari calon siswa penyandang disabilitas wajib menerima calon siswa tersebut sesuai dengan jenjang pendidikan. pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sistim pendidikan inklusif sekurang kurangnya tiga sekolah untuk jenjang pendidikan pendidikan anak usia dini paud) taman kanak kanak, dan sekolah dasar, dan sekurang kurangnya satu sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan atau kejuruanlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas. dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten jember, dan bupati jember, memutuskan menetapkanjemberbagian keempat hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi paragraf umumerangkat daerah sebagaimana dimaksud pada yang tidak melaksanakan bursa kerja bagi penyandang disabilitas, bupati memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis. paragraf perluasan kesempatan kerjaberikan jaminan, penghormatwajibfasilitasi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. paragraf penerimaan tenaga kerjasedikit (satu persen) tenaga kerja bagi penyandang disabilitas pada perusahaan swasta yang menggunakan tenaga kerja paling sedikitperaturan bupatiwajib memberikan upahjawab yang samaragraf pengawasan pemerintah daeraherjember. penyandang disabilitas adalah atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,terbatasmenjalankan suatuyang dimaksud huruf dan yang berkedudukan luar wilayah indonesia wajib memfasilitasi pembentukan unit layanan kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan kesehatan disabilitas. unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada berfungsi, dan menyediakan pendampingan kepada pasiewajibbupati atau nama lain. pemerintah daerah wajibkabupaten. pemerintah daerah wajibwajibmerintah daerahgedung, jalan, permukiman, pertamanan dan permakamanumum dan atau jalan khususkendaraan non motorparagraf pertamanan dan permakaman pertamanan dan permakaman sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pertamanan dan permakaman yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan pertamanan dan permakaman sebagai berikut tangga naik dan turun, tanda tanda atau signage,, lokasi tempat duduk yang berada dekat pintu, dan fasilitas lain sebagaimana diatur dalam bagian kedua penanggulangan bencana wajib memfasilitasi dan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi edukasi disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni, dankomisi daerahsi daerah disabilitas. komisi daerahatau lembaga swadaya masyarakat penyandang disabilitas yang berbadan hukum wilayah jember, pakar atau akademisi bidang disabilitas yang memiliki kompetensi bidangnya, dunia usaha: dan unsur masyarakat. masa kerja keanggotaan komisi daerahsi daerahsi daerah disabilitas diatur dengan peraturan bupati. komisi daerahdaerahoo.rusutamaan disabilitas adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikanbab xii sanksi administratifsetiap orang dan atau badan hukumsesuai dengan peraturan perundang undangan. setiap orang dan atau badan hukumsesuai dengan peraturan perundang undangan. bab xivdari saat |
gini bupati magetan provinsi jawa timuurabank perkreditan rakyat jawa timur yang selanjutnya disingkat bpr jatim adalahodal disetor adalah saham yang sudah disetorkan atau dibayar secara menyeluruh kepada bpr jatim. saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal bpr jatim yang memberi hak atas deviden dan lain lain menurut besar kecilnya modal yang disetor. deviden adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan serta disahkan dalam rapat umum pemegang saham rups) untuk dibagikan kepada para pemegang saham atau sejumlah uang yang berasal dari hasil keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham sebuajatim. modal daerah adalah semua kekayaan daerah baik berupa uang, barang milik daerah, surat surat berharga atau aset lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh daerah baik yang berwujud maupun tidakdan ditimbang. penyertaan modal daerah adalah penyertaan modal dalam bentuk uang dan atau barang milik daerah yang merupakan bentuk investasi pemerintah daerah pada bpr jatim dengan mendapat hak kepemilikan. 11adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan dan memperkuat struktur permodalan serta kepemilikan pemerintah daerah pada bpr jatim. tujuan penyertaan modal adalah: meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah:dan cc. memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan pelayanan bidang keuangan kepada masyarakat serta dunia usaha. bab iii besaran dan tata cara penyertaan modal pemerintah daerah menyertakan modal pada bpr jatim sampai dengan tahun sebesar (lima milyar rupiah): penyertaan modal daerah pada bpr jatim yang telah dilakukan sampai dengan tahun adalah sebesar (seratus sembilan puluh enam juta empat puluh dua ribu rupiah), kekurangan penyertaan modal daerah pada bpr jatim sebesar (empat milyar delapan ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) akan dipenuhi selama kurun waktu antara tahun sampai dengan tahun penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada dan berupa uangdengan memperhatikan: kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan:dan prestasi kinerja bpr jatiberdasarkaneviden sesuai prosentase kepemilikan modal pada bpr jatim. pemerintah daerah mempunyai hak suara dalam rups bpr jatim. bpr jatimbpr jatim wajib melaporkan kemajuan perkembangan perusahaan kepada bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. s5) pemerintah daerah dan bpr jatim wajib melaksanakan keputusan rups. bab deviden pembagian deviden ditetapkan oleh rups. deviden sebagaimana dimaksud pada menjadi hak pemerintah daerah dan disetor kas umum daerah. deviden yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah pada bpr jatimbpr jatibpr jatim penyertaan modal pemerintah daerah tetap berlaku dan tethun antri diundangkan magetan pada tanggal agustus plt. sekretaris kabupaten magetan swn) dan atau badan usaha milik daerah bumi)kabupaten magetan. penyertaan modal pemerintah kabupaten magetan pada bpr jatim bank umkm jatim ini dalam rangka memperkuat struktur permodalan yang dimiliki pemerintah kabupaten magetan sehingga dapat meningkatkan kapasitas usaha bpr jatim bank umkm jatimpenilaian kinerja antara lain berdasarkan hasil penilaian otoritas jasa keuangan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. kemajuan perkembangan perusahaan antara lain berdasarkan laporan keuangan dan laporan kinerjrhubungan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota mataram, menimbang bahwa untuk menunjang perkembangan pembangunan, mendorong pertumbuhan perekonomian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta untuk mengatasi permasalahan kemacetan dan pengendalian kecelakaan lalu lintas daerah, diperlukan perbaikan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang menjamin keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, serta berwawasan lingkungan, bahwa penyelenggaraan perhubungan perlu diintegrasikan dengan sistem lalu lintas dan angkutan jalan dalam satu kebijakan pemerintah daerah melalui penataan sistem transportasi perkotaan yang berbasis pelayanan kepada masyarakat, bahwa sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melaksanakan penyelenggaraan perhubtarik dengan tenaga, serta berjadwal atau tidak bperhubungan daerah, diselenggarakan berdasarkan asastujuan penyelenggaraan perhubungan daerahyelenggaraan perhubungan, meliputi pembinaan dan penyelenggaraan lla:, jaringan lla,kerjasama, peran serta masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi, forum lla: dan pengawasan dan pengendalian. bab tanggung jawab dan pembinaan penyelenggaraan lla tanggung jawab dan pembinaan penyelenggaraan lla daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. tanggung jawab dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi, dengan memperhatikan: rencana induk jaringan lla nasional, rencana induk jaringan lla provinsi, rencana tata ruang wilayahsebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. rencana induk jaringan llalladan kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan. penentuan tipe dan status terminal sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukanusulkan walikota kepada menteri dan gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek antarkota antar provinsi dan trayek antarkota dalam provinsi. bagian kedua jalan paragraf penggunaan jalan penggunaan jalan kota ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas jalan. setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor, apabil, ditetapkan oleh walikota. paragraf perlengkapan jalan perlengkapan jalan,,alam peraturan walikota. setiap orangorang atau badan yang bus priority, railatasdanagraf penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas jalan sebagai ruang lalu lintas, fungsi dan peruntukannya,apat menggunakan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada harus mendapat izin dari kepolisian setempat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai jenis kegiatan untuk penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada berpedoman sesuai. cctempat penyeberangan,olehalam peraturan walikota. bab pengujian dan pemeriksaan kendaraan bermotor bagian kesatu pengujian paragraf umumdan kereta tempelantarik oleh tenaga hewanberkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor, pengujian laik jalan kendaraan bermotor, dan cc. pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor. ketentuan mengenai pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikotafasilitas duji berkalareta gandengan, dan kereta tempelan,mengenai uji berkala sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan walikota. kendaraan bermotor yang dikecualikan dari wajib uji berkala,dan cc. sepeda motormberian bukti lulus uji kendaraan bermotor dilakukan pada hari dan tanggal pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor. bukti lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda lulus uji. ketentuan mengenai bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota: pengujian berkala, pemeliharaan dan atau perawatan. uji berkala kendaraan bermotor, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukempat belas) hari sejak diterbitkannya surut,,satu) tahun sejak diterbitkannya surut, dan uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan paling lama (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap (enam) bulan. syarat yang wajib dilampirkan untuk pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada adalah: surat tanda nomor kendaraan stok) sertifikat registrasi uji tipe surutuji berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan: fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor, dan peralatan uji berkala kendaraan bermotor. pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf harus berupa fasilitas pada lokasi yang bersifat tetap. fasilitas pengujian: lampu penerangan, dan pompa air dan menara air. dinas berkewajiban melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap fasilitas pengujian sebagaimana dimaksud pada secara berkala dan atau secara insidentil. peralatan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi peralatan uji utama, dan peralatan penunjang. peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi alatj .dan peralatan bantu, antara lain:pertama sebagaimana dimaksud pada mengikuti perkembangan teknologi kendaraan bermotor. dinas berkewajibanbagaimana dimaksud pada dan secara berkala dan atau secara insidentil.sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang undangansetiap orang yang memiliki, kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditentukan. dalam hal pemilik pemegang kendaraan tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam dapat mengajukan keberatan secara tertulis yang disertai alasan tidak menerima keberatan atas ketidak lulusan hasil uji kepada pimpinan petugas pengpetugas penguji harus memberikan jawaban tertulis terhadap surat keberatan sebagaimana dimaksud pada paling lambat (dua) hari kerja setelah menerima surat keberatan dari pemilik pemegang. jawaban pimpinan petugas pengujipemegang kendaraan bermotor dapat melakukan perubahan spesifikasi teknis kendaraan dan identitas pemilik wajib uji berkala. perubahan spesifikasi teknis kendaraan sebagaimana dimaksud padaperubahan identitas pemilik kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada berupa kepemilikan dan atau perubahan alamat pemilik. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengujian berkala kendaraan bermotor, diatur dalam peraturan walikota. paragraf tenaga pengujik penguji. setiap tenaga penguji dalam menjalankan tugasnya, harus mengenakan tanda kualifikasi teknis penguji secara benar dan melakukan pengujian sesuai dengan kompetensinya. ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengangkatan tenaga penguji, serta jenjang, wewenang dan tanggung jawab penguji, diatur dalam peraturan walikota. paragraf pengujian kendaraan tidak bermotor setiap orang yang mengoperasikan kendaraan tidak bermotor untuk orang dan atau barang jalan, wajib memenuhi uji persyaratan keselamatan, yang meliputipaling sedikit meliputi dimensi dan berat. ketentuan lebih lanjut mengenai uji persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan walikota,riksaan persyaratan teknis dan laik jalan, dan pemeriksaan ambang batasmeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor milik pribadi,satu) kali dalam se, dikenaimemenuhi ambang batas emisi dan stiker lulus uji emisialam peraturan walikota. setiap kendaraan bermotor milik pribadi yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi yang ditentukan, dilarang beroperasi jalan. bengkel pelaksana uji emisi kendaraan bermotor milikalam peraturan walikota. pengawasan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor milik,, dan memberlakukan hari bebas kendaraan bermotor jalan kota yang ditentukan oleh pemerintah daerah dengan menetapkan hari dan lamanya waktu pemberlakuan. penetapan pemberlakuan hari bebas kendaraan bermotor jalan kota sebagaimana dimaksud huruf ditetapkan oleh walikota. penetapan pemberlakuan hari bebas kendaraan bermotor diluar jalan kota dilakukanalam peraturan walikotasetiap orang atau badan yang menyelenggarakan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhidan sertifikasidan wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.wajib bersertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang undanganketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. bagian keempatalam peraturan walikota. bagian kelima pembinaan dan pengembangdan pengembangdan pengembangan bengkel umum sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan walikota.untuk, meliputi terciptanya kondisi kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik:b viii terminal bagian kesatu umum paragraf penyelenggaraan pemerintah daerah melakukan penyelenggaraan terminal penumpangoperasian pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban. paragraf fungsi terminal, berfungsihuruf: dan atau kelestarian fungsidilakukan oleh pemerintah daerah. pembangunan terminal penumpangpenumpang sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengan dokumen studi kelayakan, rancang bangun, cc. buku kerja rancang bangun, rencana induk terminal, andalan, dan analisis mengenai dampak lingkungan amdal). ketentuan mengenai kelengkapan persyaratan pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. paragraf fasilitas terminal fasilitas terminal penump jalur ke',(lost and found), uu. ruang penitipan barang (rockers fasilitas penyandang cacat (difabel), manusia lanjut usia, anak anak,kamar kecil toilet, fasilitas park and ride, cc. media pengaduan layan dan kantor, fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum, fasilitas kios atau kantindan atau fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet. ketentuan mengenai luas, desain dan jumlah fasilitas utama, fasilitas penunjang dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan walikota. fasilitas kios atauyang menggunakan fasilitas terminal, sebagaimana dimaksud dalam,,terminal sekitar terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang. kegiatan menjaga terminal. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. paragraf pemeliharaan terminal pemeliharaan terminal penumpangpenumpang sebagaimana dimaksud pada terhadap fasilitas utama danalam peraturan walikota. paragraf tata tertib terminal setiap orang yang berada terminal,orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib memasukkan kendaraannya dalam terminal, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek, wajib memasukkan kendaraannya dalam terminal, wajib memberhentikan kendaraannya tempat yang telah disediakan sesuai dengan jurusannyaadministrasi, mematuhi rambu rambu dan tanda tanda lalu lintas yang ada terminal, serta kendaraannya telah memenuhi persyaratan laik jalankotaan dan perbatasan, wajib memasukkan kendaraannya dalam terminal sesuai dengan izin proyeknya. setiap orang yang menjalankan usaha lingkungan terminal, wajib memiliki tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjukalam peraturan walikota. paragraf kewajiban setiap orang yang melakukan usaha dagang terminal wajib menyediakan kotak tempat sampah lokasi, harus sesuai dengan fungsinya. bagian kedua penyelenggaraan tempat kegiatan usaha setiap orang dan atau badan yang akan menjalankan usaha terminal harus mendapatkan izin penempatan dari walikota kepala dinas. ketentuan mengenai izin penempatan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan daerah tersendiri. bagian ketiga penyelenggaraan kebersihan dan keindahan pemerintah daerah bertanggung ,,area terminal dan berkoordinasi dengan dinas kebersihan terkaitgelola terminal. setiap orang yang bekerja dan atau melakukan usaha dagang lingkungan terminal, dilarangcc.lainnya. setiap orang yang berada dalam terminal,dannya yang dapat mengganggu penumpang atau pengunjung. bagian keempat terminal barangmengenai tempat tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikotadiuntuk mendidik dan melatih calon pengemudi kendaraan bermotor agar menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan pada, penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek, meliputi pengetahuan umum, peraturan perundang undangan bidang llasetiap orangwalikota atau pejabat yang ditunjuk. setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pendidikan pengemudi,alam peraturan walikota. bagian ketiga waktu kerja pengemudi setiap badansetiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum setelah mengemudikan kendaraannya selama (empat) jam berturut turut, wajib beristirahat paling singkat selama (tiga puluh) menit. dalam hal tertentu,, dilaksanakan melalui penyuluhan, pendidikan dan pe skpd dan instansi terkait. ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum, diatur dalam peraturan walikotawilayah rawan kecelakaan lalu lintas,skpd dan instansi terkait. bagian kedua pelayanan,la wilayah rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. pelayanan, pengaturan dan pengendalian lla sebagaimana dimaksud dalam meliputi kegiatan oleh ppn bidang lla dan, diatur dalam peraturan walikota. bab manajemen dan rekayasa lalu lintas kepala dinas bertanggung jawab atas kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas. kegiatkegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud padawalikotaalam peraturan walikota. pengaturan lla sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh dinwalikota untuk jalan kotadilakukan melalui kegiatansebagaimana dimaksud pada dan penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada dinyatakan dalam rambu rambu lalu lintas, marka jalan dan atau pill, serta diumumkaniatur dalam peraturan walikota.dinas wajib berkoordinasi sertawalikota dan dihembuskandilakukan andalt. kegiatan andalan sebagaimana dimaksud pada volume lalu lintas, volume gerakber(lima) tahun: rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi peningkatan kapasitas ruang,lla sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan, kondisi sosial ekonomi sekitar lokasiwalikotaim evaluasi sebagaimana dimaksud pada dengan susunan keanggotaan, terdiri ataslapbd. tugas tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam adalah melakukan penilaian terhadap dokumen andalan: dan menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen andalan. hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada walikota untuk mendapatkan persetujuan. bagian ketiga tindak lanjut penilaian dalam hal hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam menyatakan hasil andalan belum memenuhi persyaratan, walikotawalikota. bagian keempat persetujuan dokumen andalan sebagaimana dimaksud dalam wajib mendapat persetujuan walikota bagi jalan kota. persetujuan walikota sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam jangka waktu (enam puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen andalan dinyatakan secara lengkap dan memenuhi persyaratan. hasilandalan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikotaangkutan antarkota antar provinsi, angkutan antarkota dalam provinsi, dan cc. angkutan perkotaan yang sepenuhnya beroperasi daerahatau melampaui wilayah daerah atau wilayah daerah dalam (satu)sistem pembayaran pada pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi,setiap orang yang menyelenggarakan pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud padpelayananalam peraturan walikotaangkutan ekonomi, dan angkutmengenai perencanaan angkutan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. perencanaan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan hasil survey dengan memperhatikankota dalam provinsi daerah, dan atau menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang sepenuhnya beroperasi daerah,tentuan mengenai jaringan trayek dan wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikotadanparagraf pengadaan kendaraanpemilik dealer agen yang telah mendapat penunjukan pengadaan kendaraan,alam peraturan walikotaketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan daerah tersendiratau cc. penghapusan dokumen atau surat surat kendaraan lama. ketentuan mengenai peremajaan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikotketentuan mengenai penggantian kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikotamengenai penghapusan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. paragraf pool kendaraan bermotor umum setiap badan pengusaha angkutan orang,, jalan masuk keluar (akses) pool, paling dekat (lima puluh) meter dari jalan, jalan masuk keluar (akses) pool dengan lebar paling dekapaling sedikitla)alam peraturan walikota. setiap orang yang mengemudikan mobil bus umum yang berangkat dari pool, wajib memasukkan kendaraannya dalamsetiap orang yang mengelola agen penjualan karcis penumpang kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada dilarang menggunakan agennya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. setiap orang atau badan yang mengelola agen jasa angkutan barang, wajib menyediakan tempat penyimpanan dan bongkar muat. pengelolasetiap orang atau badan yang akan mendirikwalikota atau pejabat yang ditunjuk ketentuan mengenai tata cara, persyaratan, rekomendasi dan perizinan pendirian agen jasa angkutan, diatur dalam peraturan daerah tersendiri. bagian kedua angkutan barang paragraf umum setiap orang atau badan yang menyelenggarakan angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor,, meliputilimeter)bus atau sepeda motordan angkutan alat beratsetiap orang yang mengemudikan mobil barang sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib melekatkan nama perusahaan pada badan kendaraan samping kiri dan kanan, menempatkan identitas pengemudi pada dashboard kendaraan. paragraf tata cara pengangkutan barang umum untuk memuat dan atau membongkar barang umum, harus milimeter) terhitung dari bagian belakang, dan barang umum yang melampaui bagian belakang mobil barang lebih dari (seribu milimeter),setiap orang yang melakukan pengangkutan bahan berbahaya wajib mendapat izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk. ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan daerah tersendiri. kendaraan bermotor angkutan bahan berbahaya, harus memenuhi persyaratan pokok, sebagai berikut,dan lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan c.cc. barang yang memerlukan fasilitas pendinginan, dan atausetiap orang yang mengangkut barang khusus, wajibsetiap orang yang mengemudikan kendaraan khusus angkutan peti kemas, wajibkendaraan. paragraf tata cara pengangkutan peti kemas untuk menaikan dan atau menurunkan peti kemas,pelayanan angkutan alat berat mempunyai ciri ciri pelayanan,setiap orang yang mengemudikan mobil barang pengangkut alat berat, wajibatau perorangan warga negara indonesia. setiap orang atau badan yang akan menyelenggaraketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan daerah tersendiri. dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan angkutan barang, wajib dilengkapi surat perjanjian pengangkutan, surat muatan barang. bagian ketiga kendaraan tidak bermotor penggunaan angkutan orang dan ataudelman como, dan cikar. kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan keselamatan. ketentuan mengenai yang dioperasikan jalan, wajib mendaftarkan kendaraan tidak bermotornya dinas. dalam hal pendaftaran kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada telah disetujui dinas, pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat tanda nomor kendaraan tidak bermotor dan nomor kendaraan tidak bermotor. menerbitktanpa dipungut biaya. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara, wajib memiliki kartu tanda kecakapan mengemudi kendaraan tidak bermotor. kartu tanda kecakapan mengemudi kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh dinas. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara memperoleh kartu tanda kecakapan mengemudi kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. bab xiv perparkiran penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran daerah diatur dengan peraturan daerah tersendir,dan alam peraturan walikota. bab xvi pemeriksaan kendaraan bermotor jalan dan penindakan pelanggaran lla pemeriksaan kendaraan bermotor jalan dan penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan lla, dilakukan untuk mewujudkan dan ppn, sertapenyelenggaraan lla sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. bab xvii sumber daya manusia bidang perhubungan bagian kesatu sumber daya manusia sumber daya manusia bidang perhubungan, meliputi: sumber daya manusia bidang lla lla,alam peraturan walikota. bab xvxixukungan terhadap penyelenggaraan lla, dan atau memelihara sarana dan prasaranasetiap orang atau badannyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi terpaduwalikota, kepala kepolisian resor kota mataram, badan usaha milik negara bumn) dan atau badan usaha milik daerah bumi) yang kegiatan usahanya bidang lla, asosiasi perusahaan angkutan umum daerah, perwakilan perguruan tinggi, tenaga ahli bidang lla, lembaga swadaya masyarakat (lsm) yang aktivitasnya bidang lla, dan pemerhati llalaksanaan pembahasan forum lla, walikota sebagaimana dimaksud pada huruf harus mengikutsertakan skpd terkait. dalam pelaksanaan pembahasan forum lla, kepala kepolisian resor kota mataram sebagaimana dimaksud pada huruf harus mengikutsertakan kepala satuan lalu lintas kepolisian resor kota mataram. pelaksanaan forum lla memperoleh dukungan administrasi dari sekretaris daerah. ketentuanalam peraturan walikota. bab xxii pengawasan dan pengendalian dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan daerah, serta kelancaran dan ketertiban operasional transportasialam peraturan walikota. bab xsebagaimana dimaksud pada berupa denda administratidan atau cc.dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf dansetelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis paling sedikit rp. (seratus ribu rupiah) dan paling banyak rp. (satu juta rupiah). sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan pada pelanggaran ketentuan dansetiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ataukegiatan sebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud dalam huruf tetap tidak melaksanakan kewajibannya, izin usaha angkutan umum dicabut. setiap badan hukum, badan dan perorangsebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf(tiga). sanksi administratif berupa denda sebesar (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak melaksanakan kewajibannya, izin mendirikan bangunan imb) dibatalkan atau dicabutsieratus ribu.. ketentuanpenetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan dengan keputusan walikota. bab xxiv penyidikan ppid bidang perhubungan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana bidang perhubulainnya yang ditetapkan oleh walikotaxvperhubungan umum dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian kota mataram, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna. dimana,daerah dan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sertamaka,. selain itu,nya sesuai undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. maka, untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya koordinasi antara stakeholders, instansi terkait dilingkungan pemerintah kota mataram, maupun antara pemerintah, pemerintah daerah, kepolisian, pihak terkait dan adanya peran serta masyarakat, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik daerah dengan pembangunan sektor transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat. pengaturan operasional lalu lintas dan angkutan jalan kota mataram yang selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja, sehingga perlu diadakan penyesuaian dengan mengunifikasikan keseluruhan peraturan perundang undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam satu peraturan daerah tentang penyelenggaraan perhubu perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.nyamanan dan keamanan, dan mengefisiensikan pengelolaan transportasi.daerah. huruf cukup jelas.ota mataram. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pengendalian pembukaan jalan masuk adalah akses menuju tata guna lahan. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan instansi terkait,dan bidang jalan. yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku' adalah dengan izin walikota dan berdasarkan rekomendasi dari satuan kerjatenaga penguji. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. berita acara dibuat dan ditandatangani oleh penyelia dan diketahui kepala dinlatihan bagi tenaga mekanterminal adalah kios, kantin dan tickelakukan secara terorganisir. cukup jelas. cukup jelas. untuk jalan provinsi, walikota berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan untuk jalan nasional walikota berkoordinasi dengan kementeriajalan provinsi, persetujuan gubernur melalui walikota, dan bagi jalan nasional persetujuan menteri yang bertanggung jawab bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan melalu. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan identitas pengemudi,berbahaya lainnya adalah hewan berbahaya, seperti ul, misalnya untuk hasil hutan diperlukan rekomendasi dari kementerian kehutanan. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan tempat yang dilarang adalah diatas jembatan, persimpangan, depan halte, tanjakan, dan pelican crossing.. huruf cukup jelas. cukup jelas.. cukup jelas. yang dimaksud dengan bukti bukti kepemilikan kendaraan bermotor, antara lain bpk, stok, ktp, sim dan tanda pemindahan kendla adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggaramenimbang mengingat bt'patt tt'lt'i| lagu| provisi|si jaitatiut'r pratt'rai| daerah tabi'pat etr t{'luitgactii{c itu arena tei{ta retribusi.'asa usaha dengan{ raijua't tt'iii| yai{g u.aea esa bt'pati ti'lt' gaga'i{g, bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan optimalisasi retribusi jasa usaha diam bentuk penetapan objek retribusi baru dan penyesuaian besaran tarif retribusi; bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun penetapan retribusi harus dituangkan dalam peraturan daerahmemutus(aii: menetapkan peraturan daerah itr ifc rgr bus jasa artdengan persatu juan bersama dewan perawi{ilat{ rakyat daerah kat'patent tilt'itgagui{g dan bt'pati tt'lui{gaga'ng bab xii|tuai| i'mt'm paraprd kabupaten tulungagung. dinas pariwisata, pemuda dan olahraga yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten tulungagung. kepala dinas pariwisata, pemuda dan olahraga yang selanjutnya disebut kepala dinas adalah kepala dinas pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten ,lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi korektif dan bentuk usaha tetap. jasa us:rlll.lain daerah dan retribusi yang te{adi serta menemukan kerangkanya. bab .'lists dati golongan{ retribusi jenis retribusi yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah retribusi tempat rekreasi dan olah raga; dan retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada (l) digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. bab iii retribusi tempat rekreasi dati olah raga bagian kerapu i{ama, jek dan sub jek retrlburl parrekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, oleh pemerintah daerah. adalah pelayanan tempat dimiliki dan atau dikelola termasuk dalam rincian objek sebagaimana dimaksud pada (l) meliputi pantai indah popor kecamatan basuki; pantai sidem kecamatan basuki; pantai bayam kecamatan basuki; pantai katak kecamatan basuki; pantai sine kecamatan kalidawir: pantai dodo kecamatan pucanglaban; pesanggrahan argowilis kecamatan sendang; stadion olah raga kejagung kecamatan kedungwaru; lapangan basket kejagung kecamatan kedungwaru; lapangan bola volley kejagung kecamatan kedungwaru; lapangan tenis sasana lida kejagung kecamatan kedungwaru; la.pangan bulutangkis mandala lida kejagung kecamatan kedungwaru; fasilitas penunjang stadion kejagung kecamatan kedungwaru; lapangan wiramandala (pasar pahing) t\tulungagung; lapangan tenis pendopo kabupaten tulungagung; lapangan basket indoor gor lembu petang t\rtungagung; la.pangan gor lembu petang t\tulungagung; lapangan bola volley outdoor gor lembu petang tulungagung; fasilitas penunjang gor lembu petang tulungagung; lapangan olahraga samar kecamatan pagerwojo; lapangan olahraga ema kecamatan runut; la.pangan olahraga boyolangu kecamatan boyolangu; lapangan olah raga wonokromo kecamatan gondang; lapangan olah raga sumberdaya kecamatan pucanglaban; la.pangan olah raga sumberdaya kecamatan sumbergempol; la.pangan olahraga pakisrejo kecamatan tanggunggunung; aa. la.pangan olahraga tanggunggunung kecamatan tanggunggunung; bb. lapangan olahraga campurdarat kecamatan campurdarat; dikecualikan dari objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada (r) adalah pelayanan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah, pemerintah pro;in;i, mlrra para tingkat penggunaan jasa retribusi tempat rekreasi dan olahraga dihitung berdasarkan frekuensi, jenis, dan jangka waktu pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga. bagian ketiga prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif para prinsip dan sasaran dalam penetapan strut:"gimana dimaksud pada adalah keuntungan yang diperoleh dengan memanfaatkan tempat rekreasi dan olahragrekreasi dan olahraga tercantum dalam lampiran peraturan daerah iniretribusi tempat pei{gii{apart pesaitggraiiait villa bagian kesatu i(arra, jek dan sub jek retribusi pasal darirasa tingkat penggunaan jasa retribusi tempat penginapan pesanggrahan villa dihitung berdasarkan jenis dan jangka waktu pemanfaatan tempat penginapan pesanggrahan villa. bagian ketiga prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur daa besarnya tarif paalanfaatkan tempat penginapan pesanggrahan villpenginapan pesanggrahan villa tercantum dalam i^lampiran peraturan daerah ini. bagian kelima tata cara penghitungan retribusi besama retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna erjasa usaha dipungut wilayah daerah. bab masa dai| saat retribusi terutang para masa retribusi jasa usaha adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan. retribusi jasa usaha terjadi pada saat atauatau kayu langganan. baru pei{ei{tait pt.ilbayarait, tempat pembayaran, angsa'rain dati peti'itdaaait pembayaran paradinas. para(s) penerimaan retribusi harus disetor kas daerah selambat lambatnya jan atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh bupati. bab viii perigi,tangan, keriitgaiyai| dai{ pembebasan{ retribusi pareduksiai'altiwarsa pei|agihan{ panel22ab pemaiyfaatai|tempat penginapan pesanggrahan villa dan tempat rekreasi dan olahraga. ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi siaga iman4 dimaksud pada disesuaikan dengan t" *pr."r, keuangan daerah. bab usai{tif pet'itgtiiai{ para instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian mineral'a tertentu. besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebesar 57o (lima perseretribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab xii saksi administrasi pyo (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tidak atau kurang bayartei{tuan peittyidikai{ pasal2lagairnans dimaksud pada adalah (l. memanggil orang 'rrlitt sisi|tait pada{a pargsfagaimana dimaksud pada adalah pelanggaran. bab tie tuai{ pei|tutup pasal pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor tahun 2or2 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. paraini dengan penempatannya dalam lembaran daerah pengundangan peraturan daerah kabupaten tulungagung. ditetapkan tulungagung pada tanggal pebruari diundangkan tulungagung pada pebruari daerah noref peraturan daesh kabupaten tulungagung nomor utama madya l006 f3bar,a1 daerah kabupaten tulungagung tahun nomor seri penjelasan atas pratt'rai darat i(abt'patent tuluiygagting nomor zaitun 20t6 teivtaitg retribusi jasa usia i'mum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban engaiul tttt mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggara ul pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. adapun upaya pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tersebut sah satui; urr"""r dari purut.r, retribusi daerah. sesuai tt"t undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah pungutan dalam bentuk retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. mendasarkan pertimbangan diatas, maka dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah perlu menetapkan,lampiran peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor :7tahun2016 tanggal pebruari tarif ef, tribus tempat rtitreast dai| olahraga tempatrexreasi l{o rotrlburl benar waktu tarif retrlburl koteraagaa _t. partai indah popors00, r0. pengunjung rombongan minimal (tima puluh) orang yang dikoordinir dapat diberikan reduksi setinggi tingginya 2u o (dua puluh persen) dari tarif perorangan. pantai sidem orang kendaraan roda kendaraan roda bus senin s d jumat sabtu s d minggu pantai bayamo00,. o00, pantai katak orang kendaraan roda kendaraan roda bus senin s d jumat sabtu s d minggu pantai sine orang kendaraan roda kendaraan roda bus senin s d .lumat sabtu s d minggu rp. rp. rp. rp. rp. .soo, pantai dodo orang kendaraan roda kendaraan roda bus senin s d jumat sabtu s d minggu rp. rp. rp. rp. rp. pesanggrahan argowilis orang kendaraan roda kendaraan roda senin s d minggu rp. rp. o, rp. tempat oli\harga objek retribusi jenis kegiatan satuan pemakaian tarif retribusi rol stadion olahraga kejagung kegiatan olahraga yang bersifat latihan kegiatan non komersial tidak dipungut tiket masuk) s d s d s d s0. atletik senam olahraga lainnya s d .o0 s d s d .o0 s0. klub sepakbola yang bersifat latihan rutin tetap sekali seminggu dalam satu bulan s d s d s d s0. s0. kegiatan olahraga yang dilombakan. s d s d s d s0. s0. pertandingan sepakbola antar klub dalam kabupaten (lokal) yang dipungut tiket masuk. s d s d r8. s d r00 pertanda ingin sepat kota yang mengikut sertakan klub dari luar tulungagung (regional dan nasional) yang dipungut tiket masuk. s d s d s d r00. lapangan basket kejagung bersifat latihan non komersial s d s d s d untuk pemakaian rutin tetap sekali seminggu dalam satu bulan s d s d s d untuk pertandingan antar klub lokal yang dipungut tiket masuk s d s d .o0 s d .0o so. untuk pertandingan antar klub regional yang dipungut tiket masuk. s d .oo s d r8. s d .0o .o00, lapangan bola volley kejagung yang bersifat latihan kegiatan sosial s d r0. s d .o0 .oo s d .oo .o00, pemakaian tetap rutin sekali seminggu dalem sebulan. s d s d s d pertandingan antar klub lokal kabupaten s d s d s d pertandingan antar klub regional yang dipungut tiket masuk s d s d s d 1o0. objek retribusi jenis kegiatan satuan pemakaian tarif retribusi pnl .t l,lapangan tenis sasana krida kejagung pemakaian latihan rutin sekali seminggu s d 1a. s d s d s0. pertandingan antar klub dalam daerah s d s d s d r00 r00 bertanding n pantai stub dari luar daerah (tingkat regional) s d 1a. s d s d 1o0. lapangan bulutangkis mandala krida kejagung pemakaian latihan win sekali seminggu s d 1a. s d s d s0. s0. s0. pertandingan antar klub dalen daerah s d s d s d r00. r00. pertandingan antar tul dari luar daerah (tingkat regional s d s d s d r00. r00. fasilitas penunjang stadion kejagung *urban mengemudi hari s0. berdagang orarrylm2 hari mck org kunjungan kegiatan tain meliputi pameran dan sejenisnya kegiatan hari r.sunan senam dan sejenisnya kegiatan hari 30o3o eernrnlutangt aan sejenisnya kegiatan hari kegiatan tain pengait<ari sosial mayarakat kegiatan hari lapangan wira mandala pasar pahing) tulungagung r(hutan kesenian yang tida k dipungut biaya tiket masuk kegiatan sosial. kegiatan hari kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut biaya tiket masuk kegiatan setengah hari {9gr"trt tesentanlan! dipungut biaya tiket masuk kegiatan sosial kegiatan satu haripenuh (siang malam) s00. lapangan tenis pendopo kabupaten tulungagung tema&aran than rutin sekali seminggu .o0 .o0 wib s0. r8. wtb untuk p standing an antar klub lokal dalam kabupaten r7. wrb wrb untuk< peran inf antar klub dari luar kabupaten (tingkat regional| wib r00. wrb objek retribusi jenis kegiatan satuan pemakaian tarif retribusi l[?nl lapangan basket indoor gor kubu petang t\tulungagung untuk pemakaian latihan rutin sekali seminggu wrb wrb untuk pertandingan antar klub dalam kabupaten r7. wib r8. wib untuk pertandingan antar klub dari luar kabupaten {tingkat region! wrb r8. wrb lapangan gor lembu petang t\tulungagung ulr pemeran latihan rutin sekali seminggu wib wrb r8. wrb untuk pertandingan antar klub lain kabupaten wrb wrb untuk pertandingan antar klub dari luar kabupaten (tingkat regional wrb t8.o0 .o0 wrb kegiatan ain pangeran seminar fashion show kesenian pentas seni pesta kegiatan hari lapangan bola volley outdoor gor lembu petang tulungagung untuk pemakaian ta e?f rutin sekali seminggu wrb wrb wrb unruk pemandangan antar klub dalam kabupaten wrb wrb untuk pertandingan antar klub dari luar kabupaten (tingkat regional wib wrb fasilitas penunjang gor lembu petang tulungagung latihan mengemudi hari ller(dagang org m2 hari ivr uii org kunjungan kegiatan tam meliputi: pameran dan jenisnya kegiatan hari latihan senam d6n sejenisnya kegiatan hari return;akan seni dan sejenisnya kegiatan hari kegiatan lain pendidikan sosial masyarakat hart objek retribusi jenis kegiatan satuan pemakaian tarif retribusi rol lalu balap sepeda motor ffi s0. perlombaan sepeda motor han lapangan olahraga samar l(g6qrnafgn pagerwojo kegiatan kesenian atau sejenis yang tidak dipungut jet masuk kegiatan sosial .00wr8 .00wr .00wr8 kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut tiket masuk dikomglsie lka .00wr8 .00w .00wr8 s0. kegiatan olahraga yang bersifat latihan. l0.00w .00wr8 .00wi8 kegiatan frasa y ang dilombakan. .00wr8 l7.00wr .00wr8 s0. 6s. lapangan olahraga peta kecamatan runut kegiatan kesenian atau sejenis yang tidak dipungut biaya tiket masuk kegiatan sosial l0.00wt lt.wib .00wi8 kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut biaya tiket masuk dikomersialkan .00wr8 .00wr8 .o0wr s0. s0. kegiatan olahraga yang bersifat latihan .oo .00wr8 l4.oo t.wib .oo .00wi8 kegiatan olahraga yang dilombakan. .00wr8 .00wr8 .00wr8 s0. kegiatan sepakbola,a yang tidak dipungut biaya tiket masuk. l0.00wr .00wi8 .00wr8 kegiatan sepaktrcla antar klub lokal) dalam kabupaten ya]rg dipungut biaya tiket masuk. .00wr .00wi8 .00wib s0. kegiatan sepakbola latar klub yang mengikutsertakan klub dari hrer kabur.ten (regional yang dipungut biaya tiket masuk. .00w l7.wib .00wr8 r50. objek retribusi jenis kegiatan satuan pemakaian tarif retribusi rp) .t lapangan olahraga boyolangu kecamatan boyolangu kegiatan kesenian atau sejenis yang tidak dipungut biaya tiket masuk kegiatan sosial r0.00wr l7.00wtb .00wi8 2s. 3s. kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut tiket masu kegiatan sosial .00wr8 .00wt8 .00wr8 r00. kegiatan olahraga yang bersifat latihan. .00wr8 .00w r8. .00wi8 kegiatan olahraga yang dilombakan. l0.00w .00wtb .oo .00wi8 kegiatan sepakbola yang tidak dipungut biaya tiket masuk. lo.oow .00wi8 .00w18 kegiatan sepakbola antar klub lokal dalam kabupaten yang dipungut biaya tiket masuk. l0.00wt l7.00wrb .00wt8 kegiatan sepakbola antar klub yang mengikutsertakan klub dari luar kabupaten (regional yang dipungut biaya tiket masuk. .00wr8 l7.00w .00wt8 lapangan olahraga wonokromo ca"natal gondang kegiatan kesenian atau sejenis yang tida k dipungut biaya tiket masuk kegiatan sosial .00w .00wi8 .00wi8 2s. .o00, kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut tiket masuk kegiatan sosial .00qr .00wi8 .00wi8 kegiatan olahraga yang bersifat latihan. r0.00wr .00wi8 wr8 kegiatan olahraga yang dilombakan. .00w .00wr8 .oo wr8 .o00, ooo, kegiatan sepakbola yang tidak dipungut biaya tiket masuk. r0.00wr .00wib .00wr8 kegiatan sepakbola antar klub lokal dalem kabupaten yang dipungut biaya tiket masuk. .00wr8 .00w .00wi8 kegiatan sepakbola altar klub yang mengikutsertakan klub dari luar kabupaten (regional) yang dipungut biaya tiket masuk. .00wr8 l7.00wr .o0wib objek retribusi jenis kegiatan satuan pemakaian tarif retribusi rnl lapangan olahraga sumberdaya kecamatan pucanglaban kegiatan kesenian atau sejenis yang tidak dipungut tiket masuk kegiatan sosial .00wt8 .00wt .00wtb kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut tiket masuk kegiatan sosial l0.00wl .00w18 .00wi8 kegiatan olahraga yang bersifat latihan. l0.00wr l7.00wtb .00wtl] kegiatan olahraga yang dilombakan. l0.00wt l7.00wtb r8. .00wr8 .ooo, kegiatan sepakbola yang tidal dipungut biaya tiket masuk. r0.00wr l7.00wib .00wi8 s0. kegiatan sepakbola antar klub lokal dalam kabupaten yang dipungut biaya tiket masuk. r0.00wr .00wr8 .00wr8 kegiatan sepakbola antar klub (regional) dari luar kabupaten yang dipungut biaya tiket masuk. .00wr .00wr8 .00wi8 .oo0, l,lapangan olahraga sumberdaya kecqfnatar sr:mbergempol kegiatan kesenian atau sejenis yang tidak dipungut tiket masuk kegiatan sosial lo.bowl .00wi8 .00wi8 s0. kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut tiket masuk kegiatan sosial lo.oow .oo .00wi8 .o0wib so. .ooo, kegiatan olahraga yang bersifat latihan. ro.oow .00wi8 .00wrb .oo0, kegiatan olahraga yang dilombakan. .00wr8 r7.bowl .00wr8 .o00, so. kegiatan sepakbola yang tidak dipungut biaya tiket masuk. .00wr8 l7.00wt kegiatan sepakbola antar klub lokal dalam l(slupsfgn yang dipungut biaya tiket masuk. .00wr8 l7.00w .00wi8 kegiatan sepakbola antar dub dari luar kabupaten (regional) yang dipungut biaya tiket masuk. .00wr8 .00wt .00wi8 '< objek retribusi jenis kegiatan satuan pemakaian tarif retribusi rnl lapangan olahraga pakisrejo kecamatan tanggunggunung kegiatan kesenian atau sejenis yang tidak dipungut jet masuk kegiatan social .00wr8 .00w r8. .00wrb kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut tiket masuk kegiatan sosial .00wr8 .00w .00wt8 kegiatan olahraga yang bersifat latihan. .00wr8 .00w .00wrb kegiatan olahraga yang dilombakan. .00wr .00wib .00wrb kegiatan sepakbola yang tidak dipungut biaya tiket masuk. l0.00wr l7.00wib .00wi8 pegiat n sepakbola latar klub lokal dalan kabupaten yang dipungut biaya tiket masuk. l0.00wr .00wi8 .00wr8 s0. kegiatan sepakbola antar klub (region! dari luar kabupaten yang dipungut biaya tiket masuk. .00w .00wr8 .00wi8 ^tangan olahraga tanggunggunung atan tanggunggunung kegiatan kesenian atau sejenis yang tidak dipungut tiket masuk kegiatan social .o0w r7.00wib .00w18 s0. kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut tiket masuk kegiatan sosial .o0wr r7.00wtb .00wr8 so. roo.o00, kegiatan olahraga yang bersifat latihan. ro.oow .00wt8 .00wr8 .ooo, kegiatan olahraga yang dilombakan. .00wr l7.bowl .00w1b .ooo, kegiatan sepakbola,a yang tida k dipungut biaya tiket masuk. l0.00wr .00wi .00w ie} 2s. i(kegiatan sepakbola antar klub loka l dalam kabupaten yang dipungut biaya tiket masuk. lo.o0wl l7.00wtb .00wt8 .o00, r00. kecil2t sepakbola antar klub (regional) dari luar kabupaten yang dipungut biaya tiket masuk. l0.00wr l7.00wrb .00wt8 objek retribusi jenis kegiatan satuan pemakaian tarif retribusi rp) l^lapangan olahraga qnmpurdarat kecamatan qqmpurdarat kegiatan kesenian atau sejenis yang tidak dipungut tiket masuk kegiatan social .00wr .00wl8 .00wr8 s0. kegiatan kesenian atau sejenis yang dipungut tiket masuk kegiatan sosial r0.00wr l7.00wrb .00wr8 r00. kegiatan olahraga yang bersifat latihan. .00w .00wr8 .00wib kegiatan olahraga yang dilombakan. l0.00w l7.00wib .00wi8 s0. kegiatan sepakbola yang tidak dipungut biaya tiket masuk. t0.00wr l7.00wtb .00wr8 kegiatan sepakbola antar klub lokal date kabupaten yang dipungut biaya tiket masuk. .00wt8 .00w .00wt8 s0. kegiatan sepakbola antar klub (regional) dari luar kabupaten yang dipungut biasa tiket masuk. r0.00wr .00wi8 .00wr8 r50.ooo, tulungagt'ng, lampiran peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor tahun2016 tanggal pebruari tarif retribusi tempat pei|gita.part pesan|ggraiiait villa objek retribusi jenis waktu tarif retribusi vila pesanggrahan argowilis rose wip bungalow vip dahlia (kelas melati kelas jari jan jam jam rp. rp. rp. rp. ){ry5 :!!'r.i,bab maksud dan tujuan penetapan rpm kabupaten serang dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan renstra pd, rencana kerja pembangunan daerah rkd), dan rencana kerja pdiiikabupaten serang tahun meliputi: babi.ebijakan pengelolaan keuangan daerah, dan prediksi pendapatan daerah. babi analisis isu isu strategis memuat uraian tentang identifikasi permasalahan pembangunan daerah, baik terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun terkait pengelolaan keuangan daerah serta identifikasi isu strategis dan penentuan prioritas isu strategis pembangunan jangka menengah. babi. babi strategi dan kebijakan memuat uraian strategi dan kebijakan pembangunan. bab vii kebijakan umum dan program pembangunan memuat uraian tentang program dan indikasi kegiatan prioritas pembangunan. bab viii indikasi rencana program prioritas program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan babi penetapan indikator kinerja daerah memuat uraian tentang indikator dan prospek pencapaian sasaran misi, program, serta sasaran makro pembangunan daerah. babi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan memuat uraian tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan pembangunan daerah. bab isi dan uraian isi beserta uraian rpm kabupaten serangkabupaten serang dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan rpm kabupaten serang sebagaimana dimaksud pada mengacu pada sistematika, isi dan uraian rpm kabupaten serang sebagaimana dimaksud dalam dan bab vip lc. bab viipm kabupaten serang, konsistensi antara rpm kabupaten serang dengan ipjp dan rencana tata ruang wilayah daerah,viiiakhir indikator sasaran dalamcukup jelas cukup jelas lpemerintahan daerah bertanggung jawab melaksanakan pembangunan dalam rangka mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat, bahwa agar pembangunan yang dilaksanakan berjalan secara efektif, efisien, berdasarkan, berkeadilan, serta dalam rangka mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat kalimantan selatan, dipandang perlu menyusun rencana pembangunan daerah sebagai pedoman pelaksanaan dan prioritas pembangunanharus menetapkan rencana pembangunan daerah jangka menengah daerah rpm) dalam rangka mengakomodasi visi, misi, dan program kepala daerah untuk jangkaangkat daerah adalah satuan kerja unit kerja lingkungan pemerintah daerah. bab rencana pembangunan jangka menengah rpm merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program gubernur hasil pemilihan kepala daerahperangkat daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah, pedoman bagi penyusunan dan penyesuaian rpm kabupaten kota,dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi kalimantan selatan tahun sebagaimana dimaksud dalam berisi: buku babi pendahuluan babprogram kegiatan strategis gubernurgubernur dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah.. pengendalian danlakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rpm. pemantaupada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan rpmencana kerja pemerintah daerahpengendali untuk tahun pertama periode pemerintahan gubernur berikutnya dengan mengacu pada ipjp provinsi kalimantan selatan tahun rencana kerja pemerintah daerahhj. awi sundari, s.h. nip. |
arimaluku barat daya, menimbang :a. bahwa kekayaan daerah berupa uang, barang atau hak daerah yang dapat dinilai dengan uang harus dikelola dengan baik karena merupakan investasi serta penggerak pemerintahan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, bahwa pengelolaan yang baik terhadap kekayaan daerah berupa uang, barang atau hak daerah dilakukan untuk mencegah adany, bahw, maka diperlukan pengaturan tentangnya,lainnyagr dilakukan atas dasar kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulpegawai yang bersangkutan. jika pegawai sebagaimana dimaksud padpejabat larugiankepadanya,yang bersangkutan. paragraf penyelesaian kerugian barang daerah pegawai bukan bendaharawan, pejabat lain atau ahli warisnya yang bertanggung bupati menerbitkan surat keputusan pencatatan jika tgr belum dapat dilaksanakan karena: pegawai bukan bendaharawan dan pejabat lainnya meninggal dunia tanpwanadaluwarsa bagian kesatu biasahusus dinyatakan kedaluwarsa,gr biasa kewajiban pegawai bukan bendaharawan, atau pejabat lainwan pegawai bukan bendaharawan dan tgrwan pegawai bukan bendaharawanan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.viii pembebasan dalam hal bendaharawan pegawai bukan bendaharawan pejabat lainuntuk memohonkan pembebasan atas sebagian ataujaminan kebendaan harus melaluigera dipindahbukukan kepada rekening badan usaha milik daerahberdasarkan laporan majelis pertimbangan setiap semester. bab majelis pertimbangan dan tgr bupati dalam melaksanakan dpadacc. asisten pemerintahan, selaku wakil ketua (dua) merangkap anggota, asisten administrasi, selaku wakil ketua iii (tiga) merangkap anggota, kepala dinasdanperundang undangangenai dan tgr dan barang daerah. sekretariat majelis pertimbangan berada pada inspektorat. dalam melaksanakan tugas pada sekretariat majelis pertimbangan, maka dibentuk tim sekretariat yang diangkat dengan keputusan bupati. dalam pelaksanaan tugas majelis pertimbangan, biaya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerahhasil pemeriksaan terbuktidan tgoktober bupati maluku barat daya, ttd barnabas nathaniel ordo diundangkan thakur pada tanggal oktober sekretaris daerah kabupaten maluku barat daya, ttd joseph salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum kabupaten maluku barat daya, ttd rufina melsasall, nip. penjelasan atasukan bendaharawanendaharawanoleh bendaharawan, pegawai negeri sipil bendaharawan atau pejabat lain. bendaharawan, pegawai negeri sipil bendaharawanberdasarkan pada hal atas, maka peraturan daerah ini mengatur tentang ruang lingkup peraturan daerah ini, pemberlakuan dan tgr, informasi, pelaporan dan pemeriksaan, penyelesaian dan tgr, kedaluwarsa, penghapusan, pembebasan, penyetoran, pelaporan, dan majelis pertimbangan dan tggus adalah penyelesaian yang dilakukan secara tunaipengampu adalah yang disebut juga sebagai kurator. huruf cukup jelas. yang dimaksud denganerah adalah barang yang meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak. cukup jelaabupaten maluku barat dayluar kemampuan manusijabat lain adalah setiap orang yang beri kekuasaan oleh peraturan perundang undangan dan tidak termasuk dalam pengertian pegawaicatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses dan tgr nydanperaturan daerah ini meliputi: tp: dan tgr dan barang milik daerah. bab iii pemberlakuan dan tgr pelaksanaan dan tgr diberlakukan terhadap: bendaharawan, pegawai bukan bendaharawan,atau pejabat laindiselesaikan sesuai ketentuan perundang undangan. bendaharawan, pegawai bukan bendaharaw, wajib mengganti kerugian tersebut. bab informasi, pelaporan dan pemeriksaan bagian kesatumeliputdalam waktu (tujuh) hari sejak diketahuinya kejadian. bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam wajibbagian ketiga pemeriksaan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam harus didasarkan pada kenyataan yangwan, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yangdan tgr bagian kesatu penyelesaian paragraf umum pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendaharawan ditetapkan oleh pemeriksaanadan pemeriksa keuangan. ketentuan lebih lanjut mengenai: upaya damai, biasa: khusus:angsuran sebagaimana dimaksud padajaminan tersebut akan dikembalikan kepada bendaharawan yang bersangkutan. pelaksanaan keputusan tuntutan perbendaharaanwan yang bersangkutan kepada bupati sesuai dengan sktdalam haldaerah yang harus diganti, cc.an tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya. bendaharawan sebagaimana dimaksud padawan. paragraf khusus khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukanbukti maupun buku disimpan dimasukan dalam lemari besi dan disegel:yang menjadi tanggung jawab bendaharawan:d.atas dasar laporan atasan langsung. hasil perhitungan ex official(satu), dan paling lambatwan: bendaharawanupaya penyetoran kas daerah berhasil ditarikgr biasa,dan cc. pencatatan6 tentang peitgaivgihtait dati pehberhentiait peranti{at desa'undang undang nomor tahun al4 tentang desa {{l,q1.pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. bab i(gt eil tua t'mum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten pamekasan. bupati adalah bupati"it{gi(atau| perangkat desa bagian kesatu" l2lsebagai berikut: bebas narkoba; bersedia bekerjasama dengan kepala desa; tidak pernah melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat dan tindakan asusila; dan bertempat tinggal desa paling singkat (satu) tahun sebelum pendaftaran. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati atauatau rukun warga setempat; surat pernyataan bertakwa kepada t\than yang maha esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di\tanggal l; surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas;; surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah dr. slamet martodirdjo; surat pernyataan bersedia bekerja sama dengan kepala desa, diatas kertas bermaterai cukup; dan surat pernyataan bersedia tidak melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat dan tindakan asusila, diatas kertas bermaterai cukup. bagian kedua ilekaalsme; tim melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa;; hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa paling sedikit (dua) orang calon, untuk selanjutnyaberupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;; dan apabila dalam jangka waktu (tujuh) hari camat tidak memberikan rekomendasi, maka dianggap memberikan persetujuan kepada nomor urut {satu). ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada (l) diatur dalam peraturan bupati. pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi perangkat desa, harus mendapatkan bin tertulis dari bupati. dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada diangkat menjadi perangkat desa, mak{2t bab iii pe}iberhei| tiap{ peranti{at desa bagian kesatu pemberi,hentian kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat. 12l'; berhalangan tetap; tidak lagu memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; danl{l)kerja(l) dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, maka tugasnya dilaksanakan oleh pelaksana t\gas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama. l2t t3l dalam hal tidak terdapat unsur yang sama sebagaimana dimaksud pada maka pelaksana tugas diisi dari unsur yang lain. pelaksana t\gas sebagaimana dimaksud pada {l} dan (21ditetapkan oleh kepala desa dengan $urat perintah t\gas yang temuannya disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat {bab utnajtgaitan tindakan asusilllatau pemilihan kepala daerah; melanggar sumpah janji jabatan;"itsi ai}titistratif(bamasa jabatannya berakhir sesuai dengan keputusan pengangkatnyatakant6 diundangkan pamekasan pada tanggal desember sekretaris daerah kab pamekasan, j lembaran''tj*t kabu'aten 'pamekasan tahun 2ot6 melawan, achmad syafii noref peraturan daerah kabupaten pamekasan nomor 12a1. |
dat :a.khusus parkirkhusus parkirerah kota ternatekhusus parkir lembaran daerah kota ternate tahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan dalam angka (empat)munikasi dan informatika kota ternate, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:ot.eeoieeelaajee rp. , kali masuk untuk kawasan gamalama sepeda ot.o.ieee aamereka. rp. , kali masuk untuk terminal: sepeda moto tr.io.oseeeenna rp. , kali masuk kawasan lain sepeda ot.e.penahananwebeeanan rp. ,ka) layang aan peraturan bupati bekasi nomor tahuaabb. memfasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial guna mewujudkan kkg, cc. memfasilitasi penguatan lembaga organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pug, ddeehf: gg, hh. merumuskan dan menetapkan petunjuk teknis serta rencana penyelenggaraan kegiatan perlindungan anak, ii. merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, ji. menyelenggarakan pengintegrasian hak hak anak dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak, kk. memfasilitasi rumah singgah bagi anak anak korban kekerasan: il, mmnn. memfasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial guna mewujudkan perlindungan anak, merumuskan, menetapkan kebijakan sistem informasi tentang anak dengan mengacu pada kebijakan skala nasional, pp. menganalisis pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilih menurut jenis kelamin tentang anak, gg. menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah lingkungan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, rr. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ss. menyampaikan laporan keuangan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ttmberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, uumberdayaan perempuan dan perlindungan anak, vvwwxx. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier, yyzzbadan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakadministrasi keuangan pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. pelaksanaan administrasi keuangan pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:zz.ualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga. untuk melaksanakan tugas pokokrencanaan operasional urusan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga: pengelolaan urusan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, cc. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluargapemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten bekasi: kepala dinas adalah kepala dinas pemberdayaan perempuan dan keluarga berencanalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dinas mempunyai kewenangankualitas hidup perempuan dan kualitas keluargakualitas hidup perempuan dan kualitas keluarbidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga: menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluargualitas hidup perempuan dan kualitas: g8. menghimpun rencana kegiatan anggaran rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) bidang kualitas hidup perempuan dan kualitasualitas hidup perempuan dankualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga: melaksanaolitik hukum danppg:sspelembagaan pengarusutamaan gender, melaksanakan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuanaa.bb. melaksanakan koordinasi dengan seksi bidang lain, cc. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan bidang ekonomi, politik, hukum dan kualitas keluarga dd. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja, ee. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan, ff. melaksanakan program pengawasan internal lingkungan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, ggkkm.melaporkan hasilekonomiekonomiekonomi, pelaksanaan urusan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi,ekonomekonomiekonomiekonomiekonomiekonomi, ji.pelembagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi,ekonomiekonomipolitik dan hukumpolitik dan hukumpolitik dan hukumpolitik dan hukum, pelaksanaan urusan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang politik dan hukumpolitik dpolitik dan hukpolitik dan hukumpolitik dan hukumrumuskan kajikerjanya dalam daerah kabupaten kota dan hukumlembagaan pengarusutamaan gender bidang politik dan hukum, standarisasi lembaga penyedia layanpolitik dan hukumkualitas keluargakualitas keluarga, pelaksanaan urusan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluargakualitas keluarg:kualitas keluargidang pemenuhan hak anak bidang pemenuhan haknuhan hak anak. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf bidang pemenuhan hak anak mempunyai fungsi perencanaan operasional urusan pemenuhan hak anak, pengelolaan urusan pemenuhan hak anak, cc. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemenuhan hak anapemenuhan hakmenuhan hak anak, menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja bidang pemenuhan hakmenuhan haknuhan hak anak, menghimpun rencana kegiatan anggaran rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) bidang pemenuhan hakmenuhan hakmenuhan hak anak, melaksanalembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usahaaa. melaksanakan koordinasi dengan seksi bidang lain, bb. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan bidang pemenuhan hak anak, cc. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja, dd. menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan, ee. melaksanakan program pengawasan internal lingkungan bidang pemenuhan hak anak, ff melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. seksi pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatansuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, mempunyai fungsi perencanaan kegiatlaksanambagian pelaksanaan tugas urusansuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budayrencana strategis dan rencana kerja seksi pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatansuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budayaghimpun rencana kegiatan anggaran rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran dpbahan penyusunan petunjuk teknis dan rencana penyelenggaraanetapkan sasaran, menyelenggarakan kegiatan, menyiapkan dukungan dan melaksanakan kegiatan pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, merumuskngasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budayaja5. seksi hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraanhak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan, mempunyai fungsi perencanaan kegiatan urusan hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pelaksanaan urusan hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pembagian pelaksanaan tugas urusan hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasark sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahterk sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan, menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerjasee mengumpulkan bahan bahan ppd tahunan dan ppd lima tahunan seksi hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahterak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan, menghimpun rencana kegiatan anggaran rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa)penyusunan petunjuk teknis dan rencana penyelenggaraan kegiatan seksi hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan, menetapkan sasaran, menyelenggarakan kegiatan, menyiapkan dukungan dan melaksanakan kegiatan hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan, merumusk, partisipasi,hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan: dd. melaksanakan program pengawasan internal lingkungan seksi hak sipil, informasi, partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraanl. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasanhak perempuan dan perlindungan khusus anak. untuk, mempunyai fungsi: perencanaan operasional urusan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak, pengelolaan urusan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak, cc. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perlindungan hak perempuan d,mberdayaan perempuan dan perlindungan anak: penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: cc. pembinaan, pelaksanaan tugas,eksi:, bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anakrlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak, menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja bidang perlindungan hak perempuan danrlindungan hak perempuan danmenghimpun rencana kegiatan anggaran rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) bidang perlindungan hak perempuan danrlindungan hak perempuan danrlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak, melaksanaa. melaksanakhusus anak, aa. melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan bidang perlindungan khusus anak, bb. melaksanakan perumusan kajian kebijakan bidang perlindungan khusus anak, cc. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan bidang perlindungan khusus anak, dd. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan bidang perlindungan khusus anak, eeff.gghh.i.jik.l.m.nnlaksanakan koordinasi dengan seksi bidang lain, pp. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak, gg. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja, rr.bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anakvvyy. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan karier, zz. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan: dan aaa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. seksi perlindungan perempuperempuan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi perlindungan perempuan, mempunyai fungsi perencanaan kegiatan urusan perlindungan perempuan, pelaksanaan urusan perlindungan perempuan: cc. pembagian pelaksanaan tugas urusperempuperempuan, menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi perlindungan perempuperempuperempuanperempuanperempuanperempuan, menyiapkperempuan dkoordinasi dan sinkronisaxx. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporankoordinasi dengan seksi bidang lain, zz. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan seksi perlindungan perempuan, aa. menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja:rlindungan perempuee. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan, fsekretariat, membawakan sub. bagian perencanaan dan keuangan: sub bagian umum dan kepegawaian. bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga,:: seksi data kekerasan perempuan dan anak:rlindungan khusus anakhusus anak. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi perlindungan khusus anak, mempunyai fungsi perencanaan kegiatan urusan perlindungan khusus anak, pelaksanaan urusan perlindungan khusus anak, cc. pembagian pelaksanaan tugas urushususkhusus anak, menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksikhusus anakkhusus anak: menyiapkan perumusan kebijakan bidang perlindungan khusus anak: menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan bidang perlindungan khusus anak:: menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan bidangrlindungan khusus anak,vv. melaksanakan program pengawasan internal lingkungan seksi perlindungan khusus:data kekerasan perempuan dan anak mempunyai tugas pokok operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan data kekerasan pada perempuan dan anak. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi data kekerasan perempuan dan anak, mempunyai fungsi perencanaan kegiatan urusan data kekerasan pada perempuan dan anak, pelaksanaan urusan data kekerasan pada perempuan dan anak, cc. pembagian pelaksanaan tugas urusan data kekerasan pada perempuankekerasan perempuan danata kekerasan perempuan dan anak, menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja seksi data kekerasan perempuan dan anaata kekerasan perempuan danata kekerasan perempuan dan anak, menghimpun rencana kegiatan anggaran rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) seksi data kekerasan perempuan dandata kekerasan perempuan dandata kekerasan perempuan dan anak, j data kekerasan perempuan dan anakata kekerasan perempuan danalta hasanah yasin www lampiran peraturan bupati bekasi nomor tahun tanggal : oktober tentang keburmberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepala dinas sekretariat subbagian subbagian perencanaan umum dan dan keuangan kepegawaian kelompok bidang bidang pemenuhan bidang fungsional kualitas hidup hak anak perlindungan hak perempuan dan perempuan dan kualitas keluarga perlindungan khusus anak bani murni bali nicki seksi pelembagaan lingkungan keluarga dan seksi pengardsn taman pengasuhan alternatif dan perlindungan pemberdayaan pendidikan pemanfaatan perempuan perempuan bidang waktu liang dan kegiatan ekonomi budaya seksi pelembagaan seksi seksi pengarusutamaan hak sipil informasi, perlindungan pemberdayaan partisipasi, kesehatan khusus anak perempuan bidang dasar dan politik dan hukum kesejahteraan . seksi pelembagaan seksi pengarusutamaan data kekerasan pemberdayaan perempuan dan perempuan bidang anak kualitas keluarga utd ditetapkan cikarang pusat pada tanggal oktober bupati bekasi yak hasanah yasinualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, bidang pemenuhan hak anak serta bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anakmberdayaan perempuan dan perlindungan anak. penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. pembinaan, pelaksanaan tugas dan evaluasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. penyelenggaraan administrasi kesekretariatmberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka kelancaran tugas, menyiapkan bahan bahan ipjp dan rpm dalam bidang: menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pertanggungjawaban kepada bupati: membina dan mengevaluasi program dan kegiatan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menyiapkan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, menyusun rencana penyelenggaraan kegiatan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, merumuskan dan menetapkan kebijakan kegiatan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak,kemitrasejajaran antara laki laki dan perempuan, il. merumuskan penetapan kebijakan daerah pelaksanaan pug, mengoordinasikan, memfasilitasi dan medi, oo. mengoordinasikan dan memnyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pug:: ss. menyelenggarmelaksanakan evaluasi modal up2k: uu. memberikan reward kepada kader posyandu: bantuan operasional rujukan lokasi desa siaga:adanya hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran yang anggarannya belum adbadan penanggulangan bencana daerah,hingga berbunyi sebagai berikut:lolaan cadangan pa: bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten purbalingga8n tentang ketahudangan pangan pemerintah kabupaten adalah sejumlah tertentu gabah beras milik pemerintah kabupaten purbalingga, dan dikelola oleh skpd yang membidangi ketahanan pang dan bencana alam lainnya. tim pelaksana adalah tim pelaksana pengelolaan cadangan pangan kabupaten yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten purbalingga yang bertugas membantu menangani kerawanan pangan. bab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten purbalingga adalah untuk memantapkan ketahanan pangan kabupaten purbalingga. tujuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten purbalingga adalah sebagai upaya pemerintah, baik rawan pangan transien maupun rawan pangan kronis, dan pengendalian gejolak harga pangan. bab iii sasaran sasaran pengelolaan cadangan pangan adalah untuk rumah tangga miskin, masyarakat dan atau rumah tangga pada daerah yang mengalami kerawanan pangan transien, yang disebabkan oleh berbagai musibah, bencana alam, bencana sosial, musim yang menyimpang, keadaan lain yang bersifat mendadak dan penanganan bencana diluar masa tanggap darurat, kerawanan pangan kronis, yanggejolak harga pangan (beras) yang signifikan, kenaikan lebih dari (dua puluh lima persen) selama dua bulan berturut turut. bab penyediaan perangkat daerahcadangan pangan setara (seratus) ton beras. pengadaan dan pengelolaan cadangan pangannya yang sah. bab organisasi pelaksanaan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam dalam mengelola cadangan pangan dapat bekerjasama dengan badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara kelompok masyarakat swasta yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam menyimpan dan mengelola gabah dan beras. pengelola cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas cadangan pangan. pengelola cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada berhak untuk memutar memperdagangkan gabah beras cadangan pangan agar kualitasnya tetap terjaga. kerjasama pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam perjanjian. dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan, perlu dibentuk tim pelaksana pengelolaan cadangan pangan kabupaten purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagai berikut pembina bupati purbalingga wakil bupati purbalingga ketua sekretaris daerah kabupaten purbalingga ketua pelaksana kepala dinas ketahanan pangan dan perikanan kabupaten purbalingga sekretaris kepala bidang ketersediaan dan distribusi pangan pada dkpp kabupaten purbalingga anggota unsur badan penanggulangan bencana daerah kabupaten purbalingga. unsur dinsosdaldukkbp3a kabupaten purbalingga. unsur dinas pertanian kabupaten purbalingga. unsur inspektorat daerah kabupaten purbalingga. unsur sekretariat dewan ketahanan pangan kabupaten purbalingga. unsur dinpermasdes kabupaten purbalingga. unsur bappelitbangda. unsur barbuda. unsur perum bulog sub divre iv. unsur perusahaan daerah pusat pengelolaan hasil pertanian utama unsur bidang konsumsi dan ketahanan pangan sekretariat dinas ketahanan pangan dan perikanan kabupaten purbalingga. bab mekanisme penyaluran apabila terjadi rawan pangan, baik rawan pangan transien ataupun rawan pangan kronis, kepala desa lurah melaporkan kepada camat telah terjadi kejadian rawan pangan, dengan melampirkan jumlah jiwa dan alamat lengkap warga yang mengalami rawan pangan. camat meneruskan laporan kejadian rawan pangan kepada bupati melalui sekda dengan tembusan kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang ketahanan pangan.untuk menyalurkan cadangan pangan sesuai dengan kebutuhan. penyaluran cadangan pangan dilakukan titik bagi atau tempat lainnya yang ditentukan, dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang penanggulangan bencana. jumlah cadangan pangan yang disalurkan kepada penerima disesuaikan dengan kebutuhan indeks kalori (dua ribu) kalori setara (tiga ratus tiga puluh) gram beras per orang per hari selama waktu yang ditentukan, dan stock cadangan pangan yang dimiliki. perangkat daerah yang membidangi bidang perdagangan dapat mengajukan penyaluran cadangan guna pengendalian hargabersama dengan perangkat daerah yang membidangi bidang perdagangan untuk melakukan operasi pasar sesuai dengan kebutuhan. lainnya yang sah. perangkat daerahsecara periodik ttd tadi diundangkan purbalingga pada tanggal juli sekretaris daerah, ttd wahyu kontardi berita daerah kabupaten purbalingga tahun nomor pan rena engan aslinya kepala bagian hukum, aga se" mono: sh., si. pembina tingkat kane |
menimbang mengingat bupati beraunam; dan; angka kemiskinan kampung dengan bobot (dua puluh persen);la tanggal desember diundanganggal desemberjaya tunggal bumi sumber mulya suka surya purna sari jaya sapta caplakallah segar long lakiti1itpulau perawan pesat ditumbuk teluk memancing tanjung batu pulau perawan kasai biduk biduk biduk biduk pantai harapan tanjung pepat teluk sumbang teluk sulaiman giring giring teluk bayur lumbis melayu layanan jaya layanan makmur layanan jakarta takalar takalar muara tuban takalar ulu seturut buyung buyung harapan maju tttt maratha bone silia payung payung teluk lulu teluk harapan batu putih tembusan kayu indah batu putih lobang selatan alpen medang balik sumber agung ttttutt buatan buatan ulu buatan ilir karangan buatan lemak manunggal jaya buatan pinang buatan baru bukit makmur jaya jumlah jumlah keseluruhan terbilang seratus enam puluh satu milyar rupiah* |
jika lina provinsi jawa barat peraturan bupati karawang nomor tahun tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karawang, menimbang bahwa dalam rangka pembentukan produk hukum daerah masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan membebani masyarakat, bahwa dalam rangka melaksanakanyang menyatakan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah daerah mensosialisasikan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan mengembangkan sistem informasi penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berupa layanan daring (online) dengan memperhatikan kondisi dan kesiapartisipasi masyarakat dalamrtisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukganisasi kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai organisasi kemasyarakatan.dprd, peraturan bersamaroduk hukum daerah yang ditetapkan bupati untuk melaksanakan amanat peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. bagian kedua maksud dan tujuan maksud dan tujuan peraturan bupati ini adalah untuk memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah. bab partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan peraturan daerah dan peraturan bupati yang mengatur dan membebani masyarakat. peraturan daerah dan peraturan bupati yang mengatur dan membebani masyarakat sebagaimana dimaksud pada meliputiyang memberikan sanksi kepada masyarakat, dan pengaturan lainnya yang berdampak sosial. partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan melaluiningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah mensosialisasikan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerahperaturan daerah dan peraturan bupati berupa layanan daring (online) dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan daerah. media informasi dan sistem informasi penyusunan peraturan daerah dan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf terintegrasi dalam jdih.karawangkab.go.id. orang perseorangan yang ikut serta dalam partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi kriteriaarus menunjuk perwakilannya. akses masyarakat terhadap informasi penyusunan rancangan produk hukum daerah dapat dilakukan melalui sistem informasi, media cetak elektronik, dan atau pengumuman yang disediakan oleh pemerintah daerah, dan atau permintaan secara langsung kepada pemerintah daerah sesuai kebutuhan masyarakat. permintaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada huruf dibuat secara tertulis ditujukan kepada bupati atau sekretaris daerah c.g bagian hukum setda kabupaten karawang dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk karawang dan alamat email yang masih aktif. akses masyarakat terhadapterkait akses masyarakat terhadap informasi penyusunan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati. bab iii pembiayaan pendanaan untuk partisipasi masyarakataskuala bakukuala bakuuala bakung kecamatan sungai bawanggatasi permasalahan penyelenggaraan pembangunan perumahan kabupaten banjar terkait luas kopling, letak jalan utama, drainase dan sumur resapan, serta tempat penampungan sampah sementara sehingga perlu untuk melakukanbagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id contoh gambar septic tank n elok inn ara pratatanatat ata tat akan tanaman nan lan ama mpa yan pena tee tinggi pari mha tea tea tea aaa inap ala pala ala ala ruang wen pena tea pet tea tea tea tea tpl apa ana pat, peran one enak enak anak enak enak nan enak lumpur ana ann ann rurruru onwawsw ujaran nan oman dorna kakak aka laralakakakakakakakakakaka tekak lakh) dea kaka kaka korarari peran tea tea tea tea tea tea tea tea tea tea tia tea tea tea tea tergila tata kata kata kata tata tea tea kan nan nana nana spg, mls lapkpmpapaakpappsan aga pola sas rnarnarann w sir.,i xxy ar fhcontoh gambar sumur resapan dan bak penampungan a.a tn! ito tampak atas bak penampungan tampak atas sumur resapan pulang bali sen pipa pvc t. sea tidak plesteran pena potongan bak penampungan potongan sumur resapan contoh gambar sumur resapan dan bak penampungan man, pet tampak atas bak penampungan tampak atas sumur resapan tutup gorong gorong title gorong gorong plasa ran pelan bani pipa pvc d4" pipa pvc odi" pipa pvc da" pipa pvc o4" pes reni gotong gorong gorong gotong pel reg cor beton potongan bak penampungan potongan sumur resapan contoh gambar pori air grill besi cor beton cor beton lai a30 bin (ee plugin kinuninan inn nun . pipa pvc inch grill besi panjang .j pipa pvc inch panjang uga tampak atas pori air juga potongan pori air contoh gambar papan informasi # t nama perumahan perumahan subsidi pemerintah alamat perumahan nama perumahan nama perusahaan developer lembaga pemberi subsidi :.gegana been gan mean kama pak besi galvanis dia inch sana besi galvanis dia inch minin jeng pe: nana sketsa min manca sen set balokuun rumah tidak boleh dipindah tanganan dijual balok ulin mete rumah harus ditempati sendiri tidak boleh .dst dikosongkan serta pan yen nan anyar mama ana kap mane ilang apabila ketentuan ini dilanggar maka subsidi plat alumunium ukuranpsu eror amn taman sablon diterima harus dikembalikan semua peraturan salon .0st perundang undangan peri gai manis bunga besi galvanis dia inch back ulin: balok ulin pondasi batu gunung pondasi batu gunung tttitiyeslatttitt melati sie kaa ika kaa aa. anggur besi ( e xd) anggur besi ( e kan bupati banjar, ttdbatas daerah kota banjarmasin dengan kabupaten banjar dan kota banjarmasinnegara republik indonesiay6, dengan minimal luas sarana sebesar 5y6 dan prasarana utilitas minimal sudah memenuhi kebutuhan semua unit bangunan dan sarana yang ada, danbagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id diantara dan disisipkan (satu) yakni (&a) meter) dihitung dari sisi terluar massa bangunan terhadap batas lahan kopling, b.letak garis sempadan samping yang berbatasan dengan jalan minimal (satu koma lima meter) dari batas kopling, meter) meter persegi). ketentuan luas kopling pada dapat dikecualikan, dengan ketentuan luas lantai bangunan dua kali dari ukuran (tiga puluh enam meter persegi) bangunan sederhana. luas kopling untuk perumahan mbr yang berada kawasan peruntukan permukiman perkotaan kecamatan martapura, martapura timur, martapura barat, gambut, kertak hanyar, simpang empat, dan sungai tabuk ditetapkan sekurang kurangnya (seratus meter persegi). (&a) luas kopling untuk perumahan mbr pada kawasan peruntukan permukiman perdesaan desa kuil kecil dan desa handal bujur kecamatan aluh aluh, desa pandan sari dan desa tatah sayap kecamatan tatah makmur, desa tatah pembangkit laut, desa belatung baru, desa simpang empat, desa kertak hanyar dan kelurahan kertak hanyar kecamatan kertak hanyar, desa gudang hilang, desa sungai tandipah, dan kelurahan sungai lulus kecamatan sungai tabuk ditetapkan sekurang kurangnya (seratus meter persegi). pemanfaatan dan penggunaan kopling fungsi lain dapat diberikan untuk luas lahan minimal (lima hektar)bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id panjang deret kopling maksimal (seratus meter) dengan jarak pembatas minimal (tiga meter) dan untuk panjang jalan pembagi mencapai (seratus meter) meter persegi). untuk perijinan tanah kopling wajib menyediakan dan menyusun site plan. ketentuan diubah, diantara dan disisipkan (satu) yakni (9a), sehinggaminimal (delapan meter) meter)minimal (enam meter) meter). untuk perumahan yang berada daerah rawa agar menetapkan batas permukaan jalan minimal (dua puluh henti meter) dari tinggi muka air maksimal dan menyediakan siring untuk menghindari terjadinya gerusan. (9a) perumahan yang mempunyai akses jalan masuk jalan umum dua atau lebih maka letak jalan utama perumahan harus berbatasan langsung dengan akses jalan masuk jalan umum terlebar diantara beberapa akses jalan masuk jalan umum tersebut. bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.idapat dibuatkan mantle dengan jarak (tiga meter)air kotor atau limbah rumah tangga (grey water), dan tidak diperkenankan saluran limbah rumah tangga dialirkan dalam saluran drainase. resapan air hujan dan atau pori air disediakan disetiapdihapuspenampang drainase,an diantara dan disisipkan (satu) yakni (la). bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id (la) ketentuan pada dapat dikecualikan pada perumahan yang melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dan dilengkapi dengan surat pernyataansementara atau menambah dimensi tempat penampungan sampah sementarasementara(nn jalan pembagi, lebar meter tidak termasuk median (ti po) jalan pembantu, lebar meter tidak termasuk median jalan masuk, lebar sama dengan jalan utama 1an all a a angan ani oop nasi mau contoh gambar drainase men aan ape ak, aan bing tana lo im) kavling rumah gsb j | jalan kel .gsb kavling rumah r22 alan dan. batu gunung pasangan bata batak pas ane sala cor beton cor beton contoh gambar potongan drainase |
tan bupati mesuji provinsi lampung peraturan bupati mesuji nomor tahun tentang rencana aksi daerah pangan dan gizirencana aksi daerah pangan dan gizi kabupaten mesujsustainable development goal's sdg's), peraturan presiden nomor tahunmesuji nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) kabupaten mesujiperaturan gubernur lampung nomor tahun tentang rencana aksi daerah pangan dan gizi provinsi lampung, peraturan bupati mesuji nomor tahun tentang penurunan stunting. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang rencana aksi daerah pangan dan gizi kabupaten mesujpembangunan daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kabupaten mesuji. organisasi perangkat daerah,gizirencana aksi daerah pangan dan gizi, selanjutnya disebut rad pg adalah rencana aksi daerah pangan dan gizi kabupaten mesuji periode (lima) tahun terhitung sejak tahun kelompok kerja,daeraheranan pangan dan gizi dalamsebagaimana dimaksud pada terdiri atas tim sekretariat dan tim teknis. tim sekretariat terdiri dari unsur pimpinan dan pimpinan opdopdpersonil tim pelaksana, pemantauan dan evaluasi rad pg sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan melalui keputusan bupati. tim pemantauan dan evaluasi mempunyai kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi, bertanggungjawab menyampaikan laporan secara berkala kepada bupati terhadap capaian pembangunan pangan dan gizi daerah sertapelaksanaan rad pg dilakukan dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut: dilakukan oleh opd sesuai dengan wewenang masing masing dan dikoordinasikan oleh kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten mesuji: secara teknis dikoordinasikan oleh bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten mesuji. pemantauan dilaksanakan setiap (enam) bulan sekali atau sewaktu waktu bila diperlukan. pemantauan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui: pelaporan hasil pemantauan, pertemuan, dan atau kunjungan lapangan. evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setiap akhir tahun. kepala opd menyampaikan laporan pelaksanaan rad pg kepada bupati melalui tim sekretariatdan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada kepada gubernur sekali dalam (satu) tahun dan sewaktu waktu apabila diperlukan. ketentuan mengenai pedoman pemantauan dan evaluasi rad pg sebagaimana dimaksud dalamelolaan arsip vitapada setiap perangkat daerah unit kerja pemerintah kabupaten kuantan singingiabupaten kuantan singingikepala arsip nasional nomor tahun tentang pedoman program arsip vital diil.kabupaten kuantan singingimpinan unit pengolah adalah kepala atau pimpinan yang bertanggungjawab atas penyelesaian suatu urusan kegiatan. pencipta arsip adalah perangkat daerahdalamadalah identifikasi: penataan:golahan hasil pendataan penentuan arsip vital, dan penyusunan daftar arsip vital. daftar survey identifikasi arsip, dan cc. pengamanan informasi arsipdan pemulihdan dan pemulihan arsip vital pasca bencana atau musluruhttd h.musisi diundangkan teluk kuantan pada tanggalama adiklat berdasar indeks yang ditetapkan badbab ijin penyelenggaraan,: cc. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan: dan laporan pelaksanapada sesuai biaya yang ditetapkan oleh kepala badan diklatnyelenggaraan diklat yang ditetapkan oleh kepala badan diklat dengan mengacu pada keputusan kepala lembaga administrasi negara. biaya fasilitasi penyelenggaraan diklat disetor kas daerahdalam negeri nomor tahun padadilakukan sensus setiap lima tahun sekali, bahwa berdasarkprovinsi daerah istimewa yogyakarta, pada tahun telah dilaksanakan sensus barang milik daerah, bahwa pada tahun akan dilakukan sensus barang milik daerah, dan agar pelaksanaan sensus barang milik daerah dapat berjalan lancar, perlu disusun petunjuk teknis sensensussensus barang milik daerah.daerah istimewa yogyakart. peraturan gubernur ini merupakan petunjuk teknis bagi pelaksanaan sensus bmd. tujuan pelaksanaan sensus bmddaerah, dan barang milik negara yang digunakan oleh pemerintah daerahedan kib mengisi kir, cc.olongan bmd tercantum dalam lampiran angka dan angka yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. contoh formulir bangko kib dan kir dari aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sipil) modul aset serta tata cara pendiriannya sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran angka iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernurmd dari mulai persiapan sampai dengan penyusunan buku induk inventaris bii) ini dilaksanakan dan penggolongan barang milik daerahpiliro umum, humas dan protokol sekretariat daerah daerah istimewa yogyakartakepildaerah' kartu inventaris barang (kib) tanah skpd kode lokasi kabupaten kota provinsi jenis barang luas tahun letak harga nama barang pengadaan alamat penggunaan asal usul rp) keterangan n lo. no) lo. no) doo yo. lo. no) lo. no) lo. no) doo yo. lo. no) out nomor tahun asal usul cara lo. tol too lo. oo. lohoto loo nama barang kb, rb) lantai m?) alamat m3) tanah kode tanah usul 2o0 |ae| bnn ben doo doo doo doo doo doo doo ailao a34 a85 pool eo000oyeakuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengoptimalkan penggunaan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah untuk pemeriksaan keuangan satuan kerja perangkat daerah, bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah daerah istimewa yogyakarta saat ini terbatas untuk aplikasi penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu dioptimalkan penggunaannya untuk menunjang pemeriksaan keuang. dalam peraturan gubernur ini, yang dimaksud dengan: pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya, dengan menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disingkat sipil adalah suatu sistem aplikasi pengelolaan keuangan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabaninspektorat adalah inspektorat daerah istimewa yogyakarta. auditor adalah pegawai negeri sipil dengan tugas, tanggung jawab, ruang lingkup, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga, atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan. tujuan dibentuknya peraturan gubernur ini meliputi untuk memudahkan dalam melakukan pemeriksaan keuangan skpd, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan skpd. ruang lingkup pemeriksaan keuangan skpd meliputi: penganggaran, pelaksanaan, dan cc. pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. pemeriksaan keuangan skpd pada aspek penganggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi komponen data yang terkait dengan dokumen pelaksanaan anggaran skpd (dpa skpd), dokumen pelaksanaan perubahan anggaran skpd (dpp skpd), dan anggaran kas. pemeriksaan keuangan skpd pada aspek pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi komponen data yang terkait dengan sistem ketatausahaan keuangan yang terdiri dari register, penerimaan, penyetoran, pengeluaran, surat permintaan pembayaran spp): surat perintah membayar spm), surat perintah penyediaan dana sp2d), buku kas umum bku) bendahara skpd, buku kas umum bku) bendahara ppid, surat pertanggungjawaban spj), dan pencairan. pemeriksaan keuangan skpd pada aspek pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi komponen data yang terkait dengan (disesuaikan register, jurnal skpd, jurnal ppid, jurnal konsolidator, buku besar, neraca saldo skpd: laporan keuangan skpd, h.laporan keuangan ppid, dan kertas kerja. objek pemeriksaan keuangan terdiri dari pengelolaan keuangan pada: skpd lingkungan pemda diy, dan kuasa pengguna anggaran kpa) pemda diy. pemeriksaan keuangan skpd dilakukan berdasarkan pada program kerja pengawasan tahunan ppt), pemeriksaan keuangan skpd sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan reguler atau pemeriksaan khusus, pemeriksaan keuangan skpd sebagaimana dimaksud pada dapat menggunakan media aplikasi sipil, pemeriksaan keuangan skpd sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh tim pemeriksa. tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada diberikan hak akses secara terbatas untuk mempergunakan sipil guna mendapatkan data data keuangan sebagai bahan verifikasi, analisis dan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan keuangan skpd oleh tim pemeriksa diatur dengan keputusan inspektur diy. akses secara terbatas untuk mempergunakan sipil sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai dengan surat perintah tugas inspkeistimewaan telah diatur dalam peraturan gubernur nomor tahun tentang pengelolaan dana keistimewaan sebagaimana telah diubah terakhirdalam peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf belum menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme penetapan pejabat ketatausahaan keuangan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan sehingga diperlukan penegan anggaran barang dana keistimewaanbarangyang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada unit kerja skpd kabupaten kot:, ppk pa, ppk kpa, pptpk pa dan ppk kpa, sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh dana keistimewaan. sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk dan menetapkan ppt. kpa sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk dan menetapkan pptbendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan surat pertanggungjawaban fungsional kepada inspektorat paling lambat tanggal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan desember disampaikan paling lambat tanggalviii ketentuan lain lain hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari dana keistimewaan berpedoman pada peraturan gubenur daerah istimewa yogyakarta yang mengatur tentang tata cara hibah dan bantuan sosialatau dan produktivitas pegawai negeri sipil: bahwa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja harus menggunakan instrumen yang berstandar dan terukur guna menjamin efektivitas pelaksanaannya: ccantara lairestasi kerpenghargaan reward) dan sanksi punishment)memutuskan: menetapkan:ab ketentuan umum bagian pertama pengertian dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:pemerintah provinsi adalah pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta pegawai adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipilprestasi kerja pegawai adalah unjuk kerja pegawai selama satu tahun anggaran berdasarkan ukuran ukuran yang sudah ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi instapenghasilan tambahan maksimal yang ditetapkan untuk bobot pegawai terendah. bagian kedua tujuan dan prinsitujuan untuk meningkatkan kinerja instansi dan prestasi kerja pegawai pada satuan kerja perangkat daerah dan atau unit kerja satuan kerja perangkat daerah. pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan prinsip objektivitas dan transparansi. bagian ketiga ruang lingkukepada pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta lingkungan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta. bab tambahan penghasilan berdasarkan kinerja instansi bagian pertama kriteria tambahan penghasilan berdasarkan kinerja instansi tambahan penghasilan berdasarkan kinerja instansi diberikan berdasarkan: bobot instansi: kinerja instansi. bobot instansi sebagaimana dimaksud pada huruf diperhitungkan dari jumlah dan komposisi pejabat eselon dan atau golongan ruanghuruf diperhitungkan dari kriteria sebagai berikut: perencanaan dan pengendalian program kegiatan pengelolaan anggaran cc. pengelolaan sumberdaya manusia pengelolaan barang pengelolaan arsip yang terbagi dalam subkriteria subkriteria dengan indikator penilaian tertentu. indikator penilaian, bobot dan nilai kriteria subkriteria sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf peraturan ini. instrumen penilaian prestasi kerja instansi menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran huruf peraturan ini. bagian kedua peningkatan kinerja dan tambahan penghasilan berdasarkan kinerja instansi hasil penilaian kinerja instansi dengan menggunakan instrumen sebagaimana dimaksud padainterval nilai sampai denganinterval nilai sampai dengan peringkat kinerja, predikat, interval nilai, dan persentase penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan kinerja instansi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf peraturan ini. tambahan penghasilanpegawai instansi dan persentase penerimaan tambahan penghasilan sesuai peringkat kinerja instansi. nilai tetap tambahan penghasilan ditetapkan oleh tim pengarahsebagaimana tercantum dalam lampiran huruf peraturan ini. bab iii tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja pegawai bagian pertama kriteria tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja pegawai tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja pegawai diberikan berdasarkan: klasifikasi pegawai: prestasi kerja pegawai. klasifikasi pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan mempertimbangkan kriteria eselon untuk pegawai dalam jabatan struktural dan golongan ruang untuk pegawai dalam jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu sebagai berikut: peringkat terdiri atas pejabat struktural eselon peringkat terdiri atas pejabat struktural eselon i1i peringkat terdiri atas pejabat struktural eselon ii peringkat terdiri atas pejabat struktural eselon iii a dan fungsional tertentu golongan ruang iv e, peringkat terdiri atas pejabat struktural eselon iii b, fungsional tertentu golongan ruang iv c dan iv d: peringkat terdiri atas pejabat struktural eselon iv a dan fungsional tertentu golongan ruang iv a dan iv b, dan fungsional umum golongan iv: peringkat terdiri atas fungsional tertentu golongan ruang i1i c dan iii d dan fungsional umum golongan ruang i111 c dan iii d: peringkat terdiri atas pejabat fungsional tertentu golongan ruang iii a dan ii1 b serta fungsional umum golongan ruang iii a dan iii b: peringkat terdiri atas pejabat fungsional tertentu golongan ruang ii c dan ii d serta fungsional umum golongan ruang ii c dan ii d: peringkat terdiri atas pejabat fungsional tertentu golongan ruang ii a dan ii b, fungsional umum golongan ruang ii a dan ii b, serta calon pegawai negeri sipil golongan iii: peringkat terdiri atas pejabat fungsional umum golongan dan calon pegawai negeri sipil golongan ii: peringkat terdiri atas calon pegawai negeri sipil golongan kriteria prestasi kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf diperhitungkan berdasarkan kedisiplinan: tanggung jawab terhadap pekerjaan: kualitas kerja. indikator penilaian, bobot dan nilai kriteria subkriteria prestasi kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf peraturan ini. bagian kedua besaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja pegawai besaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja (sebelum dikenakan diisi dengan persentase penerimaan sesuai peringkat prestasi kerja pegawai. persentase penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sesuai peringkat prestasi kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: peringkat dengan prestasi kerja sangat baikiii dengan prestasi kerjacukupvii dengan prestasi kerja sangat kuranggawai yang mendapatkan nilai bawah tidak mendapatkan tambahan penghasilan sebagai unsur pembinaan agar pegawai yang bersangkutan meningkatkan prestasi kerja pada masa berikutnya. peringkat prestasi kerja pegawai dan persentase tambahan penghasilan yang diterima sebagaimana dimaksud pada adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran huruf peraturan ini. instrumen perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja berdasarkan klasifikasi dan prestasi kerja pegawai adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran huruf peraturan ini bab tata cara pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja bagian pertama penanggungjawab pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja, dibentuk tim pengarah pemerintah provinsi, tim teknis pemerintah provinsi dan tim instansi. tim pengarah pemerintah provinsi terdiri dari: ketua gubernur daerah istimewa yogyakarta sekretaris sekretaris daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta anggota asisten administrasi umum setda provinsi daerah istimewa yogyakarta asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat setda provinsi daerah istimewa yogyakarta asisten perekonomian dan pembangunan setda provinsi daerah istimewa yogyakarta kepala badan perencanaan pembangunan daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta inspektur provinsi daerah istimewa yogyakarta kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset provinsi daerah istimewa yogyakarta kepala badan perpustakaan dan arsip daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta kepala biro organisasi setda provinsi daerah istimewa yogyakarta tim pengarah pemerintah provinsi berwenang: menetapkan besaran nilai tetap tambahan penghasilan. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kinerja instansi. menetapkan dan mengesahkan hasil penilaian kinerja instansi. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja. merumuskan kebijakan operasional pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja. tim teknis pemerintah provinsi terdiri dari: ketua kepala badan kepegawaian daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta sekretaris kepala bidang kedudukan hukum dan kesejahteraan pada badan kepegawaian daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta anggotarencanaan dan pengendalielolaan keuangan dan barangpegawaiawasarsiporganisasi dan tatalaksana. staf sekretariat unsur dari instansi yang dipandang perlu sesuai kebutuhan. tim teknis pemerintah provinsi bertugas: melaksanakan penilaian kinerja instansi. memberikan bantuan teknis penilaian prestasi kerja pegawai kepada tim instansi bila diperlukan. melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil penilaian prestasi kerja pegawai. menyusun laporan pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja. staf sekretariat tim teknis pemerintah provinsi bertugas menyiapkan instrumen penilaian kinerja instansi. memfasilitasi pelaksanaan penilaian kinerja instansi dan membuat rekapitulasi hasil penilaian kinerja instansi. membuat rekapitulasi. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja. mengelola data dan membuat rekapitulasi data hasil penilaian prestasi kerja pegawai. melaksanakan tugas administrasi kegiatan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja. tim instansi terdiri dari: ketua pimpinan instansi ii. sekretaris pejabat struktural eselon iii atau eselon yang membidangi kepegawaian iii. anggota seluruh pejabat struktural instansi iv. staf sekretariat (dua) staf yang membidangi kepegawaian dan (satu) staf lain yang membidangi ketatausahaan keuangan instansi tim instansi bertugas: melaksanakan penilaian prestasi kerja pegawai. menyiapkan bahan penilaian kinerja instansi bagi tim teknis provinsi. mereka hasil penilaian prestasi kerja pegawai dengan memperhatikan pegawai yang pemberian tunangannya dihentikan sementara sesuai ketentuan menyusun laporan hasil penilaian prestasi kerja pegawai instansi. masing masing. bagian kedua tata cara penilaian prestasi kerja pegawai penilaian prestasi kerja pegawai dilakukan secara periodik setiap (tiga) bulan pada bulan maret, juni, september, dan desember. prestasi kerja pejabat fungsional umum, pejabat fungsional tertentu, pejabat struktural eselon dan pejabat struktural eselon iii non pimpinan instansi dinilai oleh tim instansi yang menjadi atasan langsung pegawai yang bersangkutan dengan mempertimbangkan masukan dari seluruh anggota tim instansi. prestasi kerja kepala unit pelaksana teknis dinas dinilai oleh kepala dinas: sedangkan prestasi kerja kepala unit pelaksana teknis lembaga teknis daerah dinilai oleh kepala lembaga teknis daerah. prestasi kerja kepala biro, sekretaris dewan, kepala direktur lembaga teknis daerah, kepala dinas dinilai oleh sekretaris daerah dengan mempertimbangkan masukan dari asisten yang membidangi. prestasi kerja asisten sekretaris daerah, sekretaris komisi pemilihan umum, dan pimpinan lembaga lain dinilai oleh sekretaris daerah. prestasi kerja sekretaris daerah dan staf ahli gubernur dinilai oleh gubernur. penilaian prestasi kerja sebagaimana dan difasilitasi oleh tim teknis pemerintah provinsi dan sekretariat tim teknis pemerintah provinsi. rekap hasil penilaian prestasi kerja pegawai pada tiap tiap instansi ditandatangani oleh pimpinan instansi selaku ketua tim. rekap hasil penilaian prestasi kerja pimpinan instansi, komisi pemilihan umum, asisten sekretaris daerah dan lembaga lain ditandatangani oleh sekretaris daerah. bagian ketiga tata cara penilaian kinerja instansi penilaian terhadap kinerja instansi oleh tim teknis dilakukan setahun sekali terhadap kinerja instansi tahun sebelumnya untuk dipergunakan sebagai dasar penetapan besarnya tambahan penghasilan maksimal instansi pada tahun berikutnya, dengan mempertimbangkan masukan dari instansi yang terkait. penilaian kinerja instansi pada aspek perencanaan dan pengendalian program dinilai oleh tim teknis dengan mempertimbangkan data dan hasil evaluasi dari badan perencanaan pembangunan daerah serta hasil audit perencanaan oleh inspektorat. penilaian kinerja instansi pada aspek pengelolaan anggaranevaluasi inspektorat. penilaian kinerja instansi pada aspek pengelolaan sumberdaya manusia dinilai oleh tim teknis dengan mempertimbangkan data dan masukan dari badan kepegawaian daerah dan hasil pemeriksaan inspektorat. penilaian kinerja instansi pada aspek pengelolaan barangpemeriksaan inspektorat. penilaian kinerja instansi pada aspek pengelolaan arsip dinilai oleh tim teknis dengan mempertimbangkan data serta hasil evaluasi dan monitoring dari badan perpustakaan dan arsip daerah. hasil penilaian kinerja instansi oleh tim teknis sudah harus diterima selamanya pada minggu kedua bulan maret oleh sekretariat tim teknis untuk selanjutnya disusun menjadi laporan dan diserahkan kepada tim pengarah sebagai bahan kebijakan dalam menetapkan dan mengesahkan hasil penilaian kinerja instansi. hasil penilaian kinerja instansi diinformasikan oleh tim teknis kepada instansi yang bersangkutan sebagai bahan evaluasi kinerja instansi. bagian keempat tata carahasil penilaian kinerja instansi yang telah ditetapkan disahkan oleh tim pengarah menjadi dasar bagi badan kepegawaian daerah untuk mencairkan dana tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja pegawaberdasarkan prestasi kerja kepada instansi sesuai perhitungan hasil penilaian kinerja instansberdasarkan prestasi kerja kepadaberdasarkan prestasi kerjagian kelima tata cara monitoring dan evaluasi instansi diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan kepada tim pengarah melalui tim teknis pemerintah provinsi. laporan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: laporan hasil penilaian prestasi kerja pegawai dan laporan realisasi pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja setiap (tiga) bulan sekali. laporan hambatan dan atau saran perbaikan atas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja setiap akhir bulan desember. tim teknis pemerintah provinsibijakan bagietapkan atau merevisi kebijakan operasional dan tata cara pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja. bagian keenam tata cara penghentianhentikan apabila: menjalani cuti diluar tanggungan negara: menjalani cuti besar: cc. menjalani cuti bersalin: menjalani tugas belajar. tim instansi melaporkan data pegawai sebagaimana dimaksud pada kepada tim teknis pemerintah provinsi. tim teknisputusangambil keputusan terkait dengan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja. keputusan tim pengarah pemerintah provinsi merupakan keputusan final. bab ketentuan lain lain perubahan besaran tambahan penghasilan berdasarkan kinerja instansi sehubungan adanya perubahan bobot instansi karena proses mutasi dan kenaikan pangkat golongan pegawai negeri sipil pada suatu instansi akan diperhitungkan untuk pemberian tambahan penghasilan kinerja instansi pada periode pemberian berikutnya. nilai tetap tambahan penghasilan ditetapkan oleh tim pengarah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangindikator penilaian, bobot dan nilai kriteria subkriteria kinerja instansi knoidansuseterepentaan edar teo perencanaan dan pengendalian program kegiatan kualitas usulan program kegiatan rencana program kegiatan yang diusulkan dalam rkakurangtidak sesuai degan rencana strategis dan permasalahan aktual kesesuaian rka awal dengan lebih dari rka sesuai ketentuan shj dan atau ketentuan teknis ketentuan teknis perencanaan departemen anggaran lebih dari rka sesuai ketentuan shj dan atau ketentuan teknis departemen kurang dari rka sesuai ketentuan shj dan atau ketentuan teknis departemen ketepatan waktu penyampaian penyampaian laporan tepat waktu laporan realisasi kegiatan dan laki penyampaian laporan terlambat kualitas hasil monitoring dan evaluasi hasil money sangat jelas mengungkap informasi mengenai capaian realisasi program kegiatancukup jelastidak dapatketepatan waktu pelaksanaan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan kegiatan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan pengelolaan anggaran penyerapan anggaran efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran tinggisedangrendahtingkat penyimpangan pengelolaan nilai temuan dari besaran anggaran belanja langsung yang dikelola keuangan nilai temuan lebih besar dari 07sanggaran belanja langsung yang dikelola kesalahan administrasi keuangan, neraca, dan catatan atas laporan keuangankurangbanyak yang tidak lengkap, akurat dan tepat waktu pengelolaan sdm instansi 0o2l tertib pengelolaan data kepegawailebih cepat dari waktu yang ditentukrlambat perencanaan kebutuhan diklatupaya perencanaan kebutuhan diklat yang relevan dengan tugas fungsi instansi sudah dilakukan, dan dilakukan pembaruan secara rutin sesuai perkembangan kondisi aktual sdm instansi komitmen instansi dalam upaya perencanaan kebutuhan diklat yang relevan dengan tugas fungsi pengembangan, pembinaan, pelatihanlinstansi sudah dilakukan secara rutin sesuai perkembangan kondisi aktual sdm sdm instansiintensitas koordinasi dan monitoring koordinasi dan money pelaksanaan tugas dilakukan lebih dari kali dalam evaluasi pelaksanaan tugaspengelolaan barang administrasi barang inventarisseluruhnya telah dilakukan sesuai ketentuanbelum semuanya dilakukan sesuai ketentuan pemeliharaan barang inventaris barang inventaris dalam kondisi terawat danbarang inventaris dalam kondisi kurang terawat dan kurangpenyimpanan barang barang (dalam persediaan) ditempatkan pada tempat penyimpanan yang baik sesuai sifat barang barang (dalam persediaan) tidak ditempatkan pada tempat penyimpanan yang baik sesuai sifat barang ketepatan waktu penyerahan laporan| penyerahan laporan pengelolaan barang tepat waktu. pengelolaan barang penyerahan laporan pengelolaan barang tidak tepat waktu. pengelolaan arsip pengurusan suratdengan lengkap dan benarbenar dan belum lengkaplengkap dan belum benar serta masih menggunakan buku agenda belumpenataan berkassecara benar danbelum benar dan belummasih sebagian belum melaksanakan penataan berkas arsip maupun sarana pencatatan berdasarkan ketentuan spb pemeliharaan sudah menempatkan arsip ruangan tersendiri dan menjaga kebersihan ruangan maupun arsip secara rutin sudah menempatkan arsip ruangan tersendiri dan menjaga kebersihan ruangan maupun arsip tetapi tidak rutin sudah menempatkan arsip ruangan tersendiri atau menjaga kebersihan ruangan arsip belum menempatkan arsip ruangan tersendiri dan belum menjaga kebersihan penyusutan sudah melaksanakan pemindahan dan pemusnahan arsip dengan benar sudah melaksanakan pemindahan atau pemusnahan arsip dengan benar sudah melaksanakan pemindahan dan atau penyusutan tetapi tidak benar belum melaksanakan pemindahan maupun pemusnahan arsip petugas kearsipan petugas ada unit kearsipan dan setiap unit pengolah serta melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan jabatannya petugas kearsipan hanya ada unit kearsipan atau unit pengolah serta melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan jabatannya petugas kearsipan yang ada tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan jabatannya (kearsipan hanya menjadi tugas sampiran tidak ada pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kearsipan sarana kearsipan sudah mengadakan sarana kearsipan dan mencukupi kebutuhan sudah mengadakan sarana kearsipan tetapi tidak mencukupi kebutuhan belum mengadakan sarana kearsipan tetapi ada upaya untuk memenuhi kebutuhan (menggunakan sarana seadanya) belum memiliki sarana kearsipan penemuan kembali temu kembali penemuan kembali arsip kurang dari (lima) menit arsip penemuan kembali arsip menit penemuan kembali arsip menit arsip tidak dapat ditemukan instrumen penilaian kinerja instansi nama instansi jumlah jumlah bobot son omtamimasemarana menara a23 oya ibobotinstansi eselon yoh estonia eselon eselonllla7 tgolonganruangl v e eselonlllb: tgolonganruang medan v d poo eselon iv a: golongan ruang iv adan iv b: golonganruangiv tft golongan ruang il c dan ili d: golongan ruang il edanllid tgolonganruangll adan il b: golongan ruang il adanllto 9ft golongan dall d: golongan ruang vedanlld golongan ruang i adan i b: golongan ruang li adanya icons golongan! ( f fungsional umum golongan icons golongan a2 cons golongan uu bobotinstansi| oo ala tetap tambahan penghasilan, tambahan penghasilan maksimal berdasarkan kinerja instansi) (il jkinerjainstansi perencanaan dan pengendalian program kegiatan kualitas usulan program kegiatan kesesuaian rka awal dengan ketentuan teknis perencanaan anggaran ketepatan waktu penyampaian laporan realisasi kegiatandan laki kualitas hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran 'a| penyerapan anggaran tingkat penyimpangan pengelolaan keuangan kesalahan administrasi keuangan pengelolaan sdm instansi tertib pengelolaan data kepegawaian perencanaan kebutuhan diklat) alokasi anggaran untuk pengembangan, pembinaan, pelatihan sdm intensitas koordiasidan monitoring evaluasi pelaksanaantugas pengelolaan barang administrasi barang inventaris pemeliharaan barang inventaris penyimpanan barang ketepatan waktu penyerahan laporan pengelolaan barang pengelolaan arsip pengurusan surat penataan berkas pemeliharaan barang inventaris penyusutan yoo) sumberdaya manusia f.| sarana kearsipan penemuan kembali temu kembali arsip ata kerjainstansi, peringkat kinerja instansi, perse(yang diterima)| ' keterangan cara pengisian jumlah pegawai pada kolom diisi dengan banyaknya pegawai pada tiap tiap klasifikasi bobot pegawai pada kolom nomor sampai dengan diisi dengan bobot sesuai yang tertera pada kolom lampiran i d jumlah bobot pada kolom nomor sampai dengan diisi dengan angka perkalian jumlah pegawai dengan bobot pegawai jumlah bobot pegawai instansi diisi dengan angka hasil penjumlahan dari jumlah bobot sampai dengan nilai tetap tambahan penghasilan diisi dengan angka (dalam rupiah) yang tertera pada kolom baris terakhir lampiran i d tambahan penghasilan maksimal berdasarkan kinerja instansi diisi dengan hasil perkalian antara jumlah bobot pegawai dengan nilai tetap tambahan penghasilan nilai kinerja instansi pada tiap subkriteria (nomor ila.a sampai dengan ii.e.g9.) diisi dengan nilai sebagaimana ketentuan pada lampiran i a nilai total kinerja instansi merupakan hasil penjumlahan nilai kinerja dari ila.a sampai dengan il. e.g. peringkat kinerja instansi diisi dengan peringkat sebagaimana ketentuan pada lampiran i c persentase penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan kinerja instansi diisi dengan besar persentase sebagaimana ketentuan pada lampiran i c tambahan penghasilan berdasarkan kinerja instansi yang diterima diisi dengan angka rupiah yang diperoleh dari perkalian antara tambahan maksimal penghasilan berdasarkan kinerja instansi dengan persentase penerimaannya. peringkat kinerja, predikat, interval nilai dan prosentase penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan kinerja instansi peringkat prosentase penerimaan instansi nilai tetap tambahan penghasilan pegawai berdasarkan bobot pegawai klasifikasi pegawai total bobot tambahan penghasilan jumlah bobot pegawai pegawai maksimal per klasifikasi frekuensi anggaran yang dibutuhkan pegawai tambahan potongan penerimaan per klasifikasi pegawai pegawai berdasarkan pemerintah penerimaan tiva man penghasilan maksimal yang dari kolom maksimal (kolom dalam satu tahun (kolom pemerintah klasifikasi provinsi terima pegawai sesuai dengan dikurangi kolom salam satu dikalikan dengan kolom fungsional tertentu fungsional umum provinsi pegawai (kolom dikalikan "ema pegawai sesuai denga tahun akan dengan koin dengan kolom klasifikasi yang besarnya dan ditentukan oleh tim pengarah) .mass j5. (isa pooh estonia pool estonia poo eselon illa fungsional tertentu golongan ruang iv e fungsional tertentu golongan eselon lib ruang iv c dan iv d fungsional tertentu golongan fungsional umum golongan eselon tuang iv a dan iv b fungsional tertentu golongan fungsional umum golongan ruang i c dan ii d ii c dan fungsional tertentu golongan fungsional umum golongan ruang ill a dan i b ruang ill a dan i b fungsional tertentu golongan fungsional umum golongan i c dan il d ruang il c dan il d fungsional tertentu golongan fungsional umum golongan ruang il a dan il b ruang il a dan il b pns golongan! ne . alokasi anggaran per triwulan nilai tetap tambahan penghasilan besarnya tambahan penghasilan untuk setiap proporsi bobot pegawai)| gubernur salinan sesuai dengan aslinya daerah istimewa yogyakartkriteria subkriteria penilaian, indikator, bobot dan nilai prestasi kerja pegawai kriteria dan subkriteria penilaian indikator bobot| nilai kedisiprman uv u uu l frekuensi kehadiran dalam bulan selalu hadir kali tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah kali tidak berturut turut tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah hari tidak masuk kerja tidak berturut turut tanpa keterangan yang sah lebih dari hari tidak berturut turut atau hari berturut turut tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah frekuensi terlambat masuk kerja dalam tidak pernah terlambat masuk kerja bulanlebih dari kali terlambat masuk kerja frekuensi pulang sebelum jam kerja berakhir tidak pernah pulang sebelum jam kerja berakhir dalam bulanlebih dari kali pulang sebelum jam kerja berakhir frekuensi ijin meninggalkan tugas lebih dari tidak pernah jin jam setiap kali ijin per bulan kali ijin skin lebih dari kali jin tanggung jawab terhadap pekerjaan ketekunan tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik pada waktu yang ditetapkan antara sampai dengan tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik pada waktu yang ditetapkan tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik pada waktu yang ditetapkan ketelitian tugas yang diberikan diselesaikan dengan hasil kerja yang baik dan benar antara sampai dengan tugas yang diberikan diselesaikan dengan hasil kerja yang baik dan benar tugas yang diberikan diselesaikan dengan hasil kerja yang baik dan benar kesediaan menanggung resiko tugasantara sampai denganriteria dan subkriteria penilaian indikator bobot| nilai kualitas kerja uut mutu hasil kerja lebih baik dari target yang ditetapkan sesuai dengan target yang ditetapkan d0. kurang sesuai dengan target yang ditetapkan selalu menyelesaikan tugas melalui cara cara yang lebih cara penyelesaian tugas efektif dan efisien tanpa melanggar aturan kadang kadang menyelesaikan tugas melalui cara yang lebih efektif dan efisien tanpa melanggar aturan tidak pernah berusaha mencari cara penyelesaian tugas yang lebih efektif dan efisien tanpa melanggar aturan kerjasamacukupkurangperingkat prestasi kerja pegawai, predikat, interval nilai dan persentase penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja pegawai persentase penerimaan kerja pegawai instrumen penghitungan tambahan penghasilan pegawai berdasar bobot dan prestasi kerja pegawai identitas pegawai nama nip jabatan golongan pangkat unit kerja hasil perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja pegawai kej mean mma meta kenapa mapan graaawawy dakedisipiman frekuensikehadirandalamtbuan frekuensiteriambat masukkerjadalamibulan frekuensi pulang sebelum jammer beraktirdalamibulan frekuensi iin meninggalkan tugas lebih dar jamsetiapkaiinper bulan tanggung jawabterhadap pekerjaan aketetman ketelitian kesedaanmenanggungresikotugas (kualitas kerja poo) mutuhasilkerja cara penyelesaiantugas kerjasama peringkatpegawai, oo persentase penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerjapegawai| | 0001ptc awl| oo ) tambahan penghasilan maksimal berdasarkan prestasi kerja pegawaidiinstansi tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerjapegawai| a khas al2| tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja pegawai yang diterima, keterangan cara pengisian nilai prestasi kerja pada kolom nomor .a. sampai dengan .c. diisi dengan nilai sebagaimana ketentuan pada lampiran ii a jumlah nilai diisi dengan angka hasil penjumlahan nilai nomor .a. sampai dengan .c. peringkat pegawai diisi pegawai dengan angka peringkat prestasi sebagaimana ketentuan pada lampiran persentase penerimaan penghasilan tambahan berdasarkan prestasi pegawai adalah persentase yang dicapai sesuai peringkat prestasi pegawai yang dicapai sebagaimana ketentuan pada lampiran ii b bobot pegawai diisi sesuai kolom lampiran i d tambahan penghasilan maksimal berdasarkan prestasi kerja instansi diisi denganyang diterima tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja pegawai sebelum diisi dengan perkalian antara presentase penerimaan dengan tambahan penghasilan maksimal berdasarkan prestasi kerja instansi potongan isi dengan nilai dari tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja pegawai untuk golongan ill a keatas tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja pegawai yang diterima isi dengan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja pegawai dikurangi dengan pajak pphdekonsentrasi dan tugas pembantupemerintah nomor tahun tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dan atau ditugaskan oleh pemerintah, gubernur sebagai wakil pemerintah melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyiapan perangkat daerah dan koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan: bahwa agar penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan provinsi daerah istimewa yogyakarta dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur petunjuk teknismemutuskan:bab ketentuan umum bagian kesatu pengertian umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:: gubernur adalah gubernur daerah istimewa yogyakarta, dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat dprd adalah dprd provinsi daerah istimewa yogyakarta, kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan yang selanjutnya disingkat kanwil dpb adalah kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan yogyakarta. satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat skpd adalah skpd lingkungukappedaiy. kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang yang selanjutnya disingkat kekal adalah kekal yogyakarprovinsiskpd unit kerja provinsi daerah istimewa yogyakartykpd. pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disingkat ppk adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan sebagi penanggungjawab kegiatan. satuan anggaran per satuan kerja yang selanjutnya disingkatcaps dan atau dipa. unit akuntansi pembantu pengguna anggaran barang wilayah yang selanjutnya disingkat kappa b w adalah unit akuntansi yang berada pemerintahantugas pembantuunit ketatausahaan penggunaan barang, yang selanjutnya disingkat ppb adalah unit yang melakukan ketatausahaan bmn pada pengguna barang. perencanaan dekonsentrasi adalah perencanaan setelah turunnya indikasi program kegiatan yang dilimpahkan dan atau ditugaskan dari kementerian lembaga. satuan pemegang kas yang selanjutnya disingkat spktunjuk operasional kegiatan yang selanjutnya disingkat pok adalah petunjuk untuk melaksanakan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang disusun oleh kpian kedua maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menyamakan pola pikir dan pengertian dalam rangka: sinkronisasi: penyiapan perangkat daerah, cc. koordinasi: pengendalian: pembinaan, pengawasan dan pelaporan program kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi kpa kpb, kepala satuan kerja penanggung jawab program penanggung jawab kegiatan dalam melaksanakan program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek sinkronisasi, penyiapan perangkat daerah, koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan provinsi diy. bab perencanaan gubernur menyampaikan usulan skpd kepada menteri pimpinan lembaga: usulan sebagaimana dimaksud pada disampaikan setelah menerima pemberitahuan dari menteri pimpinan lembaga mengenai indikasi program dan kegiatan yang akan dilimpahkan dan atau ditugaskan: usulan sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh bappeda. bappeda mengkoordinasikan rka kl dari masing masing skpd: rka kl sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada gubernur sebagai bahan sinkronisasi pendanaan program dan kegiatan pada saat pembahasan rapid. setelah menerima rka kl yang telah ditetapkan menjadi caps, kepala skpd unit kerja yang telah ditetapkan menjadi pelaksana dana dekonsentrasi menyusun konsep dipa dengan persetujuan bappeda, penyusunan konsep dipa sebagaimana dimaksud padabab iii pelaksanaan bagian kesatu penetapan skpd gubernur menetapkan skpd sebagai pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan setelah adanya pagu sementara dari kementerian lembaga paling lambat minggu pertama bulan juli. penetapan skpddikoordinasikan oleh sekretaris daerah: koordinasi sebagaimana dimaksud pada disiapkan oleh biro administrasi pembangunan. bagian kedua penetapan pejabat pengelola keuangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan paragraf kesatu penetapan pejabat pengelola keuangan dekonsentrasi gubernur menetapkan pejabat pengelola keuangan dekonsentrasi spm, dan bendahara pengeluaran: penetapan pejabat pengelola keuangan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam dikoordinir oleh duka selaku pengelola keuangan daerah atas usul kepala skpd unit kerja paling lambat minggu pertama bulan desember, keputusan gubernur tentang penetapan pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada: menteri pimpinan lembaga, dan menteri keuangan direktur jenderal perbendaharaan dalam hal pejabat pengelola keuangan dekonsentrasidekonsentrasi pengganti ditetapkan dengan keputusan gubernur, usulan pejabat pengelola keuangan dekonsentrasi pengganti sebagaimana dimaksud huruf diusulkan oleh kepala skpd unit kerja penerima dana dekonsentrasi kepada gubernur lewat kepala duka paragraf kedua pengusulan pejabat pengelola keuangan tugas pembantuan gubernur mengusulkan pejabat pengelola keuangan tugas pembantuanan spm, dan bendahara pengeluaran, usulan pejabat pengelola keuangan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam dikoordinir duka selaku pengelola keuangan daerah atas usul kepala skpd unit kerja, usulan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada menteri pimpinan lembaga. dalam hal pejabat pengelola keuangan tugas pembantuantugas pembantuan pengganti ditetapkan dengan keputusan menteri pimpinan lembaga pemberi dana tugas pembantuan, usulan pejabat pengelola keuangan tugas pembantuan pengganti sebagaimana dimaksud huruf diusulkan oleh kepala skpd unit kerja penerima dana tugas pembantuan kepada gubernur lewat kepala duka. paragraf ketiga ketentuan umum, kewenangan dan tugas pejabat pengelola keuangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan ketentuan umum pejabat pengelola keuangan: pejabat yang dapat diusulkan sebagai kpa adalah kepala skpd unit kerja atau pejabat lain dengan eselonering satu tingkat bawah kepala skpd unit kerja dalam lingkup skpd: kuasa pengguna anggaran tidak boleh merangkap sebagai bendahara pengeluaran. ppk, pejabat penguji tagihan penandatanganan spm dan bendahara pengeluaran tidak boleh saling merangkap: dalam hal pejabat atau pegawai pada skpd unit kerja tidak memungkinkan pemisahan fungsi ppk, pejabat penguji tagihan penandatanganan spm dan bendahara pengeluaran maka kpa dapat merangkap jabatan selaku ppk atau pejabat penguji tagihan atau penandatanganan spm, kpa, ppk, pejabat penguji tagihan penandatanganan spm dan bendahara pengeluaran dilarang merangkap sebagai satuan pemegang kas spk) dan pemegang barang pembantu pemegang barang pada pengelolaan apbd. kewenangan pejabat pengelola keuangan: kpa berwenang mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan penerimaan pengeluaran atas beban anggaran negara, melakukan pengujian terhadap tagihan kepada negara, membebankan pengeluaran pada anggaran yang dikuasainya. ppk berwenang untuk membuat perikatan dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam dipa, menandatangani surat surat bukti mengenai hak tagih kepada negara, melakukan pengujian terhadap kesesuaian surat surat bukti yang akan disahkan dengan barang jasa yang diserahterimakan dengan spesifikasi teknis uraian yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan dan melakukan pemantauan serta penilaian pelaksanaan atas tindakan yang menyebabkan tagihan kepada negara. pejabat penguji tagihan penandatangan spm dan memerintahkan pembayaran atas beban apbn. bendahara pengeluaran berwenang untuk mengelola uang persediaan bagi satuan kerja lingkungannya. kpa mempunyai tugas: menerbitkan keputusan untuk memberikan wewenang kepada pejabat pembuat komitmen untuk mengelola kegiatan kegiatan yang tertuang dalam dipa setelah dipa diterima, menerbitkan keputusan pembentukan panitia pengadaan barang jasa, penerima barang jasa, tim teknis dalam rangka pengadaan barang jasa dan tim lainnya yang menunjang fungsi dan tugas, memeriksa kas bendahara secara berkas minimal satu kali dalam satu bulan. ppk mempunyai tugas melaksanakan rencana kerja sesuai wewenang yang diberikan kpa sebagaimana dimaksud dalam dipa dengan membuat keputusan dan atau mengambil tindakan tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran dan atau tagihan, meliputi: pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam dipa, pengadaan barang dan jasa, cc. bertanggungjawab baik dari segi keuangan maupun segi fisik atas pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam dipa pejabat penguji tagihan penandatangan spm mempunyai tugas: memeriksa kelengkapan berkas dokumen spp, mengisi kartu kendali (checklist) kelengkapan berkas spp, ketersediaan pagu dalam dipa, kesesuaian rencana kerja dan atau kelayakan hasil kerja yang dicapai, kebenaran hak tagih, sert: mencatat dalam buku pengesahan spp. bendahara pengeluarandana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. bagian ketiga mekanisme pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan kpa menerbitkan pok yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari dipa pok sebagaimana dimaksud sekurang kurangnya memuat: kode dan nama kementerian unit organisasi satuan kerja dan program, kode dan nama kegiatan sub kegiatan akun, rincian kegiatan subkegiatan jenis belanja rincian belanja, kantor bayar, lokasi, kode register pln, indikator kegiatan dan output, rincian volume, harga satuan dan jumlah biaya sumber dana dan kode kewenangan, pelaksana aktivitas 9g. tata cara pengadaan pekerjaan (kontraktual dan non kontraktual) dalam hal terdapat perubahan pok sebagai akibat dari revisi dipa, penyesuaian atas realisasi dan perubahan jadwal pelaksanaan aktivitas maka pok harus disesuaikan di update. perubahan pok sebagaimana dimaksud pada yang mengakibatkan perubahan kebutuhan dana perbulan maka penyesuaian updating tersebut digunakan untuk menyesuaikan halaman iii dipa. penyesuaian updating sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kanwil dpb per triwulan. pok sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam format lampiran peraturan gubernur ini. pok sebagaimana dimaksud pada berfungsi sebagai: pedoman dalam melaksanakan kegiatan: alat monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan: alat perencanaan kebutuhan dana, sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan anggaran. skpd menyampaikan tembusan pok kepada gubernur biro administrasi pembangunan. tata cara pencairan dan penyaluran dana dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan berpedoman pada peraturan direktur jenderal perbendaharaan mengenai mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban apbn. bagian keempat revisi anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan paragraf kesatupembayaran berbagai tunggakan: rupiah murni pendamping pinjaman hutang luar negeri pln): kegiatan tugas pembantuan yang bersifat multi years: dan kelompok pengeluaran kegiatan sub paragraf kedua tata cara revisi anggaran dan pengesahan revisi dipa revisi anggaran yang dilaksanakan pada kanwil dpbyang sudah direalisasikan: perubahan kantor banyak kantor pelayanan perbendaharaan negara): cc. perubahan nomenklatur satuan kerja sepanjang kode satuan kerja tetap: pergeseran antar jepabila persyaratan telah terpenuhi: perubahan anggarrubah target kinerja. usulan revisi anggaran dari skpd yang disampaikan kepada kepala kanwil dpb paling sedikit dihampiri dengan dokumen sebagai berikut: surat persetujuan pejabat eselon dari kementerian lembaga pemberi dana dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan, konsep revisi dipa yang telah ditandatangani kpa. dalam hal penyampaian usulan revisi dipa, kpa menyampaikan usulan revisi tersebut kepada menteri keuangan c.g. kepala kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan dan tembusan kepada ppn pembayar. revisi anggaran pada kuasa pengguna anggaran dapat dilaksanak:ok dan ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran dan mengubah adk rka kl berkenaan dengan penggunaan aplikasi rka kl. direktur sistem penganggaran. skpd menyampaikan tembusan revisi dipa yang telah disahkan oleh kanwil dpb kepada gubernur biro administrasi pembangunan. tata cara revisi anggaran selanjutnya agar berpedoman pada peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara revisi anggaran. bagian kelima pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan barang yang diperoleh dari pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan bmn. bmn sebagaimana dimaksud pada agar dilakukan ketatausahaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. bmn sebagaimana dimaksud dalam agar diusulkan pemindahtanganan oleh skp dunia kerja kepada kementerian lembaga setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. tata cara pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. bab pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepala skpd unit kerja kpa bertanggung jawab atas pelaporan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepala skpd unit kerja kpa bertanggung jawab atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: laporan pelaksanaan kegiatan form a): laporan konsolidasi per program form dan: laporan konsolidasi program dirinci menurut kegiatan form c1), laporan konsolidasi menurut fungsi, sub fungsi dan program form c2) serta laporan kendala dan langkah tindak lanjut yang diperlukan form c3). format laporan form form b, form c sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan gubernur ini. laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut: laporan pelaksanaan kegiatan form sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan kepada penanggung jawab program, laporan konsolidasi per program format sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan oleh penanggung jawab program kepada kepala skpd, laporan konsolidasi form c1,c2,c3) sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan oleh kepala skpd kepada gubernur dan kepada menteri kepala lembaga terkait paling lambat (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir, laporan sebagaimana dimaksud huruf disampaikan kepada gubernur melalui apbn: bappeda menyusun laporan triwulan paling lambat (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang ber angkutan berakhir, laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan gabungan laporan triwulan dari masing masing skpd: 9g. laporan triwulan sebagaimana dimaksud huruf disampaikan kepada menteri dalam negeri, menteri keuangan dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional: biro administrasi pembangunan menyusun laporan dengan menggabungkan laporan triwulan dari masing masing skpd dan menyampaikannya kepada gubernur. pelaksanaan dana sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh kepala skpd unit kerja kpa dengan menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang. untuk penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada skpd unit kerja dibentuk unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. skpd unit kerja yang mendapatkan dana dekonsentrasi dan atau dana tugas pembantuan merupakan unit akuntansi kuasa pengguna anggaran tanpa) unit akuntansi kuasa pengguna barang uap). untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tingkat wilayah, gubernur membentuk unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah kappa w) dan unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah apps w) pada setiap skpd unit kerja. pembentukan kappa w dan apps w sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur untuk setiap tahun anggaran. kepala duka selaku kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah ditetapkan gubernur selaku koordinator kappa w. penerapan koordinator kappa w sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. kepala duka selaku kepala satuan kerja yang membidangi pengelolaan barang kekayaan daerah ditetapkan gubernur selaku koordinator apps w. penetapan koordinator apps w sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. ketegasan tanpa, uap, kappa w, apps w, koordinator kappa w dan koordinator apps w berdasarkandirektur jenderal perbendaharaan tentang pedoman penyusunan laporan keuangan kementerian negara lembaga. gubernur melampirkan laporan keuangan tahunan atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam laporan pertanggungjawaban apbd kepada dprd. lampiran laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada merupakan satu kesatuan dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd. laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh bappeda. bab pengendalian dan pemantauan gubernur melakukpemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap: perkembangan realisasi penyerapan dana, perkembangan realisasi pencapaian target keluaran (output), dan kendala yang dihadapi. dalam melaksanakan tugas pemantauan sebagaimana dimaksud gubernur dibantu oleh: kepala skpd yang mengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan bappeda, duka: biro administrasi pembangunan. hasil pemantauan sebagaimana dimaksud disusun dalam bentuk laporan triwulanpetunjuk operasional kegiatan xxxx perhitungan 20xx cara kebutuhan dana perkiraan pengadaan pelaksanaan dana kode uraian volume harga jumlah op kp kd pelaksana kontraktual non jan dres mart damai (mei dunni tout tags (sep tour inap foes kota bana alia rian satuan biaya dk tp aktivitas kontraktual dai ditarik kuasa pengguna anggaran salinan sesuai dengan aslinya kepala biro hukum, gubernur daerah istimewa yogyakarta ttd ttd hamengku buwono dewa isu broto i.s. gku buwono nip. lampiran ii! peraturan gubernur daerah istimewa yogyakarta nomor tahun tanggal oktober formulir formulir diisi oleh penanggung jawab kegiatan laporan pelaksanaan kegiatan triwulan tahun anggaran 200x data umum nomor kode dan nama unit organisasi dinas. provinsi. nomor kode dan nama fungsi diisi sesuai kode dan nama fungsi nomor kode dan nama sub fungsi diisi sesuai kode dan nama sub fungsi nomor kode dan nama program diisi sesuai kode dan nama program indikator hasil diisi. nomor kode dan nama kegiatan diisi sesuai dipa jangka waktu pelaksanaan kegiatan tahun misalnya tahun dan tahun pertama) atau tahun sekarang tahun ke penanggungjawab kegiatan nama orang tempat kedudukan penanggungjawab kegiatan alamat nomor surat pengesahan dipa sesuai dipa ii. data keuangan dan indikator keluaran per sub kegiatan nomor kode dan nama sub indikator keluaran output) satuan unit) tea psa oo000woman ill. target dan realisasi pelaksanaan sub kegiatan sub kegiatan s d triwulan lalu ye) triwulan ini se) s d triwulan ini se) lokasi |u|u sasaran: realisasi total sasaran dan realisasi fisik untuk kegiatan dihitung dengan menggunakan tertimbang iv. kendala dan langkah tindak lanjut yang diperlukan sub kegiatan kendala tindak lanjut yang pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian diperlukan masalah penanggungjawab kegiatan formulir diisi oleh penanggungjawab program laporan konsolidasi per program triwulan tahun anggaran 200xx unit organisasi kakakakka aan nomor surat pengesahan dipa kakakakka aan nomor kode dan nama program coco indikator hasil nananaaan aan nomor kode dan nama anggaran rp. indikator kinerja keluaran outputs)") lokasi kegiatan loan pln rupiah total narasi satuan ( e) ( e) unit) ye) ye) opa jumlah sasaran realisasi untuk sasaran dan realisasi fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang kegiatan kendala tindak lanjut yang pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah diperlukan penanggungjawab kegiatan formulir diisi oleh kepala skpd laporan konsolidasi program dirinci menurut kegiatan triwulan tahun anggaran 200xx provinsi skpd nomor program kegiatan anggaran rp. indikator kinerja keluaran outputs)") instansi dipa pln rupiah total narasi satuan penanggung lokasi loan unit) (2e) meja| |kelas| jumlah lite keterangan sasaran realisasi untuk sasaran dan realisasi fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang formulir laporan konsolidasi menurut fungsi, sub fungsi dan program triwulan tahun anggaran 200x kode fungsi sub fungsi anggaran rp. indikator kinerja keluaran outputs) program pln rupiah total narasi satuan unit) instansi penanggung jawab beli| |usul jumlahap kepala skpd kepala bappedsetelah perubahkota bandungcc. bahwa peraturan daerah kota bandung nomor tahun tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataansudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang undangan bidang kepariwisataan dan retribuiwalikotawalikota dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada kepada skpdvaraoke yang ditetapkan oleh walikotakota. usaha vila, pondok wisata, dan akomodasi lainnya yang ditetapkan walikota. jenis walikotabandunghotel berbintang berbintang dan berbintang karaoke, spa, panti pijat, jenis kegiatan atau hiburan lainnya yang ditetapkan oleh walikota. bagian ketiga ,empat wali.:: kelab malam: diskotek, cc. pub. jenis . jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: panti pijat, refleksi,: dan cc. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh walikotpermainan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib mendapatkan sertifikat dari majelis ulama indonesia mui). sertifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan satu tahun sekali. diskotek sebagaimana dimaksud dalam s5) huruf waktu operasional usahanya pukul (dua puluh) wib sampai dengan pukul (tiga)panti b... tiup sebagaimana dimaksud pada diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata. walikota dalam menerbitkan tiup dapat mendelegasikan kepada kepala skpd:walikota. tiup berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan. 'hid,walikotaduwalikotota bandung.x. bab xketentuan lebih lanjut mengenai hak wisatawan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. a.b..h.nhuruf.walikota setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan s5)iiskpdwalikota dengan masa bakti (tiga) tahun. keanggotaan tuh terdiri dari unsur pemerintah daerah, tni, kepolisian, kejaksaan, kantor kementerian agama, mui kota bandung walikotacara bertanggungcc.terhadap proses dan isi dari dokumen rencana, dan atau cc. penerbitan tiup. keberatan b.uraian mengenai fakta, waktu dan tempat kejadian yang diinformasikan, dan c.. bab xviiusaha kepariwisataan lembaran daerah kota bandung tahun nomor seri d),lembaran daerah kota bandungzan sekret aris dae ota bandung, (s1 ulas siswa lembaran daerah kota bandung tahun nomor |
peraturan daerah kabupaten merangi,tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan kebutuhan beban kerja dalamiubah sebagai berikut ketentuan huruf edan huruf diubah dan ditambah (satu) huruf yaitu huruferangin, lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri atassatuan bangsa dan politik badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, kantor perpustakaan dan arsip daerah, badan lingkungan hidup daerah, badan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak, dihapus, badan penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan terpadu, il. rumah sakit daerah kolonel abundant bangko. badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. ketentuan bab bagian kedua huruf diubah dan ditambah (satu) huruf yaitu huruf serta huruf diubah menjadi huruf sehingga berbunyi sebagai berikut: bab badan kepegawaian daerahkepangkatan dan mutasi membawahi, sub bidang kepangkatan dan mutasi struktural, sub bidang kepangkatan dan mutasi fungsional. bidang perencanaan dan informasi kepegawaian membawahi: sub. bidang perencanaan kepegawaian sub. bidang informasi kepegawaian. bidang pembinaan dan pengembangan membawahi: sub. bidang pembinaan disiplin pegawai, sub. bidang pengembangan karir dan kesejahteraan pegawai. bidang pendidikan dan pelatihan kepegawaian membawahi: sub. bidang diklat struktural, sub. bidang diklat fungsional. unit pelaksana teknis badan upt):vii bagian pertama dan kedua dan huruf huruf dan huruf diubah serta huruf dihapus, sehingga sampai dengan berbunyi sebagai berikut: bab vii badan kesatuan bangsa dan politik bagian pertamabina ideologi dan wawasan kebangsaan membawahi: sub. bidang bina ideologi sub. bidang wawasan kebangsaan. bidang politik dan kewaspadaan nasional membawahi: sub. bidang politik, sub. bidang kewaspadaan nasional. bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi membawahi, sub bidang ketahanan seni dan budaya, sub bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi hapus. unit pelaksana teknis badan upt). kelompok jabatan fungsional. struktur organisasixiii sampai dengan diubah, sehingga sampai dengan berbunyi sebagai berikut: bab xiii badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu bagian pertama kedudukan, tugas pokok dan fungsi badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu merupakan unsur pendukung tugas bupati bidang perizinan dan non perizinan, badan penanaman modal perizinan dan non perizinan penanaman modal dan kegiatan promosi dan perizinan.laksanaan penyusunan program badan, mengkoordinasikan perumusan kebijakan bidang penanaman modal. pelayanan perizinan penanaman modal dan non perizinan perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang penanaman modal dan perizinan. mengkoordinasikan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan perizinan sekretariat membawahi kasubbag. umum dan kepegawaian kasubbag. keuangan dan aset kasubbag. program. bidang penanaman modal membawahi, kasubbid. penelitian pengkajian dan promosi investasi, kasubbid. kerjasama, pengendalian dan pengawasan. bidang informasi dan pengaduan membawahi:: kasubbid. informasi perizinan, kasubbid. pengaduan perizinan. bidang pelayanan perizinan tim teknis,diantara bab xiv dan bab ditambah (satu) bab yaitu bab xiv.a dan ditambah (empat) yaitu dan ,sehingga berbunyi sebagai berikut bab xiv. badan pengelolaan keuangan dan aset daerah bagian kesatubupatingelola keuangan daerahnyusunan program dan pengelolaan keuangan dan aset daerah. merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. pelaksanaan tugas lainnya membawahi, subbab umum dan kepegawaian, subbab keuangan dan aset, dan subbab program. bidang anggaran membawahi: sub. bidang pembiayaan dan belanja daerah dan, sub. bidang evaluasi anggaran dan rencana kerja, bidang perbendaharaan membawahi: sub. bidang penerimaan dan pembiayaan, sub. bidang belanja langsung dan tidak langsung, bidang akuntansi dan pelaporan membawahi, sub. bidang pengelolaan data keuangan, sub. bidang akuntansi dan pelaporan, bidang aset membawahi: sub. bidang perencanaan, penataausahaan, dan analisa kebutuhan aset daerah, sub. bidang pengamanan dan pemindahtanganan aset daerah. unit pelaksana teknis badan upt)xii.a, merupakan bagian yang tidak terpisahkan darerah kabupaten merangin. ditetapkan bangko pada tanggal februari bupati merangin, ttd haris diundangkan bangko pada tanggal februari sekretaris daerah ttd dibawahi lembaran daerah kabupaten merangin tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya kabar hukum setda kab. merangin felda benda, sh.mh pembina nip. lampiran peraturan daerah kabupaten merangin struktur organisasi nomor tahun badan penanaman modal dan tanggal beru februari tas perubahan ketiga atas peraturan daerah pelayanan perizinan terpadueee dan sasa" program sea bidang bidang bidang informasi dan pelayanan penanaman modal pengaduan perizinan sub.bidang sub.bidang penelitian, informasi perizinan pengkajian dan promosi investasi sub.bidang sub.bidang kerjasama, pengaduan perizinan pengendalian dan pengawasan bupati merangin, ttd haris lampiran peraturan daerah kabupaten merangin nomor tahun struktur organisasi tanggal februari badan kepegawaian daerahkelompok jabatan sekretariat fungsional subbab subbab subbab bpegawala kap program kepegawaian aset bidang perencanaan dan informasi kepegawaian pendidikan dan pelatihan bidang bidang kepangkatan dan mutasi pembinaan dan pengembangan kepegawaian sub.bidang sb. sidang kepangkatan dan mutasi pembinaan disiplin diklat struktural perencanaan kepegawaian struktural pegawai sub.bidang sub. bidang sub.bidang sub.bidang kepangkatan dan mutasi pengembangan karir dan informasi kepegawaian diklat fungsional fungsional kesejahteraan pegawai bupati merangin, upt ttd ris struktur organisasi lampiran peraturan daerah kabupaten merangin nomor tahun badan kesatuan bangsa dan politik aan februari parpan sup sun umum dan keuangan program kepegawaian aset bidang bina ideologi dan wawasan bidang bidang kebangsaan politik dan kewaspadaan nasional ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi ! i sub.bidang sub.bidang sub.bidang ketahanan seni dan budaya bina ideologi politik sub.bidang sub.bidang sub.bidang ketahanan agama, wawasan kebangsaan kewaspadaan nasional kemasyarakatan dan ekonomi bupati merangin, upt ttd ris xii peran kab ten struktur organisasi nomor beta enam badan pengelolaan keuangan dan aset daerah tanggal februarikeuangan umum program aset kepegawaian bidang bidang bidang bidang anggaran dan perbendaharaan akuntansi dan aset daerah kebutuhan pelaporan sub.bidang perencanaan, sub.bidang sub.bidang sub.bidang penata usahakan pembiayaan dan penerimaan dan pengelolaan data analisa kebut aset belanja daerah pembiayaan keuangan sub.bidang sub.bidang sub.bidang sub.bidang belanja langsung dan akuntansi dan pengamanan dan evaluasi anggaran belanja tidak pelaporan pemindah rencana kerja langsung tanganan aset bupati merangin, risdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati rembang, menimbang bahwa sumber daya energi, mineral, minyak dan gas bumi kabupaten rembang perlu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahwa untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan, perlu menyperseroan daerah rembang migassahaan perseroan daerah rembang migasusahaan perseroan daerah rembang migas energi yang selanjutnya disebut rembang migas energi perseroan) adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas dengan modal dasar terbagi atas sahamrembang migas energi perseroan) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam rembang migas energrembang migas energi perseroan)rembang migas energi perseroan). direksi adalah organ rembang migas energi perseroan) yang bertanggungjawab atas pengurusan rembang migas energi perseroan) untuk kepentingan dan tujuan rembang migas energi perseroan) serta mewakili rembang migas energi perseroan) baik dalam maupun luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. pegawai adalah pegawai rembang migas energi perseroan). modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh rembang migas energiyertaan modal daerah adalah investasi pemerintah daerah kepada rembang migas energi perseroan) dengan mendapat hak kepemilikan. anggaran dasar adalah anggaran dasar rembang migas energi perseroan). akta pendirian adalah akta pendirian rembang migas energi perseroan). saham adalah saham rembang migas energi perseroan). rencana bisnis adalah rincian kegiatan rembang migas energi perseroan)rembang migas energi perseroan)rembang migas energi perseroan) mencakup cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan personil yang berperan dalam kegiatbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah bidang minyak dan gas bumi rembang migas energi yang didirikan dengan peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan perusahaan perseroan daerah bidang minyak dan gas bumi berubah menjadi perusahaan perseroan daerah rembang migas energi. perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud pada diberi nama perseroan terbatas rembang migas energi perseroan) yang selanjutnya disebut rembang migas energi perseroan). lambang rembang migas energi perseroan) ditetapkan dengan keputusan direksi atas persetujuan komisaris dan pemegang saham. rembang migas energi perseroan) berkedudukan dan berkantor pusat ibu kota daerah. rembang migas energi perseroan) dapat membentuk kantor unit. ketentuan lebih lanjut mengenai kantor unit sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan direksi atas persetujuan komisaris. bab iii asas, maksud dan tujuan bagian kesatu asas rembang migas energi perseroan) dalam melaksanakan usahanya berasaskan: kebersamaan: efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. bagian kedua maksud rembang migas energi perseroan) didirikan dengan maksud untuk memanfaatkan sumber daya alam daerah guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai pengelola kegiatan usaha bidang usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi, energi, mineral, dan jasa penunjang. bagian ketiga tujuan tujuan pendirian rembang migas energi perseroan) terdiri atas: mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi, energi, serta mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, memperoleh keuntungankegiatan usaha rembang migascc. energi, mineral, dan jasa penunjang. kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: eksplorasi, dan eksploitasi. kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. kegiatan usaha energi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kegiatan menyelenggarakan usaha penyediaan dan atau pemanfaatan energi. kegiatan usaha mineral sebagaimana dimaksud pada huruf meliputiusaha jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputiketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha rembang migas energi perseroan) sebagaimana dimaksud pada diatur dalam akta pendirian perusahaan. rembang migas energi perseroan) dapat mengembangkan usaha sesuai kegiatan usaha pada akta pendirian. pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada melalui kajian kelayakan usaha dan dibahas dengan komisaris serta dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pemegang saham. dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha rembang migas energi perseroan) sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan membentuk anak perusahaan dan atau kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab jangka waktu berdiri perusahaan rembang migas energi perseroan) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas. bab anggaran dasar anggaran dasar ditetapkan oleh rups.jabatan dan jumlah komisaris dandimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa indonesia. bab vii modal dan saham bagian kesatu modal modal dasar rembang migas energi perseroan) sebesar (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) yang terdiri atas saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam anggaran dasar. pelaksanaan pemenuhan modal dasar rembang migas energi perseroan) sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. modal ditempatkan dan disetor oleh pemerintah daerah sebesar rp. (dua miliar rupiah). kepemilikanperubahan modal dasar, kepemilikan modal,modal dasar dapat bersumber dari:rembang migas energi perseroan)erah dalam rangka penambahan modal rembang migas energi perseroan)yertaan modal pada rembang migas energi perseroan) oleh pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. bagian kedua saham modal rembang migas energi perseroan) terdiri atas saham. saham rembang migas energi perseroan) sebagaimana dimaksud pada seluruhnya dimiliki oleh pemerintah daerah. saham yang diterbitkan rembang migas energi perseroan) adalah saham atas nama pemiliknya dan nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. penentuan nilai nominal saham ditetapkan dalam rups dan dimuat dalam anggaran dasar. bab viii struktur organisasi dan organ bagian kesatu umum struktur organisasi dan tata kerja rembang migaspengurusan rembang migas energi perseroan) dilakukan oleh organ perusahaan. organ perusahrembang migas energ bumi lain kabupaten rembang.rembang migas energi perseroan). bupati mewakili daerah selaku pemegang saham rembang migas energi perseroan) dalam rups(tiga) bulan setelah tahun buku berakhir. dalam hal bupati tidak hadir rups, bupati dapat menunjuk kuasanya. tata tertib penyelenggaraan rups diatur pada anggaran dasar. bagian ketiga komisaris paragraf umum anggota komisaris diangkat dan ditetapkan oleh rups. jumlah anggota komisaris dan atau tidak mempunyai benturan kepentingan dengan operasional rembang migas energi perseroan)prioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan perusahaan. dalam hal jumlah anggota komisaris hanya (satu) orang, rups menetapkan anggota komisaris berasal dari pejabat pemerintah daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penentuan jumlah anggota komisaris sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh rups berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas. paragraf syarat komisariskomisaris, uji kelayakan dan kepatutan, dan wawancara akhir. untuk komisaris yang berasal dari unsur independen selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman , pemberian masukan dan saran atas pengelolaan perusahaancalon anggota komisaris terpilih atau dalam hal anggota komisaris diangkat kembali, wajib menandatanganirembang migas energi perseroan), oleh rupskomisaris dinyatakan berakhirrembang migas energi perseroan), dan mengawasi dan memberi nasehat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan rembang migas energi perseroan). komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dapat menyusun tata cara pengawasan. biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota komisaris dibebankan pada rembang migas energi perseroan) dan dimuat dalam rkrembang migasdan sewaktu waktu. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dimaksudkan untuk: memastikan terselenggaranya tata kelola rembang migas energi perseroan)komisaris berkewajiban melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada kepada rups serta membuat dan memelihara risalah rapatrembang migas energi perseroan), dan pengawasan terhadap pengembangan rembang migas energi perseroan). komisaris mempunyai wewenang dalam melaksanakan fungsi pengawasan. komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya bertanggung jawab kepada pemegang saham. komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh rembang migas energparagraf keputusansebagaimana dimaksud pada dapatparagraf rapat komisaris rapat komisaris meliputi: rapat pengawasan pengelolaan, rapat pertanggungjawaban direksi, cc. persetujuan rka, rapat pengambilan keputusan. rapat pengawasan pengelolaan rembang migas energi perseroan) sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan setiap triwulan. rapat pertanggungjawaban direksi sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan pada triwulan satu. rapat persetujuan rka sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan pada triwulan empatkomisaris utamaketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat komisaris diatur dalam peraturan direksi. paragraf akhir masa jabatisampaikan kepada rups tahunananggaran dasar, terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada rembang migas energkomisaris dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada dapat diberhentikan olehperusahaan dilaksanakan oleh rupshingga menyebabkan kerugian rembang migas energi perseroan). anggota komisaris tidak dapat memrembang migas energi perseroan) dan sesuai dengan maksud dan tujuan rembang migas energi perseroan), b.ehat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebutsebagaimana dimaksud pada kecuali anggota komisaris yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut.ka perusahaan, faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan, dan cc. upaya memperbaiki kinerja perusahaankomisarisbagian keempat direksi paragraf umum direksi melakukan pengurusan terhadap rembang migas energi perseroan). direksi diangkat dan ditetapkan oleh rupsulai melaksanakan tugasnya sejak ditetapkan dalam rupstetapkan oleh rups berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas. direksi bertempat tinggal wilayah kedudukan rembang migas energi perseroan). paragraf syarat direksmelampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rireksi memiliki keahlian khusus dan atau prestasi yang sangat baik,b.calon anggota direksi terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai direksaragraf tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab direksi direksi mempunyai tugas melaksanakan managemen rembang migas energfungsi dan wewenang direksi dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam anggaran dasar. direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada pemegang saham. paragrafaragraf rapat direksi rapat direksi meliputi: rapat evaluasi kinerja, rapat evaluasi tahunan, rapat rka, dan rapat pengambilan keputusan. rapat evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan setiap bulan. rapat evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan pada bulan desember. rapat rka sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan pada bulan novemberdirektur utamalebih lanjut mengenai tata cara rapat direksi diatur dalamhurufkomisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja direksi kepada pemegang saham mengenai pengurusan rembang migas energi perseroan) pada akhir masa jabatan direksi sebagaimana dimaksud pada laporan sebagaimana dimaksud pada dandireksi dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada dapat diberhentikan oleh rups. tata cara pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam anggaran dasar. anggota: merangkap jabatan sebagai anggota direksi pada perusahaan lain, mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada rembang migas energi perseroan) yang bertujuan mencari labadan menjalankan usaha yang sama dan atau sejenis dengan kegiatan rembang migas energi perseroan)rembang migas energi perseroan) kecuali anggota direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut. dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota direksi, pelaksanaan tugas pengurusan rembang migas energi perseroan) dilaksanakan oleh komisaris. komisarirembang migas energi perseroan) dilaksanakan oleh rups. ruppengurusan rembang migas energlaporan direksi laporan direksi rembang migas energpelaksanaan laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada komisaris sebagai salah satu dasar pengawasrembang migas energirembang migas energparagraf cuti direksicuti sakit: cuti alasan penting, dan cuti melahirkan.cuti sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut pada anggaran dasar dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf penghasilan dan penghargaan direksidireksidireksi yang berakhir masa jabatannya dapat diberikan penghargaan yang bentuk dan besarnya ditetapkan dalam rups. bab kepegawaian pegawai merupakan pekerja rembang migasperusahaan. rembang migas energi perseroan)rembang migas energi perseroan)rembang migas dan energi perseroan) wajib mengganti kerugian dimaksud. ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan peraturan direksi. bab penggunaan laba penggunaan laba rembang migas energi perseroan) meliputi: dividen sebesar (enam puluh persen), dana cadangan sebesar (dua puluh persen): dana tanggungjawab sosial dan lingkungan sebesar (tiga persen), anthem untuk anggota direksi dan komisaris sebesar (tiga persen): jasa produksi untuk pegawai sebesar (empat persen), dan dana kesejahteraan sebesar (sepuluh persen). penggunaan laba rembang migas energi perseroan) sebagaimana dimaksud pada berlaku apabila rembang migas energi perseroan) mempunyai saldo laba positif. dividen yang menjadi bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf seluruhnya disetor kas daerah setelah disahperaturan perundang undangan. besaran penggunaan laba rembang migas energi perseroan) ditetapkan setiap tahun oleh ruprembang migas energi perseroan) membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern rembang migas energi perseroan), untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi, rembang migas energi perseroan)rencana bisnis dan rencana kerja anggaran bagian kesatu rencana bisnis direksi wajib menyiapkan rencana bisnis rembang migas energi perseroan)rembang migas energi perseroan) kepada para pemangku kepentingan, memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola rembang migas energi perseroan), menentukan strategi bisnis, mengarahkan pengurus rembang migas energi perseroan) fokus padatujuan, dan membantu menghadapi persaingan usaha. dalam menyusun rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalamrembang migas energi kondisi perusahaan seating, arah, sasaran, strategi dan kebijakan, programbagian kedua rencana kerja dan anggaran direksi wajib menyusun rka rembang migas energi perseroan)rembang migas energi perseroan)rembang migas energi perseroan), kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaanyangperusahaan tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh pemegang saham, rka tahun yang akan datang, proyeksi keuangan tahun yang akan datang, penerapan manajemen risiko, hal hal lain yang memerlukan keputusan pemegang saharembang migas energi perseroan). bab xirembang migas energi perseroan)bagian kedua perubahan rencana kerja dan anggaran perubahan terhadap rka rembang migas energi perseroan)sebagaimana dimaksud pada rka dapat direvisi (satu) kali dalam setahun. bab xiv operasional operasional rembang migas energi perseroan) dilaksanakan dengan berpedoman pada sop. sop disusun oleh direksi dan disetujui oleh komisaris. sop harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan. sop sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat aspek: organ,op sebagaimana dimaksud pada harus sudah dipenuhi paling lambat (satu) tahun sejak pendirian rembang migas energi perseroan). sop sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada sekretaris daerah. bab tata kelola perusahaan rembang migas energidengan. bab xvi pengadaan barang dan jasa pengadaan barang dan jasa rembang migas energrembang migas energi perseroan) sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan direksi, dan berpedoman pada peraturan bupati tentang pengadaan barang dan jasa badan usaha milik daerah. bab xvii anak perusahaan rembang migas energi perseroan) dapat membentuk anak perusahaan. dalam membentuk anak perusahaan, rembang migas energi perseroan) dapat bermitra dengan: badan usaha milik negara atau rembang migas energi perseroan)mitrarembang migas energianak perusahaan dilakukan dengan persetujuan rups. bab xviii kerja sama rembang migasrembang migas energi perseroan) dengan pihak lain merupakan kewenangan direksi sesuai dengan mekanisme internal rembang migas energi perseroan). dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki rembang migas energi perseroan), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi. bentuk kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan: disetujui oleh rupsrembang migas energi perseroan) memprioritaskan kerja sama dengan perusahaan milik pemerintah daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama rembang migas energi perseroan) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. bab xix pinjaman rembang migas energilebih lanjut mengenai pinjaman rembang migas energi perseroan) diatur dalam anggaran dasarrembang migas energi perseroan). sekretaris daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan rembang migas energi perseroan) pada kebijakan yang bersifat strategis. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanak. pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja rembang migas energi perseroan). bagian kedua pengawasan pengawasan terhadap rembang migas energbab xxi penugasan pemerintah daerah pemerintah daerah dapat memberikan penugasan kepada rembang migas energirembang migas energi perseroan). setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan rembang migas energirembang migas energi perseroan) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan. setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. selatan penugasan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah dapat memberikan penugasan kepada rembang migas energi perseroan) untuk melakukan kerja sama dalam rangka mendukung kerja sama antar daerah. bab xxii penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan rembang migas energtelah mendapat persetujuan komisaris dan berdasarkan keputusan rups. tata carasuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembubaran rembang migas energi perseroan) terjadi karena: keputusan rups, dan penetapan pengadilan. pembubaran rembang migas energi perseroan) ditetapkan dengan peraturan daerah. fungsi rembang migas energirembang migas energi perseroan) dikembalikan daerah. ketentuan lebih lanjut mengenaixxii kepailitan rembang migas energi perseroan) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. direksi rembang migas energi perseroan)rembang migas energi perseroan)rembang migas energiv ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka: seluruh organ dan pegawai rembang migas energi tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan beroperasinya rembang migas energi perseroan). pejabatjabatannyadalam huruf diperhitungkan dalam pertimbangan pengangkatan kembali sebagai komisaris dan direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. semua aset, utang piutang maupun hal lain yang terkait dengan hak dan tanggung jawab rembang migas energi dialihkan pengelolaan dan tanggung jawabnya kepada rembang migas energi perseroan) sejak terbitnya izin usaha rembang migas energi perseroan). bab xxveidalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. kabupaten rembang memiliki potensi sumberdaya alam antara lain berupa minyak dan gas bumi yangkabupaten rembang mempunyai hak untuk ikut serta dalam bentuk saham pengelolaan minyak dan gas bumi yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara. sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut atas, untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten rembang maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang rembang migas dan energi (perseroan). il. penjelasan demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran bumi dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. huruf yang dimaksud "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan usaha ekonomi untuk mengedepankan efisiensi dalam mewujudkan usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. huruf yang dimaksud "asas keberlanjutan" adalah usaha ekonomi untuk berperan dalam pembangunan dilakukan secara berkelanjutan sehingga menghasilkan usaha yang tangguh dan mandiri. huruf yang dimaksud "asas berwawasan lingkungan" adalah usaha ekonomi"asas kemandirian" adalah usaha ekonomi dilakukan dengan tetap mempertahankan dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian bumi. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud denganegiatan usahahuruf yang dimaksud dengan kegiatan usahahuruf yang dimaksud dengan kegiatan usahhuruf yang dimaksud kegiatan usah. huruf yang dimaksud kegiatan usaha pengangkutan adalah. huruf yang dimaksud kegiatan usaha penyimpanan adalah. huruf yang dimaksud kegiatan usaha niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor,njaman adalah sejumlah dana yang dipinjam bumi dan wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. huruf yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian uang barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada rembang migas energi perseroan)uruf yang dimaksud dengan sumber modal lainnya meliputi kapitalisasi cadangan yaitu penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan (), yang dimaksud keuntungan evaluasi aset adalah selisih evaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset, yang dimaksudpemegang sahamrembang migas energi perseroan) atau badan lain yang anggarannya bersumber dari apbd. huruf yang dimaksud restrukturisasi adalah menyehatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional, yang dimaksud dengan likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban perusahaan sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum perusahaan , yang dimaksud akuisisi adalah pengambilalihan (takeover) atas kepemilikan aset perusahaan oleh perusahrembang migas energi perseroan) kabupaten ryang dimaksud dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility) "komisaris. huruf yang dimaksud dengan asa produksi adalah keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan imbal jasapegawai yang memasuki masa pensiun yang ditetapkan oleh direksi dengan persetujurembang migas energi perseroan) kabupaten rembang melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas, manajemen resiko, pengendalian, dan tata kasas perusahaan yang sehat" adalah perusahaan mempunyai struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham maupun pemangku kepentingan. huruf yang dimaksud dengan "prinsip kehati hatian" adalah satu prinsip yang menegaskan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya harus hati hati untuk menjaga kelangsungan usaha perusahaan. huruf yang dimaksud dengan "penerapan manajemen resiko" adalah menerapkanrembang migas energi perseroan) kabupaten rembang dengan mitra kerjasama, dimana rembang migas energi perseroan) kabupaten rembang ikut terlibat dalam manajemenadministrasi kependudukan,semakin berkembangil.lebih lanjut mengenai mekanisme ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada huruf(l): melakukan koordinasi dengan instansi terkaitcc. pembinaan . cc. pembinaan dan sosialisasi d, pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat, data pribadi dan penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan berskala daerah, d. yang ditetapkan dengan keputusan walikota., dan ditetapkan dengan keputusan walikotajzin .(l)sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut lama atau yang ditumpangi, paspor, surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah datang antar daerah, dan atau suratyang akan ditumpangi, akta cerai, akta kawin, akte kematian,r,dalam atau ktp yang rusak, fotokopi kk, fotokopi,kk, ktp lama, cc. surat keterangan bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.penerbitan dan masa berlaku. paragraf pendaftaran pindah datang penduduk wni dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia (l))n instansi pelaksana wajib, antardaerahpersyaratan sebagai berikut: surat pengantar rt rw, kk,(d))sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kelurahan meneruskan berkas formulir permohonan pindah kecamatan dan surat keterangan pindah dikeluarkan oleh kecamatlurahankecamatan sesuaib.perekaman dalam database kependudukan. paragraf pendaftaran pindah datang orang asingdalam daerah dan atau antar kabupaten , dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:berdasarkan ,kecamatan dan kelurahatausebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh tim yang terdiri atas unsur instansi pelaksana serta unsur instansi terkait lainnya yang ditetapkan dengan keputusan walikota. .:ketentuan peraturan perundang undanganketentuan peraturan perundang undangan. bab vi. bab pencatatan sipil bagian kesatubagi pendudukerjadinya peristiwa kelahiran paling lambat (enam puluh) hariilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:. paragraf lurahan menerbitkan dan menandatangani surat keterangan lahir mati.rkawinan paragraf pencatatan perkawinan daerah j)daerah bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:paspor (bagi orang asing): kita kitap (bagi orang asing): surat izin perkawinan dari kedutaan negara yang bersangkutanj .oo. kutipan akta kelahiran anak yang akan disahkan, izin perkawinan dari pengadilan negeri dan atau dari instansi pelaksana, akta notaris jika ada perjanjian perkawinan, pas foto berwarna ukuranbagi penduduk yang berbeda agama bagi wni dan orang asingncatatan perkawinan bagi penduduk yang berbeda agama sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalamncatatan perkawinan penduduk: kutipan akta perkawinan suami istri, dan ktp suami dan isteri: cc. akta kelahiran suami istri, surat kuasa bermeterai cukup bagi yang laporannya masakpendudukdengan melampirkan akta kematian untuk menjadi dasar pencatatan peristiwa tersebut. instansi pelaksana menerbitkan surat keterangan pelaporan kematian. bagian encatatan pengangkatan anakaterai cukup bagi yang laporannya dikatakan. pasa . pencatatan pengangkatan anak orang asing oleh penduduk yang dilakukan luar wilayah negara kesatuan republik indonesia diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undang, pastor, kita kitap, surat keterangan lapor diri sold) dan atau surat tanda melapor diri std)lurah, akta perkawinan orangdirikutipan akta kelahiran asli dan fotokopi, kutipan .kopi dan ktp pemohon, ktp pelapor, surat kuasa bermaterai cukup bagi yang laporannya dikata.. pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan izin dari walikota dengan mengacu pada peraturan perundang undanganengan peraturan walikota. bagian kedua dokumen kependudukan (l)dalam. kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas: kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, atausuratdan surat keterangan pencatatan sipil paling lambat perangkat teknologi informasi dan komunikasidan sarana dan prasaran. petugas yang diberikan hak akses pada instansi pelaksanaxxiii . bab xindonesia antar daerah dengan kabupaten kota lain dalam provinsiatau perpanjangan ktp. denda . berikut: sanksi sanksi jenis jenis pelayanan wni orang pindah datang bagi warga negara indonesia antar daerah dengan kabupaten kota lain dalam propinsi pindah datang bagi warga negara indonesia antar daerah dengan kabupaten kota lain luar propins| luar negeri bagi penduduk warga negara indonesiavii izin tinggal tetap pindah luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau viii orang asing yang memiliki izin tinggal tetap perubahan kartu keluarga perpanjangan kartu tanda pendudukperkawinan dalam diatur sebagai berikut: kelahiran: akta kelahiran pelaporan kelahiran lahir mati perkawinan: akta perkawinan pelaporan perkawinan pembatalan perkawinan iii perceraian: akta perceraian pelaporan perceraian pembatalan perceraian kematian: akta kematian pelaporan akta kematian pembatalan akta kematian pengangkatan anak pengakuan anak vii pengesahan anak viii perubahan nama perubahan status kewarganegaraan peristiwa penting lainnya setiap i dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar: sanksi administrasi disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, dan denda administrasi sebesar (satu juta rupiah). penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam dan dan merupakan penerimaan daerah. bab xxv, berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan. da administrasi sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diberlakukan (tiga) bulan sejak peraturan daerah ini ditetapkan. ketentuan diberlakukan (tiga) bulan sejak peraturan daerah ini ditetapkan. bab xxvii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan daerah ini maka:tribusi pelayanan administrasi kependudukan' kota bandung nga a.($ wadigunaan, pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara sunda dengan rakhmat tuhan yang maha esa walikota bandungsastra, dan aksara sunda, bahwa bahasa, sastra dan aksara sundaota bandung yang terkenal santun, ramah dan bermartabat, cc. bahwa dalam rangka menguatkan kehidupan sosial, budaya kemasyarakatan warga kota bandung sebagai masyarakat kota bandung yang santun, ramah dan bermartabat maka perlu dilakukan pengaturan penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara sunda, pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara sunda. jalan wastukancana nomor telp. fax bandung provinsi jawa barat mengingat . mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahun bab xvmeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara daerah lembaran daerahgunaan, pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara sund. penggunaan adalah berbagai penggunaan atau kegiatan pemakaian bahasa dan karya sastra, baik lisan maupun tulis, serta penggunaan aksara sunda. pemeliharaan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan peningkatan fungsi budaya bahasa, sastra dan aksara sunda dalam kehidupan bermasyarakat. pengembangan . pengembangan adalah upaya peningkatan fungsi bahasa sastra dan aksara sundaaksara sunda adalah sistem orbab dasar, fungsi, tujuan dan sasaran bagian kesatu dasar dasar penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara sunda adalah: sebagai wujud penghargaan dan pelestarian budaya sunda, untuk menunjukkan jatidiri kegunaan yang bercirikan silih asih, silih asah, silih asuhsastra dan aksara sunda adalah:fitas kehidupan sehari hari, dan. bagian ketiga tujuan tujuan dari pengaturan penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara sunda adalah: menguatkan dan memantapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa, sastra dan aksara sundasastra dan aksara sundasunda yang santun dan bermartabat, melindungi, mengembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan bahasa, sastra dan aksara sunda: dan meningkatkan kuantitas dan kualitas penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara sunda. bagian keempat sasaran sasaran penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara sunda adalah: kegiatan belajar mengajar pendidikan bahasa, sastra dan aksara sunda bagi peserta didik setiap jenjang dan satuan pendidikan formal dan pendidikan nonformal sesuai dengan tuntutan kurikulum muatan lokal wajib, kehidupan masyarakat yang santun dan bermartabat dengan berbahasa sunda yang baik dan benar, kegiatan dalam pemerintahan terhadap penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara sunda, dan kegiatan . ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan keputusan walikotasastra dan aksara sunda. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dalam penggunaan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. walikota membentuk tim pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara sunda: unsur akademisi: cc. unsur budayawan, sastrawan dan seniman, dan unsur terkait lainya yang dibutuhkan. masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada dan selama (empat) tahun:baik bagi kepentingan pendidikan formal, pendidikan nonformal maupun masyarakat selain bahasa indonesia: menetapkan . menetapkan bahasa, sastra dan aksara sunda sebagai kurikulum muatan lokal wajib setiap jenjang dan satuan pendidikan formal dan non formal: mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara sunda sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, menyelenggarakan pengkajian, pelatihan dan penataran bahasa, sastra dan aksara sunda, dan membantu pengadaan buku pelajaran modul pendidikan bahasa, sastra dan aksara sunda untuk pendidikan formal, pendidikan nonformal dan masyarakatsastra dan aksara sunda meliputi: penyelenggaraan pendidikan setiap jenjang dan satuan pendidikan formal dan pendidikan non formal, penyediaan bahan bahan pengajaran untuk setiap jenjang dan satuan pendidikan formal dan non formal maupun masyarakat, cc. penyelenggaraan pendidikan dan atau pemberian bantuan biaya pendidikan bagi guru pengawas mata pelajaran bahasa sunda yang akan melanjutkan jenjang lebih tinggi yang relevan, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan atau pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan keputusan walikota dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan,pasanggiri kegunaan bagi peserta didik, guru dan masyarakat, penyelengaraan ., sastra dan aksara sunda secara periodikmemasyarakatkan aksara sunda, memberi bantuan fasilitas bagi, pengelolaan sistem komunikasi, dokumentasi dan informasi mengenai bahasa, sastra dan aksara sunda, dan penggunaan bahasa dan sastra sunda dalam kehidupan keagamaan, bab peran serta masyarakat masyarakat berperan sebagai pelaku dalam upaya penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara sunda. upaya pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara sunda bidang kemasyarakatan meliputi: lingkungan keluarga berperan secara aktif dalam upaya penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara sunda, masyarakat berperan sebagai pelaku dalam pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara sunda yang merupakan identitas daerah, lembaga kemasyarakatan berperan sebagai pelaku dalam pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara sunda melalui kegiatan kegiatan kemasyarakatan, dan para . para pengusaha ikut serta mengupayakan pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara sunda melalui kegiatan usahanya. implementasi pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara sunda bidang kemasyarakatan meliputi: penggunaan bahasa sunda sebagai alat komunikasi, baik lisan maupun tulisan lingkungan keluarga, memasyarakatkan tradisi mendongeng dalam bahasa sunda dengan mengangkat kembali cerita daerah setempat lingkungan keluarga, cc. penggunaan bahasa sunda dalam kegiatan dakwah dan khutbah, penggunaan bahasa sunda oleh setiap anggota masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan, pemutaran lagu berbahasa sunda tempat wisata, hotel dan pusat kegiatan pariwisata, penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai keterampilan bahasa, sastra dan aksara sunda, pemberdayaan kelompok kerja lingkungan masyarakat sebagai motivator dalam pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara sunda, penyediaan fasilitas bagi kelompok kelompok masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara sunda, dan pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara sunda. bab . bab strategi pengunaan, pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara sunda dilaksanakan melalui strategi: menetapkan dan mengembangkan materi pengajaran bahasa, sastra dan aksara sunda dalam kurikulum muatan lokal wajib setiap jenjang dan satuan pendidikan formal dan non formal, menetapkan hari rabu sebagai hari berbahasa sunda dalam semua kegiatan pendidikan, pemerintahan dan kemasyarakatan, menuliskan aksara sunda untuk nama nama tempat, jalan, bangunan yang bersifat publik selain penggunaan bahasa lainnya, mendorong dan memfasilitasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan dalam penggunaan, pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara sunda, memberikan penghargaan kepada pihak pihak yang menunjukkan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan penggunaan, pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara sunda, khususnya bagi guru bahasa sunda, juru dakwah, dan pemuka masyarakat, memperkaya buku bahasa sunda perpustakaan, dan memperbanyak al gurun dalam terjemahan bahasa sunda. dalam menyusun dan melaksanakan strategi sebagaimana dimaksud pada walikota dapat mendelegasikan kepada skpd yang membidangi urusan pendidikan dengan dibantu oleh skpd terkait. bab vii pengendalian dan pengawasan walikota berwenang dalam pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh skpd yang membidangi urusan pendidikan. bab . bab viii pembiayaan biaya pelaksanaan peraturan daerahtanah seksptari dan, kota bandung, aa) aj yaa 5en edi siswa lembaran daerah kota bandung tahun nomor |
pn: 2d: egg bd..bea perolehan hak atas tanah dan bangunha. ss. s5. na , yag s3, ban pan psn can ., fan nan bad ke. f8. kr) ken bad bnn bau sl. &w. rak lo. ho. . kat pep bia wu ss, kar ta! x. kung lee "up. fa) ton ng) is) $. an! 3g s5. bb. s.& bb. re) oral fe. sc. par y pes) land yes) hgn ad. kan sam maga bear and tah . $.& mo. fay nani eng . tara bari pairetribusi. nomor4712): [email protected], negara republik indonesia tahun nomor tambahan i.ga. beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun peraturan membdatang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran lembaran . daerah kota gorontalo tahun nomor.nan ., pai bai pw) kw) $$. . kar av) had ix) . an) bu. rat boa b3, pun aan at) lai pra go. ke) . inn tag laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a'tahun anggaran sebagai berikut pendapatan rp. belanja rp. surplus defisit) rp. pembiayaan tan penerimaan rp. pengeluaran rp. tag pembiayaan neto tag d. sisa lebih pembiayaan anggaran siapa) kai. | selisih lebih (kurang) rp. ta' defisit setelah perubahan rp. . ) pot3: . 0d(0d. realisasi selisih lebih (kurang) rp. kan neraca sebagaimana dimaksud pada huruf per31 desember tahun sebagai berikut jumlah aset rp. bh. jumlah kewajiban rp. jumlah ekuitas dana rp. (. laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam huru untuk tahun vang berakhir sampai dengan desember tahun sebagai berikan. ) arus kas dari aktivitas pembiayaan rp. . ) . arus kas dari aktivitas non anggaran rp. f. saldo kas akhirper desembertahun: pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan. dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam aa. lampiran peraturan daerah ini. terdiri dari lampiran laporan realisasi anggaran lampiran ii:. pemerintahan daerah. organisasi.. keuangan negara: lampiran daftar piutang daerah hl: dalam tahun anggaran berikutnya, lampiran daftar dana cadangan daerah, dan lampiran neraca lampiran laporan arus kas lampiran catatan atas laporan keuangan k! perusahaan daerah tercantum dalam lampiran peraturan tan daerah ini. walikota gorontalo menetapkan peraturan kepala daerah temkat rai nag (on ig leah se! kan kar pes |
ef: angan sek tan aun! sme men bee wah (en ra, deta ina ef. pi: esa r&d "m3 sg. sen pam damn m musoen senna namananaman lea ana .aa,'w ttwae w . hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah rp. d.k lah rp. dana bagi hasil pajakrisi belanja belanja pegawai sejumlah rp. mm. hem b amma atasan cyan,dana m oooooooo ooooooooomom hasil penjualan kekayaan daerah yang:r.emah 3g) tut ia) lani lag) btp egi sr. tema s3, ali, desember pj. walikota weni diundangkan gorontalo pada tanggal, desember sekret aris der koya gorontalo, dr. sc. nip. utama muda lembaran daerah kota gorontalo tahun nomor |
nm talk salinan nag akan wali kota tegal provinsi jawa tengah peraturan daerah kota tegal nomor tahun tentang penanggulangan corona virus disease kota tegal wali kota tegalbahwa corona virus disease telah menjadi pandemik global dan menjangkiti wilayah kota tegal, sehingga perlu memberikan landasan dalam upaya penanggulangan corona virus disease yang berkelanjutankota tegal, mengingat undang undang dasar negara republik indonesiamurid warga sekolah madrasah dan atau institusi pendidikan lainnyaparagraf tempat kerja tempat kerja kantor dapat menyelenggarakan aktivitas bekerja masa pandemi covid masasarana, dan e.menjaga ..relawan covid tempat kerja, memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi sehat, cclakukan pengaturan hari kerja, jam kerja, shift kerja, dan sistem kerja, memberikan izin kepada pekerja yang akan melakukan isolasi mandiri karantina mandirierapan protokol kesehatan dan ketentuan pelaksanaan aktivitas kerja lingkungan aparatur sipil negara dalam masa pandemi covid masa adaptasi kebiasaan baru, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. . rumah makan restoran usaha sejenis dalam masa pandemi covid masa adaptasi kebiasaan baru dapat menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan melayani jumlah pengunjung paling banyak bagi pelanggan dan karyawan,, dan i.memberikan restoran rumah makan usaha sejenis. hotel dapat menyelenggarakan kegiatan dalam masa pandemi covid masa adaptasi kebiasaan baru dengan melayani jumlah tamu paling banyakncuci tangan berbasis alkohol (alcohol based handouts), dan thermal gunsatuan. pimpinan hotel. paragrafpengurus dan atau penanggung jawab rumah ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaanpencuci tangan berbasis alkohol (alcohol based handouts)h.bersediaatuhi ketentuan sebagai berikut: jepencuci tangan berbasis alkohol (alcohol based handouts):tempat hiburan, tempat wisata dan fasilitas umum tempat hiburan, tempat wisata dan fasilitas umum dapat menyelenggarakan kegiatan dalam masa pandemi covid masa adaptasi kebiasaan baru dengan memperhatikan protokol kesehatan. pengurus . pengurus dan atau penanggung jawab tempat hiburan, tempat wisata dan fasilitas umum, tempat wisata untuk menghindari kerumun, tempat wisata dan fasilitas umum: dan fl. melakukan pembersihan dan disinfeksi area hiburan, tempat wisata dan fasilitas umum setiap pengunjung tempat hiburan, tempat wisata dan fasilitas umumalkohol (alcohol based handouts):, cc. menjaga jarak pengunjung (physical distancing) paling sedikit (satu) meter. dalam hal ditemukan transmisi lokal tempat hiburan, tempat wisata dan fasilitas umumkegiatan sosial dan budaya . kegiatan sosial dan budaya dapat diselenggarakan pada masa pandemi covid masa adaptasi kebiasaan baru, menyediakan pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol based handouts):setiap pengunjung pada kegiatan sosial dan budaya, dan cc. menjaga jarak pengunjung (physical distancing) paling sedikit (satu) meter. bagian kelima pengendalian moda transportasi . pengendalian moda transportasi dilaksanakan pada masa pandemi covid masa adaptasi kebiasaan barusuai kapasitaspandemi covid.melakukan .bab iii manajemen kesehatan masyarakat danh.penyedimutuskan menetapkan peraturan daerah tentang penanggulangan corona virus disease kota tegal. babkebijakan untuk menjalankan pembatasan sosial berskala besar dan atau kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan perkarantinaan kesehatan daerah ditetapkan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari dprd. pemerintah daerah dalam menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi masyarakat terdampak covid melakukan upaya perlindungan sosial. perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada berupa bantuan sosial yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai dan atau bantuan non tunai kepada masyarakat terdampak termasuk warga yang terkonfirmasi covid yang melakukan isolasi mandiri melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud diberikan selama bencana non alam covid dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah . setiap orang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat pubs) untuk meningkatkan daya tahan tubuh guna mencegah penularan wabah covid dalam rangka memutus mata rantai penularan wabah covid daerah, perangkat daerah yang membidangi kesehatan melaksanakan surveilans dan deteksi dini wabah covid hasil dari surveilans dan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam setiap orang wajib melakukan pemeriksaan kesehatan, tidak. tidak memiliki penyakit penyerta yang dapat memperberat kondisi: dapat dilakukan pemantauan harian oleh petugas kesehatan, dan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang menjalani isolasi mandiri dapat dibantu oleh pemerintah daerah. setiap orang wajib meliput rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam danrintah daerah, unsur penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya dengan mengedepankan cara persuasif. dalam hal ditemukan adanya pekerja dan atau masyarakat tempat kerja tempat kegiatan yang menjadi suspek, probable, kontak eratan ., suspek atau probablekonfirmasi, wajib untuk: segera dilakukan isolasi mandiri atauorang dengan konfirmasi positif covidkerja sama dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan covid pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan: pemerintah, pemerintah provinsi: dan pemerintah daerah kabupaten kota. kerjasama sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. . masyarakat berhak melakukan partisipasi dalam penanggulangan covid partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam bentuk: relawan, pendanaan, cc. pengawasan, pendampingan, dan partisipasi lainnya yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam pencegahan penularan covid partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ditujukan untuk membangun semangat kegotongroyongan dalam pencegahan penularan covid bab tanggung jawab, wewenang, hak dak kewajiban bagian kesatu tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan protokol kesehatan penanggulangan covid menyampaikan data dan informasi kepada publik dalam rangka penanggulangan covid cc. menyelenggarakan upaya kesehatan dan layanan sosial, mendorong dan memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan covid pemerintah daerah mempunyai wewenang melakukan penegakan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan daerah ini. bagian. bagian kedua hak dan kewajiban masyarakat pada saat pandemi covid masyarakat daerah berhak mendapatkan informasi yang benar mengenai covid mendapatkan layanan promosi, kreatif dan rehabilitasi terkait dengan covid cc. mendapatkan layanan pemasaran dan pemakaman jenasah secara protokol kesehatan, mendapatkan layanan sosial dan pemenuhan layanan dasar. pada saat pandemi covid masyarakat daerah wajib mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan, melaporkan kepada petugas yang berwenang, jika ada orang yang terinfeksi covid yang tidak melaksanakan isolasi sesuai protokol kesehatan. cc. mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah ini,vidunsur tentara nasional indonesia, unsur kepolisian negara republik indonesia, pemuka agama, tokoh masyarakat dan unsur lainnya. . pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara langsung kepada masyarakat dancovid daerah. penegakan kedisiplinan protokol kesehatan covid mencakup keseluruhan penerapan protokol kesehatan dalam peraturan daerah ini maupun yang tercantum dalam ketentuan lainnya. penegakan kedisiplinan protokol kesehatan covid daerah sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota serta didukung oleh: unsur tentara nasional indonesia, unsur kepolisian negara republik indonesia, perangkat daerah terkait, dan unsur terkait lainnya. penegakan kedisiplinan protokol kesehatan covid dilaksanakan dengan: memberikan pemahaman dan sosialisasi, pendataan, melakukan upaya persuasif dan humanis, melakukan razia atau penertiban, dan atau pemberian sanksi. . dalam hal upaya penegakan kedisiplinan protokol kesehatan covid sebagaimana dimaksud dalamcovid sesuai dengpenularancovid daerah atau perangkat daerah terkaitdilaporkan kepada wali kota. bab vii sanksi administrasi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap dan dan dikenakan sanksi administratif sebagai berikut: teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, cc. larangan memasuki suatu area, pembubaran kegiatan, dan atau e.denda . denda administratif sebesar rp. (dua puluh lima rupiah) setiap pimpinan penanggung jawab badan usaha pelaku usaha pengelola yang melakukan pelanggaran terhadap dan dan dan dan dan dan dikenakan sanksi administratif sebagai berikut: teguran lisan, teguran tertulis, cc. pembubaran kegiatan usaha, penutupan sementara tempat usaha selama pandemi covid pencabutan izin usaha, dan atau denda administratif, dengan besaran usaha mikro dan kecil, sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah), usaha menengah, sebesar rp. (satu juta rupiah), usaha besar, sebesar rp. (lima juta rupiah), dan atau sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam dan diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf disetor kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. . pemeriksaan kepada setiap orang dan setiap pimpinan penanggung daerah ini dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota. perangkat daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang pimpinan penanggung jawab badan usaha pelaku usaha pengelola usaha sebagaimana tercantum dalam dan dalam pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada perangkat daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota dapat berkoordinasi dengan: unsur tentara nasional indonesia, unsur kepolisian negara republik indonesia, dan atau perangkat daerah lembaga terkait lainny penyidik kepolisian negara republik indonesia. dalam melaksanakan penyidik.menyuruh urveilans merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistemperilaku atau menghalang halangi penyelenggaraan upaya penanggulangan covidpada kas negara tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah pelanggaran. penerapan ketentuan pidana yang belum diatur dalam peraturan daerah ini berpedoman pada kitab undang undang hukum pidana. bab. babanggulangan sama dengan pencegahan dan pengendalian covid bab xii ketentuan penutup ketentuan tentang pengendalian covid yang telah ditetapkan sebelum peraturan daerah ini berlaku, tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan tidak berdentangpenjelasan atas peraturan daerah kota tegal nomor tahun tentang penanggulangan corona virus disease kota tegal umumanggulangan covid pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru kota tegalpencegahan dan penanggulangan covid yang diatur dengan peraturan daerah sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan covid kota tegal.sesuai denganran dan pemakaman jenasah dilaksanakan sebagai berikut prosedur memandikan jenasah covid tetap secara syar'i dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dan memakai alat pelindung diri standar menutup seluruh tubuh jenasah covid dengan kain yang suci dan anjuran untuk mengkafani dengan sempurna yaitu dengan menggunakan kain warna putih dan berlapis seiring dengan standar protokol kesehatan mengkafani secara medis dengan tindakan disinfeksi, penambahan plastik, kantong jenazah dan peti, jenazah covid tetap sholat dengan memperhatikan protokol kesehatan, anjuran menyegarkan proses penguburan dan komunikasi yang baik dengan keluarga, jenazah covid dikuburkan dengan miring menghadap kiblat. saat peletakan jenazah dalam peti agar jenazah tidak berubah posisi terlentang, peti jenasah dibuat khusus dengan posisi jenasah miring kanan.dantidak berubah terlentang ketika diturunkan liang kubur. dalam proses memandikan jenasah, mengkafani dan meletakan dalam peti jenasah, dapat melibatkan keluarga jenasah covid secara langsung atau menyaksikannya dengan tetap sesuai prosedur kesehatan dan menggunakan alat pelindung diri standartahun nomorini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penanggulangan covid daerah. peraturan daerah ini bertujuan untuk: melaksanakan pencegahan penularan covid untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat daerah, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran covid cc. memperkuat upaya penanganan akibat covid dan meningkatkan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol pencegahan covid ruang lingkup peraturan daerah ini, meliputi adaptasi kebiasaan baru dalam penanggulangan covid manajemen kesehatan masyarakat dan peningkatan penanganan kesehatan, kerjasama . kerjasama dan partisipasi masyarakat tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban, sosialisasi, edukasi dan penegakan kedisiplinan protokol. bab adaptasi kebiasaan baru dalam pengulangan covid bagian kesatu umum penyelenggaraan adaptasi kebiasaan baru dalam penanggulangpenyelenggaraan adaptasi kebiasaan baru penanggulangan covid daerah meliputi penggunaan masker, kebersihan tangan, cc. pembatasan interaksi fisik (physical distancing), menghindari kerumunan, penyesuaian kegiatan aktivitas masyarakat, pengendalian moda transportasi, bagian kedua penggunaan masker setiap orang yang melakukan aktivitas luar rumah wajib menggunakan masker. masker sebagaimana dimaksud pada masker yang memenuhi standar kesehatan. setiap pelaku usaha pengelola yang melakukan kegiatannya wajib untuk: a.membuat . membuat dan memasang tanda peringatan kewajiban menggunakan masker,nya, dan atau tidak memperkenankan pengunjung masuk tempat kegiatan apabila tidak menggunakan masker. bagi perangkat daerah instansi dan lembaga swasta daerah wajib untuk: membuat dan memasang tanda peringatan kewajiban menggunakan masker, dan ataukerjanya. tidak memperkenankan pengunjung masuk tempat kerja apabila tidak menggunakan masker. bentuk tanda peringatan kewajiban menggunakan masker dengan ukuran disesuaikan dengan kondisi lingkungan usaha kerjanya dengan penempatan area depan yang mudah dibaca oleh pengunjung, bagian ketiga kebersihan tangan setiap orang wajib menjaga kebersihan tangannya. kebersihan tangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol based handouts). mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dengan menggunakan sarana cuci tangan pakai sabun caps) dengan air mengalir dan sabun cair atau pencuci tangan berbasis alkohol. pencuci. pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol based handouts) dan penggunaannya sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditentukan. bagian keempat pembatasan interaksi fisik physical distancing) setiap orang wajib melaksanakan pembatasan interaksi fisik (physical distancing) luar rumah. pembatasan interaksi fisik (physical distancing) sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan cara: mengutamakan aktivitas rumah, mengurangi aktivitas luar rumah, cc. mengurangi kontak fisik dengan orang lain luar rumah, dan membatasi perjalanan luar daerah setiap orang yang diharuskan beraktivitas luar rumah karena menghadapi kondisi tertentu, wajib melaksanakan ketentuan: wajib memakai masker selama beraktivitas luar rumah, jarak antar orang paling sedikit (satu) meter, membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol based handouts) sebelum dan setelah beraktivitas luar rumah, menghindari bersentuhan fisik dengan orang lain secara langsung, dan menghindari kerumunan. pelaksanaan pembatasan interaksi fisik physical distancing) luar rumah sebagaimana dimaksud dalam meliputi: a.perkantoran . perkantoran tempat bekerja, sekolah, tempat ibadah, kendaraan umum dan kendaraan pribadi, stasiun dan terminal penumpang, toko, toko modern, dan pasar tradisional, warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran, apotek dan toko obat, tempat hiburan dan wisata, j . tempat hajatan dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa. pengusaha atau pengelola tempat sebagaimana dimaksud pada wajib memfasilitasi pelaksanaan pembatasan interaksi fisik physical distancing). bagian keempat menghindari kerumunan setiap orang wajib menghindari kerumunan, keramaian, dan atau berdesakan pada tempat yang tidak melaksanakan protokol pencegahan covid setiap penyelenggara, pimpinan, pelaku usaha pengelola usaha wajib memastikan tidak terjadi kerumunan, keramaian, dan berdesakan kecuali dilaksanakan menggunakan protokol pencegahan covid tempat yang menjadi tanggung jawabnya. penyelenggara, pimpinan, pelaku usaha pengelola usaha harus dapat memastikan mengurangi terjadinya kerumunan, dengan melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan, keramaian dan atau berdesakan, dan mengoptimalkan ruang terbuka untuk mencegah terjadinya kerumunan, keramaian dan atau berdesakan. bagian. bagian keempat pada masa pandemi covid masa adaptasi kebiasaan baruengan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol (alcohol based handouts) sebelum danmenggunakan alat belajar, alat musik, alat ibadah alat makan dan minum pribadi. disamping . |
pan bupati bogor provinsi jawa baratyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat rujukan, telah ditetapandasan yuridis dalam pembentukan organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten bogor, bahwaserta sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah, makaharusperaturan daerah ini, peraturan daerah:tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan peraturan bupati yang mengatur tentang pembentukan, struktur organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah pada dinas kesehatan kabupaten bogor, pencantumpada dokumen rencana jangka menengah daerah rencana kerja pembangunan daerah dan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran dibaca sebagai unit pelaksana teknis pada dinas kesehatan kabupaten bogor, pengalokasian. pengalokasianmulai tahun anggaran adalah alokasisebagai unit pelaksana teknis pada dinas kesehatan kabupaten bogor,yang memegang jabatan sebagaisebelum peraturan daerah ini mulai berlaku: mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan tahun anggaran bersama dinas kesehatan kabupaten bogor menyusun bahan perencanaan pembangunan dinas kesehatan kabupaten bogor tahun anggaran ,dan menyiapkan bahan laporan keuangan dan laporan kinerja tahun anggaranpengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten bogor melakukan penataan administrasi pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.kepegawaian, pendidikan dan pelatihan kabupaten bogor melakukan penataan administrasi kepegawadaerah kabupaten bogor umum dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan rumah sakit secara profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat yang merupakan hak setiap orang yang dijamin oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun lingkungan pemerintah kabupaten bogor telah dibentuk (empat) rumah sakit umum daerahembaga teknis daerah. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang rumah sakit,dan dapat mendirikan rumah sakit dengan ketentuan rumah sakit tersebutinstansi bidang kesehatan adalah perangkat daerah kabupaten bogor yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang kesehatan. dengan telah terbitnya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, tidak dikenal lagi istilah lembaga teknis daerah sebagai bagian dari perangkat daerah. dalam. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah masing masing diwadahi dalam bentuk dinas dan dinas adalah sebagai unsur pelaksana. salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah kesehatan. dengan demikian, pelayanan kesehatan rumah sakit menjadi urusan pemerintahan yang dilakukan oleh dinas, yaitu dinas kesehatan. sebagai turunan dari ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang mengatur mengenai perangkat daerah, telah terbit peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah. dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun disebutkan bahwa pada dinas kabupatentersebut, berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun terdapat pulaserta dipimpin oleh direktur rumah sakit daerah kabupaten. dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis tersebut, rumah sakit daerah kabupatenberdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah dan sejalan dengan ketentuanmaka (empat) rumah sakit umum daerah kabupaten bogor adalah sebagai unit pelaksana teknis dinas utd) dari dinas kesehatan kabupaten bogor. berdasarkan. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud atas makaperlu dicabut dan dalam peraturan daerah ini perlu pula diatur ketentuan yang bersifat peralihan dengan maksud untuk mengisi kekosongan hukum akibat dicabutnya peraturan daerah peraturan daerah pembentukan rumah sakit dalam rangka tetap melayaninya kesehatan masyarakat. ii. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan peraturan bupati adalah bahwaasih tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelayanan kesehatan pada masing masing rumah sakit sesuai penugasan yang diberikan sebelum terbitnya peraturan daerah ini sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan peraturan bupati tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja. dengan demikian pejabat struktural dan fungsional yang bersangkutan tetap memperoleh hak kepegawaian dan hak keuangan sebagaimana diterima sebelum berlakunya peraturan daerah ini. huruf yang dimaksud dengan dibaca sebagai unit pelaksana teknis pada dinas kesehatan kabupaten bogor adalah bahwerupakan unit pelaksana teknis daerah pada dinas kesehatan kabupaten bogor tanpa harus merubahrencana kerja pembangunan daerah dan kua pas tahun anggaran yang dalam dokumen dokumen tersebut rumah sakit umum daerah merupakan perangkat daerah tersendiri. huruf c. huruf dengan ketentuan ini maka anggaran rumah sakit umum daerah mulai tahun anggaran merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) dinas kesehatan. huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan fasilitasi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah dukungan administrasi, teknis dan bahan kebijakan untuk memperlancar penataan administrasi pengelolaan barang milik daerah sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. huruf yang dimaksud dengan fasilitasi badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan adalah dukungan administrasi, teknis dan bahan kebijakan untuk memperlancar penataan administrasi kepegawaian sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten bogor nomor |
lada bupati pohuwat.a@., ). sehingga menjadi rp. s59. dengan rincian sebagai berikut pendapatan semula rp. bertambah berkurang rp. , )(,. o. jumlah pendapatan hibah setelah perubahan rp. o, dana darurat semula bertambah berkurang rp. o. jumlah dana darurat setelah perubah. semula o, bertambah berkurang rp. jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainya setelah perubahan rp1 rp.( . ) jumlah belanja pegawai setelah perubahan rp. belanja bunga semula o, bertambah (berkurang o. jumlah belanja bunga setelah perubahan rp. o, belanja subsidi semula bertambah berkurangbertambah berkurang)belanja penerimaan setelah perubahan rp. pengeluaran semula rp. bertambah berkurang o. jumlah belanja pengeluaran setelah perubahan rp. penerimaan sebagaimana dimaksud pada (d) huruf terdiri dari jenis pembiayaan siapa tahun anggaran sebelumnyace. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan semula bertambah berkurang : o.naan pembentukan dana cadangan semula rp. bertambah berkurang rp. oberkurang rp. o. jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan rp. . pembayaran pokok utang semula bertambah berkurang!hperubahan jumlah pegawai per golonganbupati pohuwatobupati sebagaimana,jzetapkand tanja pan ata november pan ato, nari s)) syarif bunga diundangkan marisa pada tanggal september sekretaris daerah keaennyen pohuwato pb) iga seto sam bento embihgdt muda nip: berita daerah kabupaten pohuwato tahundan tahun dipandang:ketentuan ditambah (dua) huruf yaitu huruf dan dan ditambah (satu) yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut,satu milyar lima ratus dua belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian tanah dengan luas m?x rp. dan bangunan dengan volumepajak doo. penerbitan dan penyimpanan surat surat dokumen yang terkait dengan hasil pendaftaran dan pendataan obyek retribusi daerah, penyimpanan surat surat dokumen yang terkait dengan hasil permintaan, realisasi penyaluran, pemeriksaan, dan stock name media pungutevaluasi dan pelaporan pajak dan retribusi daerah. subbidangevaluasi dan pelaporevaluasi dan pelaporan pajak dan retribusi daerah, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan pajak dan retribusi daerah, penyiapan bahan pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pajak dan retribusi daerah: penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pemeriksaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, penyiapan dan pelaksanaan penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah sektor pajak dan retribusi daerah pelaksanaan koordinasi terhadap perkembangan dan potensi pajak dan retribusi daerah kepada perangkat daerah pengelola pajak dan retribusi daerah untuk penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah sektor pajak dan retribusi daerah, penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan rekonsiliasi realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terkait dengan pemakaian media pungut pajak dan retribusi daerah, pelaksanaan koordinasi penerimaan pajak dan retribusi daerah kepada perangkat daerah pengelola pajak dan retribusi daerah, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan evaluasi dan pelaporan pajak dan retribusi daerahjak bumi dan bangunan dan bpt bidang pajak bumi dan bangunanajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. bidang pajak bumi dan bangunan dan bpcc. mengoordinasikan penyiapan bahan pelaksanamengoordinasikan dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, mengoordinasikan pelayanan, pendaftaran, penetapan dan penagihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb p2): 'mengoordinasikan penyusunan rumusan dan langkah langkah strategis, mengoordinasikan pelaksanaan penyajian data dan informasin dana bagi hasil dan penerimaan laindataan dan keberattaan, penilaian dan keberatan pbb. subbidang pendataan dan keberattaan, penilaian dan keberatan pbb, cc. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pendataan, penilaian dan keberatan pbb, penyiapan bahan mengoordinasikan pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan dengan lembaga pemerintahan lembaga nonpemerintah, penyiapan bahan penyelenggaraan pendaftaran, pendataan dan penilaian, pada pelayanan pajak bumi dan bangunan, penyiapan bahan penelitian survei harga pasar objek pajak bumi dan bangunan dalam mendukung penetapan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan, pelaksanaan pendataan, penilaian dan pemetaan objek pajak bumi dan bangunan dan verifikasi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan: pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisis data bidang pajak bumi dan bangunan, pengadministrasian dan pengarsipan dokumen pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan, j .bumi dan bangunan, penyiapan bahan pelaksanaan pemberikeberatan banding pajak bumi dan bangunan, il.gumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pendataan, penilaian dan keberatan pbb, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi subbidangetapan pbbbb dan bpt. subbidang penetapan pbb dan bpbb dan bpt penetapan pbb dan bpt: cc. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penetapan pbb dan bpt, pelaksanaan penerbitan surat keterangan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan, penyiapan bahan pelaksanaan pengolahan data pendaftaran dan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan bpt, pelaksanaan pengendalian dan pengolahan data terhadap adanya mutasi data dan perekam data pajak bumi dan bangunan dan bpt, pelaksanaan penghitungan dan penetapan pajak sebagai tindak lanjut adanya perubahan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dan bpt: pelaksanaan cetak dan penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan, melaksanakanajak bumi dan bangunan dan bpt, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penetapan pbb dan bptagihbb. subbidang penagihbb, cc. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penagihan pbb penagihan pbb,bumi dan bangunan, pelaksanaan penagihan terhadap pajak bumi dan bangunan, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penagihan pajak bumi dan bangunan perkotaan, penyiapan bahan penerbitan surat tagihan pajak daerah pajak bumi dan bangunan, pelaksana pajak bumi dan bangunan, pelaksanaan penerbitan dan penyampaian surat teguran, surat paksa dan surat perintah penyitaan, pelaksanaan penyitanagihan pbb, pengembangan, dan pengendalian pajak dan retribusi daerah bidang pembinaan, pengembangan, dan pengendalipengembangan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah. bidang pembinaan, pengembangan, dan pengendalimengoordinasikan dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pembinaan, pengembangan dan pengendalian pajak dan retribusi pendapatan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan terhadap pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya, mengoordinasikanngendalian dinaajak dan retribusi daerah. subbidang pembinainapembinaan pajak dan retribusi daerah, pembinaan pelaksanaan, penerimaan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah, inventarisasi permasalahan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam pelaksanaan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah, peningkatan kualitas pelayanan dan sistem operasional prosedur penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah, pembinaan wajib pajak dan retribusi daerah, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembinambangajak dan retribusi daerah. subbidang pengembangmbangmbangmbangan pajak dan retribusi daerah, penyusunan blue print pengembangan pajak dan retribusi daerah yang komprehensif dan berkelanjutan, penyiapan bahan studi analisis potensi pengembangan pajak dan retribusi daerah: pelaksanaan penelitian, pengkajian, analisis dan evaluasi terkait pengembangan pajak dan retribusi daerah, pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi pengembangdan pengadugaduan pajak dan retribusi daerah. subbidang pengendalian dan pengadundalian dan pengadundalian dan pengadundalian dan pengaduan pajak dan retribusi daerah, penyusunan metode dan lembar kerja pengendalian pajak dan retribusi daerah, pelaksanaan monitoring dan mengevaluasi penetapan target dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, pelaksanaan evaluasi peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah, pelaksanaan administrasi pengaduan atas pelayanan pajak dan retribusi daerah, pelaksanaan pemeriksaan atas laporan pengaduan pelayanndalian dan pengaduapatanpajakpajak dan retribusi daerah dalam struktur perangkat daerah atau posisi unit organisasi badan pengelola pajak dan retribusi daerah dalam struktur organisasi badan pengelola pajak dan retribusipajak dan retribusi daerah. badanadan pengelola pajak dan retribusipajak dan retribusi daerah, membawakan: subbidang pajak daerah, subbidang retribusi daerah, subbidang evaluasi dan pelaporan. bidang pajak bumi dan bangunan dan bpt, membawakan: subbidang pendataan dan keberatan pbb, subbidang penetapan pbb dan bpt, subbidang penagihan pbb. bidang pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pajak dan retribusi daerah, membawakan: subbidang pembinaan pajak dan retribusi daerah, subbidang pengembangan pajak dan retribusi daerah, subbidang pengendalian dan pengaduan pajak dan retribusi daerah sub pengelolaan pajak dan retribusi daerah daerah, mengoordinasikan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumbercc. penyelenggaraan dukungan teknis bidang keuangan sub pengelolaan pajak dan retribusi daerah daerah, mengoordinasikan penerimaanajak dan retribusi daerah:ajak dan retribusi daerahmengoordinasikan, mengoordinasikan pelaksanaan pendataan obyek pajak dan retribusi daerah, mengoordinasikan pelaksanaan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah, mengoordinasikan pelaksanaan penghitungan, penetapan, dan penagihan pajak dan retribusiajak. subbidang pajakpendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, dan penagihan obyek dan subyek pajak daerah, pendistribusian dan penerimaan formulir pendaftaran wajib pajak daerah yang sah, pencatatan obyek pajak dan wajib pajak daerah dalam database, pencatatan wajib pajak daerah dalam nomor pokok wajib pajak daerah, penerbitan kartu nomor pokok wajib pajak daerah, pemutakhiran data obyek pajak dan wajib pajak, penyimpanan surat surat dokumen yang terkait dengan hasil pendaftaran dan pendataan obyek pajak daerah, penerbitan dan penyimpanan surat surat dokumen yang terkait dengan hasil penerbitan surat ketetapan pajak daerah il.erah, pelaksanaan penghitungan serta penetapan besaran pajak yang harus dibayar oleh para wajib pajak, penyiapan bahan dalam rangka penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang spot), pelaksanaan penagihan pajak daerahretribusi daerah. subbidangndistribusian dan penerimaan formulir pendaftaran wajib retribusi daerah yang sah, pencatatan obyek dan wajib retribusi daerah dalam database: pemutakhiran data obyek dan wajibretribusi daerah, pelaksanaan penghitungan serta penetapan besaran retribusi yang harus dibayar oleh para wajib retribusi daerah, pelaksanaan penagihanil. pelaksanaan perforasi media pungut dan verifikasi surat tanda setoran retribusi daerah, penyiapan, pendistribusian, dan pencatatan media pungut, penyusunan laporan permintaan, realisasi penyaluran, pemeriksaan, dan stock name media pungut,sumber daya mineral kabupaten pandeglangindustrian, perdagangan dan sumber daya mineral merupakan unsur pelaksana urusan perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineralenergi sumber daya mineraperindustrian dan esdm, terdiri dari seksi industri aneka dan hasil hutan, seksi industri logam, mesin tekstil, alat transportasi, telematika dan elektronik: dan seksi esdm. bidang perdagangan, terdiri dari seksi bimbingan usaha dan sarana perdagangan, seksi distribusi dan promosi, dan seksi perlindungan konsumen dan kemeterologian. bidang pengembangan dan penataan pasar, terdiri dari seksi pengembangan pasar, seksi penataan dan pemeliharaan pasar, dan seksipenyusunan dan kebijakan daerah bidang perindustrian, perdagangan dan esdmindustrian, perdagangan dan esdm, perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan dan esdm, pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan dan esdm dan esdmlaksanakan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan dan esdm, menyusun, merumuskan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan dan esdmperangkat daerah dan instansi teknisesdm, mengorganisasikan dan menyiapkan bahan penyusunan senja bidang perindustrian, perdagangan dan esdmdibidang perindustrian, perdagangan dan esdm, mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok dibidang perindustrian, perdagangan dan esdmperangkat daerah dan instansi teknis lainnya perindustrian, perdagangan dan esdm dan esdm danperencanaan, evaluasi dan pelapordan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas. rincian tugas kepala subbagian keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinasndustrian dan esdm bidang perindustriandan esdndustriandan esdm mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan industri serta pengembangan teknologi industri dan penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang perindustrian dan esdm mempunyai fungsi penyusunan program dan kegiatan bidang industri dan esdm, perumusan kebijakan teknis dalamcc. penyusunan pedoman dan petunjukmengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidangnyelenggaraanmbinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporandan esdm adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang perindustrian dan esdm, melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pengembangan agro industri, yang meliputi peningkatan manajerial, mutu dan kapasitas produksi dan pengawasan mutu diversifikasi produoniklaksanakan pengembangan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana kerja pengembangmberikan pelayanan rekomendasi perijinan tanda daftar industri tdi) dan ijin usaha industri (iui) bidang agro industri dan hasil hutan, pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi bidangpengembanganpembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidangdaneka dan hasil hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan industri. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi industri aneka dan hasil hutan mempunyai fungsi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan industri agro dan rekomendasi perijinan, penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dalam pengembangan industri agro dan rekomendasi perijinan, cc. penyelenggaraan industri agro dan rekomendasi perijinan, dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan industri agro dan rekomendasi perijinan. rincian tugas kepala seksi industri aneka dan hasil hutan adalah sebagai berikut menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis pengembangan agro industri yang meliputi hasil pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pengembangan agro industri, yang meliputi peningkatan managerial, mutu dan kapasitas produksi dan pengawasan mutu diversifikasi produk, melaksanakan pengembangan, penerapan, sosialisasi teknologi industri agro dan hasil hutan, pengawasan terhadap penerapan standar industri agro dan hasil hutan, memberikan pelayanan rekomendasi perijinan tanda daftar industri (tdi) dan ijin usaha industri (iui) bidang agro industri dan hasil hutan, melaksanakan promosi produk industri agro industri dan hasil hutan, melaksanakan fasilitasi kerjasama pengembangan industri agro dan hasil hutan melalui pola kemitraan usaha serta pembinaan dan fasilitasi akses permodalan, melaksanakan aktifitas dalam komisi amdal berkoordinasi dengan dinas instansi lembaga terkait melaksanakan pembinaan asosiasi industri dan pembinaan unit pelaksanaan teknis bidang industri agro dan hasil hutan melaksanakan pengumpulan, analisis dan destinasi data bidang industri agro dan hasil hutan menyusun bahan evaluasi dan pelaporan industri agro dan hasil hu, tekstil, alat transportasi, telematika danlogam, mesin, tekstil, alat transportasi, telematika dan elektronik pembiayaan industri mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi d. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi industri logam, mesin, tekstil, alat transportasi, telematika dan elektonikmempunyai fungsi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan industri logam, mesin, tekstil, alat transportasi, telematika dan elektronik, penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalamcc. penyelenggaradan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan industri logam, mesin, tekstil, alat transportasi, telematika dan elektronik. rincian tugas kepala seksi industri logam, mesin, tekstil, alat transportasi, telematika dan elektonikadalah sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi industri logam, mesin, tekstil, alat transportasi, telematika dan elektronimfasilitasi bantuan baik dari apbn maupun apbd bagi industri, memfasilitasi hasilukan koordinasi dalam penyediaan sarana dan prasarana klaster industri, melakukan pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir, menyediakan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat, melakukan koordinasi dalam penetapan kebijakan pengembangan wilayah wilayah pusat pertumbuhan industri dan lokasi pembangunan industri termasuk kawasan industri dan sentra industrimemfasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha daerah, melaksanakan koordinasi dalam pembangunan sarana dan prasarana industri, melakulakukan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi bidang industri, memfasilitasi penerapan standar kompetensi sdm industri dan aparatur pembina industri daerah, melaksanakan diklat sdm industri dan aparatur pembina industri daerahenergi sumber daya mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi dan pengembangan teknologi bidang energi sumber daya mineral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi energi sumber daya mineral menyelenggarakan fungsi a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penerbitan jin pemanfaatan langsung panas bumi, penyusunan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan penerbitan ijin pemanfaatan langsung panas bumi, cc. penyusunan bahan monitoring bidang energi sumber daya mineral, penyelenggaraan monitoring bidang energi sumber daya mineral, dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan monitoring bidang energi sumber daya mineral, rincian tugas kepala seksi sumber daya mineral adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi energi sumber daya mineral, melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi energi sumber daya mineral, melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi bidang energi sumber daya mineral, melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi bidang energi sumber daya mineral, melaksanakan penelitian bidang energi sumber daya mineral, melakukan koordinasi dalam penetapan kebijakan penerapan ijin pemanfaatan langsung panas bumidibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas perindustrian, perdagangan dan esdm. kepala bidang perdagangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknisrumusan program kegiatan bidang perdagangan dan kemetrologian, perumuscc. perumusan pedoman dan petunjukngoordinasikrdagangan adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang perdagangan dan kemetrologian, melaksanakan rencana kerja bidang perdagangan, melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi bidang perdagangan dan kemetrologian, melaksanakmbingan usaha dbimbingan usaha dan sarana perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, perlindungan konsumen, pemantauan dan evaluasi peningkatan kerjasama dengan dunia usaha. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi bimbingan usaha dan sarana perdagangan seksi bimbingan usaha dan sarana perdagangan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja seksi bimbingan usaha dan sarana perdaganganistribusi dandistribusi dan promosi mempunyai tugas pokok melaksanakan distribusi kebutuhan pokok dan promosi hasil produksi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi distribusi dan promosi mempunyai fungsi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam distribusi dan promosi, penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam distribusi dan promosi, cc. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam distribusi dan promosi, dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam distribusi dan promosi. rincian tugas kepala seksi distribusi dan promosi adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang distribusi barang kebutuhan pokok promosi, melaksanakan koordinasi dengan instansi pihak lain dalam hal pengadaan penyaluran dan promosi, menyelenggarakan persiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan kerjasama dengan dunia usaha, menyediakan informasi potensi unggulan daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan dalam pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri, melakukan koordinasi dengan instansi terkait asosiasi pengusaha dalam rangka pengembangan ekspor, menyediakan bahan masukan untuk penerbitan angka pengenal importir api), menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang usaha promosi perdagangan, menyelenggarakan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang usaha pemasaran, menyelenggarakan bahan pelaksanaan promosi melalui pamekonsumen dankemetrologian mempunyai tugas pokok melaksanakan perlindungan konsumen dan kemetrologianfungsi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan perlindungan konsumen dan kemetrologian, penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan perlindungan konsumen dan kemetrologian, cc. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan perlindungan konsumen dan kemetrologian, dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan perlindungan konsumen dan kemetrologian. rincian tugas kepala seksi perlindungan konsumen dan kemetrologian adalah sebagai berikut: l.menyusun rencana kerja seksi perlindungan konsumen dan kemetrologian, .melaksanakanrencana kerja seksi perlindungan konsumen dan kemetrologian, menyelenggarakan persiapan bahan pelaksanaan rencana kerja seksi perlindungan konsumen dan kemetrologian, .melaksanakan, pembinaan dan pengawasan dibidang perlindungan konsumen dan kemetrologian, .melaksanakan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait dibidang perlindungan konsumen dan kemetrologian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi perlindungan konsumen dan kemetrologiataan pasar bidang pengembangan dan penataan pasar dipimpin oleh seorang kepala bidang yang beradadibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. kepala bidang pengembangan dan penataan pasar mempunyai tugas pokokmerumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan dan penataan pasaran retribusi pasar. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala bidang pengembangan dan penataan pasar mempunyai fungsi: menyusun program kegiatan bidang pengembangan dan penataan pasar, perumusan kebijakan teknis pengembangan dan penataan pasar, cc. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan, penataan pasar dan retribusi. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengembangan, penataan dan retribusi pasar, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan,penataan dan retribusi pasar, dan pelaksanaanngembangan dan penataan pasar adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang pengembangan dan penataan pasar, melaksanakan rencana kerja bidang pengembangan dan penataan pasar, menyelenggarakan persiapan bahan pelaksanaan rencana kerja bidang pengembangan dan penataan pasar, melaksanakan, pembinaan dan pengawasan bidang pengembangan dan penataan pasar, melaksanakan kegiatan pengembangan, penataan dan retribusi pasar. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan, penataan dan retribusi pasar, melaksanakan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait dibidang pengembangan dan penataan pasar, melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan dan penataan pasagembangan pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan pengembangan dan penataan pasar. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengembangan pasarkepala seksi pengembangan pasar adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja seksi pengembangan pasarataan pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penataan pasar. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi penataan pasar mempunyai fungsi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam penataan pasar dan pemeliharaan pasar, penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penataan dan pemeliharaan pasar, cc. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penataan dan pemeliharaan pasar, dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penataan dan pemeliharaan pasar. rincian tugas kepala seksi penataan pasar adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja seksi penataan dan pemeliharaan pasar, melaksanakan koordinasi dengan instansi pihak terkait dalam hal penataan dan pemeliharaan pasar, menyelenggarakan bimbingan teknis dan sosialisasi bidang penataan dan pemeliharaan pasar). melaksanakan pengawasan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penyajian informasi pelaksanaan penataan dan pemelihararetriburetribusi mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis kebijakan retribusi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi retribusi mempunyai fungsi penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan retribusi: penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan penarikan retribusi: cc. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan penarikan retribusi, dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penarikan retribusi. rincian tugas kepala seksi retribusi adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja seksi retribusi pasar, melaksanakan koordinasi dengan instansi pihak terkait dalam hal pembinaan dan penyuluhan pedagang pasar, menyelenggarakan bimbingan teknis dan sosialisasi bidang retribusi pasar, menyelenggarakan buku daftar pedagang melaksanakan pengawasan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penyajian informasi pelaksanaan pembinaan dan penyuluhcg, han l any "hermawan, nip. |
ae, sep kel peraturan bupati kubu raya nomor tahun tentang pendelegasian sebagian wewenang bupati kubu raya kepada wakil bupatikemasyarakatan, bupati dan wakil bupati sama sama memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar sesuai amanah undang undang nomor tahun tentang pemerintahan: bahwa untuk menindak lanjuti undang undang nomor tahun tentang tugas wakil kepala daerah, maka perlu didelegasikan beberapa kewenangan bupati guna mengefektifk mana dimaksud pada huruf dan huruf diatas, perlu ditetapkan peraturan bupati kubu raya tentang pendelegasian sebagian wewenang bupati kubu raya kepada wakil bupatirnya tahun nomor sebagi ubu raya kepada wakilbagian adalah bagian dilingkungan sekretariat daerah kabupaten kubu raya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan mendelegasikan sebagian kewenangan kepada wakil bupati kubu raya. bab iii tugas dan wewenang wakil bupati sebagai pembantu bupati, wakil bupati mempunyai tugasselain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam wakil bupati diberi pelimpahan wewenang sebagai berikut mengkoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan pertanggungjawaban apbd dan laporan pertanggungjawaban kepala daerah. mengkoordinasikan kegiatan dibidang pengawasan, menandatangani surat tugas pemeriksaan rutin dan eksternal, menandatangani dokumen laporan hasil pemeriksaan lhp), mengkoordinasikan tindaklanjut laporan dan temuan hasil pengawasan aparat pengawas baik internal maupun eksternal, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga, mengkoordinasikan upaya pengembangan pariwisata dan budaya. mengkoordinir segala kegiatan untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan pbb, mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, memantau dan mengevaluasi peningkatan pad dan pbb, dan mengkoordinasikan pengembangan masalah masalah sosial, bencana alam, narkoba dan lingkungan hidup. bab tatacara pelaksanaan wewenang apabila wakil bupati kubu raya tidak dapat melaksanakan tugas karena sesuatu dan lain hal, maka kewenangan tersebut secara otomatis kembali kepada dan atau langsung dipegang oleh bupati. apabila terdapat kekosongan dalam jabatan wakil bupati kubu raya, maka kewenangan tersebut secara otomatis kembali kepada dan atau langsung dipegang oleh bupati. (l) wakil bupati kubu raya wajib menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan wewenang kepada bupati. sekretaris daerah melalui bagian bagian secara fungsional bertanggungjawab terhadap penyampaian bahan laporan pelaksanaan wewenang wakil bupati. tata cara atau prosedur tetap dari penyiapan bahan laporan pelaksanaan wewenang wakil bupati sebagai mana dimaksud dalam ini ditetapkan lebih lanjut melalui surat edaran sekretaris daerah. bab ketentuan lain lain dalam hal bupati kubu raya berhalangan dalam waktu lebih dari (tujuh) hari, wakil bupati kubu raya menjalankan wewenang bupati kubu raya sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. dalam hal bupati kubu raya berhalangan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat insidentil dan protokoler dilaksanakan oleh wakil bupati kubu raya. wakil bupati kubu raya melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati kubu raya untuk kelancaran pelaksanaan tugas bupati kubu raya diundangkan sungai paya pada tanggal. lain sekretaris daerah kabupaten huru rav uda in eibar agus uparuaytn berita daerah kabupaten kubu raya tahun . nomor revi dvureri |
deardalam pembangunan daerah perlu dilakukan perubahan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah kabupaten balangan tahun bahwa untuk penyesuaian dalamperubahaubahanet ? bem eperubahan rencana kerja satuanperubahan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut perubahan senja skpd adalah perubahannggaran pendapatan belanja daerahperubahanerubahan senja skpd tahun sebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman bagi skpd dalam menyusun rancangan perubahan rencana kerja anggaran p rka) tahun anggaran dalam rangka penyusunan p rka tahun anggaran skpd menggunakan perubahan senja skpd tahun sebagai bahan penyusunan dan pembahasan p rka dan rapid dengan tim anggaran pemerintah daerah tapi) kabupaten balangan. sekretariat daerah, sekretariat dprd, dinas, dan lembaga teknis menggunakan perubahan senja skpd tahun dalam melakukan pembahasan pperubahan senja skpd tahun dengan program kegiatan skpd yang dituangkan dalam pria rapid tahun anggaran dokumen perubahan senja skpati balangan, efek effendi diundangkan paringin pada tanggal juli sekitar daerah kabur balangan,y ruskariadi berita daerah kabupaten balangasekretaris daerah balangan, ruskariadi berita daerah kabupaten balangan tahun nomorenegaskan kepala daerah melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, bahwa dengan adanya perubahan regulasi terhadap peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dipandang perlu melakukan perubahan terhadap peraturan bupati nomor pr tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerinturaian tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat daerah kabupaten tapanuli selatan beritaselatan, kepala daerah adalah bupati tapanuli selatyanggendalian dan tujuankabupaten. pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintkabupaten tapanuli selatwajib menerapkan spip sebagaimana dimaksud padatapanuliditetapkan dengan keputusan bupati. bab penguatan efektifitas penyelenggaraan spip kepala perangkat daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan spip lingkungan invasi audit, revi, evaluasinggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tapanuli selatan. bab ketentuan penutup petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan spip sebagaimana dimaksud pada harus ditetapkan paling lambat (enam) bulan sejak peraturan bupati ini ditetapkan. menempati nya dalam berita daerah kabupaten tapanuli selatan. ai, sekadaukab ditetapkan sipirok asisten pada tanggal oktober inspektur bupati tapanuli selatan, dto pengelola penata syahrul m.pasaribu diundang sipirok pada tan tower sekret. kabupaten, parutan nasution berita daerah kabupaten tapanuli selatan tahun nomor |
nya pas bupati ketapang provinsi kalimantan barat peraturan bupati ketapang nomor: bukan c tentang pembukaan dan pengoperasian rekening milik pemerintah daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ketapang, menimbang:.goperasian rekening milikrang. iagotermasuk didalamnya rekening bendahara penerimaan pembantu. rekening pengeluaropdpengelola keuangan daerah dan organisasi perangkat daerah. rekening pengelolaan kas badan layanan umum daerah blue) adalah rekening lainnya dalam bentuk giro dan atau deposito milik blue untuk fatyang dananya bersumber dari penerimaan blue pada bank umum. anu suju atu suryo ang asli buruk kep irp ao) deg yejundurd htm lurus yoy oningvmga singa? siap iii ava burundi wednynuod yep surya i1noir uep surusyd pres welyepus3uad wep uelodejad'p burung2 wise jadoduad burusyd ueejojasuad semua mmd suruoyai siul arus e nadi yyeroeg yeul2wg nim burusyoy uerselado3uog uep ureyngurad days3ur| sunny limonit dyn ava ye enje sud yninjes aeg uep upeulisuad sundureusu jun laser uye y2j ynfunjip sue unum weg serep isdasiag yet 's "ue senja8uad eleyepuag is3uny wep sedang bergegas eye ejd resep gereja squad ereyepuog ueduruomay ueidegas ueyeuesyepui jun seni hari 3ue yegefod serep jurgwag idenya uud eiy "$ kbbi dead ieyepuag indung uep sedang ueisegas ueyeuesye jaw resep uee jasad ereyepuag suram uel segar uryeuesyejili jun seni bagi sue yegefod serep ryjurgu iag kuil uad lipi usi ' ado eyed uesuresyejad ey3 resep ide bitrerog uenjyaday yynjun sun veygremesun88uej jours yep yeyeyesnejewu ueyrefegupu kedua aus gundul ynfunjtp 8ue reuni8ury yegefod serep werenjoduad ereyepung "c dprd ggd veewesygepad ey3uei resep iep ueyedepund sen ueygemefdunggurjrodwowu uep teypeyesnejrusli wey iojofusw wedurfusu elit usul jun ynfunjp sue reuoissuny yegelod serep uurewrisudg ieyepusg jefegwod sejuk nye resep sel yong iul bau eye iso serep sue metre diusir weyaesepang neue uep jpuoisudaloy. das eyes eye3oy ueyeuesyep sue surel delete nun kue "os bue lenis yen yej ynj uun ues iey susu sue unity unse belia) gede edn rep sundureusu jun yeun$lain sue yejuswrad myung resep xuurej surusyoy serep uednij, lung yesundureuad surut '6z 'jual19) senin) ynyjun pie dui2s ubun jasad sundurrusu jun ueyeundiodip 3ue yejurpurad injury ure tep xuurej susi: jep irjusuras sundureuad surut an xey tpefkowr reyog sue surga eye uep sinndiag bumi te| lieu uep sundwreudsui jun num yue eyed ini sey urejopa sung surveyor init pose iad surusyay resep ueyynsetrp resep yyyy swe rep sundwureusu jun vweyeunsiad gn19 anjung rep xuurej surusyoy serep bug butusyon "lt rekening milik bud sebagaimana dimaksud dalam huruf dikelompokkan menjadi rekening kas umum daerah, b.rekening penerimaan, c.rekening pengeluaran, dan d.b.rekening penampung penyetoran potongan pihak ketiga, dan c.rekening lainnya yang dibuka oleh bud sesuai kebutuhan dalam ketatausahaan apbd. rekening milik opd sebagaimana dimaksud dalam huruf dikelompokkan menjadi: a.rekening penerimaan, b.tr. berdasarkan tugas dan fungsi organisadalam huruf terdiri atas a.rekening pengelolaan kas blue, b.rekening operasional blue, dan rekening dana kelolaan. membuka rekening kas. umum daerah rsud) pada bank yang ditunjuk oleh bupati, b.membuka rekening milik bud, pengoperasian rekening milik bud, d.pemberian izin pembukaan rekening opd dan blue, melakukan blokir rekening opd dan blue, penutupan rekening opd dan blue: dan memperoleh informasi atas rekening oendahara umum daerah. kepala opd kepala blue selaku pengguna anggaran berwenang mengelola rekening opd dan rekening blue kantor pos, pengoperasian rekening,dan penutupan rekening. bab pembukaan rekening bagian kesatu pembukaan rekening milik, b.', yang besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. setiap akhir tahun seluruh saldo pada rekening pengeluaran harus dipindahbukukan dan dijelaskan dalam perjanjian antara bud dan bank. bagian kedua pembukaan rekening milik organisasi perangkat daerah badan layanan umum daerah pembukaan rekening milik opd blue pada bank umum kantor pos sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan setelah mendapat keputusan tertulis oleh bud. bud sebagaimana dimaksud pada berwenang memberikan ai,opengguna anggaran kepalasebagai berikut: salinan dpa)opd mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa rekening penyaluran dana bantuan sosial pada bank umum kantor pos kepada bud. kepala blue mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening milik blue sebagaimana dimaksud pada huruf berupa rekening pengelolaan kas bluepermohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada dihampiri dokumen sebagai berikut: surat pernyataan mengenai penggunaaan rekening yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran iopd kepala blue sebagaimana dimaksud dalam dan bud melakukan hal hal sebagai berikutopd kepalaorganisasi perangkat daerah dengan tujuan penggunaan rekening dan sumber dana, dan,opd kepalaepala ue :1in1, bagian kelima pembukaan rekening opd kepalaopd bluemilik oopd .( nama opd). ut, rekening pengeluaran dibuka dengan menggunakan nama bendahara pengeluaran opd nama opd). rekening pengeluaran pembantu dibuka dengan menggunakan nama bendahara pengeluaran pembantu opd .( nama opd). : rekening lainnya dibuka dengan menggunakan nama rekening penerimaan lainnya opd .( nama opd). penamaan rekening sebagaimana dimaksud pada dapat disingkat dengan menggunakan singkatan opd yang. berlaku umum serta menyesuaikan ketersediaan jumlah karakter pada bank umum kantor pos. opd kepala blue dapat membuka lebih dari (satu) rekening milik opd sesuai kebutuhan dengan tetap men ssrhotikan efektivitas penggunaan rekening, penilaian dan persetujuan pembukaan rekening dari bud, rekening milik oopd kepala blue harus menyampaikan laporan pembukaan rekening kepada bud paling lambat (tiga) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan rekening. kepalatigaopd diberikan bunga dan atau jasa giro oleh bank umum kantor posopd blue dilakukan oleh pa kepalakepala blue dan atau bendahara pada opd blueokepalath.tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. ketatausahaan seluruh rekening pada opd dapat dilakukan dengan aplikasi yang dibuat dan dibangun oleh pemerintah kabupaten ketapang, bab vii pelaporan dan pengendalian saldo rekening bagian kesatu pelaporan saldo rekening opd kepalali bupatiberikutnya. bagian keduaopd dan blue. bab viii blokir rekening dan penutupan rekening bagian kesatu blokir rekening bendahara umum daerah berwenang melakukan blokir rekening dalam hal pa kepala blue tidak.n hal pa kepala blue telah menyampaikan laporan saldo rekening sebagaimana dimaksud dalam bendahara umumtempat rekening opd tersebut. (s)endahara umum daerah berwenang menutup rekening milik oendahara umum daerah harus menyampaikan surat pemberitahuan rekening pasif kepada pa kepala blue. bendahara umum daerah berwenang menutup rekening opd dan memindahbukukan solonya kas daerah dalam hal: pa kepala blue membuka rekening tanpa memperoleh persetujuan dari bendahara umum daerah, pa kepalaadanya penataan organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan opd yang bersangkutan digabung dihapus, adanya kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening opdelolaan kas, bendahara umum daerahopd blue. pa kepala blue harus menutup rekening milik okepala blue harus menyampaikan laporan penutupan rekening kepada bendahara umum daerah paling lambat (tigrekening yang telah ditutup dan solonya telah dipindahbukukan si: kas daerah terbukti bukan milik okepalapo. bakmohonan persetujuan pembukaan rekening kop surat ketapang, .ooo woo nomor po. kepada sifat yth. bendahara umum daerah lampiran kabupaten ketapang hal permohonan persetujukami mengajukan permohonan "persetujuan pembukaan rekening.l) pada .ii. j.nip nas ancananaaan cara pengisian surat permohonan persetujuan pembukaan rekening diisi: penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluarlt:li: kepala bagian hukum setda ka, ketapang edi ardiansyah, sh, nip. lampiran peraturan bupati ketapang inknyataan penggunaan rekening kop surat ketapang, .oo nomor kepada ih, sifat yth. bendahara umum daerah lampiran hal pernyataan penggunaan kabupaten ketapang rekening ketapang menunjuk peraturan bupati ketapang nomor tentang pembukaan dan pengoperasian rekening milik pemerintah daerah dengan ini kamipada. hanya untuk keperluan. demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi. atau pejabat yang ditunjuk, nip. ac. lah cara pengisian surat pernyataan pembukaan rekening uraiannama bendahara pengeluaran dan penerimaan atau lainnya diisi dalam bentuk deposito. duri: menampung pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan apbd yang ditatausahakan oleh bendahara pengeluar setda tetap. edi syah, sh| nip. uk! mm. lampiran inn ketapang, .o woo. nomor kepada sifat yth. bendahara umum daerah lamp. kabupaten ketapang pang inn hal keterangan sumber dana, aan mekanisme penyaluran dana ketapang rekening dan perlakuan penyetoran bunga jasa giro menunjuk peraturan bupati ketapang nomor .tentang pembukaan dan pengoperasian rekening milik pemerintah daerah dan surat kami nomor. i), tanggal. hal permohonan persetujuan pembukaan rekening, dengan ini kami sampaikan bahwa: sumber dana mekanisme penyaluran dana perlakuan penyetoran bunga jasa giro penanananata nana nan sana anna aman aan) demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana han mestinya. atau pejabat yang ditunjuk, nip damananaen cara pengisian ft!nomor uraianpenjelasan mengenai sumber dana rekening yang akan dibuka. diisi penjelasan mengenai mekanisme penyaluran dana rekening po.atas rekening yang akan dibuk edi ardiansyah, sen il: nip. lampiran peraturan bupati ketapang nomor bukan c lan tentang pembukaan dan pengoperasian rekening ue: milik pemerintah daerah format surat persetujuan penolakan pembukaan rekening kop surat ketapang, .oc. feri nomor kepada sifat yth. sinnnanei) lampiran kabupaten ketapang hal persetujuan pembukaan di rekening atas nama ketapang menunjuk peraturan bupati ketapang nomor . tentang pembukaan dan pengoperasian. rekening milik pemerintah daerah ini dan surat saudara tanggal. nomor . dengan ini kami memberikan persetujuan penolakan pembukaan rekening kene pada .ii.i. untuk keperluan .?). rekening tersebut akan diberi nama. dil dengan diterbitkannya surat persetujuan penolaktiga) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan ini kepada ui. bendahara umum daerah kabupaten ketapang: menyampaikan laporan saldo rekening kepada bendahara umum daerah kabupaten ketapang paling lambat tanggal (sepuluh) setiap bulannya, menyajikan rekening dalam daftar lampiran pada laporan keuangan organisasi perangkat daerahlil, pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan rekening kepada bendahara umum daerah kabupaten ketapangtidak dilaporkan paling lambat (tiga) hari kalender sejak tanggal penerbitan surat persetujuan ini, tidak menyampaikan laporan saldo rekening, ui. demikian disampaikan untuk dapat memaklumi. bendahara umum daerah kabupaten ketapang, ap. kenmanaennnananaaaa nip era eeneenenntan nana cara pengisian ne: surat persetujuan permohonan pembukaan rekening (inn nomor uraian diisi kepala opd yang mengajukan permohonan pembukaan il: rekening. il: diisi nama oinnii. ccii: penampungan dan hibah langsung ditambahkan .untuk hibah dengan register nomor. ). diisi nama rekening yang akan dibuka "nn edi ardiansyah, sh, umbukaan rekening ink kop surat ketapang, .ooo nomor kepada sifat yth. bendahara umum daerah lampiran kabupaten ketapang ann hal lapordan surat bendahara umum daerah kabupaten ketapang tanggal. hal persetujuan permohonan pembukaan rekening atas nama. dengan ini kami laporkan bahwa kami telah membuka rekening . dengan nomor. dengan nama rekening . pada tanggal . pada. ita demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. atau pejabat yang ditunjuk. ita kanan) nip anno cenetenan inn ii: diisi nama bank umum dimana rekening tersebut dibukasetda kab. ketapang edi ardiansyah, $h, nip. hem lampiran al:saldo rekening milik opd lena per. rekening rekening rekening nomor tanggal transaksi eco mean man ben mia ber bed be: book tennnnnn tannin kepala. ., pemanenan) ini nip. rensen erat cara pengisian laporan saldo rekening milik opd uraian diisi nama opd. diisi periode laporan posisi rekening. diisi nomor urut rekening kelolaan. diisi nomor rekening kelolaan sesuai dengan rekening koran. diisi nama rekening kelolaan. diisi nama bank dan cabang tempat pembukaan rekening kelolaan. diisi kode rekening yaitu untuk rekening penerimaan, untuk rekening pengeluaran, untuk rekening bendahara pengeluaran pembantu, dan untuk rekening lainnya. diisi nomor surat izin persetujuan permohonan pembukaan rekening dari bud. nan diisi tanggal surat izin persetujuan permohonan pembukaan rekening dari bud. diisi tanggal transaksi terakhir sesuai rekening koran. diisi saldo terakhir sesuai rekening koran. diisi keterangan tambahan mengenai rekening kelolaan. iii diisi nama kepala opd selaku pa. bupati ketapang, ttd martin mantan ii! uu: salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum ik: setda (tetap ardiansyah, sh| nip. d01 lampiran vblokir rekening kop surat ketapang, nomor kepada sifat segera yth. sana) lampiran hal surat perintah blokir. dengan nama rekening. dan nomor rekening. sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. blokir rekening dimaksud perlu dilakukan karena nip, ananda sentatenntenanakannaa cara pengisian surat perintahakan diblokir dibekukan sesuai dengan rekening koran. diisi nomor rekening yang akan diblokir dibekukan sesuai dengan rekening koran. diisi alasan memblokir membekukan rekening setda kab. tetap edi ardiansyah, sh, nip. lampiran vncabutan blokir rekening kop surat ketapang, nomor kepada sifat segera yth. acne) lampiran hal surat perintah pencabutan blokir rekening penananaananan aan sehubungan dengan telah terpenuhinya kewajiban. yaitu . sebagaimana telah diatur dalam peraturan bupati ketapang nomor.tentang pembukaan dan pengoperasian rekening milik pemerintah daerah dengan kami minta kepada saudara untuk mengaktifkan kembali rekening. dengan nama rekening. dan nomor rekening. terhitung mulai diterimanya surat inicara pengisian surat perintah pencabutanorganisasi perangkat daerah opd) diisi penyebab pencabutan sanksi pembekuan rekening diisi bendahara pengeluaran bendahara penerimaan pemerintah lainnya (apabila diisi nama rekening yang akan dicabut sanksi pembekuan rekening diisi nomor rekening yang akan dicabut sanksi pembekuan on, rekeningp, kelapamindahbukuan penutupan rekening kop surat ketapang, oo nomor kepada ta! sifat segera yth. sanam) lampiran hal perintah pemindahbukuan penmamanameenan: penutupaniminta kepada saudara untuk memindahbukukan menutup rekening. dengan nama rekening. dan nomor rekening. memindahbukukankan saldo rekening tersebut rekening kas daerah nomor.dengan nama rekening kas umum daerah kabupaten ketapang. penutupan rekening dimaksud perlu dilakukan karena . demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. bendahara umum daerah kabupaten ketapang, nip, edenoeven nenek (jika penutupan rekening dilakukan oleh bud) atau pejabat yang ditunjuk, dana anne amanamaam3) (jika penutupan rekening dilakukan oleh opd) san cara pengisian surat perintah pemindahbukuan penutupan rekening nomor uraian diisi nama bai, setda kap. kelapa edi rad syah, sh, nip,nutupan rekening kop surat ketapang, oo. nomor kepada sifat yth. bendahara umum daerah lampiran kabupaten ketapang hal laporan penutupan rekening di ketapang menunjuklaporkan bahwa kami telah menutup. dengan nomor. dengan nama rekening. pada tanggal . pada. dan telah memindahkan saldo rekening yang dimaksud sebesar . rekening kas daerah nomor. demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. atau pejabat yang ditunjuk,buku. setda tayang edi ardiansyah, sh, nip. |
era sih sar sal uta nanya tasmenjamin dan memenuhi hak bagi aparatur pemerintah daerah dan pemerintahan desa kabupaten sintang untuk mendapatkan akses keadilan dan menjunjung tinggi hukum, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu meningkatkan kualitas pelayanan pemberian bantuan hukum kepada aparatur pemerintah daerah dan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh klinik bantuan hukum pada bagian hukum dan hak asasi manusia sekretariat daerah kabupaten sintang: bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan bantuan hukum yang efektif, efisien, sesuai peraturan perundang undangan, serta memudahkan dalam melakukan pengkajian, penelaahan kasus, memberikan pertimbangan hukum dan saran tindakan kepada aparatur pemerintah daerah dan pemerintahan desa, dipandang perlu mengatur mengenai, bahwa berdasarkan pertemuan gan sebaga dalam. huruf dan huruf perlu menetapkan, pama sand pati tentang standar bantuan hukum pada bani mela prosedur klinik kabupaten sintang: petani meera mengingat. ng: fas daerah adalah sekretaris daerah kabupaten sintang. bagian hukum dan hak asasi manusia sekretariat daerah kabupaten sintang yang selanjutnya disebut bagian hukum dan hambantuan hukum secara internal yang menjadi pedoman panduan bagi setiap aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian pelayanan bantuan hukum tahap demi tahap agar proses pelayanan bantuan hukum dapat berjalan secara konsisten, efektif, dan efisien seri menghasilkan pelayanan bantuan buku umum baik dan memenuhi standar. ekg, menemui klinik. klinik bantuan hukum adalah klinik pada bagian hukum dan ham yang memberikan jasa pelayanan bantuan hukum luar pengadilan berupa konsultasi hukum kepada aparatur pemerintah daerah dan aparatur pemerintahan desa kabupaten sintang. penanggung jawab klinik bantuan hukum adalah kepala bagian hukum dan ham. ketua klinik bantuan hukum adalah kepala sub bagian bantuan hukum dan ham pada bagian hukum dan ham. sekretaris bidang adalah sekretaris bidang klinik bantuan hukum yaitu kepala sub bagian dokumentasi dan publikasi hukum bagian hukum dan ham. koordinator bidang adalah koordinator bidang klinik bantuan hukum yang meliputi koordinator bidang pidana korupsi, koordinator bidang pidana umum, dan koordinator bidang pidana khusus. aparatur adalah aparatur pemerintah daerah dan aparatur pemerintahan desa kabupaten sintang yang menghadapi permasalahan hukum, baik dalam perkara pidana korupsi, pidana umum, atau pidana khusus, maupun aparatur yang membutuhkan pelayanan bantuan hukumaparatur yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian pelayanan bantuan hukum pada klinik bantuan hukum. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk: menjamin dan memenuhi hak bagi aparatur pemerintah daerah dan pemerintahan desa untuk mendapatkan akses keadilan sesuai peraturan perundang undangan: b.mewujudkan pelayanan bantuan hukum klinik bantuan hukum yang cepat, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. bab iii. bab iii mekanisme pelayanan bantuan hukum klinik bantuan hukum bagian kesatu pelayanan bantuan hukum berdasarkan surat pemanggilan aparatur dari aparatur penegak hukum petugas kantor depan (front office) klinik bantuan hukum menerima surat pemanggilan aparatur dari aparat penegak hukum dan selanjutnya disampaikan kepada penanggung jawab klinik bantuan hukum. penanggung jawab klinik bantuan hukum mendisposisi surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada kepada ketua klinik bantuan hukum untuk ditindaklanjuti. ketua klinik bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada selanjutnya membuat konsep surat bupati yang berisi permintaan kepada aparatur yang terkait permasalahan hukum untuk hadir memberi keterangan kepada aparat penegak hukum dengan terlebih dahulu melaporkan diri kepada bupati sintang up. sekretaris daerah kabupaten sintang melalui kepala bagian hukum dan ham selaku penanggung jawab klinik bantuan hukum, dan selanjutnya konsep surat bupati tersebut disampaikan kepada penanggung jawab klinik. penanggung jawab klinik menyampaikan konsep surat bupati sebagaimana dimaksud pada kepada bupati melalui sekretaris untuk ditandatangani oleh bupati. bupati melalui klinik bantuan hukum menyampaikan surat bupati sebagaimana dimaksud pada kepada aparatur yang terkait masalah hukum. aparatur yang terkait masalah hukum sebagaimana dimaksud pada melaporkan diri kepada bupati melalui penanggung jawab klinik bantuan hukum. penanggung jawab klinik bantuan hukum memberikan arahan secara umum kepada aparatur yang terkait masalah dan melakukan kajian telaah hukum terhadap jenis kasus. ketua klinik bantuan hukum dal tesla sebagaimana alam melakukan pemilahan ketela dimaksud pada berdasarkan ngan aparatur yang terkait masalah hukum. ketua bantuan hukumhukumbagian kedua pelayanan bantuan hukum kepada aparatur yang membutuhkan pelayanan bantuan hukum petugas kantor depan (front office) klinik bantuan hukum aparatur yang membutuhkan pelayanan bantuan har dan selanjutnya mengarahkan aparatur tersebut pada penanggung jawab klinik bantuan hukum. penanggung. penanggung jawab klinik bantuan hukum memberikan arahan secara umum kepada aparatur yang membutuhkan pelayanan bantuan, dan melakukan kajian telaah hukum terhadap jenis kasus ketua klinik bantuan hukum dalam melakukan pemilahan kasus sebagaimana dimaksud pada berdasarkan keterangan aparatur. waktu pelayanan bantuan hukum pada klinik bantuan hukum dilaksanakan selamat bupati sintang, (warok sinaro diundangkan sintang pada tanggal mgagal ana hatalur pelayanan bantuan hukum berdasarkan surat pemanggilan aparatur dari aparat penegak hukum eakeknk mutu buku kegiatan penanggung pengacara waktu bupati sekda kota klinik perkara pidana kelengkapan jawab klinik anak nan h p w petugas kantor depan (front office) klinik bantuan hukum poo penegak hukum dan selanjutnya disampaikan kepada dari aph aparatur bupati sintang melalui klinik bantuan hukum melakukan! surat surat pemanggilan permintaan penanggalan kepada aparatur pemerintah daerah atau oleh bulan 3hari aparatur yang haa sudah disposisi aparatus pemerintahan desa yang bersangkutan bupati penanggung bawah klinik bantuan hukum memerintahkan) ketua klik bantuan hukum untuk melakukan pemilahan| kasus dengan tujuan untuk mempermudah penanganan) dan memberikan pertimbangan hukum terhadap jenis jenis perkara pidana kasus, untuk selanjutnya penanggung jawab ninik umum, tipikor atau jam arahan sekda menyampaikan pertimbangan hukum tersebut beserta pidana khusus rekomendasi saran tindak dan cara penanganan kepada sekretaris bawah untuk mendapat arahan sekretaris daerah penanggung jawab klinik bantuan hukum berdasarkan surat pemanggilan sara arahan sekretaris daerah memerintahkan ketua klinik danpertimbangan (penanggung disposisi hukum serta disposisi| jawab klinik penanggung bantuan hukum untuk menyelesaikan kasus perkara penanggung jawab berada jawab klinik tema angkatan penyelidikan dan penyidikan alik tempat) ketua kek bantuan hukum melakukan pelayanan bantuan hukum berupa addis hukum untuk kasus yang dapat diselesaikan oleh klinik bantuan hukum, yang secara teori ditangani oleh koordinator bidang tindak pidana dalam bentuk umum, koordinator bidang tindak pidana korupsi, atau bersifatadvis vis hukum kowdioata bidang tindak pidana khusus dengan hukum menit surat perintah berkoordinasi dengan ketua klinik bantuan hukum bersifat dendang ngan tugas apabila pelayanan bantuan hukum oleh klinik bantuan tekemandasi! rosesiiukum iudnsm tidak dapat dilakukan, naka penanggung jawab perkara terhadap pendampingan hukum aparatur oleh tembaga atau advokat, kirik bantuan ukuran menerima laporan keputusan hukum hasil pendampingan lembaga bantuan hukum atau sp3 atau putusan dokumentasi advokat dari lembaga bantuan hukum atau advokat pengadilan) beri tersebut bupati sintang, djarot sinaro lampiran ii: peraturan bupati sintang nomor: ahm tanggal ada sasi manusia sekretariat daerah tentang standar operasional prosedur klinik bantuan hukum pada bagian hukum dan haka kabupaten sintang umum alur pelayanan bantuan hukum berdasarkan surat pemanggilan aparatur dari aparat pelaksana ket pengacara output kegiatan penanggung perkara pidana kelengkapan jawab: klinik pengadilan negeri petugas kantor depan (front office) klinik bantuan hukum menerima ian surat nee surat pemanggilan aparatur dan selanjutnya mengarahkan aparatur tersebut kepada dari aph menit permintaan aparatur penanggung jawab klinik bantuan hukum. penanggung jawab klinik bantuan hukum memerintahkan ketua klinik bantuan hukum untuk melakukan pemilahan kasus dengan tujuan untuk mempermudah penanganan dan memberikan pertimbangan hukum jenis perkara: hak pidana umum, 1jam arahan terhadap jenis kasus, untuk selanjutnya penanggung jawab klinik tipikor atau pidana sekda menyampaikan pertimbangan hukum tersebut beserta rekomendasi khusus saran tindak dan cara penanganan kepada sekretaris daerah untuk mendapat arahan sekretaris daerah penanggung jawab klinik bantuan hukum berdasarkan arahan sekretaris surat pemanggilan jam dan pertimbangan (penanggung disposisi daerah memerintahkan ketua klinik bantuan hukum untuk ben hukum serta penanggung jawab kini menyelesaikan kasus perkara sesuai tingkatan penyelidikan dan disposisi berada awal penanggung jawab klinik penyidikan ini! tempat) kain ketua klinik bantuan hukum melakukan pelayanan bantuan hukum berupa davis hukum untuk kasus yang dapat diselesaikan oleh klinik anne bantuan hukum, yang secara teknis ditangani oleh koordinator bidang| ben aan dalam bentuk jarvis hukum tindak pidana umum, koordinator bidang tindak pidana korupsi, atau bersifat davis menit sure hukum koordinator bidang tindak pidana khusus dengan berkoordinasi dengan bersifat pendampingan perintah rekomendasi hukum, selama tugas ketua klinik bantuan hukum. apabila pelayanan bantuan hukum oleh proses hukum perkara klinik bantuan. terhadap pendampingan hukum aparatur oleh lembaga atau advokat, kasa buku keputusan hukum klinik bantuan hukum menerima laporan hasil pendampingan lembaga| sp3 atau putusan bantuan hukum atau advokat dari lembaga bantuan hukum atau pengadilan) advokat tersebut bupati sintang, djarot sinarotoonann pemberian hibah dan bantuan sial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanjaol9udah tidak sesuai sehingga perlu diganti;, perlu ditetapkan dengan peraturan bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan bupati konawe selatan tentang67\. menetapkan memutus ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang {opdq'g'a\.juan diundangkannya peraturan bupati ini pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan yang bersumber dari apbd be4'alan dengan dan dapat dipertanggungjawabkan. ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: hibah; bantuan sosial; monitoring dan evaluasi; dan sanksi. agar sosial tertib bab iii hibah bagian kesatu umum pemerintah daerah dapat memberikan;; dan hanya dapat diberikan (satu) kali dalam tahun berkenaan. l2elah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri, gubernur atau bupatiq'a perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya ; memilikiopd. rka oomasyarakat yang berbadan hukum indonesia;oopd terkait. hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada oopd. dianggarkan pada orlarloraopd sesuai urusan dan kewenangannya. kepala opd terkaitoaftar warn, dan rincian obyek belanja berkenaan pada opd(21beri{kasi oleh oopd terkait. o*or,tpf 6t para koordinat{asi instansi kabar hukum gef pgr,et?( arah diundangkan andosol pada tanggal, r"t ac daerah konawe selatan, ang din tangga berita daerah kabupaten konawe selatan tahun r.q. fr 'l, |
ka) kaistat nikah melalui aplikasi e courtputusan ketua mahkamah agung republik indonesia nomor kma sk xii tahun tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan pengadilan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara elektronik. dimana kabupaten pohuwato masih terdapat pasangan suami istri dari kalangan masyarakat kurang mampu yang belum memiliki buku nikah, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang perkawinan uup) yang berdasarkanpara opd vary bahwa saat ini dengan adanya kemajuan dibidang teknologi yang memungkinkan pendaftaran isbat nikah dilakukan secara online melalui aplikasi e court pengadilan agama, maka dengan adanya inovasi program ayo gerakan isbat selesaikan akta inovasi paisa) dan terlibatnya forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak kabupaten pohuwato yang ikut membantu didalam penyelenggaraan teknis adminstrasi perkawinan yakni berkaitan dengan isbat nikah telah sejalan dengan program dan visi misi pemerintah daerah pohuwato untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan berkepastian hukumisbat nikah melalui aplikasi court lingkungan pemerintah kabupaten pohuwatonomor akahkamah agung nomor tahun tentang administrasi perkara dan persidangan pengadilan secara elektronik berita negara republik indonesia tahun nomor peraturan menteri pipa nomor tahun tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan pipa berita negara republik indonesia tahun nomor tin peraturan menteri agama republik indonesia nomor tahun tentang pencatatan pernikahtunjuk teknis pelaksanaan isbat nikah melalui aplikasi e courtkabupateningkat dp3ap2kb adalah dinas penyelenggara kegiatan. kepala dinas adalah kepala dinas dp3ap2kb kabupaten pohuwato. dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya singkat dengan dpa adalah merupakan dokumen yangaplikasi court adalah layanan dari pengadilan agama marisa bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring. forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak selanjutnya disingkat forum puspa adalah merupakan organisasi yang dibentuk oleh dinas dp3ap2kb... isbat nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan siri yang diajukan pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. inovasi program ayo gerakan isbat selesaikan akta yang selanjutnya disingkat dengan inovasi paisa adalah program yang dibentuk oleh dp3ap2kb kabupaten pohuwato. opd bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi penganggaran melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pohuwato, pelaksanaan dan ketatausahaan serta evaluasi penyelenggara isbat nikah diluar dan dalam gedung pengadilan agama secara massal melalui aplikasi court kabupaten pohuwato. dalam hal pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan isbat nikah dilaksanakan setiap (enam) bulan. bab iii prinsip dan wewenang penyelenggaraan isbat nikah bagian kesatu prinsip penyelenggaraan isbat nikah luar gedung pengadilan agama secara masal melalui aplikasi court isbat nikah masal melalui aplikasi court diselenggarakan dengan prinsip terdapatnya pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang perkawinan yakni nikah tanpa memiliki buku nikah, dan sesuai dengan instruksi presiden nomor tahun tentang komplikasi hukum islamdan dalam gedung pengadilan agama melalui aplikasi e court berwenang: melaksanakan sosialisasi,erahkan dokumen dokumen para peserta sidang isbat nikah luar dan didalam gedung pengadilan agama kepada pengadilan agama, dan menyusun anggaran penyelenggaraan isbat nikah luar dan dalam gedung pengadilan agama. kewenangan pemerintah kabupaten pohuwato dalam menyelenggarakan isbat nikah luar dan dalam gedung pengadilan agama melalui aplikasi court sebagaimana dimaksud melibatkan forum puspa kabupaten pohuwato, serta melibatkan beberapa instansi pemerintah yaitu: kementrian agama pohuwato, dp3ap2kb: dinas dj, dan dinas catatan sipil dan kependudukan. selain dari beberapa instansi yang terlibat pada forum puspa dapat pula melibatkan lembaga bantuan hukum yang bekerja sama dengan forum puspa untuk memberikan penyuluhan hukum terkait isbat nikah. bab maksud, tujuan dan sasaran bagian kesatu maksud isbat nikah diluar dan dalam gedung pengadilan agama secara massal melalui aplikasi court dimaksudkan agar perkawinan mereka tercatat dan sah menurut hukum negara. bagian kedua tujuan tujuan dari penyelenggaraan isbat nikah luar dan dalam gedung pengadilan agama secara massal melalui aplikasi court sebagaimana dimaksud dalam adalah untuk mensukseskan program inovasi paisa program ayo gerakan isbat selesaikan akta) dan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu guna mendapatkan buku nikah. bagian ketiga sasaran sasaran isbat nikah luar dan dalam gedung pengadilan agama secara massal melalui aplikasi court adalah pasangan suami istri yang termasuk pada masyarakat tidak mampu dan belum mempunyai buku nikah. babdan dalam gedung pengadilan agama secara massal adalah: persyaratan administratif yakni: surat permohonan dan surat perkawinan, photo asli ktp suami istri (jpg), fotokopi ktp suami istri, fotokopi kartu keluarga fotokopi ijazah pendidikan terakhir, para huntsurat keterangan tidak mampu dari kepala desa lurah, surat keterangan dari kepala desa lurah yang menerangkan bahwa pernikahan sah menurut agama baik secara agama islam, surat pernyataan bersedia menyampaikan duduk persoalan secara jujur, akta kelahiran anak bagi yang memiliki, bukti surat lainnya, dan melakukan pengiriman pas photo terbaru. prosedur teknis yakni melaksanakan pendaftaran posko isbat nikah yang dilaksanakan oleh forum puspa, mengikuti prosedur administrasi konsultasi hukum melalui lembaga bantuan hukum, lolos verifikasi berkas, melaksanakan pendaftaran dengan mengunakan aplikasi aplikasi court pengadilan agama marisa yang dibantu oleh forum puspa, dan pemberitahuan hari sidang melalui email yang telah didaftarkan maksimal (empat belas) hari sejak tanggal pendaftaran perkara: dinas p3ap2kb untuk biaya operasional, dan dinas pmd untuk pelaksanaan teknis isbat nikah ditingkat desa. bani,pul g1yen diundangkan marisa pada tanggal, oktobergaram rooromasi anta (lam era sam nan that i igkecamatjahteraan rakyat dan pelayanan sosial masyarakat, cc. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan kesejahteraan rakyat dan pelayanan sosialningkatan kesejahteraan rakyat dan pelayanan sosial masyarakat untuk meningkatkan kinerja kecamatan, pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, penanggulangan kemiskinan, tenaga kerja, transmigrasi, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda, olah raga, dan keagamaan wilayah kecamatan, penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pelayanan sosial kepada masyarakat, penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pendayagunaan fasilitas kesejahteraan rakyat dan pelayanan sosial masyarakat, penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelayanan sosial masyarakat wilayah kerja kecamatan, pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh desa, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan kesejahteraan sosial. seksi ketentraman, ketertibancc. penyiapan bahan pelaksanaan, tentara nasional indonesia dan kepolisian republik indonesia, pihak swasta, tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam rangka penyelenggaraan kegiatcamatan, penyiapan bahan dan pelaksanaan penerapan peraturan daerah dan peraturan bupati wilayah kecamatan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemantauan pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan kepala desa dan pengisian perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang undangan, penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penyelenggararja kecamatan, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi politik, penanggulangan bencana dan penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh desa: pengumpulan, pengolahan, dan penyajian datakelurahan kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan peraturan bupati tersendiri. bab jabatan camat merupakan jabatan struktural eselon illa atau jabatan administrator. sekretaris merupakan jabatan struktural eselon ilb atau jabatan administrator. kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon atau jabatan pengawaskecamatan serta masing masing satuan organisasi lingkup kecamatan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. camat, sekretariscamatorganisasi kecamatan lingkupcamatan merupakan unsuratas: camat: sekretariat, membawakan: subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan. seksi pemerintahan, seksi perekonomian dan pembangunan, seksi kesejahteraan rakyat, seksi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, kelurah memimpimengoordinasikpelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan sesuai dengan tugasnya. selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada danmempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, ketatausahaan, perlengkapcamatan, ketatausahaan urusan keuangkecamatan, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camatkecamatkecamatkecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan penghimpunan data sasaran kinerja pegawai, j .kecamatan, pelaksanaan ketatausahaan anggaran kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan pengelolaan kas kecamatkecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, pelaksanaan penyusunan laporan keuangan kecamatkecamatkecamatan, mengoordinasikan penyiapan bahan dengan unit unit kerja lingkup kecamatan dan penyusunan dokumen pelaporan kecamatkecamatcc. penyiapan bahan pelaksanaanerintahan umum, penyiapan bahan dan pengelolaan tertib administrasi pertanahan tingkat kecamatan, penyiapan bahan dan fasilitasi pembinaan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, statistik, kearsipan dan perpustakaan wilayah kecamatan, pelaksanaanpembinaan bidang komunikasi dan informatika meliputi pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengelolaan hubungan media dan sumber daya komunikasi publik, dan penyelenggaraan government lingkup kecamatan, pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, konsultansi dan pelaporan pelaksanaan pendaftaran penduduk, pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil, penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaporan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan, penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau lurah, perangkat desa dan atau kelurahan dan badan permusyawaratan desa, il.evaluasi anggaran pendapatan dan belanja desa apb des) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan untuk tertib pengelolaan keuangan desa, pelaksanaiksa kelurahan, pelaksana, oo. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh desa, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian datakonomian dan pembangunan. sekkonomian dan pembangunan, cc. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perekonomian dan pembangunberdayaan masyarakat serta perekonomian dan pembangunan, pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pengembangan, pemasaran dan pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi, pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan, perhubungan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan permukiman, dan lingkungan hidup, penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi peningkatan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lingkup kecamatan, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi danpelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa kelurahan, penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mencakup pembangunan, perekonomian dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum wilayah kerja kecamatan, penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat wilayah kerja kecamatan, pelaksanaan pemberian rekomendasi izin dan atau pemberian izin sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, il. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan izin yang diterbitkan oleh kecamatan, pelaksanapenyiapan bahan dan pelaksanaoo. penyiapan bahan dankoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan pelaksanaan fasilitasi pembentukan, pembinaan, pemberdayaan dan evaluasi bum desa: pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program bidang perekonomian, pelaksana, pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan bidang perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa: pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pembangseksi kesejahteraan rakyat seksi kesejahterajahteraan rakyat dan pelayanan sosial masyarakat. seksi kesejahteraan rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi: |
rela provinsi kalimantan selatan peraturan bupati hulu sungai tengahmengelola uang daerah, menduku, dan bertanggung jawab, bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan uang negara daerah pada berbunyirekening kas(skpd), dan badan layanan umum daerah (blue) bagianrekening satuan kerja perangkat daerah skpd)pada bank sebagaimana dimaksud dalam, uang persediaan, tambahan uang persediaan, dan bendahara skpd dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan. dan bendahara, setelah mendapat persetujuan dari pengguna anggaran. bagian iii rekening milik badan layanan umum daerah blue) pemimpin blue melalui pejabat keuangan blue dapat membuka rekening blue pada bank sebagaimana dimaksud dalam pemimpin blue melalui bendahara penerimaan blue dapat membuka rekening penerimaan blue pada bank sebagaimana dimaksud dalam pemimpin blue melalui bendahara pengeluaran blue dapat membuka rekening pengeluaran blue pada bank sebagaimana dimaksud dalam bab pembukaan dan penutupan rekening pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dan harus mendapat rekomendasi dari bendahara umum daerah. penutupan rekening sebagaimana dimaksud dan, yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan. bunga jasa giro yang diterima pemerintah daerah disetor rekening kas penerimaan rekening kas umum daerah. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, rekening rekening yang dimiliki oleh satuan kerja perangkat daerah, badan layanan umum daerah, dan rekening lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas skpd masih tetap berlaku dan selanjutnya akanin remi sia nea bupati bone bolango peraturan bupati bone bolango nomor tahunterwujudnya pemerintahan yang amanah demi terciptanya masyarakat yang madani dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, taat hukum dan demokratis serta menciptakan masyarakat mandiri dan berkeadilan, maka pemerintah daerah memandang perlu untuk senantiasa berada ditengah tengah rakyat dalam melakukan pelayanan pemerintahan, bahwa keberadaan pemerintah daerah ditengah tengah rakyat bertujuan pula untuk memberikan pelayanan dalamoptimalisasi pelayanan pemerintahan pada kecamatan, desa dan kelurahanaparatur. optimalisasi pelayanan adalah peningkatan pelayanan pemerintahan terhadap masyarak serta mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan percepatan pembangunan. wilayah pelayanan adalah kecamatan, desa dan kelurahan dimana aparatur pemerintah daerah bertugas memberikan pelayanan kepada institusi desa kelurahan dan masyarakat se kabupaten.. bab tujuan, sasaran dan target tujuan optimalisasi pelayanan pada kecamatan, desa dan kelurahan adalah sebagai berikut:, danlayanan pemerintahan pada kecamatan, desa dan kelurahan adalah masyarakat yang berdomisili wilayah kabupaten bone bolango, dalam rangka: membangun sikap dan karakteristik masyarakat yang partisipatif, inovatif, kreatif dan produktif, menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan lingkungan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan. target yang diharapkan dalam pelayanan pemerintahan pada kecamatan, desa dan kelurahan adalah sebagai berikut: peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan cc. menciptakan stabilitas dan keamanan masyarakat. pelayanan pemerintahan pada kecamatan, desa dan kelurahan dilakukan dengan tidak mengesampingkan nilai nilai budaya yang ada dalam masyarakat dengan menjalankan (lima) budaya kerja yang menjadi semangat pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan cepat, mudah, ramah, bernilai dan beradab dengan semangat desa tumbuh daerah maju. bab iii ruang lingkup bagian kesatu optimalisasi pelayanan pemerintahan pada kecamatan, desa dan kelurahan dilakukan oleh: aparatur pemerintah daerah, dan. aparatur pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam melakukan pelayanan pemerintahan pada kecamatan, desa dan kelurahan berdasarkan tugas dan fungsi masing masing dan dilaksanakan secara berjenjang pada semua wilayahsebagaimana dimaksud dalam huruf dapat melakukan pelayanan terhadap masyarakat kecamatan, desa dan kelurahan berdasarkan tugas dan fungsi masing masing. bab pembentukan dalam optimalisasi pelayanan pemerintahan dibentuk tim optimalisasi pelayanan pemerintahan kecamatan, desa dan kelurahan yang ditetapkan dengan keputusan bupati. setiap pimpinan organisasi dan lembaga swadaya masyarakat kecamatan, desa dan kelurahan dapat melakukan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab tugas dan fungsi tim optimalisasi pelayanan pemerintahan pada kecamatan, desa dan kelurahan bertugas dan berfungsi sebagai berikut: memberikan pelayanan kepada institusi desa dan masyarakat dalam wilayah kabupaten bone bolango,melaksanakan pelayanan berdasarkan program kerja yang berkenaan dengan tugas dan fungsi masing masing pada wilayah kecamatan, desa dan kelurahan. melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan camat, kepala desa kelurahan beserta perangkat stafnya dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan pada wilayah kecamatan, desa dan kelurahan se kabupaten bone bolango. bab wilayah pelayanan dan sasaran pelayanan wilayah pelayanan adalah kecamatan, desa dan kelurahan. sasaran pelayanan adalah institusi desa dan masyarakat yang berdomisili kecamatan, desa dan kelurahan se kabupaten bone bolango. pelayanan kecamatan, desa dan kelurahan adalah pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah melalui pendekatan tugas fungsional. pelayanan kemasyarakatan selain dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah, dapat pula dilakukan oleh organisasi dan lembaga swadaya masyarakat dan tokoh tokoh masyarakat yang berdomisili wilayah masing masing. pendekatan tugas fungsional sebagaimana dimaksud dalam adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah terhadap masyarakat pada wilayah kecamatan, desa dan kelurahan sesuai dengan wilayah masing masing. bab vii mekanisme pelayanan tim optimalisasi pelayanan pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan. tim optimalisasi pelayanan pemerintahan pada kecamatan, desa dan kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya dalam memberikan pelayanan pada wilayah masing masing. tim optimalisasi pelayanan pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada bupati melalui sekretaris daerah. tim optimalisasi pelayanan pemerintahan disemua tingkatan berkewajiban untuk melakukan pelayanan pemerintahan terhadap semua institusi desa kelurahan dan masyarakat kecamatan, desa dan kelurahan. tim optimalisasi pelayanan pemerintahankelurahan dan semua lapisan masyarakat baik perorangan maupun berkelompok. tim optimalisasi pelayanan pemerintahan dapattim optimalisasi pelayanan pemerintahan dalam melaksanakan tugas fungsinya berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. bab viii koordinator tim optimalisasi pelayanan pemerintahan guna optimalisasi pelaksanaan tugas pelayanan dibentuk koordinator tim. koordinator tim bertugas melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tim optimalisasi pelayanan pemerintahan pada kecamatan, desa dan kelurahan. koordinator tim tetapkan dengan keputusan bupati. bab pembiayaan biaya yang timbul dalam pelaksanaan optimalisasi pelayanan pemerintahan pada kecamatan, desa dan kelurahan dibebankan pada: anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bone bolango, bantuan atau sumbangan dari pihak donatur yang sifatnya tidak mengikat, dan sumber dana lain yang sah. bab vii ketentuan penutup petunjuk teknis pelaksanaan peraturan bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupatipaya pada tanggal januari bupati bone bolango,amatan dan pengelolaan sumber daya alam sektor perikanan, perlu melakukan penataan ukuran kapal penangkap ikan, bahwa sebagai tindak lanjut dari penataan ukuran kapal penangkap ikan, perlu melakukan penyesuaian terhadap dokumen kapal penangkap ikan baik surat izin usaha perikanan, buku kapal perikanan, maupun surat izin penangkap. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: standar pelayanan minimum adalah tolok ukur minimumpengukuran ulang adalah kegiatan memverifikasi ukuran kapal penangkap ikan sebelumnya atau ukuran kapal yang sudah ada. surat perintah pembayaran, yang selanjutnya disingkat sppnri dan atau laut lepas. pungutan hasil perikanan,peraturan menteri ini berlaku untuk penerbitan sup, buku kapal perikanan, dan sisi bagi kapal penangkap ikan buatan dalam negeri yang telah dilakukan pengukuran ulang dengan hasil pengukuran atas (tiga puluh) gros ton gt) dan mengalami perubahan ukuran kapal. peraturan menteri ini merupakan acuan pemerintah dalam pelaksanaan penerbitan sup, buku kapal perikanan, dan sisi bagi kapal penangkap ikan buatan dalam negeri hasil pengukuran ulang. penerbitan sup, buku kapal perikanan, dan sisi bagi kapal penangkap ikan buatan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimum. bab persyaratan dan tata cara penerbitan izin bagian kesatu sup setiap orang untuk memiliki sup, cc. pas foto ukuran 4x6 pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan, specimen tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan, surat keterangan domisili usaha bagi perusahaanengan jumlah kumulatif (tiga ratus) gros ton gt) atas, fotokopi sup dan sisi terakhir yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, dan fotokopi surat ukur hasil verifikasi pengukuran ulang atau surat ukur hasil pengukuran ulanguppp paling lama (satu) hari kerja sejak permohonan sup sebagaimana dimaksud pada disetujui. pemohon harus membayar pppp diterbitkan. apabila dalam jangka waktu (duadirektur jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan sup paling lama (dua) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran diterima. apabila permohonan supup menjadi milik direktorat jenderal. bagian kedua buku kapal perikanan setiap orang untuk memiliki buku kapal perikanan persyaratan: fotokopi sup, fotokopi grosse akte, fotokopi pas besar atau fotokopi pas kecil, dan foto kapal keseluruhan tampak samping dengan ukuran sebanyak (dua) lembar (berwarna)etugas pemeriksa fisik kapal perikanan melakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan paling lama (satu) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada disetujui. pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada mengacu pada surat ukur hasil verifikasi pengukuran ulang atau surat ukur hasil pengukuran ulangan ikan dan alat penangkapan ikan telah sesuai paling lama (satu) hari kerja sejak pemeriksaan dinyatakan sesuaiidak ikan dan atau alat penangkapan ikan tidak sesuai paling lama (satu) hari kerja sejak pemeriksaan dinyatakan sesuai. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan buku kapal perikanan paling lama (dua) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ditolak atau berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud padaatau paling lama (dua) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dan berkas permohonan menjadi milik direktorat jenderal. bagian ketiga sisi setiap orang untuk memiliki sisisup, fotokopi sisi terakhir, fotokopi buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya, dandengan memperhatikan supisihp paling lama (satu) hari kerja sejak permohonan sisi sebagaimana dimaksud pada disetujui. pemohon harus membayar phhp diterbitkan. apabila dalam jangka waktu (dua) hari kerja sejak spp php diterbitkan pemohon tidak membayar php, permohonan sisi dinyatakan batal demi hukum. direktur jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan sisi paling lama (dua) hari kerja sejak tanda bukti pembayaran diterima. apabila permohonan sisiisi menjadi milik direktorat jenderal. dalam menerbitkan sisijalur penangkapan ikan wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia. pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan pada saat pengajuan sup, buku kapal perikanan, dan sisi. dalam hal ditemukan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada tidak benar, maka sup, buku kapal perikanan, dan sisi yang telah diterbitkan dinyatakan batal demi hukum. bab iii ketentuan lain lain pelaksanaan pelayanan penerbitan sup, buku kapal perikanan, dan sisi hasil pengukuran ulang dilakukan melalui gerai perizinan pelayanan terpadu daerah. persyaratan dan tata cara perubahan suppersyaratan dan tata cara perubahan dan atau perpanjangan buku kapal perikanan. persyaratan dan tata cara perubahan dan atau perpanjangan sisisup, buku kapal perikanan, dan sisi hasil pengukuran ulang diberikan kepada pemohon setelah sup, buku kapal perikanan, dan sisi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah diserahkan kepada direktorat jenderal perikanan tangkap. terhadap sup yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang berdasarkan hasil pengukuran ulang berdampak pada perubahan sisi, maka pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan penerbitan supsampai denganrmetarat general lir |
(naoptimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi risetobservasi laut, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor per. permen kp tentang organisasi dan tata kerja balai penelitian dan observasi laut, bahwa penataan organisasi dan tata kerja balai riset dan observasi, yang selanjutnya disingkat rol, merupakan unit pelaksana teknis kementerian kelautan dan perikanan bidang riset dan observasi sumber dayarol sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala. rolropelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama a riset, pengelolaan prasarana dan sarana riset, dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga. bab susunan organisasi rolrdan observasirorororol. setiap unsur lingkup rororolrol berlokasi daerah kabupaten jembrana, daerah provinsi baliobservasi lautsoneta seetata usaha tata operasional pelayanan teknis lilit lilit teeaut. (soneta seen png kartini a.a dar |
peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor permen kp tentang pemasukdipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang tindakan karantina terhadap pemasukan media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan hasil perikanan, bahwabelum sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan terkait dengan berkembangnya kegiatan karantin. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini, yang dimaksud dengan: pemasukan adalah memasukpetugas karantina ikan,. penolakan adalah tindakan tidak diinginkannya media pembawa dimasukkan atau dari suatu area atau dalam wilayah negara republik indonesia.. instalasi karantina ikan,sertifikat kesehatan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh pejabat otoritas yang berwenang negara area asal yang menyatakan bahwa media pembawa dan atauurat keterangan masuk instalasi karantina ikan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina tempat pemasukan yang menyatakan bahwa media pembawa dan atau hasil perikanan segera dibawa instalasi karantina untuk dilakukan tindakan karantinadan atau hasil perikanan yang tercantum dalamnya tidak tertular atau bebas dari hama dan penyakit ikan karantina serta memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan. surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan, yang selanjutnya disingkat sellsurat persetujuan pengeluaran media pembawa dan atau hasil perikanandan atau hasil perikanan yang tercantum dalamnyapemilik media pembawa dan atau hasil perikanan adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan atau hasil perikanan yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran, atau transit media pembawa dan atau hasil perikanan. alat angkut adalah semua alat angkut dan sarana yang digunakan untuk melalulintaskanlat angkut dalam ukuran, jumlah, dan jenis tertentu. menteri adalah menteri yang membidangi kelautan dan perikanan. badan adalah badan yang mempunyai tugas teknis bidang karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. unit pelaksana teknis badan yang selanjutnya disebut upt badan adalah unit pelaksana teknis yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. surat keterangan benda lain yang selanjutnya disingkat sblpemasukan media pembawa dan atau hasil perikanan dengan tingkat risiko tinggi adalah pemasukan komunitas perikanan impor yang sangat berpotensi membawa epik atau tidak aman untuk dikonsumsi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang patuh atau tidak patuh. pemasukan media pembawa dan atau hasil perikanan dengan tingkat risiko sedangtidak patuh. pemasukan media pembawa dan atau hasil perikanan dengan tingkat risiko rendahpatuh. epik. bab persyaratan pemasukan media pembawa dan atau hasil perikanan seti dan pengendalian mutu. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada setiap pemasukan hasil perikanan dari luar negeri dalam wilayah negara republik indonesia wajib dilengkapi dengan: surat keterangan asal certificate origin o), fotokopi sertifikat instalasi karantina, yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina ikan, label atau disertai dokumen (inavoice packing list): d yang keabsahannya diidentifikasi oleh kedutaan negara asal. ketentuan mengenai label atau dokumen (inavoice packing list sebagaimana dimaksud pada huruf mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. setiap pemasukan media pembawa yang tergolong benda lain dalam wilayah negara republik indonesia, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf wajib dilengkapi dengan certificate origin dan atau laporan hasil analisis certificate analysis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang negara asal transit. ketentuan mengenai pemasukan benda lain berupa sediaan biologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. importir media pembawa dan atau hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam dan harus yang berasal dari eksportir terdaftar negara asal. importir hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam yang berasalimportir yang terdaftar kementerian. direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis bidang perikanan tangkap melakukan fasilitasi untuk memastikan: kebenaran, keaslian, dan keabsahan sertifikat hasil tangkapan ikan catch certificate), sebagaimana dimaksud dalam huruf dan pelabuhan tempat pengeluaran hasil perikanan dari negara asal. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam juga berlaku bagi pemasukan media pembawa dan atau hasil perikanan dari suatu area area lainnya dalam wilayah negara republik indonesia, dengan ketentuan sertifikat kesehatan berupa sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik. sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestikentuk dan format sertifikat kesehatan untuk pemasukan media pembawa dan atau hasil perikanan dari luarmelengkapi sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam hanya berlaku bagi pemasukan media pembawa dari area tidak bebas epik area lain yang bebas epik. pemasukan media pembawa dari area tidak bebas epik area lain yang tidak bebas epik, area bebas epik area lain yang bebas epik atau area bebas epik area lain yang tidak bebas epik, dilengkapi dengan sell. pemasukan media pembawa berupa benda lain dari suatu area area lain dalam wilayah negara republik indonesia, dilengkapi dengan sbl. sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada sell sebagaimana dimaksud pada atau sblab iii pelaporan dan penyerahan media pembawa dan atau hasil perikanan pemasukan media pembawa dan atau hasil perikanan berupa: barang bawaan, kiriman pos, barang muatan dalam bentuk ikan hidup, barang muatan dalam bentuk ikan mati, atau benda lain. untuk setiap pemasukan media pembawa dan atau hasil perikan, pemilik wajib melaporkan kedatangan media pembawa dan atau hasil perikananatau benda lain, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina pada saat tiba tempat pemasukermohonan pemeriksaan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan kepada kepala upt badan tempat pemasukan. penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada untuk pemasukan dilakukan dengan melampirkan salinan tindakan pindaian dokumen persyaratan. penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara elektronik. dalam hal keadaan tertentu,penyampaian permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memasukkan data dan mengunggah pindaian dokumen persyaratan dalam aplikasi. penyampaian permohonanpetugas karantina tempat pemasukan. apabila ketentuan penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam dipenuhi, maka kepala upt badan memerintahkan petugas karantina melakukan penilaian risiko pemasukan media pembawa dan atau hasil perikanan. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat dipenuhi, maka kepala upt badan menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai dengan alasan. penilaian risiko pemasukan media pembawa dan atau hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan mengidentifikasi: jenis dan bentuk media pembawa dan atau hasil perikanan, proses pengolahan, asal negara area media pembawa dan atau hasil perikanan, peruntukannya, dan kepatuhan pelaku usaha. hasil penilaian risiko pemasukan media pembawa dan atau hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada berupa: pemasukan media pembawa dan atau hasil perikanan dengan tingkat risiko tinggi, pemasukan media pembawa dan atau hasil perikanan dengan tingkat risiko sedang, atau pemasukan media pembawa dan atau hasil perikanan dengan tingkat risiko rendah. tingkat risiko tinggi dan risiko sedang sebagaimana dimaksud pada huruf dan. tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud pada dan antar area. ketentuan mengenai penilaian risiko pemasukan media pembawa dan atau hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala badan. bab tindakan karantina dan pengendalian mutu berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam media pembawa dan atau hasil perikanan dikenakan tindakan karantina. tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada selain dilakukan untuk mencegah masuknya epik juga dilakukan untuk pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. tindakan karantina terhadap media pembawa dan atau hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sebelum pemeriksaan kepabeanan. tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam terhadap pemasukan media pembawa dan atau hasil perikanan diawali dengan tindakan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau oleh petugas karantina pada saat media pembawa dan atau hasil perikanan tiba tempat pemasukan. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan atas alat angkut atau setelah media pembawa dan atau hasil perikanan diturunkan dari alat angkut. dokumen sebagaimana dimaksud pada dinyatakan lengkap apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah dipenuhi. dokumen sebagaimana dimaksud pada dinyatakan sah apabila dokumen yang berasal dari negara area asal atau negara area transit diterbitkan oleh petugas yang berwenang dan merupakan dokumen asli. terhadap pemasukan berupa: media pembawa yang tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf media pembawa yang tergolong benda lain yang tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam atau hasil perikanan yang tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dilakukan penahanan paling lama (tiga) hari kerja untuk memberikan kesempatan kepada pemilik media pembawa dan atau hasil perikanan guna melengkapi dokumen dimaksud. apabila dalam jangka waktu (tiga) hari kerja dokumen sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dilengkapi, maka terhadap media pembawa dan atau hasil perikanan tersebut dilakukan penolakan. apabila pemilik menyatakan tidak dapat melengkapi dokumen media pembawa dan atau hasil perikanan sebelum jangka waktu (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada yang dibuktikan dengan surat pernyataan, maka terhadap media pembawa dan atau hasil perikanan tersebut dilakukan penolakan untuk dikeluarkan dari wilayah negara republik indonesia atau dikirim kembali area asallengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam dokumen dinyatakan lengkap dan sah, terhadap media pembawa dan atau hasil perikananapat dilakukan: diatas alat angkut, atau setelah media pembawa dan atau hasil perikanan diturunkan dari alat angkut., dapat dilakukan tempat pemasukan atau instalasi karantina. bagian kesatu pemeriksaan atas alat angkuttinggi dilakukan pemeriksaan kesehatan atas alat angkutsedang dan risiko rendah dilakukan pembebasantidak benar, media pembawa busuk atau rusak atau merupakan media pembawa yang dilarang memasukannya maka terhadap pemasukan media pembawa dan atau hasil perikanan tersebut dilakukan penolakan. dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan atas kapal angkut sebagaimana dimaksud dalam media pembawa dan atau hasil perikanan tersebut: tidak tertular atau bebas dari hama dan penyakit ikan karantina, dan ataubebaskan dengan diterbitkan sertifikat pelepasan, tertular atau tidak bebas dari hama dan penyakit ikan karantina golongan dan atau tidaktolak memasukannya, atau cc. tertular hama dan penyakit ikan karantina golongan maka terhadap media pembawa tersebut diberi perlakuan atas alat angkut. dalam hal epik media pembawa dan atau hasil perikanan tidak dapat dideteksi atas alat angkut maka terhadap media pembawa dan atau hasil perikanan tersebut dapat diturunkan dari atas alat angkut atas persetujuan petugas karantina untuk dilakukan pengasingan dan pengamatan instalasi karantina. dalam hal media pembawa dan atau hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf diturunkan dari atas alat angkut tanpa persetujuan petugas karantina maka terhadap media pembawa dan atau hasil perikanan tersebut dilakukan pemusnahan. apabila setelah diberi perlakuan sebagaimana dimaksud pada huruf ternyata media pembawa tersebut: dapat disembuhkan atau disucihamakan dari hama dan penyakit ikan karantina golongan maka media pembawa tersebut dibebaskan dengan diterbitkan sertifikat pelepasan, atau tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari hama dan penyakit ikan karantina golongan maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan penolakan. bagian kedua pemeriksaan setelah diturunkan sebagaimana dimaksud dalam huruf terhadap:, dilakukan instalasi karantina. pemasukan media pembawa dan atau hasil perikanan dengan tingkat risiko rendah, dilakukan tempat pemasukan. pemeriksaan kebenaran isi dokumen tempat pemasukan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelancaran arus barang. dalam rangka pemeriksaan kebenaran isi dokumen instalasi karantina terhadap sebagaimana dimaksud dalam huruf petugas karantina tempat pemasukan menerbitkan surat persetujuan pengeluaran media pembawa dan atau hasil perikanan dari tempat pemasukan dan surat keterangan masuk instalasi karantina ikan. pengeluaran media pembawa dan atau hasil perikanan dari tempat pemasukan dalam rangka pemeriksaan kebenaran isi dokumen instalasi karantina sebagaimana dimaksud pada dilakukan pengawalan oleh petugas karantina. berdasarkan pemeriksaan kebenaran isi dokumen sebagaimana dimaksud dalam apabila jenis, jumlah, dan atau ukuran media pembawa dan atau hasil perikanan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen maka terhadap media pembawa dan atau hasil perikanan tersebut dilakukan penolakan. penolakan terhadap media pembawa dan atau hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada dilakukan hanya terhadap kelebihan jumlah dan atau ketidaksesuaian jenis dan atau ukuran media pembawa dan atau hasil perikanan tersebut. media pembawa dan atau hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada harus dikeluarkan dari wilayah negara republik indonesia atau dikirim kembali area asal dalam jangka waktu (tiga) hari kerja setelah surat penolakan diterbitkan benaran isi dokumen sebagaimana dimaksud dalam media pembawa dan atau hasil perikanan dalam kondisi busuk atau rusakarangindungi maka terhadap media pembawa dan atau hasil perikanan tersebut dilakukan tindakan penahanan. terhadap media pembawa dan atau hasil perikanan yang dikenakan tindakan penahanan sebagaimana dimaksud pada dilakukan pemeriksaan kesehatan, mutu, dan keamanan hasil perikananatau tidak memenuhi standar mutu, dan keamanan hasil perikanan, dilakukan tindakan pemusnahan. dalam hal hasil pemeriksaan kesehatii, dilakukan tindakan: perlakuan pensucihamaan untuk media pembawa, atau dimusnahkan untuk hasil perikanan. dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada media pembawa tersebut tidak tertular epik atau hasil tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada huruf media pembawa dapat disembuhkanhasil perikanan tersebutdalam hal hasil tindakan perlakuan sebagaimana dimaksud pada huruf media pembawa tidak dapat disembuhkan maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnah: tinggi, dilakukan pengasingan, dan sedang, dilakukan pembebasan dengan diterbitkan sertifikat pelepas rendah dilakukan pembebasan dengan diterbitkan sertifikat pelepasan. selama pengasingan terhadap pemasukan media pembawa dan atau hasil perikanan dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf yang selanjutnya disebut masa karantina, dilakukan: pengamatan dan pemeriksaan kesehatan terhadap media pembawa untuk mendeteksi perkembangan epik secara klinis dan atau laboratories. pemeriksaan kesehatan ikan dan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap hasil perikanan untuk mendeteksi epik dan mengetahui kesesuaian persyaratan standar mutu secara organoleptik dan atau laboratories. untuk mendeteksi perkembangan epik dan mengetahui kesesuaian persyaratan standar mutu dilakukan pengambilan sampel media pembawa dan atau hasil perikanan oleh petugas karantina. masa karantina sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (lima belas) hari kalender. apabila diperlukan, masa karantina sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang untuk waktu paling lama (lima belas) hari kalender. ketentuan mengenai tata cara pengamatan, pengambilan sampel media pembawa dan atau hasil perikanan, pemeriksaan kesehatan ikan dan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan ditetapkan oleh kepala badan. selama masa karantina sebagaimana dimaksud dalam media pembawa dan atau hasil perikanan instalasi karantinamedia pembawa dan atau hasil perikanan kepada pihak lain, dan atau ditukar atau dicampur dengan media pembawa dan atau hasil perikanan dari jenis yang sama atau dari jenis yang lain. pelanggaran terhadaphasil pengamatan dan pemeriksaan kesehatan terhadap media pembawa sebagaimana dimaksud dalam huruf media pembawa tersebut dinyatakan: tidak tertular atau bebas dari epik maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pembebasan dengan penerbitan sertifikat pelepasan, ditemukan epik golongan maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan: atau ditemukan epik golongan maka terhadap media pembawa tersebu dinyatakan: dapat disembuhkan dari epik golongan maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pembebasan dengan penerbitan sertifikat pelepasan, atau tidak dapat disembuhkan dari epik golongan ii, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan. dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan ikan dan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf hasil perikanan tersebut dinyatakan: tidak tertular atau bebas dari epik dan memenuhi persyaratan standar mutu yang ditetapkan maka terhadap hasil perikanan dilakukan pembebasan dengan penerbitan sertifikat pelepasan, ditemukan epik golongan atau golongan maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan, tidak memenuhi persyaratan standar mutu yang ditetapkan maka terhadap hasil perikanan dilakukan penolakan dan wajib dikirim kembali luar wilayah negara republik indonesia paling lambat (tiga) hari kalender sejak surat penolakan diterbitkan dalam hal pemilik hasil perikanan tidak sanggup mengeluarkan dari wilayah negara republik indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf dalam jangka waktu (tiga) hari kalender maka terhadaphasil perikanan melampirkan surat keterangan dari perusahaan pengangkutan yang menyatakan hasil perikanan akan diangkut sesuai dengan jadwal pengangkutan terdekat. ketentuan mengenai persyaratan standar mutu dan keamanan hasil perikanan ditetapkan oleh kepala badan. dalam hal hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen terhadap pemasukan media pembawa dan atau hasil perikanan dengan tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud pada huruf dinyatakan benar, maka terhadap media pembawa dan atau hasil perikanan dilakukan pembebasdilakukan dengan menerbitkan surat persetujuan pengeluaran media pembawa dari tempat pemasukdilakukan dengan menerbitkan: sertifikat pelepasan bagi pemasukan media pembawa dan atau hasil perikanan yang dilengkapi dengan sertifikat kesehatan, atau surat persetujuan pengeluaran media pembawa dari tempat pemasukan bagi pemasukan media pembawa yang dilengkapi dengan sell atau sbl. setiap pemasukan media pembawa dan atau hasil perikanan yang tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya dilakukan penahanan. terhadap media pembawa dan atau hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada yang berupa ikan hidup, ikan segar dan atau ikan beku apabila dalam waktu (tiga) hari kerja setelah penahanan tetap tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya maka dilakukan tindakan pemusnahan. dalam hal media pembawa dan atau hasil perikananterhadap media pembawa dan atau hasil perikanan selain sebagaimana dimaksud dalam apabila dalam waktu (empat belas) hari kerja tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya maka dilakukan penolakan. apabila dalam waktu paling lambat (empat belas) hari kerja setelah penolakan sebagaimana dimaksud pada media pembawa dan atau hasil perikanan tersebut tidak dikeluarkan dari wilayah negara republik indonesianahanan media pembawa dan atau hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan instalasi karantina atau tempat lain yang ditetapkan oleh kepala badan. selama media pembawa dan atau hasil perikanan dilakukan penahanan instalasi karantina atau tempat lain yang telah ditetapkan, dilakukan penyegelan. bab pemasukan kembali media pembawa dan atau hasil perikanan yang ditolak luar negeri pemasukan kembali media pembawa dan atau hasil perikanan yang ditolak luar negeri karena tidak memenuhi persyaratan karantina dan atau persyaratan standar mutu dan keamanan hasil perikanandan atau hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: tempat pemasukan impor media pembawa dan atau hasil perikanan yang telah ditetapkan, atau tempat pengeluaran media pembawa dan atau hasil perikanan pada saat ekspor. pemasukan kembali media pembawa dan atau hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada harus disertai surat keterangan penolakan dari negara tujuan. surat keterangan penolakan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa keterangan penolakan dari otoritas berwenang atau penerima dari negara tujuan. dokumen persyaratan yang menyertai media pembawa dan atau hasil perikanan pada waktu pengeluaran dapat dipergunakan lagi sebagai persyaratan pemasukan. dokumen persyaratan media pembawa dan atau hasil perikanan pada waktu pengeluaran sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pengeluaran media pembawa dan atau hasil perikanan. pemasukan kembali media pembawa dan atau hasil perikanan yang tidak memenuhi persyaratan karantina pada saat pengeluaran dan keamanan hasil perikananmasukan kembali media pembawapemeriksaan kesehatan media pembawa tersebut tidak tertular epikpemasukan kembali hasil perikananhasil pemeriksaan kesehatan ikan dan mutu dan keamanan hasil perikanan dinyatakanbab pemasukan media pembawa berupa ikan hidup dan atau hasil perikanan sebagai barang bawaan pemasukan media pembawa berupa ikan hidup dan atau hasil perikanan sebagai barang bawaan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pemasukan media pembawa berupa ikan hidup dan atau hasil perikanan sebagai barang bawaan dikenakan tindakan karantina sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini. pemasukan media pembawa berupa ikan hidup sebagai barang bawaan dapat dilaksanakan dengan ketentuan: tidak merupakan jenis yang dilarangtidak merupakan jenis atau strain varietas ikan baru: tidak berasal dari negara yang sedang terkena wabah epik, tidak untuk diperdagangkan, tidak berasal dari negara yang memiliki penyakit baru, atau berukuran panjang total sampai dengan (sepuluh) cm, henti meter), dengan jumlah paling banyak (lima) ekor. pemasukan hasil perikanan sebagai barang bawaan dapat dilaksanakan tanpa sertifikat hasil tangkapan ikan dan dengan ketentuan: berat paling banyak (dua puluh lima kilogram) atau memiliki nilai paling besar rp1. (satu juta lima ratus ribu rupiah), merupakan hasil perikanan yang diijinkanatau tidak untuk diperdagangkan. pemasukan media pembawa berupa ikan hidup dan atau hasil perikanan sebagai barang bawaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan tindakan penolakan oleh petugas karantina. dalam hal jumlah media pembawa berupa ikan hidup dan atau hasil perikanan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf atau huruf tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada hanya dilaksanakan terhadap kelebihan tersebut. pemilik media pembawa berupa ikan hidup dan atau hasil perikanan wajib mengirim kembali luar wilayah negara republik indonesia atau area asal dalam jangka waktu paling lambat (dua puluh empat) jam sejak dilakukan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada dan apabila dalam jangka waktu (dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada media pembawa dan atau hasil perikanan tidak dikirim kembali negara asal maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan oleh petugas karantina. bab vii lain lain terhadap barang diplomatik dan suvenir yang berupa media pembawa dan atau hasil perikanan, dilakukan tindakan karantina sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini. media pembawa lain berupa sampah, yang pernah berhubungan dengan ikan atau benda lai, pemilik media pembawapada dilakukan tempat dimana tindakan karantina dilaksanakan. pemusnahan media pembawa lain sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi terkait. petugas karantina tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerusakan dan atau kematian ikan sebagai akibat dari proses pelaksanaan tindakan karantina, sepanjang tindakan karantina tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap pemusnahan media pembawa dan atau hasil perikanan disaksikan oleh pemilik atau kuasanya, dan instansi lain yang terkait dengan pemusnahan tersebut, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemusnahan. apabila pemilik atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada tidak hadir setelah dipanggil secara patut, pelaksanaan pemusnahan tetap dilakukan. terhadap media pembawa dan atau hasil perikanan yang dilakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada pemilik atau kuasanya tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. dalam hal pemusnahan sebagaimana dimaksud pada menggunakan fasilitas milik badan, segala biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada pemilik media pembawa dan atau hasil perikanan dan merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetor kas negara. segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya tindakan karantina dan atau pengendalian mutu dibebankan kepada pemilik media pembawa dan atau hasil perikanepik dari luar negeri dan dari suatu area area lain dalam wilayah negara republik indonesia, dang tan otoritas kompeten negara pengirim health certificate for fish and fishery products exported the republic indonesia sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan yang diekspor negara republik indonesia number nomor description fish and fishery products deskripsi ikan dan produk perikananaquaculture establishment unit pembudidayaan ikan jin processing establishment unit pengolahan ikan others lainnya name nama establishment number registrasi address (detailed) alamat lengkap: country and region origin negara dan daerah asal: source sumber: farm raised budidaya vila caught tangkap port shipment pelabuhan pengeluaran: means transport alat transportasi: aeroplane angkutan udara angkutan laut drama vehicle angkutan darat description commodity deskripsi komoditas: temperature the commodity temperatur komoditas: ambient suhu ruang frozen beku child dingin commodities intended for uses total number package, associated batch numbers and number packages per batch komoditas diperuntukkan sebagai jumlah kemasan total terkait nomor batch dan kemasan per batch human consumption konsumsi manusia culture breeding (woodstock, eggs, games) budidaya trade diperdagangkan research investigation penelitian dan pemeriksaan fish feed bait pakan umpan pancing exhibition pameran others lainnya (information batch see attachment insufficient informasi tentang batch dapat dilihat pada lampiran jika kolom tidak cukup) identification container seal number port destination pelabuhan tujuan: identifikasi kontainer nomor segel: identification transport identitas alat transport date departure tanggal pengiriman: name vessel nama kapal voyage number nomor penerbfinothers: the product from each batch commodity from population described above have been processed, suspected and graded (an) establishment commodity from population:: oo for crustacea declared free from and, inv, yhv, tsv, ssv, wtd, inv, nyv and catfish plague. (untuk jenis krustasea bebas dari and, ihan, yhd, tsv, ssv, wtd, imy, dan catfish plague uo cyprinid declared free from svc, khv, rsd and furunculosis. (untuk jenis carp bebas dari svc, khv, rsd dan furunculosis for tilapia oreochromis declared free from lv, ipni, sid, vnn, rsd, esc and furunculosis. (untuk jenis tilapia atau oreochromis bebas dari lv, ipni, sid, vnn, rsd, esc dan furunculosis for catfish declared free from ccd, hsv, rsd, furunculosis, esc and eus. (untuk jenis catfish bebas dari ccd, hsv, rsd, furunculosis, esc dan eus for other fish species, declared free accordance with the list fish diseases oie relevant the susceptible species. (untuk jenis ikan lainnya, mengikuti daftar penyakit hewan akuatik oie yang relevan dengan spesies rentan tersebut show visible clinical signs diseases tidak menunjukkan gejala penyakit secara visual klinis the fish must package shipping containers, holding units and or conveyances that are either new cleaned and disinfected. the shipping containers and or holding units must prevent release the shipping contents (eg. water animals) while route. (ikan harus dikemas dalam kontainer pengiriman,kemasan, dan atau alat angkut yang baru atau dibersihkan dan disinfeksi. wadah pengiriman dan atau kemasan atau alat angkut harus mencegah pelepasan isi pengiriman (mis. air atau ikan) saat sedang dalam perjalananname nama issued dikeluarkan on di position jabatan: issued lokasi phone telepon stamp stempel fax faksimili e mail surat elektronik address alamat: signature tanda tangan name official inspector nama petugas atau inspektur) republik indonesia, salinan setya ngan aslinya kepala biru hukum'dan organisasi ttd. susi pudjiastuti sekretariat sendi era tini mar indontelah berakhir pada tanggal oktober berdasarkserta penerapharus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, perlu mencabut tini man |
peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor per. men tentang megapolitan perlu dilakukan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang terintegrasi, efisien, berkualitas, dengan konsepsi megapolitan, bahwa dalam pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan konsepsi megapolitan perlu dikembangkan kawasan megapolitan untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah sesuai dengan eksistensi kegiatan pra produksi, produksi, pengolahan dan atau pemasaran secara terpadu, holistikmegapolitan dengan peraturan menteri,encanaan pembangunan jangka panjang tahun sampaicara pelaksanaan kerjasama daerahmegapolitan.diimplementasikan melalui rencana pengusahaan dan rencana tindamegapolitan dalam kurun waktu lima tahunan sesuai dengan rencana induk. rencana tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan megapolitan daerahmenteri adalah menteri kelautan dan perikanan. bab asas, tujuan, dan sasaran megapolitan dilakukan berdasarkan asas:an ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat maka bangsa dan negara kuat. megapolitan dilaksanakan dengan tujuan: meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan, meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata, dan mengembangkan kawasan megapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah. sasaran pelaksanaan megapolitan, meliputi: meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil, antara lain berupa: penghapusan dan atau pengurangan beban biaya produksi, pengeluaran rumah tangga, dan pungutan liar, pengembangan sistem produksi kelautan dan perikanan efisien untuk usaha mikro dan kecil: cc. penyediaan dan distribusi sarana produksi tepat guna dan murah bagi masyarakat, pengolahan, dan atau pemasaran produk kelautan dan perikanan.antara lain berupa: deregulasi usaha kelautan dan perikanan: pemberian jaminan keamanan dan keberlanjutan usaha dan investasi: penyelesaian hambatan usaha dan perdagangan (tarif dan non tarif barriers): pengembangan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan atau pemasaran, dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif ekspor impor produk kelautan dan perikanan. meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional, antara lain berupa: pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah: pengembangan kawasan ekonomi kelautan dan perikanan daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal:kelautan dan perikanan sentra produksi, pengolahan, dan atau pemasaran. bab iii pengembangan kawasan megapolitan pengembangan kawasan megapolitan dilakukan secara terintegrasi, efisien, dan berkualitas serta mendorong percepatan peningkatan produksi, pengolahan dan atau pemasaran. pengembangan kawasan megapolitan dimulai dari pembinaan unit produksi, pengolahan, dan atau pemasaran yang terkonsentrasi sentra produksi, pengolahan dan atau pemasaran suatu kawasan yang diproyeksikan atau direncanakan menjadi kawasan megapolitan yang dikelola secara terpadu., cc. menampung dan mempekerjakan sumberdaya manusia dalam kawasan dan daerah sekitarnya, dan mempunyai dampak positif terhadap perekonomian daerah sekitarnya.ngembangan investasi jangka menengah daerah rpijmd: cc.:, dan atau pemasaran:keberadaan kelembagaan pemerintah daerah yang bertanggung jawab bidang kelautan dan perikanan, dan ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan. pemilihan kawasan megapolitan dilakupersyaratan sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan hasil koordinasi dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada menteri menetapkan kawasan megapolitan. dalam kawasan megapolitan ditetapkan lokasi megapolitan oleh bupati walikota sesuai dengan kewenangannya. penetapan lokasi megapolitan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada menteri dalam rangka koordinasi dan pembinaan. berdasarkan penetapan lokasi megapolitan sebagaimana dimaksud dalam bupati walikota menyusun rencana induk yang diimplementasikan melalui rencana pengusahaan dan rencana tindak. penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada dilakukan pemerintah kabupaten kota sesuai kewenangannyyang, dan proyeksi arah, skenario, dan tahapan pengembangan kawasan megapolitan dalam jangka menengah. sebagaimana dimaksud pada huruf memuat identifikasi: potensi kawasan megapolitan yang terdiri dari: sumberdaya alam kawasan dan sekitarnya: keberadaan unit produksi, pengolahan, dan atau pemasaran dalam kawasan: sumberdaya manusia dan kelembagaan yang: cc. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka konsistensi penerapan rtrw dan atau zwp k,megapolitmegapolitutama kawasan megapolitan, strategi, arah kebijakan, dan pertahanan pengembangan kawasan megapolitan dikaitkan upaya mendorong pembangunan kawasan sekitarnya. rencana pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat: proyeksi pengembangan hulu hilir sektor dan produk unggulan: informasi dan akses pasar, akses permodalan, akses teknologi: dan: matriks rencana program dan kegiatan: lokasi, cc. jadwal pelaksanaan, instansi pelaksana, proyeksi kebutuhan pendanaan: sumber pendanaan, out put: outcome, dan indikator kinerja. pengembangan kawasan megapolitan dilakukan melalui: kampanye nasional, menggerakkan produksi, pengolahan, dan atau pemasaran sentra produksi unggulan pro usaha kecil, cc. mengintegrasikan sentra produksi, pengolahan, dan atau pemasaran menjadi kawasan ekonomi unggulan daerah menjadi kawasan megapolitan: pendampingan usaha dan bantuan teknis sentra produksi, pengolahan, dan atau pemasaran unggulan berupa penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis, dan pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah. pengembangan kawasan megapolitan sebagaimana dimaksud pada dipaksakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota sesuai kewenangannya. bab pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bupati walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan megapolitan daerah kewenangannya. hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan megapolitan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada gubernur paling sedikit (dua) kali dalam (satu) tahun dengan tembusan kepada menteri, menteri pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait. gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan megapolitan wilayahnya dan menyampaikan laporan kepada menteri, menteri pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait. menteri bersama dengan menteri pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan megapolitan. hasil pemantauan dan evaluasimbinaan menteri bekerjasama dengan menteri pimpinan lembaga non kementerian yang terkait melakukan pembinaan pengembangan kawasan megapolitan berupa: pemberian pedomanantar sektor, dan antar pelaku usaha. gubernur melakukan pembinaan melalui koordinasi penyelarasan dan pengintegrasian pelaksanaan pengembangan kawasan megapolitan antar kabupaten kota. bab pembiayaan pembiayaan pengembangan dan pembinaan kawasan megapolitan bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendapatii., ttd. pisa iry sesuai dengan aslinya fadel muhammad ana ran hukum dan organisasi 27an uea sekretariat jen se) sutaria yusuf |
peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor per. mentisipasi masuknya hasil perikanan dan sarana produksi budidaya ikan dari negara jepang yang terkontaminasi zat radioaktif perlu dilakukan upaya pengawasan untuk melindungi masyarakat, sumber daya ikan dan lingkungannya wilayah negara republik indonesia, bahwa upaya pengawasan terhadap hasil perikanan dan sarana produksi budidaya ikan yang terkontaminasi zat radioaktif dilakukan melalui pengendalian, pengamanan, dan penelusuran terhadap hasil perikanan dan sarana produksi budidaya ikan dari negara jepang yang akan masuk dalam wilayah negar,yediaan, peredaran, penggunaan dan pengawasan obat ikanmemutuskan:. bab |hidup, segar, beku, kering dan termasuk biota perairan lainnya yang ditangani dan atau diolah dan atau dijadikan produk akhir, baik untuk konsumsi manusia maupun nonkonsumsi. sarana produksi budidaya ikan adalah obat ikan dan pakan ikan untuk mendukung kegiatan perikanan budid(2n ci g)konsumsi manusia. bab persyaratan setiap hasil perikanan dari negara jepang yang akan dimasukkan dalam wilayah negaralembaga yang berwenang negara asal dan memuat pernyataan bahwa hasil perikanan bebas dari zat radioaktif,cc.an dilengkapi sertifikat good aquaculture practices gap) untuk hasil perikanan budidaya. pernyataan bahwa hasil perikanan bebas dari zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada huruf dapat juga selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan untuk ikan nonkonsumsi wajib mendapatkan rekomendasi dari direktur jenderal perikanan budidaya. setiap sarana produksi budidaya ikan yang berupa obatyang dikeluarkan oleh instansi lembaga yang berwenang negara jepang yang berupa: certificate origin o), certificate free sale, certificate analysis: dan certificate good manufacturing practice gmp). setiap sarana produksi budidaya ikan yang berupa pakan: surat keterangan publikasi dari pemerintah negara jepang yang menyatakan bahwa pakan ikan tersebut sudah dan masih diperdagangkan negara jepang, certificate analysis dari lembaga pemerintah swasta yang berkompeten negara jepang: surat penunjukan dari perusahaan produsen kepada importir dan atau distributor, dan surat keterangan dari pemerintah atau lembaga independen negara jepangselain . selain dilengkapi dengan sertifikat'dokumen sebagaimana dimaksud pada danbebas zat radioaktif. sertifikat bebas zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh instansi lembaga yang berwenang negara jepang. hasil perikanan dan sarana produksi budidaya ikan yang berasal dari negara jepang yang akan dimasukkan dalam wilayah negara republik indonesia: dan atau pelabuhan udara: polonia medan, soekarno hatta jakarta, juanda surabaya, sultan hasanuddin makassar, ngurah rai denpasar. dalam hal hasil perikanan dan sarana produksi budidaya ikan yang berasal dari negara jepang diduga terkontaminasi zat radioaktif, maka pengawas mutu otoritas kompeten dapat melakukan pengambilan sampel. sampel sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada badan tenaga nuklir nasional untuk dilakukan pengujian. pengujian sampel sebagaimana dimaksud pada dikenakan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan menjadi tanggung jawab importir. apabila berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam hasil perikanan dan sarana produksi budidaya ikan tersebut mengandung zat radioaktif, maka wajib diekspor negara jepang. ekspor sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab importir. hasil perikanpernyataan bebas zat radioaktif yang dikeluarkan oleh otoritas kompeten lembaga yang berwenang negara jepang yang merupakan bagian dari health certificate bidang karantina ikan dan health certificate bidang mutu atausarana .bab iii ketentuan peralihan hasil perikanan dan sarana produksi budidaya ikan dari negara jepang yang dikirim indonesia baik secara langsung maupun melalui negara ketiga setelah tanggal maret sampai dengan ditetapkannya peraturan menteri ini, wajib dilakukan pengujian bebas zat radioaktif indonesida ito hukum dan organisasi, con slam pentandonesia mempunyai hak akses dan kesempatan turut memanfaatkan potensi, bahwasebagaimana dimaksud pada huruf harus dilaksanakan berdasarkan standar internasional sebagaimana dimaksudgatur usaha perikanan tangkap laut lepas dengan peraturan menteri:oceausaha perikanan tangkap laut lepas. bab ketentuan umumnanggung jawab perusahaan adalah penanggung jawab perusahaan badan hukum yang melakukan usaha perikanan tangkap. pemilik kapal adalah warga negara indonesiaingkat romo, adalah organisasi perikanan regional yang mengelola sediaan ikan yang berupaya jauh (highly migratory fish) dan sediaan ikan yang berupaya terbatas (straddling fish stock) zee dan laut lepas. record vessels authorized operate the romo areas competence, yang selanjutnya disebut record vessels, adalah daftar kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan, yang memuat identitas kapal yang telah diizinkan oleh negara bendera untuk melakukan kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan tuna dan spesies seperti tuna laut lepas. transhipment adalah pemindahan ikan hasil tangkapan tuna atau spesies seperti tuna dari kapal penangkap ikan kapal pengangkut ikan. pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, mengisi perbekalan dan keperluan operasional lainnybagian kedua ruang lingkup peraturan menteri ini berlaku bagi: setiap orang yang melakukan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan laut lepas, dan setiap . setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan berbendera indonesia yang melakukan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan laut lepas. bab jenis usaha dan jenis perizinan jenis usaha perikanan tangkap laut lepas, meliputi: usaha penangkapan ikan, dan atau usaha pengangkutan ikan. laut lepas sebagaimana dimaksud pada meliputi wilayah pengelolaan romo samudera hindia dan samudera pasifik. usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada menggunakan kapal perikanan berbendera indonesia dengan ukuran atas gross tonnage gt) atau panjang seluruhnya (loa) paling sedikit meter. setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap laut lepas, wajib memiliki izin usaha perikanan tangkap. izin usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada meliputi: zin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk sup: izin penangkapan ikan yang diterbitkan dalam bentuk sisi, dan izin kapal pengangkut ikan yang diterbitkan dalam bentuk siki. izin sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh direktur jenderal. bab iii persyaratan dan tata cara penerbitan izin bagian kesatu sup setiap orang yang melakukan usaha penangkapan dan atau pengangkutan ikan laut lepas wajib memiliki sup. sup berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan. setiap orang yang akan memiliki sup harus mengajukan permohonan kepada direktur jenderal, dengan melampirkan: rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, dan rencana operasional, fotokopi . b.fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal, dengan menunjukkan aslinya, fotokopi kartu tanda penduduk ktp) penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal, dengan menunjukkan aslinya: surat keterangan domisili usaha, fotokopi akta pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang terkait atau pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinyabenaran data dan informasi yang disampaikan, kesediaan merealisasikan rencana usaha: dan kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang undangan, persyaratan dan atau standar internasional yang diterima secara umumlainnya dengan mempertimbangkan kuota yang tersedia. penilaian sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat limpaling lambat (satu) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran ssp)direktur jenderal menerbitkan sup paling lambatdirektorat jenderal. bentuk . bentuk dan formatp sebagaimana dimaksud dalam dapat berlaku juga untuk kegiatan penangkapan ikan dan atau kegiatan pengangkutan ikan yang rencana usahanya meliputi wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia wpp nri). bagian kedua sisilaut lepas wajib memiliki sisi. sisi berlaku selama (satu) tahun. setiap orang yang akan memiliki sistarget spesies penangkapan ikan laut lepas untuk kapal penangkap ikan: surat keterangan pemasangan transmitter (on line)sanggupan menggunakan perwira yang bersertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan alkalin) dan ahli teknik kapal penangkap ikan tapin) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, kesanggupan: kesanggupan mengisi log book secara lengkap dan benar, danjuu fishing). apabila dalam pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan, penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal tidak, maka dikenakan sanksi administrasi berupa: peringatan . peringatan tertulis, dikenakan dalam jangka waktu (satu) bulan: pembekubekukan selama (enam) bulan: cc. pencabutcabut. apabila surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf angka tidak benar yang berakibat kapal tidak dapat terdaftar dalammaka paling lambatpemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dilakukan dengan mengacu pada grosse akta asli dan pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan dilakukan dengan mengacu pada desain dan spesifikasi teknis alat penangkapan ikan. dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan telah sesuai dengan grosse akta asli dan hasil pemeriksaan fisik alat penangkapan ikanlat penangkapan ikan sudah sesuai. dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dengan grosse akta asli dan atautaualing lambat (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (ssp) diterima. apabila apabila hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan danikilaut lepas wajib memiliki siki. siki berlaku selama (satu) tahun. setiap orang yang akan memiliki sikkapal pengangkutpemasangan transmitter (on line), surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa dan tidak diatur iuu fishing). apabila surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak benar yang berakibat kapal tidak dapat terdaftar.bat (dua) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikdalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan telah sesuai dengan grosse akta aslikan dengan grosse akta aslibat (dua) hari kerja setelah diterimanya hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikanapabila hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkutangkap ikan dan kapal pengangkut ikan .dan perubahan sisi apabila terjadi perubahan jenis dan atau spesifikasi alat penangkapan ikan. pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dilakukan pada saat permohonan siki. pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan dalam negeri oleh tim pemeriksa fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan. tim pemeriksa fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: menyusun standar operasional prosedur pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, serta alat penangkapan ikan, dan melakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, sertalebih lanjut mengenai penetapan standar operasional prosedur dan tim pemeriksa fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal. bab pelabuhan pangkalan setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang beroperasi laut lepas dapat mendaratkan ikan hasil tangkapannya indonesia atau negara lain yang menjadi anggota romo pada wilayah romo yang sama. kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang mendaratkan ikan hasil tangkapannya indonesia sebagaimana dimaksud pada diberikan (satu) pelabuhan pangkalan. kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang mendaratkan ikan hasil tangkapannya negara lain yang menjadi anggota romo pada wilayah romo yang sama sebagaimana dimaksud pada dengan ketentuan memberitahukan kepada kepala pelabuhan pangkalan indonesia sebagaimana tercantum dalam sisi atau siki melalui media elektronik tentang identitas kapal, jumlah tangkapan, daerah penangkapan, dan negara tujuan. kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan berbendera indonesia yang mendaratkan ikan hasil tangkapannya sebagaimana dimaksud pada harus menyampaikan: bukti . bukti pendaratan ikan kepada kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam sisi atau siki melalui media elektronik paling lambat (empat puluh delapan) jam setelah ikan didaratkan, dan bukti pendaratan ikan yang asli pada saat memasuki pelabuhan pangkalan indonesia. bentuk dan format bukti pendaratftaran kapal pada romo direktur jenderal mendaftarkan kapal penangkap ikan yang telah memiliki sisi atau kapal pengangkut ikan yang telah memiliki siki untuk beroperasi laut lepas pada sekretariat romo dengan melampirkan data kapal dengan format mengacu pada standar romodaftaran disetujui, maka kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan dicantumkan dalam daftar kapal (record vessels) sebagai kapal yang diizinkan (authorized vessels) dan diberikan nomor identitas kapal, yaitu: western and central pacific fisheries commission cpfc) identification number untuk: melakukan penangkapan ikan jenis tuna dan spesies seperti tuna laut lepas samudera pasifikpasifik. indian ocean tuna commission ioc) number untuk: melakukan penangkapan ikan jenis tuna dan spesies seperti tuna laut lepas samudera hindiahindia. convention for the conservation southern buletin tuna cast) number untuk: melakukan penangkapan ikan tuna sirip biru selatan (southern buletin tuna) laut lepas samudera hindia, dan melakukan pengangkutan ikan dan atau menerima transhipment ikan tuna sirip biru selatan (southern buletin tuna) laut lepas samudera hindia. kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang daerah penangkapannya samudera hindia dapat didaftarkan pada ioc dan atau cast. bab bab vii perubahan, perpanjangan, penggantian sup, sisi, dan siki bagian kesatu sup paragraf perubahan perubahan sup dilakukan apabila terdapat perubahan data administrasi perusahaan perikanan perorangan dan atau perubahan rencana usaha. perubahan sup sebagaimana dimaksud pada hanya dapat diajukan setelah jangka waktu (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan sup. perubahan data administrasi sebagaimana dimaksud pada berupa perubahan domisili perusahaan atau domisili usaha. perubahan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada meliputi: perluasan alokasi: pengurangan alokasi: cc. perubahan pelabuhan pangkalan: dan atau perubahan jenis dan atau spesifikasi alat penangkapan ikan. setiap orang yang akan melakukan perubahan sup harus mengajukan permohonan kepada direktur jenderal dengan disertai alasan perubahan sup dan melampirkan: fotokopi sup yang akan diubah, data administrasi dan atau rencana usaha yang baru, dan surat pernyataan tentang kebenaran data yang disampaikan. direktur jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada melakukan penilaian kelengkapan persyaratan dan atau rencana usaha yang diubah paling lambatup perubahan paling lambat (tiga) hari kerja sejak permohonan perubahan sup disetujui, untuk perubahan sup berupa data administrasi dan pelabuhan pangkalan. apabila perubahan sup berupa perluasan alokasi dan perubahan jenis dan atau spesifikasi alat penangkapan ikan, maka. direktur jenderal menerbitkan supapabila permohonan perubahdirektorat jenderal. pengurangan alokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan apabila dalam jangka waktu (dua) tahun terhitung sejak sup diterbitkan penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal tidak merealisasikan seluruh rencana usahanya, maka direktur jenderal menerbitkan sup perubahan sesuai dengan rencana usaha yang telah direalisasikan. terhadap perubahan sup yang dikarenakan pengurangan alokasi yang tidak merealisasikan seluruh rencana usahanya dalam jangka waktu (dua) tahun terhitung sejak sup diterbitkan, maka ppp yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. sup perubahan diberikan apabila sup lama yang telah dilakukan perubahan dikembalikan kepada direktur jenderalmelampirkan sup asli dalam hal sup rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal sup hilang. direktur jenderal menerbitkan supkedua sisi paragraf perubahan .: sup: dan ataussi perubahan paling lambat (dua) hari kerja setelah permohonan perubahan sisi disetujui, untuk perubahan sisi yang tidak dikenakan php. perubahan sisi tidak dikenakan php, kecuali perubahan jenis dan atau spesifikasi alat penangkapan ikan. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan lengkap dan disetujui, serta memerlukan pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan, paling lambat (dua) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan. pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada berlaku bagi kapal penangkap ikan yang mengalami perubahan jenis dan atau spesifikasi alat penangkapan ikan. dalam hal hasil pemeriksaan fisik alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud padasudah sesuai. dalam hal hasil pemeriksaan fisikubahapabila hasil pemeriksaan fisikterhadap perubahan sisi yang dikarenakan perubahan jenis dan atau spesifikasi alat penangkapan ikan, maka php yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.sisi perubahan diberikan apabila sissi dapat diajukan (tiga) bulan sebelum masa berlaku sisi berakhir. setiap orang yang akan: surat keterangan menggunakan perwira yang bersertifikat alkalin dan tapin sesuai ketentuan peraturan perundang undangan: surat keterangan dari kepala pelabuhan pangkalan yang menyatakan bahwa kapal tersebut mendaratkan ikan hasil tangkapannya pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam sisi maupun pelabuhan negara lain yang menjadi anggota romo pada wilayah romo yang sama berdasarkan log book penangkapan ikan atau pernyataan transhipment (transhipment declaration): cc. laporan kegiatan usaha selama yang bersangkutan menjalankan usahanya, laporan . laporan kegiatan penangkapan dan pembongkaran ikan selama yang bersangkutan melakukan operasi penangkaphp dengan dihampiri bangko sspparagraf penggantian penggantian sisi dapat diajukan apabila sisi asli rusak atau hilang. setiap orang yang akan melakukan penggantian sisi harus mengajukan permohonan kepada direktur jenderal. direktur jenderal menerbitkan sis. bagian ketig: sup:kki perubahan paling lambat (dua) hari kerja setelahdiberikan apabila sikyang akan: surat. surat keterangan dari kepala pelabuhan pangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut mendaratkan ikan, mengangkut ikan hasil tangkapan dan atau transhipment dari kapal penangkap ikan yang beroperasi laut lepas: laporan kegiatan usaha selama yang bersangkutan menjalankan usahanya, cc. laporan kegiatan pengangkutan ikan selama yang bersangkutan melakukan operasi pengangkutilakukan apabila siki asli rusak atau hilang. setiap melampirkan siki asli dalam hal siki rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal siki hilang. direktur jenderal menerbitkan sikb viii transhipment kapal penangkap ikan dapat melakukan transhipment laut lepas maupun pelabuhan negara lain yang menjadi anggota romo pada wilayah romo yang sama. kapal penangkap ikan yangangkap ikan yang..hkbentuk dan format pernyataan transhipment (transhipment declarapatuhan kapal penangkap dan kapal pengangkut ikan setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan laut lepas wajib mematuhi persyaratan dan atau standar internasional yang ditetapkan oleh romo. setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang tidak mematuhi persyaratan dan atau standar sebagaimana dimaksud pada maka dianggap melakukan kegiatan iuu fishing. kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang dianggap melakukan kegiatan iuu fishing sebagaimana dimaksud pada dimasukkan dalam daftar kapal iuu (iuu vessel list) dengan klasifikasi: draft iuu vessel list, provisional iuu vessel list: iuu vessel list. . kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan diklasifikasikan dalam draft iuu vessel list apabila diduga terindikasi dan atau dituduh melakukan kegiatan iuu fishing oleh satu atau lebih negara anggota romo. terhadap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang diklasifikasikan dalam draft iuu vessels list, maka direktur jenderal memberikan sanksi administrasi berupa peringatan. direktur jenderal selain memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada melakukan upaya pencegahan dengan cara membuktikan bahwa dugaan oleh negara anggota romo tidak benar, agar kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dihapuskan dari klasifikasi draft iuu vessel list. kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang tidak dapat dihapuskan dari klasifikasi draft iuu vessel list, maka kapal tersebut selanjutnya diklasifikasikan dalam provisionalprovisional idua) bulandukapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang tidaktersebut selanjutnya diklasifikasikan dalamjtiga) bulan. direktur tigiuu vessels list, maka kapalapabila upaya penghapusan dan sanksi pembekuan telah dilaksanakan, namun kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan tidak dapat dihapuskan dari jitu vessels list, maka direktur jenderal mencabut sisi atau siki. terhadap kapal penangkapan ikan atau kapal pengangkut ikan yang telah dicabut sisi atau siki sebagaimana dimaksud pada maka kapal tersebut tidak dapat diberikan sisi atau siki kembali. setiap orang yang kapalnya tercantum dalam klasifikasi iuu vessels list sebagaimana dimaksud dalam wajib mendukung dengan memberikan data dan informasi secara akurat dan tepat waktu dalam rangka penghapusan kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan dari klasifikasi iuu vessels list. klasifikasi jitu vessel list remo sebagaimana dimaksud dalam dikenakan secara bertahap, kecuali dinyatakan lain berdasarkan hasil pertemuan romo. terhadap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam dan dikenakan larangan: melakukan pemindahan ikan hasil tangkapan dari dan atau kepada kapal penangkap ikan dan atau kapal pengangkut ikan lainnya laut lepas negara anggota romo dan atau seluruh wilayah indonesia, baik laut maupun pelabuhan: melakukan pendaratan ikan hasil tangkapan, mengisi bahan bakar, mengisi logistik atau terlibat dalam transaksi perdagangan lainnya, menyewakan kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan: menjual ikan dan atau melakukan ekspor ikan, dan atau merubah nama kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan. bab x. bab tindakan konservasi dan pengelolaan bagian kesatu hasil tangkapan sampingan catch) yang secara ekologi terkait dengan ecological related species) perikanan tuna setiap kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan laut lepas yang memperolehberupa hiu, burung laut, penyu laut, mamalia laut termasuk paus, dan hiu monyet wajib melakukan tindakan konservasidengan ketentuan: bukan hiu juvenile dan hiu dalam kondisi hamil, dan harus didaratkan secara utuh. hasil tangkapan sampingan (catch) sebagaimana dimaksud pada harus dilaporkan oleh nakhoda kepada kepala pelabuhan pangkalan sesuai dengan sisi. pelaporan sebagaimana dimaksud pada dengan menggunakan bentuk dan format log book penangkapan ikanburung laut pada wilayah derajat lintang arah selatan wajib menerapkan tindakan mitigasi yang efektif untuk menghindari tertangkapnya burung laut. tindakan mitigasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: setting malam hari dengan pencahayaan minimum atas dek kapal: menggunakan tali pengusir burung (tori line): menggunakan pemberat untuk branch line agar umpan cepat tenggelam: umpan cumi diberikan warna biru: kendalikan sisa debit limbah: dan penggunaan alat pelempar tali. . setiap penangkapan ikan laut lepas yang tanpa sengaja tertangkap burung laut, penyu laut, dan atau mamalia laut termasuk paus harus dilepaskan dalam keadaan hidup. dalam hal burung laut, penyu laut, dan atau mamalia laut termasuk paushasil tangkapan sampingan (catch) yangmonyet dengan ketentuan harus dilepaskan dalam keadaan hidup. dalam hal hiu monyetsetiap kapal penangkap ikan yang menangkap, memindahkan, mendaratkan, menyimpan, dan atau menjual hiu monyet (thruster sharks) dari semua family alopiidae baik utuh maupun bagiannya dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pelaporan nakhoda kepada kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana dimaksud dalam dan meliputi jumlah, berat individu, dan berat keseluruhan. bagian kedua penangkapan ikan selama musim ditutup dan atau dalam wilayah penangkapan ikan ditutup setiap kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan laut lepas dilarang melakukan penangkapan ikan yang ditetapkan oleh romo berdasarkan: waktu penangkapan ikan ditutup, dan atau wilayah penangkapan ikan yang ditutupmaksud dalam bagian . bagian ketiga penangkapan ikan yang terkena tindakan konservasi kapal penangkap ikan dilarang melakukan penangkapan jenis ikan tertentu yang secara khusus dikenakan tindakan konservasi oleh romoatur dalam bagian keempat data boys kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dilarang: melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan pengangkutan ikan dalam jarak (satu) mil laut dari lokasi data boys: mengambil data boys pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan, dan atau menganggu keberadaan dan posisi data boys. data boys sebagaimana dimaksud pada merupakan alat yang mengapung, baik hanyut ataupun menetap, yang dipasang oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara elektronik dan pengukuran data lingkungan dan bukan untuk tujuan aktivitas penangkapan ikan. bab penghapusan dari daftar kapal (record vessels) romo kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang diduga melakukan iuu fishing, maka dapat dilakukan penghapusan dari daftar kapal record vessels) romo. penghapusan dapat dilakukan dengan permohonan dari direktur jenderal atau dihapus oleh romo. penghapusan dilakukan dengan permohonan kepada romo apabila: sisi atau siki telah habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan: dan atau kapal penangkapan ikan atau kapal pengangkut ikan tenggelam atau terbakar. penghapusan dilakukan oleh romo tanpa adanya permohonan apabila kapal penangkapan ikan atau kapal pengangkut ikan terbukti melakukan iuu fishing. bab. bab xii pembiayaan biaya yang timbul akibat adanya kegiatan transhipment dibebankan kepada pemohon dan disampaikan langsung kepada romo yang bersangkutan. biaya lain yang timbul sebagai akibat adanya pencantuman kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan dalam daftar kapal record vessels) romo dibebankan kepada pemohon. fotokopi bukti pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada diserahkan oleh pemohon kepada direktur jenderal dalam kurun waktu lima) hari kalender setelah pembayaran dilakukan, untuk dilakukan konfirmasi kepada romo yang bersangkutan. bab xiii pengadaan kapal setiap orang yang akan mengadakan kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan untuk dipergunakan laut lepas, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari direktur jenderal. persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada direktur jenderal, dengan melampirkan: pengadaan kapal baru: fotokopi sup, yang mencantumkan wilayah penangkapan dan pengangkutan ikan laut lepas, fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement, termasuk spesifikasi alat penangkapan ikan: fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement, termasuk spesifikasi untuk kapal pengangkut ikan: nama perusahaan, lokasi dan negara tempat pembangunan kapal: dan surat keterangan dari galangan kapal tempat kapal akan dibangun. pengadaan kapal bukan baru: fotokopi sup yang mencantumkan wilayah penangkapan laut lepas, grosse akta, fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement), termasuk spesifikasi alat penangkapan ikan: fotokopi gambar rencana umum (general arrangement), untuk kapal pengangkut ikan: bendera . bendera kapal sebelumnya, fotokopi tanda kebangsaan kapal: dan surat pernyataan bahwa kapal tidak tercantum dalam iuu vessel list romo.. pengadaan kapal penangkap ikan dan atau kapal pengangkut ikan dari luar negeri, dilakukan dalam keadaan baru atas nama pemegang sup. pengadaan kapal penangkap ikan dan atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud dalam yang berasal dari dalam negeri, dapat dilakukan untuk kapal berukuran atas (tiga puluh) gross tonnage gt). pengadaan kapal penangkapseratus) gross tonnage gt). pengadaan kapal pengangkutlima ratus) gross tonnage gt) sampai dengan (seribu lima ratus) gross tonnage gt). bab xiv pelaporan kepala pelabuhan pangkalan harus memberikan laporan setiap bulan kepada direktur jenderal tentang jumlah kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang meliputi kegiatan: transhipment, pendaratan ikan: dberdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal menyampaikan laporan tahunan kepada sekretariat romo. bab ketentuan lain lain . setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang diberikan sisi atau siki untuk menangkap ikan atau mengangkut ikan laut lepas dilarang melakukan kegiatan penangkapan atau pengangkutan ikan wpp nri. selama dalam pelayaran menuju daerah penangkapan laut lepas, kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada wajib menyimpan alat penangkapan ikan dan dalam keadaan tidak siap untuk dioperasikan dan atau dipergunakan. terhadap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan dikategorikan tidak memiliki sisi atau siki dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan. setiap kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan perairan dalam wilayah yurisdiksi negara lain, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri dan wajib mengikuti ketentuan lain dan atau persyaratan yang ditetapkan oleh negara lain tersebut. terhadap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang diduga melakukan kegiatan iuu fishing wilayah yurisdiksi negara lain tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan klasifikasi juu vessel list romo. setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan laut lepas dapat memasuki, singgah dan atau mendaratkan ikan hasil tangkapan indonesia dengan ketentuan: memperoleh izin dari kepala pelabuhan setempat: menyimpan alat penangkapan ikan selama wpp nri: dan dilakukan pengawasan melalui tindakan kepelabuhanan (port state measures) berdasarkan persyaratan dan atau standar internasional yang diterima secara umum. ketentuan mengenai tindakan kepelabuhanan (port state measures) sebagaimana dimaksud pada huruf diatur tersendiri dengan peraturan menteri. sebelum ditetapkannya peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal perikanan tangkap menetapkan standar operasional prosedur tindakan kepelabuhanan. . dalam hal terdapat ketentuan lain dan atau persyaratan tambahan yang diadopsi oleh romo laut lepas dan atau perairan dalam wilayah yurisdiksi suatu negara pantai negara lain atau pelabuhan, maka ketentuan dalam peraturan menteri ini tetap berlaku dan wajib mengikuti ketentuan lain dan atau persyaratan tambahan yang diadopsi oleh romo. dokumen yang harus ada atas kapal penangkap ikan dan atau kapal pengangkut ikan terdiri atas: sisi atau siki asli: surat persetujuan berlayar spb), log book penangkapan ikan: dan surat laik operasi slo) asli. bab xvi ketentuan peralihan sup yang dikeluarkan sebelum ditetapkannya peraturan menteri ini masih tetap berlaku. sisi atau siki yang dikeluarkan sebelum ditetapkannya peraturan menteri ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. sisi atau siki yang habis masa berlakunya dalam hal kepanjangannya hanya diberikan satu daerah penangkapan ikan atau pengangkutan ikan laut lepas atau wpp nri. bab xviyang terkait dengan laut lepas: dicabut dan dinyatakan tidak berlakukhususnya yang terkait dengan laut lepas aro umum dan organisasi, sekretariat jenderaltea mam pen ana . naa beta etil asn spa aan mae yan ata lam dala tan sewa sp, aeon! nanga pen ruu sea bar haa man aan rr ban din . nya republikindonesia urakan kementerian kelautan dan perikanan fan bee surat izin usaha perikanan (sup) tai bet perusahaan referensi "au namaperusahaan surat permohonan sup sana akan kaur mae kaku telepon nanga ann ana as, late perusahaan tesla pesanan per nama penanggung jawab aa ae. ktp penanggung jawab jenis kegiatan ek bea ran air benda tangan "ea laa maa "me idea maa masa berlaku izin pat cat pena direktorat jenderal perikanan tangkap |. ena man sasa pee ai! jabatan ianizin akan dicabut serta pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat dilaik kembali tenan ppa sas pan bea, sa! dan hae mea? aaa tlp kareena ipm ena peran aan putu aka was yan ana aia kek kia pasi tae uta yen dua sup sup vai nd), kel republik indonesia lampiran surat izin usaha perikanan kementerian kelautan dan perikanan pasokan ang esai mama beer ena han bebas 25x busuk bener nan bat direktorat jenderal perikanan tangkap jabatan bukan ha. pin jae pat, ya, dat, ln ang sekretariat bendera, anung cahyono tendon lampiran ioc dan cast nop datakapal namakan tandasear nomorpendaftarandi imo gikaaday namakapalsebelumnya(fikaad) benderakapalsebelumnya kanada) data rinci tentang penghapusan kapal dari institusi letnan tama radiopanggilintemasinal pelabuhanpangkaan beniskapa panjangkapal seluruhnya aj meter gos homage nama pemilikkapalatauparapemiikkapl alamatlengkap pemilik kapalatauparapemilikkapal |:| amaoperatorkapl alamatoperatorkapal jenisalatpenangkapanikan masaberlaku spf sid foto berwarnakapal, dengan memperlihatkan namakapalcpfc datakapal namakan makassar nomordemifkas wcpfcwin namakapalsebelumnya gikaada) ipelabuhanpangkaan namapemilikkapal (parapemilikkapa) mlamatlengkapnama pemilikkapal (parapemilikkapa) |:| namalengkap nakhoda (kebangsaan nakhoda benderakapal sebelumnya glaad) ti. radiopanggilintemasinal alatkomunikasikapal (jenis,chamel danjumlan fotoberwarnakapal,dengan memperlihatkannamakapal |:| tempatpembangunankapl waktupembangunankapl jeniskpai jumlahnormal anak buah kapa abg jenis alat penangkapan ikan, teknik pengoperasian alat panjangkapal seluruhnya loan meter tebarkapalpadabagianyangtelebar dalamkapal beam gros register tonnage( grd dayamesimutama hp) rapasitasunttpembeku greece meter jumlahunitpembeku of. meter toraldaya angkut total carmyingcapaciy) if. meter rapasitaspalkaikan surat ijin penangkapan ikan (nomor, daerah penangkapan ikan, jinomimuaterancanungihesttrnaanatam"undone lampiran isega pie kar nocat tati ri, mat sisi sip as nd) republik indonesia kementerian kelautan dan perikanan fishing anpeapoy (fl) ai (company) (reference) nama berusaha tanggal sup nan surat permohonan regret letter pap number robust eax pa peni peron number pai letter state identitas kapal shihon ngada kapan peron pesan ji. helai acted tanda saja certificate pelabuhan angkatan tasumanasey rara pak . mena masa berlaku iin keke sat issued ian tanggal nak: directorate general capture fisheries nan) kena ja lha jabatan batee denim can dna sen ton ten pink fiat dee aya ale kay statement fishing license (el) nomor png number "ya jenis alat tangkap type fishing gear ng bee aan sai yati dai eee san abal jas daa tang men asn meme tan tani ande ipsnpg sal inn mana: berat senang kapan sina se pilot bee aaa roman eee " . bap pala niyala biro hukum dan organisasi, tda sekretariat bendera, anung cahyono sik non lampiran ivear one: der meta & ) siki siki republik indonesia kementerian kelautan dan perikanan fish carrier license bad perusahaan referensi ba, kia "aj kamar can surat permohonan regret letter as: tata pena par tanggal terima identitas kapal payment letter for non tax state income o .sesswewmcaron o oje aa (rasis menuang jaa ani geernnaa: esai book pelabuhan pangkalan kapita come ipsumcass o| k5. country destination) measurement letter number pen yak yel catatan masa berlaku izin ti! xg, tes era jakarta pen ts, issued yaa laa invoke regal document, the license will expired and the levi which has been paid. can not returned (ai (ae . posisi teran era musik sad (ek ian mer hg. tea nag lampiran surat izin kapal pengangkut ikan gan attachment fish carrier license sg. pa, keterangan additional information a32 tua pale dbd pea sekretaris bendera|hal. dari alat tangkap kapal panggil pemberangkatan range ka) mmm "musee riaa ma intra lamanya dan dan dan dan dan dan dan tenun inn bnn dan tank inn inn dan bnn dan dan mmm a al au. mara martian tail indonesian fishing log book page name vessel name fishing company fishing license year trip ca.ind crew foreign crew fma fishing ground landing port date arrival port na position match (kg) fishing date fishing time fish no fish no fish no fish no fish no fish no fish no fish no fish no fish no fish no fish no fish no other species longitude latitude dan dan dan dana nan dan dna dan dan dan ana nt. . m. total landed dna note name signature the master name signature the inspector dateisi tahun tripat buran kode posisi rembang baca kode setting menangkap komposisi hasil tangkapan (kilogram) aktivitas gerombolan lintang bujur waktu waktu tongkol jenis lain mmy oppo may mulai selesai cakalang madidihang matabesar kra lisong sungai lematang (ear ann) naming ama kode aktivitas kode gerombolan ikan jumlah tangkapan .setting jaring (purse seine) .tanpa gerombolan (halaman ini) .penangkapan (pole line) .makan pada umpan jumlah total .singgah (tidak ada penangkapan hari .puing, sampah atau binatang tangkapan ini) yang mati .penitipan hasil tangkapan laut .rumpon yang bebas catatan .di pelabuhan nama pelabuhan .rumpon yang tetap (berlabuh) .mencari .ikan paus yang hidup nama dan tanda tangan nahkoda nama dan tanda tangan petugas tanggal .tidak penangkap (tidak singgah) .hiu paus yang hidup .lainnya indonesian purse seine, pole line and trolling line fishing log book pace name vessel name fishing company fishing license (spi year tapi this year fishing gear (ps, tor (to) tali sen) port departure date departure lloyd's registration number ind crew foregncrew tema daerah penangkapan landing port date arrival port bay mona ati position noon sain arca comfositiontkilog fans tes) code latitude (longitude| association start frigate bullet rainbow other species mp3 (pd? mm) (ddd? mm) code time end time skip jack yellowfin| eigene tuna tuna runner mahi mahi meng nymetro name no nymetro activity code school association codes pem u lw setting (purse seine only) .associated totallanded uv o fishing (pole and line only) feeding british transit (no fishing this .drifting log note day) .drifting fad payah transhipping catch sea .anchored fad payah name and signature master name and signature inspector date import please specify port .live whale searching .live whale shark fishing (but notintransit) .o0therpg tahun tipeembang ada komposisi hasil tangkapan (kilogram) jam jarak lan kode waktu jumlah antar setuju ikan pedang aktivitas setting pancing albar matabesar madidihang tunasirip biru setuju biru setuju hitam jenis lain lintang bujur pancing loreng (meka) obb mopemun muat ekor ekor ekor ekor ekor ekor ekor ekor wawako eror kode aktivitas jumlah tangkapan (halaman ind setting pancing (hanya online) penangkapan (hanya hand line) jumlah total tangkapanhkoda nama dan tanda tangan petugas tanggal page gear (ps, lor tl) sign gear (ps, tl) this year see ann dan inn bnn dna bnn ann dan inn bnn dna bnn ann dan inn bnn dna bnn ann dan inn bnn dna bnn ann dan inn bnn dna bnn ink pen bnn tan ann bnn asas taat. earis senoepy j2) sharif sutardjo anung cahyono lik indo lampiran vioc transhipment declaration string kesal name the vessel and radio call sign name the vessel and radio call sign flag state license number flag state license number national register number, available national register number, available ioc register number, available ioc register number, available day month hour year agent's name master's name lst masters name carrier departure from return signature signature signature transhipment indicate the weight kilograms the unit used (e.g box, basket) and the landed weight kilograms this unit kilograms location transhipment pem ama transshipment affected sea, ioc observer name and signature cpfc transshipment notification and declaration report receiving vessel fishing vessel gear name vessel and radio call sign name vessel and radio call sign country flag country flag cpfc identification number win) cpfc identification number win) location transshipment port high seas within eez area: cpfc ittf ioc ccat please circle one proposed date and location actual transshipment date and location m.m date date longitude latitude longitude total eight total eight kilogram kilogram cpfc observer name master's name carrier cpfc observer name provider master's name carrier provider signature signature signature signature transhipment product proposed kilogram transshipped actual kilogram transshipped product already board the receiving vessel species types product species types product species quantity product tel to) ke) ru) s5| jelas jas oles salsa gala lala bie slocleflaslos |z| |az loc|ef los|bola| e|g|s bae yaaa biaya jam ame lie utama ate tel cod yaaa |sworafish jane lte jam marlin marlin marlin utama ame tell ena albar ame lili ame lte till iii yaaa sinar utama ame tell lie bet yaaa san |other ame lte ame lele loekretariat mengapa, ppi) ttd. hanung cahya ind, perlu mengatur pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kec3k,nindakan non patroli peraturan perundang undangan bidang pwp3k. laporan pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang kepada plus pwp3k tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya perusakan pelanggaran bidang pwp3k. pencemarperusakanwilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang memenuhi kriteriawp3k secara berkelanjutkementerian adalah kementerian kelautan dan perikanan republikpemerintah daerah adalah pemerintah daerah provinsi dan atau kabupaten kota. . ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi pengawas pwp3k, wewenang dan tugas plus pwp3k, cc. pelaksanaan pengawasan pwp3k, pembinaan, dan pakaian dan atribut. bab pengawas pwp3k untuk menjamin terselenggaranya pwp3k secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berwenang sesuai dengan sifat pekerjaannya. pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada diberikan wewenang kepolisian khusus yang selanjutnya disebut plus pwp3k. plus pwp3k sebagaimana dimaksud dalam diangkat dan diberhentikan oleh menteri. menteri dalam pelaksanaannya mendelegasikan pengangkatan dan pemberhentian plus pwp3k kepada direktur jenderal. persyaratan untuk diangkat sebagai plus pwp3k sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pegawai negeri sipil yang membidangi pengawasan pwp3kgolongan ruang ii b dengan pendidikan paling rendah setingkat sta, dan b.telah mengikuti pelatihan kepolisian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan atau pemerintah daerah. pelatihan kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada huruf diselenggarakan oleh kepolisian negara republik indonesia. pemberhentian plus pwp3k sebagaimana dimaksud dalam apabila yang bersangkutan: dialihtugaskan dari bidang pengawasan pwp3k, mengundurkan diri sebagai plus pwp3k, cc. kartu tanda anggota plus wps3k dicabut, tugas belajar lebih dari (enam) bulan, cuti diluar tanggungan negara, berhalangan. berhalangan tetap:pengangkatan dan pemberhentian plus pwp3k yang berasal dari pegawai negeri sipil pada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam dan diusulkan oleh gubernur atau bupati walikota sesuai kewenangannya. bab iii wewenang, tugas, dan wilayah hukum plus pwp3ksertaselain wewenang sebagaimana dimaksud pada plus pwp3k mempunyai tugas posisional lainnya. patroli perbedaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: patroli perbedaan rutin, dan patroli perbedaan khusus. patroli perbedaan rutin sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakdalam pwp3k. patroli perbedaan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus yang bersifat represif non yustisiil atau penindakan lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan tertib peraturan perundang undangan bidang pwp3k: pengambilan contoh sampel dari suatu tempat kegiatan, apabila diperlukan, meminta informasi dan atau keterangan dari berbagai pihak terkait:wp3k. . plus pwp3k melakukan patroli perbedaan dengan cara: berjalan kaki: menggunakan moda transportasi darat,3k melakukan patroli perbedaan berdasarkan surat tugas dari atasan plus pwp3k, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pemberi tugas. bentuk dan format surat tugas dan laporan hasil pelaksanaan patroli perbedlus pwp3k dalam melakukan patroli perbedaan dilengkapi dengan: pakaian seragam dan atribut:lus pwp3k menerima laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf berasal dari masyarakat baik secara lisan maupun tertulis. dalam hal lokasi perusakan pelanggaran sulit dijangkau layanan transportasi, laporan pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada dapat disampaikan melalui telepon maupun moda komunikasi lainnya. laporan pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada disampaikan melalui: surat, surat elektronik: faksimili: dan atau layanan pesan singkat. plus pwp3k menindaklanjuti laporan pengaduan dengan tahapan: penerimaan, penelaahan, cc. pemeriksaan lapangan. penerimaan laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh plus pwp3k yang dituangkan dalam lembar penerimaan laporan pengaduan. penerimaan. penerimaan terhadapbisa dihubungi: identitas penerima laporan pengaduan: lokasi terjadinya perusakan pelanggaran bidang pwp3k, waktu terjadinya perusakan pelanggaran bidang pwp3k, dan hal yang dilaporkbagai bukti penerimaan laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam plus pwp3k memberikan tanda terima kepada pelapor pengadu. tanda terima laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada memuat: identitas pelapor pengadu: identitas penerima laporan pengaduan: cc.aahan laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap setiap laporan pengaduan yang terkait dengan pwp3k. hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada atasan plus pwp3k, berupa rekomendasi: tindak lanjut pemeriksaan lapangan, atau penolakan. apabila rekomendasi berupa tindak lanjut pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf atasan plus pwp3k menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan lapangan. apabila rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf atasan plus pwp3k surat tugas dan surat penolakmeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan menandatangani lokasi terjadinya perusakan pelanggaran untuk memeriksa kebenaran informasi, dengan cara, apabila diperlukan: dan melakukan dokumentasi. pemeriksaan.sil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada dikelompokkan menjadi: dugaan adanya perusakan pelanggaran bidang pwp3k, tidak ditemukan adanya perusakan pelanggaran bidang pwp3k. hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada atasan plus pwp3k disertai dengan berita acara pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada bentuk dan format berita acara pemeriksaan lapangan dan laporan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud padamenteri ini. berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan berupa duga: menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin bahwa adanya dugaan perusakan pelanggaran bidang pwp3k: menyampaikan laporan kepada aparat yang berwenang dalam hal adanya indikasi tindak pidana bidang pwp3k, dan atau memberitahukan kepada pelapor pengadu. berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan berupa tidak ditemuk memberitahukan kepada pelapor pengadu bahwa tidak ditemukan perusakan pelanggaran bidang pwp3k. plus pwp3k mempunyai tugas posisional lainnya sebagaimana dimaksud dalam meliputi: sebagai mitra polri:yang bersifat pre empty sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: sosialisasi dan penyuluhan, dan kegiatan pembinaan kemasyarakatan. tugas penegakan peraturan perundang undangan yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud pada huru: dan cc.tugas. tugas penegakan peraturan perundang undangan yang bersifat represif non yustisiil sebagaimana dimaksud pada huruf: melaksanakan penanganan barang bukti tindak pidana bidang pwp3k, dan membantu proses penyidikan tindak pidana bidang pwp3k berdasarkan perintah penyidik. wilayah hukum plus pwp3k, meliputi: wilayah pesisir dan pulau pulau kecil seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia bagi plus pwp3k yang berasal dari pejabat pegawai negeri sipil pada tingkat kementerian, yang diimplementasikan melalui unit unit pelaksana teknis kementerian sesuai dengan wilayah kerjanya masing masing, wilayah pesisir dan pulau pulau kecil pada wilayah kewenangan provinsi bagi plus pwp3k yang berasal dari pegawai negeri sipil pemerintah daerah provinsi: wilayah pesisir dan pulau pulau kecil pada wilayah kewenangan kabupaten kota bagi plus pwp3k yang berasal dari pegawai negeri sipil pemerintah daerah kabupaten kota. bab pelaksanaan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil pengawasan pwp3k meliputi perencanaan dan pelaksanaan pwp3k. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pwp3k: pertukaran data dan informasi: tindak lanjut laporan pengaduan, pemeriksaan sampel: kegiatan lain untuk menunjang pelaksanaan pengawasan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. pelaksanaan pengawasan pwp3k mengacu pada dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. plus pwp3k melakukan pengawasan terhadap pemanfaat: kawasan. kawasan strategis nasional tertentu, dan alur laut. pengawasan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil harus memperhatikan kearifan lokal dan masyarakat adat. kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi zona: pariwisata, pemukiman, pelabuhan: pertanian: hutan: pertambangan, perikanan budidaya, perikanan tangkap: industri, infrastruktur umum, dan zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya. kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: konservasi perairan: konservasi pesisir dan pulau pulau kecil: konservasi maritim: dan atau sempadan pantai. kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari zona: inti, perikanan berkelanjutan, cc. pemanfaatan, dan lainnya. kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf terdiri dari zona: inti, pemanfaatan terbatas, dan cc. lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan. kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi zona: pertahanan keamanan, situs warisan dunia, cc. perbatasan, dan pulau pulau kecil terluar. . alur laut sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: alur pelayaran: alur sarana umum, cc. alur migrasi ikan, dan pipa dan kabel bawah laut. plus pwp3k selain melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan: rehabilitasi: reklamasi, dan mitigasi bencana. bab pembinaan pembinaan kepada plus pwp3k meliputi: pembinaan administrasi, dan pembinaan teknis. pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh: direktur jenderal bagi plus pwp3k kementerian, gubernur atau bupati walikota bagi plus pwp3k lingkungan pemerintah daerah. pembinaan teknis pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh: direktur jenderal untuk teknis pengawasan pwp3k, dan kepala kepolisian negara republik indonesia untuk teknis kepolisian khusus. bab pakaian dan atribut dalam setiap melaksanakan tugas plus pwp3k dilengkapi dan wajib menggunakan: pakaian dinas: dan atribut. pengaturan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut diatur dengan peraturan menteri tersendiri. bab vipdip nas kelautan dan peri kanan) surat tugas nomor surat paman akan akan nama unit kerja: .o.ooo woo wo.m wo. wo. mom mamamamn egg d menimbang la. bah wareoooo wo oo w o#w#w.ww dandanan bb. bahwa. doc. nana blk dasar polo anakan kana aan memberi tugas kepada nama han ipni pnp pnp ann open paa ipni paaptaenanata apn naeaapatar kta? semaatnataan tatanan kandang kanan kta? semaatnataan tatanan kandang kanan dst. untuk xx) lokasi lama kegiatan sarana dan perlengkapan atasan plus pwp3k yang berwenang) diisi untuk patroli perbedaan atau pemeriksaan lapangan2t3au ttd. selama anung cahyono sharif sutardjo laksanaan patroli perbedaan nomor surat peknankamaaa agama nana nama unit kerja .o.ooocooomo nomor wo.m womomommeninkna pemangsa para besar pernah po. 383p pap posisi temuan titik kordinat wilayah administrasi) plus pwp3k(fa (ena sharif sutardjo rona cahyono dirapenari maan laporan pengaduan nomor registrasi ancaman nana agama anakan enam amankan nama unit kerja dannenanmnnnninenaman aman alam aman w pada hari.tanggal. durian.o.oco womowtah un, loco mon mann pukul natatatan, olevutarurae yang bertanda tangan bawah ini: identitas pelapor pengadu: nama dante nana aneka alamat enantatentnnannnnnannnaannananananaaaaaanaaaaaaaaaa anal telp fax ail a.ooooocooreoneeneenneneennen nanaenantatentnnannnnnannnaannananananaaaaaanaaaaaaaaaa anal identitas penerima laporan pengaduan: nama dante nana aneka alamat kantor aneneenannnnanannnannann anna p j jabatan enantatentnnannnnnannnaannananananaaaaaanaaaaaaaaaa anal lokasi terjadinya perusakan pelanggaran bidang pwp3k: waktu terjadinya perusakan pelanggaran bidang pwp3k: hal yang dilaporkan: dugaan pelaku perusakan dan atau pelanggaran bidang pwp3k ( ): jenis kegiatan nanatannnnnnanananaanaanaanananaanaanaa naa nama aman nama unit usaha a.coooooooocoo woo wo. womnmnntnnnannannnnnanaanannnaaannnannaaananannanaa anna perorangan dante penanggungjawab .o.oooooooooooooooooooooo woo wom ente alamat enantatentnnannnnnannnaannananananaaaaaanaaaaaaaaaa anal telepon fax enantatentnnannnnnannnaannananananaaaaaanaaaaaaaaaa analnanatannnnnnanananaanaanaanananaanaanaa naa nama aman obyek perusakan dan atau pelanggaran bidang pwp3k ( #): ekosistem pesisir ekosistem mangrove ekosistem terumbu karang ekosistem padang lamun timnya. lada eeeeee nee) kawasan konservasi kawasan pemanfaatan umum kawasan strategis nasional tertentu lbinirin.v.ooooeeeon depok alat bukti yang disampaikan: ( ) knnaennnnnennan anna dampak yang dirasakan akibat perusakan dan atau pelanggaran yang dimaksud: pernah mengadukan kasus ini instansi lain:menerima laporan pengaduan (enam ama arpengaguaa jika ada iss) pilih salah satu dengan beri tanda silang (x) pada obyek yang dimaksud isssalinan sesuai dengan aslinya kepala biro isasi, kar dan organisasi ttd. sekretaris jewoepa, jf) sharif sutardjo anung cahyono rthen pdip nas kelautan dan perikanan) tanda teri laporan pengaduan nomor surat lan nata net nan nett nnen nama unit kerja .oo.ooo komodo.m mm inna ,f hewan r eeeeee telah diterima laporan pengaduan bidang pwp3k dari: identitas pelapor pengadu: nama ann ppp nan ppn tee raja pnn nnn nnnnnnnanaparaappapappppnnnnnnnnnnnnananaa aaa alamat nina ann ann ppp aaa aaa aaaaaaaaaaa aar papan telp fax e ail loc week nek akan ana desa kelurahan loco won aan kecamatan ann nun antara nne aaa nnnnaaaan aaa nnnnaaaaaaanaaaaaaaannaaaaaaaannaaaaaapnnaaaaaannnaa kabupaten kota soo one aan propinsi panai diterima laporan pengaduan bidang pwp3k oleh: identitas penerima laporan pengaduan: nama ann ppp nan ppn tee raja pnn nnn nnnnnnnanaparaappapappppnnnnnnnnnnnnananaa aaa alamat kantor nina ann ann ppp aaa aaa aaaaaaaaaaa aar papan nip jabatan han nnnnnppnnnnnnnnnaannanannn ann aaannaannnaaaaaaaann nan nnnaaanaaaaaaaaaaaaannnaaannaaaaaaa hal yang dilaporkan nan naannnn aaanaann aaanannn arena aaanannn aaanannnnaaaaaanna aaa aaa nomor registrasi aaa aaa aaa petugas penerima laporan pengaduan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, ttd. salinan sesuai dengan aslinya ask kepala biro hukum dan organisasi, sharifsurat penolakan laporan pengaduan nomor tat .cbooo woo wom women enim aman ananda nama unit kerja .cbooo com wom www mnngnaan egg m kepada yang terhormat: nama dkk aaaaaa alamat pnp dpn pnp npn pipa name ape apa ppa ape arena prp peranan ordo arena porn pena paa nrp neo were telp fax e mail l.oooooooco wco# wc## mna desa kelurahan: .ooooooco woo wonennnnnnnnnnnananana akan kecamatan dkk aaaaaa kabupaten kota looooocor wo klan anna propinsi ann nan ane nan ana nan ana ana aaa apn ana pnp nan ann ankekatanknnnaeknaannn kena ena enam aan tidak dapat ndaklanj uti, karena tidak termasuk dalam kriteria perusakan pelanggaran bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. demikan disampaikan agar menjadi maklum. atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. kemanansnnmnnnanan menanamida hari tard: serta munberi acara pemberi saan lapangan nomor momentum atm tatanan nana naa nama unit kerja loco. , , , ?,?,?,?,?, pada hari.tanggal.bulan.tahun. pukul aan amamamamaman oven kami yang bertanda tangan bawah ini: i oo u u uvuvuvuai ja, oo u u u aientuk, melalui kegiatan sebagai berikut: melakukan dokumentasipan pnp nan app pen nee ane peeepepaappappappapaaaapaappap papan nan aaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa badan hukum perorangan) pnp nan nan ane nata nan pena ana aaa naan nan aaa para ane aan ana aan nama penanggung jawab panai jabatan ndknnantna nenek naasaksi saksi: nama nnnaatenea ana aaanannaan alamat dakkkkkannananananananaa nana pekerjaan nnanannnnnnnnknnnann nanah tanda tangan han ann nan ann nen nan been nan aed nan aapanarpan aaa arena pena nan nan ann panen naaanaanaani nama daan anna nana alamat daan anna nana pekerjaan nnanannnnnnnnknnnann nanah tanda tangan dana menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, salinan sesuai dengan aslinya hukum dan organisasi, ttd. ni) eno sharif sutardjo anung cahyono lemberi saan lapangan ( fffpemeriksaan lapangan terhadap laporan pengaduan perusakan dan atau pelanggaran bidang pwp3kpemeriksaan lapangan terhadap laporan pengaduan bidang pwp3k) kegiatan lapangan kegiatan yang dilakukan oleh tim selama melakukan pemeriksaan lapangan). fakta dan temuan pemeriksaan lapangan dengan melampirkan data pendukungnya) analisis yuri pwp3k) hasil pemberi saan lapangan dugaan adanya perusakan pelanggaran bidang pwp3k: atau tidak ditemukan perusakan pelanggaran bidang pwp3k. evaluasi dan saran ndak lang informasi yang dituangkan merupakan ringkasan atau tentang hasil pemeriksaanpemeriksaanpemeriksaan laporan rkl rpl atau ukl uplj. ttd. nung cahyono indo,erjadinya bencana alam berpotensi terhambatnya kegiatan usaha nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam rakyat, untuk menjamin keberlangsungan kehidupan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam rakyat perlu memberikan perlindungan terhadaprlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam rakyat adalah segala upaya untuk membantu nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam rakyat dalam menghadapi permasalahan tidak dapat melakukan usahanya karenaerlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam rakyat yang terkena bencana alam bertujuan untuk: memberikan bantuanperubahan iklim, cuaca ekstrim, dan bencana alam, dan menjamin kelangsungan usaha nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam rakyat melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha. bab bentuk bantuan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam rakyat dapat diberikan bantuan apabila tidak dapat melakukan usahanya akibat bencana alam.sarana dan prasarana pembudidayaan ikan, atau cc. sarana dan prasarana produksi garam. bab iii pemberian bantuan bantuan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam dikoordinasikan oleh menteri setelah mendapatkan persetujuan dari menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat. berdasarkan persetujuan dari menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat, menteri melakukan koordinasi dengan: menteri kesehatan guna penyaluran bantuan pengobatan, dan menteri sosial guna penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah. menteri dalam pelaksanaan pemberian bantuan membentuk satuan tugas perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam rakyat yang terkena bencana alam. satuan . satuan tugas sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: mengoordinasikan upaya perlindungan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam rakyat, menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam rakyat, dan melakukan monitoring dan evaluasi. satuan tugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: ketua staf ahli bidang ekonomi, sosial, dan budaya wakil ketua sekretaris jenderal sekretaris kepala biro umum anggota sekretaris direktorat jenderal perikanan tangkap, sekretaris direktorat jenderal perikanan budidaya, sekretaris direktorat jenderal kelautan, pesisir, dan pulau pulau kecil, sekretaris direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan: sekretaris badan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. pemberian bantuan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam dilakukan pelabuhan perikanan atau kantor kecamatan dimana nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam rakyat berdomisili. pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada dengan melibatkan pemerintah daerah setempatnelayan indonesia yang larat dan terdampar luar negeri akibat bencana alam diberikan perlindungan dalam bentuk: bantuan perlindungan advokasi hukum: bantuan pemulangan, bantuan evakuasi: dan bantuan pengobatan. bantuan perlindungan advokasi hukum dan bantuan pemulangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilakukan oleh menteri berkoordinasi dengan menteri luar negeri. bantuan evakuasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh menteri berkoordinasi dengan menteri perhubungan, kepala staf tentara nasional indonesia angkatan laut, kepala kepolisian negara republik indonesia, dan kepala badan sar nasional. bantuan . bantuan pengobatan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh menteri berkoordinasi dengan menteri kesehatan. dalam pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melakukan pendataan yang terkait dengan: jumlah nelayan yang terdampar, dan lokasi nelayan yang terdampar. koordinasi teknis pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh direktur jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikananperlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam rakyat yang terkena bencana alam. peran serta sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk pemberian: bantuan tanggap darurat, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam rakyat: bantuan rehabilitasi sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan oleh nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam rakyat. bantuan sebagaimana dimaksud pada diberikan langsung kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam rakyat yang terkena bencana alam. bab data dan informasi (l) pemberian bantuan bencana alam dilakukan berdasarkan data dan informasi bencana alam. data dan informasi sebagaimana dimaksud pada diperoleh dari pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, instansi terkait, dan atau penyuluh perikanan setempat. berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam direktorat jenderal perikanan tangkap melakukan pendataan yang terkait dengan: jumlah nelayan yang terkena bencana alam, lokasi yang terkena bencana alam, dan kerusakan sarana dan prasarana usaha penangkapan ikan. berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam direktorat jenderal perikanan budidaya melakukan pendataan yang terkait dengan: jumlah pembudidaya ikan yang terkena bencana alam: lokasi . lokasi yang terkena bencana alam, dan kerusakan sarana dan prasarana usaha pembudidayaan ikan. berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam direktorat jenderal kelautan, pesisir, dan pulau pulau kecil melakukan pendataan yang terkait dengan: jumlah petambak garam rakyat yang terkena bencana alam: lokasi yang terkena bencana alam, dan kerusakan sarana dan prasarana usaha tambak garam rakyat. bab monitoring dan pelaporan untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam rakyat dilakukan monitoring. monitoring sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada tahap: tanggap darurat, dan rehabilitasi. monitoring pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan pada saat penyaluran bantuan sampai dengan selesainya keadaan darurat. monitoring pada tahap rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan pada saat pelaksanaan rehabilitasi sampai dengan serah terima sarana dan prasarana. monitoring sebagaimana dimaksud dalam dilakukan olehjenis bantuan yang diberitanggap darurat kepada menteri paling lambat (satu) bulan setelah bantuan disalurrehabilitasi kepada menteri paling lambat (satu) bulan setelah dilakukan serah terima bantuan sarana dan prasarana. direktorat jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian bantuan kepada menteri paling lambat (satu) bulan setelah pelaksanaan pemberian bantuanscleropages formosus) sibukikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk merupakan komoditas ikan hias asli indonesia (endemik) yang dilindungi dan perdagangannya diatur dalam appendix cites, bernilai ekonomis penting, dan memiliki pangsa pasar yang cukup tinggi sehingga perlu ditingkatkan produksi dan mutunya, bahwa dengan perkembangan teknologi, ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk sudah dapat dibudidayakan dan usaha budayanya sudah dikembangkan beberapaleropages formosus) sibukemerupakan acuan dalam melakukan usaha budidaya ikan hias arwana super red scdalam mencakup lokasi, prasarana . prasarana dan sarana, proses budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, sumber daya manusia, pembinaan, dan pengendalian mutuhias arwana super red scleropages formosus) sibuk sebagaimana dimaksud pada dengan deskripsi dan gamblakukan usaha pembudidayaan ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk harus memiliki surat izin usaha perikanan sup)eleropages formosus) sibuk bab pendahuluan latar belakang ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk secara endemik berasal dari kawasan taman nasional danau sentrum seluas dan kawasan daerah aliran sungai kapuas, kabupaten kapuas hulu. ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk, sejak tahun telah dilakukan penangkapan secara terus menerus, sehingga populasi induknya semakin menurun. sehubungan dengan hal tersebut, perlu ada perubahan orientasi dari penangkapan ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk alam menjadi pembudidayaan ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk. perubahan orientasi tersebut penting karena potensi ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk alam memiliki keterbatasan dan memerlukan waktu untuk pemulihan kembali dalam keadaan semula. selain peningkatan produksi, pengembangan budidaya arwana super red scleropages formosus) sibuk, perlu dilakukan melalui peningkatan mutu dan keamanan lingkungan (environmental safety). untuk menjamin ketersediaan arwana super red scleropages formosus) sibuk agar dapat memenuhi butuhkan pasar domestik maupun ekspor, maka kegiatan pembudidayaan ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk harus diperkuatotensi pengembangan budidaya ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk indonesia masih besar dan perlu dikembangkan dengan penerapan teknologi yang inovatif dan adaptif. pengembangan . pengembangan usaha budidaya ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk yang bernilai ekonomis tinggi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya dan devisa negara, serta menciptakan lapangan kerja dan kesempatan usaha yang cukup luas. tujuan tujuan pedoman umum budidaya ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk ini adalah: memberi, dan memberikan pedomsasaran sasaran pedoman umum budidaya ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk ini adalah: meningkatnya produksi ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk hasil pembudidayaan yang berkualitas, terjadinya kelestarian ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk alam, serta menjaga kelestarian lingkungan, dan meningkatnya pendapatan pembudidaya dan penerimaan devisa negara dari ekspor. pengertian dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: benih ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk yang selanjutnya disebut benih adalah anakan ikan arwana yang ukurannya sejak lepas dari kuning telur sampai dengan ukuran maksimal (dua belas) cm. larva ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk yang selanjutnya disebut larva adalah benih ikan arwana yang masih mengandung kuning telur. induk . induk ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk yang selanjutnya disebut induk adalah ikan arwana pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih. pembudidayaan ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk adalah kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan hias arwana super red (scleropages formosus) sibuk, serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. bab . bab lokasi, prasarana, dan sarana lokasi lokasi budidaya ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, atau kabupaten kota, berada pada kawasan yang bebas banjir dan bebas dari pengaruh pencemaran, berada pada ketinggian lahan sampai dengan atas permukaan laut, memiliki jenis tanah liat berambut atau tanah latosol merah, dan memiliki sumber air berasal dari air tanah atau dari aliran sungai yang tidak tercemar dan memenuhi kualitas yang dipersyaratkan. prasarana wadah pembudidayaan ikan tata letak tata letak dan desain wadah budidaya ikan dibuat untuk mendapatkan air dengan kualitas baik, memudahkan pengelolaan, dan mencegah penularan penyakit. wadah induk jenis: kolam tanah, ukuran: paling kecil m2, dasar kolam: berupa tanah, kedalaman wadah dan tersedia naungan tempat berlindung: paling sedikit dari luas kolam. wadah larva jenis: akuarium larva dan akuarium besar, yang merupakan satu kesatuan, ukuran akuarium larva: paling kecil cm, ukuran akuarium besar: paling kecil cm, dan ketinggian: paling rendah cm. wadah benih jenis: akuarium, ukuran: paling kecil cm, dan ketinggian paling rendah cm. wadah . wadah pembesaran jenis: bak fiber atau beton, ukuran: paling kecil cm, dan ketinggian: paling rendah cm. saluran air masuk (inlet) dan saluran air buang (outlet) harus terpisah, memiliki unit pengelolaan limbah agar penyakit tidak menyebar perairan umum, unit penyimpanan sarana budidaya ikan unit penyimpanan sarana budidaya ikan terdiri dari tempat penyimpanan pakan, obat, peralatan, dan bahan bakar, tempat penyimpanan harus terpisah satu dari yang lain, dan tempat penyimpanan harus terjaga kebersihannya. alat dan mesin untuk pembudidayaan ikan, terdiri dari: pengukur kualitas air: termometer, meter kertas lakmus, meter, amoniak test kit, hardness test kit, nitrit test kit: peralatan lapangan: operator, pompa air, ember, selokan, selang sifon, baskom kecil, spon pembersih, apa, jaring, cangkul sekop, cc. peralatan lain: penggaris, peralatan pengepakan (oksigen, plastik, karet gelang, box styrofoam), timbangan, dan mesin: genset. sarana induk, larva, dan benih induk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: sehat dan tidak cacat, berukuran panjang total paling pendek cm, umur paling singkat tahun, dan tidak boleh hasil satu keturunan (breeding). larva harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: sehat dan tidak cacat, bergerak aktif, dan kantong kuning telur (york sack) sempurna. benih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: sehat dan tidak cacat, dan berenang aktif. pakan. pakan ikan pakan ikan yang digunakan berupa pakan alami, yang terdiri dari: pakan ikan untuk larva adalah kuning telur (york egg) yang menempel pada tubuh larva yang secara otomatis diserap oleh larva, pakan ikan untuk benih adalah sejenis serangga air, cacing darah (blood worm), anak anak ikan jenis lain yang bebas penyakit dengan tidak merusak kelestariannya, dan cc. pakan ikan untuk induk antara lain udang, cumi, anak katak (percil), jangkrik, kecoa, kelabang yang sudah bersih. obat ikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: obat ikan harus terdaftar, penggunaan bahan kimia dan obat ikan sesuai ketentuan pada obat ikan. bab . bab iii proses budidaya pembudidayaan ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk harus dilakukanroses budidaya ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk meliputi pemeliharaan induk ikan, pemijahan dan pemanenan larva, pemeliharaan larva, pemeliharaan benih, dan pembesaran. pemeliharaan induk ikan persiapan wadah induk (kolam tanah) dilakukan melalui pengeringan tanah dasar yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas tanah dasar kolam dan mendukung pertumbuhan pakan alami serta kualitas air pemeliharaan. pengeringan tanah dasar dilakukan paling singkat (tiga) hari. apabila diperlukan dapat dilakukan perbaikan dinding dan pematang kolam. pengisian air bervariasi dengan kedalaman setelah air mengendap selama paling singkat hari, kolam diisi induk ikan. induk dengan ukuran paling pendek dipelihara dengan padat tebar paling banyak ekor tiap wadah. pakan diberikan dengan frekuensi kali sehari sekenyangnya (at station). pergantian air dilakukan per minggu. persyaratan kualitas air untuk pemeliharaan induk, sebagaimana tercantum pada tabel tabel persyaratan kualitas air untuk pemeliharaan induk parameter satuan nilai tinggi air dalam wadah nitrit . parameter satuan nilai pemijahan dan pemanenan larva pemijahan dilakukan secara alami dan massal dengan perbandingan jantan dan betina. ikan yang memijah dicirikan dengan rahangnya membesar (mengeram) dan tidak mau makan. induk dapat memijah kali dalam setahun. pemanenan larva dilakukan setelah induk mengeram paling singkat hari dengan cara dibuka mulutnya dengan hati hati untuk dapat dikeluarkan larvanya lalu dipindahkan akuarium larva. pemeliharaan larva persiapan wadah larva berupa akuarium yang telah dilengkapi dengan penutup, operator, pemanas air (water heater) dengan thermostat, dan pompa filtrasi. pengisian air dengan ketinggian cm. larva dengan ukuran dipelihara dengan padat tebar ekor tiap wadah. tidak diberikan pakan tambahan karena pamannya berasal dari kantong kuning telor yang masih melekat. pergantian air dilakukan per hari. persyaratan kualitas air untuk pemeliharaan larva, sebagaimana tercantum pada tabel tabel persyaratan kualitas air untuk pemeliharaan larva parameter satuan nilai tinggi air dalam wadah amoniak . parameter satuan nilai pemanenan larva dilakukan setelah waktu pemeliharaan selama hari atau sampai kantong kuning telor habis dan mencapai ukuran dengan sintasan y6. pemeliharaan benih persiapan wadah benih berupa akuarium yang telah dilengkapi dengan penutup, operator, pemanas air (water heater), dan pompa filtrasi. pengisian air dengan ketinggian cm. benih dengan ukuran dipelihara dengan padat tebar ekor tiap wadah. pakan diberikan kali per hari sampai sekenyangnya (at station). pergantian air dilakukan per hari. persyaratan kualitas air untuk pemeliharaan benih sebagaimana tercantum pada tabel tabel persyaratan kualitas air untuk pemeliharaan benih tinggi air dalam wadah kaka tan apaan aman pemanenan benih dilakukan setelah waktu pemeliharaan selama hari atau sampai mencapai ukuran dengan sintasan yo. pembesaran . pembesaran proses pembesaran ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk ada tiga tahap yaitu pembesaran tahap cm), pembesaran tahap cm) dan pembesaran tahap iii cm). persyaratan kualitas air untuk pembesaran ikan sebagaimana tercantum pada tabel tabel persyaratan kualitas air untuk pembesaran ap ena ear |masing mammal malam catatan pbi pembesaran tahap pb pembesaran tahap pb3 pembesaran tahap iii persiapan wadah untuk pembesaran berupa bak fiber atau beton yang telah dilengkapi dengan operator dan pompa filtrasi, yang sebelumnya dilakukan sterilisasi dengan uv ozon bahan desinfektan yang direkomendasikan. tahapan pemeliharaan pada pembesaran ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk meliputi padat tebar, ukuran tebar, sintasan, waktu pemeliharaan, dosis pakan, frekuensi pemberian pakan, ukuran panen dan pergantian air sebagaimana tercantum pada tabel tabel . tabel tahapan pemeliharaan pada pembesaran parameter satuan padat tebar ekor masa baai matai mita frekuensi pemberian kali jaan bab . bab pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan pada budidaya ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk dilakukan dengan cara: menerapkan cara budidaya ikan yang baik, melakukan pengamatan kesehatan (visual, sampling) secara periodik setiap minggu melalui sampling atau pengambilan contoh, melakukan penanganan kasus penyakit terhadap: serangan penyakit (bakteri dan virus), dengan mengisolasi ikan sakit dalam wadah yang steril dan air dibuang dalam unit pengelolaan limbah: wabah penyakit (bakteri dan virus), dengan mengisolasi wadah dan penyebaran ikan omnivora untuk mencegah penularan wadah lain kawasan, dan wabah kematian masal, dengan memberikan favorit ppm. monitoring kesehatan ikan, dengan parameter kualitas air, respon pakan, pertumbuhan ikan, dan penyakit dengan frekuensi paling sedikit sebagaimana tercantum pada tabel tabel monitoring kesehatan ikan kualitas air suhu setiap hari setiap hari oksigen terlarut setiap hari amoniak total sesuai kebutuhan, paling sedikit setiap minggu nitrit sesuai kebutuhan, paling sedikit setiap minggu kesadahan sesuai kebutuhan, minimal pada awal pemeliharaan dan saat kualitas air pada kondisi ekstrim penyakit . penyakit gejala klinis setiap hari (visual) penyakit spesifik disesuaikan dengan kebutuhan (parasit, bakteri, (laboratorium) virus, jamur) apabila terjadi perubahan kualitas air yang ekstrim, monitoring kesehatan ikan dapat dilakukan sesuai kebutuhan, mencatat dan menyimpan data hasil monitoring secara baik, menganalisis data hasil monitoring untuk digunakan sebagai dasar dalam pengendalian kualitas air, kesehatan, dan pemberian pakan serta untuk perencanaan dalam pemeliharaan selanjutnya, membuang sisa kotoran akuarium secara rutin melalui penyimpanan saluran pembuangan, mengendapkan limbah lumpur kolam sebelum dibuang perairan umum. bab . bab sumber daya manusia usaha pembudidayaan ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibukmemenuhi persyaratan: mengetahui menguasai penerapan cara budidaya ikan yang baik, telah mengikuti pelatihan teknis pembudidayaan ikan, dan harus memiliki sertifikat kompetensi budidaya. pelaksana teknis memenuhi persyaratan:udidaya. bab pembinaan dan pengendalian mutu pembinaan dan pengendalian mutu dalam pembudidayaan ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk: pembinadilakukan kepada pembudidaya ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan mengenai usaha pembudidayaan ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk. pengendalian mutu ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk dilakukan melalui sertifikasi cara budidaya ikan yang baik untuk menjamin kualitas hasil produksi budidaya ikan hias arwana super red scleropages formosus) sibuk. bab . bab vii penutup pedoman umum ini merupa yang produktif, bermutu, berdaya saing, dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. selain itu, pedoman umum ini juga sebagai panduleropages formosus) sibuk deskripsi ikan hias arwana super red (scleropages formosus) sibuksuper red nama umum sibuk ciri ciri morfologi bentuk badan memanjang pipih samping, ukuran dapat mencapai cm. sisik amat besar dan keras berderet bagus seperti genting. mempunyai (dua) sungut pendek dan lunak bibir bawah. daerah penyebaran perairan kalimantan dan sumatera. ikan hias asli indonesia dari daerah kalimantan barat. bentuk punggung datar dan cenderung lurus dari mulut hingga sirip punggung. sirip dorsal dan sirip dorsal dan sirip anal jauh kebelakang mendekati sirip ekor. sirip punggung, sirip ekor dan sirip anal berwarna merah. karakteristik biologi induk jantan memelihara anaknya dalam mulut sampai anaknya dapat berenang mencari makan. dapat. dapat dibudidayakan kolam kolam dengan kondisi air netral dan suhu sekitar pakan berupa karnivora, ikan kecil sampai serangga dan anak katak (percil). panjang induk total minimal cm. umur induk minimal tahun. bobot ukuran dewasa kg. tinggi badan cm. jumlah sisik gurat sisi jumlah telur per induk buah. diameter panjang telur mm. diameter pendek telur mm. gambar mie yandna san . anrikanan: bahwa penataan organisasi dan tata kerja balai riset perikanan. bab kedudukan, tugas, dan fungsi balai riset perikanan laut, yang selanjutnya disingkat brp, merupakan unit pelaksana teknis kementerian kelautan dan perikanan bidang riset perikan sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala. brp mempunyai tugas melaksanakan riset perikanan laut. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bra pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. bab susunan organisasi susunan organisasi brp terdiri atas: seksi tata operasional, seksi pelayanan teknis dan sarana, subbagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. struktur organisasi bsebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: suksesi program, dan suksesi monitoring dan evaluasi. suksesi programlaut, dan pengelolaan prasarana dan sarana riset perikanan laut. seksi pelayanan teknis dan sarana sebagaimana dimaksud dalamlaut.sebagaimana dimaksud dalam, eksplorasi dan evaluasi sumber daya, lingkungan, dan plasma nutfah perikanan lau. setiap unsur lingkup brpbrp berlokasi daerah jakarta utara,. struktur organisasi balai riset perikanan laut tata usaha urusan urusan seksi seksi program pelayanan teknis suksesi juli kelompok jabatan fungsional hh,(sek #hoenn png #rini dar |
19kga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaanketentunelayan adalah orang perseorangan yang mata pencahariannya menangkap ikan. pemudi daya adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.gmentasi usaha adalah pembudidayaan berdasarkan ukuran ikan atau bobot yang dipelihara dalam waktu tertentu. benih bening lobster puberulus) adalah lobster yang belum berpigmen (non augmented post larva). lobster muda adalah lobster panulirus spp.) yang lebih besar dari benih bening lobster puberulus) sampai dengan ukuran yang lebih kecil dari (seratus lima puluh) gramkomisi nasional pengkajian sumber daya ikan atau yang disebut komnas kajian adalah komisi nasional yang dibentuk oleh menteri yang beranggotakan para ahli dengan tugas menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan jtb)angkapan dan atau pengeluaran lobster panuliruatau berat diatas (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir panulirus harus) dengan harmonized system codeatau berat diatas (dua ratus) gram per ekor untuk lobster jenis lainnya dengan harmonized system code ketentuan penangkapan dan atau pengeluaran lobster panulirubenih bening lobster puberulus) dengan harmonized system code dan atau lobster muda dengan harmonized system code untuk pembudidayaan dalam negeridan atau lobster mudapuberulus) dan atau lobster muda, cc. penangkapan benih bening lobster puberulus) dan atau lobster muda harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat statis, pembudidayaan harus dilaksanakan di: provinsi yang sama dengan wilayah perairan tempat penangkapan benih bening lobster puberulus) dan atau lobster muda, dan lokasi yang sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil: pemudi daya harus melepasliarkan lobster panulirus spp.), sebanyak (dua) persen dari hasil panen lobster panulirus spp.) yang dibesarkan, ukuran lobster panulirus spp.) yang dilepasliarkan sebagaimana dimaksud pada huruf disesuaikan dengan ukuran lobster panulirus spp.) hasil panen, pelepasliaran lobster panulirus spp.) dilakukan wilayah perairan tempat pengambilan benih bening lobster puberulus) dan atau lobster muda atau perairan lain sesuai rekomendasi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan ruang laut, pelepasliaran lobster panulirus spp.) dilakukan oleh pemudi daya yang dilengkapi berita acara dari dinas kabupaten kota yang membidangi perikanan dan dihembuskan direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang perikanan budidaya, nelayan kecil penangkap benih bening lobster puberulus) dan atau lobster mudamudi daya ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang perikanan budidaya. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan untuk lobster muda.alam satu sistem usaha atau dalam bentuk segmentasi usaha. dalam hal terdapat lokasi yang berpotensi untuk dilakukan pembudidayaan lobster panulirus spp.) namun tidak terdapat sumber benih bening lobster puberulus) dan atau lobster muda,engan persyaratan: mendapat persetujuan dari direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang perikanan budidaya, dan memiliki surat keterangan asal benih bening lobster puberulus) dan atau lobster muda dari dinas kabupaten kota yang membidangi perikanan pada pemerintah daerah setempat. pengeluaran benih bening lobster puberulus)eksportir harus melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster panulirus spp.) dalam negeri dengan melibatkan masyarakat atau pemudi daya setempat, eksportir telah berhasil melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster panulirus spp.) dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam yang ditunjukkan dengan: sudah panen secara berkelanjutan, dan telah melepasliarkan lobster panulirus spp.) sebanyak (dua) persen dari hasil pembudidayaan dan dengan ukuran sesuai hasil panen, pengeluaran benih bening lobster puberulus) dilakukan melalui bandara yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang karantina ikan, sebagai tempat pengeluaran khusus benih bening lobster puberulus), benih bening lobster puberulus) diperoleh dari nelayan kecil penangkap benih bening lobster puberulus) yang terdaftar dalam kelompok nelayan lokasi penangkapan benih bening lobster puberulus), waktu pengeluaran benih bening lobster puberulus) dilaksanakan dengan mengikuti ketersediaan stok alam yang direkomendasikan oleh komnas kajian dharus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat pasif: memiliki surat keterangan asal yang diterbitkan oleh dinas kabupaten kota yang membidangi perikanan pada pemerintah daerah setempat, penangkap benih bening lobster puberulus)eksportir benih bening lobster puberulus) harus terdaftarjadikan dasar pertimbangan dan usulan harga patokan ekspor yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang perdagangan. penetapan kuota dan lokasi penangkapan benih bening lobster puberulus) sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan setiap tahun. kegiatan pengeluaran benih bening lobster puberulus) dari wilayah negara republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam dikenakan kewajiban membayar bea keluar dan atau penerimaan negara bukan pajak per satuan ekor benih bening lobster puberulus) dengan nilai yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang keuangan negara. penangkapan dan atau pengeluaran kepiting scylla spp.) dengan harmonized system codediatas (dua belas) atau berat diatas (seratus lima puluh) gram per ekor, dan cc.kepiting scyllakepiting scylla spp.) dengan harmonized system code wilayah negara republik indonesia untuk pembudidayaan kepiting soka dalam negeri dapat dilakukan dengan ketentuan: kuota dan lokasi penangkapan kepiting scyllahanya boleh untuk kepiting jantan, ukuran berat minimal (enam puluh) gram per ekor,', paling lambat pada tahun ketiga, pemudi daya kepiting soka harus memiliki sarana dan prasarana pembenihan yang telah menghasilkan benih kepiting, dan pemudi daya kepiting soka harus terdaftar pada direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang perikanan budidaya. ketentuan penangkapan dan atau pengeluaran kepiting scylla spp.), sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan pada periode desember sampai dengan akhir februari. penangkapan dan atau pengeluaran rajungan portugiatas (sepuluh) atau berat atas (enam puluh) gram per ekor, kuota dan lokasi penangkapan rajungan portugisngambilan rajungan portugisrajungan portugi, dalam wilayah negara republik indonesia. penangkapan dan atau pengeluaran lobster panulirus spp), kepiting scylla spp) dan rajungan portugis spp) untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan atau penerapan dalam wilayah negara republik indonesia hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang riset dan sumber daya kelautan dan perikanan.terhadap: penangkapan d, dmenteri dan gubernur sesuai kewenangannya secara bersama sama yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pengawas perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pengawas perikanan melakukan pengawasan kegiatan penangkapengan cara memeriksa: kesesuaian kuota penangkapan yang ditetapkan, dokumen penetapan sebagai nelayan kecil yang diizinkan menangkap lobster, kepiting, dan rajungan, jenis lobster, kepiting, dan rajungan yang diperbolehkan untuk ditangkap, kesesuaian ukuran dan berat lobster, kepiting dan rajungan yang diperbolehkan untuk ditangkap, kesesuaian alat penangkapan ikan yang digunakan, kesesuaian lokasi penangkapan, dan dokumen terkait peruntukan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan atau penerapan wilayah negara republik indonesia. pengawas perikanan melakukan pengawasan kegiatdan kepiting scylla spp.) dengan cara memeriksa: kesesuaian asal benih, area pembudidayaan, dokumen perizinan, jumlah lobster yang dilepas biarkan, jenis pakan, dan jenis obat yang digunakan. pengawas perikanan melakukan pengawasan kegiatdengan cara memeriksa: dokumen perizinan, jenis komoditas yang akan dikeluarkan, kondisi komoditas yang akan dikeluarkan (bertelur atau tidak), dan kesesuaian ukuran yang ditentukan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasanpengawasandan fungsibadan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang karantina ikan. setiap orang yang melakukan penangkapan, pembudidayaan, dan atau pengeluar, pengembangan, pengkajian dan atau penerapcc. pembekuan izin, pembekuan dokumen lainnya bagi nelayan kecil atau pemudi daya ikan kecil, pencabutan izin, pencabutan dokumen lainnya bagi nelayan kecil atau pemudi daya ikan kecil, dan atau denda administrasi. pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk membina ketaatan pelaku usaha, sebelum pengenaan sanksi pidana berdasarkyang ditangkap atau dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam dalam keadaan: hidup, maka dilakukan pelepasliaran alam, mati, maka dapat dimusnahkan atau dimanfaatkan oleh negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, atau cc. mati, maka dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial atau kepentingan lainnya setelah mendapat persetujuan menteri. lokasi dan tata cara pelepasliaran alam sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan lebih lanjut oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan ruang laut. pemusnahan dan atau pemanfaatan oleh negara sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan lebih lanjut oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang karantina ikan. penempatan dhe s organisasi sekretariat jenderal man tini mam eat gambar pengukuran karapas lobster jenis gambar pengukuran karapas lainnya panulirus spp.) lobster jenis pasir panulirus harus) gambar pengukuran karapas kepiting eru gambar pengukuran karapas rajungeasa organisasi (s7 sekretariat bendera, tini margin maa |
peraturan menteri kelautan dan peri kanan republik indonesia nomor per. men tentang komi nasi onal pengkaji ian sumber daya kan menteri kelautan dan peri kanan republik indonesia, menimbang bahwa dalam rangka pengelolaan perikanan secara bertanggungjawab (responsible fisheries), maka sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang perikanabahwa dalam rangka optimalisasiomisi nasional pengkajian sumber daya i kanan tentang komi nasi onal pengkaji jawab kepada menteridalam penetapan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan untuk selanjutnya dijadikan bahan kebijakan dalam pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab (responsible fisheries) wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia. sjid biro hukum dan organisasi dkpdalam rangka pengkajian stok sumber daya ikan: pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan penyerangan program riset dalam rangka pengkajian stok sumber daya ikan: dan. bab susunan keanggotaan komnas kajian beranggotakan sebanyak banyaknya (dua puluh satu dan para ahli yang mewakili perguruan tinggi sertapengelolaan perikanan, dinamika populasi biologi perikanan, statistika perikanan, imunologi, teknologi penangkapan ikan, ekologi perairan, oseanografi, penginderaan jauh, hukum laut, bioekonomi ekonomi perikanan, sosiologi dan kepakaran lain yang relevan dengan pengkajian sumber daya ikan. keanggotaan komnas kajian sebagaimana dimaksud pada dan tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini. masa tugas anggota komnas kajian selama (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. pengangkatan anggota komnas kajian setelah masa tugas anggota komnas kajian berakhir sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh kepala badan riset kelautan dan perikanan kepada menteri dengan mempertimbangkan saran dari ketua komnas kajian periode sebelumnya. sjid biro hukum dan organisasi dkpisi berakhir apabila: terdapat anggota yang meninggal dunia: terdapat anggota yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri: dan terdapat anggota yangmelalui kepala badan riset kelautan dan perikanan. penetapan. bab iii sekretariat iskan. kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada dijabat oleh sekretaris badan riset kelautan dan perikanan. sekretariat komnas kajian berkedudukan kantor sekretariat badan riset kelautan dan perikanan. babjid biro hukum dan organisasi dkp sidang pertama komnas kajian sebagaimana dimaksud pada menetapkan kepengurusan, pembagian tugas dan tata kerja komnas. komnas kajian bersidang sekurang kurangnya satu kali dalam (tiga) bulan dan melaporkan hasilnya kepada menteripersyaratan jumlah kehadiran anggota komnas kaj iskan sebagaimana dimaksud pada tidak terpenuhi dalam (dua) kali persidangan berturut turut, makarisetdilaporkan kepada menteri. sjid biro hukum dan organisasi dkpsekretariat badan riset kelautan dan perikananpanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini. bab vii.i., ttd. freddy number disalin sesuai dengan aslinya kepala biro hukum dan organisasi, we. supsanawa yusuf sjid biro hukum dan organisasi dkpnama dan keahlian anggota komisi nasional pengkaji ian sumberdaya ikan mol mma tuan memusiasa indonesia ir. agus abdul azis, sc. statistik perikanan ipb prof. dr. endi kartasasmita imunologi dkp prof. dr. ari purbayanto teknologi penangkapanlkan ipb dr. indrajaya penginderaanjauh ipb dr. arif satria sosiologi ipb menteri kelautan dan peri kanan republik indonesia, ttd. freddy number disalin sesuai dengan aslinya kepala biro hukum dan organisasi, supranawa yusuf sjid biro hukum dan organisasi dkp |
a01ww .jdih.bangkaselatankab.go.id termasuk kontrak investasi kolektif, danww .jdih.bangkaselatanww .jdih.bangkaselatankab.go.imeliputi retribusi izin mendirikan bangunwww .jdih.bangkaselatankab.go.idktor lantai bangunperaturan daerah ini. www .jdih.bangkaselatankab.go.idpribadi atau badan yang memperoleh izin trayekparagraf cara mengukur tingkat pengguna jasawww .jdih.bangkaselatankab.go.idperizinan tertentu yang terutang dipungut wilaywww .jdih.bangkaselatankab.go.idwww .jdih.bangkaselatankab.go.idwww .jdih.bangkaselatankab.go.idwww .jdih.bangkaselatankab.go.idnyawww .jdih.bangkaselatankab.go.idbupati. bab vii peninjauan kembaliwww .jdih.bangkaselatanwww .jdih.bangkaselatmendirikan bangunan, danwww .jdih.bangkaselatankab.go.idizin gangguwww .jdih.bangkasela penjelasan atas peraturan daerah kabupaten bangka selatandemi s d cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten bangka selatan nomotarif retribusi izin mendirikan bangunan dihitung sebagai berikut untuk bangunan yang hanya memiliki satu lantai adalah luas bangunan tarif harga dasar bangunan soo (enam permit), untuk bangunan yang memiliki lantai lebih dari satu adalah luas bangunan tarif harga dasar bangunan koefisien lantai yoo (enam permit), untuk perbaikan bangunan adalah luas bangunan tarif harga dasar bangunan foo (tiga permit), untuk pembongkaran bangunan adalah luas bangunan ongkos bongkar yoo (tiga permit). besarnya tarif retribusi izin mendirikan bangunan adalah rencana anggaran biaya rab) yoo (enam permit). rumus perhitungan retribusi yang diatur sebagai berikutwww .jdih.bangkaselatankab.go.id permohonan imb untuk bangunan yang sudah berdiri sebelum ditetapkannya peraturan daerah kabupaten bangka selatan nomor tahun tentang bangunan dan retribusi izin mendirikan bangunanratus ribu rupiah) per lembar, dan untuk legalisasi imb tidak dipungut biaya.tabel komponen retribusi untuk penghitungan besarnya retribusi.luas indeks terintegrasi retribusi bangunan gedung rusak sedang luas indeks terintegrasi retribusi pembangunan bangunan gedung baru rusak beratmadya luas luas indeks terintegrasi retribusi pelestarian pemugaran utama luas luas indeks terintegrasi retribusi rusak sedang volume indeks retribusi prasarana bangunan gedung rusak berat volume indeks retribusi pembangunan baru volume indeks retribusi rehabilitasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya retribusi administrasi imb pengadaan pencetakan formulir per set retribusi penyediaan formulir pib termasuk pendaftaranindeks sebagai faktor pengali harga satuanwww .jdih.bangkaselatankab.go.idi(fungsi khusus, sebesar fungsi ganda campuran, sebesar )www .jdih.bangkaselatankab.go.id)indeks pengali tambahan ww .jdih.bangkaselatankab.go.id indeks terintegrasi penghitungan besarnya retribusi imb untuk bangunan gedung. fungsi klasifikasi pos3 yaodan sementara budaya permanen darurat jangka khusus semi permanen menengah x) cc. permanen tetap ganda campur risiko rendah kebakaran sedang tinggi zonasi gempa a.zona minor zona minor zona iii sedang zona sedang e.zona kuat zona kuat lokasi renggang (kepadatan sedang bangunan padat gedung) ketinggian rendah bangunan sedang gedung tinggi kepemilikan negara yayasan perorangan badan usaha swasta contoh indeks terintegrasi penghitungan besarnya retribusi imb untuk bangunan gedung. fungsi hunian rumah tinggal (l.a) kompleksitas sederhana. waktu indeks fungsi ,20x .c) permanen permanen. penggunaan terintegrasi hunian .b) risiko kebakaran batan .c) tetap .b) ketinggian bangunan rendah. .a) kepemilikan perorangan. .b) fungsi keagamaan .b) kompleksitas tidak sederhana. masjid fungsi .c) permanen permanen. waktu indeks keagamaan .a) risiko kebakaran rendah. penggunaan terintegrasi .d) zonasi gempa zona iv sedang. c) lokasi padat. tetap a) ketinggian bangunan rendah. kepemilikan yayasan. t7.a) fungsi usaha .c) kompleksitas khusus, waktu indeks mall fungsi .c) permanen permanen. usaha .c) risiko kebakaran tinggi. penggunaan terintegrasi .c) zonasi gempa zona iii sedang. .c) lokasi padat. tetap ketinggian bangunan sedang. .b) kepemilikan badan usaha .c) swasta. indeks fungsi sosial dan x0, .b) kompleksitas tidak sederhana. terintegrasi budaya fungsi .b) risiko kebakaran sedang. waktu kantor kecamatan sosial dan .c) zonasi gempa zona v kuat. penggunaan budaya .a) pan nan rendah .a) kepemilikan negara. tetap .a) kepemilikan negara. www .jdih.bangkaselatankab.go.id sekolah sta) .b) kompleksitas tidak sederhana. indeks fungsi .c) permanen permanen. waktu terintegrasi sosialdan ,15x0, .a) ama kadang penggunaan budaya .d) lokasi sedang. .b) ketinggian bangunan rendah. tetap .a) kepemilikan negara. .a) rumah sakit .c) kompleksitas khusus. indeks fungsi .c) permanen permanen. waktu terintegrasi sosial dan .b) risiko kebakaran sedang. penggunaan budaya ,15x .b) zonasi gempa zona v kuat. .b) lokasi sedang. tetap lihat contoh .b) ketinggian bangunan rendah. lampiran18. z.c) kepemilikan yayasan. puskesmas ,25x .a) indeks fungsi .c) kompleksitas sederhana. waktu terintegrasi ermanensi permanen. sosial dan .a) risiko padan rendah. penggunaan budaya .c) zonasi gempa zona il sedang. .c) lokasi padat. tetap .a) ketinggian bangunan rendah. .a) kepemilikan negara. fungsi khusus .c) indeks bangunan gedung fungsi .c) kompleksitas khusus. waktu terintegrasi ermanensi permanen. industri minyak pelumas khusus pan ara risiko kebakaran tinggi. penggunaan apa akan nasi gempa zona il minor. .a) lokasi renggang. tetap .a) ketinggian bangunan rendah. .c) kepemilikan badan usaha swasta. fungsi x1, kompleksitas khusus. indeks ganda campuran fungsi .c) permanen permanen. waktu terintegrasi hotel apartemenmall ganda ,15x .c) risiko kebakaran tinggi. penggunaan shopping .c) zonasi gempa zona iii sedang. center sport hall. .c) lokasi padat. tan tetap c) ketinggian bangunan tinggi. z.c) kepemilikan badan usaha x1, .c)penghitungan besarnya retribusi imb untuk prasarana bangunan gedung. pembangunan rusak rusak jenis prasarana bangunan baru berat dang aaaawmuaawwawwaasnt tugu patung konstruksi instalasi gardu instalasiww .jdih.bangkaselatankab.go.id daftar kode dan indeks penghitungan besarnya retribusi imb.kavling persil hunian ex keagamaan konstruksi penanda masuk usaha gapura sosial dan budaya gerbang khusus 8xkhusus terbuka permanen darurat xx semi permanen konstruksi penghubung permanen jembatan risiko kebakaran box convert rendah ex sedang konstruksi kolam reservoir tinggi bawah tanah zonasi gempa kolam renang zona minor zona minor kolam pengolahan air zona iii sedang zona sedang reservoirair bawah tanah zona kuat zona kuat lokasi (kepadatan bangunan konstruksi menara gedung) menara antenna renggang sedang menara reservoir padat ketinggian bangunan cerobong gedung rendah sedang konstruksi monument tinggi tugu kepemilikan negara yayasan patung perorangan badan usaha kek konstruksi instalasi waktu penggunaan bangunan gedung instalasi listrik sementara jangka pendek sementara jangka menengah instalasi tetapkek www .jdih.bangkaselatankab.go.idisatuan retribusi imb. kab. besar kab. kecil, kota jenis bangunan satuan sedang, kota sedang kecil metropolitan rp.) rp.) bangunan gedung rp. prasarana bangunan gedung a.konstruksi pembatas pengaman penahan m2? atau unit standar rp. b.konstruksi penanda masuk atau unit standar rp. konstruksi perkerasan m2? rp. d.konstruksi penghubung unit dan pertumbuhannya konstruksi kolam reservoir rp. bawah tanah unit dan pertumbuhannya rp. konstruksi menara m1 unit rp. sg. konstruksi monumen rp. ih. konstruksi instalasi gardu rp. konstruksi reklame papan nama rp.bupati bangka selatan, ttd justice noetrayek, ditetapkan sebagai berikut pengurusan izin trayek (baru)pendaftaran ulang duplikat penggantianizin insidentilbupati bangka selatan, ttd justice noer www .jdih.bangkaselatankab.go.id |
mahalbangka selatan, menimbang bahwa mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan memberikan daya ungkit dan dorongan kuat yang efektif dan efisien bidang pangan dan gizi sehingga tercipta masyarakat yang sehat dan bebas dari stunting, bahwa kejadian stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama pada balita yang masih banyak terjadi kabupaten bangkayaituntropometri anak, memutuskanadalah yang selanjutnya disebutgka selatdibawah standaranggulangan angka kematian ibu dan bayi. bab azas, maksud dan tujuan asas asas pencegahan dan penanggulangan stunting adalah: bertindak cepat dan akurat,iii sasaran percepatan penurunan stunting sasar bulan). sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu masyarakat umummasyarakat dan keluarga. indikator kemandirian keluarga meliputi: kesadaran keluarga terhadap kesehatan dan gizi, dan pemanfaatan keluarga terhadap pelayanan kesehatankabupatenkabupatencc. kampanye berbagai media, dan pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli percepatan penurunan stunting. bagian keempatd.rcepatanrcepatanrcepatankepada dinas kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan stunting kabupaten. wewenang dan tanggung jawab pencegahan dan penanggulangan stunting kabupaten sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh tim pencegahan dan penanggulangan stunting kabupaten. tim percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada dibentuk pemerintah daerah kabupatendaerahnyelenggaraan percepatan penurunan stuntingdaerah kabupaten melakukansatu umum dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting pemerintkabupaten melakukan:dugian ketiga tanggung jawab bupati bertanggung atas pelaksanaan percepatan penurunan stunting kabupaten. dalam melaksanakan percepatan sebagaimana dimaksud pada bupati membentuk tim yang dikoordinasikan oleh dinaskabupatenyelenggaraan percepatan penurunan stunting diatur oleh bupati. bab xii peran serta masyarakat masyarakat memiliki kesempatan mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat. dalam rangka percepatkabupatenmerintah kabupatemelalui dinas. pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara manual dan aplikasi. pelaporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berjenjang. bab xiv penghargaan pemerintah kabupatenurunan stunting. pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada dapat dimulai dari desa,tr gka selagka selatangkakadalam dibebankan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:dapabila yang bersangkutan duduk dalam alat kelengkapan lai, besarannya mengacu pada ketentuan dalam bagian kedelappbd induk tahun anggaran berjalan berkenaanengan peraturan bupati: a.untuk kelompok kemampuan keuangangka selatan hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. bagi pimpinan dan anggota dprd kabupaten bangka selatan yang suami atau istrinya menjabat sebagai bupati wakil bupati bangka selatbangka belitung,, dana operasional pimpinan dprd, c., meliputi biaya konsumsi, alat tulis kantor, cc. sewa sound system dan alat elektronik, sewa meja dan kursi, sewa tenda, dan sewa gedungalam lembaran daerah kabupaten bangka selatan. ditetapkan toboali pada tanggal ih) agustus $suhani bangka selatan, justice noer diundangkan toboali pada tanggal agustusuadalah74. belanja rp800. surplus deficit rp25. pembiayaan penerimaan rp109. pengeluaran rp0, pembiayaan netto rp109. sisa lebih pembiayaan anggaran rp83 anggaran pendapatan setelah rp838. perubahan realisasi rp774. selisih lebih (kurang) selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah rp14140. selisih anggaran dengan realisasi surplus defisit sejumlah rp77. dengan rincian sebagai berikut: surplus defisit setelah rp102.09. realisasi rp109. selisih lebih (kurang)6. pembiayaan setelah perubahan realisasi selisih lebih (kurang) rp6. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah rp6109. siapoperasional lo) sebagaimana dimaksud dalam huruf per desember tahun sebagai berikut jumlah pendapatan lo) rp825. jumlah beban lo) rp759.lak) sebagaimana dimaksud dalam huruf per desember tahun sebagai berikut saldo kas awal per januari rp108. arus kas dari aktivitas operasi rp176. cc. arus kas dari aktivitas investasi rp203.bendahara dana kapital jkn) arus kas bendahara dana bos arus kas lainnya saldo kas akhir per desember1. surplus deficit koreksi nilai persediangka selatan, menimbang bahwa negara kesatuan republik indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap anak, bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan perlindungan anak kabupaten bangka selatan, perlupemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau walhadapan dengan hukum atau yang selanjutnya disingkat abh,lingkungan pengasuhan adalah pengasuhan oleh orang tua dan pengasuhan luar pengasuhan orang tua. pengasuhan luar pengasuhan orang bagian kesatu hak anak setiap anak berdalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anakdalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud dalam huruf selain hak hak sebagaimana dimaksud dalam anak penyandang disabilitas juga berhak untuk:, dan memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemulih berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakuhak an, wali, dan guru, cc.jaga nama baik orang tua atau wali, keluarga, sekolah, bangsa dan negara, menghormati dan toleransi pelaksanaan agama lain, memelihara kerukunan dan keselamat, mematuhi semua peraturan yang berlaku, dan bersatu membangun negara kesatuan republik indonesia terutama negeri junjung besar dengan prestasi gemilang. bab kewajiban dan tanggung jawab penyelenggarayusun rencana strategis penyelenggaraan perlindungan anak jangka panjang, menengah, dan pendek yang terintegrasi kedalam rencana pembangunan jangka menengah daerah,laksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak daerah, mewujudkan pembangunan kabupaten layak anak daerah, mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga lingkungan pemerintah daerah yang terkait tindakan pencegahan, pengurangan resiko, kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah terhadap anak, membuat kebijakan daerah dalam rangka mendukung kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak terutama dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana rumah aman, taman bermain bebas asap rokok, tempat penitipan anak, rumah pintar, fasilitasi olah raga, kesenian, dan ruang pojok asi tempat fasilitas umum, kerjasama dan mendorong tanggung jawab orang tua, masyarakat, lembaga swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan serta berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan perlindungan anak dengan membentuk organisasi pusat pelayanan terpadu, melakukan pembinaan, pengawasan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak daerahlebih lanjut mengenai pembangunan kabupaten layak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf diatur dengan peraturan bupatiberupa: menyelenggarakan program atau kegiatan penguatan pemahaman masyarakat tentang penyelenggaraancc.terhadap anak, danterhadap anak. peranatau wali,pemakaian narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif napa) serta menghisap rokowali ataucc.pemerintah daerah, masyarakat, orang tua atau wali, keluarga dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memelukidentitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam akta kelahiran, ccn dalam hal anak yang proses kelahiran. pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganupaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada huruhuruf secara gratis bagi anak dari keluarga yang tidak mampu berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran,dalam hal orang tua atau wali, keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf pemerintah daerah wajib memenuhinya. pemerintah daerah, masyarakat, orang tua atau wali, keluargsarana kesehatan, satuan pendidikan, nyediakan layanan rehabilitasi kesehatan, dan pembiayaan atas pemeriksaan visum repertum terhadap anak korban eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah. tata cara dan standar layanan penyelenggaraan perlindungan anak dibidang kesehatan, sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjutorang tua, keluarga atau walipendidikan dasar minimal sembilan) tahun untuk semua anak, memberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif untuk memperoleh pendidikan inklusif dan atau pendidikan khususmberi, dan standar layanan penyelenggaraan perlindungan anak bidang pendidikan,bidang sosialpenyandang disabilitas dan standar layanan penyelenggaraan perlindungan anak dalam situasi daruratkhusus bagi abh sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut, dan atau masyarakat, pers, pendidik, oleh pemerintah daerkhusus bagi anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut, wali atau keluarga, dan atau masyarakat dannapa)beresiko, dan tata cara dan standar layanan anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdaganganpenyandang disabilitas perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental dan anak penyandang disabilitapenyandang disabilitasyang salah bagi anak penyandang disabilitas:penyandang disabilitaspenyandang disabilitaspenyandang disabilitas. tata cara dan standar layanan perlindungan anak layanan pencegahan,atau wali, keluarg dan standar layanan penyelenggaraan perlindungan anak khusus bagi anak yang menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dan apabila mengalami eksploitasi, diskriminasi, dan pelecehan seksual, melakukan konseling dan dukungan dari keluarga, dan membuat data base tenaga kerja anak, pekerja anak dan anak yang bekerja. tata cara dan standar layanan penyelenggaraan perlindungan anakperangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang perlindungan anak. tata cara partisipasi anak pemerintah daerah memfasilitasi dan mewadahi partisipasi anak. pengembangan partisipasi anak sebagaimana dimaksud padapartisipasi anak diatur dengan peraturan bupati. bab viiirlindungan anak. bab pendanaundangan. bab evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawabanoran,wali,, sampai larut malam kecuali dengan dan atas izin orang tua atau wali, keluargaengan peraturan bupati. bab xiiatau wali, keluarga yang bersangkutan, dan dikembalikan kepada orang tua atau wali, keluargaggulangan kemiskinan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka selatgka selatangka selatan dan memiliki kartu tanda penduduk ktp) dan atau kartu keluarga kk) kabupaten bangka selgka selatangka selatan, yang selanjutnya disebut kpk kabupaten bangka selgka selatgka selatan yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan kabupaten bangka selat kebijakan dan tujuan penanggulangan kemiskinan, berdasarkan asasdaerahb.a.enam) buladusuoa.penurunan pengurangan angka kekurangan gizi pada balita, b.peningkatan kecukupan sandang db.b.perluasan akses pinjaman modal lunaka.program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha, b.kabupaten bangka selatancc.a.d.padakelurahan desaa.mengoordinasikan penyusunan opd sebagai dasar penyusunan rpm bidang penanggulangan kemiskinan, b.kd, d.mengoordinasikan opd atau gabungan opd di,kabupaten: apbd provinsi, apbd kabupaten, apb des,sak justice noer diundangkan toboali pada tanggal september sekretaris daerah kabupatenselatan, menimbang bahwa perempuan dan laki laki mempunyai hak yang sama dalam berpartisipasi berbagai bidanghak asasi manusia adalah seperangkat hak terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar menghambat, meniadakan kenikmatan dan mengabaikan hak asasi perempuan. disabilitas adalah individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mentbekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi asas dan tujuan, hak perempuan, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, strategi pemberdayaan dan perlindungan perempuan, mekanisme penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, peran serta masyarakat, pendanaan, dan pembinaan dan pengawasan. bab iiimberdayaan dan perlindung,peraturan perundang undangan yang berlaku penetapan kebijakanh.jaminan sosial. bagian kesatu bidang ekonomi pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dilaksanakan melaluidua bidang sosial budaya pemberdayaan perempuan bidang sosial budaya dilaksanakan melalui,tigacc.mberdayaan perempuan dibidang politik dan pemerint, dan pemerintah daerah dan atau partai politik bertanggungjawab memberikan pendidikan politik bagi perempuan. bagian keempatlima bidang pendidikan pemberdayaan perempuan bidang pendidikan melalui: penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal bagi perempuan kabupaten bangka selatan. pendidikan nonformal yang bertujuan meningkatkan kemampuan perempuan. pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja. pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan daerah tersendiri. bagian keenambagian ketujuh dan kesehatan. bagian kedelapjawab penyediaan fasilitas pembinaan bagi perempuan penyandang masalah sosial berada dibawah organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan. bab vii perlindungan perempuan bagian kesatu umum pelaksanaan perlindungan perempuan diberikan kepada perempuan pekerja buruh, perempuan lanjut usia, cc. pekerja seks komersial, dan j . perempuan korban kekerasan. bagian kesatu perempuan pekerja buruh pelaksanaan perlindungan bagi perempuan pekerja buruh untuk memberikan perlindungan dari tindakan eksploitasi ekonomi dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan mengusahakan penghargaan yang layak atas pekerjaan. perempuan pekerja buruh sebagaimana dimaksud pada mendapatkan perlindungan atas pengakuan hak, upah dan kondisi kerja yang layak, jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, cc. akses informasi dan layanan konsultasi hukum, kesempatan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan status, bagian kedu partisipasi di:tig, perempuan penyandang disabilitaslimaenamtujuh perempuan mantan warga binaan lembaga persyaratan pelaksana perlindungan bagi perempuan mantan warga binaan lembaga persyarrsyarkorban bencana pelaksana. bagian kesembilan perempuan pekerja seks komersial pelaksana perlindungan bagi perempuan pekerja seks komersial dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan dan peningkatan kemampuan kecakapan hidup sebagai modal untuk meningkatkan status sosial. perlindungan bagi perempuan pekerja seks komersial sebagaimana dimaksud pada meliputi: memberikan kemampuan kecakapan hidup, memfasilitasi pelayanan kesehatan reproduksi, dan mencegah terjadinya perdagangan orang. bagian kesepuluh perempuan korban kekerasan pelaksana perlindungan bagi perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada meliputi: bantuan hukum, pendampingan pasca terjadinya tindak kekerasan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dan pelayanan kesehatan. bab viii strategi pemberdayaan dan perlindungan perempuan pemberdayaan dperaturan perundang undangan yang berlaku. dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dibentuk kelompok kerja dan layanan terpadu yang ditetapkan dengan keputusan bupati. pemberdayaan dan perlindungan perempuan dikoordinasikan oleh badan yang menangani pemberdayaan perempuan. bab mekanisme penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan mekanisme penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilakukan melalui tahapan perumusan kebijakan perencanaan program dan kegiatan, penganggaran program dan kegiatan cc. pelaksanaan program dan kegiatan, dan monitoring, evaluasimelaluiopd terkait, dan cc. kebijakan perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangipbd. pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen anggaran perangkat daerah, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan dengan opd terkait. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui dan kegiatan tahun berikut. penyediaan media komunikasi, informasi dan ruang publik kabupaten bangka selatan dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. bab xii pembinaan dan pengawasan bupati atau opd yang membidangi pemberdayaan perempuan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemberdayaan dan perlindungan perempuan, bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai pemberdayaan dan perlindungan perempuan, dan isu isu terkait lainnya serta menyebarluaskannya kepada masyarakat, fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemberdayaan danmberdayaan dan perlindungan perempuan,mberdayaan danmberdayaan dan perlindungan perempuan. bab xiii ketentuan peralihan pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan, dan amplifikasi komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah sesuai beban kerja dan urusannya sehingga dapat melaksanakan administrasi pemerintahan daerahangka selatan. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah bangka selatan. sekretariat daerah adalah sekretariat daerah bangkselatan. inspektorat daerah adalah inspektorat daerah kabupaten bangka selatan. dinas daerah adalah dinas daerah kabupaten bangka selatan. badan daerah adalah badan daerah kabupaten bangka selatan. unit pelaksana teknis, selanjutnya disingkat upt adalah unsur pelaksana teknis pada dinashuruf angka angka angka angka angka angka huruf angka diubah, dan diantara angka dan angka disisipkan (satu) angka 6a, serta setelah angka ditambahkan (tiga) angka yakni angka sampai deng pol dan sub kebakaran dan penyelamatan)bidangtanian, pangan, perikanan tipepemberdayaan masyarakat desa tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan desa. dan aset daerahoboali dengan tipe kecamatan bergegas dengan tipe kecamatan payung dengan tipe kecamatan lebar pondok dengan tipe kecamatan simpang rimba dengan tipe kecamatan pulau besar dengan tipe kecamatan tukak sadar dengan tipe dan kecamatan kepulauan pondokalam peraturan bupat. dihapuscamlurahorganisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah lembaran daerah kabupaten bangka selat( ' ' , ) jumlah pendapatan setelah perubahan rp. belanja semula rp. berkurangkurang rp. o, jumlah pengeluaran setelah perubahan rp. o, jumlah pembiayaan neto setelah perubahan rp. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun rp. o, berkenaan siapa)kurang rp. o, jumlah dana alokasi umum setelah perubahan rp. dana alokasi khusus semula rp. berkurang rp. o,kurang rp. o,berkurang rp.( , ) jumlah bantuan keuangan dari provinsi rp. atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan bantuan keuangan untuk desa dari pemerintah pusat semula rp. berkurang o, jumlah bantuan keuangan untuk desa dari pemerintah pusa, ) jumlah belanja pegawai setelah perubahan rp. belanja bunga semula rp. o, bertambah rp. o, jumlah belanja bunga setelah perubahan rp. o, belanja subsidi semula rp. o, berkurang rp. o,o, berkurang rp. o, jumlah belanja bantuan sosial rp. o, setelah perubahan belanja bagi hasil kepada provinsi kab kota pemdes parpodes semula rp. berkurang rp. ),o,o, semula rp. o, bertambah rp. o, jumlah penerimajumlah siapa tahun anggaran sebelumnya rp. setelah perubahan pencairan dana cadangan sejumlah rp. o, semula rp. o, bertambah rp. o, jumlah pencairan dana cadangan rp. o, setelah perubahan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah rp. semula rp. o, bertambah rp. o, jumlah hasil penjualan kekayaan rp. o, daerah dipisahkan setelah perubahan penerimaan pinjaman daerah sejumlah rp. o, semula rp. o, bertambah rp. o, jumlah penerimaan pinjaman daerah rp. o, setelah perubahan penerimaan kembali pinjaman sejumlah rp. o, semula rp. o, bertambah rp. o, jumlah penerimaan kembali pinjaman rp. o, setelah perubahan penerimaan piutang daerah sejumlah rp. o, semula rp. o, bertambah rp. o, jumlah penerimaan piutang daerah rp. o,semula rp. o, bertambah rp. o, jumlah pembentukan dana cadangan rp. o, setelah perubahan penyertaan modal investasi) daerah sejumlah rp. o, semula rp. o, berkurang rp. o, jumlah penyertaan modal investasi) daerah rp. o, setelah perubahan pembayaran pokok utang sejumlah rp. o, semula rp. o, bertambah rp. o, jumlah pembayaran cicilan pokok utang rp. o, jatuh tempo setelah perubahan pemberian pinjaman daerah sejumlah rp. o, semula rp. o, bertambah rp. o, jumlah pemberian pinjaman daerah dan rp. o, obligasi daerah setelah perubahan pembayaran hutang kepada pihak ketiga sejumlah rp. o, semula rp. o, bertambah rp. o, jumlah pembayaran hutang kepada pihak ketiga rp. o,keadaanopd, lampiran iii rincian perubahan apbd menurut urusan pemerintah daerah, organisasi oo, lampiran ix: daftar pinjaman daerah dan obligasi daerahperaturan daerah kota batam nomor tahun tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan salinan oleh "walikota batam nomor tahun tanggal november sumber ld tld walikota batam.ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah. menetappajak bumi dan bangunan kota batam.ajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkoyang selanjutnya disebut dinas adalah dinas pendapatan daerah kota batam':pagar mewah, kolam renang.dengan mempertimbangkan hasil kajian teknis yang dilakukan oleh dinaspersen) pertahun, untuk nop diatas rp. (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar (nol koma dua satu limperdesaan dan perkotaan sebagai pajak berhutang paling lambat (tiga puluh) hari kerja. walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitberhutang berdasarkan spot atau skpd. bentuk, isi, dan tata cara penerbitan pop, spot danbayar paling lambatberh,berh: dan.perundang undangan perpajakan daerah. wajib pajakpada diatur dengan peraturan walikota dengan berpedoman pada peraturan peralam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam tidak menggunakan dasar dokumen yang sah atau diduga tidak benar sehingga mengakibatkan kerugi.sh, pembina. nip. penjelasan atas peraturan daerah kota batam nomor tahun tentang pajak bumi dan bangunyang diberikan kepada daerah dan wajib. perhutanan, dan pertambangan tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan.. huruf yang dimaksud pagar mewah dalam huruf ini adalah pagar yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau usahanya menggunakan struktur bangunan permanen dengan ketinggian tidak lebih dari (dua meter). huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud taman mewah dalam ketentuan ini adalah taman mewah yang difungsikan untuk kepentingan komersialluas dengan nilai jual rp. m2 taman seluas dengan nilai jual rp. m2 besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagi berikut il. nop bumi.: rp. rp. nop bangunan rumah dan garasi rp. rp. taman rp. rp. , () total nop bangunan rp. total nop bumi dan bangunan rp. nilai jual objek pajak kena pajak rp. ( )dalam hal walikota belum menerbitkan spot sebagaimana dimaksud pada ini, maka besaran pbb yang dibayar oleh wajib pajak adalah sebesar nilai spt tahun sebelumnya atau mengacu pada pop yang disampaikanaik berupa skpd susurum.y6rti. |
aan pidana pemerintah kota batam peraturan daerah kota batam nomor tahun tentang ketertiban umum dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota batam, menimbang aa. bahwa dinamika dan percepatan pembangunan kota yang demikian pesat, selain menciptakan iklim investasi dan kegiatan industri yang bergerak positif, juga berdampak pada meningkatnya minat pencari kerja datang kota yang pada akhirnya dapat mempengaruhi percepatan pertambahan penduduk, bahwa selain memberikan dampak yang beragam dan meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat, peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi jugaota sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan dan ketertiban umum serta kebahagiaan hidup warga kota, bahwa sehubungan dengan hal tersebut atasota yang berkelanjutan, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dipandang perlu menetapkan peraturan daerah kota batam tentangtambahan lembaran daerah kota batam nomor seri b),tertiban umum. babi ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan satuan polisi pamong praja atau sebutan lainnya adalah perangkat daerah kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman serta fungsi pengamanan peraturan daerah wilayah kota, dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. pejabat yang ditunjuk adalah pegawai pemerintah kota yang diserahi tugas dan tanggungjawab oleh walikotakepentingan dinas adalah kepentingan umum yang didasarkan pada kebijakan yang dikeluarkan olah pemerintah kota. kepentingan umum adalah kepentingan bagi kesejahteraan segenap warga masyarakat kotaini harus tertutupbagi setiap orang badan hukumkendaraan sebelum melewati jalan umum, memberikan penutup dan wajib untuk membersihkan tanah yang diangkut apabila mengotori jalanhukumhukum yang mengoperasikan angkutan perairan dilarang melakukan kecepatannya melebihi batas maksimal yang dapat mengganggu keselamatan, ketentraman dan ketertiban umum, diperairan yang pantainya merupakan pemukiman penduduk dan merupakan laluwalikota. bab iii tertib jalur hijau, taman dan tempat umum setiap orang badan hukum dilarang untuk mengotori dan merusak jalan, jalurdan meludah:membiarkan semua jenis kendaran gerobak berada: il. membuat bangunan dengan berdinding, menatap dengan layar layar, tikar tikar, kain kain dan kertas kertas atau barang barang sejenisnya jalur hijau, taman dan tempat umum:izin walikotahukum dilarang membuang limbah sampah,nya sungai, saluran, kolam, dam waduk, pantai dan lepas pantai yang dapat mencemari lingkunganwalikota kecuali untuk kepentingan dinas. setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai dan saluran untuk dijual kembali kepada masyarakat untuk dikonsumsi. setiap orang badan hukumhukum dilarang membuka, menjebol dan merusak pagar yang berada disekitar daerah tangkapan air. setiap orang badan hukumhukumwalikota atau pejabat yang ditunjuk. setiap orang badan hukum bising: membesarkan suara knalpot kendaraan bermotor jalan, gang gang, lorong lorong dan ditempat tempat pemukiman masyarakat: mengedarkan menjual, atau rumput, dan belukar lainnya yang berdekatan dengan kebun rumahjdan apabila untuk kepentingan keagamaan dan atau pertunjukan musik hidup lapangan terbuka yang telah memiliki izin dari walikotahukumdan fasilitas umum. (l) setiap orang badan hukumduhukum dilarang membongkar atau merubah konstruksi bangunan trotoar untuk kepentingan penghuni. bab vii tertib hewan dan binatang peliharaan setiap orang badan hukumhukumhukumhukum yang memelihara membudidayakan hewan ternak unggas sebagaimana dimaksud pada ini wajib mendapatkan sertifikasi atas hewan' ternak unggas dimaksud dari instansi yang berwenang tanpa dipungut biaya. apabila pemilik hewan ternak unggas sebagaimana dimaksud dalam dan menemukan bangkai dari hewan' ternak unggas peliharaannya, makahukumhukumwalikota. untuk kenyamanan, ketertiban dan keamanan masyarakat, setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai calo:: melakukan usaha penjagaan keamanan: melakukan usaha pengumpulan, penyaluran pembantu rumah tangga, dan pramuwisma kecuali atas izin walikota,hukum yang melakukan usaha sebagaimana hukum yang menyelenggarakan praktiwalikota atau pejabat yang ditunjuk. bab ketentuan pidana perbuatan yang melanggar ketentuan huruf huruf dan huruf dan dan). perbuatan yang melanggar ketentuan dan huruf angka dan angkadua puluh lima juta rupiah). perbuatan yang melanggar ketentuan huruflain sanksi sebagaimana dimaksud pada ini,s5) walikota menetapkan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ini.kota berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum kepada masyarakat dalam wilayah kota. bab xii pengawasan penindakan (l) pengawasdan atau pejabat penyidik umum sesuai dengan peraturan per:hukum jika perbuatan perbuatan yang dapat hukum menurut peraturan daerah ini dilakukan oleh badan hukumdiganti berdasarkan peraturan daerah ini. bab xvi ketentuan penutup hal hal yang merupakan pelaksanaan dariiundangkan batam pada tanggal desember sekretaris daerah, agussahiman, sh. pembina utama muda, njkonsekuensi dari hal tersebut adalah perubahan status kotamadya batam yang bersifat administratif yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun menjadi kota batam yang otonom. kota batam pada waktu itu masih bersifat administratif dan belum memiliki lembaga legislatif, eksistensinya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur kepala daerah tingkat riau. dalam rangka mendukung pelaksanaan sustainable development pembangunan kota batampasaiwalikotayang bersifat represif misalnya kalau terjadi bencana alam, bagaimanaperkotaan yang lebih tertib, teratur, nyaman dan tenteram. hal yang sangat mendasar dalam tata kehidupan perkotaanotaota untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. selama ini ketentuan yang mengatur tentang ketertiban umum kota batam masih menggunakanyang pasca terbentuknya daerah otonom secara mutasi mutans diberlakukan kota batam. pasca terbentuknya propinsi kepulauan riau dengan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pembentukan propinsi kepulauan riau, maka secara yuridis formiltidak berlaku lagi. dengan demikian diperlukan peraturan daerah tentang.u pasaimeiarepublik indonesia nomor tahun tentang pemerintah daerah, menyatakan bahw. oopenegasan belanja menurut urusan pemerintahlahirlah diundangkan muara bulian pada tanggal sekretaris daerah kabupaten batang hari: ),(bercal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan atau investor untuk mempermudah setiap kegiat, yang selanjutnya disebut investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh masyarakat dan atau investor dalam negeri maupun masyarakat dan atau investor asing untuk melakukan usahatim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan kemudahan investasi,investasi. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: a.jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan atau kemudahan, bentuk insentif dan atau kemudahan yang diberikkriteria pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan, e.tata cara pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan, dan evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan. bab iii prinsip pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan investasi dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas: dan efektif dan efisien. bab jenis usaha jenis usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan antara lain: usaha mikro:h.meliputi:meliputi sarana dan prasarana pendukung pelayanan, sektor pertanian diprioritaskan pada budidaya dan jasa pertanian dan perikanatau sektor perhubungan dan telekomunikasi. bab bentuk insentif dan kemudahan bagian kesatu umum pemberian insentif dapat berbentuk: pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajakbantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikroj . kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil, dan atau fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah. dalam rangka pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai klasifikasi dan batasan pemberian insentif dengan memperhatikan: kemampuan keuangan daerah, b.jumlah dan jenis kriteria yang dipenuhi oleh masyarakat dan atau investor, besaran insentif:alam diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua jenis pemberian kemudahan investasi pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain: potensi ekonomi daerah, rencana tata ruang wilayah daerahyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit dapat diberikan dalam bentuk: jaringan listrik, jalan, transportasi, jaringan air bersih, dan ataub.sesuai dengan peruntukannya berdasarkan rencana tata ruang wilayah daerah kepada usaha mikro. bentuk penyederhanaan dan. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modaldalam jaringan. bagian ketiga jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan investasi pemerintah daerah dapat memberikan (satu) atau lebih insentif dan atau pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam kepada masyarakat dan atau investor daerah. pemberian jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif bagi investor baru diberikan paling banyak (dua) kali dalam jangka waktu (tiga) tahun sejak beroperasinya usaha. pemberian jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif bagi investorselama (dua) tahun. pemberian jangka waktu dan frekuensi pemberian kemudahan investasi bagi investor baru diberikan paling banyak (tiga) kali sejak beroperasinya usaha. pemberian jangka waktu dan frekuensi pemberian kemudahan investasi bagi investor lama diberikan paling banyak (dua) kali per (lima) tahun setelah (tiga) tahun beroperasi. bab kriteria bagian kesatu umumuraian kriteriamasyarakat dan atau investoraerahmasyarakat dan atau daerah. kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf diberlakukan kepada masyarakat dan atau investor yang usahanya berada dan atau sesuai dengan: a.rencana tata ruang wilayah daerah, b.rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan c.berlaku bagi masyarakat dan ataumasyarakat dan ataulakukan kemitraan dengan pengusaha mikro. kriteriamana dimaksud dalam huruf berlaku bagi masyarakat dan atau investormasyarakat dan ataubab vii tata cara pemberian insentif dan kemudahan investasi bagian kesatu permohonan pemberian insentif dan kemudahan investasi dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: masyarakat dan atau investor, dan b.permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat: identitas pemohon, lingkup usaha, kinerja manajemen, dan perkembangan usaha. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua pemeriksaan dan penilaianukan verifikasi terhadap permohonan pemberiatau kemudahan investasi. pembentukan timetapkan masyarakat dan atau investor yang memperoleh insentif dan atau kemudahan investasi berdasarkan rekomendasi tim verifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku ditetapkan dengan keputusan bupati. bab viiimasyarakat dan atau investor didasarkan pada: jenis usaha, dan kriteria usahmasyarakat dan atau investor. ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan investasi diatur dengan peraturan bupati. bab hak, kewajiban dan tanggung jawab bagian kesatu hak penerima insentif dan atau kemudahan investasi berhak untuk: mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan atau kemudahan investasi, b.bagian kedua kewajiban masyarakat dan atau investorbagian ketiga tanggung jawabbagian kesatu pelaporan masyarakat dan atau investor yang menerima insentif dan atau kemudahan investasidaerah kepada gubernur setiap (satu) tahun sekali. bagian kedua evaluasi bupati atausanakan evaluasi terhadap masyarakat dan atau investor yang memperoleh insentif dan atau kemudahan investasiinvestasi dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang apabila berdasarkan hasil evaluasi masyarakat dan atau investor tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam atau tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam dan dengan berpedoman padainstansi pemerintah daerah printed simple penyusunan tahapan kinerjprinted simplelengkapan rumah jabatan dinasingkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd lokasi kegiatan tersebar dalam dan luar daerahpelantikan pimpinan dan anggota dprseram timurernamernammonitoring, evaluasi dan pelaporan lokasi kegiatan bernammodtutup tolsuisukasui watubela halaman printed simplerinted simpleus deasui watubelsiwalalatdilumuria baraula bpenjabaran apbd kecamatan pulau panjangsimpletatiritan wirevi laporan keuangan pemerintah daerah lokasi kegiatan bulancana aksi pencegahan korupsilokasi kegiatan dalamdampingan tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan lokasi kegiatan dalam dan luar daerah pembangunan daerahlokasi kegiatan kecamatan dokumen perencanaprofileanalisa laporan dan informasi pembangunanrinted simple percepatan pembangunan sanitasi pemukimlokasi kegiatan kabupaten tumbuprinted simplejprinted simplerencanaan pengembangan potensiindex kemiskinprogram perencanaan sosial dan budaya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaykebudaybadan perencanaan pembangunan daerah dan litbang halaman printed simple lampiranenjabaran apbd badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerahprinted simpleyusunan laporretribusievaluasi kp4 gaji pnsservice peralatevaluasi realisasi penerimaan pad dan pbb p2 lokasi kegiatan kabupatenrda dan perlu tentang pengelolaan keuangkeris "rinted simple (o" pegawaian dan diklatangunan pengembangan sistem informasi kepegawaiambon, bula,barang dan jasantikan sumpah jabatan struktural dan fungsionalden bana banseo apem mat jhwartanatapemman deog meta tata asa momoomon ihkartematatambagettatera jaa momoomon jhwartematatambagpamaam jaa salomon jhwartematatambagm paman asaroomon opa peweraaa jom jrostesateromaranser) jammer 2toon |rostteratemarotawateamban iwatetamtas 7hormon |rostteratemarotnesastsatatau datarasam #orion |rostteratantjoanivanbesavermana iwermama 200r00n ag. |rostterate merah aamtimuar dau sorong oo. ulah |)k pak jumlah bupati seram bagian timur abdul mukti melibas hal iii peraturan daerah kabupaten seram bagian timur nomor .jumlah pembiayaan netto, cherry usman, nip. penjelasan atasviipengkajian pengembangan lingkungan sehatpenanggulangan wabple pembangunan ruang polikliniklokasi kegiatan katalog belanja barang dan jasa belanja jasa kantor belanja paket pengiriman belanja sewa sarana mobilitas belanja sewa sarana mobilitas darat penjabaran apbd dinas kesehatan halaman printed simplebelanja alat kesehatan pakai habissakit lokasi kegiatan rsud bula printed simple belanja barang dan jasaluar daerahjasa pengelolaan persamaanonorarium non pns jasa tenaga ahli instruktur narasumbersehatan halaman printed simple lampiran penjabaran apbd nomor tahun tanggal desjalan jembatan peningkatan jalan ruas sampaiprinted simpledana insentif daerah) lokasi kegiatan tersebabagian timuprinted simplepemeliharaan jalan dak) belanja barang dan jasa belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan jalan belanja jasa konsultansi belanja jasa konsultansi pengawasnted simple belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pengadaan air bersih air baku lainnyaisim bula, desjabaran apbd dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman halamanlokasi kegiatan bulaperumahan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang lokasi kegiatan kecamatan pulau gorod, mampu ptt kecamatan gorod timur dprinted simplewilayah strategis dan cepat tumbuh pembangunan peningkatan infrastrukturmck lokasi kegiatan bula dan kimura belanja barang dan jasa penjabaran apbd dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman halambula, december bupati seram bagian timur abdul mukti melibas penjabaran apbd dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukimsatuan bangsa politikprinted simple belanja barang dan jasa belanja perawatan kendaraan bermotor belanja jasa servicelokasi kegiatan bula pencegahan kejaforum koordinasi pimpinan daerahlokasi kegiatan bulingkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya lokasi kegiatan tersebar bangsprinted simplepolitik masyarakat penyusunan data base partai politdukungan kelancaran penyelenggaraan pemilusatuan polisi pamong praja halamanlapangan pdl)satuan polisi pamong prajpenanggulangan bencanasimplservice peralatlokasi kegiatan kecamatan teluk wdistribusian buffer stok lokasi bencana lokasi kegiatan tersebar belanja barang dan jasluar daerah pengkajian kerusakan dan verifikasi pascambentukan tim reaksi cepat dan penyediaan posko siaga bencanaulan pengurangan resikoidentifikasi dan pengenalan terhadap sumber data bencanistasosial organisasi dinas sosiasosiaec.ec.ec. bula belanja barang dan jasa belanja bahan material printed simplelokasi kegiatan kab. sbt sosial pemberdayaan fakir miskin, kat dan pks lainnymiskinusaha bagi keluarga lokasi kegiatan kab. sbt miskin belanja barang dan jasakesejahteraan keluarga lokasi kegiatan dalam daerah dan luar daerah lk3sastra)lokasi kegiatan kab. sbtlokasi kegiatan kab. sbt kesejahteraan sosial bagi pkpelaksanaan lokasi kegiatan kab. sbt upaya upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjalokasi kegiatan kab. sbsosialisasi program keluarga harapan lokasi kegiatan kab. sbperpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing ita) penjabaran apbd dinas tenaga kerja dan transmigrasilokasi kegiatan kecamatan bula barat kawasan transmigrasi penjabaran apbd dinas tenaga kerja dan transmigrasi halaman printed simpletransmigrasi lokasi kegiatan purwokertlokasi kegiatan bula barat dan tutuktoltenaga kerjpengembangan jaringan distribusi listrik dan komponen instalasi listrik lokasi kegiatan kecamatan kimuralokasi kegiatan tersebar industribentukan lembaga tenaga kerjketahanan pangan halamanganan daerah rawan pangan lokasi kegiatan kabupaten seram bagian timuprinted simple |
untukan dan pengelolaannya bantuan keuangan khusus ditetapkan oleh, peraturan bupati madiun nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan satuan kerja pengelola keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati madiun nomor tahun peraturan bupati madiun nomor tahun tentang pendelegasian wewenangperaturan bupati madiun nomor tahun tentang petunjuk teknis layanan perbendaharaan dalam proses penerbitan surat perintah pencairan danamemutuskan menetapkterkaitmadiun. kecamatan adalah sebuah daerah administratif wilayah yang berada dibawah wilayah kabupaten yang terdiri dari beberapa kelurahan atau desa dalamnya, camat adalah kepala pemerintahan yang mengepalai kecamatan sebagai koordinator dalam pelaksanaan tugas tugas pemerintahan umumdokumen pelaksanaan anggaran ppid yang selanjutnya disingkat dpappkd merupakan dokumen pelaksanaidaerahperaturan bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan pemberian penyaluraniii jenis dan penerima jenis bantuan keuangan khusus terdiri dari bantuan keuangan pelaksanaan pembangunan, bantuan keuangan pengadaan peralatan,dan cc. bantuan keuangan pemberdayaan masyarakat penerima bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada adalah pemerintah desa. bantuan keuangan khusus yang diberikan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada khusus untuk huruf saja yaitu bantuan keuangan pelaksanaan pembangunan yang belum didanai dari anggaran dana desa maupun dana desa. bab mekanisme penganggaran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam pengangkatannya diawali dengan pengajuan permohonan atau proposal dari pemerintah desa hasil dari musyawarah desa dengan anggota dewan pada saat reses dan atau jaring aspirasi masyarakat. permohonan atau proposal sebagaimana dimaksud pada memuat antara lain latar belakang, lokasi, tim pengelola bantuan, rencana penggunaan bantuan, dan rencana anggaran biaya rab). penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada menjadi kewenangan dan tanggungjawab sepenuhnya pemerintah desa dan pemerintah desa dapat menerbitkan peraturan kepala desa terkait dengan spk desa dengan menyesuaikan kondisi dan potensi lokal desa. pemerintah desa menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada secara tertulis kepada bupati melalui camat setempat dengan dilengkapi proposal. berdasarkan permohonan yang diterima camat sebagaimana dimaksud pada camat setempat melakukan verifikasi terhadap permohonan dan proposal. dalam melaksanakan proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada camat terkait dapat membentuk dan atau menunjuk tim verifikasi teknis yang ditetapkan dengan keputusan camat. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada hanya melakukan tugas verifikasi terhadap kelengkapan dokumen proposal dan kesesuaian sumber dana tidak untuk verifikasi teknis. camat terkait sebagaimana dimaksud pada berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada menyampaikan hasil verifikasi berupa rekapitulasi dan rekomendasi kepada bupati melalui tapi. rekomendasi camat sertahusus dalam rancangan kua dan pas.tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuaniaya operasional dapat dialokasikan dalam bantuan keuangan khusus setinggi tingginya sebesardipergunakan antara lainuntuk: belanja pengadaan alat tulis kantor, belanja penggandaan, belanja makan minum rapat, honorarium pengelola keuangan, dan biaya perjalanan dinas dalam daerah transportasi. penggunaan bantuan biaya operasional kegiatan dipertanggungjawabkan bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan keuangan khusus. tugas tim verifikasi kecamatan pada saat usulan penggalan bkk adalah menerima dan menghimpun usulan proposal bkk dari pemerintah desa diwilayah kerja kecamatan terkait. melakukan penelitian atas kelengkapan administrasi permohonan proposal yang diajukan oleh pemerintah desa serta melakukan verifikasi terhadap kesesuaian sumber pembiayaan bkk tidak didanai dari add maupun dd. membuat berita acara hasil verifikasi yang dilakukan terhadap usulan proposal bkk dari pemerintah desa yang masuk. menerbitkan surat rekomendasi yang ditanda tangani camat dihampiri berita acara hasil verifikasi selanjutnya untuk disampaikan sebagai usulan kepada bupati lewat tapi pemerintah kabupaten madiun. tugas tim verifikasi kecamatan pada saat pengajuan pencairan anggaran bkk melakukan cek dan telaahan terhadap alokasi desa penerima bkk berdasarkan surat keputusan bupati tentang penetapan desa penerima bkk pada tahun anggaran bersangkutan. mengkoordinasikan dan menginformasikan kepada pemerintah desa penerima anggaran bkk untuk menyiapkan dokumen administrasi pengajuan pencairan anggaran bkk. menerima meneliti dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan pengajuan pencairan anggaran bkk dari pemerintah desa. membuat berita acara hasil penelitian dan verifikasi kelengkapan dokumen atas permohonan pengajuan pencairan dari pemerintah desa. menerbitkan surat rekomendasi pencairan yang ditanda tangani camat dihampiri dokumen yang lain sebagai kelengkapan pengajuan pencairan. mengajukan dokumen permohonan pencairan lewat bendahara pengeluaran belanja tidak langsung. bab pelaksanaan dan ketatausahaan pelaksanaan anggaran bantuan keuangan khusus berdasarkan atas dpa ppid. daftar penerima, besaran dan peruntukan bantuan keuangan khususberisi nama desa penerima, besaran bantuan keuangan khusus, dan peruntukannya. m4) keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada dapat dibuat dalam satu keputusan atau lebih. rancangan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada disusun oleh perangkat daerah pengelola keuangan terkait. daftar penerima bantuan yang ditetapkan dengan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar penyaluran pencairan bantuan keuangan khusus. bantuan keuangan khusus dipergunakan dan dimanfaatkan oleh penerima bantuan dengan mendasarkan ketentuan perundang undangan tentang pengadaan barang dan jasa. kepala desa bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam kegiatan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh panitia pelaksana kegiatan atau lembaga kemasyarakatan desa. bab penyaluran dan pencairancamat terkait untuk dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi. dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada camat terkait dapat membentuk tim dan atau petugas verifikasi dengan keputusan camat. hasil verifikasi tim dan atau petugas kecamatan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam rekomendasi pencairan yang dilampirkan dan disampaikan kepada ppid sebagai bahan pengajuan spp spm untuk dilakukan proses pencairan berdasarkan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada proses pengajuan spp spm sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh ppid. dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, ppid mencairkan dan menyalurkan lewat proses transfer dana bantuan keuangan khusus dengan mekanisme pembayaran langsung (ls) atau pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah rekening kas umum pemerintah desa penerima. pencairan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada dilakukan sekaligus. tata cara ketatausahaan pencairan dana bantuan keuangan khusus skpd dilaksanakan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku tentang layanan perbendaharaan dalam proses penerbitan surat perintah pencairan dana bab vii pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan khusus harus sesuai dengan proposal yang telah diajukan. penggunaan dana bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada dibuatkan surat pertanggungjawaban berupa bukti bukti pengeluaran oleh tim pengelola bantuanmelalui camat setempatkhususpenuh laporan penggunaan meliputi: pendahuluan. maksud dan tujuan. realisasi penggunaan dana. penutup. laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf ditanda tangani kepala desa mengetahui camat setempat, surat pernyataan tanggung jawab dari panitia pelaksanaproposal, dan surat pernyataan dari panitia pelaksana yang diketahui kepala desa yang menyatakan bahwa bukti bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada telah lengkap dan sah sesuai peraturan perundang undangan sebagai dokumen desa. laporan penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf disampaikan kepada bupati lewat camat terkait paling lambat akhirmerintah desa penerima bantuan keuangan khusus selaku obyek pemeriksaan. terhadap penggunaan bantuan keuangan khusus dapat dilakukan pemeriksaan audit oleh pejabat fungsional auditor. bab viii sisa dana dalam hal ada sisa dana makakegiatan fisik yang berkaitan dengan kegiatan awalnya. penggunaan sisa dana sebagaimana dimaksud pada dibuatkan berita acara rencana penggunaan sisa dana. pemanfaatsebagaimana dimaksud pada jika tidak bisa dipertanggungjawabkan sampai batas waktu akhir tahun anggaran berkenaan maka penerima bkk wajib mengembalikan rekening kas daerah sejumlah sisa dana yang ada. bab monitoring dan evaluasi perangkat daerah terkait selaku pembina pemerintahan desa dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan khususdalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada perangkat daerah unit kerja daerah. perangkat daerah inspektorat sebagai instansi yang membidangi pengawasan dapat melakukan pengawasan terhadap anggaran bkk mulai dari saat pengajuan usulan realisasi pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban dana bkk. bab sanksianlain lain contoh dan format pendukung administrasi bantuan keuangan khusuwidodo, sh, pembina tingkat nip. lampiran peraturan bupati madiun nomor tahun tanggal mei kop pemerintah desa surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang bertanda tangan dibawah ini nama han nan nan nnn ann alamat aan nan jabatan kepala desa .iiiooooooooooooooooooooo.oi.oo dengan ini menyatakankepada pemerintah desa dari apbd kabupaten madiun tahun anggaran . kepada desa nan kecamatan ann kode rekening bantuan kee. sesuai permohonan nomor ananowonowononovonesenwonsnssonan tanggal rw.) . sanggup menghimpun bukti bukti penyaluran dana tersebut dan disimpan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk kelengkapan administrasi pemeriksaan aparat fungsional. segala pengeluaran yang mengakibatkan kerugian negara dan tindakan melawan hukum menjadi tanggungjawab desa. demikian surat pernyataan tanggungjawab mutlak ini dibuat dengan sebenarnya. kepala desaalamat daan naa aan man aman jabatan kepala desa .iiiooooooooooooooooooooo.oi.oo dalam rangka pelaksanaan belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa dari apbd kabupaten madiun tahun anggaran . kepada desa . kecamatan . kabupaten madiun kode rekening belanja . sebesar rp. .ii.vei.viooooooooooo (evopenuh secara formal dan materiil atas penyaluran penggunaan dana bantuan keuangan khusus yang telah kami lakukan. menghimpun bukti bukti administrasi sesuai ketentuan yang berlaku seperti surat permohonan penyaluran bukti pertanggungjawaban penggunaan dana dan foto copy bukti transfer beserta kelengkapan administrasi lainnya. demikian surat pernyataan pakta integritas ini dibuat dengan sebenarnya. gun yan ononnen mere kepala desa bermeteraijabatan kepala desa desa nan kecamatan han nan kabupaten madiun nama ann jabatan ketua bpd desa ann kecamatan nan kabupaten madiun nama jabatan ketua tim pengelola kegiatan bantuan desa nan kecamatan han nan kabupaten madiun dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa menerima bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten madiun tahun anggaran . tentang bantuan keuangan khusus untuk desa. sanggup mempergunakan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada angka sebagai berikut bantuan sebesar rp. mio eowocoooooooooooooi pekerjaan daan anne nana ane aan .( sesuai rab). lokasi han ann nan una nan bersedia dan sanggup dalam menyampaikan pertanggungjawaban dana bantuan sebagaimana dimaksud pada angka kepada bupati madiun paling lambat (tiga) bulan setelah dana masuk dalam rekening kas desa bantuan tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara maka saya bersedia ditindak tidak didasarkan atas paksaan dari pihak manapun dan dapat dijadikan bukti hukum pengadilan bila terjadi pelanggaran. madiun jeong maan kepala desa ketua bpd ketua tim desa ari. desa maa. pengelola kegiatanpakta integritas yang bertanda tangan dibawah ini nama ann nan jabatan camat kecamatan ann nnnnnnnan alamat kecamatan dalam rangka fasilitasi proses penyaluran belanja bantuan keuangan khusus kepada desa kabupaten madiun (daftar nama desa terlampir) dari dana apbd tahun anggaran . total sebesar rp. atas proses fasilitasi penyaluran dana. menghimpun bukti bukti proses penyaluran dana dari desa yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. demikian surat pernyataan pakta integritas ini dibuat dengan sebenarnya.berita acara hasil verifikasi proposal nomor berdasarkan permohonan dari desadan sebagai dasar rekomendasi bantuan keuangan khusus bkk) kepada desa maka bersama ini kami sampaikan hasil verifikasi proposal desa pemohon bantuan keuangan khusus bkk) untuk usulan sebagai berikut tahun anggaran ann ann nnn nan unannaa wilayah kecamatan han ann una jumlah desa oom. desa. (yang mengajukan proposal) jumlah proposal nnnonoooooononman. proposal adapun daftar desaseolampiran berita acara hasil verifikasi proposaliad man iun sense mengetahui camat tim petugas verifikasisurat rekomendasi nomor anon coco berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi yang dilakukan oleh tim petugas kecamatan terhadap permohonan usulan proposal yang diajukan oleh desa, maka yang bertanda tangan dibawah ini nama han nun ann nan nun jabatan camat kecamatan ann ann nan nnnnnnnnnnnnn nnn nun ann menyatakan bahwa permohonan usulan proposal yang diajukan oleh nama penerima sebagaimana daftar terlampir penanggungjawab sebagaimana daftar terlampir alamat sebagaimana daftar terlampir disetujui untuk dapat diberikan bantuan keuangan khusus dengan jenis dan volume kegiatan akan dikerjakan sebagaimana terlampir demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. iun neooooooooy menonoooosurat rekomendasioead iun seberita acara hasil verifikasi proses pencairan nomor berdasarkan surat keputusan bupati madiun tanggal . bulan . tahun . nomor :.tahun anggaran . surat permohonan pencairan bantuan keuangan khusus kepada desa dari apbd tahun. dari kepala desa. ii. berdasarkan surat tersebut diatas maka sebagai persyaratan kelengkapan pencairan dana bantuan keuangan khusus bkk) kepada pemerintah desa tahun . bersama ini kami sampaikan foto copy apb des tahun anggaran berkenaan) rencana anggaran dan biaya rab) bkk gambar rencana pekerjaan bkk foto lokasi pekerjaan bkk dokumen lampiran spp lainnya. yang diajukan oleh masing masing desa penerima bantuan keuangan khusus bkk) yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi teknis kecamatan kk. kabupaten madiun. adapun daftarmeneoooooomberita acara hasil verifikasi bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa kabupaten madiun tahun anggaran neon nenek (untuk proses pencairan) nama jml. jenis lokasi gambar foto ket. pekerjaan pon ada tdk ada tak ada tak pon daftar gatak aaajtak dst iun neooooooooy menonooomadiun nnnoooooooooooennnp memo noooooaata nomor senna kepada sifat senna yth. pemimpin bank jatim lampiran .voodoo cabang madiun perihal permohonan transfer madiun sehubungan pengajuan pencairan belanja tidak langsung btl) bantuan keuangan khusus kepada desa tahun anggaran sebagaimana nota dinas kami nomor .i.io.io.i. tanggal . tahun . perihal permohonan pencairan bantuan keuangan khusus bkk) tahun anggaran . mohon dapatnya dana tersebut ditransfer melalui bank jatim. adapun nama penerima beserta nomor rekening sebagaimana terlampir. demikian atas kerja samanya disampaikan terima kasih.mohonan transfer desa penerima bantuan keuangan khusus (bkk) kabupaten madiun tahun anggaran .iiiooooooocoooo penerima dan nama nomor rekening jumlah lokasi kegiatan penanggungjawab bank rkd) penerima) rp) desa . dusun . desa . dusun . desa . dusun . jumlah |
bupati1 kerinci provinsi jambi peraturan bupati kerinci nomor1.gar se4ar orang. e,., iir344 penemu4 kas11;313ag kasi kabid sekretaris memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan daerah kabupaten kerinci. ditetapkan sungai penuh pada tanggal utuh bupati kerinci, a.sistein diundang stl .sia pada tanggal pj. sekretaris daerah kerinci, gasdinul garam ttir. orayusunan apb desa salutup peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. berita daerah kabupaten kerinci rencana kerja pemerintah desa rkp desa) tahun merupakan penjabaran dann: pembangunanmanusiamelaluipengurangan kemiskinandan peningkatan pelaypangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan stabilitas keamanan nasional clan kesuksesan pemilu. adapun prioritas pembangunan daerah kabupaten kerinci tahun dalam rangka mewujudkan kunci yang lebih baik melalui: meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat berbasis pertanian, industri mikro, kecil dan menengah, serta pariwisata. meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yangberkualitas, berakhlak, beriman dan bertaqwa. meningkatkan dan pengembangan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi antar sector. meningkatkan kualitas ekosistem yang berbasis sumber daya local. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bermartabat, berwibawa, amanah dan bermoral. untuk memfokuskan prioritas penggunaan dana desa tahun maka pemerintah desa diharapkan untuk menganggarkan: sarana prasarana persamaan antara lain: kontainer; dan kendaraan roda tiga. untuk mendukung program stunting; jalan usaha tani jalan produksi skala desa; pembiayaan operasional rumah tahfidz quran; pemberdayaan pemuda dan olah raga. agar pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat tersinkronisasi dengan prioritas pembangunan daerah yaitu program gerakan membangun kerinci dan desa dan program peningkatan pembinaan keagamaan tahun berjalan penetapan rkp desa palingakhir bulan september penyusunan rancangan apb desa dimulaibulan oktober berjalan penetapan apb desa palinglambat31 desembertahun berjalan perubahan apb desa dilaksanakanmaksimal kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaanluar biasa laporan pelaksanaan paling desa semester lambat minggu kedua bulan juli tahunanggaranakhirtahun anggarann; memprioritaskan kegiatan pembangunan yang dapat dilaksanakan melalui padat karya tunai, minimal dialokasikan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja desa. setiap kegiatan yang bersumber dan apb desa, agar memprioritaskan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal. iv. teknis penyusunan apb desa langkah pertama, isikan semua pendapatan desa yang meliputi: pendapatan ash desa, antara lain: pendapatan ash desa desa) pendapatan desa yang bersumber danmeliputi antara lain.n sumbangan masyarakat desa. pendapatan ash desa lain pendapatan ash desa lain antara lain: pungutan desa. pendapatan transfer, antara lain: dana desa. isikan pagu dana desakerinci tahun bagian dan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten isikan bagian dan hasil pajak dan retribusi daerah kabupatenalokasi dana desa. isikan pagu alokasi dana desa yang diterima yang tercantum dalam lampiran peraturanantuan keuangan isikan pagu bantuan keuangan yang diterima desa yang tercantum dalam lampiran peraturan bupati nomor tahun tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan provinsi desa kelurahan. catatan: penggunaan pendapa tan transfer mempedomani peraturan bupati; dan bahwa bantuan keuangan provinsi tidak masuk dalam perhitungan dan. sebagaimana.a diatur dalam tahun pendapatan lain, antara lain: kelompok pendapatan lain terdiri dan: penerimaan darid alan.; bunga bank; dan pendapatan lain desa yang sah. langkah kedua dijumlahkan semua pendapatan desa sebagaimana dalam kotak dibawah ini: hasil lelang tanah kas desa add yang diterima dana desa yang diterima dana bagi hasil pajak dan retribusi pendapatan lain2 desa sah jumlah langkah ketiga menetapkan pagu belanja operasional paling banyak dengan rumus: hasil penjumlahan add dana desa bagi hasil pajak dan retribusi pendapatan lain2 desa yang sah paling banyak langkah keempat menghitung penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. untuk pengisian besaran siap kepala desa dan perangkat desa berpedoman kepada peraturan bupati nomor. tahun tentang . add langkah kelima penyediaan biaya operasional pemerintahan desa, penyediaan tunjangan bpd, penyediaan operasional bpd, dan penyediaan. insentif rt rw mempedomani peraturan bupati nomor tahun tentang add langkah keenan belanja pembangunan) ketentuan besarannya paling sedikit dan struktur belanja desa. hubungannya sebagai berikut: alokasi dana desa dana desa bagi hasil pajak retribusi daerah+ pendapatan lain lain yang sah) penggunaannya untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan desa diluar belanja operasional siap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional kantor, tunjangan dan operasional bpd, jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, insentif operasional rt rw. kegiatannya diantaranya dapat dipergunakan untuk sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan desa. yaitu kegiatan berupkegiatan berupakematian, sim, pindah datang, dan keterangan domisili., keuangan dan pelaporan. kegiatan antara lain penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa pembahasan apb des( muses, srenbangde pra musrenbangdes, yang bersifat reguler), penyelenggaraan musyawarah desa lainnya mundus, rembug warga11), penyusunan dokumen keuangan desa apb des apb des perubahan lpj apb des,( pemdes perkakas diluar document rencana pembangunan keuangan),, dukungan pelaksana.aan dan sosialisasi pilkades, pengisiusunan dan penetapan standar satuan harga desa,, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan desa, penetapan organisasi pemerintahan desa sook), pengelolaan sistem informasi pemerintah desa sid). sub bidang pertanahan. kegiatan antara lain digunakan untukkompensasi ganti rugi lahan terdampak pembangunan. bidang pelaksanaan pembangunan desa sub bidang pendidikan. kegiatan meliputingan, operasional dukungan penyelenggaraan paud (ape, sarana paud).agar belajar milik desa; pemeliharaan saraperaga edukatif ape)pengelolaan dan pembinaan anak sekolah melalui pemberian makanan tambahan anak sekolah patas); dukungan sarana prasina pendidikan paud tk tpa tka tpq madrasah non formal bukan milik desa (dalam bentuk barang). sub bidang kesehatan. kegiatan meliputimat kontrasepsi bagi keluarga miskin, alat kesehatan); penyelenggaraan posyandu makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu); penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan). posyandu; pembangunan rehabilitasi peningkatan pengadaan; sarana prasarana posyandu polindes pkd posyandu; pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif desa; fasilitasi pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan endemik; pembangunan dan pengelolaan apotek desa; pengelolaan dan pemanfaatan tanaman obat keluarga; fasilitasi pelayanan bagi masyarakat anak berkebutuhan khusus; fasilitasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin; penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; penyediaan fasilitas kesehatan ambulans desa); pemeliharaan fasilitas kesehatan ambulans desa); sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. kegiatan meliputi: desap gan pebangunyusun monumen gapura batas desa; pemeliharaan trap brondong talud tanggul desa (kewenangan desa); pemeliharaan sarana prasarana olah raga gedung serba guna; pembangunan rehabilitasi peningkatan trap brondong talud tanggul desa (kewenangan desa); pembangunan rehabilitasi peningkatan sarana prasarana olah raga gedung serba guna; pembangunan rehabilitasi peningkatan gedung prasarana balai desa balai kemasyarakatan; pembangunan rehabilitasi peningkatan jaringan listrik desa. sub bidang kawasan permukiman kegiatan meliputi;); pemeliharaan sambungan air bersih rumah tangga (pipanisasi); pemeliharaan. sanitasi permukiman gorong gorong, selokan, parit, luar prasarana jalan); pemeliharaan fasilitas jamban umum mck umum; sumur gali); pembangunan rehabilitasi peningkatan sambungan air bersih rumah tangga (pipanisasi); pembangunan rehabilitasi peningkatan sanitasi permukiman gorong gorong, selokan, part., luar prasarana jalan); pembangunan rehabilitasi peningkatan fasilitas jamban umum mck umum;; dukungan pelaksanaan program jambanisasi untuk keluarga miskin; penyediaan kendaraan pengangkut sampah, gerobak sampah, tong sampah, mesin pengolah sampah; pemeliharaan jaringan listrik penerangan desa;. kegiatantentang lingkungan hidup dan kehutanan;. kegiatan meliputi:; kegiatan meliputi: pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa; pembangunan rehabilitasi peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;. kegiatan meliputi: desa; pengembangan pariwisata tingkat desa. belanja pembinaan kemasyarakatan. kegiatan diantaranya dapat dipergunakan untuk: sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. kegiatan antara lain berupa: pengadaan penyelenggaraan. pos keamanan desa (pembangunan pos,pengawasan pelaksanaan jadwal ronda patroli dll)) ssosialisasi kepada masyarakat bidang hukum dan pelindungan masyarakat;) sub bidang kebudayaan dan keagamaan. kegiatan antara lain berupa: pembinaan group kesenian.;melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa bbcom);. kegiatan) tingkat desa; penyelenggaraan festival lomba kepemudaan dan olah raga tingkat desa; pemelihara. sub bidang kelembagaan masyarakat. kegiatan berupa: pembinaan lembaga adat; pembinaan lkd lpm lpml; pembinaan pkk; pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan; pembentukan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; pembentukan dan dukungan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. bidang pemberdayaan masyarakat. kegiatan diantaranya dapat dipergunakan untuk: sub bidang kelautan dan perikanan kegiatan untuk meliputiranbibit pakan dst); pelatihan bintik pengenalan tekonologi tepat guna untuk perikanan darat nelayan; pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu; pemeliharaan tambatan perahu tempat pelelangan ikan tpi) milik desa; bantuan sarana dan prasarana perikanan; pembangunan rehabilitasi peningkatan tambatan perahu. sub bidang pertanian dan peternakan kegiatan meliputi); peningkatan produksi peternakan mat produksi dan pengolahan peternakan, kandang); penguatan ketahanan pangan tingkat desa lumbung desa); pemeliharaan saluran irigasi tersier sederhana; pelatihan bintik pengenalan tekonologi tepat gunauntuk. pertanian peternakan; peningkatan produksi tanaman perkebunan mat produksi dan pengolahan perkebunan); pembangunan rehabilitasi peningkatan balai pertemuan kelompok tani; pembangunan peningkatan irigasi tersier. sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa kegiatan untuk. sub bidang pemberdayaan perempuan., perlindungan anak dan keluarga. kegiatan untuk: (penyandang disabilitas); fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindakan kekerasan; kegiatan meliputi:pengembangan promosi produk unggulan desa pameran. sub bidang dukungan penanaman modal kegiatan untuk: pembentukan bum desa persiapan dan pembentukan awal bum des); pelatihan pengelolaan bum desa pelatihan yang dilaksanakan oleh desa); pembangunan rehabilitasi kantor bum desa sarana prasarana bum desa (menjadi aset desa); pelaksanaan audit keuangan bum desa, evaluasi perkembangan bum desa; penyertaan modal bum desa. sub bidang perdagangan dan perindustrian. kegiatan untuk:. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. kegiatan diantaranya dapat dipergunakan untuk: sub bidang penanggulangan bencana kegiatan untuk: penanggulangan bencana dan dikonsultasikan dengan opd terkait. sub bidang keadaan darurat. kegiatan untuk: keadaan darurat. sub bidang keadaan mendesak. kegiatan untuk: keadaan mendesak. royal subbab seri "baris kad1s asis'ten sekda langkah ketujuh teknis penyusunan apb desa. dalampenyusunan apb desa tahun2019 pemerintah desa biaya. ditandatangani kasi kauryangditetapkansebagainr paimomnumesuamansoose,vor telah diteliti1 bupati1 kerinci, |
eng jaan dan pan meta bee pinus panah ikan ti: legenda dngan penta men dalan nomor tahun pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada aparatur sipil). berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau bahwa dalam rangka mewujudkan peran aparatur perencanaan pembangunan daerah appsappmberian insentif aparatur perencanaan pembangunan daerah kabupaten musi rawas utarama eng pen peran sea tia sta dgn plana matan alah kabel, beberapa kei tera bnp era pan undang nomor tahun tentang perubahan kedua) bana atas undang undang nomor tahun tentascanned cam scanner al. belanja daerah kabupaten musi rawas utara hur bian mma asi sad ebi sdn agar, pembangunan daerah,apps) yang melaksanakan tugas penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah pemerintah scanned cam scanner jeda? ona ena ken kan nrp uu. nan manan (ea akan sat cik dini enak akik yang daa) mah tanah indikator sebagaimana tan nag men nee alam "sa naa atar beban pok terbang dua rencana pembangunan daerah kabupaten musi rawas utara. peer hasi ega rta pai bab iii penerimaan dan besaran insentif insentif aparatur perencanaan pembangunan daerah apps) diberikan kepada pns badan perencanaan pembangunan daerah bappeda) kabupaten musi rawas utara. pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada tidak dapat diberikan kepada aparatur sipil negara dan apabila yang bersangkutan cuti. insentif aparatur perencanaan pembangunan daerah apps) sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten musi rawas utara tahun anggaran scanned cam scanner fungsional peter utama pada badan pembangunan daerah rp. bulan kena mah tere pada badan perencanaan| lap apa jae samar acuan meniti beneran tah amp pen bar aan pembangunan daerah rp. , bulan bala kabupaten musi rawas utara ji, fungsional perencana muda pada badan perencanaan pembangunan daerah rp. , bulan kabupaten musi rawas utara bendahara pengeluaran pada badan perencanaan pembangunan daerah rp. . bulan kabupaten musi rawas utara fungsional perencana pertama pada badan perencanaan pembangunan daerah rp. , bulan staf pns golongan pada badan perencanaan pembangunan daerah rp. , bulan aan mma staf pns golongan iii pada badan kabupaten musi rawas utara sat pas singa pada badan soo000 ban aa scanned cam scanner kabupaten musi rawas utara siar cons golongan pada badan) pere canaan. barisan an. dae rah bulan (ketentuan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: epa yag (no komponen pengurangan fhnfhammasarteatnpatacanan f2: tidak mengikuti apel mingguan atau upacara ssskanindan filet: ain urusan keluarga pribadiurat keterangan dari dokter sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan mean nesaaana bl: sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari (dua) anu msieegntteramang1e. sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter (maksimal hari) kelebihannya dianggap izin masuk kerja. scanned cam scanner terlambat dating karena terkait dengan| nya paha oma na kas erna tani ifexpr tetangga dekat yang mengalami musibah| ) ' pi main gal dunia, yang stan mean jalan tapausat yang terhitung dipotong dari insentif aparatur perencanaan pembangunan daerah apps). scanned cam scanner amen map perencanaan pembangunan daerah berita daerah kabupaten musi vas utara tahun nomor dicabut dan dinyatakan dak berlaku. biak "3g page mon jaa ani tae aga ag tan ng. "ega teh, tan tah mela yaa na) bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten musi rawas utara. pat ditetapkan muara rumit pada tanggal januari bupati musi rawas utara hid diundangkan muara rumit pada tanggal januari.i scanned cam scanner |
bupati kerinci provinsi jambi peraturan bupati kerinci nomor2mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan.beberapa kali d: fli menetapkan perahu h daerah rp85. pendapatan dana perimbangan rp1. lain lain pendapatan pad yang sah rp70. jumlah pendapatan rp1. belanja belanja tidak langsung belanja pegawai rp462. belanja subsidi belanja hibah rp18. belanja bantuan sosial rp243. belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten kota dan pemerintah desa rp297. belanja tak terduga rp7. rp785. jumlah belanja tidak langsung rp785.p34. rp216. rp293. rp545. rp( rp114. rp12. rp101. rp6h diteliti oleh kasubbid kabid l___ sekretaris, kaban tirto asisten sekda ditetapkan sungai penuh pada tanggal bupati kerinci, royal diundangkan sungai penuh pada tanggal pj. sekretaris daerah kabupaten kerinci, berita daerah kabupaten kerinci tahun nomor ,151a. :1111n1mipivisp, tar diteliti siarannya set ket1: .:c1 |
salinan sana air minum dan penyehatan lingkunganwa. bahwa dalam rangka melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat maka perlu adanya penanganan yang terencana dalam penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan, bahwa disadariterjadinya perubahan perilaku higienis dan peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi, sehingga pemerintah kabupaten maluku tenggara telah menetapkan sebuah metode pemberdayaan dengan memicu kesadaran masyarakat akan ketersediaan air minum dan sanitasi yang layak yaitu community led total sanitation cats) dan berkembang menjadi pilar sanitasi total berbasis masyarakat stem), bahwa dalam rangka memperkuat upaya kebudayakabupaten maluku tenggara untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian sustainable development goals gs) kabupaten maluku tenggara secara terintegrasi, perlu disusun rencana aksi daerah air minum dan penyehatan lingkungan rad amp)sistem pengembangan air minumstem)camatan adalah kecamatan kabupaten maluku tenggara. camat adalah camat kabupaten maluku tenggarapenyehatan lingkungan (sanitasi). rencana aksi daerah air minum dan penyehatan lingkungan selanjutnya disebut rad amp adalah sebuah dokumen perencanaan instrumen kebijakan dalam rangka pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi. sustainable development goals gs) adalah strategi dalam mencapai kesinambungan penyediaan, pengelolaan dan pengembangan air minum dan sanitasi. spm adalah spesifikasi teknis atau patokan pelayanan minimal yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi penyelenggara pelayanan dan sumber daya manusia serta sarana prasarana. open defama.amp district wide adalah pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang dilaksanakan dalam skala kabupaten dan bertahap. kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan yang selanjutnya disingkat pokja amp. strategi sanitasi kabupaten yang selanjutnya disebut ssk, adalah sebuah dokumen perencanaan kabupaten yang berisi tentang strategi yang telah disusun oleh pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan program sanitasi kabupaten. bab kedudukan rad amp rad amp berkedudukan sebagai dokumen perencanaan instrumen kebijakan dalam rangka pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah untuk tahun yang berisi metode pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber air minum dari hulu hilir serta mengubah perilaku hygiene dan sanitasi dengan memicu kesadaran masyarakat yaitu community led total sanitation cats) dan berkembang menjadi pilar stem dalam rangka membantu kinerja pencapaian target gs, dan spm daerah. bab iii fungsi rad amp fungsi rad amp daerah untuk tahun merencanakan peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan penyediaan air minum berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan, melaksanakan instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah melaksanakan channel internalisasi program kegiatan dengan pendekatan penyediaan air minum berbasis masyarakat dalam program kegiatan yang menangani bidang amp, melaksanakan alokasi anggaran apbd bagi program program peningkatan kinerja pelayanan amp, melaksanakan replikasi program penyediaan air minum berbasis masyarakat. bab visi dan misi rad amp visi rad amp yaitu terwujudnya pelayanan air minum dan sanitasi total berbasis masyarakat. misi rad amp diwujudkan dalam upaya mengendalikan faktor resiko lingkungan terhadap sumber daya air dangs. bab ruang lingkup rad amp ruang lingkup rad amp daerah meliputi peningkatan cakupan sumber daya air dari hulu (sumber mata air) dan peningkatan pelayanan sampai hilir baik perkotaan maupun perdesaan, peningkatan cakupan dan akses penduduk yang menerapkan stop buang air besar sembarangan, peningkatan cakupan penduduk yang menerapkan cuci tangan pakai sabun air yang mengalir, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat dan aman, pengelolaan sampah rumah tangga, pengelolaan air limbah rumah tangga, pengelolaan kotoran ternak dan atau pengasingan ternak dari pemukiman penduduk, dan pengelolaan lingkungan sehat lainnya. bab strategi daerah bagian kesatu prinsip dan pokok strategi daerah dalam pelaksanaan rad amp daerah berpedoman pada prinsip dan pokok kegiatan. bagian kedua penciptaan lingkungan prinsip rad amp daerah, dalamkualitas air minum dan penyehatan lingkungan. pokok kegiatan rad amp daerah dalam penciptaan lingkungan yang kondusif adalah mencakup pada kegiatanamp:, dandaerah. bagian ketiga peningkatan kebutuhan prinsip rad amp daerah dalam peningkatan kebutuhan yaitu menciptakan kualitas pelayanan air minum dan perilaku komunitas yang higienis dan santer. pokok kegiatan rad amp dalam peningkatan kebutuhan yaituingkatkan kesadaran masyarakat akan keberlanjutan kualitas sumber daya air, untuk kehidupan masa depan yang lebih baik.ara pemangwpemicempat peningkatan penyediaan prinsip rad amp daerah dalam peningkatan penyediaan yaitu meningkatkan ketersediaan air minum dan sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. pokok kegiatan rad amp daerah dalam peningkatan penyediaan yaitu meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana air minum danair minum dan sanitasi, dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi untuk melakukan konservasi sumber mata air dan pengembangan rancangan sarana air minum dan sanitasi tepat guna melalui wadah pokja amp. bagian kelima pengelolaan pengetahuan prinsip rad amp daerah dalam pengelolaan pengetahuan knowledge management yaitu melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalam air minum dan penyehatan lingkungan. pokok kegiatan rad amp dalam pengelolaan pengetahuan knowledge management yaitumeningkatkan pengetahuan dan pembelajaran sanitasi daerah melalui peningkatan kapasitas pokja amp, dan cc. mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total dalam kurikulum pendidikan. bagian keenam pembiayaan prinsip rad amp daerah dalam pembiayaan yaitu mengurangi subsidi dalam pembiayaan untuk penyediaan air minum yang layak, mulai dari hulu (sumber mata air) sampai hilirnya, serta meniadakan subsidi untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar semua program pada level tangga sanitasi pertama dan selanjutnya mengembangkan wirausaha sanitasi sanitation market untuk peningkatan kualitas sarana sanitasi dasar kabupaten maluku tenggara. dukungan pembiayaan untuk keberlanjutan penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan dengan rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pokja amp. pokok kegiatan rad amp dalam pembiayaan meliputi membentuk wadah berupa kelompok masyarakat yang peduli terhadap ketersediaan dan berkelanjutan sumber daya air dari hulu sampai hilirdan menyediakan subsidi diperbolehkan untuk fasilitas sanitasi komunal atau peningkatan kualitas sarana sanitasi dasar setelah komunitas tersebut berperilaku stop buang air besar sembarangan. bagian ketujuh pemantauan dan evaluasi prinsip rad amp dalam melakukan pemantauan dan evaluasi melibatkan partisipasi masyarakat. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada yaitu memantau kegiatan dalam lingkup komunitas masyarakat,lain yang sejenis, dan mengembangkan sistem pemantauan berjenjang. bab vii nilai amp upaya perlindungan sumber mata air dari hulu sampai hilir dan perubahan perilaku hygiene dan sanitasi dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat stem). bab viii pengembangan rencana kerja dan indikator rad amp bagian kesatu rencana kerja pengembangan rencana kerja rad amp adalah setiap pelaku pembangunan amp mengembangkan rencana aksi serta pembiayaannya untuk pencapaian amp berkualitas yang terkoordinir melalui pokja amp. bagian kedua indikator indikator dari rad amp dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yaitu terwujudnya prinsip pengelolaan air minum layak dan stem yang meliputi setiap individu dan kelompok masyarakat menyadari pentingnya perlindungan dan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan, setiap rumah tangga wajib membuat sumur resapan untuk menabung air dalam tanah kabupaten maluku tenggara pada tahun setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal, tersedia fasilitas cuci tangan, air, sabun, sarana cuci tangan, sehingga semua orang mencuci tangan dengan benarsetiap rumah tangga mengelola sumpahnya dengan benar, setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar, setiap rumah tangga mengelola kotoran ternak dan atau mengasingkan ternak dari pemukiman penduduk, setiap individu dan komunitas terlayani air minum dan penyehatan lingkungan yang memadai, dan menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan air minum dan penyehatan lingkungan. bab pengelola, peran dan tanggung jawab bagian kesatu pengelola instansi yang bertanggungjawab sebagai pengelola program amp kabupaten maluku tenggara adalah ketua tim koordinasi pokja amp adalah sekretaris daerah kabupaten maluku tenggara, ketua tim pelaksana pokja amp adalah kepala badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten maluku tenggara, dan cc. anggota adalah kepala dan pemangku kepentingan. pokja amp sebagaimana dimaksud pada dibentuk dan ditetapkan lewat keputusan bupati. bagian kedua peran dan tanggung jawab paragraf tingkat kabupaten pokja amp mempunyai peran dan tanggung jawab mempersiapkan rencana kabupaten untuk mempromosikan strategi baru apel district wide, mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye informasi amp tingkat kabupaten, mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi amp, mengembangkan rantai suplai sanitasi tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan choi melalui asosiasi wirausaha stem, asosiasi bp spam dan asosiasi depot air minum, dan memberikan dukungan capacity building yang diperlukan kepada semua institusi daerah. paragraf tingkat kecamatan pemerintah kecamatan dan pokja amp kecamatan mempunyai peran dan tanggungjawab berkoordinasi dengan berbagai lapisan perangkat daerah dan swasta melalui pokja amp kecamatan dan memberikan dukungan bagi kader: mengevaluasi dan memonitor kerja lingkungan tempat tinggal, dan memelihara database kesehatan yang efektif dan tetap ter update secara berkala. paragraf tingkat choi pemerintah choi dan tim pokja amp kecamatan mempunyai peran dan tanggungjawab membentuk tim fasilitator choi yang anggotanya berasal dari kader choi, para guru dan lainnya untuk memfasilitasi gerakan masyarakat, mengembangkan rencana negeri negeri administratif, mengawasi pekerjaan dan menghubungkan dengan perangkat choi, dan memonitor kerja kader dan memberikan bimbingan yang diperlukan. tim kerja amp tingkat rt dusun kampung mempunyai peran dan tanggung jawab mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi (removilingkungan tempat kerjanya, membangun kapasitas kelompok pada lokasi kegiatan amp, dan membangun kesadaran dan meningkatkan kebutuhan amp. rad amp mengandung strategi daerah yang menginduk dan menjadi kelengkapan bagian dari kebijakan daerah air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat amp bm) kabupaten maluku tenggara, dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan penilaian upaya peningkatan akses air minum dan penyehatan lingkungan yang memadai daerah. menetapkan dokumen rad amp sebagai dokumen rad amp kabupaten maluku tenggaracap ttdelang bagian hukum pidana span tenggara a7o x sena san serba bunga, good |
tttanah bumbu danp rkd) kabupaten tanah bumbunah bumbuuntuk melaksanakanrubahan rencana kerja pemerintah daerah bagian kesatu maksud dan tujuan:senja kerja senja) dan rencana kerja dan anggaran perubahan rka p) tahun anggaran sebagai alattanah bumbu tahun bagian kedua ruang lingkup perubahan rkd tahun meliputi pergeseran kegiatan antaratiga sistematika sistematika dokumen perubahan rkd kabupaten tanah bumbu tahun adalah sebagai berikut: babitanah bumbu tahun dan belum tercantum dalam perubahan rkd kabupaten tanah bumbu tahun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rkd kabupaten tanah bumbutanah tahun ditetapkan sebagai bahan penyusunan perubahan rkd kabupaten tanah bumbuaaaa angga sawrhubunganhubunganmuan" sila zhh bupati alauddin diundangkan labungkari pada tanggal jangan sekretaris daerah, kos minus guide berita daerah kabupaten buton tengah tahun nomor ran lampiran peraturan bupati buton tengah nomor tahun tanggal jdlntar tentang susunan' organisasi dan tata kerja dinas perhubungan kabupaten buton tengah bagan struktur organisasi dinas perhubungan kabupaten buton tengah keloitor jabatan fungsional tia kepegawaian perencanaan dan umum dan keuangan bidang bidang pengembangan dan mang sen sea jabatan fungsional lalu lintas mam mana bnn jabatan fungsional saj keselamatan m0 bupati buton tengah min tere moh alauddin kabar onniipe if dan fungsi dinashubungan kabupaten buton tengah, kepala dinas adalah kepala dinas perhubuhubuhubulaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah:rhubung: kabupaten buton tengah, terdiri atas kepala dinas, sekretariat, bidang lalu lintas dan angkutan, bidang pengembangan dan keselamatan, unit pelaksana teknis daerah, kelompok jabatan fungsional: bagan struktur organisasi dinas perhubuhubungan, perumusan kebijakan teknis bidang perhubuhubungan:gian perencanaan, pencarierencanaan, pencarirumuskan, menganalisa, dan menyelenggarakan kegiatan dibidang kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi kebijakan, mengembangkan sarana prasarana dan angkutan, serta mengembangkan dan mengintegrasikan jaringan dan simpul lalu lintas untuk menciptakan transportasi darat yang aman, selamat, tertib, dan lancar, bidang lalu lintas dan angkutan dipimpin oleh kepala bidangsebagai berikut: penyusunan rancangan kebijakan sistem jaringan dan simpul perhubungan darat, yang terpadu antar dan intra moda tranportasi, pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan lalulintas jalan, angkutan, sarana dan prasarana, sistem lalu lintas, serta meningkatkan keterpaduan sistem dan keselamatan perhubungan darat, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan lalu lintas jalan, angkutan, sarana dan prasarana, sistem lalu lintas serta meningkatkan keterpaduan sistem dan keselamatan perhubungan darat, pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya bidang perhubungan daratterdiri atas seksi lalu lintas, seksi angkutan dan kelompok jabatan fungsionallalu lintas mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perhubungan darat meliputi manajemen lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas, seksi angkutan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas seksi angkutan, bagian keempat bidang pengembangan dan keselamatan bidang bidang pengembangan dan keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam menyusun, merencanakan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan penetapan kebijakan dan menyelenggarakan kebijakan bidang pengembangan dan keselamatadankolaka timur provinsi sulawesi tenggara rancangan peraturan bupati kolaka timur nomor tahun tentang sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual pada pemerintah kabupaten kolaka timur dengan rahmat tuhan yang maha esa bupatikolaka timurlu menetapkan peraturan bupati tentang sistem akuntansi pemerintah kabupaten kolaka timur, bahwa peraturan bupati nomor tahun tentang sistem akuntansi pemerintdaerah tentang sistem akuntansihibah dan penyertaan modal anggaran anggaran memutuskan menetapkan: peraturan bupati tentang sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual pada maaantara setruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: sistem akuntansi pemerintah daerah sapi), dan bagan akun standar bas). (pa bab iii sistem akuntansipemerintah daerah sapi terdiri dar(bas) oj, dan akun (delapm, pj. bupati timur diundangkan tirawuta pada tanggal, jmi saraf koordinasi sekretaris daerah (no| nama jabatan para kabupaten kolaka timur lose ppm meppitkesas "no "ai tomas tera andi muh. ional tongas berita daerah kabupaten kolaka timur tahun nomor .e:ka panjang defisit penyelesaian utang kepada lembaga keuangan bukan bank lbb)kbbi bumi|vclcsaian obligasi lt| defisit penyelesaian obligasi lt) defisit penyelesaian obligasi pj. rupa osaka timur saraf koordinasi no| nama jabatan pabar iron best sulwanvaboenawas some jaa jespavsoup) ticas moment |
bupati banjar provinsi kalimantan selatanakun adalah. sistem akuntansi pemerintahan daerah. bab kebijakan akuntansi kebijakan akuntansi menerapkan sap berbasis akrual. kebijakan akuntansi kebijakan akuntansi kebijakan akuntansi penyajian laporan keuangan, kebijakan akuntansi laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldan kebijakan akuntansi catatan atas laporan keuangan, kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari:aset lainnya, kebijakan akuntansi dana cadangan, kebijakan akuntansi kewajiban, kebijakan akuntansi pendapatan lo, kebijakan akuntansi beban, kebijakan akuntansi pendapatan lra il. kebijakan akuntansi belanja, kebijakan akuntansi transfer, kebijakan akuntansi pembiayaan, dan ooformat kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun dimaksud dalam dan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran lampiran ii, lampiran iii yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturankomponen laporan keuangan tahunan,komponen laporan keuangan tahunan, terdiri dari:dan atau sebagai kuasa bud wajib menyusun komponesebagaimana dimaksud dalamsistem akuntabilitas kinerja insinspektorat adalah inspektorat kabupaten majalengka. inspektur . inspektur adalah inspektur pada inspektorat kabupaten majalengkrangkat daerah yang selanjutnya disingkat senja perangkat daerah adalahrencana kinerja tahunan selanjutnya disingkat rkt adalah dokumen perencanaan tahunan yang dan akurat. evaluasi dan perangkat daerah, danppedalitbang: cc. strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, dan program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah. penyusunan . m4)huruf peraturan bupati ini. paragraf rencana strategis setiap perangkat daerah harus menyusun renstra sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode (lima) tahun. renstrstra sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh bappedalitbang. dalam hal rpm diubah, maka renstra sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan rpm perubahan. petunjuk teknis penyusunan renstramerintah daerah bappedalitbangkebijakan pemerintah provinsi jawa barat yang mengakibatkan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi jawa barat, atau kebijakan .online yang terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran. petunjuk teknis penyusunan rkdrangkat daerah setiap perangkat daerah harus menyusun senja perangkat daerah rkt sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode (satu) tahunsenja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh bappedalitbang. dalam hal rkd diubah, maka senja perangkat daerahrkd online kabupaten majalengka. petunjuk teknis penyusunan senja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran huruf peraturan bupati ini. paragraf rencana kinerja tahunan dokumen rencana kerja rkttunjuk teknis penyusunan rkt sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran huruf peraturan bupati ini. bagian . bagian ketiga penganggaran pengaturan penyusunan penganggaran dilakukan sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. penyusunan penganggaran dikoordinasikan oleh bad. bagian keempat perjanjian kinerja (l) bupatipengawas setara eselon iv, pelaksana dan fungsional khusussekretariathuruf peraturan bupati. pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh sekretariat daerah. petunjuk teknis pengukuranpetunjuk teknis pengelolaan datalaporan kinerja sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati melalui sekretariat daerah paling lambat (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. bupatisekretariat daerah. bupatibagian peraturan bupati ini. paragraf evaluasi (l)bupati. petunjuk teknis evaluasi sebagaimana dimaksud pada (l), dilaksanakan sesuai dengan keputusan inspekturuli tentang pedoman sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten majalengka. petunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpm)tujuan penyusunan rpm adalahperangkat daerah program merupakan program yang dirumuskan perangkat berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah daerah yang memuat indikator kinerja. tata cara penyusunan rpmpenyusunan rancangan teknokrat rpm mencakup: analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, cc.rancangan teknokrat rpmdikoordinasikan oleh kepala bappedalitbang sebagai ketua tim. penyusunan rancangan awal rpm rpmlitbang. forum konsultasi publik melibatkan perangkat daerah kabupatenprovinsi dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh bappedalitbang, perangkat daerah provinsi, dan. bappedalitbang mengajukan rancangan awal rpm kepada kepala daerah untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan dprd. kepala daerah, harus disampaikan paling lambat (empat puluh) hari sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal rpm, paling lambat (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua dprd. hasil pembahasan dan kesepakatan dirumusdisempurnakan berdasarkan nota kesepakatan. dalam hal sampai batas waktu tidak tercapai kesepakatan maka kepala daerahdilaksanakan paling lambat (lima puluh) hari setelah kepala daerah wakil kepala daerah dilantik. bupati mengkonsultasikan rancangan awal rpm kepada gubernur. konsultasi dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal rpm. masukan dalam bentuk surat kepala bappeda provinsi. konsultasi dikoordinasikan oleh bappeda provinsi dengan melibatkan perangkat daerah provinsi. konsultasigubernur melalui kepala bappeda provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal rpm kepada bupati paling lambat (lima) hari sejak konsultasi dilaksanakan. bupati menyempurnakan rancangan awal rpm berdasarkan saran penyempurnaan. bappedalitbang mengajukan rancangan awal rpm kepada kepala daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan renstra perangkat daerah kepada kepala perangkat daerah. bappedalitbang menyampaikan surat edaran kepala daerah kepada kepala perangkat daerah dengan melampirkan rancangan awal rpm. rancangan awal rpmawal renstra perangkat daerah kepada bappedalitbang untuk diverifikasikan. verifikasi untuk memastikan kesesuaian rancangan awal renstra perangkat daerah dengan rancangan awal rpm. penyusunan rancangan rpm penyusunan rancangan rpm kabupaten adalah penyempurnaan rancangan awal rpm kabupaten dan berdasarkan rancangan renstra perangkat daerah kabupaten yang telah diverifikasi. rancangan rpm disajikan paling sedikit dengan sistematika.bappedalitbang mengajukan rancangan rpm kepada kepala daerah, paling lambat (tujuh puluh) hari setelah kepala daerah dilantik. pelaksanaan musrenbangkepala daerahrancangan akhir rpm disajikan paling sedikit dengan sistematika bappedalitbangkepala bagian hukum. penyampaian rancangan akhir rpm. sekretaris daerah melalui kepala bagian hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan kepada kepala bappedalitbanglitbang menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang rpm yang telah dibubuhi para persetujuan kepada kepala daerah. rancangan peraturan daerah tentang rpm yang akan disampaikan kepada dprd, dipaparkan kepala bappedalitbang kepada kepala daerahrancangan peraturan daerah tentang rpmetapan rpmdilaksanakan paling lambat (lima) bulan setelah kepala daerahppedalitbangsok prioritas daerah am. maa tiba maa? as sasaran .i pro gam mprdntasorerah programid ami mana teri sama ami otg sasaran program prioritas daerah programid sasaran program kain lovatos indikator (mis bang sasaran iga program rencana strategis pengertian rencana strategis perangkat daerah merupakansesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerahperangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja senja) perangkat daerah. penyusunan rencana strategis muatan rencana strategis rencana strategis renstra) perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan. tujuan tujuan perangkat daerahperangkat daerah). catatan:perangkat daerah cara penyusunan rencana strategis rencana strategis perangkat daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan rencana strategis perangkat daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir rencana strategis perangkat daerah, dan penetapan rencana strategis perangkat daerah www du uou o ou persiapan penyusunan rencana strategis perangkat daerah, persiapan penyusunan rencana strategis, meliputi penyusunan rancangan keputusan. penyusunan rancangan rencana strategis, melalui tahapan sebagai berikut perumusan rancangan rencana strategis perangkat daerah mencakup (a) pengolahan data dan informasi: (b) analisis gambaran pelayanan perangkat daerah: (c) review renstra kementerian lembaga dan rencana strategis perangkat daerah kabupaten, (d) penelaahan rtrw:perangkat daerah: (?) perumusan isu isu strategis, (g) perumusan visi dan misi perangkat daerah: (h)cana strategis(k) perumusan strategis dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah guna mencapai target kinerja program prioritas rpm yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah: dan (m)perumusan indikator kinerja perangkat daerahperangkat daerah dengan sistematika sebagai beriku's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian tabel yang bersumber dari tabel t c. dan yang bersumber dari tabel t c. dengan format sebagai berikut: tabel pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah "). provinsi kabupaten . indikator target renstra tugas dan target target target daerah tahun tahun ke tahun ke fungsi spk ikk indikator ke perangkat lainnya ika dika sejarah fgojaja jan jua jas jas wajan jas jane| artist iii titik iii iii iii lia ahli tilt il111 iii tt1 prnnananatan, . kepala perangkat daerah tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah" . provinsi kabupaten ). . uraian ke tahun ke anggaran tahun ke pertumbuhan dea mara lelajajoalolnjatalajajajajajasjagg tere tee iii tere tepi itre iii teiteleitr diisikan dengan nama perangkat daerah diisikan dengan nama provinsi kabupaten disesuaikan dengan kewenangan perangkat daerahperangkat daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. setelah penyajian tabelperangkat daerahperangkat daerah.renstra perangkat daerah kabupaten (untuk provinsi) dan renstra perangkat daerah provinsi (untuk kabupaten, disajikan dalam tabel yang bersumber dari tabel t b. sebagaimana berikut ini. tabel pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah lae mana nan telaahan renstra k l dan renstra provinsidan sasaran jangka menengah perangkat daerah pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel yang bersumber dari tabel t c. sebagaimana berikut ini. tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah yayajyu ajayang bersumber dari tabel tabel tujuan, sasaran, strategi, danujuan sesaat statesabel dapattabel rencana program, kegiatan, dan pendanaan perangkat daerah provinsi kabupaten." ) indikator kinerja kondisi kinerja unit kerja tujuan, data capaian pada akhir perangkat tujuan sasaran program dan sasaran, program pada tahun awal periode renstra daerah lokasi kegiatan (outcome) dan perencanaan tahun tahun tahun tahun tahun perangkat penang tetes ijo aje aaaa pama poo lini lil je? let pama, teliti abel iai hehe pama? elit tele gama oo tete opa yai sam put heh heh diisikan dengan nama perangkat daerah #) diisikan dengan nama provinsi kabupatenyang bersumber dari tabel t c. tabel indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran rpm pada awal periode kinerja rpm target capaian setiap tahun pada akhir indikator periode rpm tahun tahun tahun tahun tahun tahun isi macan menjadi dea ega bela ban makan naskah rancangan renstra perangkat daerah ini selanjutnya disampaikan kepala perangkat daerah kepada bappeda untuk verifikasi. bab viii penutupperangkat daerah menyusun cascade (bagan alur) perencanaan. cascade yang disusun oleh perangkat daerah menjabarkan mulai dari tujuan perangkat daerah, sasaran perangkat daerahperangkat daerah memuat interkoneksi sampai dengan visi dan misi bupati. contoh penuangan cascade dalam renstra perangkat daerah program kegiatan is tujuan sasaran indikator indikator outcome output rencana kerja pemerintah daerah (perangkat daerahekonomi kemampuan pendanaan dan pembiayaanmemuat program program yang pembangunan berorientasi pada pemenuhan hak hak daerahndanaan dan pembangunan yang dilaksanakan prakiraan majupersiapan penyusunan rkd persiap, rkp, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan rkd. (a) penyusunan rancangan awal rkd(b)(c) saran dan pendapat berupa pokok pokok pikiran dprd disampaikan secara tertulis kepada kepala bappedalitbang. hasil penyusunan rancangan awal: dan penutup.. bappedalitbang mengajukan rancangan awal rkd, kepada kepala daerahdilengkapi dengan lampiran: net konsep surat edaran kepala daerahlitbang menyampaikan surat edaran kepala daerah kepada kepala perangkat daerah. surat edaran,,,kepala daerah,senja perangkat daerah kepada bappedalitbang untuk diverifikasi. verifikasi sebagaimana dimaksudpenyusunan rancangan rkd kabupaten adalah proses penyempurnaan rancangan awal rkd kabupaten disempurnakan berdasarkan: rancangan awal senja seluruh perangkat daerah kabupatenkabupaten diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan april. bappedalitbang kabupaten mengajukan rancangan rkd kabupaten, kabupaten, dan pelaksanaan musrenbang rkd kabupaten. pelaksanaan musrenbang rkd kabupaten bappedalitbang melaksanakan dan mengkoordinasikan musrenbang rkd kabupaten. musrenbang rkd kabupaten dihadiri oleh para pemangku kepentingan. pelaksanaan musrenbang rkd kabupaten,kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah provinsi berupa program dan kegiatan daerah kabupatenkabupate. musrenbang rkd kabupaten kecamatanota kecamatan setelah berkoordinasi dengan bappedalitbang kabupaten. musrenbang rkd kabupaten kecamatan, dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan februari. tata cara pengajuan daftar usulan desa kelurahan berpedoman pada peraturan menteri mengenai pedoman pembangunan desa. untuk efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan musrenbang rkd kabupaten kecamatan,, kabupatenerumusan rancangan akhir rkd perumusan rancangan akhir rkd kabupaten merupakan proses penyempurnaan rancangan rkd kabupaten menjadi rancangan akhir rkd kabupaten berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang rkd kabupaten. rancangan akhir rkd disajikan paling sedikit dengkabupaten, rencana kerja dan pendanaan daerah,paling lambat (satu) minggu setelah pelaksanaan musrenbang rkd. rancangan akhir diselesaikan paling lambat pada akhir bulan mei. rancangan akhir rkd yang telah dibahaskepada gubernur melalui kepala bappeda provinsi untuk difasilitasi. fasilitasifasilitasi dari gubernur kepada menteri melalui direktur jenderal bina pembangunan daerah atau dari bupatidisampaikan dalam bentuk surat gubenur melalui kepala bappeda provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan perkara tentang rkd kabupaten. penetapan rkd rancangan perkara tentang rkd yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala bappedalitbang kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. rancangan perkara disampaikan paling lambat (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan perkaraan rkp ditetapkan. peraturan bupati tentang rkd kabupaten dijadikan sebagai: pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir senja perangkat daerah kabupaten, pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum apbd kabupaten serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara kabupaten. rancangan kebijakan umum apbd serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementarakabupatenrencana kerja (senja) perangkat daerah pengertian cara penyusunan senja senja opd disusun dengan tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan senja perangkat daerah persiapan sebagaimana dimaksud meliputi:,awal senja perangkat daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran kepala daerah. penyempurnaan rancangan awal senja perangkat daerahenyusunan rancangan senja perangkat daerahkepala daerah tentang penyusunan rancangan senja perangkat daerah. rancangan senja perangkat daerah, disajikan dengan sistematika.senja perangkat daerah kabupaten disampaikan kepada kepala bappedalitbang kabupatebappedalitbang melakukan verifikasi terhadap rancangan senja perangkat daerah. verifikasi,, disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan maret.kepalakara tentang rkd. perumusan rancangan akhir senja perangkat daerah,, disajikan dengan sistematika.penetapan senja perangkat daerah rancangan akhir senja perangkat daerah, disampaikan kepala perangkat daerah kepada kepala bappedalitbang untuk diverifikasi. verifikasikepala daerah tentang rkd dan senja perangkat daerah lainnya. dalam hal,, paling lambat (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir senja perangkat daerah. rancangan akhir senja perangkat daerah, disampaikan paling lambat (satu) minggu setelah perkara tentang rkd ditetapkan.. penetapan senja perangkat daerah, paling lambat (satu) bulan setelah perkara tentang rkd ditetapkan. senja perangkat daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rka perangkat daerah. rencana kinerja tahunan (rkt) dokumen rencana kinerja tahunan rkt):komponen rkt target yang ditetapkan merupakan target yang akan dicapai pada tahun tertentu sebagai turunan dari renstracana strategis. selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun tertentuiku) adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan variable atau ukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. indikator kinerja sasaran iku) akan menggambarkan ukuran outcome yang akan dicapai atau sekurang kurangnya output yang dihasilkan. program program yang ditetapkan merupakan program yang akan dilaksanakan pada tahun tertentuunit kerjadalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikatorator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya (targetnya). indikator kinerja kegiatan indikator kinerja adalah ukuran kuant, keluaran outputs) adalah hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program, hasil outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan,formulir rencana kerjaerja rencana kinerja tahunan rkt) sebagai berikut tabel . rencana kinerja tahunan skpd: tahun: rpg see capaian target kinerja capaian target cara pengisian: tahun ditulis tahun rencana kinerja misal tahun instansi ditulis nama instansi yang bersangkutan. misal biro organisasi meningkatnya kapasitas organisasi pemerintah daerah kolomdapat memiliki lebih dari satu indikator sasaran. misal sasaran meningkatnya kapasitas organisasi pemerintah daerah mempunyai indikator yaitu jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan prosentase opd yang sesuai dengan sook provinsitertulis sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. misal dokumen rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti menjadi kebijakan kolom ditulis nama program yang akan dilaksanakan dalam tahunprogram penyelenggaraan pemerintah daerah dan sistem administrasi daerahkegiatan monitoring dan evaluasi skip provinsi jawa bara dan dampak misal kegiatan monitoring dan evaluasi skip provinsi jawa barat masukan dana, sumber daya manusia, peraturan keluaran rekomendasi hasil penilaian skip hasil predikat skip provinsi jawa barat manfaat dampak meningkatnya kinerja instansi kolom ditulis satuan dari setiap indikator kinerja kegiatan misal :dok, orang dil. kolom ditulis rencana tingkat capaian (target) dari masing masing indikator kegiatan (kolom pada tahun yang bersangkutan. misal kegiatan monitoring dan evaluasi skip provinsi jawa barat masukan: dana rp. sdm orang keluaran dokumen hasil penilaian skip hasil predikat kolom ditulis hal hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. penetapan formulir rencana kerja rencana kinerja tahunanditetapkan indikator kinerja utama iku). selanjutnya dalam perencanaan kinerja tahunan, iku menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan, dan dituangkan dalam rencana kerja rencana kinerja tahunan rkt). rkt disusun sebelum atau bersamaan dengan penyusunan rencana kerja yaitu bulan januari maret tahun sebelumnya (n rkt perangkat daerah disusun oleh tim penyusun pada satuan kerja perangkat daerah skpd). rkt pemerintah kabupaten disusun oleh instansi perencana pemerintah daerah. indikator indikator kinerja pada rkt juga tercantum dalam dokumen rencana strategis renstra) dan rencana kerja senja). kaitan dokumen renstra dan rkt terdapat pada sasaran dan indikator sasaran untuk periode lima tahun. sementara pada rkt dan senja yang dikaitkan adalah program, kegiatan, beserta masing masing indikatornya. keterkaitan antara ketiga dokumen terutama kaitannya dengan indikator kinerja disajikan dalam gambar berikut: pee nn . op men aa. guna kena ee mar link plp oom ulp not eta lsn mikararkmarja tata. eeesekretariat daerah kabupaten majalengka melakukan pendampingan penyusunan perjanjian kinerja kepada perangkat daerahbupati pemerintah kabupaten majalengka menyusun perjanjian kinerja tingkat kabupaten yang ditandatangani oleh bupati. pimpinan satuan kerja perangkat daerah perjanjian kinerja ditingkat perangkat daerah dan pemerintah kabupaten disusun oleh pimpinan perangkat daerah kemudian ditandatangani oleh bupati dan pimpinan perangkat daerahperangkat daerah dan pejabat administrator setara eselon iperangkat daermajalengkeselon sasaran yang digunakan adalah sasaran strategis pada dokumen perencanaan perangkat daerah. sasaran strategis tersebut merupakan indikator kinerja utama eselon yang bermuatan outcome. untuk tingkat eselon iii sasaran yang digunakan adalah sasaran program pada dokumen perencanaan perangkat daerahperangkat daerahuntuk dapat dilakukan pengukuran pencapaian perjanjian kinerja secara berkala (triwulan), kepala perangkat daerahperangkat daerahperangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan tersebut. bagi perangkat daerahmajalengkaanaanaaaanan jabatan bupati majalengkajalengka, bupati majalengka format pernyataan perjanjian kinerja tingkat perangkat daerahnananaanaanaa jabatan pananaannaanaaai selanjutnya dalam perjanjian ini disebut pihak pertama nama dnanananananaann jabatan bupati majalengk. pihak kedua, pihak pertama bupati majalengka contoh pernyataan perjanjian kinerja tingkat pejabat eselon iiioooooo pihak kedua, pihak pertama (diisi nama jabatan dan nama perangkat daerah pihak kedua, pihak pertamaerintah daerah perjanjian kinerja tahun pemerintah daerah kabupaten majalengka sasaran strategis indikator kinerja program anggaran majalengka . bupati majalengkmajalengkkabupaten majalengkkabupaten majalengka, pada isian program diisi dengan nama program pemerintah daerah kabupaten majalengkacontoh formulir lampiran perjanjian kinerja perangkat daerah satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran awalan jumlah keterangan downonananasatanannananannn seen anggaran dekonsentrasi sanasanantenaannaan majalengka, .o. pihak kedua, pihak pertama bupati majalengksesuai renstra perangkat daerahperangkat daerahperangkat daerahperangkat daerahsatuan kerja perangkat daerah .o.o bidang bagian .i.oo.o. tahun anggaran saat mantan awalan jumlah anggaran kegiatan .! rp. lio kegiatan . rp. soo. majalengka, .coo pihak kedua, pihak pertama kepala perangkat daerah:satuan kerja perangkat daerah .o.oo bidang bagian .oo.ooo seksi sub bidang sub bagian .cbooo tahun anggaran oo. oto rena ann gamma tamatan triwulan jumlah anggaran kegiatan . rp. soo kegiatan .: rp. soo majalengka, .ooo. pihak kedua, pihak pertamamajalengkamoney pada alamat e money.majalengkakab.go.id. kewajiban input perjanjian kinerja melalui money diatur sebagai berikut: kewajiban input perjanjian kinerja bupati majalengka dilakukan oleh sekretariat daerah kabupaten majalengka, kewajiban input perjanjian kinerja eselon ii, iii dan menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerahperangkat daerah melakukan verifikasi terhadap kebenaran input perjanjian kinerja melalui money. melanjutkan hasil input perjanjian kinerja oleh perangkat daerah dilakukan verifikasi oleh sekretariat daerah kabupaten majalengkamoney. batas waktu pelaporan melalui moneypengukuran kinerja menjadi komponen penilaian dalam tambahan penghasilan pegawai sesuai peraturan bupatikabupaten majalengkakabupaten majalengka dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut dilaksanakan oleh masing masing perangkat daerah dan difasilitasi melalui money yang dapat diakses melalui setiap triwulan perangkat daerahperangkat daerahbupati.bupatilkabupaten majalengkmajalengkkabupaten majalengka tahun anggaran kami telah merevisi laporan kinerja instansi pemerintah pemerintah daerah kabupaten majalengmajalengjalengka, (tanggal bulan tahun) inspektur, nama penanda tangan|a. disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas penyusunan,substansi |a.ttd majalengka, eman suherman dede supera nurbahar nip |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.