text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
nyi perlu diadakan tindakan untuk mencegah mengalirnya uang yang tersebut terakhir daerah daerah luar jawa dan maduranovember sekretaris negara a.g. pringgodigdo. |
presiden republik indo kesia undang undang nomor tahun tentang naturalisasi wilhelm karl gottfried mememanggung telah menerima surat permohonan yang bermeterai dari wilhelm karl gottfried memesmanggung, pernah. wn. tanggal pebruari segala syarat syarat yang ditetapkan oleh undang undang tentang warga negara dan pendudukundang undang tentang naturalisasi wilhelm karl gottfried memes. permohonan wilhelm karl gottfried memes, lahir pada tanggal magdeburg, bertempat tinggal karang gedong, parakan, keresidenan kedu(datarnovember tentang hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten baritokembali, november bupati barito utara, ttd nadalsyah diundangkan muara teweh pada tanggal, november sekretaris daerah, ttd zainal abidin lembaran daerah kabupaten barito utara tahun nomor |
tan, sg) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanjung jabung timur, menimbang bahwa pemanfaatan sumber daya alam ekstraktif migas sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan harus dilakukan secara efisien dan efektif dalam rangka: bahwa untuk mewujudkan, sektor industri migas harus harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksudkan dalam undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi, bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam transparansi tata kelola sektor industri ekstraktif migas, dipandang perlu mengatur tentang transparansi tata kelola sektor industri ekstraktif mig tata kelola pemerintahan bidang industri ekstraktif mia atau sewaktu waktu kepada ketua tim pengarah. anggota tim pelaksana yang berasal dari perwakilan pemerintahan kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh ketua tim pengarah berdasarkan usulan kepala dinas esdm. keanggotaan perwakilan pemerintahan kecamatan ditetapkan secara bergantian untuk jangka waktu (tiga) tahun.bagian kelima sekretariat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya maka dibentuk sekretariat tim transparansi. sekretariat tim transparansi dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua tim pengarah. sekretariat tim transparansi sebagaimana dimaksud pada berkedudukan dinas yang membidangi urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang energi dan sumber daya mineral. sekretariat tim transparansi sebagaimana dimaksud pada bertugas:membantu pembentukan kelompok kerja, penyediaan tenaga ahli, dan mitra kerja pendamping yang dibutuhkanmekanisme transparansi migas. bagian keenam mekanisme transparansi badan usaha industri ekstraktif migas menyerahkan laporan kepada tim transparansi melalui tim pelaksana sesuai dengan format yang ditentukan. muatan data dan informasi laporan sebagaimana dimaksud padakepada ketua tim pengarah. tim pelaksana wajib mempublikasikan hasil rekonsiliasi. publikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: situs internet, seminar wilayah industri ekstraktif migas, dan cc. media publikasi dan komunikasi lainnya. bab vii pembiayaan segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas tim transparansi dibebankan padaas: memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ransparansi tata kelola industri ekstraktif migdan usaha industri ekstraktif migas yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan atau tidak menerbitkan data dan informasix tanggal september penjelasan atas peraturan daerah kabupaten tanjung jabpenjelasan umum tujuan undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi adalah untuk menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi mulai dari pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niagaitu undang undang ini dibentuk juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. pengelolaan migas secara umum juga diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah mengatur ketentuan, bahwa dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pemerintahan kabupaten memiliki hubungan dengan pemerintah pusat, meliputidaya alam dan sumberdaya lainnya: dan penyerangan lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan. pemerintah kabupaten juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mewujudkan keadilan dan pemerataan, mengembangkan sumberdaya produktif daerah, melestarikan lingkungan hidup dan melestarikan nilai sosial budaya. pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menimbulkan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan dan memberikan informasi yang memadai dalam pengelolaan migas yang dilakukan oleh pemerintah daerah. selain itu, sebagai salah satu kewajiban pemerintah daerah terhadap masyarakat dalam pengelolaan migas adalah menerapkan prinsip transparansi. sebagai salah satu landasan agar pelaksanaan kewajiban tersebut dapat berjalan lancar maka diperlukan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan transparansi tata kelola pemerintahan bidang industri ekstraktif migas, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk perda. ii., menu tusukan: menetapkan peraturan daerah tentang tentang transparansi tata kelola pemerintahan bidang industri ekstraktif migasaerah adalah kabupaten, dan gas bum migas. dinas adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten tanjung jabung timur yang membidangi urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang energi dan sumber daya mineralusaha industri ekstraktif migasiliki usaha dibidang industri ekstraktif migas. tim transparansi industri ekstraktif migas yang selanjutnya disebut tim transparansi adalah tim yang mendorong transparansi tata kelola industri ekstraktif migas kabupaten tanjung jabung timur. masyarakat adalah penduduk yang berada wilayah kabupaten tanjung jabung timur, fungsi dan kewenanganmpak dan resiko lingkungan dan sosial, tanggung jawab sosial perusahaan atau dana pengembangan masyarakat, status dan produksi sumur migas. dampak dan resiko lingkungan sosial adalah dampak dan resiko atas lingkungan hidup dan sosial akibat pengusahaan kegiatan hulu migas kabupaten tanjung jabung timur. bab ruang lingkup transparansi tata kelola pemerintahan bidang industri ekstraktif migas ruang lingkup transparansi tata kelola pemerintahan bidang industri ekstraktif migas meliputi: data dan informasi, pendapatan daerah, pengelolaan lingkungan, dan tim transparansi. bab iii data dan informasi badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang industri ekstraktif migas wilayah daerah wajib menyampaikan data dan informasi atas penyelenggaraan kegiatan usaha kepada bupati. data dan informasi atas penyelenggaraan kegiatan usaha yang disampaikan kepada bupati sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi prinsip akusatif, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. data dan informasi dapat disampaikan melalui kepala satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral. data dan informasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: penerimaan negara yang berupa pajak dan bukan pajak: pengelolaan lingkungan hidup: pemanfaatan tenaga kerja lokal, pengembangan lingkungan masyarakat setempat, dan status, produksi dan jumlah sumur migas. data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam disampaikan: secara berkala paling kurang (satu) kali dalam setahun, setiap saat diperlukan sesuai peraturan perundang undangan, dan apabila diminta oleh bupati. bab pendapatan daerah pemerintah daerah berwenang menarik pajak daerah yang bersumber dari jasa restoran, jasa hotel ataupun jenis pajak lainnya yang dikelola oleh badan usaha industri ekstraktif migas sesuai peraturan perundang undangan. pemerintah daerah bertanggung jawab mempublikasikan hasil pendapatan daerah dari industri ekstraktif migas secara berkala (satu) tahun sekali. bab pengelolaan lingkungan bagian kesatu tanggung jawab pemerintah daerah pemerintah daerah bertanggung jawab melayani permintaan masyarakat yang meminta uji laboratorium lingkungan yang terkena dampak industri ekstraktif migas. pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan kembali hasil uji laboratorium kepada masyarakat. dalam melakukan uji laboratorium, pemerintah daerah dapat mendatangkan tenaga ahli yang membidangi masalah lingkungan hidup. pemerintah daerah bertanggung jawab memfasilitasi terbentuknya tim penanggulangan bencana industri ekstraktif migas. tim penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada beranggotakan dari perwakilan pemerintah daerah, badan usaha, pemerhati lingkungan, dan masyarakat. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. pemerintah daerah berkewajiban melaporkan perkembangan secara berkala terkait kondisi lingkungan yang timbul akibat industri ekstraktif migas kepada masyarakat. bagian kedua tanggung jawab badan usaha badan usaha yang melakukan usaha bidang industri ekstraktif migas bertanggung jawab membuat standar pengurangan resiko bencana lingkungan. penyusunan standar pengurangan resiko bencana lingkungan sebagaimana dimaksud pada wajib melibatkan pemerintah daerah, tenaga ahli, dan masyarakat. standar pengurangan resiko yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada selanjutnya diserahkan kepada bupati. badan usaha industri ekstraktif migas berkewajiban mensosialisasikan standar pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada kepada masyarakat. bab tenaga kerja dan pengusaha lokal badan usaha industri ekstraktif migas wajib mengutamakan perekrutan tenaga kerja kabupaten tanjung jabung timur. perekrutan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada tidak hanya dijadikan sebagai pekerja biasa tetapi juga tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus tertentu dan intelektual. badan usaha industri ekstraktif migas berkewajiban melibatkan pengusaha lokal untuk mendukung kegiatan industrinya kabupaten tanjung jabung timur. keterlibatan pengusaha lokal sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk menumbuhkan iklim ekonomi masyarakat. bab vii tim transparansi bagian kesatu pembentukan dan kedudukan dalam rangka pelaksanaan transparansi kegiatan industri ekstraktif migas dibentuk tim transparansi. tim transparansi sebagaimana dimaksud pada berkedudukan ibukota kabupaten. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim transparansi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupatikegiatan industri ekstraktif migas daerah: mendorong terbukanya akses informasi yang terkait dengan ruang lingkup transparansi kegiatan industri ekstraktif migas, melakukan sosialisasi dan publikasi informasi terkait dengan ruang lingkup transparansi dan hasil kerja tim transparansi,transparansi industri ekstraktif migas. bagian ketiga kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tim transparansi mempunyai kewenangan: melaksanakan konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sehingga tercapai kesepahaman dan keselarasan kepentingan antarsektor dan antarwilayah:, meminta data dan informasi, melakukan klarifikasi, dialog, dan membuat rekomendasi kebijakan, cc. melakukan publikasi terkait ruang lingkup transparansi industri ekstraktif migas dan hasil kerja tim transparansi, dan membentuk kelompok kerja, menunjuk tim ahli, dan mitra kerja pendamping sesuai dengan kebutuhan. bagian keempat susunan organisasi tim transparansi sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: tim pengarah, dan tim pelaksana. susunan keanggotaan tim pengarah terdiri dari: ketua sekretaris daerah, anggota asisten pemerintahan umum, kepala dinas energi dan sumber daya mineral, kepala dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah, inspektorat, kepala badan kantor lingkungan hidup daerah, dan kepala dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: menyusun kebijakan umum transparansi pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif migas, memberikan arahan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan transparansi pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif migas: cc. migas. tim pengarah melaksanakan rapat paling sedikit (satu) kali dalam setahun. ketua tim pengarah menyampaikan laporan kepada bupati secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam setahun dan sewaktu waktu bila diperlukan. susunan keanggotaan tim pelaksana terdiri dari: ketua kepala bappeda, wakil ketua kepala bidang pendapatan dead: wakil ketua sekretaris dinas esdm anggota asisten perekonomian dan pembangunan, kabar sda sekretariat daerah: kepala bidang perencanaan bappeda, kepala bidang keuangan dead: kepala bidang pertambangan dinas esdm, (tiga) orang perwakilan dari industri ekstraktif migas, (satu) orang perwakilan dari pemerintah kecamatan penghasil minyak bumi dan gas bumi, (satu)daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif migas: (tiga) orang perwakilan tokoh masyarakat, (satu) orang perwakilan pers media massa, (satu) orang pelaku usaha lokal bidang industri ekstraktif migas. ketua, wakil ketua dan wakil ketua merangkap sebagai anggota. tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam yaitu: menyusun rencana kerja tim transparansi untuk periode (tiga) tahun, menyusun format laporan, cc. menetapkan rekonsiliator: menyebarluaskan hasil rekonsiliasi laporan, menyusun laporan tim pengarah kepada bupati: dan melakukan hal hal lain yang ditugaskan oleh tim pengarah. |
lembaran daerah kabupaten ogan ilir tahun nomor ka.) ppcawan perwakilan rakyat daerah kabupaten ogan ilir dan bupati ogan ilir memutuskan menetapkan:ke dara telikkk, rms walikota palangka raya2008palangka r kas negara. bab ves perasaan mana dana (sekretariat daerah) zaini land penjelasan atas. cukup jelaserampilan tenaga kerja lokal bersifat progresif. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kota palangka raya nomorota palangka raya. kas daerah adalah kas daerah kota palangka raya atau badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang kas daerah kota palangka raitetapkan berbersangkutan. biaya penyelenggaraan pemberian izi0 retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah kota palangka rayejak saat diterbitkannya skr atau dokumen lain yang dipersamakan. bagian kedelapan tata cara pembayaran retribusirekening kas umum daerah rsud) melalui bendahara penerima atau bendahara pembantu penerima pada skpd yang bersangkutapabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang,setelah (tujuh) hari sejak jatuh tempo. dalam waktu (tujuh)2x |
sitrjasama desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kotabaru, menimbang bahwa kerjasama desaesa dan pihak yang bekerjasama dengan desa, bahwa kerjasama desaesa sehingga perlu dilakukan dengan cara bertanggungjawab dalam sebuah perikatan, bahwa sesuai dengan ketentuan undang undangditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa. bab iii ruang lingkup bagian kesatu prinsip kerja sama desa kerja sama desa dilakukan berdasarkan atas prinsip eksternalitas, akuntabilitas: efisiensi, keserasian, kelestarian lingkungan, kearifan lokal, kesukarelaan, dan keadilan. bagian keduaperaturan bersama kepala desa sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat ketentuan tentangkerjaantarantar desa merupakan pelaksana dari kegiatan kerja sama antar desa. badan kerja sama berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kerja sama antar desa dalam rapat musyawarah antar desa dalam jangka waktu yang ditentukan dalambagian ketiga kerja sama dengan pihak ketiga. pemilihan pihak ketiga mengacu pada penilaian kompetensi yang dimiliki oleh pihak ketiga terkait dengan obyek yang dikerjasamakan. rencana kerja dari pihak ketiga yang memuat, antara lain orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokallaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga dituangkan dalam perjanjian kerjasama. isi perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berlaku mutasi mutans sebagaimana ketentuan dalamj . lain lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa. bab rencana kerja sama desa rencana kerja sama desa dibahas dalam rapat musyawarah desa dan dipimpin langsung oleh kepala desa. rencana kerja bab vii jangka waktu jangka waktu untuk kerjasama desa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antar desa dan atau dengan pihak ketiga. penentuan jangka waktu kerja sama harus memperhatikan: ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku: ruang lingkup, bidang kerjasama, pembiayaan, ketentuan lain mengenai kerjasama desa. dalam hal diperlukan penetapan jangka waktu kerja sama desa dapat dimintakan pertimbangan atau masukan dari camat. bab viii perubahan atau pembatalmekanisme perubahan atau pembatalan kerja sama desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak. babsama desakerjasama antar desa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antar desa dan dimuat dalam peraturan bersama kepala desa. bab xii tugas dan tanggungjawab tugas kepala desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan kerja sama desa meliputi memimpin pelaksanaan kerja sama desa, mengkoordinasikan penyelenggaraan kerja kepada masyarakat melalui bpd. tugas bpd dalam penyelenggaraan kerja sama desa meliputimelaksanakan tugas kepala desa sebagaimana dimaksud dalam dan tugas bpd sebagaimana dimaksud dalambab xiii pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap kerjasama desa dilaksankan oleh pemerintah daerah dan camat. pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi: menetapkan pedoman teknis pelaksanaan kerjasama desa, memberi dukungan dan supervisi pelaksanaan kerjasama desa, melakukan penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa maupun kerjasama antara desa dengan pihak ketiga, melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama desa. pembinaan dan pengawasan oleh camat sebagaimana dimaksud pada meliputi memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar desa dan kerjasama antara desa pihak ketiga, memfasilitasi penyusunan perjanjian kerjasama,a desa. bab xiv ketentuan peralihanrjasamrjasama desa umum euforia otonomi desa seringkali memunculkan egosentris desa, dimana desa merasa mempunyai kedaulatan atas teritorial desanya. akibatnya, terjadi ketegangan dan konflik antar desa berkaitan dengan kepemilikan, ataupun pemanfaatan sumberdaya yang ada, seperti, air, tanah maupun sumberdaya hutan. konflik antar desa tidak jarang ditandai dengan penggunaan kekerasan dan munculnya kesenjangan kapasitas antar desa sehingga tidak semua desa memiliki kemampuan yang sama dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. secara sadar selama ini keterbatasan pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan yang bisa menjangkau semua desa, karena kondisi geografis dan sebagainya. berlatar hal tersebut atas, maka diperlukan semacam ruang dalam menjembatani keterbatasan desa dan keterbatasan kabupaten. dalam kerangka regulasi nasional ruang tersebut telah dimanifestasikan melalui mekanisme kerjasama antar desa. kerjasama antar desa sekaligus menjadi instrumen untuk membangun energi kolektif antar desa dalam menyelesaikan persoalan lokal dan sekaligus membangun proteksi pada kepentingan desa dari intervensi pasar era globalisasi. ada sejumlah poin kritis berkaitan dengan kerjasama desa antara lain: (a) basis kerjasama desa, (b) format kerjasama, (c) prinsip prinsip dasar kerjasama desa, (d) format kelembagaan kerjasama, (e) intervensi kabupaten dalam pengaturan tentang kerjasama desa, dan (f) model penyelesaian konflik kerjasama desa. basis kerjasama desa bertujuan untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat,menguatkan partisipasi masyarakat dan memperbesar ruang negosiasi desa dalam menentukan pengaturan kerjasama desa, serta memperjelas model penyelesaian konflik. kerjasama dengan pihak ketiga merupakan bentuk kerjasama desa atau beberapa desa dengan pihak ketiga, seperti private sectors, perorangan maupun voluntary sectors. ruang kerja sama antara desa dengan pihak ketiga itu dapatprinsip prinsip kerjasama perlu dipertegas, berikut dengan mekanisme implementasinyaeksternalitas yaitu kerja sama seharusnya memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkan dalam kerja sama tersebut. huruf yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas yaitu kerja sama itu menjamin berbagai hal yang berkaitan dengan kerja sama dapat dipertanggungjawabkan. huruf yang dimaksud dengan prinsip efisiensi yaitu kerja sama dilakukan dengan memperhatikan sumberdaya untuk mendapatkan ketepatan, kepastian dan kecepatan hasil. huruf yang dimaksud dengan prinsip keserasian yaitu kerja sama diselenggarakan dengan prinsip saling berhubungan dan saling mendukung. huruf yang dimaksud dengan prinsip kelestarian lingkungan yaitu keperluan untuk produksi atau pemanfaatan tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. huruf yang dimaksud dengan prinsip kearifan lokal yaitu menjaga nilai nilai luhur berupa pemikiran dan kebiasaan yang bersifat menjaga kelestarian kehidupan bersama. huruf yang dimaksud dengan prinsip kesekurelaan yaitu tidak ada upaya pemaksaan dalam menyelenggarakan kerja sama. huruf yang dimaksud dengan prinsip keadilan yaitu masing masing pihak dapat merasakan makna dan kemanfaatan dari kerja sama. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan musyawarah antar desa merupakan forum permusyawaratan antar desa yang diikuti oleh (dua) desa atau lebi. yang dimaksud lembaga antar desa adalah badan kerja samatasi mutans adalah penyusunan isi perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sama persis dengan penyusunan isi perjanjian kerjasama sebagaimana ketentudan pembatalan kerjasama desa adalah perubahan dan pembatalan pada perjanjian kerja (kontradengan rahmat tuhan yang maha esa bupati trenggalek, menimbangyang ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang undangan maka perlu menetapkan peraturan daerahukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa, melakukan penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon kepala desa, melakukan seleksi tambahan dalam hal jumlah bakal calon kepala desa yang mendaftar lebih dari (lima) orang, menetapkan bakal calon kepala desa memenuhi persyaratan menjadi calon kepala desa, mengumumkan nama nama calon kepala desa, melakukan undian nomor urut calon kepala desa,oo. menetapkan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak, pp. menindaklanjuti laporan pengaduan dan masukan masyarakat, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada bpd. sebelum melaksanakan tugas dan wewenangnya, panitia pemilihan dilantik oleh pimpinan bpd. pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada panitia pemilihan mengucapkan kata kata sumpah janji sebagai berikut: demi allah tuhan) saya bersumpah (berjanji):, sekujur judulnya dan seadil adilnya:an selaluenang: bahwa saya dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban, akan bekerja dengan cermat, sungguh sungguh, dan bertanggungjawabmasyarakat, bangsa dan negara kesatuan republik indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan . untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentakuntuk mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati membentuk tim pemantau kecamataketentuan lebih lanjut mengenai tugas panitia pemilihan kabupaten dan tim pemantau kecamatan diatur dengan peraturan bupati. paragraf penyusunan daftar pemilih penduduk desa yang dapat menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih. untuk dapat didaftar sebagai pemilih, penduduk desa harus memenuhi syarat antara lain: sudah berumur (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara, belum berumur (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah pada hari pemungutan suara, cc.daftar pemilih pada saat pemilihan umum terakhir desa oleh panitia pemilihan digunakan sebagai data bahan penyusunan dps. berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada panitia pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi data pemilih menurut: sudah berumur (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara, belum berumur (tujuh belas) tahun, tetapi sudah pernah menikah pada hari pemungutan suara, sudah pindah domisili desa lain, sudah meninggal dunia: atau belum terdaftar tetapi sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada panitia pemilihan menyusun dan menetapkan dps. dps diumumkan selama (tiga) hari pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. ketentuan lebih lanjut mengenai dps, tambahan dan dpt diatur dengan peraturan bupati. paragraf pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa panitia pemilihan mengumumkan adanysanakan selama (sembilan) hari terhitung sejak hari diumumkan adanya pendaftaran bakal calon kepala desa. pendaftaran bakal calon kepala desa diajukan sendiri oleh yang bersangkutan kepada panitia pemilihan dengan menyerahkan surat permohonan pencalonan dengan melampirkan antara lain: surat pernyataan bermaterai cukup,sedia dicalonkan sebagai kepala desa, tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, bersedia bertempat tinggal desa yang bersangkutan selama menjabat, akan berhenti sementara dari keanggotaan bpd, bagi anggota bpd: akan melaksanakan cuti, bagi kepala desa dan perangkat desa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan panitia pemilihan: surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian negara republik indonesia: surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter pemerintah rumah sakit umum daerah puskesmas): surat keterangan tidak dalam status sebagai penjabat kepala desa dari camat,.dan pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak lembar. perangkat desadengan surat ijin tertulis dari kepala desa. kepala desa yang mencalonkan kembali sebagai kepala desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam juga harus melengkapi: surat ijin tertulis dari bupati, dan surat keterangan tidak pernah menunggak kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan. cc. surat keteranganbagi pegawai negeri sipil, tni dan polrisurat ijin tertulis dari atasan yang berwenang, bagi pegawai negeri sipil serendah rendahnya berpangkat pengatur muda il a), bagi tni serendah rendahnya berpangkat sersan dua dan bagi polri serendah rendahnya berpangkat brigadir dua dengan melampirkan copy surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang: dan untukgi pegawai negeri sipil dalam lingkup pemerintah daerah yang mencalonkan sebagai kepalauntuk mencalonkan sebagai kepala desa diajukan kepada bupati melalui kepala satuan kerja perangkat daerah masing masing dengan dihampiri: copy ijazah terakhir: copy surat keputusan pangkat terakhir, copy surat keputusan jabatan terakhir: dan copy sasaran kerja pegawai skp) tahun terakhir.kepala desa dilakukan oleh badan kepegawaian daerah. bupati dapat membentuk tim untuk mengkaji permohonan sebagaimana dimaksud pada yang terdiri dari: asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah: unsur badan kepegawaian daerah: unsur inspektorat, dan kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. izin cuti bagi kepala desa sebagaimana dimaksud dalam angka huruf diberikan oleh bupatiizin cuti bagi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh kepala desasegera setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa, perangkat desa wajib mengajukan permohonan cuti kepada kepala desaselama melaksanakan cuti, kepala desa dandan perangkat desa sama sama mencalonkan diri, maka bupati menugaskan pegawai negeri sipil dari kecamatan melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa, dan camat menugaskan perangkat desa lain melaksanakan tugas dan kewajiban perangkat desa. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bakal calon kepala desa diatur dengan peraturan bupatisembilandimaksudparagraf penyaringan panitia pemilihan melakukan penyaringan melalui penelitian, klarifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa, penetapan, dan pengumuman nama calon kepala desa dalam jangka waktu (dua puluh) hari. dalam hal terdapat keragu raguan terhadap keabsahan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa, panitia pemilihan dapat mengeluarkan surat resmi kepada instansi berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis. panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian keabsahan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa selama (tiga) hari pada tempat yang strategis untuk memperoleh tanggapan masyarakat. selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada masyarakat dapat mengajukan tanggapan dilengkapi bukti pendukung. terhadap tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada panitia pemilihan wajib memberikan jawaban dengan keputusan yang bersifat final paling lambat (tiga) hari sejak tanggapan diterima. terhadap bakal calon kepala desa yang tidak memenuhi syarat, panitia pemilihanpanitia pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa apabila telah terdapat paling sedikit (dua) orang dan paling banyak (lima) orang bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratanmelaporkan hasil penjaringan yang telah dilakukan kepada bupati melalui camat berdasarkan laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud padayang pemilihan kepala desanya ditundailihan kepala desa, pengangkatan perangkat desa dan pengisian keanggotaalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari (limsebagai kriteria yang bersifat kumulatif. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. berdasarkan hasil penyaringan, panitia pemilihan menetapkanpemilihan dengan dilengkapi dengan berita acara hasil penyaringan. panitia pemilihan menyampaikan keputusan dengan dilengkapi berita acara hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada kepada bpd sebagai bahan penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih dengan keputusan bpd. berdasarkan keputusan bpd sebagaimana dimaksud pada panitia pemilihan mengumumkan nama calon kepala desa yang berhak dipilih tempat strategis untuk diketahui masyarakat. panitia pemilihan melakukan pengundian nomor urut paling lambat (dua) hari setelah penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih. pengundian nomor urut calon kepala desa dilaksanakan melalui rapat panitia pemilihan yang dihadiri para calon kepala desa yang berhak dipilih. tata cara pengundian nomor urut ditetapkan oleh panitia pemilihan dan hasil pengundian nomor urut dituangkan dalam berita acara. hasil pengundian nomor urut diumumkan oleh panitia pemilihan ditempat strategis untuk diketahui masyarakat.dipilih: dan dilakukan pengundian nomor urut. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada dengan alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah. calon kepala desa yang mengundurkan diri tanpa alasan sebagaimana dimaksud pada wajib mengganti semua biaya administrasi yang telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan. biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada diserahkan kepada bendahara desa diketahui oleh kepala desa dan panitia pemilihan dan dimasukkan dalam apb desa. paragraf kampanye dalam melakukan kampanye calon kepala desa harus menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat. kampanye calon kepala desa dapat dilakukan dengan cara: pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog: cc. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat desadisepakati oleh seluruh calon kepala desa bersama panitia pemilihan. kampanye dilaksanakan selamadan calon kepala desa lain: menghasut atau mengadu domba perseorangan atau masyarakat, mengganggu keamanan, ketenteperseorangan, kelompok masyarakat, dan atau calon kepala desa lain: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali atas persetujuan seluruh calon kepala desa dan panitia pemilihan, merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon kepala desa lai, dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepadapelanggaran tata cara kampanye dan dapatyang berpotensi menimbulkan konflik. calon kepala desa yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada dan dikenai sanksi tidak diperkenankan melaksanakan kampanye selanjutnya sesuai jadwal yang telahkepala desa wajib membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampanye. paragraf perlengkapan pemilihan panitia pemilihan kabupateat panitia pemilihan kabupatenengan peraturan bupati. paling lambat (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan harus menyiapkan tps antara lain: tempat panitia pemilihan, tempat duduk calon kepala desa, photo masing masing calon kepala desa, tempat duduk saksi calon kepala desa, ruang tunggu pemilih: kertas dan alat penghitungan suara, bilik suara, alat dan alas color atau seperangkat alat voting bila dilaksanakan dengan menggunakan voting, kotak suara atau kotak printout suara bila dilaksanakan dengan menggunakan voting: surat suara dalam bentuk kertas suara atau dalam bentuk foto calon pada perangkat alat voting, dan meja dan alat kelengkapan pemberian suara. lokasi, bentuk dan tata letak tps ditetapkan oleh panitia pemilihan. lokasi sebagaimana dimaksud pada ditentukan wilayah desa yang bersangkutansurat suara yang dicetak sama dengan jumlah dpt ditambah dengan (dua setengah keseratus) dari jumlah dpt sebagai cadangan, surat suaramekanisme dan tata cara penetapan dan pencetakan surat suara tambahan diatur dengan peraturan bupati. kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dilaksanakan paling lambat (tiga) hari sebelum pemungutan suara. sortir dan pelipatan surat suara sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui rapat panitia pemilihan yang dihadiri calon kepala desa. dalam hal calon kepala desa berhalangan hadir wajib memberitahukan alasan ketidakhadirannya secara tertulis kepada panitia pemilihan. sebelum rapat panitia pemilihan dimulai, ketua dan sekretaris panitia pemilihan sudah menandatangani semua surat suara dan diberi cap stempel panitia pemilihan. oleh panitia pemilihan, satu per satu lembar surat suara yang sudah ditandatangani dan diberi cap stempel panitia pemilihan ditunjukkan kepada calon kepala desa dan panitia pemilihan yang hadir untuk mengetahui keabsahan surat suara. setiap surat suara yang dinyatakan sah dilipat sesuai ketentuan melipat surat suara oleh panitia pemilihan. terhadap surat suara tambahan, oleh panitia pemilihan dilakukan penghitungan sebanyak (dua setengah keseratus) dari jumlah dpt dengan ketentuan setiap (dua ratus lima puluh) surat tambahan diikat dengan karet gelang kecuali ikatan terakhir. masing masing surat suara sebagaimana dimaksud pada dan dimasukkan dalam amplop besar dan diberi tulisan menurut jenis dan jumlah surat suara didalamnya kemudian ditutup dan disegel. masing masing amplop yang sudah ditutup dan disegel sebagaimana dimaksud pada beserta kelengkapan lainnya dimasukkan dalam kotak suara kemudian dikunci dan disegel. kotak suara sebagaimana dimaksud pada disimpan kantor desa atau tempat lain yang ditetapkan oleh panitia pemilihan serta dijamin keamanannypemilihtps dan menyerahkan kepada panitia pemilihan untuk ditukarkan dengan surat suara. pemungutan suara dapat dilakukan (satu) tps atau lebih. lokasi penghitungan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan salah satu tps yang disepakati. penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada dihitung setiap tps dan hasil tiap tiap tps dijumlahkan untuk menetapkan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak. penambahan tps sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh panitia berdasarkan persetujuan calon kepala desa. calon kepala desa dapat menugaskan saksi pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. saksi berasal dari unsur pemilih yang dilengkapi dengan surat kuasa dari calon kepala desa. surat kuasa sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada panitia pemilihan. paragraf pelaksanaan pemungutan suara pemungutan suara dilaksanakan melalui rapat pemungutan suara yang dipandu oleh ketua panitia pemilihan. rapat pemungutan suara dimulai pada pukul wib dan ditutup paling lambat pukul wib. rapat pemungutan suara dilakukan dengan susunan acara: pembukaan rapat pemungutan suara, penyampaian penjelasan paling sedikitdan tata cara pemungutan suara. cc. pelaksanaan pemungutan suara, dan penutup. dalam hal waktu sebagaimana dimaksud pada tidak mencukupi, pemungutan suara dapat dilanjutkan sampai pemilih selesai memberikan suara. ketua panitia pemilihan mengatur penempatan anggota panitia pemilihan sesuai dengan pembagian tugasnya. panitia pemilihan mengatur tempat duduk pemilih, saksi, danamon kepala desa sesuai dengan nomor urut. pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara, calon kepala desa dapat berada tempat duduk yang disediakan oleh panitia pemilihan. dalam hal calon kepala desa berhalangan hadir karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat digantikan dengan foto calon kepala desa dan ditempatkan atas tempat duduk calon kepala desa. penduduk desa yang berhak memilih wajib membawa surat undangan yang telah diterima pada saat pemungutan suara. surat undangan diberikan kepada panitia pemilihan untuk dicatat dalam buku daftar hadir sesuai dengan urutan kehadiran. untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih, panitia pemilihan dapat meneliti kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya yang sah dari yang bersangkutan. apabila surat undangan hilang atau rusak yang bersangkutan dapat tetap memilih sepanjang telah terdaftar dalam dpt dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya yang sah dari yang bersangkutan. dalam hal terdapat penduduk desa yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam dpt, yang bersangkutan dapat memilih dengan terlebih dahulu mendaftar kepada panitia pemilihan paling lambat (satu) jam sebelum jadwal pemungutan suara berakhir dengan menunjukkan kartu tanda penduduk. pemberian suara oleh penduduk desa sebagaimana dimaksud pada diberikan waktu paling akhir pada saat pemungutan suara dan menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong:sertalam hal pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan voting, panitia pemilihan memastikan bahwa perolehan suara masing masing calon kepala desa dalam peralatan voting masih dalam keadaan (nol) dan mencetak hasilnya. pemilih yang telah menyerahkan surat undangan diberikan (satu) lembar surat suara. apabila surat suara yang diterima ternyata rusak atau pemilih keliru dalam memberikan suaranya, pemilih dapat meminta surat suara pengganti sebanyak (satu) kali kepada panitia pemilihan. pemberian suara dilakukan dalam bilik suara dengan cara: mencoblos tanda gambar calon kepala desa pada surat suara yang disediakan oleh panitia pemilihan: atau menyentuh atau menekan foto calon kepala desa pada peralatan votingsetelah selesai memberikan suara, pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat dalam kotak suara yang tersed diberi tanda khusus berupa tinta pada salah satu jari tangannya. paragraf penghitungan suara setelah pemungutan suara selesai maka panitia pemilihan pada hari itu juga melakukan penghitungan suara yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi dan warga masyarakat yang hadir. sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pemilihan menghitung: jumlah pemilih berdasarkan dpt, jumlah pemilihuntuk mengetahui sah atau tidaknya surat suara, panitia pemilihan melakukan penghitungan satu demi satu surat suara yang masuk dengan menyebutkan nama calon dan atau nomor urut calon. penyebutan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara tegas dan jelas sehingga dapat diikuti oleh saksi dan pemilih yang hadir. untuk suara yang sah maupun tidak sah, panitia pemilihaksi dan pemilih yang hadir. surat suara dinyatakan sah apabila: memakai surat suara yang telah ditentukan: terdapat tanda tangan ketua dan sekretaris panitia pemilihan dan stempel panitia pemilihan pada surat suara, yang dicoblos hanya satu tanda gambar, tanda color tepat atau dalam salah satu kotakyang memuat nomor, foto dan nama calon: tanda color pada salah satu garis kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon: dan pencoblosan menggunakan alat color yang telah disediakan oleh panitia pemilihan. surat suara yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan tidak sah. surat suara juga dinyatakan tidak sah selain sebagaimana dimaksud pada apabila: terdapat tulisan atau coretan tambahan, dan surat suara rusak sehingga sebagian surat suara sobek hilang yang disebabkan selain karena dicoblos dengan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan. alasan alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih sebelum pemungutan suara dan secara tertulis dipasang dekat tempat pemungutan suara yang mudah dilihat oleh para pemilih. dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan peralatan voting, penghitungan suara untuk melihat perolehan suara masing masing calon kepala desa dilakukan dengan cara: menampilkan hasil pemungutan suara dengan menggunakan media elektronik setelah pemungutan suara selesai,saksi dan dilanjutkan dengan menandatangani berita acara penghitungan. apabila terdapat perbedaan data dalam berita acara pemungutan suara dengan hasil cetak alat voting, maka: penghitungan dinyatakan sahprint out suara hasil cetak alat voting, dan penghitungan dinyatakan tidak sah apabila hasil penghitungan suara yang tertuang dalam berita acara lebih sedikit dari struk print out suara hasil cetak alat voting. paragraf penetapan berdasarkan hasil penghitungan suara, panitia pemilihan menetapkan calon kepala desaketua dan sekretaris panitia pemilihan, serta saksi yang hadir. apabila saksi tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada tidak mengurangi keabsahan berita acara penghitungan suara. panitia pemilihan menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa dilengkapi berita acara pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara kepada bpd paling lambat (tujuh) hari setelah pemungutan suara. berdasarkan laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada bpd menetapkan keputusan bpd tentang calon kepala desa terpilih paling lambat (tiga) hari. paragraf pengesahan dan pengangkatan bpd menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih kepada bupati melalui camat paling lambat (empat) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih. penyampaian usulan pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan dokumen administratif seluruh tahapan dalam pemilihan kepala desa. dalam hal bpd tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada camat mengusulkan kepada bupati untuk pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih. bupati mengesahkan kepala desa terpilih dengan keputusan bupati paling lambat (tiga puluh) hari sejak menerima usulan dari bpd atau camat sebagaimana dimaksud dalam dan bupati atau pejabat lain yang ditunjukkepala desa terpilihterpilih dan diangkat menjadi kepala desa, wajib mengundurkan diri dari jabatan anggota bpd. dalam hal perangkat desa terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari jabatan perangkat desa. paragraf biaya pemilihan kepala desa serentak biaya pemilihan kepala desa serentak dibebankan pada apbd dan apb desa. dana bantuan dari apbd sebagaimana dimaksud pada dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan tahapan persiapan, tahapan pencalonan, dan tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam dan dana bantuan dari apb desa sebagaimana dimaksud pada dipergunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana bantuan dari apbd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati, penyelesaiannya dilakukan oleh bupati dalam jangka waktu (tiga puluh) hari. penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam dapat didelegasikan oleh bupati kepada panitia pemilihan kabupaten. panitia pemilihanapabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada tidak dapat diterima oleh calon kepala desa, maka. bagian ketiga pemilihan kepala desa antarwaktu paragraf tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu (enam) bulan sejak kepala desa diberhentikan. pemilihan kepala desa antarwaktu: pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa: penelitian persyaratan administratif bakal calon kepala desa, penetapan calon kepala desa yang berhak mengikuti musyawarah desa, dan pendataan dan penetapan peserta musyawarah desa. tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyampaian visi dan misi calon kepala desa, pelaksanaan musyawarah desa: dan cc. penetapan hasil musyawarah desa. paragraf penyelenggara penyelenggaraan pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa dipimpin oleh ketua bpd. untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada bpd membentuk panitia pemilihan paling lambat (lima belas) hari sejak kepala desa diberhentikwaktu, merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa kepada penjabat kepala desa: melakukan pendaftaran dan penetapan peserta musyawarah desa, melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa, melakukan penyaringan melalui penelitian dan klarifikasi persyaratan bakal calon kepala desa, menetapkan bakal calon kepala desa memenuhi persyaratan menjadi calon kepala desa yang berhak mengikuti musyawarah desa, mengumumkan nama nama calon kepala desa yang berhak mengikuti musyawarah desa, melakukan undian nomor urut calon kepala desa, mempersiapkan dan menyampaikan undangan musyawarah desa, memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat penyelenggaraan musyawarah desa, memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa:menetapkan calon kepala desa terpilih: oo. menyusun catatan atau notulensi dan laporan pelaksanaan musyawarah desa, pp. menindaklanjuti laporan pengaduan dan masukan masyarakat, dan g . melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada bpd. ketentuan mengenai pelantikan panitia pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud dalam berlaku secara mutasi mutans terhadap pelantikan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu. paragraf peserta musyawarah desa penduduk desa yang dapat mengikuti musyawarah desa dalam pemilihan kepala desa antarwaktu, harus terdaftar sebagai peserta musyawarah desa. panitia pemilihan melaksanakan pendaftaran peserta musyawarah desa yang berasal dari unsur pemerintah desa, bpd, calon kepala desa danpanitia pemilihan didaftar sebagai peserta musyawarah des kepala desa, pemilihan calon kepala desa, dan penetapan calon kepala desa terpilidiberhentikan dengan sisa masa jabatannya lebih dari (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarahyang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, kewajiban, dan wewenang kepala desa, serta mempersiapkan pemilihan kepala desa antarwaktu atau pemilihan kepala desa serentak ataukelancaran penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentakadan permusyawaratan desa untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa. bakal calon kepala desapanitia pemilihan melakukan pendataan calon peserta musyawarah desa berdasarkan unsur sebagaimana dimaksud dalam dan dalam hal setelah daftar peserta musyawarah desa ditetapkan terdapat usulan pergantian peserta, panitia pemilihan dapat mengganti sepanjang yang menggantikan tercatat dalam kartu keluarga dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam dan paragraf persyaratan calon kepala desa antarwaktu ketentuan mengenai persyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku secara mutasi mutans terhadap persyaratan calon kepala desa antarwaktu. paragraf pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa antarwaktu pendaftaran bakal calon kepala desa dilaksanakan selama (lima belas) hari terhitung sejak hari diumumkan adanya pendaftaran bakal calon kepala desakurang dari (dua) orang, maka panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama15 (lima belasparagraf penyaringan ketentuan mengenai penyaringan bakalpanitia pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa antarwaktu yang memenuhi persyaratan paling sedikit (dua) orang dan paling banyak (tiga) orang sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih dalam musyawarah desaketentuan mengenai bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan kurang dari (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku secara mutasi mutans terhadap bakal calon kepala desa antarwaktu yang memenuhi persyaratan kurang dari (dua) orang sebagaimana dimaksud pada dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan lebih dari (tigketentuan mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku secara mutasi mutans terhadap seleksi tambahan bakal calon kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada berdasarkan hasil penyaringan,dengan keputusan panitia pemilihan. panitia pemilihan menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada dengan dilengkapi berita acara hasil penyaringan kepada pimpinan bpd sebagai bahan penetapan calon kepala desa yang berhak mengikuti musyawarah desa dengan keputusan pimpinan bpd. berdasarkan keputusan pimpinan bpd sebagaimana dimaksud pada panitia pemilihan mengumumkan nama calon kepala desa yang berhak mengikuti musyawarah desa tempat strategis untuk diketahui masyarakat. setelah penetapan calon kepala desa yang berhak mengikuti musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam dilakukan pengundian nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan. ketentuan mengenai pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud dalam berlaku secara mutasi mutans terhadap pengundian nomor urut calon kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud padayang berhak mengikuti musyawarah desa, dan dilakukan pengundian nomor urut. ketentuan mengenai calon kepala desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku secara mutasi mutans terhadap calon kepala desa antarwaktu yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada paragraf persiapan musyawarah desa panitia pemilihannitia pemilihan bertanggung jawab dalam mempersiapkan sarana prasarana pendukung musyawarah desa sesuai rencana pembiayaan. paling lama (dua) minggu sebelum pelaksanaan musyawarah desa, panitia pemilihan menyampaikan surat undangan resmi kepada peserta. sebelum surat undangan disampaikan kepada pesertabpd dan dibubuhi stempel bpd. penyampaian surat undangan kepada pesertaserta dan atau keluarga peserta. selain undangan resmi sebagaimana dimaksud pada panitia pemilihan dapat menyampaikan undangan tidak resmi. undangan tidak resmi sebagaimana dimaksud pada disampaikan dengan pengumuman secara terbuka melalui media komunikasi yang ada desa, seperti papan mengumumkan, pengeras suara masjid, pesan singkat melalui telepon seluler, surat elektronik (e mail), atau situs laman (website), seperti tim pemantau dari satuan kerja perangkat daerah atau unsur kecamatan,terdaftar sebagai peserta. undangan dapat menyampaikan pendapatpemilihan.ketua bpd bertindak selaku pimpinan musyawarah desa. panitia pemilihan. dalam hal ketua dan wakil ketua bpdketua dan wakisecara tertulis dengan alasan yang benar. dalam hal kepala desa berhalangan hadirpimpinan musyawarah desa menjaga agar ketentuan tata tertib musyawarah desadesa apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada lamanya penundaan acara musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada tidak boleh lebih dari (dua puluh empat) jammakamusyawarah desaragraf pelaksanaan musyawarah desaketua panitia pemilihan membacakan susunan acara sebelum musyawarah desa dipimpin oleh pimpinan musyawarah desa. susunan acara sebagaimana dimaksud pada meliputi: pembukaan acara musyawarah desa oleh pimpinan musyawarah desa, penyampaian visi dan misi calon kepala desa yang berhak mengikuti musyawarah desa, yang dipandu oleh pimpinan musyawarah desa, penyampaian pandangan peserta terhadap visi dan misi masing masing calon kepala desa atau tanya jawab, pengesahan calon kepala desa yang berhak mengikuti musyawarah desa menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih musyawarah desa oleh pimpinan musyawarah desa, penjelasan mekanisme pemilihan kepala desa melalui pemungutan suara oleh ketua panitia pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, yang dipandu oleh panitia pemilihan: pembuatan berita acara pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan: pembacaan berita acara pemilihan kepala desa dan pengesahan calon kepala desa terpilih oleh pimpinan musyawarah desa, penandatanganan berita acara oleh pimpinan musyawarah desa, panitia pemilihan, penjabat kepala desa, dan (satu) orang perwakilan peserta musyawarah desa, dan penutupan acara musyawarah desa oleh pimpinan musyawarah desa. peserta musyawarah desa dapat mengajukan keberatan dan usulan perbaikan terhadap susunan acara sebagaimana dimaksud pada dalam hal susunan acaroleh pimpinan musyawarah desa. dalam rangka penyampaian visi dan misi kepada peserta musyawarah desa, pimpinan musyawarah desa melakukan hal sebagai berikut: meminta calon kepala desa sesuai nomor urut untuk menyampaikan visi dan misi apabila terpilih sebagai kepala desa, dan meminta peserta musyawarah desa untuk menyampaikan pandangan terhadap visi dan misi masing masing calon kepala desa atau tanya jawab, pimpinan musyawarah desa dapat membatasi alokasi waktu penyampaian visi dan misi calon kepala desa dan waktu penyampaian pandangan atau tanya jawab sesuai kondisi. peserta yang menyampaikan pandangan atau tanya jawab tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, menggunakan kata kata yang tidak layak, menghina calon kepala desapeserta musyawarah desa adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan kepala desa melalui musyawarah. electronictim pengawas votingyang menggunakan voting agar apabila peserta menurut pendapat pimpinan musyawarah desa menyimpang dari pokok pembicaraan sebagaimana dimaksud padadalam hal peserta tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pda pimpinan musyawarah desa melarang pesertserta, pimpinan musyawarah desa meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan ruangan musyawarah desa. dalam hal peserta tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada pesertapabila penyampaian visi dan misi telah selesai dan akan dimulai pemilihan kepala desa, maka panitia pemilihan mempersilahkan peserta sebagaimana dimaksud pada untuk kembali memasuki ruang musyawarah desa dan berhak menggunakan hak pilihnya. dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada tidak bersedia memasuki ruang musyawarah desa yang mengakibatkan ketentuan kuorum tidak terpenuhi, maka pemilihan tetap dilaksanakan. setelah penyampaian visi dan misi calon kepala desa dan penyampaian pandangan atau tanya jawab selesai, pimpinan musyawarah desa meminta persetujuan peserta untuk menetapkan pengesahan calon kepala desa yang berhak mengikuti musyawarah desa yang telah menyampaikan visi dan misi menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih dalam musyawarah desa, keberatan peserta terhadap visi dan misi calon kepala desa tidak mempengaruhi keabsahan calon kepala desa untuk dipilih dalam musyawarah desa. terhadap keberatan peserta, disampaikan kepada pimpinan musyawarah desa dan dibacakan sebagai catatan untuk diperhatikan apabila calon kepala desa terpilih sebagai kepala desa. pimpinan musyawarah desa membacakan nama nama calon kepala desa yang berhak dipilih dan memerintahkan ketua panitia pemilihan melaksanakan pemungutan suara. sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan: pengecekan kesiapan panitia pemilihan, calon kepala desa, saksi, serta peserta musyawarah desa, penjelasan tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara, dan penghitungan secara langsung jumlahpemungutan suara. sebelum pemungutan suara dilaksanakan, calon kepala desa menunjuk saksi dari peserta musyawarah desa. saksi sebagaimana dimaksud pada bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara. panitia pemilihan menyerahkan (satu) lembar surat suara kepada peserta untuk diisi dengan menulis nama calon kepala desa dan atau nomor urut calon kepala desa pilihannya. setiap peserta musyawarah desa memberikan suaranya hanya kepada (satu) calon kepala desa. pemberian suara sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara tertulisemasukkan surat suara yang telah ditulis sebagaimana dimaksud pada dalam kotak suara. penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai. penghitungan suara sebagaimana dimaksud dilakukan oleh panitia pemilihan dengan cara mengambil satu demi satu lembar surat suara dari kotak suara dan menyebutkan secara tegas dan jelas nama calon kepala desa dan atau nomor urut calon kepala desa yang tertulis pada surat suarakepala desa dapat menyaksikan secara jelas penghitungan suara. calon kepala despanitia pemilih, seketika itu juga mengadakan pembetulan penghitungan suara. perolehan suara masing masing calon kepala desa, suara sah, dan suara tidak sah, dicatat oleh panitia pemilihan pada papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi dan peserta yang hadir. suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila pada surat suara terdapat tulisan nama calon kepala desa, tanda tangan dan stempel panitia pemilihan: pada surat suara terdapat tulisan nomor urut calon kepala desa, tanda tangan dan stempel panitia pemilihan, atau pada surat suara terdapat tulisan nama calon kepala desa, nomor urut calon kepala desa, tanda tangan dan stempel panitia pemilihan. suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan tidak sah apabila pada surat suara tidak terdapat tanda tangan dan stempel panitia pemilihan, tetapi terdapat tulisan nama calon kepala desa dan atau tulisan nomor urut calon kepala desa, pada surat suara tidak terdapat tanda tangan dan stempel panitia pemilihan dan tidak terdapat tulisan nama calon kepala desa dan atau tulisan nomor urut calon kepala desa, atau pada surat suara terdapat tanda tangan dan stempel panitia pemilihan, tetapi tidak terdapat tulisan nama calon kepala desa dan atau tulisan nomor urut calon kepala desa. dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara terbanyak yang sama, untuk menentukan calon kepala dessetelah dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada masih terdapat perolehan suara yang sama lebih dari (satu) orang calon kepala desa, maka pada hari itu juga panitia pemilihan melakukan pemungutan suara ulang yang diikuti calon kepala desa yang memperoleh nilai yang sama sampai diperoleh calon kepala desa terpilih. paragraf penetapan berdasarkan hasil perolehan suara, panitia pemilihan membuat berita acara pemilihan kepala desa. berita acara pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada oleh ketua panitia pemilihan disampaikan kepada pimpinan musyawarah desa. pimpinan musyawarah desa membacakan berita acara pemilihan kepala desa dan meminta pendapat peserta musyawarah desa untuk pengesahan calon kepala desa terpilih. pengesahan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui penandatanganan berita acara pemilihan kepala desa oleh pimpinan musyawarah desa, panitia pemilihan, penjabat kepala desa, saksi, dan (satu) orang perwakilan peserta musyawarah desa. apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada tidak ditandatangani saksi dan atau perwakilan peserta musyawarah desa, tidak mengurangi keabsahan suara hasil penghitungan suara. paragraf pengesahan dan pengangkatan ketentuan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih melalui pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku secara mutasi mutans terhadap pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih melalui pemilihan kepala desa antarwaktu secara berjenjang penyelesaiannya dilakukan oleh camat dan bupati yang berlakuiii pengangkatan perangkat desa bagian kesatu mekanisme pengangkatan paragraf umumngkatan perangkat desa dilaksanakan paling lambatngangkatan perangkat desa dilakukan paling lambat (tiga) bulan setelah ditetapkan keputusan pemberhentian perangkat desa. sebelum melaksanakan pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada dan kepala desa memberitahukan secara tertulis perihal rencana pengangkatan perangkat desa kepada bupati melalui camat. paragraf penyelenggara untuk melaksanakan pengangkatan perangkat desa, kepala desa membentuk panitia pengangkatan yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. panitia pengangkat desa. susunan keanggotaan panitia pengangkatan ditetapkan sesuai kondisi dan kemampuan keuangan desa. apabila terdapat anggota panitia perangkat desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan. apabila diantara anggota panitia pengangkatan ada yang ditetapkan sebagai calon perangkat desapanitia pengangkatan sebagaimana dimaksud pada dan dengan keputusan kepala desa. panitia pengangkatan bertugas: menyusun rencana kegiatan dan biaya pengisian perangkat desa:ukan penelitian berkas persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa: mengajukan bakal calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan kepada kepala desa untuk ditetapkan sebagai calon perangkat desa yang berhak mengikuti seleksi: mengumumkan calon perangkat desa yang berhak mengikuti seleksi, g8. membuat berita acara seleksi perangkat desa, dan melaporkan hasil pelaksanaan pengangkatan perangkat desa kepadaditetapkan menjadi perangkat desa diberhentikan dari keanggotaan bpd terhitung mulai tanggal pelantikan. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengangkatan perangkat desa diatur dengan peraturan bupati. paragraf mekanisme penjaringan dan penyaringan penjaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan dengan ketentuan: panitia pengangkatan mengumumkan adanya pendaftaran bakal calon perangkat desa selama (tujuh) hari, permohonan pencalonan perangkat desa ditulis sendiri oleh bakal calon perangkat desa diatas kertas bermaterai cukup ditujukan kepada kepala desa dihampiri dengan: surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan: a). bertakwa kepada tuhan yang maha esa, b)). bersedia diangkat sebagai perangkat desa, d). tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, dan e). berhenti sementara dari keanggotaan bpd, bagi anggota bpdberjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tim teknis voting yaunakan voting. hari adalah hari kerja. bab pemilihan kepala desa bagian kesatu umum pemilihan kepala desa dilakukan melalui: pemilihan kepala desa serentak: dan pemilihan kepala desa antarwaktu yang sama seluruh desa daerahsetiap gelombang paling lama (dua) tahun. apabila karena sesuatu hal desa yang tergabung dalam satu gelombang pemilihan kepala desa serentak tidak dapat menetapkan kepala desa terpilih, maka pelaksanaumumpejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil. apabila setelah dilakukan pengumuman selama (tujuh) hari hanya terdapat (satu) orang bakal calon yang mendaftarkan diri, maka dilakukan pengumuman ulang paling banyak (satu) kali dengan tenggang waktu (tujuh) hari, dan apabila setelah diadakan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada huruf tetap terdapat (satu) orang bakal calon maka penjaringan ditutup dan dilanjutkan dengan tahap penyaringan. penyaringan dilakukan untuk mendapatkan calon perangkat desa dengan ketentuan panitia pengangkatan melakukan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa dalam jangka waktu (dua puluh) hari, bakal calon perangkat desa yang telah memenuhi persyaratan, oleh panitia pengangkatan disampaikan kepada kepala desa dengan dihampiri berita acara hasil penyaringan, terhadap bakal calon perangkat desa yang tidak memenuhi syarat, panitia pengangkatan menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon perangkat desa bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat, berdasarkan berita acara hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf kepala desa menetapkan calon perangkat desa yang berhak mengikuti seleksi dengan keputusan kepala desa, dan panitia pengangkatan mengumumkan calon perangkat desa yang berhak mengikuti seleksi tempat strategis untuk diketahui masyarakat. bagian kedua seleksi paling lambat (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian, panitia pengangkatan sudah menyampaikan surat undangan untuk mengikuti ujian kepada calon perangkat desa, dan ketentuan pakaian pada saat ujian. dalam pelaksanaan ujian, calon perangkat desa harus hadir mengikuti ujian dengan mengisi daftar hadir. calon perangkat desa yang tidak hadir atau tidak mengikuti ujian, dinyatakan gugur atau tidak lulus. ujian diselenggarakan oleh panitia pengangkatan melalui ujian tertulis, dengan ketentuan: naskah ujian dan naskah ujian cadangan disusun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat, materi ujian meliputi pancasila, undang undang dasar negara republik indonesia tahun pemerintahan desa, kepemimpinan dan praktek teknologi informasi komputer: naskah ujian dibuat dalam bentuk pilihan ganda, naskah ujian dan naskah ujian cadangan serta naskah kunci jawaban diserahkan kepada panitia pengangkatan pada hari dan tanggal pelaksanaan ujian, panitia pengangkatan melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan ujian: segera setelah selesai pelaksanaan ujian, panitia pengangkatan melakukan koreksi hasil ujian serta mengumumkan hasilnya pada saat itu juga: dan pelaksanaan ujian dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pengangkatan yang dihampiri daftar hadir peserta ujian. calon perangkat desa yang berhak untuk diangkat menjadi perangkat desa adalah yang memperoleh nilai tertinggi. dalam hal terdapat lebih dari (satu) orang calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka pada hari itu juga diadakan ujian ulang yang diikuti calon perangkat desa yang memperoleh nilai yang sama sampai diperoleh (satu) orang calon perangkat desa dengan nilai tertinggi. panitialama (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian. bagian ketiga pengesahan dan pengangkatan kepala desa melakukan konsultasi tertulis kepada camat mengenai pengangkatan perangkat desa dengan dihampiri laporan panitia pengangkatanpaling lama (tujuh) hari setelah tanggalpersyaratan calon perangkat desa dan proses pengangkatan perangkat desa sesuai peraturan perundang undanganmengenai pengesahan dan pengangkatan perangkat desa paling lama (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari camat. kepala desa melantik perangkat desa terpilih paling lama (tujuh) hari sejak ditetapkan keputusan pengangkatan perangkat desa bagian keempat pembiayaan biaya pelaksanaan pengangkatan perangkat desa dibebankan pada apb desa. bab pengisian keanggotaan bpd bagian kesatu mekanisme pengisian paragraf umum pengisian keanggotaan bpd dilaksanakan secara demokratis melalui: pemilihan langsung, atau musyawarah perwakilan. pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui pemilihan oleh masyarakat desa yang mempunyai hak pilih pada dusun yang bersangkutan. musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melaluitata cara pengisian anggota bpd sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan desa. pengisian keanggotaan bpd dilaksanakan dalam jangka waktu (enam) bulan sebelum masa keanggotaan bpd berakhir. paragraf penyelenggara untuk melaksanakan pengisian keanggotaan bpd, kepala desa membentukdesa lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi sesuai kebutuhan. panitia pengisian anggota bpd bertugas: menyusun rencana kegiatan dan biaya pengisian anggota bpd: mengumumkan pendaftaran bakal calonanggota bpd: cc. menerima pendaftaran bakal calon anggota bpd: melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi bakal calon anggota bpd: menetapkan bakal calon anggota bpd yang memenuhi persyaratan menjadi calon anggota bpd yang berhak mengikuti pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan: mengumumkan calon anggota bpd yang berhak mengikuti pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan, membuat berita acara pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan pengisian anggota bpd: dan melaporkan hasil pelaksanaan pengisian keanggotaan bpd kepada kepala desa. dalam hal pengisian keanggotaan bpd melalui pemilihan langsungpemilihan, melaksanakan pendaftaran pemilih: menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap: melakukan undian nomor urut calon anggota bpd:dan menjamin pelaksanaan pemilihan anggota bpd berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur. dalam hal pengisian keanggotaan bpd melalui musyawarah perwakilanmusyawarah perwakilan, melaksanakan musyawarah perwakilan, melaksanakan penghitungan suara, mengumumkan hasil musyawarah perwakilan: menyampaikan nama calon anggota bpd yang memperoleh suara terbanyak kepada kepala desa, dan menjamin pelaksanaan musyawarah perwakilan berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur. paragraf mekanisme penjaringan dan penyaringan sebelum melaksanakan penjaringan bakal calon anggota bpd, panitia pengisian anggota bpd bersama dengan pemerintah desa menetapkan jumlah anggota bpd dan jumlah kuota anggota bpd untuk setiap dusun.jaringan bakal calon anggota bpd dilaksanakan dengan ketentuan: panitia pengisian anggota bpd mengumumkan adanya pendaftaran bakal calon anggota bpd sesuai kuota masing masing dusun selama (tujuh) hari: permohonan pencalonan anggota bpd ditulis sendiri oleh bakal calon anggota bpd ditujukan kepada panitia pengisian anggota bpd dengan dihampiri:pilih sebagai anggota bpd: tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara:, dan bersedia bertempat tinggal desa yang bersangkutan.copy kartu tanda pendudukatasan bagi pegawai negeri sipil. apabila setelah dilakukan pengumuman selama (tujuh) hari belum tercapai jumlah kuota setiap dusun, maka dilakukan pengumuman ulang paling banyak (satu) kali dengan tenggang waktu (tujuh) hari: dan apabila setelah diadakan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada huruf tetap belum tercapai jumlah kuota setiap dusun, maka dilakukan mekanisme penjaringan kembali. penyaringan dilakukan untuk mendapatkan calon anggota bpd yang memenuhi persyaratan, dengan ketentuan: panitia pengisian anggota bpd melakukan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota bpd dalam jangka waktu (dua puluh) hari, bakal calon anggota bpd yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon anggota bpd yang berhak mengikuti pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan oleh panitia pengisian anggota bpd: cc. terhadap bakal calon anggota bpd yang tidak memenuhi syarat, panitia pengisian anggota bpd menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon anggota bpd bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat, panitia pengisian anggota bpd mengumumkan calon anggota bpd yang berhak mengikuti pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan tempat strategis untuk diketahui masyarakat. panitia pengisian anggota bpd menetapkan calon anggota bpd yang berhak mengikuti pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dengan jumlah sama atau lebih dari kuota jumlah anggota bpd paling lambat (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan bpd berakhir: dalam hal terdapatnya jumlah calon anggota bpd yang berhak mengikuti pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sama dengan jumlah kuota anggota bpd untuk setiap dusun, maka panitia pengisian anggota bpd langsung mengusulkan calon anggota bpd dimaksud kepada kepala desa paling lambat (tujuh) hari setelah penetapan anggota bpd yang memenuhi syarat. berdasarkan laporan panitia pengisian anggota bpd sebagaimana dimaksud pada kepala desa mengusulkan pengesahan dan peresmian keanggotaan bpd kepada bupati. bagian kedua pemilihan langsung pemilihan anggota bpd dilaksanakan masing masing dusun. penduduk dusun yang dapat mengikuti pemilihan anggota bpd, harus terdaftar sebagai pemilih. panitia pengisian anggota bpd melaksanakan pendaftaran pemilih yang memenuhi syarat: sudah berumur (tujuh belas) tahun pada hari pemilihan, belum berumur (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah pada hari pemilihan: cc. nyata nyata tidak sedang terganggu jiwa ingatannyaedikitsahkan oleh pejabat yang berwenang. penduduk desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata pada saat pemungutan suara tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada tidak dapat menggunakan hak memilihnya. paling lambat (tujuh) hari sebelum pemungutan suara, panitia pemilihan anggota bpd mengumumkan kepada penduduk dusun tentang waktu pemungutan suara. pemberitahuan kepada penduduk dusun yang berhak memilih dilakukan dengan surat undangan yang disertai tanda bukti penerimaan. dalam surat undangan dicantumkan nama pemilih sesuai daftar pemilih, hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara. calon anggota bpd dapat melaksanakan kampanye paling lambat (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. pemilihan kepala desanya ditunda dan diikutsertakan dalam pemilihan kepala desa gelombang berikutnya. selama penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada bupati mengangkat penjabat kepala desa. hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak ditetapkan dengan keputusan bupati. pemilihan kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan apabila kepala desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari (satu) tahun. pemilihan kepala desa antarwaktu diselenggarakan melalui musyawarah desa. hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu ditetapkan dengan keputusan ketua bpd. bagian kedua pemilihan kepala desa serentak paragraf tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak diselenggarmeliputi: pemberitahuan bpd secara tertulispelaksanaan kampanye tidak diperbolehkan dalam bentuk pawai dan atau pengerahan massa. materi kampanye bersifat penyampaian pesan, program kerja dan pemasangan tanda gambar foto calon anggota bpd. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kampanye diatur dengan keputusan panitia pemilihan anggota bpd.anggota bpd berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampanye. panitia pemilihan anggota bpd memantau pelaksanaan pembersihan sebagaimana dimaksud pada penentuan tanda gambar calon anggota bpd, pelaksanaan dan tata cara pemungutan suara diatur oleh panitia pemilihan anggota bpd. pemungutan suara dilaksanakan wilayah dusun yang bersangkutan dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara, calon anggota bpd harus berada tempat duduk yang disediakan oleh panitia pemilihan anggota bpd. dalam hal calon anggota bpd berhalangan hadir karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka dapat digantikan dengan foto calon anggota bpd dan ditempatkan atas tempat duduk calon anggota bpd. setelah pemungutan suara selesai, panitia pemilihan anggota bpd segera: menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara bersama dengan calon anggota bpd: menghitung dan meneliti jumlah surat suara dengan disaksikan calon anggota bpd dan pemilih yang hadir: dan mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara dan menandatangani berita acara penghitungan suara. dalam hal calon anggota bpd tidak menandatangani berita acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf tidak mengurangi keabsahan hasil penghitungan suara. calon anggota bpd yang dinyatakan terpilih adalah yang memperoleh suara urutan terbanyak berdasarkan jumlah kuota masing masing dusun. panitia pengisian anggota bpd melaporkan seluruh proses pemilihan anggota bpd kepada kepala desa dihampiri berita acara pemungutan dan penghitungan suara paling lambat (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara. bagian ketiga musyawarah perwakilan penduduk dusun yang dapat mengikuti musyawarah perwakilan dalam pemilihan anggota bpd, harus terdaftar sebagai peserta musyawarah perwakilan. panitia pengisian anggota bpd melaksanakan pendaftaran peserta musyawarah dusun yang berasal dari: keterwakilan rukun tetangga, keterwakilan rukun warga: cc. tokoh masyarakat tingkat dusun, dan keterwakilan dari setiap rumah tangga. perwakilan (satu) orang dari setiap rumah tangga sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu kepala keluarga atau anggota keluarga dengan ketentuan paling sedikit berumur (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah pada hari pelaksanaan musyawarah desa. dalam hal keterwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf telah terdaftar sebagai peserta musyawarah desa, ketentuan keterwakilan (satu) orang dari setiap keluarga sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku. berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada panitia pengisian anggota bpd menyusun, menetapkan, dan mengumumkan daftar peserta musyawarah menurut dusun. panitia pengisian anggota bpd mempersiapkan jadwal dan tempat penyelenggaraan musyawarahisesuaikan dengan kondisi obyektif dusun dan kondisi sosial budaya masyarakat. panitia pengisian anggota bpd bertanggung jawab dalam mempersiapkan sarana prasarana pendukung musyawarah dusun sesuai rencana pembiayaan. paling lambat (satu) minggu sebelum pelaksanaan musyawarah, panitia pengisian anggota bpd menyampaikan surat undangan resmi kepada peserta. peserta yang hadir dalam kegiatan musyawarah harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan panitia pengisian anggota bpd. musyawarah dimulai dan dibuka oleh ketua panitia pengisian anggota bpd. pimpinan musyawarah melakukan penundaan acara apabila jumlah peserta musyawarah. pimpinan musyawarah mengumumkan pengunduran waktu paling lama (satu) jam. jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada telah berakhir dan peserta musyawarah yang hadir belum memenuhi ketentuan, maka pimpinan musyawarah meminta pertimbangan dari peserta yang hadir. apabila berdasarkan pertimbangan dari mayoritas peserta yang hadir, menyetujui musyawarah dilanjutkan maka musyawarah dapat dibuka oleh pimpinan musyawarah. apabila berdasarkan pertimbangan dari mayoritas peserta yang hadir, tidak menyetujui musyawarah dilanjutkan, pimpinan musyawarahyang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan, pimpinan musyawarah tetap melanjutkan kegiatan musyawarah dengan dihadiri oleh peserta yang ada. pengisian keanggotaan bpd melalui musyawarah perwakilan pada dasarnya dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dicapai permufakatan, maka atas persetujuan bersama antara panitia pengisian anggota bpd dengan calon anggota bpd dapat dilakukan voting. tata cara pelaksanaan voting sebagaimana dimaksud pada dilakukan dan ditetapkan oleh panitia pengisian anggota bpd. setelah dicapai permufakatan atau voting, panitia pengisian anggota bpd membuat dan menandatangani berita acara. bagian keempat penetapan dan peresmian hasil musyawarah perwakilan disampaikan oleh panitia pengisian anggota bpd kepada kepala desa dengan dihampiri berita acara musyawarah paling lambat (tujuh) hari setelah pelaksanaan musyawarah perwakilan. kepala desa mengusulkan pengesahan dan peresmian keanggotaan bpd kepada bupati melalui camat paling lambat (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pengisian anggota bpd dari panitia pengisian anggota bpd. pengesahan anggota bpd ditetapkan dengan keputusan bupati paling lama (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan dari kepala desa. peresmian anggota bpd dilakukan tentang pengesahan anggota bpd. bagian kelima pembiayaan biaya pelaksanaan pengisian anggota bpd dibebankan pada apb desa. bab pembinaan dan pengawasan bupati dan camat membina dan mengaw. pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada meliputi: memberikan pedomanmelakukanmelakukan evaluasi dan pengawasan pemilihan kepala desa, pengangkatan perangkat desa dan pengisian keanggotaan bpd: menetapkan pembiayaan dana bantuan pemilihan kepala desa serentak: mengawmemberikfasilitasi pengawasan pemilihan kepala desa, pengangkatan perangkat desa dan pengisian keanggotaan bpd: fasilitasi pencairan dana bantuan pemilihan kepala desa serentak, fasilitkoordinasi pemberibab. perangkat desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai berumur (enam puluh) tahun, bab vii ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku semua peraturan daerah mengenai pemilihan kepala desa, pengangkatan perangkat desa dan pengisian keanggotaan bpd yang ada saatkepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. berkaitan dengpemerintahan desa, peraturan daerah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai pemilihan kepala desa serentak, penyelenggara, penyusunan daftar pemilih, pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa, penyaringan, kampanye, masa tenang, perlengkapan pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan, pengesahan dan pengangkatan, biaya pemilihan kepala desa serentak, mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah. kemudian mengenai pemilihan kepala desa antarwaktu, peserta musyawarah desa, persyaratan calon kepala desa antarwaktu, penyelenggara, peserta musyawarah desa, persyaratan calon kepala desa antarwaktu, pengumuman dan pendaftaran, bakal calon kepala desa antarwaktu, penyaringan, persiapan musyawarah desa, pelaksanaan musyawarah desa, penetapan, pengesahan dan pengangkatan, biaya pemilihan kepala desa antarwaktu, mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah. kemudian mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa, serta mekanisme pengisian keanggotaan badan permusyawaratan desahuruf cukup jelascc. penyampaips. tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala despt untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa, pengundian nomor urut calon kepala desa, masa kampanye, dan masa tenang. tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada meliputimeliputi: laporan panitia pemilihan kepada bpd mengenai calon kepala desa terpilih: laporan bpd kepada bupati mengenai calon kepala desa terpilih: huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai derajat kedua secara vertikal adalah kakek atau nenek, bapak atau ibu, anak cucu yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai derajat kedua secara horizontal adalah: istri suami mertua saudara kandung istri suami kakak atau adik kandung, anak dari kakak atau adik kandung: apabila terdapat anggota panitia pemilihan yang pada saat penetapan calon kepalacalon kepala desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan. bpd menetapkan pengganti panitia pemilihan yang mengundurkanpy ijazah surat tanda tamat belajar terakhir yang digunakan untuk pendaftaran adalah copy ijazah surat tanda tamat belajar paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.cc.strategis adalah lokasi atau tempat terbuka, sering dikunjungi, dan mudah dilihat oleh masyarakperangkat desa lulusan sekolah menengah umum sederajat mengacu pada penjelasan dalam angka cukup jelas huruf, dan atauanggota bpd lulusan sekolah menengah atas sederajat mengacu pada penjelasan dalam angka penetapan keputusan bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih: dan pelantikan kepala desa terpilih. paragraf penyelenggara dalam melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa, bpd membentuk panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan bpd. pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui musyawarah bpd yang dihadiri perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa.dengan persyaratan antara lain: sehat jasmani dan rohani, tidak berstatus sebagai penjabat kepala desa, tidak mencalonkan diri sebagai kepala desa, dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal dengan salah satu calon kepala desa. susunan keanggotaan panitia pemilihan terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris, bendahara, dan anggota dengan jumlah kepanitiaan sesuai kebutuhan dan kondisi desa. panitia pemilihan bertugas dan berwenangpemilih dan penetapan dps, tambahan, dan dpat jakorganisasi perusahan daerah air minum nusa kenari alor organisasi perusahaan daerah air minum nusa kenari peru diubahdan kepegawaian perusahaan daerah air minum, peraturan daerah kabupaten alor nomor tahun tentangbeberapa ketentuan dalam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan diubah sehingga berbunyi: tujuan pembentukan organisasi dan tata kerja dam nusa kenari alor adalah terselenggaranya penyediaan air minum secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pelanggan. ketentuan diubah sehingga berbunyi: dam nusa kenari alor merupakan badan usaha milik daerah dibidang air minum yang berkedudukan ibu kota kabupaten alor. ketentuan diubah sehingga berbunyi: organisasi dam nusa kenari alor terdiri dari: bupati, dewan pengawas,:dan direktur. bupatisebagaimanadimaksudpada| )huruf,adalahselakupemilikmo dal perusahaan. dewan pengawassebagaimanadimaksud pada,terdiri dari: unsur pejabat pemerintah daerah, unsur profesional,dan masyarakatkonsumen. direktursebagaimanadimaksud pada huruf,dibantu oleh: bagian administrasi umumkan keuangan, bagianteknik, dan unit pelaksana teknis. bagian administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud pada a,terdiri dari: sub bagianadministrasi umum,personalia dan logistik, sub bagian hubungan langganan, sub bagiankasdanpenagihan, dan sub bagianpembukuan dan pelaporan. bagiantekniksebagaimana dimaksud pada, terdiridari: sub bagian sumber dan produksi, sub bagianperencanaan danpengawasan, cc. sub bagiandistribusi,dan sub bagianperalatan dan perawatan. unit pelaksana teknis kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: kepala unit pelaksana teknis, dan kepala sub bagian administrasi. ketentuan diubah sehingga berbunyi: dalam rangka pengembangan pelayanan dapat dibentuk unit pelaksana. unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada berkedudukan ibu kota kecamatan dan atau dapat berkedudukan wilayah desa kelurahan. ketentuan diubah,sehingga berbunyi: pemilihan calon direkturnshapus dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: masa jabatan direktur adalah (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (satu) masa jabatan. dihapus pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila direktur terbukti mampumengangkat kinerja dam nusa kenari alor dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat pelanggan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bagianadministrasi umumkan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakanunsurpelaksanaadministrasipada dam nusa kenari alor. bagian administrasi umumkan keuangan sebagaimanadimaksudpada| )dipimpinolehseorang kepala bagian yangberada dibawahdanbertanggungjawabkepada direktur. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian administrasiumum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: mengkoordinir kegiatan bidangadministrasi umum dan kepegawaian, mengkoordinirdanmengendalikankegiatandibidangpengelolaankas,pena turun penagihan danpenyelesaian tunggakan, cc. mengatur programpendapatandan pengeluaran keuangan dam nusa kenari alor, merencanakan dan mengendalikan sumber sumber pendapatan serta pembelanjaan, mengkoordinir dan mengadakan kegiatan pembekalan dan rekening, ' menyiapkandanmengawasipenyusunananggaranpendapatandanbelanja serta menetapkan besarnya modal kerja, mengkoordinirdanmengendalikankegiatandibidangpengadaandanpengelo lain perlengkapan, mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan dibidang hubungan langganan, menyelenggarakankegiatandibidangkerumahtanggaan,peralatandanselur hartakekayaan dam nusa kenari alor, menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan, memberikan saran danpertimbangan tekniskepada direktur, dan il. melaksanakan tugaskan yang diberikan oleh direktur. ketentuan diubah, dan ditambah (tiga) sehingga berbunyi sebagai berikut: subbagianadministrasiumum, personaliadan logistik mempunyai tugas: menyelenggarakan kegiatan kegiatan bidang administrasiumum kesekretariatan, kepegawaian dan logistik, menyelengarakan kegiatandibidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, cc. mengurus persediaan, perbekalan, material dan peralatan teknis, mengadakanpembelianbarang barangyangdiperlukanoleh dam nusa kenari alor dan mencatat serta melakukan pembukuan secara tertib dan teratur, menyiapkanadministrasikepegawaianyangberkenaandengankesejaht ejaan pegawaidanpembinaan pegawai, mengeluarkan perbekalan dan atau logistik atas persetujuan atasan, memberikan saran danpertimbangan tekniskepada kepala bagian, mencatat penerima dan pengeluaran barang, mencatat asset, j . membuat rencana pengadaan barang, memberikan saran pertimbangan teknis kepada kepala bagian, dan il. melaksanakantugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. subbagianhubunganlanggananmempunyai tugas: menyiapkan administrasi yang berhubungan dengan penyambunganlangganan, melakukanpenyaluranmeterairdanmemeriksadata penggunaanmeterair berdasarkan meter, cc. menyelenggarakanpemasaran,pelayananlangganandanpengurusanpe nagihanrekeningpelanggan, menyelenggarakan fungsi fungsi pelayanan langganan, pengelolaan rekening dan pengelolaandatalangganan, mengadakan fungsi pengawasan meter air, mengendalikan meter air dan administrasi meter, memberikan saran danpertimbangan tekniskepada kepala bagian, dan melaksanakan tugas tugaskan yangdiberikan oleh kepala bagian. sub bagian kas dan penagihan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas: melaksanakan, mengelola dan mengendalikan kas dam nusa kenari alor, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan penagihan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan penyelesaian tunggakan, secara berkala mengendalikan perkiraan dan analisis terhadap penerimaan dan pengeluaran kas, mengurus transaksi bank dan membangun relasi dengan bank, memberikan saran pertimbangan teknis kepada kepala bagian: dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. sub bagian pembukuan dan pelaporan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas: melaksanakan semua transaksi keuangan dan unsur biaya untuk dibukukan, memeriksa dan menyesuaikan pembukuan pada buku pembantu dengan buku besar, merencanakan, mengatur dan mengawasi pembuatan rekening air, menjalankan pembukuan serta perhitungan biaya pokok produksi dan penjualan air, menyusun laporan keuangan, memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada kepala bagian, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian. sub bagiansebagaimanadimaksudpada(1l), 4dan dalam melaksanakantugasnyadipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawahdanbertanggungjawabkepada kepala bagian administrasi umum dan keuangan. ketentuan dihapus. ketentuan dihapus. ketentuan dihapus. diantara dan disisipkan (lima) yakni dan yang berbunyi: unit pelaksana kecamatan dam nusa kenari sebagaimana dimaksud dalam merupakan unsur pelaksana tugas tugas tertentu dam nusa kenari yang bersifat operasional yang berada wilayah kecamatan dan atau desa kelurahan. unit pelaksana kecamatan dam nusa kenari sebagaimana dimaksud pada berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada direktur. bagan struktur organisasi unit pelaksana kecamatan dam nusa kenarit pelaksana kecamatan dam nusa kenari sebagaimana dimaksud dalam dipimpin oleh seorang kepala unit pelaksana kecamatanyang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada direktur. sub bagian administunit pelaksana kecamatan dam nusa kenari. unit pelaksana kecamatan dam nusa kenari mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolalayanan yang efektif, efisiensi dan bertanggungjawab. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada unit pelaksana kecamatan dam nusa kenari mempunyai fungsi: mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja unit pelaksana kecamatan, pelaksanaan tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dam nusa kenaridirektur. kepala unit pelaksana kecamatan dam nusa kenari sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja unit pelaksana kecamatan dam nusa kenari dengan mempertimbangkan dan mengakomodir rencana kerja sub bagian administrasi sebagai pedoman kerja, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sub bagian administrasi, menginventarisir permasalahan melalui pemantauan lapangan maupun menghimpun dari sub bagian administrasi untuk, penilaian dan sanksi kepada bawahan sesuai kinerja masing masingdirektur sesuai kebutuhan dan ketentuan sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya, melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada direktur secara berkala untuk menjamin pelaksanaan tugas sesuai rencana, dankepala unit pelaksana kecamatan dam nusa kenari mempunyai fungsi: mengkoordinasikan perumusan rencana kerja unit pelaksana kecamatan, mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis unit pelaksana kecamatan, cc. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sub bagian, pembinaan dan pengawasan terhadap sub bagiandirektur sesuai dengan tugas pokok unit pelaksana kecamatan. kepala sub bagian administrasi sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja sub bagian dan unit pelaksana kecamatan dam nusa kenari sesuai kebutuhan dan kemampuan sebagai bahan dalam penyusunan rencana kerja unit pelaksana kecamatan, mengkoordinasikan pelayanan surat menyurat sesuai kebutuhan dan ketentuan untuk ditindaklanjuti, mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur sesuai langkah langkah kerja sebagai pedoman kerja, menyiapkan bahan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas kepala unit pelaksana kecamatan dam nusa kenari berdasarkan program kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, melakukan pembinaan administrasi sesuai ketentuan agar tertib dalam pelaksanaannya, menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, berdasarkan laporan dan pemantauan untuk menyiapkan petunjuk pemecahannya, memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada kepala unit pelaksana kecamatan dam nusa kenari berdasarkan permasalahan dan ketentuan terkait guna pengambilan kebijakan selanjutnya, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan berdasarkan dokumen perencanaan dan kondisi lapangan sebagai bahan pertanggungjawaban, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala unit pelaksana kecamatan dam nusa kenari. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala sub bagian administrasi mempunyai fungsi: mengkoordinasikan rencana kerja sub bagian, pelaksanaan urusan ketatausahaan, cc.unit pelaksana kecamatan dam nusa kenalorumum bahwa perusahaan daerah air minum nusa kenari alor merupakan salah satu aset pemerintah kabupaten alor yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum kepada masyarakat, sehingga untuk efektif, efisien, transparan dan akuntabel pengelolaannya perlu dilakukan perbaikan perbaikan kinerja melalui penataan manajemen dan organisasinya. selain untuk kepentingan pelayanan kebutuhan air minum, perusahaan daerah juga bertujuan untuk meningkatkanpendapatan asli daerah sehingga berbagai upaya dalam mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah terus dilakukan pemerintah salah satu diantaranya yakni memperbaiki sistim pelayanan air bersih pada perusahaan daerah air minum nusa kenari alorii. demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten alor nomor |
rasipandang perlu melakukan kembali penataan organisasi perangkat daerah kabupaten banjar berdasarkan urusan yang berkaitan dengan pelayanan dan kewenangan yang diamanatkgian hukum setda kab. banjarinspektorat sebanyak buah, badan sebanyak buah, satuan polisi pamong praja sebanyak buah, kecamatan sebanyak buah, dan staf ahli bupati sebanyak bidang badan kesatuan bangsa dan politik, dannagaanjardinas adalah dinas lingkungan pemerintah kabupaten banjar. kepala dinas adalah kepala dinas dilingkungan pemerintah kabupaten banjar. badan adalah badan dilingkungan pemerintah kabupaten banjar. kepala badan adalah kepala badan dilingkungan pemerintahlurah adalah lurah dalam wilayah kabupaten banjargian hukum setda kab. banjar bab pembentukan perangkat daerah bagian kesatu asaspertanahan tipe menyelenggarak, perlindungan anak,bagian hukum setda kab. banjarkecil dan pariwisata,muda dan olah raga tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan pemerintahan bidang pemudaternakan dan perkebunan tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan bidang peternakan dan sub urusan bidang perkebunpada sub urusan polisi pamong praja dan sub urusan kebakaran. badan daerah terdiri dari badan kepegawaian daerahkeuangan. kecamatan terdiri dari kecamatan martapura tipe aj, kecamatan martapura barat tipe kecamatan martapura timur tipe aj, kecamatan karang intan tipe aj, kecamatan aranio tipe aj, kecamatan gambut tipeinta puri darussalamketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja sekretariat dprd ditetapkan dengan peraturan daerah. bagian ketiggian keempatada unit kerja dibawah perangkat daerah dinas dan badan sebagaimana dimaksud dalam pada diaturupt dinas daerahgian hukum setda kab. banjar bab iiiorganisasi perangkat daerahbencana sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada anggaran pendapatan bal bagian hukum setda kab. banjardaerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan agar memaksimalkan susunan organisasi dan tata kerja sesuai dengan tipologi yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah ininyesuaian organisasi rumah sakit sebagai upt dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang kesehatan diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangbagian hukum setda kab. banjareserta peraturan pelaksana dibawahnyalu prinsip rentang kendali prinsip jalur dan staf prinsip kejelasan dalam pembagian dan prinsip legalitas.|. bagian hukum setda kab. banjar |
daya, menimbang: aa. bahwa untuk melaksanakretribusi jasa usaha, bahwa untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah dibidang retribusiretribusi jasa usaha perlu diubah dan disempurnakan, bahwa untuk melaksanakan maksud huruf dan diatas perlu mennomor tahun tentang retribusi jasa usahkabupaten,, koordinator pendapatan adalah badan pendapatan, badan pendapatan adalah badankerangkanya: kas daerah adalah kas daerah kabupaten tulang bawang, lembaran daerah adalah lembaran daerah kabupaten tulang bawang. ketentuan bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikutlayanan pelabuhan: retribusi tempat rekreasi dan olahraga: retribusi pemakaian kekayaan daerah. diantara bab dan bab disisipkan (satu) bab yakni bab dan diantara dan disisipkan beberapa yakni 33b, 33c, 33d, 33e dan sehingga bab ixa berbunyi sebagai berikut: bab ixa, pemakaian gedung musyawarah mufakat gmm), pemakaian gedung islamic center: pemakaian kendaraan alat alat berat: tidak termasuk obj: tarif retribusi pemakaian kendaraan alat alat berat tidak termasuk biaya operasional langsung seperti bahan bakar dan operaditetapkan menggali pada tanggal desember plt. bupati tulang bawang, ttd imir mirai diundangkan menggali rear ada tanggal dengan aslinya member kepala bagian hukum dan perundang undangan, sekretaris daerah kabupaten tulang bawang, eja tak ttd saut surat, pembina iv.b nip sobre nomor register peraturan daerah kabupaten tulang bawang provinsi lampung nomor: tb lembaran daerah kabupaten tulang bawang tahun nomor: penjelasan atastulang bawang:huruf pemakaian tanah adalah penggunaan tanah yang dikuasai oleh pemerintah kabupaten tulang bawang oleh setiap orang atau badan. huruf pemakaian gedung musyawarah mufakat gmm) adalah penggunaan bangunan gedung musyawarah mufakat yang dikuasai pemerintah kabupaten tulang bawang. huruf pemakaian gedung islamic center adalah penggunaan bangunan gedung islamic center yang dikuasai pemerintah kabupaten tulang bawang. huruf pemakaian kendaraan alat alat berat adalah penggunaan kendaraan alat alat berat yang dikuasai oleh pemerintah kabupaten tulang bawang. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, af retribusi cukup jelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten tulang bawang nomor lampiran peraturan daerah kabupaten tulang bawang nomor tahun tanggal sembur struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah pemakaian tanah jenis tarif x0| pelayanan satuan retribusi o pemakaian tanah untuk: m2 tahun pertanian tambak kebun taman halaman usaha pemakaian tanah yang m2 bulan bersifat insidentil pemakaian gedung musyawarah mufakat gmm): jenis tarif pelayanan satuan retribusi instansi aula dipergunakan untuk masyarakat umum dan hari rp. organisasi umum kamar hai rp. pemakaian gedung islamic center jenis tarif pelayanan satuan retribusi aaaa pam kp: medan pemakaian kendaraan alat alat berat tau toy chun mororomoee snaessoarj ame oe ame ara aan asn roller jam bulldozer jam backbone loader 9t jam backbone loader 7t dump truck 10t dump truck air truck tangki air jam medium bus kursi hari non kursi hari mini bus hari pick ton hari mobilisasi demobilisasi alat berat jarak tarif keterangan km) retribusi untuk (satu) kali angkut (os jiao i6o plt. bupati tulang bawang, ttd imir mirai salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dan perundang undangan, weh saut surat, pembina iv.b nip. |
salinasehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita (kiblat) kabupaten kolaka timur dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kolaka timur, menimbang bahwa kesehatan sebagai:riska kesakitan dar ketniatiari ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita: bahwa kiblat merupakan program pembangunan kesehatan nasional dan komitmen tujuan pembangunan sustainable development goals gs) agar lanjutan pelayanan kiblat dapat dilaksanakan secara efektif, menyeluruh dan terpadu:harus lebih berpihak kepada masyarakat sehingga mencapai tujuan pembangunan lanjutan sd:mbentukan peraturan daerah. keputusan menteri kesehatan nomor tahun tentang pemasaran pengganti air susu ibu: keputusan menteri kesehatan nomor tahun tentang registrasi dan praktek kebidanan!: keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk ix tentang angka kecukupan gizi tambahan ibu hamil dan ibu menyusui keputusan menteri kesehatan nomor menkes &. tentang pedoman penyelenggaraan imunisasi: keputusan menteri kesehatan nomor menkes viii tentang pedoman pengembangan desa siagasehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita (kabel kabupaten kolaka timur bab pemerintah adalah pemerintah pusat: peinerifitai provinsi adalah pemerintah provinsi sulawesi tenggara: pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten kolaka timur kepala daerah adalah bupati kolaka timur dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten kolaka timur.kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan: kesehatan ibu.:secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana pelayanan bnn kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri:: pos kesehatan desa kelurahan yang selanjutnya disebut poskesdesmerintah daerah yang. bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat suatu wilayah kerja, jaringan puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dilimpahkan sebagian kewenangan pelayanan kesehatan yang menjadi binaan puskesmas .di wilayah kerja tertentu seperti puskesmas pembantu (pustu) dan praktek bidan,, rumah sakit umum adalah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dan speasialistik:. dengan kompetensinya ditempat dan atau wilayah tertentu,etalaksanaannya secara menyeluruh, air susu ibu eksklusif yang disebut juga asi:, imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu kritik memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu, desa terpencil adalah desa yang secara geografis berada dipinggiran daerah dan berada dipinggiran wilayah kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten dan desa yang berbatasan dengan wilayah kabupaten lainnya: masyarakat adalah penduduk kabupaten kolaka timur, ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas, dan menyusui: bayi baru lahir disebut juga neonatal adalah anak usia nol (nol) sampai dengan (dua puluh delapan) hari, bayi adalah anak usia nol (nol) hari sampai dengan (sebelas) bulan (dua puluh delapan) hari, balita dalah anak usia (nol) sampai dengan (lima puluh sembilan) bulan,,, usaha swasta adalah perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan tenaga kaum perempuan. bab asas dan tujuan bagian pertamaserta: tercapainya peningkatan akses pelayanan kiblat sehingga tercapai: terciptanya kerjasama antar semua 'stakeholder: dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian: ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita: tercapainya peningkatan akses informal tentang pelayanan kiblat:jii hak dan kewajiban bagian pertama hak setiap ibu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan: selama kehamilan: tang mendapatkan persalinan.dari tenaga kesehatan yang terlatih dan bersih: mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas: penanganan kesulitan persalinan yang adekuat::anak baru lahir berhak mendapatkmd dan air susu kolostrum: air susu ibu eksklusif: dan imunisasi dasar setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan: dan makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia. setiap tenaga kesehatan kiblat berhak mendapatkan tambahan penghasilan yang wajar tambahan penghasilan. yang wajar sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah: menyediakan data kiblat, baik yang digunakan untuk kebutuhan pemerintah daerah maupun lintas pemerintah: melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan kiblat:: melakukan koordinasi pelayanan kiblat dengan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintah: melakukan amp seluruh fasilitas kesehatan: mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan: menjamin pembinaan pelayanan kiblat untuk penduduk miskin dan kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedur:: . mm. membentuk dan mengaktifkan desa siaga bidang kesehatan: mengutamakan pelayanan kiblat dalam kondisi darurat tanpa menanyakan statis ekonomi dan jaminan uang muka:pemerintah: melayani kiblat sebagaimana dimaksud pada poin akan mendapat penggantian biaya dari pemerintah daerah oleh badan penjamin jaminan kesehatan bpjs) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, melaporkan hasil pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita kepada kepala daerah melalui dinas kesehatan. masyarakatberikan perlindungan, rasa aman dan nyaman terlibat aktif dalam memberikan perhatian dan perlindungan untuk menurunkan anak kesakitan dan kematian ibu, bayi dan balita:: peraturan perundang undangan. ibu memiliki kewajiban memeriksakan kesehatan diripertama: melakukan peringatan dan mencabut ijin praktek fasilitas kesehatan kewenangan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut .dengan peraturan kepala daerah berpedoman pada peraturan perundang undangan. bagian kedua tanggung jawab.:yang dibiayai oleh pemerintah dan pemerintah daerah: bab pelayanan kesehatan ibu bagian pertama pelayanan kesehatan ibu hamil pemerintah daerah menjamin seluruh ibu hamil mendapatkan "pelayanan pemeriksaan kehamilan yang memadai. pemerintah daerah menjamin serta memprioritaskan pelayanan kehamilan kepada ibu dari kelompok ao. miskin dan tidak mampu. pemerintah daerah menjamin terpenuhinya gizi bagi ibu hamil yang menderita gizi kurang terutama ibu hamil kekurangan energi kronik kek), ibu bersalin, ibu nifas, dan ibu menyusui yang berasal dari . keluarga miskin dan tidak mampu. teknis pelaksanaanatau milik masyarakat ataupendelegasian tenaga kiblat, rujuk atau datang tanpa dirujuk, maka seluruh "pemerintah daerah: kebersihan diri, tempat dan stabilitas peralatan kiblat. tenaga kiblat dan keluarga ibu tidak dianjurkan pertolongan persalinan rumah, diharuskan fasilitas pelayanan kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan dengan menyiapkan segala material yang memungkinkan bagi ibu bersalin pada tempat yang bersih dan lengkap. setiap tenaga kiblat mencatat seluruh kondisi ibu dalan bentieberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang ditetapkan dan melakukan penyuluhan kesehatan terhadap kesehatan ibu dan. pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur yang tidak mampu, pelatihan tenaga kiblat dalam upaya pelayanan dan komplikasi kontrasepsi yang berkualitas: penyuluhan untuk mengajak dan meningkatkan partisipasi suami dalan menggunakan kontrasepsi. ibu berhak menentukan kehamilan dan kontrasepsi. tenaga kiblat dan ataufasilitas pelayanan kesehatan dilarang memetenaga kiblat. a15standar operasional pelayanan (sop)bantu pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita. menggalakkan program pola asuh dan gizi anak kepada ibu, pengasuh bayi dan masyarakat. memfungsikan dan mengaktifkan posyandu dengan melibatkan peran serta masyarakapertama tenaga kiblat setiap tenaga kiblat wajib memiliki surat tanda registrasi (str), surat izin kerja sik) dan surat izin praktek (sip) yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. ken jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam tenaga kiblat diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. pemerintah daerah melalui dinas kesehatan merekrut dan mendidik tenaga kiblat dari dan bagi tenaga yang berasal dari dan untuk desa terpencilpada diatur lebih lanjut melalui dinas kesehatan dengan keputusan kepala daerah. penentuan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada dan dalam ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. tenaga pemberi pertolongan persalinan yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat str dilarang melakukan pertolongan persalinankepala daerahraturan pemerintah. aa, ginekolognaaarana pelayanan kesehatan harus memberikan pelayanan penuh danatkepala daerahridanaari kiblat didaerah bab viii pembinaan, pengawasan dan pelaporan bagian pertama pembinaan kepala daerah melalui dinas kesehatan melakukan pembinaan pelayanan kiblat. daerah melalui dinas kesehatan, melakukan pengawasan terhadap semua pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kiblat daerah. pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi perijinan: standar kinerja tenaga kiblat: cc. standar sarana pelayanan kesehatan kiblat, dan standar operasional prosedur pelayanan kiblat) bagi petugas yang diberi tugas melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepala daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan kepala daerah. dprdtagkepala daerahkepala daerah. bab ketentuan sanksi pelanggaran terhadap ketentuan dalam,menyeluruh paling lama (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan. kanganttd samsul bahri madjid berita bagian hukum setda, surya hatta amran, sh., ll.m' pembina, gol. iv a nip. |
tea bupati bangli provinsi ba,jdih.banglikab.go.idjdih.banglikab.go.idjdih.banglikab.go.id |
sana aan adasehinggsi raw ny penerimaan pembiayaan semula berkurang jumlah rp. penerimaan setelah perubahan pengeluaran pembiayaan semula bertambah jumlah rp. pengeluaran setelah perubahandbanker. dari pem. pusat29x belanja hibah sejumlah semula bertambah jumlah belanja hibah setelah perubahan., hasiltambah jumlah belanja banker kepada provinsi kab. kota dan pemdes partai politikkepkurang jumlah penerimaan setelah perubahan pembiayaan pengeluaran daerah sejumlah semula bertambah jumlah sisa lebih tahun anggaran sebelumnya lfa) setelah perubahan penerimaan piutang daerah semula berkurang jumlah penerimaan piutangd, lampiran xiv laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, nctober bupati mui rawas, h.h gunawan diundangkan lubuklinggau pada tanggal order sekretaris daerah kabur. musi rawas, islands yad lombaas.pekalongan, menimbang aa. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat daerah serta mempersingkat proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat mudah, terjangkau, akuntabel, dan profesional dalam kerangka pelayanan terpadu satu pintu,, bahwa peraturan daerah kota pekalongan nomor tahun tentang pedoman pelayanan terpadurovinsi adalah provinsi jawa tengah. gubernur adalah gubernurtsp daerahwalikotawalikota. pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan peraturan walikotmbinaan,(l)sebagaimana dimaksud padacc.cc.perdagangan, dan j . industri,j .osslaporan pelaksanaan sistem oss sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh walikota. ketentuan lebih lanjut penggunaan sistem oss sebagaimana dimaksud pada dan pelaporan pelaksanaan oss sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikotacc.cc.,sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikotadaerah dapat menempatkan pegawainya (person charge) pada ptsp provinsi atau ptsp daerahwalikotawalikotadaerahwalikota. forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada dibentuk dengan keputusan walikota. bab xivwalikotaroduk hukum daerah tentang penyelenggaraan ptsp dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan produk hukum baru berdasarkan peraturan daerah ini bab xvdoman pelayanan terpadupelayanan terpadu satu pintu umum peraturan daerah ini dibentuk dalam rangkmerintah daerah perlu pedoman yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah. selain itu pemerintah daerah dalam hal ini berupayota pekalongan nomor tahun tentang pedoman pelayanan terpadu ydengan ditetapkannya peraturan daerah kota pekalongan tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu ini, diharapkan masyarakat yang ada wilayah kota pekalongan dapat terpenuhi hak haknya untuk mendapatkan akses pelayanan baik perizinan maupun nonperizinan. selain itu, dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota pekalongan telah melakukan upaya serta memberikan jaminan yang nyata dalam mewujudkan cita cita penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, partisipatif, akuntabel, tidak diskriminatif, terbuka, dan profesional, sesuai dengan tujuan dan standar pelayanan yang telah termuat dalamengkap dan benar adalah dilengkapi dengan rekomendasi dari dinas teknis sesuai dengan jenis perijinan cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelaspara hierarki ekd,a kabar bupati pacitaa^i^tsn.^ work:;hl^dang nomor tahun tentang perimbangan k'euaftgan antara pemerintah pusat dan pemerintahan rah lembaran negara republik indonesia tahun tambahan lembaran negara republik color amy ^dlafijtrfjaerah tahun anggaran sebagaimana telah ^''^ '^^fiu jja jiy^engan peraturan menteri dalam negeri nomor menteri dalam negeri nomor tahun per aturan terkait ten bertambah ( berkurang) jumlah penerimaan setelah perubahan pengeluaran bertambah ( berkurang) jumlah pengeluaran setelah perubahan rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. wafat hierarki(l_ sekda kabar ;isi "t^blr pembiayaan igg^j&i setelah perubahan rp. rp, rp. partisi.s.sj terkait rp. rp. rp. rp. pendapatan asli daerah sebagaimana yang dimaksud dalam angka terdiri dari: pendapatan asli daerah pendapatan asli daerah semula rp. bertambah {: pajak rp. tambah kurang) rp. jumlah pajak perubahan retribusi rp. bertambah ( berkurang) rp. retribusi peru dahan hasil pengelolaan yang ^disahkan rp. tambah kurang) rp. pengelolaan pendapatan asli yang rp. tambah ( kurang) rp. pendapatan asli rp] dana bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: bagi hasil bagi pajak rp. bertambah ( berkurang) rp. bagi hasil bagi hasil pajak rp: alokasi i'l rp. bertambah ( berkurang) rjx alokasi setelah perubahan rp. alokasi fl rp. tambah kurang) rp. alokas( berkurang) rp, jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi setelah perubahan rp. dana penyesuaian dan otonom khusus semula rp. bertambah { berkurang) rp. jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan rp. bantuan kesan^n dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya semula rp. tambah ( kurang rp. jumlah bantuan keuangan dari provinsi belanjasaraf hierarki :<o!}.i3 belanja langsung_ pttobah ( beri sie&' bfcisilya lang terkait rp. rp. , belanja hibah semula rp. bertambah berkurang) rp. jumlah hibah setelah perubahan rp. belanja bantuan sosial semula rp. bertambah ( berkurang)gi hasil kepada provinsi kabupaten kota pemerintah desa setelah perubahan rp.pegawai semula bertambah ( berkurang) telah perubahan rp.semula rp. bertambah ( berkurang) rp. jumlah belanja pegawai setelah perubahan rp. belanja barang semula rp. bertambah ( berkurang) rp, jumlah belanja barang dan setelah perubahan rp. belanja modal semula rp. bertambah ( berkurang) rp. pora hiararfci sekda abs metrum jim]ah. belajar social setelah perubahan rp. hierarki prifarfvoorjinasi talks'.l pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam^asal jl^ngka_3, terdiixdari: penerimaan pembiayaan rp. bertambah ( berkurang) rp. pembiayaan setelah perubahan rp. pengeluaran pembiayaan rp. bertambah { berkurang) rp,rp. bah rp.) rp. bertambah ( berkurang) rp. modal (investasil2, pay sekda jiu vince t,! kabar pair.prakarsa terkait ringkasan pembuahan apbd; ringkasan perubahan apbd menurut urusan pemerintahanberjabatan; daftar laporan realisasi anggaran; daftar neraca;; anggaran para hieraritt seed,a keen kabar hukum perak^rsa terkars. suko xyi yongdiundangkan pacitan pada tanggal sekretaris daerah kabupaten pacitannihilviikoreksi tahun lalu dlliisalinan layanan provinsi banten peraturan wali kota tangerangmasyarakat dapat melakukan kegiatan keagamaan rumah ibadah dan atau tempat tertentu. kegiatan keagamaan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada peling banyak (dua puluh lima persen) dari kapasitas daya tampung rumah ibadah atau (durakyatpasar rakyatlima puluh persen)lima puluhrakyat sebagaimana dimaksud padahuruf dandihapus, cc. yamlaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan ketentuan: a.hapusdengan maksimal pengunjung makan ditempat (tiga) orang dan waktu makan maksimal (dumaksimal 25y6 (dua puluh lima persen), satu meja maksimal (dua) orang kecuali untuk (satu) keluarga inti maksimal (empat) orang, dan waktu makan maksimal (du |
salinan pajak tanya provinsi banten peraturan wali kota tangerang nomor tahunlaksanaan pembinaan pegawai perlu mempertimbangkan kelas dan nilai jabatan sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi jabatan, bahwa berdasarkan hasil analisis, evaluasi jabatan dan validasi telah tersusun kelas dan nilai jabatanangerang, bahwa kelas dan nilai jabatan bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kota tangerang telah diatur dengan, namunkelas dan nilai jabatan bagi pegawai aparatur sipil negaraadalah pegawai negeri sipil pemerintah kota tangerang. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat ppp adalah ppp pemerintah kota tangersipil dan pppevaluasi jabatan kelas dan nilaimetode sistem evaluasi faktor sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada peraturan menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. bab iii penetapan kelas dan nilai jabatan pemerintah daerah menetapkan kelas dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud dalam setelah yang terdiri atas: kelas dan nilai jabatan struktural, kelas dan nilai jabatan fungsional, dan kelas dan nilai jabatan pelaksana. kelas dan nilaikelas dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar dalam pemberian tunjangan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dan ppp daerah. bab perubahan kelas dan nilai jabatan kelas dan atau nilai jabatan dapat berubah, atau hal hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan. untuk perubahan kelas dan atau nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat mengusulkan evaluasi jabatan kembali kepada kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk. dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada sebelum dilakukan validasi evaluasi jabatan kembali oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi diberikan kelas dan nilai jabatan yang setarraman laybahwa pelaku usaha merupakan masyarakat yang terdampak covid dan memiliki resikomemutuskan menetapkan:ngerang. bagian perekonomian adalah bagiaplikasi tangerang liable, inevitable, wikitable dan city yang selanjutnya disingkat aplikasi tangerang live adalah aplikasi yang dibangun dalam rangka memberikan pelayanan publik secara digitalisasi kepada masyarakat. aplikasi sabakota adalah aplikasi yang dibangun dalam rangka pengajuan dan pengolahan data bantuan sosial secara digitalisasi. aplikasi didata adalah aplikasi yang dibangun dalam rangka memverifikasi data calon penerima manfaat dan menyetujui permohonan bantuan wirausaha pemula adalah orang seorang yang merintis usaha paling lama (dua belas) bulandalam bentuk uang secara non tunai bank yang ditunjuk adalah bank yang memegang kaperangkat daerah dalam melaksanakan pemberian bantuan modal usaha bagi wirausaha pemularangka mempercepat pemulihan ekonomiekanismefoto surat pengantar ketua sesuai domisili ktp calon penerima manfaat:bab pembiayaan bantuan modal usaha bagi wirausaha pemula diberikan sebesar rp760. (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari belanja tidak terduga pada apbd kota tangerang tahun anggaran bab vdilakukan monitoring dan evaluasi oleh dinas perindustrian perdagangan koperasi, usaha kecil dan menengah bersama sama dengan kecamatan dan kelurahanpetunjuk teknis bantuan modal usaha bagi wirausaha pemula tahun anggaranmaka pemerintah daerah memberikan bantuan modalmodal usahatugas perangkat daerah dalam melaksanakan program bantuan modal usaha bagi wirausaha pemula tahun maka tugas perangkat daerah terkait adalah sebagai berikut sekretariat daerah u.b. bagian perekonomian mempunyai tugas untuk: membuat dan mengajukan rencana kebutuhan belanja tidak terduga sekretariat daerah untuk penanganan corona virus disease covid untuk kegiatan program bantuan modal usaha bagi wirausaha pemula tahun melakukan verifikasi kelengkapan dokumen administrasi yang diajukan oleh pemohon melalui aplikasi didata, menyusun rancangan keputusan wali kota tentang penerima bantuan modal usaha bagi wirausaha pemula berdasarkan hasil validasi dari perangkat daerah terkait dan menyampaikan rancangan keputusan wali kota dimaksud kepada bagian hukum untuk diproses lebih lanjut. mengajukan pencairan atas bantuan modal usaha bagi wirausaha pemula kepada bagian perencanaan dan keuangan. sekretariat daerah u.b. bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas untuk melakukan pencairan penyaluran dana bantuan modal usaha bagi wirausaha pemula. sekretariat daerah u.b. bagian tata pemerintahan dengan melibatkan dinas perindustrian perdagangan koperasi dan ukm, kecamatan dan kelurahan. dinas perindustrian perdagangan koperasi dan ukm bertugas bersama dengan perangkat daerah lainnya melaksanakan validasi permohonan bantuan modal usaha kepada wirausaha pemula yang sebelumnya telah diverifikasi oleh bagian perekonomian sekretariat daerah. menyampaikan hasil validasi melalui aplikasi didata. melakukan monitoring dan evaluasi bersama sama kecamatan dan kelurahan atas pemberian bantuan modal usaha bagi wirausaha pemula. melakudinas komunikasi dan informatika mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem aplikasi terkait program bantuan modal usaha kepada wirausaha pemula. inspektorat mempunyai tugas melakukan pendampingan terkait dengan pelaksanaan program bantuan modal usaha kepada wirausaha pemula. kecamatan dan kelurahan mempunyai tugas untuk: bekerjasama dan berkoordinasi dengan bagian pemerintahan dalam, bekerjasama dan berkoordinasi dengan dinas perindustrian perdagangan koperasi dan ukm dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan modal usaha bagi wirausaha pemulaebagai berikut: rang bisa lal alur permohonan range dengan aplikasi pemohon mulan hpincasi alik sabakota sabakota.tangerangkota.go.id kan sudah miliki tan era daftar akun sabakota sen hon logi hon pernah menebal ena arya samenaphe sepi bea tidak dapat tangerang bisa umum mengajukan permohonan pak peranan verifikasi administrasi mendapat oleh bag perekonomian sg, pemohon whats app bahwa dengan aplikasi didata melengkapi permohonannya form permohonan ditolak, lakukan pengajuan pengajuan ulang oo, ame mendapat mena naa, brp eng whats app bahwa permohonannya disetujui ee. realisasi pencairan g. pemberian sia dana secara transfer abal pemohon menerima modal usaha meng ratan keganasan sabakota.tangerangkota.go.id wali kota tangerang arief. firmansyah |
pal ikan itn titpemberian bantuan modal usaha bagi wirausaha pemula tahun anggaran telah diatur dalam peraturan wali kota nomor tahun namun untuk percepatan pelaksanaan kegiatanketentuan hurufdihapus yang berbunyi sebagai berikutdihapus, |
kota sukabumi lawatan tahun nomor peraturan walikota sukabumi tanggal pebruarbagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja dewan pengawas, direksi, dan pegawai perusahaan daerah bank perkreditan rakyat kota sukabumi, maka kepada yang bersangkutan perlu diberikan penghasilan yang memadai sesuai dengan kemampuan perusahaan, bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam penentuan ketentuan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf perlurisalah hasil rapat badan pengawas perusahaan daerah bank perkreditan rakyat kota sukabumi tanggal pebruari memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang ketentuan penghasilan dewan pengawas, direksi, dan pegawai pada perusahaan daerah bank perkreditan rakyatpd. bpr kota sukabumi adalah direksi dan dewan pengawas pd. bpr kota sukabumi. dewan pengawas adalah dewan pengawas pd. bpr kota sukabumi. direksi adalah direksi pd. bpr. kota sukabumi. pegawai adalah pegawai pd. bpr kota sukabumi. gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai pd. bpr kota sukabumi. gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri suami dan anak. penghasilan . penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan tunjangan yang sah.. jasa produksi adalah uang jasa yang diberikan kepada dewan pengawas, direksi, dan pegawai karena pd. bpr memperoleh keuntungan. bab penghasilan dewan pengawas setiap bulan dewan pengawas mendapat menerima honorarium dari pd. bpr dengan ketentuan diatur sebagai berikut ketua sebesar (empat puluh persen) dari penghasilan direktur utama, tidak termasuk tunjangan perumahan, anggota sebesar (delapan puluh persen) dari honorarium ketua dewan pengawas. setiap akhir masa jabatan dan tidak diangkat kembali, ketua dan anggota dewan pengawas masing masing diberikandengan perhitungan ketua dewan pengawas sebesar (empat puluh persen) dari yang diterima direktur utama, anggota .jasa produksitit,bab iii penghasilan direksi bagian pertama gaji pokok direktur utama menerima gaji pokok maksimal sebesar (dua setengah kali gaji pokok pegawai yang tertinggi. direktur menerima gaji pokok sebesar (delapan puluh) persen dari gaji pokok direktur utama. direksi . direksi yang berasal dari luar pegawai pd. bpr kota sukabumi diberikan gaji pokok sebesar (tujuh puluh lima persen) dari ketentuan gaji pokok yang diatur pada dan sebagai masa percobaan dengan jangka waktu masa percobaan paling lama (dua) tahun. peningkatan gaji pokok masa percobaan menjadi (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada dan sebelum jangka waktu (dua) tahun harus mendapat persetujuan dari dewan pengawas. bagian kedua tunjangan setiap bulan direksi mendapat tunjangan, berupa tunjanganjabatan direktur utama dan direktur sebesar satu kali gaji pokok masing masing yang diterimanya, tunjangan kesehatan sebesar (lima belas persen) dari gaji pokok yang diterimanya, dengan ketentuan apabila yang bersangkutan sakit tidak mendapat penggantian kembali dari pd. bpr kota sukabumi, tunjangan pangan (natura) sebesar (sepuluh kilo gram) jiwa dengan jumlah jiwa satu istri suami dan (dua) anak kandung yang belum menikah, berusia paling tinggi (dua puluh satu) tahun atau yang masih sekolah sampai dengan usia paling tinggi (dua puluh lima) tahun, tunjangan istri suami sebesar (sepuluh persen) dari gaji pokok, tunjangan .tunjangan perumahan sebesar (dua puluh lima persen) dari gaji pokok, tunjangan kendaraan apabila pd. bpr kota sukabumi belum dapat menyediakan kendaraan dinas sebesar (lima belas persen) dari gaji pokok, tunjangan operasional direktur utama maksimal sebesar (satu) kali penghasilan direktur utama per bulan atau disesuaikan dengan kemampuan pd. bpr kota sukabumi. setiap tahun direksdireksi yang bersangkutan. bagian . bagian ketiga uang makan uang makan diberikan kepada direksi yang masuk kerja. uang makan untuk direksi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut direktur utama sebesar (dua puluh lima ribu rupiah) per hari, direkturkeempat. uang pengganti cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada yang bersangkutan pada akhir tahun. direksi berhak menerima uang pengganti cuti besar sebesar (dua) kali penghasilan yang diterimanya apabila yang bersangkutan tidak mengambil hak cuti besar atau pd. bpr kota sukabumi tidak mengabulkan permohonan cuti besar direksi. direksi diberikan cuti untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. bagian kelima jasa pengabdian setiap akhirbpr kota sukabumi sebelum pajak setelah diaudit dari tahun sebelum masa jabatannya dengan perbandingan direktur mendapat (delapan puluh persen) dari direktur utama dengan ketentuan dikalikan periode yang bersangkutan menjabat sebagai direksibat sebagai direksi paling sedikit (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan dikali (lima persen) dihitung dari laba sebelum pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir. bagian . bagian keenam jasa produksi direksi berhak menerima jasa produksi apabila pd. bpr kota sukabumi memperoleh laba. besarnya jasa produksi setiap tahunnya ditetapkan dengan keputusan direksi. jasa produksi sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah laporan keuangan pd. bpr kota sukabumi diaudit. bab penghasilan pegawai bagian kesatu gaji pokok setiap awal bulan pegawai diberi gaji pokok oleh pd. bpr kota sukabumi yang besarnya disesuaikan dengan skala gaji ptunjangan setiap bulan, pegawai mendapat tunjangan berupa tunjanganjabatan, dengan ketentuan sebagai berikut internal audit sebesar (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepala bagian sebesar (enam ratus ribu rupiah), kepala seksi sebesar (empat ratus lima puluh ribu rupiah). tunjangan kesehatan sebesar (lima belas persen) dari gaji pokok dengan ketentuan apabila pegawai yang bersangkutan sakit tidak mendapat penggantian dari pd. bpr kota sukabumi: tunjangan pangan (natura) sebesar sepuluh kili gram) beras jiwa dengan jumlah tanggungan paling banyak (empat) jiwa, tunjangan istri suami sebesarsetiap tahun pegawapegawai yang bersangkutan. bagian ketiga uang makan uang makan diberikan kepada pegawai yang masuk kerja. uang makan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan. bagian keempat uang pengganti cuti tahunan pegawapengganti cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada yang bersangkutan ahli warisnya pada akhir tahun. pegawai berhak menerima uang pengganti cuti besar dua kali penghasilan diterima apabila tidak mengambil hak cuti tersebut pd. bpr kota sukabumi tidak mengabulkan permohonan cuti tersebut. bagi karyawati yang mengandung hamil akan diberikan cuti hamil selama bulan. pegawai diberikan cuti untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. bagian kelima uang lembur setiap pegawai berhak menerima uang lembur untuk mengerjakan suatu pekerjaan luar jam kerja. lembur .lima) jam, pada hari libur, lembur dilaksanakan paling banyak (enam) jam, uang lembur untuk pelaksanaan pada hari libur sebagaimana dimaksud pada huruf dikalikan (dua ratus persen) untuk setiap jamnya. uang lembur sebagaimana dimaksud pada ini, dibayarkan kepada yang bersangkutan sehari setelah pekerjaannya selesai. bagian keenam pesangon setiap pegawai perusahaanpesangon paling sedikit dengan ketentuan sebagai berikut 0s dl tahun sebesar kali gaji diterima, 1s d2 tahun sebesar kali gaji diterima, 2s d3 tahun sebesar kali gaji diterima, 3s d tahun sebesar kali gaji diterima. 4s d5 tahun sebesar kali gaji diterima, 5s d6 tahun sebesar kali gaji diterima, 6s d7 tahun sebesar kali gaji diterima, 7s d8 tahun sebesar kali gaji diterima, 8s d9 tahun sebesar kali gaji diterima, tahun keatas sebesar kali gaji diterima. uang . uang pesangodirektur tentang pemberhentian dengan hormat pegawai perusahaan yang bersangkutan. bagian ketujuh jasa produksi pegawai berhak menerima jasa produksi apabila perusahaan memperoleh laba besarnya jasa produksi akan ditetapkan dengan keputusan direksi setiap tahunnya. jasa produksi sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pegawai setelah laporan keuangan diaudit. bagian kedelapan asuransi pegawai pd. bpr kota sukabumi diikutsertakan dalam program asuransi, dengan ketentuan sebagai berikut pegawai dengan masa kerja lebih dari (satu) tahun diikutsertakan pada program asuransi jamsostek dan astrid, pegawai. pegawai yang masa kerjanya atas tahun diikutsertakan asuransi bumi putra asuransi lain. pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada laba net profit dana kesejahteraan pd. bpr kota sukabumi sebesar (sepuluh persen) dengan perhitungan sebagai berikut jamsostek jaminan kecelakaan kerja dengan perhitungannya dari gaji sebulan, jaminan kematian dengan perhitungan dari gaji sebulan, jaminan pemeliharaan kesehatan dengan perhitungan maksimal rp. untuk jaminan hari tua dengan perhitungan dari gaji sebulan tetapi yang dibayar oleh pegawai. astrid untuk jaminan asuransi hari tua yang diselenggarakan oleh astrid premisnya dibayar dengan ketentuan dibayar perusahaan dan dibayar oleh pegawai. asuransi bumi putera asuransi lain untuk jaminan hari tua yang diselenggarakan oleh asuransi bumi putera premisnya dibayar dari dana kesejahteraan dengan ketentuan direktur utama sebesar direktur sebesar dari direktur utama: satuan pengawas internal spi) dan kepala bagian sebesar kepala seksi sebesar staf sebesar bab v. bab ketentuan lain dan penutup bagi direktur yang diangkat dari pegawai negeri sipil, maka gaji beserta tunjangan pegawai negeri sipilnya dihentikan sementara dan mendapat penghasilan sebagaimana diatur dalan peraturan walikota ini. pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, keputusan direksi pd. bank perkreditan rakyat kota sukabumi nomor bp p tentang ketentuan penghasilan dewan pengawas, direktur dan pegawai pada perusahaan daerah bank perkreditan rakyat kota sukabumi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.si berdasarkan saran dan pertimbangan dari dewan pengawasupt kota vokasi pada dinas pendidikan kota sukabumi sekretariat daerah kota sukabumi bagian hukum berita daerah kota sukabumi dik salinan nomorkota vokasi pada dinas pendidikpembentukan upt kota vokasi pada dinas pendidikidikan kota sukabumi. kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan kota sukabumi. sekretaris dinas adalah sekretaris dinas pendidikan kota sukabumi. unit pelaksana teknis kota vokasi yang selanjutnya disingkat upt kota vokasi adalah unit pelaksana teknis kota vokasi pada dinas pendidikan kota sukabumi. kepala upt adalah kepala upt kota vokasi pada dinas pendidikanota vokasi adalah pusat pembelajaran kejuruan, sebagai instalasi yang dapat diperekolah menengah kejuruan smk), sehingga mampu menjadi penyedia tenaga kerja berkualitas dan menjadi pusat produksi barang dansa terpadu baik skala lokal, regional, nasional maupun internasional. tim pengembangan kota vokasi adalah tim yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program pengembangan kota vokasi sebagai instalasi yang dapat dimk. bab pembentukan dengan peraturan walikota ini dibentuk upt kota vokasi pada dinas. bab ii. bab iii kedudukan, tugas pokok, dan fungsi bagian pertama kedudukan upt kota vokasikota vokasi. bagian ketiga fungsi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam upt kota vokasi mempunyai fungsi pelaksanaan. pelaksanaan tugas teknis pada dinas dalammbinaan terhadap seluruh perangkat upt kota vokasikota vokasi, terdiri atas kepala upt, kepala tata usaha, kelompok jabatan fungsional bagan susunan organisasi upt kota v. bab bidang tugas unsur unsur upt kota vokasiimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan upt kota vokasi yang meliputcc. membuat program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnyupt kota vokasidan pengembangan pusat pembelajaran kejuruan, penyedia. penyedia tenaga kerja berkualitas, dan sebagai pusat produksi barang dan jasa mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijaksanaan, mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakanngkaji dan mengusulkan rekomendasmberi saran pertimbangan kepadapertanggungjawabkan tugas upt kota vokasikota vokasikota vokasi:kota vokasi, pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan upt kota vokasi, penyusunan bahan laporan kegiatan upt kota vokasidan pengelola sarana dan prasarana. bab vi. bab eselonering eselonering pada upt kota vokasikota vokasikota vokasikota vokasiupt kota vokasimelalui sekretaris dinas atau kepala bidang pada dinas sesuai bidang tugasnya. bagian kedua pelaporan kepala upt, kepala subbagian tata usaha,.kepala upt, kepala subbagian tata usaha, dan pengelolsekolahnetapan susunan personalia serta tugas dan fungsi tim pengembang kota vokasi diatur dan ditetapkan kemudian&setonkota sukabumi jj| mukmin anehagan struktur organisasi upt kota vokasi kepala dinas kepala upt r kelompok kepala subbagian jabatan tata usaha fungsional pengelola sukabumi, maret walikota sukabumi,maretdb nomoruntuk menindaklanjutiserta untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan secara terpadu kota sukabumi, maka perlu menerbitkan peraturan walikota sukabumitahundengan pemerintah kota sukabumi nomor bks u, kesepakatan bersama antara kementerian sosial dengan pemerintah kota sukabumi nomor. other u adm. pmb& kd tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial terpadu menuju kota sejahtera, rekomendasi hasil workshop dan sosialisasi pelayanan terpadu dan gerakan masyarakat peduli kota kabupaten sejahtera pandu gempita) tanggal juni memutuskan. memutuskan menetapkan peraturan walikota tentang atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi masalah sosial. kepala dinas adalah kepala dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kota sukabumi atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi masalah sosial. unit pelaksana teknis pelayanan terpadu dan gerakan masyarakat peduli kota sejahtera yang selanjutnya disebut upt pandu gempitpandu gempita pada dinas sosial, tenaga kerja, dan transmigrasiandu gempita pada dinas. bab iii kedudukan, tugas pokok, dan fungsi bagian pertama kedudukan upt pandu gempitapandu gempita. bagian ketiga fungsi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam upt pandu gempita menyelenggarakan fungsi pelaksanaan tugas teknis padmbinaan terhadap seluruh perangkat upt pandu gempita, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bab iv. bab susunan organisasi (l) susunan organisasi upt pandu gempitandu gempitaerah. bab bidang tugas unsur unsur upt pandu gempita bagian pertama kepala upt jl) kepala upt mempunyai tugas sebagai berikut membantu kepalpandu gempita, membuat . membuat rencana kerja upt pandu gempitamberian bantuan penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, melaksanakan koordinasi terhadap pemberian rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan dengan skpd terkait, penyelarasan data base kemiskinan dengan dinas instansiskpd terkait sesuai dengan bidang tugaspandu gempita,: mempertanggungjawabkan tugas upt pandu gempitapandu gempit, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala upt, dalam hal penyiapan bahan rekomendasi dan data pelaksanaan pelayanan terpadu penanganan penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi, pelaksanaan pengelolaan rekomendasi dan dataandu gempitandu gempita, pengelolaan dan pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan upt pandu gempita, mengoordinasikan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan upt pandu gempita, pengelola administrasi keuangan,pandu gempita adalah sebagai berikut kepala upt adalah jabatan eselon va, dan kepala sub bagian tata usaha adalah jabatan eselon ivb. bab viiupt pandu gempitandu gempitaandu gempitoordinasikan bawahannyaandu gempitandu gempit. bagian ketiga hal berhalangan (l)(l)pnsandu gempitaoperasional upt pandu gempita pada dinas dilaksanakan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala upbaba bagian hukum etd oa sukabumi, tog)| dl? sabun mukmin nip. lampiranagan struktur organisasi upt pandu gempita kepala dinas sekretaris kepalabidang | ! (lele kepala upt jabatan fungsional kepala subbagian tata usaha pengelola sukabumi, maret walikota sukabumi, cap. ttd. mohammad murah |
kota sukabumi taknauntuk tertib administrasi dan kepastian hukumdiubah, yaitu ketentuan lampiran bab huruf angka huruf(pn setda te. sg, xabupenduabelas) tahun. dalam. dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan dasar yang lebih baik dan berkualitas, makaadalah pemberian bantuan operasional sekolah anggaran pendapatan dan belanja daerah kota sukabumi yang berfungsi sebagai dana pendamping bantuan operasional sekolah pusat dengan harapan dapat membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional pendidikan. tujuan tujuan umum:memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik yang orang tua walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu: meningkatkan kualitas proses pembelajaran sekolah. tujuan khusus: membantu penyediaan pendanaan biaya operasional sekolah, baik personil maupun non personidan sekolah menengah pertama negeri kota sukabumi, sebagai dana pendamping bantuan operasional sekolah pusat. sasaran sasaran dari bantuan operasional sekolah anggaran pendapatan dan belanja daerah kota sukabumi adalah semua sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri kota sukabumi. pengelolaan dana pengelolaan dana bantuan operasional sekolah kota dikelola oleh sekolah dasar dan sekolah menengah pertamaantuan operasional sekolah anggaran pendapatan dan belanja daerah kota sukabumi harus mengikutsertakan dewan guru ptk gtk) dan program struktur organisasi struktur organisasi program bantuan operasional sekolah anggaran pendapatan dan belanja kota sukabumi, susunannya terdiri dari (dua) struktur keanggotaan, sebagai berikut: struktur keanggotaan tim tingkat kota, terdiri dari: penanggung jawab: kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, kuasa pengguna anggaran: pejabat eselon iii: ketua pelaksana ppt: kasi kasubbag, anggota. struktur keanggotaan tim tingkat satuan pendidikan, terdiri dari: penanggung jawab ataudari belanja langsung anggaran pendapatan dan belanja daerah kota sukabumi. bendahara adalah unsur pns guru tu) yang diberi tanggung jawab dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah anggaran pendapatan dan belanja daerah kota sukabumi, dan bila tidak ada pns maka bendahara dapat dirangkap oleh kepala sekolah. koordinasipelatihan kepada sekolah, komite sekolah dan masyarakat tentang program bantuan operasional sekolah kota sukabumiantuan operasional sekolah kota sukabumibantuan operasional sekolah anggaran pendapatan dan belanja daerah kota sukabumi, dari sekolah: melakukan. melakukan monitoring, evaluasi, dan rekonsiliasi kepada sekolah penerima bantuan operasional sekolah kota sukabumi. dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab bantuan operasional sekolah kota sukabumi: bertindak menjadi distributor pengecer dalam proses pembelian pengadaan bukaskota sukabumi sekolah. tugasng update data siswa sesuai dengan data pokok pendidikan (dapodik), memastikan data yang masuk dalam dapodikantuan operasional sekolah anggaran pendapatan dan belanja daerah kotafpenetapan. penetapan alokasi dan penyaluran dana penetapan alokasi pelaksanaan penetapan alokasi bantuan operasional sekolah anggaran pendapatan dan belanja daerah kota sukabumi ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan yang mengacu pada dokumen pelaksanaan anggaran dpa)ras)ras akan direkam oleh dinas pendidikan dan kebudayaankota sukabumi: penentuan besaran nilai jumlah anggaran disesuaikan dengan jumlah data siswa pada satuan pendidikan sekolah, yang jumlahnya dicocokkan dengan dapodikpodik, besaran nilai tersebut ditentukan sebagai berikut: untuk jenjang sekolah dasar jumlah siswa rp. tahun anggaran, untuk jenjang sekolah menengah pertama jumlah siswa rp. tahun anggaran, pencairan dana dilaksanakan setiap triwulan pendidikan dan kebudayaan. penyaluran dana. penyaluran dana penyaluran dana bantuan operasional sekolah anggaran pendapatan dan belanja daerah kota sukabumi25y6 (dua puluh lima persen) dari alokasi satu tahun: triwulan sebesar 25y6 (dua puluh lima persen) dari alokasi satu tahun: triwulan iii sebesar (dua puluh lima persen) dari alokasi satu tahun, dan triwulan sebesar (dua puluh lima persen) dari alokasi satu tahun. penggunaan dana untuk penggunaan dana bantuan operasional sekolah anggaran pendapatan dan belanja daerah kota sukabumi dialokasikan dengan persentase anggaran maksimal dari jumlah yang diterima, sebagai berikut belanja barang dan jasa maksimal belanja modal maksimal disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. bab penganggaran penganggaran dana bantuan operasional sekolah anggaran pendapatan dan belanja daerah kota sukabumi bagi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, ditetapkan berdasarkan alokasi dana bantuan operasional sekolah pendidikan. berdasarkan. berdasarkan alokasi dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada angka kepala satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri negeri menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang selanjutnya disebut ras dana bantuan operasional sekolahsebagaimana dimaksud pada angka dianggarkan dengan mempedomani petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah yang ditetapkan oleh peraturan wali kota sukabumi. kepala satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri menyampaikan ras dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada angka kepada kepala skpd dinas pendidikan kota sukabumi. berdasarkan ras dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada angka kepala skpd dinas pendidikan kota sukabumi menyusun rencana kerja dan anggaran skpd yang selanjutnya disebut rka skpd,pada rka skpd sebagaimana dimaksud pada angka dianggarkan pada kelompok belanja langsung, program bantuan operasional sekolahangka dipergunakan sebagai bahan penyusunan peraturan daerah yang selanjutnya disebut perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan peraturan kepala daerah yang selanjutnya disebut perkaratabel . tabel contoh format rencana kegiatan dan anggaran sekolah ras) rencana kegiatan dan anggaran sekolah (ras) nama sekolah desa kecamatan kabupaten kota provinsi sumber dana bos dana bos los mengetahui, menyetujui, komite sekolah, kepala sekolah, bendahara dana bos, knnnannnnannaaaasa pena aaantuan operasional sekolah dan atauuraian berupa belanja pegawai dana bantuan operasional sekolah dantabel . tabel formulir rka skpd satuan kerja perangkat daerah rkaskpd tahun anggaran. capaian program masukan keluaran hasil satuan kerja perangkat daerah satuan o'' sell belanja s2|| belanja langsung lll belanja pegawai sl2lix| belanja pegawai dana bos belanja barangan jasa dana bos belanja barang dan jasa sll| belanja modal ' o)o)o | |xx| belanja modal dana bos belanja modal dana bos tanggal . kepala dinas pendidikan (tanda tangan) (nama lengkap) nip nnnnakakan catatan . pembahasan lho da.tabel formulir dpa skpd dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah soe toe toe tahun anggaran . program aan waktu pelaksanaan erasia bin ums sumber dana tina anoa sana neo ena eno 53an ann n03 pendapatan satuan kerja perangkat daerah sense yaaa aimefaanf tata dam pen mamasa setan kanan mana isj2lal belanjapegawai pda belanja islelel jiwabenasos plus planes bos ame uma . ae. triwulan inn nana anakan sak enam. pencarian anggap . triwulan san mengesahkan, triwulan pejabat pengelola keuangan daerah triwulan rp. jumlah pelan maa aan (tanda tangan) (nama lengkap) nip. tata .t. bab iii pelaksanaan dan ketatausahaan berdasarkan perda tentang apbd dan perkara tentang penjabaran apbd, kepala skpd dinas pendidikan pada kota sukabumiantuan operasional sekolah, kepala dinas pendidikan mengangkat pembantu bendahara dana bantuan operasional sekolah pada masing masing satuan pendidikan dan smp negeri setiap tahun anggaran atas usul kepala satuan pendidikan dan smp negeri. pengangkatan bendahara tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala dinas pendidikan kota sukabumi. pembantu bendahara dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada angka menggunakan rekening dana bantuan operasional sekolahdan smp negeri melalui kepala skpd dinas pendidikan. penyaluran dana bantuan operasional sekolah dari rsud rekening dana bantuan operasional sekolahantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan dan smp negeri, maka sisa dana bantuan operasional sekolah tersebut harus disetorkan kas daerah melalui bpp dinas pendidikan. tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi belanja dana bantuan operasional sekolah sebagai berikut: pembantu bendahara dana bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan dan smp negeri mencatat belanja dana bantuan operasionalantuan operasional sekolah. pembantu . pembantu bendahara dana bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan dan smpcc. berdasarkan buku kas umum dan atau buku kas pembantu sebagaimana dimaksud pada huruf pembantu bendahara dana bantuan operasional sekolahantuan operasional sekolahantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf dihampiri surat pernyataan tanggung jawab kepala satuan pendidikan dan smp negeri. ketentuan pengadaan barang dan jasa serta belanja modal dana bantuan operasional sekolah: penyusunan dan penetapan hps, ,cc(seratus juta rupiah), pengadaan barang atau jasa lainnya dengan nilai paling sedikit atas (limapuluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak (auratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak (au(auratus juta rupiah), pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit atasbj: pengguna anggaran pa)..hp phppenyelenggara .tabel buku kas umum bulan. nama sekolah kanaanankana ana nama nana desa kecamatan kanankanana nana aan kabupaten kota kenakalan aan provinsi rekening| bukti see saldo bku bulan. sebesar. terdiri dari nknnanaanaannkaaananaaan saldo tunai nknnanaanaannkaaananaaan saldo bank nknnanaanaannkaaananaaan mengetahui, tekanan aan kepala sekolah. bendahara bos, tata carrekening pendapatan atau belanja dana bantuan operasional sekolahbantuan operasional sekolah yang diterima bendahara bantuan operasional sekolah, kolom diisi dengan jumlah rupiah bantuan operasional sekolah yang dikeluarkan bantuan operasional sekolahkas bulan. nama sekolah kanankaananna nana desa kecamatan penataan kabupaten kota penataan provinsi kode jay saldo bku bulan. sebesar. terdiri dari prgananaan saldo tunai prgananaan saldo bank prgananaa mengetahui, kanannanaannln aan kepala sekolah. bendahara bos, tata carterima bendaharakeluarkan dana bantuan operasional sekolahbank bulan. nama sekolah begaananaananannanaaana aan desa kecamatan penakaakalall aan kabupaten kota penaaanaananananaanana aan provinsi kode tangga rekening buku uraian penerima| pengeluaran| said a42 bal mengetahui, menanananaannea any aan kepala sekolah. bendahara bos, nip dee eren nip peranan lenan ntar tata carapajak bulan. nama sekolah enanananannananananan aan aan desa kecamatan enanananannananananan aan aan kabupaten kota enanananannananananan aan aan provinsi kode no| tanggal rekening| bukti| uraian penerimaan| pengeluaran saldo lays3 mengetahui, knanaaananaaa ngan kepala sekolah. bendahara bos,rincian objek belanja bulan. nama sekolah kakaanananaanna alan desa kecamatan bekaananaannn aan kabupaten kota bekaananaannn aan provinsi kannannaaanaana naa kode dan nama rekening nnaakaklnnlnnn anna anggaran belanja ann pan nun nun pen eteeeeeeeee ann kode tanggal buku| uraian realisasi jumlah sisa anggaran oop2ey3 mengetahui mekaaknaanannnaaaaaaan kepala sekolah. bendahara bos,antuan operasional sekolahdan smp negeri, kepala skpdkota sukabumibel contoh format laporan realisasi dana bantuan operasional sekolah sati jan pendidikan negeri yang diselenggarakan kabupaten kota. . bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana bantuan operasional sekolah untuk bulan sebagai berikut: jumlah realisasi realisasi bulan jumlah selisih lalu bulan ini rp) rp) sep rumah| belanja aia jumah| laporeeeee, tanggal. kepala satuan pendidikan. tabel surat pernyataan tanggung jawab nomor!: li. nama satuan pendidikan manan nana aan aan maan kode organisasi nomor tanggal dpa skpd annannananananann nana nana nana ann ann ann ann lease sea naas anna kegiatan ann nan panen ann jpnn ann nan nnp pan nnnanannpanyan tanpa papan yang bertanjumlah pendapatan dumtaja bukti bukti bantuan operasional sekolah anggaran pendapatan dan belanja daerah kota sukabumi. hal ini dilaksanakan pemerintah kota sukabumi melalui dinas pendidikan dan kebudayaanpendidikan sekolah dasar dan sekolah menenggaran pendapatan dan belanja daerah kota sukabumi. sukabumi, april wali kota sukabumi, ttd. achmad fahmi |
pas tas provinsi banten peraturan wali kota tangerangitarnya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi peduli lindungi. (la) perusahaan industri orientasi ekspor dan penumpangnya sebagaimana dimaksud pada huruf angka akan dilakukan uji coba protokol kesehatan pada perusahaan perusahaan yang memiliki orientasi ekspor dan domestik untukdaftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh kementerian perindustrian: perusahaan dalam daftar sebagaimana dimaksud pada hurufdan seluruh perusahaan yang mengikuti uji coba inipelaksanaan seminar rapat pertemuan konferensi dapat lakukan secara hybrid yaitu online dan offline deng25x (dua puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan wajib menunjukkan bukti telah vaksinyo0 (dua puluh lima persen), satu meja paling banyak (dua) orang, dan waktu makan paling lama (tigskala kecil diizinkan paling banyak (sepuluh) oranglima puluh persen) dari kapasitas daya tampung rumah ibadah atau (limmelarang anak dibawah umur (dua belaskhitan diadakan dengan dihadiri olehsebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan ketentuan, kegiatan olahraga yang dilakukan secara berkelompokpaling banyak (lima puluh persen) dari kapasitaska masker hanya dapat dilepas ketika melaksanakrestoran rumah makan dan kafe dalam fasilitas olahraga tidak diizinkan menerima makan tempat (dine in), fasilitas penunjang seperti loker, ruang pratama, dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecualipenduduk dengan usia bawah (dua belas) tahun dilarang memasuki sarana olahragatujuh puluhbagi masyarakat yang melakuk dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) d, dan kapal laut, hanya berlaku untuk kedatangan dari luar jawa bali atau keberangkatan dari jawa dan bali luar, untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten dalam jawa bali dapat menunjukkan hasil negatif antigen dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif pcr (h jika baru memperoleh vaksinasi dosis pertama, dan untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksinengan kapasitas paling banyak (lima puluh persen) kecuali untuk: sekolah dasar luar biasa, madrasah ibtidaiyah luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, dan madrasah tsanawiyah luar biasa paling banyak (enam puluh dua persen) sampai dengan (seratus: dan pendidikan anak usia dini paling banyak (tiga puluh tigahuruf dan huruf diubah dan diantara dan disisipkan (satu) yakni (la):pengaturan masuk dan pulang sertad.perusahaan yang termasuk dalam katagori sektor sesuai huruf dan huruf wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina |
kota sukabumi dn,bersubsidikebutuhankebutuhans pupuk sp rp. perks pupuk rp. perks pupuk npk rp. perks: pupuk. pupuk urea 50kg, pupuk sp 50kg, pupuk 50kg, pupuk npk atau kg, pupuk organik 40 kerala bagian hukum ba9kota sukabumi, setda han mukmin mpkebutuhan pupuk bersubsidi tahun anggaran menurut jenis pupuk, jumlah, dan sebaran kecamatan kebutuhan pupuk bersubsidi menurut sub sektor jenis pupuk ton) sektor tanaman pangan hortikultura perkebunan peternakan ran woyla budidaya kebutuhan pupuk bersubsidi menurut jenis pupuk, jumlah, dan sebaran kecamatan jenis pupuk (ton) kecamatan warudoyong gunung puyuh circle ditambang baros lembursitu cibeureum pupuk . kebutuhan pupuk bersubsidi menurut sub sektor, jenis pupuk, dan sebaran bulan satuan ton urea sza0o |sp |za 7a. orr nik 1a. s.so jumlah pupuk jenis pupuk urea tanaman pangan 7a. hortikultura a11 perkebunan peternakan perikanan budidaya jumlah pupuk jenis . jenis pupuk sp tanaman pangan hortikultura perkebunan peternakan perikanan budidaya jumlah pupuk jenis pupuk tanaman pangan hortikultura perkebunan peternakan perikanan budidaya jumlah pupuk jenis . jenis pupuk npk sub sektor setahun jan mar april juni juli agus sept tanaman pangan hortikultura perkebunan peternakan perikanan budidaya jumlah pupuk jenis pupuk organik tanaman pangan hortikultura perkebunan peternakan perikanan budidaya jumlah pupuk 1a.t0 tes kebutuhan . kebutuhan pupuk urea bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran satuan ton warudoyong |launungpuyun eror soo s.6o jermramang o.s0 5s baros lem berseru as.io sub sektor tanaman pangan warudoyong |aunungpuyun sio sea leo s5o8s s.o4 sio jombang ati6 oas 5s baros asas o1a7 lem berseru isa aa10 lcimkurkum sub. sub sektor hortikultura warudoyong jero os8 o.s6e o2o o.so |orang o0s o21 o21 5s ros o.s8 1a8sp bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran satuan ton warudoyong |gunungpuyuh lahore .s0 .so |tayang ros lembursitu |cb drum sub sektor tanaman pangan warudoyong |aunungpuyum a05 os1 jerome ssc1 a05 jerman 7e5 os1 baros |izi6 lem bur situ &s2 |emeurkrum s5.s8 s.ss sub. sub sektor hortikultura warudoyong aro ros oesbersubsidi sektor pertanian tahun anggaran satuan ton warudoyong |aunungpuyun laras lai jcmamang 5s isa ros lem ratu a83 dona lasrurrum a53 a40 sub sektor tanaman pangan warudoyong |aunungpuyun o18 jerome os4 os1 oas |memang 7a7 5s ros o1s lem burst bsrurrum sa9 a50 a68 sub. sub sektor hortikultura warudoyong |crore o11 o00s o0s ros o22 ois sub sektor perkebunan warudoyong ooh lo. fl. lo. lnpk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran satuan ton warudoyong |ainun guru |crore jcomramana bands lem burst lci bku rum sub sektor tanaman pangan warudoyong |aunungpuyun sa6 before a41 |orang os4 barnes (iem burst |comeurkum sub. sub sektor hortikultura warudoyong |gunungpuyuh o14 o9a o11 eror o49 oss o9s o.3a ros os8 o14 o29 sub sektor perkebunan warudoyong goyah ooorganik bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran satuan ton warudoyong |aunungpuyuh o.s0 before o.s0o o.s0 o.6eo |orang o.so o.s0 5s ros lem burst rubrum a70 mai solo tato a20 mas a70 soo sub sektor tanaman pangan gunungpuyuh oas sekte oas osa osa jerramang o1s oas ora ooa5 ros os4 ois lem itu cibeureum sub. sub sektor hortikultura warudoyong eror o0os 5s ros o21 o2a oai7 omar a00 dan o72 ose nas doa los 0s0 sub sektor perkebunan warudoyong oo sudah lo. lo. lo. sub sektor peternakan warudoyong oo. o.ool on.l .il . on. lol gunung puyuh |ditambang .o.o. n.ol ono . . on. ion. baros io. o.o.l in. on.l ooh so. ol. . lembursitu oo. tool on.loon.ol .il sn. on. iii cibeureum jumlah ho io lo po) sub sektor perikanan budidaya warudoyong oo. o.ool on.l .il . on. lol gunung puyuh circle tea |ditambang .o.o. n.ol ono . . on. ion. baros .oo. nol a.l . lo. . |. . lo. lembursitu |. nol a.l .l. . |. . cibeureum jumlah ho io lo po) sukabumi, desember walikota sukabumi, ttd. moh. musik abdussyukur |
tanrumah ibadah yang tidak memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, melanggar kapasitas daya tampung rumah ibadah paling banyak (lima puluh persen) atau (lima puluh) orang dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (la) setiap rumah ibadah yang melanggar larangan untuk melakukan kegiatan keagamaan rumah ibadah dan atau tempat tertentu selama pemberlakuan pelaksanaan psbb dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politikrakyyang melanggar pembatasan jumlah orang paling banyak (tujuhpsbbperingatan tertulis dan atau penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan. pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada berupa peringatan tertulis dilakukan oleh dinas pendidikan dan penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan dilakukan secara bersama sama oleh dinas pendidikan, satpol dan dapat didampingi oleh kepolisian. ketentuan (1b)cmaksimal pengunjung makan 25y625x (dua puluh lima |
pas tan provinsi bantetradisional yang menjual barang non kebutuhan sehari hari1b) huruf dan dengan menerapkan protokol kesehatan, menggunakan aplikasi peduli lindungi mulai tanggal september pengaturan masuk dan pulang, serta makan karyawan tidak bersamaan(lima puluhlima puluh |
kota sukabumi rms tahun nomor peraturan walikota sukabumi tanggal meikeputusan menteri pertanian nomor pts ot. tentang pedoman pengawasan pengadaan, peredaran,.walikota sukabumian lini atau pengecer resmdan udang adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan, za, npk, dan pupuk organik dalam negeri. penyalur. penyalur lini iii atau distributor yang selanjutnya disebut, pembudidaya ikan dan udang, dan atau kelompok tani melalui pengecer resmi yang ditunjuk. penyaluran lini atau pengecer resmi yang selanjutnya disebut pengecer resmi adalah perorangan, kelompok tani, atau badan usaha baik yang berkedudukan kecamatan dan atau kelurahan secara langsung hanya kepada petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan udang, dan atau kelompok tani. kelompok tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak, atau pembudidaya ikan atau udangdan atau, dan pengecer resmi adalah daerahan organik urea, superphos, za, npk polska dan kujang), dan pupuk organik dalam kemasan kg, kg, atau oleh pengecer resmgudangkomisi. komisi pengawaskepala daerah. bab jenis dan peruntukan pupuk bersubsidi jenis pupuk bersubsidi terdiri dari pupuk an organik, meliputi urea, superphose, za, dan npk. pupuk organik yang diproduksi atau diadakan oleh produsen.. bab iii alokasi pupuk bersubsidi tahanan pangan serta alokasi pupuk bersubsidi tahun berdasarkanlapangan atau petugas pada dinas. apabila terdapat kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi daerahapabilgecer resm ini. produsen, distributor,yaitu tepatjenis, jumlah, mutu, tempat, waktu, dan harga sesuai het, serta sasaran peruntukannya lini iv. tanggung jawabwilayah tanggung jawabnyawilayah tanggung jalannya kepada produsen dengan tembusan kepada kepala daerah, kp3, dan kepala dinas paling lambat tanggal maret pada tahun berjalan. pengecer resmi wajib melakukan pencatatan dan penyusunan daftar petani atau kelompok tani wilayah tanggung jawab dan harus disahkan oleh lurah petugas pada dinas petugas teknis lapangan setempat dan diselesaikan paling lambat tanggal desember paling lambat bulan april pengecer resmp rp. per kg. pupuk npk polska rp. per kg. pupuk npk kujang rp. per kg. pupuk organik rp. , perkudang atau pengecer resmi secara tunai. bab vania. bab pengawasan dan pelaporan kepala daerah membentuk kp3 yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah skpd) terkait sesuai kebutuhan. kp3 sebagaimana dimaksud pada bertugas melakukan pengawasan terhadap penyaluran, pendayagunaan, dan pemanfaatan pupuk bersubsidi lapangan, khususnya oleh petani atau kelompok tani daerah sesuai dengan prinsip (enam) tepat. kp3 sebagaimana dimaksud padaserta melaporkan kepada kepala daerah dengan tembusan disampaikan kepada produsen selaku penanggung jawab wilayah. kp3 sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh, dan tenaga bantu pengendali organisme pengganggu tanaman tb pop). bab v,(enam) tepat (jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu, dan harga sesuai het serta sasaran peruntukannya) wilayah tanggung jawabnya. kepala daerahkp3kerjanya serta. serta melaporkan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada produsen selaku penanggung jawab wilayahnya. kp3 dalam melaksanakan tugasnya dibantu penyuluh pertanian lapangan ppl) dan harian lepas penyuluh pertanian lapangan thl ppl) dan pengendalian organisme pengganggu tanaman pop). guna menghindari terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi, kepala daerah melalui kp3 sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf wajib membantu kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi wilayah kerjanya. kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi, dan pengecer resmi dilakukan oleh kp3. dalam hal adanya bukti kuat enyidik pegawai negeri sipil ppn) dan atau aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab vii evaluasi dan pelaporan evaluasi atas pengadaan, penyaluran, dan pemanfaatan pupuk bersubsidi daerah dilaksanakan setiap bulan oleh kp3. kepala daerah dan dinas serta kp3pengecer resmi wajib menyampaikan laporan pengadaan,kp3 menyampaikan pelaporan hasil pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunakan pupuk bersubsidi untuk sektor kepala daerah. kepala daerahsebagaimana dimaksud pada kepada gubernur jawa barat. bab viiiei walikota sukabumi, cap. ttd. moh. musik abdussyukur diundangkan sukabumi pada tanggal memukmin ane berita daerah kota sukabumi tahun nomor |
kota sukabumi na tahun nomor peraturan walikota sukabumi tanggal aprileny salinan nomor pendapatan, pengelolaan keuangan, dan asetdua atasupt pbb dan bpt adalah unsur pelaksana teknis pada dinas.kepala upt pbb dan bpt adalah. bab pembentukan dengan peraturan walikota ini dibentuk upt pbb dan bpt pada dinas. bab iii kedudukan, tugas pokok, dan fungsi bagian pertama kedudukan upt pbb dan bpt adalah unsur pelaksanaberada bawah serta bertanggung jawab kepada kepala dinas. bagian kedua tugas pokok upt pbb dan bpt mempunyai tugas pokok melaksanakan. bagian ketiga fungsi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam upt pbb dan phi mempunyai fungsi pelaksanaan tugas teknis pada dinas dalam perencanaan, penanganan, danmbinaan terhadap seluruh perangkat upt pbb dan bpt:bb dan bptbb dan bpt bagian pertama kepala upt kepala upt pbb dan bimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan upt pbb dan bptdanpengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan. melaksanakan pengelolaan, pelayanan, dan penagih monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas upt pbb dan bpt, membina dan memotivasi seluruh pegawai lingkungan upt pbb dan bpt dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja, mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan dinas instansi lembaga lainnya dan plat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, membuat program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya, memberikan saran pertimbangan kepada kepala dinas melalui sekretarispertanggungjawabkan tugas upt pbb dan bptbb dan bptupt pbb dan bpt dibantu oleh kepala subbagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional. bagian keduapbb dan bptbb dan bpt, cc. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan upt pbb dan bpt, pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan upt pbb dan bpt, penyusunan bahan laporan kegiatan upt pbb dan bpt. bab eselonering eselonering upt pbb dan bptbb dan bbb dan bbb dan bptpbb dan bptpbb dan b pbb dan bpt. bagian kedua pelaporan pimpinan dan pengelola pada upt pbb dan bptapabila kepala upt pbb dan bpt tidak berada tempat, kepala subbagian tata usaha mewakili kepala upt pbb dan bpt. apabila kepala upt pbb dan bpbb dan bpbb dan bpbb dan bpt dibuat oleh sekretaris dinas. kepala upt pbb dan bbb dan bpt setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. kepala upt pbb dan bdakota sukabumi jj| mukmin ane"a49720210199901 oo1an struktur organisasi upt pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kepala dinas kepala upt jabatan kepala subbagian fungsional tata usaha sukabumi, april walikota sukabumi, ttd. moh. musik abdussyukur |
kota sukabumi esa tahun nomor peraturan wali kota sukabumi tanggal mei2019tas wali kota sukabumi provinsi jawa barat peraturan wali kota sukabumiwali kota sukabumi, menimbang bahwa untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah yang berasal dari pegawai lingkungan pemerintah daerah kota sukabumi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pengaturan mengenai pengumpulan, penggunaan, dan pengembangan zakat profesi, infak, dan sedekah dimaksud, bahwa untuk kepastian hukum dalam pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah sebagaimana dimaksud pada huruf maka perlu menetapkan peraturan wali kota sukabumimemutuskan: menetapkan peraturan wali kota tentang pengelolaan zakat profesi, info, dan sedekah dari pegawaidalah pegawai yang beragama islamakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yangataubukan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan luar zakat untuk kemaslahatan umum. pengelolaan zakat, infak, dan sedekah adalah serangkaian kegitan yang meliputibadan. badan amil zakat nasional kota sukabumi yang selanjutnya disebut panas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat daerah. unit pengelolabertindak. mushoddig adalah seorang muslim yang bersedekah. bab maksud, tujuan, dan sasaran maksud pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dari pegawai yaitu: menggali potensi zakat, infak, dan sedekah dari pegawai, dan melaksanakan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. tujuan pengaturan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dari pegawai adalah: mendorong pegawai untuk menunaikan kewajiban pembayaran zakat profesi, memfasilitasi. memfasilitasi pegawai yang dengan kekhasannya memberikan infak dan sedekah, cc. memberikan pelayanan kepada pegawai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran zakat profesi, infak, dan sedekah, meningkatkan manfaat zakat profesi, infak, dan sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. sasaran pengumpulan zakat profesi, infak, dan sedekah adalah pegawai. bab iii organisasi pengelola dalam rangka pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah lingkungan pemerintah daerah dibentuk panas dan upz. pembentukan panas dan upz sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. upz lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleh panas yang beranggotakan unsur perangkat daerah. dalam. dalam hal upz pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada belum terbentuk, panas dapat memungut langsung zakat profesi kepada mulai. pemungutan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari surat perintah pembayaran dana langsung tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja perangkat daerah setiap bulan rekening zakat panas kota sukabumi pada bjb banten cabang sukabumi. upz sebagaimana dimaksud dalam bertugas mengumpulkan zakat profesi, infak, dan sedekah dari pegawai dan menyebarkannya panas. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upz bertanggung jawab kepada: panas, mengenai pertanggungjawaban kinerja dan laporan keuangan, dan wali kota melalui sekretaris daerah mengenai pertanggung jawaban kinerja dan laporan keuangan. bab mekanisme pengumpulan dan pengembangan zakat profesi dikumpulkan dari setiap pegawai yang mendapat penghasilan paling sedikit (empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan. besaran. besaran zakat profesi sebagaimana dimaksud pada yaitu sebesar (dua koma lima persen). penghasilan sebagaimana dimaksud pada bersumber dari: tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja, jasa pelayanan, dan tunjangan profesi. dalam hal pegawai mempunyai penghasilan lebih dari (satu) sumber sebagaimana dimaksud pada sumber penghasilan dimaksud dijumlahkan. apabila jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pegawai dimaksud menjadi mulai zakat profesi. pemotongan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh bendahara perangkat daerah masing masing, kemudian disetorkan kepada rekening zakat sebagaimana dimaksud dalam selain zakat profesi sebagaimana dimaksud dalam pegawai secara ikhlas dapat menyalurkan infak dan sedekah panas melalui upz pemerintah daerah. upz menyetorkan seluruh setoran zakat profesi, infak, dan sedekah kepada bazaar. upz jawab sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam rangka meningkatkan kinerja pengumpulan zakat profesi, infak, dan sedekah, panas dapat menyelenggarakan sosialisasi, internalisasi, workshop, seminar, dan atau ceramah. bab pembiayaan seluruh biaya yang diperlukan untuk operasional upz, bersumber dari pos alilin panas serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. bab koordinasi dalam rangka pengumpulan dan pengembangan pemungutan zakat profesi, infak, dan sedekah, upz melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan panas. bab vii monitoring, evaluasi, dan pelaporan sekretaris daerah melakukan monitoring dan evaluasi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat profesi, infak, dan sedekah dari pegawai lingkungan pemerintah daerah. upz. upz melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat profesi, infak, dan sedekah kepada panas dengan tembusan disampaikan kepada wali kota melalui sekretaris daerah setiap (tiga) bulan. bab viii pembinaan, pengawasan, dan pengendalian wali kota, sekretaris daerah, dan panas fasilitasi, sosialisasi, dan edukasnitida kota sukabumi, cin setda, neraka mukmin nip. |
( uundang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, untuk memenuhi hak hak warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan, perlu diatur ketentuan penerimaan peserta didik baru pada taman kanak kanak raudhatul athfal dan sekolah madrasah agar dapat dilaksanabersama menteri pendidikan nasional dan menteri agama nomor. vi pb dan nomor. ma tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak kanak roudhatul athfal butanol athfal dan sekolah madrasahuntuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan. perpindahan peserta didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah madrasah yang satu sekolah madrasah yang lain pada jenjang yang sama. surat keterangan hasil ujian nasional shun), dan surat keterangan yang berpenghargaan samrovinsi adalah dinas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pendidikan provinsi daerah istimewa yogyakarta. kanwil kementerian agama provinsi adalah kantor wilayah kementerian agamaurusan pendidikan kabupaten kota se provinsi daerah istimewa yogyakarta. taman kanak kanak yang selanjutnya disebut adalah salah satu bentuk pendidikan prasekol: raudhatul athfal yang selanjutnya disebut adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah madras bawah pembinaan kanwil kementeriarovinsi:kementerian agama provinsi daerah istimewa yogyakarta,agar memperoleh layanan pendidikangubernur ini.. cc dan status sosial (kemampuan finansial). bab iii persyaratan bagian kesatu tk ra syarat calon peserta didik baru tk ra adalah: anak yang berusia (empat) tahun sampai dengan (lima) tahun untuk kelompok aj: anak yang berusia (lima) tahun sampai dengan (enam) tahun untuk kelompok bagian kedua sd mi syarat calon peserta didik baru kelas sd mi, adalah: anak yang berusia (tujuh) tahun sampai dengan (dua belas) tahun wajib diterima: anak yang berusia (enam) tahun dapat diterima. bagian ketiga smp m syarat calon peserta didik baru kelas vii smp m ts: anak yang telah tamat lulus sd sdb slb tingkat dasar mi program paket aj, memiliki ijazah stub dan shun atau surat keterangan yang berpenghargaan sama, berusia paling tinggi (delapan belas) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru. bagian keempat sekolah menengah madrasah aliyah syarat calon peserta didik baru kelas sma ma: anak yang telah lulus21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran baru. syarat calon peserta didik baru kelas smk mak: anak yang telah lulus tamat (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun pelajaran barugian kelima sekolah luar biasa syarat calon peserta didik baru klb, anak yang berusia minimal (empat) tahun atau lebih disesuaikan dengan kekhususan anak. syarat calon peserta didik baru kelas sdb, anak yang berusia telah berusia (tujuh) tahun atau lebih disesuaikan dengan kekhususan anak. syarat calon peserta didik baru kelas vii small: anak yang telah tamat lulus sdb sd inklusi: dan memiliki ijazah stub, shun atau surat keterangan yang berpenghargaan sama. syarat calon peserta didik baru kelas small small: anak yang telah lulus small smp inklusi, dan memiliki ijazah dan shun atau stub bagi yang hanya mengikuti ujian sekolah atau surat keterangan yang berpenghargaan samamadrasah. kegiatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai jadwal kalender pendidikan. tahapan pelaksanaan ppdb meliputi: publikasi masyarakat, pendaftaran, seleksi: pengumuman hasil seleksi: dan pendaftaran ulang. bagian kedua pendaftaran pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan sekolah madrasah yang bersangkutan dan dilaksanakan sesuai jadwal yang akan ditentukan lebih lanjut oleh dinas provinsi. setiap calon peserta didik baru yang mendaftarkan diri pada sekolah madrasah tertentu, wajib menyerahkan shun surat keterangan berpenghargaan sama yangbaru smp terbuka dilaksanakan tempat kegiatan belajar tkb) atau sekolah induk.tiga seleksi seleksi calon peserta didik baru kelas sd mi dilakukan berdasarkan usia dan tidak harus telah mengikuti tk ra klb. seleksi calon peserta didik baru kelas vii smp m dilaksanakan menggunakan nilai rata rata shun sd mi sdb program paket seleksi calon peserta didik baru kelas sma ma dilaksanakan menggunakan nilai rata rata shun smp m ts small program paket seleksi calon peserta didik baru kelas smk mak dengan seleksi shun smp m ts small program paket dan dapat mempertimbangkan bakat serta kemampuan peserta didik. seleksi pada slb dapat melalui serangkaian tes psikologi yang relevan. seleksi pada sdb tidak harus telah mengikuti tk ra klb: tk ra paling banyak (dua puluh empat): sd mi paling banyak (dua puluh delapan): smp m paling banyak (tiga puluh dua), sma ma paling banyak (tiga puluh dua): smk mak kelompok pertanian dan kehutanan, teknologi dan industri, kesehatan, bisnis dan manajemen, dan kelompok pariwisata paling banyak (tiga puluh dua). kelompok seni dan kerajinan untuk program keahlian seni pedalangan, teater, seni tari dan seni musik paling banyak (dua puluh empat):. sekolah luar biasa slb) klb paling banyak (lima), sdb paling banyak (lima): small paling banyak (delapan): small small paling banyak (delapan). ketentuan batas minimal jumlah peserta didik setiap rombongan belajar kelas diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati walikota. bagian kelima prestasi non akademikhun yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat ppdb. penambahan nilaikab kota, dinas provinsi, kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian agama dan atau induk organisasi ditetapkan sebagai berikut: bersifat kompetitif::: juara diberi tambahan nilai juara diberi tambahan nilai juara iii diberi tambahan nilai bersifat nonkompetitif olahragainat mata pelajaran, calon peserta didik yang mewakili eksibisikompetitif yang diselenggarakan instansi lembaga lain milik pemerintah sesuai kompetensinya dengan ketentuan sebagai berikut:penambahan nilai prestasi non akademik pada penerimaan peserta didik baru smp m dan sma ma dilakukan dengan cara menambahkan jumlah nilai shun dengan nilai prestasi non akademik kemudian dibagi jumlah mata pelajaran dalam shun: pengesahan sertifikat penghargaan prestasi olah raga seni kreativ dan provinsi oleh dinas provinsi, dan prestasi tingkat kabupaten kota oleh dinas kabupaten kota sekolah asal. penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan oleh dinas kabupaten kota sesuai dengan wilayah sekolah yang ditujutigagian keenam program percepatan belajar calon peserta didik baru yang mengikuti program percepatan belajar harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam dan serta memiliki kecerdasan luar biasa yang dibuktikan dengan berpotensi akademik dan tes psikologi. bab biaya dan pemantauan sekolah dilarang memungut biaya ppdb slb, sd mi, dan smp m kepada calon peserta didik baru. biaya ppdb pada tk rasa ma, dan smk diatur oleh bupati walikota. bagi calon peserta didik baru yang mengalami hambatan ekonomi dengan bukti surat keterangan yang sah dari pejabat yang berwenang, diberi keringanan atau dibebaskan dari semua biaya. dinaspertama masuk sekolah madrasah hari pertama masuk sekolah ditetapkan senin minggu ketiga bulan juli tahun peldankelas xi, xii sma ma, small dan smk, pada saat (tiga) hari pertama masuk sekolah diisi kegiatan pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. bab vii penerimaan peserta didik pindahanpeserta didik anak pegawai negeri sisi tni polri yang dimutasikan harus menunjukkan melengkapi surat pindah tugas orang tua wali peserta didik yang bersangkutan dan surat rekomendasi dari dinas kabupaten kota asal, peserta didik anak bukan pegawai negeri sipil tni polri harus dan surat rekomendasi dari dinas kabupaten kota asal:yang berwenang:direktorat jenderal pendidikan menengah, kementerian pendidikan dan kebudayaanpendidikan dasar atau direktur jenderal pendidikan menengah:perpindahan peserta didik padamadrasah asal dan kepala sekolah madrasah yang dituju agar memberi kemudahan atas mutasi tersebut. peserta didik yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada dapat diterima, selama daya tampung belum mencapai batas maksimal. ketentuan lebih lanjut persyaratan dan alasan pindah peserta didik sebagaimana pada diatur oleh bupati walikota. bab viii lain lain sekolah madrasah wajib menyiapkan jadwal pelajaran sebelum hari pertama masuk sekolah. kepala sekolah madrasah harus menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah ras) tahun pelajaran baru sebelum melaksanakan ppdb. pakaian seragam dan sarana sekolah madrasdan pakaian praktik untuk smk tertentudilarang melakukan intervensi dalam penerimaan peserta didik baru.rovinsi kanwil kementerian agama provinsi. pengaturan dan persyaratan calon peserta didik baru sbi rabi berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia. sekolah dapat menerima calon peserta didik barubaru tanpa mengikuti seleksi bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi bidang seni, kreativitas dan olah raga sesuai dengan bidang unggulan sekolah dimaksud. penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut oleh bupati walikota.b sanksi setiap penanggungjawab sekolah madrasah yang melanggar ketentuan dalam sampai dengan dan sampai dengan peraturan gubernur ini dikenakan sanksi, berupa sanksi administrasi teguran lisan oleh pejabat yang berwenang. setiap penanggungjawab sekolah madrasah yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud dalam peraturan gubernur ini dikenakan sanksi, berupa sanksi administrasi teguran tertulis oleh pejabat yang berwenang. babmperjelas melaksanakan peraturan daerah nomor tahun tentang perlindungan dan pemenuhan hak hak penyandang disabilitas yang mengatur, perlu adanya aturan lebih lanjut khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif,agar pelaksanaan pendidikan inklusif lebih berdaya guna dan berhasil ndidikan inklusif.tenaga kependidikan adalah personil yang mendukung terselenggaranya pendidikan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. pusat sumberdaerah adalah daerah istimewa yogyakarta. kabupaten kota adalah kabupaten dan kota wilaykabupaten kota. pemerintah kabupaten kota wajib, tersedianya tenaga pendidik termasuk guru pembimbing khusus dan tenaga kependidikan pendidikan inklusif, tersedianya sarana prasarana pendidikan inklusif, dan tersedianya pembiayaan pendidikan inklusif. setiap satuan pendidiantara lain epilepsi memiliki gangguan motorik, ilmemiliki perilaku menyimpang dari norma sosial dan agama, memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa, anak yang hidup jalanan, gg. pekerja anak, korban kekerasan: korban bencana alam dan atau bencana sosial, pemerintah kabupaten kota dapat membentuk pusat sumber pendidikan inklusif. pemerintah daerah dapat membantu tersedianya pusat sumber pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada yang bertugas memberikan advokasi, konsultasi, assessment dan koordinasi pelaksanaan pendidikan inklusif kabupaten kota. memberikan fasilitasi peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan layanan pendidikan inklusif untuk pelaksanaan pendidikan inklusif kabupaten kota. dinas dan satuan organisasi perangkat daerah kabupaten kota yang mempunyai tugas bidang pendidikan melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi pelaksanaan teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif kabupaten kota diatur dengan peraturan bupati walikota, paling lama (satu) tahundoman penanganan sampah dan perizinan usaha pengelolaan sampah, dan kompensanganan sampah, perizinan usaha pengelolaan sampah, dan kompensasi lingkungan. bab ketentuan umum dalam peraturan gubernur ini,semua perlakuan terhadap sampah yang meliputi pemilahan sampah, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampahreduce, reusepenanggung jawab pengelola kawasan adalah penanggung jawab pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khususskpd adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani persamabab pedoman penanganan sampah bagian kesatu pemilahan sampah pemilahan sampah sumber sampah atau tps dilakukan dengan memisahkan menjadi paling sedikit (tiga) jenis sampah, yaitu: sampah yang mudah terurai, meliputi, sampah yang dapat digunakan kembali dan sampah yang dapat didaur ulang, dan cc. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun sampah yang telah terpilih sebagaimana dimaksud pada harus ditampung dalam wadah sampah berdasarkan jenis sampah. penanggung jawab dan atau pengelola kawasan wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah kawasan yang bersangkutan. sampah selain sebagaimana yang dimaksud pada karena jenis dan ukuran yang tidak memungkinkan ditempatkan pada wadah sumber sampah atau tps langsung dibuang test khusus dan atau tpa. pemilahan sampah tps 3r, test, dan tpa dilakukan dengan memisahkan sampah menjadi (lima) jenis sampah yang meliputi: sampah yang mengandungbagian kedua peradaban sampah kawasan peradaban sampah harus disesuaikan dengan jenis sampah yang telah dipilah. wadah sampah harus diletakkan tempat yang mudah dijangkau dalam proses operasional pengumpulan dan pengangkutan. ukuran wadah sampah disesuaiperadaban sampah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan: pola individual, atau pola komunal. pola individual sebagaimana dimaksud pada huruf adalah peradaban sampah yang dimiliki sendiri oleh rumah, toko atau bangunan. pola komunal sebagaimana dimaksud pada huruf adalah peradaban sampah dengan menggunakan wadah sampah bersama yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa rumah bangunan peradaban sampah dengan pola individual sebagaimana dimaksud pada huruf dan dilakukan kawasan pemukiman, pertokoan, perkantoran, hotel dan bangunan besar lainnya. peradaban sampah dengan pola komunal sebagaimana dimaksud pada huruf dan dilakukan kawasan pemukiman padat dengan tingkat ekonomi rendah, rumah susun dan atau kawasan yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses operasi pengumpulan. wadah sampah disediakan: masyarakat, pengelola kawasan, cc. pengelola sampah swasta, atau pemerintah daerah: penyediaan wadah sampah harus memenuhi standar teknis wadah sampah, terdiri dari: tidak mudah rusak dan kedap air, ekonomis dan mudah diperoleh dan atau dapat dibuat oleh masyarakat, ringan dan mudah diangkat sehingga memudahkan operasional pengangkutan, memiliki t kembali, untuk sampah yang dapat didaur ulang, dan untuk sampah lainnya minimal (tiga) hari serta (satu) hari untuk sampah yang mudah terurai,bagian ketiga pengumpulan sampah kegiatan pengumpulan sampah dilakukan: skpd kabupaten kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persamaan dengan menyediakan tps dan atau tps pada wilayah permukiman, lembaga kemasyarakatan lingkungan (rt rw), cc. penanggung jawab pengelola kawasalat pengumpul sampah terpilih dan atau tps, tps 3r, atau pengelola sampah swasta. lembaga kemasyarakatan lingkungan atau penanggung jawab pengelola kawasan dapat melakukan pengumpulan sampah dari sumber sampah tps dan atau tps kawasan secara mandiri atau bekerja sama dengan pengelola sampah swasta. sarana pengumpulan sampah untuk kawasan permukiman dan kawasan industri berupa gerobak motor sampah, atau mobil lintas. sarana pengumpulan sampah untuk kawasan komersial dan kawasan khusus menggunakan gerobak motor sampah. tps harus memenuhi standar teknis yang terdiri daristandar tentang tps, tps 3r, dan alat pengumpulempat pengangkutan sampah pemerintah kabupaten kota bertanggung jawab melaksanakan pengangkutan sampah dari tps dan tps test atau tpa. penanggung jawab pengelola kawasan secara mandiri atau bekerja sama dengan pengelola sampah swasta wajib melakukan: pengangkutan sampah dari tps atau tps kawasan test atau tpa, dan pengangkutan residu sampah kawasan dari tps kawasan tpa. pengangkutan sampah harus dilakukan paling sedikit (dua) kali dalam (satu) minggu. pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam tps 3r, test dan atau tpa dengan menggunakan kendaraan khusus angkutan sampah. sarana pemindahan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada berupa truk angkutan sampah. truk angkutan sampah sebagaimana dimaksud pada paling sedikit harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari: tertutup, tidak menimbulkan bau, tidak mencemarkan air lindi, dan bersih. pedoman mengenai tata cara pemindahan dan pengangkuttandar alat angkutskpd melakukan pengawasan dan menerima pengaduan atas penggunaan alat pengangkut sampah yang tidak memenuhi standar. skpd memberikan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang menggunakan alat angkut sampah yang tidak memenuhi standar, dan atau menyebabkan sampah berceceran selama proses pengangkutan sampah. bagian kelima pengolahan sampah pengolahan sampah dilakukan tps 3r, test, danemerintah daerah bertanggung jawab atas pengolahan sampah lintas kabupaten kota tpa regional. pelaksanaan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada dapat dikerjasamakan atau diselenggarakan pengelola sampah swasta. pengolahan akhir sampah lintas kabupaten kota dilakukan tpa regional yang dikelola pemerintah daerah. bab penanganan sampah tpa regional aktivitas penanganan sampah tpa regional meliputi: pemilahan sampah, pengomposan sampah (organik), daur ulang sampah non (non organik), memproses sampah menjadi energi, dan atau pengurusan penimbunan sampah residu dari proses atas lokasi pengurusan atau penimbunan. sampah yang masuk tpa regional harus melalui petugas registrasi guna dicatat jumlah, jenis, dan sumber sampah serta waktu pencatatan. berdasarkan pencatatan sebagaimana dimaksud pada petugas tpa regional: menghitung dan menetapkan besaran retribusi yang harus dibayar pengangkut sampah, dan menentukan area pembuangan dalam lokasi tpa regional. pengangkut sampah harus membayar retribusi sesuai dengan berat volume sampah. petugas tpa regional mengarahkan pengangkut sampah untuk membawa sampah menuju: area memposting untuk jenis sampah yang dapat terurai, area daur ulang untuk jenis sampah tidak dapat terurai yang meliputi sampah yang dapat didaur ulang maupun guna ulang, area untuk pemrosesan energi, dan area pengurusan untuk jenis sampah residu atau yang tidak dapat dimanfaatkan kembali. dalam hal sampah yang masuk tpa regional belum terpilih maka pengangkut sampah wajib membayar retribusi dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. besar nilai denda sebagaimana dimaksud pada adalah (tiga) kali besaran retribusi. petugas tpa regional mengarahkan pengangkut sampah untuk membawa sampah menuju area pemilahan apabila pada saat pemilahan terdapat sampah maka sampah dibawa menuju area transit untuk diangkut luar tpa regional pengumpul limbah b3. bab perizinan pemerintah kabupaten kota dan pengelola sampah swasta yang melakukan usaha pengelolaan sampah lintas kabupaten kota wajib memiliki izin pengelolaan sampah dari gubernur. jenis usaha pengelolaan sampah lintas kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan atau pemanfaatan sampah tpa regional. untuk memperoleh izin pengelolaan sampah lintas kabupaten kotasyarat administratif ktp akta pendirian tidak berlaku bagi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota (cukup mendasarkan peraturan daerah tentang kelembagaan). bentuk dan isi surat permohoizin pengelolaan sampah lintas kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam berlaku selama usaha pengelolaan sampah beroperasi. pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dilarang memindahtangankan izin kepada pihak lain. bab kompensasi lingkungan pemerintah daerah melalui program kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinyapa regional. bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam meliputi: biaya kesehatan dan pengobatan, pemulihan lingkungan, relokasi, biaya kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung akibat fungsi lingkungan tidak sesuai lagi dengan peruntukannya. pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan apabila fungsi lingkungan tidak sesuai lagi dengan peruntukannya. relokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam hal terdapat permukiman dalam radius dari batas terluar lokasi tpa. bab vii pembinaan dan pengawasan dalam hal terdapat pelanggaran atas ketentuan pedoman penanganan sampah yang ditemukan pada saat pengawasan, skpd memberikan teguran kepada pengelola sampah disertai pemberian tenggang waktu untuk pengelola sampah memperbaiki standar penanganan. pengelola sampah wajib melaporkan perbaikan standarskpdskpd menjatuhkan sanksi pembekuan izin. jika pengelola sampah tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu (tiga) bulan sejak pembekuan izin, gubernur berwenang mencabut izin pengelolaan sampbab pemilahan sampah definisi operasional definisi operasional aspek pemilahan sampah dalam sistem penanganan sampah adalah merupakan kegiatan penangandari sumber sampah sampai dengan pembuangan akhir: pemilahan berarti upaya untuk memisahkan sekumpulan dari sesuatu yang sifatnya heterogen menurut jenis atau kelompoknya sehingga menjadi beberapa golongan yang sifatnya homogen. budihardjo menyatakan bahwa:. tujuan pemilahan dimaksudkan agar mempermudah pengangkutan, dimana setiap tempat aktivitas melakukan pemilahan, sehingga pengangkutan sampah menjadi lebih teratur. hal ini karena tidak efisien jika pemilahan dilakukan tpa, karena ini akan memerlukan sarana dan prasarana yang mahal. oleh sebab itu, pemilahan harus dilakukan sumber sampah seperti perumahan, sekolah, kantor, puskesmas, rumah sakit, pasar, terminal dan tempat tempat dimana manusia beraktivitas. sehingga kunci keberhasilan program daur ulang ada pada pemilahan awal.milahan sampah berupa kegiatan penanganan dan pemisahan sampah sumbernya, sebelum kegiatan pengumpulan, merupakan hal yang kritis karena ikut menentukan langkah pengelolaan berikutnya. penanganan sampah sumbernya adalah semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan sebelum sampah ditempatkan dalam kontainer untuk kegiatan pemilahan sampah dilakukan berdasarkan paling sedikit (tiga) jenis sampah, yaitudan. selain pemilahan sampah tersebut, dapat pula dilakukan berdasarkan paling sedikit (lima) jenis sampaheperti: dan sampah lainnya, yaitu residu. persyaratan sarana pemilahan berkaitan dengan peradaban yang didasarkan pada: volume sampah: jenis sampah: penempatan: jadwal pengumpulan: dan jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan pedoman pedoman dalam kegiatan pemilahan adalah sebagai berikut pemilahan dilaksanakan mulai dari sumber sampah dan dilaksanakan secara terpadu dalam sistem pengelolaan sampah: pemilahan dapat dilakukan pada kegiatan pengumpulan dan atau pemindahan: pemilahan dilakukan sekurang kurangnyadilakukan pada sumbernya wajib dilaksanakan oleh: setiap orkriteria sampah yang telah terpilih harus ditampung dalam sarana peradaban berdasarkan jenis sampah dengan memperhatikan aspek volume sampah: jenis sampah: penempatan peradaban:, jadwal pengumpulan: dan jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan. bab peradaban sampah kawasan definisi operasional definisi operasional aspek peradaban sampah dalam sistem penanganan sampah adalah: merupakan upaya penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang tempat pembuangan akhir. menjadi tanggung jawab individu yang menghasilkan sampah (sumber sampah), sehingga tiap sumber sampah harus mempunyai wadah tempat sampah sendiri tujuan utama dari peradaban sampah dalam penanganan sampah adalah untuk menghindari terjadinya sampah yang berserakan sehingga mengganggu lingkungan dari kesehatan, kebersihan dan estetika memudahkan proses pengumpulan sampah dan tidak membahayakan petugas pengumpulan sampah, baik petugas kota maupun dari lingkungan setempat norma acuan normatif peradaban sampah dala. standar spesifikasi wadah sedemikian rupa sehingga memudahkan operasionalnya, tidak permanen dan higienis. selain itu wadah disyaratkan harus mampu mengisolasi sampah dari lingkungan (memiliki tutup) ukuran wadah ukuran wadah minimal harus dapat mewadahi timbulnya sampah selama hari pada tiap sumber timbunan sampah, yaitu: "untuk pemukiman liter, untuk komunal liter,: perencanaan peradaban kebutuhan data perencanaan, data yang diperlukan dalam perencanaan peradaban adalah sebagai berikut: peta penyebaran rumah luas daerah yang dikelola jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi pendapatan tinggi, menengah, dan rendah jumlah rumah berdasarkan tipe besaran timbunan sampah per hari jumlah bangunan fasilitas umum kondisi jalan (panjang, lebar, dan kondisi fisik) kondisi topografi dan lingkungan ketersediaan lahan untuk lokasi tps dan daur ulang sampah skala lingkungan karakteristik sampah ukuran volume peradaban ditentukan berdasarkan: jumlah penghuni tiap rumah tingkat kehidupan masyarakat cc. frekuensi pengambilan pengumpulan sampah cara pengambilan sampah (manual atau mekanik) sistem pelayanan (individual atau komunal) sumber sampah besar (hotel, restoran) boleh belakang dengan alasan estetika dan kesehatan, dengan syarat menjamin kemudahan diambil. jumlah wadah walaupun berfungsi sebagai tempat penyimpanan sampah yang hanya bersifat sementara, akan tetapi harus disediakan sarana peradaban yang sesuai dengan volume yang ada. pola peradaban sampah dibedakan atas wadah individu dan wadah komunal. perencanaan jumlah peradaban pola individual perencanaan wadah individual sangat tergantung pada: jumlah penghuni tiap rumah jumlah sampah yang dihasilkan l orang hari frekuensi pengumpulan sampah perencanaan jumlah peradaban pola komunal bagi developer yang membangun minimum rumah harus menyediakan wadah komunal dan alat pengumpul. penentuan jumlah wadah sampah yang diperlukan terutama untuk wadah sampah komunal adalah sebagai berikut: menghitung jumlah rumah sederhana rasio rumah sederhana x jumlah jiwa lingkungan jumlah rasio menghitung jumlah rumah sedang cc. menghitung jumlah rumah mewah menghitung jumlah wadah komunal jjx pa) pa) kapasitas wadah jw jumlah wadah jumlah rumah sederhana jumlah jiwa rumah susun jumlah jiwa berumah timbunan sampah l orang atau unit hari) estimasi untuk kota besar l org hari estimasi untuk kota kecil l org hari) persentase sampah anorganik faktor pemadatan alat penempatan peradaban sampah lokasi wadah harus diusahakan tempat yang mudah dijangkau oleh kendaraan mengangkutnya seperti depan dan belakang pekarangan rumah, tepi trotoar jalan, dan sebagainya. penempatan kontainer ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu jenis perumahan, fasilitas pertokoan atau industri, ruang yang tersedia, akses untuk kegiatan pengumpulan pengangkutan. penempatan kontainer daerah pertokoan dan industri ditetapkan berdasarkan ruang yang tersedia dan faktor kemudahan pengumpulan. bilamana pelayanan pengumpulan bukan merupakan tanggung jawab pengelola bangunan, maka jenis kontainer dan lokasi penempatannya ditentukan bersama oleh pihak swasta yang menangani pengumpulan sampah dan pengelola bangunan. penempatan wadah kontainer sampah sebaiknya: kontainer individual: halaman muka (tidak luar pagar). halaman belakang (untuk sumber sampah dari hotel dan restoran). kontainer komunal: tidak mengambil lahan trotoar (kecuali kontainer pejalan kaki). tidak pinggir jalan protocol. sedekat mungkin dengan sumber sampah. tidak mengganggu pemakai jalan atau sarana umum lainnya. tepi jalan besar, pada lokasi yang mudah untuk pengoperasiannya. pedoman wadah sampah (di sumber) disediakan oleh setiap penghasil sampah sendiri sedangkan wadah komunal dan pejalan kaki disediakan oleh pemerintah daerah, pengelola kawasan dan atau swasta. peradaban sampah merupakan awal dari sistem pengelolaan persamaan yang dapat dilakukan dengan beberapa pola, diantaranya disediakan oleh masyarakat dengan model bebas. disediakan oleh masyarakat dengan model yang ditetapkan oleh pemerintah. disediakan oleh pemerintah daerah. disediakan oleh organisasi swadaya masyarakat. wadah sampah yang tidak sesuai akan dapat menghambat proses pengumpulan dan pengangkutan sampah khususnya waktu yang diperlukan dalam pembuangan sampah. melakukan peradaban sampah sesuai dengan jenis sampah yang telah terpilih, yaitu sampah organik seperti daun sisa, sayuran, kulit buah lunak, sisa makanan dengan wadah warna gelap: sampah anorganik seperti gelas, plastik, logam, dan lainnya, dengan wadah warna terang: sampah bahan berbahaya beracun rumah tangga dengan warna merah yang diberi lambang khusus atau semua ketentuan yang berlaku: pola peradaban sampah dapat dibagi dalan individual dan komunal. peradaban dimulai dengan pemilahan baik untuk peradaban individual maupun komunal sesuai dengan pengelompokan pengelolaan sampah. cara peradaban sampah rumah tangga tempat sampah pada pola pengumpulan individual peradaban pada pola pengumpulan individual (langsung tidak langsung), kapasitas wadah minimal dapat menampung sampah untuk hari liter), hal ini berkaitan dengan waktu pembusukan dan perkembangan lalat, masih cukup ringan untuk diangkat oleh orang dewasa sendirian (dirumah atau petugas kebersihan) serta efisiensi pengumpulan (pengumpulan dilakukan hari sekali secara reguler). bila tempat sampah menggunakan kantong plastik bekas, ukuran dapat bervariasi, kecuali dibuat standar. pada pemakaian bak sampah permanen dari pasangan bata atau lainnya (tidak dianjurkan), sampah diharuskan dimasukkan dalam kantong plastik sehingga memudahkan sarta mempercepat proses pengumpulan. tempat sampah pada pola pengumpulan komunal kapasitas disesuaikan dengan kemudahan untuk membawa sampah tersebut (oleh penghasil sampah) tempat penampungan komunal (container besar, bak sampah, tps). kapasitas tersebut untuk menampung sampah maksimum hari (cukup berat untuk membawanya sampai penampungan komunal yang jaraknya kira kira dari rumah). cara peradaban sampah non rumah tangga prinsip kesehatan tetap dipertahankan (tertutup dll), sedangkan kapasitasnya tergantung aktifitas sumber sampah serta jenis komposisi sumpahnya. perkantoran misalnya sampah umumnya didominasi oleh kertas yang tidak mudah membusuk dan tidak berbau busuk. kapasitas penyimpangan sampah dari perkantoran dapat diperhitungkan untuk menampung sampah sampai minggu. untuk jumlah sumpahnya besar, pemakaian bin atau container besar dapat dipertimbangkan dan harus memperhatikan peralatan pengumpulan yang digunakan. bila jumlah sumpahnya dapat mencapai perhari atau setelah minggu, pemakaian container dari arm roll truck dianjurkan.. cara peradaban sampah bagi pejalan kaki. pemeliharaan wadah sampah dilakukan berupa wadah sampah harus dicuci bersih segera setelah dikosongkan isinya. wadah sampah ditiriskan dengan cara diletakkan terbalik. wadah sampah yang retak rusak harus segera diganti. wadah sampah umum dicuci minimal seminggu. wadah sampah umum yang terbuat dari serat kaca atau logam harus dicat ulang minimal setiap tahun sekali. kriteria kriteria wadah sampah diuraikan dalam sni tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan adalah sebagai berikut: tidak mudah rusak dan kedap air, mudah untuk diperbaiki: ekonomis dan mudah diperoleh dibuat oleh masyarakat, dan mudah dikosongkan. kriteria sarana peradaban sampah dengan pola peradaban individual adalah kedap air dan udara, mudah dibersihkan: harga terjangkau: ringan dan mudah diangkat, bentuk dan warna estetis, memiliki tutup supaya higienis: mudah diperoleh, danhari serta hari untuk sampah yang mudah terurai. pola peradaban penampungan bisa berbentuk individual, cocok untuk daerah pemukiman kelas menengah dan tinggi, pertokoan, perkantoran dan bangunan besar lainnya setiap rumah toko dan bangunan lainnya memiliki wadah sendiri. lokasi penempatan: halaman muka halaman belakang untuk sumber sampah dari hotel restoran, komunal, tersedia wadah yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa rumah bangunan. cocok untuk daerah pemukiman kumuh dengan tingkat ekonomi rendah, rumah susun, pemukiman padat sekali (yang menyulitkan proses operasi pengumpulan). peruntukan wadah individual toko, kantor, hotel, pemukiman high income home industri. halaman muka (tidak diluar pagar). mudah ambil. sumber sampah besar (hotel, restoran) boleh dibelakang dengan alasan estetika dan kesehatan, dengan syarat menjamin kemudahan pengambilan. peruntukan wadah komunal pedagang kaki lima, rumah susun, pemukiman low income. tidak mengambil lahan trotoar harus ada lokasi khusus tidak dipinggir jalan protokol. sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. tidak pengganggu pemakai jalan. penetapan kapasitas (ukuran volume) peradaban sampah ditentukan berdasarkan jumlah penghuni dalam suatu rumah. tingkat hidup masyarakat. frekuensi pengambilan pengumpulan sampah. cara pengumpulan (manual atau mekanis). sistem pelayanan, individual atau komunal. pemilihan sarana peradaban sampah mempertimbangkan volume sampah: jenis sampah: penempatan: jadwal pengumpulan: jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan. persyaratan sarana peradaban sebagai berikut jumlah sarana harus sesuai dengan jenis pengelompokan sampah diberi label atau tanda dibedakan berdasarkan warna, bahan, dan bentuk bab iii pengumpulan sampah kawasan definisi operasional definisi operasional aspek pengumpulan sampah dalam sistem penanganan sampah adalah merupakan kegiatan atau aktivitasmerupakan suatu aktivitas penanganan yang tidak hanya mengumpulkan sampah dari wadah individual dan atau dari wadah komunal (bersama) melainkan juga mengangkutnya ketempat terminal tertentu, baik dengan pengangkutan langsung maupun tidak langsung tujuan pengumpulan dimaksudkan agar mempermudah pengangkutan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pengelolaan sampahngumpulan dan termasuk didalamnya kegiatan penyatuan sampah dari sumber sampah dilakukan sebagai berikut dilakukan secara langsung dengan alat angkut (untuk sumber sampah besar atau daerah yang memiliki kemiringan lahan cukup tinggi): tidak langsung dengan menggunakan gerobak (untuk daerah teratur): secara komunal oleh mayarakat sendiri (untuk daerah tidak teratur): dan kegiatan penyatuan merupakan bagian dari pengumpulan sampah yang dilaksanakan oleh pengelola sampah lingkungan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. pengumpulan sampah dengan menggunakan gerobak.. pindahkan sampah sesuai dengan jenisnya tps atau tps terpad sampah yang didominasi oleh jenis sampah organik mudah membusuk memerlukan kegiatan pengumpulan dan pembuangan dengan frekuensi yang lebih tinggi dari sampah yang terdiri atas sampah yang tidak mudah membusuk, seperti kertas, plastik, daun dan sebagainya. pedoman kegiatan,jenis sarana pengumpulan sampah terdiri dari a). tps b). tps 3r, dan atau c). alat pengumpul untuk sampah terpilih perencanaan operasional pengumpulan sampah sebagai berikut: rotasi antara hari, periodisasi hari, hari atau maksimal (tiga) hari sekali, tergantung dari kondisi komposisi sampah, yaitu a). semakin besar presentasi sampah organik, periodisasi pelayanan maksimal sehari kali b). untuk sampah kering, periode pengusulannya sesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan, dapat dilakukan lebih dari (tiga) hari sekali: c). untuk sampah guna ulang dan sampah daur ulang, periode pengusulannya disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan, dapat dilakukan (tiga) hari sekali atau lebih: d). untuk sampah yang mengandung bahan dan limbah serta sampah lainnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku: mempunyai daerah pelayanan tertentu dan tetap: mempunyai petugas pelaksana yang tetap dan dipindahkan secara periodik: pembebanan pekerjaan diusahakan merata dengan kriteria jumlah sampah terangkut, jarak tempuh dan kondisi daerah. perhitungan kebutuhan alat pengumpul menghitung jumlah alat pengumpul (gerobak becak sampah motor sampah mobil bak) kapasitas perumahan. jumlah sampah organik c)) jumlah sampah halaman) keterangan jumlah rumah mewah jumlah rumah sedang jumlah rumah sederhana jumlah jiwa rumah susun jumlah jiwa per rumah timbunan sampah l orang atau unit hari) kota besar l org hari kota kecil l org hari) kapasitas alat pengumpul faktor pemadatan alat rotasi alat pengumpul menghitung jumlah alat pengumpulan secara langsung truk) jalan) taman) hari) kapasitas truk rotasi cc) menghitung kebutuhan personil pengumpul jap pengumpulan langsung) dengan jap jumlah angkutan pengumpul perumahan jumlah truk kriteria jenis sampah yang terpilih dan bernilai ekonomi dapat dikumpulkan oleh pihak yang berwenang pada waktu yang telah disepakati bersama antara petugas pengumpul dan masyarakat penghasil sampah pengumpulan sampah dapat dilaksanakan oleh institusi kebersihan kota. lembaga swadaya masyarakat.masyarakat (oleh rt rw)terdapat lima pola pengumpulan sampah, yaitu pola individual tidak langsung dari rumah rumah. pola individual langsung dengan truk untuk jalan dan fasilitas umum. pola komunal langsung untuk pasar dan daerah komersial. pola komunal tidak langsung untuk permukiman padat. pola penyatuan jalan. diagram pola pengumpulan sampah seperti pada gambar berikut ini. ptt (s4 iga cng bap individual sele peradaban komunal lokasi pemindahan nya gerakan alat pengangkut gerakan alat pengumpul tapa gerakan penduduk wadah komunal cone pola pola pola komunal pola pola kena lengan der wa gambar pola operasional langsung langsung pengumpulan sampah pola individual langsung dengan persyaratan sebagai berikut: kondisi topografi bergelombang, yaitu kemiringan lebih dari sampai dengan dan: kondisi dan jumlah alat memadai, jumlah timbunan sampah hari: dimungkinkan bagi penghuni yang berlokasi jalan protokol. pola individual tidak langsung dengan persyaratan sebagai berikut: bagi daerah yang partisipasi masyarakatnya pasif: lahan untuk lokasi pemindahan tersedia: bagi kondisi topografi relatif datar, yaitu kemiringan rata rata kurang dari dapat menggunakan alat pengumpul non mesin, harus ada organisasi pengelola pengumpulan sampah. pola komunal langsung dengan persyaratan sebagai berikut: bila alat angkut terbatas, bila kemampuan pengendalian personil dan peralatan relatif rendah: alat pengumpul sulit menjangkau sumber sampah individual (kondisi daerah berbukit, gang jalan sempit)oleh alat pengangkut (truk): untuk permukiman tidak teratur: pola komunal tidak langsung dengan persyaratan berikutalat pengumpul: lahan untuk lokasi pemindahan tersedia, bagi kondisi topografi relatif datar, kemiringan rata rata kurang dari dapat mengunakan alat pengumpul non mesin, contoh gerobak atau becak. sedangkan bagi kondisi topografi dengan kemiringan lebih besar dari dapat menggunakan cara lain seperti pikulan, kontainer kecil beroda dan karung, leher jalan. pola penyatuan jalan dengan persyaratan sebagai berikut: juru sapu harus mengetahui cara penyatuan untuk setiap daerah pelayanan (diperkeras, tanah, lapangan rumput, dan lain lain): penanganan penyatuan jalan untuk setiap daerah berbeda tergantung pada fungsi dan nilai daerah yang dilayani, pengumpulan sampah hasil penyatuan jalan diangkut lokasi pemindahan untuk kemudian diangkut tpa: pengendalian personel dan peralatan harus baik. bab pemindahan dan pengangkutan sampah kawasan definisi operasional definisi operasional aspek pemindahan dan pengangkutan sampah dalam sistem penanganan sampah adalah: aktivitas. tujuan pemindahan dan pengangkutan sampahmindahan penampungan sementara (tps, tps 3r, spa) atau tempat penampungan komunal sampai tempat pengolahan pembuangan akhir (tpa test). norma acuan normatif pemindahan dan pengumpul. sni03 tata cara perencanaan lingkungan perumahan perkotaan. sni revisi terhadap sni tata cara pengelolaan sampah permukiman. standar berdasarkan atas operasional pengelolaan sampah, maka pemindahan dan pengangkutan sampah merupakan tanggung jawab dari pemerintah kota atau kabupaten. sedangkan pelaksana adalah pengelola kebersihan dalam suatu kawasan atau wilayah, badan usaha dan kemitraan menyesuaikan dengan struktur organisasi wilayah kota atau kabupaten yang bersangkutan. pemindahan pemindahan sampah dari alat pengumpul (gerobak) alat angkut (truk) dilakukan transfer depo atau container untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan. lokasi pemindahan harus dekat dengan daerah pelayanan atau radius pemindahan skala kota stasiun transfer diperlukan bila jarak lokasi tpa lebih besar dari km. pengangkutan pengangkutan secara langsung dari setiap sumber harus dibatasi pada daerah pelayanan yang tidak memungkinkan cara operasi lainnya atau pada daerah pelayanan tertentu berdasarkan pertimbangan keamanan maupun estetika dengan memperhitungkan besarnya biaya operasi yang harus dibayar oleh pengguna jasa. penetapan rute pengangkutan sampah harus didasarkan pada hasil survey time motion study untuk mendapatkan jalur yang paling efisien. jenis truk yang digunakan minimal dump truck yang memiliki kemampuan membongkar muatan secara hidrolik, efisien dan cepat. pada saat pemindahan dan pengangkutan sampah yang sudah terpilih tidak diperkenankan dicampur kembali, dan penyediaan sarana pemindahan dan pengangkut sampah terpilih. kegiatan pemindahan dan pengangkutan sampah didasarkan atas pola pengangkutan. jenis peralatan atau sarana pengangkutan. rute pengangkutan. operasional pengangkutan. aspek pembiayaan: penyediaan sarana pemindahan dan pengangkut sampah terpilih. pedoman kegiatan pemindahan dan pengangkutjenis peralatan pemindahan dan pengangkutan dapat berupa dumpm3, m3. dalam pengangkutan sampah, efisiensi penggunaan dumpdump truck sebaiknya dilengkapi dengan tutup terpal. arm rollarm rollkontainer sebaiknya memiliki tutup dan tidak members sehingga lindi tidak mudah tercecer. kontainer yang tidak memiliki tutup sebaiknya dilengkapi dengan tutup terpal selama pengangkutan. compact truck merupakan kendaraan angkut yang dilengkapi sistem hidrolik untuk memadatkancompacttrailer truck merupakan kendaraan angkut berdaya besar sehingga mampu mengangkut sampah dalam jumlah besar hingga ton. trailer truck terdiri atas prime over dan kontainer beroda. kontainer dilengkapi sistem hidrolik untuk membongkar muatannya. pengisian muatan dilakukan secara hidrolik dengan kepadatan tinggi transfer station. trailer memiliki kapasitas sampai dengan ton. dalam pengangkutan sampah, efisiensi penggunaan trailerpemilihan jenis peralatan atau sarana yang digunakan dalam proses pemindahan dan pengangkutan sampah antara dengan mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut: umur teknis peralatan tahun. kondisi jalan daerah operasi. jarak tempuh. karakteristik sampah. tingkat persyaratan sanitasi yang dibutuhkan. daya dukung pemeliharaan. sebagai contoh, penggunaan arm roll truck dan compact truck harus mempertimbangkan kemampuan pemeliharaan. ran sai ara gan pan pick pengangkut pick pengangkut kompartemen arm roll truck dump truck gambar contoh jenis sarana pemindahan dan pengangkutan dengan model kompartemen mau "iri pan tea gambar contoh jenis sarana pemindahan dan pengangkutan dengan model kompartemen sederhan. sebaiknya rute pengumpulan dicoba berulang kali, karena rute tidak dapat digunakan pada semua kondisi. pedoman yang,papada langkah awal pembuatan rute maka ada beberapa langkah yang harus diikuti agar rute yang direncanakan menjadi lebih efisien, yaitu penyiapan peta yang menunjukkan lokasi lokasi dengan jumlah timbunan sampah. analisis data kemudian diplot peta daerah pemukiman, perdagangan, industri dan untuk masing masing area, diplot lokasi, frekuensi pengumpulan dan jumlah kontainer. layout rute awal. evaluasi layout rute awal dan membuat rute lebih seimbang dengan cara dicoba berulang kali. setelah langkah awal ini dilakukan maka langkah selanjutnya adalah pembuatan rute dan sangat dipengaruhi oleh sistem pengangkutan yang digunakan yaitu sistem hsc atau scs. untuk sistem hcs langkah yang dilakukan adalahkontainer seminggu. distribusikan jumlah kontainer yang memerlukan pengangkutan seminggu, sehingga jumlah kontainer yang harus diangkut seimbang setiap hari. langkah mulai dari garasi. rute harus mengangkut semua kontainer yang harus dilayani. langkah selanjutnya, modifikasi rute untuk mengangkut kontainer tambahan. rute dimulai dari tps terdekat dan berakhir pada tps terdekat dengan garasi. langkah setelah rute awal digunakan, hitung jarak rata rata antar kontainer. jika rute tidak balance rute harus dirancang kembali. beban kerja pekerja harus seimbang. untuk sistem scs (with mechanical loaded collection vehicles)timbunan sampah. seminggu. gunakan volume efektif alat angkut vol. faktor pemadatan), hitung berapa jumlah sampah yang dapat ditambah dari lokasi yang frekuensinya sekali seminggu. distribusikan jumlah sampah yang memerlukan pengangkutan seminggu, sehingga jumlah sampah yang harus diangkut seimbang setiap hari. langkah buat rute pengumpulan sehari. modifikasi dibuat jika ada tambahan sampah yang harus diangkut. cc. langkah setelah rute awal digunakan, hitung jarak rata rata rute pengumpulan dan jumlah sampah yang diangkut. jika rute tidak balance rute harus dirancang kembali. beban kerja pekerja harus seimbang. setelah rute seimbang, cantumkan dalam peta rute pengumpulan. operasional pengangkutan pengaturan rute pengangkutan sangat penting dalam penanganan sampah pemukiman karena terkait dengan penyimpanan sampah tps. jika pengangkutan mengalami kendala dan tidak dapat mengangkut sampah sesuai dengan jadwal pengangkutan, maka akan terjadi penumpukan sampah tps dan secara langsung akan mempengaruhi kondisi lingkungan sekitar tps. beberapa faktor yang mempengaruhi operasional pengangkutan yaitu pola pengangkutan yang digunakan. alat angkut yang digunakan jumlah personil lokasi tps atau test operasional untuk sistem kontainer angkat hcs) tipe arm roll truck disiapkan sesuai ketentuan arm rolltruck (truck chasis) menuju lokasi kontainer sesuai rencana arm roll truck mengangkat kontainer dan membawanya tpa untuk dibongkar arm roll truck mengembalikan kontainer lokasi semula setelah sebelumnya dicuci terlebih dahulu arm roll truck berpindah lokasi kontainer dan mengangkatnya tpa. demikian seterusnya sampai seluruh rute diselesaikan dan arm roll truck kembali pool setelah dicuci. operasional untuk system kontainer angkat hcs) tipe dan arm roll truck disiapkan sesuai ketentuan arm roll truck dengan membawa kontainer kosong menuju lokasi kontainer sesuai rencana arm roll truck meletakkan kontainer kosong dan mengangkat kontainer yang penuh dan membawanya tpa untuk dibongkar arm roll truck membawa kontainer kosong dan meletakkan lokasi lalu mengangkat kontainer yang penuh. demikian seterusnya sampai seluruh rute yang direncanakan diselesaikan. pada akhir operasi, kontainer yang kosong dibawa kembali pool setelah sebelumnya dicuci terlebih dahulu untuk tipe sedangkan untuk tipe dari tpa kontainer diangkut lokasi dan kemudian truk menuju pool tanpa membawa kontainer. operasional untuk sistem kontainer tetap scs pola ini berkaitan dengan pengumpulan tidak langsung baik individual maupun komunal petugas menyiapkan kendaraan sesuai ketentuan petugas mendatangi lokasi tps atau tps 3r, menerima muatan sampah dari gerobak pengumpul sampai penuh truk menuju test tpa untuk membongkar sumpahnya truk menuju lokasi tps atau tps berikutnya sesuai rute yang direncanakan dan melanjutkan operasinya setelah seluruh rute diselesaikan, truk dicuci dan kembali pool pola transfer station pola ini muncul karena jarak dari tps menuju tpa sangat jauh, sehingga untuk membantu pola pengangkutan dari tps menuju transfer station kemudian baru menuju tpa. truk untuk mengangkut menuju tps yang mempunyai ukuran kontainer lebih kecil antara sampai dengan kemudian transfer station truk trailer dengan kapasitas sampai dengan digunakan untuk mengangkut sampah tpa. operasional pola ini adalah trailer bergerak menuju lokasi transfer station: trailer menerima muatan sampah berupa container kapasitas besar, trailer membawa container tpa untuk dibongkar: trailer kembali lokasi transfer, demikian seterusnya sampai rencana pengangkutan diselesaikan. pembiayaan pengangkutan sampah biaya pemindahan dan pengangkutan sampah terdiri atas biaya investasi sarana yang dibutuhkan untuk pengangkutan seperti truk sampah yang digunakan. biaya operasional operasi dan pemeliharaan pengangkutan sampah. langkah perhitungan biaya pengangkutan adalah: tentukan terlebih dahulu berdasarkan harga spk setempat. hitung kebutuhan alat angkut dan sarana lain penunjang. hitung operasi dan pemeliharaan juga gaji tenaga kerja. kriteria pemilihan pemakaian peralatan tersebut tidak terlepas dari memperhatikan segi kemudahan, pembiayaan, kesehatan, estetika, serta kondisi setempat: dari segi kemudahan, peralatan tersebut harus dapat dioperasikan dengan mudah dan cepat, sehingga biaya operasional jadi murah. dari segi pembiayaan, peralatan tersebut harus kuat dan tahan lama serta volume yang optimum, sehingga biaya investasi menjadi murah. dari segi kesehatan dan estetika, peralatan tersebut harus dapat mencegah timbulnya lalat, tikus atau binatang lain dan tersebarnya bau busuk serta kelihatan indah atau bersih.(kosong li) kosong lao icon icon asli a gambar pola kontainer angkat proses pengangkutan: kendaraan dari poo seperti pada gambar berikut ini doo asi ust ng. ana gemar! gambar pengangkutan dengan scs mekanistps tps tps tps (bak kontainer) (bak kontainer) (bak kontainer) (bak kontainer) bag nana pkn truck gambar pengangkutan dengan scs manual pengangkutan dengan scs manual yaitu kendaraan dari poocc. demikian seterusnya sampai rit terakhir. perencanaan dan perhitungan pengangkutan sampah beberapa istilah penting dan persamaan yang digunakan untuk menghitung pengangkutan dengan sistem hcs adalah pickup pics): waktu yang diperlukan untuk menuju lokasi kontainer berikutnya setelah meletakkan kontainer kosong lokasi sebelumnya, waktu untuk mengambil kontainer penuh dan waktu untuk mengembalikan kontainer kosong rit). haul (h) waktu yang diperlukan menuju lokasi akan diangkut kontainernya at site (menghitung haul time (h) hat annahcs pics #uc# dbc mna nana dimana waktu mengambil kontainer penuh, j trip waktu utk meletakkan kontainer kosong, j trip dbc waktu antara lokasi, jam' trip menghitung waktu per trip this pics#h #&s l.oo nana nana nenek dimana waktu diperlukan menuju lokasi akan diangkut kontainernya waktu digunakan untuk menunggu lokasi pics pick time menghitung jumlah trip per hari chc w) (text3) tuas kanananaanaaaaaanaan ena. beberapa istilah penting dan persamaan yang digunakan untuk menghitung pengangkutan dengan sistem scs adalah pickup pscs): waktu diperlukan untuk memuat sampah dari lokasi pertama sampai lokasi terakhir. haul (h) waktu yang diperlukan menuju tps tpa dari lokasi pengumpulan terakhir. at site spengumpulan mekanis menghitung haul time (h) aanl tpscs pscs ct(uc) (mp )(db . oom nana dimana jumlah kontainer dikosongkan perti, kon trip waktu rata rata untuk mengosongkan kontainer, jam kon jumlah kontainer dikosongkan perti, lok trip dbc waktu antar lokasi, jam lok cc. menghitung jumlah kontainer yang dapat dikosongkan tiga la. dimana vol alat angkut, m3strip rasio pemadatan volume kontainer, m3 kon factor stilisasi berat kontainer menghitung waktu per trip scs pscs #th# sau. dimana waktu diperlukan menuju lokasi yang akan diangkut kontainernya waktu digunakan untuk menunggu lokasi pscs pick time jumlah trip hari vault anna nan antena nana nenek dimana vol alat angkut, m3strip rasio pemadatan jumlah sampah perhari (m3 hari) waktu kerja hari ((t14t2) scs)j lo. to) 9g. pengumpulan manual: pscs d ep oo. aman nee nana nanaamnnana (tt) dimana jumlah lokasi trip konversi jam menit, menit jam jumlah pengumpul waktu pengambilan per lokasi tergantung waktu antar lokasi, jumlah kontainer per lokasi, jarak rumah rumah dbc #k2 prh) .oo dimana konstanta waktu pengambilan perkontainer,menit kontainer konstanta waktu pengambilan dari halaman rumah,menit kontainer jumlah kontainer per lokasi prh rear house pickup locations, persen peralatan dan perlengkapan untuk sarana pengangkutan sampah dalam skala kota adalah sebagai berikut: sampah harus tertutup selama pengangkutan, agar sampah tidak berceceran jalan. tinggi bak maksimum meter. sebaiknya ada alat pengungkit. tidak bocor, agar lindi tidak berceceran selama pengangkutan. disesuaikan dengan kondisi jalan yang dilalui. disesuaikan dengan kemampuan dana dan teknik pemeliharaan. faktor yang mempengaruhi operasional pengangkutan yaitu pola pengangkutan yang digunakan alat angkut yang digunakan jumlah personil lokasi tps atau test penentuan kebutuhan jumlah alat angkut sangat ditentukan pemilihan jenis alat angkut yang akan digunakan. data yang representatif yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan alat angkut dan pekerja dapat dilihat pada tabel berikut ini tabel jumlah kebutuhan alat angkut dan pekerja waktu untuk mengangkat, metoda mengosongkan waktu untuk waktu jenis alat factor mengosongkan bongkar dan dilokasi angkut pemadatan kontainer muat meletakkan iam tri (jam' trip) kontainer (jam trip) (jam'trip) hcs hoist truck mekanis tilt frame mekanis tilt frame mekanis loo scs compact mekanis compact manual sumber tchobanoglous al., dalam lampiran permen bab iii standar tps, tps dan alat pengumpul sampah tempat penampung sementara tps) merupakan bagian dari kegiatan penyelenggaraan prasarana dan sarana persamaan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yaitu sebagaisesuai dengan undang undang nomor tahun: pendaran ulang sampah: dan atau cc): cmateri rumah gerobak daur ulang tangga motor tangga organik lanjutan kerajinan ala mba skalakawasan gambar alur kegiatan penangan sampah tps dibagi menjadi bagian utama yaitu: tempat kontainer, tempat pemilahan dan tempat penyimpanan. kontainer hanya digunakan untuk pengumpulan residu yang akan dibuang tpa. satu tps dirancang hanya membutuhkan satu container. pemisahan sampah tps atau tps dilakukan untuk beberapa jenis sampah seperti: sampah rumah tangga (selanjutnya akan dikelola sesuai dengan ketentuan):tps yang dibangun harus memenuhi kriteria teknis pembangunan tps dengan luasan yang disesuaikan kebutuhan dan kapasitas pengolahan dihitung berdasarkan kebutuhan lahan yang diperlukan untuk sorting (pemilahan) dan penimbunan tiap 1m? sampah: tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah: bukan merupakan wadah permanen: higienis (tidak mencemari lingkungan): penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas: memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan: sampah tidak boleh berada tps lebih dari jam, dan: tps harus dalam keadaan bersih setelah sampah diangkut tpa klasifikasi tps berdasarkan kelengkapan yang disediakan dan luasan lahan sebagai berikutgudang tempat pemindahan sampah yang dilengkapi dengan landasan kontainer luas lahan 50m2gudang tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container m?) luas lahan tps tipe iiim?) gudang (100m? tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container m?) luas lahan persyaratan tps luas tps 3r, lebih besar dari m?. jenis pembangunan penampung residu sisa pengolahan sampah tps bukan merupakan wadah permanen. penempatan lokasi tps sedekat ,mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari km. tps dilengkapi dengan ruang pemilih, pengomposan sampah organik, gudang, zona penyangga (buffer zone) dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas. keterlibatan aktif masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah. area kerja pengelolaan sampah terpadu skala kawasan tps3r): pemilahan sampah, pembuatan kompos, pengepakan bahan daur ulang. lokasi dan luas tps untuk kawasan perumahan dengan cakupan pelayanan rumah diperlukan tps dengan luas m2.x200 sebaiknya hanya menampung sampah tercampur sedangkan sampah yang sudah terpilih tabel luasan tps dan pemilihan ukuran kontainer yang digunakan volume kontainer luas lahan tps dimensi lahan ukuran kontainer luas lahan untuk yang digunakan (mxm) (m3) (mxm) kontainer (m') 5x10 4x5 10x10 axt0 0x20 ang 120x830 8x20 perhitungan luas tempat sorting pemilahan). tinggi maksimum timbunan sampah pada bak pemilih .3m lebar bak pemilih 2m, untuk mempermudah pemisahan sampah oleh pekerja. pekerja bekerja pada kedua sisi meja sorting (pemilahan). dalam sampah daur ulang diperlukan luas tempat sorting (pemilahan): lebar 2m tinggi .3m panjang 17m luasref luas tempat sorting (pemilahan) luas jarak antara apabila diperkirakan waktu yang diperlukan untuk memilah sampah dengan volume dengan orang pekerja selama menit, maka untuk jam kerja dapat dipilah sampah sebesar sampah. perhitungan luas penimbunan bahan terpilih volume bahan terpilih tiap sampah input, didapat kertas logam plastik kaca residu tpa dari neraca massa atas, dihitung luas lahan yang diperlukan untuk tiap komponen terpilih. dengan waktu penyimpanan maksimum hari atau jam kerja, maka volume bak penimbunan yang dibutuhkan tabel dimensi bak penimbunan frekuensi pengambilan kertas 40699a| ,5x08x05 sampah yang sudah terpilih tidak diperkenankan dicampur kembali pada saat pengumpulan dan harus didasarkan atas jenis sampah yang telah dipilah dengan cara: pengumpulan sampah dengan menggunakan gerobak, sepeda:: pindahkan sampah sesuai dengan jenisnya tps atau tps terpadu. alat pengumpul sampah alat pengumpul tradisional, seperti gerobak dan becak sampah alat pengumpul bermotor, seperti motor sampah roda dua atau roda tiga:bab bentuk surat izin pengelolaan sampah lintas kabupaten kota nomor donaaaanaaaaan lampiran bakakaaaanaan perihal permohonan izin pengelolaan sampah lintas kabupaten kota kepada yth: gubernur daerah istimewa yogyakarta ca. kepala dinas pup esdm diy di tempat dengan ini kami mengajukan permohonan izin pengelolaan sampah lintas kabupaten kota dengan data data sebagai berikut: oa| keterangan pemohon nama pemohon alamat nomor telepon fax alamat email keterangan perusahaan nama perusahaan alamat nomor telp fax jenis usaha npp amdal ukl upl nol snnannanakanknnnaaaan imb nol snnannanakanknnnaaaan izin lokasi no? nan nanannnnananan izin izin yang diperoleh sup pena mann nan nannnannaanan ann nan nan mann nan nannnannaanan lampiran permohonan ijin jenis sampah yang akan dikelola jumlah volume sampah yang akan dikelola jenis sarana pengangkut sampah yang digunakan jumlah sarana pengangkut sampah yang digunakan waktu pengumpulan dan pengangkutan sampah yang akan dikelola uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan sampah (asal sampah dan titik akhir perjalanan sampah) surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah sampah uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan nama, tanda tangan pemohon dan stempel perusahaanh lae:sudah tidak sesuai, sehingga peraturan gubernur dimaksudprovinsi, calon pegawai negeri sipil cons), pegawai tidak tetap ptt) pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta dan pegawai negeri sipil yang ditugaskan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta. teman sejawat adalah teman dalam lingkup satu instansi yang mempunyai kedudukan yang setarmendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi instansipokok tambahan'bagian kesatu umum: disiplin pegawai, prestasi kerja pegawai. tambahan penghasilan pegawai diberikan melalui penilaian disiplin pegawai dan prestasi kerja pegawai dengan bobot penilaian ditetapkan sebagai berikut: tahun bobot penilaian disiplin pegawai dan prestasi kerja tahun bobot penilaian disiplin pegawai 407c dan prestasi kerja tahun dan seterusnya bobot penilaian disiplin pegawai dan prestasi kerja bagian kedua bobot pegawai penetapan bobota.kemampuan kepemimpinan: b.pemikiran yang luas dan mendalam (komprehensif): c.pemikiran yang kompleks, d.kemampuan manajerial: e.pengawasan (supervisi): keahlian teknis: g.keterampilan teknis, h., humas: pelabuhan perikanan pantai dinilai berdasar tempat bertugas: balai pengobatan penyakit paru paru dinilai berdasar kondisi kerja: balai laboratorium kesehatan dinilai berdasar kondisi kerja: satuan polisi pamong praja dinilai berdasar dengan kondisi kerja: j . dinas kehutanan dan perkebunan dinilai berdasar kondisi kerja :prestasi kerja pegawai bagian kesaturestasi kerja pegawaiuntuk dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai.pada bulan pertama per triwulan dikalikan dengan bobot masing masing pegawai. bobot instansi yang berubah karena proses mutasi pegawai pada triwulan berjalan dipergunakan sebagai dasar perhitungan pemberian tambahan penghasilan instansi pada triwulan berikutnyapengawasan, pengelolaan anggaran, pengelolaan sumberdaya manusia: pengelolaan barang:'kinerja peringkat (satu)''90y6subbab seksi dengan kinerja peringkat (satu) diberikan tambahan berupa sisa penerimaan dari subsid subbab seksighargaan bagi instansibab penghargaan bagi pegawaiinstansi dengan disiplin dan prestasi kerja tinggi. pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai dengan disiplin dan prestasi kerja tinggi sebagaimana dimaksud pada disahkan oleh kepala instansi. bab sanksi instansi dengan hasil penilaian kinerja instansi peringkat (tiga) diberikan sanksi berupa predikat kurang. sanksi sebagaimana dimaksud pada dipublikasikan oleh gubernur pada rapat kerja. pegawai dengan disiplin dan prestasi kerja dengan nilai kurang, diberikan sanksi berupa pengurangan tambahan penghasilan pegawai. bab perolehan tambahan penghasilan pegawai diserahkan per triwulan(dua) dan (tiga)(dua) dan (tigaberdasarkan kinerja instansi ditetapkan dengan keputusan sekretaris daerah atas nama gubernur dan besarnya sama dengan tambahan penghasilan maksimal untuk klasifikasi pegawai terendah dengan bobot pegawsebagaimana dimaksud pada setiap triwulan bisa ditinjau lagi dengan mempertimbangkan existing betting pegawai yang mengalami perubahan karena mutasi dan hasil penilaian kinerja instansi.(dua) dan (tiga)(dua) dan (tiga)xiidiklat lebih dari bulan: menjalani bebas tugas:provinsi daerah istimewa yogyakarta. bab xiiiprestasi kerja pegawaivprovinsiprovinsiprovinsi daerah istimewa yogyakarta yang diperbantukan pada instansi vertikal provinsi daerah istimewa yogyakarta ditetapkan sama dengan penilaian kinerja instansi peringkat terendah. penerimaan tambahan penghasilan pegawai dibulatkan bawah dalam ribumbahan penghasilan pegawa,aya kalina yao jos| fungsional tertentu golongan ruang iv c fungsional tertentu golongan ruang iv b eselon yao lol fungsional tertentu golongan ruang iv a fungsional umum golongan yao yos| o2s fungsional tertentu golongan ruang iii c ii d (fungsional umum golongan ruang iii c ii dena isl lol jom oes jasc i d pns golongan io j2) fungsional tertentu guru yang belum bersertifikasi fungsional umum golongan ruang i a i b |cons golongan pegawai tidak tetap lol l 2t i.b.tambahan bobot pegawai pada instansi tertentuisi sekretariat) peka happen humasdan biro hukum pelabuhan balai pengobatan moratorium satpotpp polisi inspektorat dewan perikanan pantai penyakit paru paru kehutanan protokol kesehatan iit oil5hlk3 ah3 dh b lega lal o ihi feseonio eselon (asisten) eselon ill.a sekretaris bag yang membidangi tata usaha) ka. utdnasa wii sekretariat biro umum pelabuhan balai pengobatan balai polisi dewan duka bappeda humas dan biro hukum perikanan pantai penyakit paru paru laboratorium satpol kehutanan inspektorat dan dan kstocanrpronana frekuensi ketidakhadiran dengan surat ijin sampai dengan harinana . tanggal: . jam: .s d . wib. tidak dapat melakukan presensi pagi siang karena melaksanakan tugas dinas kriteria penilaian prestasi kerja pegawai untuk pejabat struktural'stoo yc) cukup aktif berperan serta dalam kelompok kurang aktif berperan serta dalam kelompok daring keri mampu dan aktif membangun jejaring kerja perlu(engan bobot penilaian disiplin dan prestasi kerja ma(masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit cukup mampu memberikan pelayanan sesuai sop kerja terkait laijejaring kerja menan seterusnya dengan bobot penilaian disiplin dan prestasi kerja 757csapa,ja pan program kegiatan cukup mampu menjabarkan visi misi dalam program kegiatan kurang mampu menjabarkan visi misi dalam program kegiatan i.f. kriteria penilaian prestasi kerja pegawai untuk pejabat fungsional umum dan tertentu |rja en)penilaian tahun dengan bobot penilaian disiplin 409c(67c)cukup mampu dan cukup aktif membangun jejaring kerja kerja (6j6) kurang mampu membangun jejaring kerja penilaian tahun dan seterusnya dengan bobot penilaian disiplininn kerja cukup mampu dan cukup aktif membangun jejaring kerja kurang mampu membangun jejaring kerja i.g. penilaian prestasi kerja pegawai untuk pejabat struktural identitas pegawai yang dinilai nama nip jabatan eselon golongan pangkat instansi unit kerja nilai kriteria penilaian prestasi kerja berdasar hasil pegawai bobot penilaian |capaian kinerja polmampu memberikan pelayanan sesuai sop pelayanan kepada pihak yang membutuhkan (masyarakat, atasan, (cukup mampu memberikan pelayanan sesuai sop rekan sekerja,"i cukup mampu dan cukup aktif membangun jejaring kerja kerja kurang mampu membangun jejaring kerja mampu mengorganisir sumber daya yang menjadi tanggung jawabnya kemampuan mengorganisir| cukup mampu mengorganisir sumber daya yang menjadi tanggung sumberdayajumlah nilai pegawai berdasar prestasi kerja yogyakarta, pejabat penilai, nip. i.h. penilaian prestasi kerja pegawai untuk pejabat fungsional umum dan tertentu identitas pegawai yang dinilai nama nip jabatan eselon golongan pangkat instansi unit kerja kriteria penilaian prestasi kerja nilai berdasar hasil pegawai bobot penilaian |pelayanan mampu memberikan pelayanan sesuai sop opoopo unit kerja terkait, dan atau instansi lain) kurang mampu memberikan pelayanan sesuai sop opokanan mampu dan aktif membangun jejaring kerja kerajumlah nilai pegawai berdasar prestasi kerja daa yogyakarta, pejabat penilai, nip. ii. rekapitulasi hasil penilaian disiplin dan prestasi kerja pegawai prosentase nilai prosentase nilai total prosentase nama golongan bobot perolehan berdasar bobot nilai rata rata berdasar bobot nilai pengurangan dikurangi disiplin penilai penilai penilai kol. tambah prestasi kerja kolom ditambah kolom kolom dikalikan dibagi kolom dikalikan kolom12) dikalikan tao lao yai, oo. lo. pool lo. ih.) lo. ih.) oo. yoo oo. lo. pool lo. ih.) oo. yoo oo. lo. pool lo. ih.) oo. yoo oo. lo. pool lo. ih.) lo. ih.) oo. lo. pool lo. ih.) lo. ih.) oo. lo. pool lo. ih.) lo. ih.) oo. lo. pool tan asas ppm912c soorpm, senja dan rka skpd|dengan rpm s16 dengan rkd keselarasan antara senja skpd dengan rkd s16 keselarasan indikator hasil dalam rka dpa dengan renstra skpd s16ketepatan waktu penyampaian laporan pelaksanaan| jumlah kegiatan yang dilaporkan program kegiatan sebelum tanggal setiap bulan kualitas laporan pelaksanaan| kebenaran pengisian pencapaian program kegiatan kinerja kegiatan pkk) pada web silakan kelengkapan informasi permasalahan dan solusi pelaksanaan program kegiatan pada web money s16 pengawasan tingkat temuan internal dan eksternal) jumlah temuan mie penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan s64 pengelolaan anggaran administrasi keuangan ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan dalam penyusunan dpa s40 ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan data administrasi spj pendapatan dan atau belanja. kesesuaian antara target kegiatan dengan aliran kas per triwulan s40 kelengkapan dan keabsahan administrasi pengelolaan keuangan s40 tingkat kesesuaian kriteria subkriteria indikator penilaian bobot nilai sesuai bobot 912c pengelolaan sdm instansi pengelolaan data kepegawaian kelengkapan pembaruan data| simpeg ,5y6 s12 waktu dan kelengkapan berkas pengusulan kenaikan pangkat ani peningkatan kapasitas sdm peningkatan kapasitas semi| prosentase kelulusan diklat barang pengadaan barang jasa dengan| jasa dari jumlah yang dikirim s24 sertifikasi penempatan sdm sesuai dengan| ketepatan waktu penyampaian kualifikasi dan dukungan administrasi laporan profil jabatan kepegawaian yang sesuai. kesesuaian penempatan sdm dengan dukungan administrasi kepegawaian s16 (sk gubernur) peningkatan kapasitas sdm melalui pengiriman data analisis kebutuhan usulan skpd kepada gubernur diklat akd, pengusulan diklat dan keikutsertaan pns pada diklat yang dibutuhkan termasuk diklat pengelola 20x, barang, keuangan dan arsip) pembinaan secara berjenjang yang pembinaan aparatur pns secara dibuktikan dengan laporan berjenjang yang dibuktikan dengan laporan pengelolaan barang administrasi barang inventaris keberadaan dan kelengkapan kartu inventaris ruangan keberadaan kartu inventaris barang s32 kesesuaian jumlah barang dengan kartu inventaris (keberadaan barang) 8x6 tertib administrasi laporan daftar mutasi barang s32 pengelolaan arsip penyusutan arsip sesuai sistem kearsipanlasifikasi instansi kecukupan jumlah capaian pelaksanaan program kegiatan pada nilai sesuai sdm rock fisik dan keuangan bobot as) lebih dari s d s d lebih dari s d 90y2 sid dan toleransi deviasi sdm urang dari lebih dari kebawah sid lebih dari s d s d lebih dari sid s d 90y milyar dan toleransi deviasi sdm lebih dari kebawah sid lebih dari s d s d lebih dari sid s d 90y dan toleransi deviasi sdm lebih dari kebawah s d i.b. hasil penilaian kinerja instansi nama instansi jumlah bobot esormerasi gubernur ws wiki gubenur done kun $t") )s.m .m jeselonila (asisten) ho eselonita (statham) yo mecca oaaasaassww .siswa tama fungsional tertentu golonganlvid ( soon tua sekreurs kabar yang mentidangrtatausana urt itn. .#' . fungsional tertentu golongan ruang yoo too cina vm) v.'. . . fungsional tertentu golongan ruang yoo yes ttm $ppgggg ss, fungsional tertentu golongan ruang is, fungsional umum golongan tt. fungsional tertentu golongan ruang ii e jilid fungsional umum golongan ruang ve jilid o jeseonva nat. fungsional umum golongan ruanglll a lats fungsional tertentu golongan ruang ife lvd yoo fungsional umum golongan ruang we lyd yoo nawa fungsional tertentu golongan ruang wa lo fungsional umum golongan ruang wa lts fungsional umum golongan ruang ve yd ya news golongan yo fungsional tertentu guru gol. iv, illdanil yang belumbersertiiksi | ) fungsional umum golongan ruang va wb yoo yam oo css. ce. . se001ws1ans| | nilai tetap tambahan penghasilan pegawai provinsi dana tpp dibagi bobot pegawai provinsi) tambahan penghasilan maksimal instansi bobot instansi dikalikan nilai tetap tambahan penghasilan pegawai provinsi)| perencanaan dan pengendalian program kegiatan (7x perencanaan program kegiatan j2 keselarasan renstra skpd dengan rpm senja dan pkaskpd dengan kpd ketepatan waktu penyampaian usulan program kegiatan pengendalirock) oo 2j| ketepatan waktu penyampaian laporan pelaksanaan program kegitan opd kualitas laporan pelaksanaan program kegiatan pengawasan tingkat temuan internal dan ekstra) pengelolaan anggaran kan '". pengelolaan dwiinstansi ( fpengeotaan data kepegawaian peningkatan kapasitas sdm peningkatan kapasitas sdm pengaman barang jasa dengan serta penempatan sdm sesuai dengan kualifikasi dan dukungan administrasi kepegawaanyang sea peningkatan kapasitas sdm melalui usulan skpd kepada gubernur j 7jaf pembinaan secara berenang yang dibuktikan dengan laporan pengelolaan barang ( haminisrasi barang menara ( e pangeran arsip pengurusan surat, penataan berkas dan penyusutan arsip sesuai sistem kemspanpoa bau amors raemsawars nosemmase keadaan tambahan penghasilan berdasarkan nenjawstansi| tambahan penghasilan berdasarkan kinerja instansi tambahan penghasilan maksimal instansi dikalikan prosentase penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan kinerja instansi)|itik oot bomepremnseretamatuntpelagamatekns (tas pesona ( soo tia rekreasi kabar yang membananalawsara anasemai term gorengan phanie (5g anasenar tere gangan arang esa eee fungsional tertentu golongan ruangilte tya as orumosonatumum golongan fang oma sana ( eunasenar tamu gangan' ajang mia camasnattmum german fang tap fungsional tertentu golongan ruang west so (oa rmsonatumum gangan ang toa ( ernseaongan s rmosonatterenu goenganpuangta (5g rmsonatumum golongan fang watu angsmatumum organ prangko ensseaonga ruosonatteronu gumi gat weingantyangeeumbeseaman (5s orwosonatumum goonganruangta im pernseaangan aaaaaa o #m, ags pelaksana teks) nilai tetap berdasarkan kinerja instansi tamah tambahan penghasilan maksimal bidang bagian sekretariat unit pelaksana teknis rivera gbagmusekretamutunt pelaksaateknns)o)o kegiatan (rock) (pe textbase pbreammaan tambahan penghasilan berdasarkan enema bdorosekturt man tambahan maksimal bid bag set upt dikalikan prosentase penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan kinerja bid bag set upt)cwo pesorsusemsuserasegi (eta prmesenartermucoonganvanye ( eseonmatsawoars kasar yng membeararamusana kaur emosional tertentu golongan range rmesonartetemtu golongan puan (ae rmosonarteremtu golongan uang ame |ot6 fungsional tertentu golongan ruang ve tya) do y0 @soo ungsrarumum gangan uang iwe tia ( emosonartetemtu golongan tuang mam (5g emosinatumum gangan fuangtta tmp fungsional tertentu golongan ruang west ungsorarumum gangan fang te tta ( pernsoomgn fungsorarumum gangan fuangiwa ttp emosinya umum gangan puan angan tertentu gau gal wigan ang pewmpesenmas (2s orangseratumum gangan pangsa to pernsoamani aaaaaa uu erorawsosussaasari|, oo nilai tetap berdasarkan kinerja bidang bagian sekretariat unit pelaksana teknis aommsel tambahan penghasilan maksimal subsid subbab seksi nn smumommana kegiatan (rock) (pe sense penerima taman penghasilan berdasarkan kinerja subbisusbroseksi| mena.e. perolehan tambahan penghasilan instansi po| mumusraa) rawa (vera mera enam mutan pegawai instansi instansi isesemsatparan feroraapeneimarn poo eomaam jpronariistasikesejaneraan ratateankemasyaratan poo feroraninsrasi pertonemiandan sumber daayan poo ferosaminisrasipembagwan poo poo poo feoogansas leo feroumumtutunganasrerattean profil poo (sacoaitoeao poo tea ben |. jessanperenearaan penbangnandaean poo jeasantereawamnoarh doo eo1 jessanpendatanganpeaitan poo poo jess perustaaandan aspar poo jas jeesamungangantap poo (padan kesavanangsagan perundingan asri ) jeacankatataran pangandanpenyuttan poo jeacanerssamadan penanaman modal |o poo jalan pemberdayaan perempuandan wasyaatt poo poo (pmansamomasa poo poo jan (swanpasipamngpaa poo poo poo poo jowaspotaan jas fonesraauandanpaaman poo poo poo jonaskeruarangan pedoman poo poo poo fonaspensatan pemuaganoangaa poo jas fonesremeyan poo leo fonesramsaa jonassoa jan fonasressaan poo leo fonastenasakerasan tansmrasi doo poo poo joins pekerjaan umum, peumahandan eresisumber darammeal | ) poo fonaspetutungan komunitasigantomata poo joins penasaran, perdagangan kopersidan usaha besi menengah jonas pencapaian pengelolaan kesanganganast) | poo jsetretarai komisi peminat umum proksi poo poo (oppomaatort too i.f. perolehan tambahan penghasilan bidang bagian sekretariat unit pelaksana teknis nama bidang bagian sekretariat unit jumlah bobot bidang peringkat bidang permaratt yoo too yo. yo. te, te, tea tea pena pen tea iin fpermarat2 yoo yo. yo. te, te, tea tea pena pen tea iin pomantora oo koo ig. perolehan tambahan penghasilan subsid subbab seksi nama subsid subbab seksi jumlah bein bag s pangkat pegawai subsid bags jafpeawear1 poo lo. lo. lo. lo. lo. lo. lo. i3$ oto oma oo jafpeawear2 opd lo. lo. lo. lo. lo. lo. lo. lou i$ oto omar romantic o o o il. tambahan penghasilan pegawai klasifikasi pegawai atma jumlah total bobot pegawai tambahan penghasilanngbobot pegawai nilai tetap (kolom dikurangi var pga (kolom dikalikan kolom dari kolom dikalikan kolom (kolom dikalikan bulan) provinsi dikalikan kolom kolom u uoufungsional tertentu golongan ruang iv c fungsional tertentu golongan fungsional tertentu golongan ruang iv a fungsional umum golongan tea tea fungsional tertentu golongan ruang ii1 c ill d fungsional umum golongan fungsional tertentu golongan ruang ill a il b fungsional umum golongan ilb yoo fungsional tertentu golongan kan poo poo klasifikasi pegawai jumlah tambahan hasil total bobot pegawai feng rasidipnaa bobot pegawai nilai tetap (kolom dikurangi png (kolom dikalikan kolom var dari kolom dikalikan kolom (kolom dikalikan bulan) provinsi dikalikan kolom kolom men naas. sm. nan fungsional umum golongan ruang il c il d nan fungsional tertentu golongan ruang il a ii b fungsional umum golongan jaa il a i b tea pen fungsional umum golongan fungsional umum golongan jeans golongilnilai tetap berdasar perolehan tpp berdasar prosentase nilai disiplin kanda yoerolehan tpp peringkat prosentase nilai tetap berdasar prosentase bobot berdasar penerimaan berdasar kinerja nilai disiplin penerimaan terima nama golongan bidang berdasar berdasar kinerja subsid subbab kinerja pph pegawai kinerja bid berdasar kinerja subsid subbab dan prestasi tpp bersih bag set upt kinerja bid bid bag set upt bag set upt seksi bid bag set upt seksi subsid subbab kerja bag set upt seksi l2| yosl. penghitungan tambahan penghasilan pegawai per triwulan nama instansi ln, . d3. gubernur daerah istimewa yogyakarta, ttd hamengku buwono |
ntasan kemiskinan daerah istimewa yogyakarta, telah dilakukan penetapan rumah tangga sasaran bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada kabupaten kota yang didasarkan pada hasil kajian kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan pusat statistik provinsi daerah istimewa yogyakarta, bahwa berdasarkan hasil kajian ditetapkan jumlah rumah tangga sasaran sebanyak bahwa agar pelaksanaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat administrasi keuangan makamemutuskandalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan: pemerintah daerah adal yang diatur dalam peraturan gubernur ini. rumah tangga sasaran yang selanjutnya disebugubernur ini merupakan pedoman penggunaan bantuan keuangan khusus daridengan cara pemberdayaan ekonomi produktif. sebagai tindak . dalam rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah telah menetapkan bantuan keuangan khusus dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud padakeputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada diberlakukan sebagai proposal, diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis penyaluran bantuan oleh bupati walikota. organisasilampiranbantuan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: bupati walikota menunjuk pendamping,tua kelompok, dan biaya sebagai akibat pembukaan rekening atas nama kelompok dan administrasi pencairan dibebankan pada kelompok yang bersangkutan. petunjuk teknis penyaluran bantuan diatur lebih lanjut oleh bupati walikota. bupati walikota bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan bantuan kepada gubernur paling lambat januariantuan keuangan sebagaimana diatur dalamformat laporan penggunaan bantuan laporan penggunaan bantuan nama kelompok penerima bnakaanananana aan aan alamat benakaanaanana aan nama ketua don kannananannanaan napas nama skpd pemberi benakaanaanana aan tahun anggaran :. jea nama penerima jumlah pemanfaatan keterangan bantuan bantuan yogyakarta, ketua kelompok,jin kanpelayanan angkutan umum wilayah perkotaan daerah istimewa yogyakarta telah dilakukan review angkutan umum perkotaan daerah istimewa yogyakarta, bahwa dari hasil review angkutan umum perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf telah ditentukan pengembangan jalur pelayanan angkutan perkotaan transtranstrans jogjatrans jogja merupakan pengembangan dari angkutan perkotaan maupun sebagian trayek angkutan dalam kota dalam provinsi akbp) yang mempunyai kemiripan wilayah pelayanan dengan angkutan perkotaan, jaringan trayek angkutan perkotaan trans jogja, penyelenggaraan jaringan trayekyelenggaraan jaringan trayek angkutan perkotaan trans jogja sebagaimana dimaksud dalam berjumlah (tujuh belas) trayek yang terdiri dari (enam) trayek berpasangan dan (lima) trayek pulang pergi sebagaimana terlampir, perijinan jaringan trayek angkutan perkotaan trans jogjatrans jogja dapat dikembangkan lagi pada masa mendatang sesuai dengan kebutuhan wilayah. penggunaan armada angkutan perkotaan trans jogja merupakan bentuk peremajaan armada angkutan umum yang telah ada. penetapan jumlah armada angkutan perkotaan trans jogja ini menggantikan armada angkutan dalam trayek wilayah daerah istimewa yogyakarta dengan perbandingan untuk kendaraan lama jenis mpu, untuk kendaraan lama jenis bus sedang, dan cc. untuk kendaraan bus trans jogja yang dianggap perlu dilakukan penggantian. penggantian armada angkutan sebagaimana dimaksud pada sebagaimana diatur. pengguna angkutan perkotaan trans jogjaalam dilaksanakan secara bertahap paling lambat (dua) tahun setelah ditetapkanangkutan bus perkotaan trans jogjaringan trayek perkotaan trans jogja terminal prambanan kawasan bandara adisutjipto maguwoharjo anti uin sunan kalijaga dengan gramedia tugu stasiun trayek tugu malioboro kantor pos besar gondomanan pasar sentul sgm gembira loka gedong kuning jec blok anti maguwoharjo bandara adisutjipto kawasan terminal prambanan. bandara adisutjipto maguwoharjo banjarsari ledakan anti blok jec gedong kuning gembira loka sgm pasar sentul trayek gondomanan kantor pos besar rs. pku muhammadiyah pasar kembang badan bundaran samgat kota pingin tugu gramedia bundaran ugm colombo terminal condongcatur dengan uin sunan kalijaga anti maguwoharjo bandara adisutjipto. terminal nombor menjadi tugu stasiun tugu malioboro kantor pos besar gondomanan jateng wetan tungkai gambiran based trayek rejowinangun gedong kuning gembira loka sgm cendana mandala krida gayam fly over lempuyangan kridosono duta wacana galeria gramedia bundaran ugm colombo terminal condongcatur kentungan menjadi terminal nombor. terminal nombor menjadi kentungan terminal condongcatur colombo bundaran ugm gramedia kridosono duta wacana fly over lempuyangan gayam mandala krida cendana sgm trayek gembira loka gedong kuning rejowinangun based tungkai jateng wetan gondomanan kantor pos besar rsu pku muhammadiyah terminal pabean wirobrajan bpk badan bundaran samgat kota pingin tugu menjadi terminal nombor. terminal bilangan tegalgendu silver jl. nyi pembangun pegadaian kotagede based rejowinangun gedong kuning jec blok anti maguwoharjo bandara adisutjipto maguwoharjo ring road utara terminal condongcatur kentungan rs. ardhito mitra trayek kampus bundaran ugm kridosono jl. yos. sudarso) gondola tugu pingin bundaran samgat kota badan stasiun tugu malioboro kantor kas besar rs. pku muhammadiyah terminal pabean kadipaten jateng kulon lengkung gading jateng wetan tungkai wirosaban tegalgendu terminal bilangan. terminal bilangan s4. tegalgendu s4. wirosaban s4. tungkai s4. jateng wetan s4. lengkung gading s4. jateng kulon terminal pabean s3. rs. pku muhammadiyah s3. pasar kembang s4. badan bundaran samgat kota s4. pingin s4. tugu s3. gramedia trayek bundaran ugm rs. ardhito kentungan terminal condongcatur ring road utara s3. maguwoharjo bandara adisutjipto s3. maguwoharjo anti blok jec s4. gedong kuning s4. rejowinangun s3. based s3. pegadaian kotagede jl. nyi pembaruan s3. silver tegalgendu terminal bilangan. terminal bilangan jl. tegalsari s4. tegalgendu jl. menteri suseno s4. tungkai jl. taman siswa jl. sultan agung s4. permata jl. gajah mada jl. hayam buruk stasiun lempuyangan jl. trayek lempuyangan jl. yos sudarso lingkar kridosono) jl. lempuyangan stasiun lempuyangan jl. hayam buruk jl. gajah mada s3. permata jl. sultan agung jl. taman siswa s4. tungkai jl. menteri suseno jl. pramuka s4. tegalgendu jl. tegalsari terminal bilangan. terminal bilangan jl. tegalsari s4. tegalgendu jl. pramuka jl. menteri suseno jl. veteran jl. panduan jl. glagah sari jl. kusumanegara s4. sgm jl. sidobali s4. balai kota jl. ipa tut harsono jl. timah s3. uin sunan kalijaga jl. urip sukoharjo jl. trayek end. sudirman gramedia jl. subroto kridosono s3. duta wacana jl. kesini jl. mungkur jl. urip sukoharjo s3. uin sunan kalijaga jl. timah jl. ipa tut harsono s4. balaikota jl. sidobali jl. kusumanegara jl. glagahsari jl. panduan jl. veteran jl. menteri suseno jl. pramuka jl. tegalsari terminal bilangan. terminal nombor jl. magelang jl. welter monginsidi jl. ardhito jl. colombo jl. gerakan jl. adisutjipto anti jl. banjarsari jl. setoran trayek simpang upn ringroad utara terminal condongcatur ringroad utara jl. kaliurang simpang ugm jl. selokan mataram jl. nyi condrolukito ringroad utara terminal nombor. terminal nombor ringroad utara jl. nyi condrolukito jl. selokan mataram simpang ugm jl. kaliurang ringroad utara terminal trayek condongcatur ringroad utara simpang upn jl. setoran jl. banjarsari anti jl. adi sucipto jl. gerakan jl. colombo jl. ardhito jl. welter monginsidi jl. magelang terminal nomborkodatang puluhan skip pgri jl. wates ringroad selatan umy ringroad trayek kasihan (keselatan) lapangan tamantirto (ke timur) s4. pabrik madukismo (ke utara) s4. ringroad madukismo tugu kelokan jl. bagijl. bagian tugu kelokan s4. ringroad madukismo (ke selatan) s4. trayek pabrik madukismo (ke barat) lapangan tamantirto (ke utara) ringroad kasihan ringroad selatan umy jl. wates skip pgri datang puluhimogiri jl. pramuka jl. veteran jl. menjadi trayek jl. ngangkruk s4. ketangan s4. blok anti jl. banjarsari jl. setoran s4. upn ring road utara terminal condongcatur. trayek rute terminal nombor ringroad barat jl. godaan timur jl. cokroaminoto jl. pembela tanah air jl. jagran lor jl. pasar kembang malioboro travel jl. ahmad yani jl. kha dahlan jl. wahid hasyim pabean jl. wahid hasyim jl. kha dahlan jl. bhayangkara jl. gantikan jl. jagran lor jl. cokroaminoto jl. godaan timur ringroad timur ringroad barat terminal nombor. terminal bilangan jl. pramuka jl. glagahsari jl. kusumanegara jl. cendana jl. gondosuli jl. bambang suprapto fly over lempuyangan jl. atom suharto linear kridosono jl. subroto jl. cik tiro trayek lingkar ugm jl. cik tiro jl. subroto lingkar kridosono jl. trio jl. wahidin jl. bambang suprapto jl. gondosuli jl. cendana jl. kusumanegara jl. glagahsari jl. veteran jl. pramuka terminal bilangan. terminal bilangan ringroad selatan jl. parangtritis jl. sutomo jl. k10 haryono jateng kulon jl. wahid hasyim jl. suprapto jl. tentara race pelajar jl. magelang terminal nombor ringroad utara jl. kaliurang lingkar ugm (pp). terminal bilangan ringroad selatan jl. imogiri jl. menekan jl. parangtritis jl. mangkuyudan jl. panjaitan jl. haryono jl. wahid trayek hasyim jl. suprapto jl. tentara pelajar jl. diponegoro jl. sangat jl. ardhito jl. terbang jl. colombo jl. gerakan terminal condongcatur hibah dan bantuan sosial. bab ketentuan umum dalam peraturan gubernur iniwajib memperhatikan kriteria meliputi: hibah diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf memenuhi kriteria paling sedikit: peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak dilakukanilaksanakan dengan nph, dan belanja hibah dianggarkan dalam kelompok belanja operasi pada skpd teknis. ketentuan pemberian hibah tidak dilakukan secara terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf angka dikecualikan dalam hal: pemberianatur lain dalam ketentuan peraturan perundang undangketentuan: bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk sesuai ketentu melalui skpd sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya, bersifat nirlaba, sukarela,yang kriterianya diatur dalam petunjuk teknis yang disusun oleh skpd teknis yang menangani urusandilaku yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari lurah.skpd teknis. usulan hibah secara tertulis kepada gubernur sebagaimana dimaksud padahibahrkd. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan terhadap hibah yang bersumber dari dana keistimewaan. hibah yang bersumber dari dana keistimewaan dicantumkan dalam rancangan apbd dengan berdasarkan pada berita acara penilaian kelayakan program dan kegiatan dana keistimewaan daerah istimewa yogyakarta. mekanisme perencanaan program, kegiatan, dan anggaran hibah yang bersumber dari dana keistimewaan, disesuaikan dengan hasil pembahasan berita acara antara pemerintah dan pemerintah daerah. hibah sebagaimana dimaksud pada berupa uang dan barang wajib dicantumkan dalam daftar penerima hibah pada daftar pelaksanaan anggaran skpdphformatcairan hibah berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung ls) oleh bud. syarat administrasi pencairan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada, pakta integritas penerima hibah dengan meterai cukup, dan menandatangani bukti pengeluaran kas dengan meteraihibahbud beserta spm. bud menerbitkan sp2d ls. pencairan hibah uang dilakukan dengan cara transfer dari rsud kepada rekening penerima. pakta integritas penerima hibd teknis melakukan pengadaan barang yang akan dihibahkan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa. syarat administrasi penyerahan hibah berupa barangpakta integritas penerima hibah dengan meterai cukup, dan berita acara serah terima bast) hibah barang. syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan hurufcc.ketentuan mengenai perubahan hibah yang bersumber dari dana keistimewaan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme perubahan dana keistimewaan. bab iii bantuan sosial pemerintah daerah dalam memberikan bantuan sosial wajib memperhatikan kriteria meliputi: bantuan sosial diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran, dan belanja bantuan sosial dianggarkan dalam kelompok belanja operasian non. usulan bantuan sosial secara tertulis sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan proposal yang paling sedikit memuat:rkdanggung jawab penerima bantuan sosial: fotokopi rekening bank, pakta integritas penerima bantuan sosial dengan meterai cukup, dan menandatangani bukti pengeluaran kas dengan meterai cukuperima bantuan sosial,format laporan penggunaan hibahcc.danformat surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksudanggaran penggunaan hibah uang yang outputnya sudah tercapai, sisa tersebutanggarananggaranteknis. bab pemantauan dan evaluasi skpd teknis melakukan pemantauan dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosialadalah kewenangan pengesahan atau penetapan yang diberikan olehantara lain jj. bulan .jjj., tahun peeeeleeeeee. yang bertanda tangan bawah ini: nama dennaaanannanaaaaana ana ana aan anna jabatan loco aan alamat dnkanannanaanannanaaan ana aandenananaannannanaaa aan aan aan jabatan pnkanaananaanannanaa aan aan ktp sim inannnnanannananannnllanannannlll organis .ioococoknkkananananaaaa lala alamat dankanaananaanannananan ana aan aan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama . jj.c.id.inesanann cenaoouip., bulan .i j., tahun bee. yang bertanda tangan bawah ini: nama aaa jabatanalamatan jabatan dnnnnaaaaaaa anna nana anna nana nana ana naa aan ana naa nan aan nana nana nana anna anna ktp sim nenek inannnnanannananannnllanannanlll lal organis .ioococokknkananananaanaa laa alamat dnnnnaaaaaaa anna nana anna ana naa aan naa aan ana naa aan nana anna nana ana nana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama . jj . jnip.daerah istimewa yogyakartadaerah istimewa yogyakartadaerah istimewa yogyakartdaerah istimewa yogyakartadaerah istimewa yogyakarta penerima") :.i joe alamat benananananaaananakatala alan nama ketua dewnankanan nenek nenek ana aan nama kegiatan benananananaaananakatala alan pagu anggaran baaaaanananaanananaaa aan hibah bansos prp senesanananatanananaa (hee rupiah) tahun anggaran :. joh rincian kegiatan lokasi realisasi sisa aman lan, yogyakarta, nama organisasi lembaga yayasan panitiabenkkekakannnanaa enkkknkakanaaan alamat berkenaan nama ketua bedakan tank pemeran nama kegiatan berkenaan nama skpd pemberi :.ioo jika hibah bansos berkenaan tahun anggaran bellananknknntnnaneeaknknaaaaaanaan jenis spesifikasi barang jumlah unit yogyakarta, nama organisasi lembaga yayasan panitia daerah istimewa yogyakarta sebesar rp.e.kieranmeteraidaerah istimewa yogyakarta berupa .s.oeegama), hibah jasa surat pernyataan tanggung jawab hibah jasjasa dari pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta berupa . weo.oeelnlnnanyogyakarta, .o.o jen gema) surat pernyataan tanggung jawabdaerah istimewa yogyakarta sebesar .i.oeyogyakarta, .o.o jen gama) |
, ,, bahwa terhadap orang asing yang meninggal dunia ketika berkunjung daerah istimewa yogyakarta, telah diatur pedoman pengangkutan atau pemindahan jenazah abu kerangka orang asing dengan peraturan gubernur daerah istimewa yogyakarta nomor tahunperlu dilakukan penyempurnaan sehingg. dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan:daerah istimewa yogyakarta. kepolisian setempat adalah kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian resort kota atau kepolisian daerahharus dilaporkan oleh pelapor. pelapor mengajukan surat keterangan kematian kepada direktur rumah sakit pemerintah swasta. pelapor mengajukan permohonan surat keterangan kepada kepala kepolisian setempat. pelapor mengajukan permohonan surat keterangan kepada kepala kantor kesehatan pelabuhan kelas semarang wilayah kerja bandara adi sucipto dengan melampirkan sebagai berikut: surat keterangan kematian dari rumah sakit pemerintah swasta. surat keterangan dari kepolisian setempat sekretariat daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta, dengan melampirkan identitaskepala biro tata pemerintahan atas nama sekretaris daerahformat surat keterangan pengangkutan atau pemindahan jenazah abu kerangka orang asing pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta sekretariat daerah reaaudara .ee.ii banggai .i.diisi. perihal permohonan untuk mengangkut atau memindahkan jenazah abu kerangka orang asing: diberikan keterangan kepadanomor induk kependudukan .naaanetennnannnnnnnnnnnnnnnnnannnnn pekerjaan bean alamat ann pin panen nan ppn ann pipa ppa nnnnereae papan ere papan ana aaaa aaa untuk mengangkut atau memindahkan jenazah abu kerangka almarhum almarhumah:warga negara bean alamat asal ann pin panen nan ppn ann pipa ppa nnnnereae papan ere papan ana aaaa aaa yang telah meninggal dunia pada hari . tanggal. jam li. wib annananananannnnnnnnnanmkmnanananaamnn jenazah abu kerangka tersebut akan diangkut atau dipindahkan pada hari .ouo tanggal .iii.ooo. menuju ler.obama engan syarat: jenazah abu kerangka harus dimasuk , nip. tembusan disampaikan kepada yih.: gubernur daerah istimewa yogyakarta bupati walikota .ooa kapolda daerah istimewa yogyakarta kapolresta kapolres .voodoo kepala dinas kesehatan provinsi diy kepala kantor imigrasi kelas yogyakarta kepala biro tata pemerintahan setda provinsi diy kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kota . w.voodoo wooen) salinan pein lain pendapatan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur daerah istimewa yogyakarta, menimbang bahwa dasar pungutan pajaajak daerah, retribusi, serta pemanfaatan asetdaerah, bahwa untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah secara menyeluruh, harus digali dengan melakukan optimalisasi melalui kegiatan pemungutan luar pajak daerah, retribusi daerah, dan pemanfaatin lailain lain pendapatan daerah. dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud dengan lain lain pendapatan daerah adalah pendapatan daerah luar pajak, retribusi, dan bagi hasil. kas daerah adalah kaspendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah daerah istimewa yogyakarta yang selanjutnya disebut duka adalah dinas teknisskpd dapat menerima atau memungut lain lain pendapatan daerah bawah koordinasi duka. obyek pendapatan lain lain pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti rugi daerah, pendapatan denda, pendapatan dari pengembalian kelebihan pelaksanaan kegiatan, pendapatan dari angsuran penjualan, pendapatan dari pengelolaan dana bergulir, pendapatan dari pengelolaan badan layanan umum daerah, pendapatan dari pengelolaan badan usaha kredit pedesaan, j . pendapatan dari pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut hasil temuan, il. pendapatan hibah, dan m.lain lain pendapatan luar huruf sampai dengan huruf penentuan besaran lain lain pendapatan daerah dilakukan sesuai dengan: ikatan kontrak perjanjian, tarif yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan. penerimaan lain lain pendapatan daerah disetor kas daerah melalui bank pembangunan daerahangkutan orang dengan kendaraan umum dapat berjalan terpadu dan terintegrasi daerah istimewa yogyakarta, maka perlu diatur dalam suatu jaringan trayek angkutan perkotaan reguler, bahwa penyelenggaraan angkutan perkotaan reguler daerah istimewa yogyakarta telah dilakukan penataan sesuai kondisi perkembangan daerah dengan adanya studi dan regulreguler.reguler merupakan pengembangan dari angkutan perkotaan. jaringan trayek angkutan perkotaan regulerjaringan trayek perkotaan regulerggunaan armada angkutan perkotaan reguler merupakan bentuk pemanfaatan terhadap angkutan umum yang telah ada guna mendorong layanan angkutan umum yang lebih baik. penyelenggaraan jaringan trayek angkutan perkotaan reguler sebagaimana dimaksud dalam berjumlah (lima) trayek pulang pergi. perijinan jaringan trayek angkutan perkotaan regulerreguler dapat dikembangkan lagi pada masa yang akan datang sesuai dengan kebutuhan wilayah. penentuan operator pelaksana trayek angkutan perkotaan reguler akan dilaksanakan oleh operator yang selama ini sudah beroperasi dengan ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh kepala dinas berdasarkan pertimbangan dewan pimpinan daerah organisasi angkutan daerah daerah istimewa yogyakarta dpd ganda diy). pengguna angkutan perkotaan reguler,ilaksanakan sejak ditetapkannyaperkotaan provinsi daerah istimewa yogyakartajaringan trayek angkutan perkotaan reguler trayek rute terminal bilangan jl. pramuka jl. pangeran jl. glagah sari jl. kusumanegara sultan agung jl. kh. dahlan cokroaminoto tentara pelajar borobudur plaza jl. welter trayek monginsidi borobudur plaza tentara pelajar cokroaminoto jl. kh. dahlan sultan agung jl. suryopranoto jl. mangunsarkoro jl. kusumanegara jl. glagah sari jl. veteran jl. pramuka terminal bilangan. terminal bilangan jl. pramuka jl. kol. sugiana jl. travel sisingamangaraja ring road selatan jl. parangtritis jl. brigjen katamu jl. suryotomo abu bakar ali jl. subroto jl. cik tiro lingkar ugm (pp). terminal bilangan ring road selatan ngangkruk gedong kuning jl. kusumanegara jl. suryotomo jl. subroto lingkar trayek ugm jl. simanjuntak jl. end. sudirman jl. mangkubumi jl. malioboro jl. senopati jl. kusumanegara gedong kuning ring road selatan terminal bilangan. terminal bilangan jl. pramuka jl. sisingamangaraja jl. menekan jl. mangkuyudan gading pojok beteng wetan jl. trayek brigjen katamu jl. ibu russo jl. kh. dahlan jl. wates pasar gamping sidoarjo jl. godaan pingin jl. welter monginsidi jetis lingkar ugm (pp). terminal bilangan jl. pramuka jl. perintis kemerdekaan jl. trayek gambiran jl. veteran gedong kuning anti jl. adisutjipto jl. gerakan affandi ring road utara lingkar ugm (dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat timbul konflik sosial sebagai akibat dari perseteruan dan atau benturan antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan terganggunya stabilitas daerah dan terhambatnya pembangunan daerah, konflik melalui penyusunan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial, cc. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan gubernur daerah istimewa yogyakarta nomor tahun tentang penanganan konflik sosial, rencana aksi terpadu penanganan konflik sosialsosialdaerah istimewa yogyakarta tahun kepada menteri dalam negeri setiap (empat) bulan sekali. badan melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tahun paling sedikit (tiga) bulan sekali.anaman nilai nilai wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesadaran hukum peningkatan korem polda, meningkatnya target: target kegiatan dapat nilai nilai bela pmk, benda, badan kesadaran terlaksananya terlaksananya kegiatan pembinaan berupa: negara sesuai dinas kesbangpol masyarakat dalam pembinaan kesadaran bela negara bagi tokoh aktifitas konsensus dasar dispora bela negara guna kesadaran bela naa masyarakat, tokoh agama, dan organisasi pertemuan, kebangsaan meredam konflik negara bagi tokoh rakyat minimal kali pancasila, uud sosial masyarakat, tokoh masyarakat dialog melalui bhinneka agama, dan media massa, tunggal ika, organisasi target kegiatan nkri) masyarakat terlaksananya kegiatan pembinaan an: kesadaran bela negara bagi tokoh pangan, penang instansi kriteria ukuran ukuran keberhasilan masyarakat minimal kali penyusunan target dan atau penerbitan terlaksananya kegiatan pembinaan dokumen. kesadaran bela negara bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat minimal kali pemantapan badan korem terinternalisasinya target: target kegiatan dapat ideologi pancasila kembang ol, keji beban nilai terlaksananya terlaksananya kegiatan pemantapan ideologi berupa: kebangsaan dispora bind nilai persatuan dan kegiatan pancasila dan wawasan kebangsaan kepada aktifitas dinas kesatuan bangsa pemantapan aparat pemerintah, pelajar, dan organisasi pertemuan, kominfo ai nilai ideologi pancasila masyarakat minimal kali. kominfo nilai nilai cinta dan wawasan dialog melalui tanah air dalam keb dal media massa, mewujudkan kebangsaan dalam target mewujudkan kegiatan persatuan dan persatuan dan terlaksananya kegiatan pemantapan ideologi kesatuan bangsa pancasila dan wawasan kebangsaan kepada mangan, kesatuan bangsa pada dan atau bagi aparat aparat pemerintah, pelajar, dan organisasi pemerintah, masyarakat minimal kali. penyusunan pelajar, dan dan atau organisasi target penerbitan masyarakat, terlaksananya kegiatan pemantapan ideologi minimal kali. pancasila dan wawasan kebangsaan kepada aparat pemerintah, pelajar, dan organisasi masyarakat minimal kaliingkatan kejati, polda, meningkatnya target: target kegiatan dapat kesadaran kanwil korem pengetahuan dan ternak ternak luh huk kepada berupa: hukum kemenhub pmk kesadaran hukum dananya kraxssananya penyuluhan kum kepada penyuluhan masyarakat dalam rangka meredam potensi aktifitas masyarakat ham, sat benda, badan masyarakat dalam hukum kepada konflik minimal kali pertemuan: pol kesbangpol, rangka meredam tag biro hukum tensi konflik masyarakat dalam dialog melalui potensi rangka meredam target media massa, konflik pegiat potensi al. terlaksananya penyuluhan hukum kepada lapangan: masyarakat dalam rangka meredam potensi an atau konflik minimal kali penyusunan dan atau target penerbitan terlaksananya penyuluhan hukum kepada dokumen. masyarakat dalam rangka meredam potensi konflik minimal kali pemantapan kerukunan umat beragama, aliran kepercayaan, dan pembauran bangsa peningkatan kanwil dinas dispora, terinternalisasinya target: target kegiatan dapat nilai nilai kemenag, kejati, toleransi kehidupan terlaksananya terlaksananya kegiatan peningkatan nilai berupa: toleransi badan korem beragama dalam kegiatan nilai toleransi kehidupan beragama dalam aktifitas kehidupan kesbangpol pmk, mewujudkan peningkatan nilai mewujudkan persatuan dan kesatuan pertemuan, beragama polda, persatuan dan nilai toleransi bangsa minimal kali dialog melalui benda, dinas kesatuan bangsa keyid kehidupan media massa, kebudayaan, beragama dalam target forum mewujudkan terlaksananya kegiatan peningkatan nilai kegiatan kerukunan persatuan dan nilai toleransi kehidupan beragama dalam lapangan, umat kesatuan bangsa mewujudkan persatuan dan kesatuan dan atau beragama minimal kali bangsa minimal kali penyusunan kub) dan ataupenerbitan dokumen. terlaksananya kegiatan peningkatan nilai nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa minimal kali pemantapan badan korem terintegrasinya terlaksananya target kegiatan dapat pembauran kesbangpol, pmk, nilai nilai budaya kegiatan berupa: terlaksananya kegiatan pemantapan kebangsaan dinas polda, dan kearifan lokal pemantapan aktifitas budaya benda dalam rangka pembauran pembauran kebangsaan bagi kelompok peng etnis dan organisasi mahasiswa daerah pertemuan, penguatan nilai nilai kebangsaan bagi dialog melalui diy minimal kali persatuan dan kelompok etnis media massa, kesatuan bangsa dan organisasi kegiatan dalam mendukung mahasiswa daerah target lapangan, pembauran diy minimal terlaksananya kegiatan pemantapan dan atau kebangsaan. kali pembauran kebangsaan bagi kelompok penyusunan etnis dan organisasi mahasiswa daerah dan atau diy minimal kali penerbitan dokumen. target terlaksananya kegiatan pemantapan pembauran kebangsaan bagi kelompok etnis dan organisasi mahasiswa daerah diy minimal kaliuatan pendidikan politik masyarakat peningkatan badan biro tata meningkatnya target: target kegiatan dapat pendidikan kesbangpol pemerintahan, pemahaman terlaksananya terlaksananya pendidikan politik bagi berupa: politik dalam komisi masyarakat akan pendidikan politik masyarakat (disabilitas, perempuan, pemilih aktifitas rangka pemilihan arti penting bagi masyarakat pemula, ormas) minimal kali. pertemuan: sosialisasi umum kpu), penyelenggara (disabilitas, lal penyelenggaraan badan pilkada serta perempuan, pera pilkada pengawas meningkatnya pemilih pemula, target re. massa, pemilu partisipasi politik ormas) sebanyak ternak didik litik basi cela (bawaslu) masyarakat dalam minimal kali. errarsananya pendidikan iti agl lapangan, pelaksanaan masyarakat (disabilitas, perempuan, pemilih dan atau pilkada pemula, ormas) minimal kali. penyusunan dan atau target penerbitan terlaksananya pendidikan politik bagi dokumen. masyarakat (disabilitas, perempuan, pemilih pemula, ormas) minimal kali. pemantauan dan badan korem terlaksananya target: target bo4: kegiatan dapat pengamanan kesbangpol, pmk, tahapan pilkada terlaksananya terlaksananya pemantauan dan berupa: pelaksanaan polda benda, tahun dengan pemantauan dan pengamanan tahapan pilkada tahun aktifitas pilkada kejati, tertib, aman dan pengamanan (sebelum pilkada) minimal kali pertemuan: kanwil lancar. peng kabupaten. tag kemenhub sebelum, pada saat dialog melalui ham, biro tata dan pasca pilkada tap bos: media massa, tahun kegiatan pemerintahan, sat pol minimal kali terlaksananya pemantauan dan lapangan, komisi kabupaten pengamanan tahapan pilkada tahun dan atau pemilihan kota. (sebelum pilkada) minimal kali penyusunan umum kpu), kabupaten dan atau penang instansi kriteria ukuran ukuran keberhasilan badan target b12: penerbitan pengawas dokumen. pemilu terlaksananya pemantauan dan bawaslu) pengamanan tahapan pilkada tahun (sebelum, saat dan pasca pilkada) minimal kali kabupaten pencegahan potensi konflik industrial ekonomi deteksi dini dan dinas korem terdeteksinya target: target kegiatan dapat sea dini nakerirans, oem, biro potensi kerawanan terlaksananya terlaksananya koordinasi peringatan hari berupa: kerawanan ba. dan mini rasi kabupaten kota koordinasi buruh minimal kali dan terdeteksinya aktifitas konflik buruh kesbangpol perekonomian terbangunnya peringatan hari potensi kerawanan dalam peringatan hari pertemuan, dan sda, sinergitas tripartit buruh minimal buruh. dialog melalui as, bebas mentah terdeteksinya target media massa, dinas raya thr) dan potensi terlaksananya pemantauan peringatan kegiatan pariwisata, upah minimum dalam hari buruh. kau dinas provinsi dan upah peringatan hari terlaksananya pemantauan pemberian kelautan dan minimum haa tunjangan hari raya thr) penyusunan perikanan, kabupaten kota terlaksana perusahaan minimal kali dan atau dinas ump umk), serta nan kabupaten kota diy penerbitan pertanian, ditetapkannya upah dai hari buruh dokumen. dinas minimum provinsi dan aksi target perhubungan, dan upah minimum kelompok dinas kabupaten kota por terlaksananya tahapan penyusunan koperasi dan ump umk) tahun buruh serikat peraturan gubernur tentang penetapan ukm pekerja dalam upah minimum provinsi dan upah penetapan minimum kabupaten kota tahun upah minimum minimal kali. provinsi dan ditetapkannya keputusan gubernur upah minimum penang instansi kriteria ukuran ukuran keberhasilan kabupaten tentang penetapan upah minimum kota. provinsi dan upah minimum terlaksananya kabupaten kota tahun pemantauan terlaksananya pemantauan aksi pemberian kelompok buruh serikat pekerja dalam tunjangan hari penetapan upah minimum provinsi dan raya thr) upah minimum kabupaten kota perusahaan minimal kali. terlaksananya penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota ump umk) tahun peningkatan dinas pup sat pol diy, terlaksananya target: target kegiatan dapat peran will esdm bpbd pan terkenalnya terlaksananya pendataan jumlah dan luas berupa: pemanfaatan jumlah dan wilayah izin usaha pertambangan iup). aktifitas pertambangan pelaksanaan izin usaha uas izin usaha pertemuan, pertambangan iup) pangan target dialog terlaksananya pemberian sanksi dan melalui terbitnya pencabutan izin usaha pertambangan iup) media massa, sanksi yang terbuka tidak melaksanakan kegiatan kesia administrasi pertambangan sesuai peraturan cela lapangan, dan perundangan yang berlaku. penang instansi kriteria ukuran ukuran keberhasilan rekomendasi target dan atau pencabutan izin penyusunan usaha terlaksananya monitoring dan evaluasi an atau perusahaan terkait pemberian sanksi dan pencabutan penerbitan iup) yang tidak izin usaha pertambangan iup) yang terbukti pamen melaksanakan tidak melaksanakan kegiatan pertambangan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang pertambangan undangan. sesuai dengan peraturan perundang undangan. optimalisasi badan kanwil meningkatnya target: target kegiatan dapat pencegahan kembang ol, kemenhub pemahaman terlaksananya terlaksananya sosialisasi bahaya berupa: charan cikal kom, anti tanpa tan bah sosialisasi bahaya radikalisme kalangan pelajar pemuda aktifitas ira radikal dinda ban cikal 4ya radikalisme mahasiswa dan masyarakat minimal kali pertemuan, kej ati kalangan pelajar dialog korem pemuda melalui pmk mahasiswa dan target media massa: forum masyarakat ternak sosialisasi bah kegiatan minimal kali era usahanya oslansas| anya lapangan, koordinasi radikalisme kalangan pelajar pemuda dan atau pencegahan mahasiswa dan masyarakat minimal kali penyusunan kpt) target dan atau nana penerbitan terlaksananya sosialisasi bahaya dokumen. radikalisme kalangan pelajar pemudaoptimalisasi badan polda, terbangunnya target: target kegiatan dapat pelaksanaan kesbangpol korem sistem peringatan terlaksananya terlaksananya kegiatan fgd koroner berupa: sistem pmk, dini melalui peta . fgd koroner rencana aksi penanganan perubahan sosial aktifitas peringatan dini benda, tim perubahan sosial ner rencana aksi dan potensi konflik kabupaten kota. pertemuan, kewaspadaan dan potensi konflik dial dini kabupaten penanganan make perubahan target melalui pemerintah kota, sosial dan media massa, daerah terlaksananya fgd koroner update potensi konflik kegiatan data penanganan perubahan sosial dan lapangan: kabupaten potensi konflik kabupaten kota. dan atau kota. penyusunan terlaksananya tersedianya update pata perubahan dan atau fgd koroner usia potensi niak periode penerbitan semester melalui sistem online update update data dokumen. data peta perubahan sosial dan potensi penanganan konflik perubahan link. sosial dan potensi konflik target tersedianya update data perubahan sosial kabupaten dan potensi konflik periode semester kota. melalui sistem online update data peta terlaksananya perubahan sosial dan potensi konflik. pelaporan potensi konflik melalui sistem online updatedata peta perubahan sosial dan potensi konflik. deteksi dini dan badan polda, terlaksananya target: target kegiatan dapat cegah dini kesbangpol, korem deteksi dini dan terbentuknya terbentuknya tim kewaspadaan dini berupa: potensi konflik benda pmk, kejati, cegah dini potensi tim pemerintah daerah aktifitas sosial melalui sat pol pp, konflik sosial kewaspadaan terlaksananya rapat koordinasi pertemuan, koordinasi tim tim melalui tim dini pemerintah komandan minimal kali. dialog kewaspadaan kewaspadaan kewaspadaan dini daerah tersedianya laporan hasil deteksi dini melalui dini pemerintah dini pemerintah daerah terlaksananya dan cegah dini potensi konflik sosial media massa, daerah dan pemerintah dan komandan rapat '#animal kesia komite intelijen daerah, fkm agar minimal laporan. kegiatan daerah koordinasi lapangan, komandan target dan atau (komandan) minimal kali. ternak rapat komedi penyusunan tersedianya komandan mani bali o0r dinasti dan atau laporan hasil minuman am. penerbitan deteksi dini cegah sini tersedianya laporan hasil deteksi dini dokumen potensi konflik dan cegah dini potensi konflik sosial sosial minimal minimal laporan. laporan. target terlaksananya rapat koordinasi komandan minimal kali. tersedianya laporan hasil deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial minimal laporan. penang instansi kriteria ukuran ukuran keberhasilan penguatan nilai badan polda, meningkatnya terlaksananya target kegiatan dapat nilai kearifan kesbangpol korem partisipasi sosialisasi ternak sosialisasi peran berupa: lokal dalam pmk, sat masyarakat dalam peraturan gul armadanya usia asasi peraturan gubernur tentang jaga warga minimal aktifitas rangka pol deteksi dini dan gubernur kali pertemuan: penanganan cegah dini potensi tentang jaga terlaksananya bimbingan teknis bagi dialog konflik melalui konflik warga minimal pengurus jaga warga minimal kali melalui jaga warga kali. media massa: (ra terlaksananya kegiatan teknik basi target lapangan, comis dan atau pengurus jaga terlaksananya sosialisasi peraturan penyusunan warga minimal gubernur tentang jaga warga minimal dan atau kali kali. terlaksananya terlaksananya bimbingan teknis bagi penerbitan pendampingan pengurus jaga warga minimal kali. jaga warga terlaksananya pendampingan jaga minimal kali warga minimal kali kabupaten kota diy kabupaten kota diy target terlaksananya sosialisasi peraturan gubernur tentang jaga warga minimal kali. terlaksananya bimbingan teknis bagi pengurus jaga warga minimal kali. terlaksananya pendampingan jaga warga minimal kali kabupaten kota diyhentian penyelesaian konflik sosial penghentian konflik penghentian polda badan terhentinya konflik target: target konflik sosial kesbangpol, sosial terhentinya tersedianya tim pasukan bantuan daerah provinsi kejati, daerah provinsi konflik sosial provinsi korem daerah provinsi pmk, oleh tim terpadu terhentinya konflik sosial benda, bpbd, provinsi dengan daerah provinsi oleh tim terpadu satpol pp, cepat dalam provinsi dengan cepat dalam tempo dinas tempo maksimal maksimal jam setelah diajukannya kesehatan, jam setelah permintaan dari tim terpadu dinas sosial diajukannya kabupaten kota. permintaan dari tim terpadu kab kota target tersedianya tim pasukan bantuan provinsi.target tersedianya tim pasukan bantuan provinsi. penang instansi kriteria ukuran ukuran keberhasilanfasilitasi, tim korem terfasilitasinya target: target kegiatan dapat monitoring dan beban: penting baik penyelesaian terlaksananya terlaksananya fasilitasi, monitoring dan berupa: penyelesaian konflik pole pembangunan fasilitasi, evaluasi penyelesaian konflik pembangunan aktifitas konflik sosial diy benda kanwil rumah ibadah monitoring dan rumah ibadah dan atau penggunaan pertemuan, pembangunan kemenag tim dan atau koordinasi tempat ibadah yang terjadi sebelum tahun dialog rumah ibadah terpadu penggunaan tempat penyelesaian minimal kali yaitu: melalui konflik media massa, dan atau tingkat ibadah pembangunan teridentifikasinya akar masalah. kegiatan penggunaan kabupaten kabupaten kota rumah dah penyelesaian masalah sehingga tercapai ngan: tempat ibadah kota diy yang terjadi musyawarah dan mufakat untuk pangan, kabupaten kota sebelum tahun kabupaten kota perdamaian. dan atau diy yang diy yang terjadi penyusunan terjadi sebelum sebelum tahun dan atau minima penerbitan tahun kali. target dokumen. (rayelesaian masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian. targetsejak tahun fasilitasi, tim korem terselesaikannya target: target kegiatan dapat monitoring dan terpadu pmk, permasalahan terselesaikannya penyelesaian kasus konflik berlatar berupa: evaluasi penangan kejati, konflik berlatar permasalahan belakang lahan sda, batas daerah aktifitas penyelesaian konflik polda, belakang konflik berlatar administrasi, sara, politik, sosial, budaya, pertemuan, konflik berlatar sosial diy kanwil bpn, lahan sda, batas belakang ekonomi industrial, yang terjadi pada bulan dialog belakang kanwil daerah lahan sda, batas januari april yaitu: melalui lahan sda, kemenhub administrasi, sara, daerah media massa: batas daerah ham, benda, politik, sosial, teridentifikasinya akar masalah. administrasi, kegiatan administrasi, kanwil budaya, ekonomi penyelesaian masalah sehingga tercapai ag: sara, politik, lapangan, sara, politik, kemenag, industrial musyawarah dan mufakat untuk sosial, budaya, dan atau sosial, budaya, bawaslu, kabupaten kota perdamaian. ekonomi penyusunan penang instansi kriteria ukuran ukuran keberhasilan keterangan rencana aksi gone terkait keberhasilan keberhasilan b04, bo8, b12 capaian dan ekonomi kpu, badan industrial yang na. dan atau industrial tahun kesbangpol, terjadi sampai target penerbitan bpbd, dinas dengan bulan penyelesaian kasus konflik berlatar dokumen. kabupaten kota pertanahan desember belakang lahan sda, batas daerah ra: dan tata administrasi, sara, politik, sosial, budaya, ruang, dinas ekonomi industrial, yang terjadi pada bulan pup esdm, mei agustus yaitu: dinas dan teridentifikasinya akar masalah. kehutanan, penyelesaian masalah sehingga tercapai dinas pertanian dan musyawarah dan mufakat untuk ketahanan perdamaian. pangan, dinas nakertrans, target dinas sosial, penyelesaian kasus konflik berlatar diperindah, belakang lahan sda, batas daerah dinas administrasi, sara, politik, sosial, budaya, kelautan dan ekonomi industrial, yang terjadi pada bulan perikanan, september desember yaitu: teridentifikasinya akar masalah. perhubungan, dinas penyelesaian masalah sehingga tercapai pariwisata musyawarah dan mufakat untuk biro hukum, perdamaian. penang instansi kriteria ukuran ukuran keberhasilan biro administrasi perekonomian dan sda, biro tata pemerintahan, tim terpadu tingkat kabupaten kota fasilitasi upaya dinas dinas tersedianya tenaga target: target kegiatan dapat pemulihan sosial kesehatan, pelopor perdamaian berupa: pascakonflik bpbd, kanwil yang berkompeten terlaksananya terlaksananya optimalisasi peran dan kemenag dalam upaya optimalisasi fungsi tenaga pelopor perdamaian aktifitas ra: badan menciptakan peran dan minimal kali. pertemuan, kesbangpol kondisi damai fungsi tenaga terlaksananya fasilitasi pusat pelayanan dialog dp3p2a ditengah pelopor terpadu perempuan dan anak korban melalui masyarakat serta perdamaian kekerasan p2tak rdu) minimal media massa, terwakili tadinya minimal kali. kali. kegiatan pelayanan terhadap terlaksananya lapangan, perempuan dan fasilitasi pusat target dan atau pelayanan penyusunan anak korban terpadu terlaksananya optimalisasi peran dan kekerasan. padu an atau perempuan dan fungsi tenaga pelopor perdamaian penerbitan anak korban minimal kali. dokumen. kekerasan terlaksananya fasilitasi pusat pelayanan p2tak rdu) terpadu perempuan dan anak korban minimal kali kekerasan p2tak rdu) minimalterlaksananya optimalisasi peran dan fungsi tenaga pelopor perdamaian minimal kali. terlaksananya fasilitasi pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan p2tak rdu) minimal kali. pelaporan dan badan tim terpadu terbentuknya tim target: target evaluasi rencana kesbangpol tingkat terpadu terbentuknya terbentuknya tim terpadu penanganan aksi penanganan provinsi, tim penanganan konflik tim terpadu konflik sosial tingkat provinsi dan konflik sosial terpadu sosial pks) tingkat nani penanganan kabupaten kota diy. tahun tingkat provinsi dan konflik sosial tersusunnya rencana aksi terpadu tingkat provinsi kabupaten kabupaten kota tingkat provinsi penanganan konflik sosial tahun dan kabupaten kota serta terlaksananya dan tingkat provinsi dan kabupaten kota kota rencana aksi terpadu kabupaten diy, (ra kota diy. terlaksananya rekor bersama dalam penanganan konflik tersusunnya rangka pelaporan dan verifikasi rencana sosial pks) tahun rencana aksi aksi penanganan konflik sosial tingkat tingkat . terpadu provinsi dan kabupaten kota periode provinsi dan penanganan tahun minimal kali. kabupaten kota diy konflik sosial tahun target tingkat provinsi provinsi terlaksananya rekor bersama dalam rangka evaluasi pelaporan rencana aksi penang instansi kriteria ukuran ukuran keberhasilan kabupaten penanganan konflik sosial tingkat provinsi kota diy. dan kabupaten kota periode tahun terlaksananya serta pelaporan dan verifikasi rencana rekor bersama, aksi penanganan konflik sosial tingkat evaluasi, provinsi dan kabupaten kota periode pelaporan, dan tahun minimal kali. verifikasi rencana aksi target ana terlaksananya rekor bersama dalam rangka evaluasi pelaporan rencana tingkat provinsi penanganan konflik sosial tingkat provinsi kabupaten dan kabupaten kota periode tahun kota minimal pelaporan dan verifikasi rencana aksi kali. penanganan konflik sosial tingkat provinsi terlaksananya dan kabupaten kota periode tahun rekor bersama dan penyusunan rencana aksi penyusunan terpadu penanganan konflik sosial tahun rencana aksi tingkat provinsi dan kabupaten kota terpadu minimal kali. penanganan konflik sosial tahun tingkat provinsi dan kabupaten kota. penang instansi kriteria ukuran ukuran keberhasilan pelaporan kasus badan tim terpadu perdananya jumlah target: target catatan: konflik sosial kesbangpol, penanganan kasus konflik sosial tersedianya data terlaksananya pelaporan data kasus konflik output berupa: setiap bulannya polda, konflik sosial kasus konflik sosial yang terjadi bulan januari s d april laporan korem diy dan tim sosial dalam dilaporkan melalui email minimal situasi daerah pmk, terpadu rangka analisa kali. (peristiwa benda penanganan dan evaluasi target os: peristiwa konflik sosial minimal kali. kabupaten terlaksananya pelaporan data kasus konflik menonjol kota diy sosial yang terjadi bulan mei s d agustus berpotensi dilaporkan melalui email minimal konflik dan kali. gangguan trantibum target trantibmas. terlaksananya pelaporan data kasus konflik laporan aksi sosial yang terjadi bulan september s d unjuk rasa desember dilaporkan melalui email berpotensi minimal kali. konflikeaaaaadam)lima milyar empat ratus sebelas juta seratus delapan puluh sembilan ribusatu milyar lima ratus jutadam sebesar rp. (enam milyar, sembilan ratus sebelas juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiahdamagustus bupati along, chbarong bupati sekadau anna salinan peraturan bupati sekadau nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah daerah (rkd) kabupaten sekadau tahun dengan rahmat tukan yang maha esa bupati sekadau, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan hurufperlu disusun rencana kerja pemerintah daerah rkd) tahun bahwa rencana kerja pemerintah daerah, yang merupakan komitmen pemerintah daerah kabupaten sekadau dalam melaksanakanbupati tentang rencana kerja pemerintahresiden nomo(rkd): kabupaten sekadau,satu) buah dokumen sebagaimana dimuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. rkd tahun merupakan penjabaran arah pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan bupati sekadausatuan kerja perangkat daerah skip)(cg. kepala bappedadiundangkan sekadau pada tanggal mei ttd sekretaris daerah kab. sekadau simon petrus ttd drs.rendy, sos |
bupati kayong utara peraturan bupati kayong utarkayong utara, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten kayong utara yang berhubungan dengan barang milik daerah, perlu adanya suatu pedoman kapitalisasi barang milik daerah untuk semudidaerah bab iii pengeluaran dikapitalisasimd dan atau, cc. memperpanjang umur teknis bmd. dan,,, pembelian pembangunan jalan irigasi jaringan atau,angka meliputi,angka dan angka meliputi: pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honorarium, pembangunan jalan irigasi jaringan,pengeluarandan pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih darimbelian pembangunan jalan irigasi jaringan atau,perlu menetapkan peraturan bupati ketapa., iv, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dan peraturan bupati inin sisa alokasi bulan bulan sebelumnya dan atau dan ,, distributor dan pengeceketapang, perk. het pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada berlaku ': ditetapkan ketapang pada tanggal april bupati ketapang ttd henrique diundangkan ketapang pada tanggal aprilsetda ketapang versi'sh penata tk. nip.alokasi pupuk ureajan feb mar apr mei jun ags sep oxt nop des ton ikendawangan mm) mo0| mol kam too 2x00 manis mata g00l gol aan ana so0l s00l &o0l 500l 500l sol 4m) 500l signup 400l 3o0l 3o0l 3o0l 4o0| 400l lurus o7ool soo 500l s0ool s0ol s0ol sool 40ol soo soal s900! apem sn) s.cot tumbang tii so0l so0l so0l am. to00l @o00| goo 500l so0| 4ool soo sool es00 pecahan sool spo| 5ool boo sool 5eol 4o0l 4o0l 400l sool sool matan hilir selatan 2r00l #100l goo gol 2t, ilmakama tool tom to0ol gol goo matan hilir utara too| am) g0ol 600l &o0l sool gol go0ol helbantam mel so0l inang sayap 500l so0l so0| s0o| 5o00| (he pandai sool bol ool bol sool sool so0ol ool boo| oarhutus sungai iseilaor s0o0l so0l so0l soo| s0.a0 so0l |simpang huu g00l tan a00 sal an) isimpangbua 400l 400l 4ool 400l 4o0l 4o0l 4o0l sool sol jumlah ) ) | te00o| t03, sub sektor hortikultura erna jan feb mar apr met jun jul ags sep 0x1 wop des ton jkendawangan imanismata 400l tool 0s0l sol marah os0l asal sol sol asal sol sol sol tool isingkp 0sol asal sol sol sol sol sol sol sang) aaaa 0sol 0sol sol 0sol sol sol sol 400l helai hulu sol sol sol sol sol omi 300l isi melayu raya 400l 400l tool 400l tool r00l sana. tool t00l tool sol sol sol tool (to matan hilir selatan 3o0ol tool penuakayng tool |t2 ikatan hirsuta (beta pawan ts0l 1s0l kejuangan 300l nanga sayap a400l lt6 ditandai o t00l t00l tool t00| t00l t00l sol din juta sungai 0sol sol 0sol sol sol sol sol sol sol sol t00l lis iseilaor sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol t00l z0) aan tool tis simpang dua 400l sol 0sol sol sol sol sol sol sol sol asal |o suman #gs0l 3noo| aan jah j h aja dio joan baaapayaagak 202i esai sis hamba #ls isis sjaitsa al. ris sis ala hlkreis pam aka di$lx sisi z|i | ssb sasa sesal sega esr pp| rp3 isis (z: isis isis isle (az sig kai kang kang oij3 (wo ker (an sisa kan (wb ssswsysasaa sia ere aaaa aaaa sis ke: bas six sis lol iin al win elo lela selevel lelelele eka alone (ore (fo ie lo (iw here dim 2sas sisi assis bleleleele lelaki lele selama lela olololelelelelelelolelelelelelelelelel itw elu joljoiork pole tam add dad sae ones niw yys ssa laws asia sasis sssasssis slesjois & is' lol wis lala iivtoloalw lolos|s solo lolo lonely|s lean pole lea ssm nas massa nws ssawsw bwww sas sis sis here iain sis sik kang sofa sis ker) jon (co sas pet sss sis jalanan aaa clekceellela jen tao (en ten cie ie: sssaowssia sasis s83ss sana aaa selelelele sae cela to eat) ole sin rieure: sasis dieja ola lola lala las (am #belelelelelo lele lelelelelelelele sei keju "ana ojo elu elu oto 2nd eeee ssssassaswsassasswss sis lala will las las kawi elk lelelelel llg ten tem ino (im rei eeeeee: six slam also lain join visi sasis sell is (wo ole ian sss8is |s|s sisi kendi dir slot3j bo. sasis essen jas sie aje sis (nisa as) eis tea) bis dig sai loka isis sis il. kal beda yan bio fm) kam sis ori ban low (aj hehe ieee: sssseais (aj sae eee sasis s'e leo lololelo loo loo lolololloieis sis isis isp oto solo ojo c10 (co hk. jo1o sssssass pam p3) olo oi keke) ix. ole loloielo|o dio i6b lam lem) lele bebas (co (eni: sss sessilis anand pra tapa ajo sao ris) sis sis bes eka sisisisis ss sis slesisio assess lah jt) pasa ara sss sis fla eid 8i8 iu) skala ssissis hn) gisisissasaes sssssssass oon sssaselg see sss cin sisa s| snp sesissisis raj sis seek .$ sis sss torn s|3ls| sisisisisis see sis bakat taka a2085 sisisisisi3 iae sisisseses ssssssss criss dea aox sis sisi #tna pe bee nan nama similis sis per di, sissisisisis ssesgaosss sassssss sssgsassiss sssargar pel mata mata :1a 5isis aa bar sisi sts sis s3sasis3s sis tio|co sss sss |sisi lai o|c png sis az) sasis sis isi maca s|c pa: isis isi isis mei sis! ssi sl sega daa |zla sis sis sis sis an: sg) lois asisisisi8 sl. bei: asi sisi 'g 'rp terr lala tee sla) sis) . tee siaga (s3) is) lola si2|z |sis cak aaaa naa 5is|similis|si sisi| si2 ssisislala isi sis pan lia mm) ci|co|oi|ico ida) o|lo|t sisisisisisisisisisisisisissssssn sis3 ssisisis sisisisisisisisis3isisisis sisiselelel sicisicisisisisisisis alsisisislalti sc), o|color della ool|o lkc pel opo sisisisisisisisisisisisis sisi sis selasisss3 ssi sasis ssissisa clock oo0101010 ool0 ol9 o10 lem) ol oio i sisi lcololcsicisisio ip) sasis disisipi ngaekarera aka dic ooc ol0 a, oleh isi |ic oli s|o1lc c|c cici sisisissississsssisissssa sis sis isis ssi sasis sis scicoiclcol oil diisi lol ol0o1l gigi ooo sid si|cis|(o o0101 ooo dio moto anri sisisisis sisisisisisisis sis sisi seal sis ssisisis siciojeicis solo lal |o|o| sici sislsisisisisis iis i7al (an sis sisisisisis nga karena aaa abi co! dl|o o10o my ol lolos0| olok| ojo oclc|oiololo01o|o von din esississisisssssssasssss sis sisi sis sis sis segi assist lang o|c| oor0 d|c|o ssisisisisisisississassssss sisi sisasjesisis sasak similis ssisisisisicisisiscisisi sic solo sisi sisi sis etal ole selo an) o|o01 s|c doc c|c mmi sisisisisisisisisssisisississasss sie sisi sasa ssi sma oli oo01 soto sejoli ololcijo10 oo|o1 c yan map cal ssisisisisiesisissisiasisissisisisis sisi sisi ss3 issues sis sisa loji o1s od|c inisiasi s sisissis isi .isi sisi s|c d|o pen mo) e1m sis ssisisisias tisisisiss sisisissssa oo|c|olo|c o|0l la) s | ooc dm) dlo pas im 01m52) sis s2si sites sasis sis s|o |o01 |o olo ooo doi o0o1o1 pee o| oop sisiesissssssss sia ssasisss spesies solo| sisi oisisisicic isle| is sicsisisisi is sisisicisicic ii cla a.l 's see sisisisala (aj (2issn |(s (asas (s| aang cis sanalah sasa a35 sie sisi sisi on! six e|c u|s sici slelslala sisi si s sl: c|s sis gi#| sisi|s|s 2ti sis i |i | seisi. ef: ls |is| s|s|& |sg| g s|a| sjo| sis siswa eimolsasiosz lalu sis kelola| ssioslo o|si z|w| ti siapa . aka sae iai gessssgasa k 1k ) sicsisis sici sis sisisisssssss sis s|sis sisilia iis iisicics s|c aka s|c sis sia sis gisisisissisisissisissasssses ssi sisi te) sis sic|sisi|s ssisisssias sisisisasiss sisi isis sisi si isi sii isisisisisisisisisisssisisisis: ala 5isisisis s|s soo|e|c s|o ssissisi ssi ssi8| i38 |si8 cio dwi maa mel sid s|is|s aka sisi8 bssssiss k ik jk ik ) (nk s|siclsic (uu) (ae) see s|o|s s|c|s jas) ( | ds sis sia sis kal als isis (dala sasa sisi siv| sis ssi sig ka) play sls| s|s| s's sis disisi3 isi sisisisisialsissizaslan slalelalalalsla|sialalele|vlolelalelel | slalafalalalelelsjalalele iblelelelefsla| mloloixz |o|dl pi2is izi sisisisisisisisdi sisi|z si2izi sisi ssieisisisisisis| s|isis 3i3i ic disisi2 isi3 2cle posisi sisisleis|3izin sici2 c|s s|s|?|s isi slo|isisizsiz else|s s|i ss|disisi| sisisixis|z 2is| sizsisis lola elev sisi isisisizisisis seisi ml sis | 5i3 slot laa! sole isisisisisisi isi3 sisi sici ("| sisisisisis| l is |s sic ise|s| isis isi saj ssi lsi fun js! kan d|wm ke) los dzu ara sls |s sis ozu si? yar nana ara ban) sa8 ja) slo alelele slelelselela al lalalelo|s slsislsi sisi83|is similis sis sis isis ssssasa similis bsa man mam mat cocol ! d0 2im in mo1 sssisisississsesissssasassasa oc|co| cl clio sso01| o01010101s o01|o0| ooo ssisisirsisasisssisissisassssss co! cic :cis sic sol sis tool010 id) iia wjololo,o|lo sio oi) sd) sis) col me) sis pam syst ola ego slersje dieja sisisisisisisisisissassa sis cloc iciclel ioisjeloicicics ooo ssisisisisissississiassisisissass o l ooo. cc, sis d|o eisisisisi sisisisisisisissis sss sola ole cis es) local si lolos olo iisisioic|o hand sis nov oleat ojo s|o|ic sirisissgsessessesaesssa o sloseicidioisisisicicsic a|ls lolo oo! sisi sisisisisiassisssssssss sis oposisi isicisisisisisisisisis ooo sisisisisisisisssssisssssas solo|) nicole lolos01 sdi k4) ojo s1m 1r sisicisisisisisesesaes similis ao, disisi sisi similis isi sislolo ine) d|o| lolos kang sisisgesisssa similis sisi inisiasi sisi o|lo|s|c pang ssissassasa sis sisi inisial ka) isi sil lol ses cl 2la similis o.| sir an sl2l inisiasi sosial is) elo isi |elsisisis isi (sl seisi sisi sesar (sisielsie s#| el2lansia sasis sido sic pig |ols|c|s closet salo|gs 2loi sis ole s5) | ida similis)size sis isi3 sis tr) nas lol isziansjoszio roll sos selalu slasiosislalrtim a similis|sis sis sss tsisisisis (sa sepsis sasa | sisisielkissig depe isi sis iis i8| isis bara (o) lina pena sis kal sisi ass dan o . ses hai kal tus sisi la. sio sis pata z a ale sisi sun 2z w w ann sisisjejajajs oe5 kal man) sisisisis 35b oer ssi ssi s|s tee sis sre naa sisi8i8 assets sis sisi similis | selsjajsisis al alaikisisisis siti 1r | si" sis kek haha bad dio siz isles sinis ee) mer) seek slide rek isk dak: tee eee z|is el lam) sis| jaa salsa disisi sici sisi sal (ae) ku) break keb ara badan dia isis wells sasis selasa sasa sisi sisi sisi| |s|s| siz he ilmiah lt) pel leela dim al. irasasssasig aka ea) iso eksis a15 xiap sisi similis s | sis sicislol psi a22 sss ses sis isi (2s (leo les dlm stats ssasasoaswsin jain sss aed kami candi pang sisa ssssjg sssaigis leo (ro (no ino lea jaa lam jaa too too jak sisa sis ssiasasisin fes ino jas les (ro leo leo ino los leo joo lux ten leo jaa ssasasasaansala pisa lake halal gennelekllnla lol. asisisais sia sia ssiajajsis alas lag sis bela (ro teo teo ssasssisaswis sia sin lajang png is' tao leo lola nis isis sisi sisi ini asia sis jan too teo (h4 sasa3 sawi aaa leo sin fire asa too teo too sis sis ssiaisgsialks naa leo ino ino ino |eo lan jao ian teo teo kes joy sis sisi ssisissaiswsin ep) ktu) ko) (oo jan pam 2sisi sis isi ton sooko sos sawah saw ujar slenlelnleln sela ela lal pro ten tan nis aaa aaa aaa les fog ing leo lex ten leo ino ten teo selera sasis assa2 sosialis soo kito lea sik ipsbersubsidi untuk sektor pertanian kabur ketapang tahun anggaran alokasi pupuk organikho| kecamatan san rev tar tema pam dow pase ben bec mcc mnc met mie maa akan mts mete hasil ag0f oof otot tumbang sop eno anakan os0f gif or0f ory aaj aah akan sean ago a00 asap a an0| aoh ami soo ani hilbeva kang aso aoi) ap 2g0p age ooh ado beam ora ago| 3g a00 an0| aoi aah ol hilpetapanan 2g0f 210f ag 200h hah hauaapasan as0| am) a00 an0f ang ago aah pantas? oa) aah naa anda of an) aah ash aah sal aang aa o2| tahu batan anon yah aah aah aah mcc ane mnc 2ofimpana dun oso| sa oro| ag aso asah ask 5aman 5ioo| spon| sn0n) son! 20th 2n0oh pool aap sub sektor hortikultura 'no| kecamatan jumat an tep (tar ego man nata ogo moo oam ang orf roof por itam color aoo| om) roof anon aro osn bagan om) osen oso roof ang| ang aah omi hap os) oa oo oo roof ao0f amp prof arah sok uaa o0k 0anl aan oo a00 a00 roof apod opor ara omah hikmat a0) sr0p se0f ipo| roof oil olah 60x tpemmajukayak og oto) asof aoo| apod roof aoi ani aras ala aaa kabar saran amp g00j aoa hbasakang. om| ogo roof aaa oto hehaaidan ago) k00f aah lah kemapanan | oso oo ong osen ang oto ani hekaankaan aaj a00) aa oref pot haa om| hear on) yaf a0| ref nah hans ono) goo os) prof anaf naa a00 as mao os0p aan ana oto es jembatan a00) oro| ogo| aa ang es0f prof ang aoh mass oro| om a00 app ref amf arah asah aa ban ncc net net ioalere torsi ss ssssssassasgssssasssa pal tr lap) sassgsssagyss sasis sasa sisa soon old o|lo| mal ola sasis siaga sasssasasa ocs iis acd sis iwi cici slo| si|s six siw kaa bak skn sig sis sasa s'isi alsisislals sisi sisilia k21 sis gas selasa missy s|o sisi nio sicisictcicisisis sasisssssgassas sassy c n otot anno sio sim sasis sasa ssisissa sis sdi ssio olo1c sicsicjolcls toe isalsisis sisiasisisia nssisissasia sis sidsicis asi sis sic sis sja sisisidic kar si) saksi sisisissiasisass sis sasa lam) dian didi ojo sass3sssasyasas sis sagu ssl c0lo ooniclocialolc nichol isi isis insists dini nlo lol dh) sasis alas ssjaslalg sloloialci iis disisi s|s co) sasis ssi sissiasisis (an) sisilia sicsixisisisis (an kn) o|s| ci: ang a33 tea, ku) 2ixi sisi si isis sa! (s|gs elo 2l& bersisi disisi isi sel oasis (sg |(ellas segel lele sis loo sasa sizisisisisisisi sisisisio|sisi|s sol sial ss) sasis ssi2inisiasi2 abyss yg slo|sisi sisisisizis | | # s sis|sis sis s|s sisi asin sjo| siz lini tr) sis diolah haslo|s|z tloalw kan. oil eiw dlojaje aaggjggygygg gaga: sisi ii sis ip) (s8 isis isis sis woo sisi akasia aga is| ssi wakil sel sal (im asin olololoo|o ololololo d (ani alm sis p7 pep) ke) he) ( ) cid ' ) kang kang kang kan sis ha. (co slisislsise sis pr. sis sis did sis i0o lco cl ssieswsesswoi sasis sis soo odp sid sis sio jojo solo pen sjololo ojo sisi passes hp) ol aj ios sasis sis sieisisile uni ole ol|o solo kololklkololklkjolololololoio ojo (lo ole sio sele sssssseas ssassas d2) olsleloloiolololololololoioiolojo had (co ol ole |o sis sss33ssssssss sisi kai kan slelelelelelelelele lelelelelsl dod dl sis lisis sssssasasss sis ka) sks sia kena kon kam dan kord sis pa) (to sis sis ee3ei s|s |
bupati tulu cme pdat bupati uhoacui mon tentang penetapan zona bangunan menara bersama dengan rahmat yang maha esa bupati ti'luitgagtiitg, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor tahun ol2 dan perlunya penataan kembali terhadap z,ona pembangunan menara telekomunikasi agar sesuai dengan rencana tata ruang wi1ayah, maka perlu menetapkan kembali peraturan bupati tentang penetapan zona pembangunan menara bersaml996o tentang penyelenggaraan telekomunikasi (lembaran negara republik indonesia tahun oo0 nomor o7, tambahan kembaran negara republik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun oo8 tentang rencana tata ruang wilayah nasional kembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor a838 peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan2oo9, nomor: per m.kominfo 2oo9, nomor0o tentang kawasan keselamatan operasi penerbangan kpop);oo4 peraturan daerah propinsi daerah tingkat jawa timur nomor tahun tentang kawasan lindung propinsi daerah tingkat jawa timur;; peraturan gubernur jawa timur nomor tahun oo6 tentang pemanfaatadaerah tingkat tulungagung nomor tahun tentang penetapan kawasan lindung kabupaten daerah tingkat tulungagung lembaran daerah kabupaten t\tulungagung peraturan daerah kabupaten i\tulungagung nomor tahun tentang pengendalian menara telekomunikasi lembaran daerah kabupaten t\tulungagung tahun nomor serie sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor tahun (l,lembaran daerah kabupaten t\tulungagung tahun ol2 nomor serie c); peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor tahun oi2 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten tulungagung lembaran daerah kabupaten tulungagung tahun nomor serie e). mmu tus menit akan atu bupati tentang pembangunan meh bdr8 penetapan zona bab meter|tuaitelekomunikasi adalah setiap pemancaftrem elebi:geroof top adalah menara telekomunikasi yang didirikan atas bangunan. penyelenggara telekomunikasi adalah seseorang er$';a one transmission. llc. .ona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik. tuna bebas menara adalah ?,ona tidak diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi. tauang terbuka hijau, selanjutnya disingkat rth,ilmiah maupun yang sengaja ditanam. menara mandiri self supported luei adah jenis menara dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mam menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal. menara meregang agreed bordlrrara tunggal (morale toustandar nasional indonesia yang selanjutnyakomendasi adalah surat persetujuan berdasarkan hasil penilaian dari pejabatyang berwenang atau pejabat yang ditunjuk. baa a,zas, tu.'uai| dati ruang litik'p penetapan zona pembangunan men erra telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan keberlanjutan; keselamatan; kaidah tata ruang; keselarasan, keserasian dan keseimbangan; kepastian hukum; adil dan merata; perlindungan kepentingan umum. penetapan zona pembangunan men:lra telekomunikasi bertujuan untuk: mewujudkan penyelenggaraan menara yang tertata dan terkendali serta menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan dan kenyamanan; mewujudkan kesesuaian dengan ren ena tata ruang kabupaten; mewujudkan menara yang fungsional, efektif{, efisien dan selaras dengan lingkungannya; mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan kepemerintahan; mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum; mendukung tumbuhnya industri telekomunikasi. ruang lingkup penetapan zona pembangunan menara telekomunikasi dalam peraturan bupati ini meliputi: penentuan lokasi menara telekomunikasi; tata cara pembangunan menara telekomunikasi. bab iii peti{tuai{ ii)kasi ueiiara telekom'nikahi bahasa kereta zone loved [cara zona lokasi menara diklasifikasikan berdasarkan zona bebas menara; .ota men{rxa. zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan z or. pada zona sebagaimana dimaksud pada layanan telekomunikasi dapat dipenuhi dengan cara penempatan antena tersembunyi. ?nna menara sebagaimana dimaksud pada huruf diklasifikasikan berdasarkan sub zona menara; sub zona menara bebas visual. sub zona menara sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan sub zona yang diperbofetrtan terdapat menara tania rekayasa teknis. sub zona menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada huruf merupakanbala cdc penetapan! zona terhadap funet tawaran penentuan lokasi pada zona menara sebagaimana dimaksud dalam didasarkan atas kesesuaian terhadap ap fungsi kawasan; penentuan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan: keberlangsungan fungsi utama kawasan; kebutuhan pe bangunan menara pada suatu kawasan; daya dukung lahan dan ketentuan lingkungan hidup lainnya; dan peraturan undang undangan terkait. penentuan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut i(kawasan lindung diatur sebagai berikut pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang mencakup kawasan resapan air dan hutan lindung keberadaan menara diperbolehkan; pada kawasan perlindungan setempat, yang mencakup: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau situ atau waduk, dan kawasan sekitar mata air, keberadaan menara dilarang; rih kota, keberadaan menara diperbolehkan, kecuali pada rth berupa taman skala rt, kelurahan dan kecamatan. pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya yang mencakup suaka margasatwa, cagar alam, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta kawasan pengungsian satwakawasan budi daya diatur sebagai berikutkeberadaan menara diperbolehkan; pada kawasan menedan kawasan peternakan,keberadaan menara diperbolehkan; kawasan pertanian pangan berkelanjutan keberadaan menara diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pada kawasan peruntukan perikanan yang mencakup budi daya perikanan darat, keberadaan menara diperbolehkan; pada kawasan peruntukan pertambangan, keberadaan menara diperbolehkan; pada kawasan peruntukan industri, keberadaan menara diperbolehkan; pada kawasan peruntukan pariwisata yang mencakup kawasan wisata alam dan kawasan wisata buatan, keberadaan menara diperbolehkan; pada kawasan peruntukan permukiman yang mencakup kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan kenagarian, keberadaan menara diperbolehkan. kawasan peruntukan lainnya yang mencakup kawasan pelabuhan, pembantu.nan menara diperbolehkan dan disesuaikan dengan ketentuan terkait kawasan pelabuhan; kawasan jalur kereta api, keberadaan menara diperbolehkan' bagian ket penentuan kebutuhan care penentuan kebutuhan menara pada zona menara sebagaimana dimaksud dalam merupakan proses untuk menetapkan; jenis struktur menara (mandiri, meregang dan atau tunggal); dan perlu tidaknya kamuflase terhadap menara. penentuan kebutuhan menara sebagaimana dimaksud pada (l), adalah sebagai berikut lokasi berdiri jna menara, jenis struktur menara, dan perlu tidaknya kamuflase pada kawasan lindung ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut: pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang mencakup kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air, menara dibangun atas tanah dengan konstruksi menara mandiri; pada kawasan perlindungan setempat yang berupa rth kota (kecuali taman taman rw, taman kelurahan,;lokasi berdirinya benar el, jenis struktur menara, dan perlu tidaknya kamuflase pada kawasan budi daya ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:men era dibangun atas tanah dengan konstruksi menara mandiri atau meregang; pada kawasan perupertanian pangan berkelanjutan, kawasan tanaman tahunan perkebunan, dan kawasan peternakan: menara dibangun atas tanah dengan konstruksi menara mandiri, meregang atau tunggal; khusus pada kawasan peternakan, menara diperbolehkan hanya dengan konstruksi menara mandiri; pada; pada; padapada kawasan peruntukan pariwisata yang mencakup kawasan wisata alam dan kawasan wisata buatanpada kawasan peruntukan permukiman yang mencakup kawasan;pada kawasan peruntukan lainnya yang mencakup i(kawasan pelabuhan, menara dibangun sesuai dengan ketentuan ketentuan terkait kawasan pelabuhan; l(. penentuan zona lokasi dan kebutuhan men erra pada zxl.tta menarubah| giiitait utara telekom'misi penyedia menara telekomunikasi baik orang pribadi atau badan yang akan membangun atau mendirikan menara wajib memiliki rekomendasi peruntukan ruang sebagai persyaratan untuk mengurus perijinan lainnya dari pemerintah kabupaten. permohonan rekomendasi peruntukan ruang sebagaimana dimaksud (l)an denah lokasi. penyedia menara sebagaimana dimaksud dalam merupakan penyelenggara telekomunikasi;; penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelolaan menara atau penyedia jasa konstan:ksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional. struktur bangunan menara yang disediakan oleh penyedia menara sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: menara mandiri (self supporting toukei menara meregang (used tower) menara tunggal (monopoli tout) (l) menara mandiri sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat didirikan atas bangunan atau atas tanah yang dapat berupa menara berkaki (rectangular touefl atau menara berkaki ltriarqvlar tout); menara meregang sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupa menara berkaki rectangular touefl atau menara berkaki (triangular tour); menara tunggal sebagaimana dimaksud dalam huruf terbagi menjadi menara berpenumpang lingkaran (cianjur pole dan menara berpenumpang persegi (tapped pole. pembangunan menara harus memperhatikan kriteria sebagai berikut struktur menara telekomunikasi harus mampu menampung beban paling sedikit (tiga) penyelenggara telekomunikasi yang diperuntukan sebagai menara bersama; sedapat mungkin; tinggi menara atas meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan adalah selebar kaki menara atau pondasi; tinggi menara bawah mete4 maka jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan adalah selebar setengah kaki menara atau pondasi: menara mandiri dengan tinggi atas mete4; menara mandiri dengan tinggi bawah metermenara meregang, jarak bebas minimal dari ujung anggur kawat terhadap pagar keliling atau bangunan terdekat disekitarnya adalah menara t\tanggal dengan ketinggian atas mete4 maka jarak bangunan menara terhadap bangunan terdekat sekitarnya adalah meter. jarak antara menara minimal meter dari menara yang telah ada, kecuali menara yang dibangun untuk mendukung kelangsungan peruntukan fungsi kawasan dengan mengacu peraturan perundang undangan sektor terkaitnyedia menara wajib sejauh radius keselamatan ruang sekitar menara. radius keselamatan ruang sekitar menara sebagaimana dimaksud pada dihitung ioo o o (seratus keseratus) dari tinggi menara yang diukur dari permukaan tanah atau air tempat berdirinya menara. babi iei bait peralihan penyedibupati ini; menara telekomunikasi yang telah berdiri dan belum memiliki izin sejak ditetapkannya peraturan bupati ini, penyedia menara wajib mengurus perizinannya paling lambat (enam) bulan sejak berlakunya peraturan bupati ini;bi ig,e tirai{ petit{'p pada saat peraturan bupati ini berlaku, peraturan bupati t\tulungagung nomor tahun o1o tentang penetapan ona pembangun' akan tul punggung pada tanggal tul punggung mei daerah hdr fauzi tembi ama muda be daerah kabupaten tul punggung tahun nomor lampu ran: peraturan bupati tulungagung nomor tahun tanggal: mei pen err uan 20na berdasarkan kepe sum terhadap fungsi masa fungsi kawasan pembangunan dilema kerangan kawan ndung kawasan vang tembakan pe "nl terhadap kawasan bawahannya kat hut ndung kawan resapan air kawasan perlindungan s tem sempadan panel sempadan sungai kawasan sekitar danau atau waduk kawan seki mat kot termasuk dal anya hut kct kecuali untuk berupa taman skala lorong, nagari kecamatan. kawasan suaka anl pdt am dan cagar budaya suaka margasatwa kecuali untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dan mengacu peraturan peru mang undangan sektor terkait cagar alam kawasan pantai berhutan bakau taman wisata alam kawa6an cagar muda),a dan llmu pengetahuan kawasan lindung lainnya taman buru kecuali untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dan dengan pe6tu etn perundang undangan sektor terkait cagar fer hasan naungan pasca nut kawasan pengungsian satwa kaw san bude daya kawasan hut produksi terbuat kawasan hut uksi tet _____ gagasan peruntukan pertanian kawasan petani lahan basah kawasan pertanian tahan kering kawasan pertanian pangan berkelana kawasan tanaman tahunan perkebunan kawasan peternakan ftin bull daya pekan kawasan gundukan pertama gal egi ga! dan lamanya ffi dust ffi kawasan w'rata alam kawasan wisata buatan kawasan perut kan pencuri man kawat pemuka man pemkot aan hasan pemukiman perd( al keret penentuan keb lrr than menara pada 20na menara ket serangan: =d: per ehan =di ang fungsi kawasan lokasi menara struktur ltlenara kam abs bangunan mandi meregang tunggal kawan undang kawasan vang embel kan peri naungan"hadap kawasan bawahannya hasan hut an ndung kawasan resapan air kota term guk dldalamnrd hutan kota kawasan budi 6nang pangan 3berkebun kawasan tanaman tahunan perkebunan kawasan peternakan kawasan peruntukan perikanan budi daya penekanan darat kawasan peruntukan pertambangan ga"an ga: dan lai nya kawasan peruntukan industri dust kawasan peruntukan pariwisata kawasan wisata buatan kawasan wisata alamal keretada beberapayangubah sehingga berbunyi sebagai berikut ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut tunjangan perbaikan penghasilan pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil kecuali pns guru yang telah menerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus:kabupaten kapuas hulu. tunjangan perbaikan penghasilan diberitercantum dalam lampiran dan lampiraniibesaran perbaikan golongan tunjangan penghasilan nomor rya perbaikan setelah penghasilan dipotong pajak penghasilan rp. rp. rp. bupati kapuas hulu, a.m. nasir lampiran peraturan bupati kapuas hulu nomor tahun tentang perubahbesaran tunjangan pemotongan tidak apel pemotongan tidak apel perbaikan pagi dalam satu hari sore dalam satu hari aan gan penghasilan setelah jumlah jumlah potong pajak rp. rp. rp. rp. rp. iv d rp. , | rp. rp. rp. rp. rp. , | rp. rp. rp. rp. iv b rp. , | rp. rp. rp. rp. rp. , | rp. rp. rp. rp. mi d rp. , | rp. rp. rp. rp. ni c rp. rp. rp. rp. rp. 1i1 b rp. , | rp. rp. rp. rp. iii a rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. ii b rp. ,upati kapuas hulu, a.m. nasir |
bupati tabalong eez: : : : : : :, peraturan bupati tabalong nomor tahun tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur pelayanan dandoman penyusunan standar operasional prosedur sop),badan usaha milik daerah yang selanjutnya singkat bumi adalah badan usaha milik pemerintah kabupaten tabalong yaitu perusahaan daerah air minum kabupaten tabalongbalongdan bumi lingkungan pemerintah kabupaten tabalong. pedoman penyusunan sop ini bertujuan untuk membantu setiap skpd unit kerja dan bumi dalam penyusunan sop: menyempurnakan proses penyelenggaraan pemerintahan:dan bumi pemerintah kabupaten tabalong keteraturan.satuan kerja perangkat daerah dan badan usaha milik daerah lingkungan pemerintah kabupaten tabalong.(s)dan bumi. aanenyusunan sop lingkup bumi menjadi tanggung jawab direktur bumi. sin sop dilingkungan skpd sahkan oleh kepala skpd dan ditetapkan dengan keputusan kepala skpd. sop lingkungan upt disahkan dengan keputusan kepala dinas badan yang membawanya. sop bumi sahkan oleh direktur bumi dan ditetapkan dengan keputusan direktur bumidan bumin bumitabalong unit kerja yang berwenang melakukan evaluasi sop lingkungan pemerintah kabupaten tabalong atau lembaga independen yang diminta bantuannya oleh pemerintah kabupaten tabalongbalong sebagai unit kerja yang berwenang melakukan evaluasi sop lingkungan pemerintah kabupaten tabalong. bab ketentuan penutup peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal undang pura ta#along, , y chan rasi diundangkan tabalong pada tanggal juni'pati tt'u'ingat'i{g provinsi jawatimur peranti'r^t bupati ti'lt'xgagui| four huruf tei{tai{g stai|i'ar peliiyaxai| uii{iu,al bii'ang i(keluarga beri{cana dai| i(keluarga se.'panitera dengan raijua tt'imax yang usaha esa menimbang bt'pati ti'luiigagt'itg, bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera kabupaten tulungagung perlu adanya standar pelayanan minim; undang undang nomor tahun oo4 tentang pemerintahan daerah lndonesia tahun oo4 nomor tambahan lembaran negeo8o)mengingattentang standar pelayanan minimal bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera kabur aten kota; peraturan kepala badan koordinasi keluarga berencana nasional nomor hk b'rt keluarga sejahtera kabupaten kota; memutuskan: peranti'rain bupati teivtaiyg standar pelayanan miitiual bidang keluarga bertiycana dai{ keluarga se.'panitera. ba8 keieittuantulungagustandar pelayanan minimal yurietapkan r1_ standar pelayanan minimal bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang selanjutnya disebut spm bidang dan5knrl rn yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu standar pelayanan minimal tertentu gempa masukan, proses, hasil dan atau manfaat pelayanan. batas waletll. serta penyediaan informasi data mikromesej terapan ral<yatlker pencapaian, dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasarlayanan minimal bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip prinsip tata pemerintahan yang baik. bab tai{sud dt'r ?wait spm bidang dan dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perang rna rkeluarga berencana dan keluarga sejahtera. spm bidang dan bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat. bab spu bidang tseluargaberei|cata dax keluarga se.'panitera pemerintah daerah menjamin penyelenggaraan pelayanan minimal bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai spm. spm bidang dan sebagaimana dima&sud dalam meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target tahun oi4 yangterdiri dari: komunikasi informasi dan &lokasi keluarga berencana dan l(keluarga sejahtera kie dan ks), dengan indikator cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia tahun yd; cakupan sasaran. pasangan usia subur menjadi peserta aktif (6s uo); cakupan pasang rn usia subur yang ingin ber_ tidak terpenuhi meet need)( s%); cakupan anggota bina keluarga balita bkb) ber_kb oo ol;%); rasio petugas lapangan keluarga berencana penyuluh keluarga berencana pkb pkb) petugas disetiap (dua) desa kelurahan; rasio pembantu pembina keluarga berencana kbd) (satu) petugas disetiap desa kelurahan. penyediaan alat kontrasepsi dan obat kontrasepsi, dengan indikator cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun. penyediaan informasi data mikro, dengan indikator: cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa kelurahan solo series tahun. target pelayanan minimal bidang darr .ritaksanalan berdasarkan indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan bupati. bab sekai|iai pei.ai(saiiaai| spu badai|g iidluirga aerea|cai|a dai$ item,warga af^'antara mekanisme pelaksanaan spm bidang kelrrargg. berencana dan keluarga sejahtera adalah sebagai berikut badan menetapkan program dan kurun waktu pencapaian spm bidang dan yang ditentukan secara bersama sama dengan pemerintah daerah; badan melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan, bimbingan dan lokakarya dalam rangka pela}santan bidang dan ks; badan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan spm bidang dan ks; badan melaporkan secara berkala kepa.da pemerintah, terkait kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan bidang dan ks; pemerintah daerah melakukan kajian pelaksanaan bidang dan ks. bab pet.a saiiaait i'ai{ peiterapai| kepala badan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan spm bidang dan ks. pelaksanaan spm bidang dart dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. penyelenggaraan bidang dan dapat pula dilaksanakan oleh lembaga mitra pemerintah daerah sesuai spm bidang dan yang telah ditetapkan. badan melakukan sosialisasi diseminasi, pelatihan penyelenggaran bidang dan ks. badan melakukan survei kepuasan masyarakat secara teratur terhadap laksanakan bidang dan ks. badan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja bidang dan ks. tlt bab pel iforait kepala badan menyarnpatkan laporan pelaksanaan bidang dan kepada bupatipeitgeubaitg ail kapasitas bupati memfasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah daerah melalui penetapan kebijakan daerah, kelembagaan, sumber daya dan pendanaan. fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud. pada berupa: petunjuk teknis; bimbingan teknis; pemberian orientasi dan pelatihan. fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintah daerah. bab viii eil ail pendanaan yang berkaitan d.engan kegiatan penetapan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan bidang danndanaan yang berkaitan dengan pencapaian bidang dan ks, yang merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. bab peiantauait dari eii'valuasi bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelengaraan pelayanan bidang dan sesuai spm yang ditetapkan. hasil pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang dabi xetentti'ai| petiitup pelaksanaan teknis terkait dengan penyelenggaraan pelayanan bidang dan dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknisl:'4ar 2c14 bi'pati ur, diundangkan tulungagung pada it. indra fauzi. pembina utama madya berita daerah kabupaten t\tulungagung tahun nomor maret2 ol4 daerah l.lampiran peraturan bupati tulungagung nomor tahun 2oi4 i'i{jtm standar peliiyaxait uff ital bidang itdluarga beret til days xei,warga sejahtera felayaaaa konualtad infotaarl drn duta keluarga berencana iron tlsluerga bahtera iie dan iis) cakupan pasangan url subur pus| 5rug frtrlaya bawah ude tahun peagettlaa pasangan usia subur adalah pasangan suara istri yang usia istrinya antara tahun yang kemudian dibagi menjadi (tiga) kolom pok yakni;.liinalksudrrasuatu daerah dalanucfirst oporadoad cakupan pus yang usia istrinya bawah tahun adalah proporsi pus yang istcrhltulga! contoh: misalkan suatu wilayah kabupaten 66miliki jumlah pus yang usia istrinya tahun sebesar .ooo. sedangkan pus yang usia istrinya tahun s besar maka persentase cakupan pus yang usia istrinya dibawah tahun adalah rumus persentase cakupan pus yang usia istrinya bawah tahun. pus yang usia istrinya tahun pus yang usia istrinya tahun oo o .o o keterangan pembilang penyebut satuan indikator penerapan rumus jumlah pus yang usia istrinya tahun. jumlah pus yang usia istrinya tahun. persentase (7o) pus ioo o o cakupan pus yang istrinya berusia tahun .ooo pus artinya pus yang usia istrinya tahun wilayah tersebut sebesar dari pus seluruh ya. sumber laeta pendataan keluarga (setiap tahun); survei sosial ekonomi nasional susunan) setiap tahun. len peraturan kepala bukanperaturan kepala bukan nomor hk 0i0 bs 2oo9 tentang pedoman kesehatan reproduksi remaja, memuat materi materi antara lain kebijakan krr' peningkatan komitmen program krr. seksualitas. hiv dan aids. nau,a. life ski pendewasaan usia perkawinan. komunikasi orang ti.a dan remaja. panduan pengelolaan pik remaja. peraturan kepala bki(bn nomor hk 0fo bs|2oo9 tentang pedoman pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan e<lokasi( e). target hasil perhitungan makin kecil makin baik. pus yang usia istrinya bawah tahun pada altri tahun sebesar apabila suatu daerah cakupan pasangan usia subur yang istrinya bawah usia tahun pada akhir tahun ol4 mencapai target maka daerah tersebut telah mencapai nilai o0. jika suatu daerah cakupan pus yang usia istrinya bawah tahun be{jumlah dari pus atau maka pencapaian daerah tersebut adalah: dibagi dikali lo0 sama dengan atau sebaliknya jika suatu daerah cakupan pus yang usia istrinya bawah tahun berjumlah 2o0 dari f0.oo0 pus atau 27o maka pencapaian daerah tersebut adalah dibagi 2o o dikali ioo sa:na dengan artinya program pendewasaan usia perkawinan wilayah tersebut telah melampaui target. langkah lah legit advokasi dan kie tentang krr: perencanaan men rusun rencana kegiatan pendewasaan usia perkawinan yang dituangkan dalan rmd; melakukan analisis remaja, kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;; orientasi pengelola kie krr; latihan petugas kie krr. pelaksanaan kie krr melalui media elektronik radio kie krr melalui media cetak (surat kabar, booklet, poster, lembar balik, dll); kie krr melalui media luar ruang (pam let, spanduk, umbul umbul, selebaran, dll); membentuk pusat informpik remaja krr. petugas yang membidangi keluarga berencana; petugas yang membidangi krr dan kie kb; petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi kb. pe'trrrggung jawab relate! kepala "rt pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana kabupaten t\tulungagung. cakupan kemaren pa.tiga! uta hibur mcqladl pcrcrte aktif pcrgcrtlan pus menjadi peserta aktif adalah pasangan suara istri yang sah yang istrinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untu[ mencegah kehamilan dalan kurun waktu tertentu. pencapaian pes rta aktif suatu kabupaten dihitung diperkirakan setiap tahun berdasarkan perkiraan perhitungan penurunan angka kelamaan total total fertility rate= tfr) yang telah ditetapkan secara nasional dan didistribusikan provinsi melalui rapai kerja daerah program provinsi dan atau kabupaten. defldrt oporadonal cakupan sasaran p us menjadi peserta at<tif (pa) adalah jumrah peserta aktif (pa) dibandingkan dengan seluruh pus dalan suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. peserta aktif adalah merupakan jumlah tumutatruntuk menjadi peserta baru (pts sarmlturgrr contoh: dalam kabupaten. terdapat sebanyak .0o0, dim61a .ooo diantaranya menjadi peserta aktif. maka kesehatan ber i(b daerah tersebut adalah .o0o dibagi .ooo dikali lo0% sama dengan soo o. artinya cakupan sasaran menjadi daerah tersebut belum mencapai target yang tetap &t"t"pk"o karena kurang dari o. apabila suatu daerah terdapat sebanyak .0oo, tirana .g50 $311adanya menjadi peserta maka kesehatan ter rg daerah tersebut adalah !'25o o: dengan demikian dari contoh atas nilai daerah tersebut adalah r,2so o dibagi dikali sama dengan artinya cakupan sasaran menjadi daerah tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan. rumus jumlah peserta aktif sasaran pa pus ioo o o =.o o jumlah pus keterangan pembilang jumlah yang menggunakan kontrasepsi (peserta aktif) penyebut jumlah pasangan usia subur us) satuan indikator presentase (%) penerapan pada rumus cakupan sasaran pa pus o o so o artinya cakupan sasaran menjadi peserta aktif adalah 7l,25o o. sumber data ppm pa hasil rapat kerja daerah takeda) program i(b provinsi tahun yang bersangkutan; pencapaian melalui rek. kab tap oo7 pendataan keluarga (setiap tahun); mini survey (dua tahunan). rqlul1o 2oo9 tentang jaringan dan pelayanan keluarga berencana; peraturan kepala bukan nomor hk olo bs 2oo9 tentang penanggulangan masalah kesehatan reproduksi; peraturan kepala bukan nomor hk oio 2oo9 tentang pedoman pedoman pedoman peningkatan partisipasi pria; peraturan kepala bukan nomor hk olo bs 2ob5sasaran pes rta aktif {pa) sebesar pada tahun: 2ol4. langkah r telah bcgtataa melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah; melakukan pertemuan persiapan pelayanan kb; menu.sun rencana kegiatan ppm peserta aktif yang dituangkan dalam rpm; menyusun rencana kerja skpd i(b yang meliputi melakukan analisa sasaran us), data pencapaian baru dan aktif setiap bulan; melakukan orientasi pelatihan kb; menyediakan kebutuhan alat, obat, dan cara kontrasepsi sesuai target yang ditetapkan; melakukan penerimaan, penyimpanan serta penyaluran' alat dan obat kontrasepsi; memberikan pelayanan kie dan kl ngayotnan dan pelayanan rujukanaaagglag jawab xeglataa kepala bada' pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana kabupaten tulungagung. 9letupan perayaan usia subur 3nag r d'. ber fda} tcrpcauhl lqnmct i{cea peagottlaa pus yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lag, ingin b r tetapi belum terlayani disebut unset need. pasangan u ia subur ying ingin ber kb tidak terpenuhi disebut unset need dikarenakan: (l) ingin anah ditandai tidak ingin4 suatu daerah. def,ltr opcreslorecrhltulgen contoh dalan kabupaten, pus berjumlah lo.o00, sebanyak menjadi peserta kb, sisa pus bukan peserta terdiri dari: 5oo sedang hamil, .00o sedang tidak hamil yakni pus ingin anak segera (ias), dan 7o0 pus tidak ingin punya anak lagi dan ingin anak ditunda. rumus pus (tak i(b) iat+till persentase unset need o0% pus keterangan pembilang pus (tak kb) iat+till jumlahwilayah tersebut. satuan indikator persentase (o o) penerapan rumus pus iat+till unset need o o r0.ooo pus artinya cakupan pus yang ingin ber tapi tidak terpenuhi adalah sebesar oo o (unset need). sumber deta pencatatan dan pelaporan bukan (setiap bulan); pencapaian unset need melalui rek. kab f i lap 2ooz pendataan keluarga (setiap tahun); mini survey (dua tahunan). lon p_peraturan kepala bukan nomor tahun 2oo6 tentang penjabaran program dan kegiatan bidang keluarga berencana dan keju jga sejahtera dalam pengelolaan keuangan daerah; peraturan kepala bukan nomor hk olo bs 2oog tentang pedoman jaminan dan pelayanan keluarga berencana; peraturan kepala bukan nomor hk oro bs 2oog tentang pedoman penanggulangan masalah kesehatan reproduksi; fera tuan kepala bukan nomor r45l hk olo bs 2oog tentang pedoman peningkatan partisipasi pria; peraturan kepala bukan nomor hk olo bs 2oog tentang pedoman p layanan keluarga _e* pascapersalinan dan pascakegugriran untuk kelangsungan hidup lbu, bayi dan anak; peraturan kepala bukan nomor r53 hk o ro bs 2oog tentang pedoman pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi aan eau usilrcn]. target l{asil perhitungan makin kecil makin net need s,oo o menggunakan standar nasional tahun 2or4. apabila suatu daerah mencapai umtetaeea sy, nilainya 1oo. dari contoh atas daerah tersebut angka um;et need nyasebesar 'ovo, maka nilainya sama dengan dibagi zo o dik;ri roo sama den!an 2r, artinya masih bawah nilai oo. lelah lang l.h kertas! melakukan analisis data hasil pendataan keluarga, kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;; menyusun rencana kerja skpd kbnanggung jawab kegicatur anggota kclonpot btva keluarga ba[te bai ber xb ahun (b"lit4, melalui op.'validasi rangsangan emosional, moral dan sosial. sedangkan charg; balita adalah pasangan suami istri yang mempunyai anak balita, a6u yang mempunyai anak balita, atau ibu yang mempunyai anak balita. define operational lakukan anggota $logqk bina keluarga balita bkb) ber kb adalah upaya pembinaan.<. kelompok bkb pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan kelangsungan ber kb ugi para f"9qgq balita anggota bkb, khususnya yang masih pus, unit untuk mengatur jarak kelahiran maupun untuk membatasi kumarr anak yang sedayu riimirikiny[. cara perhitungan contoh dalam kabupaten,_ada r00anggota bkb ber cakupan anggota bkb ber keterangan pembilang penyebut satuan indikator ioo o o=.o o seluruh pus anggota bkb anggota bkb ber kb seluruh pus anggota bkb persentase (%) penerapan pada rumus cakupan anggota 1oo o o bkb ber kb .ooo sumber data data potensi daerah rek. kab k o kec rek. kitab f t dallas oo7 pendataan keluarga (setiap tahun). juta peraturan kepala bukan nomor tahun o0l5l hk oio bspus anggota bkb ber kb sebesar pada tahun 2o14. apabila suatu daerah cakupan anggota kelompok bkb ber kb pada akhir tahun ol4 dapat dicapai 8oo o sebagaimana contoh, maka daerah tersebut mencapai nilai dibagi dikali sama dengan lo0%. artinya daerah tersebut sudah mencapai target. lengtompok bina keluarga balita ber yang dituangkan dalam rpm; menyusun rencana kerja skpd kb, prasarana dan materi pembinaan kegiatan kelompok bkb: operasional kelompok kegiatan oktan) bkb; membina kader bkb: temu kreativitas kader bkb; monitoring dan evaluasi. h.sdu petugas yang membidangi keluarga berencana; petugas yang membidangi pembinaan ketahanan keluarga; petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi. penanggung jawab gelatofff pios anggota usaha pealngket pea&paten keluarga bahtera iitppksi year bcr kb peagcttlaa uppks adalah kegiatan ekonomi produktif yang beranggotakan keluarga pra sejahtera ps) dan sejahtera sampai sejahtera iii pius, bail yang belum maupun yang sudah menjadi peserta kb. d lam menjaga kelangsungan kesehatan ber_kb dilakukan upaya peningkatan pendapatan keluarga dalan rangka peningkatan tahapan keluarga sejahtera ber kb. def,trf opcrarlotlrl kelompok uppks pada hakekatnya merupakan wadah pembinaanjl"y"nao swasta.a 0l mge., cara perhlhlgan contoh: suatu wilayah kabupaten terdapat kelompok uppks yang mjm punya ooo anggota, +.ooo diantaranya aa 'lar fg.s' karena pemberian motivasi oleh kader pft maka diantaranya menjadi peserta aktif' rumus cakupan anggota uppks ber anggota uppks ber o o seluruh pus anggota uppks petugas yang membina.ngi keluarga berencana dan keluarga sejahtera; petugas yang membidangi pemberdayaan ekonomi keluarga; keterangan pembilang anggota uppks ber penyebut seluruh anggota uppks peserta satuan indikator persentase (%) penerapan rumus cakupan anggota o o uppks ber kb .0oo sumber date data potensi daerah rek. kab k o kec dall tl1' rek. i{abl f i jla 2oo7 pendataan keluarga (setia tahun). rebutan peraturan kepala bukan nomor tahun o06 tent ng dat:turun kepala bukan nomor hk oio i3,s 2o tentang pedoman jaminan dan pelayanan keluarga rencana; peraturan kepala bukan nomor hk 2oo9 tentang pedoman peningkatan partisi pasi pria; peraturan kepala bukan nomor hk o|o 2oo9 tentang domai0r0 b5 2oo9 te191q pedoman pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi( e)' target hasil perhitungan makin besar makin baik. cakupan anggota uppks peserta yang bir kb sebesar 87o o pada tahun contoh tersebut peserta anggota uppks sebesar da'i jumlah peserta anggota kelompok uppks' maka daerah tersebut mencapai nilai: dibagi dikaji sama dengan artinya daerah tersebut sudah mencapai target. f.oleh langkah lfcgtataa melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah; menu.sun rencana kegiatan keluarga kps dan mendapat pembinaan bidang uppks yang dituangkan dalan rpm; membentuk kelompok uppks; orientasi pelatihan pemberdayaan ekonom"',lo) melakukan monitoring dan evaluasi. (l petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi. ilcnrnggung jawab legateratio penyuluh keluarga ecreacane preb pi(8i setiap dera f,clurahel peagertlaa petugas l., keberadaan pkb dan pkb merupakan ujung tombak penyuluhan i(b yang langsung berhubungan dengan masyarakat desa kelurahan bintangnya. detrntll openrt: aspek demografi (jumlah kepala keluarga); aspek wilayah teritorial (jumlah desa kelurahan); aspek geografi luas wilayah dan daerah kepulauan); cela perhitungan contoh: suatu kabupaten yang me'miliki kecamatan dengan desa kelurahan terdapat pkb pkb. rumus jumlah desa kelurahan ratio pkb pkb pkb pkb judah desa kelurahan (dengan mempertimbangkan aspek) pkb pkb ratio desa kelurahan ratio pkb pkb pl[<biji<b artinya orang pkb pkb membina desa kelurahan. pengecualian berdasarkan pertimbangan aspek demografis, dms11gg6 l r desa kelurahan dibina oleh (satu) orang pkb pkb atau lebih. keterangan pembilang penyebut satuan indikator penerapan rumus (satu) \ sumber data data potensi daerah rek. kab k o kec dal o7l; rek. kab f l dall profil daerah kabupaten yang bersangkutan. refute peraturan kepala bukan nomor tahun oo2oo9 tentang pedoman ja:nisan dan pelayanan keluarga berencana; peraturan kepala bukan nomor hk o; peraturan kepala bukan nomor hk olo 2oo9 tentang pedoman kesehatan reproduksi remaja; peraturan kepala bukan nomor hk of0 tentang pedoman pelembagaan keluarga kecil dan jejaring program" keluarga berencana; peraturan kepala bukan nomor hk oio b,o bs io bs 2oo9olo bs 2oo9 tentang pedoman pengelolaan informasi data mikro kependudukan dan keluarga; l2l peraturan kepala bukan nomor hk oio bs 2oo9 tentang pedoman penyediaan dan pemberdayaan ten^ga fungsional penyuluh keluarga berencana. target hasil perhitungan makin besar makin baik. minimal setiap (dua) desa kelurahan terdapat seorang pkb pkb pada tahun dari contoh atas dimana ratio pkb pkb adalah membina (tiga) desa kelurahan, maka daerah tersebut mendapat nilai dibagi dikali sama dengan artinya daerah tersebut belum mendapat nilai yang diharapkan (lebih kecil dari nilai ot. analogi | rgovi lompatan melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah; menyusun rencana kegiatan pkb pkb yang dituangkan kalo'n jmd;pkb pi(b: pelayanan kie program oleh pkb p ifu; pengadaan kie kit untuk pkb pkb; pelatihan dasar umum pkb pkb baru; pelatihan p negaraforum konsultasi pembinaan l:peaaagguag jawab kcal,ratio pembantu pcnblna keluarga berencana dolar ippxedi dbetlap desa kelurahan pelgetttaa pembantu pembina keluarga berencana desa kbd) adalah seorang atau beberapa or rnrn desa kelurahan untuk melaksanakan kegiatan penyu.laitcfrbt opcrartoan; aspek wilayah teritorial (jumlah desa kelurahan); aspek geografis luas wilayah dan daerah kepulauan). cara perhitungan contoh suatu wilayah kabupaten dari kecamatan dengan desa kelurahan yang 6srniliki kbd. rumus jumlah desa kelurahan ratio kbd per desa kelurahan jumlah kbd keterangan pembilang jumlah desa kelurahan penyebut jumlah kbd (dengan mempertimbangkan aspek teritorial,demografi dan geografis) satuan indikator ratio penerapan rumus desa kelurahan ratio kbd 2oo kbd artinya satu desa kelurahan dibina oleh satu kbd. pengecualian berdasarkan pertimbangan aspek demografis, dimungkinkan desa kelurahan dibina oleh (dua) kbd atau lebih. (satu) sumber data data potensi daerah rek. kab k o kec dall o7l1' rek. kab f t profil daerah kabupaten yang bersangkutan. lan peraturan kepala bukan nomor tahun tentang penjabaran program'nb5 2oo9 tentang pedoman jerninsn dan pelayanan keluarga berencana; peraturan kepala bukan nomor hk oio 2oo9 tentang pedoman penanggulangan masalah kesehatan reproduksi; peraturan kepala bukan nomor hk o tentang pedoman peningkatan partisipasi pria; peraturan kepala bukan nomor hk 0f0 b5oio 2oo9 tentang pedoman kesehatan reproduksi remaja; peraturan kepala bukan nomor hk oio 2oo9l5l hk o f0 20io bs lf0 2o09 tentang pedoman pengelolaan informasi data mikro kependudukan dan keluarga; target hasil perhitungan makin kecil makin baik. minimal setiap desa kelurahan ada satu kbd pada tahun dari contoh atas ratio kbd adalah maka daerah tersebut mendapat nilai dibagi dikali loo sama dengan artinya daerah tersebut telah mencapai target untuk aspek teritorial dan geografis. l nfr lilgfrh lcgtatar yang dituangkan dalan rpm:p,, pcnelggnng jawab kedatopcayedtaaa alt dan obat koltnrepct celup fnycdleer alat dal obat kontdepsl untul memenuhi pcrmtntaaa naryrrelat pengertlea3o%3o% oleh pemerintahan daerah dan pemerintahan provinsi. de8abf operartoa3tr o oleh pemerintahan daerahmasing masing daerah, serta (d) pencatatan dan pelaporan alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan setiap tingkat!. upaya tersebut untuk mewujudkan jaminan ketersedian kontrasepsi jkk) daerah dengan pemenuhan prinsip tepat waktu, tepat produk, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat harga, dan tepat tempat. cara perhltunge! contoh daerah kota, sisanya r{diperkirakan dipenuhi dari swasta sekitar oo4. sehingga beban pemerintah daerah diperkirakan sebesar dari s luruh kebutuhan. apabila digunakan rumus adalah l00o o 3oyo oo o vo. sumber data ppm pts dan hasil takeda provinsi tahun yang bersangkutan; ppm dan kps dan hasil galeria provinsi tahun yang bersangkutan; hasil pendataan keluarga (setiap tahun); rek. kab f l dan rek. kab [i i<b oz; laporan gudang alat dan obat kontrasepsi f v kb os). rfu|ton peraturan kepala bukan hk 0lo 2oo9 tentang pedoman penyediaan kontrasepsi dal non kontrasepsi, target makin tepat makin baik. sekitar so% setiap tahun. apabila {3bu,paten kotahelai mencapai nilai sama dengan loo. artinya kabupaten kota telah melaksanakan spm. i{lurah langkah xcgtltal melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah berdasarkan serta ppm miskin:'n jmd dan menyusun rencana kerja d kbalat, obat dan cara kontrasepsi untuk kebutuhan tahun; |
pen ta mat provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati kolaka nomor tahun tentang .yakni pergeseran anggaran dilingkungan pemerintah daerahmengingat undang undang nomor tahun tentang. pembentukan daerah tingkat sulawesirusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupate:sebagai berikut total apbd p ta. semula rp. bertambah ( berkurang) rp. menjadi rp.revisi dan atau pergeseran anggaran dalamaka, ahmad safe diundangkan kolaka pada tanggal november para koordinasi para sekretaris daerah seok kabupaten kolaka, 2st nn. (kera garter kept bola pitu murtopo bag kukugelolaan pengadaan tanah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kolaka, menimbang bahwa dalam rangka memberikan kemanfaatan atas tanah yang berada wilayah kabupaten kolaka kepada seluruh stake holder didaerah, perlu ditata dan diatur lebih baik, tan bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf perlu menetapkan peraturan bupati kolaka tentang pengelolaan pengadaan tanah,taspengelolaan pengadaan tanahfasilitas umum adalah sarana dan prasarana yang digunakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan termasuk digunakan untuk kegiatan kegiatan sosial dan keagamaan: investasi adalah kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh orang pribadi dan atau bidang hukum untuk membangun sarana dan prasarana guna mendukung usaha dan aktifitas dalam menanamkan modalnya daerah ini, pengelolaan pengadaan tanah adalah sistem pemberian tanah didaerah ini yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten kolaka melalui bupati kolaka, bab pengelolaan pengadaan tanah pengelolaan pengadaan tanah didaerah ini sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan rincian sebagai berikut dari luasan tanah diperuntukkan untuk kegiatan investasi. dari luasan tanah diperuntukkan untuk fasilitas umum. o0 dari luasan tanah diperuntukkan bagi kawasan pemukiman masayarakat. bab iii ketentuan penutup hal hal sepanjang pelaksanaannya akan diatureptember param kora cmn. bek ahmad safe undangan kolaka pada tanggal november sekretaris daerah$ pitu murtopo berita daerah kabupaten kolaka tahun nomor |
pena nan lau asin bis tan arta serta. ana lema plan net stan lan nah aan arema kit par aina ako mag nang taka dam saga ann ara pa, png eka bupati kolaka provinsi sulawesi tenggara nomor tahun ea. aa, penjabaran tugas osaka sekretariat daerah kabupaten kerana, menntenangga dara aoa) . kirana ana . aina pamor bae maka tara sesama, sena mega aan bima danny asam page aal iain ieee pmn benar ann sme ser senna da! soal (wes sin una teman nun none haa tata sen ongkabas nanang kaa ora senna tungrrarra | atrata tea catatan ngebakery mara men ata sona man tara santa disusun oleh bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten kolaka bupati kolakasekretariat daerah kabupaten kolaka dengan rahmat tusekretariat daerah304ijo|poksi sekretariat. memutuskan bab po. ketentuan umum5.: tupoksi sekretariat daerahil.daerah kabupaten yang pimpin oleh seorang sekretaris daerah yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada bupati,tupoksi sekretariat daerah,: pelaksanaan tugas kedinasan lain. rar iii susunan organisasi susunan organisasi sekretariat daerah terdiri dari tiga) asisten dan sepuluhmas dan protokol, bagian perekonomian, bagian pembangunan dan layanan pengadaan barang jasa pemerintah, dien nah dinner bagian sumber daya alam, bagian hukum, bagian organisasi, bagian umum, bagian keuangan.mas dan protokol:i fungsi administrasi pemerintahan menyeluruh komprehensif dan integral: pembinaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, humas dan protokol, koordinat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, humas dan protokol:: bagian kesejahteraan rakyat, bagian humas dan protokol. banatupoksi sekretariat daerah bagian ketiga bagian pemerintahan umumselenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pad bagian pemerintahan daerah, sub bagian otonomi daerah dan hubungan antar lembaga: sub bagian pengembangan wilayah. sub bagian sebagaimana dimaksud pada f1)sub bagian otonomi daerah dan hubunga, tupoksi sekretariat daerah sub bagian pengembangan wilay. bagian keempat bagian kesejahteraan rakyat:qurcurah tpo), mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberangkatan dan penjemputan jamaah haji kabupaten, pelaksanaan tugas kedinasan i: sub. bagian kehidupan beragama dan urusan hajkasual pembinaan dan rehabilitasi sosial mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan sub bagian pembinaan dan rehabilitasi sosial bagian kesejahteraan rakyat, kasual kesejahteraan rakyat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan fasilitasi pembinaan iman:tupoksi sekretariat daerah .g bagian kelimamemimpin dan melaksanakan program kegiatan pembinaan dan perencanaan kegiatan, pengendalian, penataan dan penjaringan informasi, pemberitaan dan pemberdayaan media masa, penanganan pengaduan masyarakat, keprotokolan dan dokumentasi serta persandian dan telekomunikasi. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian humas dan protokol mempunyai fungsi perencanaan operasional program kegiatan bagian humas dan protokol: fasilitasi, mengkoordinasikan dan pengevaluasian penyelenggaraan urusan keprotokolan,, penanganan, pengaduan dan deklamasi,, pelaksarnaari kegiatan peningkatan kompetensi managemen sumber daya manusia, pelaksanaan tugas kedinasan lain. bagian hubungan masyarakat dan protokol terdiri dari sub bagian pembinaan kehumasan dan protokol, sub bagian pelayanan informasi dan pemberitaan: cc. sub bagian sandi dan telekomunikasrotokol. sub bagian pembinaan kehumasan dan protokol, sub, sub bagian sandi dan telekomunikasi mempuyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan penamaan informasi, pengarsipan informasi, pembinaan operator radio. tupoksi sekretariat daerahrekonomian, bagian pembangunan dan layanan pengadaan barang jasa pemerintah, bagian sumber daya alam, mengkoordinasikan rumusan sasaran program yang akan dilaksanakan,,,rekonomian, pembangunan dan sumber daya alam, pengkoordiniran penyelenggaraan kegiatan perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam, pelaksanaan tugas kedinasan lain. asisten perekonomian dan pembangunan membawahi bagian perekonomian, bagian pembangunan dan layanan pengadaan barang jasa pemerintah: bagian sumber daya alamtupoksi sekretariat daerah bagian ketujuh bagian perekonomian bagian perekonomian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan program, perencanaan kegiatan, pembinaan dan pengendalian dibidang sarana perekonomian dan peningkatan produksi. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian perekonomian mempunyai fungsi perencanaan kegiatan sub bagian produksi daerah: pengumpulan data raskin se kabupaten,, pengumpulan data produksi daerah se kabupaten, pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan tugas kedinasan lain. bagian perekonomian terdiri dari sub bagian sarana perekonomian, sub bagian produksi daerah: sub bagian pengendalian monitoring dan evaluasi. sub bagian sebagaimana dimaksud pada (lj ini,sub bagian produksi daerahy, kepariwisataan, transportasi, sub bagian pengendalian dan monitoring mempuyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi dibidang sarana perekonomian dan produksi daerah. tupoksi sekretariat daerah bagian kedelapan bagian pembangunan dan pelayanan pengadaan barang jasa pemerintahpasai dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pad,, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa lingkup pemerintah daerah, mengkoordinasikan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan, fasilitasi pelaksanaan pembinaan dalam penyelenggaraan pembangunan, pembuatan laporan bulanan dan tahunan serta laporan hasil pelaksanaan tugas, bagian pengendalian dan pendataan, monitoring dan evaluasi, sub bagian unit layanan pengadaan ulp), sub bagian pelaporan dan layanan pengadaan secara elektronik lpse) bagian pengendalian dan, subsub bagian pelaporan dan layanan.tupoksi sekret.iat daerah bagian kesembilan bagian sumber daya alam sda) bagian sumber daya alam sda) mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan program kegiatan, mengkoordinasikan program teknis pembinaan serta monitoring perkembangan pemanfaatan potensi sumber aya alam. pasai dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian sumber daya alam mempunyai fungsi perencanaan operasional program kegiatan sumber daya alam: pengaturan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan monitoring pelaksanaan kegiatan koordinasi antar instansi terkait kesan per kegiatan pelayanan informasi dan promosi potensi pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perkembangan pemanfaatan sumber daya alam: pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perkembangan pemanfaatan sumber daya alam, pelaksanaan tugas kedinasan lain bagian sumber daya alam sda) terdiri dari sub bagian pendataan potensi sumber daya alam sda), sub bagian pemantauan dan monitoring sumber daya alam sda), sub bagian evaluasi dan pelaporsumber daya alam sda). sub bagian pendataan potensi sumber daya alam sda) mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan sub bagian pendataan potensi sumer daya alam sda):. sub bagian pemantauan dan monitoring sumber daya alam sda) mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan sub bagian pemantauan dan monitoring bagian sumber daya alam, sub bagian evaluasi dan pelaporan sumber daya alam mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan sub bagian evaluasi dan pelaporan bagian sumber daya alam. tungkai sekretariat daerah bagian kesepuluhpembinaan hukum dan, pembinaan pelaksanaan kegiatan bagian bagian yang berada dibawah asisten administrasi umumsesuai,mbinaan hukum pemerintahan,nyelenggaraan hukum pemerintahan,, pelaksanaan tugas tugas kedinasan lain, asisten asisten administrasi umum membawahi bagian hukum, bagian organisasi: bagian umum, bagian keuangantupoksi sekretariat daerah bagian kesembilan belas bagian hukumbagian hukum mempunyai fungsi perencanaan operasional program kegiatan bagian hukum, pelaksanaan pengkajian persoalan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah,, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan tugas tugas bagian hukum, pengevaluasian pelaksanaan tugas lingkup bagian hukum, pelaksanaan tugas kedinasan lainkepustakaaturan perundang undangan mempu, sub bagian bantuan hukum dan hak asasi manusia mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan sub bagian bantuan hukum dan hak asasi manusia, sub bagian dokumentasi dan kepustakaan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan sub bagian dokumentasi dan kepustakaan. tupoksi sekretariat daerah bagian kedu. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian organisasi mempunyai fungsi, perencanaan operasional program kerja bagian organisasi, fasilitasi penyusunan analisis jabatan satuan kerja perangkat daerah penyu dan administrasi kepegawaian lingkup sekretariat daerah, mengkoordinasikan bahan penataan organisasi perangkat daerah dan penataan penatalaksanaan, pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik pada unit pelayanan, pelaksanaan tugas kedinasan lain. bagian organisasi terdiri dari sub bagian kelembagaan: sub bagian tatalaksana, sub bagian kepegawaian dan analisis jabatmempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah, sub, sub bagian kepegawaian dan analisisis jabatan satuan kerja perangkat daerah, tupoksi sekretariat daerah we bagian ketiga belas racial ilmu bagian umum bagian umum mempuyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan urusan tata usaha pimpinan, pembinaan kearsipan serta menyiapkan kebutuhan rumah tangga pimpinan dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud pada bagian umum mempunyai fungsi a. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan:. penyelenggaraan urusan surat menyurat, ekspedisi, penggandaan dan pengarsipan bagian umum dan lingkup sekretariat daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan dalam penyelenggaraan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga bupati dan wakil bupati, pengelolaan arsip surat naskah dinas yang masuk dan keluar, bagian umum terdiri dari sub bagian tata usaha: sub bagian perlengkapan, sub bagian rumahtanggamemimpin dan melaksanakan kegiatan tata usaha administrasi surat menyurat, sub bagian perlengkapan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pengelolaan perlengkapan, kepala sub bagian rumah tangga mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pengelolaan rumah tangga dinas. bagian keempattupoksi sekretariat daerah,pogpada waktunya pada kepala bagian,haneat fan ind b::aa (ai ita tupoksi sekretariat daerah barpasai dengan berlakunya peraturan ini, maka keputusan bupati kolaka nomo tahun tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah kabupaten kolakakolaka. ditetapkan kolaka pada desember kolaka anta lanei diundangkan kolaka padarfahggal 9semeru sekretaris daerah kabupaten, (fisetdapn. poty murtopo: . bertewtjaerah kabupaten kolaka tahun nomor pe. tupoksi sekretariat daerah mmm bagan struktur organisasi sekretariat daerah kabupaten kolaka kr! bupati wakil bupati sekda i staf ami bupati kelompok jabatan asisten pemerintahan asisten perekonomian asisten kesejahteraan rakyat fungsional dan pembangunan administrasi umum bagian pemerintahan umum bagian bagian perekonomian baga edan rakyat organisasi bagian pembangunan dan layanan pengadaan subang. pembinaan dan subang. barang jasa pemerintah kehidupan subang. unit layanan subang. kepegawaian keagamaan urusan pengadaan (ulp) analisa jabatan haji subang. pelaporan lpse humas dan protokol bagian umu sumber daya alam subang. tata usaha subang. pembinaan subang. kehumasan ih, pemantauan dan rumah tangga subang. sandi dan monitoring sda telekomunikasi evaluasi dan keuangan. pelaporan ki! subang. anggaran camat subang. pembukuan, dan verifikasi subang. perbendaharaan z7, bumn kolaka, snn as ) nat pr. nae ng. trump safe bo, bro, aan |
. aka pekan bupati kolaka provp pemerintah daerah kabupaten kolaka ketan era kos mana disusun oleh bagian organisasi sekretariat daerah f . kabupaten kolaka bupati kolaka propengan rahmad tuhan yang maha esa bupati kolakadaerah kabupaten kolakdaerah kabupaten kolakentang pedoman pakaian dinas pegawai negeri sipil! lingkungan1g.aset daerah bukan! kab.pinsi sulawesi tenggara, memutuskan menetapkan peraturan bupati kolakapasai beberapa ketentuan dalamiubah sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ba. jadwal pakaian dinas lingkungan pemerintah daerah kabupaten kolaka sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam lampiran ii! keputusan ini dibaca pada point dan yaitu: pakaian olah raga hari kamis, bila hari jumat bertepatan dengan kegiatan rapat maka menggunakan pdh warna khaki: pdh tenunan khas daerah hari jumat. pd peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan kolaka pada tanggal desember bupati kolaka, ahmad are diundangkan kolaka pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten kolaka, aki. jadwal pemakaian pakaian dinas lingkup pemerintah daerah kabupaten kolaka noj. denis pakaian hai keterangan. senin pdh warnakhaki selamatan rabu pakaian olah raga kamis bila hari kamis bertepatan: dengan gatal rapat maa menggunakan pdh warna khaki pdh: tenunan khas jumat daerahacarlaka, |
ni. bupati kolaka provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati kolaka nomor 1y5 tahun tentang tunjangan perumahan dan standar satuan harga pakaian dinas dan pakaian adat daerah pimpinan dan anggota dprd kabupaten kolaka masa jabatan tahun anggaran bupati kolaka, menimbang bahwa. kolaka, perlu diatur lebih lanjut mengenai tunjangan perumahan dan standar satuan harga pakaian dinas pimpinan dan anggota dprd kab. kolaka masa jabmemutuskan menetapkan peraturan bupati kolaka: pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kabupaten kolaka:: anggota dprd adalah anggota dprd kabupaten kolakatiap hari: bab tunjangan perumahan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dprd kabupaten kolaka masa bakti sebesar rp. satu milyar delapan ratus empat puluh delapantiga puluh dua) orang bulan rp. rp. jumlah rp. ., besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada sudah termasuk pajak penghasilan ph). bab ii! standar satuan harga pakaian dinas menyediakan pakaian dinas kepada pimpinan dan anggota dprd kabupaten kolaka dengan penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas dan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran masing masing sebagai berikut pakaian sipil harian psh) disediakan (dua) pasang dalam satu tahun sejumlah rp. seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut (tiga puluh lima) orang (dua) pasang rp. rp. logo atribut disediakan sebesar rp. dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut (tiga puluh lima) orang (satu) buah rp. rp. pakaian sipil lengkap psl) disediakan (satu) pasang dalam lima tahun sejumlah rp. seratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut (tiga puluh lima) orang (satu) pasang rp. rp. pakaian dinas harian pdh) lengan panjang disediakan (satu) pasang dalam satu tahun sejumlah rp. lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut (tiga puluh lima) orang (satu) pasang rp. rp. pakaian sipil resmi psr) disediakan (satu) pasang dalam satu tahun sejumlah rp. tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut (tiga puluh lima) orang (satu) pasang rp. rp. pakaian adat daerah disediakan (satu) pasang dalam satu tahun sejumlah rp. dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut (tiga puluh lima) orang (satu) pasang rp. ., rp. total biaya pakaian dinas, logo atribut dan pakaian adat daerah pimpinan dan anggota dprd sejumlah rp. enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)rianla, kh. hman sari undangan kolaka pada tanggal desember sekretaris daerah rs. pitu murtopo, nip. berita daerah kabupaten kolaka tahun nomor |
tira bupati kabupaten kolaka provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati kabupaten kolakdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kolakkolaka,ipjp)perhatikanbangunan daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kabupaten kolaka. daerah percepatan pencapaian target millenium development goals kabupaten kolaka yang berisikan target dan program kegiatan percepatan pencapaian gs. dokumen matriks rad kabupaten sebagaimana dimaksud dalam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. rad menjadi pedoman satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten kolakkota kabupaten kolakdesember ine bupati kabupaten kolaka, vas ahmad lem diundangkan kolaka pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten kolaka, im oia pitu murtopo, si. nip. berita daerah iagupateri kolaka tahun |
aan,amanmag lewat bagian organisasi setda kab. kolaka, lewat bagian organisasi setda kab. kolakaditetapkan kolaka pada tanggal jasmani kolaka, (la safe diundangkan kolaka pada tanggal sekretaris daerah kab aten am) drs. pitu murtopo, pembina utama muda, gol. iv c nip. lembaranpenyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan (sop) lingkungan pemerintah daerah kabupaten kolaka jawab serta memiliki aanystem manajemen pemerintahan. reformasi birokrasi mencakup (delapan) area perubahan utama pada instansi pemerintah pusat dan daerah,dakan untuk melakukan penataan tatalaksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. salah satu upaya penataan tatalaksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasitandar operasional prosedur administrasi pemerintahan sop ap)tandar operasional prosedur administrasi pemerintahan sop ap)tandar operasional sop)kan acuan bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sop ap).apa,:menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara kongberbagai situasi, menjamin konsistensi pelayanan :tandar operasional prosedur administrasi pemerintahan sop ap)orang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya, efi,d lain yang terkait, keteraturan output dari prosedur prosedur yang distandarkan mengundang standard:peraturan bupati tentang sop tahusop ap). konsisten. standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sop ap) harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu sewaktu, oleh siapapun dan dalam kondisi yang relatif sama oleh seluruh jajaran organisasi pemerintahan, komitmen. standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sop ap) harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh apatandar operasional prosedur administrasi pemerintahan sop ap)ngat. standar operasional prosedur administrasi pemerintahan sop ap) harus mengingsebut. terganggunya proses penyelengaraan pemerintahan: terdokumentasi dengan baik. seluruh prosedur yang telah distandarkan harus tandar operasional prosedur administrasi pemerintahan sop ap). peraturan bupati tentang sop tahun bab jenis, format, dokumen dan penetapan sop jenis adapun jenis jenis standar operasional prosedur sop) yang ada dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan adalah seperti dalam uraian berikut ini standar operasional prosedur sop) berdasarkan sifat kegiatannya berdasarkan sifat kegiatan maka standar operasional prosedur sop) dapat dikategorikan kedalam (dua) penetapan jenis yaitu standar operasional prosedur sop) teknis aya prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh salatandar operasional prosedur sop) teknis ini pada umumnya dicirikan dengan detail pelaksanaan kegiatan. standar operasional prosedur sop)ve sama dan dengan peran yang sama pula, antara lain dalam bidang teknik, seperti perakitan kendaraan bermotor, pemeliharaan kendaraan, pengoperasian alat alat dan laitandar operasional prosedur sop)an keuangan (auditing), kearsipan, korespondensi dokumentasi, pelayanan pelayanan kepada masyarakat, kepegawaian dan lain lain. contoh standar operasional prosedur sop) teknis adalah standar operasional prosedur sop) pengujian sample laboratorium, standar operasional prosedur sop) perakitan kendaraan, standar operasional prosedur sop) penggandaan surat dan standar operasional prosedur sop) pemberian disposisi. peraturan bupati tentang sop tahun standar operasional prosedur sop) teknis ini merupakan kebutuhan organisasi lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimilikinya disamping standar operasional prosedur sop) yang bersifat administratif. untuk itu maka standar operasional prosedur sop) guna mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimilikinya. standar operasional prosedur sop)sop) administratif ini pada umunya dicirikan denganmaupun mikro yang tidak menggambarkan cara melakukan kegiatan. standar operasional prosedur sop) administrasi mencangkup kegiatan lingkungan makro dengan ruang lingkup yang bentandar operasional prosedur sop) administrasi dapat digunakan untuk proses proses perencanaan, penganggaran dan lainya. peraturan bupati tentang sop tahun standar operasional prosedur sop) menurut cakupan dan besaran kegiatan standar operasional prosedur sop) menurut cakupan dan besaran kegiatan dikategorikan dalam dua jenis yaituya (misalnya kurir mengirim surat, saja, yang mengirim adalah kurir itu sendiri bukan pelaksana lainya). contoh sop pengelolaan surat yang merupakan sop makro dari sop penanganan surat masuk, pemberian tanggapan terhadap surat masuk dan sop pengiriman surat. sop penyelenggaraan bimbingan teknis, sop pelaksanaan bimbingan teknislama, sop penanganan surat masuk, sop pemberian tanggapan terhadap surat masukperaturan bupati tentang sop tahun standar operasional prosedur sop) menurut cakupan dan kelengkapan kegiatan standar operasional prosedur sop) menurut cakupan dan kelengkapan kegiatan dikategorikan kedalam dua jenis, yaitu standar operasional prosedur sop)tandar operasional prosedur sop) parsial adalah sopbahan penyiapan bahan penyusunan pedoman yang merupakan bagian kedalam dua jenis, yaitu standar operasional prosedur sop) generik (memiliki generik: sop pengelolaan keuangan dengan actor kpa, ppk, bendahara, dst. standar operasional prosedur sop)(l)peraturan bupati tentang sop tahun ini. format terbaik sop adalah.kedalam empat jenis, yaituaakan melaksanakan prosedur yang telah disusun. dan biasanya cm,drm, menghendaki kegiatan yang panjang yangraturan bupati tentang sop tahunyymbol dasar flowcharts (basic symbol flowcharts) yang terdiri dari (empat) symbol, yaitu symbol kapsul (terminator), symbol kotak (process), symbol bela ketupat (decision) dan anak pana linear flowcharts ini adalah adidalam sypisahkan unsur pelaksana dari kolom kolom yang terpisah dari kolom kegiatan dan menggambarkan prosedur kegiatan dalam bentuk symbol yang dihubungkan secara bercabang cabang. dalam format ini syymbol kegiatan yang merupakan pengambilan keputusan (symbol decision atau belava,nya dibuat dalam bentuk diagram alir bercabang branching flowcharts) termaksudymbol, yaitu (empat) symbol dasar flowcharts basic simbol flowcharts) dan (satu) symbol penghubung ganti halaman (off page connector). kelima symbol yang dipergunakan tersebut adalah sebagai berikut peraturan bupati tentang sop tahunymbol bela ketupat decision d2) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan, simbol anak pana panaa symbol yang berbeda halaman. dasar penggunaan (lima) sy!ymbol yang tidak dipergunakan, seperti: symbol pendokumentasian, simbol persiapan, symbol penundaan, dan symbol lain yang sejenis: penyusunan sop ini hanya memberlakukan penulisan flowcharts secara vertical, artinya bahwa branching flowcharts dituliskan secara vertical sehingga hanya mengenal penyambungan symbol yang menghubungkan antar halaman (syancperaturan bupati tentang sop tahun contoh format sop gambar contoh format sop ap: sae nomor sop nan tin tol. mari pembuatan pemerintah kabupaten kolaka tgl. efektif sekretariat daerah disahkan dasar hukum kualifikasi pelaksanaan l. . . keterkaitan peralatan perlengkapan peraturan bupati tentang sop tahunperaturan bupati tentang sop tahun gambar contoh halaman judul dokumen sop bep dls logo pemda aah standar operasional prosedur set penyusunan buku judul dokumen seop sss pedoman tata'naskah dinas. sop tahun pembuatan angin orenisas sta kolaka alamat instansi peraturan bupati tentang sop tahun keputusan pimpinnya, karena prosedur prosedur yang sop kan akan mencangngkup ruang lingkup, menjelaskan tujuan prosedur dibuat dan kebutuhan organisasi:peraturan bupati tentang sop tahun. peringatan memberikan indikasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dan berbe kegiatan harus mdatanganian,gambar contoh bagian flowcharts sop peraturan bupati tentang sop tahun penetapan dokumen sop penetapan sop ini sebagai sebuah peraturan yang mengikat bagi seluruh unsur yang ada disetiap organisasi satuan unit kerja lingkungan pemerintah daerah diharapkan diaplikasikan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi disetiap tingkatan organisasi yang mandiri baik dikepala daerah untuk sop yang umum (generik) menuju unit kerjaan sop administrasi pemerintahan menyusun rancangan dokumen sop dan menyampaikannya kepada tim penyusunan sop pembinaan untuk dikategorikan menjadi rancangan sop pembinaan secara berjenjang: tim penyusunan sopearah mengajukan rancangan dokumen sop pemerintah daerah kepada kepala daerah untuk ditetapkan:peraturan bupati tentang sop tahun bab iii langka langka penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan (sop ap) keberhasilan penyusunan sop memerlukan pinjaman yang memil change) yang akan menjadi panutan bagi seluruh pegawai yang menjadi bawahnya. penyusunan sop meliputi siklus sebagai berikut: persiapan, pemilihan kebutuhan sop ap, pengembangan, sop penerapan sop ap, monitoring dan evaluasi sop ap. gambar siklus penyusunan sop persiapan sen penilaian kebutuhan sop monitoring ana pengembangan ata dan evaluasi sop integrasi penerapan) sop dalam manajemen peraturan bupati tentang sop tahupenilaian integrasi dim monitoring persiapan pengambangan kebutuhan ken pang manajemen dan evaluasi bentuk jantan vonjonna mean nana asi dan) ohespenerapan eteyaljag kelengkapan tee kala nan emban ata, neta hpsolaan panenan.| kan nodotsetia akn eka abi men ma: keesaan feri ara eta din pin sai dont annum ana merana buah! rea tea nang bela ena tentang) eat pengaya han telan hae naan tee rat ena gun ena bea anu pang tea mean kebutuhan naa lapan,an sop pemerintah daerah) tim yang melingkupi unit unit kerja pada berbagai level. peraturan bupati tentang sop tahun gambar tim penyusunan sop pak organisasi mn aneka level tim . tim tim unit kerja penyusun sop penyusun sop penyusun soppemerintah daerah yang dalam hal ini adalah kepala daerah. tim penyusunan soptim penyusunan sop unit kerja mandiri pan tim penyusunan sop unit kerja yang ada diterhadap pimpinan unit kerja yang bersangkutan. tim penyusunan soptua tim diatas, dapaperaturan bupati tentang sop tahun gabungan gabungan kedua model tim tersebut merupakan model tim yang ideal. tugas tinantuk tim: tim harus dilengkapi dengan kewenangan dan tanggung jawab, keanggotaan tim seharusnya dibatasi, agar pengelolaan terhadap rentang kembatau: tim pengembangan sop sangat tergantung dari sumber sumber apa yang dapat mereka peroleh dalam langkah pengembangan sop tersebut. kelengkapan tim lai pembiayaan, sarana dan prasarana dan kebutuhan lairaturan bupati tentang sop tahuyangberapapang daerah lain sumbernperaturan bupati tentang sop tahunini.penyusunan rencana tindak penilaian kebutuhan. pelaksananyusun rencana tindak, dapat dipergunakan table tabel rencana tindak tim penyusunan sop jalan kupu penanggung kegiatan jawab tiitiii peraturan bupati tentang sop tahun melakukan penilaian kebutuhan jika organisasi telah memilki sop ap, dan ingikedalam dua kelompok jenis tugas, yaitu kelompok lini dan pendukung. sop juga dapat dikelompotelepon sampai dengan unit telepon yang paling bawah atau an, atas klasifikasi ini, dapat dibuat matriks kebutuhan secara intensional sebagai berikut: table identifikasi sop pada setiap level satuan kerja dan jenis tugas level satuan kerja pen dukung oma arperaturan bupati tentang sop tahunengan gambar gambar8 penjabaran sop pada level satuan kerja dalam organisasi eselon1 sop eselon lini pendukung sop pendukung pada unit eselon moga dini sop eselon sop eselon ini sop pendukung pendukung nan pada' unit eselon lini sop eselon sop eselon iii lini pendukung sop pendukung pada unit eselon dini sop eselon sop eselon lini pendukung sop pendukung pada unit eselon1 (lini sop eselon lini sop eselon sop pendukung pendukung pada unit eselon lini level pemerintahan dalam klasifikasi sop ini dapat dibedakan kedalam tingkatan pemerintahan nasional dan sub nasional (provinsi dan kabupaten kota) pada kedua level pemerintahan ini, umukementrian lembaga atau skpd, perumusan kebijakan dan laiya. peraturan bupati tentang sop tahun untuk membantu melakukan penilaian kebutuhan dapat dilakukan table sebagai berikut: table penilaian kebutuhan sat prioritas undangan harakat) lainnya loya).penilaian ketertibkurang penting, tidak penting) peraturan bupati tentang sop tahun membuat sebuah daftar mengenai sop yang akan dikembangkan. dari tahapan dile sebagai berikut: tabel daftar kebutuhan pengembangan sop alasan kembang aan dana daa lte dan lainya)sajraturan bupati tentang sop tahun pengembangan sop pada dasarnya meliputi (lima) tahapnilaian alternatif: penulisan sop pengujian dan rivi sop ap, pengesahan sop ap. gambar tahapan pengembangan sop atm informasi.dan pemilihan .' sop revi sop sop identifikasi alternatif alternatif pena penmengembangkan sop ap. identifikasi informasi yang dicari, dapat dipisahkan mana informasi yang dicari dari sumber primer dan gam,kukan brainstorming, focus group, wawancara, survey, benchmark, teladan dokumen dan lainya. teknik mana yang akan digunakan, sangat terkait erat dengan instrumen pengumpulan informasinya. teknik curah pendapat (brainstorming) teknik curah pendapat, biasanya dapat dilakukan dalamperaturan bupati tentang sop tahun pada langkah selanjutnya tim harus menganalisis dan menentukan alternativele sebagai berikut: table identifikasi sop satuan kerja satuan kerja t lolevaluasi, atau kepegawaian, keuangan, pembuatan kebijakan, dan lainya) kolom namperaturan bupati tentang sop tahunnadapatik (keluaran akhirdan setelahnya (pasca), bahwa setiap organisasi pemerintah memiliki fungsi operating core lam ,ki sop yang relatif sama dengan perbedaan hanya kolom pelaksana dan mutu baku serta identitas tertentu saja. peraturan bupati tentang sop tahunaan, parsial (mikro) yang ada awal (pra), pada saat (in) dan setelah (pasca) danan sesuai dengan tingkatan struktur operle tabel formulir identifikasi sop berdasarkan tugas dan fungsi tugas fungsi kegiatan output pegiat tugas sop peraturan bupati tentang sop tahundengan peraturan yang ada dengan diberi nomor angka arab, misal: ,.),huruf abjad kecil, misal:a,b,c,.): kolom uraian tugas diisi dengan tugas yang merupakan bagian dari fungsi yang ada dengan diberi angka arab berkurang satu misal: ),.(a),b),c),.: pam, kolomangka arab dalam kurang, misal: ,,,berupa fungsi manajemen, misal: penyusunan, pelaksaan, evaluasi,pelaporan, efel pengujian akan memberikan informasi mengenai keuntungan dan kerugian dari setiap alternate yang diajukan. peraturan bupati tentang sop tahun penulisan sop kegiatan penulisan sop adalah pembuatan unsur prosedur yang terdiri dari kegiatan flowcharts dan identitas dengan menggunakan (lima) symbol yang yang format diagram alir bercabang (branching flowchartsfitas yang terdapat dalam organisasi sangat(dua) cara, yaitu: (l)an, pelaksana yang sebenarnya, melainkan oleh tim penyusunadiperaturan bupati tentang sop tahun aanbung pada keberhasilan proses simulasi dan pengujian pada tahapan pengembangan sop ap,dinerapan sop harus disertai dengan apa,engan sop tersebut. jika pelaksana tidak memilanya. tergantung dengan kebutuhan dan waktu yang ada, pelatihan bisa dalam bentuk formal dan(empat) komponen utama motivasi, alih informasi, kesempatan untuk melatih ketrampilan barurserta pelatihan, pemilihan instruktur serta penjadwalan dan pengadministrasian pelatihan. peraturan bupati tentang sop tahunerlumm, tujuan yang tercantum dala soptperaturan bupati tentang sop tahun lanang lai penerapan penilaian atus general diambil dengan baik tidak berjalan dengan baik dengan baik tidak berjalan dengan baik maa dengan baik tidak berjalan dengan baik last| hi. loo cara penyisih peraturan bupati tentang sop tahung waktu (satu) tahun dengtea kinerja mudahdipahami ')oo oe| mudah dilaksanakan perannya masing masing ang berkaitan dengan proses "|ikatan kneaoeansasi peningkatan kinerja organisasi sinergi satu denganlainnya lol .dst oil peraturan bupati tentang sop tahun ann nia cara pengisian: kolom diisi dengan nomor urut kolom diisi kriteria penilaian evaluasi (bias ditambahkan dan diubah sesuai kebutuhan evaluasi) kolom s d dan seterusnya isi jika masih ada sop yang akan dievaluasi. setiap sop selalu diberi nomor kodedijika hasil penerapannya ternyata tidak sesuai dengan peraturan bupati tentang sop tahunt yakolaka pada tanggal bupati kolaka, ahmad safe peraturan bupati tentang sop tahun |
rgg bupati kolaka provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati kolaka "nomor tahun tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi inspektorat kabupaten kolaka disusun oleh bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten kolaka bupati kolaka nana,inspektoratinspektorat. tahun y, memutuskan babi ketentuan umum po.,inspektorat adalah inspektorat kabupaten kolaka yang merupakan unsur pengawas tugas pengawas pemerintahan daerah, oo. inspektur adalah inspektur kabupaten kolaka, ho. ppinspektorat kabupaten kolaka merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah kabupaten, inspektorat kabupaten kolaka dipimpin oleh seorang kepalakabupaten kolaka mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten kolaksebagaimana dimaksud pada inspektorat kabupaten kolaka pelaksanaan tugas kedinasan lain. bab iii susunan organisasi susunan organisasi inspektorat kabupaten kolaka, inspektur pembantu wilayah kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional auditor kelompok jabatan fungsional pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. sekretariat, inspektur inspektur dan kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada inspektur, bagan struktur organisasi inspektorat kabupaten kolaka tercantum dalam lampiran iii peraturan daerah kabupaten kolaka nomor tahun tentang perubahan ketigagian pertama sekretariat sekretariat mempudilingkungan inspektorat kabupaten kolaka. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada sekretariat mempuyai fungsi penyiapdaerah, penyusunan inspektorat kabupaten kolakaub bagian evaluasi dan pelaporan memputa menyusun laporan kegiatan pengawasan,' surat menyurat dan urusan rumah tangga inspektorat kabupaten kolaka bagian kedua inspektorat pembantu wilayah ii, iii, dan inspektur pembantu wilayah ii, iii, dan masing masingperangkat daerah lingkup pemerintah daerah kabupaten kolaka sebagaimana yang tercantum pada uraian wilayah kerja dalam peraturan inimpunyai fungsi: pengusulan program pengawasan wilayah kerjanya, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. bagian ketiga asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat asisten termaksud bagian yang dibawahi: bagian pemerintahan umum, bagian kesejahteraan rakyat, bagian humas dan protokol. dinas terdiri dari: dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten kolaka: dinas pekerjaan umum kabupaten kolaka, dins kelautan dan perikanan kabupaten kolaka, dinas sosial kabupaten kolaka, dinas pendidikan, pemuda dan olahraga. kabupaten kolaka. badan terdiri dari: badan kepegawaian daerah kabupaten kolaka, badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat kabupaten kolaka, kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal kabupaten kolaka perusahaan daerah aneka usaha kabupaten kolaka kecamatan yaitu: kecamatan kolaka: kecamatan latambaga, kecamatan wundulako, termasuk desa kelurahan, puskesmas dan utd masing masing kecamatan tersebut diatas. bagian keempat inspektorat pembantu wilayah inspektur pembantu wilayah bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan wilayah kerja pada instansi satuan kerja yaitu: sekretaris daerah kabupaten kolaka, asisten perekonomian dan pembangunan asisten ii) termasuk bagian yang dibawahnya: bagian pembangunan dan ulp, bagian perekonomian, bagian sumber daya alam. dinas terdiri dari: dinas kesehatan kabupaten kolaka, dinas perkebunan kabupaten kolaka: dinas pertambangan dan energi kabupaten kolaka, badan terdiri dari: badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten kolaka, badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan kabupaten kolaka badan lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten kolaka, badan pemberdayaan masyarakat desa kabupaten kolaka. kecamatan, sebagai berikut: kecamatan bala, kecamatan somalia, kecamatan tanggetada, termasuk desa kelurahan, puskesmas dan utd masing masing kecamatantersehut diatas. bagian kelima inspektoratyaitu: bupati dan wakil bupati: staf ahli bupati kolaka: bagian hukum: bagian keuangan, bagian organisasi, bagian umum, dinas terdiri dari: dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kabupaten kolaka, dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten kolaka: dinas kehutanan kabupaten kolaka. badan terdiri dari: badan perpustakaan, arsip, informasi dan komunikasi kabupaten kolaka, badan ketahanan pangan kabupaten kolaka, badan pengelola keuangan dan aset daerah bukan) kab. kolaka: sekretariat dewan pengurus korps pegawai republik indonesia kopi) kabupaten kolaka, perusahaan daerah air minum. kecamatan sebagai berikut: kecamatan polinggona, kecamatan watubangga: kecamatan tari. termasuk desa kelurahan puskesmas dan utd masing masing kecamatan tersebut. bagian keenam inspektorat pembantu wilayah tan(l) kabupaten kolaka, sekretariat inspektur pembantu wilayah ii, iii, dab iv, sub bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara vertikal dan horizontal, setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan inspektorat kabupaten kolakaemimpiat, para inspektur pembantu wilayah menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada kepala inspektorat sesuai dengan bidang tugasnya dan kepala inspektorat menampung dan menyusun laporan tersebut untuk disampaikan kepada bupati melalui sekretariatinspektorat kabupaten kolaka dapat melaksanakan tugas pembantuan: yang diberikan olehdengan berlakunya peraturan ini, maka keputusan. bupati kolaka nomor tahun tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi inspektorat daerah kabupaten kolakatapsaksi diundangkan kolaka pada tanggal desemberdaerah kabupaten kolaka nomor glinspektur sekretariat subang, evaluasi subang. subang. dan pelaporan perencanaan administrasi umum inspektur wseekrur pi msperrur inspektur pemsantuwr. pemeantuwruketua hampir sahara |
(ha bupati kolaka provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati kolaka nomor tahun tentang pengelolaan zakat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kolakasekaligus sebagai pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya guna dan hasil guna zakat yang dikelola secara lembaga sesuai ketentuan syar', bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pengelolaan serta mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya oleh badan amil zakat nasional kabupaten kolaka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan: bahwa untuk sinergitas dan integrasi didalam pelaksanaan antara skpd lembaga daerah, instansi vertikal, dan bumi bumn, lembaga lembaga terkait lainnya serta masyarakat secara umum, diperlukan adanya kebijakan dan pengaturan pengaturan lebih lanjut melaluitambahan lembaran negara republik indonesia tahun nomor keputusan presidenkeputusan menteri agama republik indonesia nomor tahun tentang perpanjangan sementara masa bakti keanggotaan badan amil zakat nasional periode tahun keputusan bersama menteri agama republik indonesia, peraturan menteri agama republik indonesiperhatikan sebagaimana telah diubah dengan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor dj.i tahun start badan amil zakat nasional, nomor bp panas iv tanggal april perihal jawaban permohonan pertimbangan pimpinan panas kabupaten kolaka. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang pengelolaan zakaatau badan eksekutif daerah. bupati adalah bupati kolaka. kabupaten adalah wilayah kerja bupati sebagai bagian dari daerah provinsi sulawesi tenggara.(disebut dengan nama laiolaka. pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan mengorganisasi(mustahil) sesuai dengan syariat islam. zakat profesi pendapatan dan jasdengan waktu diterimanya (harian, mingguan, bulanan atau satu tahun)salahan umum. muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat, mustahil adalah orang yang berhak menerima zakat. munafik adalah orang yang berhak menerima infak dan atau sedekah. badan amil zakat nasional kabupaten yang selanjutnya disebut panas kabupaten kolakakolaka untuk membantu pengumpulan zakat pada beberapa tempat dalam wilayah kabupaten kolaka penyaluroptimalisasi adalah proses pencapaian hasil atau kinerja yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan maksimal serta berdayahasilguna sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.bab nama, objek, subjek dan kerangka aspek pengelolaan zakat nasional, objek zakat, infak, shadagah dan dana sosial keagamaan lainnya adalah zakat, infak, shadagah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dipungut dan diberikan sesuai dengan ketentuan agama islam, subjek zakat, infak, shadagah dan dana sosial keagamaan lainnya adalah orang islam atau badan usaha milik orang islam, bumn, dan bumi. untuk mewujudkan kebangkitan zakat nasional kabupaten kolaka secara simultan, terintegrasi, efektif dan efisien, maka beberapa kerangka aspek pengelolaan zakat nasional yang harus dilakukan antara lain aspek legalitas lembaga dan unsur pimpinan panas kabupaten kolaka aspek akuntabilitas dan kesesuaian syari'ah yang mencakup laporan pertanggungjawaban secara berkala, pengesahan rencana kegiatan dan anggaran tahunan, audit oleh akuntan publik dan audit syariah, aspek dan sistem, yaitu penerapan sistem informasi dan manajemen panas (simba) kabupaten kolaka dengan baik, aspek penyaluran, yaitu menilai kinerja penyaluran zakat dilihat dari rasio pendistribusian terhadap pengumpulan zakat. semakin tinggi rasio penyaluran terhadap pengumpulan zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat dalam mengentaskan orang miskin dari batas garis kemiskinan, aspek pengumpulan, untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat nasional kabupaten kolaka, maka dilakukan edukasi terhadap muzakki dalam bentuk kampanye zakat nasional yang dilaksanakan secara berkelanjutan. aspek pengembangan amil, yaitu meningkatkan dan menstandarkan kapasitas serta kompetensi amil, melaui pelatihan dan pembinaan yang sesuai dan mengacu pada standar amil nasional. shim veyrirgdunja auo bula uurojuowoy eyed eye berg issunyj uep sesi) aundubu 8ue jyeaapusf inyyoarp mmpepw merundung 'usyedngey mynavi juag usyedngey 1sun eyed jerez uerejojoduad upruesyepd sup ureter tested issuing uep 'sedang, ueynpnp rescue3 cwe elder ngl nim senza mjm lvl nyg isvsinyoimo gaga nez pungjpae lungiise sul uep 'ul uur ysilidy surjnssureuad uep eye aset ceria)esay urban show jun jerez jer uee libas menjual2y kedua rensai yez urrjoja3uad resep wewefejad sudi sya uep setimnya ueeyjui veninjaag jerez urejoja3sung tested seljgejunye uep 1se189jul ii) funny wednesday upi ipo "uejpejueluin ure ateis melibas geyser8199 seywz prjojaduad jjo unjednge mynavi tested tenafeuew under year bebas reg urygemeldungsurad jeep uep sejak user joypuwrea ied aoppurered ueyeungdusul nyg iyr sewu sepeda jerez eyi ine auu resep exe joy unjedngey mynavi pmu yne ulu ypu uep 'niod retired sungai y jun eyeing yeiy auyeyez rep rssuryos syyeaid yod uryerday resep yyegalang ystok yeon eypiom uayedngey svnzvi autre (spread) ynnodaog yeon (ue3ojos newss lipi nie use oranye teytrerefhowi resep edduryas eye aset yoyo resep bue eye aset seg loj serep byeol uajednge svnzvi yy0znw) inyeuop asli eproc uuegemefsungsuej iad upyiliijlijui resep uses iin seluruh jun psy eew we3usp urea segoe juri9) supir 3lio sepeda ue3unjuk31919y aundumui yeon) tut edeguray ekunyye uspuadaput berisi9y gyeom uoyedng svnzvi issue38i0 tested nyan nyg svv lapis iii avg pemerintahan dibidang agama membentuk panas kabupaten atas usul bupati setelah mendapat pertimbangan panas, panas kabupaten sebagaimana dimaksud pada berkedudukan ibu kota kabupaten, panas kabupaten sebagaimana dimaksud pada merupakan lembaga pemerintah non struktural didaerah kabupaten yang bersifat mandiri, s5) panas kabupaten kolaka, panas kabupaten bertanggungjawab kepada panas provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. panas kabupaten melaksanakan tugas dan fungsi panas dalam pengelolaan za pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kabupaten, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kabupaten, cc. pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakabupaten, pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan laz berskala provinsi kabupaten. dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, panas kabupaten wajibkabupaten: melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten dan instansi terkait kabupatenkabupaten. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi panas kabupaten terdiri atasserta satuan audit internal. bidang dan bagian sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dipimpin oleh wakil ketua panas kabupaten, satuan audit internal sebagaimana dimaksud pada huruf dipimpin oleh ketua panas kabupaten, pelaksanaan tugas dan fungsi bidang dan bagian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh amil pelaksana panas kabupaten dalam koordinasi wakil ketua, amil panas kabupaten bukan merupakan aparatur sipil negara,, serta::: pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, ec.abupaten. bagian keenampenyelenggaran fungsi penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat kabupaten kolaka, penyusunan rencana tahunan panas kabupaten kolaka pelaksanaan evaluasi tahunan dan tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten kolaka, pelaksanaan pengelolaan keuangan panas kabupaten kolaka, pelaksanaan sistem akuntansi panas kabupaten kolaka, penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja panas kabupaten kolaka, dan penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat kabupaten kolaka dan umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil pelaksana panas kabupaten kolak dan umum penyelenggaran fungsi penyusunan strategi pengelolaan amil panas kabupaten kolaka, pelaksanaan perencanaan amil panas kabupaten kolaka pelaksanaan rekrutmen amil panas kabupaten kolaka, pelaksanaan pengembangan amil panas kabupaten kolaka, pelaksanaan administrasi perkantoran panas kabupaten kolaka, penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat panas kabupaten kolaka, pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat panas kabupaten kolaka, pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset panas kabupaten kolaka, dan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan laz berskala provinsi kabupaten kolaka. bagian kedelapan satuan audit internal satuan audit internal berada bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan panas kabupaten kolaka kolaka. dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam satuan audit internal menyelenggarakan fungsi penyiapan program audit, pelaksanaan audit: cc. pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan pimpinanamil atau pelaksana panas kabupaten kolaka png amil atau pelaksana panas kabupaten kolaka sebagaimana dimaksud pada diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan panas kabupaten kolaka: amil atau pelaksana panas kabupaten kolaka sebagaimana dimaksud dalamkolaka: amil atau pelaksana sebagaimana dimaksud dalamhak keuangan amil atau pelaksana panas kabupaten kolaka dibebankan pada hak amil: ketentuan tentang amil atau pelaksana panas kabupaten kolaka, diatur dalam peraturan lembaga yang ditetapkan dalam keputusan pimpinan panas kabupaten kolaka:puluh pengangkatan anggota panas kabupaten kolaka terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana: pimpinan sebagaimana dimaksud pada teridiri atas ketua dan paling banyak (empat) orang wakil ketua,: persyaratan untuk diangkat sebagai anggota dan pimpinan panas kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan warga negara indonesia, beragama islam: bertakwa kepada allah swt, berakhlak mulia, berusia paling sedikit (ekolaka,: masa kerja pimpinan dansebelas pemberhentian anggota anggotakabupaten yang meninggal dunia dan atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf secara hukum berhenti sebagai anggota panas kabupaten. anggota panas kabupaten yang akan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam huruf harus mengajukan permohonan pengunduran diri terlebih dahulu secara tertulis kepada ketua panas kabupaten disertai dengan alasan,,anggota panas kabupaten sebagaimana dimaksud pada kepada bupati dan temuannya kepada panas. anggotatanpa alasan yang sah, maka dapat diberhentikan, pemberhentian anggota panas kabupaten sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak (tiga) kali oleh ketua panas kabupaten, peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada diberikan secara berturut turut dengan tahapan sebagai berikut peringatan tertulis pertama dan peringatan tertulis kedua, diberikan dalam jangka waktu (tiga puluh) hari, apabila peringatan tertulis pertama dan peringatan tertulis kedua, anggota panas kabupaten tidak melaksanakan tugas, maka ketua panas kabupaten memberikan peringatan tertulis ketiga, cc. peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu (lima belas) hari, apabila peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf anggota panas kabupaten tersebut tetap tidak melaksanakan tugas, maka ketua panas kabupaten wajib mengusulkan pemberhentiannya kepada bupati hingga (tiga) bulan berturut turutbelas anggotaengganti panas kabupaten atas usul panas kabupaten. calon anggota pengganti panas kabupatenengganti panas kabupaten, baik yang berasal dari unsur ulama, tenaga profesional, maupun tokoh masyarakat islam diusulkan oleh panas dari salah satu calon anggota panas kabupaten yang sudah terseleksi pada periode yang sama. sebelum mengangkat anggota pengganti panas kabupaten sebagaimana dimaksud pada bupati meminta pertimbangan panas: (s) masa jabatan anggota pengganti panas kabupaten adalah sisa masa jabatan anggota panas kabupaten yang digantikan. bagian ketiga belas sekretariat panas kabupaten panas kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat: sekretariat sebagaimana dimaksud pada bertugas memberikan dukungan teknis administrasi bagi pelaksanaan tugas dan fungsi panas kabupaten: ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi sekretariat panas kabupaten diatur dengan peraturan panas. bab pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan bagian kesatu pengumpulan zakat, infak dan sedekah dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya,zakat yang dibayarperwakilan laz wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki:dalam rangka pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam aparatur sipil negara, tni polri, anggota legislatif yudikatif, karyawan bumn bumi, serta perorangan swasta yang beragama islam dikenakan zakat dari penghasilannya setiap bulan, apabila telah mencapai nisab dalam satu tahun, apabila penghasilan sebagaimana dimaksud pada tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun hingga nisannya cukup kemudian zakatnya dikeluarkan, dan untuk setiap bulannya tetap dikenakan infak sedekah minimal sebesar (dua puluh ribu rupiah), apabila penghasilan sebagaimana dimaksud pada belum juga mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat lagi baginya, namun tetap mengeluarkan infak atau sedekah saja setiap tahun, pengenaan dan pengumpulan zakat, infak dan sedekah terhadap muzakki dan munafik sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan dengan cara pengambilan atau pemotongan sebahagian dari gaji dan atau penghasilan per bulan dan atau per tahun melalui bendahara pada institusi instansi badan atau lembaga kabupaten berdasarkan hasil musyawarah mufakat: perusahaan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta tingkat kabupaten dikenakan zakat hasil usaha perindustrian atau perniagaan dan atau bidang usaha jasa setiap tahun apabila syarat nisab dan haul nya terpenuhi. bagian kedua lingkup wewenang pengumpulan zakat panas kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui unit pengumpul zakat upz) dan atau secara langsung: pengumpulan zakat melalui daerah lembaga daerah kabupaten: kantor instansi vertikal tingkat kabupaten: badan usaha milik negara yang ada tingkat kabupaten: badan usaha milik daerah kabupaten: masjid, musholla, langgar, surau atau nama lainnya: sekolah madrasah dan lembaga pendidikan lain: kecamatan atau nama lainnya, desa kelurahan atau nama lainnyauka perwakilan laz lembaga amil zakat) tingkat kabupaten:: izin pembentukan perwakilan laz sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis,dengan melampirkandibidang agama, rekomendasi dari panas kabupaten, data muzakki dan mustahil, program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat. bagian ketiga amiperwakilsalim ulama), atau pengurus takmir masjid musholla sebagai amil zakat:pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melaluicc. rekening bank, dan pengambilan oleh petugas kepada muzakki: atas permintaan muzakki, panas kabupaten dan perwakilan laz dapat bekerjasama dengan perbankan dalam pengumpulan zakat harta muzakki pada bank, bagian keempat jenis zakat dan tata cara perhitungan zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah:: perniagaan, pertanian, perkebunan, kehutanan: peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa (penghasilan tetap dan profesi): dan riga (harta karun terpendam temuan): zakat m:, ketentuan mengenai syarat dan tata cara perhitungan zakat sebagaimana dimaksud pada tercantum pada lampiran peraturan bupati dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. bagian kelima pendistribusian dan penerima zakat mustahil) zakat wajib golongan ashraf) yang berhak menerima zakat (mustahil) adalah fakir (jugara), yaitu seorang muslim yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya (darurat nya), miskin (masakan) adalah seorang muslim yang penghasilannya mampu memenuhi kebutuhan pokok (primer), namun tidak mampu memenuhi kebutuhan sekundernya (haji nya): cc. amil (alilin) adalah, semua pihak kaum muslimpendistribusian harta zakat. mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat: mw'alla, yaitu orang yang baru masuk islam, imannya masih lemah sehingga perlu kekuatan finansial untuk menumbuhkan keteguhan hati dan loyalitas terhadap islam, pemimpin kaum kafir yang baru memeluk islam, orang kafir yang sedang tertarik pada islam, orang yang ingin disebutkan hatinya atau orang kafir yang ditakutkan akan berbahaya, sehingga bisa menahan diri dari mengganggu kaum muslimin: right, yaitu orang atau budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkannya, ghorimin, yaitu orang muslim yang sedang dalam keadaan terlilit hutang bukan karena tujuan maksiat dan telah terbukti lambatnya, namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya: sabilillah, yaitu orang yang berjuang jalan allah swt dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fish. intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum islam, menolak fitnah fitnah yang ditimbulkan oleh musuh musuh islam, membendung arus pemikiran yang bertentangan dengan islam. ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal, harta, dan biaya ketika melakukan perjalanan bukan untuk berwasiat. penentuan jumlah atau prosentase bagian untuk masing masing mustahil (ashraf) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku: ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah atau prosentase bagian masing masing ashraf sebagaimana dimaksud pada ditentukan dengan keputusan panas kabupaten kolaka. bagian keenam:: pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka panjang yang berdampak pada perubahan prilaku atau pola hidup untuk lebih mandiri, seperti pemberian modal bagi pedagang kecil bakalan, tukang sayur, tukang bakso, kewirausahaan fakir miskin, dan hibah modal usaha bagi fakir miskin pada lapangan usaha agribisnis, kerajinan, keterampilan dan kuliner: panas kabupaten dapat pula mendayagunakan dana zakat dalam bentuk program manfaat dibidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan (sosial), serta dakwa dan advokasi. bagian ketujuhdan perwakilan laz juga dapat mengelola dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya seperti dana corporate social responsibility (csr), : pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan syariat islam dan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi (munafik), pengelolaan dana infak, sedekahbab pembiayaan panas kabupaten dan penggunaan hak amil dalam melaksanakan tugasnya, panas kabupaten sebagaimana dimaksud dalam dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil:usat pimpinan panas kabupaten diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya,, ketentuan mengenai hak keuangan pimpinan panas kabupaten:bisnis kabupaten: biaya administrasi umum: cc., besarnya:vii pelaporan dan pertanggungjawaban (l)perwakilan laz, audit keuangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh akuntan publik,yariahperwakilan laz sesuai dengan kewenangannya, pembinaan sebagaimana dimaksud pada dan meliputi fasilitasi, perwakilan laz kabupaten,perwakilan laz kabupaten: dan memberikan saran untuk meningkatkan kinerja panas kabupaten dan perwakilan laz kabupaten,kabupaten dan perwakilperwakilan laz kabupaten. bab sanksi administratif panas kabupaten dan perwakilan laz kabupaten kenakan sanksi administratif apabila tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki sebagaimana dimaksud dalam peraturan in(munafik) sebagaimana dimaksud dalam peraturan inperaturan ini:lamdari kegiatan, dan atau cc. pencabutan izin operasional. (l) sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan sanksi kepada panas kabupaten atau perwakilan laz kabupaten yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamperwakilan laz kabupaten dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan,perwakilan laz kabupaten telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam atau dan peraturan ini, dalam hal perwakilan laz,perwakilan laz kabupaten berikan oleh panas, pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan, dan pencabutan izin diberikan oleh menteri. (l), amil zakat sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertuliskecuali sebagaimana dimaksud dalam dengan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam danmelawan hukum tidakmerupakan kejahatan, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam merupakan pelanggaran. bab xiii ketentuan peralihan badan amil zakat nasional panas) kabupaten yang telah dibentuk dan diangkat oleh bupati sebelum peraturan bupati ini berlaku dinyatakan sebagai panas kabupaten berdasarkan peraturan bupati ini: pembukaan perwakilan laz kabupaten yang akan terbentuk sesudah peraturan bupati ini berlaku, wajib menyesuaikanhingga tidak terjadi kevakuman dan atau kekosongan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan zakat kabupaten kolaka, maka peraturan daerah kabupaten kolaka nomor tahun tentang pengelolaan zakat segera disesuaikan dengan undang undang nomor tahun dan peraturan pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang pengelolaan znombor yaveari kolaka, ahmed safe diundangkan kolaka pada tanggal, member sekretaris daerah kabupaten kolaka, yoru murtopo berita daerah kabupaten kolaka tahun nomor lampiran peraturan bupati kolaka nomor tahum tanggal ember tentang pengelolaan zakat tabel haul, nisab, dan tarif kadar zakat jenis zakat haul nisab tarif kadar tahun, dan untuk seorang orang yang mempunyai liter harga beras muslim yang lahir sebelum kelebihan harta dari makanan pokok matahari terbenam pada keperluan untuk dirinya pasaran per liter. zakat fitrah hari berakhirnya bulan sendiri dan untuk yang asu ramadhan. wajib dinikahinya, pada malam hari dan siang harga beras harinya. atau bahan makanan pokok lokal per kg. setiap memperoleh tengah senilai semua bentuk penghasilan silat, sesuai dengan waktu penghasilan halal wajib yang sudah mencapai diterimanya (harian, ming dikeluarkan zakatnya nisab zakat profesi. bulan atau bulanan) jika dengan syarat telah sudah mencapai nisab. jika mencapai nisab dalam tidak mencapai nisab, satu tahun, yakni senilai maka semua penghasilan gram emas dikalikan dikumpulkan selama satu dengan harga emas tahun: kemudian zakat (waktu sekarang), dikeluarkan jika penghasilan kemudian dibagi dengan zakat pendapatan jasa bersihnya sudah cukup jumlah bulan dalam profesi nisab per tahun. setahun nisab zakat profesi per bulan. atau gabah kering beras, dikalikan dengan harga beras pasaran per kilogram, kemudian dibagi dengan jumlah bulan dalam setahun nisab zakat profesi per bulan. akumulasi atau keseluruhan gram emas harga jumlah jumlah harta yang emas pasaran per gram. hartanya. tersimpan selama tahun pendapat lain nisab (tabungan dan investasi). emas adalah gram dan perak garam. harta yang wajib dibayarkan zakat maal zakat mal zakat harta emas, perak, uang simpan an, hasil pertanian, binatang ternak, benda usaha (uang, barang dagangan, alat usaha yang menghasilkan) dan harta temuan. samara tan zakat perak tahun gram perak gram emas. by. val nag gram emas. seukuran nisab uang pukajasaan telah berputar selama satu (atau sama dengan nilai tahun hijriyah. gram emas). val lai gram emas gram emas bergerak dalam bidang ekuivalen senilai ae, ls) zakat perindustrian produksi. bergerak dalam bidang jasa gabah tanaman yang disirami langit (tadah hujan) dan mata air atau atau mengisap air dengan akarnya, zakatnya zakat pertanian, gabah kering sepersepuluh perkebunan, dan setiap panen atau sedangkan ta kehutanan beras naman yang disirami (irigasi dan perawatan lainnya) zakatnya adalah setengah dari sepersepuluh zakat rika setiap diperoleh tidak ada nisab atau ekor unta ekor zakat binatang ternak tahun ekor sapi ekor ekor kambing atau ekor domba nisab dan kadar zakat atas ternak saad haul nisab (ekor) zakat yang wajib dikeluarkan ternak unta ekor anak unta betina (umur tahun) nan ekor anak unta betina (umur tahun) aan nkena5 ekor anak unta betina (umur tahun) 6o eg 2ekor anak sapi jantan ekor anak sapi betina dan ekor anak sapi jantan ekor anak sapi betina den ekor anak sapi betina dan ekor anak sapi jantan ekor anak sapi betina dan ekor anak sapi jantan rupa tahun ekor anak kuda betina so eg ekor anak kuda jantan ooh ekor anak kuda betina dan ekor anak kuda jantan |. ekor anak kuda betina lo. ekor anak kuda jantan ekor anak kuda betina dan ekor anak kuda jantan mo ekor anak kuda betina dan ekor anak kuda jantan opo ekor anak kuda betina atau ekor anak kuda jantan ekor kambing bupati kolaka,n uut ahmad safe |
bupati kolaka proprahimlammplaka rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten kolaka rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten kolaka rasio ikg setiap desa terhadap ikg desa kabupaten kolaka kab kota alokasi formula kabupaten kolaka indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam hum paling lambat minggu keempat bulan ikolakembangunan desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat]kolakrahim, bab sanksi bupati kolakmbupati kolak ^l abad safe diundangkan kolaka pada tanggal sekretaris daerah kabupaten kolaka,^kecamatan pagu dana desa8ub1 solo mahaguru yamamoto kelola wow tambo sani sani lambolemo tambo konawe samulo awa malah latto puu tambo ulu konawe mura ulang puu samulo liku jumlah sub dulang ikon tua unamendaa benda sajian jumlah sub bala puuroda puulemo puubenua waralaba bala langsir puubunga pemutar ulu bala juulahsub somalia toto oko oko kelambu tamba sopra hugo hugo pesona hakatutobu jumlah sub tanggc sub vra polinggona plasma java puudongi tanggal wolonggere pondouwae lamondape ilahsub vin watuva rahabite wanua raya lorong kuli rand sangka jumlah sub total bupati kolaka ltf) ahmad safe |
bupati kolaka provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati kolaka nomor tentang kriteria dan besaran insentif tenaga medis, paramedis, dan ngn paramedis pada puskesmas kabupaten kolaka tahun menimbang mengingat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kolaka, bahwa dalam rangk.: dokter umum dokter gigi; tenaga paramedis keperawatan; tenaga non paramedis; tenaga non paramedis sarjana); dan tenaga non paramedis sma);; danada saat berlakunya peraturan bupati ini, makicabut denga.jomactt sekretaris daerah kab^en^^^ v'pitu murtopo ditetapkan kolaka pada tanggal bupati kolaka, !}<t head safe! berita daerah kabupaten kolaka tahun nomor lampiran peraturan bupati kolaka nomor tanggal tentang ^cucu^i ot^insentif jenis tenaga kriteria daerah besaran insentif bulan rpl perhitungan per hari rp) tenaga dokter dokter internship terpencilafe lampiran peraturan bupati nomor tdf j.o s tanggal tentang. paramedis dan non paramedis per hari jenis tenaga kriteria daerah tidak masuk kerja tanpa keterangan oo%l cuti izin ttigau belajar sakit tanpa surat ket. dokter sakit dengan surat ket. dokter tenaga dokter terpencil dokters^^ei |
bupati kolaka provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati kolaka nomor tahu ao<fmenimbang mengingat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kolaka, bahwa tenaga pendampingan dili keperawatan untuk pelaksanaan usaha kesehatan sekolah sekolah diselenggarakan untuk menunjang program kesehatan masyarakat lingkungan sekolah sehingga peserta didik dapat memupuk kebiasaan hidup sehat, tumbuh dan berkembang secara harmonis dalam rangka pembentukan manusia indonesia seutuhnya; bahwa untuk kelancaran tenaga pendampingan dili keperawatan untuk pelaksanaan usaha kesehatan sekolah sekolah; peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang upaya kesehatan anak;tahun nomor tahun nomor tahun dan nomor rahim tentang pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah madrasah; keputusan menteri kesehatan nomor menkes vii tentang pedoman persyaratan higiene sanitasi makanan jajanan;sekoltenaga pendampingan dili keperawatan adalah imbalan jasa pelayanan yang diberikan kepada tenaga pendampingan dili keperawatan untuk pelaksanaan usaha kesehatan sekolah sekolah. tenaga dili keperawusaha kesehatan sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan sekolah sekolah dengan anak didik beserta lingkungan hidupnya sebagai sasaran utama. bab ruang lingkup peraturan bupati ini mengaturtujuan dari peraturan ini adalah dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan tenaga dili keperawatan untuk pelaksanaan usaha kesehatan sekolah sekolah. bab besaran insentifperbulan hari kerja) adalah rp. dengan perhitungan perhari adalah rp; petugas, nama sekolah, nama kecamatan dan besama insentif.cuj c o*^ flyahmad safe diundangkan kolaka pada tanggal jca y sekretaris daerah kabur>^^^koi^ca, 'pitu murtopo berita daerah kabupaten kolaka tahun nomordana alokasi khusus dak), dana insentif daerah did) dan dana desa dd), bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat edar bencana, bahwa. bahwa sehubungan dengan surat dari direktur rsud sedayu nomor rs i1 tanggal februari perihal pemberitahuan pembiayaan pinjaman daerah kabupaten musi banyuasin guna pengembangan gedung pelayanan rsud sedayu yang bersumber dari dana pinjaman pt. sarana multi infrastruktur: bahwa dalam rangka mengakomodir pergeseran anggaran pada perangkat daerah sesuai dengan ketentuan bab huruf point huruf (h)laksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf dan huruf dipandang perlu untukmodal sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari (a) belanja modal tanah semula rp. berkurang rp.iga belas, menjadiberkurang sebesar rp. enam milyar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga. tt ketentuan rp. perubahan (b)mula sebesar rp. enam puluh milyar rupiah) menjadi sebesar rp. dua ratus duabertambah sebesar rp. seratus enamyang terdiri atas penerimarival verubalian rp.(aa aajperaturan kementeriankementerianinjam.dua ratus satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadilima ratus sembilan puluh lima milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh enamtiklal perubahan rp. (b) pendapatan transfer semula rp. bertambah rp. jumlah pendapatan transfer rp. setelah perubahan (c) lain lain (b) pendapatan . wallima puluh empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan rupiah) menjaditujuh ratus lima puluh delapan milyar dua ratus tujuh belas juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh saturp. perubahan (b) belanja modal semula rp. bertambah rp. jumlah belanja modal setelahperubahan rp. (c) belanjbelas milyar lima ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh rupiah) menjadi sebesar rp.bertambah sebesar rp. dua ratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh empat juta empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh enamaro (c) belanjtujuh ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), menjadi. |
salinan bupati musi banyuasinur sumatera tentang alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus pts bukan selatan nomordalam rangka mengakomodir anggaran gaji dan tunjangan ppp fungsional guru berdasarkan nomor kepala bpsdm ppi gaji dan tunjangan ppp fungsional guru tahap dinas bpsdm nota hal penganggaran dan tahap lingkungan kabupaten musi banyuasin tahun anggaran dengan melakukan pergeseran anggaran pada perangkat daerah dapatdasarkan ketentuan bab huruf point hum (h) peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada bumi dan huruf dipandang perlu untukdan kotaprajumatera undang undang nomor tahun tentang lembaran negara nomor perbendaharaknis pengelolaan berita negara republik tentang pedoman keuangan daerahberita negara republik keuangan daerahatas memutuskan perubahan kedua atas peraturan bupati musi banyuasin nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan menetapkan penjabarrubahan atas semula sebesar anggaran pendapatan daerah tahun anggaran rp. tiga triliun tujuh ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu dua belas rupiah) menjadi sebesar rp. empat tiga triliun tujuh ratus dua puluh delapan milyar sembilan ratus delapan juta lima ratus limabertambah rp.__________ jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan rp. rp. (b) pendapatan transfer semula bertambah rp. jumlah pendapatan transfer setelah perubahan rp. rp. (c) lain lain pendapatan daerah yang sah semula rp. bertambah rp._________________ jumlah lain lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan rpsebesar tiga triliun tiga ratus tiga puluh lima milyar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh empat ribu dua belas rupiah) menjadi sebesar tiga triliun tiga ratus empat puluh milyar enam ratus lima puluh juta seratus sembilanterdiri atasbertambah rp,____________ jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan rp.tiga triliun lima ratus sembilan belas milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) menjadi sebesar tiga triliun lima ratus dua puluh lima rp. milyar lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar rp. lima milyar seratus dua puluh tiga juta rupiah) yang terdiri atas belanja operasional; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer. belanja daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari (a) belanja operasional semula bertambah rp. jumlah belanja operasional setelah perubahan rp. rp. (b) belanja modal semula bertambah rp. jumlah belanja modal setelah perubahan rp. rp. (c) belanja tidak terduga semula bertambah rp. jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan rp. rp. (d) belanja transfer semula bertambah rjk ___________ jumlah belanja transfer setelah perubahan rp.tiga ratus lima puluh milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) menjadi sebesar rp. dua triliun tiga ratus lima puluh milyar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar rp. rupiah)seratus dua puluh tiga juta belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf semula bertambah jumlah belanja pegawai setelah perubahan rp. belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf semula bertambah jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan rp.l. rp rp. rp rp. belanja bunga sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu semula rp. bertambah rp.___________________ qa. jumlah belanja bunga setelah perubahan rp. belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada huruf semula bertambah rp. jumlah belanja subsidi setelah perubahan rp. rp. belanja hibah sebagaimana dimaksud pada huruf semula bertambah rp,_______________ jumlah belanja hibah setelah perubahan rp. rp. belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf semula rp. bertambah rp._________________enam ratus delapan puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah) menjadi sebesar rp. enam ratus delapan puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam empat puluh rupiah) bertambah sebesar rp. lima milyar rupiah) yang terdiri; belanja modal aset tetap lainnya; belanja modal aset lainnya; ribu lima ratus belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada huruf semula rp. bertambah rp._________________semula bertambah rp._______________ jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan rp. rp. belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf rp. semula bertambahbagaimana dimaksud pada huruf semula bertambah rp._____________ jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan rp. rp. belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf rp. semula bertambah rp._______________ jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf semula bertambah rp.________________ jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan rp. rp. diubah sehingga berbunyi sebagai ketentuan berikut belanja daerah lebih lanjut anggaran pendapatanmusi banyuasin ini terdiri dari lampiran lampiran dan lampiran iii diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran uraian lampiran dan lampiran iiij. bupati musi banyuasin wakil bupatilembaran daerah kota cimahi cimahi na, nomor tahun seri peraturan daerah kota cimahi nomor tahun tentang pedoman penetapan tari menimbang :a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan tercapainya kemandirian rumah sakit umum dibabat dalam pendanaan dipandang perlu adanya pedoman penetapan tari pelayanan kesehatan: bahwa pedoman penetapan tari pelayanan kesehatan rumah sakit umum dibabat termaksud perlu diatur dengan peraturan daerah)nomor tahun tentang petunjuk teknis pengusulan, penetapan dan tata cara pengelolaan keuangan unit swadaya daerahkeputusan bersama menteri kesehatan dan meter dalam negeri republik indonesia nomordoman penetapan tari pelayanan kesehatan rumah sakit umum dibabat cimahi paragraf pemeriksaan penunjang pemeriksaan penunjang yang dikenakan tari adalah, sebagai berikut: pemeriksaan laboratorium klinik: pemeriksaan laboratorium anatomi pemeriksaan radiodiagnostik pemeriksaan elektromedik. paragraf cyt life savingparagraf rehabilitasi medik jenis kegiatan rehabilitasi medik yang dikenakan tari adalah, sebagai berikut: pemeriksaan rehabilitasi medik: tindakan rehabilitasi medik. paragraf pengujian kesehatan pengujian kesehatan yang dikenakan tari adalah sebagai berikut: pengujian kesehatan oleh dokter spesialis: pengujian kesehatan oleh dokter umum. pengujian psikologi paragraf visum repertum kegiatan pelayanan visum repertum yang dikenakan tari terdiri dari: pemeriksaan tanpa pembedahan, bedah paragraf visite konsultasi kegiatan visite atau konsultasi yang dikenakan tari adalah, sebagai berikut visite dokter spesialis: visite dokter umum: konsultasi gizi konsultasi psikologi konsultasi melalui telepon. paragraf konsultasi gizi kegiatan pelayanan konsultasi gizi dikenakan tari setiap kali kunjungan paragraf barang farmasi besarnya tari: besarnya tari sebagaimana ini ditetapkan oleh keputusan direktur. paragraf pemakaian darah tari penggantian biaya pemakaian darah ditentukan sebesar tari yang ditetapkan oleh palang merah indonesia pmi) ditambah biaya administrasi (lima belas persen). bagian kedua pelayanan non kesehatan paragraf pendidikan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan yang dikenakan tari adalah praktek kerja kerjasama pendidikan: kegiatan ilmiah. paragraf pemulasaraan jenazah pemulasaraan jenazah dikenakan tari tindakan pemulasaraan paragraf ambulance dan mobil jenazah pemakaian ambulance dikenakan tari sebesar pemakaian ambulance ditambah (dua puluh lima persen) paragraf penelitian dan study banding kegiatan pelayanan penelitian dan study banding yang dikenakan taripenggunaan alat medik yang disewakan adalah alat medik rawat jalan alat medik instalasi gawat darurat alat medik rawat inap alat pemeriksaan penunjang alat medik ruang perawatan intensif alat medik ruang persalinan alat medik ruang pembedahan alat rehabilitasi medik alat sterilisasi dan laundry alat non medik yang dikenakan tari sewa adalah peralatan membelai kendaraan bermotor peralatan elektronik peralatan lainnya bagian keempat penggunaan ruangan dan fasilitas penggunaan ruangan yang dikenakan biaya sewa adalah sebagai berikut ruang pertemuan hostel ruangan lainnya penggunaan fasilitas yang dikenakan biaya sewa adalah sebagai berikut fasilitas penunggu pasien fasilitas perparkiran fasilitas lainnya besarnya tari sebagaimana dimaksud dan diatas ditetapkan dengan keputusan walikota bagian kelima pemakaian bahan alat habis pakai paragraf dokumen medik pemakaian dokumen medik yang dikenakan tari terdiri dari dokumen medik rawat jalan dokumen medik rawat inap paragraf bahan alat habis pakai setiap kegiatan pelayanan yang memakai bahan alat habis pakai dikenakan tari sesuai pemakaian: tari pelayanan kesehatan besarnya tari pelayanan kesehatan non kelas dan kelas iii yang tercantum dalam lampiran tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini: tarikeputusan walikota yang besarnya disesuaikan situasi ekonomi. penetapan taribesarnya tari terdiri dari jasa rumah sakit dan jasa pelaksana, pengaturan besarnya jasa rumah sakit dan jasa pelaksana sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan surat keputusan direktur rsu dibabat: bab pembebasan dan keringanan biaya: pembebasan tari bebas tari jasa tindakan bebas sebagian tari perawatan bebas tari perawatan bab sanksi setiap penyimpangan atas pelaksanaan peraturan perundangan ini akperaturan kabupaten daerah tingkat bandung tahun tentang tari pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah majalaya dan unit swadaya daerah rumah sakit umum dibabat cimahibabkepala daerah beserta perangkat daerah sebagai badan eksekutif daerah: walikota adalah walikota cimahi: rumah sakit adalah rumah sakit umum dibabat cimahi, kepala rumah sakit adalah direktur rumah sakit umum dibabat cimahi: tari: pelayanan non kesehatan adalah kegiatan pelayanan rumah sakit yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan medik atau pelayanan keperawatan:::: tindakan medik operatif adalah tindakan medik pembedahan tindakan persalinan::, ambulance adalah alat transportasi yang dipergunakan dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain::: sewa adalah pemakaian alat dan atau ruangan milik rumah sakit oleh seseorang atau lembaga::rsu dibabat,:::: pt. persero asuransi tenaga kerja aspek): pasien keluarga miskin makin) adalah pasien yang datang dengan membawa kartu sehat: pelayanan sosial adalah pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirawat kelas iii:: pasien baru adalah pasien yang belum memiliki nomor medical record. lur biaya adalah pembebanan biaya pelayanan kepada pasien anggota akses hostel adalah sarana atau tempat penginapan yang disediakan bagi orang atau keluarga dalam waktu tertentu bab maksud dan tujuan, maksud pedoman penetapan tari adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit umum dibabat. tujuan pedoman penetapan taricc.obyek adalah jasa pelayanan kesehatan yang dibenarkan rumah sakit: jenis pelayanan yang dikenakan tari adalah pelayanan kesehatan, pelayanan non kesehatan, penggunaan alat, penggunaan ruangan, dan pemakaian bahan alat habis pakai: pelayanan kesehatan yang dikenakan tari sebagaimana dimaksud ini adalah: rawat jalan, darurat medik, rawat inap, perawatan intensif, ruang pemulihan: tindakan medik dan terapi: tindakan medik operatif tindakan keperawatan: i. pemeriksaan penunjang: cyt tindakan cyt pemeriksaan penunjang: rehabilitasi medik: pengujian kesehatan: pemeriksaan visum repertum, barang farmasi: pemakaian darah, konsultasi gizi, visite konsultasi. pelayanan non kesehatan yang dikenakan tari: penelitian dan studi banding. penggunaan alat yang dikenakan taripenggunaan ruangan fasilitas yang dikenakan tari sebagaimana ini, adalah kamar tindakan operasi kamar tindakan persalinan kamar tindakan karet kamar perawatan hostelalat kesehatan habis pakai bahan alat habis pakai lainnya. bab penentuan tari cara penentuan tari sebagaimana adalah sebagai berikut rawat jalan ditentukan setiap kali kunjungan: darurat medik ditentukan setiap kali kunjungan,: tindakan medik operatif ditentukan berdasarkan jenis tindakan dan kelas perawatan: tindakan keperawatan ditentukan berdasarkan jenis tindakan: pemeriksaan penunjang ditentukan berdasarkan jenis pemeriksaan: cyt tindakan dikenakan penambahan (dua puluh lima persen) dari tari tindakan: cyt pemeriksaan penunjang ditentukan berdasarkan jenis pemeriksaan:: visum repertum ditentukan berdasarkan pelaksana pengujian kesehatan: barang farmasi dihitung berdasarkan harga tertera dalam faktur pembelian:: konsultasi gizi ditentukan setiap kali konsul:: penggunaan sarana pengolah limbah ditentukan berdasarkan jenis dan jumlah limbah:::pelayanan kesehatan dan penentuan tari. lur biaya pelayanan kesehatan bagi pasien peserta persero akses ditetapkan dengan keputusan walikota pelayanan kesehatan dan penentuan tariparagraf rawat jalan pelayanan rawat jalan yang dikenakan tari adalah, sebagai berikut tari pendaftaran pasien baru pemeriksaan poliklinik dan konsultasi paragraf darurat medik pelayanan darurat medik yang dikenakan tari adalah pendaftaran pasien baru pemeriksaan darurat medik, observasi lebih dari (enam) jam tindakan keperawatan instalasi gawat darurat igd). paragraf rawat inap ruang perawatan ruang rawat inap yang dikenakan tari: pemakaian ruang perawatan bayi baru lahir ruang perinatologi: pemakaian ruang pemulihan paragraf: visite dokter spesialis utama, konsul dokter spesialis, visite dokter umum, visite konsul dokter pendamping. paragraf ruang pemulihan penggunaan ruang pemulihan yang dikenakan tari adalah (satu) hari perawatan ruang pemulihan. paragrafparagraf tindakan medik operatif tindakan medik operatif yang dikenakan tari adalah, sebagai berikut jenis kegiatan pelayanan persalinan yang dikenakan tari sewa kamar tindakan: sewa kamar tindakan tindakan pembedahan dokter pendamping tindakan anestesi. besarnya tariparagraf tindakan keperawatan tindakan keperawatan yang dikenakan tari adalah tindakan keperawatan poliklinik:icu): tindakan keperawatan ruang operasi: tindakan keperawatan ruang persalinan. |
me, als walikota sabangwalikota sabang, menimbang: bahwa dalam rangka memperbaiki kesejahteraan pegawai negeri sipipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kota sab.i. ppk: se. pembantu ppk: golongan iii orang bulan rp720. golongan orang bulan rp592. rp35. bendahara pengeluaran: golongan iii orang bulan rp900. golongan dan rp745. pembantu bendahara: golongan iii orang bulan rp800. golongan orang bulan rp660. bendahara pengeluaran pembantu: golongan iii orang bulan rp850. golongan orang bulan rp695. golongan iii orang bulan rp950. pembantu ppk: golongan iii orang bulan rp800. kesan| rp50. bendahara pengeluaran: golongan iii orang bulan rp980. golongan orang bulan rp813. pembantu bendahara: golongan iii orang bulan rp880. golongan dan orang bulan rp728. bendahara pengeluaran pembantu: golongan iii orang bulan rp930. golongan orang bulan golongan iii orang bulan rp1. pembantu ppk: golongan iii rp880. golongan orang bulan rp728. lebih rana jalan bendahara pengeluaran: golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp1. pembantu bendahara: golongan iii orang bulan'| rp1. golongan dan orang bulan rp800. bendahara pengeluaran pembantu: golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp925. ppk: pembantu ppk: golongan orang bulan rp1. golongan orang bulan rp900. bud orang bulan rp3. kuasa bud orang bulan rp1 pembantu kuasa bud" orang bulan rp1 pembantu kuasa bud: golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp750. bendahara umum barang daerah ll. ppid rp5. s d rp. bendahara orang bulan rp1. pengeluaran ppid pelaharitti nan ena pembantu bendahara orang bulan rp800. muak pengeluaran ppid ppk ppid orang bulan rp1. pembantu ppk ppid orang bulan rp1. rp20. s d rp35. bendahara orang bulan rp1. pengeluaran ppid pembantu bendahara orang bulan rp900. pengeluaran ppid ppk ppid orang bulan rp1. pembantu ppk ppid orang bulan rp1. rp35. atau lebih bendahara orang bulan rp1. pengeluaran ppid pembantu bendahara orang bulan rp1. pengeluaran ppid ppk ppid orang bulan rp1. pembantu ppk ppid orang bulan rp1. keterangan tambahan penghasilan diberikan selama (dua belas) bulan. besaran dana yang dikelola berdasarkan pagu apbd untuk skpd yang bersangkutan setelah dikurangi gaji dan tunjangan. diberikan kepada pns yang aktif melaksanakan tupoksinya. pembantu kuasa bud" yang diberikan pelimpahan kewenangan untuk menandatangani sp2d. honorarium tersebut dapat dibayarkan apabila bud dan kuasa bud luar daerah standar tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi pengurus dan penyimpan barang besaran aset tetap yang standar na. dikelola satuan tahun rp200. pengurus barang: golongan iii orang bulan rp250. golongan orang bulan rp200. penyimpan. penyimpan barang: golongan iii orang bulan rp150. rp200. s d rp500. pengurus barang: golongan iii orang bulan rp275. golongan orang bulan rp225. penyimpan barang: golongan iii orang bulan rp175. ll. golongan orang bulan rp125. rp500. s d mammosao pengurus barang: golongan iii orang bulan rp300. ll. golongan orang bulan rp250. penyimpan barang: golongan orang bulan rp200. golongan orang bulan rp150. rp1. s d pengurus barang: golongan iii orang bulan rp325. golongan orang bulan rp275. penyimpan barang: golongan iii orang bulan rp225. golongan orang bulan rp175. rp5. s d rp10. pengurus barang: sua golongan iii orang bulan rp350. golongan orang bulan rp300. penyimpan barang: golongan iii orang bulan rp250. golongan orang bulan rp200. rp10. s d pengurus. pengurus barang: e golongan orang bulan rp350. penyimpan barang: golongan iii orang bulan rp275. golongan orang bulan rp225. rp25. s d rp35. oosusgaag00. golongan orang bulan rp250. rp35. s d rp50. pengurus barang: golongan orang bulan rp700. golongan orang bulan rp550. pembantu pengurus barang: ran25. golongan orang bulan rp275. lebih pengurus barang: golongan iii orang bulan rp850. golongan orang bulan rp700. pembantu pengurus barang: golongan iii orang bulan rp750. golongan orang bulan rp600. ka. penyimpan barang: golongan iii orang bulan rp750. golongan orang bulan rp600. kla ana pan maa aan dibayarkan sesuai dengan nilai neraca aset tetap masing masing skpd per desember tahun sebelumnya. j.standar tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi bendahara penerimaan dan pembantu bendahara penerimaan besaran dana yang satuan standar dikelola tahun sampai dengan rp5. bendahara penerimaan: golongan iii orang bulan rp150. |. golongan orang bulan rp115. rp5. s d rp10. bendahara penerimaan: golongan iii orang bulan rp200. golongan orang bulan rp157. nda rp10. s d, rp25. int bendahara penerimaan: tee golongan iii orang bulan rp250. l. golongan orang bulan rp200. sei. rp25. s d rp50. bendahara penerimaan: golongan iii orang bulan rp300. golongan orang bulan rp242. rp50. s d rp100. bendahara penerimaan: golongan iii orang bulan rp350. golongan orang bulan rp285. rp100. s d rp500. bendahara penerimaan: golongan iii orang bulan rp400. golongan orang bulan rp327. rp500. s d rp1. bendahara penerimaan: golongan.f ser golongan iii orang bulan rp500. golongan orang bulan rp427. rp1. atau lebih bendahara penerimaan: golongan iii orang bulan rp600. golongan orang bulan rp527. keterangan: pada dinas pendapatan, pengelola keuangan dan kekayaan daerah dapat ditambah pembantu bendahara penerimaan sebanyak orang dengan tambahan penghasilan sebesar (tujuh puluh lima per seratus) dari tambahan penghasilan bendahara penerimaan. pada rumah sakit umum kota sabang dan utd pelabuhan penyeberangan bahan dapat ditambah pembantu bendahara penerimaan dengan tambahan penghasilan sebesar (tujuh isi puluh lima per seratus) dari tambahan penghasilan bendahara penerimaan. besaran dana yang dikelola berdasarkan target penerimaan pad tahun anggaran diberikan kepada pns yang aktif melaksanakan tupoksinya. panitia pemeriksa pengadaan barang unit standar uraian satuan tahun anggota: golongan iii orang bulan rp250. golongan orang bulan rp200. keterangan: diberikan kepada anggota tim yang aktif melaksanakan tupoksinya. pelayanan perizinan kp2tsp standar uraian satuan tahun kepala kantor orang bulan rp350. kasubbag tu kasi orang bulan rp250. staf golongan iii orang bulan rp200. staf golongan dan orang bulan rp150. keterangan. keterangan: diberikan kepada pns yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya. pelaksanaan sidang dprk standar uraian satuan tahun kepala bagian orang bulan rp1. kepala subbab orang bulan rp1.perencanaan pembangunan daerah standar maa tahun kepala bappeda orang bulan rp1. sekretaris orang bulan rp1. kepala bidang orang bulan rp1. kepala subbagian dan kepala orang bulan rp1. subbidangtambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dokter spesialis dan penata anestesi standar usman batan tahun dokter spesialis pns penyakit dalam, anak, orang bulan rp15. kebidanan dan penyakit kandungan, dan bedah. (ha saraf, patologi klinik, orang bulan rp12. anestesi, dan radiologi selain yang atas orang bulan rp5. penata anestesi orang bulan rp1. keterangan: ng. diberikan kepada pns yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya. microscopic diagnostic malaria standar uraian satuan microscopic diagnostic malaria orang bulan rp750. expert)kondisi kerja. dokter dan dokter gigi standar uraian satuan tahun dokter orang bulan rp2. dokter gigi orang bulan rp2. keterangan: diberikan kepada pns yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya petugas gardu listrik pada sekretariat daerah standar mika uraian satuan tahun petugas gardu listriketugas radiologi standar uraian satuan tahun petugas radiologi orang bulan rp750. keterangan: diberikan kepada pns yang aktif masuk kerja dan melaksanakan ji: tupoksinya. petugas pemadam kebakaran standar upahan satuan tahun petugas pemadam kebakaran: golongan iii orang bulan rp300. golongan dan orang bulan rp200. keterangan: diberikan kepada pns yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya. insentif petugas truck sampah dan petugas pemasangan lampu pada bapedalkep standar uraian satuan tahun petugas truk sampah orang bulan rp600. petugas pemasangan lampu orang bulan rp300. jalanprestasi kerja. tambahan penghasilan berdasarkan jabatan struktural standar uraian satuan tahun eselon ii.b orang bulan rp3. eselon ill.a orang bulan rp2. eselon iv.b orang bulan rp1. eselon v.a tambahan $ memutuskan: menetapkan: peraturan walikota sabangdalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan: tambahan penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil daerah lingkungan pemerintah kota sabangkdengankepada pns lingkungan pemerintah kota sabang tahun anggaran dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. tata cara pembayaran tambahan penghasilan kepada pns 'di lingkungan pemerintah kota sabang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan walikota. tambahan penghasilan kepada pns lingkungan pemerintah kota sabang tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai satuan belanja daerah untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kota sabang tahun anggaran tambahan penghasilan terhadap pelaku program kegiatan pemerintah pusat, pemerintah aceh atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standar sendiri, berpedoman pada standar yang berkenaan dengan sumber pendanaan tersebut. . tambahan penghasilan berdasarkan jabatan fungsional umum keterangan. sedangkan pns pindahan non jabatan tidak mendapatkan tunjangan daerah selama (satu) tahun bulan). tunjangan daerah berdasarkan jabatan fungsional tertentu tenaga pendidik guru lingkungan dinas pendidikan golongan orang bulan rp1. golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp850. pamong belajar golongan orang bulan rp1. golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp850. le. peniliktaman kanak kanak sederajat golongan orang bulan rp1. golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp850. sg: san guru yang diberi tugas br. tambahan sebagai kepala sekolah dasar sederajatsekolah slip sederajat p.|sebagai kepala sta sederajat golongan orang bulan rp1. golongan iii orang bulan rp1. pengawas satuan pendidikan dan pengawas guru mata pelajaran golongan orang bulan rp1. golongan iii orang bulan rp1. auditor |a. auditor ahli auditor utama orang bulan rp3. auditor madya orang bulan rp2. auditor muda orang bulan rp2. auditor pertama orang bulan rp2. auditor terampil auditor penyelia orang bulan rp2. auditor pelaksana orang bulan rp1. lanjutan auditor pelaksana orang bulan rp1. arsiparis |a, arsiparis ahli arsiparis utama orang bulan rp1. arsiparis. arsiparis madya orang bulan rp1. arsiparis muda orang bulan rp1. arsiparis pertama orang bulan rp1. arsiparis trampil arsiparis penyelia golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp1. arsiparis pelaksana golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp900. arsiparis pelaksana golongan orang bulan rp850. dokter dokter utama orang bulan rp2. dokter madya orang bulan rp2. dokter muda orang bulan rp1. dokter pertama orang bulan rp1. dokter gigi dokter gigi utama orang bulan rp2. dokter gigi madya orang bulan rp2. dokter gigi muda orang bulan rp1. dokter gigi pertama orang bulan rp1. apoteker apoteker utama orang bulan rp2. apoteker madya orang bulan rp2. apoteker muda orang bulan rp1. |d. apoteker pertama orang bulan rp1. asisten apoteker asisten apoteker penyelia golongan iii c, dan iii d orang bulan rp1. |b. asisten apoteker pelaksana lanjutan golongan iii a, dan iii b orang bulan rp1. asisten apoteker pelaksana golongan ii b, ii c dan ii d orang bulan rp950. asisten. asisten apoteker pelaksana golongan ii a orang bulan rp850. m5. perawat gigi perawat gigi penyelia tas ore golongan iii c, dan iii d orang bulan rp1. perawat gigi pelaksana lanjutan golongan iii a, dan iii b orang bulan rp1. perawat gigi pelaksana golongan ii b, i1 c dan ii d| orang bulan rp950. perawat gigi pelaksana pemula golongan ii a orang bulan rp850. bidan bidan ahli bidan utama orang bulan rp2. bidan madya orang bulan rp2. bidan muda orang bulan rp1. bidan pertama orang bulan rp1. |b. bidan terampil bidan penyelia golongan iii c, dan orang bulan rp1. ii d bidan pelaksana lanjutan golongan iii a, dan orang bulan rp1. iii b bidan pelaksana golongan ii b, ii c, dan| orang bulan rp950. bidan pelaksana pemula golongan ii a orang bulan rp850. perawat perawat ahli perawat utama orang bulan rp2. perawat madya orang bulan rp2. maa perawat muda orang bulan rp1. perawat pertama orang bulan rp1. perawat terampil perawat penyelia golongan iii c, dan orang bulan rp1. ii d perawat pelaksana lanjutan golongan iii a, dan orang bulan rp1. in b perawat pelaksana golongan ii b, c, dan orang bulan rp950. i1 d perawat pelaksana pemula golongan ii a orang bulan rp850. radiografi radiografi penyelia golongan iii c, orang bulan rp1. dan ill d radiografi pelaksana lanjutan golongan ill a, dan i b orang bulan rp1. radiografi pelaksana golongan b, il c,dan orang bulan rp950. ii d radiografi pelaksana pemula golongan ii a orang bulan rp850. perekam medis perekam medis penyelia golongan i c, dan iii d orang bulan rp1. perekam medis pelaksana lanjutan golongan iii a, dan iii b| orang bulan rp1. perekam medis pelaksana golongan b,!l c, dan orang bulan rp950. perekam. perekam medis pelaksana pemula teknisi elektromedis teknisi elektromedis penyelia golongan iii c, dan iii d orang bulan rp1. teknisi elektromedis pelaksana lanjutan golongan iii a, dan iii b| orang bulan rp1. teknisi elektromedis pelaksana golongan ii b, ii c, orang bulan rp950. dan ii d teknisi elektromedis pelaksana pemula golongan ii a orang bulan rp850. pranata laboratorium kesehatan pranata laboratorium kesehatan ahli pranata laboratorium orang bulan rp1. kesehatan madya pranata laboratorium orang bulan rp1. kesehatan muda erna pranata laboratorium orang bulan rp1. lie kesehatan pertama pranata laboratorium kesehatan terampil pranata laboratorium kesehatan penyelia golongan iii c, dan iii d| orang bulan rp1. pranata laboratorium kesehatan pelaksana lanjutan golongan iii a, orang bulan rp1. dan iii b menata pranata laboratorium fo. kesehatan pelaksana golongan ii b, i1 c, dari orang bulagi rp950. ii d pranata laboratorium kesehatan pelaksana pemula golongan ii a orang bulan rp850. fisioterapi fisioterapi penyelia golongan iii c, dalil d orang bulan rp1. 1g fisioterapi pelaksana lanjutan golongan iii a, daniel b orang bulan rp1. fisioterapi pelaksana golongan ii b, ii c, dan orang bulan rp950. hen fisioterapi pelaksana pemula golongan ii a orang bulan rp850. te. nutrisionis nutrisionis ahli nutrisionis madya orang bulan rp1. nutrisionis muda orang bulan rp1. nutrisionis pertama orang bulan rp1. nutrisionis terampil nutrisionis penyelia golongan iii c, dan orang bulan rp1. in d nutrisionis pelaksana lanjutan golongan iii a, dan orang bulan rp1. iii b nutrisionis pelaksana golongan ii b, ii c, dan| orang bulan rp950. il d nutrisionis pelaksana pemula. golongan ii a orang bulan rp850. sanitation br. sanitation ahli sanitation madya orang bulan rp1. sanitation muda orang bulan rp1. sanitation pertama orang bulan rp1. sanitation terampil sanitation penyelia golongan iii c, dan orang bulan rp1. ii d sanitation pelaksana lanjutan golongan iii a, dan orang bulan rp1. iii b sanitation pelaksana golongan ii b, ii c, dan| orang bulan rp950. ii d sanitation pelaksana pemula golongan ii a orang bulan rp850. refraksionis ja. refraksionis penyelia golonganlll c, dan iii d orang bulan rp1. refraksionis pelaksana lanjutan golongan iii a,dan orang bulan rp1. ii b refraksionis pelaksana golongan ii b, i1 c, dan orang bulan rp950. refraksionis pelaksana pemula golongan ii a orang bulan rp850. to. penyuluh kesehatan penyuluh kesehatan masyarakat ahli penyuluh kesehatan orang bulan rp1. masyarakat madya penyuluh kesehatan orang bulan rp1. masyarakat muda penyuluh kesehatan orang bulan rp1. masyarakat pertama penyuluh kesehatan masyarakat terampil penyuluh kesehatan masyarakat penyelia golongan iii c, dan orang bulan rp1. ni d penyuluh kesehatan masyarakat pelaksana lanjutan golongan ill a,dan orang bulan rp1. ii b penyuluh kesehatan masyarakat pelaksana golongan ii b, i1 c, orang bulan rp950. dan ii d penyuluh kesehatan masyarakat pelaksana pemula golongan ii a orang bulan rp850. administrator kesehatan administrator kesehatan orang bulan rp1. madya administrator kesehatan orang bulan rp1. muda administrator kesehatan orang bulan rp1. pertama penyuluh pertanian ja. penyuluh pertanian ahli. ahli penyuluh pertanian orang bulan rp2. utama penyuluh pertanian orang bulan rp1. madya penyuluh pertanian orang bulan rp1. muda penyuluh pertanian orang bulan rp1. pertama penyuluh pertanian terampil penyuluh pertanian penyelia golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp1. penyuluh pertanian pelaksana lanjutan golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp900. penyuluh pertanian pelaksana golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp850. pengendali organisme pengganggu tumbuhan pengendali organisme pengganggu tumbuhan ahli pengendali organisme orang bulan rp2. pengganggu tumbuhan pengendali organisme orang bulan rp1. pengganggu tumbuhan muda pengendali organisme orang bulan rp1. pengganggu tumbuhan pertama pengendal fli adam diundangkan sabang pada tanggal desember sekretaris daerah kota sabang, berita daerah kota sabang tahun nomor pengendali organisme pengganggu tumbuhan terampil pengendali organisme pengganggu tumbuhan nias penyelia golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp1. pengendali organisme pengganggu tumbuhan pelaksana lanjutan golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp950. pengendali organisme pengganggu tumbuhan pelaksana golongan iiv orang bulan rp1. golongan orang bulan rp800. penyuluh kehutanan la. penyuluh kehutanan ahli penyuluh kehutanan orang bulan rp1. madya penyuluh kehutanan orang bulan rp1. muda penyuluh kehutanan orang bulan rp1. pertama penyuluh kehutanan ken terampil penyuluh kehutanan penyelia golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp1. penyuluh kehutanan pelaksana lanjutan golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp950. penyuluh. penyuluh kehutanan pelaksana golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp800. penyuluh keluarga berencana penyuluh keluarga berencana ahli penyuluh keluarga orang bulan rp1. berencana madya penyuluh keluarga orang bulan rp1. berencana muda penyuluh keluarga orang bulan rp1. berencana pertama penyuluh keluarga berencana terampil penyuluh keluarga berencana penyelia golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp1. penyuluh keluarga berencana pelaksana lanjutan golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp950. penyuluh keluarga berencana pelaksana golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp850. penyuluh keluarga berencana pelaksana pemula golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp850. pustakawan pustakawan ahli ban pustakawan. pustakawan utama orang bulan rp2. pustakawan madya orang bulan rp1. pustakawan muda orang bulan rp1. pustakawan pertama orang bulan rp1. pustakawan terampil pustakawan penyelia golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp1. pustakawan pelaksana lanjutan golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp950. pustakawan pelaksana golongan orang bulan rp850. polisi kehutanan polisi kehutanan penyelia orang bulan rp1. |b. polisi kehutanan pelaksana orang bulan rp1. lanjutan polisi kehutanan pelaksana orang bulan rp1. polisi kehutanan pelaksana orang bulan rp850. pemula pengawas ketenagakerjaan pengawas ketenagakerjaan ahli pengawas orang bulan rp1. ketenagakerjaan madya pengawas orang bulan rp1. ketenagakerjaan muda pengawas orang bulan rp1. ketenagakerjaan pertama pengawas ketenagakerjaan terampil pengawas ketenagakerjaan penyelia golongan iii orang bulan rp1. golongan. golongan orang bulan rp1. pengawas ketenagakerjaan pelaksana lanjutan golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp950. pengawas ketenagakerjaan pelaksana golongan orang bulan rp850. instruktur instruktur ahli instruktur madya orang bulan rp1. instruktur muda orang bulan rp1. instruktur pertama orang bulan rp1. instruktur terampil instruktur penyelia golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp1. instruktur pelaksana lanjutan golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp950. instruktur pelaksana golongan orang bulan rp850. widyaiswara widyaiswara utama orang bulan rp2. widyaiswara madya orang bulan rp1. |c. widyaiswara muda orang bulan rp1. la. widyaiswara pertama orang bulan rp1. pengantar kerja ahli pengantar kerja madya orang bulan rp1. pengantar kerja muda orang bulan rp1. pengantar kerja pertama orang bulan rp1. pa: sandi sandi ja. sandi penyelia orang bulan rp1. sandi pelaksana lanjutan golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp950. tan sandi pelaksana golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp950. penguji kendaraan bermotor penguji kendaraan bermotor penyelia golongan iii c, dan iii d orang bulan rp1. penguji kendaraan bermotor pelaksana lanjutan golongan iii a, daniel b orang bulan rp1. penguji kendaraan bermotor pelaksana golongan ii b, ii c, dan orang bulan rp950. ii d penguji kendaraan bermotor pelaksana pemula golongan ii a orang bulan rp850. pengawas bibit ternak pengawas bibit ternak orang bulan rp1. madya pengawas bibit ternak muda orang bulan rp1. pengawas bibit ternak orang bulan rp1. pertama pengawas bibit ternak penyelia golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp1. pengawas bibit ternak pelaksana lanjutan golongan iii orang bulan rp1. golongan. golongan orang bulan rp900. pengawas bibit ternak pelaksana golongan iii orang bulan rp1. golongan orang bulan rp850. keterangan: diberikan kepada pns yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya. tunjangan daerah bagi petugas khusus ajudan, supir, petugas meuligoe dan caraka: golongan iii orang bulan rp1. golongan dan orang bulan rp1. keterangan: ajudan adalah ajudan walikota, wakil walikota, pimpinan dprk, sekretaris daerah, dan asisten supir adalah supir walikota, wakil walikota, pimpinan dprk, sekretaris daerah, asisten, bus, pool, pustaka keliling dan ambulans rsu. jean pan kepada pns yang aktif masuk kerja dan melaksanakan sinyal. toksin tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, megang dan hari hari besar islam megang eselon rp1. eselon ilb rp1. eselon iii rp1. dokter spesialis pns dan guru untuk orang kegiatan rp600. golongan dan iii pns dan guru untuk golongan dan eselon ila orang kegiatan rp1. eselon ilb orang kegiatan rp1. eselon iii orang kegiatan rp1. eselon orang kegiatan rp750. dokter spesialis orang kegiatan rp750. pns dan guru untuk orang kegiatan rp600. golongan dan iii e. pns dan guru untuk orang kegiatan rp450. golongan dan keterangan bantuan megang dan hari besar islam diberikan dalam bentuk uang eng tunai. bantuan megang dan hari besar islam bagi jabatan fungsional his auditor golongan setara dengan eselon iii, golongan iii setara isa dengan eselon iv, dan golongan setara dengan golongan iii pns sat lainnya. diberikan kepada pns,yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya. tunjangan megang dan hari raya islam tidak diberikan kepada pns yang tugas belajar, pindahan, titipan dan cuti diluar tanggungjawab negara. walikota sabang #0lili ada lampirantambahan penghasilan berdasarkan beban kerja badan pertimbangan jabatan dan pangkat standar uraian satuan tahun ketua orang bulan rp400. sekretaris orang bulan rp350. anggota orang bulan rp300. staf administrasi orang bulan rp200. keterangan: diberikan kepada anggota tim yang aktif melaksanakan tupoksinya. tenaga medis dan paramedis yang bertugas jaga malam rsu standar uraian satuan tahun dokter rp100. pengawas koordinator rp75. paramedis rp60tenaga medis dan paramedis yang bertugas puskesmas rawat inap standar uraian satuan tahun paramediskepala ruangan, kepala dan petugas laboratorium standar uraian satuan tahun kepala ruangan orang bulan rp300. kepala laboratorium orang bulan rp250. petugas laboratorium orang bulan rp100. keterangan: diberikan kepada pns yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya. pengelola sekolah standar uraian satuan tahun kepala sekolah sd tk orang bulan rp350. wakil kepala sekolah sma smk orang bulan rp350. smp orang bulan rp300. pembina osis orang bulan rp200. pengelola laboratorium orang bulan rp200. pengelola pustaka media orang bulan rp200. bimbingan konseling orang bulan rp200. keterangan: bagi kepala sma smk smp tidak diberikan beban kerja sebagai pengelola sekolah, tetapi diberikan beban kerja sebagai kuasa pengguna anggaran. kepala sekolah menunjuk satu orang untuk satu jabatan pengelola sekolah. diberikan kepada pns yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya. (aan pengelola keuangan dan kekayaan daerah standar sekretaris daerah orang bulan rp1. asisten sekda orang bulan rp1. kadis ppid orang bulan rp1. sekretaris dppkkd orang bulan rp1. kabid pada dppkkd orang bulan rp1. kasi dan kasubbag pada orang bulan rp1. dppkkd staf dppkkd: golongan iii orang bulan rp750. golongan orang bulan rp600. keterangan: diberikan kepada pns yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya. tim anggaran pemerintah daerah standar upaya satuan tahun ketua orang bulan rp2. wakil ketua orang bulan rp1. sekretariat tapi: ketua orang bulan rp1. la) wakil ketua orang bulan rp1. anggota golongan dan orang bulan rp1. anggota golongan orang bulan rp1. keterangan: diberikan kepada anggota tim yang aktif melaksanakan tupoksinya. standar tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, pembantu bendahara, bendahara pengeluaran pembantu, ppk, pembantu ppk, bud, kuasa bud, pembantu kuasa bud, dan bendaharawan umum barang daerah besaran dana yang standar dikelola sadar tahun sampai dengan rp200. pengen bendahara pengeluaran: golongan iii orang bulan rp400. golongan orang bulan rp320. pembantu bendahara: golongan iii orang bulan rp320. golongan dan orang bulan rp252. bendahara pengeluaran pembantu: golongan iii orang bulan rp350. golongan orang bulan rp270. ban .muatan sps00nen golongan iii orang bulan rp450. pembantu ppk: golongan iii orang bulan rp320. golongan orang bulan rp252. rp200. s d (hk rp500. bendahara pengeluaran: golongan iii orang bulan rp480. golongan orang bulan rp388. pembantu bendahara: golongan iii orang bulan rp400. golongan dan orang bulan rp320. bendahara pengeluaran pembantu: golongan iii orang bulan rp430. golongan orang bulan rp338. ppk: golongan rp550. pembantu ppk: i. . golongan iii orang bulan rp400. golongan rp1. bendahara pengeluaran: pembantu bendahara: golongan iii orang bulan rp480. golongan dan bendahara pengeluaran pembantu: golongan iii orang bulan rp510. golongan orang bulan rp406. ppk: pembantu ppk: golongan iii orang bulan rp480. golongan orang bulan rp388. tee rp5. bendahara pengeluaran: golongan iii orang bulan rp640. an golongan orang bulan rp524. pembantu bendahara: golongan iii orang bulan rp560. golongan dan bendahara pengeluaran pembantu: golongan iii orang bulan rp590. golongan orang bulan rp474. ppk: golongan iii orang bulan rp700. pembantu. pembantu ppk: golongan iii orang bulan rp560. golongan orang bulan rp456. rp10. kuasa pengguna anggaran bendahara pengeluaran: golongan iii orang bulan rp720. golongan orang bulan rp592. pembantu bendahara: golongan iii orang bulan rp640. golongan dan orang bulan rp524. bendahara pengeluaran pembantu: golongan iii orang bulan rp670. golongan orang bulan rp542. golongan iii orang bulan rp800. pembantu ppk: golongan iii orang bulan rp640. golongan orang bulan rp524. rp25. kuasa pengguna anggaran bendahara pengeluaran: golongan iii orang bulan rp800. golongan orang bulan rp660. pembantu bendahara: golongan iii orang bulan rp720. golongan dan orang bulan rp592. bendahara pengeluaran pembantu: golongan iii orang bulan rp750. golongan orang bulan rp610. pp.mengkmembawahi seksi tata wilayah, penamaan, kode dan penataan kewenangan desa, seksi penyusunan produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa, dan seksi pengembangan kapasitas aparaturkepada kepala bidang administrasi pemerintahan desa dan pengembangan kapasitas aparatur desa. seksi tata wilayah, penamaan, kode dan penataan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam hal menyiapkan, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan penunjang teknis dan administrasi koordinasi dan pembinaan upaya tata wilayah penamaan kode desa dan penataan kewenangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada seksi tata wilayah, penamaan, kode dan penataan kewenangan desa mempunyai fungsi penyusunan program kerja seksi tata wilayah, penamaan, kode dan penataan kewenangan desa, perumusan kebijakan teknis seksi tata wilayah, penamaan, kode dan penataan kewenangan desa, pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi seksi tata wilayah, penamaan, kode dan penataan kewenangan desa, perencanaan teknis khusus seksi tata wilayah, penamaan, kode dan penataan kewenangan desa, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf seksi tata wilayah, penamaan, kode dan penataan kewenangan desa, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi seksi tata wilayah, penamaan, kode dan penataan kewentata wilayah, penamaan, kode dan penataan kewenangtata wilayah, penamaan, kode dan penataan kewenangan desa, dan pelaksanaan tugas lain seksi tata wilayah, penamaan, kode dan penataan kewenangan desa yang diserahkan oleh kepala bidang sesuai dengan peraturan perundang undangan. seksi penyusunan produk hukum desa danyusunan produk hukum desa dan admin pemerintahan deyusunan produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa mempunyai fungsi penyusunan program kerja seksi penyusunan produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa: perumusan kebijakan teknis seksi penyusunan produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa: cc. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi seksi penyusunan produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa, perencanaan teknis khusus seksi penyusunan produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa: pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf seksi penyusunan produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi seksi penyusunan produk hukum desa dan administrasi pemerintahdan pelaksanaan tugas lain seksi penyusunan produk hukum desa dan administrasi pemerintahan despasitas aparaturgembangan kapasitas aparatur desa serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangan kapasitas aparatur desa mempunyai fungsi sebagai berikut: penyusunan program kerja seksi pengembangan kapasitas aparatur desa, perumusan kebijakan teknis seksi pengembangan kapasitas aparatur desa, cc. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi seksi pengembangan kapasitas aparatur desa, perencanaan teknis khusus seksi pengembangan kapasitas aparatur desa, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf seksi pengembangan kapasitas aparatur desa, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi seksi pengembangan kapasitas aparaturpasitas aparaturkapasitas aparatur desa, dan pelaksanaan tugas lain seksi pengembangan kapasitas aparatur des, mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang perencanaan, keuangan dan aset desa: cc., pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa,idang perencanaan, keuangan dan aset desa sebagaimana dimaksud dalam huruf membawahi seksi perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa, seksi ketatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa,keuangan dan aset desa. seksi perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan, mengoordinasikan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa mempunyai fungsi penyusunan program kerja seksi perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa, pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi seksi perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa, cc. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf pada seksi perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa, pengumpulan, pengolahan, perumusan dan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan pelaksanaan keuangan desa, pembinaan perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa, evaluasi perencanaan pembangunan dan pelaksanaan keuangan desa, dan pelaksanaan tugas lain pada seksi perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa yang diserahkan oleh kepala bidang. seksi ketatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangandalam ketatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi ketatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja pada seksi ketatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi pada seksi ketatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, cc. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf pada seksi ketatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, pengumpulan, pengolahan, perumusan dan penyusunan bahan kebijakan teknis ketatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, pembinaan dalam pelaksanaan ketatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, evaluasi pelaksanaan ketatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keutatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, pelaksanaan tugas lain seksi ketatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang diserahkan oleh kepala bidang sesuai dengan peraturan perundang undangan. seksi pengelolaan asetaset desa. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengelolaan aset desa mempunyai fungsi penyusunan program kerja seksi pengelolaan aset desa, pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi pada seksi pengelolaan aset desa, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf pada seksi pengelolaan aset desa, pengumpulan, pengolahan, perumusan dan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan aset desa, pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan desa, evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset desa, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang seksi pengelolamengk,,idang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam huruf membawahi seksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, seksi pengembangan usaha ekonomi desa dan inovasi teknologi tepat guna ttg), dan seksi pengembangan kawasan perdesaan dan kerja sama, kelembagaan dan kerjasama desa. seksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan penunjang teknis, administrasi, koordinasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatanlembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengumpulan, pengolahan dan perumusan kebijakan teknis seksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, cc. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi seksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, perencanaan teknis khusus seksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf seksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi seksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, penyusunan dan pelaksanaan pemberdayaan lembagaberdayaan lembaga kemasyarakatan, monitoring, evaluasi dan penyusunan bahan laporan dan bimbingan teknis seksi pemberdayaan lembaga kemasyarakmberdayaan lembaga kemasyarakatan yang diserahkan oleh kepala bidang sesuai dengan peraturan perundang undangan. seksi pengembangan usaha ekonomi desa dan inovasi teknologi tepat guna ttg) sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, perencanaan pengembangan usaha ekonomi desa dan teknologi tepat gunaekonomi desa dan inovasi teknologi tepat guna ttg) mempunyai fungsi penyusunan program kerja seksi pengembangan usaha ekonomi desa dan inovasi teknologi tepat guna ttg), pengumpulan bahan dan perumusan kebijakan teknis seksi pengembangan usaha ekonomi desa dan inovasi teknologi tepat guna ttg), cc. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi seksi pengembangan usaha ekonomi desa dan inovasi teknologi tepat guna ttg), perencanaan teknis khusus seksi pengembangan usaha ekonomi desa dan inovasi teknologi tepat guna ttg), pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf seksi pengembangan usaha ekonomi desa dan inovasi teknologi tepat guna ttg), pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi seksi pengembangan usaha ekonomi desa dan inovasi teknologi tepat guna ttusaha ekonomi desa dan inovasi teknologi tepat guna ttg), pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyusunan bahan laporan serta bimbingan teknis seksi pengembangan usaha ekonomi desa dan inovasi teknologi tepat guna ttg)usaha ekonomi desa dan inovasi teknologi tepat guna ttg)wasan perdesaan dan kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan serta perumusan kebijakan, koordinasi penyelenggaran pengembangan kawasan desa terluar dan tertinggalkawasan perdesaan dan kerja sama desa mempunyai fungsi: penyusunan program kerja seksi pengembangan kawasan perdesaan dan kerja sama desa, pengumpulan, pengolahan dan perumusan kebijakan teknis seksi pengembangan kawasan perdesaan dan kerja sama desa, cc. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi seksi pengembangan kawasan perdesaan dan kerja sama desa, perencanaan teknis khusus seksi persandian, pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi staf seksi pengembangan kawasan perdesaan dan kerja sama desa, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsi seksi pengembangan kawasan perdesaan dan kerja samawasan perdesaan dan kerja sama desa, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan bahan laporan dan bimbingan teknis seksi pengembangan kawasan perdesaan dan kerja samakawasan perdesaan dan kerja sama desabsosial,angan aslinya kepada bagian hukum dan ham maruanyart: pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa: cc.: bidang adminunit pelaksana teknis dinas utd), dan kelompok jabatan fungsionalbupati, komunikasi dan informatika,, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa,kegiatan pertanahan seluruh wilayah indonesia, diperlukan rencana kerja dan anggaran yang memadai dan akuntabel lingkungan kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan diperlukan pedoman harga standar biaya masukan lainnya untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam membentukyang selanjutnya disebut standar biaya masukan lainnya adalah satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan untuk acuan penyusunan dan pelaksanaanharga satunetapkan standar biaya masukan lainnya sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja lingkungan kementerian dalam penyusunan rka k l dan pelaksanaan anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut: dipergunakan untuk membe, pinjaman atau hibah dalam dan luar negeri, dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan dititikberatkan pada analisis biaya dari spesifikasi teknis keluaran., dan akuntabel. standar biaya masuk, standar biaya masukan lainnyaka k l, dan bahan penghitungan pagu indikatif, pagu anggaran, dan pagu alokasi anggaran kementerian. dalam rangka pelaksanaan anggaran, standar biaya masukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam berfungsi sebagai estimasi yang merupakan perngguna anggaran kuasa pengguna anggaran kementerian bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material terhadap penggunaan standar biaya masukan lainnya dalam penyusunan rka k l dan pelaksanaan anggaran kementerian, pengawasan atas penggunaan standar biaya masukan lainnya dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah lingkungan kementeratuan biaya transportasi kegiatan pertanahan dan penataan ruang uraian keterangan rp) satuan transpor kategori orang kali papua, papua barat, pergi pulang) nusa tenggara timur, dana meriam transpor kategori orang kali sulawesi utara, sulawesi pergi pulang) tengah, sulawesi tenggara, nusa tenggara barat, kepulauan riau, kepulauan bangka belitung transpor kategori iii orang kali sulawesi barat, sulawesi pergi pulang) selatan, kalimantantranspor kategori orang kali riau, jambi, sumatera pergi pulang) selatan, bengkulu, bima uai harga volume dan uraian keterangan rp) satuan transpor kategori orang kali jawa barat, jawa pergi pulang) tengah, yogyakarta, jawa timur, bali, banten transpor kategori orang kali daerah kepulauan pergi pulang) terpencil terluaary sp, nemesis provinsi sumatera selatan peraturan bupati musi banyuasin nomor tahun tentang sarjana bina desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati musi banyuasin, menimbang bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa berbasis agama yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat membangun desa kelurahan secara swadaya dan dapat merealisasikan cita cita dalam pembangunan desa kelurahan tersebut melalui pemahaman dan pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam kehidupan sehari hari, perlu dibuat pedoman penunjukkan sarjana bina desa, bahwa pemerintah kabupaten musi banyuasin perlu menunjuk sarjana yang merupakan alumni dari perguruan tinggi agama islam baik negeri maupun swasta yang berperan sebagai koordinator motor penggerak dalam mendukung program keagamarjana binarjana binbanyuasin. sarjana bina desa adalah alumni perguruan tinggi agama islam bertugas untuk melaksanakan tugas pembinaan kegiatan keagamaan dalam kabupaten. penunjukan sarjana bina desa dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan memotivasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan demi mendukung pembangunan kabupaten. penunjukan sarjana bina desa sebagaimana dimaksud pada bertujuan memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa menjalankan aktifitas keagamaannya serta memberikan wujud nyata dengan berkarya dan bekerja dengan baik serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah kabupaten musi banyuasin, dan sebagai wujud kepedulian pemerintah kabupaten musi banyuasin untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pembinaan mental spiritual umat. asas asas penunjukan adalah keterbukaan, kontinuitas, akuntabel, asas terbuka sebagaimana maksud pada huruf dimaksudkan bahwa sarjana bina desa diseleksi secara terbuka untuk semua alumni perguruan tinggi agama islam baik negeri maupun swasta sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan. asas kontinuitas sebagaimana dimaksud pada huruf dimaksudkan bahwa penunjukan sarjana bina desa dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan setiap tahun dengan maksimal masa pengabdian (lima) tahun selama mematuhi kode etik sarjana bina desa dan tidak melanggar persyaratan yang telah ditentukan yang pengganggarannya ditetapkan apbd. asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada huruf dimaksudkan bahwa penunjukan sarjana bina desa dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, maupun manajemen pengelolaannya. bab kriteria sarjana bina desa kriteria yang harus dipenuhi bagi sarjana bina desa, yaitu beragama islam, mampu membaca al our'an usia maksimal (dua puluh enam) tahun ketika mengikuti seleksi. berdomisili wilayah kabupaten musi banyuasin. sehat jasmani dan rohani: alumni perguruan tinggi agama islam baik negeri maupun swasta, mampu menyampaikan khutbah jumat ceramah, dan belum menikah, kewajiban yang harus dipenuhi oleh sarjana bina desa: menjaga nama baik pemerintah kabupaten, melaksanakan pengajian untuk remaja dan dewasa minimal (satu) kali dalam seminggu dengan minimal (dua puluh) orang jamaah, melaksanakan pendidikan baca tulis al our'an bagi anak anak, remaja dan dewasa: terlibat secara aktif setiap kegiatan keagamaan baik yang dilaksanakan oleh kecamatan maupun pemerintah kabupaten, sanggup memimpin kegiatan keagamaan yang dibentuk dilaksanakan oleh masyarakat setempat, bab iiipendataan dan seleksi calon sarjana bina desa sebagaimana dipersyaratkan atau kriteria dalam dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga perguruan tinggi, rekrutmen dilakukan oleh pihak ketiga perguruan tinggi dengan tetap mengacu kepada persyaratan baik untuk seleksi administrasi hingga wawancara yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. keputusan akhir penunjukan sarjana bina desa merupakan wewenang pemerintah kabupaten melalui bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten dengan mempertimbangkan hasil seleksi administrasi dan wawancara oleh tim seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah kabupaten dan pihak ketiga perguruan tinggi. bab pelaksanaan kegiatan sarjana bina desa dilaksanakan oleh bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten. bab pemberhentian sarjana bina desa sarjana bina desa dapat diberhentikan, apabila, tidak memenuhi kriteria sebagai sarjana bina desa, tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan, terlibat tindak kriminal, menyebabkan citra buruk bagi pemerintah kabupaten: mengundurkan diri, dan meninggal dunia. bab pendanaan pendanaan atas pelaksanaan kegiatan sarjana bina desa dibebankan pada apbd pemerintah kabupaten melalui bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupatenfebruary bupati musi banyuasin, diundangkan sedayu pada tanggal lrvwos2021 aris daerah kabupaten musi banyuasin, berita daerah kabupaten musi banyuasin tahun nomor |
bupati malinau propinsi kalimantan utara peraturan bupati malinau nomor tahun tentang pembentukan dewan ketahanan pangan kabupaten malinau dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati malinau. menimbang: bahwa untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan kabupaten malinau sebagai tindak lanjut ketentuan peraturan presiden republik indonesia nomor tahun perlu membentuk peraturan bupati tentang dewan ketahanan pangan kabupaten malinaunomor. memutuskan menetapkan: peraturan bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja dewan ketahanan pangan kabupaten malinau bab i. bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan kabupaten adalah kabupaten malinlinau dewan ketahanan pangan selanjutnya disingkat dewan adalah dewan ketahanan pangan kabupaten malinau. ketahanan pangan adalah suatu sistem yang sub sistemnya terdiri dari ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan. bab pembentukan tugas dan susunan organisasi bagian pertama pembentukan dan tugas dewan ketahanan pangan kabupaten malinauetahanan pangan kabupaten malinau. dalam melaksanakan tugasnya dewan ketahanan pangan kabupaten malinau bertanggung jawab kepada bupati malinau. dewan ketahanan pangan kabupaten malinaumalinau dengan memperhatikan kebijakan yang tetapkan oleh, melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan kabupaten malinau tugas dewan ketahanan pangan kabupaten malinau sebagaimana dimaksud pada meliputi penyedia pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekargaman pangan, pencegahan dan penanggulangan pangan dan gizi. bagian kedua. bagian kedua organisasi susunan dan personel dewan ketahanan panglompok kerja untuk menunjang pelaksanaan tugas dewan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam dibentuk kelompok kerja. susunan keanggotaan, rincian tugas kelompok kerjdewan mengadakan rapatpaling sedikit (dua) kali dalam setahun dan atau sewaktu waktu sesuai keperluan. untuk kelancaran tugas dewan, ketua harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala paling lambat sedikitdengan ketahanan pangan paling sedikit sekali dalam (satu) tahun. dewan ketahanan pangan kabupaten malinau dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, interaksi dan sinkronisasi baik lingkungan anggota dewan ketahanan pangan maupun antar satuan organisasi didalam dan diluar dewan ketahanan pangan. dewan ketahanan pangan kabupaten malinau menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan kabupaten malinauatau sewaktu waktu sesuai keperluan. bab nanali bupati malinau, yansen diundangkan malinau pada tanggal,mbentukan dewan ketahanan pangan kabupaten malinau. susunan dan personil dewan ketahanan pangan kabupaten malinau ketua bupati malinau. ketua harian asisten perekonomian dan pembangunan setkab. malinau. sekretaris kepala dinas ketahanan pangan kab. malinau. wakil sekretaris kepala bagian ekonomi setkab. malinau. anggota kepala dinas pertanian kab. malinau, kepala dinas perikanan kab. malinau, kepala dinas perindustrian dan perdagangan kab. malinau: kepala dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kab. malinau, kepala badan perencanaan pembangunan daerah dan litbang kab. malinau, kepala badan pusat statistik kab. malinau, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kab. malinau:, kepala dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan sosial kab. malinau, kepala kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kab. malinau, sekretaris pertanian kab. malinau. ditetapkan malinau pada tanggal juli bupati malinau, yansen lampiran ii: peraturan bupati malinau nomor tahun tentang pembentukan dewan ketahanan pangan kabupaten malinau susunan, tugas dan fungsi kelompok kerja dewan ketahanan pangan kabupaten malinau kelompok kerja ketersediaan dan kerawanan pangan: ketua sekretaris dinas ketahanan pangan kab. malinau anggota: kepala bidang ketersediaan dan kerawanan pangan kab. malinau. kepala bidang prasarana, sarana dan penyuluhan dinas bidang tanaman pangan dan holtikultura dinas pertanian kab. malinau pertanian kab. malinau. kepala bidang perkebunan dinas pertanian kab. malinau. kepala bidang perternakan dinas pertanian kab. malinau. kepala bidang usaha perikanan dinas perikanan kab. malinau. kepala bidang perikanan budi daya dinas perikanan kab. malinau kepala bidang pemberdayaan masyarakat dinas pmd kab. malinau. kepala bidang ekonomi bappeda dan litbang kab. malinau. kepala bidang sosial budaya dan pemerintahan bappeda dan litbang kab. malinau. kepala seksi statistik produksi bps kab. malinau. tugas pokok kerja pokja) ketersediaan pangan melakukan kajian ketersediaan dan pandangan pangan kab. malinau pemerintah, swasta dan masyarakat). melakukan penyusunan system informasi cadangan pangan. menyusun system dan prosedur pemantauan produk dan ketersediaan pangan strategis nabati dan hewani. menyusun bahan bahan untuk analisis ketersediaan pangan berdasarkan nbm dan pph. melakukan pemetaan sentra sentra produksi pangan. ii. kelompok kerja distribusi dan cadangan pangan ketua sekretaris dinas perindustrian dan perdagangan kab. malinau. anggota kepala bidang distribusi dan cadangan pangan dinas ketahanan pangan kab. malinau, kepala bidang perdagangan dinas perindustrian dan perdagangan kab. malinau, kepala seksi statistik distribusi badan pusat statistik kab. malinau:, kepala bidang industri dan ttg dinas perintah kab. malinau, kepala seksi perdagangan dalam negeri dinas pertanian kab. malinau:, kepala seksi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan holtikultura dinas pertanian kab. malinau. tugas kelompok kerja pokja) distribusi dan cadangan pangan melakukan kajian kajian sistem dan distribusi pangan, melakukan kajian sistem dan evaluasi harga pangan, melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan distribusi pangan. ii. kelompok kerja konsumsi dan keamanan pangan ketua sekretaris dinas kesehatan pengendalian penduduk dan kab. malinau. anggota: kabid konsumsi dan keamanan pangan dinas ketahanan pangan kab. malinau, kabid kesehatan masyarakat dinas kesehatan pengendalian penduduk dan kab. malinau, kabid pencegahan dan pengendalian penyakit dinas kesehatan pengendalian penduduk dan kab. malinau, kabid peternakan dan kesehatan hewan dinas pertanian kab. malinau:, kabid prahara sarana dan penyuluhan dinas pertanian kab. malinau:, kabid pemberdayaan masyarakat dinas pmd kab. malinau, kabid pengelolaan pasar dinas perintah kab. malinau, kasi konsumsi pangan dinas ketahanan pangan kab. malinau, kasi keamanan pangan dinas ketahanan pangan kab. malinau, kasi pengelolaan hasil perikanan dinas perikanan kab. malinau. tugas pokok kerja konsumsi dan keamanan pangan melakukan kajian pola konsumsi pangan. melakukan kajian untuk pengembangan verifikasi pangan dan gizi. melakukan kajian untuk pengembangan teknologi pangan local. melakukan kajian untuk identifikasi dan penanggulangan kerawanan pangan. melakukan kajian untuk pengelolaan mutu dan keamanan pangan. fungsi kelompok kerja kelompok kerja (ditetapkan malinau pada tanggal, juli bupati malinau, yansendengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kotawaringin timur, menimbang bahwa untuk menyesuaikan terhadap dinamika perkembangan peraturan perundang undangan dan untuk lebih memperkuat azas kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa yang telah dilaksanakan, maka, perlu diubahkelembagaan adat dayakl1.dua) angka yakni angka 15a dan angka 15b4a. satuan organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat sold,wilayah kerja camat. camat adalah perangkat daerah kabupaten kotawaringin timurberasal dari8a. kepala desa antar waktu adalah kepala desa yang dipilih9a. lembaga pemerintahan adalah kelembagaan yang berada tingkat desa yaitu lembaga pemerintahan desa yang terdiri atas pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat10a. lembaga kemasyarakatan desa adalah rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna dan pos pelayanan terpadu. 10b. lembaga adat tingkat desa adalah martir let perdamaian adat desa dan dewan adat dayak ting15a. pemilihan kepala desa antar waktupilihihapustingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pengawas pemilihan kepala desa adalah panitia yang dibentuk oleh bupati untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan dariyang melakukan pendataan pendaftaran verifikasi validasi data pemilih pada pemilihan kepala desa. petugas perlindungan masyarakat tempat pemungungutan suara yang selanjutnya disebut petugas lintas tps adalah masyarakat desa yang membantu mengamankan dan menertibkan pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara tps. bakal calon kepala desa adalah warga negara republik indonesia yang mendaftarkan diri secara pribadi panitia pemilihan kepala desa untuk mengikuti pemilihan kepala desa. calon kepala desa adalah bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan dan atau calon kepala desa yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dan unggul dalam penentuan kepala desa terpilih melalui kriteria tambilih tambanamun tidak terdaftar pada dps yang catat dalam dps tb. pemilih pindahan adalah pemilih yang telah terdaftar dalam dpt atau yang menggunakan hak pilihnya tps lain. data daftar pemilih yang selanjutnya disingkat ddp adalah data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhiringkat dpskarena melaksanakan tugasdalam dpt, namun memenuhi syarat sebagai pemilih yang dilayani hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menggunakan ktp atau sesuai dengan alamat tempat tpperselisihan hasil pemilihan kepala desa adalah keberatan calon kepala desa atas perbedaan antara hasil perhitungan suara pemilihan kepala desa tps dan atau panitia pemilihan kepala desa4la. jatah atau surat tanda tamat belajar stub) adalah surat pernyataan resmikan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan. 41b.hari adalah hari kalender. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pemilihan kepala desa bergelombang dilaksanakan bertahap: tahap (pertama) dilaksanakan sebanyak (tiga) gelombang, dan tahap (kedua) dilaksanakan sebanyak (dua) gelombang. pelaksanaan pemilihan kepala desa selanjutnya setelah pemilihan kepala desa bergelombang tahap (kedua) sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilaksanakan serentak satu kali atau bergelombang, paling banyak (tiga) kali dalam jangka waktu (enam) tahun. ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:: penetapan nama desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa oleh bupati, pembentukan panitia pemilihan kabupaten oleh bupati, penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan kabupaten serta penetapan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan kepala desa oleh bupati, pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa oleh camat dan bpd, pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh bpd, pelaporan akhir masa jabatan kepala desa oleh kepala desa, perencanaan biaya pemilihan kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa, persetujuan biaya pemilihan kepala desa oleh bupati, pendaftaran pemilih oleh ppp, dan penetapan dpt. ketentuan paragraf bagian kesatu pada bab iii diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pembentukan panitia pemilihan kabupaten. ketentuan dan diubah, diantara dan disisipkan (satu) yakni (2a) serta setelah ditambahkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemilihan kepala desa, bupati membentuk panitia pemilihan kabupaten dengan keputusan. panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksuddan sold terkait. (2a). untuk mendukung pelaksanaan tugas panitia pemilihan kabupaten bupati dapat membentuk sub kepanitiaan pemilihan kepala desa kecamata. panitia pemilihan kabupaten mempunyai tugas dan wewenang: merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengevaluasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa tingkat daerah, melakukan bimbingan teknis sosialisasi pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan kepala desa, panitia pengawas pemilihan kepala desa, ppp, kpps dan petugas lintas tps, cc. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara kabupaten, memfasilitasi pencetakan surat suara d kepada bupati, memfasilitasi penyedia bank soal untuk seleksi tertulis, j . menyusun dan menetapkan jadwal pemilihan kepala desa, melaksanakan tugas lain yang akan atur lebih lanjut dalam peraturan bupatiketentuan dan dihapus, sehingga berbunyi: dihapus dihapus dihapus ketentuan huruf huruf huruf huruf dan huruf diubah serta diantara dan disisipkan (satu) yakni (3a) sehingga berbunyi: bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan dari panitia pemilihan kabupaten, bupati dapat membentuk panitia pengawas pemilihan kepala desa. panitia pengawas pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada berjumlah (tiga) orang yang berasal tokoh masyarakat dan dipandang mampu, dengan susunan: (satu) orang ketua, dan (dua) orang anggota. pembentukan panitia pengawas pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara musyawarah oleh bpd dan diusulkan kepada bupati untuk penetapan. ba) dalam hal mendukung pelaksanaan tugas panitia pengawas pemilihan kepala desa, pihak pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada panitia panitia pengawas pemilihan kepala desa untuk memperoleh informasi. tugas dan wewenang panitia pengawas pemilihan kepala desa meliputi: mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan tingkat desanetapan bakal calon dan calon kepala desaanitia pemilihan kepala desa, penyampaian surat suara dari panitia pemilihan kepala desa tps, proses rekapitulasi atau perhitungan suara panitia pemilihan kepala desa, dan pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulangpanitia pemilihan kabupaten, menyampaikan temuan dan laporan kepada, panitia pemilihan kabupaten, panitia pemilihan kepala desaatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada panitia pengawas pemilihan kepala desaitia pemilihan kabupate, cc. menyampaikan temuan dan laporan kepada panitia pemilihan dan kpps yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilihan tingkat desa, dan menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan pemilihan wilayah kerjanya kepada panitia pemilihan kabupaten. ketentuan huruf diubah,tp setempat atau setempat atau surat keterangan perekaman ktp yang diterbitkan oleh sold yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil atau sold kecamatan, dan atau tidak menjadi anggota tni polri. pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf dibuktikan dengan akta kelahiran atau akta nikah dan atau surat keterangan lainnya yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah berumur tahun dan atau sudah atau pernah menikadiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: camat menyediakan ddp berdasarkan data yang berasal dari dpt pelaksanaan pemilihan umum terakhir atau data kependudukan yang berasal dari sold yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil. ddp sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala desa dan bpd bersamaan dengan pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa oleh camat sebagaimana dimaksud dalam ddp sebagaimana dimaksud pada diserahkan oleh panitia pemilihan kepala desa kepada ppp bersamaan pada saat pembentukan ppp. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, meninggal dunia, pindah, ganda dan terdaftar desa lain. dalam hal terdapat pemilih sebagaimana dimaksud pada panitia pemilihan kepala desa melakukan evaluasi terhadap dpt dan membubuhkan catatan pada dpt kolom keterangan. mekanisme evaluasi terhadap dpt dan pembubuhan catatan pada dpt kolom keteranganpersyaratan pencalonan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam yaiebas narkoba, il. 'berkelakuan baik. tidak pernah melakukan pelanggaran adat dan menerima atau dijatuhi sanksi adat dalam kurun waktu (dua) tahun sebelum pendaftaran, bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, oo. tidak mempunyai temuan dari aparat pengawasan internal pemerintah api)dan pencalonan kepala desa hanya pada (satu) desa, persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada wajib melampirkan, surat permohonan lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam kepala desa sampai dengan saat pengunduran diri atau paling besar rp. (lima puluh juta rupiah), apabila bakal calon calon kepala desa mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat diatas kertas bermateraiatas kertas bermaterai surat pernyataan keabsahan berkas pencalonan dan siap mengundurkan diri baik sebagai bakal calon atau calon kepala desa maupun sebagai kepala desa jika terpilih, apabila dikemudian hari terbukti berkas pencalonan tidak benar atau palsu diatas kertas bermaterai surat pernyataan tidak mencalonkan diri sebagai kepala desa desa lain diatas kertas bermaterai surat pernyataan bersedia bertempat tinggal desa setelah terpilih menjadi kepala desa setempat diatas kertas bermaterai il. surat keterangan dari pemerintah daerah bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama (tiga) kali masa jabatan. surat keterangan bebas temuan dari inspektorat daerah setempat pejabat pengawas internal setempatdan tidak berulang ulang, surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya, surat keterangan catatan kepolisian sick) dari kepolisian resort, surat keterangan bebas narkoba dari badan narkotika kabupaten atau kepolisian resort, surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit daerah: ss. surat keterangan tidak pernah menerima atau dijatuhi sanksi adat dalam kurun waktu (dua) tahun sebelum pendaftaran dari penjabat datang kepala adat kecamatan datang kepala adat kecamatan setempat atau terdekat dalam hal diwilayah kedatangan belum memiliki datang kepala adat, daftar riw hidup drh) dapat dilengkapi fotokopi dari pemerintah lembaga pemerintah bagi yang memiliki, fotokopi ijazah pendidikan formal atau nonformal melalui pendidikan kesetaradan atau disertai surat keterangan klarifikasikartu tanda penduduk ktp) yang masih berlaku dan telah dilegalisir dinas kependudukan dan pencatatan sipil, fotokopi kartu keluarga kk) yang masih berlaku dan telah dilegalisir dinas kependudukan dan pencatatan sipil, melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon, dan pas photo berwarna terbaru ukuran sebanyak (empat) lembar. pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada huruf akan diatur dalam peraturan bupati. ketentuan dan serta diantara dan disisipkan (dua) yakni y4a) dan (4b), sehingga berbunyi sebagai berikut: bagi perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan juga wajib mendapatkan izin cuti. izi. pemberian izin cuti diberikan oleh kepala desa atau penjabat kepala desa. dalam hal kepala desa atau penjabat kepala desa tidak memberikan izin cuti sebagaimana dimaksud pada kepala desa atau penjabat kepala desa melaporkan secara tertulis kepada bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan alasan tidak diberikannya izin cuti pencalonan perangkat desa. ya) bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada memfasilitasi pertemuan kepala desa atau penjabat kepala desa dengan perangkat desa. yb) bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ya) dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan izin cuti pencalonan perangkat desa. surat persetujuan izin cuti yang diberikan oleh kepala desa atau penjabat kepala desa atau bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan disampaikan kepada panitia pemilihan kepala desa pada saat pendaftaran pencalonan. selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada tugas perangkat desa dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditunjuk oleh kepala desa atau pejabat kepala desa dengan surat tugasterpilih sebagai kepala desa berhenti dari jabatannya sejak dilantik sebagai kepala desa. mekanisme pemberian izin cutibagi pimpinan dan atau anggota bpd dan menyampaikan laporan kinerja bpd tahun sebelumnya. pengunduran diri pimpinan dan atau anggota bpd sebagaimana dimaksud pada laporan kinerja bpd tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada camat untuk memperoleh surat telah diterimanya laporan kinerja bpd tahun sebelumnya. surat pernyataan pengunduran diri dan surat keterangan dari camat sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan kepada panitia pemilihan kepala desa pada saat pendaftaran pencalonan. mekanisme pengunduran diri pimpinan dan atau anggota bpd diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ketua pimpinan dan atau anggota lembaga adat. pengunduran diriketua pimpinan dan atau anggota lembaga adat sebagaimana dimaksud pada adalah datang kepala adat, sekretaris datang kepala adat, martir let adat kecamatan dan martir let adat desa kelurahan. mekanisme pengunduran diri ketua pimpinan dan atau anggota lembaga adat diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: penyaringan bakal calon kepala desa dengan kegiatan:gumuman dan pendaftaran pencalonan kepala desa sebagaimana dimaksud dalama., klarifikasi dan perbaikan berkas administrasi persyaratan bakal calon kepala desa dalam jangka waktu (empat belas) hari setelah berakhirnyapengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf bertujuan untuk memperoleh masukan dari masyarakat yang disampaikan secara tertulis baik atas nama pribadi dan atau kelompok dan wajib ditindak lanjuti oleh panitia pemilihan kepala desa. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: klarifikasi dan perbaikan berkas administrasi persyaratan bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan secara administrasi dan atau ada masukan dari masyarakat yang disampaikan secara tertulis baik atas nama pribadi dan atau kelompok atau hasil. klarifikasi dan perbaikan berkas administrasi bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan diberikan oleh instansi yang berwenang yang dilengkapi surat keterangan atau oleh bakal calon kepala desa. panitia pemilihan kepala desa dapat meminta bantuan panitia pemilihan kabupaten secara tertulis untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada berkas administrasi bakal calon kepala desa terbukti tidak benar atau palsu, bakal calon kepala desa dinyatakan gugur dengan keputusan panitia pemilihan kepala desa. tata cara dan waktu penyampaian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. ketentuan dan diubah serta ketentuan dan dihapusdihapus. dihapus. dihapus. ketentuan diubah dan ketentuan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: penentuan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam berita acara penentuan calon kepala desa terpilih dan diumumkan pada hari yang sama saat rekapitulasi perhitungan suara oleh panitia pemilihan kepala desa. dihapuspemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa diantara dan disisipkan (tujuh) baru yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaksanaan pemilihan kepala desa antar pelaksanaanpaling lama (enam) bulan sejak kepala desa diberhentikan. kekosongan jabatan kepala desalantiknya kepala desa terpilih. masa jabatan kepala desa antar waktuersyaratan pencalonan kepala desa antar waktu berlaku mutasi mutans sebagaimana dimaksud dalam dnetapan peserta musyawarah desa oleh bpd paling lama dalam jangka waktu (sembilan) hari terhitung sejak kepala desa,dan pengumumklarifikasi dan perbaikan berkas administrasi dalam jangka waktu (empat belasjumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada huruf dibahas dan disepakati bersama oleh bpd dan pemerintah desa dengan melibatkan kecamatan dan perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa. peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada dikuti oleh bpd, pemerintah desa dan melibatkan unsurtetangga. syarat peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada berlaku mutasi mutans sebagaimana dimaksud dalam panitia pemilihan kepala desa antar waktu terdiri atas perangkat desa dan unsur masyarakat paling sedikit (tiga) orang dan paling banyak (lima) orang dengan memperhatik dan bertanggungjawab kepada bpd. pengajuan dan persetujuan biaya pemilihan kepala desa antar waktu melalui anggaran pendapatan dan belanja desa, pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa antar waktu, penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon diatur dalam peraturan bupatiusia, dalam hal setelah dilaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada calon yang memenuhi persyaratan tetap lebih dari (tiga) orang dilaksanakan seleksi tertulis. ketentuan dan mekanisme seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada berlaku mutasi mutansdalam dan diatur lebih lanjutbab dan bab disisipkan (satu) bab yakni bab sehingga berbunyi sebagai berikut: babbelas) baru yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa secara serentak atau bergelombang dan ataudalam kondisi bencana ngalam corona virus disease pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak atau bergelombang, bupati membentuk panitia pemilihan kabupaten dansold terkait, dan atau unsur terkait lainnya. sub kepanitiaan kecamatapelaksanaan protokol kesehatan untuk tahap persiapan pada pemilihan kepala desa serentak atau bergelombang sebagaimana dimaksud dalam huruf dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan kepala desa dan penetapan dpt. pelaksanaan protokol kesehatan untuk tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang meliputi kegiatan pendaftaran, penyaringan, pengambilan nomor urut dan pelaksanaan kampanye wajib dilakukrsiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf dikhususkan pada kegiatan penetapan peserta musyawarah desa, pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu, pendaftaran bakal calon kepala desa dan penetapan calon kepala desa antar waktuksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sebelum penyelenggaraan musyawarah desa dimulaiporan sebagaimana dimaksud dalam huruf dikhususkan pada kegiatan pelantikan kepalaan atauhusus biaya pemilihan kepala desa serentak atau bergelombang(ai dengan aslinya atp, ni ani) widianto, nip amount penjelasan atasumumjamin pemilihan kepala desa.merupakan pesta demokrasi tingkat desa yang wajib dihormati. demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan kepala desa yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan serta pengaturan lebih lanjut mengenai berdasarkanyang didalamnya mengatur antara lain mekanisme yang mengatur syarat pemilih, calon kepala desa, masa tenang, kampanye, pemungutan suara, penentuan penetapan kepala desa terpilih dan penundaan pemilihan kepala serta penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. atas dasar tersebut, maka perlu melakukanperubahan tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan beberapa ketentuan dalam peraturan daerah ini khususnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dan untuk mengakomodir pelaksanaanpemilihan kepala desa serta menyikapi dinamika pemilihan kepala desa. ii. demi angka(2cukup jelas. (3rekaman ktp yang diterbitkan oleh sold yang yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil atau sold kecamatan adalah surat keterangan pengganti ktp karena ktp belum keluar atau diterbitkanpernah menjadi kepala desa selama (tiga) kali masa jabatan seluruh desa indonesia baik secara berturut turut atau tidak berturut turut. huruf yang dimaksud dengan batalnya pemilihan adalah tesisnya (satu) calon kepala desa sehingga tidak dapat dilaksanakan pemilihntah daerah adalah pemerintah daerah sesuai dengan data yang tertera ktp bakal calon kepala desa. huruf cukup jelas. huruf pengadilan negeri adalah pengadilan negeri sampit. huruf pengadilan negeri adalah pengadilan negeri sampit. huruf kepolisian resort adalah kepolisian resort kotawaringin timur. huruf badan narkotika kabupaten adalah badan narkotika kabupaten kotawaringin timur atau kepolisian resort adalah kepolisian resort kotawaringin timur. huruf rumah sakit daerah adalah rumah sakit daerah kabupaten kotawaringin timur. huruf datang kepala adat adalah datang yang berada kabupaten kotawaringin timur. hurufmelalui pendidikan kesetaraahuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. angka cukup jelas. yang dimaksud dengan cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa adalah izin cuti bagi perangkat desa yang mengikuti pencalonan kepala desa sejak terhitung sejak ditetapkannya keputusan panitia pemilihan kepala desa tentang penetapan bakal calon kepala desa. cukup jelas. pejabat yang diberikan kewenangan adalah pejabat yang mendapat pendelegasian secara tertulis dari bupati yaitu wakil bupati dan atau sekretaris daerahcukup jelas. angka yang dimaksud dengan kekurangan adalah kekurangan administrasi pencalonan kepala desa berupa materai pada surat pernyataan dan legalised pada dokumen yang disahkan copyannya. yang dimaksud dengan kekeliruan administrasi pencalonan kepala desa berupa kekeliruan dalam pengetikan penulisan dokumen administrasi dan kekeliruan pengesahan oleh pejabat yang berwenangyang dimaksud dengan diberhentikan adalah terhitung sejak berlakunya keputusan bupati terkait pemberhentian kepala desotawaringin timur, menimbang bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan untuk mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kabupaten kotawaringin timur perlu buat pedoman terkait lembaga kemasyarakatan desa kelurahan, bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa kelurahan perlu untuk terus mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan desa kelurahlembaga kemasyarakatan desa dkecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten kotawaringin timur yang dipimpin oleh camat. camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten kotawaringin timursebagai perangkat kecamatan kabupaten kotawaringinkelurahandasawisma adalah kelompok (sepuluh) rumah keluarga dalam suatu desa kelurahan untuk membantu kelancaran tugas tugas pokok dan program gerakan dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung basisbay, tujuan dan ruang lingkup maksud pembentukan lkd k adalah sebagai usaha memelihara dan melestarikan nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan asas gotong royong dan kekeluargaan. sebagai usaha peningkatan kelancaran melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. cc. sebagai usaha menggalakkan partisipasi semua potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan semua komponen yang terdapat didalam menyejahterakan masyarakat. sebagai usaha dalam rangka merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang menunjang kepada masyarakat. tujuan dibentuknya lkd k adalah untuk percepatan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui meningkatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, cc. mengembangkan kemitraan, memberdayakan masyarakat, dan mengembangkan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat desa kelurahan. ruang lingkup dalam peraturan daerah ini, meliputi: pembentukan lkd kedudukan, tugas, fungsi dan kewajiban, cc. pengisian dan pemberhentian pengurus lkd masa bakti: hubungan kerja, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan. bab iii pembentukan lkd k bagian kesatu umum lkd k dapat dibentuk desa kelurahan atas prakarsa pemerintah daerah pemerintah desa dan masyarakat desa kelurahan. lkd k sebagaimana dimaksud pada terdiri dari rt, rw, pkk, karang taruna, posyandu, lpml k, dan lembaga kemasyarakatan desa kelurahan lainnyadesa kelurahan lainnya atas prakarsa pemerintah desa dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud huruf dilarang apabila memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan lkd yang telah ada desa kelurahan serta dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam hal pemerintah desa dan atau masyarakat membentuk lembaga kemasyarakatan desa kelurahan lainnya sebagaimana dimaksud pada lembaga tersebut menjadi bagian dari lkd yang telah ada dan terbentuk. bagian kedua pembentukan dan penghapusan dan paragraf pembentukan dant, dan cc. penggabungan beberapa menjadi (satu) rt.w, dan penggabungan beberapa menjadi (satu) rw. pembentukan lkd k berupa rt, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam juga wajib memperhatikan: tingkat kepadatan penduduk berdasarkan jumlah kepala keluargatingkat kepadatan penduduk berdasarkan jumlah kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf dengan ketentuan: untuk desa paling sedikit terdiri dari (tiga puluh) kepala keluarga, atau untuk kelurahan paling sedikit terdiri dari (empat puluh) kepala keluargamemperhatikan tingkat kepadatan penduduk berdasarkan jumlah kepala keluargaembentukan lkd berupa rw, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam juga wajib memperhatikan: jumlah rtjumlah sebagaimana dimaksud pada huruf dengan ketentuan: untuk desa paling sedikit terdiri dari (tiga) rt, dan untuk kelurahan paling sedikit (empat) rtjumlah rtaragraf penghapusan dan pemerintah desa kelurahan dapat menghapus rt rw disebabkan karena terjadinya bencana alam wilayah rt rw atau penyesuaian terhadap peraturan daerah ini. pembentukan atau penghapusan rt sebagaimana dimaksud dalam dan dibahas dan disepakati oleh pemerintah desa kelurahan, badan permusyawaratan desa, pengurus rt induk, pengurus lkd k, masyarakat rt rw setempat yang dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa lurah. mekanisme pembentukan dan penghapusan dan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bagian ketiga pembentukan pkk, karang taruna, posyandu, lpml k dan lembaga kemasyarakatan desa kelurahan lainya pembentukan lkd k berupa pkk, karang taruna, posyandu, lpml k dan lembaga kemasyarakatan desa kelurahan lainya berlaku mutasi mutans sebagaimana dimaksud dalam dan berdasarkan peraturan yang berlaku. bab kedudukan, tugas, fungsi dan kewajiban bagian kesatu kedudukan kedudukan lkd k merupakan mitra yang membantu pemerintah desa kelurahan didalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan sebagai usaha memberdayakan masyarakat. bagian kedua tugas dan fungsi pengurus mempunyai tugasmengkoordinir masyarakat dalam melaksanakan kegiatan gotong royong, menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan, menjaga kerukunan, keamanan, ketentraman dan ketertiban desa kelurahpengurus danmenyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, membantu sosialisasi program program pemerintah daerah desa kepada masyarakat, mengkoordinir masyarakat dalam melaksanakan kegiatan gotong royong, mengkoordinir masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keamanan lingkungan, menjembatani hubungan antar sesama masyarakat wilayah rt berbeda rtt. pengurus mempunyai tugas:cc. mengkoordinasikan tugas wilayahnya, memfasilitasi permasalahan antar pengurus rt, memfasilitasi permasalahan antar masyarakat yang berbeda rcc. menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, melaksanakan peran koordinasi dengan kepengurusan wilayah kerja rw, membantu sosialisasi program program pemerintah daerah desa kepada masyarakat, mengkoordinir wilayahnya dalam melaksanakan kegiatan gotong royong dan keamanan lingkungan, menjembatani hubungan antar sesama masyarakat wilayah rw berbeda rww. pengurus pkk mempunyai tugas: membantu kepala desa lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui gerakan pkk, melakukan pendataan potensi keluarga dan masyarakat, cc. penggerak dan pengendali peran serta masyarakat dalam melaksanakan (sepuluh) program pokok pkk, turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, melaporkan pelaksanaan kegiatan gerakan pkk kepada kepala desa lurah selaku pembina pkk desa kelurahan dan kepada pkkpkk mempunyai fungs dan dan pendampingan kepada pkk secara berjenjang sampai dengan kelompok dasawisma, memaksakan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program gerakan pkkkarang taruna mempunyai tugas mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional, cc. turut serta dalam perencanaan dandalam karang taruna mempunyai fungsi: penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial karang tarun cc. menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada masyarakat,melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda,ukun warga dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan karang taruna. posyandu mempunyai tugas: memberikan layanan kesehatan ibu dan anak, layanan keluarga berencana, layanan imunisasi, layanan peningkatan gizi bayi dan balita dan penanggulangan diare desa kelurahan, mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan posyandu desa kelurahanturut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunansecara rutin berkala atau sesuai kebutuhan kepada kepala desa lurah dan ketua posyanduposyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dapat dibantu oleh kader posyandu. posyandu desa kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab kepada kepala desa lurah. posyandu mempunyai fungsi: mendukung perbaikan perilaku keluarga hidup bersih dan sehat, mendukung perbaikan kesehatan gizi ibu dan anak, mendukung pencegahan penyakit yang berbasis lingkungan dan mendukung pelayanan keluarga berencanalpml k mempunyai tugas: mengkoordinir mengkoordinasikan lembaga kemasyarakatan desa kelurahan yang berada desa kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan. turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, cc. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong, melaksanakan dan mengendalikuntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada lpml k mempunyai fungsi koordinator perencanaan pembangunan dan kegiatan antar lembaga pemberdayaan masyarakat, menyusun perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan partisipatif dan terpadu, cc. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan desa kelurahan. fasilitator pengelolaan pembangunan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, penggalian dan pendayagunaan sumber daya lokal untuk kepentingan pembangunanbagian ketiga kewajiban lkd kdan membantu kepala desa lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. bab pengisian dan pemberhentian pengurus lkd k bagian kesatu pengisian pengurus lkd k paragraf dan struktur pengurus atau rw, terdiri ketua, sekretaris: bendahara, dan seksi seksi sesuai kebutuhan. persyaratan untuk menjadi pengurus ataustatus sebagai kepala keluarga, dapat membaca dan menulis huruf latin, berumur sekurang kurangnya (dua puluh) tahun, sudah menikah pernah menikah,t setempat, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, jujur, dan adil, tidak sebagai kepala desa bpd perangkat desa staf desa perangkat kelurahan, tidak merangkap jabatan sebagai pengurus lkd k, dan tidak sebagai anggota partai politik. dalam hal pengurus atau belum dibentuk atau berakhir masa baktinya, kepala desa lurah dapat menunjuk pengurus sementara rt rw atau memperpanjang masa bakti pengurus rt rw sebelumnya paling lama (enam) bulan. kepala desa lurah mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pemilihan pengurus atau rw. pemilihan pengurus dilakukan secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara oleh kepala keluargamilihan pengurus dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara oleh pengurusngurus yang terpilih menjadi pengurus rw, diberhentikan sebagai pengurus rt. pengesahan pengangkatan pengurus rt rw terpilihdan rw, pemilihan pengurus dan antar waktu, diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. paragraf pkk dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pkk desa kelurahan dibentuk pkk desa kelurahan. struktur pengurus pkk desa kelurahan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan kelompok kelompok kerjadari: ketua, wakil ketua, sekretaris: dan anggota. ketua pkk dijabat oleh istri kepala desa istri lurah. apabila kepala desa lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai istri, maka ketua tim penggerak pkk desa kelurahan dijabat oleh istri perangkat desa perangkat kelurahan yang ditunjuk oleh pejabat yang menetapkan keputusan, kelompok pkk rw, kelompok pkk dan kelompok dasa wisma. pengurus pkk desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan dilantik oleh kepala desa. pengurus pkk kelurahan ditetapkan dengan keputusan lurah atas nama bupati dan dilantik oleh lurah. ketentuan mengenai keorganisasian, kepengurusan, pengesahan dan pelantikan pengukuhan pkk desa kelurahan, kelompok pkk dusun lingkungan, kelompok pkk rw, kelompok pkk dan kelompok dasa wisma berlaku mutasi mutans berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. paragraf karang taruna keanggotaan karang taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda desa kelurahandipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan ditingkat desa kelurahandesa ke. ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan karang taruna berlaku mutasi mutans berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai karang taruna. paragraf posyandu posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesehatgurus posyandu ditetapkan dengan keputusan kepala desa lurah dan dikukuhkan olehpengurus posyandu, terdiri dari: ketua posyandu, wakil ketua posyandu, sekretaris posyandu, bendahara posyandu, kader kesehatan ibu dan anak, kader keluarga berencana, kader imunisasi, kader gizi: dan kader pencegahan penyakit. kader posyandu sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf dan huruf adalah anggota masyarakat desa kelurahan yang dipilih, bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan posyandu. ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan posyandu berlaku mutasi mutans berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai posyandu. paragraf lpml k susunan pengurus lpml k,paling sedikit terdiri dari: seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seksi ketentraman dan ketertiban: dan seksi pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga. pengurus lpml k adalah penduduk desa kelurahan setempat dengan persyaratan, sebagai berikut warga negara indonesia'berkelakuan baik, jujur, dan penuh pengabdian terhadapk, tidak sebagai kepala desa bpd perangkat desa staf desa perangkat kelurahan, j . tidak merangkap jabatan sebagai pengurus lkd k, dan tidak sebagai anggota partai politik. pengurus lpml kmilihan pengurus lpml k dilaksanakan dalam rapat khusus pemilihan pengurus lpml k yang dihadiri dan dipimpin oleh kepala desa lurah atau perangkat desa kelurahan yang ditunjuk. hasil pemilihan pengurus lpml k dituangkan dalam berita acara danlpml k, pemilihan pengurus lpml k antar waktu, diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bagian kedua pemberhentian pengurus lkd pengurus lkd k berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. pengurus lkd k diberhentikan sebagaimana dimaksud huruf karena berakhir masa bakti kepenguruspindah tempat tinggal wilayah lain diluar desa kelurahan, tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lkd tidak lagi memenuhi syarat sebagai lkd k, adanya perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa, adanya pemekaran (satu) desa kelurahan menjadi (dua) desa kelurahan baru atau lebih: adanya penggabungan (dua) desa kelurahan atau lebih menjadi (satu) desa kelurahan baru, atau penghapusan desa kelurahan, melakukan tindak pidana, dan atau melakukan perbuatan tercela atau pelanggaran norma norma kehidupan masyarakat desa kelurahan. bab masa bakti masa bakti pengurus rt, pengurus rw, pengurus karang taruna, pengurus posyandu, pengurus lpml dan lembaga kemasyarakatan desa kelurahan lainnya selama (lima) tahun terhitung sejak dikukuhkan. masa bakti ketua pkk desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan kepala desa berhenti. masa bakti wakil ketua, sekretaris, bendahara kelompok kerja pkk desa, kelompok pkk dusun lingkungan, kelompok pkk rw, kelompok pkk dan kelompok dasa wisma selama (enam) tahun terhitung sejak pelantikan. masa bakti ketua pkk kelurahan terhitung sejak pelantikan sampai dengan lurah berhenti. masa bakti wakil ketua, sekretaris, bendahara dan kelompok kerja pkk kelurahan, kelompok pkk dusun lingkungan, kelompok pkk rw, kelompok pkk dan kelompok dasa wisma selama (lima) tahun terhitung sejak pelantikan. pengurus lkdpengurus lkd dapat menjabat lebih dari (dua) kali masa jabatan apabila tidak ada yang mencalonkan diri bersedia menjadi pengurus lkd yang dituangkan dalam dalam berita acara. bab vii hubungan kerja hubungan kerja lkd k dengan pemerintahan desa kelurahan dan bpd bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. hubungan kerja lkd ksebagai mitra pemerintah desa kelurahan melalui organisasi perangkat daerah terkait. camat melakukan pembinaan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan lkd k sebagai mitra pemerintah desa kelurahan pemerintah desa kelurahan melakukan penguatan lkd k dengan melibatkan lkd k dalam setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa kelurahan. bab pendanaan sumber pembiayaan lkd k dapat bersumber dari: anggaran pendapatan dan belanja desa apb desa kelurahan)bantuan lain yang sah dan tidak mengikat, dan swadaya masyarakat, pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bendahara lkd yang diprogramkan dalam anggaran desa kelurahan. pedoman pengelolaan dana lkd sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bab ketentuan lain lain. dalam hal peraturan desa sebagaimana dimaksud pada belum terbentuk, maka pembentukan lkd berpedoman pada ketentuan peraturan daerah ini. bab ketentuan peralihan lkd k yang telah terbentuk sebelumpengurus lkd k yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa baktitimur nomor tahun tentang desa khususnya yang mengatur tentangoptik palangka ses kei dengan aslinya pelan jeakipa dan) widianto, nip amfrobot penjelasan atas peraturan daerah kabupaten kotawaringin timur nomor tahun tentang lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan umum berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang desa menetap dan lembaga non pemerintah wajib memberdayakan dan memberdayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada desa. pengaturan mengenai lembaga kemasyarakatan telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang kecamatan sebagaimana telah diatur dalambahwa konteks pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah tidak lagi berada pada posisi yang paling menentukan dalam menetapkan berbagai kebijakan dan disisi lain masyarakat ditempatkan sebagai pelaku pembangunan, hal ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kapabilitasnya menghadapi, menerapkan dan menata kemampuan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan terutama menggerakan pembangunan dan sumber daya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur. keberadaan lembaga kemasyarakatan desa dimaksud sangat dimungkinkan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat sekaligus menampung dan penyalur aspirotawaringin timur, menimbang: bahwakabupaten kotawaringin timur sebagai pusat penyaluran barang dan jasa kalimantan tengah sertanarkotika, psikotropika dan zat adiktif'k adiktif merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, aparat penegak hukum sertaotawaringin timuryang diatursisyang mengandung zat adian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotikabaik secara tanpa hak maupun melawan hukumkotawaringin timur. pejabatusaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum indonesia, termasuk usaha perkebunan dan pertambangan yang wilayah kerjanya operasionalnya berada dalam wilayah kabupaten kotawaringin timur yang memiliki pekerja diatas (lima puluh) orang. hotel dan penginapan adalah hotel dan dalam wilayah kabupaten kotawaringin timur. media massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah kabupaten kotawaringin timur. bab maksud dan, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahiii asas memberikan pemeliputi penetapsanakan melalui kegiatan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredarmemberikan upaya khusus bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan melakukan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. upaya pencegahan dilaksanakan melalui keluarga, satuan pendidikan masyarakat, pemogokan asrama bagian kedua peranan. bagian ketiga peranan bidang pendidikandan meny, dan bagi calon peserta didik sma, smk dan madrasah aliyah wajib tes narkoba. pelaksanaan test narkotika, psikotropika dan zat adiktif sebagaimana maksud huruf diatur dalam peraturan bupatid,pendidikkan wilayah masing masing, cc. membentuk satuan tugas tingkat kecamatansatuan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf berjumlah (lima) orang dengan unsur keagamaan, adat, pemuda, tokoh wanita dan unsur kesehatan. satuan tugas ditetapkan oleh camat. satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dalam peraturan bupatiinstitusi pemerintah daerah dan lembaga pemerintah daerah berkewajiban mengadakan test narkoba, kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf lingkungan kerjanya secara berkala paling sedikit setiap (enam) bulan. setiap pimpinan institukabupaten kotawaringin timurenamcara berkala (enam) bulan sekaliberikan syarat bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada saat penerimaan karyawan dan dibuktikan dengan hasil testlakukan penyalahgunadan melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara berkala terhadap karyawan dilingkungan kerja paling sedikit setiap (enam) bulan dan melaporkan hasil pelaksanaan test sebagaimana dimaksud kepada bupati melalui dinas yang ditunjuknarkotika, psikotropikanarkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. pelaksanaan test narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud huruf dan huruf diatur lebih lanjut dalam kotawaringin timur. ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas layanan kesehatan masyarakatalam peraturan bupati.kabupaten kotawaringin timurkabupaten kotawaringin timur dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lain, instansi pemerintah dan atau lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dapat memberdayakan para pengguna narkotika dan zat adiktif lainnya, mantan pengguna mantan narapidana narkotika dan zat adiktif lainnya, dengan memberikan pendidikan dan pelatihan berbagai bidang serta dapat memberikan bantuan permodalan terhadap mantan pengguna yang sedang telah menjalani proses rehabilitasi dan atau hukumyang adalarangan setiap orang atau korporasi dilarang memperjualbelikan atau memberikan bahan yang mengandung zat adiktif kepada anak tanpa didampingi orang dewasa orang tua. setiap orang dilarang menggunakan bahantiap orang dilarang secara sengaja menyediakan sarana atau prasarana untuk kegiatan dan tempat penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya termasuk bahan mengandung zat adiktif. penggolongan zat adiktif lainnya dalam peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. penggolongan zat adiktif lainnya dikecualikan untuk jenis kafein,tembakau dan alkohokotawaringin timur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pendanaan pendanaan pelaksanaan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kotawaringin timur. pendanaan atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha tempat hiburan hotel dan atau lembaga lainnya luar pemerintah daerah diatur oleh badan usaha tempat hiburan hotel masing masing. bab xii sanksi administrasi penanggung jawab satuan pendidikan, kepala institusi daerah kepala perangkat daerah yang melanggar dan atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dikecualikan lembaga pemerintah daerahpenundaan dan pengurangan anggaran. pengenaan sanksi dilakukan secara bertahap. barang siapa yang melanggar ketentuan dan ataudenda administratif. apabila dalam waktu (lima belas) hari sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada tidak dilaksanakan, terhadap penanggung jawab pemogokan asrama, penanggung jawab pimpinan badan usaha, penanggung jawab pimpinan tempat usaha, penanggung jawab pimpinan hotel penginapan dan penanggung jawab pimpinan tempat hiburan akan dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar rp. satu juta rupiah)upati sesuai kewenangannya dapat membekukan, mencabut izin usaha terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel penginapan dan tempat hiburan yang terbukti membiarkan tempat usahanya sebagai tempat penggunaan dan atau peredaran narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnyanggung jawab pimpinan tempat usaha, penanggung jawab pimpinan hotel penginapan, pimpinan tempat hiburan yang tidak melaksanakan dan atau melanggar ketentuanbat (empat) bulan sejak ditetap(pan ngn "ltduntukotawaringin timur , dan zat adiktif lainnya kabupaten kotawaringin timurotawaringin timurdalam rangkamaka dalam peraturan daerah ini telah diatur mengenai kerja sama, baik antara pemerintah daerah kabupatenjuga disampaikan tentangl. demiemimpiias salinan undengan rahmat tuhan yang maha kuasa bupati kotawaringin timur, menimbang :a. bahwa sehubungan pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah kabupaten kotawaringin timur dengan melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah, urusan sekretariat kopi tidak dapat lagi diwadahi dalam perangkat daerah tetapi secara kedekatan penyelenggaraan digabung dengan urusan kepegawaini bupati kotawaringin timur, ttd supina hadi diundangkan sampit pada tanggal juni sekretaris daerah kabupaten kotawaringin timur, ttd halikinpra bagian hukum erp. kab.kodimumum sekretariat dewan pengurus kopi kabupaten dimaksud dibentuk berdasarklebih lanjut sekretariat dewan pengurus kopi kabupaten dibentukpemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah, pada disebutkan bahwa, badan dan kecamatan. sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah, sekretariat kopi tidak masuk kategori perangkat daerah. sehingga kelembagaan sekretariat dewan pengurus kopi kabupaten kotawaringin timur dilebur dimalam perangkat daerah yang menangani kepegawaian karena memiliki kedekatan karakteristik penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi tugasnya. ii. demi cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten kotawaringin timur nomor |
salinan temaka perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten kotawaringin timur tentang perubahan atas rencana pembangunan jangka menengahrbeberapa ketentuan dalam perubahan rpmkabupaten kotawaringin timur dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang menengah nasional. tujuan perubahan rpm tahun adalah sebagai berikut pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan perubahan renstra perangkat daerah kabupaten kotawaringin timur tahun dan rkd. bahan penyusunan dan evaluasi perubahan renstra perangkat daerah dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan kabupaten kotawaringin timur yang termuat dalam perubahan rpm kabupaten kotawaringin timur tahun pedoman pemerintah daerah dalam penyusunan rkd. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ruang lingkup peraturan daerah perubahan rpm tahun memuat sistematika perubahan rpm tahun serta pengendalian dan evaluasi. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut sistematika penyusunan perubahan rpm tahun sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari bab pendahuluan bab ii. gambaran umum kondisi daerah bab iii. gambaran keuangan daerah bab iv. permasalahan dan isu strategis daerah bab visi, misi, tujuan dan sasaran bab vi. strategi, arah kebijakan d. kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bab ix. penutup perubahanka atm #secydankab kodim ney "sa nation ane umum sebagaimana diamanatkan dalam undang undang nomor tahunlanjutnya ditegaskan pula bahwa rpm adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu (lima) tahun. perubahan rpm kabupaten kotawaringin timur tahun merupakan penjabaran visi, misi dan program bupati kotawaringin timur supina hadi, ikon dan wakil bupati kotawaringin timur drs. h.m. taufik muri, s.h., m.m. dalam janji politiknya yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum kepala daerah pemilukada) kabupaten kotawaringin timur yang dilaksanakan tanggal desember dokumen rpm merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun setiap (lima) tahun sekali dan mutlak tersedia dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak terpisahkan dari amanpinsi kalimantan tengah peraturan daerah kabupaten kotawaringin timur nomor tahun tentang pajakngelola pendapatan daerah selanjutnya disingkat bappeda atau dengan nama lain adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah yang berdasarkan peraturan perundang undangan diberi kewenangan dalam bidang pendapatan daerah, kepala badan pengelola pendapatan daerah selanjutnya disingkat kabappenda adalah pimpinan bappeda yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah, satuan organisasi perangkat daerah pemungut selanjutnya disingkat sold pemungut adalah badan dinas unit satuan kerja perangkat daerah yang berwenang memungut dan mengelola sumber sumber pendapatan daerah, pemegang kas daerah adalah bank pembangunan kalimantan tengah cabang sampitlainyang mencakupbar, rumah makan, warung kios, kafetaria, kantinatau garasi kendaraan yang memungut bayaran. areal tempat parkir adalah tempat tempat yang dibangun atau disediakan khusus sebagai tempat parkir kendaraan bermotor dan atas penyediaan tempat tersebut, pengelola memungut biaya parkiwajib pajak parkir adalah perorangan dan atau pengusaha yang menyelenggarakan usaha perparkiran. penyelenggaraan parkir adalah jasa yang menyediakan tempat parkir kendaraan bermotoyang diambil dan ditampung dalam suatu tempat penampu.gunanjabat pembuat akta tanah selanjutnya disingkat plat adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dalam membuat akta akta otentik mengenai hak atas tanah atau bangunan. surat izin usaha perdagangan selanjutnya disingkat sup adalah surat izin yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu syarat untuk melakukan kegiatan usaha perdagyang berlakuyang berlakukegiatan penagihan pajak yang terutang sampai kepadae..wajib pajakbiaya yang dikeluarkanbab jenis pajak jenis pajak yang berlakusetiap pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, meliputi fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain: penginapan,elayanan penunjang(laundry)salon kecantikan, spa massageotel adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan (satu) bulan kalender. pajak hotel terutang terjadi pada saat kegiatan pelayanan hotel dilakukanujuh juta storan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan (satu) bulan kalender. pajak restoran terutang terjadi pada saat kegiatan pelayanan restoran dilakukan. bab pajak hiburan bagian kesatu, yang meliputi: tontonan film: persebesar dua puluh lima persen). khusus hiburan kesenian rakyat tradisional dikenakan pajak hiburan sebesariburan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan (satu) bulan kalender. masa pajak hiburan insidentil adalah selama penyelenggaraan hiburan berlangsung. pajak hiburan terutang terjadi pada saat penyelenggaraan dan atau pembayaran hiburvideotron megaton runtexrt dan sejenisnya, reklame kain, reklame spanduk, reklame melekat (stiker)osial kemasyarakatan dan keagamaan. subjek pajak reklame dan tarifmenggunakan rumus sebagai berikut jenis reklame jumlah reklame indeks lokasi nilai strategi) ukuran media reklame jangka waktu penyelenggaraan reklame besaran tarif ketentuan lebih lanjut tentang perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam peraturan bupati. tarif pajak reklame ditetapkan 6o (selama penyelenggaraan reklame berlangsung. pajak reklame terutang dan subjek pajak (l) dengan nama pajak penerangan jalan, zkepenerangan jalan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan (satu) bulan kalender: pajak penerangan jalan terutang berlaku sejak digunakannya tenaga listrik. bab viari sumber alam dalam dan atau atas permukaan bumi untuk dimanfaatkan secara komersial oleh badan maupun perorangmineral bukan logam asbes, bentonit, dolomit, felspar, garam batu (balik), grafit, gips, kalsit, kaolin, magnetit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir kuarsa, permit, prostat, talk, tawas (alum), massif, zeolit, mineral bukan logam lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. batuan batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, granit andesit, leuit, pasir kerikil, tanah serap, (fuller earth), tanah diatur, tanah liat, tras, basal, transit,oleh yayasan untuk kegiatan sosial keagamaan. subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau kelompok yang mengambil dan mempergunakan mineral bukan logam dan batuan untuk keperluan sendiri atau kelompok. wajib pajak pajak badan mineral bukan logam dan batuan adalah badan usaha yang mengambil mineral bukan logam dan batuan untuk keperluan komersial. bagian keduatarif pajakterjadi sejak diterbitkannya skpdsepuluh persen) dihitung dari dasar pengenaan pajakterutang terjadi pada saat dipungutnya biaya parkirdan perikanan rakyat, pengambilan dan ataupengambilan dan pemanfaatan air tanah olehsebagai berikut jenis sumber air: lokasi sumber air: tujuan pengambilan dan atauatau keputusan bupati.dan atau pemanfaatan air tanah. bagian ketigaterutang adalah sejak dimanfaatkan diambilnya air tanah melalui penetapnbharga jual sarang burung walet. nilai harga jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan perkalian antara satuan harga pasar secara umum sarang burung walet dengan volume jumlahatau tempat lainnya. sarang burung walet yang akan dijual luar daerah baik melalui jalur udara, darat, sungai maupun laut wajib dilengkapi rekomendasi dari sold teknis dan asli tanda bukti lunas pembayaran pajak sarang burung walet yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. bagian ketiga masa pajak dan saat pajak terutang masa pajak sarang burung walet adalah jangka waktu yang terjadi pada saat setiap pengambilan atau untuk setiap panen. pajak sarang burung walet terutang terjadi sejak diterbitkannya skpdtempat lainnya yang memberikan manfaat. ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam keputus dan tarif pajak dasar pengenaan pbb p2 adalah nop. besarnya nop sebagaimana dimaksud pada dapat ditinjau kembaldan nilai jual pengganti. penghitungan nop sebagaimana dimaksud dan dilakukan melalui penilaian. besarnya nop sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam keputusan bupati. tarif pbb p2 untuk nop sampai dengan satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar (nol koma satu persen) per tahun. tarif pbb p2 untuk nop atas gian ketiga pendataan, penetapan dan pelimpahan wewenang pemungutan pbb p2berwenangtetapkan dalam peraturan bupati. berdasarkan pop sebagaimana dimaksud dalam bupati atau pejabat yang berwenang menerbitkan spot. bupati atau pejabat yang berwenangberwenangatau pejabat yang berwenang melakukan perubahan skpd dalam hal terjadi perubahan pajakalam peraturan bupati. bupati atau pejabat yang berwenang melakukan pendaftaran, pendataan, penilaian serta pemungutan pbb p2. tata cara pendaftaran, pendataan dan penilaian serta pemungutan sebagaimana dimaksud pada akan ditetapkan dalam peraturan bupati. bagian ketiga penilaian pbb p2 bupati atau pejabat yang berwenang melakukan penilaian terhadap objek pajak pbb p2. penilaian objek pbb p2 meliputi jenis, pendekatan dan cara penilaian serta pelaksanaan penilaian. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam peraturan bupati. bagian keempat masa pajak dan saat pbb p2yaitu pada tanggal januari. pajak yang terutang berdasarkan spot harus dilunasi oleh wajib pajak selambat lambatnya (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. pajak terutang untuk objek pajak baru berdasarkan spot harus dilunasi setelah jatuh tempo cetak massal, dan selambat lambatnya harus dilunasi tanggal desember tahun berkenaan. pembayaran pajak terutangpajak bpt dipungut pajak atas setiapmerupakan nop pajak bumi dan bangunan, besar npoptkp ditetapkan sebesar , ( enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak, dalam halederajat keatas atau satu derajat bawah dengan memberi hibah wasiat, termasuk suami istri, npoptkp ditetapkan sebesar rp. pt terutang yang dipungut berada wilayah kabupaten kotawaringin timur. bagian ketiga saat pajakbpt kepada bupati melalui bappeda paling lambat pada tanggal (sepuluh) bulan berikutnyaundangan undangan. bagian keempat penelitian ssd bpt penelitian ssd bptnghitungan bpt yang meliputi pop, nop, nop tidak kena pajak, tarif(satu)lima ketentuan pemungutan bptpeed sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati atau pejabat yang berwenang setelah dilakukan pelunasan pajak terutang.alamurat ketetapan bptbayar, surat ketetapan bptptpt kurang bayar. jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan bptatau pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat tagihan bptpt kurang bayar, surat ketetapan bpt kurang bayar tambahan, surat tagihan bptdapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan bpt kurang bayar, surat ketetapan bpt kurang bayar tambahan, surat tagihan bpt, atau surat ketetapan bpt lebih bayar yang tidak benar, mengurangkan atau membatalkan surat bpt,ptxiv wilayah pemungutan pajak yang terutang dipungut wilayah kabupaten kotawaringin timumelalui bappedabappedamilik usaha penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dengan benar dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh bappeda, formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kembali bappeda dengan melampirkan fotokopi ktp pemilik usaha penanggung jawab penerima kuasa fotokopi surat keterangan domisili tempat usaha fotokopi sup, jika ada fotokopi akte pendirian usaha surat keterangan usaha, jika ada surat kuasa dan foto copy ktp apabila pemilik usaha penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi ktp dari pemberi kuasa terhadap penerimaan berkas pendaftaran, bappedbappeda menerbitkan surat pengukuhan penunjukan sebagai pemilik penanggungjawab usaha wajib pungut pajak daerah, kartu ppd pedoman pemungutan pajak. penyerahan surat pengukuhan, kartu ppd dan pedoman pemungutan pajak kepada pemilik usaha penanggungjawab atau kuasanya sesuai tanda terima pendaftaran. bab xvi pemungutan dan penetapan pajakyang dibayar sendiri oleh wajib pajak, jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan bupati atau pejabat yang berwenang adalah: pajak reklame, pajak air tanahyang memenuhi ketentuan perpajakan ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang berwenangpada harus disampaikan kepada bupati atau pejabat yang berwenang selambat lambatnya (lima belas) hari sebelum berakhirnya masa pajak. bab xvii sanksi administratifengan dengan peraturan bupati atau keputusdan penagihan pajak pembayaran pajak sesuai waktu yang ditentukan dalam speed, tetapkan dalampt yang terutang berdasarkan kpk, skpkbt, stdtahapan dan prosedur ketentuan yang berlaku. bab xix atas permohonan wajib pajak, berdasarkan hasil kajian, hasil pemeriksaan, saran dan pertimbangan teknis dari pejabat bappeda. tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksudskpd, skpd, skpdkbt dannya skpd, skpd, skpdkbt, skpdklb dan skpdnya dengan melampirkan asli tanda bukti lunas pembayarannya. keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada diatas tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan atau diproseharus memberikanwajib pajakkepada pengadilan pajak dengan didukung data dan perhitunganimbalan bunga sebesar (dua persen) peralam peraturan bupati. bab xxiv pembukuan, pemanggilan dan pemeriksaan bagian kesatu pembukuan wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip pembukuan yang berlaku secara umum, sekurang kurangnya menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran uangalam peraturan bupati. bagian kedua pemanggilan dan pemeriksaan oleh pejabat petugas bappeda wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak setelah batas waktu yang telah ditentukan, dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh pejabat petugas bappeda. pemanggilan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk: mendapatkan atau menggali informasi tentang ketidakpatuhannya dalam membayar pajak. memberikan penjelasan tentang kewajiban yang harus dipenuhi, batas waktu pembayaran pajak yang telah terlampaui. meminta pernyataan tertulis tentang kepastian waktu pembayaran atau pemenuhan kewajiban, membuat berita acara pemeriksaan terhadap wajib pajak. pemanggilan dilakukan hingga (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu masing masing selama (tujuh) hari sejak diterimanya surat panggilan. wajib pajak yang tidak memenuhi panggilan hingga panggilan (tiga) dapat dilakukan pemanggilan secara paksa dengan bantuan aparat satpol atau aparat penegak hukum. pemeriksaan terhadap wajib pajak dapat dilakukan kantor dan atau tempat domisili wajib pajak atau kuasanya. pemeriksaan terhadap wajib pajak dapat diwakilkan kepada kuasanya dengan menunjukan surat kuasa dan ktp kepada pejabat petugas pemeriksa. bagian ketiga pemanggilan dan pemeriksaan oleh aparat lainnya bappeda dapat meminta bantuan pemanggilan dan pemeriksaan kepada anggota satpol maupun aparat institusi penegak hukum apabila wajib pajak tidak memenuhi panggilan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pemanggilan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada bertujuan agar wajib pajak segera memenuhi kewajibannya membayar pajak. tahapan pemanggilan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xxv penempelan tulisan dan penyegelan wajib pajak yang tidak membayar pajak sehingga menjadi tunggakan pajak dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam terhadap objek pajak dapat dilakukan penempelan tulisan pemberitahuan, peringatan hingga dilakukan penyegelan. penempelan tulisan pemberitahuan, peringatan dan penyegelan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim terpadu disaksikan perwakilan aparatur pemerintah kecamatan atau kelurahan desa atau ketua rt rw setempat serta dihadiri dan atau tidak oleh wajib pajak atau kuasanya. tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. tim terpadu terdiri dari bappeda, satpol pp, inspektorat, institusi penegak hukum, kru media cetak atau elektronik, dan lain lain sesuai kebutuhan. pelaksanaan tugas tim lapangan dapat diliput dan dipublikasikan oleh awak media cetak maupun elektronik. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam peraturan bupati. bab xdan terpenuhinya realisasi sesuai tahapan yang telah ditentualam peraturan bupati. bab xxvii ketentuan khusus setiap pejabat dan atau petugas bappeda wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya baik informasi dan keterangan maupun data lainnya dari wajib pajak yang perlu dirahasiakan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada berlaku juga terhadap aparat dan petugas lainnya yang tergabung dalam tim sebagaimana dimaksud dalampersidangan pengadilan, ataualat bukti berkenaan dengan wajib pajak kepada pihak yang membutuhkan. untuk kepentingan hakim dalam pemeriksaan pengadilan berkaitan dengan perkara tindakinformasi serta memperlihatkan alat bukti yang dimilikinya yang bersumber dari wajib pajak. permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada harus menyebutkan nama tersangka atasi penyidikan ppn tertentu dilingkungan pemerintah kabupaten kotawaringin timur. memeriksa buku buku, catatan catatan dan dokumen dokumen berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah. memanggil orang untuk didengarkidana. bab xxxcabut dan dinyatakan tidak berlaku. terhadap proses pendataan, pendaftaran, penilaian, penetapan, penagihan, penanganan keberatan yang masih berlangsung dan atau belum selesai, dapat diselesaikan selama tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini. bab xmor registeryes seed jika.kodim may nation aria yulianto, s.h penjelasan peraturan daerah kabupaten kotawaringin timur nomor tahun tentang pajak daerah umum pajak daerah adalah salah satu sumber penerimauntuk itu penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah dari waktu waktu harusraturan daerah ini mengatur mengenai pajak daerah kabupaten kotawaringin timurselanjutnya akan dijadikan pedoman dalam rangka meningkatkan dan memperluas potensi pajak daerah sebagaiuntuk mempermudah pihak pihak yang berkepentingan dan masyarakat dalam memahami dan mendapatkan informasi berkaitan dengan pajak daerah, maka dari beberapa buah peraturan daerah yaitu peraturan daerah tentang pajak daerah dan peraturan daerah tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dijadikan satu buah peraturan daerah yang mengatur hal hali. penjelasan demi cukup jelas. cukup jelas. cukupjelas. huruf barak dengan jumlah kamar (sepuluh) atau lebih, maksudnya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki barak dalam wilayah kabupaten kotawaringin timur bilamana masing masing barak memiliki kurang dari (sepuluh) kamar maka setelah digabung kamarnya berjumlah (sepuluh) kamar atau lebih, termasuk kedalam pajak hotel. huruf cukupjelas huruf yang dimaksud dengan fasilitas olah raga dan hiburan adalah fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus tamu hotel bukan untuk umum. huruf cukupjelas. huruf cukupjelas. huruf cukupjelas. huruf cukupjelas huruf cukupjelas cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. besaran pokok pajak hotel dihitung dengan cara mengalikan jumlah pendapatan dari sewa kamar hotel dengan tarif pajak hotel. contoh hasil pendapatan dari sewa kamar hotel mandala dalam (satu) bulan (tiga ratus juta rupiah). tarif pajak y0. pajak yang dibayar oleh hotel mandala untuk (satu) bulan (tiga puluh juta rupiah). cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran bilamana dijumlah keseluruhan nilai penjualannya ternyata kurang dari (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam sebulan. contohnya rm. sedulur dengan omzet penjualan per bulan sebesar (tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dalam sebulan, maka tidak dikenakan pajak. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. besaran pokok pajak restoran dihitung dengan cara mengalikan jumlah penjualan dengan tarif pajak restoran. contoh hasil penjualan makanan rm. ria indah dalam (satu) bulan (lima puluh juta rupiah). tarif pajak y0. pajak yang harus dibayar oleh rm. ria indah untuk (satu) bulan (lima juta rupiah)sejenisnya antara lain peragaan busana. huruf cukupjelas. huruf cukupjelas. huruf cukupjelas. huruf cukupjelas. huruf termasuk dalamnya balap sepeda, yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah permainan yang mengunakan peralatan elektronik. huruf cukupjelas. huruf cukupjelas. cukupjelas. 18: cukupjelas. cukupjelas. 19: cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. 20: besaran pokok pajak hiburan dihitung dengan cara mengalikan jumlah uang yang diterima oleh penyelenggara hiburan dengan tarif pajak hiburan. contoh hasil penerimaan uang karaoke wulan dalam (satu) bulan (seratus juta rupiah). tarif pajak yo. tarif pajak yo. tarif pajak yo. pajak yang harus dibayar oleh karaoke wulan untuk (satu) bulan (sepuluh juta rupiah). cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. huruf yang dimaksud reklame papan billboard videotron megaton context dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fibercontextumbul umbul, banner, spanduk dengan bahan kain dan sejenisnya,spanduk adalah reklame terbuat dari bahan kain, plastik, dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara digantung diikat ditempel pada suatu tempat pemasangan berupa tiang dinding dan bersifat permanen. huruf yang dimaksud reklame melekat (stiker)dalam bentuk tertentu berupa siaran melalui alat pengeras suara dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang penggunaannya pada kendaraan dan lain lain dilakukan secara keliling dan atau menetap pada tempat tertentu. huruf yang dimaksud reklame film slide adalah reklame dalam bentuk tertentu berupa pemutaran film slidehuruf yang dimaksud reklame peragaan adalah reklame dalam bentuk tertentu berupa penampilan, atraksi demo,cukupjelas. 24: cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. 25: cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. 26: cukupjelas. cukupjelas. 28: cukupjelas. cukupjelas. 29:mineral bukan logam dan batuan adalah perkalian antara nilai jual bahan mineral bukan logam dan batuan dengan volume dalam meter kubik kemudian dikalikan dengan tarif pajak y6. contoh pengambilan tanah urug sebanyak nilai jual tanah urug rp. , m3 tarif pajak pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak rp. rp. (tiga juta rupiah) 40: cukupjelas. cukupjelas. 41: cukupjelas. cukupjelas. 42: huruf cukupjelas. huruf cukupjelas. huruf cukupjelas. 43: cukupjelas. cukupjelas. 44: cukup45: cukupjelas. 46: contoh: penyelenggara tempat parkir setiap kendaraan roda dua sebesar rp. , , dalam bulan yang parkir sebanyak kendaraan roda dua, maka perhitungan pajaknya dalam waktu bulan adalah kendaraan roda dua rp. , (sepuluh juta rupiah). pajak yang harus dibayar (sepuluh juta rupiah). 47: cukupjelas. cukupjelas. 48: cukupjelas. cukupjelas. huruf cukupjelas. huruf cukupjelas. huruf cukupjelas. huruf cukupjelas. 49:ingkat kerusakan lingkungan yang diabaijelas. cukupjelas. besaran pokok pajak yang harus dibayar wajib pajak adalah perkalian antara nilai perolehan air tanah dengan tarif yang telah ditentukan yaitu y6. contoh nilai perolehan air tanah adalah rp. , (limaseratus rupiah per satu meter kubik) cukupjelas. pemakaian (satu) bulan dibayar bulan berikutnya. contoh pemakaian air bulan maret dibayar bulan aprsarang burung walet adalah perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet kemudian dikalikan dengan tarif pajak contoh volume sarang burung walet seberat nilai harga jual keseluruhan sarang burung walet 1kg sebesar rp. tarif pajak pajak yang harus dibayar rp. rp. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. 64:empat lainnya adalah tempat selain dari huruf as d.i, seperti contoh spbu. cukupjelas. huruf cukupperhitungdenganjelas. cukupjelas. contoh untuk nop sampai dengan rp1. (satu milyar),rp.71: cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupmaretjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. cukupjelas. huruf angka1) cukupjelas. angka cukupjelas. angka cukupemilik menurutlatperaturan perundang undangan yang berlaku d. yang dimaksud dengan nilai pasar adalah harga yang sesuai dengan harga secara umum masyarakat. huruf cukupjelas. contoh wajib pajak denny membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak (harga transaksi) rp. lima puluh juta rupiah). nilai jual objek pajak tidak kena pajak yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah sebesar rp. enamenam puluh juta rupiah) dan bukan rp. lima puluh juta rupiah). cukup jelas. cukup jelas. cukupjelas. cukupini dihadapan pejabat pembuat akta tanah notaringalihan hak semua peralihan hak pada bulan maret oleh pejabat yang bersangkutan, harus dilaporkan selambat lambatnya tanggal bulan april kepada bupati melalui badan pengelola pendapatan daerah kabupaten kotawaringin timur. cukupjelas. cukup jelas.huruf cukupjelas. huruf cukupjelas. huruf cukupjelas. huruf cukupjelas. huruf cukupjelas. yang dimaksud objek pajak tertentu adalah objek pajak yang berkaitan dengan ahli wari90:91: cukupjelas. cukup jelas. cukupjelas. cukup jelas. cukup jelas. 93: telitibupati atau pejabatkar. pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum wajib pajak mengajukan keberatan. ketentuan inibelum dilaporkan. ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalatau pejabat dalam jangka waktu paling lama (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterimabupati atau pejabatadaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum atas utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. huruf cukupjelas. huruf cukupjelasjelas. cukup jelas. cukup jelas. cukupjelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.cukup jelas. huruf cukupjelas. huruf cukup jelasotawaringin timur nomor |
tdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kotawaringin timur, menimbang:sehingga perlu mengatur dan mengakomodir pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat miskin diluar kepesertaan program jaminan kesehatan nasional dan program jaminan kesehatan dan perlusebut dikepala dinas adalah kepala dinas yang mengurusi urusan pemerintahan bidang keseh kepada penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang ditetapkan peraturan perundang undaduduk adalah masyarakat yang mempunyai identitas kependudukan kabupaten kotawaringin timur berupa ktp dan atau kartu keluarga serta bersedia dibiayai oleh pemerintah daerah dalam program jaminan kesehatan nasional dengan didaftarkan sebagai peserta bpjs kesehatan kelas iii. bab maksud dan tujuan peraturan daerahpembiayaan program jaminan kesehatan. tujuan dari peraturan daerah ini adalah untuk tersedianya dana iuran pembiayaan program jaminan kesehatan nasional bagi penduduk kabupaten kotawaringin timur yang dibiayai oleh apbd dan jumlahnya tercukupi, berhasil guna dan berdaya guna serta tersalurkan secara adil dan merata. bab iii pembiayaan jaminan kesehatan nasional pemerintah daerah berwenang mendaftarkan dan membiayai quran jaminan kesehatan nasional kepada bpjs kesehatan bagi penduduk kabupaten kotawaringin timur beserta keluarga sebagaimana tercantum dalam kartu keluarga. bab persyaratan penerima program penduduk yang dapat diusulkan, dan didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagai peserta jaminan kesehatan nasional pada bpjs kesehatan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut memiliki kartu keluarga dan atau kartu tanda penduduk elektronik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui pejabat yang berwenang, bukan pekerja penerima upah atau pekerja pada badan usaha yang memiliki sup situ dan atau berbadan hukum yang upahnya dibawah upah minimum kabupaten, dan belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional pada bpjs kesehatan atau telah terdaftar sebagai peserta mandiri sebagaimana maksud poinasionaldan pendistribusian kartu kepesertaan pendaftaran dan penetapan calon penerima bantuan pembiayaan iuran jaminan kesehatan nasional diusulkan oleh kepala dinas untuk ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. pejabat yang ditunjuk sebagaimana adalah perangkat daerah yang membidangi kesehatan dalam rangka kelancaran pelaksanaan mekanisme pendaftaran program jaminan kesehatan nasional perangkat daerah yang membidangi kependudukan menyediakan data penduduk berbasis nomor induk kependudukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai data kepesertaan jaminan kesehatan nasionaldan dapat dibantu oleh perangkat daerah terkait lainnya. mekanisme pendaftaran dan pendataan, serta distribusi kartu kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dalam peraturan bupatiyang bersangkutan pindah kependudukan luar wilayah daerah, dan atau adanya pergantian pembayar iuran peserta. penambahan data penduduk yang dibiayai pemerintah daerah dalam programtata cara perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan pembiayaan program jaminan kesehatan nasional bagi penduduk beserta keluarganya, diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani antara bupati dengan bpjs kesehatan. bab pertanggungjawaban pertanggungjawaban yang digunakan oleh kepala dinas dalam rangka pembiayaan program jaminan kesehatan nasionalsebagai bahan ketetapan keputusan bupati, hasil migrasi data yang dilakukan oleh bpjs kesehatan, cc. surat tagihan pembayaran dari bpjs kesehatan kepada kepala dinas atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan setiap bulan yang memuat daftar nama darbab vii pembiayaan seluruh pengeluaran dalam rangka pelaksanaan pembiayaan program jaminan kesehatan nasional bagi penduduk didanaidua) bulan sejak ditetapkannya peraturan daerah ini dengan berkoordinasi kepada dprd melalui badan pembentukan peraturan daerah. peraturan daerahlikinor lembaran daerah kabupaten kotawaringin timur tahun nomor noref peraturan kabupaten kotawaringin timur provinsi kalimantan tengah salinan sesuai dengan aslinya oral bagian hukum, ana uya kli3199286601 penjelasan atasumum dengan ditetapkannya peraturan perundang undangan yang memberikan kewajiban pelaksanaan kesejahteraan sosial, secara langsung mengikat terhadap pihak pihak yang berkewajiban melaksanakannya. terlepas dari hal tersebut, banyak faktor yang menjadi penghambat belum sepenuhnya terlaksana program jaminan sosial wilayah kabupaten kotawaringin timur diantaranya adalah kondisi sosial masyarakat, dimana banyak berbagai masyarakat beranggapan bahwa malas menggunakan pelayanan jaminan sosial yang dilakukan oleh pemerintah yang dilihat dari pelayanan yang diterima masyarakat oleh penyelenggara kesehatan karena dianggap ada perbedaan perlakuan antara pengguna jasa jaminan sosial dengan pengguna jasa pelayanan kesehatan melalui jalur umum atau non jaminan sosial. kendala lain adalah masalah kewilayahan dimana wilayah kotawaringin timur memiliki luasan wilayah yang masih susah untuk jangkau atau juga terbatasnya jumlah tempat pelayanan kesehatan. sehingga berangkat dari berbagai masalah ini kemudian pemerintahan kabupaten kotawaringin timur berupaya melindungi masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan melalui pembiayaan iuran bpjs bersumber dari apbd sebagai bentuk pemenuhan hak rakyat dalam bidang kesehatan terutama jaminan sosial kesehatawaringin timur, menimbang bahwa diperlukan pengelolaan barang milik daerah yang lebih optimal dengan semakin berkembangnya jumlah dan jenis barang milik pemerintah daerah kabupaten kotawaringin timurngelolaan barang milik daerah, diperlukan pengaturan tentang pengelolaan barang milik daerah, bahwa peraturan daerah kabupaten kotawaringin timuruntuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diemblain adalah pihak pihak selain pemerintahsebagaimana dimaksudperpanjang (satu) kali paling lama (lima) tahun,organisasi perangkat daerah terkaitmenjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna, l.tanah yang menjadi objek guna serah atau banguna.rencana tender diumumkan media massa nasional atau media daringatau media daringbupati sesuai denganb.selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari, dan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas yang dilakukan kepada pihak tertentu yang berpedoman pada peraturan menteri keuangan tentang tata cara penjualan barang milik negara yang bersifat khususpedoman yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri. pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu bupati wakil bupati atau mantan bupati mantan wakilbupati wakil bupati. kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada bupatibupati wakil bupatiwakil bupati, untuk tiap penjualan yang dilakukan. bupatiwakil bupatibupati mantanbupati mantan wakil bupatimantan bupati mantan wakil bupati yang bersangkutan. mantan bupatimantan bupati mantanharga jubupati wakil bupati mantan bupati mantan wakil bupatiwakil bupati mantan bupati mantan wakil bupatiupati wakil bupati mantan bupati mantan wakil bupatbupati wakil bupati mantan bupati mantan wakil bupati kelengkapan data, bsertaberdasarkan peraturan bupati sesuai dengan pedoman yangpengelolaan barang milik daerah yang digunakan oleh badan layanan umum daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri dalam negerbupati dapat dit b., desember bupati kotawaringin timur, ttd supina hadi diundangkan sampit pada tanggal, desember sekretaris daerah kabupaten kotawaringin timur, ttd halikilanbagian hukum, psa sii a m auto ngan retro. k3119286601cabutan peraturan menteri pertanian dan keputusan menteri pertanianrdapat peraturan menteri pertanian dan keputusan menteri pertanian sektor pertanian sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi lingkungan masyarakat, organisasi, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease doing business) indonesiasektor pertaniterkait dengan sektor pertanian. pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: keputusan menteri pertanian nomor pts um tentang tata cara permohonan surat izin pembuatan persediaan dan peredaran vaksin, sera, dan bahan bahan diagnostik biologis untuk hewan:tp. tentang penyerahan bibit tanaman, hasil tanaman sebagai barang kiriman dari luar negeri tempat pemasukan kepada petugas karantina untuk pemeriksaan kesehatan: keputusan menteri pertanian nomor pts tp. tentang tempat pemasukan bibit tanaman dan hasil tanaman dalam wilayah negara republik indonesia, keputusan menteri pertanian nomor pts tp. tentang pemasukan tanaman yang dipergunakan sebagai pembungkus dalam wilayah negara republik indonesitp. tentang penetapan jasa pengganggu tumbuhan berbahaya: keputusan menteri pertanian nomor pts tp. tentang pemasukan serangga hidup dalam dan pelepasannya dalam wilayah negara republik indonesia: keputusan menteri pertanian nomor pts kb. tentang kebijaksanaan pengembangan perkebunan besar swasta: keputusan menteri pertanian nomor pts tu. tentang tata cara penjualan ternak bukan sarana praktek pada unit pelaksana teknis lingkungan badan pendidikan, latihan dan penyuluhan pertanian: keputusan menteri pertanian nomor pts tn. tentang tata cara pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan peternakan sapi perah dengan pola perusahaan inti rakyat pir sapi perah), keputusan menteri pertanian nomor pts kb. tentang tata cara pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan pola perkebunan inti rakyat pir) trans: keputusan menteri pertanian nomor pts lb. tentang peraturan karantina hewan: keputusan menteri pertanian nomor pts tn. tentang biaya pengujian mutu obat hewanmenteri pertanian nomor pts hk. tentang ketentuan keamanan produk bioteknologi pertanian hasil rekayasa genetik: keputusan menteri pertanian nomor pts ot. tentang pedoman kemitraan usaha pertanian: keputusan menteri pertanian nomor pts ot. tentang organisasi dan tata kerja proyek desentralisasi penyuluhan pertanian dan kehutanan: keputusan menteri pertanian nomor pts ot. tentang pedoman manajemen program dan proyek pembangunan pertanian, keputusan menteri pertanian nomor pts ku. tentang biaya pengelolaan hak perlindungan varietas tanaman: peraturan menteri pertanian nomor permintaan ku.s10 tentang pedomanpauk) anggaran pendapatan dan belanja negara:sr. tentang pedoman produksi benih kedelai, peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot. tentang pedoman umum penyaluran bantuan langsung masyarakat untuk keringanan investasi pertanian blm kip): peraturan menteri pertanian nomor permintaan tentang pedoman penanggulangan dampak bencana bidang pertanian::tani melalui teknologi dan informasi pertanian: peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot. indikator pelayanan publik bidang pertanian: peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot. tentang pembentukan unit pengendalirdesaan dan pembangunan pertanian sulawesi tengah rural empowerment and agricultural development read programme central sulawesi): peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot140 struktur organisasi unit pengendalian penyakit avian influenza upp all) provinsi: peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot. tentang syarat dan tata cara verifikasi tenaga ahli pertanian pada perusahaan agribisnis pola kontrak inventaris kolektif: peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot. tentang syarat dan tata cara verifikasi sarana dan atau fasilitas serta studi kelayakan usaha perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif: peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot. tentang harga referensi benih sejenis tanaman dan bibit ternak lingkup badan penelitian dan pengembangan pertanipusat: peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot. tentang tata kerja wakil menteri pertanian, peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot. tentang blue print peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian dengan pemberian insentif bagi tumbuhnya industri perdesaan, peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot. tentang pedoman penggerak membangun desa, peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot. tentang jenis dan tarif atas pemakaian fasilitas bangunan lingkup badan karantina pertanidana siap pakai penanganan ternak korban bencana erupsi merapi, peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot. tentang penyelenggaraan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao: peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot. tentang pedoman penanggulangan padi pus: dan peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot.: peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot. unit layanan pengadaan barang jasa kementerian pertanian: peraturan menteri pertanian nomor: dindonesia, mepimpinan unit kerja eselon lingkungan kementerian pertanian: |
moo berita negara republik indonesia pencabutan. peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor tahun tentang tata carapenyelenggaraan pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada sektor pertanian, telah ditetapkan, bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan perubahan kebijakan terhadap jenis, peruntukan dan penetapan alokasinyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada dari kios pengecer kepada petani menggunakan kartu tani. penggunaan kartu tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui mesin electronic data capture dan atau aplikasi digital. dalam hal kartu tani belum tersedia, penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani sebagaimana dimaksud padaan ditetapkan oleh direktur jenderal.sanakan oleh tim verifikasi dan validasi. tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada berada pusat dan kecamatan. tim verifikasi dan validasi pusat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran kpa). tim verifikasi dan validasi kecamatan sebagaimana dimaksud padangawasan penyaluran pupuk bersubsidijenis pupuk bersubsidi sp za, organik, dan organik cair dapat disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut: kios pengecer membuat stok name terakhir pada tanggal peraturan menteri ini diundangkan, stok name sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan verifikasi dan validasi oleh kementerian perdagangan, dan terhadap sisa stok name sebagaimana dimaksud pada huruf kios pengecer dapat menyalurkan kepada petani sampai dengan paling lambat septembersistem manajemen penyuluhan pertanian yang selanjutnya disebut simultan adalah sistem informasi penyuluhan pertanian yang menyajikan database kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, dan kelembagaan pelaku utama. data spasial lahan petani adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, ukuran, dan atau karakteristik lahan pertanian yang berada pada atau atas permukaan bumisarana akses layanan perbankan yang berbentuk fisik atau elektronik digital yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidatau luar negeri. pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: urea,dalam hal: anggaran subsidi pupuk masih tersedia setelah dialokasikan terhadap jenis pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada dan dibutuhkan jenis pupuk lain untuk peningkatan kebutuhan produksi, penyediaan pupuk bersubsidi dapat dialokasikan terhadap jenis pupuk lainny: tanaman pangan, hortikultura, dan atau perkebunan, dengan lahan paling luas (dua) hektare setiap musim tanam. usaha tani subsektor tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: padi, jagung, dan kedelai. usaha tani subsektor hortikultura sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: cabai, bawang merah, dan bawang putih. usaha tani subsektor perkebunan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: tebu rakyat, kakao, dan kopi. petani sebagaimana dimaksud pada harus tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam simultan. bagian kedua penetapan alokasi penetapan alokasi pupuk bersubsidi terdiri atas: alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat, alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi, dan cc. alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten kota. penetapan alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan setelah pagu definitif anggaran subsidi pupuk ditetapkan. alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusatpenetapan alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat mempertimbangkan: luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan lp2b, dan atau penyerapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya.sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan setelah alokasi pupuk bersubsidi tingkat pusat ditetapkan. alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsialokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsipenyerapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya, dan atau cc. rincian alokasi pupuk bersubsidi provinsioktober pada tahun sebelumnya. penetapan alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan setelah alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi ditetapkan. alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan: data spasial lahan petani, usulan alokasi pupuk dari kecamatan melalui elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e dkk), dan cc. alokasi pupuk bersubsidi kabupaten kotahurufecamatan, jenis pupuk bersubsidi, jumlah, calon petani dan calon lokasi sertanovember pada tahun sebelumnya. ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam dan rincian alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh direktur jenderal. bab relokasi pupuk bersubsidi alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalamyang menyelenggarakan urusan pemerintahan |
las kementan. pembibitan. sapi peraherah55 permintaan ot. ,telah ditetapkan pedoman pembibitan sapi perah yang baik good breeding practice)peraturan pemerintah nomor tahun 19771992( lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor539 peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengendaliandan penanggulangan penyakit hewan lembar negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor5543)ilihan bibit bibitsapiperah yang digunakanuntukusahapembibitanharusmemenuhipersyaratanmutusesuaideng anketentuanperaturanperundang undangan. pemberian pakan dalam pemberian pakan harusriode kolostrum (sejak lahir hari) diberikan kolostrum selama hari sejak lahir, sebagai berikut: maksimum jam setelah lahir diberikan kolostrum sebanyak (dua) liter, selanjutnya dalam jangka waktu jam setelah pemberian pertama diberikan sebanyak (dua) liter,dan pada hari kedua sampai hari ketujuh diberikan kolostrum kali sehari sebanyak minimum (empat) liter. apabila jumlah kolostrum induknya kurang dari (empat) liter dan atau mutu kolostrum kurang dari yang dipersyaratkan dalam kolostrometer, dapat menggunakan kolostrum dari induk lainnya dalam bentuk segar atau kolosttum beku yang sudah dicairkan. pencairan kolostrum dilakukan dengan cara merendam dalam air dengan suhu hingga kolostrum mencair sampai suhu 'c. periode pelet prasapih (umur hari 3bulan) diberikan susu atau susu pengganti sebanyak liter hari dengan pengaturan berkurang secara bertahap sampai dengan tidak diberikan susu pada umur bulan: pada umur satu bulan mulai diberikan serat berkualitas secukupnya, seperti rumput star grass ataurumput lapangan, diberikan pakan padat dalam bentuk calf starter (konsentrat pelet) berkualitas dengan kandungan protein kasar pk) dan total digest nutrien tdn) dengan jumlah pemberian mulai gram dan meningkat sampai mampu mengonsumsi kg ekor hari, dan diberikan air minum tidak terbatas (adlibitum). periode pelet lepas sapi (umur diatas bulan bulan) diberikan pakan konsentrat berkualitas dan tdn 75y9 sebanyak kg ekor hari dan meningkat sampai mampu mengonsumsi kg ekor hari pada umur bulan, diberikan hijauan pakan berkualitas sebanyak kg ekor hari, dan ditingkatkan secara bertahap sampai mampu mengonsumsi kg ekor hari pada umur bulan (atau 10y6 dari berat badan),dan diberikan air minum tidak terbatas (adlibitum). periode dara siap kawin (umur bulan bulan) diberikan hijauan pakan sebanyak kg ekor hari, diberikan konsentrat berkualitas minimum 15y6 dan tdn 75y6 dengan jumlah kg ekor hari. pemberian konsentrat dibawah yo, diberikan penambahan sumber pakan lain sebagai protein seperti ampas tahu, dan bungkil kedelai:dan diberikan air minum tidak terbatas (adlibitum). periode dara bunting (setelah umur bulan sampai dengan beranak pertama bulan) diberikan hijauan pakan minimum dari berat badan dan konsentrat berkualitas 16y6 dan tdn 75y9 sebanyak kg hari,dan diberikan air minum tidak terbatas (adlibitum). periode laktasi (setelah beranak sampai dengan kering kandang) diberikan hijauan pakan minimum dari berat badan sebelum sapi diberi konsentrat untuk menghindari asidosis: diberikan konsentrat sesuai periode laktasi (produksi susu) dengan dan tdn 75y6 sebanyak dari berat badan, dan pemberian air minum tidak terbatas (adlibitum). periode bunting kering kering kandang (setelah tidak diperah sampai beranak) diberikan hijauan pakan berkualitas dalam jumlah adlibitum, diberikan konsentrat minimum 14y6 dan tdn sebanyak kg ekor hari sampai dengan minggu sebelum beranak dan mulai ditingkatkan secara bertahap sampai mampu mengonsumsi konsentrat sesuai estimasi produksi sapi laktasi awal: dan diberikan air minum tidak terbatas (adlibitum). pemeliharaan dalam pembibitan sapi perah diperlukan cara pemeliharaan yang dilakukan sejak indukan sampai siap beranak, meliputi pemeliharaan pelet betina, pelet lepas sapi, sapi dara, calon induk, induk bunting, sapi laktasi, sapi bunting kering, pelet calon pejantan, calon pejantan, dan pejantan muda. pemeliharaan pelet betina sesaat setelah lahir, lendir dibersihkan dari mulut, lubang hidung dan bagian tubuh lainnya, tali pusar dipotong dari pangkal dengan gunting steril dan diberi yodium tinctures, dilakukan pencatatan identitas (nama sapi, nomor telinga, tanggal lahir, jenis kelamin, identitas tetuanya, tipe, status kelahiran, dan berat badan), dilakukan penimbangan bobot badan pada saat lahir, dipisahkan dari induknya paling lambat jam setelah lahir dan dimasukkan dalam kandang individu yang sudah dibersihkan dan disinfeksi, exercise mulaidilakukan pada pelet umur minggu dan dilakukan tiga kali seminggu selama satu jam, dan selanjutnya tiga jam setiap hari, pemotongan tanduk (dehorning) dilakukan sebelum berumur satu bulan dan dilakukan vaksinasi sesuai kebutuhan: apabila terdapat puting tambahan dilakukan pemotongan puting dapat bersamaan pada saat pemotongan tanduk, dan dilakukan pengukuran pertumbuhan, meliputi tinggi pundak, lingkar dada yang dilakukan sebulan sekali. pemeliharaan pelet lepas sapi (umur bulan) dipelihara secara lepas atau tidak diikat dan ditempatkan dalam satu kelompok umur yang sama, bebas bergerak untuk exercise dan terkena sinar matahari cukup serta diberikan tempat berteduh, dilakukan penimbangan bobot sapi, diberikan obat obatan dan vitamin: dan kandang kelompok yang seumur dilengkapi tempat pakan dan minum sesuai dengan kapasitas. pemeliharaan sapi dara (umur bulan) ditempatkan berdasarkan umur, jenis kelamin dan berat badan, dimandikan minimal satu kali sehari terutama pada pagi hari: tempat pakan dan bak air dibersihkan, lantai kandang dibersihkan secara rutin, pemotongan kuku dilakukan apabila diperlukan, exercise dilakukan seminggu sekali pada pagi hari selama dua jam: dilakukan penimbangan sebulan sekali, dan dilakukan pengukuran pertumbuhan, meliputi tinggi pundak, lingkar dada bersamaan dengan penimbangan bobot badan, bobot badan yang dicapai kg. pemeliharaan calon induk (umur bulan) pola pemeliharaan, pemberian pakan, dan perawatan calon induk relatif sama dengan pemeliharaan sapi dara, calon induk dikawinkan minimal sesudah mengalami dua kali birahi dan atau berumur sekitar bulan dengan berat badan minimal kg, pengembangbiakan dilakukan dengan metode inseminasi buatan ib) atau transfer embrio te), dan apabila teknik tersebut mengalami kegagalan dapat dilakukan sistem perkawinan alam dengan rasio jantan dibanding betina ekor,dan pelaksanaan perkawinan dilakukan pengaturan penggunaan semen beku atau pejantan untuk menghindari terjadi kawin sedarah (breeding). pemeliharaan induk buntinglumur bulan sampai melahirkan umur 24bulan) dikelompokkan berdasarkan umur kepentingan, pada kepentingan bulan dipisahkan kandang beranak yang bersih, kering, dan terang, dan nilai kondisi tubuh nkt) pada akhir kepentingan mencapai atau berat badan kg. pemeliharaan sapi laktasi dikelompokkan berdasarkan kemampuan produksi susu: pola pemeliharaan dan perawatan sapi laktasi relatif sama dengan pemeliharaan sapi induk, dan nkt perlu diperhatikan, agar tidak kurang dari dan menjelang sapi kering nkt harus mencapai pemeliharaan sapi bunting kering pola pemeliharaan dan perawatan sapi bunting kering relatif sama dengan pemeliharaan sapi induk, memperhatikan kemampuan sapi dalam mengonsumsi pakan, nkt tidak kurang dari dan diupayakan terus meningkat sampai menjelang melahirkan dengan nkt mencapai dan memindahkan sapi kandang beranak pada minggu sebelum melahirkan. pemeliharaan pelet calon pejantan(lahir bulan). pemeliharaan dan manajemen pakan pada pelet calon pejantan sama dengan pelet calon induk,dan untuk mencapai pertumbuhan yang ideal sebagai calon pejantan, dari umur lepas sapi sampai dengan umur bulan mencapai pertambahan bobot badan harian adg) kg ekor hari. pemeliharaan calon pejantan (umur bulan) pemeliharaan calon pejantan relatif sama dengan pemeliharaan betina calon induk: dan calon pejantan dipisahkan dengan kelompok sapi betina. pemeliharaan pejantan muda (umur bulan) perawatan relatif sama denganperawatansapicalonpejantan, pejantan digunakan sebagai peace mulai umur bulan, sapi mendapatexercise yang cukup dan dikelompokkan ekor) dalamkandang yang sama berdasarkankatagoriumur, ukuran dan bobotbadan: pakansapipejantan muda mulaidariperiodelepassapihsampaiumur tahundapatmempengaruhitingkatkesuburan: diberikan konsentrat dengan jumlah dan mutu sesuai kebutuhan, dengan pemberian bobot badan: diberikan hijauan pakan dengan jumlah dan mutu sesuai kebutuhan, dengan pemberian bobot badan. pembibitan metode dalam pembibitan sapi perah dilakukan melalui pemuliaan, yaitu pemurnian rumpun dan atau grading menuju pure breed. dalam pembibitan sapi perah dilakukan cara perkawinan, pencatatan, seleksibibit, ternakpengganti, dan afkir. perkawinan dalam upaya memperolehbibit sesuai standar, perkawinan sapi perah dilakukan dengan perkawinan inseminasi buatan ib) dan kawin alam. perkawinan dengan teknik dilakukan dengan menggunakan semen beku sesuai dengan sni, sedangkan kawin alam dilakukan dengan menggunakan pejantan unggul, masih produktif dan satu rumpun. pencatatan recording) pencatatan harus dilakukan pada setiap individu ternak secara teratur dan terus menerus serta dimasukkan dalam buku induk registrasi. pencatatan meliputi: nomor telinga dan nomor registrasi ternak untuk identifikasi: rumpun, identitas ternak, dan sketsa (foto individu ternak), silsilah, identitas, dan produktivitas tetua, perkawinan (tanggal, kode semen, pemeriksaan kepentingan (pkb), dan tanggal bunting), kelahiran (tanggal, berat badan, jenis kelamin, tipe kelahiran, kemudahan beranak (calling ease)): pengalihan (tanggal, dan bobot badan): pengukuran (performa, pertumbuhan, dan produksisusu), pakan (jenis dan konsumsi): ii. vaksinasidan pengobatan (tanggal, dan perlakuan treatment), dan mutasi (pemasukan dan pengeluaran). seleksi bibit seleksi bibit sapi perah dilakukan sebagai berikut: seleksi pada setiap generasi untuk menentukan ternak yang dipilih minimal memiliki prosentase darah sama dengan ternak awal dan memenuhi standar sebagai tetua untuk generasi berikutnya, seleksi sapi perah betina dilakukan berdasarkan prosentase darah minimal o, dan pertumbuhan (bobot lahir, bobot sapi, dan bobot setahun), data reproduksi, dan data produksi susu:dan seleksi sapi perah jantan dilakukan berdasarkan prosentase darah minimal ,75y6, uji performa (bobot lahir, bobot sapi, dan bobot setahun), uji libido, kualitas semen dan spermatozoa, dan uji zuriatsertapelaksanaan seleksi dilakukan dengan metode independent calling level artinya calon pejantan yang tidak dapat melampaui salah satu kriteria atas disingkirkan sebagai calon pejantan. ternak pengganti replacement stock) bibit sapi perah untuk pengganti induk peremajaan diprogram secara teratur setiap tahun. afkir calling) ternak dinyatakan afkir apabila tidak memenuhi persyaratan sebagai bibit. ternak yang tidak memenuhi persyaratan bibit, antara lain induk sudahternak afkir harus dikeluarkan untuk dijadikan ternak potong. fe. manajemen reproduksi dalam manajemenreproduksipadapembibitansapiperahperlu menerapkan (lima) faktoryaitu: deteksi birahi deteksi atau pengamatanbirahi pada dilakukan untuk menghindari kegagalan perkawinan. birahi yaitu periode atau waktu ternak betina siap dikawinkan, dengan menunjukkan gejala antara lain saling menaiki, penurunan nafsu makan, keluar lendir jernih transparan, dan perubahan alat kelamin bagian luar. peternak harus segera melaporkan kepada petugas setelah melihat gejala birahi. pelaksanaan dalampelaksanaan harus memperhatikan kualitas semen, teknik dan waktu optimum ib. nutrisi nutrisi, merupakanfaktor yang sangateratkaitannyadenganmetabolismetubuh, kesehatan, dankinerjareproduksi. padasapiperahnutrisimemilikipengaruhpentingterhadappenampilanreprod uksi. ketidakcukupanasupanenergi dapatmenurunkanaktivitasreproduksi yang ditandai dengan tidak munculnya gejala birahi (estrus). kontrol kondisi lingkungan kondisilingkunganperlu diperhatikan untuk kediaman ternak antara lain temperatur, kelembaban, dan kebersihan kandang. pertumbuhan sapi dara pengganti replacement stock) pertumbuhan sapi dara pengganti dipengaruhi antara lain kapasitas kandang (daya tampung ternak), pengelolaan pakan, dankesehatan. bab kesehatan hewan untuk memperoleh hasil yang baik dalam pembibitan sapi perah harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan yang meliputi: situasi penyakit hewan pembibitan sapi perahan::masyarakatveteriner, setiap pembibitan sapi perah: melakukan disinfeksi kandang dan peralatan dengan menyemprotkan desinfektan:pembibitan sapi perah harus memperhatikan aspekpelestarian fungsi lingkungan hidup. upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup memerlukan perhatian khusus:pembibitan sapi perahmemahami risiko pekerjaan, sertamemilikikepedulian untuk melakukan pencatatan (recording) danpemeliharaan sapi perah: dan mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuaidenganketentuan64erah yang baik. pedoman pembibitan sapi peraheraheraerah yang baik, dan bagi pemerintah,pemerintah daerahmbinaan usahapembibitan sapi perahpembibitan sapi peraherancang dihasilkan perlu dilakukan pengawasan melaluipengawasanlangsungdanpengawasantidakketentuanpasang membidangi fungsipeternakandankesehatanhewansetempat. bab viii penutup pedoman pembibitansapiperah yang bikbuwonoerah yang baik(pedoman pembibitan sapi perah yang baik bab pendahuluan latar belakang dalam rangka penyediaan bibit sapi perah berkualitas dibutuhkan ketersediaanbibit sapi perah yang berkelanjutan dan berkesinambungan. bibit merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam upaya pengembangan sapi perah. kemampuan penyediaan atau produksi bibit sapi perah dalam negeri masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. untuk itu diperludan perusahaan peternakan dalam upaya meningkatkan populasi dan produktivitas sapi perah dalam penyediaan dan pemenuhan susu secara nasional. saat ini sebagian peternak sapi perah masih berupa peternakan skala kecil yang tergabung dalam koperasi, sehingga populasinya tidak terstruktur, dan belum menggunakan sistem budi daya yang terarah. untuk ituberkewajiban membina dan mengawasi usaha pembibitan sapi perah melalui proses manajemen dan pemuliabiakan ternak secara terarah, berkesinambungan, agar mampu memproduksi bibit sapi perah yang memenuhi standar. untuk mewujudkan ketersediaan bibit sapi perah yang memenuhi snidan kesehatan masyarakat veteriner serta terpenuhinya sumber daya manusia yang mampu melakukan pembibitan sapi perah yang baik. atas dasar hal tersebut perlu disusun pedoman pembibitan sapi perahsapi perah yang baik, dan bagi pemerintah,sesuai dengan kewenangannya, dengan tujuan agar diperoleh bibit sapi perahsertadisebut benihadalahbahanreproduksiternak yang berupamani, bertelur, telurtertunas, danembrio. ternak adalaheraherahtersebutokasi dan lahan lokasi dan lahan usaha pembibitan sapi perah: mempunyai potensi sebagai sumber bibit sapi perah: upaya pengelolaan lingkungan hidupkcukup air bersihsesuaidenganbakumutudansumberenergi yang cukupsesuaikebutuhandanperuntukannya, sepertilistriksebagaialatpenerangan. sarana sarana untuk usaha pembibitan sapi perahpadapeternak, kelompok, atau koperasi: kandangpedet untuk minum susu, pelet lepas sapi, dara muda, induk melahirkan, dan induk laktasi serta kandang isolasi, gudangatautempatpenyimpananpakandanobathewan, dan tempatpenampungandan ataupengolahanlimbah. padaperusahaan, pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten kota: kandang pelet untuk minum susu, pelet lepas sapi, dara muda, induk melahirkan, induk laktasi, isolasi, dan kering kandang: gudangatautempatpenyimpananpakandanobathewan, tempat penampungan dan pengolahan limbah, penanganan kesehatan klinik kandang jepit: tempat pengolahan susu dan laboratorium susu, tempat pemerahan otomatis (miskin parlor): tempat penyimpanan susu, instalasi air bersih, tempat keeping spray, perkantoran terletak dalam satu lokasi dengan tempat usaha pembibitan, dan j)) insecurity. konstruksi kandang konstruksi harus kuat: drainase dan saluranpembuanganlimbahbaik, tempatkering dan tidaktergenang air, lantaidengankemiringan derajat, tidaklicin, tidakkasar, mudahkering dan tahaninjakan serta menggunakan alas (karpet matras): dan luaskandangsesuaiperuntukannya. alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dalam usaha pembibitan sapi perah: timbangan, pengukuran, dan pencatatan, alat penerangan: mesin pencacah rumput (chopper), identitas ternak antara lain kalung, microchip, dan ear tag, transportasi, california masinis test cmt), dipping cup, milk can untuk penampung susu, gelas ukur, cooling unit, mesin pasteurisasi, pendingin, pengepakan, alat uji susu (colostrometer), mesin pemerahan susu:dan saringan. padaperusahaan, pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota, selain harus memiliki alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sebagaimanadimaksuddalam huruf juga harus memiliki: laboratorium, tempatpenyimpanandan penanganan susu, alatdistribusipakan: alatpengolahanlimbah: alat pemotong tundukkan kuku,dan peralatankesehatan hewan. bibit bibit yang digunakan untuk pembibitan sapi perah harus memenuhi persyaratan mutu sesuai denganketentuan peraturan perundang undangan. pakan dalam usaha pembibitan sapi perah harus dispakan konsentrat yangerahketentuan peraturan perundang undangan bidang obat hewan. bab iii cara pembibitan untuk mencapai tujuan pembibitan, diperlukan cara pembibitan, yaitu mulai dari pemilihan bibit, pemberian pakan, pemeliharaan, pembibitan, dan manajemen reproduksi. dalam usaha pembibitan sapi perah diperlukan bibit yang baik. untuk memperoleh bibit yang baik harus dilakukan |
doman pembibitanotongotong yang baik. (a) bersihkan lendir dari mulut, lubang hidung dan bagian lainnya, agar pelet dapat bernafas dengan baik, (b)tali pusar dipotong dari pangkal talinya dan diberi antiseptik, (c) dilakukan pemantauan kondisi pelet apabila lebih kurang tiga puluh menit sesudah lahir pelet belum dapat berjalan dan menyusu, maka harus dibantu, (d) apabila induk tidak dapat menyusui maka pelet diberi susu dari induk yang lain atau susu pengganti, (e) pelet diberi air susu (kolostrum) dalam minggu pertama, (?) tempat pelet berbaring harus diberi alas yang bersih dan hangat, (g) dilakukan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi pundak (lumba), lingkar dada, panjang badan, setelah pelet mampu berdiri sendiri (dalam waktu jam setelah lahir) dan pemberian identitas, (h) pelet dibiarkan bersama induk sampai pelet disapih kira kira sampai umur hari. pemeliharaan dan perawatan sapi dara dan muda (l) setelah sapi disapih umur hari, dapat dilakukan pengalihan (ring nose) agar sapi mudah dikendalikan dalam penanganan, ditempatkan dalam kandang berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan rumpun, pemberian pakan sesuai dengan standar. pemeliharaan dan perawatan calon induk ditempatkan dalam kandang tersendiri berdasarkan kelompok umur dan rumpun, pemberian pakan sesuai dengan standar, dikawinkan pada birahi dua dengan umur dan berat badan yang memenuhi syarat untuk dikawinkan sesuai rumusnya, perkawinan dianjurkan dengan cara inseminasi buatan ib) atau dapat pula dilakukan kawin alam, serta pencatatan kode semen dan pejantan yang digunakan harus dilakukan, apabila perkawinan dua kali gagal, dianjurkan kawin alam. pemeliharaan dan perawatan induk bunting sapi yang sedang bunting harus dipisahkan dari sapi lainnya, untuk memudahkan pemeliharaan dan perawatan, induk bunting dikelompokkan dalam tiga fase yakni: (a) bunting muda bulan) diberikan pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi, (b) bunting tua bulan) kuantitas dan kualitas pakan sesuai kebutuhan dan penambahan energi dalam pakan, (c) menjelang beranak bulan) kuantitas dan kualitas pakan sesuai kebutuhan campuran dari konsentrat dengan dedak padi jagung kulit kopi dan hijauan segar atau jerami padi kering), induk dimasukkan dalam kandang melahirkan yang kering dan terang serta exercise harus dilakukan. pemeliharaan dan perawatan induk melahirkan apabila terlihat gejala akan melahirkan, dilakukan pengawasan secara intensif, jika mengalami kesulitan beranak, segera minta pertolongan pada petugas medis, hijauan pakan dan konsentrat diberikan lebih dari kebutuhan pokok, agar dapat mempercepat proses perbaikan kesehatan. pemeliharaan calon pejantan dan pejantan ditempatkan pada kandang khusus secara tersendiri agar kondisinya terjaga, agar dapat menghasilkan sperma dengan kualitas baik, pejantan diberi pakan khususkandang apabila menunjukkan kelemahan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, penggunaan pejantan dalam perkawinan perlu diatur agar tidak mengawini anaknyakawin alam atau inseminasi buatan ib). pada kawin alam rasio jantan betina diusahakan ekor, perkawinan dengan memakai semen beku sesuai sni, dalam pelaksanaan kawin alam atau harus dilakukan pengaturan penggunaan pejantan atau semen untuk menghindari terjadi perkawinan sedarah (breeding). pencatatan recording) dalam melakukan pembibitan sapi potong harus dilakukan pencatatan, meliputi: rumpun, identitas, silsilah, perkawinan (tanggal, pejantan kode semen, ib kawin alam, induk), induk melahirkan (tanggal, tunggal kembar, normal distopia), pelet lahir (tanggal, tunggal kembar, bobot lahir, jenis kelamin, induk, pejantan kode semen, tinggi gamba, panjang badan), pengalihan (tanggal, bobot sapi, tinggi gamba, panjang badan), vaksinasi, pengobatan (tanggal, perlakuan treatment), mutasi (pemasukan dan pengeluaran). kartu recording induk sesuai format kartu recording pejantan sesuai format kartu recording anak sesuai format serta data reproduksi dan produksi sapi induk sesuai format seleksi bibit seleksi bibit sapi potong dilakukan berdasarkan performa anak dan individu calon bibit sapi potong, dengan mempergunakan kriteria seleksi sebagai berikut: sapi induk sapi induk harus dapat menghasilkan anak secara teratur, dapat melahirkan anak tidak cacat dan mempunyai rasio bobot sapi umur hari (meaning weight ratio) atas rata rata dari kelompoknya. calon pejantanbobot badan umur hari atas rata rata, pertambahan bobot badan umur tahun atas rata rata, libido dan kualitas sperma baik, penampilan fenotipe sesuai dengan rumusnya. calon induk (a)(b) bobot badan umur hari atas rata rata, (c) penampilan fenotipe sesuai dengan rumusnya. ternak pengganti replacement stock) ternak pengganti diprogram secara teratur setiap tahun. afkir calling) pengeluaran ternak yang sudah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bibit (afkir calling), dengan ketentuan sebagai berikut: sapi induk yang tidak produktif harus segera dikeluarkan, keturunan jantan yang tidak terpilih sebagai calon bibit (tidak lolos seleksi) dikeluarkan, dapat dikastrasi dan dijadikan sapi potong, anak betina yang pada saat sapi atau pada umur muda menunjukkan tidak memenuhi persyaratan bibit harus dijadikan sapi potong. bab kesehatan hewan untuk memperoleh hasil yang baik dalam pembibitan sapi potong harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan yang meliputi: situasi penyakit hewan pembibitan sapi potong hal hewan, setiap pembibitan sapi potong sapi potong harus memperhatikan aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, pembibitan sapi potongampu melakukan pencatatan (recording) dan pemeliharaan sapi potongsapi potong dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. pembinaan antara lain dilakukan untuk penerapan pembibitanotong yang dihasilkan perlu dilakukan pengawasan mutu bibit, yaitu:, pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala olehlan mii aan : kemiringan lantai s 1lo06 mei kemiringan lantai m ii wwe kemiringan lantai s 1l005 meki ik. kemiringan lantai format contoh kartu recording induk gambar ternak (sisi kiri) gambar ternak (sisi kanan) bapak induk tanggal beranak litter size format kartu recording pejantan gambar ternak (sisi kiri) gambar ternak (sisi kanan) bapak induk data perkawinan tanggal kawin betina tanggal kawin betina induk) induk) format kartu recording anak nama pemilik nnananaan anna nana ana ana anna naa aan anna nan aan nana nana anna alamat nnananaan anna nana ana ana anna naa aan anna nan aan nana nana anna telinga sapi nnaanaanannannanaa nana ana aan jenis kelamin nnananaan anna nana ana ana anna naa aan anna nan aan nana nana anna registrasi nnnnanaan nan nan nana anna aan aan tanggal lahir nnaanaanannannanaa nana ana aan nama induk nnananaan anna nana ana ana anna naa aan anna nan aan nana nana anna nama bapak nnananaan anna nana ana ana anna naa aan anna nan aan nana nana anna produktivitas waktu ukur lingkar panjang tinggi berat bcs dada badan pundak badan kamis pool bulan tahun umur tahun format data reproduksi dan produksi sapi induk uraian ket pejantan yang atau kode semen tangalperkawinan ill ili io frekuensi perkawinan s d bunting tangal melahirkan ill intelek kelahiramanak: ifl iteleoo tunggal jmeaowemesal ieuuwsemesal uii jantan( jt) betina( beratlahir( lte keadaan anak #lasauaramkan lahirmati lilit abortus iilileililet lahirsehat lahirlah |itltfitn ino lahir cacat ')oo o e| flltfitnino berat badan pada belasmaamean tinggigumbatem ill milik lingkardada (cm tinggipinggul tem) itt petugas pencatat pedoman pembibitanotongsapi potong yang baikmasyarakat peternak dan stakeholders terkait. pemerint. masyarakat peternak sebagai salah satu pelaku usaha pembibitan berperan sangat besar dalam penyediaan bibit nasional karena lebih dari sapi potong dimiliki dan dipelihara oleh masyarakat tersebut. dalam pengembangan pembibitan sapi potong masih imaksudkan sebagai dasar bagi pelaku usahaotongsistim semi intensif adalah kegiatan pembibitan yang dikembangkan melalui penggembalaan pada siang hari dan dikandangkan pada sore harinya. bab prasarana dan sarana prasarana lahan dan lokasi lahan dan lokasi pembibitan sapi potongpunyai potensi sebagai sumber bibit sapi potong, upaya pengelolaan lingkungan hidup dpembibitan sapi potong sebagai berikut: bangunan bangunan yang diperlukan pada peternak, kelompok, atau koperasi meliputi kandang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan atau pengolahan limbah. bangunan yang diperlukan pada perusahaan, upt pemerintah, dan upt pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten kota) meliputi: bangunan perkantoran bangunan perkantoran terletak dalam satu lokasi dengan tempat usaha pembibitan, yang fungsinya untuk kegiatan manajemen administrasi dan pengolahan data. bangunan pertandingan sistem ekstensif pantura) pada sistem ini bangunan diperlukan sebagai berikut: paddock untuk melakukan penggembalaan bergilir (rotation grazing) agar pertumbuhan rumput dapat terkendali. cattle yard untuk penanganan sapi dalam kegiatan diantaranya pemeriksaan, vaksinasi, pengukuran penimbangan, bongkar muat atau melakukan seleksi ternak. sistem intensif pada sistem intensif bangunan yang diperlukan adalah sebagai berikut: (a) kandang kelompok untuk anak, dewasa, induk dan pejantan, (b) kandang jepit, dan (c) kandang isolasi dan kandang melahirkan. bangunan pendukung gudang pakan, gudang peralatan dan garasi, dan unit penampungan dan atau pengolahan limbah. persyaratan tata letak kandang kandang harus terletak tempat kering dan tidak tergenang air saat hujan serta cukup sinar matahari. persyaratan teknis kandang konstruksi kandang harus kuat, terbuat dari bahan yang ekonomis dan mudah diperolehrata, tidak licin, tidak kasar, mudah kering, dan tahan injak, dan luas kandang memenuhi persyaratan daya tampung dan memiliki area untuk gerak. bentuk dan ukuran kandang sesuai format alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan pada peternak, kelompok, atau kelompok antara lain: tempat pakan, tempat minum, sapu lidi dan sekop, alat pemotong rumput, pita ukur, tongkat ukur, buku recording dan formulir pencatatan, dan partai dan kalung. pada perusahaan, upt pemerintah, dan upt pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten kota) sistem ekstensif pantura) tempat pakan dan tempat minum, peralatan pencatatan ternak antara lain buku recording, formulir pencatatan, timbangan ternak, pita ukur dan tongkat ukur, peralatan penanganan kesehatan hewan, peralatan pemotong tanduk, peralatan identitas ternak antara lain microchip, partai dan kalung, dan peralatan penanda perkawinan antara lain pinball. sistem intensif dan semi intensif tempat pakan dan tempat minum, buku recording, formulir pencatatan, timbangan ternak, pita ukur dan tongkat ukur, cc) pemotong rumput, pengangkut rumput, pembersih kandang, dan pemotong tanduk, alat penanganan kesehatan hewan, dan peralatan identitas ternak antara lain microchip, partai dan kalung. bibit bibit yang digunakan untuk pembibitan sapi potong harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pakan dalam usaha pembibitan sapi potongotongsapi potongsapi potong yang digunakan untuk usaha pembibitanmberian pakan dengan pemeliharaan sistem ekstensif pantura (digembalakan), yaitu sapi dilepas padang rumput, biasanya dilakukan daerah yang mempunyai tempat pengembalian cukup luas, dan memerlukan waktu rata rata jam per hari. dengan cara ini maka tidak memerlukan ransum tambahan pakan penguat karena sapi telah memakan bermacam jenis rumput. pemberian pakan dengan pemeliharaan sistem intensif semi intensif, yaitu sapi dikandangkan setiap hari dengan diberikan pakan rata rata dari berat badan dan pakan tambahan dari berat badan. pakan tambahan dapat berupa dedak halus, bekatul, bungkil kelapa, gaplek, ampas tahu yang diberikan dengan cara mencampurkan dalam rumput, selain itu dapat juga ditambahkan mineral sebagai penguat berupa garam dapur dan kapur. pemeliharaan sistem pemeliharaan pembibitan sapi potong dapat dilakukan melalui pemeliharaan ekstensif pantura (digembalakan), intensif dan atau semi intensif. pemeliharaan dengan sistem ekstensif pantura pada sistem ini pemeliharaan induk dengan anak dilakukan secara bersamaan (cow calf operation), setelah anaknya disapih, induk dimasukkan dalam paddock perkawinan, dan anak dikelompokkan berdasarkan berat badan dan umur sesuai dengan jenis kelamin dan rumpun. pemeliharaan pelet pelet dibiarkan selalu bersama induknya sampai umur lepas sapi, pemberian lustrum dan susu atau bahan cair lain sebanyak dari berat badan: penimbangan berat badan, dan pengukuran tinggi lumba, lingkar dada, panjang badan, dan tinggi pinggul dilakukan pada saat lahir dan disapih. pemeliharaan sapi dara dan remaja muda) sapi ditempatkan paddock berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan rumpun, bagi sapi dara siap kawin ditempatkan pada paddock khusus untuk perkawinan, kapasitas tampung pantura ekor hektar, diberikan pakan dan vitamin mineral tambahan, perkawinan dilakukan dengan cara kawin alam dengan cara memasukan pejantan yang telah diberi penanda perkawinan dengan perbandingan pejantan dan betina pejantan ditempatkan dalam paddock kelompok betina selama bulan dan identitas pejantan dicatat, pengawasan dan pemeriksaan kepentingan dilakukan untuk memisahkan ternak yang menunjukan kepentingan dan mengeluarkannya pada paddock terpisah, induk yang tidak bunting setelah kali masa pemeriksaan kepentingan dipisahkan untuk mendapatkan penanganan gangguan reproduksi, induk yang tidak bunting setelah kali masa pemeriksaan kepentingan dilakukan penafsiran untuk dijadikan ternak, pengawasan dilakukan untuk penanganan sapi dengan memperlihatkan tanda tanda akan melahirkan,s, dilakukan pencatatan induk: kondisi, jenis parts, tanggal melahirkan, dan status kelahiran, dilakukan pencatatan anak: tanggal lahir, berat lahir, tinggi pundak (lumba), , diberikan pakan dan vitamin mineral tambahan. pemeliharaan pejantan ditempatkan pada paddock tersendiri agar kondisinya terjaga, pemberian pakan konsentrat sesuai dengan sni agar dapat menghasilkan sperma dengan kualitas baikpaddock apabila menunjukkan kelemahan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, dimandikan dan kontrol kesehatan, penggunaan pejantan dalam perkawinan perlu diatur agar tidak mengawini keturunannya. pemeliharaan dengan sistem intensif atau semi intensif pemeliharaan dan perawatan pelet pemeliharaan dan perawatan pelet pada saat kelahiran sebagai berikut: |
peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor permintaan ot. tentang pedoman pembibitan kambing dan dombkambing dan domba yang baik good breeding practice):kambing dan dombakambing dan domba yang baik. pedoman pembibitan kambing dan dombaduk laktasi diberikan kualitas pakan disesuaikan dengan banyaknya anak yang dilahirkan, apabila beranak lebih dari dua ekor, dilakukan pengaturan pemberian air susu induk, diberikan minum yang cukup, dan pemeliharaan induk dan anak dipisah untuk induk yang diperah. pejantan diberikan pakan ekstra pada saat sebelum dan sesudah dikawinkan: dan pemeliharaan dilakukan secara individuintensifikasi kawin alam atau inseminasi buatan ib), untuk memperoleh bibit yang berkualitas, dilaksanakan sebagai berikut: menggunakan pejantan unggul dan produktif, kawin alam dengan rasio jantan dan betinamenghindari perkawinan dengan kerabat dekat (breeding), seperti antara bapak induk dengan anak, saudara sekandung, dan antara saudara tiri, kakek nenek dengan cucu, lama birahi kambing dan domba betina jam dan deteksi birahi dapat dilakukan dengan menggunakan pejantan atau pengamatan langsung, dan lama penggunaan pejantan untuk ib kawin alam dibatasi maksimum bulan selanjutnya dirotasi. pencatatan recording) pencatatan (recording) dilakukan pada seluruh ternak. ternak yang baru lahir harus dicatat tetua (jantan dan betina) dan tipe kelahirannya. identifikasi ternak berupa nomor tetap harus diberikan untuk setiap ternak, cara yang umum dilakukan dengan memberikan nomor telinga atau tattoo. pencatatan (recording) meliputi: rumpun atau galur, silsilah (minimum satu generasi atasnya), perkawinan (tanggal kawin, nomor pejantan, ib kawin alam), kelahiran (tanggal, jenis kelamin, bobot lahir), jumlah anak kelahiran (tunggal, kembar dua), pengalihan (tanggal, bobot badan), bobot pada umur bulan, dan pada setiap perkawinan, selang beranak, produksi susu per laktasi (menurut periode laktasi) untuk kambing perah, vaksinasi, pengobatan (tanggal, perlakuan treatment): dan mutasi (pemasukan dan pengeluaran ternak). seleksi bibit seleksi bibit kambing dan domba dilakukan berdasarkan performa anak, individu, dan silsilah. kriteria seleksi bibit kambing dan domba sebagai berikut: kambing dan domba induk harus dapat menghasilkan anak secara teratur kali dalam tahun, frekuensi beranak kembar relatif tinggi, dan total produksi anak lapisan atas rata rata. kambing dan domba pejantan libido dan kualitas permana baik, dan performa individu sesuai dengan standar masing masing rumpun atau galur. calon induk bobot sapi (umur hari) dikoreksi terhadap umur induk dan tipe kelahiran sesuai format (tabel faktor koreksi), bobot badan umur bulan atas rata rata, pertambahan bobot badan pra dan pasca sapi atas rata rata: dan penampilan fenotipe sesuai dengan rumusnya. calon pejantan bobot sapi (umur hari) dikoreksi terhadap umur induk dan tipe kelahiran sesuai format, bobot badan umur dan bulan atas rata rata, pertambahan bobot badan pra dan pasca sapi atas rata rata, libido dan kualitas permana baik, dan penampilan fenotipe sesuai dengan rumpun atau galur. ternak pengganti replacement stock) pengaturan ternak pengganti induk peremajaan diprogram secara teratur setiap tahun. afkir calling) kambing dan domba yang dinyatakan afkir, yaitu ternak yang tidak memenuhi persyaratan sebagai bibit, yaitu: kambing dan domba induk yangkambing dan domba yang afkir tersebut dikeluarkan dijadikan ternak potong. bab kesehatan hewan untuk memperoleh hasil yang baik dalam pembibitan kambing dan domba harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan yang meliputi: situasi penyakit hewan dalam usaha pembibitan kambing dan domba harus bebas dari agen penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi seperti brucellosis, anthrax, se, dan penyakit kudis (rabies), dan atau tulang. pelaksanaan insecurity dalam rangka pelaksanaan insecurity dalam usaha pembibitan kambing dan domba harus memperhatikankambing dan domba harus memperhatikan aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagai berikut: mencegahdalam usaha pembibitan kambing dan dombaemiliki kepedulian untuk melakukan pencatatan (recording) dan pemeliharaan kambing dan dombausaha pembibitan kambing dan domba pembibitan kambing dan dombakambing dan domba yang dihasilkan perlu dilakukan pengawasan melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak kambing dan dombafaktor koreksi untuk bobot sapi umur hari faktor koreksi untuk standar umur sapi hari. bobot lahir dicatat. bobot hari bobot lahir ((bobot sapi bobot lahir) umur sapi: bobot lahir tidak dicatat. bobot hari (bobot sapi umur sapi) faktor koreksi untuk umur induk waktu beranak, jenis kelamin dan jumlah anak kelahiran dan dibesarkan untuk bobot sapi umur hari. peubah faktor koreksi tipe kelahiran dan tipe pembesaran dibesarkan dibesarkan dibesarkan dibesarkan dibesarkan dibesarkan jenis kelamin jantan betina umur induk (tahun) contoh penggunaan faktor koreksi. domba jantan yang lahir dan dibesarkan dengan tipe kelahiran dari induk umur tahun, mempunyai bobot lahir kg, disapih pada umur hari dengan bobot badan kg. bobot badan untuk standar umur hari adalah: kg. bobot badan yang disesuaikan untuk kelahiran tunggal dan umur induk tahun adalah: .45x1.12x kg. peternak atau perusahaan peternakan kambing dan dombakambing dan dombakambing dan domba yang baik bab pendahuluan latar belakang dalam rangka penyediaan kambing dan domba secara berkelanjutan, dibutuhkan ketersediaan bibit kambing dan domba yang cukupkambing dan domba. kemampuan penyediaan atau produksi bibit kambing dan dombaperusahaan peternakan, dan stakeholders terkait. pada usaha ternak kambing dapat dikelompokkan sebagai penghasil daging dan penghasil susu, sedang pada ternak domba hanya sebagai penghasil daging. produksi daging yang dihasilkan dari domba dan produksi susu yang dihasilkan kambing merupakan hasil dari besarnya potensi genetik, lingkungan yang diterima, dan besarnya interaksi genotipe lingkungan. pembibitan kambing dan domba merupakan suatu proses untuk menghasilkan ternak dengan kualifikasi bibit, pada usaha pembibitan lebih ditekankan pada upaya peningkatan mutu genetik melalui seleksi dan pengaturan perkawinan, serta pengondisian lingkungan yang sesuai potensi genetiknya. bibit yang dihasilkan dapat berasal dari suatu rumpun murni (pure breed) atau rumpun komposit (composite breed). untuk mewujudkan ketersediaan bibit kambing dan domba yang memenuhi standarserta terpenuhinya sumber daya manusia yang mampu melakukan pembibitan kambing dan domba yang baik. atas dasar hal tersebut perlu disusun pedoman pembibitan kambing dan dombakambing dan dombakambing dan dombakambing dan dombaahan dan lokasi lahan dan lokasi pembibitan kambing dan dombaupaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup ukl upl), cc. mempunyai potensi sebagai sumber bibit kambing dan domba serta tidak ditemukausaha pembibitan kambing dan dombakandang: kandang pejantan, kandang induk (kawin, beranak), kandang pembesaran, kandang isolasi ternak yang sakit, dan kandang laktasi (untuk kambing perah). tempat pengolahan dan penyimpanan pakan. tempat penampungan dan pengolahan limbah. persyaratan kandang tata letak kandang antara lain: tempat kering dan tidak tergenang air saat hujan, mudah memperoleh sumber air, sirkulasi udara baik dan cukup sinar matahari pagi, tidak mengganggu lingkungan hidup, dan mudah diakses transportasi. konstruksi kandang antara lain: konstruksi harus kuat, untuk kandang panggung, jarak antar slat papan bambu tidak terlalu jarang, tidak terlalu rapat untuk menghindari agar kaki tidak terperosok dan kotoran bisa jatuh serta lantai bawah panggung miring, agar kotoran mudah dibersihkan, drainase dan saluran pembuangan limbah baik, memenuhi persyaratan sanitasi, dan luas kandang memenuhi persyaratan daya tampung sebagai berikut: kondisi ternak luasan kandang m? ekor 1m? ekor 1m? ekor induk laktasi .5m2? ekor anak jantan betina muda bln m? ekor jantan betina lapisan bln) ekor alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dalam melakukan pembibitan kambing dan domba, timbangan, pengukuran, dan pencatatan, alat penerangan, mesin pencacah rumput (chopper), identitas ternak antara lain kalung, microchip, dan ear tag, dan alat transportasi. pada perusahaan, pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota) selain alat dan mesin sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk perusahaan, pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota) perlu memiliki: laboratorium, penyimpanan dan penanganan susu, distribusi pakan, pengolahan limbah, pemotong tanduk dan kuku, dan kesehatan hewan. bibit bibit yang digunakan untukakan setiap usaha pembibitan kambing dan domba harus meny cc. pakan konsentrat sebagai sumber protein dan atau sumber energi sertamemiliki nomor pendaftaran dan diberi label, sedangkan pakan yang dibuat sendiri harus memenuhi nutrisi. obat hewan obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan kambing dan dombkambing dan dombayang digunakan untuk usahamana tabel dan tabel tabel kebutuhan nutrisi kambing bb, bk, tdn, kambing lepas sapi o19 a40 tabel kebutuhan nutrisi domba a40 keterangan: bobot badan bahan kering :protein kasar tdn total digestive nutrient kalsium fosfor komposisi kebutuhan hijauan pakan untuk kambing dan domba sebagai berikut: kondisi fisiologis ternak dewasa kering bunting anak lepas sapi pemeliharaan prasapih (umur kurang minggu) umur bawah minggu anak harus mendapatkan air susu induk terutama kolostrum serta ditempatkan dalam kandang yang diberi alas (silam atau sejarah kering) agar merasa nyaman dan tidak kedinginan, apabila tidak mendapatkan susu dari induknya diberikan susu pengganti, umur minggu mulai diberikan makanan halus, dan atas minggu mulai diperkenalkan hijauan pakan. pascasapih (umur lebih minggu) pengalihan dilakukan pada umur minggu bulan), perlu perhatian pemberian air minum untuk menghindari stres, dan pakan yang diberikan berupa hijauan dan sedikit konsentrat. kambing dan domba muda dilakukan pengelompokan dan pemisahan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan atau sifat sifat tertentu, pakan yang diberikan berupa hijauan dan konsentrat dalam jumlah dan mutu yang memenuhi standar, pemberian air minum yang cukup, secara rutin dilakukan perawatan bulu, kulit, dan kuku, dan vaksinasi atau pemberian obat cacing secara rutin. kambing dan domba dewasa induk kering diberikan pakan ekstra dilakukan minimum satu minggu sebelum dan sesudah dikawinkan, dan dilakukan pengaturan perkawinan. induk bunting diberikan pakan dengan peningkatan mutu minimum sepertiga terakhir kepentingan, disediakan air minum yang cukup, dan disediakan tempat beranak yang nyaman. |
las kementan. karantina hewan. pemasukan. pengeluaran. benih hewan. tindakan. benih, tersebar, dan keluarnya hama penyakit hewan karantina ke, di, dan dari wilayah negara republik indonesia yang ditularkan melalui benih hewanbenih hewan,biaya pengiriman kembali sebagai akibat tindakan penolakan sebagaimana dimaksud dalam dan tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam menjadi beban dan tanggung jawab pemilik atau kuasanyanolakan dan tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada benih yang dimasukdua tindakan karantina negara asal untuk memberikan kemudahan pelayanan dan kelancaran arus barang tempat pemasukan, benih yang akan dimasukkan dapat dilakukan tindakan karantina negara asal. tindakan karantina negara asal sebagaimana dimaksud pada sebagai bagian dari proses pelaksanaan tindakan karantina tempat pemasukan. tindakan karantina negaranegara asal, jurnal ilmiah, dan atau dokumen yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal. perkembangan status dan situasi penyakit hewan karantina negara asal sebagaimana dimaksud pada meliputi suatu negaratindakan karantina negara asal dilakukan pada tempat produksi yang baru pertama kali memasukkan benih. tindakan karantina negara asal sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan sewaktu waktu apabila terjadi perubahan status dan situasi penyakit hewan karantina negara asal berdasarkan informasi dari badan kesehatan hewan dunia atau informasi lain yang sah. tindakan karantina negara asal sebagaimana dimaksud dalamgian ketiga tindakan karantina daerah asal untuk memberikan kemudahan pelayanan dan kelancaran arus barang tempat pengeluaran, benih yang akan dikeluarkan suatu area dari area lain dalam atau dikeluarkan dari wilayah negara republik indonesia dapat dilakukan tindakan karantina tempat produksi daerah asal. tindakan karantina tempat produksi daerah asal sebagaimana dimaksud pada sebagai bagian dari proses pelaksanaan tindakan karantina tempat pengeluaran. tindakan karantina tempat produksi daerahdaerah asal, jurnal ilmiah, dan atau dokumen yang diterbitkan oleh otoritas veteriner atau dokter hewan berwenang daerah asal. perkembangan status dan situasi penyakit hewan karantina daerah asal sebagaimana dimaksud pada meliputi suatu daerahbenih yang dikeluartindakan karantina tempat produksi daerah asal sebagaimana dimaksud dalam dalam rangka pengeluaran dari wilayah negara republik indonesia nama lengkap akananananaananan aan ana tempat, tanggal lahir .ioo.hoenn jenis kelamin nnananaanaananananaa aan ana alamat nnananaanaananananaa aan ana nomor identitas nnananaanaananananaa aan anabenihpetugas karantina tempat pemasukan, maka terhadap benihx) coret yang tidak perlumemperhatikan terrestrial animal health code office international des epizooties, notifikasi world trade organization wto) nomor g sps idn tanggal februaribenih hewan. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang berupa semen, ova, dan embrio. pemasukan adalah kegiatan memasukkan benihbenihlam wilayah negara republik indonesia. hama dan penyakit hewan karantina yang selanjutnya disebusertifikat pelepasan adalah dokumen karantina yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina tempat pemasukan untuk pembebasan media pembawa phk setelah dinyatakan sehat melalui serangkaian tindakan karantinatau pengeluaran benih ke, di, atau dari wilayah negara republik indonesia. peraturan menteri ini bertujuan untuk menjamin benih yang dimasukkan atau dikeluarkan ke, di, atau dari wilayah negara republik indonesia bebas dari phkbenih yang dimasuknegara asal, dan negara transit apabilnegarabenih yang dimasukdalam huruf diterbitkan oleh lembaga berwenang negara asal. persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud dalam huruf berbentuk straw, goblet, minister, dan kontainer. persyaratan label sebagaimana dimaksud dalam huruf pada kontainer, paling kurang memuat informasi: negara tujuan, tempat dan nama produsen, tanggal pengiriman, dan jenis dan jumlah benih. persyaratan segel sebagaimana dimaksud dalam huruf harus kuat dan terbuat dari timah atau logam. persyaratan penempatan kontainer dalam alat angkut sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan cara: kontainer dikemas menggunakan palet, kotak kayu, atau matras, menggunakan tanda peringatan dalam bentuk sticker dengan kata: angan diletakkan terbalik , tangan dibanding , dan fragile , dan dalam keadaan berdiri tegak. bagian kedua persyaratan pengeluaran benih yang dikeluarbenih yang akan dikeluarpada huruf diterbitkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit sesuai denganpada huruf huruf huruf dan huruf mutasi mutans dan dan pengeluaran. selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam, teknis kesehatan hewan, dan sertifikat benih sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf sesuaidalam huruf huruf huruf dan huruf mutasi mutans s5), dan bab iii tindakan karantina bagian kesatu umum media pembawa yang dimasukkan ke, dikirim dari suatu area area lain dalam, atau dikeluarkan dari wilayah negara republik indonesia dilakukan tindakan karantina. tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada berupa: pemeriksaan, penahanan, cc. penolakan, pembebasan, dan atau pemusnahan. tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh petugas karantina. tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan kebenaran isi dan keabsahan sertifikat sanitasi. sertifikat sanitasi sebagaimana dimaksud pada dinyatakan benar jika sesuai antara data yang tercantum dalam sertifikat sanitasi dengan isi dan keterangan yang tercantum pada kemasan. sertifikat sanitasiotoritas veteriner atau dokter hewann segel, ternyatabagaimana dimaksud dalam tidak dilengkapi sertifikat benihbenihbenihdan sertifikat benih sebagaimana dimaksud dalam dapat dilengkapi oleh pemilik atau kuasanya, dilakukan pemeriksaan fisik. pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam dilakukan terhadap fisik kontainer dan segel. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan untuk mengetahui keutuhan kontainer dan segel. apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam kontainer dan segel tidak utuh, dilakukan tindakan penolakan. sejak diterbitkannya surat penolakan sampai dalam batas waktu (empat belas) hari kalender harus dilakukan pengiriman kembali negara asal atau negara lain oleh pemilik atau kuasanya. apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pemilik atau kuasanya tidak melakukan pengiriman kembali negara asal atau negara lain, dilakukan tindakan pemusnahan. tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara dibakar dalam insinerator |
kementan. integrasi usaha. perkebunan. kelapa sawit. budidaya. sapi potong. peraturan menteri pertanian republik indonesiadan huruf perlu mengatur integrasi usaha perkebunan kelapa sawit dengan usaha budi daya sapi potong, dengan peraturan menteri pertanimemutuskan: menetapkan: peraturan menteri pertanian tentang integrasi usaha perkebunan kelapa sawit dengan usaha budi daya sapi potong. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:inas adalah satuan kerjamenteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum, pelaku usaha budi daya sapi potong yang melakukan integrasi dengan usaha perkebunan kelapa sawit, dan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerraturan menteri ini bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan atau pelaku usaha budi daya sapi potong dalam melakukanmenteri ini meliputi integrasi usaha sawit sapi, kemitraan, sertaengan skala usaha kurang dari (dua puluh lima) hektar didaftar olehsebagaimana dimaksud pada dilakukan secara intensif atau semi intensif. integrasi usaha sawit sapi pada lahan perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha (dua puluh lima) hektar atau lebih dilakukan setelah memperoleh izin usaha perkebunan. jika lahan perkebunan kelapa sawit berada dalam (satu) wilayah kabupaten kota, izin sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh bupati walikota. jika lahan perkebunan kelapa sawit berada lintas wilayah kabupaten kota dalam (satu) provinsi, izin sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh gubernur. untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada gubernur atau bupati walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perizinan usaha perkebunan. integrasi usaha sawit sapi pada perkebunan dengan skala usaha (dua puluh lima) hektar atau lebihsampai dengan sore harpkemitraan integrasi usaha sawit sapi,bab pembinaan dan pengawasan pembinaan untuk budi daya kelapa sawit dilakukan oleh dinas yang membidangi fungsfungsi peternakan dan kesehatpengawasan dilakukan melalui pelaporan kepada bupati walikota atau gubernur sesuai kewenangan. pelaporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan (satu) kali dalam (satu) tahun. pelaporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan format. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, perusahaan perkebunan yang telah melakukan integrasi usaha sawit sapi dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun menyesuaikan dengan peraturan menteri ini. perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada mengajukan permohonan persetujuan diversifikasi kepada bupati walikota atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perizinan usaha perkebunan. bab ketentuan penutup pelaksanaan integrasi usaha sawit sapi dengan keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam diberlakukan (tiga) tahun terhitung sejak peraturan menteribudi daya sapi potong pada lahan perkebunan kelapa sawit. luas kebun ia. luas kebun tbm pa. mulai masuk sapi palem tgl bulan thn) pola budi daya sapi potong intensif semi intensif ekstensif bangsa sapi pongatannananaanai bali po mental dll) perkembangan ternak sapi potong populasi struk populasi sapi ami (el asi pola usaha yo) (ekor) nama perusahaan pekebun (ttd) |
kementan. kehumasan. tata kelola. pencabutan. peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor permintaan ot. tentang tata kelola kehumasparadigma era reformasi, seiring dengan kebebasan pers banyak informasi dari berbagai media massa telah membawa dampak bagi sebagian masyarakat, bahwa dengan semakin kompleksnya tantangan yang berakibat pada perubahan tata nilai, pola pikir, tingkah laku bahkan pola budaya masyarakat dan cara mengemukakan pendapat masyarakat baik individu maupun kelompok, sehingga kehumasan merupakan suatu tugas yang sangat strategis, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan untuk meningkatkan kompetensi dalam pelayanan informasi yang berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditetapkan tata kelola kehumasan lingkunganperencanaan dan program perencanaan sebelum berakhirnya tahun anggaran, humas kementerian pertanian harus membuat dasar perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. hal ini dilakukan dalam rangka mendapatkan hasil yang maksimal. perencanaan dilakukan melalui (enam) tahapan yaitu:(l) pengenalan situasi internal maupun eksternal: penetapan tujuan,: definisi khalayak untuk memastikan target atau sasaran komunikasi, pemilihan media yang akan digunakan dan bentuk komunikasi yang harus dilakukan, perencanaan anggaran menyangkut anggaran, tata cara pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, sdm yang terlibat dalam kegiatan tersebut serta output yang dihasilkan, dan pengukuran hasil. sebelum merumuskan suatu program humas, perlu pemahaman terhadapsituasi situasi internal maupun eksternal yang dihadapi oleh organisasi. untuk itu diperlukan suatu studi sehingga diperoleh suatu informasi atau data intelijen yang diperlukan untuk menyusun program kehumasan yang senantiasa menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. pengumpulan data dan fakta pengumpulan data diambil dari berita berita pertanian media massa, kemudian dianalisis dengan mengkategorikan berita positif, negatif dan netral. dari pengelompokan kategori berita,setelah dianalisis dan diberi tone positif, negatif dan netral perlu dibuatkan rekomendasi dari pimpinan tentang apa saja yang harus dilakukan terhadap pemberitaan atau isu yang menonjol, contohnya apakah diperlukan kunjungan lapangan untuk melihat fakta yang ada lapangan, kemudian dilakukan strategi komunikasi yang sesuai dengan data dan fakta lapangan. program pengelolaan kehumasan dilakukan melalui program penyebarluasan informasi pembangunan pertanian meliputi pemberitaan dan publikasi, komunikasi publik, monitoring, evaluasi dan analisis pendapat umum. program penyebarluasan informasi pembangunan pertanian bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan dan hasil pembangunan pertanian kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat serta berimbang. program kehumasan menggambarkan pelaksanaan kehumasan lingkup kementerian pertanian secara keseluruhan, sehingga pelaksanaanya dapat selaras secara utuh dan menyeluruh serta hasil yang dicapai maksimal. penyebarluasan informasi pembangunan pertanian dilaksanakan melalui konferensi pers, kunjungan pers, peliputan acara, press release, wawancara pers, liputan kunjungan kerja pimpinan, siaran tunda ulang media elektronik, dialog, agrotainment, respon berita, analisis media cetak, elektronik dan online, temu koordinasi kehumasan forum kehumasan), chief editor meeting, website kementerian pertanian dan media sosial sebagai sarana untuk penyebaran informasi. bab pola operasional kehumasan pelaksanaan operasional kehumasan kegiatan kehumasan merupakan fungsi yang melekat dengan tugas pimpinan. dalam pelaksanaan fungsi tersebut, pimpinan dibantu oleh unsur staf yang bertanggung jawab dalam kegiatan kehumasan. kegiatan kehumasan sebagaimana dimaksud pada angka pada setiap unit kerja eselon dan unit pelaksana teknis lingkup kementerian pertanian perlu ditetapkan unit kerja yang menangani dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan sebagai berikut: untuk tingkat kementerian pertanian,koordinasi dilakukan pada biro umum dan humas, sekretariat jenderal. untuk tingkat inspektorat jenderal direktorat jenderal badan, koordinasi dilakukan sekretariat itjen ditjen badan dengan memerankan pejabat kehumasan secara proaktif. cc. untuk tani koordinasi dilakukan oleh pusat kerjasama luar negeri pkl yang selanjutnya berkoordinasi dengan biro umum dan humas. untuk unit eselon lingkup sekretariat jenderal, koordinasi dilakukan oleh bagian humas. untuk unit pelaksanaan teknis pusat lingkup kementerian pertanian, koordinasi melekat pada tugas pimpinan dan dapat menunjuk unit kerja bawahnya untuk membantu melakukan koordinasi. perwakilan humas eselon dikoordinir oleh bagian humas mengkoordinasikan perkembangan isu dan publikasi sehari hari sebuah war room . unit kerja penanggung jawab kegiatan kehumasan seluruh jajaran kementerian pertanian pusat dan daerah berperan sebagai pusat informasi dalam lingkungannya sesuai dengan bidangnya masing masing. wewenangpertanian diatur sebagai berikut: menteri pertanianpertanian, maupun respon terhadap berita dan isu pembangunan pertanian. kewenangan tersebut dapat dilimpahkan dan dilaksanakan kepada kepala biro umum dan humas setelah mendapat petunjuk dan arahan dari menteri pertanian atau sekretaris jenderal atas nama menteri pertanian. sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal, kepala badan,pertanian sesuai dengan bidang tugas masing masing. serta menerima hasil kegiatan analisis pendapat umum untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan, aspek kegiatan pembangunan pertanian serta isu yang berkembang masyarakat sesuai dengan bidang masing masing. staf ahli menteri dapat menyampaikan informasi mengenai kebijakan kegiatan dan pencitraan pembangunan pertanian maupun respon terhadap isu berita pembangunan pertaniansesuai dengan bidang tugasnya, setelah mendapat penugasan dari menteri. kepala biro, sekretaris ditjen itjen badan, direktur, kepala pusat, inspektur dapat menyampaikan informasi teknis serta kegiatan dan pencitraan pembangunan pertanian sesuai dengan bidang tugas masing masing, setelah mendapat penugasan dari pimpinan eselon kepala unit pelaksana teknis pusat lingkup kementerian pertanian dapat menyampaikaninformasi teknis serta kegiatan pembangunan pertanian sesuai dengan bidang tugasnya. mekanisme untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas tugas kehumasan, maka struktur organisasi dan atau pejabat penanggung jawab kegiatan kehumasan perlu ditempatkan dekat dengan pimpinan organisasi melalui hubungan teknis operasional sebagai berikut: kepala biro umum dan humas dengan menteri. pejabat penanggung jawab kegiatan kehumasan pada unit pelaksana teknis pusat lingkup kementerian pertanian dengan pimpinan unitnya. dalam hal pejabat penanggung jawab kegiatan kehumasan berhalangan, maka atas persetujuan pimpinan dapat mendelegasikan wewenangnya kepada salah seorang pejabat penanggung jawab bawahnya. biro umum dan humas berkewajiban melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan kehumasan pada unit kerja penanggung jawab kegiatan kehumasan lingkup kementerian pertanian. untuk menciptakan iklim dalam menunjang tercapainya kesatuan pengertian, kesamaan sikap dan kesatuan gerak kegiatan kehumasan, maka perlu adanya koordinasi dan konsultasi antar unit secara bertingkat sesuai dengan tugas dan kewenangannya. dalam hal penyelenggaraan hubungan kerja dengan suatu lembaga organisasi luar kementerian pertanian, biro umum dan humas dapat mengikutsertakan petugas humas unit kerja eselon dan pusat lingkup kementerian pertanian. ld. tatacara pelaksanaan operasional kehumasan organisasi menteri pertanian san: hee sma bagan saat aa, dani eee mam biro umum dan humas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kehumasan kementerian pertanian. sedangkan humas unit eselon berada sekretariat itjen dirjen badan dan mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan penyebaran informasi urut kerja masing masing. tata hubungan menteri pertanian elsa wak meri fera jenderal pia ditjen badan mega bagan duda maan pune daan manda ana data gandapura petir panam) sambutan ik: bru pee putih param: saya hubungan kosremnei she unt larva unit kerja struktural yang bertanggung jawab dibidang kehumrecen pada inspektorat jenderal, direktorat jenderal dan badan adalah respon unit kerja tersebut dan berkoordinasi dengan sekretariat jenderal melalui bir umum dan humas. untuk eselon dalam melakukan user kehumasan sekretaris: inspektorat jenderal, sekretaris direktorat jenderal dan sekretaris badan berkocrdinsei lengkung dengan kepala biro umum dan humas. bab kegiatan kehumasan pemberitaan konferensi pers konferensi pers berkala diselenggarakan minimal satu kali dalam tiga bulan oleh menteri pertanian atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri pertanian atau oleh kepala biro umum dan humas selaku koordinator penyelenggaraan konferensi pers. materi yang disampaikan adalah mengenai perkembangan terakhir pembangunan pertanian. dalam pelaksanaan konferensi pers berkala, menteri pertanian didampingi sekretaris jenderal kementerian pertanian atau eselon terkait dan atau kepala biro umum dan humas. konferensi pers insidentil diselenggarakan sewaktu waktu jika ada informasi atau materi yang harus segera diketahui oleh masyarakat luas dan bersifat aktual. bertindak sebagai penyelenggara konferensi pers insidentil adalah biro umum dan humas. pejabat yang berwenang memberikan konferensi pers insidentil yaitu menteri pertanian atau pejabat pimpinan unit kerja eselon kementerian pertanian yang ditunjuk ditugaskan oleh menteri pertanian. penyelenggara konferensi pers menteri pertanian dan koordinator konferensi pers adalah biro umum dan humas. untuk konferensi pers pimpinan unit kerja eselon yang bertindak sebagai penyelenggara yaitu kepala unit kerja penanggung jawab kegiatan kehumasan unit kerja eselon bekerjasama dan berkoordinasi dengan biro umum dan humas. tugas penyelenggara konferensi pers berkoordinasi dengan biro umum dan humas antara lain mempersiapkan waktu, tempat dan materi konferensi pers, mengundang media cetak, elektronik maupun media online dilakukan oleh biro umum dan humas setelah mendapat permohonan dari penyelenggara. media yang diundang adalah media cetak dan elektronik, baik yang pusat maupun media daerah yang ada pusat. konferensi pers bertempat kantor pusat kementerian pertanian atau unit kerja eselon lingkup kementerian pertanian atau tempat lain yang ditetapkan. tata cara melaksanakan konferensi pers selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan konferensi pers. kunjungan pers kunjungan pers press tour) diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh unit eselon kementerian pertanian direktorat jenderal dan badan). dengan maksud untuk menunjukkan fakta keberhasilan program unggulan atau untuk mengklarifikasi informasi dengan melihat langsung obyek dan lokasi. kegiatan kunjungan pers harus berkaitan dengan tugas dan fungsi dan bidang tugas masing masing penyelenggara kegiatan unit kerja eselon lingkup kementerian pertanian, dan harus pimpin langsung oleh eselon yang bersangkutan dan didampingi oleh eselon terkait. penyelenggara kunjungan pers adalah pejabat penanggung jawab kegiatan kehumasan unit kerja eselon kementerian pertanian berkoordinasi dengan biro umum dan humas. tata cara melaksanakan kunjungan pers selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan kunjungan pers, yang dikeluarkan oleh biro umum dan humas. peliputan acara peliputan acara menteri pertanian wakil menteri pertanian eselon dilakukan jika kunjungan kerja peninjauan obyek pembangunan pertanian dan kegiatan tersebut memerlukan publikasi peliputan dari media massa (cetak ataupun elektronik). biro umum dan humas mengundang dan mengkoordinasikan wartawan media massa cetak elektronik yang akan meliput acara dari tempat keberangkatan tempat kegiatan dan sampai acara selesai, menyediakan bahan informasi yang diperlukan oleh wartawan, dan memonitor pemberitaan hasil peliputan media cetak, elektronik, media online maupun media sosial. kegiatan peliputan didampingi dan didokumentasikan oleh bagian hubungan masyarakat biro umum dan humas. dalam hal peliputan acara menteri pertanian luar kota, biro umum dan humas mengirimkan undangan kepada media massa, kemudian memonitor redaksi surat kabar untuk menanyakan nama wartawan yang akan ditugaskan. keterangan pers keterangan pers disampaikan secara langsung oleh menteri pertanian wakil menteri pertanian, atau pejabat eselon kepala biro umum dan humas, atau pejabat eselon yang telah diberikan kewenangan oleh pimpinannya kepada media massa (cetak dan elektronik) atas permintaan dari media atau berdasarkan inisiatif sendiri. pejabat eselon dapat memberikan keterangan pers atas izin pejabat unit kerja eselon dengan ketentuan: keterangan yang diminta sifatnya mendesak segera dipenuhi, disampaikan langsung secara lisan pada saat itu, isi keterangan sesuai pada bidang tugasnya, keterangan pers bukan hal yang berkenaan dengan penyampaian pendapat atau ulasan, penilaian tentang suatu kebijakan. setiap keterangan pers direkam dan didokumentasikan guna mengontrol jika terjadi pemuatan atau pengutipan isi keterangan pers tidak sesuai. bagi pejabat eselon yang memberikan keterangan pers diwajibkan untuk melaporkan materi keterangan pers kepada pimpinan unit eselon yang bersangkutan. siaran pers siaran pers dibuat dan ditandatangani oleh kepala biro umum dan humas atau atasan penanggung jawab kegiatan kehumasan unit kerja eselon yang bersangkutan. siaran pers disampaikan kepada media cetak dan elektronik secara cepat dan tepat yang pengaturannya melalui satu pintu biro umum dan humas. dalam hal penanggung jawab kegiatan kehumasan unit kerja eselon membuat siaran pers setelah mendapat persetujuan pimpinan unit kerja eselon yang bersangkutan, copy siaran pers disampaikan kepada biro umum dan humas serta disampaikan kepada media cetak dan elektronik. siaran pers diketik atas kertas berkas khusus siaran pers yang dilengkapi nomor urut, tanggal pengeluaran dan stempel instansi unit kerja eselon yang bersangkutan dan dilengkapi dengan nomor telepon yang dapat dihubungi oleh wartawan. biro umum dan humas beserta petugas pelaksana kehumasan unit kerja eselon memonitor pemuatan berita siaran pers media cetak dan elektronik. biro umum dan humas beserta petugas pelaksana kehumasan unit kerja eselon mendokumentasikan setiap siaran pers yang dikeluarkan. wawancara pers wawancara dapat dilakukan atas permintaanwartawan pimpinan media massa kepada pimpinan kementerian pertanian. pejabat yang berwenang melakukan wawancara: menteri pertanian wakil menteri pertanian, mengenai kebijakan pembangunan sektor pertanian. pimpinan unit kerja eselon lingkup kementerian pertanian mengenai kebijakan pembangunan sub sektor masing masing. pejabat eselon yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja eselon mengenai kegiatan kegiatan teknis, sesuai ruang lingkup tugasnya. biro umum dan humas meminta konfirmasi mengenai kesediaan menteri pertanian. biro umum dan humas memberikan informasi alternatif waktu kesediaan menteri pertanian kepada pimpinan media. biro umum dan humas menyiapkan konsep jawaban tertulis menteri pertanian, berkoordinasi dengan eselon terkait. kepala biro umum dan humas hadir mendampingi menteri pertanian. biro umum dan humas merekam wawancara serta membuat dokumentasi. tata cara dalam hal wawancara dengan televisi radio, sebagai berikut: biro umum dan humas mengadakan konfirmasi kepada televisi radio. biro umum dan humas menyampaikan nama pejabat, waktu dan tempat wawancara. biro umum dan humas bersama televisi radio menyusun skenario serta ilustrasi pendukung. selama berlangsungnya wawancara menteri didampingi oleh pejabat terkait substansi yang disampaikan. biro umum dan humas mendampingi dan merekam wawancara. biro umum dan humas memonitor hasil wawancara. wawancara dengan pimpinan unit kerja eselon dan pejabat eselon lingkup kementerian pertanian. pimpinan redaksi media cetak elektronik mengajukan permohonan wawancara tertulis kepada pimpinan unit kerja eselon atau pejabat eselon dengan dihampiri daftar pertanyaan tertulis, dengan tembusan disampaikan kepada biro umum dan humas. dalam hal wartawan mengajukan permohonan wawancara secara lisan melalui biro umum dan humas, maka biro umum dan humas membuat surat pengantar permohonan wawancara kepada pimpinan unit kerja eselon pejabat eselon dengan tembusan penanggung jawab kehumasan unit kerja eselon surat permohonan dari biro umum dan humas dibawa wartawan yang bersangkutan instansi unit kerja eselon penanggung jawab kehumasan unit kerja eselon menyiapkan jawaban tertulis sebagai bahan wawancara pimpinan unit kerja eselon dalam hal wawancara dilakukan oleh pejabat eselon ii, bahan wawancara disiapkan oleh unit kerja yang bersangkutan, dan hasil wawancara dilaporkan kepada pimpinan unit kerja eselon pada saat wawancara, baik oleh pimpinan unit kerja eselon maupun pejabat eselon ii, penanggung jawab kehumasan unit kerja eselon dan pejabat biro umum dan humas ikut hadir untuk merekam wawancara dan membuat dokumentasi. dalam hal wawancara televisi radio tata cara penyelenggaraan mengikuti ketentuan pada huruf penanggung jawabkehumasan unit kerja eselon memonitor hasil wawancara yang telah dimuat disiarkan ditayangkan dalam media cetak elektronik. paket siaran media elektronik dalam rangka penyebaran informasi pembangunan pertanian melalui paket siaran media elektronik (televisi dan radio)tanggungjawab dan koordinasi pada biro umum dan humas. sedangkan pada unit eselon berada pada sekretariat itjen direktorat jenderal sekretariat badan. pelaksanaan pembuatan paket siaran: humas eselon merancang suatu ide yang sesuai dengan program siaran televisi radio mengenai pembuatan paket yang sifatnya aktual dan perlu diketahui oleh masyarakat luas. menyampaikan permohonan kepada pimpinan media elektronik, antara lain mengenai pengaturan tanggal penyiaran, lokasi pengambilan gambar, wawancara, maupun jumlah crew yang akan bertugas. melakukan koordinasidengan biro umum dan humas untuk menyusun konsep skenario paket siaran. menghubungi pejabat dan pihak pihak terkait yang dimintakan statement nya, kesediaan waktu dan tempat wawancara. dalam hal pembuatan paket siaran televisi yang memerlukan dukungan lapangan, pejabat biro umum dan humas dan pejabat kehumasan instansi terkait mendampingicrew televisi untuk pelaksanaan pengambilan gambar. petugas biro umum dan humas menghubungi instansi terkait daerah untuk penyiapan obyek pengambilan gambar dan pihak pihak yang akan diwawancara. petugas biro umum dan humas melakukan review dan memonitor siaran televisi.memperhatikanpertanian tentang tata kelola kehumasan kementerian pertanian. tata kelola kehumasantata kelola kehumasan kementerian pertanian sebagaimana dimaksud dalam sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan kehumasan kementerian pertanian. pada saat peraturan menteri ini berlaku, peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot. tentang pedoman kehumasan dan keprotokolan departemen pertanian sepanjang yang mengatur mengenai kehumakumentasi seluruh kegiatan menteri pertanian wakil menteri pertanian, pimpinan kementerian pertaniandidokumentasikan dalam bentuk cetak, tertulis, film, foto, video dan laporan. dokumen ini selanjutnya dikumpulkan dan disimpan dalamsuatu file, sesuai kodifikasi penatalaksanaan dokumen didokumentasikan untuk dijadikan sebagai bahan publikasi. dokumentasi foto atau slide, video, juga dilakukan untuk kegiatan pejabat eselon maupun eselon atau kegiatan atas permintaan yang bersangkutan. hasil dari kegiatan foto disusun dalam satu contact print dan disimpan dalam album foto, sedangkan untuk foto siap edar bagi pers, diproduksi dalam jumlah terbatas. hasil dokumentasi berupa rekaman video atau film foto, laporan, disimpan dalam lemari file yang bersifat khusus. publikasi kegiatan publikasi kehumasan pada kementerian pertanian berada pada biro umum dan humas, sedangkan untuk unit eselon berada pada sekretariat direktorat jenderal sekretariat badan sekretariat itjen. kegiatan publikasi teknis dapat diterbitkan oleh masing masing eselon teknis berkoordinasi dengan biro umum dan humas atau dengan bagian yang membidangi kehumasan pada masing masing unit eselon yang bersangkutan. mekanisme kerja unit kerja publikasi penerbitan terdiri dari pengumpul bahan, pengolah, penggandaan dan pendistribusian hasil penerbitan. mekanisme publikasi penerbitan meliputi komponen sebagai berikut: pengumpulan dan pengolahan naskah bahan informasi, penulisan atau pembuatan naskah, editing, atau perbaikan susunan naskah agar enak dibaca dan mudah dicerna, mengatur pelajaran dan tata letak, koreksi, mencetak dan menjalin, sirkulasi atau distribusi. untuk sahnya suatu publikasi penerbitan, diperlukan: tim pengarah dan tim penyunting bertugas menentukan arah dan materi informasi yang akan diterbitkan, memberikan pengarahan kepada dewan redaksi dan bertanggungjawab atas terlaksananya proses penerbitan termasuk pendanaannya. dewan redaksi terdiri dari pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, editor, korektor, sekretaris dan dokumentasi redaksi, dengan rincian tugas: pemimpin redaksi bertugas sebagai pengawas dan mengkoordinir perencanaan sampai terlaksananya penerbitan. anggota redaksi, harus mampu berfungsi sebagai reporter. sekretaris redaksi, bertugas mengatur administrasi kelancaran kerja redaksi sehari hari. petugas dokumentasi redaksi, bertugas menyimpan naskah yang diperlukan, foto foto maupun guntingan koran majalah buletin, dan lain lain. korektor, bertugas melakukan koreksi hasil setting dan percetakan. unit produksi terdiri dari pelaksanaan penjajahan dan tata letak, bertugas mengatur penjajahan penerbitan yang merupakan pencerminan visual dan isi penerbitan dan berperan sebagai pengemas informasi yang mampu menarik minat pembaca. unit penggandaan terdiri dari pencetakan dan penjilidan, antara lain: pencetakan atau cara kerja cetak merupakan suatu proses pengalihan lapisan tinta dari acuan cetak (plat cetak) kepermukaan bahan cetak (kertas, plastik, dll) dengan menggunakan mesin cetak. penjilidan merupakan kegiatan terakhir dari urutan pekerjaan cetak mencetak (untuk majalah, buku, dll kecuali koran) berupa melipat lembaran lembaran cetak, menjahit, mengikat sampai memasang sampul. tanggal waktu (deadline) suatu penerbitan untuk terbitan berkala yang teratur dari waktu waktu sangat penting, yang ditentukan dengan perhitungan tanggal terbit dan jangka waktu yang diperlukan untuk pekerjaan produksi. unit sirkulasi atau distribusi hal hal penting yang perlu dipersiapkan adalah pengemasan pengepakan, pemasangan label alamatdan pengiriman melalui kurir, lewat pos, titipan kilat, dan lain lain. publikasi pemerintah adalah semua jenis terbitan berkala yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, yang memuat berbagai informasi kebijakan resmi pemerintah, peraturan perundangan, hasilpembangunan, dan lain lain. dalam suatu instansi pemerintah ada dua bentuk penerbitan: penerbitan internal, untuk komunikasi antar unit kerja dalamlingkup instansi yang bersangkutan. penerbitan eksternal, yaitu yang ditujukan kepada masyarakat luas. sasaran publikasi sebagai sarana penerangan atau komunikasi, pendidikan, membina sikap mental dan perilaku positif, serta menumbuhkan motivasi dalam rangka menggairahkan partisipasi dalam kegiatanpembangunan. bentuk publikasi antara lain: terbitan berkala seperti, majalah, buletin, koran atau surat kabar harian, atau mingguan, news letter, dan lain lain. terbitan tidak berkala hanya diterbitkan untuk tujuan khusus dan tidak terus menerus misalnya brosur, leaflet, buku, booklet folder, poster, banner dan lain lain. analisis pendapat umum analisis pendapat umum dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang sikap, pandangan, opini, penilaian dan harapan dari masyarakat terhadap pembangunan pertanian. kondisi tersebut menjadi bahan masukan bagi pimpinan kementerian pertanian dalam merumuskan dan menetapkankebijakan serta langkah langkah pelaksanaan pembangunan pertanian: pendapat umum pertanian dan non pertanian) dapat bersumber dari: media massa cetak (berupa tajuk rencana, artikel, karikatur, pojok, surat pembaca, dan sebagainya), serta media massa elektronik. para perencana, pakar, dan pengambil kebijakan dalam pembangunan pertanian. pimpinan dan para anggota asosiasi organisasi profesi, anggota dpr ri, dpd dan para ilmuwan. para pelaksana pembangunan pertanian (petani nelayan, kontak tani, kud), serta pemerhati bidang pertanian. tata cara penanganan: tingkat pusat dilakukan oleh biro umum dan humas kementerian pertanian, serta unit kerja penanggung jawab kegiatan humas eselon tingkat daerah dilakukan oleh unit kerja penanggung jawab kegiatan humas lingkup pertanian. untuk mengetahui pendapat umum, maka dilakukan upaya upaya sebagai berikut: membaca, mengetahui tulisan media cetak elektronik online. menyusun kliping berita. mengikuti diskusi seminar, lokakarya menyangkut pembangunan pertanian. melakukan wawancara, mengikuti temu wicara temu usaha, mengadakan lobbying dengan pelaksana pembangunan (petani, kontak tani, pengusaha, dan sebagainya). menyelenggarakan percakapan dan komunikasi lainnya dengan pihak pihak tertentu. melakukan klasifikasi terhadap bahan yang sudah dikumpulkan untuk mengetahui bobot, aktualitas, nilai pendapat umum (positif, negatif, netral) yang kemudian disusun dalam bentuk analisis pendapat umum, resume berita dan pendapat, evaluasi pemberitaan negatif, dan telaahan tren isu. melakukan check and rechecktentang informasi yang diperoleh, peninjauan lapangan untuk kelengkapan data. membuat kesimpulan sebagai hasil dari analisis yang dilengkapi dengan tabel grafik. pendapat umum yang disimpulkan tidak akan memberikan dampak langsung, cukup didokumentasikan, sedangkan yang diduga akan memberikan dampak langsung ditindak lanjuti. tata cara penyelenggaraan counter berita penanggung jawab kehumasan setiap hari melakukan pengamatan dan kajian terhadap berita yang dimuat media massa. setelah ditemukan berita tulisan yang sifatnya tidak proporsional, biro umum dan humas segera mengumpulkan data dengan menghubungi menyurati unit kerja eselon terkait lingkup pertanian dengan dihampiri foto copy berita dengan tembusan kepada unit kerja penanggung jawab kegiatan kehumasan, untuk meminta penjelasan tertulis mengenai kebenaran berita yang telah dimuat suatu media massa sebagai bahan penjelasan pers. penjelasan paling lambat dua hari telah diterima oleh biro umum dan humas untuk dipilah menjadi penjelasan pers. biro umum dan humas memonitor hasil pemuatan penjelasan pers media massa kemudian melaporkan kepada unit kerja eselon yang bersangkutan, dan dihampiri guntingan berita penjelasan pers. biro umum dan humas mendokumentasikan guntingan berita, baik yang dimintakan penjelasan, berkas berkas bahan tertulis penjelasan pers maupun hasil pemuatan berita penjelasan pers dalam suatu bundel khusus penjelasan pers. dalam hal yang perlu mendapat perhatian khusus, biro umum dan humas dapat mengirimkan petugas lapangan untuk mencari data dan memonitor kebenaran berita yang telah ditulis disiarkan media massa. monitoring media cetak menyiapkan media cetak antara lain surat kabar, majalah, bulletin, dan tabloid dalam rangka mendukung penyiapan bahan berita dan pendapat mengenai pertanian. media yang dimonitor adalah media nasional dan daerah yang memiliki daya pengaruh opini publik yang besar. menyusunklipping, resume dan analisis berita dan pendapat pertanian, dikelompokkan sesuai tanggung jawab unit kerja eselon lingkup kementerian pertanian. kliping berita dan pendapat pertanian, meliputi tahap seleksi, klasifikasi dan penyusunan berita dan artikel yang membahas bidang pertanian maupun kementerian pertanian setiap hari kerja dan direkam setiap bulan. resume, yaitu menentukan dan meringkas me resume berita berita terkait komoditas pertanian yang dimuat dalam frekuensi terbanyak dan tergolong hangat. analisa berita dan pendapat pertanian dalam kategori sifat berita positif, negatif dan netral serta membahas isu paling hangat dan tersorot dalam bulan tersebut. menyimpan lembaran berita dan pendapat pertanian dari kliping dalam sistem database digital sesuai dengan klasifikasi unit kerja eselon lingkup kementerian pertanian, dan diproses berdasarkan sop yang telah ditetapkan. menyusun kompilasi pernyataan pimpinan kementerian pertanian, dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan secara sistematis pernyataan pernyataan pimpinan lingkup kementerian pertanian menteri, wakil menteri, dan pimpinan unit kerja eselon i). melakukan evaluasi berita dan pendapat pertanian terutama pada isu yang bersentimen negatif untuk kemudian dibuat abstrak, intisari, dan permasalahan dari setiap isu, dalam upaya mengawal dan respon cepat terhadap isu negatif sehingga tidak berkembang menjadi krisis. menyusun telaahan tren isu berita pertanian harian, mingguan dan bulanan dengan tujuan untuk mengkaji isu isu terhangat tentang pertanian. hal ini dilakukan dalam upaya: monitoring dan antisipasi isu isu berita pertanian, evaluasi dan menyiapkan bahan antisipasi strategi agar isu tidak berkembang menjadi krisis dan menelusuri tokoh tokoh yang mengeluarkan pernyataan seputar isu, baik dari intern (jajaran pimpinan kementerian pertanian) ataupun eastern institusi pemerintah lainnya dan pemangku kepentingan). monitoring media elektronik media elektronik baik televisi atau radio yang monitor adalah media nasional dan daerah yang memiliki daya pengaruh opini publik yang besar. melakukan monitoring media elektronika media lineterkait berita tentang kementerian pertanian dan sektor pertanian, selanjutnya dikelompok, maupun masyarakat awam terkait sektor pertanian dan kementerian pertanian. monitoring media on line melakukan monitoring media on line, yang memiliki daya pengaruh opini publik yang besar terkait berita sektor pertanian dan kementerian pertanian, selanjutnya dikelompo maupun masyarakat awam terkaitsektor pertanian dan kementerian pertanian. setelah melakukan monitoring perlu ada rekomendasi terhadap berita dan isu yang beredar. rekomendasi menitik beratkan pada langkah apa yang harus diambil terhadap berita atau isu sekalipun dengan tindakan mendiamkan isu tersebut. respon krisis media cetak dilakukan dengan membuat tulisan, artikel maupun advertorial untuk dimuat media cetak sebagai upaya keseimbangan berita dan respon terhadap isu negatif terkait kementerian pertanian yang krusial untuk ditanggapi, sehingga tidak berkembang menjadi krisis, dalam upaya membangun dan mewujudkan citra positif pertanian. focus group discussion fgd) kegiatan pertemuan diskusi yang dihadiri petugas penanggung jawab kehumasan eselon lingkup kementerian pertanian, pejabat teknis yang bertanggung jawab sesuai isu pertanian yang berkembang hangat, dan praktisi yang terkait, dalam rangka membahas dan mencari solusi tindaklanjut terhadap isu pertanian yang berkembang agar isu tidak menimbulkan efek negatif yang berlarut larut. kegiatan ini dilakukan sesuai dengan isu pertanian berkembang hangat masyarakat pada saat tersebut. komunikasi publik pada dasarnya kegiatan komunikasi publik merupakan bagian dari tugas kehumasan, yaitu mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyediaan informasi yang bersifat publik dalam rangka pencitraan program pembangunan pertanian serta unit kerja eselon lingkup kementerian pertanian. dalam hal ini, terkait dengan telah berlakunya undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik, maka kegiatan komunikasi publik diperlukan untuk mendorong terjadinya transparansi informasi pada berbagai bidang, terutama sektor pertanian. pelaksanaan komunikasi publik unit kerja eselon lingkup kementerian pertanian meliputi: temu koordinasi kehumasan merupakan agenda kerja yang dilaksanakan oleh biro umum dan humas sekretariat jenderal minimal (dua) kali dalam (satu) tahun bertujuan sebagai bentuk koordinasi kegiatan kehumasan antar unit kerja eselon lingkup kementerian pertanian dalam mendukung pencitraan program pembangunan pertanian. dalam kegiatan ini juga dapat dilaksanakan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam bidang kehumasan, kunjungan lapangan atau media visit. dialog publik merupakan dialog yang dilakukan untuk membahas isu atau informasi publik yang perlu disampaikan terkait kebijakan pada sektor pertanian dengan pemangku kepentingan (stakeholders) terkait seperti lsm, ngo, media massa dan juga masyarakat. dialog ini bersifat terbuka yang dilaksanakan melalui seminar atau diskusi dengan menghadirkan menteri pertanian, pejabat eselon lingkup kementerian pertanian serta narasumber praktisi bidang pertanian. dialog interaktif merupakan dialog yang dilakukan untuk memasyarakatkan serta mengapresiasi kebijakan dan program pembangunan pertanian kepada masyarakat atau kelompok tani, pelaku usaha, dan lain lain melalui media elektronik baik televisi maupun radio. dalam dialog ini, penyampaian informasi dilakukan oleh menteri wakil menteri pertanian atau pejabat eselon lingkup kementerian pertanian yang ditunjuk oleh menteri pertanian untuk mewakili. chief editor meeting merupakan pertemuan antara menteri pertanian dan jajaran pimpinan eselon kementerian pertanian dengan para pemimpin redaksi media massa. kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk membangun kesepahaman dalam menyikapi berbagai isu kebijakan dan program pembangunan pertanian serta mengeliminasi kemungkinan terjadinya benturan akibat dampak pemberitaan atau penyiaran. agrotainment merupakan sarana untuk menyampaikan pemberitaan kisah keberhasilan petani dan pelaku usaha pada sektor pertanian dan menayangkan komoditas unggulan pertanian kepada masyarakat luas melalui media televisi. filler merupakan sarana penyampaian informasi mengenai sektor pertanian televisi secara singkat namun sarat akan pesan. umumnya, durasi filler ini berkisar antara menit televisi. filler bertujuan untuk dapat menyebarluaskan informasi mengenai strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian kepada masyarakat secara singkat. kegiatan berbasis media internet dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan e government indonesia. kegiatan ini dilaksanakan melalui pengelolaan portal web kementerian pertanian pengelolaan media sosial dilaksanakan juga sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan e government melalui teknologi informasi lalu lintas dua arah. media sosial yang digunakan diantaranya facebook, twitter, youtube, dan media sosial lainnya yang memungkinkan dalam penyampaian informasi pembangunan pertanian dan juga penanganan masalah yang terjadi masyarakat. pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan pencitraan terhadap program pembangunan pertanian, dilakukan sebagai berikut: menyiapkan bahan penyelenggaraan komunikasi publik, yang kegiatannya meliputi: menyusun jadwal kegiatan, melakukan koordinasi dengan unit kerja eselon lingkup kementerian pertanian narasumber pakar bidang pertanian, melakukan penyiapan sarana dan prasarana. menyiapkan pelaksanaan kegiatan komunikasi publik, yang kegiatannya meliputi: mengumpulkan dan menyusun bahan pelaksanaan kegiatan, menyampaikan bahan kepada pimpinan, menggandakan dan mendistribusikan bahan kepada komunikan, memantau pelaksanaan kegiatan. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan terhadap dokumentasi informasi publik. bab evaluasi dan pelaporan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja kehumasan, dilakukan kegiatan evaluasi dua kali dalam setahun untuk mengukur kinerja dan capaian kegiatan. hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan dalam pembuatan rencana pelaksanaan kegiatan kehumasan tahun yang akan datang. evaluasi umum diadakan setelah dipahami struktur dan tujuan manajerial humas, dengan cara meneliti sumber, sasaran dan metode penelitian dan pengukurannya sendiri. evaluasi humas dengan keberhasilannya bukan sekedar menilai mekanisme kegiatan kerja humas (tahapan penelitian perencanaan, penyusunan program, komunikasi dan evaluasi). tetapi evaluasi secara manajerial humas dalam rangka proses fungsi manajemen pengawasan hasil kegiatan melalui standar tertentu. ada dua macam evaluasi hasil humas: kualitatif dengan cara observasi dan perbandingan perkembangannya serta kuantitatif menggunakan statistik, perkembangan pada interval tertentu dan perbandingan naik turunnya. samping itu juga secara manajerial menilai terlebih dahulu kejelasan tujuan dan sasaran organisasi, sejauh mana hasilnya untuk dicapai yang selanjutnya dijadikan standar evaluasi. evaluasi humas harus diukur dengan cara menjawab delapan pertanyaan, antara lain apakah program tersebut dirancang, jangka waktu pelaksanaan, metode yang digunakan, pengukuran kepuasan, ketepatan waktu situasi, siapakah sasaran publik, materi sosialisasi yang digunakan dan apakah bahasa yang digunakan mudah dimengerti. metode pengukuran dan penelitian, antara lain: evaluasi berdasarkan sumber, pengumpulan pendapat dan sikap melalui wawancara sampel responden, segmen publik (riset perasaan, pendapat umum), penelitian opini publik, menurut perkembangan grafik persentase publik yang memahami. bentuk standar evaluasi: cara statistik, umpan balik media, peningkatan pemahaman, dan riset sendiri. keberhasilan humas ditentukan tingkat manajemen puncak yang menguasai publik, serta mampu mengidentifikasi sepuluh bidang khusus kegiatan manajerial. keberhasilan humas tergantung pada mutu menanamkan saling pengertian pada publik secara berencana dan terus menerus. mempertahankan standar kualitatif citra terhadap organisasi dalam jasa pelayanan produk, kredibilitas, dan perubahan sikap. pihak lain menggunakan metode suatu sistem management objective mbo) yang meliputi ketiga macam komponen dasar: menetapkan sasaran, merencanakan tindakan dan melaksanakan evaluasi secara berkesinambungan, terutama motivasi staf dan karyawan. evaluasi juga dilakukan terhadap berita yang dihasilkan dari kegiatan kunjungan pers, konperensi pers, wawancara, dialog, dan siaran pers. evaluasi yang sering dilakukan yaitu perbandingan undangan wartawan terhadap jumlah berita yang dimuat surat khabar serta kualitas berita yang dihasilkannya. pelaporan setiap akhir pelaksanaan kegiatan kehumasan harus dibuat laporan tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi pelaksaan kegiatan yang sama masa yang akan datang. laporan mulai dari perencanaan, strategi yang dilakukan dan hasil yang dapat dari kegiatan dimaksud. bab vii penutup tata kelola kehumasan ini diharapkan mampu membantu meningkatkan kemampuan unit kerja kehumasan lingkungan kementerian pertanian dalam melakukanmampu menjawab berbagai tantangan global bidang kehumasan106 permintaan ot. tentang tata kelola kehumasan kementerian pertanian bab pendahuluan latar belakang era keterbukaan informasi publik yang mendorong transparansi segala bidang, menempatkan humas pada posisi yang semakin strategis. humas pemerintah dituntut untuk lebih kreatif dan aktif dalam melaksanakan perannya dalam mengamankan kebijakan pemerintah, memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan atau informasi serta mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan hingga program program kerja pemerintah kepada masyarakat. humas juga bertindak sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan pemerintah satu pihak, dan dilain pihak menampung aspirasi, memperhatikan keinginan publik, dan berperan menciptakan iklim yang kondusif. dengan tantanganpermasalahan dan isu yang sangat beragam kementerian pertanian, diperlukan tata kelola yang mampu mewujudkan kehumasan yang handal. perwujudan tata kelola kehumasan yang baik dan bertanggungjawab ini merupakan tuntutan dalam penerapan prinsip prinsip akuntabilitas, transparansi dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan. agar kehumasan kementerian pertanian dapat melaksanakan peran sesuai harapan maka diperlukan infrastruktur, sumber daya manusia sdm) yang kompeten, dukungan dan perlindungan hukum, serta sistem pengelolaan yang tepat. untuk itu diperlukan suatu pedoman yang mengatur tatacara pengelolaan kehumasan kementerian pertanian. tata kelola kehumasan ini sebagai acuan para penyelenggara kehumasan kementerian pertanian dalam melaksanakan kegiatan kehumasan kementerian pertanian sehingga diharapkan melalui kegiatan kehumasan sektor pertanian dapat mengembangkan kemampuan sdm sebagai pengelola maupun pelaksana kehumasan. tujuan tata kelola kehumasan kementerian pertanian ini bertujuan: menyediakan standar pelaksanaan kegiatan kehumasan kementerian pertanian, membangun citra positif sektor pertanian, dan meningkatkan kualitas sdm pengelola kehumasan. sasaran sasaran tata kelola kehumasan kementerian pertanianyaitu terciptanya sistem komunikasi terbuka yang mampu menerima umpan balik masukan dari publik stakeholder), sebagai berikut: publik internal, yaitu segenap aparatur pertanian beserta lingkungan kerjanya. masyarakat umum, yaitu masyarakat yang terlibat langsung dalam pembangunan pertanian yaitu: petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani gapoktan), lsm pertanian, organisasi non pemerintah ngo) dan lembaga lembaga yang terkait dengan pembangunan pertanian. masyarakat khusus, yaitu masyarakat yang secara tidak langsung mempengaruhi jalannya pembangunan pertanian. kelompok masyarakat khusus strategis yang perlu mendapat perhatian dalam kegiatan kehumasan antara lain, lembaga tinggi negara dpr ri, dpd dan bpk, masyarakat pers, politisi, pakar, cendekiawan, perguruan tinggi, organisasi profesi dan asosiasi). media massa, yaitu lembaga media penyiaran pemberitaan publik (elektronik dan cetak). pejabat atau seseorang yang perlu mendapatkan penghormatan sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat. ruang lingkup ruang lingkup tata kelola kehumasan kementerian pertanian meliputi analisis situasi, strategi (perencanaan dan program), implementasi (tindakan dan komunikasi), dan evaluasi (pengukuran hasil). pengertian dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:analisa berita adalah suatu kegiatan untuk menganalisa nilai atau bobot suatu berita dengan pemberian tone positif, netral dan negatif. analisa pendapat umum adalah suatu analisa terhadap pendapat masyarakat yang dimuat media massa (cetak, elektronik, aponline) dan media sosial berkenaan dengan penilaian terhadap kegiatan pembangunan pertanian, yang dituangkan dalam bentuk tulisan, tabulasi atau gambar, dengan tujuan untuk mengetahui impact komunikasinya masyarakat. forum konsultasi kehumasan adalah forum pertemuan antara pimpinan kementerian pertanian dengan organisasi profesi, asosiasi maupun lembaga swadaya masyarakat untuk tukar menukar informasimasyarakat serta mencegah terjadinya rintangan psikologis pada pihak masyarakat, mensinkronisasikan antar kegiatan untuk penyamaan persepsi, mengadakan penilaian terhadap opini masyarakat, melakukan persuasi untuk meningkatkan partisipasi dan membangun citra positif birokrasi. keterangan pers adalah informasi yang diberikan oleh seorang pejabat secara lisan, menyangkut bidang ruang lingkup tugasnya. konferensi pers adalah penyampaian informasi resmi melalui suatu pertemuan antara pejabat dengan media massa. kunjungan pers( press tour) adalah kunjungan wartawan secara langsung (on the spot) lokasi pelaksanaan kegiatan atau obyek pembangunan. masyarakat pertanian adalah masyarakat yang menghidupkannya bergantung dari usaha sektor pertanian (petani, pengusaha sektor pertanian, asosiasi dan organisasi profesi pertanian, politikus, petugas pertanian dan pemerhati pertanian). media internet adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan internet seperti website, blog, dan situs jejaring sosial. media cetak adalah media yang dalamnya berisi informasi yang terkait dengan kepentingan umum dan bukan terbatas pada kelompok tertentu saja secara detil dan terperinci serta tercetak dalam bentuk kertas. media elektronik adalah segala informasi atau data yang dibuat, didistribusikan, dan diakses menggunakan bentuk elektronik, energi elektromekanis atau peralatan yang digunakan dalam komunikasi elektronik. pejabat humas adalah pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan bidang kehumasan. pembangunan pertanian adalah upaya upaya yangdilakukan secara sistematik dan berkesinambungan, melalui berbagai rekayasa teknologi dan rekayasa sosial untuk mewujudkan pertanian yang maju, efisien dan tangguh. pendapat umum adalah pendapat atau pernyataan sikap sekelompok orang atau individu media massa terhadap suatu hal yang berkembang dalam masyarakat. pendapat masyarakat pertanian adalah pendapat yang berkembang kalangan masyarakat pertanian. pendapat media massa adalah pendapat dan media yang dituangkan dalam bentuk artikel, rubrik khusus, kolom, editorial media cetak atau media elektronik. penjelasan pers adalah penyampaian informasi tertulis yang dibuat oleh instansi untuk menanggapi menjawab berita dan atau isu yang telah tersiar melalui media cetak dan atau media elektronik. pertemuan pemimpin redaksi chief editors meeting) adalah pertemuan antara menteri pertanian dengan para pemimpin redaksi media massa untuk memberikan infromasi tentang suatu kebijakan, maupun kegiatan dalam bidang pertanian. petugas humas adalah staf yang membantu pelaksanaan kegiatan kehumasan. temu koordinasi kehumasan adalah pertemuan para pejabat kehumasandengan pimpinan unit eselon untuk membahas dan mendapat masukan terkait isu atau temuan terbaru unit kerjanya. siaran pers press release) adalah penyebarluasan informasi resmi dalam bentuk berita tertulis terutama pada media massa. sentimen berita adalah nilai atau bobot suatu berita dengan pemberian kategori positif, netral, dan negatif. wawancara pers adalah wawancara antara wartawan dengan narasumber yang berkompeten lingkup kementerian pertanian. bab dasar dasar pelaksanaan kehumasan visi visi humas pemerintah adalah terciptanya pengelolaan kehumasan (kelembagaanmisi humas pemerintah adalah: membangun citra dan reputasi positif pemerintah, membentuk, meningkatkan dan memelihara opini positif publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, mencari, mengklasifikasi, mengklarifikasi, serta menganalisis dan infomasi, mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah, dan membangun kepercayaan publik (public trust). strategi strategi humas pemerintah adalah humas sebagai: pembangun hubungan internal dan eksternal, penyelenggara pertemuan dan koordinasi antar instansi, penyedia informasi pemerintah, pengatur pertemuan instansi pemerintah dengan media massa, pendorong upaya pemberdayaan masyarakat, pengelola sarana dan prasarana kehumasan, pembentuk citra dan reputasi positif instansi pemerintah, dan pengelola informasi pemerintahan dan pembangunan. asas dan prinsip kehumasan asas umum humas pemerintah meliputi:humas tidak memihak dalam melaksanakan tugas, etika kehumasan, serta praktik praktik umum (common practices) yang sehat, tata kelola kehumasan membutuhkan perencanaan, pengembangan kepemimpinan dan tanggung jawab, pemantauan dan evaluasi serta perbaikan yang berkelanjutan. bab iii |
peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor permintaan sr. tentang pengawasengawasan pestisida, bahwa sesuai dengan perkembangan otonomi daerah dan untuk menghindari pengaruh dampak negatif pestisida perlu adanya peningkatan pengawasan pestisida masyarakat, sehingga peraturan menteri pertanian nomor permintaan sr. sudah tidak sesuai lagi, bahwa sehubungan dengan hal tersebut atas, perlu menetapkan pengawasperaturan menteri perdagangan nomor m dag per tentang ketentuan impor metil bromida untuk keperluan karantina dan pra pengapalan, komisi pengawasan pupuk dan pestisida kabupaten kota kabupaten kotkabupaten kota. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam komisi pengawasan pupuk dan pestisida provinsi mempunyai kewenangan: melakukan koordinasi dengan instansi terkait untukprovinsi:emilik:baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota provinsi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam komisi pengawasan pupuk dan pestisida tingkat kabupaten kota mempunyai kewenangan: menghubungi instansi terkait agar dapat membantu pelaksanaan pengawasan pestisida dengankabupaten kota,ihak yang berwenang dan instansi yang terkait denganstock dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan,tingkat kabupaten kota provinsi. bab vii tindak lanjut hasil pengawasan tindak lanjut hasil pengawasan kabupaten kota diselesaikan oleh bupati walikota, antar kabupaten kota dalam satu provinsi diselesaikan oleh gubernur dan antar provpusat. apabila ditemukan pelanggaran: tidak memiliki izin usaha, maka kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis dan untuk sementara dilarang melakukan kegiatan usaha sampai diperolehnya izin usaha,atau apabila tidak ada yang bertanggung jawab pestisida tersebut wajib dimusnahkan: pestisida tidak layak pakai maka diberikan peringatan dan diwajibkan penarikan pestisida dari peredaran, pestisida ilegal maka diberikan peringatan dan diwajibkan menarik dari peredaran untuk dimusnahkan: pestisida palsu maka diberikan peringatan dan diwajibkan menarik dari peredaran untuk dimusnahkan: penggunaan dan peredaran pestisida terbatas oleh orang yang belum memiliki sertifikat maka diberikan peringatan dan menghentikan penggunaan sampai pengguna mempunyai sertifikat: terjadi pencemaran lingkungan dilakukan penghentian sesuai dengan kasusnya, berjangkitnya penyakit atau gangguan kesehatan dilakukan penghentian kegiatan serta penanggulangan dan bimbingan sesuai dengan kasusnya, terhadap publikasi yang menyesatk maka diberikan peringatan dan diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku, melampauinya batas maksimum residu dalam produk pertanian dan media lingkungan wajib dilakukan pengendalian dan pemulihan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: il. ditemukan ketidaksesuaian dokumen dan atau penyalahgunaan contoh (sample) pestisida dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada huruf apabila peringatan, sebagaimana dimaksud dalam tidak dilaksanakan, pengawas pupuk dan pestisida melaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil atau pejabat kepolisian negara republik indonesia untuk dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan. bab viii pemusnahan (l) pemusnahan pestisida dilakukan apabila: pestisida dimaksud tidak dilengkapi persyaratan perizinan dan bersifat ilegal, pestisida dimaksud termasuk kategori tidak layak pakai berdasarkan label yang tertera pada kemasan, dan pestisida dimaksud tidak diketahui produsen importirnya. pemusnahan pestisida sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh pemerintah. (l) pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pelaksanaan pemusnahan menjadi tanggungjawab pemilik pestisida berkoordinasi dengan instansi terkait yang ditunjuk dalam pemusnahan pestisida sebagaimana dimaksud pada disaksikan oleh pengawas pupuk dan pestisida dan aparat yang berwenang. pemusnahan sebagaimana dimaksud pada dibuatkan berita acara dan ditandatangani oleh pengawas pupuk dan pestisida, komisi pengawasan pupuk dan pestisida dan aparat yang berwenang. bab pembinaan dan pelatihan untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan pestisida, direktur jenderal yang menangani pestisida melakukan pembinaan dengan menerbitkan, mempublikasikan dan mensosialisasikan peraturan perundang undangan bidang pestisida berikut berbagai jenis pestisida yang telah terdaftar dan diizinkan oleh menteri pertanian. untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan pestisida daerah, pemerintah provinsi melakukan pembinaan pengawasan dengan: menerbitkan petunjuk pelaksanaan pengawasan pestisida kabupaten kota, meningkatkan pelayanan dan pembinaan pengawasan pestisida, dan meningkatkan pemantauan dan evaluasi ketersediaan serta standar mutu pestisida. untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan pestisida, pemerintah daerah kabupaten kota melakukan pembinaan pengawasan dengan: mengembangkan pembinaan penyaluran dan penggunaan pestisida, dan melakukan bimbingan penerapan petunjuk pelaksanaan kepada distributor, pengecer dan pengguna pestisida. (l) selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam dan pengawas pupuk dan pestisida, distributor, pengecer dan pengguna pestisida diberikan pelatihan. materi pelatihan sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kebutuhan pengawas pupuk dan pestisida, distributor, pengecer dan pengguna pestisida. (l) pelatihan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan secara berjenjang, pusat melaksanakan pelatihan untuk pengawasan pestisida provinsi yang selanjutnya provinsi melaksanakan pelatihan kepada pengawas pupuk dan pestisida kabupaten kota. materi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam mengacu pada petunjuk teknis pelatihan yang ditetapkan oleh direktur jenderal yang menangani pestisida. (l) pelatihan sebagaimana dimaksud dalam untuk pestisida terbatas dilaksanakan secara terkoordinasi antara komisi pengawasan pupuk dan pestisida daerah setempat dengan pihak perusahaan pemegang nomor pendaftaran pestisida. ketentuan mengenai pelatihan untuk pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur jenderal yang menangani pestisida. bab ketentuan lain lain ketentuan ketentuan dalam peraturan menteri ini tidak mengurangi wewenang dari menteri kepala lembaga pemerintah non kementerian lpnk) yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan pestisida yang digunakan sektor masing masing. bab ketentuan peralihan (l) pengawas pupuk dan pestisida yang telah ditunjuk sebelum berlakunya peraturan menteri ini tetap dinyatakan sebagai pengawas pupuk dan pestisida sampai berakhir masa berlaku penunjukannya. komisi pengawasan pupuk dan pestisida yang telah dibentuk oleh gubernur atau bupati walikota sebelum peraturan menteri ini ditetapkan, tetap dapat melaksanakan tugas koordinasi pengawasan pestisida wilayah kerjanya masing masing sampai dibentuknya komisi pengawasan pupuk dan pestisida maka peraturan menteri pertanian nomor permintaan sr. tentang pengawasan pestisidsr. tanggal september kartu tanda pengenal pengawas pupuk dan pestisida bentuk, ukuran dan warna kartu tanda pengenal pengawas pupuk dan pestisida kartu tanda pengenal pengawas pupuk dan pestisida harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: bentuk segi empat ukuran :7x9cm pas foto (warna dasar merah) warna dasar pada kartu tanda pengenal pengawas pupuk dan pestisida: pusat merah muda propinsi kuning muda kabupaten kota putih logo kementerian pertanian pusat) provinsi kabupaten kota pemerintah daerah) ii. contoh kartu tanda pengenal pengawas pupuk dan pestisida keterangan halaman muka: kartu tanda pengenal pengawas pupuk dan pestisida nama nip pangkat gol instansi alamat wilayah kerja tanda ybs, naa keterangan halaman belakang: kementerian pertanian gubernur bupati walikota penugasan ini berlaku selama (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan. ditetapkan pada tanggal menteri pertanian gubernur bupati walikota menteri pertanian republik indonesia, ttd. buwonestisida, keputusan menteri pertanian nomor pts ot. tentang komisi pestisida, memutuskan: menetapkan peraturan menteri pertanian tentang pengawasngadaan adalah kegiatan penyediaan pestisida. peredaran adalah impor ekspor dan jual beli pestisida dalam negeri termasuk pengangkatannyadiluar yang tertera pada label dan hanya dapat digunakan oleh pengguna yang bersertifikat. pestisida rusak adalah pestisida yang mengalami perubahan baik secara kimiawi, fisik maupun biologis. pestisida ilegal adalah pestisida yang tidak terdaftar atau yang telah habis masa berlaku izin nomor pendaftaran yang diberikan atau pestisida tidak berlabelwadah adalah tempat yang terkena langsung pestisida untuk menyimpan selama dalam penanganan. produksi pestisida adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan bahan teknis, formulasi termasuk daur ulang, peradaban, pembungkus dan pelabelan pestisida.. pemusnahan adalah menghilangkan sifat dan fungsi pestisida. jl)sanakan pengawasan pestisida. ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi pelaksanaan dan obyek pengawasan, tata cara penunjukan dan pemberhentian pengawas pupuk dan pestisida, tugas, wewenang dan pelaksanaan pengawasan, pelaporan, komisi pengawasan pupuk dan pestisida, tindak lanjut hasil pengawasan, pemusnahan serta pembinaan dan pelatihan. bab pelaksanaan dan obyek pengawasanobyek, dampak lingkungan,:b iii tata cara penunjukan dan pemberhentian pengawas pupuk dan pestisida pengawas pupuk dan pestisida terdiri atas pengawas pupuk dan pestisida pusat, pengawas pupuk dan pestisida provinsi dan pengawas pupuk dan pestisida kabupaten kota. (l) pengawas pupuk dan pestisida pusat sebagaimana dimaksud dalam diangkat oleh menteri pertanian atas usul dardiangkat oleh gubernur atas usuldiangkat oleh bupati walikota atas usul pimpinan instansi yang bersangkutan. untuk dapat diangkat sebagai pengawas pupuk dan pestisida sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: pegawai negeri sipil lingkungan instansi yang menangani fungsi pertanian, perindustrian, perdagangan, kesehatan, pengawasan obat dan makan, tenaga kerja dan transmigrasi, kelautan dan perikanan, kehutanan, atau lingkungan hidup, telah menjadi pegawai negeri sipil paling singkat selama (dua) tahun, mempunyai latar belakang pendidikan formal paling rendah diploma iii dan telah menangani pupuk dan pestisida sekurang kurangnya (satu) tahun, memiliki sertifikat pelatihan sesuai dengan tugas pengawasan pupuk dan pestisida, dan tidak berafiliasi atau konflik kepentingan dengan usaha bidang pupuk dan pestisida. pengangkatan pengawas pupuk dan pestisida sebagaimana dimaksud dalam berlaku untuk jangka waktu (empat) tahun dan dapat diangkat kembali atas usul dan pertimbangan pimpinan instansi yang bersangkutan. jl) pengawas pupuk dan pestisida sebagaimana dimaksud dalam dapat diberhentikan apabila: jangka waktu sebagai pengawas pupuk dan pestisida sebagaimana dimaksud dalam sudah berakhir: pindah tugas atau dipindahtugaskan, melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar hukum, mengundurkan diri sebagai pengawas pupuk dan pestisida, berafiliasi atau konflik kepentingan dengan bidang tugasnya, pensiun sebagai pegawai negeri sipil pns), atau meninggal dunia. pemberhentian sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam sesuai kewenangan yang dimilikinya. (l) dalam melaksanakan tugasnya, pengawas pupuk dan pestisida diberi kartu tanda pengenal pengawas pupuk dpejabat sebagaimana dimaksud dalam sesuai kewenangannya. kartu tanda pengenal pengawas pupuk dan pestisipengawas pupuk dan pestisida tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. (l) pengawas pupuk dan pestisida pusat sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada menteri pertanian melalumelaksanakan tugas bertanggung jawab kepada gubernur melaluimelaksanakan tugas bertanggung jawab kepada bupati walikota melalui pimpinan instansi yang bersangkutan. bab tugas, wewenang dan pelaksanaan pengawasan pengawas pupuk dan pestisida pusatroduksi, dokumen perizinan usaha sup), nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya tingkat pengadaan, ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pestisida, contoh (sample) pestisida untuk penelitian dan pengembangan, pelaksanaan uji efikasi dan uji toksisitas pestisida dalam rangka proses pendaftaran pestisida, dan penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan pestisida. pengawas pupuk dan pestisida provinsijenomormpak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pestisida, dan contoh (sample) pestisida untuk dilakukan uji mutu. pengawas pupuk dan pestisida kabupaten kotatekn dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan pestisida. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pengawas pupuk dan pestisida pusat mempunyai kewenangan: memasuki lokasi dan tempat produksi dan penyimpanan, memeriksa dokumen perizinan dan dokumen administrasi pendukung lainnya tingkat produsen, mengambil contoh (sample) pestisida untuk dilakukan uji coba mutu tingkat produsen, mengambil contoh (sample) pembungkus, wadah, label dan bahan publikasi lainnya, mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran, penghentian peredaran dan atau penarikan pestisida rusak, ilegal dan palsu kepada menteri pertanian melalui pimpinan instansi yang bersangkutan: dan memeriksa kesesuaian dokumen dan contoh (sample) pestisida lokasi penelitian. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pengawas pupuk dan pestisida provinsikomisi pengawasan pupuk dan pestisida pusat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pengawas pupuk dan pestisida kabupaten kotapengawas pupuk dan pestisida provinsi. (l) pelaksanaan pengawasan pestisida oleh pengawas pupuk dan pestisida dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui koordinasi: mengumpulkan data penyediaan, peredaran dan penggunaan pestisida dalam rangka pemantauan lapangan:(l) pemegang nomor pendaftaran, produsen, pengedar dan pengguna pestisida wajib menerima dan memberikan keterangan kepada pengawas pupuk dan pestisida yang sedang melaksanakan tugasnya. pemegang nomor pendaftaran, produsen, pengedar dan pengguna pestisida yang menolak atau menghalang halangi pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada (l), pengawas pupuk dan pestisida dapat meminta bantuan aparat kepolisian. apabila pengawas pupuk dan pestisida menduga atau menemukan adanya tindak pidana bidang pestisida, pengawas pupuk dan pestisida wajib melaporkan kepada penyidik yang berwenang sesuai peraturan perundang undangan. bab pelaporan (l) pengawas pupuk dan pestisida wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan setiap (enam) bulan sekali. hasil pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan obyek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dan dilaporkan oleh pengawas pupuk dan pestisida secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan instansi masing masing. materi laporan sebagaimana dimaksud dalam untuk: kabupaten kota, provinsi sekurang kurangnya mencakup situasi peredaran pestisida kabupaten kota, dampak penggunaan pestisida serta permasalahan lain yang timbul seluruh kabupaten kota dalam satu provinsi: dan cc. pusat sekurang kurangnya mencakup produksi pestisida, ekspor impor, formula pestisida, perkembangan izin nomor pendaftaran, hasil evaluasi pengawasan daerah serta permasalahan yang timbul seluruh wilayah indonesia. mekanisme penyampaian laporan dilakukan sebagai berikut: pengawas pupuk dan pestisida provinsi atau kabupaten kota menyampaikan laporan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan, pimpinan instansi yang bersangkutan menyampaikan laporan kepada gubernur atau bupati walikota, dan gubernur atau bupati walikota setelah menerima laporan menyampaikan kepada komisi pengawasan pupuk dan pestisida dengan tembusan kepada menteri pertanian. bab komisi pengawasan pupuk dan pestisida pelaksanaan pengawasan pestisida dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi baik antar instansi terkait maupun antar pusat, provinsi dan kabupaten kota. jl) koordinasi pengawasan pusat dilakukan oleh komisi pengawasan pupuk dan pestisida pusat yang dibentuk dengan keputusan menteri pertanian. koordinasi pengawasan provinsi dilakukan oleh komisi pengawasan pupuk dan pestisida provinsi yang dibentuk dengan keputusan gubernur. koordinasi pengawasan kabupaten kota dilakukan oleh komisi pengawasan pupuk dan pestisida kabupaten kota yang dibentuk dengan keputusan bupati walikota. koordinasi pengawasan pestisida sebagaimana dimaksud dalam dilakukan pada saat persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. (l) komisi pengawasan pupuk dan pestisida pusat sebagaimana dimaksud dalam diketuai oleh direktur jenderal yang menangani pestisida. komisi pengawasan pupuk dan pestisida provinsi sebagaimana dimaksud dalam diketuai oleh sekretaris daerah. komisi pengawasan pupuk dan pestisida kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam diketuai oleh sekretaris daerah. komisi pengawasan pupuk dan pestisida pusat dalam melakukan pengawasan diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri. komisi pengawasan pupuk dan pestisida provinsiprovinsi. |
tts kementan. sapi bakalan. sapi indukan. sapi siap potong. pemasukan. wilayah negara. peraturan menteri pertanian republik indonesianingkatkan pengembangbiakan, dan memenuhi kebutuhan daging dalam negeri, perlu memasukinjau kembalijuncto peraturan menteri pertanian nomor permintaan ot, sapi indukan, dan sapi siap potongkesehatan hewan,jarekomendasi berakhir sebagaimana dimaksud dalamdan sapi indukan,permohonan rekomendasi sapi siap potong dapat diajukan hanya untuk stabilisasi harga. bab pengawasan pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong: ketentuan dan atau ketentusampaikan kepada pelaku usaha atau badan usaha milik negarabab ketentuan peralihan negara asal, farm, dan, sapi indukan,dan farman masa berlakunya belum berakhir dinyatakan masih tetap berlaku.nomor: permintaan pd. tanggal september. sapi bakalan berat maksimal sapi siap potong jantan sapi siap potong betina sapi indukan menteri pertanian republik indonesia, buwono nomor lampiran perihal permohonan rekomendasi teknis kesehatan hewan kepada yth. direktur kesehatan hewan jl. harsono ragunan pasar minggu, jakarta selatan bersama ini kami mengajukan permohonan rekomendasi teknis kesehatan hewan untuk pemasukan sapi bakalan sapi indukan sapi siap potong dengan data data sebagai berikut: nama perusahaan pemohon alamat perusahaan pemohon nomor importir terdaftar it) hewan perusahaan pengirim eksportir s8. alamat perusahaan pengirim'eksportir farmiregistored premises approved premises atau nama lain yang sejenis kategori sapi (sapi bakal an sapi indukan sapi siap potong)" jenis armed sapmasuta ty kartu tanda penduduk identitas pimpinan perusahaan, copy nomer pokok wajib pajak npp): caps surat izin usaha perdagangan sup), copy penetapan importir terdaftar it) hewan, copy angka pengenal importir umum api u), copy surat tanda daftar perusahaan std p) copy izin usaha bidang peternakan, copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir, copy kontrak kerja dengan rph (untuk sapi siap polong), surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa balik certificate, certificate organ dan laporan realisasi pemasukan akan diberikan maksimal (tujuh) hari setelah hewan tiba indonesiae), dengan alasan: tanaman darimemperhatikan rekomendasi, tanggal mei, sapi indukan, atau sapi siap potong, sapi indukan, dan atau sapi siap potong. penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antarapemohon (. pemohon) nomor. tanggal. perihal permohonan rekomendasi teknis kesehatan hewan dan berdasarkan dbahwa: nama perusahaan pemohon pelat makanan alamat perusahaan pemohon paekaknaeknn anakan alamat tempat usaha peternakan dakannnannnnenanannnnananan importir terdaftar it) hewan parakan kanan dengan rincian sebagai berikut: kriteria ternak sesuai jenis sapi) jenis breed' sapi pakkkanan akan pos tarif' pakan akan tujuan usaha penggemukan pengembangbiakan'potong negara asal ternak para nama dan alamat perusahaan eksportir pakan farm registered premises approved premises atau nama lain yang sejenis daan pelabuhan asal tempat pengeluaran .oooooococoo transit daekanann akan nana ji. pelabuhan tujuan tempat pemasukan parakan ena lokasi tujuan banana ken nennanannanaananaa provinsi tujuan pakan nanac. sesuai jenis sapi) dari menteri perdagangan. pemasukan c. sesuai jenis sapi) harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan health requirement?)melanggar ketentuuntuk pemasukan sapi periode tanggal. bulan. tahun. sampai tanggal.bulan.tahujakarta, .tanggal bulan .tahun direktur kesehatan hewan, tembusan disampaikan kepada yth.: menteri pertanian: menteri perdagangan:ari tas tas ts! tai kei hasidan, sapi indukan, dan sapi siap potong, sapi indukan, dan sapi siap potong, sapi indukan, dan sapi siap potong pertanian,, dan berat badan per ekor maksimal pada saat tiba tempat pemasukan, dan berumur tidak lebih dari (tiga puluh) bulan serta harus digemukkan minimal (enam puluh) hari setelah selesai dilakukan tindakan karantina,persyaratan pemasukan sapi siap potongdan(health certificate) sebagaimana dimaksud dalam dan harus memuat paling kurang, dan cc.quirement), sapi indukan, dan sapi siap potong, sapi indukan, dan sapi siap potongsapi siap potong yang dimasukkan, paling lama (empat belas) hari setelah selesai dilakukan tindakan karantina harus dipotong |
aj rencana kerja pembangunan daerah provinsi sulawesi tengah tahun yang selanjutnya disebut rkd tahun adalahbelanja daerah dan prioritas plafon anggaran sementara provinsi sulawesi tengah tahunwilayah terpadu jangka pendek provinsi sulawesi tengah tahun buku iii sebagaimana dimaksud pada memuat perencanaan pembangunan wilayah terpadu dengan rincian sebagai berikut aspek dan analisis isu strategis pembangunan wilayah terpaduwilayah terpadu kawasan) disertai indikasi program pembangunan wilayah terpaduggunaan pakaian dinas pegawai negeri sipil bertujuan untuk membentuk kedisiplinan, tertib berpakaian dinas dan kewibawaan pegawai serta meningkatkan motivasi kerja, bahwa pengaturan pakaian dinas lingkungan pemerintah provinsi sulawesi tengah berdasarksudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang undangan dan kebutuhan penggunaan pakaian dinas lingkungan pemerintah provinsi sulawesi tengah, bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan yang lengkap mengenai fungsi penggunaan pakaian dinas, jenis pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah provinsi sulawesi tengah maka perlu menggantia, pemerintah provinsiprovinsi adalah lambang provinsi sulawesi tengah. lencanaprovinsi sulawesi tengahcc.gubernurgubernur. bab iii jenis pakaian dinas bagian kesatu umum pakaian dinas terdiri atas: pdh meliputi pdh warna khaki: pdh kemeja putih, celana kain rok kain warna hitam atau gelap, pdh batik tenun pakaian khas daerah, psh, psr, psl, dan pdl:pakaian khas daerah, saku baju,endek berlidah bahu warna khaki, rok bawah lututdanberlidah bahu luar, rok panjang sampai dengan mata kaki, dan:luar rok, rok kain bawah lututluar rok, rok celana kain panjang sampai dengan mata kaki warnapakaian khas daerahdiutamakan bahan tenun ikat: arah berdiri, celana kain panjangdiutamakan bahan tenun ikat:khas daerah diutamakan tenun ikat:j barnabasmeliputi baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki, celana panjang semata kaki warna khaki, arah baju berdiri, h.dipasang lengan kanan, k.ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang lambang kopi, dan il. sepatu tutup warna hitam. pdl wanita berjilbab meliputi: baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki, rok celana panjang semata kaki warna khaki, arah baju rebahil. sepatu tutup warna hitam, sepatu kulit warna hitam, dan warna jilbab disesuaikan dengan warna pdl. bagian ketujuh pakaian kopi pakaian kopi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pakaian kopi pria dengan atribut dan kelengkapan, pakaian kopi wanita dengan atribut dan kelengkapan, dan cc. pakaian seragam kopi wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan. pakaian kopi pri: memakaikopiah warna hitam, celana panjang warna biru donkeyrok bawah lutut warna biru donkey, danjilbab warna biru donkey polos, rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donkey, dan sepatu tutup berwarna hitam. pakaian kopipakaian dinas bagian kesatu umum atribut pakaian dinas terdiri atas: tutup kepala, lencana kopi, cc. papan nama, nama pemerintah provinsi: lambang daerah provinsi, nama satuan perangkat daerah, dan tanda pengenal pegawai. bagian kedua tutup kepala tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: topi pdh terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan lambang daerah dan tulisan prov. sulteng warna kuning digunakan sebagai kelengkapan pdh warna khakia sampai golongan iv e sebagai berikut: lambang daerah bagian depan, sebelah kanan dan kiri bertuliskan prov. sulteng, cc. satu list warna emas, dan padi kapas. topi pdh untuk golongan iii sebagai berikut: lambang daerah bagian depan, sebelah kanan dan kiri bertuliskan prov. sulteng, dan satu list warna emas. topi pdh untuk golongan sampai dengan golongan sebagai berikut: lambang daerah bagian depan, dan sebelah kanan dan kiri bertuliskan prov. sultengh khaki dan pdl, dan penulisan nama tidak menggunakan gelarpakai oleh setiap pegawai. nama pemerintah provinsi ditempatkan lengan sebelah kiri bawah lidah bahu untuk pegawai. bahan dasar nama pemerintah provinsi berupa kain dengan jahitan bordir tertulis prov. sulteng. bagian keenam lambang provinsi sulawesi tengah lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dipakai oleh setiap pegawai. lambang provinsi ditempatkan lengan sebelah kiri bawah lidah bahu. bahan dasar lambang provinsi berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir. bentuk, warna dan ukuran lambang provinsi sesuai ketentuan yang ditetapkan. bagian ketujuh nama satuan perangkat daerah nama satuan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf menunjukkan satuan perangkat daerah. nama satuan perangkat daerah dipakai oleh setiap pegawai. nama satuansatuan perangkat daerah berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis nama satuan: bagian depan, dan bagian belakang. bagian depan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: lambang pemerintah provinsi, tulisan pemerintah provinsi sulawesi tengah,lengkap menggunakan atribut. bagian belakang pada huruf terdiri atas: nama pegawai menggunakan gelar, nomor induk pegawai,b waktu penggunaan pakaian dinas penggunaan pakaian dinas atau gelap, hari kamis dan jumat menggunakan pdh batik tenun pakaian khas daerah: waktu acara resmi tertentu luar hari kerja, kegiatan luar jam kantor di luar kantor, dan cc.gubernur. bab pembinaan dan pengawasan gubernurperangkat daerah. gubernur melakukan pembinaan perumusan kebijakan penggunaan pakaian dinas kabupaten kota. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh biro yang membidangi tugas dan fungsi organisasi:: baju kemeja lengan pendek warna putihkerja dipasang lengan sebelah kanan jilbab warna putih polos, rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam, dan j .pakaian khas daerah kelengkapannya yakni baju batik lengan panjang pendek, celana kain rok warna hitam gelap, dan hari kamis dan jumat baju batik tenun khas daerah celana kain rok warna hitam gelap abd.haris yotolembah,sh. pembina utama muda nip. lampirmodel pakaian pakaian dinas harian pdh) warna khaki pns pria poems ts) . keterangan gambar lidah bahu papan nama bordir kancing baju nama pemerintah provinsi ikat pinggang hitam lambang daerah provinsi saku celana depan tanda pengenal saku depan lencana kopi nama satker sambungan bahu saku celana belakang lengan panjang oo. arah berdiri pakaian dinas harian pdh) warna khaki pns wanita keterangan gambar lidah bahu papan nama bordir kancing baju nama pemerintah provinsi arah rebah lambang daerah provinsi saku baju bawah tanda pengenal lencana kopi saku baju atas nama satker rok pakaian dinas harian pdh) warna khaki pns wanita berjilbab keterangan gambar: lidah bahu papan nama kancing baju nama pemerintah arah rebah provinsi saku baju bawah lambang daerah lencana kopi provinsi nama satker tanda pengenal saku baju atas il. rok pakaian dinas harian pdh) warna khaki pns wanita hamil depan belakang naa e:. wat depan ia. belakang mna. b3" jasa sip ann tae keterangan gambar: arah baju rebah rok lidah bahu flu papan nama kancing baju lencana kopi celana panjang nama pemerintah provinsi flu belakang lambang provinsi tanda pengenal pakaian dinas harian pdh) kemeja putih pria d n ae, erinpdh) kemeja putih wanita ama si. ula keterangan arah berdiri papan nama lencana kopi tanda pengenal saku baju pakaian dinas harian pdh) kemeja putih wanita berjilbab in! keterangan! benua kaur &. papan nama tanda pengen pakaian dinas harian pdh) batik pria anal ain dan! kta untanpdh) batik wanita .c kamu ata |.sipil harian psh) pns wanita berjilbab pan aek ses pake lan anne lan kena perang(an jt kf. bag asana keterangan gambar arah berdiri lencana kopi saku baju tanda pengenal kancing papan namasipil resmi psr) pns wanita berjilbab pan (aa per pon pena asi ela nenek, yaa aon perang pesekakaian sipil resmi psr) pns wanita hamil ikan sar pop aa, mang png keterangan gambar arah rebah lencana kopi saku baju atas tanda pengenal kancing lima buah papan nama pakaian sipil lengkap psl) pns pria keterangan kemeja. saku atas jas. dasi. saku bawah jas dengan tutup. lengan panjang. kancing. pakaian sipil lengkap psl) pns wanita tak keterangan kemeja. cc. lengan panjang. saku bawahan dengan tutup. dasi. sakuatasjas. kancing. pakaian sipil lengkap psl) pns wanita berjilbab poin, mana y b bt: ko. poo partni menimpa keterangan gambar kemeja warna putih dasi lengan panjang kancing pakaian dinas lapangan pdl) pria mala sil smandinas lapangan pdl) wanita era vb dadseragam kopi pns pria rea art cuti aspek tuna hap . veda dagpakaian seragam kopi pns wanita nama tea) boleh n|| pulpakaian dinas pegawai non pns pria keterangan arah berdiri. saku papan nama nama pemerintah provinsi nama satker lambang daerah. pakaian dinas pegawai non pns wanita keterangan arah berdiri. saku papan nama nama pemerintah provinsi nama satker lambang daerah. topi pdh untuk golongan iv a iv d lambang daerah bagian depan, sebelah kanan dan kiri bertuliskan prov.sulteng, satu lis warna emas: dan padi kapas. untuk golongan iii lambang daerah bagian depan, sebelah kanan dan kiri bertuliskan prov.sulteng, satu lis warna emas. untuk golongan i ii cc. lambang daerah bagian depan, sebelah kanan dan kiri bertuliskan prov.sulteng.lencana kopi sdh, masa lencana kopi dipakai pada suca semua jenis pakaian dinas. untuk pdh, psh, psr, pakaian dinas lintas, itulahinan muoaddam www nama pemerintah provinsi lambang provinsi sulawesi teng tanda pengenal tampak depan pemerintah provinsi sulawesi tengah sekretariat daerah tampak belakang nama nip nrp jabatan gol. darah alamat kantor dikeluarkan a.n. gubernur sulawesi selatan sekretaris daerah, nama jelas pangkat nip gubernur sulawesi tengah, ttd long djanggola salinan sesuai dengan aslinya kepala biro hukumiuran anggota korps pegawai republik indonesia dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bahwa iuran anggota korps pegawai republik indonesia provinsi sulawesi tengah, penggunaan dan pengelolaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan peraturan perundang undang sehinga perlu dilakukan penyesuaian, bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyesuaian turun anggota korps pegawai republik indonesia provinsi sulawesi tengah, penggunaan dan pengelolanya perlu mengganti. dalam peraturan gubernur ini, yang dimaksud denganadan hukumkedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan provinsi sulawesi tengah. dewan pengurus korps pegawai republik indonesia yang selanjutnya disebut kopi adalah dewan pengurus korps pegawai republik indonesia provinsi sulawesi tengah. sekretariat dewan pengurus korps pegawai republik indonesia provinsi sulawesi tengah yang selanjutnya disebut sekretariat kopi adalah sekretariat kopi provinsi sulawesi tengah atau nama lain pada perangkat daerah baru yang membidangi tugas kopidaerah provinsi sulawesi tengah dan pegawai negeri sipil pusat provinsi sulawesi tengah. anggota kopi adalah seluruh pegawai republik indonesia meliputi calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil, pegawai badan usaha milik negara dan atau pegawai badan usaha milik daerah, pegawai badan hukum negara dan atau badan hukum pendidikan, pegawai lembaga, pegawai publik, pegawai badan layanan umum, pegawai badan asuransi dan atau kawasan ekonomi khusus provinsi sulawesi tengah. daerah adalahinstansi adalah perangkat daerah dan lembaga pemerintah pusat provinsi sulawesi tengah. besarnya iuran kopi sebagai berikut golongan sebesar (lima belas ribu rupiah) bulan, golongan iii sebesar (sepuluh ribu rupiah) bulan, golongan sebesar (enam ribu rupiah) bulan, dan golongan sebesar (tiga ribu rupiah) bulan. iuran kopi sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk penghargaan kepada pns yang berprestasi dan pns yang pensiun, biaya operasional persemayaman dan pemakaman bagi pns aktif atau pensiunan yang meninggal dunia, bantuan duka bagi keluarga pns aktif atau pensiunan yang meninggal dunia dan pns yang pensiun dimaksud adalah pns yang sudah pensiun tahun pns yang pensiun lebih dari tahun diberikan sumbangan duka sebesar dan bantuan duka bagi pns aktif dan pensiunan sebesar , : biaya operasional kedewaan sebesar dari jumlah nominal iuran yang terkumpul dalam setahun, sebagai modal usaha kopi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, membantu pembangunan sarana dan prasarana kopi, dan membantu pemberian bea siswa bagi putra dan putri anggota kopi yang berprestasi dan atau kurang mampu. penggunaan iuran kopi wajib mendapat persetujuan pimpinan kopi. tata cara penggunaan iuran kopi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kopi. iuran kopi dipungut oleh bendaharawan gaji pada masing masing instansi. iuran kopi yang telah terkumpul instansi disetor setiap bulan berjalan oleh bendaharawan gaji. penyetoran iuran kopi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk setoran tunai melalui nomor rekening iuran kopi pada pt. bank sulteng, atau dipotong langsung melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah. iuran kopi yang disetorkan sebagaimana dimaksud dalam sebesar (sembilan puluh lima persen) sekretariat kopi dan (lima persen) untuk instansi sebagai biaya operasional pemungutan. bukti setoran sebagaimana dimaksud pada dikirim (satu) rangkap kepada kepala instansi sebagai pemberitahuan atas setoran sebagaimana dimaksud pada penggunaan iuran kopi wajib dipertanggungjawabkan oleh sekretaris kopi pada setiap akhir tahun anggaran. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran iuran kopi kepada ketua kopi dan gubernur melalui sekretaris daerah. sekretaris kopi wajib memberitahukan penggunaan iuran kopi kepada publik melalui media massa lokal. pemberitahuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (enam) bulan sekali. semua peraturan dan keputusan yang telah ada sebelum peraturan gubernur ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum ditetapkan yang baru menurut peraturan gubernur ini. peraturan gubernur ini dilaksanakan oleh sekretariat kopi atau perangkat daerah baru yang melaksanakan fungsi kopkemerdekaan republik indonesia agustuspadakb yang terutang dengan masa pajak (tiga) tahun atas diberikan pembebasan sanksi administrasi berupa denda sebesar (seratus persen), untuk pkb yang terutang dengan masa pajak (dua) tahun diberikan pembebasan sanksi administrasi berupa denda sebesar (lima puluh persen), untuk pkb tahun berjalan, apabila pada saat tanggal jatuh tempo berakhir belum melakukan pelunasan atas kendaraan yang dimilikinya maka pembayaran tetap dikenakan denda keterlambatan sesuai peraturan perundang undangan. pembebasan pokok bank, dan kendaraan bermotor dalam daerah yang beroperasi seluruh wilayah provinsi. dokumen data administrasi sebagaimana dimaksud pada meliputi kartu identitas wajib pajak dokumen asli data kepemilikan kendaraan bermotor stok bpk) surat keterangan fiskal bagi kendaraan luar provinsi, surat ketetapan pajak daerah tahun terakhir, kwitansi pembelian kendaraan bermotor bukti jual beli), dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan. gubernur menugaskan kepada kepala dinaskb dan bankkepala dinas menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian penghapusan sanksi administrasi dan pembebasan pokok bank kepada gubernurcan k &ingkadinas adalah kepala dinas pendapatan daerah provinsi sulawesi tengahdalam kolom lampiransepeda motor roda dua dan,uppada lampiran iantara sampai dengan fungsi, dan umur rangkadan umur motor. dasar pengenaan pkb dan bbn kb yang dioperasikan air tercantum dalam lampiran iii. bagian keempat tambahan lampiran gubernur melimpahkan kewenangan penghitungan dasar pengenaan pkb dan bbn kbdinastambahan peraturan gubernur ini, ditetapkanghitungan dasar pengenaan pkb dan bbn kb sebagaimana dimaksud pada huruf belum dapat ditetapkan selama belum ada penetaptahun tersebut. dalam hal peraturan menteri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada belum ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, maka nilai jual kendaraan bermotor dapat ditetapkan oleh gubernuryo0 (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan motor pribadi dan badan hukum (dua belas koma lima) untuk penyerahan pertama, dan (satu persenlampiran sebagaimana dimaksud dalam dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam dan lampiran iii sebagaimana dimaksud dalam merupakan bagian tidak terpisahkan daridimaksus, ta, nee pan tea tar salinan ina nao pan gubernur sulawesi tengah peraturan gubernur sulawesi tengah nomor tahunlu menetapkanaporan realisasi anggaran tahun anggaran terdiri daberita daerah provinsi sulawesi tengah tahun nomor |
king gubernur sulawesi tengah peraturan gubernur sulawesi tengah nomor tahun tentang pembiayaan pengarusutamaan hakpelaksanaan pembangunan anak yang efektif dan terpadu, penghormatan hak asasi manusia, serta pemenuhan dan perlindungan hak anak perlu komitmen pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan pembiayaan pengarusutamaan hak anak, bahwa kebijakan daerah dalam sistem pembiayaan daerah sebagai implementasi pedoman pelaksanaan perlindungan anak yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengawasan dan pelaporan pengarusutamaan hak anak khususnya pembiayaan pengarusutamaan hak anak dibutuhkan dalam rangka mensejahterakan anak sulawesi tengah, bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pembinaan, pengawasan dan pelaporan pembiayaan pengarusutamaan hak anakayaan pengarusutamaan anak hakiayaan pengarusutamaan hakenganmbiayaan pengarustamaan hak anak yang selanjutnya disebut pembiayaan pula adalah sistem penganggaran daerah berkait pembiayaan daerah atas pelaksanaan pengarustamaan hak anak sulawesi tengah. kelompok hakanak dalam komunitas adat terpencil adalah bahagian dari anak dari kelompok minoritas dan terisolasi pada pengelompokkan hak anak yang membutuhkan perlindungan khususlembaga donor adalah organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan organisasi non pemerintah lainnya baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. dimensi isi atau substansi hukum adalah uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang undangan. dimensi tata laksana hukum adalah semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku. dalam pengertian ini tercakup lembaga lembaga hukum, seperti pengadilan, lapas, birokrasi pemerintah, partai politik, dan lain lain, serta aparat pelaksananya, seperti hakim, jaksa, pengacara, polisi, tentara, pejabat pemerintah, anggota dewan, dan lain lain. dimensi kultur hukum adalah meliputi persepsi, pemahaman, dan sikap penerimaan, praktek praktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek sistem hukum atas. dalam pengertian ini juga tercakup bentuk bentuk tanggapan masyarakat luas terhadap pelaksanaan isi dan tata laksana hukum tersebumitra pemerintah daerah yang khusus dibentuk menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan atau korban tindak kekerasan, penelantaran dan perdagangan perempuan dan anak. provinsi adalah provinsi sulawesi tengah. kabupaten kota adalah kabupaten kota sulawesi tengah. wakil gubernur adalah wakiltansi vertikal adalah instansi vertikal yang mempunyai lingkup kerja wilayah sulawesi tengah. bab ruang lingkup dan tolok ukur keberhasilan ruang lingkup pengaturan dalam peraturan gubernur ini meliputi mekanisme penyusunan pembiayaan, pemantauan dan evaluasi, cc. pembiayaan, dan pembinaan dan pengawasan. pencapaian penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak dilakukan melalui: upaya mendorong peran aktif anak sebagai pemegang hak: upaya pemerintah daerah untuk menempatkan isu anak dalam isu pembangunan dan mengaitkan semua analisis pembangunan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, upaya mendorong peran aktif anak sebagaimana dimaksud pada huruf berupa memberikan masukan dalam proses penyusunan kebijakan, program, kegiatan, penganggaran, mendapatkan fasilitasi bagi ketersediaan akses dan informasi yang layak sesuai dengan umur dan kematangan anak, dan pemberian keterampilan dalam menyalurkan dan menyampaikan ekspresinya. upaya pemerintah daerah untuk menempatkan isu anak dalam isu pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa pembentukan berbagai produk hukum daerah provinsi, kebijakan dan program dengan mengembangkan upaya penyerangan, penyesuaian dan penilaian dengan berbagai indikator serta mekanisme yang responsif anak. untuk mencapai upaya mendorong peran aktif anak sebagaimana dimaksud dan upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pula wajib mengembangkan identifikasi dan koordinasi antara lembaga dan aparatur pada semua tingkat pemerintahan, analisis kebijakan, program, kegiatan, alokasi anggaran, dan kebutuhan sumber daya, cc. pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi, dan mengkaji ulang secara keseluruhan semua kebijakan publik meliputi peraturan perundang undangan, kebijakan, dan tata laksana pemerintahan. mengkaji ulang kebijakan publik sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan sesuai dengan ketentuan kebutuhan hak anak dengan memperhatikan dimensi isi atau substansi hukum, dimensi tata laksana hukum dan dimensi kultur hukum. bab iii mekanisme penyusunan pembiayaan bagian kesatu perencanaan pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan perlindungan anak menyusun rencana anggaran pula setiap tahun. perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada menugaskan p2tp2a melakukan koordinasi penyusunan rencana anggaran pula setiap tahun anggaran berjalan melalui rapat koordinasi pembiayaan pula. rapat koordinasi pembiayaan pula sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada minggu keempat bulan februari. rapat koordinasi pembiayaan pula sebagaimana dimaksud dalam diikuti oleh pemangku kepentingan anak sebagai berikut badan anggaran dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kantor wilayah kementerian agama provinsi, kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia provinsi, kepolisian daerah sulawesi tengah, perangkat daerah yang membidangi fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah, perangkat daerah yang membidangi fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan daerah, perangkat daerah yang membidangi urusan bidang perlindungan anak, perangkat daerah yang membidangi urusan bidang sosial, perangkat daerah yang membidangi urusan bidang pendidikan, perangkat daerah yang membidangi urusan bidang kesehatan, perangkat daerah yang membidangi urusan bidang ketenagakerjaan, il. perangkat daerah yang membidangi urusan bidang perhubungan, lembaga negara yakni ombudsman republik indonesia perwakilan sulawesi tengah, lembaga independen yakni komisi penyiaran indonesia daerah, oo. instansi vertikal provinsi yakni badan narkotika nasional provinsi: lembaga perlindungan anak sulawesi tengah, g . organisasi pemerhati anak, lembaga kesejahteraan sosial anak, dan akademisi. peserta rapat koordinasi berkewajiban menyampaikan secara tertulis rancangan anggaran masing masing. rancangan anggaran sebagaimana dimaksud pada berisi: analisis kebijakan, program, kegiatan, alokasi anggaran, dan kebutuhan sumberdaya. materi muatan rancangan anggaran meliputi pembiayaan pemenuhan hak anak pada kelompok hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus termasuk anak dalam komunitas adat terpencil. p2tp2a menyusun laporan pembiayaan pula kepada wakil gubernur melalui kepala perangkat daerah yang membidangi urusan bidang perlindungan anak. laporan sebagaimana dimaksud pada menjadi bahan pengintegrasian dalam perencanaan pembangunan daerah provinsi. dokumen pembiayaan pula sebagaimana dimaksud dalam hurufstrategis satuan kerja perangkat daerah provinsi, rencana kerja pembangunan daerah provinsi, dan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah provinsi. bagian kedua pelaksanaan wakil gubernur sebagai koordinator melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak provinsi. pembiayaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dikhususkan pada pemenuhan hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus meliputidan penyediaan pelayanan termasuk rumah aman, rumah perlindungan sosial anak dan lembaga pemasyarakatan anak, pengembangan model perlindungan anak,provinsi, dan j . bentuk kegiatan lainnya. wakil gubernur dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam melakukan: koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak antar perangkat daerah dan antar kabupaten kota, koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak provinsi yang diintegrasikan dalam kota layak anakprovinsi dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penguatan kapasitas kelembagaan pula untuk pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak, fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan anak, penyediaan pelayanan perlindungan anak, pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan anak, dan penyusunan sistem pendataan perlindungan anak. pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dapat melakukan kerjasama dengan lembaga internasional, perguruan tinggi dan dunia usaha. pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada mempertimbangkan kemampuan pembiayaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinwakil gubernur melaksanakan rapat forum pula untuk melakukan pemantauan dan evaluasi setiap (enam) bulan sekali. pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung oleh wakil gubernur terhadap perangkat daerah, instansi vertikal dan lembaga donor yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anakuntuk tahun berjalan. evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungbab pembiayaan kegiatan pula sebagaimana dimaksud dalam dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. dalam rangka kerjasama, p2tp2a mengembangkan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan dan donasi yang tidak mengikat. bab pembinaan dan pengawasan gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak provinsi kepada menteri dalam negeri dan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak kepada kabupatennprovinsi sulawesi tengahprovinsi sulawesi tengahdpada pemerintah provinsi sulawesi tengah yang memenuhi kriteriaprovinsi sulawesi tengahluarbiro adalah biro lingkup sekretariat daerah provinsi sulawesi tengah. bab kriteria pemberian tambahan penghasilan peraturan gubernurprovinsi melalui peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsiprovinsi apabila:: telah mengabdi pada pemerintah provinsi paling rendah (satu) tahun terhitung mulai tanggal juli dan sepanjang: beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, cc.provinsi, asisten sekretaris daerah provinsi, staf ahli gubernurambahan penghasilan, pejabat ketatausahaan keuangan, pembantumbantu pengurus barang, penyimpan barang, pejabat penerima hasil pekerjaan, kepala unit layanan pengadaan, dan sekretaris unit layanan pengadaansetiap pada skpdatas nilai grade bagi pns sebagaimana dimaksud dalam keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada berdasarkan usulan dari kepala skpd. keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada dan wajib memperoleh para koordinasi dari kepala biro hukum sekretariat daerah provinsi, kepala badan pengelola keuangan dan asset daerah provinsi, kepala biro administrasi pembangunan dan sumber daya alam sekretariat daerah provinsi, dan kepala biro organisasi sekretariat daerah provinsi. perubahan nilai gradeprovinsi, kecuali tidak memperoleh tunjangan kinerja atau tunjangan yang sejenis pada instansi yang mempekerjakan, pns pindahan dari daerah lain, kecuali:o0,76y o tidak masuk kerja, dansebesar (empatgubernurnaan dan pengawasan kepala skpdgubernurtermasuk pajakn aset daerah provinsi untuk pengajuan surat perintah pembayaran. pejabat tata usaha biro pada sekretariat daerah provinsipns berdasarkan bukti pendukung setiap akhir bulan berkenan. biro umum yang membidangi kepegawaianuntuk sekretaris daerah provinsi, asisten sekretaris daerah provisi, staf ahli gubernur dan kepala biro berdasarkan bukti pendukung setiap akhir bulan berkenan. rekapitulasi daftar hadir dan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada dan dilengkapi dengan pengajuan surat perintah pembayaran selanjutnya diserahkan kepada biro umum sekretariat daerah provinsi yang membidangi keuangan untuk diteruskan kepada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinssh.m. pembina utama muda iv c)grade tambahan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan struktural dan jabatan fungsional umum grade uraian klasifikasi jabatan kelas jabatan eselon sekda eselon kategori asisten eselon kategori kepala bappeda, didenda, dan inspektorat eselon kategori staf ahli kepala badan dinas direktur eselon kategori undata sekian kepala biro sekretaris kopi kepala bidang, urban dan sekretaris pada bappeda, kepala kantor perwakilan eselon iii kategori pemda jakarta, didenda, inspektorat dan kesbangpol hadir undata, kepala rsud madani, kepala kantor, kepala utd upt, eselon iii kategori sekretaris badan dinas kpid dan kabar pada biro lingkup setda setwan eselon iii kategori kepala bidang pada badan dinas eselon iii pada rsud undata dan eselon iii kategori sekretariat kopi kasubbag kasubbid kasi pada bappeda, eselon kategori didenda, inspektorat dan kesbangpol kasubbag, kepala seksi pada rsud eselon kategori undata, rsud madani, kantor, utd dan biro lingkup setda eselon kategori kasubbag, kasubbid, kasi pada badan dan dinas jabatan fungsional umum pada badan golongan kategori dan dinas biro gol jabatan fungsional umum pada badan golongan iii kategori dan dinas biro gol iii jabatan fungsional umum pada badan golongan dan dinas biro gol jabatan fungsional umum pada badan golongan dan dinas birograde uraian klasifikasi jabatan iv b, iv c ahli madya atau setara golongan iv d dan iv e ahli utama atau setara tingkat keterampilan grade uraian klasifikasi jabatan kelas jabatan golongan ii a pelaksana pemula pemula) atau setara pelaksana terampil) atau golongan ii b, ii c dan ii d setara golongan iii a dan iii b pelaksana lanjutan mahir) atau setara penyelia penyelia) golongan iii c dan iii d atau setaranilai grade tambahan penghasilan pejabat struktural dan jabatan fungsional umum klasifikasi kelas jabatan perbulan jabatan grade rp) sekretaris daerah asisten sekretaris daerah kepala bappeda, didenda dan inspektorat staf ahli kepala badan dinas pimpinan lembaga lain direktur rsud undata sekian kepala biro sekretaris kopi kepala bidang, urban dan sekretaris pada bappeda, didenda, inspektorat dan kesbangpol serta kepala kantor perwakilan pemda jakarta hadir undata, kepala rsud madani, kepala utd, sekretaris badan dinas kpid sekretaris kpid dan kabar pada biro lingkup setda dan setwan kepala bidang pada badan dinas eselon iii pada rsud undata dan sekretariat kopi kasual kasubbid kasi pada bappeda, didenda, inspektorat dan kesbangpol kasubbag, kepala seksi pada rsud undata, rsud madani, kantor, utd upt dan biro lingkup setda kasubbag kasubbid kasi pada badan dan dinasiiinilaiperbulan rp) grade ahli muda atau setara ahli madya atau setara ahli utama atau setara tingkat keterampilan klasifikasi uraian jabatan grade perbulan rp) pelaksana pemula pemula) atau setara pelaksana terampil) atau setara pelaksana lanjutan mahir) atau setara penyelia penyelia) atau setarakuasa pengguna anggaran setiap skpd pejabat penatausahaaan setiap skpd keuangan pembantu pejabat ketatausahaan keuangan biro utd upt pejabat pelaksana teknis setiap skpd kegiatan bendahara pengeluaran setiap skpd bendahara gaji setiap skpd bendahara penerimaan setiap skpd bendahara pengeluaran biro utd upt pembantu pengurus barang setiap skpd pembantu pengurus biro utd upt arang penyimpan barang setiap skpd pejabat penerima hasil setiap skpd pekerjaan kepala unit layanan pengadaan sekretaris unit layanan pengadaan.i.o dan menjabat sebagai ppti 8x4,76x (50y0) ,04y90 sisa hari kerja efektif . jumlah selisih hari dalam bulan berkenaan . jumlah pemotongan tidak apel pagi dan tidak melaksanakan tugas (tidak apel pagi) t9x (tidak melaksanakan tugas) .od. total persen #c) d. j.io . total yang diterima . jj.format daftar hadir apel pagihuruf dan sekretaris kepala bidang kepala bagian catatan anannanannan anna kanan nana anna naa kanan nana aan anang sakit zin alpa cuti tugas luar tugas belajar nip.selesai sekretaris kepala bidang kepala bagian huruf dan penantang catatan sakit zin alpa cuti nip. tugas luar tugas belajar gubernur sulawesi tengah, tidak melaksanakan tugas long djanggola |
salinan pan naapemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil bertuju, bahwa pegawai negeri sipil pada badan pengelolaan keuangan dan asset daerah provinsi sulawesi tengah sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah memenuhi kriteria pemberian tambahan penghasilan berupa beban kerja dan kondisi kerja dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan administrasi dan peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang lebih baimberikan kepastian hukum mengenai kriteria pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil pada badan pengelolaan keuangan dan asset daerah provinsi sulawesi tengah selaku satuan kerja pengelola keuangsesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai pengelola keuangan daerah selaku satuan kerja pengelola keuangan daerahlingkungan badan pengelolaan keuangan dan asset daerah provinsi sulawesi tengahumum adalah suatu kedudukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pns dalam suatu satuan organisasi ynaakpnslaksana teknis kegiatan adalah pejabat pada unit kerja badan pengelolaan keuangan dan asset daerah provinsi sulawesiprovinsi adalah provinsi sulawesi tengah. gubernur adalah gubernur sulawesi tengprovinsi sulawesi tengah. bab kriteria pemberian tambahan penghasilan tambahan penghasilan diberikan kepada pns pada lingkup bukdan pns yang memangku jabatan fungsional tertentu, dan pns yang memangku jabatan fungsional umum. penerima tambahan penghasilan adalah pns yang gajinya dibayarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. tambahan penghasilan diberikan berdasarkan kriteria: beban kerja, dan kondisi kerjns yang memiliki tugas sebagai bud dan kuasa bud. bab iii penetapan grade tambahan penghasilan besaran tambahan penghasilan setiap pns pada bukan selakudapat diterima oleh setiap pns. nilai gramelaksanakan tugas atau jabatan: membutuhkan tanggung jawab besar, menuntut integritas yang tinggi, memerlukan kecermatan dan ketelitian, dapat diberikan tambahan penghasilan tidak melampaui nilai grade sebagaimana dimaksud dalam pns sebagaimana dimaksud pada meliputi: kepala badan, sekretaris badan kepala bidang, kepala sub bagian kepala sub bidang, staf gol. iii dan staf gol. ii. besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja ditetapkan dengan keputusan gubernur. keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada berdasarkan usulan dari kepala bukan. keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada wajib memperoleh para koordinasi dari kepala bukan: kepala biro hukum sekretariat daerah provinsi, kepala biro organisasi sekretariabab pengecualian dan pengurangan pemberian tambahan penghasilan bagian kesatu pengecualian tambahan penghasilan tidak diberikan kepada pns yang berstatus sebagai pegawai titipan,, pns dan yang dikenakan hukuman disiplin, atau pns yang pindah dari lingkungan pemerintah provinsi lain kabupaten kota pada tahun anggaran berjala(empat koma tujuh puluh enam persen) sebagaimana dimaksud pada merupakan hasil bagi dari o050y6selisih hari, dan tidak melaksanakan tugas. klasifikasipns tugas belajar tetapi tidak melapor kembali setelah selesai menjalankan tugas belajar. klasifikasi tidak apel sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: tidak apel pagi, dan tidak apel sore. klasifikasimelakukan penilaian untuk menentukan klasifikasi tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepada pns yang dibawahi secara berjenjang. pns yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam dikenakan pemotongan tambahan penghasilan sebagai berikut: tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebesar (empat persen) per hari dari nilai grade yang menjadi hak pnskerja atau lebih hari kerja sebesar (dua persen) per hari dari nilai grade yang menjadi hak pns, dan pns tugas belajar yang tidak melapor kembali setelah selesai menjalankan tugas belajar sebesar (empat persen) per hari dari nilai grade yang menjadi hak pns. pns tidak apel sebagaimana dimaksud dalam dikenakan pemotongan tambahan penghasilan sebagai berikut: tidak apel pagi sebesar (satu persen) per sekali dari nilai grade yang menjadi hak pns, dan tidak apel soredua persen) per hari dari nilai grade yang menjadi hak pns. persentase pemotongan tambahan penghasilan karena sakit sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi pns yang menjalankan cuti sakit, hari kerja pns adalah hari senin sampai dengan hari jumat dengan jam kerja paling rendah (sembilan jam kantor atau tempat lain berdasarkan perintah atasan pada kurun waktu jam wita sampai dengan setelah kurangi waktu apel pagi, apel sore dan istirahat siang, hari kerja sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada surat edaran gubernur, dalam hari kerja sebagaimana dimaksud pada pns wajib mengikuti apel dan mengisi daftar hadir, apel sebagaimana dimaksud pada berlaku bagi pns yang melaksanakan tugas malam, bab pembinaan dan pengawasan untuk efektivitas pelaksanaan tambahan penghasilan kepada pns, kepala skpd wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pns lingkungan badan pengelolaan keuangan dan asset daerah, kepala skpd dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada sertai dengan pemberian sanksi,ebagaimana dimaksud pada pns juga kenakan sanksi disiplin berupa pemotongan tambahan penghasilan menurut peraturan gubernur ini, pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada mengacu pada lampiran iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. bab vii pembiayaan dan mekanisme pembayaran segala biaya yang keluarkan dalam rangka pelaksanaan peraturan gubernur ini bebasbadan pengelolaan keuangan dan asset daerah melakukan rekapitulasi daftar hadir berdasarkan bukti bukti pendukung setiap akhir bulan berkenan untuk dilakukan perhitungan pemotongan tambahan penghasilan setiap pns termasuk pajak penghasilan.nilai grade tambahan penghasilan badan pengelolaan keuangan dan asset daerah provinsi sulawesi tengah kelas jabatan jabatan grade skpd perbulan kepala badan rp. sekretaris badan kepala bidang rp. rp. kasual kasubbid rp. staf gol. iii rp. staf gol. rp. gubernur sulawesi tengah, long djanggola lampiran keputuspemotongan tambahan penghasilan jumlah komponen potongan hari terlambat masuk kerja dan tidak apel tanpa alasan yang sah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah cepat pulang tanpa alasan yang sahwaktu (tiga) atau lebih hari kerja tugas belajar sudah habis masa waktunya tetapi tidak tidak dapat melaporkan diri tugas belajar tidak dapatbadan pengelolaan keuangan dan asset#tb.o)merupakan nilai tertinggi,, tidak apel sore (lima) kali dan tidak melaksanakan tugas (dutahunan yang dijalankan . jjj.ioo 8x4,76x ,04y90 sisa hari kerja efektif . jumlah selisih hari dalam bulan berkenaan .# 4x4, jumlah pemotongan tidak apel dan tidak melaksanakan tugas (tidak apel pagi) 45x (tidak apel sore) 4y6 (tidak melaksanakan tugas). 11y0. total persen #c) dd. jadi perhitungan yang diterima oleh pada bulan juli sebagai berikut: nilai grade total yang diterima .jjj.wjformat daftar hadirsekretaris kepala bidang kepala bagian catatan anannanannan anna kanan nan anna nana anna nana nanang sakit zin alpa cuti tugas luar tugas belajar nip. tidak apel |
salinan in, yang dimaksud denganperpanjangan itmbidangi urusan ketenagakerjaan. badan adalah badan provinsi sulawesi tengah yang membidangi urusan perizinan. gubernur adalah gubernur sulawesi tengah. ruang lingkup pengaturan dalam peraturan gubernur ini meliputi penetapan tarif retribusi, tata cara pemungutan retribusi, cc.: tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa: dan tata cara pemeriksaan retribusi. bab prinsip dan tata carastruktur tarif retribusi perpanjangan ita ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa yang diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan ita. tarif retribusi ditinjau kembali paling lama (tiga) tahun sekaliketentuan mengenai perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. bab iii tata cara pemungutan retribusi pelaksanaan pungutan retribusi menjadi tugas dan tanggung jawab dinas. tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada meliputiwajib retribusi mengajukan permohonan kepada gubernur melalui badan dengan disertai berkas dan syarat. wajib retribusi mengambil surat tanda setoran kepada badan dan melakukan penyetoran retribusi melaui bank yang telah ditunjuk langsung. bukti penyetoran sebagaimana dimaksud pada wajib divalidasi oleh bank yang bersangkutanbadangembalian kelebihan pembayaran retribusibersangkutan. gubernur dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak tanggal surat keberatanbab tata carausulkan kepala dinas. pemberian pembebasan retribusi dilakukan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganatau dendasebagaimana dimaksud pada huruf pengakuan hbagaimana dimaksud dalam hurufviiewenang sebagaimana dimaksud dalam dilakupeningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah undata provinsi sulawesi tengah perlu memperhatikan perkembangan kondisi badan layanan umum daerah, bahwa dengan adanya perkembangan kondisi dan penyesuaian ketentuan peraturan perundang undangan badan layanan umum daerah maka perlu melakukan perubahan terhadap peraturan gubernur sulawesi tengah nomor tahun tentang remunerasi badan layanan umum daerah undataan dihapus, dan diubah, serta antara dan disisipkan (satu) yakni (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut dihapus. pemberian insentif jasa pelayanan yang diberikan kepada pegawai blue sebagaimana dimaksud dalam sebesar (empat puluh persen) dari pendapatan blue. (2a) pendapatan blue sebagaimana dimaksud pada adalah pendapatan yang berasal dari jasa pelayanan. dihapus. pemberian insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada meliputi insentif jasa langsung dibagikan untuk medis, perawat setara dan pegawai administrasi, dan insentif jasa tidak langsung dibagikan untuk seluruh karyawan rsud. pemberian insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan indikator penilaian hasil capaian kinerja, pengalaman dan masa kerja keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku, resiko kerja, tingkat kegawatdaruratan, dan jabatan yang disandang. dihapus. rincian dan besaran pemberian insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan pimpinan blue. ketentuan lampiran dihapus,dua belas milyar tujuh ratus lima puluh juta dua, dan kecamatan, dan pendidik dan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dan, baik yang bersifat umum maupudan bantuan pendidikan kecuali rehabilitasitersebut. pelaksanaan kegiatan bantuan pada apbd induknggaran pendapatan dan belanja daerahnggaran pendapatan dan belanja daerahskpdpersen). apabila skpd kabupaten kota penerima bantuan bukan merupakan skpd teknis, gambar desain dan rencana anggaran biaya diperiksa dan ditandatangani oleh skpdskpd teknis. susunsetiap triwulpada kabupaten kota tahun anggaran jenis bantuan kabupaten kota jumlah total dana bossa kelurahan mto pendidikan kecamatan par u.uuu.uuu kp izu uuu.oolahkop kepala daerah laporan realisasi penyerapan dana bantuan keuangan tahun anggaran yang bertanda tangan bawah ini bupati walikota" ).eepesenenenetetannnnan realisasi pembayaran melalui surat perintah pencairan dana sp2d): per jenis bantuan.") pesenenenetetannnnan sisa dana bantuan keuangan rekening kas umum daerah pessesnnenanenananna per jenis bantuan.") pesenenenetetannnnan persentase sisa bantuan keuangan dnannanaananaanananananaaanaanan realisasi pembayaran dari jenis bantuan pagu rekening kas umum sisa pagu poo daerah (melalui sp2d) jumlah demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. tempat, tanggal . bupati walikota"). (tanda tangan asli dan stempel basah) nama . coret yang tidak perlu daftar surat perintah pencairan dana (sp2d) tahun anggaran sp2d nilai keterangan tangsi jumlah tempat, tanggal. bupati walikota ). (tanda tangan asli dan stempel basah) nama . coret yang tidak perlu gubernur sulawesi tengah, long djanggola |
salinan la. pal biasa gubernur sulawesi tengah. dalam peraturan gubernur ini, yang dimaksud dengan, fasilitas, dan kemudahan, termasuk penandatanganan perizinan urusan provinsi dalam kawasan ekonomi khusus palu atas nama pemberi wewenang yakni gubernur kepada administrator kawasan ekonomi khusus palu yang ditetapkan dengan uraian yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang undadan jasa, kecuali ditentukan lain olehadministrator kawasan ekonomi khusus palupalu yang selanjutnya disebut kek palu adalah kawasan seluas (seribu lima ratus hektar) yang terletak wilayah kecamatan awali, kota palugubernur berdasarkan peraturan gubernur ini mendelegasikan kewenangan izin usaha yang menjadi urusan provinsi kepada kepala administrator kek palu. kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas pelayanan perizinan izin prinsip, izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha perubahan, izin penggabungan perusahaan, dan pencabutan izin. kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: bidang pertambangan dan energi sumber daya mineral, bidang perdagangan, dan bidang industri. jenis perizinan dan non perizinan menurutyang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam dan terdiri atas penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerprovinsi, dan penanaman modal yang dalamnya terdapat modal dalam negeri. kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada yakni izin usaha industri yang skala besar. kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada yakni izin usaha industri tidak mencakup izin prinsip atau izin usaha industri sebagai berikut industri yang mengelola dan menghasilkan bahan kimia yang dapat merusak lingkungan, industri minuman beralkohol, industri senjata dan amunisi, industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional sesuai peraturan menteri perindustrian mengenai industri prioritas tinggi, dan industri teknologi tinggi yang strategis. dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam dan kepala administratormenyampaikan tembusan perizinan kepada perangkat daerah teknis terkait, dan menyampaikan laporan pelayanan perizinan setiap bulan kepada gubernur dan perangkat daerahjenis perizinan dan non perizinan menurut bidang bidang pertambangan dan energi sumber daya mineral izin pengeboran air tanah, penggalian air tanah, pemakaian dan pengusahaan air tanah dalam wilayah kek, dan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar, bidang perdaganganminuman beralkohol untuk distributor, dan penerbitan surat keterangan asal. bidang industri izin usaha industri yang skala besar. gubernur sulawesi tengah, long djanggola |
salinan nok gubernur sulawesi tengahdaerah madani provinsi sulawesi tengah dengan rahmat tuhan yang maha esa, gubernur sulawesi tengah menimbang bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia pengelola badan layanan umum daerah terhadap pelayanan kesehatan yang profesional kepada masyarakat untuk mencapai tujuan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia pengelola pada badan layanan umum rumah sakit daerah madani provinsi sulawesi tengah perlu diberikan remunerasi berdasarkan besarnya tanggung jawab, beban kerja dan resiko kerjaberikaremunerasi adalah imbalan kerja yang dapat diberikan berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, jasa layanan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme yang dihasilkadan layanan umum daerah dan pegawai badan layanan umum daerahinsentif jasa pelayanan terdiri dari insentif jasa langsung dan insentif jasa tidak langsung, insentif jasa langsung adalah jasa yang dibagikan melalui proses perhitungan kinerja yang diperuntukan khusus tenaga medis, perawat setara dan administrasi sedangkan insentif jasa tidak langsung adalah jasa yang dibagikan melalui perhitungan kinerja sebagai bentuk remunerasi untuk seluruh karyawan rumah sakit. kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dan dari aspek keuangan maupun non keuangan. badan layanan umum daerah yang selanjutnya disingkat blue adalah rumah sakit daerah madani provinsi sulawesi tengdaerah yang selanjutnya disingkat rsd adalah rumah sakit daerah madani provinsi sulawesi tengah. gubernur adalah gubernur sulawesi tengberlaku pada blue rsd. pejabat keuangan adalah kepala sub bagian tata usaha dan keuangan rsd. dewan pengawas blue yang selanjutnya disebut dewan pengawas adalah orang peroranapat diangkat oleh gubernur untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas dan bukan anggota dewan pengawas. pegawai blue adalah pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil blue. bab gaji, tunjangan, honorarium dan insentif pejabat pengelola, dewan pengawas dan pegawai blue diberikan remunerasi. remunerasi berupa gaji, tunjangan dan insentif jasa pelayanan diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai blue. remunerasi berupa honorarium diberikan kepada dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas. gaji pemimpin blue ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor ukuran dan jumlah as, dan kinerja operasional blue ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat. kinerja operasional blue sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh gubernur atas masukan dewan pengawas pada penilaian kinerja tahunan sebelumnya. besaran gaji pemimpin blue ditetapkan berdasarkan pedoman perhitungan gaji pemimpin blue. pedoman perhituinsentif jasa pelayanan. selisih antara gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil untuk pejabat pengelola yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta remunerasi berasal dari anggaran blue. pembiayaan remunerasi berasal dari anggaran blue sebagaimana dimaksud pada disesuaikan kemampuan keuangan bluepemimpin blue, anggota dewan pengawas paling tinggi sebesar (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin blue, sekretaris dewan pengawas paling tinggi sebesar (lima belas persen) dari gaji pemimpin blue, atau disesuaikan dengan kemampuan pendapatan. besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. blue dapat memberikan insentif jasa pelayanan untuk mendorong memotivasi peningkatan kinerja pegawai blue. pemberian insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada memperhatikan perolehan penerimaan pendapatan blue. insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada adalah dapat bersumber dari jasa pelayanan lainnya rsd. jasa sarana rsd paling tinggi dari pendapatan blue. insentif jasa pelayanan yang diberikan kepada pegawai blue paling tinggi (empat puluh persen) dari pendapatan blue yang berasal dari akumulasi jasa pelayanan. insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada dijadikan (seratus persen) meliputi insentif jasa langsung dan insentif jasa tidak langsung yang dibagikan. sistem pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud disusun didasarkan atas indikator penilaian hasil capaian kinerja, pengalaman dan masa kerja, keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku, resiko kerja, |
. perawi inai gubernur sulawesi tengahulang tahun provinsi sulawesi tengahajak kendaraan bermotorajak kendaraan bermotor yang terutang dengan masa pajak (dua) tahun keatas diberikan pembebasan sanksi administrasi berupa denda sebesar (seratus) persen, dan untuk pajak kendaraan bermotor yang terutang dengan masa pajak (satu) tahun diberikan pembebasan sanksi administrasi berupa denda sebesar (lima puluh) persen. pembebasan pajak daerah yaknin bermotor pkb) yang terutang, dan surat keterangan fiskal bagi kendaraan luar daerah sulawesi tengah. gubernur menugaskan kepada kepala dinas pendapatan daerah provinsi sulawesi tengahah (ab katenskendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah termasuk kendaraan bermotor dalam daerah sesuai kebutuhan, bahwa dalam pelaksanaan penghapusan dan pengurangan denda pajak daerah yang dilaksanakan pada tanggal april sampai dengan saat ini, terdapat penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan yang beroperasi wilayah provinsi sulawesi tengah yang diminati oleh masyarakat dan belum tertampung dalamdapat diperpanjang paling lama (satu) bulan sesuai debebasan pajak daerah yakni pokok bea balik nama kendaraan bermotor, dan kendaraan bermotor dalam daerah yang beroperasi seluruhan bermotor pkb) yang terutang. ketentuan ditambahkan (dua) huruf, yakni huruf dan huruf sehingga berbunyi sebagai berikut surat keterangan fiskal bagi kendaraan luar daerah surat ketetapan pajak daerah yang terakhir dan kwitansi pembelian kendaraan bermotor. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut berlaku selama (satuurunan harga bahan bakar minyak dapat mengurangi beban biaya transportasi masyarakat sehingga perlu diikuti dengan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum oleh pemerintah daerah, bahwa penyesuaian tarif angkutan penumpang umum kelas ekonomi trayek antar kota dalam provinsi sulawesi tengah perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan daya beli masyarakat serta aspek keselamatan dan pelayanan transportasi yang mengacu pada besaran penurunan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyesuaian tarif jarak batas atas dan batas bawah angkutan penumpang umum kelas ekonomi trayek antar kota dalam provinsi sulawesi tengah perlu. ketentuan lampiran peraturan gubernur sulawesi tengahtata kerja majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sulawesi tengah, menimbang bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan keuangan dan barang milik daerah serta untuk memulihkan kerugian keuangan daerah perlu dibentuk suatu majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah, bahwa pembentukan majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah provinsi sulawesi tengah dibutuhkan dalam rangka memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap hal menyangkut tuntutan kerugian daerah atau penghapusan piutang daerah kepada gubernur, termasuk penyelesaian kerugian daerah dalam rangka mewujudkan penyelesaian kerugian daerah yang akuntabel sesuaibarang daerah, kewenangan membentuk majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan barang daerah merupakan kewenangan gubernu. bab ketentuan umum dalam peraturan gubernur ini,yang selanjutnya disingkat tgr adalah suatu proses tuntutan penggantian kerugian terhadap pegawai atau pejabat lain yang melakukan kerugidimaksud dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang mempunyai kewenangan menerima, menyimpan, dan membayar menyerahkan uang atau surat berharga daerah. pegawai negeri sipil bukan bendahara, adalah setiap orang yang diberi tugas untuk dan atas nama pemerintah daerah yang tidak memiliki wewenang menerima, menyimpan, dan membayar menyerahkan uang atau surat berharga daerah. pejabat lain adalah setiap orang yang mengemban tugas tertentu dalam lingkup pemerintahan daerah antara lain meliputi gubernur dan wakil gubernur yang bukan pegawai negeri sipil, dewan perwakilan rakyat badan usaha milik daerah, atau lembaga yang dibentuk pemerintah daerah, yang dibiayai dan atau bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah yang tidak memiliki wewenang sebagai bendahara dan pegawai negeri sipil bukan bendahara yang dalam kedudukannya sebagai penerima dan atau pengguna uang daerah dan atauterkait lingkungan pemerintah daerah yang secara ex officio ditunjuk dan ditetapkan oleh gubernur dalam menangani dan mengoordinasikan penyelesaian kerugiansecara dan atau pejabat lainyang selanjutnya disingkat adalah keputusan yang dikeluarkan majelisdan atau pejabat lain. keputusan penetapan batas waktu yang selanjutnya disingkat kpb adalah keputusan yang dikeluarkan majelis tentang pemberian kesempatan kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara dan atau pejabat lain untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas penyelesaian kerugian daerah. keputusan pembebasan adalah keputusan yang dikeluarkan majelis tentang pembebasan pegawai negeri sipil bukan bendahara dan atauatau lalai atauputusan pencatatan adalah keputusan yang dikeluarkan majelis tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah untuk sementara tidak dapat dilanjutkan dan melakukan pencatatanpenghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan, karena seseorang dengan alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila dikemudian hari bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali. banding adalah upaya bendahara atau pegawai bukan bendahara yang melakukan keberatan kepada gubernur atas ketidakpuasantata kerja adalah pengaturan kerja yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan majelisb pembentukan majelis dan tata tertib persidangan untuk menyelesaikan kerugian daerah, gubernur membentuk majelis. majelis berada bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. susunan keanggotaan majelis secara ex officio terdiri atas sekretaris daerah, selaku ketua merangkap anggota, inspektur daerah, selaku wakil ketua merangkap anggota, asisten sekretariat daerah yang membidangi administrasi, selaku wakil ketua merangkap anggota, kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, selaku sekretaris merangkap anggota, kepala perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah, selaku anggota, kepala perangkat daerah yang membidangi kepegawaian daerah, selaku anggota, kepala unit kerja perangkat daerah yang membidangi hukum, selaku anggota, dan kepala unit kerja yang membidangi aset daerah, selaku anggota. ketua dan wakil ketua selaku pimpinan majelis bersifat kolektif. susunan keanggotaan majelis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. majelis sebagaimana dimaksud dalam majelis. sidang majelis dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling rendah (satu) orang pimpinan majelis dan memenuhi kuorum dari jumlah anggota. ketentuan mengenai tata tertib persidangan majelis diatur dengan peraturan ketua majelis. bab tugas dan fungsi majelis majelis mempunyai tugas memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap hal yang menyangkut tuntutan ganti kerugian daerah atau penghapusan piutang daerah kepada gubernur. selain bertugas sebagaimana dimaksud pada majelis membantu gubernur dalam penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil bukan bendahara dan atau pejabat lainnya. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam majelis menyelenggarakan fungsi: penginvespelaksanaan verifikasi bukti pendukung pegawai negeri sipil bukan bendahara danpengiventarisasian harta kekayaan milik pelakupemberian usul pertimbangan tertulis kepada gubernur terhadap kerugian daerah dalam rangka penghapusan, pencatatan, pembebasan, dan kadaluwarsa, ketatausahaan penyelesaian kerugian daerah, dan penyampaian laporan perkembangan dan penyelesaian kerugian daerah kepada gubernur dengan tembusan diberitahukan kepada bpk. majelis menyampaikan laporan kepada gubernur unsur pidana dalam kerugian daerah. laporan majelis sebagaimana dimaksud pada memuat pula usul pertimbangan tentang kerugian daerah yang dapat dilimpahkan kepada aparat penegak hukum. pelimpahan atas temuan kerugian daerah kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan paling lama (enam) bulan sejak dilaporkan kepada gubernur. majelis dalam melaksanakan fungsi pengumpulan dan pelaksanaan sertifikasi bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf dan paling rendah sebagai berikut: keputusan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil bukan bendahara dan pejabat lainnya, surat keterangan bank tentang saldo kas bank bersangkutan, foto copy dokumen kontrak perjanjian yang terkait kerugian daerah, sg.j . skt, dan surat keterangan ahli waris dari kelurahan desa atau nama lainnya, atau pengadilan. majelis mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian daerah. bab tata kerja majelis bagian kesatu cara penyelesaian kerugian daerah penyelesaian kerugian daerah dapat dilakukan oleh majelis dengan cara: skt, tuntutan ganti rugi, dan atau pencatatan. bagian kedua surat keterangan tanggung jawab mutlak penyelesaian kerugian daerah dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai negeri sipil bukan bendahara dan pejabat lain ahli waris pengampu secara sekaligus atau terpaksa dengan cara angsuran. penyelesaian kerugian daerah secara tunai sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lama (enam puluh) hari kerja sejak ditandatangani skt dan harus dipertanggungjawabkan. penyelesaian kerugian daerah secara angsuran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lama (dua puluh empat) buladipertanggungjawabkan. pegawai negeri sipil bukan bendahara dan pejabat lainnyperaturan perundang undangan. dalam hal dan pejabat lainnya. dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada maka terdapat kelebihan dikembalikan kepada pegawai negeri sipil bukan bendahara dan pejabat lainnya yang bersangkutan. dalam hal penyelesaian kerugian daerah melalui skt sebagaimana dimaksud dalam tidak berhasil, maka majelis memberikan surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan diberlakukan tgr. apabila diberlakukan tgr sebagaimana dimaksud pada maka pegawai negeri sipil dan pejabat lainnya diberikan waktu (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan keberatan. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada yang bersangkutan tidak mengajukan keberatankerugian daerah kepada yang bersangkutan. dalam waktu (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan menerima keputusan pembebanan, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan banding kepada gubernur. bagian kedua tuntutan ganti rugi pegawai negeri sipil bukan bendahara dan atau pejabat lain yang tidak dapat menyelesaikan kerugian daerah dengan skt sesuai waktu yang ditetapkan, diberlakukan proses tgr. proses tgr sebagaimana dimaksud pada dimulai dengan pemberitahuan tertulis dari majelis kepada yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan kerugian daerah melalui skt. dalam waktu (empat belas) hari kerja sejak diberitakan surat pemberitahuan, bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara dan atau pejabat lain diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan. apabila pegawai negeri sipil bukan bendahara dan atau pejabat lain tidak mengajukan keberatan atau telah mengajukan tetapi tidak dapat membuktikan bebas dari kesalahan atau kelalaian,negeri sipil bukan bendahara dan pejabat lainnya yang telah mengajukan keberatan tetapi majelis menganggap tetap yang bersangkutan bersalah atau lalai dan tetap membebankan penggantian kerugian daerah paling lama (tiga puluh) hari kerja setelah diterima keputusan pembebanan, yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada gubernur. tgr dilakukan atas dasar kenyataan yang sebenarnya dan hasil pengumpulan bahan bukti dari perangkat daerah dan atau pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. penyelesaian kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara dan pejabat lainnya yang dikenakan tgr, selanjutnya dilaksanakan oleh majelis. bagian ketiga pencatatan tgr yang belum selesai dilaksanakan karena pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lainnya meninggal dunia atau melarikan diri tanpa ada ahli waris atau ahli warisnya tidak diketahui alamatnya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban maka majelis menerbitkan keputusan tentang pencatatan. dengan penerbitan keputusan tentang pencatatan sebagaimana dimaksud pada maka kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan kerugian daerah. pencatatan bagi pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lainnya yang melarikan diri atau ahli warisnya dikemudian hari diketahui alamatnya maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya. bagian keempat penyelesaian kerugian barang daerah pegawai negeri sipil bukan bendahara dan atau pejabat lainnya yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah, melakukan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penggantian sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk uang sesuai dengan nilai taksiran kerugian pada saat barang daerah hilang. penggantian sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab penghapusan dalam hal pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lainnya maka yang bersangkutanmajelis melakukan penelitian. apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ternyata yang bersangkutan terbukti tidak mampu maka majelis melanjutkan permohonan sebagaimana dimaksud pada kepada gubernur. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada gubernur menerbitkan keputusan tentang penghapusan tgr. keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: penghapusan tgr secara bersyarat, dan penghapusan tgr secara mutlak. keputusan penghapusan yang nilainya atas rp. (lima miliar rupiah) wajib mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah. penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf pembebasan apabila pegawai negeri sipil bukan bendahara dan atau pejabat lainnya meninggal dunia tanpa ahli waris atau ahli waris tidak mampu, yang berdasarkan keputusan gubernur diwajibkan mengganti kerugian daerah maka majelis mengusulkan secara tertulis kepada gubernur untuk pembebasan seluruh kewajiban yang bersangkutan. bab viiipaling lambat (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. penyampaian laporan triwulan dilakukan paling lambat tanggal desember tahun berjalan. berdasarkan laporan majelis sebagaimana dimaksud pada dan gubernur menyampaikan laporan semester tentang penyelesaian kerugian daerah kepada pemerintah melalui menteri dalam negeri dengan tembusan bpk. penyampaian laporan semester sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat pada akhir bulan juli untuk semester dan pada akhir bulan januari untuk semester ii. bab sekretariat majelis majelis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat majelis. sekretariat majelis berkedudukan pada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah. kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada selaku sekretaris majelis dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota sekretariat majelis. keanggotaan sekretariat majelis sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: kepala bidang yang menangani akuntansi pada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, kepala bagian yang membidangi bantuan hukum pada biro hukum pada sekretariat daerah, sekretaris sub bagian yang membidangi tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan pada inspektorat daerah, kepala bidang yang menangani pengurusan penghapusan aset pada instansi yang membidangi aset daerah, kepala bidang kinerja dan kesejahteraan pegawai pada perangkat daerah yang membidangi kepegawaian, kepala sub bidang pengelolaan kas pada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah: kepala sub bidang pelaporan pada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan unsur staf lainnya yang terkait. keanggotaan sekretariat majelis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan dalam keputusan gubernur. sekretariat majelis sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas: mempersiapkan bahan persidangan kasus tgr, mempersiapkan konsep surat gugatan dan keputusan pembebanan tgr, cc. menghimpun dokumen yang terkait dengan kerugian, menyiapkan dokumen penyelesaian kerugian daerah, menyiapkan format pelaporan berkala, dan melaksanakan tugas lain dalam rangka kelancaran tugas, fungsi, dan kewenangan majelis. bentukmbiayaan dalam menjalankan tugasnya majelis dan sekretariat majelis dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. biaya sebagaimana dimaksud pada dianggarkan setiap tahun pada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku, majelis dan tim tindak lanjut pemerintah daerah yang telah ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan yang baru menurut peraturan gubernur ini. bab ketentuan penuturtoli toli dan kabupaten buol berkedudukan kabupaten toli toupt pertambangan dan energi wilayah iii yakni menyelenggarakan pengelolaan pertambangan dan energi wilayah iii dengan wilayah meliputi kabupaten morowali dan kabupaten morowali utara berkedudukan bungku kabupaten morowabanggai, kabupaten banggai kepulauan dan kabupaten banggai laut bertempat luwuk kabupaten banggaidan kelompok jabatan fungsional. susunan organisasi upt pertambangan dan energi wilayah terdiri atas kepala, sub bagian tata usaha, seksi pertambangan, seksi air tanah dan energi dan kelompok jabatan fungsional. ketentuan susunan organisasi upt pertambangan dan energi wilayah sebagaimana dimaksud pada berlaku secara mutasi mutans bagi susunan organisasi upt pertambangan dan energi wilayah ii, upt pertambangan dan energi wilayah iii dan upt pertambangan dan energi wilayah iv. bab iii tugas dan fungsi bagian kesatu upt pelayanan teknis laboratorium paragraf unit pelaksana teknis kepalapengordinasimenyusun laporan kegiatan upt pelayanan teknis laboratorilayanan teknis laboratoriumlayanan teknis laboratoriudididibagian kedua upt pertambangan dan energi wilayah paragraf unit pelaksana teknis kepalartambangan dan energi wilayah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt pertambangan dan energi wilayah menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan penyusunan rencana teknis dan program upt pertambangan dan energi wilayah penyiapan bahan pembantuan proses perizinan pengusahaan bidang energi dan sumber daya mineral, penyiapan pembantuan, pembinaan dan pengawasan izin usaha bidang energi dan sumber daya mineral, penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait, penyiapan pengelolaan ketatausahaan, penyiapan pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas upt pertambangan dan energi wilayahrtambangan dan energirtambangan dan energi wilayahtambangan dan energi wilayahertambangan dan energi wilayah sampai dengan iv, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. paragraf seksi pertambangan seksi pertambanganmineral dan batubara wilayah uraian tugas seksi pertambangankegiatan pertambangan, melaksanakan pengawasan produksi mineral dan batubara: melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi pertambangan, melaksanakan pemeriksaan terkait penerbitan pertimbangan teknis perizinan sektor mineral dan batubara: melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sektor pertambangan mineral dan batubara, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. paragraf seksi air tanah dan energi seksi air tanah dan energi. uraian tugas seksi air tanah dan energipemanfaatan pengambilan air tanah, melaksanakan pengawasan dan pengendalian produksi energi dan pendistribusian ketenagalistrikan, melaksanakan pemeriksaan terkait penerbitan pertimbangan teknis perizinan sektor air tanah, energi dan ketenagalistrikan, melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi sektor air tanah, energi dan ketenagalistrikan, melaksanakan pelaporan sektor air tanah, energi dan ketenagalistrikan, dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. bagian ketiga upt pertambangan dan energi wilayah sampai dengan upt pertambangan dan energi wilayah ketentuan mengenai tugas dan fungsi kepala upt, kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi pertambangan dan kepala seksi air tanah dan mineral pada upt pertambangan dan energirtambangan dan energi wilayah sampai dengan upt pertambangan dan energijp,sh .mh pembina nip. persmekanisasi pertanian yang selanjutnya disebut upt mekanisasi pertanialaiurusan yang menjadi kewenangan upt mekanisasi pertanian yakni menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mekanisasi pertanianmekanisasi pertanian sebagai berikut:bagian kedua uptbagian ketiga uptdata dan informasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan dan hortikultura, penyiapan perumusan bidang pengendalian tumbuhan, proteksi tanaman pangan dan hortikultura, serta penanggulangan dampak perubahan iklim, cc. penyiapan kebijakan bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, proteksi tanaman pangan dan hortikultura, serta penanggulangan dampak perubahan iklim, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteriaimbingan teknis dan supervisiahan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan proteksiupt proteksiempat upt:bagian kelima upt mekanisasi pertanian paragraf unit pelaksana teknis upt mekanisasi pertanianmekanisasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt mekanisasi pertanian mempunyai fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang mekanisasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang mekanisasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, cc. penyiapan bahan pembinaan bimbingan teknis bidang mekanisasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, pelaksanaan pelayanan teknis kepada masyarakat bidang mekanisasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura: pelaksanaan tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada dinas bidang mekanisasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura,mekanisasi pertanimekanisasi pertanian, memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur lingkungan upt mekanisasi pertanmekanisasi pertanilingkungan dinas pertanmip,sh .mh ss! membina nip. pes |
salinan rela gubernur sulawesi tengahpenilaian pendidikan yang selanjutnya disingkat upt pendek adalah unit pelaksana teknis penilaian pendidikan pada dinas pendidikan dan kebudayaansulawesi tengah yang selanjutnya disebut upt taman budaya sulawesi tengah adalah unit pelaksana teknis taman budaya sulawesi tengah pada dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi sulawesi tengah. unit pelaksana teknis museum sulawesi tengah yang selanjutnya disebut upt museum sulawesi tengah adalah unit pelaksana teknisendek adalah menyelenggarakan urusan bidang penilaian pendidikan, urusan yang menjadi kewenangan upt trip adalah menyelenggarakan urusan bidang teknologi komunikasi dan informasi pendidikan, urusan yang menjadi kewenangan upt taman budaya sulawesi tengah adalah menyelenggarakan urusan penanganan taman budaya sulawesi tengah, urusan yang menjadi kewenangan upt museum sulawesi tengah adalah menyelenggarakan urusan penanganan museum sulawesi tengah. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi upt pendekaman budaya sulawesi tengah terdiri atas kepala upt, sub bagian tata usaha, seksi pengelolaan dan pemanfaatan, seksi pengkajian dan pengembangan, dan kelompok jabatan fungsional. susunan uptpt penilaian pendidikan paragraf unit pelaksana teknis kepala upt pendek mempunyai tugas pelaksanaan pelayanan kepada satuan pendidikan, masyarakat, dan stakeholder bidang penilaiannilaian pendidikan, pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan lingkungan upt pendek, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt pendek mempunyai fungsi melaksanakan ujian nasional sesuai pos, monitoring pelaksanaan ujian nasional, cc. monitoring pelaksanaan ujian sekolah, menganalisis pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah, menganalisis hasil ujian nasional dan ujian sekolah, melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan hasil ujian nasional melalui penyusunan direktori, melaksanakan penelitian hasil ujian nasional, sebagai bahan pemetaan mutu pendidikan, penyusunan hasil ujian nasional dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan, melaksanakan program tindak lanjut hasil analisis ujian nasional dan ujian sekolah, j . melaksanakan pelatihan, workshop atau lokakarya yang berhubungan dengan standar pelaksanaan penilaian oleh pendidik, mengembangkan kompetensi guru dalam melaksanakan analisis butir soal, hasil ulangan, dan pengembangan bank soal: il. mengembangkan kompetensi kepala sekolah dan tenaga pendidik khususnya dalam melaksanakan evaluasi dan penilaian pendidikan, m.mengembangkan instrument penilaian pencapaian standar nasional pendidikan: dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian snp khususnya pada standar penilaijian nasional tingkat smp sederajat, sma smk sederajat dan ujian nasional smk berbasis kompetensi, menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan upt pendekpendek. bagian kedua upt dan kebutuhan sarana prasarana untuk menunjang pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, menyelenggarakan pembinaan, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan, menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan upt trip, j .rip. bagian ketiga upt taman budaya sulawesi tengah paragraf unit pelaksana teknis kepala upt taman budaya mempunyai tugas melaksanakan tugas ketatausahaan, pengelolaan dan pemanfaatan, pengkajian dan pengembangan bidang taman budaya. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt taman budaya menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan dan koordinasitaman budayaman budayapergelaran pementasan, festival dan lomba seni, melaksanakan kegiatan kerjasama paket kesenian, temu taman budaya dan seni, melaksanakan eksperimentasi karya seni dan mempersiapkan duta seni. paragraf seksi pengkajian dan pengembangan seksi pengkajkajian dan pengembangan. uraian tugas seksi pengkajian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada meliputi merencanakan kegiatan seksi pengkajinformasi publikasi dan dokumentasi kegiatan seni baik secara tertulis maupun dalam bentuk rekaman aditif dan visual serta pameran seni budaya. melaksanakan revitalisasi, rekonstruksi dan inventarisasi seni daerah yang perlu digali dan dipelihara, melaksanakan pengurusan perawatan pemeliharaan koleksi buku seni dan benda senikajian dan pengembangan. bagian keempat upt museum sulawesi tengah paragraf unit pelaksana teknis kepala upt museum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, pelestarian dan pengembangan dan pengelolaan dan pemanfaatan bidang museum. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt museum mempunyai fungsi penyiapan bahan dan koordinasikoordinasi penyiapan bahan dan datamuseummuseum, meliputi merencanakan kegiatan seksi pelestar,membimbing bawahan berdasarkan tugas pokokpokokunit pelaksana teknis lingkungan dinas perapril gubernur sulawesi tengah, ttd long djanggola diundangkan palu padajdengan aslinya yi. kepala biro hukum dr. kopi mip,sh .mh pembina nip. 197805p5 |
salinan rilipt,,topiklautan dan perikanan provinsi sulawesi tengah. kepala dinas adalah kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi sulawesi tengah. unit pelaksana teknis perbenihan perikanan, yang selanjutnya disingkat upt perbenihan perikanan adalah unsur pelaksanaan operasional teknis perbenihan perikanan pada dinas kelautan dan perikanan. unit pelaksana teknis laboratorium pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan, yang selanjutnya disingkat upt laboratorium pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan adalah unsur pelaksanaan operasional teknis pengujian dan penerapan mutu hasil perikananiii yang selanjutnya disebut upt kelautan dan pelabuhan perikanan wilayah iiirbenihan perikanan yakni menyelenggarakan perbenihan perikanan. urusan yang menjadi kewenangan upt laboratorium pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan yakni menyelenggarakan pengujian dan penerapan mutu hasil perikanandonggala, kota palu, kabupaten toli toli dan kabupaten buolii, dengan wilayah kerja meliputi kabupaten parigi moutong, kabupaten poso dan kabupaten tojo una una. urusan yang menjadi kewenangan upt kelautan dan pelabuhan perikanan wilayah iii yakni menyelenggarakan pengelolaan kelautan dan pelabuhan perikanan wilayah iii, dengan wilayah kerja meliputi kabupaten banggai, banggai kepulauan, dan kabupaten lautmorowali dan kabupaten morowali utarasusunan organisasi upt perbenihan perikanan terdiri atas: kepala, sub bagian tata usaha, seksi perbenihan ikan air tawar seksi perbenihan ikan air payau dan laut dan kelompok jabatan fungsional, susunan organisasi upt laboratorium pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan terdiri atas: kepala, sub bagian tata usaha, seksi merekayasa pengelolaan hasil perikanan seksi penerapan dan pengujian mutu hasil perikanan dan kelompok jabatan fungsional, susunan organisasi upt kelautan dan pelabuhan perikanan wilayah terdiri atas: kepala, sub bagian tata usaha, seksi operasional pelabuhan dan kesyahbandaraan perikanan seksi pembinaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dan kelompok jabatan fungsional. ketentuan susunan organisasi upt kelautan dan pelabuhan perikanan wilayah sebagaimana dimaksud pada berlaku secara mutasi mutans terhadap susunan organisab iii tugas dan fungsi bagian kesatu upt perbenihan perikanan paragraf unit pelaksana teknis upt perbenihan perikananperbenihan perikanan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt perbenihan perikanan mempunyai fungsi: melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan upt perbenihan perikanan, melaksanakan pelayanan dan pengkajian teknologi bidang perbenihan dan budidaya perikanan, melaksanakan tugas teknis operasional penunjang dinas bidang perbeniperbenihanrbenihan ikan air laut dan payau serta perbenihan ikan air tawar. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala upt perbenihanperbenihan ikan air laut dan payau serta perbenihan ikan air tawar, pengendalian dan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi upt perbenihan perikanan, cc.perbenihan perikanan, melaksanakan pengelolaan administrasi sub bagian tata usaha upt perbenihan perikanan, melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana perbenihan perikanan, memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur lingkungan upt perbenihan perikanan, melaksanakan publikasi data dan informasi upt perbenirbenihan perikanan. paragraf seksi perbenihan ikan air tawar seksi perbenihan ikan air tawartawar. uraian tugas seksi perbenihan ikan air tawar sebagaimana dimaksud pada meliputi melaksanakan penyusunan program seksi perbenihan ikan air tawar upt perbenihan perikanan, melaksanakan pengelolaan administrasi seksi perbenihan ikan air tawar upt perbenihan perikanan, melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana perbenihan ikan air tawartawar, melaksanakan kajian dan penerapan teknologi anjuran bidang perbenihan ikan air tawar, melaksanakan pengelolaan induk unggul bidang perbenihan ikan air tawar, melaksanakan produksi perbenihan dan pembudidayaan ikan air tawar, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas seksi perbenihan ikan air tawar dengan unit kerja terkait:tawartawar. paragraf seksi perbenihan ikan air payau dan laut seksi perbenihan ikan air payau dan lautpayau dan laut. uraian tugas seksi perbenihan ikan air payau dan laut sebagaimana dimaksud pada meliputi melaksanakan penyusunan program seksi perbenihan ikan air payau dan laut, melaksanakan pengelolaan administrasi seksi perbenihan ikan air payau dan laut, melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana perbenihan ikan air payau dan laut, melaksanakan kajian teknologi perbenihan dan budidaya ikan air payau dan lautpayau dan laut, melaksanakan penerapan teknologi anjuran bidang perbenihan ikan air payau dan laut, melaksanakan pengelolaan induk unggul serta produksi perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas seksi perbenihan ikan air payau dan laut dengan unit kerja terkait,payau dan lautpayau dan laut. bagian kedua upt laboratorium pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan paragraf unit pelaksana teknis upt laboratorium pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan mempunyai tugas sebagai unsur penunjang sebagian tugas teknis operasional dan atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang dinas bidang pembinaan dan pengendalian mutu hasil perikanan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt laboratorium pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan mempunyai fungsi: pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang laboratorium pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan, pelaksanaan tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas bidang laboratorium pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan, cc. pelaksanaan pelayanan tugas teknis administrasi ketatausahaan pada upt laboratorium pengujian dan penerapan mutu hasillaboratorium pengujian dan penerapan mutu hasil dan melakukan pengawasan serta merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan bidang laboratorium pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala upt laboratorium pengujian dan penerapan mutu hasilbidang laboratorium pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan, pelaksanaan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi laboratorium pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan, cc. pelaksalaboratorium pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan melaksanakan pengelolaan administrasi sub bagian tata usaha upt laboratorium pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana laboratorium pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan, memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur lingkungan upt laboratorium pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan, melaksanakan publikasi data dan informasi upt laboratorium pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan, melaksanakan pengelolaan keuangan, aset dan penyusunan anggaran sub bagian tata usahapengujian dan penerapan mutu hasil perikanan. paragraf seksi merekayasa pengelolaan hasil perikanan seksi merekayasa pengelolaan hasil perikanan, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data penyelenggaraan kegiatan merekayasa pengolahan hasil perikanan. uraian tugas seksi merekayasa pengelolaan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada meliputi: melaksanakan penyusunan program kerja seksi merekayasa pengolahanmerekayasa pengolahan hasil perikanan, melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana merekayasa pengolahan hasil perikanan, melaksanakan kajian teknologi pengolahan hasil perikanan, melaksanakan pembinaan teknis penerapan teknologi produk olahan hasil perikanan, melaksanakan inovasi desain kemasan produk hasil perikanan, melaksanakan pelayanan jasa produk olahan hasil perikanan bernilai tambah, melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan seksi merekayasa pengolahan hasil perikanan, melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan seksi merekayasa pengolahan hasilerekayasa pengolahan hasil perikanan. paragraf seksi penerapan dan pengujian mutu hasil perikanan seksi penerapan dan pengujian mutu hasil perikanan, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi kegiatan seksi penerapan dan pengujian mutu hasil perikanan. uraian tugas seksi penerapan dan pengujian mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada meliputi: melaksanakan penyusunan program kerja seksi penerapan dan pengujian mutupenerapan dan pengujian mutu hasil perikanan, melaksanakan identifikasi dan inventarisasi sistem jaminan mutu unit pengolahan ikan dan usaha kecil menengah, melaksanakan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta sertifikasi produk, melaksanakan monitoring bahan kimia berbahaya pada produk hasil perikanan, melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan, bahan baku dan bahan penolong lainnya, menyiapkan bahan laporan hasil uji mutu produk perikanan, melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan penerapan dan pengujian mutu hasil perikanan dengan unit kerja terkait, monitoring dan evaluasi hasil kegiatan penerapan dan pengujian mutu hasil perikanandan pengujian mutu hasil perikanan. bagian ketiga upt kelautan dan pelabuhan perikanan wilayah paragraf unit pelaksana teknis upt kelautan dan pelabuhan perikanan wilaykelautan dan pelabuhan perikanan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada upt kelautan dan pelabuhan perikanan wilayah mempunyai fungsi: melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan upt kelautan dan pelabuhan perikanan, melaksanakan pengendalian tata kelola dan pemanfaatan ruang laut dan pelabuhan perikanan wilayah kerjanya, melaksanakan pembinaan kelompok masyarakat pengawas dan pemerhati lingkungan wilayah kerjanya, melaksanakan kaji terap teknologi konservasi kelautan berbasis lokalitas wilayah kerjanya, melaksanakan tata kelola dan pelayanan usaha serta kesyahbandaran pelabuhan perikanan, melaksanakan tugas teknis operasional penunjang dinas bidang kelautan dan pelabubidang kelautan dan pelabuhan perikanan. paragraf kepala unit pelaksana teknis kepala upt kelautan dan pelabuhan perikanan wilayah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan, dan merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan bidang kelautan dan tata operasional pelabuhan perikanan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kepala upt kelautan dan pelabuhan perikanan wilayah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan dan pembinaan teknis operasional atas penyelenggaraan kegiatan bidang kelautan dan tata operasional pelabuhan perikanan, pengendalian dan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi upt, pelaksanaan pelayanan jasa, fasilitasi usaha, pemberdayaan masyarakat perikanan, koordinasi peningkatan produksi dan pemasaran hasil perikanan, pengelolaan dan peningkatan sdm, ketatausahaan, urusan rumah tangga serta kelompok jabatan fungsional, pelaksanaan kaji terap teknologi konservasi kelautan berbasis lokalitas: pengelolaan dan peningkatan sdm, ketatausahaan, urusan rumah tangga serta kelompokrogram sub bagian tata usaha upt kelautan dan pelabuhan perikanan, melaksanakan pengelolaan administrasi sub bagian tata usaha upt kelautan dan pelabuhan perikanan, melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur lingkungan upt kelautan dan pelabuhan perikanan, melaksanakan publikasi data dan informasi upt kelautan dan pelabuoperasional pelabuhan dan kesyahbandaraan perikanan seksi operasional pelabuhan dan kesyahbandaraan perikanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional pelabuhan dan kesyahbandaran perikanan. uraian tugas seksi operasional pelabuhan dan kesyahbandaraan perikanan sebagaimana dimaksud pada meliputi, melaksanakan pengelolaan administrasi seksi operasional pelabuhan dan kesyahbandaran perikanan, melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana pelabuhan dan kesyahbandaran perikanan, melaksanakan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan pelabuhan perikanan, melaksanakan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan, keberangkatan kapal perikanan serta surat persetujuan berlayar, melaksanakan inspeksi pembongkaran ikan, pemeriksaan dokumen aktifitas penangkapan ikan, dan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak pelabuhan perikanan, melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian dan publikasi data produksi pendaratan ikan pelabuhan perikanan, melaksanakan kegiatan tata kelola dan pelayanan usaha bidang kepelabuhanan perikanan, melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis kegiatan operasional pelabuhan dan kesyahbandaronal pelabuhan dan kesyahbandaran perikanan. paragraf seksi pembinaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan seksi pembinaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan pengembangan dan pengendalian sarana prasarana sumber daya kelautan dan perikanan. uraian tugas seksi pembinaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada meliputi melaksanakan penyusunan program kerja seksi pembinaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pengelolaan administrasisumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan bimbingan teknis, dan sosialisasi kegiatanpembinaan sumberdaya kelautan dan perikanan, melaksanakan pembinaan kelompok masyarakat pengawas dan pemerhati lingkungan serta daerah rawan pelanggaran, melaksanakan kaji terap teknologi konservasi kelautan berbasis lokalitas wilayah kerjanya dan melaksanakan pembinaan pengelolaan konservasi kawasan dan jenis ikan, melaksanakan pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian serta pendayagunaan sarana dan prasarana pengawasan kelautan dan perikanan, melaksanakan koordinasi kegiatan pembinaan, pengendalian dengan unit kerja terkait, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya kelautan dndalian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. ketentuan tugas dan fungsi upt kelautan dan pelabuhan perikansalinan alpendapatan wilayah sampai dengan unit pelaksana teknis badan pendapatan wilayah yang selanjutnya disebut upt badan pendapatan wilayah sampai dengan upt badan pendapatan wilayah adalah unsur pelaksanaan operasional teknis pada badan pendapatanota paluparigi moutong. urusan yang menjadi kewenangan upt badan pendapatan wilayah iii adalah menyelenggarakan pengelolaan pajak dan retribusi wilayah kabupaten posomorowal kepulauan. urusan yang menjadi kewenangan upt badan pendapatan wilayah vii adalah menyelenggarakan pengelolaan pajak dan retribusi wilayah kabupaten toli toli. urusan yang menjadi kewenangan upt badan pendapatan wilayah viii adalah menyelenggarakan pengelolaan pajak dan retribusi wilayah kabupaten buoltojo una undonggalsigi. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi upt badan pendapatan wilayah terdiri atas kepala, sub bagian tata usaha seksi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, seksi penetapan dan penagihan, dan kelompok jabatan fungsional. ketentuanbadan pendapatan wilayah sampai dengan upt badan pendapatan wilayah xi. kedudukan upt badan pendapatan wilayah sampai dengan upt badan pendapatan wilayah xi, sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab iii tugas dan fungsi bagian kesatu upt badan pendapatan wilayah upt badan pendapatan wilayah merupakan unsur yang membantu dan bertanggungjawab kepada kepala badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional badan dalam bidang pemungutan pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala badan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada unit pelaksana teknis badan mempunyai fungsi merencanakan kebijakan dan operasionaldistribusikan tugas dan petunjukyelenggarakan teknis operasionalgevaluasilaporkandua sub bagian tata usaha sub bagian tata usaha upt badan pendapatngumpulkan bahan dan data, serta menyiapkan bahan penyusunan kerja sub bagian tata usaha uptcc. menatausahakan kegiatan umum administrasi dan keuangan perkantoran upt badan meliputi duk, absen, surat teguran, penggajian, akses, aspen, kursi kartu, diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai,dan, membimbing bendahara khusus penerimaan, pengeluaran meliputi pembuatan buku kas umum, penerimaan kasir dan sebagainya serta bendahara pengelola barang, membimbing dan mengelola pelaksanaan belanja upt badan meliputi perencanaan kebutuhan dana pemeliharaan dan operasional serta penertiban spp dan tertib pencatatan belanja dalam bku, membuat laporan penerimaan pendapatan secara umum, membuat laporan material dan non material, melaksanakan tugas tugas administrasi kepegawaian, perlengkapan, dan asetpajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor seksi pkb dan bbn kbungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. uraian tugas seksi pkb dan bbn kb sebagaimana dimaksud pada meliputi: mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi pkb dan bbn kbungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, menatausahakan dan bertanggung jawab atas proses pendataan, pendaftaran, penetapan, pkb dan bbn kb, melaksanakan proses penerimaan pendapatan daerah yang melalui mekanisme samgat, melaksanakan proses keberatan dan permintaan permohonan keringanan, pengurangan dan penghapusan pajak kendaraan bermotor serta membuat pembukuan dan laporannya, melaksanakan proses surat keterangan fiskal bagi kendaraan mutasi keluar daerah provinsi maupun dalam daerah provinsi, serta membuat pembukuan dan laporannya, membuat laporan yang berhubungan dengan penerimaan kecamatan yaitu: sms dps: dan laporan lainnya. melaksanakan proses permohonan peralihan pajak kendaraan bermotor yang berubah bentuk, warna dan fungsi (termasuk perubahan dari plat dasar pribadi hitam plat dasar umum kuning dan sebaliknya), melaksanakan tugas proses pkb bbn kb sesuai mekanisme samgat sertakb dan bbn kb. bagian keempat seksi penetapan dan penagihan seksi penetapan dan penagihdaftaran, penetapan, dan penagihan pajak, retribusi, dan pendapatan lain lain wilayah kerjanya. uraian tugas seksi penetapan dan penagihan sebagaimana dimaksud pada meliputi: mengelola administrasi dan menyusun program kerja seksi penetapan dan penagihanetapan dan penagihan pajak, retribusi dan pendapatan lain lain, menatausahakan dan bertanggung jawab atas proses pendataan, pendaftaran, dan penetapan serta penerimaan dan penagihan atas pendapatan daerah yang tidak melalui mekanisme samgat, melaksanakan proses seluruh penerimaan pendapatan daerah yang menjadi target upt badan yang tidak melalui mekanisme samgat, melaksanakan proses keberatan, keringanan, pengurangan dan penghapusan pajak yang menjadi target upt badan selain pkb bbn kb, melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah kecuali pkb bbn kb pada bendahara penerimaan, membuat laporan data potensi, penertiban skpd, ssd dan seluruh penerimaan pajak (kecuali pkb bbn kb), retribusi, dan penerimaan lain lain setiap bulan dan tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan tugas tugas pendapatan daerah yang sesuai kewenangan upt badan kecuali pkb bbn kb berdasarkan ketentuan pajak dan peraturan perundang undangan bidang keuangan, danpenetapan dan penagketentuan tugas dan fungsi upt badan pendapatbadan pendapatan wilayah sampai dengan upt badan pendapatan wilayah xida biro hukum dr. mip,sh .mh membina nip. |
baddalam rangka penetapan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit pada kementerian keutetapkan standar pelayanan minimum:,. swwidih kemenkes.coli dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit yang selanjutnya disingkat uppks adalahuppks kepada masyarakat. dewan pengawas uppks adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan uppks. spm uppks meliputi substansi layanan pada uppks, yang terdiri daripm uppkpks dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berpedoman pada spm uppks. www .jdih.kemenkeu.go.id direktur utama uppks melakukan evaluasi spm uppks secara berkelanjutan. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada menteri keuangan. menteri keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan spm oleh uppks. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan oleh menteri keuangan melalui dewan pengawas uppks. hasil pembinaan dan pengawasan oleh menteri keuangan melalui dewan pengawas uppks. direktur utama menyusun laporan pelaksanaan spm uppks setiap semester. laporan pelaksanaan spm sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada dewan pengawas uppks dan direktorat jenderal perbendaharaan paling lambat (tiga puluh hari)wwidihkemenkewgp kepala bagian t:u. kementerian birohukum arif bang standar pelayanan minimum badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit bab pendahuluan latar belakang spm merupakan batasan layanan minimum yang harus dipenuhi oleh uppksini merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh uppks dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. spm ini perlu ditetapkan oleh menteri keuangan agar fungsinya sebagai standar pelayanan uppks dapat mencapai tujuan yang diharapkan. satuan kerja uppks dapat ditetapkan sebagai blu karena telah memenuhi (dua) syarat utama yang digunakan sebagai indikator utama pembentukan blu yakni: syarat substantif uppks bertujuan untuk mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat. syarat teknis kinerja pelayanan bidang tugas pokok dan fungsinya pada perkebunan kelapa sawit dan produk turunanatuan kerja perangkat daerah sesuai kewenangannya. wish kemenkewsositgelolaan dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan yang dilaksanakan oleh uppks. tujuan ditetapkannya spm ini adalah: menjamin terlaksananya prosedur pelaksanaan atas pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit sesuai dengan ketentuan yang berlaku: menjamin terpenuhinya kualitas pelayanan dalam pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan, dan menjamin konsistensi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan. landasan hukum peraturan perundang undangan yang menjadi dasar penyusunan spm ini adalahrkebhimpunan dana perkebunan,dan. tugas sebagai pelaksanaan amanatuppks bertugas: melakukan perencanaan dan penganggaran, melakukan penghimpunan dana, co.idjenis layanan yang diberikan berdasarkan tugas uppks adalah sebagai berikutistematika penyajian spm uppks ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: bab pendahuluan bab komponen standar pelayanan minimum bab iii indikator keberhasilan bab sumber daya bab pemantauan dan evaluasi bab penutup www .jdih.kemenkeu. bab komponen standar pelayanan minimum bab ini menjelaskan mengenai komponen standar spm bagi uppks dalam memberikan layanan kepada masyarakat. komponen standar spm meliputi: jenis pelayanan, kegiatan proses, indikator kinerja, dan maksimum waktu pelayanan. tahapan atas pelaksanaan fungsi uppks adalah sebagai berikut: pengelolaan dana meliputi: usulan pengelolaan dana berupa analisis penempatan kas, dan usulan pengelolaan dana berupa analisis investasi pembelian surat utang: penyaluran dana meliputi:dan penyaluran dana pembiayaan biodiesel. urusan urusan umum dan kerumahtanggaan meliputi: pengadaan barang dan jasa, dan melakukan pembayaran atas pelaksanaan anggaran. www .jdih.kemenkeu. co.id bab iii indikator keberhasilan standar pelayanan minimum badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit maksimum jenis layanan kegiatan proses indikator kinerja waktu keterangan beta penyelesaian pengelolaan dana analisis pengelolaan| melakukan analisis penempatan disusun laporan analisis hari kerja kas dan investasi kas berupa deposito penempatan kas berupa deposito melakukan analisis investasi| disusun laporan analisis| hari kerja berupa pembelian surat utang investasi berupa pembelian nan jumlah waktu maksimum layanan hari kerja pelaksanaan setelan| melakukan pemindahbukuan dari| dilakukan pemindahbukuan hari kerja sesuai dengan dalam rangka rekening operasional (pada rekening penampung kebijakan uppks penempatan pengumpulan rekening operasional rekening end user pembelian surat utang kas rekening end user jumlah waktu maksimum layanan hari kerja www .jdih.kemenkeu.go.id penyaluran dana pengembangan sumber daya manusia kegiatan kerjasama| menerbitkan surat pihak| ditetapkan surat usulan hari kerja pengembangan sumber penyelenggara kegiatan |kerjasama pengembangan daya manusia pengembangan sumber daya manusia pembahasan teknis dengan pihak| formulir kesesuaian hari kerja penyelenggara terkait konsep kegiatan dan kesesuaian dengan tujuan program pengembangan sumber daya manusia uppks persetujuan prinsip terkait| adanya persetujuan prinsip hari kerja pelaksanaan kegiatan kerjasama pengembangan sumber daya manusia penyusunan term reference dan disusun term reference dan hari kerja penyiapan kelengkapan dokumen dokumen pengadaan pengadaan proses pengadaan apabila ditetapkan surat penunjukan hari kerja www .jdih.kemenkeu. co.id proses perjanjian dalam rangka| ditandatangani memorandum of | hari kerja pengembangan sumber daya understanding manusia (apabila ada) penyaluran dana| melakukan seleksi administrasi ditetapkannya project research| hari kerja untuk kepentingan terhadap project research idea idea yang lolos seleksi penelitian dan administrasi pengembangan kelapa| menyampaikan hasil seleksi ditetapkannya surat hari kerja sawit administrasi kepada komite riset penyampaian hasil seleksi administrasi project research idea kepada komite riset meminta lembaga penelitian dan ditetapkan surat permintaan hari kerja pengembangan menyampaikan (proposal riset kepada lembaga proposal riset penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi dokumen ditetapkannya proposal riset| hari kerja menyampaikan proposal riset yang ditetapkannya surat hari kerja lolos seleksi administrasi kepada (penyampaian hasil seleksi komite riset untuk dilakukan|administrasi proposal riset penelitian substantif kepada komite riset www .jdih.kemenkeu.go.id meminta lembaga penelitian dan ditetapkan surat permintaan hari kerja pengembangan untuk menyiapkan (presentasi kepada lembaga dan melakukan presentasi penelitian dan pengembangan mempertimbangkan rekomendasi ditetapkannya surat hari kerja komite riset dan menetapkan (keputusan penetapan daftar penerima grant research| penerima grant research sawit sawit mengirimkan surat pemberitahuan| menetapkan surat) hari kerja kepada penerima grant research| pemberitahuan penerima grant sawit research sawit jumlah waktu maksimum layanan harikerja penyaluran dana promosi kelapa sawit dan turunannya pembuatan dan persetujuan prinsip atas rencana| adanya persetujuan prinsip hari kerja pemasangan media kegiatan pembuatan dan promosi pemasangan media promosi pembuatan nota dinas permohonan ditetapkan nota dinas beserta hari kerja pengadaan pembuatan dan (lampiran yang terdiri atas pemasangan media promosi beserta| term reference dan lampiran yang terdiri atas term of|dokumen pengadaan lainnya reference dan kelengkapan dokumen pengadaan www .jdih.kemenkeu. proses pengadaan barang dansa ditetapkan surat penunjukan hari kerja proses produksi dan pemasangan adanya berita acara serah| hari kerja kamal penyelenggaraan event| pemberian persetujuan prinsip atas| adanya persetujuan prinsip promosi rencana kegiatan penyelenggaraan event promosi pembuatan nota dinas permohonan ditetapkan nota dinas beserta| hari kerja pengadaan kegiatan beserta|lampiran yang terdiri atas lampiran yang terdiri atas term of| term reference dan reference dan kelengkapan dokumen pengadaan lainnya dokumen pengadaan proses pengadaan untuk persiapan surat penunjukan pemenang hari kerja proses pekerjaan persiapan berita acara serah terima| hari kerja en jumlah waktu maksimum layanan hari kerja www .jdih.kemenkeu.go.id keikutsertaan dalam| pembahasan teknis dengan pihak nobulan rapat hari kerja event promosi penyelenggara terkait kesesuaian tema acara dengan program promosi uppks pembuatan surat pernyataan surat pernyataan hari kerja keikutsertaan pihak keikutsertaan penyelenggara pembuatan nota dinas permohonan ditetapkan nota dinas dan | hari kerja pembayaran kegiatan beserta|lampiran berupa term lampiran yang terdiri atas term of| reference dan dokumen reference kegiatan dan pendukung lainnya kelengkapan dokumen pembayaran proses pengadaan (apabila ditetapkan surat penunjukan hari kerja proses pekerjaan persiapan berita acara serah terima hari kerja keikutsertaan dalam event promosi (apabila ada) jumlah waktu maksimum layanan hari kerja ana membangun sinergi| melakukan rapat kerja dengan terlaksananya kegiatan| hari kerja dalam rangka instansi tingkat pusat dengan jumlah keikutsertaan pencapaian target dalam maker tingkat pusat peremajaan minimal dihadiri (limapuluh persen) melakukan rapat kerja dengan terlaksananya kegiatan hari kerja instansi tingkat daerah dengan jumlah keikutsertaan dalam maker tingkat daerah minimal dihadiri (limapuluh persen) jumlah waktu maksimum layanan hari kerja pelaksanaan pola| bekerjasama dengan bank ditandatangani memorandum hari kerja pembiayaan dan lembaga keuangan bukan bank|of understanding dengan penyaluran dana untuk untuk mencari merumuskan pola (pihak bank peremajaan pembiayaan dan penyaluran dana untuk peremajaan seleksi konsultan terlaksananya pemilihan hari kerja konsultan sesuai dengan ketentuan yang berlaku www .jdih.kemenkeu.go.id seleksi kontraktor terlaksananya pemilihan hari kerja kontraktor sesuai dengan ketentuan yang berlaku jumlah waktu maksimum layanan hari kerja melakukan pendekatan melakukan kunjungan wilayah| kunjungan lokasi dan| hari kerja hubungan dalam target peremajaan membuat laporan kunjungan rangka pemasaran lokasi untuk peremajaan jumlah waktu maksimum layanan '14harikerja proses pengurusan melakukan verifikasi atas ditetapkan nota dinas hari kerja terhitung pendanaan pengajuan proposal peremajaan permohonan sejak dokumen lengkap melakukan evaluasi atas proposal| dana peremajaan kebun yang| hari kerja terhitung peremajaan dikirim divisi analis sejak dokumen lengkap melakukan proses pencairan dana ditetapkan nota rekomendasi| hari kerja terhitung kepada komite penilai sejak dokumen lengkap www .jdih.kemenkeu. soal ditetapkan surat persetujuan hari kerja terhitung pemberian dana program sejak peremajaan kebun dokumen lengkap jumlah waktu maksimum layanan 2lharikerja pilot project melakukan konsultasi dan kajian| disusun laporan hasil kajian hari kerja pembangunan pabrik awal meliputi lokasi proyek, awal kelapa sawit dengan potensi, keberlanjutan usaha petani kapasitas ton jam kelapa sawit kebun swadaya kelapa sawit melakukan konsultasi dan studi disusun laporan adi hari kerja kelayakan teknoekonomi dan (kelayakan teknoekonomi dan indonesian sustainable palm oil indonesian sustainable palm melaksanakan lelang kontraktor disusun laporan pelaksanaan hari kerja untuk pembangunan pabrik kelapa|dan progress pembangunan sawit dengan kapasitas ton jam (pabrik kelapa sawit dengan sesuai dengan peraturan mengenai kapasitas ton jam pengadaan barang dan jasa jumlah waktu maksimum layanan hari kerja www .jdih.kemenkeu.go.id penyaluran dana pembiayaan biodiesel penyaluran dana menyusun surat permohonan ditandatangani surat hari kerja pembiayaan biodiesel verifikasi atas dokumen penagihan permohonan verifikasi dari kepada kementerian energi dan| uppks kepada direktur sumber daya mineral jenderal energi baru terbarukan dan konservasi energi oleh direktur utama uppks melakukan perhitungan besaran ditetapkannya hasil| hari kerja selisih harga ongkos angkut dan| perhitungan jumlah dana ppn biodiesel pemindahbukuan dari rekening| diperoleh notifikasi| hari kerja uppks rekening badan usaha (pembayaran bahan bakar nabati melakukan pencatatan dan| dibuat laporan penyaluran| hari kerja pelaporan dana pembiayaan biodiesel www jdih kemenkeu bsa pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan penyusunan rencana| menyusun rencana strategi bisnis disahkan renstra hari tahunan strategis, rencana uppks bisnis dan anggaran,| menyusun rencana bisnis dan disahkan rencana bisnis| hari tahunan serta rencana kerja anggaran anggaran, rencana kerja dan anggaran menyusun rencana kerja anggaran anggaran kementerian lembaga, dan daftar isian menyusun daftar isian| pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran dan petunjuk operasional kegiatan petunjuk operasional kegiatan jumlah waktu maksimum layanan hari penyusunan sistem| menyusun pedoman akuntansi ditetapkan pedoman hari sesuai dan manual akuntansi, uppks berdasarkan standar|akuntansi atas transaksi dengan jenis laporan keuangan dan akuntansi keuangan keuangan uppks transaksi kinerja, serta berdasarkan standar keuangan akuntansi atas setiap akuntansi keuangan uppks uppks transaksi keuangan| melakukan penyusunan laporan| disusun laporan keuangan hari bulanan uppks keuangan berdasarkan standar berupa neraca, laporan akuntansi keuangan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas bulanan lain kementan disusun laporan keuangan hari triwulasemester disusun laporan keuangan hari tahuahunan pemeran melakukan penyusunan laporan| disusun laporan keuangan hari bulanan keuangan berdasarkan standar berupa neraca, laporan akuntansi pemerintah operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas bulanan. ab. disusun laporan keuangan hari triwulasemester www .jdih.kemenkeu.go.id disusun laporan keuangan hari tahuahunan melakukan ketatausahaan dan| disusun laporan hari bulanan pembukuan bendahara pertanggungjawaban pengeluaran bendahara pengeluaran dilakukan hari harian penatausahakan buku kas umum, buku pembantu dan buku pengawasan anggaran bendahara pengeluaran dilakukan rekonsiliasi hari bulanan internal dengan bendahara penerimaan dan dihasilkan berita acara rekonsiliasi pink nia melakukan ketatausahaan dan|a. disusun laporan hari bulanan pembukuan bendahara pertanggungjawaban penerimaan bendahara penerimaan (b. dilakukan ketatausahaan hari harian buku kas umum, pembantu dan buku pengawasan anggaran bendahara penerimaan dilakukan were hari bulanan internal dengan bendahara pengeluaran dan dihasilkan berita acara rekonsiliasi melakukan pengesahan terbit surat perintah hari triwulanan pendapatan dan belanja oto penganan pendapatan dan dengan kantor pelayanan belanja perbendaharaan negara melakukan rekonsiliasi dengan| terbit berita acara1 hari bulanan kantor pelayanan perbendaharaan rekonsiliasi negara lem melakukan rekonsiliasi data terbit berita acara hari bulanan melakukan rekonsiliasi data terbit berita acara| hari bulanan dengan surveyor rekonsiliasi melakukan rekonsiliasi data terbit berita acara hari bulanan dengan direktorat jendral bea| rekonsiliasi dan cukai jumlah waktu maksimum layanan hari pembayaran gaji| melakukan pemindahbukuan dari|( dilakukan pemindahbukuan hari kerja sesuai pejabat pengelola, rekening operasional belanja ke|pada rekening pegawai dengan dewan pengawas, dan| rekening pejabat pengelola, dewan kebijakan pegawai uppks pengawas, dan pegawai uppks uppks jumlah waktu maksimum layanan pelaksanaan urusan| pengadaan barang dan jasa dilakukan pengadaan barang hari kerja umum dan dan jasa baik melalui proses kerumahtanggaan lelang, pengadaan langsung, penunjukan langsung, pemilihan langsung, maupun e catalogue www .jdih.kemenkeu. melakukan pembayaran atas dilakukan pembayaran atas | hari kerja pelaksanaan anggaran belanja keperluan sehari hari perkantoran dilakukan pembayaran atas| hari kerja perjalanan dinas ten dilakukan pemberian atas| hari kerja kepatuhan internal melakukan revi dan legal drafting| disampaikan hasil revi dan hari kerja atas seluruh produk hukum|masukan atas konsep produk peak melakukan revi setiap kontrak| disampaikan hasil revi dan hari kerja yang melibatkan uppks dengan tanggapan atas kontrak bea melaksanakan monitoring atas dihasilkan laporan atas|( hari kerja triwulanan fungsi pengendalian internal pelaksanaan monitoring pelaksanaan pengendalian internal www .jdih.kemenkeu.go.id pelaksanaan menyusun rencana penanganan ditetapkan rencana paling lama penanganan risiko risiko ena risiko kerja membuat laporan pelaksanaan disusun laporan penanganan penanganan risiko berdasarkan risiko rencana penanganan risiko melakukan pengukuran risk dihasilkan risk register residual, dan menuangkannya dalam risk register menyusun laporan monitoring| disusun laporan monitoring jumlah waktu maksimum layanan hari kerja pembangunan dan melakukan konsultasi dan kajian disusun laporan hasil kajian hari kerja pengembangan grand awal sistem pengolahan data dan|awal design teknologi kelayakan studi lanjutan sistem informasi uppks teknologi informasi terpadu uppks melakukan konsultasi dan studi| disusun laporan hasil studi| hari kerja kelayakan teknis dan teknologi kelayakan teknis dan teknologi informasi informasi widi kemontkowgo pelaksanaan pembangunan sistem disusun laporan hasil| hari kerja teknologi informasi untuk (pembangunan sistem keperluan operasional dan modul (informasi terpadu modul pusat data dan informasi terkait dengan kelapa sawit maksimum arah isomrtem perencanaan, menyusun analisa kebutuhan disusun laporan analisa hari kerja pengelolaan sumber melakukan rekrutmen pegawai dilakukan rekrutmen pegawai| hari kerja daya manusia uppks uppks sesuai dengan melakukan penilaian kinerja dihasilkan penilaian kinerja| hari kerja triwulanan pegawai berdasarkan indikator (pegawai sesuai dengan kinerja utama capaian indikator kinerja maa menetapkan grade pegawai ditetapkan surat keputusan hari kerja tentang grade pegawai uppks www .jdih.kemenkeu.go.id pengenalan tugas pokok uppks dilaksanakan program hari kerja mulai serta ilmu ilmu lain yang (pengembangan kapasitas perencanaan menunjang pelaksaan tugas di| sebagai sarana pengenalan sampai uppks pegawai terhadap uppks dengan pelaksanaan ketatausahaan absensi pegawai dilakukan monitoring dan hari kerja bulanan maa tee ketatausahaan cuti dan jin|( dilakukan pencatatan atas| hari kerja pegawai cuti dan ijin pegawai dengan menggunakan kartu cuti publikasi pengelolaan| mempublikasikan target dan dipublikasikannya target dan| hari kerja triwulanan dana perkebunan realisasi penerimaan dana (realisasi penerimaan dana kelapa sawit pungutan dalam situs resmi|pungutan dalam situs resmi uppks uppks mempublikasikan target dan dipublikasikannya target dan| hari kerja triwulanan realisasi penyaluran dana realisasi penyaluran dana pungutan dalam situs resmi|pungutan dalam situs resmi uppks uppks yang dirinci dalam penyaluran pengembangan sdm, penelitian dan www .jdih.kemenkeu.go.id pengembangan, promosi kelapa sawit dan turunannya, peremajaan perkebunan, sarana dan prasarana perkebunan, dan pembiayaan biodiesel jumlah waktu maksimum layanan hari kerja www .jdih.kemenkeu.go.id bab sumber daya bab ini menjelaskan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pencapaian tugas dan fungsi uppks. sarana dan prasarana sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan antara lain: gedung kantor yang berlokasi strategis dan tersedia ruangan ruangan yang representatif antara lain: ruangan direksi uppks, ruangan kepala divisi, cc. ruangan staf, ruangan rapat, ruangan konsultasi untuk pemangku kepentingan, ruangan arsip, ruangan server, dan ruangan penunjang lainnya. peralatan yang mendukung teknologi informasi. dukungan basis data informasi yang selalu mutakhir tentang pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit. kendaraan operasional. sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai blu pengelola dana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana antara lain: dewan pengawas dewan pengawas terdiri atas sembilan anggota yang terdiri dari unsur pemerintah sebanyak (enam) orang dan unsur profesional sebanyak (tiga) orang. anggota unsur pemerintah berasal dari pejabat kementerian koordinator bidang perekonomian, kementerian keuangan, kementerian pertanian, kementerian perindustrian, kementerian perdagangan, dan kementerian energi dan sumber daya mineral. masing www .jdih.kemenkeu.go.id masing menteri terkait memberikan usulan nama calon anggota kepada menteri keuangan. anggota yang berasal dari unsur profesional merupakan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit maupun pelaku industri yang menggunakan bahan baku kelapa sawit. penunjukan anggota dari unsur ini diusulkan oleh komite pengarah kepada menteri keuangan. direksi badan layanan umum direksi merupakan organ uppks yang meliputi direktur utama dan keseluruhan pejabat pengelola lain, antara lain: direktur keuangan, umum, kepatuhan, dan manajemen risiko, direktur penyaluran dana, direktur penghimpunan dana, direktur perencanaan dan pengelolaan dana, dan direktur kemitraan. melalui rapat dewan direksi, direksi memiliki kuasa untuk mengambil keputusan terkait pengelolaan dana. komposisi direksi merupakan perpaduan individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan sehingga memungkinkan dilakukan dilakukannya proses pengambilan keputusan yang efektif, efisien, dan segera berdasarkan pertimbangan pertimbangan profesionalitas. komposisi direksi yang merupakan pegawai negeri sipil diwajibkan minimal (satu) orang mengingat badan uppks merupakan badan blu non struktural. satuan pemeriksa internal satuan pemeriksa internal yang tersedia minimum terdiri dari (dua) orang dengan kualifikasi yang sesuai bidang pengelolaan dana. manajemen menengah kepala divisi) manajemen menengah yang tersedia minimum terdiri dari (dua) orang yang memiliki kualifikasi pada bidang administrasi keuangan dan manajemen sumber daya manusia serta (sebelas) orang yang memiliki kualifikasi pada bidang teknis. staf operasional staf operasional yang tersedia minimum terdiri dari (tiga) orang pada masing masing manajemen menengahakti, width kemenkewsoii? resepsionis, dan tenaga keamanan. selain sumber daya manusia dengan kompetensi atas, uppks juga membutuhkan tenaga ahli, penasihat dan konsultan yang independen dengan kualifikasi berpengalaman pada bidang investasi, peremajaan kebun kelapa sawit, pembangunan infrastruktur, riset, informasi dan teknologi. bab pemantauan dan evaluasi pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan pengembangan uppkslayanan yang diberikan dengan indikator spm yang ditetapkan, dilaksanakan oleh blu uppks yang berkoordinasi dengan unit lembaga terkait: pelaksanaan pemantauan dilakukan secara berkala, danuppks, dan hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan uppks. width kemenkes.coli bab penutup spm ini merupakan pedoman bagi uppks dalam pencapaian layanan minimum dalam pelaksanaan pengelolaan dana pengembangan kelapa sawit berkelanjutan kepada pemangku kepentingan, mitra, dan penerima manfaat uppks. pedoman ini merupakan salah satu upaya untuk menstandarddan investasi yang akan dilaksanakan uppks sebagai operator pengelolaan dana pengembangan kelapa sawa kementerian arif bintaro yuo,engkuluwww .jdih.kemenkeu.go.id bhayangkara tingkat iii bengkulurawat jalan: tarif instalasi gawat darurat: tarif instalasi care unit, www .jdih.kemenkeu.go.id tarif radiologi, tarif laboratorium, tarif kedokteran kepolisiann20y64plain. www .jdih.kemenkeu.go.id naa. nsan ep, kepala bagian.tindakan ruang rawat inap sederhana perpindahan s.d sedang perpindahan s.d perpindahan s.d tindakan medis operatif instalasi bedah kecil per tindakan s.d sedang per tindakan s.d besar per tindakan s.d khusus per tindakan www .jdih.kemenkeu.go.id kebidanan persalinan normal oleh per paket dokter persalinan patologis oleh per paket dokter curetage per paket manual plasenta per paket tindakan versus kamer per paket vk) gagal induksi, gagal vakum, abortus eminens, parts prematur eminens ppi), plasenta previa, kehamilan ektopik terganggu( ket))angan kepala bagian t.u. kementerian | ) arif bintartoyuwonop nip www .jdih.kemenkeu.go.idjenis layanan satuan tarif rp) instalasi rawat jalan administrasi per pasien asuransi per surat pemeriksaan dokter dokter umum per kunjungan dokter spesialis per kunjungan jasa keperawatan per kunjungan injeksi per tindakan surat keterangan per surat dokter poli tht telinga perpindahan s.d hidung perpindahan s.d poli jantung per tindakan www .jdih.kemenkeu.go.id poli bedah perpindahan s.d per tindakan aan s.d poli mata perpindahan s.d poli syaraf per tindakan poli penyakit dalam per tindakan poli gigi konsultasi instalasi gawat darurat igd) administrasi per kunjungan dokter umum per nasi dokter spesialis per jasa keperawatan per teo konsultasi dokter per spesialis via phone konsultasi intensive care unit icu) keras per pasien visite dokter www .jdih.kemenkeu.go.id dokter umum per dokter spesialis per konsultasi dokter via per telepon jasa keperawatan per hari gizi per hari penggunaan alat monitor per hari sering pump per hari gda stick per pemeriksaan ventilator matras per hari cap per hari ecg tanpa bacaan per hari infant radiant per hari ekstremitas atas biasa per film cyt' per film ekstremitas bawah www .jdih.kemenkeu.go.id biasa per film cyt per film vertebra biasa per film s.d lumba sakral per film cyt per film s.d per film cyt bno per film bno posisi per film bno' posisi per film cranial spn waters per film dental per film uranium per film mandibula per film www .jdih.kemenkeu.go.id jenis layanan tarif rp) temporal per film mandibula joint orbit per film mastid per film nasal per film spn waters per film dental per film uranium per film mandibula per film temporal per film mandibula joint laboratorium darah lengkap per pemeriksaan darah rutin per pemeriksaan hematologi per pemeriksaan morfologi darah tepi per pemeriksaan urin lengkap per pemeriksaan feces rutin per pemeriksaan kimia darah per s.d pemeriksaan imunoserologi per s.d pemeriksaan www .jdih.kemenkeu.go.id elektrolit per pemeriksaan golongan darah per pemeriksaan tes kehamilan per pemeriksaan analisa cairan pleura per pemeriksaan narkoba per s.d pemeriksaan malaria per pemeriksaan hormon per s.d pemeriksaan kedokteran kepolisian visum hidup per pasien visum jenazah per jenazah forensik per jenazah gali kubur perjenazah magang per orang per s.d kegiatan pra penelitian per orang per s.d kegiatan penelitian per orang per s.d kegiatan penggunaan sarana dan prasarana www .jdih.kemenkeu.go.id jenis layanan satuan tarif rp) tarif dasar per tarif tambahan per.u. kementerian arif bintaro kunonytelah dialokasikan dana bantuan operasional layanan pos universgiatan bantuan operasional layanan pos universal, perlu diaturwww .jdih.kemenkeu.go.id pengelolaan belanja lainnya untuk dana bantuan operasional layanan pos univ. dalam peraturan menteri ini,penyelenggara pos adalah badan usaha milik negara bidang layanan pos yang ditetapkan sebagai pelaksana penyelenggaraan bantuan operasional layanan pos universal oleh menteri komunikasi dan informatikdalam rangka menyelenggarakdisediakan dana bantuan operasional layanan pos universal. tata cara penyediabantuan operasional layanan pos universalbantuan operasional layanan pos universalnyelenggaraan pos dan informatika kementerian komunikasi dan informatika selaku kuasa pengguna anggaran bantuan operasional layanan pos universalireksi penyelenggara pos mengajukan permintaan dana bantuan operasional layanan pos universal kepada kpa. berdasarkan permintaan dana sebagaimana dimaksud pada kpa melakukan pengujian terhadap dokumen yang diajukan. hasil pengujian terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar pemberian dana bantuan operasional layanan pos universal. tata cara pencairsecara formal dan materiil atas pelaksanaan kegiatan bantuan operasional layanan pos universal. yi) www .jdih.kemenkeu.go.id. terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan operasional layanan pos universalrangka pelaksanaan kegiatan bantuan operasional layanan pos universal, kementerian komunikasi dan informatika melakukan monitoring dan evaluasi. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan dana, pengujian, dan laporan pertanggungjawaban penyelenggara pos kepada kpbantuan operasional layanan pos universalve, www .jdih.kemenkeu.go.idln, kepala bagian p p. kementerian ane pane ear arif bintaro keong nip www .jdih.kemenkeu.go.id |
atur ketentuan mengenai penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana,ab ketentuan umum danaalokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada kepada daerah provinsi kabupaten kota ditetapkan oleh menteri keuangan dalam peraturan menteri keuangan tersendiri. penggunaan dana bagi hasil cukaigunakan untuk mendanai kegiatan:bidang cukai: dan atau pemberantasan barang kena cukai ilegal: dan atau penguatan kelembagaan kelompok petani bahan baku untuk industri hasil tembakau: penerapan ketentuan terkait hak atas kekayaan intelektual hari), cc.industri sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing masi: cc. identitas kepemilikan mesin peralatan mesin produksi hasil tembakau: desa, kota kabupaten, dan provinsi): cc. realisasi produksi: jumlah tenaga kerja listing giling, tenaga kerja pengemasan, dan tenaga kerja lainnya: realisasi pembayaran cukai: wilayah pemasaran:harus menyusun, mengadministrasikan, dan memutakhirkan database industri hasilgubernur bupati walikota bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sosialisasi ketentuan bidang cukai sebagaimana dimaksud pada: dan cc. pengumpulan informasi barang kena cukai berupa, atau:bab iii rancangan kegiatan bupati walikotkepada gubernur sebelum tahun anggaran berjalan. gubernurbupati walikota sebagaimana dimaksud padaeral bina administrasi keuangan daerah pada awal tahun. bab pelaporannmenteri keuangan inialokasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau menteri keuangan c.g direktur jenderal perimbangan keuangan melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas laporan alokasi penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam dalam melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud padadan evaluasi sebagaimana dimaksud pada merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan antaradengan laporan sebagaimana dimaksud dalam atas hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal perimbangan keuangan menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada menteri keuangan. berdasarkan laporan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada menteri keuangan dapat: meminta penjelasan kepada gubernur bupati walikota yang bersangkutan dalam hal terjadi indikasi penyalahgunaan alokasi anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau: dan atau meminta aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan dalam hal terjadi indikasi penyimpangan penggunaan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau. dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana, dimaksud pada huruf mengindikasikan adanya penyimpangan pelaksanaan, penggunaan dana bagi hasil cukai, indikasi penyimpangan tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakautermasuk dalam kategori menyalahgunakan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau adalah provinsi kabupaten k kota yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam sanksi berupa penangguhan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam hal provinsi kabupaten kota terindikasi menyalahgunakan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. dalam hal provinsi kabupaten kota tidak terbukti menyalahgunakan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau maka sanksi berupa penangguhan sebagaimana dimaksud dalam dicabut. dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang pengaturannya ditangguhkan dapat disalurkan kembali pada periode penyaluran berikutnya sepanjang tidak melampaui tahun anggaran berjalan. sanksi berupa penghentian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: dalam hal provinsi kabupaten kota telah (dua) kali diberikan sanksi berupa penangguhan penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau, maka penyaluran berikutnya dihentikan: atau dalam hal provinsi kabupaten kota terbukti terjadi penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam maka penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau berikutnya dihentikan. bab vii ketentuan lain lain terhadap, penggunaan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi dana alokasi cukai hasil tembakau tahun anggaran berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalamttd. sri mulyani indrawi |
sbl) de, lan malokasikanbahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturandana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik adalah dana yang disediakan sebagai kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan www .jdih.kemenkeu.go.id kereta api kelas ekonomi kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkaulas ekonomi kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkauuntuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada disediakyediapenyelenggaraan kewajiban pelayanan publikrkeretaapian kementerian perhubungan, selaku kuasa pengguna anggarandireksi badan usaha(l)ipenuhinya persyaratan administrasi pencairan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan kereta api kelas ekonomidanakpa bertanggung jawab secara formal dan materiil atasterhadap pelaksanaan kegiatan 'penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan kereta apidana yang telah dibayarkan pemerintah kepada badan usahadana yang telah dibayarkan oleh pemerintah kepada badan usaha, kelebihan pembayaran tersebut harus disetorkan kas www .jdih.kemenkeu.go.idperhubungan melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan, pengujian, dan laporan pertanggungjawaban badan usaha kepada kpa diatur oleh menteri perhubungpenyelenggaraan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan kereta api kelas ekonomi" kementerian umumekspor dan penelitian dokumen, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai pemeriksaan pabean bidang ekspor, www .jdih.kemenkeu.go.id mengingat,dan harus dalam jumlah yang wajar. sidi kementewsosal ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku untuk jenis barang ekspor berupa produk mineral yang diatur dalamadalah barang seorang untuk setiap keberangkatan, barang pelintas batas, adalah barang per orang untuk jangka waktu (satu) bulan, atau barang kiriman,www .jdih.kemenkeu.go.idan diubah, antara dan disisipkan (satu) yakni ya), dan dan dihapuspemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pejabat bea dan cukai secara selektif berdasarkan manajemen risiko. pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada meliputidengan pengujian laboratories. y4a)dihapus. dihapus. dihapus. dihapus. dihapus. dihapus. www .jdih.kemenkeu.go.id ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal barang ekspor yang dikenakan bea keluar dilakukan pengujian laboratories sebagaimana dimaksud dalam persetujuan ekspor dapat diberikan tanpa harus menunggu hasil pengujian laboratories tersebut.ketentuan dan diubah, dan antara dan disisipkan (satu) yakni za), sehinggapemberitahuan pabean ekspor, dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik. terhadap ekspor barang ekspor dengan karakteristik tertentu yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang oleh pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam berlaku ketentuan sebagai berikut: eksportir atau kuasanya melakukan pemeriksaan fisik barang: sam jdi kemenkes got pada penumpukan penyimpanan barang, dan pada saat pemuatan sarana pengangkut. eksportir atau kuasanya wajib menyampaikan hasil pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada huruf angka paling lama (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean ekspor. cc. sementara menunggu hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf bea keluar dibayar berdasarkan penghitungan dari hasil pemeriksaan eksportir pada penumpukan penyimpanan barang. hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh eksportir sebagaimana dimaksud pada huruf angka paling sedikit memuat jumlah, jenis barang, kadar mineral, dan atau kadar air, dengan dihampiri hasil pengujian yang dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi oleh lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang akreditasi. dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang pada saat pemuatan sarana pengangkut belum diserahkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf terhadap seluruh kegiatan kepabeanan eksportir dilakukan pemblokiran. dalam hal eksportir telah menyerahkan hasil pemeriksaan pemuatan sarana pengangkut, eksportir dapat mengajukan permohonan pencabutan pemblokiran sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai pemblokiran bidang kepabeanan. din kementenana (2a) eksportir atau kuasanya menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf kepada kepala kantor pabean pemuatan dengan menggunakan surhitungan bea keluar dilakukan berdasarkan: hasil pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada huruf atau huruf angka atau pemberitahuan pabean ekspor, dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang pada saat pemuatan tidak diserahkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf barang ekspor dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada meliputi produk mineral yang harga ekspornya ditetapkan: berdasarkan kadar mineral, dan atau dengan memperhitungkan kadar air. antara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: ketentuan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pusat logistik berikatcontoh format surat hasil pemeriksaan eksportir kop perusahaan nomor pon lampiran pan. hal hasil pemeriksaan eksportir atas pemuatan barang ekspor dengan karakteristik tertentu yth. kepala kantor pelayanan utama kepala kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai. sehubungan. pmk. dengan ini kami menyampaikan hasil pemeriksaan atas pemuatan barang ekspor dengan karakteristik tertentu sarana pengangkut dengan rincian sebagai berikut: data peb nomor pendaftaran pon . tanggal pendaftaran .( s). data barang jenis pen unta co) peneenenun jumlah po. spesifikasi barang kadar uru konsentrat metode uji metode sampling keterangan wmt aan sarana pengangkut nama pn. voyage flight nomor: . demikian permohonan ini diajukan dengan sesungguhnya dan kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan perundang undangan. diterima oleh petugas bea dan cukai tanggal tponasense sarankan, tanda tangan cap perusahaan nama nip . nama jabatan visi kementewsoti petunjuk pengisian nomor nomor surat hasil pemeriksaan eksportir atas pemuatan barang ekspor dengan karakteristik tertentu. nomor banyaknya lampiran dari surat. nomor nama kantor pelayanan utama atau kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tempat pendaftaran peb. nomor nomor pendaftaran. peb. nomor tanggal pendaftaran peb. nomor uraianjenis barang yang akan diekspor. nomor jumlah barang yang akan diekspor. nomor parameter berisi kandungan unsur unsur. contoh cu, au, fe, ag) atau senyawa (contoh fe203, s2, al203) dan kandungan air y6). nomor kadar konsentrat dalam persentase wet metric ton wmt). nomor metode uji yang digunakan. nomor metode sampling yang digunakan. nomor keterangan apabila ada yang perlu dijelaskan. nomor nama sarana pengangkut. nomor nomor voyage flight nomor. nomor nama daerah atau tempat penerbitan surat permohonan. nomor tanggal, bulan dan tahun (dd mm yyyy) penerbitan surat permohonan. nomor tanggal diterima hasil pemeriksaan eksportir. nomor nama dan nomor induk pegawai, pejabat yang menandatangani surat hasil pemeriksaan eksportiv. kementerian arif bintarnerimaan negara bukan pajak, penerimaan negara bukan pajak wajib disetor langsung secepatnya kas negara,antara lain berwenang menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara, bahwa dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas dalamperlu diatur: www .jdih.kemenkeuwww .jdih.kemenkeu.go.idbekerjasama dengan bpjs kesehatan. ftp pemerintah pusat adalah ftp yang pengelolaannya bawah kementerian negara lembaga. dana kapital adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar muka kepada ftp pemerintah pusatker pengelola dana kapital adalah satker kementerian negara lembaga yang melakukan pengelolaan dana kapital untuk ftp. kas negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan.,melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan belanjwww .jdih.kemenkeu.go.idkulan melebihi pagu yang telah ditetapkdana kapital wajib disetor langsung secepatnya kas negara dan dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara. dana kapital yang telah disetor kas negara dapat digunakan oleh satker pengelola dana kapital sesuai dengan kebutuhan. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi hal hal sebagai berikut: perencanaan dana kapital oleh satker pengelola dana kapital, pelaksanaan pembayaran dana kapital oleh bpjs kesehatan: mekanisme pencairan belanja negara yang bersumber dari dana kapital, dan pelaporan keuangan, monitoring dan evaluasi dana kapital. "ae www .jdih.kemenkeu.go.id bab iii perencanaan dana kapital satker pengelola dana kapital menyusun rencana pnb dari dana kapital. rencana pnb dari dana kapital sebagaimana dimaksud pada merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rencana pnb tingkat satker. rencana pnb dari dana kapital sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: target pnb dari dana kapital, dan pagu penggunaan pnb dari dana kapital. pagu penggunaan pnb dari dana kapital sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan penggunaan pnb dari dana kapital sesuai dengan kebutuhan satker pengelola dana kapital. penggunaan pnb dari dana kapital menjadi bagian dari belanja keseluruhan satker pengelola dana kapital dalam rangka penyediaan dan peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan terukur, yang meliputi belanja: jasa pelayanan kesehatan, biaya operasional, meliputi obat, alat dan bahan medis habis pakai, dan kegiatan operasional kesehatan lainnya termasuk upaya promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitasi lainnya, dan cc. pengadaan sarana dan prasarana kesehatan. pnb dari dana kapital tidak termasuk. www .jdih.kemenkeu.go.id sebagaimana dimaksud pada tidak dapat digunakan. satker pengelola dana kapital menyampaikan rencana pnb secara berjenjang sesuai struktur organisasi dalam rangka penyusunan rencana pnb tingkat kementerian negara lembaga. pejabat kementerian negara lembaga menyampaikan rencana pnb tingkat kementerian negara lembaga sebagaimana dimaksud pada kepada kementerian keuangan c.g. direktorat jenderal anggaran. tata cara penyusunan dan penyampaian rencana pnb kementerian negara lembaga sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenai petunjuk penyusunan rencana penerimaan negara bukan pajak kementerian negara lembaga. berdasarkan pagu penggunaan pnb dari dana kapital dalam rencana pnb sebagaimana dimaksud dalam kementerian negara lembaga menyusun rencana kerja dan anggaran dari dana kapital. rencana kerja dan anggaran dari dana kapital sebagaimana dimaksud dalam merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga. tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga sebagaimana dimaksud www .jdih.kemenkeu.go.id pada dilaksanakan sesuai dengpembayaran dana kapital bpjs kesehatan melakukan pembayaran dana kapital untuk masing masing satker pengelola dana kapital kas negarambayaran dana kapital dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. pembayaran dana kapital sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan besaran kapital dikalikan deng sesuai database kepesertaan bpjs kesehatan. bpjs kesehatan menyampaikan bukti penerimaan negara atas pembayaran dana kapital kepada masing masing satker pengelola dana kapital disertai dengan informasi jumlah dana kapital yang dibayarkan kepada setiap ftp pemerintah pusat. bukti penerimaan negara atas pembayaran dana kapital sebagaimana dimaksud pada disampaikannyampaian bukti penerimaan negara atas pembayaran dana kapital dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. www .jdih.kemenkeu.go.id bpjs kesehatan melakukan pemutakhiran data dalam database kepesertaan bpjs kesehatan sebagaimana dimaksud dalam alat setiap bulannya. dalam rangka memastik, pjs kesehatan dan satker pengelola dana kapital me.lakukan pemutakhiran data. pemutakhiran data jumlah peserta yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai kesepakatan antara kementerian lembaga dengan bpjs kesehatan. hasil pemutakhiran data jumlah peserta yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala kantor cabang bpjs kesehatan dan kepala satker pengelola dana kapital. kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan. pembayaran dana kapitaldalam hal terdapat kelebihan pembayaran dana kapital, jumlah kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran muka atas jumlah pembayaran dana kapital pada periode pembayaran berikutnya. kelebihtinggi dari besaran kapital yang ditetapkan oleh menteri kesehatan dan atau jumlah peserta lebih tinggi dari www .jdih.kemenkeu.go.id jumlah beserta berdasarkan database kepesertaan bpjs kesehatan. dalam hal terdapat kekurangan pembayaran dana kapital, bpjs kesehatan wajib segera melunasi kekurangan pembayaran tersebut disertai sanksi admins:kekurangrendah dari besaran kapital yang ditetapkan oleh menteri kesehatan dan atau jumlah peserta lebih rendah dari jumlah peserta berdasarkan database kepesertaan bpjs kesehatanatas keterlambatan pembayaran dana kapital, bpjs kesehatan dikenakan sanksi administmekanisme pembayaran atas kelebihan pembayaran dana kapital, kekurangan pembayaran dana kapital, dan atauentuan jumlah, pembayaran, www .jdih.kemenkeu.go.id dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak yang terutang. bab mekanisme pencairan belanja negara yang bersumber dari dana kapital pembayaran tagihan atas beban belanja negara yang bersumber dari dana kapital dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: satker pengelola dana kapital menggunakan dana kapital sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan batas maksimum pencairan mp): satker pengelola dana kapital dapat menggunakan dana kapital sebagaimana dimaksud pada angka setelah dana kapital disetor kas negara dan berdasarkan konfirmasi dari kantor pelayanan perbendaharaan negara, pelaksanaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada angka mengikuti ketentuan mengenai pelaksanaan konfirmasi surat setoran penerimaan negara, besarnya pencairan dana kapital secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu pnb dari dana kapital dalam dipa satker pengelola dana kapital, dalam hal realisasi atas dana kapital melebihi target yang telah ditetapkan, kelebihan dimaksud dapat menambah pagu pnb dari dana kapital dalam dipa dengan terlebih dahulu dilakukan revisi anggaran, dan revisi anggaran berupa penambahan pagu pnb dari dana kapital dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenai tata cara revisi anggaran. (l) satker pengelola dana kapital dapat diberikan sebesar (dua puluh persen) dari realisasi dana kapital yang dapat digunakan sesuai pagu pnb dari www .jdih.kemenkeu.go.id dana kapital dalam dipa, maksimum sebesar rp500. (lima ratus juta rupiah). realisasi dana kapital yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada merupakan dana kapital yang telah disetor kas negara. dalam hal tidak mencukupi, satker pengelola dana kapital dapat mengajukan tup sebesar kebutuhan riil (satu) bulan dengan memperhatikan batas dana kapital. satker pengelola dana kapital yang belum memperoleh dana kapital dapat diberikan sebesar maksimum (satu per dua belas) dari pagu pnb dari dana kapital dalam dipa, maksimum sebesar rp200. (dua ratus juta rupiah). s5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada berlaku juga untuk satker pengelola dana kapital yang telah memperoleh dana kapital namun belum mencapai (satu per dua belas) dari pagu pnb dari dana kapital dalam dipa. penggantian atas pemberian sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan setelah satker pengelola dana kapital memperoleh dana kapital paling sedikit sebesar yang diberikan. penyesuaian besaran dapat dilakukan terhadap satker mengelola dana kapital yang telah memperoleh dana kapital melebihi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada dan (s5). pembayaran up tup yang berasal dari dana kapital dilakukan terpisah dari up tup yang berasal dari rupiah murni. pembayaran up tup sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada akun uang persediaan penggunaan pnb dana kapital. www .jdih.kemenkeu.go.id dana yang berasal dari dana kapital dapat dicairkan maksimum sesuai formula sebagai berikut: (ppp js) jps maksimum pencairan ppp nilai persentase dari rencana penggunaan atas pagu pnb dalam dipa terhadap jumlah setoran pnb dana kapital kas negara dengan nilai jumlah setoran jps jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan spm terakhir yang diterbitkan pencairan dana kapital oleh satker pengelola dana kapital dilaksanakan berdasarkan daftar perhitungan jumlah mp. daftar perhitungan jumltahun anggaran sebelumnya dapat digunakan oleh satker pengelola dana kapital untuk membiayai penyediaan dan peningkatan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam s5) sisa dana kapital tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada meliputi: sisa dana kapital yang belum dibelanjakan pada tahun anggaran sebelumnya, dan atau dana kapital tahun anggaran sebelumnya yang telah disetor kas negara yang belum diajukan dalam perhitungan mp. penggunaan sisa dana kapital tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada tidak diperhitungkan dengan dana kapital tahun anggaran berjalan. kuasa pengguna anggaran satker pengelola dana kapital menyampaikan permintaan penggunaan sisa dana kapital tahun anggaran sebelumnya sebagaimana www .jdih.kemenkeu.go.id dimaksud pada kepada kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara. permintaan penggunaan sisa dana kapital tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada disertai dengan surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran satker pengelola dana kapital yang menyatakan bahwa sisa dana kapital tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk membiayai kegiatan tahun anggaran berjalan.a kapital tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada mengakibatkan pagu pnb dalam dipa tidak mencukupi, satker pengelola dana kapital melakukantata cara pengujian dan pembayaran tagihan, penerbitan spp, pengujian spp dan penerbitan spm, pengujian spm dan penerbitan sp2dlaporan keuangan, monitoring dan evaluasi dana kapital (l) satker pengelola dana kapital membukukan dan menyajikan laporan atas pengelolaan dana kapital. www .jdih.kemenkeu.go.id pembukuan dan penyajinstansi. menteri pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan dana kapital pada kementerian lembaga yang dipimpinnyer,perhitungan daftar jumlah maksimum pencairan dana satker pengelola dana kapital daftar perhitungan jumlah maksimum pencairan dana satker pengelola dana kapital nama dan kode kantor satker isian eadunnnaunknn ann eny keenam anupama nama dan kode kegiatan bio were ben nomor dan tanggal dipa pan pra street target pendapatan pesenaatenanantee tenan pagu pengeluaran peoanennaententeenneaa aan perhitungan maksimum pencairan dana jumlah setoran pnb yang lalu rpesanaaenaenanaanaanaaan maksimum pencairan dana yang lalu (. .a) poasnnatenennaaaan realisasi pencairan dana yang lalu rpoeeececocennnnesaneaan sisa dana kapital tahun anggaran yang lalu (b c) naa sisa dan tup yang lalu poresaesatenenaenanaaa sisa dana kapital yang lalu yang dapat digunakan (d e) parasennaennenaeanaaan sp2d berjalan yang dapat dicairkan posasatenennenenaaaai perhitungan maksimum pencairan dana berikutnya setoran dana kapital berjalan perasesesanatatenanaaaai maksimum pencairan dana kapital berjalan (. yox .a) paracaaenenenanaaaan realisasi pencairan dana kapital berjalan s.d. sp2d lalu (termasuk jumlah sp2d yang telah dicairkan pada huruf .g) sp2d peenasennennnenannn sp2d tup peesasennnannnnnnna sp2d gup peeennenennaninnenanaananaanan sp2d nn00n cepmenene ena ame serta jumlah posesennannnanntanannaann spm up tup gup stupa ls yang dapat diajukan berikutnya pesesanennannakaan .b .c. kuasa pengguna anggaran nip nrp. neeeeeennss keterangan foto copy ssp lembar ke terlampir atau bukti setor lainnya yang telah dikonfirmasi ppn. berdasarkan hasil rekonsiliasi realisasi dengan pprif yuwono" nip www .jdih.kemenkeu.go.id nyasurat pernyataan kop surat satuan kerja surat pernyataan nomor wow yang bertanda tangan bawah ini nama akn senar snn jabatan rena ane eea nata pena tonga laras satuan kerja mekkaaaakn kk) kementerian negara lembaga mekkalaka (xxx) unit organisasi menaaaanaa anna aan kx) dengan ini menyatakan bahwa pada tahun anggaran .( tahun anggaran sebelumnya) telah dilakukan penyetoran pnb yang berasal dari dana kapital kas negara sebesar rp.(dengan huruf) sebagaimana bukti terlampir. dari jumlah pnb tersebut pada angka terdapat dana kapital tahun anggaran . tahun anggaran sebelumnya), yang masih belum dipergunakan dibelanjakan sebesar rp. (dengan huruf yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan penyediaan dan peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan terukur pada tahun anggaran. tahun anggaran berjalan). demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai dasar perhitungan maksimum pencairan mp) satker pengelola dana kapital selaku pengguna pnb.yang bertanda tangan dibawah ini bertanggung jawab penuh. kuasa pengguna anggaran materai rp6. nip nrp. anpat kepala bagian t.u: kementerian arif bintaro. yuo nip www .jdih.kemenkeu.go.id |
seata cara pertanggungjawaban pelaksanaan hibah dalam bentuk uang yang dilaksanakan langsung oleh kementerian lembaga diatur oleh menteri keuangan, bahwa pendanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlakukan sebagai penerimaan hibah, sehingga harus dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan tata kelola keuangan negara yang baik berdasarkan peraturan perundang undangan, bahwa sesuai dengan arahan presiden dalam rapat terbatas tanggal juli sebagaimana disampaikan melalu: surat sekretaris kabinet nomor: seskab viii tanggal agustus tata kelola keuangan pemilihan kepala daerah diatur. bab ketentuan umum dalam peraturan menterbnsesuai ketentuan perundang undanggubernur dan wakil gubernur sesuai ketentuan perundang undangketentuan perundang undangan. badan 2penyelenggara pemilu hoc yang selanjutnya disebut bpp hoc adalah panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggarasesuai ketentuan perundang undangan. www .jdih kemenkes boiuntuk gubernur dan wakil gubernur sesuai ketentuan perundang undangan. sekretariat bawaslu provinsi adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberi dukungan administrasi dan teknis operasional kepada bawasluwww .jdih.kemenkeu.go.id naskah perjanjian hibah daerah yang selanjutnya disingkat nph adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara pemerintah daerah danampungan dana hibah langsung yang selanjutnya disingkat rudyang selanjutnya disingkat rpsserta pengembalian hibah. www .jdih.kemenkeu.go.idbelanja yang ditandatangani oleh ketua panas kabupaten kota dan kepala sekretariat panas kabupaten kota atas transaksi belanja negara. surat perintah bayar yang selanjutnya disingkat adalah bukti perintah ppk kepada bendahara pengeluaran bpp untuk mengeluarkan uangtransfer dana hibah yang selanjutnya disebut spt hibah adalah dokumen yang diterbitkan oleh ppk untuk pemindahbukuan sejumlah uang dari rekening bendahara pengeluaran bpp rekening yang dituju. surat pernyataan tanggung jawabetua sekretaris bpp hoc panas kecamatan. bab ruang lingkup peraturan menteri ini mengatur mengenai tata cara pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang untuk kegiatan pemilihan yang diterima oleh: kpu provinsi: bawaslu provinsi: kpu kabupaten kota, dan panas kabupaten kota. hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada berasal dari: pemerintah provinsi: pemerintah kabupaten: atau pemerintah kota. bab iii penyusunan pedoman teknis ketua kpu selaku berwenang dan bertanggung jawab mengelola hibah langsung dalam bentuk uang pada kpu. ketua bawaslu selaku berwenang dan bertanggung jawab mengelola hibah langsung dalam bentuk uang pada bawaslu. pasa. dalam rangka pengelolaan nikah langsung dalam bentuk uang, ketua kpu dan ketua bawaslu menyusun pedoman teknis. pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada memuat paling sedikit: tujuan penggunaan hibah, tahapan transfer dana, tata cara pembayaran kepada penerima hak, penyusunan dan verifikasi bukti bukti pengeluaran, jangka waktu penyampaian bukti bukti pengeluaran dan sctv, format spt hibah, bukti bukti pengeluaran, spt, dan rekapitulasi, dan pelaksanaan. www .jdih.kemenkeu.go.id babbagian kesatu penyaluran dana hibah kpu provinsi bawaslu provinsi menerima dana hibah langsung dalam bentuk uang dari pemerintah provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada berdasarkan nph. kpa kpu provinsikpu provinsi kpa sekretariat bawaslu provinsi mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rudal kepada kepalaprovinsi kpa sekretariat bawaslu provinsi dapat menunjuk dan menetapkan (satu) atau lebih ppk dengan keputusan kpa kpu provinsi kpa sekretariat bawaslu provinsigubernur dan wakil gubernur, kepala satuan kerja kpu provinsi dapat mengangkat: bpp kpu provinsi, dan atau bppngawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kepala sekretariat bawaslu provinsi dapat mengangkat: bpp sekretariat bawaslu provinsi, dan atau bpp panas kabupaten kota. pengangkatan bpp sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan kepala satuan kerja kpu provinsi kepala sekretariat bawaslu provinsi. dalam rangka menampung penyaluran dana hibah langsung dalam bentuk uang dari rudal, kpa kpu provinsi kpa sekretariat bawaslu provinsi mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rps kepada direktur jenderal perbendaharaan: untuk kpu provinsi sekretariat bawaslu provinsi, dan atau untuk dan atas nama kpu kabupaten kota atau panas kabupaten kotaps setelah mendapat persetujuan dari direktur jenderal perbendaharaan. tih kemenkeu pora ppk kpu kabupaten kota atas nama kpa kpu provinsi atau ppk panas kabupaten kota atas nama kpa sekretariat bawaslu provinsi,provinsi disalurkan kepada: kpu provinsi: kpu kabupaten kota, dan atau bpp hoc. dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam yang diterima oleh bawaslu provinsi disalurkan kepada: bawaslu provinsi, panas kabupaten kota, dan atau panas kecamatan.kpu provinsi ke: rps kpu provinsi, dan atau rps kpu kabupaten kotasekretariat bawaslu provinsi ke: rps sekretariat bawaslu provinsi, dan atau rps panas kabupaten kota. dalam rangka transfer dana dari rudal kpu provinsi sebagaimana dimaksud dalam kpa kpu provinsi menetapkan alokasi dana hibah untuk kpu provinsi dan atau masing masing kpu kabupaten kota. dalam rangka transfer dana dari rudal sekretariat bawaslu provinsi sebagaimana dimaksud dalam kpa sekretariat bawaslu provinsi menetapkan alokasi dana hibah untuk sekretariat bawaslu provinsi dan atau masing masing panas kabupaten kota. berdasarkan penetapan alokasi dana hibah sebagaimana dimaksud dalam ppk kpu provinsi memerintahkan bendahara pengeluaran untuk menyalurkan dana hibah kepada bpp kpu provinsi dan atau masing masing bpp kpu kabupaten kota. berdasarkan penetapan alokasi dana hibah sebagaimana dimaksud dalam ppk sekretariat bawaslu provinsi memerintahkan bendahara pengeluaran untuk menyalurkan dana hibah kepada bpp sekretariat bawaslu provinsi dan atau masing masing bpp panas kabupaten kota. ppk kpu provinsi atau ppk sekretariat bawaslu provinsi, memerintahkan penyaluran dana hibah kepada bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada dan dengan menggunakan spt hibah. format spt hibah sebagaimana dimaksud pada diatur dalam pedoman teknis. simkememke berdasarkan perintah ppk kpu provinsi sebagaimana dimaksud dalam bendahara pengeluaran melakukan transfer dana kepada: bpp kpu provinsi, dan atau bpp kpu kabupaten kota. berdasarkan perintah ppk sekretariat bawaslu provinsi sebagaimana dimaksud dalam bendahara pengeluaran melakukan transfer dana kepada: bpp sekretariat bawaslu provinsi, dan atau bpp panas kabupaten kotakpu kabupaten kota bpp hoc. ppk kpu kabupaten kota memerintahkan bpp kpu kabur en kota untuk menyalurkan dana hibah langsung dalam bentuk uang kepada bpp hoc, berdasarkan alokasi dana yang telah ditetapkan oleh kpa kpu provinsi. penyaluran dana hibah langsung dalam bentuk uang:bpp hoc dilaksanakan berdasarkan pedoman teknispanas kabupaten kota panas kecamatan. ppk panas kabupaten kota memerintahkan bpp panas kabupaten kota untuk menyalurkan dana hibah langsung dalam bentuk uang kepada panas kecamatan, berdasarkan alokasi dana yang telah ditetapkan oleh kpa sekretariat bawaslu provinsi. penyaluran dana hibah langsungpanas kecamatan dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis. bagian kedua penggunaan dana hibah paragraf pertama kpu provinsi danprovinsi, kpu kabupaten kota, dan atau bpp adoc. man ann penggunaan dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada huruf dan atau huruf bb,denganbpp hoc melakukan pembayaran sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan oleh kpa kpdana hibah langsung dalam bentuk uang oleh bpp hoc kepada penerima hak, dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam pedoman teknis. paragraf kedua bawaslu provinsi danbawaslu provinsi, paras kabupaten kota, dan atau panas kecamatan. penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada huruf dan atau hurufpanas kecamatan melakukan pembayaran sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan oleh kpa sekretariat bawaslprovinsi dan kfu kabupaten kota pasa. bpp hoc menyampaikan bukti bukti pengeluaran dan spt kepadawww .jdih.kemenkeu.kpu kabupaten kota. ppk kpuhibah langsung beserta bukti bukti pengeluaran dan spt yang telah diverifikasi kepada bendahara pengeluaran kpu provinsi. ppk kpu kabupaten kota bertanggung jawab penuh terhadap dana hibah langsung yang digunakannya. bppdalam hal tidak ditunjuk bpp, bendahara pengeluaranbpp kpu provinsi menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana hibah langsung beserta bukti bukti pengeluaran kepada bendahara pengeluaran kpu provinsi. bendahara pengeluaran kpu provinsi melakukan penelitian atas kesesuaian jumlah uang yang ditransfer kepada bpp kpu provinsi dan atau bpp kpu kabupaten kota, dengan bukti bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan. bendahara pengeluaran kpu provinsi menyusun rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan: rekapitulasi penggunaan dana kpu provinsi, dan atau rekapitulasi penggunaan dana kpu kabupaten kota. bendahara pengeluaran kpkpu provinsi. ppk kpkpu kabupaten kota, dan atau bukti bukti pengeluaran yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran bpp kpu provinsi. verifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan pedoman teknis. ppk kpu provinsiprovinsi. ppk kpu provinsi bertanggung jawab penuh terhadap dana hibah langsung yang digunakannya. pasa! berdasarkan rekapitulasi beserta bukti bukti pengeluaran dan spt yang disampaikan oleh ppk kpu provinsi, ppm kpu provinsibawaslu provinsi dan panas kabupaten kotar ataubendahara pengeluaran sekretariat bawaslu provinsi. www jdih.kemenkeu.gol ppk panas kabupaten kota bertanggung jawab penuh terhadap dana hibah yang digunakannya. bppdalam hal tidak ditunjuk pp,bppkepada bendahara pengeluaran sekretariat bawaslu provinsi. bendahara pengeluaran sekretariat bawaslu provinsi melakukan penelitian atas kesesuaian jumlah uang yang ditransfer kepada bpp sekretariat bawaslu provinsi dan atau bpp panas kabupaten kota, dengan bukti bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan.: rekapitulasi penggunaan dana sekretariat bawaslu provinsi, dan atau rekapitulasi penggunaan dana panas kabupaten kota. bendahara pengeluaransekretariat bawaslu provinsi. ppk sekretariat bawaslpanas kabupaten kota, dan atau www jdih.kemenkeu.go bukti bukti pengeluaran yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran bpp sekretariat bawaslu provinsi. verifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan pedoman teknis. ppk sekretariat bawaslu provinsi menyampaikan rekapitulasi beserta bukti bukti pengeluaran dan spt yang telah diverifikasi kepada ppm sekretariat bawaslu provinsi. ppk sekretariat bawaslu provinsisekretariat bawaslu provinsi, ppm sekretaribagian kesatu penyaluran dana paragraf pertama kpu kabupaten kota kpukegiatan penyelenggaraberdasarkan nph. kpa kpu kabupaten kotahibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada kpa kpu kabupaten kota mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rudal kepada kepala ppn mitra kerja kpu kabupaten kota. kpa kpu kabupaten kotakabupaten kota dapat menetapkan (satu) atau lebih ppk dengan keputusan kpabupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, kepala satuan kerja kpu kabupaten kota dapat mengangkat (satu) atau lebih bpp dengan keputusan kepala satuan kerja kpu kabupaten kota. dalam rangka menampung penyaluran dana hibah langsung dalam bentuk uang dari rudal, kpa kpu kabupaten kota mengajukan persetujuan pembukaan rps kepada direktur jenderal perbendaharaankabupaten kota. kpa kpu kabupaten kotakabupaten kota disalurkan kepada: kpu kabupaten kota, dan atau bpp hocdilaksanakan melalui mekanisme transfer dana dari rudal kpu kabupaten kota rps kpu kabupaten kota. dalam rangka transfer dana dari rudal kpu kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada kpa kpu kabupaten kota menetapkan alokasi dana hibah untuk kpu kabupaten kota dan atau masing masing bpp hoc. berdasarkan penetapan alokasi dana hibah sebagaimana dimaksud pada ppk kpu kabupaten kota memerintahkan bendahara pengeluaran untuk menyalurkan dana kepada bpp kpu kabupaten kota menggunakan spt hibah. format spt hibah sebagaimana dimaksud pada diatur dalam pedoman teknisbpp hoc. ppk kpu kabupaten kota memerintahkan bpp kpu kabupaten kota untuk menyalurkan dana kepada bpp hoc berdasarkan alokasi dana yang telah ditetapkan oleh kpa kpu kabupaten kota. penyaluran danadana secara sekaligus atau bertahap dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis. www .jdih.kemenkeu.go.id paragraf kedua panas kabupaten kota panaspelaksanaan pengawasdilakukan berdasarkan nph.sekretariat bawaslu provinsi mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rudal untuk dan atas nama panas kabupaten kota kepada kepala ppn mitra kerja sekretariat bawaslu provinsi. ppk paras kabupaten kota atas namauntuk mengelola dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam kpa sekretariat bawaslu provinsi dapat menetapkan (satu) atau lebih ppk panas kabupaten kota dengan keputusan kpa sekretariat bawaslu provinsi. www .jdih.kemenkeu.go.id dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana hibah untuk membiayai kegiatan pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, kepala sekretariat bawaslu provinsi dapat mengangkat (satu) atau lebih bpp panas kabupaten kota dengan keputusan kepala sekretariat bawaslu provinsi. dalam rangka penyaluran dana dari rudal panas kabupaten kota, ppk panas kabupaten kota menetapkan alokasi dana hibah untuk panas kabupaten kota dan atau masing masing panas kecamatan. berdasarkan penetapan alokasi dana hibah sebagaimana dimaksud pada ppk panas kabupaten kota memerintahkan bpp panas kabupaten kota untuk menyalurkan dana kepada panas kecamatan. penyaluran danacana secara sekaligus atau bertahap dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis. bagian kedua penggunaan dana hibah paragraf pertamakabupaten kota, dan atau bpp hoc. penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan cara bendahara pengeluaran bpp kpu kabupaten kota melakukan pembayaran berdasarkan yang ditandatangani ppk kpu kabupaten kota. sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan bukti pengeluaran. bpp hoc melakukan pembayaran sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan oleh kpa kpu kabupaten kotabpp hoc kepada penerima hak dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis. paragraf keduapanas kabupaten kota, panas kecamatan. penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan cara bpp panas kabupaten kota melakukan pembayaran berdasarkan yang ditandatangani ppk panas kabupaten kota. sebagaimana dimaksud pada dihampiri bukti pengeluaran. panas kecamatan melakukan pembayaran sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan oleh ppk panas kabupaten kota. awwidih.kemenkeu.ebkabupaten kota pasa. bpp hoc menyampaikan bukti bukti pengeluaran dan spt kepada bendahara pengeluarandalam hal tidak ditunjuk bpp, bendahara pengeluaran kpu kabupaten kota menyusun rekapitulasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud padabendahara pengeluaran kpu kabupaten kota. izin kemenkeu.coid bendahara pengeluaran kpu kabupaten kota melakukan penelitian atas kesesuaian jumlah uang yang ditransfer kepada bpp kpu kabupaten kota dengan bukti bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan. bendahara pengeluaran kpu kabupaten kota menyamar akan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti bukti pengeluaran dan spt kepada ppk kpu kabupaten2n kota. ppk kpu kabupaten kota melakukan verifikasi terhadap rekapitu asi penggunaan dana beserta bukti bukti pengeluaran dan spt yang disampaikan oleh bendahara pengeluarankabupaten kota. ppk kfu kabupaten kotakpu kabur en kota, ppm kpu kabupaten kotapanas kabupaten kota www .jdih.kemenkeu.go.id (l)nk sekretariat bawaslu provinsi, dihampiri spam yang ditandatangani oleh ketua panas kabupaten kota dan kepala sekretariat panas kabupaten kota. www .jdih.kemenkeu.go.idpanas kabupaten kota bertanggung jawab penuh terhadap dana hibah yang digunakannya. ppk sekretariat bawaslu provinsi menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta dokumen sebagaimana dimaksud dalam kepada ppm sekretariat bawaslu provinsi. berdasarkan rekapitulasi penggunaan dana beserta dokumen sebagaimana dimaksud pada ppm sekitar:yesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah dalam dipa kpa kpu provinsi kabupaten kota dan kpa sekretariat bawaslu provinsi melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang dalam dipa.anggaran berjalan, sebesar realisasi penerimaan hibah, atau cc. paling tinggi sebesar perjanjian hibah. penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui revisi dipa sesuai peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai tata cara revisi anggaran. hibah langsung dalam bentuk uangsebagaimana dimaksud pada (s5) kpu provinsi kabupaten kota dan sekretariat bawaslu provinsi panas kabupaten kota dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung dalam bentuk uangpaling tinggi sebesar sisa uang yang bersumber dari hibah pada akhir tahun berjalan. men untuk pendapatan hibah langsung dalam bentuk uangdapat digabungkan dengan revisi penambahan pagu dipa dari rencana penerimaan hibah langsung dalam bentuk uangbagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai tata cara revisi anggaran. bab vii pembukuan bendahara dan pelaporan keuangan bagian kesatu pembukuan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu bpp kpu provinsi dan atau bpp kpu: oleh ppk. laporan pertanggungjawaban bpp untuk pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, ditandatangani oleh bpp dan ppk serta disampaikan kepada bendahara pengeluaran kpprovinsi. laporan pertanggungjawaban bpp untuk pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota ditandatangani oleh bpp dan ppk serta disampaikan kepada bendahara pengeluaran kpu kabupaten kotakabupaten kota. s5) bendahara pengeluaran kpu provinsi mengkonsolidasikan laporan pertanggungjawaban bppendahara pengeluaran kpu kabupaten kota mengkonsolidasikan laporan pertanggungjawaban bpp kpu kabupaten kotapp sekretariat bawaslu provinsi dan atau bpp panasditandatangani oleh bpp dan ppk, serta disampaikan kepada bendahara pengeluaran sekretariat bawaslsekretariat bawaslu provinsi dan hibah dari pemerintah kabupaten kota. bendahara pengeluaran sekretariat bawaslu provinsi mengkonsolidasikan laporan pertanggungjawaban bpp panas kabupaten kota dan menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran untuk disampaikan kepada ppn. www .jdih.kemenkeu.go.id tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam dan mengacuua akuntansi dan pelaporan keuangan kpa kpu provinsi kabupaten kota dan kpa sekretariat bawaslu provinsi menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan atas pengelolaan dana hibah langsung dalam bentuk uang. tata cara penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan atas pengelolaan dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada peraturan perundang undangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan hibah. bab viii pengendalian internal ketua kpu ketua bawaslu selaku menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang untuk kegiatan pemilihawww .jdih.kemenkeu.go.id bab ketentuan lain lain pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang untuk daerah otonomi baru yang belum memiliki struktur organisasi kpu provinsi kabupaten kota dan atau bawaslu provinsi panas kabupaten kota, dilaksanakan oleh kpu provinsi kabupaten kota dan atau bawaslu provinsi panas kabupaten kota sebelum pemekaran. petunjuk lebih lanjut mengenai diatur dalam pedoman teknis. sisa uang yang bersumber dari hibah langsung dapat dikembalikan kepada pemberi hibah sesuai perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan. dalam hal tidak diatur dalam perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan, sisa uang yang bersumber dari hibah langsung sebagaimana dimaksud pada disetor kas negara. tata cara pengembalian sisa uang yang bersumber dari hibah langsung sebagaimana dimaksud pada dan mengacu pada peraturan perundang undangan mengenai pengelolaan hibah. bab ketentuan penutup ketentuan dalam peraturan menteri ini mulai digunakan untuk tahapan pemilihan tahun,, kepala bagian . kemenag awal bendahara bawaslu pan bpp kpu panas bpp adoc pok pahabodalkia booting tea kabupaten kota panas sea ted) dari pemprov try kpd penerima oleh kpa bedil kep memerintahkan mak menerima penyaluran dana car root peti nan dana rps menerima oleh kpa menamakan penyaluran tanda terima pembayaran penyalurandana yaa kdi ieee melakukan nan sbe bin rekap bukti last bukti pengen. ida verifikasi "ad rekap bukti sp2 pengen. spt) www .jdih.kemenkeu. co.idp" keterangan: penyaluran dana hibah bendahara pengeluaran kpu bawaslu provinsi menerima dana hibah dari pemerintah provinsi rudal. kpa menetapkan alokasi dana hibah. ppk memerintahkan penyaluran dana. bendahara pengeluaran melakukan transfer dana dari rudal rps. bpp kpu bawaslu provinsi menerima dana rps. bpp kpu panas kabupaten kota menerima dana rps. ppk kpu panas kabupaten kota menerima alokasi dana yang ditetapkan oleh kpa. ppk kpu panas kabupaten kota memerintahkan penyaluran dana. bpp kpu panas kabupaten kota melakukan penyaluran dana. bpp hoc panas kecamatan menerima dana dengan tanda terima. ii. penggunaan dana hibah ppk kpu bawaslu provinsi menerbitkan by. bpp kpu bawaslu provinsi melakukan pembayaran kepada penerima hak berdasarkan by. ppk kpu panas kabupaten kota menerbitkan by. bpp kpu panas kabupaten kota melakukan pembayaran kepada penerima hak berdasarkan by. bpp hoc panas kecamatan melakukan pembayaran. iii. pertanggungjawaban dana hibah bpp hoc panas kecamatan menyampaikan bukti pengeluaran dan spt kepada bpp panas kabupaten kota. bpp kpu panas kabupaten kota menyampaikan rekap atas bukti pengeluaran dan spt kepada ppk kpu panas kabupaten kota. bpp kpu bawaslu provinsi menyampaikan rekapitulasi beserta bukti bukti pengeluaran kepada bendahara pengeluaran kpu bawaslu provinsi. ppk kpu panas kabupaten kota melakukan verifikasi. bendahara pengeluaran kpu bawaslu provinsi menyampaikan rekapitulasi beserta bukti bukti pengeluaran dan spt kepada ppk kpu bawaslu provinsi. ppk kpu bawaslu provinsiformat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (kop surat) kementerian negara lembaga surat pernyataan tanggung jawab mutlak nomor lk. kode satuan kerja ie) uraian satuan makanan kerja kegiatan output engvnsnnnennsansannennesenanasn anne grant register ketua panas dan kepala sekretariat panas kabupaten kota. s5) menyatakan bertanggungjawab terhadap penerimaan . dengan nomor register . sebesar sentana belanja terkait hibah sebagaimana butir sebesar rp. atas beban dipa nomor . dengan akun . pengembalian sisa hibah bentuk uang kepada pemberi hibah sebesar benanaaaasdan kepala sekretariat panas kabupaten kota.ketua panitia pengawas kepala sekretariat panitia pengawas kab kota. kab kota. (materai rp6. , ) nip santana www .jdih.kemenkeu.go.id petunjuk pengisian surat pernyataan tanggung jawab mutlak uraian pengisian |.) diisi kode satuan kerja bawaslu provinsi diisi uraian satuan kerja bawaslu provinsi diisi uraian kegiatan output sesuai dipa bawaslu provinsi diisi nomor register hibah diisi nama kabupaten kota diisi bentuk hibah yaitu: hibah langsung bentuk uang diisi nomor register hibah diisi jumlah belanja terkait hibah langsung. diisi nomor dipa atas belanja yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang. diisi kode akun belanja sesuai bagan akun standar diisi jumlah rupiah yang dikembalikan kepada pemberi hibah diisi nama kabupaten kota diisi tempat dan tanggal pembuatan spam diisi nama kabupaten kota diisi nama kabupaten kota diisi nama ketua panas kabupaten kota diisi nama kepala sekretariat panas kabupaten kota diisi nip kepala sekretariat panas kabupaten kotabenda ara ppk kpu kab kot bpp kpu kab kot bpp kpu kab kota ona ab kota o1 pembayaran.kpd menerima dana dar penerima hak pemkab pemkoidi terpapar hay alokasi dana hibah tai melakukan transfer ladang an, dag penyaluran dana rps memerintahkan melakukan menerima jana dengan penyaluran dana penyaluran dana tangga terima. verifikasi, bukti pengen. pengen. siti ppm sbg bhn bukti pengen. penerbitan sp2hl spt go.idk keterangan: penyaluran dana hibah bendahara pengeluaran kpu menerima dana dari pemkab pemkot rudal. kpa menetapkan alokasi dana hibah. ppk kpu kabupaten kota memerintahkan penyaluran dana. bendahara pengeluaran kpu melakukan transfer dana. bpp kpu kabupaten kota menerima dana rps. ppk kpu kabupaten kota memerintahkan penyaluran dana. bpp kpu kabupaten kota melakukan penyaluran dana. bpp hoc menerima dana dengan tanda terima. ii. penggunaan dana hibah ppk kpu kabupaten kota menerbitkan by. bpp kpu kabupaten kota melakukan pembayaran kepada penerima hak berdasarkan by. bpp hoc melakukan pembayaran. iii. pertanggungjawaban dana hibah bpp hoc menyampaikan bukti bukti pengeluaran dan spt kepada bpp kpu kabupaten kota. bpp kpu kabupaten kota menyampaikan rekapitulasi beserta bukti bukti pengeluaran dan spt kepada bendahara pengeluaran kpu. bendahara pengeluaran kpu menyampaikan rekapitulasi beserta bukti bukti pengeluaran dan spt kepada ppk kpu kabupaten kota. ppk kpu kabupaten kotappk bawaslu provinsi ppk panas kab kota bpp panas kab kota mesh amen menerima dana dengan penyaluran dana dana tanda terima g0 penetapan alokasi ang yana gan dana hibah oleh ppk ab pemkot rudal melakukan pembayaran penerima hak maa ana ebi rekap penerbitan sp2hl @lampirkan bukti pengen. spt bukti pengen. spt bukti www .jdih.kemenkeu. keterangan: penyaluran dana hibah bpp panas kabupaten kota menerima dana dari pemkab pemkot rudal. ppk panas kabupaten kota menetapkan alokasi dana. ppk panas kabupaten kota memerintahkan penyaluran dana. bpp panas kabupaten kota melakukan penyaluran dana. panas kecamatan menerima dana dengan tanda terima. ii. penggunaan dana hibah ppk panas kabupaten kota menerbitkan by. bpp panas kabupaten kota melakukan pembayaran kepada penerima hak berdasarkan by. panas kecamatan melakukan pembayaran. iii. pertanggungjawaban dana hibah panas kecamatan menyampaikan bukti bukti pengeluaran dan spt kepada bpp panas kabupaten kota. bpp panas kabupaten kota menyampaikan rekapitulasi beserta bukti bukti pengeluaran dan sptbeserta bukti bukti pengeluaran dan spt, untuk selanjutnya disampaikan kepada ppk bawaslu provinsi dihampiri spam. ppk bawaslu provinsi menyampaikan rekapitulasi beserta bukti bukti pengeluaran, spt dan spam kepada ppm sebagai bahan penerbitan sp2hrif amanda yuwono nip www .jdih.kemenkeu.go.id |
berita negara republik indonesia kemenkeu. blu. balai besar teknologi pencegahan pencemaran industridesember telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarifperubahan terhadap: tarif pendidikan dan pelatihan, tarif alih teknologi, tarif penelitian dan pengembangan, dan sg. tarif konsultasi.tidak termasuk biaya uang harian, transportasi, dan akomodasi. biaya uang harian, transportasi,alih teknologi, tarif penelitian dan pengembangan, dan tarif konsultasiengguna jasa. dalam penetapan tarif sebagaimana dimaksud padmemperhitungkan biaya produksi yang antara lain terdiri dari komponen jasa tenaga kerja, bahan, mobilisasi, royalti, transportasi, akomodasi, dan atau legalisasi dokumen, ditambah dengan margin untuk administrasi dan pengembangan. dalam hal pengguna jasa layanan tarif alih teknologi memanfaatk, selain dikenakan tarif alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam kepada pengguna jasa layanan dimaksud dikenakan royalti. besaran royalti sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan atas dasar persentase dari nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama. besaran persentase sebagaimana dimaksud pada paling tinggi sebesar (sepuluh persen). ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan royalti atas penggunayang berwawasan lingkungdustri yang berwawasan lingkung. terhadap perusahaan multinasionalrendah sebesar (dua ratusmahasiswa, pelajar, atau lembaga pendidikantinggi sebesar (tujuh puluh limajasa pengujian sebagaimana dimaksud pada danjanjian kerja sama antaronversi penyaluran dana bagi hasil dan atau dana alokasi umum dalam bentuk nontunai telah diatur dalambahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan konversi penyaluran dana bagi hasil dan atau dana alokasi umum dalam bentuk nontunai, perlu mengatur kembali) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahanwww .jdih.kemenkeu.go.idn setara kas daerah pada periode tertentu setelah dikurangi dengan lpa tahun lalu yang bersumber dari dana remarked dan informasi lainnya yang berkaitdapatantransfer adalah penerimaan atau pengeluaranyang selanjutnya www .jdih.kemenkeu.go.id disebut kpa bun transfer daerah dan dana desa adalah satuan kerja pembantu pengguna anggaran bendahara umum negarindonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dantransfer daerah yang dikonversi dalam bentuk nontunai terdiri atas: dbh, dan atau dau. dbh sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: dbh pbb migas, dbh dandan atau dau dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui penerbitan sbn. konversi penyaluran dbh dan atau dau dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud dalam dilakukan (dua) tahap dalam setahun, yaitu: tahap dilaksanakan pada awal bulan april, dan tahap dilaksanakan pada awal bulan julwww .jdih.kemenkeu.go.id mendorong pengelolaan apbd yang sehat, efisien, dan efektif: mendorong penyerapan apbd yang optimal dan tepat waktu, dan cc. mengurangi uang kas dan atau simpanan pemerintah daerah bankbersumber dari: pemerintah daerah, dan atau bank indonesia. data yang bersumber dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas:(dua belas) bulan, laporan posisi kas bulanan, dan ringkasan realisasi apbd bulanan. kepala daerah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada kepada menteri keuangan c.g. direktur jenderal perimbangan keuangan melalui sidbertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka batas waktu penyampaian data ditetapkan pada hari kerja berikutnya. data sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh kepala daerah atau ppid. www .jdih.kemenkeu.go.id dalam hal kepala daerah tidak menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam sesuai batasirektorat jenderal perimbangan keuangannglima) hari kerja sebelum bulan april untuk tahap dan paling lambat (lima) hari kerja sebelum bulan juli untuk tahap iterhadap daerah yang memiliki uang kas dan atau simpanan bank dalam jumlah tidak wajar. daerah yang memiliki uang kas dan atau simpanan bank dalam jumlah tidak wajar sebagaimana dimaksud pada merupakan daerah yang memiliki posisi kas setelah dikurangikurun waktu (tiga) bulan berikutnyadengan memperhatikan volume apbd, alokasi dbh dan atau dau, atau faktor lainnya yang terkait dengan kemampuan keuangan daerah.rimbangan keuangan menyampaikan surat penetapan daerah dan besaran penyaluran dbh dan atau dau dalam bentuk nontunaiempat) hari kerja sebelum bulan april untuk tahap dan paling lambat (empat) hari kerja sebelum bulan juli untuk tahap ii.paling kurang memuat: nama daerah, besaran dbh dan atau dau yang dikonversi dalam bentuk sbn, cc. jenis atau sumber dana yang dikonversi dbh dan atau dau): informasi rekening surat berharga pemerintah daerah pada sub registry, nomor rekening kas umum daerah, dan tanggal setelan. bab mekanisme konversi penyaluran dbh dan atau dau dalam bentuk sbnkpa bun transfer daerah dan dana desa menerbitkan spm untuk: konversi penyaluran dbh dan atau dau dalam bentuk nontunai rekening menteri keuangan, dan selisih perhitungan nilai konversi penyaluran dbh dan atau dau dengan nilai alokasi dbh dan atau dau yang dikonversi rekening kas umum daerah. penerbitan spm sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan: www .jdih.kemenkeu.go.id paling lambat akhir bulan maret untuk tahap dan paling lambat akhir bulan junkonversi penyaluran dbh dalam bentuk nontunai rekening menteri keuangan pada awal bulan april untuk tahap dan awal bulan julselisih perhitungan nilai konversi penyaluran dbn dan atau dau dengan nilai alokasi dbh dan atau dau yang dikonversi rekening kas umum daerah pada akhir bulan maret untuk tahap dan akhir bulan juni untuk tahap ii. berdasarks) sbn. ketentuan dan persyaratan (terms and conditionsasurat pemberitahuan setelan sbn sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal perimbangan keuangan menyampaikan:, dan informasi mengenai konversi penyaluran dbh dan atau dau dalam bentuk sbn kepada sub registry terkait. ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) sbn sebagaimana dimaksud dalam paling kurang memuat: jenis sbn, seri sbn: cc. nilai nominal,: dan tanggal setelan pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption). ketentuan dan persyaratan (terms and conditionswww .jdih.kemenkeu.go.id.urat perbendaharaan negara spn) surat perbendaharaan negara syariah spn s) dinyatakan dalam jumlah hari sebenarnya dan dihitung sejak (satu) hari setelah tanggal setel men sampai dengan jatuh tempo. direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko melakukan penghitungan harga setelan per unit surat perbendaharaan negara spn) surat perbendaharaan negara syariah spn s). pemerintah daerah wajib memiliki rekening surat berharga pada sub registry untuk penyimpanan dan ketatausahaan sbn hasil konversi penyaluran dbh dan atau dau. kepala daerah menyampaikan nomor kode rekening surat berharga pada sub registry sebagaimana dimaksud pada kepada direktur jenderal perimbangan keuangan. dalam hal kepala daerah tidak menyampaikan nomor kode rekening surat berharga pada sub registry sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal perimbangan keuangan atas nama menteri keuangan dapat membuka rekening surat berharga atas nama daerah pada sub registry bank indonesia. rekening surat berharga pada sub registry bank indonesia sebagaimana dimaksud pada dialihkan kepada daerah bersangkutan setelah daerah menyampaikan permohonan pembukaan rekening surat www .jdih.kemenkeu.go.id berharga pada sub registry banlihan rekening surat berharga pada sub registry bank indonesia kepadavii pelunasan sbn pelunasan sbn dapat dilakukan: pada saat jatuh tempo, atau sebelum jatuh tempo (early redemption). pelunasan sbn sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara tunai. pelunasan sbn sebelum jatuh tempo (early redemption) sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan (satu) bulan atau (dua) bulan sebelum sbn jatuh tempo. sbn yang dilakukan pelunasan sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan lunas dan tidak berlaku. kepala daerah yang mengajukan pelunasan sbn sebelum jatuh tempo (early redemption) sebagaimana dimaksud padawww .jdih.kemenkeu.go.id atau penolaka:risiko, dan rencana penarikan dana kepada direktur jenderal perbendaharaan, paling lambat (lima) hari kerja sebelum tanggal setelan pelunasan sbn sebelum jatuh tempo. bab viii setelan setelan sbn dilaksanakan sesuai peraturan bank indonesia mengenai setelan. bab pengumuman direktorat jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko melakukan pengumuman penerbitan sbn dalam rangka konversi penyaluran dbh dan atau dau kepada publik pada tanggal setelan. pengumuman penerbitan sbn sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat: jenis sbn, seri sbn: cc. nilai nominal sbn: www .jdih.kemenkeu.go.id jangka waktu, dan tanggal setelan. bab ketentuan lain lain ketentuan mengenai:, laporan posisi kas bulanan, dan ringkasan realisasi apbd bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf format surat penetapan daerah dan besaran penyaluran dbh dan atau dau sebagaimana dimaksud dalam penghitungan harga setel men per unit surat perbendaharaan negara spn) surat perbendaharaan negara syariah spn s) sebagaimana dimaksud dalam format persetujuan pelunasan sbn sebelum jatuh tempo (early redemption) sebagaimana dimaksud dalam huruf dan mekanisme pelunasan sbn sebelum jatuh tempo (early redempterhadap konversi penyaluran dbh dan atau dau yang dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan menteri ini, untuk selanjutnya www .jdih.kemenkeu.go.id pemrosesan dilaksanakanffitahun anggaran nama daerah provinsi kabupaten kota. dalam ribuan rupiah) pj) jenis pengeluaran kas '')' ) | jan feb mar apr mei jun act sep okt nov des jumlah |a belanja operasi ada jan. mm. . belanja barang lil belanja bunga . w iii ii kent. . belanja hibah were ina belanja bantuan sosial ' ) o inn jumlah belanja operasi ' ) o)jo jo? eri ore uda belanja modal ' ') ita janet . . . belanja peralatandan mesin nilai belanja redundan bangunan o | ore ore evo belanja jalan, irigasi, dan jaringan ' ) i| o |o kiat belanja aset tetap lainnya nov iia belanja aset lainnya oil ai. jumlah belanja modal ' .3j3 vnvwvw www wai vuv transfer bagi hasil pendapatan ppa transfer bagi hasil pajak darah ind transfer bagi hasil retribusi daerah transfer bagi hasil pendapatan lainnya oo iii jumlah transfer bagi hasil pendapatan o| iia (dalam ribuan rupiah) jenis pengeluaran kas ' ')) ) | jan feb mar apr mei jun jul agt sep okt nov des jumlah transfer bantuan keuangan transfer bantuan keuangan pemerintah daerah lainnya ore transfer bantuan keuangan desa '') | transfer bantuan keuangan lainnya oo) ojo ojo joe toe oto ore transfer dana otonomi khusus ' 'o|o jumlah transfer bantuan keuangan error jumlah belanja dan transfer ' ) e| one ono yang bersumber dari dana bama kap api yang bersumber dari dana remarked belanja operasi iai belanja modal #thi i transfer bagi hasil pendapatan transfer bantuan keuangan ' o i|o otr jumlah nama www .jdih.kemenkeu.go.id. jj. posisi kas dan setara kas dalam ribuan rupiah ens oo aat kas kasi kas daerah pererererrsernnetere kasi bendahara penerimaan joreaperreretereriters kasi bendahara pengeluaran jereesseoererireretertese jumlah kas (esa) perereeeerereteresieramen setara kas deposito (kurang dari atau sama dengan 3bulan) eseeesseseeeseeseeses sbn (kurang dari atau sama dengan 3bulan) eseesseseessensenstese ce jumlah setara kas. masa ini. investasi jangka pendek investasi dalam saham (trading securities) joresssesseeese investasi dalam deposito (lebih dari bulan) eseeesseseeeeeeses investasi dalam sbn (lebih dari bulan) ereeeseeseaeeeses investasi jangka pendek blue joreeeereseeeeeeesa investasijangkapendeklainnya jereesereteeeeeeates ji7. jumlah investasi jangka pendek osereneseeseeoeees jtv. jumlah e aaaa.a.a. .a4.4j424| erna lpa tahun lalu yang bersumber dari dana remarked jenis oo niat |l. pana bagi hasil dana reboisasi ' ' janssen ii. dana bagi hasil cukai hasil tembakau ' ' |anesesees jii. dana alokasi khusus dak) pereeeeneeseemes dak reguler eeosseontenet dak mas aman ema kerja p3k2) 4d. dak tambahan usulan daerah jareeeseoeoeeee dana bantuan operasional sekolah bos) jesse dana tunjangan profesi guru pns' ' joneseeeeenees dana tambahan penghasilan guru pns jesse iv. dana otonomi khusus ordo khusus vi. dana keistimewaan daerah istimewa yogyakarta ' ) |. vi. dana desa as. jumlah hansen informasi lainnya jenis onimai rp) ji. dana cadangan pesona perhitungan fihak ketiga pfk) jeoreeneroerenetneee spm dan sp2d yang belum dicairkandaribank eerseeeeeeeee jumlah inang") nama www .jdih.kemenkeu.go.id format ringkasan realisasi apbd provinsi bulanan ringkasan realisasi apbd bulanan tahun anggaran bulan nama daerah provinsi lo) sena pra jemari (oo endapan asi dasarnya ama kembali daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kanan ambar palagan mem abad dapo andaman tante transfer pemerintah usa dena transfer umum ana bagasi pajak oma bagasi sumberdaya aam app ama alokasi umam taman tranger pemerintah pusat dana transfer umum (osd transfer pemerintah pusat dana transfer khusus) dana alokasi khusus fisik snn ala taman yai agu danger pemerintah pusat lainnya) asp danamsentf daerah 2op atas (ep tumpah transfer pemerah pustlamnya a21 pendapatan tante hid (aro taste pendapatanyangsah pendapatan dana damri dar angapaantemnya jumlah tanam pendapatan yang sejenak u tanam belanja pegawai tan kis kina sinta brp brp mmm v t brp amen bejana ora ganda ammatodi aop amanah hanja pertahanan hanja redundan banana kanoman jalan tigasidan jaman jaar amp aset tetaptaimya eampasatamya ep tomb belanja modartosda gap ampar peak ep omasetamaesaa sijamasrek mans bagi hasi pendapatan kekabupateykaa basi hasi pajak kabupaten kta animasi' raribusike kabupaten kota ss) eksitasi pendapatan lainnya kabursen kta bej jumlah transverse kabupaten kota g3adsl total belanja dan transfer pie ana jonawanann www .jdih.kemenkeu.go.id no: uraian an, ang garan realisasi surplus defisit sana sepemsayaah ico| penerimaan pembayaran penggunaan lpa naa tentang dana cadangan asi pejalan kekayaan dasahyag dipan cor ancaman dalam negeri pemeran saat ces| maman dalam esai pemerah daeahtanya (sej pinjaman dalam kesal tembaga keuanganank da7p nyaman dalam negeri tembaga keuangan bukan bank ten bsa jaman dalam newsen obi esp impian dalam geser lamanya penerimaan kembali pinjaman kepada perusahan tera penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah taj penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya gap umah penerimaan pengayaan gt373 pembentukan dana cadangan kenyataan modal pemeran asah pembayaran pokok pinjaman dalam esei pemerintah pusat te) taj pembayaran pokok pinjaman dalam negeri pemerintah daerah lainnya |. pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lembaga kenangan bank . bank jar pembayaran pokok paman dalam esei pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lamanya dsn pemberian pinjaman kepada perusahaan naa) jar pemberian pinjaman kepada perusahaan darah (es pemberian pinjaman kepada pemerah daeranlannya dee matah pengeluaran pengayaan (saga erateemenyan semorasegealisasi apbd kabupaten kota bulanan ringkasan realisasi apbd bulanan tahun anggaran bulan nama daerah kabupaten kota .io.) ran rasa eempapatah pendapatan asi daerah pad) pajak daerah perasaan panaaaaaan retribusi daerah pena alasan petasan hasil pengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan "e|. ain lain pad bangsa ten jumlah pad sae, seo pendapatan transfer "op transfer pemerintah pusat dana transfer umum) o dana bagi hasil pajak j11| dana bagi hasil sumber daya alam oj. jesus. j122| dana alokasi umum perencanaan pena jumlah transfer pemerintah pusat dana transfer ' ) |. |. transfer pemerintah pusat dana transfer khusus) jas| ana alokasi khusus fisik dana alokasi khusus nonfisik oo. pesesstas jumlah transfer pemerintah pusat dana transfer as) transfer pemerintah pusat lainnya) jo| anansentif daerah dana otsus penayangan penataan dana desa peranan jonathan jumlah transfer pemerintah pusat lainnya |. |. total transfer pemerintah pusat . jess. p2apo transfer pemerintah provinsi pendapatan bagi hasil pajak pendapatan bagi hasil lainnya ou. oo. perut jumlah transfer pemerintah provinsi (25s.d. . feses. pas total pendapatan transfer lain lain pendapatanyang sah iso pendapatan high |s1| pendapatan dana darurat ' ' o.sss. pesassaaaa pendapatan lainnya pesanan panas jumlah lain lain pendapatan yang sah |. saj total pendapatan 'sastranya 'se| belanda operas belanja barang ponsonesan penaaaaaan sop bunga ubi bantuan sesal jumlah belanja operasi (37s.d42) us. jossssasa belanja modal belanja tanah a6| belanja peralatandan mes belanja redundan bangunan jas| belanja jalan, irigasi dan jaringan belanja aset tetaplainnya o|. pensssssa. belanja aset lainnya jumlah belanja modal sas) beanjatak terduga beanjatak terduga jumlah belanjaan terduga si) total belanja www .jdih.kemenkeu.go.id (s6 transfer u transfer bagi hasil desa bagi hasil pajak bagi hasil retribusi 'eo| bagi hasil pendapatantamnya "e1| transfer dana desa 'e2| jumlah transfer bag hasiikebesa sd6i) tes total belanjaan transfer |. |surplus defisit "es pembiayaan "c6| penerimaanpembiyaan ter penggunaan siapa tes| pencairan dana cadangan "co| hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pinjaman dalam negeri pemerintah pusat . pinjaman dalam negeri pemerintah daerah lainnya |. pinjaman dalam negeri lembaga keuangan bank . pinjaman dalam negeri lembaga keuangan bukan bank |. pinjaman dalam negeri obligasi 'o)' ') o|.oco. jossssasss pinjaman dalam negeri lainnya penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara . |. penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah |. |. penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah |. |. jumlah penerimaan pembiayaan |so| pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan penyertaan modal pemerintah daerah "ss| pembayaran pokok pinjaman dalam negeri pemerintah |. "er pembayaran pokok pinjaman dalam negeri pemerintah |. io. pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lembaga |. aan mem tas"so pemberian pinjaman kepada perusahaan negara . ios (9o0| pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah ' ) o |. jis. bot pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya |. 52p jumlah pengeluaran pembiayaan oo. total pembiayaan netto .jenis atau jenis sbn dan nama nomor registry dan sumber besaran dbh dau rekening nama nomor ket. dana yang yang dikonversi kod kas umum daerah dikonversi dalam bentuk sbn daerah rekening sengon sen ses lite tel iii dst spenghitungan harga setelan per unit surat perbendaharaan negara (spn) atau surat perbendaharaan negara syariah (spn s)espn aanah, rp993. rp993. www .jdih.kemenkeu.go.id. www .jdih.kemenkeu.go.iddaerah total nomor kode kas umum setelan rekening daerah iii lil lele a t lamekanisme pelunasan sbn sebelum jatuh tempo (early redemption)#nghitungan harga per unit sbn pada saat setelan pelunasan: cara penghitungan harga setelan per unit spn dalam rupiah adalah sebagai berikut: espn 14x dimana, espn harga setelan per unit spn, nilai nominal spn per unit (satu juta rupiah), www .jdih.kemenkeu.go.iddalam rupiah pada tanggal mei pemerintah daerah melakuklunasan sbn sebelum jatuh tempo. dengan yield (tingkat imbal hasil) sebesar y60,an, tea rp995. rp995.www .jdih.kemenkeu.go.idan kepala bagian t u! kementerian arif yuoteri keuangan menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pinjaman daerah dan pasa1105raturan menteribabiraturan menteri keua" lain sehingga daerah tersebutjumlah kumulatif defisit apbd,, adalah jumkumulatif defisit apbn dan apbd jumlah kumulatifkumulatif defisit apbn dan apbd untuk tahun anggaran ditetapkan sebesar (dua persen) dari proyeksi pdb sebagaimana dimaksud dalam batas maksimal jumlah kumulatif defisit apbd untukpasa12 peraturan menteri keuangan bab iii batas maksimal defisit apbdtidak termasuk: defisit yang dibiayai dari siapa: dan defisit yang dibiayai dengan pencairan dana cadangan. siapa sebagaimana dimaksud pada huruf adalah lpa tahun anggaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah dana cadangan yang akan dicairkan pada tahun anggaran contoh penghitungan batas maksimal defisit apbd masing masing daerahbatas maksimal defisit apbd masing masing daerah sebagaimana dimaksud dalam pasa14 dipergunakan oleh pemerintah daerah sebagai acuan untuk menetapkan defisit apbd untuk tahun anggaran defisit apbd suatu daerah dalam kondisi tertentu dapat melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud dalam sepanjang jumlah kumulatif defisit apbd sebagaimana dimaksud dalam tidak terlampaui. defisit apbd suatu daerah dapat melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada dengan persetujuan dari menteri keuangan setelah mendapatkan pertimbangan menteri dalam negeri. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam antara lain keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan atau ekspansi perekonomian daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepadaraturan menteri keuangan pemulihan yang disebabkan oleh keadaan daruratlam apbd mengalami penurunan dan atau pengeluaran mengalami kenaikan lebih besar dari (lima puluh persen).besaran jumlah pinjaman masing masing daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan pemenuhan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pinjaman daerah. bab pemantauan batas maksimal kumulatif defisit apbd dan pinjaman daerah menteri keuangan secara berkala melakukan pemantauan perkembangan defisit apbd masing masing daerah dan pinjaman masing masinguntuk tahun anggaran berikutnyperaturan menteri keuangata matan kan uti mengingataww.jdih.kemenkeu.gcdo.id bab pemberian gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas,unjangan tambahan.pabilapadapajak penghasilan atasditanggung pemerintah sesuai peraturan perundang undangan. terhadap gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya. www .jdih.kemenkeu.go.id:negara lembaga. anggaran yang diperlukan untuk pembayaran gaji, pensiun, atau tunjangbupati walikota dan wakil bupati wakil walikota, dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah. www .jdih.kemenkeu. bab iiimasing masing dibuat tersendiri dan terpisah dari spm gaji atau tunjangpemberian gaji atau tunjangawwjdih.kemenkeu. bs.id babuntuk pns yang bekerja pada pemerintahan daerahilakukan setelah bulan juli. pertanggungjawaban pembayaran pensiun ketiga belasenas bagian t.u. kementerian arif bi) yuwono eosgo.idflns pns pada lns menerima lebih dari satu jenis pns pada lns berkenaan. www .jdih.kemenkeu.go.idwww .jdih.kemenkeu.ftin dikemenkernperan. ala began t.u. kementerian lariebinkto yuwono kaitan struktural esetaraeseon esetaraeselon esetaraeseon a563: pegawai pelaksanaan pns li. pendidikan sd smp sederajat masa kerja s.d. tahun masa kerja diatas tahun s.d. tahun masakerjadiatas2 tahun '' ) '| )? pendidikan sma dt sederajat oo. masa keras. tahun masa kerja diatas tahun tahun | iii. pendidikan dii diri sederajat oo) masa kerja s.d. tahun masa kerja diatas tahun s.d. tahun liv. pendidikan s1 d iv sederajat '') o) | masa kerja tahun |. masa kerja diatas tahun s.d. tahun masa kerja diatas tahun pendidikan s2 s3 sederajat io. masa kerja s.d. tahun masa kerja diatasland. kejar bagian t.u. kementerian (mom tenaga wsbintarto yuwono ntontrak kerja sama antara badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kontraktor kontrak kerja sama, diatur antara lan bahwa selain kewajiban untuk membayar pajak perseroan, kontraktor kontrak kerja sama ditanggung dan dibebaskan (assume and discharge) dari pajak pajak lainnya yang berlaku indonesia termasuk juga pajak pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah yaitu pajak air permukaan, pajak air tanah, dan pajak penerangan jalan, bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan penetapan kebijakan pelaksanaan anggaran, menteri keuangan selaku bendahara umum negara berwenang mengaturwww .jdih.kemenkeu.go.idpenyelenggara "own www .jdih.kemenkeu.go.id kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumiteen tem,tanah,ww .jdih.kemenkeu.go.id pajak penerangan jalan,ab jenis pajak yang dibayarkan oleh pemerintah pusat jenis pajak yang dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri atas: pap: pat, dan ppj. pap sebagaimana dimaksud dalam merupakan pajak provinsi. pap sebagaimana dimaksud pada pengenalannya berdasarkan pada nilai perolehan air permukaan. besaran nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh gubernur. besaran nilai perolehan air permukaanpekerjaan umum. tarif pap ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. besaran pokok pap yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak www .jdih.kemenkeu.go.id dimaksud pada dengan tarif sebagaimana dimaksud pada dan realisasi pemanfaatan air permukaan. pap yang terutang dipungut wilayah daerah tempat air berada.gubernur. besaran nilai perolehan air tanahppj sebagaimana dimaksud dalam merupakan pajak kabupaten kota. ppj sebagaimana dimaksud pada pengenalannya oleh bupati walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. www .jdih.kemenkeu.go.id tarif ppj ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten kota. besaran pokok ppjvolume pemanfaatan tenaga listrik. ppj yang terutang dipungut wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. bab tata cara pembayaran pajak bagian kesatu penagihandata realisasi volume sebagaimana dimaksud pada harus terlebih dahulu divalidasi oleh skk migasu,nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam tarif pap sebagaimana dimaksud dalam dan volume dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan oleh kepala daerah untuk menghitung besaran pokok pap yang terutang. nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dalam tarif pat sebagaimana dimaksud dalam s5), dan volume dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan oleh kepala daerah sebagai dasar untuk menghitung besaran pokok pat yang terutang. nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam tarif ppj sebagaimana dimaksud dalam dan volume dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf ki. www .jdih.kemenkeu.go.id digunakan oleh kepala daerah untuk menghitung besaran pokok ppj yang terutang.. bupati walikota atau., dan surat keterangan dari kepala daerah atau sekretaris peraketentuan yang berlaku,www .jdih.kemenkeu.go.idsurat tagihan pokok pap, pokok pat dan pokok ppj sebagaimana dimaksud dalam skk migaskebenaran perhitungan atas besaran pokok pap, pokok pat, ltidak dapat memproses lebih lanjut surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam dan www .jdih.kemenkeu.go.id dalam hal surat tagihan tidak dapat diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada skk migasbayaranwww .jdih.kemenkeu.go.id skk migaskepada direktur jenderal anggaran setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud padas5)www .jdih.kemenkeu.go.id diterimanya surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam atas surat permintaan pemindahbukunerbitkan surat permintaan pembayaran beserta warkat kepada bank indonesia, dan dihembuskan kepada direktorat jenderal anggaran. surat permintaan pembayaran beserta warkatlima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan surat permintaan pembayaran beserta warkat kepada bank indonesia sebagaimana dimaksud pada bank indonesia memindahbukukan dana untuk permintaan pembayaran pokok pap atau pokok pat atau pokok ppj dari rekening minyak dan gas bumi rekening pemerintah daerahuntukwww .jdih.kemenkeu.go.idperhitungkan dengan pembayaran pokok pap, pokok pat, dan pokok ppj periode berikutnya. dalam hal berdasarkan pemeriksaan oleh instansi yang berwenangkoreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. besaran pokok pap, pokok pat, dan pokok ppj yang terutang yang dapat dialihkan kepada pemerintah pusat menjadi kadaluarsa setelah (lima) tahun terhitung sejak tanggal terulangnya pajak. peraturan menteri ini mulai berlaku (tiga) bulan sejak diundangkan. www .jdih.kemenkeu.go.idu.b. kepala bagian t.u. kementerian gitanggal. yang bertanda tangan bawah ini: nama donna jabatan pee dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelas. yang selanjutnya disebut pihak kesatu. nama nana jabatan does dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama hee. yang selanjutnya disebut pihak kedua. nama aan jabatan nama. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama teesenakan kenatananaa keasas provinsi. www .jdih.kemenkeu. rekapitulasi pemanfaatan air permukaan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi nomor:.jna periode npp pemakaian rata rata bulan perbulan lokasi rumah keterangan kkk tahun tangga industri (m3) (m3) lte total tanggal pihak kesatu pihak kedua pihak ketiga kanan krananaaa benanananada yan kepala bagian t.u. kementerian tirttanah untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi nomor!: ll.. tanggal. yang bertanda tangan bawah ini: nama pon jabatan atau. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepada. yang selanjutnya disebut pihak kesatu. nama donna jabatan pon. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama see. yang selanjutnya disebut pihak kedua. nama anna jabatan hama. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama snanananaaa knaananasaa kawasan nama nama nama www .jdih.kemenkeu.go.id romrekapitulasi pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi nomor:. data subjek pajak iu. data objek pajak periode kontraktor operator . nama objek pajak air tanah alamat pan periode npp pan pemakaian rata rata bulan perbulan lokasi rumah keterangan kkk tahun tangga industri total tanggal pihak kesatu pihak kedua pihak ketiga kenaanaaaa kenangan kenaaawb xp, kepala bagian t.u. kementerian giant.kk tanggal . yang bertanda tangan bawah ini: nama doakan jabatan ikaaee. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peta. yang selanjutnya disebut pihak kesatu. nama pon jabatan doa. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama hee yang selanjutnya disebut pihak kedua. nama danau jabatan poem. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama . tanggal pihak kesatu pihak kedua pihak ketiga kenasanasasa kesasasala kanbh, rekapitulasi pemanfaatan tenaga listrik untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi otot:.(l) data subjek pajak itotal tanggal pihak kesatu pihak kedua pihak ketiga banana keanaaaanana bewu. kementerian mpunomor: lee kepada yth lampiran satu berkas kepala skk migas hal surat tagihan pokok. di.. tanggal ., bersama ini kami kirimkan surat tagihan pokok . dengan rincian sebagai berikut: dasar nama wajib realisasi periode pajak pengenaan tarif pajak pajak pemanfaatan pajak berkaitan hal sebagaimana atas, pembayaran pajak dimaksud dapat ditransfer .kenasasasaa nama jelas tembusan: kepala kantor skk migas perwakilan . www .jdih.kemenkeu.go.idnilai jual tenagaat, u,b. sig keenan gia erkakas kepada yth: lampiran satu berkas direktur jenderal anggaran hal permintaan pembayaran.ie. tanggal .,eriode pajak pajak aakeamanan nama jelas tembusan: direktur penerimaan negara bukan pajak, kementerian keuangan. www .jdih.kemenkeu.go.idpejabat setingkat dibawahnyam "ab. kepala bagian t.w kementerian tirto la) nip www .jdih.kemenkeu. |
utang negara, menteri keuangan dalam menyelenggarakan pengelolaan surat utang negara dapat melakukan penjualan surat utang negara tanpa lelang, bahwa penjualan surat utang negara tanpa lelang dapat dilakukan dengan cara private placement pasar perdana dalam negalam negeri adalah kegiatan penawaran dan penjualan surat utang negara dalam negeri untuk pertama kali. private placement adalah kegiatan penawaran dan penjualan surat utang negara pasar perdana dalam negerirat utang negarapemerintah daerah dan atau dealer utamrat utang negara yang terdiri dari setelan dana dan setel men kepemilikan surat utang negara. hari kerja adalah hari dimana operasi sistem pembayaran diselenggarakan oleh bank indonesia. penjualan surat utang negararat utang negararat utang negara dengan cara private placement penjualan surat utang negara dengan cara private placement dilakukan antara lain dengan tujuan sebagai berikut memenuhi target pembiayaan surat berharga negara netto tahun anggaran berjalan:, instrument surat utang negara dan atau memperluas basis investor. bab iii ketentuan dan persyaratan setiap pihak dapat membeli surat utang negara dengan cara private placement. pembelian surat utang negara dengan cara private placement oleh pihak selain bank indonesia, lembaga penjamin simpanan, pemerintah daerah dan dealer utama hanya dapat dilakukan melalui dealer utama. pembelian surat utang negara dengan cara private placement oleh bank indonesia, lembaga penjamin simpananrat utang negara dengan cara private placement baik untuk dan atas nama sendiri, maupun untuk dan atas nama pihak. dalam hal bank indonesia, lembaga penjamin simpanan, pemerintah daerah melakukan pembelian surat utang negara dengan cara private placement tanpa melalui dealer utama, pembelian surat utang negara hanya untuk dan atas nama sendiri. bank indonesia dapat membeli surat utang negararat utang negara. (tiga ratus miliar rupiah) untuk (satu) seri. penyampaian penawaran pembelian surat utang negara ole pemerintah daerah tanpa melalui dealer utama adalah minimal (seratus miliar rupiah) untuk (satu) seri penyampaian penawaran pembelian surat utang negararat utang negara surat penawaran pembelian yang disampaikan kepada menteri keuangan c.g. direktur jenderal pengelolaan utangkeuangan ini:rat utang negarakeuangan ini. ccrat utang negarakeuangan ini. penawaran pembelian surat utang negara sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat jenis surat utang negara obligasi negara dan atau surat perbendaharaan negara), status surat utang negara (dapat diperdagangkan atau tidak dapat diperdagangkan): cc. volume: jatuh tempo: kupon atau tanpa kupon: imbal hasil yield) atau harga: besaran kupon, dalam hal surat utang negara dengan kupon: dan tanggal setelan. tata cara penjualan surat utang negara dengan cara private placement diatur sebagaimana dalam lampiran peraturan menteri keuangan ini. penawaran pembelian surat utang negaraselambat lambatnyarat utang negararat utang negara tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam kepentingan pengelolaan portofolio surat utang negara, cc. kondisi pasar surat utang negara pengelolaan utang. bab penyelesaian pelaksanaan penjualan surat utang negara dengan cara private placement direktur jenderal pengelolaan utang berwenang untuk dan atas nama menteri keuangan: menetapkan hasil penjualanrat utang negara, atau addendum ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) surat utang negararat utang negara. dalam hal direktur jenderal pengelolaan utang berhalangan, kewenangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh direktur jenderal perbendaharaan untuk dan atas nama menteri keuangan. penetapan hasil penjualan surat utang negararat utang negara yang disampaikan. setelan penjualan surat utang negara dengan cara private placement dilakukan paling cepat (dua) hari kerja t # dan paling lambat (lima) hari kerja t4# setelah tanggal kesepakatan. ketentuan teknis pelaksanaan setelan penjualan surat utang negara dengan cara private placement mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia. dalam hal pembelian surat utang negararat utang negarawanprestasi dealer utama tersebut kepada otoritas bidang pasar modal dan atau otoritas bidang perbankan. pengumuman hasil penjualan surat utang negara dengan cara private placement kepada publik dan otoritas bidang pasar modal dilakukan pada tanggal setelan. pengumuman sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya meliputi volume: seri surat utang negara: cc. tingkat bunga(kupon) imbal hasil yield) atau harga: dan tanggal jatuh tempociptakan kinerja yang optimal, lembaga pembiayaan ekspor indonesia perlu dikelola oleh dewan direktur yang profesional, bahwa berdasarkan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang lembaga pembiayaan ekspor indonesia, anggota dewan direktur diangkat dan diberhentikan oleh menteri keuangan, bahwa agar proses pengangkatan dan pemberhentian dewan direktur dapat berjalan obyektif diperlukan adanya ketentuan yang mengatur pengusulan, pengangkatan dan pemberhentianbab ketentuan umum dalam peraturan menteri keuangan ini, yang dimaksud dengan: peraturan menteri keuangan nomor lembaga pembiayaan ekspor indonesia yang selanjutnya disingkat lei adalah lembagketua dewan direktur adalah salah seorang anggota dewan direktur yang diangkat menteri sebagai ketua dewan direktur merangkap direktur eksekutifbab tata cara pengusulan dan pengangkatan anggota dewan direktur bagian pertama tata cara pengusulan dan pengangkatan anggota dewan direktur (l) anggota dewan direktur lei, dan paling banyak (tiga) orang yang berasal dari luar lei dan (satu) orang dari dalam lpi. anggota dewan direktur sebagaimana dimaksud pada huruf diangkat oleh menteri atas usul pimpinanoleh menteri. untuk mengangkat anggota dewan direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf menteri terlebih dahulu meminta usulan tertulis dari pimpinan instansi atau lembaga dimaksud. usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada menteri paling lambat (lima belas hari) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan tertulis menteri tentang usulan dimaksud. anggota dewan direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf berasal dari: anggota dewan direktur yang masih memenuhi persyaratan untuk dapat peraturan menteri keuangan nomor diangkat menjadi anggota dewan direktur, pegawai lei, dan atau pihak yang dianggap oleh menteri memiliki kualifikasi untuk menjabat sebagai anggota dewan direktur. anggota dewan direktur diangkat untuk masa jabatan paling lama (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan berikutnya. bagian kedua persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota: sehat jasmani dan rohani::: dan tidak sedang menjadi pengurus partai politik. bab iii penilaian kemampuan dan kepatutan bagian pertama faktor yang dinilai anggota dewan direktur sebagaimana dimaksud huruf harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan oleh menteri. penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan terhadap kompetensi dan integritas calon anggota dewan direktur. dalam rangka pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan, calon anggota dewan direktur wajib menyampaikan: fotokopi kartu tanda penduduk, daftar riw hidup, text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan nomor cc. surat pernyataansurat pernyataan tidak pernah melakukan tindak pidana bidang perbankan dan perekonomian,surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik. faktor kompetensi sebagaimana dimaksud dalam meliputi memiliki keahlian dan pengalaman salah satu bidang yang menjadi ruang lingkup kegiatan lei,. faktor integritas sebagaimana dimaksud dalam meliputi: memiliki integritas, kepemimpinan, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tingglei, tidak termasuk dalam daftar tidak lulus yang disusun oleh otoritas perbankan maupun otoritas pasar modal dan lembaga keuangan, tidak termasuk dalam daftar kredit macet yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenangdan hasil penilaian sebagai ketua ex officio ketua badan pengawas pasar modal dan sebagai anggota lembaga keuangan ex officio deputi bidang koordinasi industri dan sebagai anggota perdagangan, kementerian koordinator bidang perekonomian unsur independen sebagai anggota pengangkatan unsur independen sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan menteri. tim penilaian kemampuan dan kepatutan antara lain bertugas: text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan nomor:berdasarkan hasil akhir penilaian yang dilakukan tim penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai tugasnya sebagaimana dimaksud dalam tim penilaian kemampuan dan kepatutan menyampaikanberdasarkan usulan dan atau rekomendasi tim penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada menteri menetapkan paling banyak (tiga) orang dari luar lei dan (satu) orang dari dalam lei untuk menjadi anggota dewan direktur. hasil akhir penilaian tim penilaian kemampuan dan kepatutan dan penetapan menteri sebagaimana dimaksud dalam bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. pembagian tugas dan tatacara pelaksanaan tugas anggota dewan direktur ditetapkan oleh dewan direktur setelah pengangkatan oleh menteri. setelah pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam anggota dewan direktur harus menandatangani kontrak kerja dengan menteri. kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada akan menjadi kriteria kinerja anggota dewan direktur. bab:text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan nomorhuruf dan huruf anggota dewan direktur yangterlebih dahulu untuk melakukan pembelaan diri kepada menteri. pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan menteri. anggota dewan direktur sebagaimana dimaksudbab ketentuan penutupberasal dari instansi yang membidangi fiskal diangkat untuk masa jabatan (empat) tahun, anggota dewan direktur yang bukan berasal dari instansi yang membidangi fiskal diangkat untuk masa jabatan (tiga) tahun,anggota dewan direktur yang berasal dari luarempat) tahun, dan text pmk. per. htm peraturan menteri keuangan nomor anggota dewan direktur yang berasal dari dalamtiga) tahun. untuk pertama kalinya, calon anggota dewan direktur yang berasal dari dalam lei akan dipilih dari anggota direksi, dewan komisaris, dan atau pegawai perusahaan perseroan persero) bank ekspor indonesii) ana rina #fe goo8bahwa berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor pmk.0stunjuk penyusunan, penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan dipa tahun tata cara revisi dipa diatur dengan peraturan menteri keuangan tersendiri: d&nflembaga dan petunjuk penyusunan, penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan dipa tahun memutuskan menetapkan peraturan center! ketentuan umum perubahan rincian anggaran belanja pemerintah pusat yang selanjutnya disebut revisi dipa adalah perubahan danfatau pergeseran rincian anggaran dalam dipa, pasai. antaretnis belanja dalam satu kegiatan. perubahan. nenekhlkanggargeseran anggaran belanja antarkegiatan dalam satu program dari hasi!perubahan pagu pln sebagaimana dimaksud dalam pasa!fatau percepatan penarikan pinjaman yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pln, lucutan.ooooekakaaan prana menteri keuangan republik indonesia t2) luncuran pinjaman proyek dan hibah luar negeri dan atau percepatan penarikan pinjamankredit ekspor. (33pln yang belum disetujui dalam apbn tahun sebagaimana dimaksud pada merupakan pinjamamhibah luar negeri yang naskah perjanjiannya belum ditandatangani sampai dengan apbn tahun ditetapkan. ketentuan mengenaiiatur dengan peraturan direktur jenderal perbendaharaan. revisi rincian app dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan: pengurangan terhadap alokasi belanja mengikat (kegiatan dan kecuali dalam rangka memenuhi kegiatan operasional:fkegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf butirbab (hoon menteri keuangan republik indonesia bab tata cara revisi rincian appmanual work plan awp) yang telah disetujui leader dalam hal percepatan penarikan pln:lakukan penelaahan atas usul revisi rincian app yang disampaikan setelah seluruh dokumen diterima secara lengkap dengan memperhatikan substansi revisi, batasan revisi dan kewenangan penetapannya, berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud pada direktur jenderal anggaran menetapkan revisi rincian app yang dituangkan dalam perubahan caps selambat lambatnya dalam waktu hima) hari kerja. direktur. jeng menteri keuangan republik indonesia'!!! oleh direktur jenderal anggaran aljenderal,(didiagram tata cara revisi rincian app sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan menteri keuangan ini. bab wisata hata menteri keuangan republik indonesiabendera!,da yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak pnb),ncairan blekirtanda bintang ( ) yang dicantumkan oleh direktur jenderal anggaran, dan 9gngesahan. slim ana menteri keuangan republik indonesia pengesahan revisi dipa sebagaimana dimaksud dalam pasa! huruf meliputi: perubahan'ralat karena kesalahan administrasi: perubahan kantor bayar ppn)mak) yang sama: perubahan alokasi dana antarsubkegiatan termasuk menambah subkegiatan baru dalam satu kegiatanan tidak mengurangi alokasi dana belanja mengikat:9g,ji) menteri keuangan republik indonesia,tjen ketua lembaga: ketua badan pemeriksa keuangan: gubernur propinsi, direktur jenderal anggaran: direktur jenderal perbendaharaan c.g, direktur akuntansi dan pelaporan keuangan, dien perbendaharaan: dan kepala kantor wilayah ditjen perbendaharaan terkait beserta adk. hb. aneka s8! menteri keuangan republik indonesia, direktur jenderal perbendaharaan: direktur pelaksanaan anggaran ditjen perbendaharaan, beserta adk:ketentuan lain lain revisi rincian app yang memerlukan persetujuan dpr ri diajukan kepada menteri keuangan csedangkan untuk satker non bumn pengajuan dan penetapan revisi rincian app adalah tanggal desember ketentuan mengenai tata cara revisi dipa untuk satker blu diatur dengan peraturan menteri keuangan tersendiri. .cbooo oo woo im) ana lan merah menteri keuangan republik indonesia ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan peraturan menteri keuangan ini ditetapkan lebih 'pada saat peraturan menteri keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam lampiran bab huruf peraturan menteri keuangan nomor bock. tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan kaki dan petunjuk penyusunan, penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan dipa! januariini tetap berlaku untuk tahun tahun anggaran berikutnya sepanjang tidak diatur laikeuangan ttd. salinan sesuai dengan aslinya, kepala biro umum sri mulyani indrawi han aan wb, kia basi lu, departemen nih rasi onta nia suharto (oem persona sea oo. nm. al3 tag ata kar a d on haa. kas) ja) sis stm eri |e . beo sep pool since cnm gea nana nah net fee pena ben dengan ben bonang bana asma ann sum sau tas kk: jp. das act ata "alas asa bao a33 spl sen opo ., ene me: goo see sau h9. no ana warna rona una so0ar |kb sbb sui sat aja mis mar frank beodovmt mon ps lea man, pinjaman pak sat pee hi: nn3 can exa 'er er) la, nd aan g ton heo , am. . moaa a $$. fan ta) 9n3 ann bbs |as$x 3s$se| lal esa ggs gd. 3e3$| kas| is) pasi reg aa, a pee ada amonia ono ml. 2in3 aaa jenis sda bea sae isa penopang il3| pen none. sal ten ta, tan mba mae, mou aan tuk. isis esa lin eni solo pama emas ben ban ara pen mms an! bs8 maa tai (gas sel usg 50k kena pang |
berita daerah kota sukabumi tahun nomor peraturan wali kota sukabumi tanggal: febrsalinan rms uasuntuk meningkatkan kualitas dan kemudahan dalam rangka pelaksanaan pengoperasian bukti lulus uji berkala, dan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, serta berdasarkan ketentuanlu adanya peninjauan kembali terhadap tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor: bahwa. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufretribusi pengujian kendaraan bermotor. kartu uji sebagaimana dimaksud pada adalah kartu tanda bukti lulus uji berkala berupa kartu pintar atau smart card dan berupa kertas yang memiliki unsur pengaman. tanda uji sebagaimana dimaksud padapengaman. bab tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotorbab iii ketentuan penutup dengan ditetapkannya peraturan wali kota ini, makala abvpulu yuliasari nip. lampiran peraturan wali kota sukabumi nomor tahun tentang tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor pelayanan pengujian pertama dan mutasi masuklayanan pengujian berkala. mobil barang: jbb kurang dari jbb s d jbb s d jbb s d jbb lebih dari kereta tempelan pelayanan penggantian kartu uji dan tanda uji tarif rp) penggantian kartu uji habis pakai penggantian kartu uji rusak hilang penggantian tanda uji rusak hilang tarif jasa pelayanan penilaian kondisi teknis tari rp). kereta gandengan kereta tempelan kendaraan khusus sepeda motor sukabumi, februari wali kota sukabumi, ttd. achmad fahmisekretariat daerah kota sukabumi bagian hukum salinan rms dasdasar atau madrasah ibtidaatauatau madrasah ibtidadasar atau madrasah ibtidaiyah kota sukabumi. pedoman pengelolaan perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidasekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kota sukabumi, terdiri dari: standar perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, administrasi perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, komponen dan indikator kunci akreditasi perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. setiap penyelenggara perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidaana inn o.| seed tag lpedoman pengelolaan perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kota sukabumi standar perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah ruang lingkup standar perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidadasar atau madrasah ibtidaiyah,dasar atau madrasah ibtidaiyah adalah perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal lingkungan pendidikan sekolah dasar atau madrasah ibtidaatau mengenal atau surat kabar, dan audio visual, rekaman suara, rekaman video, dandan buku pengayaan dengan perbandingan (enam puluh persen) non fiksi dan y o (empat puluh persen) fiksi, dengan ketentuan apabila (satuua puluh empat) rombongan belajar jumlah buku sebanyak (dua ribudansatu) judul majalah dan (satukamus bahasa asing, ensiklopedia, direktori, atlas, peta, biografi tokoh, dan kitab suci.2perabot kerja set dapat menunjang kegiatan pustakatau laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci. peralatan set paling sedikit terdiri atas (satu) multimedia perpustakaan set komputer dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi. perlengkapan set paling sedikit terdiri atas buku lainenam) jam per hari kerja. jenis layanan perpustakaan jenis layanan perpustakaan paling sedikit terdiri dari: layanan sirkulasi, layanan referensi, dan duadanmendongeng, membaca bersama, dan menceritakan kembali hasil baca. pembelajaran bidang studi perpustakaan bawah asuhan guru dan pustakawanelektronik, membantu guru mengidentifikasi sumber rujukan (referensi) materi pengajaran, dan pembelajaran berbasis teknologi informasi bekerja sama dengan guru bidang studi, bila perpustakaan sekolah atau madrasminimaldan, kepala perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidadasar atau madrasah ibtidaiyah menyelenggarakan perpustakaan sekolah, dan pendirian perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. nomor pokok perpustakaan atau npp setiap perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah diwajibkan memberitahukan keberadaannya dengan cara registrasi perpustakaan nasional republik indonesia untuk memperoleh nomor pokok perpustakaan. struktur organisasi struktur organisasi perpustakaan sekolah sekolah dasar atau madrasah ibtida. struktur perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah langsung bawah kepala sekolah. struktur organisasi perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah sebagai berikut: kepala sekolah dasar atau madrasah kepala perpustakaan pelayanan pelayanan kantanpeneday informasi ddasar ataudasar atau madrasah ibtidadasar atau madrasah ibtidaiyah yang bersangkutan. visi perpustakaan perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah memiliki visi perpustakaan yang mengacu pada visi sekolah yang bersangkutan. misi perpustakaan misi perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidadasar atau. kebijakan pengelolaan perpustakaan perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidaatau madrasah ibtidadasar atau madrasah ibtidaiyah memiliki fungsi sebagai: pusat kegiatan belajar mengajar, pusat penelitian sederhana, pusat membaca guna menambah ilmu pengetahuan dan rekreasi, pusat kegiatan literasi informasi, dan tempat kegiatan kreatif, imajinatif, dan menyenangkan. anggaran sekolah dasar atau madrasah ibtidadasar atau madrasah ibtidadasar atau madrasah ibtidaalir, bagian bawah halaman judul (kepemilikan, nama atau inisial perpustakaan), bagian belakang halaman judul (nomor induk), halaman tertentu yang dianggap rahasia perpustakaan, halaman akhir isi teks, danin3 jra|i3 uan ai lai anna naasesuai jenis bahan perpustakaannyaekolah dasar madrasah ibtidaiyah ll. mamreperpustakaan. ii. an.o onar judul bonakanananananananananan harga langganan rp. penerbit dnnnanaa nana sananaaaa catatan alamat dana aananananan anna aan knananaman nana nan aan anna ana nanas aan tahun dana aananananan anna aan knananaman nana nan aan anna ana nanas aan tanggal s.d. keterangan januari |. februari ll ll. s.d. ino desemberno| vol tgl vol tgi| no| vol leo pada bagian belakang buatlahatau kliping guntingan sacc. contoh buku pengunjung hari tanggal jenis kelas nama kelamin ket j1. |a|. buku peminjaman pengarang inv pinjam kembali kembali jan jan tnama peminjam judul buku kode jumlah keterangan buku kembali a00 ea(dua)dasar madrasah ibtidaiyah . kota sukabumi yang bertanda tangan bawah ini: nama donkanaanannanaananaanaaa aan anggota: induk siswa kannanananananannananana naa aan aan jenis kelamin kannanananananaanananana anna aan tempat tgl. lahir kannanananananaanananana anna aan kelas kannanananananaanananana anna aan alamat rumah kannanananananaanananana anna aan telepon kannananananananananana anna aan alamat e mail kannanananananaanananana anekolah dasarimadrasah ibtidaiyah2x3nen ane ppn depan npn pen perdre pre aepeipdasar madrasah ibtidaiyah . kepala perpustakaan . annannnnannnannnannnnnaanaaaaaa sukabumi temp. 2nd neon anakan tampak depan tampak belakang kantung. kantung peminjaman buku: anggota balkenantetnknnannatan tanggal balkenantetnknnannatan pendaftaran pas foto nama pananeknantanaaaa 3x4 kartu ini berlaku s d . perpustakaan oo.oooooooooo. kota sukabumi tampak depan tampak belakang tata cara penerimaan anggota perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidaeseperti buku, majalah, cd room, microfilm,d mi . kota sukabumi jml tanggal amor ton eko ano p0o peso koo temu soo teks. buku lil lee pengolahan bahan pustaka:d mi . kota sukabumi kode klasifikasi jml eno ana rae sen peso. t00 edo teootatksat buku lil lil lil keanggotaan jumlah anggota yang jumlah pengunjung. statistik anggota perpustakaan sd mi. kota sukabumi lrp iai luv donasi|l doxweasa| |operas83| aia doxerasa| aia iai doxweass| does6e| dia bau karyawan || sudah ana van uni anu peminjam. peminjam jumlah anggota perpustakaan yang meminjam buku statistik peminjam koleksi perpustakaan sd mi. kota sukabumi jan tannnnnnnnn tennnnnnann ono pengunjung jumlah pengunjung perpustakaan statistik pengunjung perpustakaan sd mi. kota sukabumi mmr |oxe eas1| pixels2| poo poo null aku lau xee las8| oo (oxeata| mass| love ease| loo (laura (karyawan agama oo a.d mi . kota sukabumi kode klasifikasi bukud mi.kota sukabumi kode klasifikasi fiksi mjl buku ann md mi . kota sukabumi kode klasifikasi jml eno ena rae son seo too dot sort kst buku lil iii lil lil leo prosedur perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah prosedur pembentukan perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiy(aplikasi)dasar atau madrasah ibtidaiydasar atau madrasah ibtidaiyah terdiri dari: persyaratan pembentukan perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, mencakup: koleksi, sarana dan prasarana, tenaga perpustakaan, dan anggaran. prosedur pembentukan perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyahdan pemberitahuan pembentukan perpustakaan perpustakaan nasional republik indonesia. prosedur. prosedur tata kerja perpustakaan sekolah atau madras perpustakadasar atau madrasah ibtidaiyah komponen dan indikator kunci akreditasi perpustakaan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah jumlah komponen indikator bobot kunci.jenis atau lebih. koleksi buku tercetak yang dimiliki sebanyak (dua ribu) judul atau lebih. buku elektronik (e books) yang dimiliki sebanyak (seratus) judul atau lebih. persentase koleksi nonfiksi sebesar (lima puluh lima persen) sampai dengan (enamll) sebanyak (tujuh) jenis atau lebih dan sebanyak (duaj))atau lebih. bila koleksi sampai dengan judul, penambahan sebanyak atau lebih. bila koleksi judul atau lebih, penambahan sebanyaksebagai perangkat otomasi. perawatan. perawatan koleksi perpustakaan: pencacahan dan penyiaran: cacah ulang atau stock name dilakukan lebih dari (dua puluh) eksemplar. sarana dan prasarana prasarana gedung atau ruang luas gedung atau ruang perpustakaan m2?:enamempatdua) buah atau lebih. sarana penyimpanan katalog pada komputer dan lemari katalog. papan. papan pengumuman sebanyak (dua) buah atau lebih. fasilitas tempat membaca berdaya tampung (tiga puluh) orangtigatahun. vcd dan dvd playertiga(lebar pita) yang tersedia untuk keperluan perpustakaan sebesardu, layanan ekstensi. jam buka perpustakaan per minggu jam atau lebih. sarana akses layanan perpustakaan penelusuran informasi: sistem peminjaman pengembalian koleksi perpustakaan sudah otomasi. penelusuran informasi koleksi melalui online public access catalog opac) dan katalog manual. keanggotaan:sebanyak (dua ratus) orang atau lebih. rata rata. rata rata buku yang dipinjam per bulan dalam (satu) tahun sebanyak (dualiterasi informasi jenisll) sebanyak (empat) jenis atau lebih. jumlah(profesional). jenjang pendidikan kepala perpustakaan adalah perpustakaan atau lebih tinggi. peningkatan kompetensi berkelanjutan pkb)empat) kali atau lebih. tenaga perpustakaan tenaga perpustakaan berjumlah (tiga) orang atau lebih tenaga perpustakaan berlatar belakang pendidikan minimal perpustakaan atau bidang lain ditambah diklatpkb)mpatdua) orang atau lebih, (dua) keanggotaan organisasi profesi atau lebih. penyelenggaraan. penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan: penyelenggaraan perpustakaan pendirian perpustakaan: pendirian perpustakaan ditetapkan melalui pejabat pembina daerah. struktur organisasi perpustakaan: struktur organisasi kelembagaan perpustakaan. pengelolaan perpustakaan: kebijakan pengelolaan perpustakaan dan perencanaan: unsur yang diatur dalam kebijakan tertulis pengelolaan perpustakaan (, dan promosi perpustakaan, dll) sebanyak (tujuh) unsur atau lebih. program kerja perpustakaan terdiri dari program kerja jangka panjang, menengah, dan pendek. anggaran anggaran perpustakaan per tahun sebesar (tiga puluh lima) juta atau lebih.sebelas persen) atau lebih. jumlah dana partisipasi masyarakat atau sumbangan yang tidak mengikat sebesar (delapan) juta atau lebih. pelaporan laporan kegiatan terdiri dari laporan tahunan, triwulan dan bulanan. komponen penguat inovasi atau kreatifitas karya inovatif atau kreatif, teknologi informasi, atau inovasi lainnya atau perabot serta peraga, atau keunikan lainnya, sebanyak (empat) buah atau lebih. prestasi prestasi perpustakaan dan pustakawan seperti juara, pengakuan kinerja, apresiasi, keterlibatan pada profesi lokal dan nasional, atau prestasi lainnya dalam (tiga) tahun terakhir sebanyak (empatsar atau madrasah ibtidaiyah dalam (tiga) tahun terakhir sebanyak (enam) kali atau lebih. rata rata kunjungan kepala sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyota sukabumi yan tahun nomor peraturan wali kota sukabumi tanggal oktober nomor tahun tentang peraturan internal rumah sakit umum daerah syamsudin, s.h. sekretariat daerah kota sukabumi bagian hukum salinan las walikota sukabumi provinsi jawa barat peraturan wali kota sukabumi nomor tahun tentang peraturan internal rumah sakit umum daerah syamsudin, s.h. wali kota sukabumi, menimbang bahwa dalam rangka mengatur tata kerja atau hubungan kerja, tata kelola rumah sakit, dan tata klinis yang baik serta untuk melaksanakan huruf undang undang nomor tahun tentang rumah sakit perlu menetapkan peraturan wali kota sukabumi tentang peraturan internal rumah sakit umum daerah syamsudin, s..menkes sk berita daerah kota sukabumi tahun nomor keputusan walikota sukabumi nomor tahun tentang rumah sakit umum daerah rsud) syamsudin, s.h kota sukabumi sebagai perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue), memutuskan. memutuskan: menetapkan peraturan wali kota tentang peraturan internal rumah sakit umum daerah syamsudin, s.sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota sukabumi. dinas kesehatanpkirektur adalah direktur rumah sakit umum syamsudin, s.h. daerah kota sukabumisudkelompokkomite adalah organisasi non struktural yang dibentuk rsud yang terdiri dari komite medik, komite keperawatan, komite tenaga kesehatan lainnya, komite mutu dan keselamatan pasien serta komite lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab ruang lingkup peraturan internal rsud merupakan peraturan yang mengatur pemilik rsud dan direktur serta sebagai pola tata kelola rsud dan tata kelola klinis. ruang lingkup peraturan internal rsud, meliputi: nama, tujuan, dan filosofi, organisasi pemilik, cc. peran, tugas, dan kewenangan pemilik, dan peran, tugas, dan kewenangan direktur. bab iii nama, tujuan, dan filosofi nama pemilik rumah sakit adalah pemerintah daerah. rumah. rumah sakit sebagaimana dimaksud pada diberi nama rsud syamsudin, s.h. kota sukabumi yang didirikan dan diresmikan pada tanggal pebruari yang beralamat jl. rumah sakit nomor kota sukabumi, rsud sebagaimana dimaksud pada merupakan: rumah sakit kelas pendidikan satelit bagi fakultas kedokteran dan kesehatan universitas muhammadiyah jakarta berdasarkan keputusan menteri kesehatan nomor hk. menkes rumah sakit fasilitas pelayanan rujukan tertinggi pada wilayah cakupan rujukan provinsi yaitu rumah sakit rujukan regional jawa barat untuk wilayah jawa barat bagian barat selatan berdasarkan keputusan gubernur jawa barat nomor kep. dinkes rsud selain merupakan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada dapat ditetapkan sebagai rumah sakit khusus lainnya yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. rsud didirikan dengan tujuan untuk: memberikan pelayanan prima dan profesional berdasarkan standar yang ditetapkan, antara lain: menyelenggarakan pelayanan yang bermutu, memuaskan, dan profesional berdasarkan standar yang ditetapkan, mengikuti. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sama yang saling menguntungkan,pada rsud. menjadi rumah sakit yang mampu mewujudkan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat, pendidikan, dan penelitian. filosofi rsud adalah sebagai perangkat daerah yang menerapkan ppk blue yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, perorangan, dan institusi secara nirlaba. bab visi dan misi visi dan misi rsud disetujui oleh pemilik. visi dan misi rsud sebagaimana dimaksud pada (l) berlaku untuk jangka waktu (lima) tahun. pelaksanaan. pelaksanaan visi dan misi dijabarkan melalui penetapan sasaran dan capaian kinerja yang diatur lebih lanjut oleh direktur. pelaksanaan visi dan misi rsud dievaluasi secara berkala setiap tahun oleh dewan pengawas dan hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada wali kota. bab peran, tugas, dan kewenangan pemilik pemilik rsud mempunyai peran: menetapkan tujuan rsud, mengawasi mutu pelayanan rsud, cc. mengawasi keterjangkauan pelayanan, meningkatkan peran masyarakat, dan melakukan integrasi dan koordinasi. pemilik rsud mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh rsud. pemilik rsud mempunyai kewenangan sebagai berikut: menjamin ketersediaan anggaran dan sumber daya lan yang diperlukan untuk menjalankan operasional rsud dalam memenuhi visi dan misi serta rencana strategis rumah sakit, melakukan. melakukan pembinaan teknis kepada rsud melalui sekretaris daerah, cc.unjuk dan mengangkat direktur dan wakil direktur serta pejabat struktural lingkungan rsud: mengangkat dan memberhentikan pejabat pengelola blue, membentuk dewan pengawas atas usulan pemimpin blue, mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas, melakukan penilaian kinerja dewan pengawas secara berkala minimal setahun sekali: j . menetapkan struktur organisasi rsud, mendelegasikan kepada direktur untuk menetapkan struktur organisasi fungsional rsud, membuat peraturan mengenai pengelolaan keuangan rumah sakit dan pengelolaan sumber daya manusia rsud, menilai dan menyetujui rencana anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan, memberikan arah dan kebijakan rencana strategis rsud: oo. menetapkan tarif layanan rsud, melakukan.direktur untuk melakukan investasi jangka panjang,, melakukan evaluasi kinerja direktur atas pelaksanaan pengelolaan rumah sakit sebanyak (dua) kali dalam setahun melalui sekretaris daerah: memberikan persetujuan melalui dewan pengawas atas rencana rsud dalam mutu dan keselamatan pasien secara teratur, memberikan persetujuan melalui dewan pengawas atas rencana strategis rsud, melakukan pengawasan pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya melalui dewan pengawas, mendelegasikan kepada dewan pengawas untuk mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien, mendelegasikan kepada dewan pengawas untuk mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rsud, mendelegasikan kepada dewan pengawas untuk menerima dan menindaklanjuti laporan peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara teratur, mendelegasikan kepada dewan pengawas untuk mengawasi terhadap kepatuhan dan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang undangan, aa. memberikan persetujuan melalui dewan pengawas atas strategi dan program pendidikan staf profesional berikut pengawasannya, dan bb. mendelegasikan. bb. mendelegasikan wewenang kepada direktur atas kebijakan operasional rumah sakit, penetapan prosedur, serta panduan dan pedoman teknis kegiatan rumah sakit. bab dewan pengawaswali kota. dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada dibentuk dan diangkat serta diberhentikan oleh wali kota. pembentukan dan pengangkatan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan wali kota atas usulan direktur. . dewan pengawas berfungsi sebagai governing body rsud dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis urusan rumah sakit secara internal rsudsud, etika profesi, dberkewajiban melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan blue sebagai berikut: memantau perkembangan kegiatan blue, menilai. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan blue dan memberikan rekomendasi atas.saran dan pendapat kepada wali kota mengenai: rencana bisnis dan anggarandan kepada wali kota paling sedikit (satu) kali dalam satu semester dan atau sewaktu waktu atas permintaan wali kota. meminta penjelasan dari direktur dan atau pejabat manajemen lainnya dengan sepengetahuan direktur mengenai penyelenggaraan pelayanan rumah sakit: meminta penjelasan dari komite atau unit non struktural rsud, berkoordinasi dengan direktur dalam menyusun peraturan internal rumah sakit atau hospital belas atau dokumen pola tata kelola atau corporate governance untuk ditetapkan oleh wali kota, dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan rsud. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dewan pengawas, wali kota. dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melakukan pengawasan rsud melalui rapat rutin, rapat khusus, atau rapat tahunan. rapat rutin sebagaimana dimaksud dalam adalah setiap rapat terjadwal yang diselenggarakan dewan pengawas atau pemilik yangsebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling sedikit (sepuluh) kali dalam (satu) tahun.sud atau dari luar lingkungan rsud apabila diperlukan. rapat khusus sebagaimana dimaksud dalamsanakan dalam hal: ada permasalahan penting yang harus segera diputuskan, ada.dalam hal ketua dan sekretaris berhalangan hadir dalam rapat dan kuorum telah tercapai, anggota dewan pengawas dapat memilih pejabat ketua untuk memimpin rapat. . penyelenggaraan setiap risalah rapat tahunan menjadi tanggung jawab sekretaris dewan pengawas. risalah rapat khusuwali kousulan ini tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu (tiga) bulan terhitung sejak saat ditolaknya usulan. setiap rapat sebagaimana dimaksud dalamb vil. bab vii peran, tugas, dan kewenangan direktur bagian kesatu umumwali kota melalui sekretaris daerah dan secara teknis fungsional dikoordinasikan dengan dinas kesehatan., berpendidikan pascasarjana, tulus fit dan proper test: mempunyai kemampuan dan keahlian bidang rumah sakit, dedikasi, dan integritas. direktur diangkat dan diberhentikan oleh wali kota. direktur diangkat untuk masa jabatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan bidang kepegawaian. h4).: dipidana penjara karena melakukan pidana dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan pengurusan rsud. pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada diberitahukan secara tertulis oleh wali kota kepada direktur. keputusan pemberhentian dengan alaswali kota dalam jangka waktu (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan secara tertulis. pemberhentian direktur dinyatakan batal apabila dalam jangka waktu (bulan) terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada wali kota tidak memberikan keputusan pemberhenti kota. bagian. bagian kedua peran direktur sebagaimana dimaksud pada mempunyai peran sebagai unsur pendukung wali kota bidang pelayanan kesehatan. bagian ketiga tugas paragraf umum direktur mempunyai tugas sebagai berikut: membantu wali kan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan rsud, cc.dalam rangka pelaksanaan tugas, menjadi penanggung jawab umum operasional keuangan ppk blue rsud dalam pelaksanaan rencana strategis bisnisluenentukan.wai negeri sipil blue, serta , melaksanakan konsultasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan pelayanan kesehatan, il. kota, meningkatkan serta melaksanampertanggungjawabkan tugas rsud secara operasional kepada wali kota melalui wakil wali kota, oo. mempertanggungjawabkan tugas rsud secara administratif kepada wali kota melalui sekretaris daerah: dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. . dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam direktur dibantu oleh: wakil direktur pelayanan medik dan keperawatan, yang terdiri dari: bidang keperawatan, bidang pelayanan dan penunjang medik. wakil direktur umum dan keuangan yang terdiri dari yang terdiri dari: bidang pendidikan dan penelitian, bidang pengembangan mutu dan pemasaran. jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada mengacu pada peraturan wali kota yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja rsud. paragraf wakil direktur pelayanan medik dan keperawatan .yang berbasis standar akreditasi, dan organisasi internasional untuk standarisasi atau international organization for standardization iso) terintegrasi yaitu mutu, kesehatan dan keselamatan kerja, dan lingkungoordinasikan pengelolaan perlengkapan, kepegawaian, dan rumah tangga pada instalasi bawah bidang pelayanan medik dan keperawatan, penyelenggaraan kegiatan formal dan non formal bagi pegawai rsud. bawahnya, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai, keuangan, dan perencanarsud, cc.laporan akuntabilitas kinerja rsud, penyusunan anggaran dan ketatausahaan keuangan rsud, mengoordinasikan dan penyusunan rencana bisnis dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran blue, melakukan pengelolaan pendapatan, belanja, utang piutang, dan penyelengaraan kas, menyusun. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan inventarisasi, penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan, penyelenggaraan akuntansi, dan penyusunan pelaporan keuangan, menjadipenanggung jawab umum operasional keuangan blue rsud dalam menyiapkan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis, serta, mengoordinasikan dan pengendalian pengelolaan kesekretariatan dan aspek hukum, mengoordinasikan dan pengendalian implementasi sistem informasi dan manajemen, mengoordinasikan sistem remunerasi yang berkeadilan, pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkungan wakil direktur umum dan keuanganss. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. paragraf . paragraf wakil direktur pendidikan dan pengembangan mutu wakil direktur pendidikan dan pengembangan mutuaraan kegiatan bidang pendidikan dan pengembangan mutupendidikan formal dan non formal bagi pegawaipengembangan, mengoordinasikan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan mutu. perumusan. perumusan kebijakan, pengembangan, mengoordinasikan, pengawasan, pembinaan, dan pengendalian kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan mutu, mengoordinasikan perumusan strategi dan kebijakan bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan mutu,itas penelitian serta pengembangan aplikasi hasil penelitian, mengoordinasikan dan sinkronisasi,. bagian ketiga kewenangan paragraf umum direktur mempunyai kewenangan: mengusulkan pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional, mengangkat staf khusus dan atau staf ahli yang bersifat fungsional untuk diperbantukan pada semua tingkat manajemen, membentuk badan kelengkapan khusus yang bersifat fungsional atau non struktural, yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi rsud, mengangkat dan memberhentikan kelompok staf medis (ksm), mengangkat dan memberhentikan pejabat fungsional pada organisasi pelaksana rsud, bertindak selaku pejabat pengguna anggaran atau.kewenangan sebagaimana dimaksud dalam direktur mengadakan rapat yang terdiri dari rapat rutin, rapat khusus, rapat pleno, dan rapat umum. setiap rapat dibuat risalah oleh sekretaris ataupeserta rapat, rapat dapat ditangguhkan untuk dilanjutkan pada waktu yang ditentukan. paragraf . paragraf rapat rutin rapat rutin meliputi rapat dengan staf medis, staf penunjang medis, staf administrasi dan keuangan, serta pejabat struktural dan pejabat fungsional. untuk setiap rapat rutin dibuat daftar hadir dan risalah rapat oleh bagian umum pada rsud selaku ditulis. rapat rutin dengan stafdirektur, komite medik, staf medis, pejabat fungsional, dan pejabat struktural rsud yang dipimpin oleh direkturmedis. rapat rutin dengan staf penunjangseluruh anggota direktur, komite medik, dan staf penunjang medis yang dipimpin oleh direktur. rapatpenunjang medis. rapat dengan staf administrasi dan keuanganstaf administrasi dan keuangan administrasi dan keuangan rsud. rapat dengan pejabat struktural dan pejabat fungsionalpejabat struktural, pejabat fungsional. paragraf rapat khusus rapat khusus dilaksanakan dalam hal terdapat masalah yang mendesak dan memerlukan penanganan yang segera. rapat. rapat sebagaimana dimaksud pada diikuti oleh semua unsur yang terkait yang rapat, sampai dengan ditetapkan penanganannya. paragraf rapat pleno rapat pleno terbatas direktur dengan dewan pengawas dilaksanakan paling sedikit (enam) bulan sekali. rapat sebagaimana dimaksud pada diikuti oleh seluruh anggota direktur dan dewan pengawas rsud danparagraf rapat umum rapat umum diikuti oleh wali kota, seluruh anggota direktur, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan dewan pengawas dengan rapat dipimpin oleh direktur dan dilaksanakan paling sedikit (satu) tahun sekali. rapat. rapat umumb viidiselenggarakan oleh bagian, bidang, subbagian, subbidang, instalasi, komite komite,wali kota melalui sekretaris daerah dan secara teknis operasional mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif,rsud wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan kepada pelaksana bawahnya. bagiwali kota, kepala bidang, bagian, subbagian, seksi, dan atau instalasi untuk mewakili sesuai bidang tugasnya. bab ix. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan teknis rsud dilakukan oleh wali kota melalui sekretaris daerah.apat dilakukan oleh dewan pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab evaluasi dan penilaian kinerja kinerja rsud dievaluasi dan dinilai oleh wali , rencana bisnis,(4ysudsud sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lama setiap (lima) tahun. bab xraturan internal rumah sakit umum daerah syamsudin, s.h.ftdakota sukabumi seed ereslulu yuliasari nip. |
peraturan walikota ser dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota serang, menimbang :a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dasar, untuk sekolah dasar radius (tiga) dan sekolah menengah pertama radius (lima) ktapan zonasi dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang ditetapkan oleh dinas. penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas. peserta didik yang berdomisili luar wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinasbukti pemalsuan dataakan diberikan sanksi dikeluarkan dari sekolahdikeluark yang bertugas disekolah tersebutrestasi berdasarkan perlombaan dan atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf diprioritaskan bagi perlombaan dan atau penghargaan yang diselenggarakan oleh kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, kementerian agama dan atau lembaga terkait. penentuan peringkat nilai rapor dan prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas, d.akan ditetapkan oleh kepalalima tahap pelaksanaan ppdb untuk sekolah yang melaksanakan ppdb melalui mekanisme dalam jaringan daring (online) dapat dilakukan melalui laman website yang telah ditentukan oleh dinas. untuk sekolah yang pelaksanaan ppdb melalui mekanisme luar jaringan luring (offdilakukan oleh sekolah dengan ketentuan:, informasi yang disampaikan pada pengumuman pendaftaran memuajalur prestas, pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf angka melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya. pengisian data diri, pendaftaran, pendaftaran ppdb dilakukan dengan ketentuan: bagi sekolah yang menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring online) dalam pendaftaran ppdbbagi . bagi sekolah yang menggunakan mekanisme luar jaringan (luring offline), maka ppdb dilaksanakan dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan yang terdiri atas: akte kelahiran calon peserta didik, kartu keluarga, kartu tanda penduduk ktp) orang tua wali, dokumen kelulusan sd, kartu pengendali program kemiskinan diantaranya kartu keluarga sejahtera kks), kartu indonesia sehat kis), kartu indonesia pintar kip) dan bantuan pangan non tunai bpt) bagi peserta didik keluarga ekonomi tidak mampu, surat pindah tugas bagi calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua wali atau surat keterangan sk) bagi guru, rekapitulasi nilai rapor dan sertifikat atau piagam penghargaan bagi calon peserta didik jalur prestasi berdasarkan perlombaan atau penghargaan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran jalur zonasi seleksi calon peserta didik baru dan kelas (satu) dilakukan dengan: seleksi calon peserta didik berdasarkan pada usia calon peserta didik, dengan prioritas dari yang paling tua.atur. memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat sekolah dalam zonasi wilayahangkalur afirmasi seleksi calon peserta didik baru jalur afirmasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat sekolah. jalur prestasi seleksi calon peserta didik kelas (tujuh) smp jalur prestasi berdasarkan hasil nilai rapor semester terakhir dan prestasi kejuaraan penghargaan dilakukan berdasarkan skor sertifikat kejuaraan atau penghargaan. skor sertifikat kejuaraan dan atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan dinas. pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan dengan ketentuan:angka belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh kepala bidang pembinaan dan kepala bidang pembinaan smp. dalam halakan menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama atau zonasi terdekat yang masih memiliki daya tampung. sekolah tidak boleh menambah ruang kelas baru. daftar . daftar ulang dilakukan dengan ketentuan:. penetapan waktu dan tahapan pelaksanaan setiap jalur pendaftaran ppdb ditetapkan dengan keputusanbiaya yang terkait dengan pelaksanaan ppdb maupun perpindahan peserta didik, dan melakukan pungutan tertentu yang dikaitkan dengan ppdbelaksanaan ppdb seluruh satuan pendidikan yang melaksanakan penerimaan melalui mekanisme luar jaringan luring offline) harus mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran covid . dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi, jalur prestlur zonasi yaitu jarak tempat tinggal terdekat sekolahdalam (satu) daerah kotakepanitiakepala dinas. dinas pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ppdbasyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan ppdb melalui laman pengawasan pelaksanaan ppdb dilakukan oleh tim, pengawas pembina sekolah dan penilik atau pejabat yang ditunjuk kepala dinas. hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada disampaikan dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut kepada kepala dinas. bab vii perjanjian kerja sama untuk penyelenggaraan ppdb tingkat smp kepala dinas dapat melakukan kerja sama dengan pihak atau lembaga atau badan usaha yang bergerak bidang teknologi informasi. kerja sama sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganberkewajiban melaksanakan ppdb sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam keputusan kepala dinas. bab ixherang. babi. bab ketentuan umum bagian kesats, nip. dan sekolah menengah pertama. calon . calon peserta didik adalah mereka yang cukup usia untuk masuk sekolah. dokumen kelulusan adalah ijazah atauorang tua wali calon siswa adalah seseorang yang menjadi penanggung jawab langsung calon siswa yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari lurah atau instansi lain yang berwenang berupa akte kelahiran dan atau kartu keluargrasio kelas adalah jumlah maksimum siswa dalam satu kelas yang disesuaikan dengan syarat dan ketentuan kelayakan untuk kenyamanan peserta didik nilai sekolah madrasah selanjutnya disebut nilai s m adalah nilai gabungan antara nilai lima semester terakhir (kelas kelas dan kelas perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada satu sekolah dari sekolah lain. seleksi adalah penjaringan calon siswa baru berdasarkan aturan yang telah ditetapsatu wilayah zonasi tertentu. kuota adalah besaran persentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan jalur penerimaan peserta didik baru. bagian kedua asas asas pelaksanaan ppdb adalah: objektif: transparan .tiga tujuan peraturan walikota ini bertujuan untuk: memberi kesempatan yang seluas luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik baiknya.tk, dan smp yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan seleksi ppdb. pelaksanaan ppdb sebagaimana dimaksud pada dimulai dari tahap: a.pengumuman pendaftaran d penerimaan calon peserta didik baru. c.jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi atau jalur perpindahan orang tua wali, jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas jenjang dan kelas jenjang smp, dan tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi dan pendaftaran ulangspanduk, maupun media lainnya. contoh pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada diatur oleh keputusan kepala dinasonline (daring) dan luar jaringan offline (luring). bagian kedua persyaratan persyaratan calon peserta didik baru pada adalah: berusia paling tinggi (lima) tahun atau paling rendah (empat) tahun pada tanggal juli tahun berjalan untuk kelompok dan berusia paling tinggi (enam) tahun atau paling rendah (lima) tahun pada tahun pada tanggal juli tahun berjalan untuk kelompok persyaratan calon peserta didik baru kelas (satu) sd: paling rendah (enam) tahun pada tanggal juli tahun berjalan. berusia (tujuh) tahun. cc. pengecualian pada kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. selain yarat memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar sd mi atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam huruf dikecualikan bagi peserta didik kelas (enam) sd mi paket pada saat pendaftaran dapat berupa surat keterangan kepala sd mi ketua pkbdan b.ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam huruf bagian ketiga jalur pendaftaran ppdb dan kuotadialokasikan paling sedikit (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah dan untukuntuk dialokasikan paling sedikit (lima belas persen) dari daya tampung sekolah dan untuk smp paling sedikit (lima belas persen) dari daya tampung sekolah. jalur. jalur perpindahan tugas orang tua wali sebagaimana dimaksud dengan huruf untuk dan smp dialokasikan paling sedikitpada huruf tidak berlaku untuk jalur pendaftaran peserta didik baru pada dan kelas (satu) sd. calon peserta didik hanya dapat memilih (satu) jalur dari (tiga) jalur untuk dan sebagaimana dimaksud pada calon peserta didik hanya dapat memilih (satu) jalur dari (empat) jalur untuk smpenetapan kuota daya tampung sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan keputusan kepala dinas. dalam hal jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua wali dan prestasi sebagaimana dimaksud dalam dandiatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas. paragraf . |
panaslx. uvnan yan taama rea padapustakaan seksi pembinaan dan pengawasan kearsipan, dan seksi pengelolaan arsipustakaan dan kearsippustakaan dan kearsipan, penetapan sasaran strategispustakaan dan kearsippustakaan dan kearsip'e. merumuskan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipaimamaann maa sen sar aname.melaksanakan koordinasi dan penyusunan reformasi birokrasi, spip, standar pelayanan,.pustakaan meliputi teknisevaluasi dan pelaporpustakaan sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut menyusun program kerja bidangpustakpustakpustakapustakpustakapustakpustakapustakaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud dalamdalam seksi pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja bidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan, penyelenggaraan kegiatan bidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan, penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan, dan pelaksanaan tugas lain bidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan yang diberikan oleh kepala bidang. uraian tugas kepala seksi pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut menyusun rencana kegiatan seksi pengolahan, layanan dan pelestarian bahtt vv#&:i h:h:h: $: mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas, melaksanaserta melakukan bimbingan kepada pustaka untuk membangun jejaring perpustakaan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan untuk pelaksanaan tugas, melaksanakan hunting, seleksi, inventarisasi, desiderata, pengembangan koleksi, penganekaragaman bahan perpustakaan, pemetaan, pengumpulan, penghimpunan, pengelolaan naskah kuno dan koleksi daerah (local content) untuk pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan untuk pelaksanaan tugas, melaksanakan penerimaan, pengolahan, dan verifikasi bahan perpustakaan sertaasukan data pangkalan data dan penyusunan literatur sekunder untuk menambah bahan koleksi sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan sebagai pelaksanaan tugas, melaksanakan dan penyelenggaraan layanan ekstensi (perpustakaan keliling) serta pelaksanaan promosi layanan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan sebagai pelaksanaan tugas, melaksanakan penyusunan statistik perpustakaan, pelaksanaan stock name, penyiaran bahan perpustakaan, survey kondisi bahan perpustakaan, pelestarian isi nilai informasi bahan perpustakaan dalam bentuk mikrofilm maupun digital.mputer serta pemeliharaan dan penyimpanan master petrografi, fotografi dan digital, fumigasi bahan perpustakaan, kontrol kondisi ruang penyimpanan, pembersihan debu, noda, dan serotipe, melaksanakan pemutihan, deasidifikasi, mendingcover serta pembuatan map dan portabel untuk mengetahui jumlah koleksi perpustakaan dan memelihara koleksi bahan ana naa pustaka sesuai norma, standar, prosedur, kriteria spk) sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan sebagai pelaksanaan tugas, untuk memberikan informasi kepada masyarakat sesuai koleksi yang ada sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan sebagai pelaksanaan tugas, menyusun konsep naskah dinas bidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustaklayanan dan pelestarian bahan perpustakolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaanlayanan dan pelestarian bahan perpustakaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. seksidalam seksi pengembangan perpustakaan dan kebudayaan kegemaran membaca mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja bidang pengembangan perpustakaan dan kebudayaan kegemaran membaca, penyelenggaraan kegiatan bidang pengembangan perpustakaan dan kebudayaan kegemaran membaca, penyusunan bahan lapormonitoring dan evaluasi bidang pengembangan perpustakaan dan kebudayaan kegemaran membaca, dan pelaksanaan tugas lain bidang pengembangan perpustakaan dan kebudayaan kegemaran membaca yang diberikan oleh kepala bidang. uraian tugas kepala seksi pengembangan perpustakaan dan kebudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan perpustakaan dan kebudayaan kegemaran membacperpustakaan dan kebudayaan kegemaran membaca berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas, melaksanakan koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, pemasyarakatan sosialisasi dan evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan untuk meningkatkan sumber daya manusia pengelola perpustakaan berdasarkan peraturan dan perundang undangan, melaksanakan pengkajian minat baca masyarakat,budayaan kegemaran membaca untuk mengembangkan minat budaya baca berdasarkan peraturan dan perundang undangan, melaksanakan penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan serta pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kemampuan kepustakawanan untuk mengetahui sdm berdasarkan peraturan dan perundang undangan, mna meta melaksanakan pendapatan, pembinaan dan pengembangan perpustakaan berdasarkperpustakaan dan kebudayaan kegemaran membacperpustakaan dan kebudayaan kegemaran membacperpustakaan dan kebudayaan kegemaran membacaperpustakaan dan kebudayaan kegemaran membaca untuk kelancaran pelaksanaan tugas. bagian kelima bidang kearsipan bidang kearsiparsipan meliputi pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan arsip teknis bidang pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan arsip, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan arsip penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan arsiparsipan sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut menyusun program kerja bidang kearsiparsiparsiparsiparsip, pengawasan,, pengawasan, dan pengelolaan arsiparsiparsiparsiparsipan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. bidang kearsipan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas seksi pembinaan dan pengawasan kearsipan, dan seksi pengelolaan arsipinaan dan pengawasan kearsipan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pembinaan dan pengawasan kearsipan mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan, penyelenggaraan kegiatan bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan, penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan, dan pelaksanaan tugas lain bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan yang diberikan oleh kepala bidang. naa uraian tugas kepala seksi pembinaan dan pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut menyusun rencana kegiatan seksi pembinaan dan pengawasinaan dan pengawasan kearsipan berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugastata kearsipan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan untuk pelaksanaan tugas, melaksanakan sosialisasi dan penyuluhuntuk mewujudkan masyarakat sadar arsip sebagai pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan peraturan dan perundang undangan untuk pelaksanaan tugas, melaksanakan pembinaan, pendampingan, pengawasan, pemantauan, supervisi dan evaluasi pelaksansesuai dengan peraturan dan perundang undangan untuk pelaksanaan tugas, melaksanakan audit, penilaian dan monitoring hasil pengawasarsip yang dikelola sesuai peraturan dan perundang undangan kearsipan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan untuk pelaksanaan tugas, melaku agar terkelola dengan baik sesuai peraturan perundang undangan untuk pelaksanaan tugas, menyusun konsep naskah dinas bidang pembinaan dan pengawasan kearsipinaan dan pengawasan kearsippembinaan dan pengawasan kearsipandan pengawasan kearsipan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. seksi pengelolaan arsiarsip. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi pengelolaan arsip mempunyai fungsi penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan arsip, penyelenggaraan kegiatan bidang pengelolaan arsip, penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan arsip, pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pengelolaan arsip, dan pelaksanaan tugas lain bidang pengelolaan arsip yang diberikan oleh kepala bidang. uraian tugas kepala seksi pengelolaan arsip sebagaimana maksud dalam adalah sebagai berikut menyusun rencana kegiatan seksiarsip berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas, melaksanakan layanan informasi arsip dan pemanfaatan arsip statis yang dapat dimanfaatkan oleh para pengguna arsip, dan mengatur arsip arsip yang telah diserahkan untuk dapat digunakan bagi kegiatan pemerintahan, penelitian dan kepentingan umum sesuai dengan peraturan dan perundang undangan sebagai pelaksanaan tugas, membuat daftar arsip sebagai sarana untuk melakukan temu kembali arsip inaktif, melakukan pemeliharaan arsip inaktif, pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip dan penyusunan daftar arsip inaktif untuk menanggulangi resiko resiko kerusakan arsip dan menjaga keutuhan informasi didalam arsip sesuai dengan peraturan dan perundang undangan sebagai pelaksanaan tugas, melaksanakan monitoring, penilaian dan verifikasi terhadap fisik arsip dan daftar arsip untuk mengetahui nilai guna arsip sebagai bahan pertanggungjawaban dan kesejarahan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan sebagai pelaksanaan tugas, melaksanakan inventarisasi dan persiapan penetapan status arsip statis, persiapan penyerahan arsip statis, penataan informasi arsip statis, penataan fisik arsip statis, dan menyusun guide, daftar, serta inventaris arsip statis sesuai dengan peraturan dan perundang undangan sebagai pelaksanaan tugas, menerima fisik arsip dan daftar arsip serta mengusulkan pemusnahan arsip yang melewati jangka waktu penyimpanan untuk mengurangi jumlah arsip yang tidak bernilai guna pada record centre sesuai dengan peraturan dan perundang undangan sebagai pelaksanaan tugas, melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan, pelindungan, perawatan dan perbaikan arsip statis, penyelamatan arsip statis akibat bencana, pengelolaan alih media dan reproduksi arsip statis dan melaksanakan pengujian autentisitas arsip statisgelolaan arsilolaan arsielolaan arsiparsipuma emrpustakaan dan kearsiptang a32 ses 2r5 fd9x erosi o2g eri eni sai ala |a| asas (al gear echa hah (tl sell ea) san ban |
pkh wali kota binjai provinsi sumatera utaraadalah peraturan daerah kota binjai. peraturan wali kota adalah peraturan wali kota binjapuluh enamiga puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas: pajak. jdih.binjaikota.go.id. retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada. pajak restoran sebagaimana dimaksud pada. pajak. jdih.binjaikota.go.id pajak hibura. pajak reklame sebagaimana dimaksud pada. pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada. pajak parkir sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (satu milyar empatajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (tiga puluhenam belas milyar sembilan, yang terdiri atas: pajak hotel rp. (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dan pajak losmen rp. (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah). anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam, yang terdiri atas: pajak restoran dan sejenisnya rp. (lima milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), pajak rumah makan dan sejenisnya rp. (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan pajak. jdih.binjaikota.go.id pajak jasa boga katering dan sejenisnya rp. (satu milyar lima ratus lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam, yang terdiri atas: pajak tontonan film rp. (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya rp. (tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah). pajak permainan biliar dan bowling rp. (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan rp. (tiga ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah), dan pajak panti pijat, refleksi, mandi uap spa dan pusat kebugaran (fitness center) rp. (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah). anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam, yang terdiri atas: pajak reklame papan billboard videotron megaton rp. (satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta seribu lima rupiah). pajak reklame kain rp. (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan pajak reklame selebaran rp. (seratus dua puluh enam, yang terdiri atas: pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri rp. (enam puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu seratus rupiah). pajak penerangan jalan sumber lain rp. (dua puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah). anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas pajak parkir direncanakan sebesar rp. (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah). anggaran. jdih.binjaikota.go.id anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas pajak air tanah direncanakan sebesar rp. (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas pajak sarang burung walet direncanakan sebesar rp. (tiga puluhyang terdiri atas pbb2anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas bpt pemindahan hak direncanakan sebesar rp. (enam belas milyar sembilan.., yang terdiri atas: retribusi pelayanan kesehatan rp. (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga ribu delapan ratus rupiah), retribusi. jdih.binjaikota.go.id retribusi pelayanan persamaan kebersihan rp. (delapan ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah), retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum rp. (satu milyar delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), retribusi pelayanan pasar rp. (enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), retribusi pengujian kendaraan bermotor rp. (lima ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah), retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran rp. (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan retribusi penyediaan dan atau penyediaan kakus rp. (tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). anggaran, yang terdiri atas: retribusi pemakaian kekayaan daerah rp. (enam belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah). retribusi rumah potong hewan rp. (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah). retribusi tempat rekreasi dan olahraga rp. (lima puluh juta rupiah). anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf yang terdiri atas retribusi pemberian izin mendirikan bangunanhasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sebagaimana dimaksud dalam huruf. jdih.binjaikota.go.idanggaran lain lain pendapatan asli daerah yang sah, sebagaimana dimaksud dalam, yang terdiri atas: hasil selisih lebih tukar menukar bmd yang tidak dipisahkan, jasa giroselisih lebih tukar menukar bmd yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada hurufjasa giro sebagaimana dimaksud pada huruf(enam milyar lima ratus juta rupiah). pendapatan . jdih.binjaikota.go.id. (satu. pendapatan blue sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp. (dua puluh tiga milyar rupiah). pendapatan dendaanggaran hasil selisih lebih tukar menukar bmd yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya aset lain lainanggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas jasa giro pada kas daerahanggaran . jdih.binjaikota.go.id, yang terdiri atas: tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara rp. (dua milyar rupiah), dan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain rp. (delapan belas milyar enam ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam puluh tujuh rupiah). anggaran penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain direncanakan sebesar rp. (enam milyar lima ratus juta rupiah).yang terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan direncanakan sebesar rp. (satu milyar, yang terdiri atas: pendapatan denda pajak hotel rp. (dua puluh juta rupiah), pendapatan denda pajak restoran rp. (empat ratus lima puluh juta rupiah), pendapatan denda pajak hiburan rp. (dua ratus sepuluh juta rupiah), pendapatan denda pajak reklame rp. (dua ratus juta rupiah), pendapatan denda pajak parkir rp. (seratus juta rupiah), pendapatan denda pajak air tanah rp. (sepuluh juta rupiah), pendapatan denda pajak sarang burung walet rp. (satu juta rupiah), dan pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb2) rp. (lima belas milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah). anggaran. jdih.binjaikota.go.id anggaran pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam, yang terdiri atas: pendapatan denda retribusi jasa umum rp. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pendapatan denda retribusi jasa usaha rp. (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan pendapatan denda retribusi perizinan tertentu rp. (empat puluh dua milyar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah). anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam, yang terdiri atas: pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan rp. (enam ratus enam belas juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), dan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas rp. (tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). anggaran pendapatan blue sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas pendapatan blue direncanakan sebesar rp. (dua puluh tiga milyar rupiah). anggaran pendapatan denda pemanfaatan bmd yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas pendapatan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastrukturyang terdiri atas pendapatan dana kapital jkn pada ftp. jdih.binjaikota.go.idembilan milyar delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tigtransfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada huruf yang terdiri atas dana perimbangananggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam, yang terdiri atas: dana transfer umum dana bagi hasil dbh) rp18. (delapan belas milyar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dana transfer umum dana alokasi umum dau) rp. (lima ratus lima puluh milyar dua ratus lima puluh juta delapan puluh empat ribu rupiah), dana transfer khusus dana alokasi khusus dak) fisik rp. (lima puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dan dana transfer khusus dana alokasi khusus dak) non fisik rp. (delapan puluh satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah). . jdih.binjaikota.go.id anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf yang terdiri atas pendapatan bagi hasilbagi hasil sebagaimana dimaksud dalam yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pajakyang terdiri atas lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangyang terdiri atas lain lain pendapatbagaimana dimaksud dalam terdiri atas pendapatan hibah dana bosbelanja daerah tahun anggaran direncanakan sebesar rp. (satu triliun dua puluh tigaterdiri atas: belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. . jdih.binjaikota.go.id anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp. (delapan ratus enam puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga belas ribu delapan , belanja pegawaidua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh rib. belanja. jdih.binjaikota.go.idsebelas juta rupiah). belanja pegawai bos sebagaimana dimaksud pada hurufdelapan milyar, yang terdiri atas: gaji pokok asn rp. (dua ratus lima puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), belanja tunjangan keluarga asn rp. (dua puluh satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), belanja tunjangan jabatan asn rp. (tujuh milyar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), belanja. jdih.binjaikota.go.id belanja tunjangan fungsional asn rp. (tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah), belanja tunjangan fungsional umum asn rp. (dua milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), belanja tunjangan beras asn rp. (tiga belas milyar sepuluh juta tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah), belanja tunjangan ph tunjangan khusus asn rp. (lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), belanja pembulatan gaji asn rp. (tiga juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), belanja turun jaminan kesehatan asn rp. (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah), belanja iuran jaminan kecelakaan kerja asn rp. (lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah), dan belanja turun jaminan kematian asn rp. (satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lim, yang terdiri atas: tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja asn rp. (delapan puluh satu milyar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas asn rp. (delapan puluh empat juta rupiah), tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja asn rp. (sembilan puluh delapan juta rupiah), dan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja asn rp. (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). anggaran. jdih.binjaikota.go.id, yang terdiri atas: belanja insentif bagi asn atas pemungutan pajak daerah rp. (satu milyar tiga ratus lima juta tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah), belanja bagi asn atas insentif pemungutan retribusi daerah rp. (tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), belanja tunjangan profesi guru tpg) pns rp. (enam puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah), belanja tambahan penghasilan tamsil) guru pns rp. (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah), belanja honorarium rp. (enam milyar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dan belanja jasa pengelolaan bmd rp. (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tig, yang terdiri atas: belanja uang representasi dprd rp. (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua rupiah), belanja tunjangan keluarga dprd rp. (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), belanja tunjangan beras dprd rp. (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), belanja uang paket dprd rp. (seratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah), belanja tunjangan jabatan dprd rp. (satu milyar sembilan ratus dua juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah), belanja tunjangan alat kelengkapan dprd rp. (seratus delapan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah), belanja. jan. dnjulkola. yo. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota dprd rp. (dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah), belanja tunjangan reses dprd rp. (lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah), belanja pembebanan kepada pimpinan dan anggota dprd rp. (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), belanja pembulatan gaji dprd rp. (sembilan belas ribu lima ratus sembilan rupiah), belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota dprd rp. (dua milyar empat ratus sebelas juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), dan belanja tunjangan transportasi dprd rp. (empat milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan, yang terdiri atas: belanja gaji pokok kdh wkd rp. (lima puluh enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah), belanja tunjangan keluarga kdh wkd rp. (tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh rupiah), belanja tunjangan jabatan kdh wkd rp. (seratus satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah), belanja tunjangan beras kdh wkd rp. (delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), belanja tunjangan ph tunjangan khusus kdh wkd rp. (tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), belanja pembulatan gaji kdh wkd rp. (seribu seratus lima puluh sembilan rupiah), belanja iuran jaminan kesehatan bagi kdh wkd rp. (enam juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), belanja iuran jaminan kecelakaan kerja kdh wkd rp. (seratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh enam rupiah), belanja quran jaminan kematian kdh wkd rp. (empat ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), belanja insentif bagi kdh wkd atas pemungutan pajak daerah rp. (tiga ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), belanja. jdih.binjaikota.go.id belanja insentif bagi kdh wkd atas pemungutan retribusi daerah bagi kdh wkd rp. (lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuhtujuh ratus sebelas juta rupiah), yang terdiri atas: belanja dana operasional pimpinan dprd rp. (seratus sebelas juta rupiah), dan belanja dana operasional kdh wkd rp. (enam ratus juta rupiah). anggaran belanja pegawai bos sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas belanja pegawai bosdalam huruf yang terdiri atas belanja pegawai blue direncanakan sebesar rp. (delapan milyar. belanja jasa sebagaimana dimaksud pada. belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada (l). belanja. belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud padabelas milyar empat ratus juta, yang terdiri atas: belanja barang pakai habis rp. (enam puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah), dan belanja barang tak habis pakai rp. (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam, yang terdiri atas: belanja jasa kantor rp. (seratus delapan milyar empat ratus lima puluh satu juta empat ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), belanja turun jaminan asuransi rp. (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus rupiah), belanja sewa tanah rp. (delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), belanja sewa peralatan dan mesin rp. (enam milyar dua ratus tiga belas juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), belanja. jdih.binjaikota.go.id belanja sewa gedung dan bangunan rp. (delapan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), belanja sewa aset tetap lainnya rp. (seratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), belanja jasa konsultansi konstruksi rp. (empat milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah), belanja jasa konsultansi non konstruksi rp. (empat ratus juta rupiah), belanja beasiswa pendidikan pns rp. (lima puluh juta lima ratussatu milyar dua ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), dan belanja jasa insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan pajak daerah rp. (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh enam, yang terdiri atas: belanja pemeliharaan tanah rp. (enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua ribu dua puluh satu rupiah), belanja pemeliharaan peralatan dan mesin rp. (tiga belas milyar tujuh ratus dua belas juta seratus empat puluh ribu rupiah), belanja pemeliharaan gedung dan bangunan rp. (tujuh milyar enam ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan puluh tujuh rupiah), dan belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi rp. (tiga belas milyar dua juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat, yang terdiri atas: belanja perjalanan dinas dalam negeri rp. (empat puluh enam milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan belanja perjalanan dinas luar negeri rp. (satu milyar rupiah). anggaran. jdih.binjaikota.go.idrp. (satu milyar lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), dan belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat rp. tiga milyar empat ratus tiga puluh satuyang terdiri atas belanja barang dan jasa bosanggaran belanja barang dan jasa blue sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas belanja barang dan jasa blue direncanakan sebesar rp. (empat belas milyar empat ratus juta rupiah). anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam hurufsubsidi sebagaimana dimaksud dalamhibah sebagaimana dimaksud dalam. jdih.binjaikota.go.iddua puluh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empatdelapan belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta empatrp. (dua milyar empat atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar rp. (enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratuslima ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus enamdelapan. belanja . jdih. binjarkota.go.id. anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas modal tanah direncanakan sebesar rp. (tiga milyar delapan ratus juta rupiah). anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam yang terdiri atas belanja modal tanah persil direncanakan sebesar rp. (tiga milyar delapan ratuspuluh delapan juta delapan ratus empat. belanja.ujuh belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuhempat ratus juta rupiah). . jdih.binjaikota.go.id anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas belanja modal alat bantu direncanakan sebesar rp. (tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat, yang terdiri atas: belanja modal alat angkutan darat bermotor rp. (empat milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dan belanja modal alat angkutan darat tak bermotor rp. (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus, yang terdiri atas: belanja modal alat bengkel tak bermesin rp. (lima puluh tujuh ribu rupiah), belanja modal alat ukur rp. (satu milyar tujuh ratus juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan, yang terdiri atas: belanja modal alat kantor rp. (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), belanja modal alat rumah tangga rp. (tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), dan belanja modal meja dan kursi kerja rapat pejabat rp. (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah). anggaran. jdih.binjaikota.go.id, yang terdiri atas: belanja modal alat studio rp. (lima ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dan belanja modal alat komunikasi rp. (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga, yang terdiri atas: belanja modal alat kedokteran rp. (tiga milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), dan belanja modal alat kesehatan umum rp. (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ribu lima ratus dua puluh enam, yang terdiri atas: belanja modal unit alat laboratorium rp. (enam milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), belanja modal alat peraga praktek sekolah rp. (seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), dan belanja modal alat proteksi radiasi proteksi lingkungan rp. (delapan ratus dua puluh lima juta, yang terdiri atas: belanja modal komputer unit rp. (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta delapan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), dan belanja modal peralatan komputer rp. (empat ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah). anggaran. jdih.binjaikota.go.id, yang terdiri atas: belanja modal alat pelindung rp. (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah), dan belanja modal alat sar rp. (tujuh puluh tiga juta tujuh ribu rupiah). anggaran belanja modal rambu rambu sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas belanja modal rambu rambu lalu lintas daratanggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar rp. (tujuh belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas belanja modal bangunan gedunganggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja. jdih.binjaikota.go.id anggaran belanjatiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).. belanja modal instalasianggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas belanja modal jalan rp. (tiga puluh dua milyar lima ratus, yang terdiri atas: belanja modal bangunan air irigasi rp. (satu milyar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah), belanja modal bangunan air bersih air baku rp. (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan belanja modal bangunan air kotor rp. (dua milyar satu juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah). anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas belanja modal instalasi pembangkit listrik direncanakan sebesar rp. (seratus sembilan puluh lima juta rupiah). . jdih.binjaikota.go.idlainnya bos, dan belanja modal aset tetap lainnya blue. belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada hurufdua ratus juta rupiah). belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak, yang terdiri atas: belanja modal barang bercorak kesenian rp. (sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dan belanja modal tanda penghargaan rp. (tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah). belanja. belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terdiri atas belanja modal tanamandalam hurufdalam huruf rp. (dua ratus juta rupiah). anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam hurufpembiayaan daerah tahun anggaran direncanakan sebesar rp.( (minus tigayang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar rp. (dua ratus juta rupiah). . jdih.binjaikota.go.id anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. (dua ratus juta rupiah). anggaranirencanakan sebesar rp. (dua ratus juta rupiah). anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud huruf yang terdiri atas penyertaan modal daerah direncanakan sebesar rp. (tiga milyar dua ratus juta rupiah). anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksudtiga milyar rupiatiga mily. jewvunyumutu gujdih.binjaikota.go.idmna boku wali kota binjai, seri #r at daerah kota binjai asekretarunt an) ttd etos s2. muhammad idham alias ral pada tanggal desu say: maan memanen peraturan walikota pontianak nomor tahun tentang pengaturan perizinan budi daya burung walet kota pontianak dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pontianak menimbang bahwa dengan terbitnya peraturan daerah nomor tahun tentang pengawasan, pengendalian dan pengusahaan budi daya burung walet dalam daerah kota pontianak, untuk memberikan jaminan keamanan, ketenangan dan kesehatan masyarakat, serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup kota pontianak, kegiatan usaha burung walet harus dikendalikan dengan memberikan pengaturan lebih lanjut bagi pengusaha budi daya burung walet dalam bentuk perizinan budi daya burung walet: bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana point tersebut atas perlu diatur dan ditetapkan dalam peraturan kepalatribusi izin mendirikan banguntribusi izin ganggu peraturan daerah kota pontianak nomor tahun tentang ketentuan perizinan bidang usaha industrintuan perizinan bidang usaha perdagangrencana strategis renstra)tambahan lembaran daerah nomor peraturan daerah kota pontianaklembaran daerah kota pontianak tahun nomor seri nomor walikota pontianak menetapkan peraturan walikota pontianak tentang pengaturan perizinan budi daya burung walet kota pontianak babi ketentuan umum dalam peraturan daerah: dinas terkait adalah dinas urusan pangan kota pontianak, dinas tata kota pontianak dan dinas kesehatan kota pontianak habitat alami adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang sendiri alam bebas::: pengusahaan budi daya burung walet adalah upaya terpadu untuk mengembang , dan melakukan pembinaan serta pengawasan usaha budi daya burung walet: pengusahaanbeserta produksinya sebagai salah satu sumber pendapatan atau mata pencaharian:, izin pengusahaan budi daya burung walet yang selanjutnya disebut izin pengusahaan adalah izin yang diberikan oleh walikota pontianak melalui kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal kota pontianak kepada orang pribadi dan atau badan yang mengelola usaha budi daya burung walet untuk lokasi tertentu dalam daerah kota pontianak: il. lokasi budi daya burung walet adalah suatu kawasan bebas atau tempat tertentu dimana terdapat budi daya burung walet: bab lokasi usaha setiap orang pribadi dan atau badan dapat menyelenggarakan usaha budi daya burung walet: untuk budi daya burung walet dilakukan luar lokasi pemukiman penduduk yang berjarak dari wilayah pemukiman: lokasi usaha budidaya burung walet yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan daerah nomor tahun: usaha budidaya burung walet sebagaimana dimaksud: daya burung walet kecuali usaha budi daya burung walet yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan daerah nomor tahun bab bangunan gedung tempat usaha jl) usaha budidaya burung walet dilakukan diluar habitat alami atau habitat buatan (situ) yaitu dengan membangun gedung dan atau memanfaatkan bangunan gedung yang ada:ahun tentang bangunan gedung: ketentuan mengenai kriteria bangunan dan atau gedung untuk usaha budidaya burung walet: rencana teknis bangunan gedung danwalikota ini format penyusunan kajian analisis dampak lingkungan hidup dengan skala besarannya wajib memuat hal hal sebagai berikut, pada (a) usaha animasi dampak lingkungan hidup negatif dan optimalisasi dampak lingkungan hidup positif (b) kesesuaian dengan standar standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hiduprmukiman yang telah berdiri sebelum diberlakukannya peraturan daerah nomor tahun persyaratan sebagaimana disampaikan kepada dinas tata kota pontianak bab ketentuan perizinan: izin sebagaimana dimaksud dalam meliputi izin mendirikan bangunan imb) izin gangguan ho), izin usaha izin operasional dan izin lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku: izin sebagaimana diterbitkan oleh kepala daerah melalui kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal daerah kota pontianak persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan kartu tanda penduduk: izin mendirikan bangunan: cc. rekomendasi kelayakan lingkungan hidup dari instansi teknis yang membidangi masalah lingkungan: pas photo terbaru ukuran 3x4 sebanyak (dua) lembar: rekomendasi dari dinas kesehatan kota pontianak izin dimaksud berlaku selama (tig bab kewajiban pengusaha setiap pengusaha budidaya burung walet berkewajiban menjaga kebersihan dan melakukan pengelolaan lingkungan sekitar tempat bagian usaha budidaya burung walet yang dapat menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran udara, penyakit menjaga ketertiban keamanan, ketenangan tempat bangunan usaha budi urusan pangan kota pontianak secara berkala setiap (enam) bulan sekali:enam) bulan sekali: menanggung segala bentuk kerugian yang diakibatkan dan terbukti diakibatkan oleh kegiatan budidaya burung walet tersebut: memberi izin memasuki lokasi usaha budidaya burung walet kepada tim yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan jika sewaktu waktu diperlukan. bab larangan pengusaha budi kecuali yang telah ada sebelum terbentuknya peraturan daerah: melakukan usaha budidaya burung walet diatas rumah dan atau toko yang menyatu dengan bangunan rumah atau tempat tinggal dan atau usaha toko: melakukan usaha budidaya burung walet pada bangunan gedung yang tidak cc. memenuhi kriteria bangunan gedung untuk usaha budidaya burung walet: mengalihkan hak izin untuk budidaya burung walet kepada pihak lain tanpa persetujuan pemerintah daerah danpengembangbia: bab viiurusan pangan dan apabila dipandang perlu pemerintah daerah dapat membentuk tim yang meliputi unsur dari berbagai instansi terkait: pengawasan dan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ini, dilakukan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan budi daya burung walet, dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian, dinas urusan pang daya burung walet: untuk memudahkan pengawasan, maka izin usaha budi daya burung walet dan izin lainnya wajib ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat atau dibaca: bab vih sanksi administrasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan walikota ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha babngaturan perizinan budidaya burung walet ar f. bukhary abdurrahman diundangkan pontianak padatanggal april aris daerah kota pontianak drs. hasan rubingaturan perizinan budidaya burung walet kota pontianak format penyusunan kajian analisis dampak lingkungan hidup dengan skala besaran usaha budidaya burung walet surat pernyataan, identifikasi pemrakarsa: nama perusahaan nama penanggung jawab usaha kegiatan alamat usaha kegiatan alamat tempat tinggal penanggung jawab usaha kegiatan latar belakang maksud dan tujuan rencana usaha dan atau kegiatan skala usaha dan atau kegiatan garis besar komponen rencana usaha dan atau kegiatan prediksi dampak lingkungan hidup yang akan terjadi il. tahap pra konstruksi tahap konstruksi tahap operasi program pengelolaan lingkungan hidup dan program pemantauan lingkungan hidup program pengelolaan lingkungan hidup (dibuat dalam bentuk tabel matrik yang memuat sumber dampak, komponen lingkungan yang terkena dampak, upaya pengelolaan, tolok ukur, pelaksana, pelaporan, instansi pembina) program pemantauan lingkungan hidup (dibuat dalam bentuk tabel matrik yang memuat jenis dampak yang dipantau, lokasi pemantauan, waktu pemantauan, cara pemantauan, pelaksana, instansi pembina, instansi yang dilapisi) pelaporan laporan disampaikan setiap (enam) bulan sekali setiap bulan juni dan desember tahun berjalan yang memuat laporan program pengelolaan lingkungan hidup dan program pemantauan lingkungan hidup. laporan disampaikan kepada walikota pontianak melalui kantor pengendalian dampak lingkungan daerah kota pontianak dan temuannya disampaikan kepada instansi teknis terkait, camat dan lurah setempat lampiran lampiran peta lokasi kegiatan peta pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup hasil pengujian laboratorium kualitas badan air sekitar lokasi kegiatan hasil pengujian kualitas udara ambient dan kebisingan sekitar lokasi kegiatan data data pendukung lainnya yang terkait walikota pontianak dr.#h. bukhary abdurrahman |
naniapkaera sulan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintonor penyuluh ponpes sl. naa jesus orangtua sarjanamuda orang bulan i8. sarjana orang bulan master(s2) orang8uan vii (honor pengemudi, pramubakti, satpamscleaning | o i it. satpam pengamanan kantor, pengemudi, pramubakti, pegawai orang bulan tidak tetap bukan pegawai negeri sipil. vii (honor tim pelaksana kegiatan li. yang ditetapkan atas dasar surat keputusan kepala daerah: tan pengarah orang bulan penanggungjawab na, orang bulan to0000| pc. koordinator san orang bulan ketua wakil ketua . orang bulan ,ooo| baseketais orangutan s00000| anggota orang bulan san yang ditetapkan atas dasar surat keputusan kepala skpd selaku pengguna anggaran: ai: penanggung jawab orang bulan koordinator nana orang bulan ketua wakil ketua sis orang bulan d&. sekretaris orang bulan (oe anggota orangutan s00p00| .ix (honor tim pelaksana lapangan tim sekretariat penanggung jawab pembina orang kali ketuatwakiketua corangikan 35o000| sekretaris orang kali anggota orang kali (honor tim penyusunan jurnal makalah penanggungjawab orang ter redaktur orang ter penyunting editor orang ter desain grafis dan fotografer orang ter redaktur pelaksana orang ter sekretariat orange pembuat artikel makalah halaman (honor tim penyusunan buletin majalah |i penanggungjawab orange redaktur orang ter is. penyunting editor orang ter i4. desain grafis dan fotografer orang ter redaktur pelaksana orangrter sekretariat orang ter pembuat artikel makalah halaman (honor tim pengelola website m1. penanggung jawab orang bulan redaktur orang bulan penyunting editor orang bulan desain grafis dan fotografer orang bulan sekretariat orang bulan pembuat artikel halaman karakter xiii |vokasi honorarium penyelenggara ujian setingkat pendidikan dasar ina aa. penyusunan pembuatan bahan ujian naskah pelajaran pemeriksaan hasil ujian siswa mata ujian . pengawas ujian .,0o0o0|xiv (honor instruktur orang jam tarif uang lembur dan uang makan lembur uang lembur (di uar jam kerja pada hari kerja) |a. golongan golongan ic. golongan iii orang jam . id. golongan orang jam uang makan lembur orang walikota pon sutarmidji, sh,m. hum egaman sae aan pe. nomina memaesega ai, bae sen juang makan minum harian pegawai negeri sipil (pns) orangutan makanan penambah daya tahan tubuh orang hari (il |(pakaian dinas dinas kerja resmi pegawai termasuk atribut ongkosjahi): bean a. psh pejabat negara, eselonlldanll) orang stel tahun| ,o00| eau! beu baik khas daerah kopi eng setahun dokter perawat termasuk ongkos jahit) orang stel tahun |$ sopir pesuruh termasuk ongkos jah) orang stel tahun |. satpol pp satpam termasuk perlengkapannya) orang stel tahun ' (sewa kendaraan dan bangunangedung: |i sewa ruangan besar hai o | sewa ruangan kecil hari lewat dan screen unit hari ara sewa mesin fotokopi bulan unit sewa kendaraan roda unit hari sogno0| sewa kendaraan roda bus) kapasitas 30orang univ hai .1t000o0| konsumsi rapat kantor makan orang kali . snack soe penerjemahan danpengetikan' maa dari bahasa asingksiindonesia. bahasa inggris bahasalndonesia halaman jadi dan bahasa jepang meta halaman jadi jo. dari bahasa mandarin, belanda. halaman jadi. dari bahasa francis, jerman halaman jadi dari bahasa asing lainnya halaman jadi dari bahasaindonesiake asing bahasa indonesia bahasa inggris halaman jadi bahasa jepang ma halaman jadi ic.ra bbw kan ea, vili percetakan dan penjilidan (standarisasi harga satuan barang dan jasa kebutuhan pemerintah kota ptk apem pengadaan kendaraan operasional m4. pejabat negara cc) to. eselon iia cc) unit eselon cc) ia. eselon ill cc) unit is. operasional kantor lapangan ia. bus roda6 cc) unit roda tiga per empat unit truk roda cc): dump truck unit truck chasis bak terbuka hp) unit ena kendaraan operasional lapangan doble garden) unit pickup 2000c0) roda2 .cc) unit diklat pimpinan struktural diklat pimpinan tk. lama diklat minggu) diklat pimpinan tk. iii lama diklat minggu) dena j8. diklat pimpinan tk. lama diklat minggu) orang angkatan latihan prajabatan golongan ii!j2. golongan lama diklat hari) oangfangkatan cons reguler (lama diklat hari) cons eks honorer (lama diklat hari) xii (diklat teknis fungsional pns xiv (komponen tunjangan biaya hidup beasiswa program igelarinon gelar dalam negeri hm. jenjang pendidikan di iii orang bulan jenjang pendidikan s1 orang bulan jenjang pendidikan sp orang bulan walikota pontianak sutarmidji, sh,m. hum una lampiran ita. paso rei pemeliharaan gedung bangunan ih. pemeliharaan gedung b bangunan kantor m2 tahun pemeliharaan halaman gedung kantor m2 tahun operasional dan pemeliharaan kendaraan ka, hi. kendaraan bermotor kendaraan pejabat negara unit tahun kendaraan roda unit' tahun kendaraan roda unit tahun kendaraan roda iii (lain lain pemeliharaan a personal komputer laptop, dan printer unit tahun server database server internet unit tahun pemeliharaan split s d unit tahun i5. pemeliharaan split diatas unit tahun ,oo0o| genset lebih kecil dari kva unit' tahun genset diatas sampai dengan kva unit' tahun ja. genset diatas kva unittahun to. kendaraan patroli jalan raya roda unit tahun ho. kendaraan patroli jalan raya roda unit tahun walikota pontianak sutarmidji, sh,m. hum ?eselon iib pejabat golongan rp.) rp.) rp.) rp.) rp.) rp.) aa. #keluardaerah propinsi: yo penginapan dan makan. angkutan setempat uang saku tiket pesawat satu kali) walikota, wakil walikota, ketua dprd dan wakil ketua dprd standar biaya perjalanan dinas dalam propinsi tahun anggaran eselon iib pejabat golongan rp.) rp.) rp.) rp.) rp.) rp.) kedalam daerah (dalam propinsi): nan penginapandanmakan angkutan setempat uang saku tiket hanya berlaku untuk: pontianak ketapang (satukan) pontianak kapuas hulu (satu kali) walikota, wakil walikota, ketua dprd dan wakil ketua dprd iii. standar biaya perjalanan dinas dalam kota tahun anggaran satuan biaya uang harian golongan iii golongan rp.) rp.) rp) rp). perjalanan dinas pergi pulang kurang dari (enam) jam dalam kota walikota pontianak ee. by, wwwccillima puluhlima puluh juta rupiah).iiiv.: tupoksinya, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang kontrak kerja. viii. honorarium tim pelaksana kegiatan. honorarium dapat diberikan kepada tim pnsu. honorarium diberikan kepada pns yang diberi tugas. untuk menyusun .diberikan kepada pns yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan bulpengelola website.iiv. honorarium instrukturia.belanja barangsatuan pamong praja, dan petugas yang pekerjaannya berisiko tinggi serupa lainnya yaitu yang jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pns tersebut. tahun. satuan biaya sudah termasuk atribut dan ongkos jahittahuntahun. satpol pp satpam. pakaian satpol pp satpam sudah termasuk perlengkapannya paling banyak dapat diberikan sebanyak (dua) stel per tahun. . iv.udah termasuk meja, kursi, sound system, dan fasilitas ruangan gedung pertemuan lainnyadalam batas satu wilayah kota untuk menghadiri workshop, sosialisasi, diseminasi, rapat teknis, rapat koordinasi, konsultasi, dan atau kegiatan lain yang serupa. untuk pns, biaya tersebut dapat diberikan sepanjang tidak tersedia kendaran dinas, disertai surat tugas tidak bersifat rutin vvii. penerjemahan dan pengetikan biaya yang dibayarkan kepada pihak orang yang menerjemahkan naskah asli dalam bahasa yang diinginkan. viiix. pengadaan kendaraan operasional satuan biaya untuksesuai kebutuhan, tidak mewah, hemat efisien dan efektif.danpajak. untuk diklat pim iii dan satuan biaya belum termasuk biaya observasi lapangan.tahun anggaran memutuskan menetapkan peraturan walikota pontianak tentang standar biaya pemerintah daerah.enabelum termasuk biaya perjalan dinas peserta dan pajak. komponen tunjangan biaya hidup beasiswa program gelar non gelar dalam negeri program non gelar gelas dalam negeri di, dili, div s1) bantuan bagi pns yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan diploma diploma iii, dan diploma atau setara dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. program non gelar gelar dalam negeri s2 sp dan s3 sp bantuan bagi pns yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana (strata atau state dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. belanja pemeliharaan pemeliharaan gedung bangunan satuan biaya yang digunakan untuk menjaga mempertahankan gedung dan bangunan kantor dalam negeri agar berada dalam kondisi semula, untuk tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan (dua persen) operasional dan pemeliharaan kendaraan satuan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor,dan speedboat sudah termasuk biaya bahan bakar minyak bbm). untuk kendaraan bermotor sudah termasuk untuk perpanjangan surat tanda nomor kendaraan stok). lain lain pemeliharaan pemeliharadan nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi suatu asset. satuan biaya pemeliharaan kendaraan patroli jalan raya sudah termasuk biaya bahan bakar minyak bbm). belanja perjalanan dinas pejabat daerah pejabat daerah terdiri dari walikota, wakil walikota, ketua dprd dan wakil ketua dprd. walikota pontianak sutarmidji, sh,m. hum sukamenyusu. dilakukan berdasarkan standar biaya pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. standar biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota inina pan sdaden pontianakdosa pra pat satuan ta. ket rp. honor penanggung jawab pengelola keuangan pejabat pengguna anggaran (ppa) nilai pagu dana sd. rp. juta orang bulan ib. nilai pagu dana diatas rp. juta sd. rp. 100juta ' ' orang bulan ie. nilai pagu dana diatas rp. juta sd. rp.250juta ' '' u u orang bulan nilaipagu danadiatas rp.250juta, rp. juta.) |.miliar ' ' ' .u orang bulan tg. nilai pagu dana diatas rp. miliar sd. rp. miliar ' ' orang bulan ih. nilai pagu dana diatas rp. miliar sd. rp. miliar ' ' . orang bulan ji.me, . penggunaanggaran an, nilai pagu dana sd. rp. sejuta orang bulan ib. nilai pagu dana diatas rp. 50juta sd. rp: 100juta' u orang bulan ie. nilai pagu dana diatas rp. 100juta. rp. 250juta ' orang bulan ja. nilai pagu dana diatas rp. 250juta, rp.500juta ' ' u orang bulan je. nilai pagu dana diatas rp. 500juta, rp. miliar ' '' | orang bulan ff. nilai pagu dana diatas rp. miliar sd. rp. miliar ' ' ' lulus orang bulan ja. nilai pagu dana diatas rp. miliar sd. rp. siar ' ' . orang bulan ih. nilai pagu dana diatas rp. miliar sd. rp. miliar ' o orang bulan ti. nilai pagu dana diatas rp. miliar sd. rp. miliar orang bulan st0,0o00l pejabat pelaksana teknis kegiatan (ppt) ' | reg ( . hia nilaipagudanasd. rp.50juta )o orangfbuan ib. nilai pagu dana diatas rp. juta sd. rp. 100juta' | orang bulan je. nilai pagu dana diatas rp. juta sd. rp. 250juta ' ' . orang bulan nilai pagu dana diatas rp. juta sd, rp. 500juta ''. . orang bulan nilai pagu dana diatas rp. juta sd, rp. 1miliar orang bulan. nilai pagu dana diatas rp. miliar sd. rp. miliar orang bulan io. nilai pagu dana diatas rp. miliar sd. rp. miliar ' ' ' o o o o. orang bulan nilai pagu dana diatas rp. miliar sd. rp. miliar ' ' uu orang bulan ji. nilai pagu dana diatas rp. miliar sd. rp. miliar ' ' .u orang bulan pejabat ketatausahaan keuangan (ppk) ja. nilai pagu datasd. rp. 50juta ' ' . orang bulan tb. nilai pagu dana diatas rp. 50juta. rp. 100juta' orang bulan je. nilai pagu dana diatas rp. juta sd. rp. 250juta orang bulan ja. nilai pagu dana diatas rp. juta sd, rp. 500juta' ' .u orang bulan je. nilai pagu dana diatas rp. juta sd, rp. miliar ' ' orang bulan nilai pagu dana diatas rp. miliar. rp. miliar orang bulan io. nilai pagu dana diatas rp. miliar sd. rp. miliar ' ' ) orang bulan nilai pagu dana diatas rp. miliar sd. rp. 10miliar ' ' .u orang bulan ji. nilai pagu dana diatas rp. miliar sd. rp. miliar ' ' ous orang bulan ang nan aan is. bendahara penerimaan pengeluaran jana a. nilai pagu dana sd. rp. 50juta orang bulan is, nilai pagu dana diatas rp. juta sd. rp. 100juta' orang bulan mlaipagu dana diatas rp. 100juta sd. rp.250juta | orang bulan ja'sd. rp. miliar orang bulan miaipagu dana diatas rp. omiiarsd. rp. miliar | orang bulan |. bendahara penerimaan pengeluaran pembantu. nilaipagu dana sd. rp. smlaipagu dana diatas rp.250juta, rp.500juta o ) ) | orang bulan so0fn je. nilai pagu dana diatas rp. juta sd, rp. miliar orang bulan if' ' ' '| orang bulan ihi niaipagu dana diatas rp. miliar. rp. miliar '| orang bulan $8s00n| ti. nilai pagu dana diatas rp. miliar sd. rp. miliar ' ' ' ouo orang bulan bendaharapengeluarangaji orang bulan pembantubendaharapengeluarangaji '| orangtua je. penyimpan barang orang bulan |ho. pengurus barang oranglbulan operator komputer sistewinformasi keuangan daerah orang bulan. staf pengelola pena naa la. nilaipagudanasd. rp.50juta o | orang bulan angan ib. nilai pagu dana diatas rp. 50juta sd. rp. 100juta' u orang bulan mtsipagu dana diatas rp. 100juta. rp.250jua | orang bulan )' '. rp. miliar ' ' ' u| o'o rang bulan nilai pagu dana diatas rp. miliar sd. rp. miliar orang bulan fi. nilai pagu dana diatas rp. miliar sd. rp. miliar orang bulan h3. asisten teknis pengelola teknis ) ja. nilai pagu dana sd. rp. juta orang bulan tb. nilai pagu dana diatas rp. juta sd. rp. juta orang bulan je. nilai pagu dana diatas rp. juta sd. rp. juta orang bulan id. nilai pagu dana diatas rp. juta sd, rp. juta orang bulan is' orang bulan nilai pagu dana diatas rp. miliar sd. rp. miliar bea orang bulan ihi: maa tastafteknis ja. nilai pagu dana sd. rp. 50juta orang bulan oo nilai pagu dana diatas rp. juta sd. rp. juta orang bulan nilai pagu dana diatas rp. 100juta sd. rp. 250juta orang bulan nilai pagu dana diatas rp. juta sd, rp. juta orang bulan je. nilai pagu dana diatas rp. juta sd, rp. 1miliar orang bulan nilai pagu dana diatas rp. miliar sd. rp. miliar .i nilai pagu dana diatas rp. omiliarsd. rp. 50miliar orang bulan ,000l kestafadministrasi no: ia. nilai pagu dana sd. rp. juta orang bulan ib.|. kangil honor pejabat panitia pengadaan barangiman (konstruksi) aketuapanitia fa. nlaipagu pengadaan diatas rp. ojutasd. rp1 juta | orang bulan nilai pagu pengadaan diatas rp. juta sd. rp. juta orang bulan nilaipagu pengadaan diatas fp.250juta. rp. juta )o ) | orang bulan nilai pagu pengadaan diatas rp500juta. rp4 miliar ) |9g.sekretaris be, aa. nilai pagu pengadaan diatas rp. juta sd. rp. juta orang bulan teh| orang bulan tt.mena era tap anggota: da. nilai pagu pengadaan diatas rp. 50juta. rp.100juta orang bulanis. panitia unit layanan pengadaan barang non konstruksi): aketuapanitia: ia. nilai pagu pengadaan diatas rp. juta sd. rp. juta orang bulan nilai pagu pengadaan diatas rp. juta sd. rp.250juta orang bulan c. nilai pagu pengadaan diatas fp. juta sd. rp. juta orang 8ulan tar dal nilai pagu pengadaan diatas rp. juta sd. rp. miliar orang bulan nilai pagu pengadaan:oh. nilai pagu pengadaan diatas rp. miliar sd. rp. miliar orang! bulan sekretarisanggota: ie, oa.spt.| nilai pagu pengadaan diatas rp. miliar sd. rp. miliar orang bulan panitia unit layanan pengadaan jasa lainnya nik ketua panitia nilai pagu pengadaan diatas rp. juta sd. rp. juta orang bulan ob. nilai pagu pengadaan diatas rp. juta sd. rp. juta orang bulan1 milyar sd. rp. miliar orang bulan .|mer ye. e e a2sekretaris: nilai pagu pengadaan diatas rp. juta sd. a0juta orang bulan nilai pagu pengadaan diatas rp. juta sd. rp. juta orang bulan kdi nilai pagu pengadaan diatas fp. juta sd. rp.500juta 'mala nilai pagu pengadaan diatas rp. miliar sd. rp: 'miliar orang bulan nilai pagu pengadaan diatas rp. miliar sd. rp1 miliar | ' orang bulan nilai pagu pengadaan diatas rp. miliar sd. rp. miliar orang bulan m5000| we are nilai pagu pengadaan diatas rp. juta sd. rp. juta orang bulan 7o,o0o0o| nilai pagu pengadaan diatas rp. juta sd. rp.250juta ' orang bulan ic. nilai pagu pengadaan diatas fp. juta sd. rp.500juta ')o ) | orang bulan oo.maan nisipagupengadaan diatas rp.5miliar sd. rp1 miliar | orang bulan tan! nilai pagu pengadaan diatas rp. miliar sd. rp. miliar orang bulan aan pengamanan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. orang hari nilai pengadaan barang dan jasa diatas rp. 500juta ' maksimum9 hari) i ena honor panitia pemeriksa penerima barang jasa en pengadaan barang juta sd. rp. juta atau orang bulan t15000| jasa konsultan rp. 50juta. 200juta arpengadaanbarang diatas rp500jutaatau ) | orang bulan jasa konsultan diatas rp. 200juta ' ' o honor pelaksana kegiatan penelitian nat lakeordinator peneliti orang bulan la sekretariat penelitian orang bulan peneliti utama maksimum 4gambar) pangdam aa: peneliti madya maksimum jam hari) pet. orang jam j5. peneliti muda maksimum 4gambar) orangilam peneliti pratama maksimum jam har) langgam peneliti non fungsional peneliti) orangan pembantu peneliti. orangan pengolahbata penelitian mo. petugas survey orang responden pembantu lapangan orang hari honor kegiatan seminar irakorisosialisasiidiseminasi narasumber membahas utama |a. pejabatsetingkat walikota wakil walikota ) | orangilam b. pejabat seong orangan a150, |ve pejabat eselon b pangdam pejabat eselon iii bawah orangidam to0,00o0| pakar praktisi pembicara khusus orang jam ana nana man naa mann |
remas peraturan walikota pontianak nomor tahun tentang uraian tugas jabatanrencanaan pembangunlitian dan pengembangan ekonomi, fisik dan prasaranatahun nomor sie melaporkan kegiatan bidang ekonomekonomi yang diberikan oleh kepala badan. bagian kesepuluh kepala sub bidang pertanian, pengembangan dunia usaha dan pariwisata pasai uraian tugas jabatan kepala sub bidang pertanian, pengembangan dunia usaha dan pariwisata adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang pertanian, pengembangan dunia usaha dan pariwisattanian, pengembangan dunia usaha dantanian, pengembangan dunia usaha dan pariwisatatanian, pengembangan dunia usaha, perizinan, penanaman modal, aset daerah, pendapatan daerah dtanian, pengembangan dunia usaha dantanian, pengembangan dunia usaha dantanian, pengembangan dunia usahtanian, pengembangan dunia usaha dan pariwisata yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kesebelas kepala sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, umkm dan energi uraian tugas jabatan kepala sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, umkm dan energi adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, umkm dan energtegtindustrian, perdagangan, koperasi, umkm dan energindustrian, perdagangan, koperasi, umkm dan energiindustrian, perdagangan, koperasi, umkm dan enerindustrian, perdagangan, koperasi, umkm dan energindustrian, perdagangan, koperasi, umkm dan enerndustrian, perdagangan, koperasi, umkm dan energindustrian, perdagangan, koperasi, umkm dan energi yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kedua belas kepada bidang sosial budaya pasai uraian tugas jabatan kepala bidang sosial budaya adalah sebagai berikut: menyusun program kerja bidangsosial budasosial budaosial budadandidikan, mental spiritual dan pemerintosial budaosial budaosial budayosial budaya yang diberikan oleh kepala badan. bagian ketiga belas kepala sub bidang kesejahteraan rakyat dan kependudukan uraian tugas jabatan kepala sub bidang kesejahteraan rakyat dan kependudukan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang kesejahteraan rakyat dan kependudukdansejahteraan rakyat dan kependudukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, 9g.kesehatan, keluarga berencana, peranan wanita, sosial, pemberdayaan masyarakat, kependudukan, catatan sipil, tenaga kerja dan perumahan rakydandanrakyat daniksi bidang kesejahteraan rakyat dan kependudukan yang diberikan oleh kepala bidang. ana bagian keempat belas kepala sub bidang pendidikan, mental spiritual dan pemerintahan uraian tugas jabatan kepala sub bidang pendidikan, mental spiritual dan pemerintahan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang pendidikan, mental spiritudidikan, mental spiritual dan pemerint, mental spiritual dan pemerintahanmuda dan olahraga, kebudayaan, agama, hukum, pers dan komunikasi sosial, keamanan, ketertibandidikan, mental spiritual dan, mental spiritu, mental spiritu, mental spiritual dan pemerintahan yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kelima belas kepala bidang fisik dan prasarana uraian tugas jabatan kepala bidang fisik dan prasarana adalah sebagai berikut: menyusun program kerja bidangfisik dan prasarfisik dan prasarfisik dan prasarhubungan dan sumber daya aiataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidufisik dan prasarfisik dan prasaranfisik dan prasarfisik dan prasarana yang diberikan oleh kepala badan. bagian keenam belas kepala sub bidang perhubungan dan sumber daya air uraian tugas jabatan kepala sub bidang perhubungan dan sumber daya air adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang perhubungan dan sumber daya aihubungan dan sumber daya aihubungan dan sumber daya airrhubungan informasi dan telekomunikasi, prasarana jalan dan jembatan, sumber daya air, pengendalian banjir, drainase dan air bersihubungan dan sumber daya aihubungan dan sumber daya aihubungan dan sumber daya aihubungan dan sumber daya air yang diberikan oleh kepala bidang. bagian ketujuh belas kepala sub bidang penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup uraian tugas jabatan kepala sub bidang penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidupruang, sumber daya alam dan lingkungan hidupataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidupnataan ruang, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, persamaan, ruang terbuka hijau, dan pemukimtaan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hiduruang, sumber daya alam dan lingkungan hidupruang, sumber daya alam dan lingkungan hidu, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diberikan oleh kepala bidang. white bagian kedelapan belas kepala bidang statistik pelaporan uraian tugas jabatan kepala bidang statistik pelaporan adalah sebagai berikut: menyusun program kerja bidang statistikub bidang dan seluruh staf bidang statistik pelapostatistiktatistiktattatistiktatistiktatistik pelapopelaporan yang diberikan oleh kepala badan. bagian kesembilan belas kepala sub bidang statistik uraian tugas jabatan kepala sub bidang statistik adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidang statistitatistatistik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku: melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan statistik dasar, fasilitasi koordinasi statistik antar sektoral dan pengembangan jaringan statistik khusus, menghimpun dan mengolah data kegiatan pembangunan serta mengkompilasi data dasar perencanaan pembangunan, menyusun dokumentasi dan publikasi statistik hasil pelaksanatattattatistyang diberikan oleh kepala bidang. bagian kedua puluh kepala sub bidang pelaporan uraian tugas jabatan kepala sub bidang pelaporan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja bidangporan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, melaksanakan kegiatan pengumpulan, analisa dan pelaporan kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, pengembangan sistem informasi laporan pembangunan daerah serta pelaporan dan publikasi hasil hasil pelaksanaan pembangunpoke:badan perencanaan pembangunanbadan adalah badan perencanaan pembangunan daerah kota pontianak, kepala badan adalah kepala badan perencanaan pembangunan daerah kota pontianak, sekretaris adalah sekretaris badan perencanaan pembangunan daerah kota pontianak: kepala bidang adalah kepala bidang pada badan perencanaan pembangunan daerah kota pontianak. bab susunan organisasi susunan organisasi badan perencanaan pembangunpenelitian dan pengembangan, kepala sub bidang penelitian dan pengembangan sosial budaya, kepala sub bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, fisik dan prasarana, kepala bidang ekonomi, kepala sub bidang pertanian, pengembangan dunia usaha dan pariwisata,, kepala sub bidang pendidikan, mental spiritual dan pemerintahan, kepala bidang fisik dan prasarana, kepala sub bidang perhubungan dan sumber daya air, kepala sub bidang penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup, 9g. kepala bidang statistik pelaporan: kepala sub bidang statistik: kepala sub bidang pelaporanrencanaan pembangunencanaan pembangunrencanaan pembangunencanaan pembangunncanaan pembangunikariiji. menyusun konsep penelitian dan pengembangan ekonomi, fisik dan prasaranaelitian dan pengembangan uraian tugas jabatan kepala bidang penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut menyusun program kerja elitian dan pengembangan sosial budelitian dan pengembangan ekonomi, fisikelitian dan pengembyang diberikan oleh kepala badan. bagian ketujuh kepala sub bidang penelitian dan pengembangan sosial budaya uraian tugas jabatan kepala sub bidang penelitian dan pengembangan sosial budaya adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang penelitian dan pengembanganisosial budayelitian dan pengembangan sosial budaykesejahteraan rakyat dan kependudukan, bidang pendidikan, mental spiritulitian dan pengembangan sosial budayelitian dan pengembangan sosial budaybudaybudaya yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kedelapan kepala sub bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, fisik dan prasarana uraian tugas jabatan kepala sub bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, fisik dan prasarana adalah sebagai berikut menyusun rencana kerja bidang penelitian dan pengembangan ekonomi,ekonomi, fisiklitian dan pengembangan ekonomi, fisik dan prasaranmantaurtanian, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, umkm dan energi, perhubungan, infobox, sumber daya air, penataan ruang, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hiduelitian dan pengembangan ekonomi, fisiklitian dan pengembangan ekonomi, fisik dan prasaran, fisik, fisik dan prasarana yang diberikan oleh kepala bidang. bagian kesembilan kepala bidang ekonomi uraian tugas jabatan kepala bidang ekonomi adalah sebagai berikut: menyusun program kerja bidang ekonomekonomekonomekonomtanian, pengembangan dunia usaha danindustrian, perdagangan, koperasi, umkm dan energekonomi baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, |
yeldengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota binjai, menimbang bahwa tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi merupakan upaya administratif dalam penyelesaian kerugian keuangan dan barang milik daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan bebas korupsi, bahwa untuk menunjang pelaksanaan penyelesaian kerugian keuangan dan barang milik daerah secara efektif dan efisien, perlu dibentukdibentuk organisasi yang baru lingkungan pemerintah kota binjai sehingga terjadi perubahan nomenklatur jabatan struktural dalam susunan keanggota. jdih.binjaikota.go.idninja. beberapa ketentuan dalamwakil wali kota adalah wakil wali kota binjai. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kota binjai. asisten administrasi umum adalah asisten administrasi umum sekretaris daerah kota binjai. inspektorat daerah adalah inspektur daerah kota binjai. inspektur daerah adalah kepala inspektorat daerah kota binjai. badan kepegawaian daerah adalah badan kepegawaian daerah kota binjai. badan. jdih.binjaikota.go.idota binjai. bagian umum adalah bagian umum sekretariat daerah kota binjai. bagian hukum adalah bagian hukum sekretariat daerah kota binjaitanggung jawab kepada wali . jdih.binjaikota.go.id pegawai daerah. pegawai negeri pegawai daerah yang diperbantukan dipekerjakan. pegawai perusahaan daerah. pekerja daerah. tni purnawirawan tnmajelis pertimbangan ttir yangwali kota yang bertugas untuk membantu wali kota dalam penyelesaian kerugian daerah. ketentuan huruf huruf huruf huruf dan huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: keanggotaan majelis pertimbangan tp tgr lingkungan pemerintah kota binjai terdiri dari: sekretaris daerah, selaku ketua merangkap anggota dan tidak diwakilkan, inspektur daerah, selaku wakil ketua merangkap anggota, asisten administrasi umum, selaku sekretaris merangkap anggota, kepala. jdih.binjaikota.go.id kepala badan pengelolaan keuangan, pendapatkepala bagian umum, selaku anggota, inspektur pembantu keuangan dan bumi inspektorat daerah selaku anggota, dan kasubbag perundang undangan bagian hukum selaku anggota.t aslinya wali kota binjai, kepala hukum daerah kota binjai ttd eni,salinan wali kota binjai provinsi sumatera utara peraturan wali kota binjabinjai, menimbang bahwa perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan tanpa diskriminasi serta dijamin dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun b.bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap tindak kekerasan sehingga memerlukan perlakuan khusus dan intensif dalam perlindungannya, bahwa dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan kota binjai, dibutuhkan suatu pengaturan untuklindungan perempuan dan anak dari tindak kekeras, memutuskan: menetapkan peraturan wali kota tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekeraskewenangan kota binjai. wali kota . wali kota adalah wali kota binjai. dinas terkait adalahatau ancaman kekerasan yang terjadinit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak untuk alasan keselamatan dan keamanan korban sampai haknya dipulihkan. unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anakstandarkorban kekerasan. perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diselenggarakan berdasarkan asas: kemanusiaan: penghormatan dan pemenuhan terhadap hak korban, kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak: non diskriminasi, kepastian hukum: dan pemberdayaan. maksud disusunnya peraturan wali kota ini adalah sebagai pedoman dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. tujuan disusunnya peraturan wali kota ini adalah: mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, melindungi, dan memenuhi hak atas rasa aman bagi perempuan dan anak: memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan: melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan, dan memberikan pelayanan kepada anak korban tindak kekerasan, pelapor dan saksi. ruang lingkup peraturan wali kota ini adalah: bentuk kekerasan: hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan, kewajiban dan tanggung jawab: pencegahan, pelayanan terhadap korban tindak kekerasan, kelembagaan, pemberdayaan, kerjasama dan kemitraan: peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan. menon panrupakan perbuatan yang mengakibatkan: korban jatuh sakit atau luka berat:suhnya, c.perbuatan.: hak mendapat informasi, hak atas kerahasiaan identitasnya, hak atas restitu dinas menyelenggarakan dan atau melaksanakan pengelolaan rumah aman sebagaimana dimaksud dalam untuk keamanan atau atas permintaan korban kekerasan, dinas dapat menempatkan korban kekerasan rumah aman yang dirahasiakan. . anak sebagai korban tindak kekerasan selain mendapatkan: hak pelayanan dasar, hak perlindungan yang sama, hak bebas dari berbagai stigma: pusat, menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan:embaga swadaya masyarakat : melindungi korban, memberikan pertolongan darurat: babiterkait. upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan cara: membangun jejaringembaga swadaya masyarakatistem pencegahan kekerasan yang menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah memberikan pendidikan kritis tentangan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh dinas terkait dan perangkat daerah lembaga terkait yang tugas dan fungsinya bidang: kesehatan: b.pendidikan. pendidikan: ketenagakerjaan, perlindungan anak: mental dan spiritual, dan ketentraman dan ketertiban. pencegahan dan tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. bab pelayanan terhadap korban tindak kekerasanmenyelenggarakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada meliputikolegal, pelayanan identifikasi, pelayanan psikologis: dan pelayanan pendampingan.pusat dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditugaskan dan fungsinya bidang: pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial: pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mental dan spiritual: daerah lain, keluarga korban, dan masyarakatbab vil. bab vii kelembagaan pemerintah daerah membentuk unit pelaksana teknis daerah sebagai pusat pelayanan terpadu dalam rangka perlindungan perempuan d(l), diatur dengan peraturan wali kota. bab viii pemberdayauarga usaha bersama, dan bantuan permodalan. bab kerja sama dan kemitraan dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan pemerintah daerah bekerjasama dengan: pemerintah pusat, pemerintahkabupaten kota lainny:an kekerasan. kemitraan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi korban tindak kekerasan, pendidikan dan pelatihan bagi korban tindak kekerasan, bantuan pendidikan bagi anak korban tindak kekerasan yang berhenti dari pendidikannya, dan menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi. babi peran serta masyarakat masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran melalui upaya seseorangperempuan dan anak yang diketahuinya, memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pendampingan, cc. memberikan layanan perlindungan bagi perempuan danpenelantaran anak, dan membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial,terkais5) dinas terkait wajib melaporkan secara berkala kepada wali kota mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. bab xil. bab xii pembiayaan semuwali kota binjai, salinan sesuai den aslinya kepala sekret kota binjai ttd sal |
ral bupati kebumen provinsi jawa tengah peraturan bupati kebumen nomor tahun tentang peta proses bisnisdan penataan bidang tatalaksana untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat proses kabupaten kebumen, perlu menetapkan peta proses bisnis, bahwa peraturan bupati kebumen nomor tahun tentang peta proses bisnis pemerintah kabupaten kebumeproses bisnisgelolaan energi baru terbarukanan daerahil. program pengawasan keamanan pangan program penunjang urusan pemerintahan daerahmisi peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang tujuan mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pena sasaran meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung program penunjang urusan pemerintahan daerah program pengelolaan sumber daya airdrain) perang, haa ban agar kbm como1 melaksanakan pembangunan keluarga sejahtera tida mengidentifikasi sanak an, menyusun mandar abe sang data, informasi aan, regulasi, jumlah pan main pemberdayaan dan ya: laporan dan jenis peningkatan keluarga sejahtera koordinasi dokumen perencanaan konsultasi dan koordinasi regulasi terkait peraturan pembangunan perundang keluarga undangan sejahtera aas h4, memfasilitasi memfasilitasi pelaksanaan penyusunan pembangunan kebijakan dan keluarga sejahtera regulasi s5, memfasilitasi penyusunan dan penetapan ska regulasi melaksanakan pembangunan keluarga sejahtera melalui pembinaan kota hanan dan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan advokasi, kom animasi, informasi dan edukasi (kie) pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya izi lokal jan) mara pal agar bee kbm como1 membina keluarga berencana tidak: menyusun masa koordinasi terkait melaksanakan bpa gya regulasi, jumlah kain pembinaan keluarga program pembinaan laporan dan jenis berencana keluarga berencana kebijakan memberikan pelayanan keluarga berencana pama koordinasi tani dokumen perencanaan konsultasi dan regulasi koordinasi !| peraturan terkait perundang pembinaan undangan keluarga berencana pasi memfasilitasi pelaksanaan pembinaan keluarga berencana memfasilitasi penyusunan iri kebijakan dan regulasi memfasilitasi penyusunan dan penetapan aka regulasi basi fan optimalisasi dan lemenrtasi program keluarga berencana kai let bam pera spa agar bee kbm como1 mengendalikan pertumbuhan penduduk tidak: mengoordinasikan melaksanakan menyusun mengi kebijakan kebijakan regulasi, jumlah pengendalian pengendalian ya: laporan dan jenis ana ank pertumbuhan pertumbuhan penduduk penduduk tepi bagi sinkronisasi kebijakan yan pengendalian penduduk dan upaya kesehatan terkait pengendalian bersumberdaya daya bertumbukan, masyarakat penduduk koordinasi penyusunan dokumen perencanaan konsultasi regulasi dan ang koordinasi perundang terkait ayang pengendalian pertumbuhan penduduk oh kam memfasilitasi pelaksanaan pengendalian pertumbuhan memfasilitasi penduduk penyusunan kebijakan dan ska regulasi memfasilitasi penyusunan dan nai penetapan regulasi oemmaatasasi menerima fei pengendalian ann pertumbuhan penduduk era berencana dean owner kode kbm como1 nama mencegah kekerasan terhadap perempuan kbm como1 mencegah kekerasan terhadap perempuan tidak: koordinasi, menyusun mengidentifikasi sinkronisasi dan menurunnya menyusun regulasi, jumlah data, informasi melaksanakan tamroiran pen berada perempuan rencana kerja dan merumuskan terlindungi dan jenis pencegahan kebijakan terhadap kekerasan terhadap panduan perempuan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan tepi konsultasi dan regulasi koordinasi peraturan terkait perundang kebijakan undangan teknis memfasilitasi fasilitasi pelaksanaan penyusunan kebijakan, program dan kebijakan dan kekerasan terhadap regulasi perempuan memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi mengoordinasi kan dan menyinkronkan pelaksanaan te, kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap asa perempuan (en bean hap biar aan opa kode kbm como2 nama menyediakan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kbm como1 menyediakan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi cpcpcpc e pbb tida menyelenggarakan layanan rujukan lanjutan bagi terlaksananya menyusun menyusun mengidentifikasi perempuan korban tdrditnasi orban kekerasan rencana kerja regulasi, jumlah data, informasi kekerasan yang laporan layanan korban perempuan, dan jenis dan merumuskan memerlukan kekerasan mendapatkan kebijakan koordinasi ter layanan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan regulasi konsultasi peraturan dan perundang koordinasi undangan terkait kebijakan teknis e33 dbm sad kz0p memfasilitasi penyusunan kebijakan dan eki regulasi koordinasi, pendampingan dan penanganan memfasilitasi asu penyusunan dan perempuan penetapan regulasi korban kekerasan biar kode kbm como3 nama menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kbm como3 menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tidak: koordinasi melaksanakan penguatan penguatan kapasitas mengidentifikasi menyusun menyusun data, informasi sdm lembaga sumber daya lembaga raga tersedianya rencana kerja regulasi, jumlah dan merumuskan penyedia penyedia layanan ya laporan tatanan yang lembaga layanan dan jenis kebijakan layananperlin penanganan bagi akan rail ang kuat binary dungan perempuan korban perempuan kekerasan koordinasi penyusunan dokumen fan) perencanaan le) konsultasi dan mua koordinasi peraturan terkait perundang kebijakan undangan teknis paa oo8 fasilitasi pelaksanaan kep penguatan kapasitas memessnitasi sumber daya lembaga penyusunan kebijakan dan penyedia layanan regulasi penanganan bagi perempuan korban lai kekerasan memfasilitasi penyusunan dan penetapan sia regulasi (ej melaksanakan penguatan on: kapasitas sumber daya dead lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan ang "tuk haa aan owner kode kbm cfm nama mencegah kekerasan terhadap anak kbm como1 mencegah kekerasan terhadap anak tida koordinasi menyusun menyusun mengidentifikasi penguatan menurunnya, anak rencana kerja regulasi, jumlah data, informasi program ya: laporan dan jenis dan merumuskan pencegahan kekerasan terlindungi kebijakan kekerasan terhadap anak terhadap anak koordinasi regulasi dan peraturan konsultasi perundang pencegahan undangan kekerasan terhadap anak lot memfasilitasi penyusunan kebijakan dan regulasi koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi jan) dasi tao dus aral tepi melaksanakan sosialisasi dan pencegahan kekerasan terhadap anak ban perang haa bee kbm como2 menyediakan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tida: menyelenggarakan anak korban menyusun menuid identifikasi layanan bagi anak kekerasan tertanganinya menyusun data, informasi ringan regulasi, jumlah dan man yang memerlukan ya: laporan mendapatkan kasus kekerasan dan jenis perlindungan layanan dan anak kebijakan khusus pendampingan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan koordinasi dan regulasi konsultasi peraturan penanganan perundang kasus undangan nnu memfasilitasi penyusunan kebijakan dan fe! regulasi fasilitasi pendampingan dan penanganan memfasilitasi kasus penyusunan dan pns penetapan fe! regulasi fan) a38 he! ss" (ang mea teks s.p melaksanakan gan layanan koordinasi, penanganan pendampingan pengaduan dan penanganan masyarakat kasus anak korban kekerasan ang hap biar aan opa kode kbm cfm nama menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan kbm como3 menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan w tidak: mengidentifikasi melaksanakan menyusun menyusun data, informasi penuaan dan sdm lembaga tersedianya rencana kerja berupa sijukkak dan merumuskan laporan layanan yang lembaga layanan dan jenis kebijakan penyedia payananje profesional yang kuat benefit anak yang memerlukan perlindungan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan fe) pan koordinasi dan konsultasi lau penguatan ber ran, sdm lembaga perundang penyedia undangan layanan perlindungan anak memfasilitasi penguatan dan menata kembangan gan penyedia layanan bagi anak yang regulasi memerlukan perlindungan memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi tea anak: melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi anak korban kekerasan eri is! ang "tuk haa opa kode kbm como1 nama melembagakan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kbm como1 melembagakan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha p p p c pc c cc cpc cccc c c pc oreoeoe eoy,i tidak: mengidentifikasi melaksanakan penguatan menyusun regulasi, jumlah data, informasi kelembagaan pemenuhan terpenuhinya hak terwujudnya fe) rencana kerja dan jenis dan merumuskan perak anak pada ya: laporan anak kabupaten kabupaten layak kerana pemerintah dan dunia kebumen batin: usaha koordinasi penyusunan tai dokumen perencanaan fe) koordinasi peraturan dan perundang konsultasi bl. undangan kebijakan teknis p2a ses memfasilitasi penguatan akan ban pemenuhan hak anak regulasi pada pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha memanen penyusunan dan penetapan regulasi aan ses te: melaksanakan (nin penguatan nan: kelembagaan dan optimalisasi pemenuhan hak anak hatgembangan perumahan program kawasan permukiman il.unjang urusan pemerintahan daerah oo. program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan lla) sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup untukmisi mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan program penunjang urusan pemerintahan daerahora) jena, biar opa kbm como2 menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tidak: mengipenjihikasi: melaksanakan penguatan dan menyusun regulasi, jumlah data, informasi cendana lembaga rbenz hatinya hak terwujudnya rencana kerja dan jenis dan merumuskan ya: laporan anak kabupaten kabupaten layak penyedia layanan peningkatan kebumen anak kebijakan kualitas hidup anak koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pan regulasi koordinasi peraturan dan perundang konsultasi undangan kebijakan teknis sa zoo a s memfasilitasi memfasilitasi penguatan kemas penyusunan dan pengembangan kebijakan dan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup regulasi anak memfasilitasi penyusunan dan penetapan fak regulasi mengembangan melaksanakan kom animasi, penguatan informasi dan fakta kapasitas edukasi sumber daya pemenuhan hak lembaga anak bagi penyedia lembaga layanan penyedia peningkatan layanan kualitas hidup peningkatan anak kualitas hidup anak pan pai dee ang hp, haa opa kbm como1 meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tidak: menyusun mengidentifikasi melaksanakan penguatan menyusun data, informasi dan peningkatan tersedianya pokja rencana kerja regulasi, jumlah dan merumuskan kualitas keluarga dalam yah laporan bina keluarga keluarga sejahtera dan jenis kebijakan mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak psi koordinasi penyusunan dokumen perencanaan fe) pan regulasi koordinasi peraturan dan perundang konsultasi undangan kebijakan teknis nsa res memfasilitasi penguatan dan memfasilitasi peningkatan kualitas penyusunan kebijakan dan keluarga dalam regulasi mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi melaksanakan dan mengembangkan kegiatan masyarakat untuk mag meningkatkan en. kualitas ene keluarga ate pan ebay hw, pra kode kbm cfm nama melaksanakan penyuluhan pertanian kbm como1 melaksanakan penyuluhan pertanian tidak te) meningkatkan mengembangkan menyediakan dan mengidentifikasi kapasitas kapasitas memanfaatkan membentuk dan menyusun menyusun rencana perang data, informasi kelembagaan kelembagaan sarana dan pembentukan menyelenggarakan (o) kerja nata dan merumuskan penyuluhan petani prasarana sekolah lapang laporan kebijakan pertanian kecamatan dan penyuluhan kelompok tani kecamatan dan desa desa pertanian koordinasi dokumen perencanaan konsultasi dan regulasi koordinasi peraturan terkait perundang penyuluhan undangan p s es5 uas s9 memfasilitasi memfasilitasi 63x penyusunan program kebijakan dan penyuluhan regulasi pertanian memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi ce) bd. rzg melaksanakan melaksanakan memanfaatkan menyampaikan taman pengembangan sarana dan usulan menyelenggarakan yen: ane kapasitas prasarana pembentukan sekolah lapang kelembagaan penyuluhan badan usaha milik kelompok tani pr: hae: telan petani pertanian petani yan jena: ded ang hp, biar opa kbm como1 menyediakan dan mengembangkan prasarana pertanian tidak membangun, koordinasi, membangun, mis eno menyusun mengidentifikasi sinkronisasi dan merehabilitasi dan membangun, membangun, merehabiatasedan regulasi, jumlah data, informasi mengembangkan memelihara merehabilitasi dan merehabilitasi dan memelihara balai dan jenis dan merumuskan prasarana jaringan irigasi memelihara dam memelihara rumah penyulori serta kebijakan pendukung usaha tani dan jalan parit dan pintu air potong hewan laporan pertanian usaha tani pane ana koordinasi dokumen perencanaan konsultasi dan regulasi koordinasi peraturan terkait perundang pengembangan undangan prasarana pertanian ap) ata memfasilitasi memfasilitasi ciel penyusunan pengembangan kebijakan dan prasarana regulasi pertanian memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi jang memfasilitasi pengadaan barang dan jasa jang melaksanakan log melaksanakan pembangunan, bangunan melaksanakan melaksanakan rehabilitasi dan so4 rehabilitasi dan pembangunan, pembangunan, memelihara balai memelihara rehabilitasi dan rehabilitasi dan penyuluh serta ten jaringan irigasi memelihara dam memelihara rumah sarana dan isa usaha tani dan jalan parit dan pintu air potong hewan prasarana ser usa harian pendukung lainnya is. dea pen ban bee kbm como1 menyediakan dan mengembangkan sarana pertanian tidak mengendalikan dan mengidentifikasi mengelola sumber dan peredaran mengawasi obat mengawasi menyusun menyusun rencana regulasi, jumlah data, informasi daya genetik (sdg) benih bibit ternak peredaran, hewan tingkat penggunaan laporan kerja dan merumuskan hewan, tumbuhan, dan tanaman benih bibit ternak, pengecer sarana pertanian danyjuknig, dan hijauan pakan kebijakan dan mikro organisme pakan ternak serta pakan ternak koordinasi dokumen perencanaan ela paru konsultasi dan regulasi koordinasi peraturan terkait perundang pengembangan undangan sarana pertanian memfasilitasi memfasilitasi penyusunan pengembangan kebijakan dan sarana pertanian regulasi memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi jua memfasilitasi a58 pengadaan barang koki dan jasa ta: lokus pengembangan, penyediaan dan benggunaanobat, penggunaan tetes: peredaran hewan tingkat fzr3 pembangunan, sarana pertanian benih bibit ternak, pengecer args) pengendalian dan ana nan r31 he. pengawasan tea sarana pertanian aan haa kode kbm como1 nama mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian kbm como1 mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian tidak: penanggulangan pasca mengidentifikasi pengendalian organisme bencana alam bidang menyusun pengganggu tumbuhan (opt) menyusun rencana data, informasi tanaman pangan, relasi jalar tanaman pangan, laporan aia dan merumuskan hortikultura, perkebunan, dan jun hortikultura, dan kebijakan bani peternakan dan kesehatan hewan koordinasi dokumen perencanaan konsultasi dan koordinasi terkait regulasi turn pengendalian perundang: penanggulangan bencana bas pertanian donna aag memfasilitasi memfasilitasi pelaksanaan ekta penyusunan pengendalian dan kebijakan dan penanggulangan regulasi bencana pertanian aka memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi kus fang pengendalian dan da3 penanggulangan bencana pertanian smg mara ebay haa bee kbm como1 mengendalikan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner tidak: menjamin kesehatan mengelola menerapkan dan menerapkan dan tone mengidentifikasi aan mengawasi uan mengawasi mengawasi menyusun rencana data, informasi hanan pemasukan dan ani persyaratan teknis persyaratan teknis laporan kerja ara dan merumuskan aan pengeluaran hewan ata kesehatan kesejahteraan kebijakan dan produk hewan masyarakat hewan menular dalam veteriner bean daerah koordinasi dokumen perencanaan konsultasi dan koordinasi regulasi terkait pengendalian peraturan kesehatan perundang naa tea undangan kesehatan masyarakat veteriner og. ala memfasilitasi memfasilitasi pengendalian ketela penyusunan kesehatan hewan kebijakan dan dan masyarakat ff) regulasi veteriner memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi memfasilitasi pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan pena masyarakat veteriner pic penjaminan kesehatan mengendalikan kesehatan hewan gas hewan, penutupan dan ana san pembukaan daerah masyarakat dar wabah penyakit hewan bana asa menular dalam daerah gen or) tar: pen gai kbm como1 mengelola perizinan usaha pertanian tidak: mengidentifikasi menyusun data, informasi penerbit kan laporan menyusun rencana regulasi, jumlah dan merumuskan rekomendasi izin usaha keris dan jenis kebijakan perizinan pertanian usaha pertanian kena memproses ea: permohonan dan pes verifikasi berkas administrasi t2na tas ram koordinasi dokumen perencanaan konsultasi dan regulasi koordinasi peraturan terkait iain perundang undangan pertanian sas memfasilitasi memfasilitasi penyusunan implementasi dan kebijakan dan kemudahan regulasi izin usaha kata pertanian memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi kei tang menerbitkan tidak izin usaha pertanian mengajukan permohonan izin usaha pertanian dt) ang hp, haa opa kbm como1 mengelola perikanan budidaya tidak: mengelola perencanaan, menyusun menuid imitasi memproses pengembangan, menjamin mengelola membina dan menyusun rencana regulasi, jumlah dan merumuskan meneretekan, pemankaatanjdan sarana tank nisani memantau ya: laporan) kerja rekomendasi perlindungan lingkungan pembudidayaan dan jenis kebijakan perikanan pandan pembudidayaan budidaya ikan pembudidayaan ikan koordinasi dokumen perencanaan #$a has konsultasi dan regulasi koordinasi peraturan terkait izin perundang usaha undangan pertanian ie! memfasilitasi memfasilitasi implementasi dan kebijakan dan perizinan non ahok regulasi perizinan perikanan budidaya memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi kan pnrrbitka anda daftar tidak bagi pemudi 9e daya ikan kec) haa epik) mengajukan permohonan ema tanda daftar bagi asa pemudi daya ikan kecil (topik) ope perang, hrg aan kbm como1 mengelola perikanan tangkap tidak mengelola menerbitkan tangan men kas penangkapan ikan mengelola dan beom endash tanda menyusun rencana nan dur pong din wilayah sungai, memberdayakan menyelenggarakan daftar kapal laporan ef! kerja hye ped para san danau, waduk, rawa, nelayan kecil tempat pelelangan perikanan mana dan genangan air ikan (tpi) berukuran sampa lainnya dengan koordinasi dokumen perencanaan bek: # $3a konsultasi dan sama regulasi koordinasi peraturan terkait al, perundang perikanan undangan tangkap memfasilitasi memfasilitasi penyusunan pengelolaan kebijakan dan perikanan regulasi tangkap memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi memfasilitasi anda dea pengelolaan dan daftar kapa layanan tida perikanan perizinan berukuran, non perizinan ambar den perikanan tangkap jan fasilitasi, pengawasan perikanan tangkap a39 mengajukan nan permohonan er: penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran ss$ sampai dengan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas program pengembangan kebudayaan program penunjang urusan pemerintahan daerahpeta proses bisnis pemerintah kabupaten kebumen peta proses bisnis pemerintah kabupaten kebumen digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas: peta proses, peta sub proses, peta relasi: dan peta lintas fungsi (cross functional map). penjelasan secara rinci peta proses bisnis pemerintah kabupaten kebumenebumen. dimana aktivitas tersebut dikelompokan dalam (tiga) proses yaitu proses utama, manajemen dan proses pendukung. proses utama or) gai aga kbm como1 mengawasi sumberdaya kelautan dan perikanan tidak identifikasi data dan melakukan menyusun perumusan kebijakan dinda sasaran sdn kerangan regulasi, jumlah analisis sumberdaya pengawasan ya: laporan kerja sumberdaya kelautan dan jenis kelautan dan dan perikanan perikanan koordinasi dokumen perencanaan les konsultasi dan ada rsi rdeulae koordinasi peraturan mana pengawasan perundang nan sumberdaya kelautan dan perikanan ani memfasilitasi memfasilitasi penyusunan pengawasan kebijakan dan sumberdaya tss regulasi kelautan dan perikanan memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi kej tia bella! memfasilitasi pengawasan sumberdaya kelautan dan era perikanan aas ops ala melaksanakan #z optimalisasi sumberdaya fsh kelautan dan perikanan ebay haa opa kbm como1 meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tidak: identifikasi, analisis nan memberikan data dan daro dan para yaa meningkatkan fasilitas bagi menyusun merumuskan ketersediaan ikan menyusun rencana hasil perikanan pelaku usaha regulasi, jumlah kebijakan untuk konsumsi ya laporan kerja bagi usaha pengolahan perikanan skala dan jenis pengolahan dan dan usaha dan pemasaran skala mikro dan pemasaran hasil mikro dan kecil pengolahan perikanan kecil koordinasi dokumen perencanaan sa: asa konsultasi dan regulasi koordinasi b peraturan perundang pengolahan dan undangan pemasaran hasil eg9 perikanan memfasilitasi membasiatasi implementasi penyusunan nek) kena dan pengolahan dan eos pemasaran hasil perikanan memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi memfasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan er: mendapatkan ela: pembinaan mutu mengolah dan dan keamanan memasarkan hasil hasil perikanan perikanan had opa kode kbm como1 nama memfasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa kbm como1 memfasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa tidak: per yan sosialisasi menyusun regulasi, tarian rencana kerja jumlah, jenis pondasi alan regulasi daerah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan konsultasi dan memfasilitasi. penyusunan perundang ica undangan mua, bara2 kebijakan last daerah pro onto ro) memfasilitasi seba penyu sunan kebijakan dan regulasi memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi sosialisasi dan penyampaian regulasi daerah menyusun dan keturuan mengajukan pembentukan kajian dan penghapusan, musyawarah (pn penggabungan penyelamatan dan perubahan status desa status desa tidak: ojo) penta, "tuk haa aan opa kode kbm como1 nama membina dan mengawasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa kbm como1 membina dan mengawasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa nhh "' n"m"m h"'"'"'n"n"n" msi sena tidak membina dan identifikasi dan mineanyarni menyusun peak penyelenggara regulasi administrasi laporan menyusun penyelenggara nad mini tras rencana kerja jenis administrasi desa koordinasi tes penyusunan dokumen perencanaan konsultasi, koordinasi, kuasi, fasilitasi berau penyusunan perundang regulasi, uridangani kebijakan daerah rp) memfasilitasi era penyusunan regulasi, kebijakan daerah memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi bani jan) emas tas pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan a.a menyamai menyusun aan database masukan sim aan informasi administrasi menyelengga pemdes rakan administrasi pemerintahan desa owner kode kbm como1 nama memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat kbm cfm memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat tida maa yaa laa regulasi, jumlah, mengisi aga penyelenggara kemasyarakatan, tea korban rencana kerja menara kata administrasi lembaga adat dan desa masyarakat hukum adat desa pasi koordinasi penyusunan dokumen perencanaan konsultasi, tenlanei koordinasi, peraturan pakai asi ana penyusunan undangan regulasi, kebijakan daerah lagi ana fasilitasi penyusunan produk hukum pai fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan fasilitasi masyarakat hukum adat penyusunan dan penetapan ska produk hukum pembentukan pembentukan produk produk hukum desa hukum desa kep aa, tentang tentang sosialisasi lembaga lembaga kemasyanak kemasyarak kemasyarak penanganan atan desa atan desa penta, hp, haa kode kbm cumi1 nama memfasilitasi kerjasama desa kbm cfm memfasilitasi kerjasama desa menyusun san pan melaksanakan pembinaan menyusun regulasi, jumlah, ya: laporan panen lensa penyelenggara dan pengawasan kanan dab kerjasama desa desa koordinasi penyusunan dokumen perencanaan konsultasi, dan regulasi nya, peraturan ari penyusunan undangan regulasi, kebijakan be. daerah fasilitasi fasilitasi pembinaan dan penyusunan pengawasan produk hukum kerjasama desa jaw fasilitasi pengawasan kerjasama desa en. fasilitasi penyu sunan dan penetapan produk hukum sosialisasi melaksanakan tentang kerjasama kerjasama desa desa 2e ang hp, aa! opa kode kbm como1 nama memberdayakan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro umkm) kbm como1 memberdayakan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) tidak mengkoordinasikan memberdayakan menyusun mengidentifikasi pelaksanaan menerbitkan aaa eki menyusun sun tak data, informasi dan kegiatan, mendata idn amat laporan rencana kerja merumuskan potensi dan jenis merumuskan engan izin usaha pengembangan kal usaha mikro usaha mikro koordinasi dokumen perencanaan sas regulasi konsultasi dan peraturan koordinasi perundang terkait undangan pemberdayaan umkm tidak ket menerbitkan ilina izin usaha es3 memfasilitasi memfasilitasi penyusunan pemberdayaan kak kebijakan dan umkm regulasi memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi mengoptimalkan rekapitulasi dan pemberdayaan menyampaikan data mengajukan kelembagaan potensi permohonan izin potensi dan dan pengembangan usaha pengembangan usaha mikro usaha mikro ang biar opa kode kbm como1 nama mengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro umkm) kbm como1 mengembangkan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) tidak: mengidentifikasi fasilitasi dan mengembangkan menyusun regulasi, jumlah data, informasi dan usaha mikro dengan orientasi rencana kerja dan jenis merumuskan peningkatan skala usaha menjadi ya: laporan kebijakan usaha kecil ara aas asa regulasi konsultasi dan peraturan koordinasi . perundang tahanan undangan pengembangan naa umkm koordinasi dokumen perencanaan memfasilitasi memfasilitasi kebijakan dan pengembangan regulasi memfasilitasi penyusunan dan penetapan sig regulasi memfasilitasi layanan kemudahan berusaha mengembangkan mengembangkan produksi dan gema kan desain dan pengolahan teknologi ang png haa opa kode kbo5. como1 nama meningkatkan pendidikan dan pelatihan pengoperasian kbm como1 meningkatkan pendidikan dan pelatihan pengoperasian tidak menyusun mengidentifikasi mengkoordinasikan menyusun rencana regulasi, jumlah data, informasi dan dan laksanakan ya: laporan kerja dan merumuskan pendidikan dan kebijakan pelatihan pengoperasian koordinasi dokumen perencanaan akan asa fee esa konsultasi dan regulasi koordinasi peraturan terkait diklat ke) perundang pengoperasian undangan ass .eg memfasilitasi s29 penyusunan memfasilitasi kena kebijakan dan efektivitas diklat regulasi pengoperasian er: memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi memfasilitasi ca) pelaksanaan diklat pengoperasian melaksanakan meningkatkan pendidikan lan kapasitas dan pelatihan kompetensi sdm koperasi aan leg kode kbm como1 nama memberdayakan dan melindungi kbm como1 memberdayakan dan melindungi koperasi tidak mengidentifikasi menyusun memberdayakan menyusun rencana regulasi, jumlah aan dan melindungi laporan dan jenis koperasi kebijakan koordinasi dokumen ef. perencanaan kej tel bas konsultasi dan regulasi koordinasi peraturan terkait diklat ke) perundang pemberdayaan undangan dan as8 perlindungan z25 koperasi a23 be5 man memfasilitasi memfasilitasi penyusunan pemberdayaan dan son kebijakan dan perlindungan galak regulasi koperasi memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi memfasilitasi layanan kemudahan berusaha meningkatkan melakukan penguatan melaksanakan meningkatkan akses pasar dan kelembagaan dan standarisasi dan nilai tambah koperasi akses pembiayaan penataan manajemen restrukturisasi usaha koperasi koperasi koperasimanajemen merupakan proses yang melekat pada proses utama, yang menyelenggarakan urusan tata kelola (manajemen) pemerintahan daeraheksebumen dengan memperhatikan seluruh kegiatan sesuai, dihasilkan (delapan belas) proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses manajemen. penyusunan peta proses bisnis level kabupaten ditindaklanjuti dengan penyusunan peta proses bisnis level perangkat daerah, dengan mengacu kepada rpm dan rencana strategis perangkat daerah tahun peta proses yang meliputi proses utama, manajemen dan pendukung, diberikan kode sebagai berikut: proses utama, terdiri dari (delapan) proses yaitu: kbm meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat kbm meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan kbm meningkatkan perlindungan perempuan dan anak kbm. meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor primer kbm meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor sekunder kbm meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor tersier kbm mengurangi pengangguran kbm mengurangi kemiskinan proses pendukung, terdiri dari (tujuh) proses yaitu: kbm meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah kbm meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat kbm meningkatkan nilai nilai luhur kebangsaan ang hp, haa opa kode kbm como1 nama meningkatkan pemeriksaan dan pengawasan koperasi kbm como1 meningkatkan pemeriksaan dan pengawasan koperasi tidak: mengidentifikasi menentukan melakukan pemeriksaan eri menyusun rencana regulasi, jumlah data, informasi dan metode pan jar kerja dan jenis merumuskan pemeriksaan dan beban pep dang tarakan kebijakan pengawasan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pal ara e22 man aneuk konsultasi dan memanetaany koordinasi perundang der kata nan pengawasan dan c3a pemeriksaan a25 koperasi asa a80 fasilitasi pengawasan memfasilitasi bon penyusunan memfasilitasi kebijakan dan pemeriksaan dan regulasi pengawasan memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi pro melaksanakan fai usaha kegiatan koperasi ope perang, hrg aan kbm como1 mengelola perencanaan dan pembangunan industri tidak: koordinasi, sinkronisasi, koordinasi, menyusun mengidentifikasi dan pelaksanaan sinkronisasi, dan mengevaluasi menyusun rencana regulasi, jumlah data, informasi dan kebijakan percepatan sinkronisasiadan) pelaksanaan rencana kerja dan jenis merumuskan pengembangan, pemda santan ser pembangunan pembangunan kebijakan penyebaran dan narasi sarana dan prasarana dust kewilayahan industri industri ke) koordinasi penyusunan dokumen perencanaan eza aza konsultasi dan koordinasi regulasi terkait ber mura perencanaan perundang dan undangan pembangunan industri haa memfasilitasi mena tasi keke penyusunan kebijakan dan pembangunan industri regulasi memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi kei berpartisipasi dalam percepatan pembangunan industri implementasi percepatan implementasi pembangunan pengembangan, pembangunan sarana dan penyebaran dan tanda prasarana kewilayahan industri industri kru ska tak heni owner kode kbm cfm nama mengelola sistem informasi industri nasional kbm como1 mengelola sistem informasi industri nasional www ' ' ' ' 'v tidak. mengumpulkan, anu sun mengidentifikasi mengolah dan analisis mengelola sistem menyusun raja han gis aa! data industri, kawasan informasi industri ya: laporan rencana kerja regulasi, jumlah dan merumuskan joran kebijakan industri dan analisis nasional akan data lainnya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan nana por far konsultasi dan aa regulasi koordinasi peraturan terkait sistem perundang informasi telu undangan industri nasional da3 memfasilitasi memfasilitasi penyusunan bengkel kerjakan dan sistem informasi asi industri nasional memfasilitasi tela penyusunan dan penetapan akan regulasi mengelola sistem informasi aplikasi industri nasional secara elektronik ana ho9 ser rekapitulasi dan bar menyampaikan data industri, kawasan industri dan analisis data lainnya dean dea opa kbm como1 mengendalikan izin usaha industri tidak mengidentifikasi data, menyusun rencana menyusun koordinasi penerbitan pengawasan regulasi, jumlah informasi dan pelaksanaan rekomendasi kerja perizinan ya laporan dan jenis merumuskan pelan dau mui) day bidang industri kebijakan ipni tidak koordinasi dokumen perencanaan s33 a88 regulasi konsultasi dan peraturan koordinasi perundang terkait izin undangan usaha industri kun len) memfasilitasi penyusunan memfasilitasi izin kebijakan dan usaha industri regulasi memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi menerbitkan tidak: izin usaha industri lag mengajukan permohonan dan eng melengkapi administrasi izin ta i usaha industri (iui), izin perluasan usaha industri (ipni), implementasi iso izin usaha kawasan industri (uki) usaha industri dan izin perluasan kawasan industri (ipni) bam fase) pan bee kbm como1 mengembangkan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif tidak mengidentifikasi data, melaksanakan peningkatan informasi dan kapasitas dan pengembangan menyusun rencana regulasi, jumlah merumuskan kebijakan kompetensi laporan kerja dan jenis pengembangan sumber sumber daya manusia daya manusia pariwisata pariwisata dan dan ekonomi kreatif ekonomi kreatif koordinasi dokumen fe! perencanaan dna ape konsultasi dan regulasi koordinasi peraturan terkait perundang peningkatan undangan kapasitas sdm pariwisata dan ekonomi kreatif 2n5 (en memfasilitasi memfasilitasi kebijakan penyusunan peningkatan kebijakan dan kapasitas sdm end regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi a58 memfasilitasi peningkatan kapasitas sdm 2xp pariwisata dan ekonomi kreatif a33 melaksanakan bag peningkatan kapasitas sumber daya manusia pas (en ban perang haa bee kbm como1 meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata tidak: mengidentifikasi, menerbitkan analisis daya dan koordinasi dan koordinasi dan rekomendasi menyusun rencana menyusun merumuskan mengelola mengelola tanda daftar sal laporan kerja regulasi, jumlah kebijakan kawasan strategis destinasi usaha dan jenis peningkatan daya pariwisata pariwisata pariwisata tarik destinasi pariwisata koordinasi dokumen tidak perencanaan keke) regulasi konsultasi dan koordinasi peraturan terkait daya perundang undangan tarik destinasi pariwisata memfasilitasi memfasilitasi kebijakan daya penyusunan, tarik destinasi kebijakan dan pariwisata regulasi memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi kol memfasilitasi peningkatan daya kereta tarik destinasi pariwisata dan tidak: tan daftar menerbitkan tanda daa? lokasi daftar usaha pariwisata e3zi3 era9s mengelola mengelola permengajukan thomas kawasan strategis destinasi pariwisata pariwisata usaha aoa perang haa bee kbm como1 mengelola pemasaran pariwisata tidak mengidentifikasi, memfasilitasi kegiatan analisis data dan pemasaran pariwisata menyusun rencana menyusun, merumuskan kebijakan melaksanakanjeromosi dalam dan luar negeri regulasi, jumlah dan menyediakan laporan kerja ana pengelolaan promosi mari daya tarik, destinasi dan dan pemasaran kawasan strategis pariwisata pariwisata) koordinasi dokumen perencanaan sa fa. konsultasi dan regulasi koordinasi peraturan terkait perundang aan undangan pariwisata meme asasi memfasilitasi kebijakan penyusunan kebijakan dan pengelolaan reu agi pemasaran pariwisata memfasilitasi bai penyusunan dan penetapan regulasi kej bai ss3 sea ss3 memfasilitasi a23 pemasaran ana pariwisata pas ze5 aha #s3 mengoptimalkan daya da0 tarik, destinasi dan da3 kawasan strategis pariwisata pao dens) pal pabean agar bee kbm como1 meningkatkan sarana distribusi perdagangan tidak: mengidentifikasi menyusun aan mengelola sarana mengendalikan, membimbing dan prasarana, mengatur keamanan, memantau, dai menyusun bencana regulasi, jumlah ajakan menata pedagang pemeliharaan, ketertiban pasar dan mengawasi ya laporan danjuknis ann ben pasar pengaturan air dan lingkungannya sarana prasarana ant) penerangan pasar pasar koordinasi dokumen perencanaan ela sas aas bas konsultasi dan lasi koordinasi naga terkait sarana undangan distribusi lsn perdagangan kas ta) memfasilitasi memfasilitasi penyusunan kebijakan sarana kebijakan dan distribusi ala regulasi perdagangan meme fasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi sea memfasilitasi sarana distribusi perdagangan dan pengadaan barang jasa kas menjaga keamanan melakukan dan ketertiban dan ken penataan pedagang sas pasar pasar sad dan lingkungannya ss3 sc. ral bah hemat mara pa) agar bee kbm como1 meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri tidak: mengidentifikasi, analisis data dan memberikan menyusun rencana regulasi, jumlah meningkatkan meningkatkan kerja dan jenis merumuskan kebijakan promosi perdagangan pemasaran produk delay nan data dan laporan dan pemasaran produk produk dalam negeri dalam negeri produk dalam negeri dalam negeri koordinasi tai dokumen perencanaan eli lal era konsultasi dan regulasi koordinasi terkait peraturan ana pn: undangan dan pemasaran produk dalam gas negeri fau fea9 memfasilitasi memfasilitasi kebijakan penyusunan penggunaan kebijakan dan dan pemasaran tor regulasi produk dalam negeri kal memfasilitasi pengawasan pemasaran produk dalam negeri 58m memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi memfasilitasi layanan online penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri enak: optimalisasi penggunaan dan pemasaran produk asa dalam negeri jar ata harga epi ar, tp) akar kbm como1 meningkatkan standardisasi dan perlindungan konsumen tidak: identifikasi dan mengawasi menyusun rencana regulasi, jumlah analisis standardisasi mei maa kog metrologi legal laporan kerja dan jenis dan perlindungan dan berupa tera, konsumen tera ulang koordinasi dokumen ef: perencanaan se3 konsultasi dan regulasi koordinasi peraturan terkait np perundang standardisasi undangan dan perlindungan a54 konsumen t2zg a5ag memfasilitasi tai memfasilitasi sak kebijakan dan kebijakan 2ee standardisasi dan aoa perlindungan psi konsumen memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi kei memfasilitasi layanan perizinan dan non perizinan memfasilitasi pengawasan mutu standarisasi dan perlindungan konsumen memfasilitasi penjaminan mutu standardisasi dan kasi perlindungan era: konsumen dan sea pengawasan tas melaksanakan mengelola jaminan pengelolaan ses bole mutu standardisasi dan perlindungan berupa tera, asa tera ulang ara kbm meningkatkan pembangunan kebudayaan kbm meningkatkan ketertiban masyarakat kbm mewujudkan wilayah tangguh bencana kbm meningkatkan peranan investasi terhadap perekonomian daerah proses manajemen, terdiri dari (tiga) proses yaitu: kbm mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel kbm mewujudkan birokrasi yang kapal kbm meningkatkan kualitas pelayanan publik ope perang, sea aan kbm como1 meningkatkan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting tidak koordinasi dan identifikasi, analisis data ban dana akan memantau harga menyusun rencana regulasi, jumlah merumuskan kebijakan dan stok barang kerja dan jenis stabilisasi harga barang perut anibokofs pan) bar angikebutuhan kebutuhan pokok etis laporan barang penting pokok dan barang kebutuhan pokok dan dan barang penting tingkat agen dan pasar penting barang penting kai fej koordinasi penyusunan dokumen perencanaan konsultasi dan sax koordinasi regulasi terkait peraturan stabilisasi perundang harga undangan barang, kepe kebutuhan tas pokok dan barang penting hz09 memfasilitasi memfasilitasi kebijakan penyusunan stabilisasi harga s3. kebijakan dan barang kebutuhan ala regulasi pokok dan barang penting memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi (aa memfasilitasi pengawasan lo) stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting haag integrasi dalam sistem informasi perdagangan fej raj menyediakan barang menguat data kebutuhan pokok dan dan informasi harga nana barang kebutuhan isi barang penting tingkat pokok dan barang agen dan pasar rakyat penting esa perang, hrg bee kbm como1 mengembangkan ekspor tidak menyusun mengidentifikasi, menyelenggarakan membina dan menyusun bencana regulasi, jumlah analisis data dan promosi dan misi mengembangkan mengendalikan marak dan jenis merumuskan kebijakan dagang bagi produk usaha dinamo pengembangan ekspor ekspor unggulan produk ekspor koordinasi dokumen perencanaan kej srs das esa konsultasi dan regulasi, koordinasi peraturan terkait perundang pengembangan pecah undangan ekspor gas a5a9 memfasilitasi memfasilitasi se5 penyusunan kebijakan kebijakan dan pengembangan mma regulasi ekspor memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi kej memfasilitasi pengembangan dan pengawasan ekspor asa tas mac meningkatkan mengembangkan promosi dan kualitas usaha produk unggulan produk ekspor #sa ora) eng sea opa kbm como1 meningkatkan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja tidak: mengidentifikasi, melaksanakan mengoordinasikan membina lembaga analisis dan lintas lembaga dan pelatihan menyusun rencana regulasi, jumlah merumuskan kebijakan bagi kerja sama sarana kerja (menyiapkan tan por kerja dan jenis pelatihan kerja tree dan prasarana bahan analisis, dan produktivitas bnn ann ala lembaga pelatihan pemantauan dan tenaga kerja snn maan. kerja evaluasi) koordinasi dokumen perencanaan konsultasi dan regulasi koordinasi peraturan terkait perundang pelatihan kerja undangan dan produktivitas tenaga kerja memfasilitasi memfasilitasi end akan keenam sunan pelatihan kerja 38s beo asi dan produktivitas tenaga kerja memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi memfasilitasi pelatihan kerja dan produktivitas lekat tenaga kerja felipe mengikuti pelatihan kerja meningkatkan a22 guna peningkatan produktivitas s$s kapasitas tenaga tenaga kerja s8e kerja ope ebay jar ata hrg peta el) akar kbm como1 mengelola penempatan tenaga kerja tidak nana ker menyusun mengidentifikasi fasilitasi pelayanan menyediakan layanan melindungi pekerja rencana kerja regulasi, jumlah memberdayakan pekerja pnas data dan merumuskan antar kerja dan unit meningkatkan perluasan terpadu pada calon migran indonesia purna migran indonesia (pra enemy: layanan disabilitas pekerja migran penempatan dan purna penempatan laporan ketenagakerjaan koordinasi dokumen perencanaan konsultasi dan regulasi peraturan koordinasi perundang undangan see tan tenaga kerja mengelola integrasi sistem layanan tenaga kerja memfasilitasi memfasilitasi kebijakan tekekci penyusunan kebijakan penempatan 5g dan regulasi tenaga kerja ehi memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi ek) #abi eras memfasilitasi again penempatan akad tenaga kerja aa$ tat memfasilitasi pelayanan perizinan dan non perizinan menyediakan tenaga kerja mendapatkan mendapatkan perlindungan yang produktif dan fasilitas pelayanan antar pekerja migran indonesia kompeten kerja (pra dan purna penempatan) ejo ebay haa bee kbm como1 meningkatkan hubungan industrial tidak: pers ung: menganalisis dan menyiapkan menyediakan sarana dan mengidentifikasi, bahan pencegahan dan prasarana dalam upaya menyusun rencana menyusun analisis data dan sera penyelesaian perselisihan penyelesaian perselisihan regulasi, jumlah mengembangkan sistem laporan kerja etana isi merumuskan kebijakan hubungan industrial, mogok hubungan industrial, mogok hubungan industrial sosial kerja dan penutupan kerja dan penutupan hari perusahaan perusahaan koordinasi dokumen perencanaan regulasi konsultasi dan peraturan koordinasi perundang terkait undangan hubungan industrial teka mea sitasi memfasilitasi 55an implementasi kebijakan dan pan regulasi, hubungan industrial memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi memfasilitasi hubungan industrial iz| tea ta: penyelesaian kasus optimalisasi fsa5$ perselisihan hubungan pelaksanaan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan s8? perusahaan er. dea ebay hw, haa pra kbm como1 mengelola pembangunan kawasan transmigrasi tidak: mengi identifikasi melaksanakan analisis data dan mengembangkan menyusun bencana merumuskan kebijakan kapasitas dan seleksi pemindahan dan laporan pembangunan kawasan calon transmigran a n era transmigrasi koordinasi tai dokumen perencanaan mn konsultasi dan regulasi koordinasi peraturan terkait perundang pembangunan undangan kawasan transmigrasi isi memfasilitasi memfasilitasi implementasi s8h penyusunan kebijakan kebijakan dan pembangunan ada regulasi kawasan transmigrasi memfasilitasi pari penyusunan dan penetapan regulasi 0ka a50 memfasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi a89 mendapatkan fasilitas fab3 meningkatkan kapasitas pengangkutan tapi calon tenaga kerja transmigrasi daerah tujuan asb ebay hw, pra kode kbm cfm nama menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan kbm como1 menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan tida mengidentifikasi, analisis data dan sab dan mengelola dan tersedianya terwujudnya menyusun regulasi, jumlah merumuskan infrastruktur kedaulatan dan rangka penyediaan infrastruktur dan laporan rencana kerja dan jenis kebijakan penyediaan kemandirian kemandirian infrastruktur dan seluruh pendukung pangan infrastruktur dan nya bonar kemandirian pangan pangan belu hand kong, kemandirian pangan kemandirian pangan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan sen konsultasi dan regulasi koordinasi peraturan ann perundang infrastruktur undangan dan seluruh ato pendukung k3z kemandirian pangan memfasilitasi penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung memfasilitasi kemandirian penyusunan pangan mereka kebijakan dan regulasi akal memfasilitasi penyusunan dan penetapan aja regulasi (aa memfasilitasi pengadaan barang dan jasa (aa ang manfaatkan infrastruktur esa dan seluruh pendukung kemandirian aaa pangan ang hp, haa pra kode kbm cfm nama meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat kbm como1 meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat mengidentifikasi, analisis data dan koordinasi dan mengolah data, mengelola merumuskan sinkronisasi dalam menyediakan dan pencapaian target diversifikasi dan terwujudnya menyusun regulasi, jumlah kebijakan rangka meningkatkan menyalurkan pangan konsumsi pangan dan koran ketahanan pangan kedaulatan dan fei rencana kerja dan jenis peningkatan diversifikasi dan pokok atau pangan menjaga masyarakat kemandirian diversifikasi dan ketahanan pangan lainnya sesuai keseimbangan terpenuhi pangan ketahanan pangan masyarakat dengan kebutuhan cadangan pangan masyarakat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pes konsultasi dan regulasi koordinasi peraturan terkait perundang diversifikasi ko. undangan dan ketahanan e29 pangan masyarakat memfasilitasi peningkatan diversifikasi dan ketahanan memfasilitasi maa penyusunan kebijakan dan regulasi jaga memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi e23 bes menyediakan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan memberdayakan mengembang kan, masyarakat dalam mengelola lal tart date penganekaragaman cadangan ss3 aan konsumsi pangan berbasis pangan aneka sumber daya lokal penta, ana bee kbm como1 menangani kerawanan pangan tidak idak mengidentifikasi, terwujudnya analisis data dan koordinasi dan nada regulasi, jumlah merumuskan sinkronisasi dalam menetapkan peta mengelola dan ya: laporan snp anan kedaulatan dan menyusun rangka menangani kerentanan dan rencana kerja dan jenis kebijakan ban kerawanan pangan penanganan kerawanan pangan pangan kerawanan pangan pe! koordinasi dokumen perencanaan esa aci tsunami konsultasi dan koordinasi peraturan terkait perundang tan kerawanan pangan des (et kena memfasilitasi penanganan sia kerawanan memfasilitasi pangan penyusunan kebijakan dan regulasi memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi memfasilitasi eta pengadaan barang dan jasa sial koordinasi pemula sampaikan ani pengadaan, mengelola nai aan pengelolaan, dan penyediaan cadangan pera penyaluran cadangan pangan pangan ang ha, haa aan pra kode kbm cfm nama melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar kbm como1 melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar tidak: analisis data dan koordinasi dan mengelola dan teri usahanya merumuskan sinkronisasi dalam melaksanakan mutu dan man nun regula kebijakan rangka pengawasan pengawasan ya: laporan pengawasan keamanan pangan pengawasan keamanan pangan keamanan pangan terjamin keamanan pangan segar segar koordinasi dokumen perencanaan reka konsultasi dan regulasi koordinasi peraturan terkait perundang pengawasan undangan keamanan nn pangan segar .sa saka lag memfasilitasi pengawasan keamanan memfasilitasi pangan car penyusunan esa kebijakan dan regulasi laka memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi ina) melaksanakan penguatan memberikan registrasi kelembagaan keamanan keamanan pangan segar pangan segar asal tumbuhan ia era selengkapnya, gambar peta proses pemerintah kabupaten kebumen sebagai berikut peta proses bisnis pemerintah kabupaten kebumen proses pendukung output sakit, opini bpk amar indeks pembangunan gender, cakupan perlindungan aaaaaa proses utama adik sektor lan primer, sekunder, informasi, konsultasi, a85 demo aia k eem oo3 emo tersier bea kal infrastrutat daerah, permintaan y h. . pat ati. penanganan konflik, informasi, konsultasi, nba aber dan layanan desa tangguh bencana proses manajemen penelitian dan dal sr) keterangan peta proses bisnis pemerintah kabupaten kebumen ini merupakan dokumen pendukung implementasi bidang tatalaksana sesuai dengan ketentuan dan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten kebumen tahun sebagai tindak lanjut atas implementasi (delapan belas) sasaran daerah. ang "tuk haa owner kode kbm como1 nama mengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kbm como1 mengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak: mengidentifikasi, analisis data dan koordinasi dan melaksanakan melaksanakan tersedianya merumuskan sinkronisasi pengembangan penguatan terwujudnya, menyusun regulasi, jumlah kebijakan dalam rangka potensi sumber tamu potensi sumber lembaga laporan kesejahteraan kesejahteraan, dan jenis pengembangan pengembangan snn ancaman populasi stai sosial potensi sumber potensi sumber sosial kesejahteraan kesejahteraan kesejahteraan keluarga (lk3) sosial sosial bol koordinasi dokumen perencanaan (an) kel fe. kreasi konsultasi dan perang koordinasi perundang wan raya kesejahteraan sosial rae memfasilitasi penyusunan kebijakan dan fasilitasi regulasi pelaksanaan pengembangan kesejahteraan sosial memfasilitasi tea penyusunan dan penetapan regulasi (ang meningkatan meningkatan ann ran meningkatan kemampuan pembagian potensi tenaga potensi sumber konsultasi kesejahteraan kesejahteraan tes kesejahteraan sosial kelembagaan keluar nek) kecamatan semakin kuat masyarakat mam hae war jua kode kbm cfm namabm como1cc ''''''''pp '''''' ' ' ' p tidak: mengelola rehabilitasi mengidentifikasi, sosial dasar penyandang analisis data dan koordinasi dan disabilitas terlantar, menyusun kemang merumuskan sinkronisasi anak terlantar, lanjut laporan ang gea nya rencana kerja jenis, kebijakan dalam rangka usia terlantar, serta sosial dasar sosial rehabilitasi rehabilitasi sosial gelandangan pengemis sosial luar panti sosial koordinasi dokumen perencanaan tepi te) kpi konsultasi dan regulasi koordinasi peraturan terkait perundang pan rehabilitasi lala sosial dasar zoo memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi memfasilitasi sosial dasar penyusunan kebijakan dan regulasi memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi memberikan kas menyediakan akses menyediakan permakaman, layanan bag ta, sandang dan pendidikan dan kedaruratan san maan) kesehatan dan pengaduan eni tia jua kode kbm como2 namabm como2 mengelolassh tidak terselenggaranya kesejahteraan menyusun kel sun merumuskan sinkronisasi masalah kesejahteraan sosial laporan sosial penyandang sosial rencana kerja dau murai kebijakan dalam rangka (pks) lainnya bukan korban kesejahteraan rehabilitasi rehabilitasi sosial hiv aids dan napa luar panti sosial sosial sosial ta) koordinasi dokumen perencanaan (an) te) konsultasi dan regulasi koordinasi terkait perundang, rehabilitasi lala sosial pks a s memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi memfasilitasi sosial pks penyusunan kerbau memberikan kebijakan dan kerureaa layanan data regulasi anwar hbyiaca dan pengaduan dan kemitraan mel memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi memberikan menyediakan bimbingan fisik, permakaman mental, dan sandang spiritual, dan sosial ang hp, biar opa kode kbm como1 nama mengelola data fakir miskin kbm como1 mengelola data fakir miskin mengidekieikasi analisis data dan koordinasi dan menetapkan menyusun merumuskan sinkronisasi validasi data dan memberikan pan laporan tersedianya data mengurangi rem menyusun regulasi, jumlah kebijakan dalam mengelola fakir miskin layanan data yang valid kemiskinan dan jenis mengelola data data fakir miskin fakir miskin akir kin koordinasi penyusunan dokumen perencanaan regulasi konsultasi dan peraturan koordinasi perundang terkait kl, undangan pengentasan cko) kemiskinan memfasilitasi pelaksanaan memfasilitasi inventarisasi penyusunan data fakir kebijakan dan miskin regulasi ts) memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi rekapitulasi dan menyampaikan data fakir miskin ang ha, haa opa kode kbm como1 namakbm como1pulangkan desa kelurahan asal :,hx. tidak tidak mengidentifikasi, menyusun merumuskan dna dan terpikat rca terlaksananya sinkronisasi dalam han validasi menyusun migran kembali rencana kerja regulasi, jumlah pemuebjakan pemulangan warga laporan negara migran laporan pemulangan bea ran say, dan jenis mishra teman ola korban tindak migran negara migran kekerasan korban tindak koran tindak manaarnai kekerasan koordinasi dokumen perencanaan ipi png unas konsultasi dan mea koordinasi perundang terkait hidangan pengentasan (2mono) kemiskinan memfasilitasi penyusunan kebijakan dan regulasi memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi kog laporan informasi terkait ca) ayahnya are menginformasikan mean korban kepada keluarga tindak kekerasan korban, yang akan pulangkan ang "tuk haa opa kode kbm como1 nama mengelola perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kbm como1 mengelola perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial tidak: mengidentifikasi, koordinasi dan analisis data dan sinkronisasi dalam mengelola terselenggaranya| terwujudnya menyusun merumuskan pengelolaan perlindungan laporan rehabilitasi kesejahteraan menyusun regulasi, jumlah kebijakan perlindungan sosial korban sosial dasar sosial rencana kerja dan jenis pengelolaan sosial korban bencana alam perlindungan sosial bencana alam dan sosial korban bencana dan sosial alam dan sosial koordinasi dokumen perencanaan konsultasi dan regulasi koordinasi peraturan terkait perundang perlindungan undangan sosial korban bencana alam gzz dan sosial ng memfasilitasi memfasilitasi pelaksanaan penyusunan perlindungan kebijakan dan sosial korban oki regulasi bencana alam dan sosial ts) memfasilitasi eta penyusunan dan penetapan regulasi mengelola memberikan menyediakan menyediakan tempat penanganan pelayanan makanandan patungan ca) khusus bagi dukungan psikososial pengungsi menyan ang ha, haa tan opa kode kbm como1 nama meningkatkan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kbm como2 meningkatkan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana tidak dengan ttatkase analisis data dan koorbinasiban) merumuskan sinkronisasi dalam menyusun kebijakan pemberdayaan meningkatkan terbentuknya tertanganinya menyusun ama kak pemberdayaan masyarakat pemberdayaan laporan kampung dan bencana rencana kerja pan jenis masyarakat terhadap masyarakat terhadap taruna siaga kabupaten pra ada kesiapsiagaan kesiapsiagaan bencana bencana kebumen kesiapsiagaan bencana bencana koordinasi dokumen perencanaan te) konsultasi dan regulasi koordinasi peraturan perak pemberdayaan dan masyarakat zte terhadap kesiapsiagaan asi bencana memfasilitasi memfasilitasi penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberdayaan regulasi masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi koordinasi, koordinasi, sosialisasi dan sosialisasi dan pelaksanaan pelaksanaan kampung siaga taruna siaga bencana bencana ora) ebay hw, haa kbm como1 memelihara taman makam pahlawan nasional tida mengidentifikasi, analisis data dan mengelola taman makam koordinasi dan pengamanan menyusun regupasiuktakg merumuskan sinkronisasi dalam mempeharaidan, ya: laporan pahlawan) sejarah dan arsip dan jenis kebijakan mengamankan taman terpelihara rencana kerja pemeliharaan taman nasional pemeliharaan aaa makam pahlawan dengan baik taman makam nasional pahlawan koordinasi dokumen perencanaan kel pan konsultasi dan regulasi koordinasi peraturan terkait perundang pengelolaan pan undangan taman makam pahlawan nasional so8 des memfasilitasi memfasilitasi penyusunan pengelolaan taman kebijakan dan makam pahlawan regulasi nasional ela memfasilitasi penyusunan dan penetapan aka regulasi melestarikan nilai dag luhur budaya bangsa memfasilitasi trantibum lintas kel memfasilitasi penataan dan tas pembangunan taman makam pahlawan memfasilitasi kebersihan lingkungan taman makam pahlawan jar ata epi ma) akar kbm como1 mengelola penyelenggaraan penataan ruang dan tidak: mengidentifikasi, rdinasiidan menyusun rencana mengoordinasikan dan boy menyusun analisis data dan anal tata ruang wilayah menetapkan menyinkronisasikan tata regulasi, jumlah merumuskan kebijakan ben cet (rtrw) dan rencana dokumen rtrw pengendalian laporan dan jenis penyelenggaraan kata wangi rinci tata ruang dan rrt pemanfaatan ruang penataan ruang (rrt) daerah koordinasi dokumen perencanaan bee eri fei konsultasi dan koordinasi peraturan perundang merk undangan penyelenggaraan penataan ruang perak bas memfasilitasi memfasilitasi penyusunan kebijakan kebijakan dan penyelenggaraan regulasi penataan ruang memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi esa aas ot3 esa olam $3rg hanna memfasilitasi ado penyelenggaraan penataan ruang menggunakan dan memanfaatkan ruang menyampaikan usulan memanfaatkan tata dan wilayah sesuai rencana ruang wilayah (rtrw) fungsi dan kebutuhan penyelenggaraan dan rencana rinci tata sesuai ketentuan penataan ruang ruang (rrt) secara peraturan perundang optimal undangan fee ope perang, hrg aan kbm como1 mengelola penyelenggaraan jalan tidak: mengidentifikasi, koordinasi dan analisis data dan sin kronis uda bam mengelola kebijakan menyusun rencana regulasi, jumlah merumuskan rangka strategi bembangunanjpan, kerja dan jenis kebijakan penyelenggaraan tee aan jalan pemeliharaan jalan laporan penyelenggaraan lalu lintas dan dag antena dan jembatan jalan angkutan koordinasi dokumen perencanaan raj lar konsultasi dan lens regulasi koordinasi peraturan terkait perundang penyelenggaraan undangan dan pengembangan jalan dan jembatan tak pe: a9$ memfasilitasi sep memfasilitasi akan rena: penyusunan, penyelenggaraan kebijakan dan tan dan regulasi jembatan memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi kej aeg anski3 usaha eva gara memfasilitasi sees penyelenggaraan dan pengembangan jalan dan jembatan menyampaikan usulan menggunakan berpartisipasi dalam ber rencana pengembangan dag aan aan memilih jalan dan jalan dan jembatan jembatan optimal pel peta sub proses peta sub proses pemerintah kabupaten kebumen sebagai berikut: peta sub proses kbm o1 meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, yaitu: kbm meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan kbm meningkatkan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman kbm meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat kbm meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan kbm mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan kbm mengembangkan kapasitas daya saing keolahragaan kbm mengembangkan kapasitas kepramukaan eng jar ata harga epi ar, tp) akar kbm como1 menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan (lla) tidak koordinasi dan identifikasi dan bin nias dalam mengelola angkutan melaksanakan audit dan menyusun rencana regulasi, jumlah penyelenggaraan penyelenggaraan menyelenggarakan jalan dan memberikan aaa ya: laporan kerja dan jenis lalu lintas dan lalu lintas dan lalu tuntas, analisis dampak lalu angkutan angkutan iu, lintas (andalan) koordinasi dokumen ef! perencanaan faks konsultasi dan koordinasi regulasi terkait peraturan penyelenggaraan perundang lalu lintas dan undangan angkutan jalan s33 memfasilitasi kebijakan memfasilitasi penyelenggaraan penyusunan lalu lintas dan hki kebijakan dan angkutan regulasi 'jalan ia memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi f3g memfasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan lalu lintas dan kekal angkutan bee jalan memfasilitasi sistem informasi elektronik memfasilitasi memfasilitasi menerbitkan angkutan a38 memproses pelayanan izin memproses pelayanan penyelenggaraan dan ken! pembangunan fasilitas memproses man uikeriyakan mendapatkan fasilitas perizinan pelayanan pengujian angkutan umum untuk penyelenggaraan parkir dan izin rekayasa lalu lintas 3g. berkata kendaraan (pj jasa angkutan orang angkutan orang dalam penyelenggaraan ora untuk jaringan jalan aang angkutan orang dalam bank trayek lintas daerah daerah paman ope basa, haa kbm como1 mengelola dan mengembangkan sistem drainase tidak: menu sunrenganas menyusun analisis data dan koordinasi. kerja regulasi, jumlah melaksanakan mengoperasikan merumuskan menyusun rencana rehabilitasi sanguinis kebijakan teknis dan dokumen pembangunan, dan memelihara saluran drainase laporan sistem drainase sistem drainase pengembangan sistem drainase sistem drainase koordinasi dokumen perencanaan fe2a da9 num teu fasa tea regulasi konsultasi dan peraturan koordinasi perundang akn undangan pengembangan sistem drainase xs9 esa sisa eas3 sisa fasa) memfasilitasi memfasilitasi penyusunan kebijakan kebijakan dan pengembangan regulasi sistem drainase ena memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi kej bps gag ang dek aed fee anang memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan sistem drainase jas) berpartisipasi dalam menyampaikan usulan per rencana pengembangan sa epa rehabilitasi sistem drainase ope pel laa jar ata aan akar kbm como1 mengelola kawasan permukiman tidak mengidentifikasi, menerbitkan menata analisis data dan koordinasi dan rekomendasi teknis dan meningkatkan menyusun rencana gelar merumuskan sinkronisasi dalam izin pembangunan dan kualitas kawasan laporan kerja anta kebijakan rangka pengelolaan pengembangan permukiman kumuh pengelolaan kawasan kawasan permukiman kawasan dengan luas permukiman permukiman bawah (sepuluh) koordinasi dokumen perencanaan tai is! konsultasi dan regulasi, koordinasi peraturan kata perundang pengembangan undangan easy permukiman pensi bas ela memfasilitasi memfasilitasi kebijakan penyusunan pengelolaan kebijakan dan pangan keguruan permukiman memfasilitasi kanal penyusunan dan penetapan regulasi han a29 ketan) ala memfasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan permukiman sda memfasilitasi pelayanan perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman menyampaikan usulan berpartisipasi dalam eks rencana menata pengelolaan dan meningkatkan kawasan permukiman kualitas kawasan permukiman ban aga bee nama meningkatkan prasarana, sarana dan utilitas umum psu) kbm como1 meningkatkan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu) tidak: koordinasi dan mengidentifikasi, sinkronisasi dalam menyediakan bana menu sunikengana menyusun analisis data dan rangka peningkatan perumahan untuk laporan kerja regulasi, jumlah merumuskan kebijakan prasarana, sarana pnan dan jenis peningkatan prasarana, dan utilitas umum sarana dan utilitas umum koordinasi dokumen perencanaan konsultasi dan koordinasi regulasi terkait peraturan peningkatan perundang prasarana, undangan sarana dan utilitas umum z$a mai ria memfasilitasi kebijakan memfasilitasi pengelolaan dan food penyusunan peningkatan esp kebijakan dan prasarana, sarana regulasi dan utilitas umum memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi memfasilitasi penyelenggaraan dan peningkatan prasarana, sarana age dan utilitas umum er) menyampaikan usulan mendapatkan fasilitas eni rencana pengelolaan prasarana, sarana, dan penyediaan psu utilitas umum asa perumahan untuk perumahan untuk menunjang fungsi menunjang fungsi hunian hunian or) gai aga kbm como1 mengelola perumahan dan kawasan permukiman kumuh tidak: tidak layak huni melaksanakan mengidentifikasi, koordinasi dan untuk pencegahan kerja sama dalam menyusun analisis data dan sinkronisasi dalam terhadap tumbuh akipayak) le) menyusun rencana regulasi. jumlah merumuskan kebijakan rangka pengelolaan dan berkembangnya nasa tan yan laporan kerja dan jenis pengelolaan perumahan perumahan dan permukiman kumuh asn dan kawasan kawasan permukiman diluar kawasan permukiman kumuh kumuh permukiman kumuh dengan luas denganiluasidi, bawah (sepuluh) bawah (sepuluh) koordinasi penyusunan dokumen perencanaan konsultasi dan koordinasi regulasi kata pura pengelolaan famundang perumahan dan undangan kawasan permukiman kumuh bak dad memfasilitasi memfasilitasi kebijakan penyusunan pengelolaan pen kebijakan dan perumahan dan 1s0 regulasi kawasan permukiman kumuh memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi kej ban memfasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan perumahan dan as kawasan permukiman kumuh ase a88 menyampaikan berpartisipasi usulan rencana mendapatkan dalam menjaga dan pengelolaan fasilitas perbaikan memelihara asa perumahan dan rumah fasilitas kawasan tidak layak huni pembangunan permukiman kumuh rumah or) basa, dag haa kbm como1 mengelola mengembangkan perumahan tidak: mea koordinasi, mendata pelaksana kan) melaksanakan memprosesipan, menyusun penyediaan dan sosiatsasidan, pembangunan dan menerbitkan, menyusun rencana ron mutlak merumuskan persiapan penyediaan rekomendasi teknis fta rohani kerja aris kebijakan dan rehabilitasi rumah bea izin pembangunan dan pengembangan korban bencana atau ppa pengembangan perumahan relokasi perumahan koordinasi dokumen perencanaan konsultasi dan regulasi koordinasi peraturan kata perundang pengembangan und sungai kawasan perumahan pasi bak aka memfasilitasi memfasilitasi eog kebijakan penyusunan sea dan pengelolaan dan eki rat pengembangan perumahan memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi ina memfasilitasi ran penyelenggaraan aas dan pengembangan perumahan (aneka kepada memfasilitasi pelayanan (izin pembangunan dan pengembangan perumahan) mengikuti sosialisasi mengelola dan menyampaikan usulan dan rembug warga berpartisipasi dalam melaksanakan enteng rencana pengembangan untuk menentukan pembangunan dan asa pembangunan rumah perumahan calon penerima rumah manan pengembangan bagi korban bencana perumahan kei drain) ebay haa opa kbm como1 mengelola sumber daya air tidak mengidentifikasi, mengelola sda dan menyusun analisis data dan koordinasi dan bangunan pengaman mengembangkan dan menyusun rencana merumuskan sinkronisasi dalam pantai pada wilayah mengelola sistem kerja dan jenis kebijakan rangka pengelolaan sungai (bendungan, irigasi primer dan ya laporan pengelolaan sumber sumber daya air embung, penampungan sekunder pada daya air lainnya) daerah irigasi koordinasi dokumen perencanaan tes tag faa regulasi konsultasi dan peraturan koordinasi perundang terkait undangan pengelolaan sumber daya air mereka a x39 ala 2a0 alatas memfasilitasi i5on penyusunan memfasilitasi tea kebijakan dan kebijakan a22 regulasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya air memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi (aa) sama ora kao am memfasilitasi mena penyelenggaraan, pengembangan pasha dan pengelolaan semasa sumber daya air aa| gam ala menyampaikan usulan berpartisipasi dalam eki rencana pengembangan menggunakan dan menjaga dan asa dan pengelolaan daa aaa sana giant, memelihara sumber sumber daya air daya air ope pel laa jar ata spa aan hall akar kbm como1 mengelola dan mengembangkan sistem penyediaan air minum tidak mengidentifikasi, dan koordinasi dan supervisi dan merumuskan kebijakan mengembangkan sdm menyusun menu sun pengelolaan dan roa dalan dan kelembagaan pembangunan mengoperasikan dan regulasi, jumlah rangka mengelola peningkatan laporan rencana kerja pengembangan sistem pengelolaan spam memelihara spam dan jenis end dan mengembangkan perluasan perbaikan tae fauna sumber daya air spam koordinasi dokumen perencanaan ee24 c59 kala eni konsultasi dan 3x9 regulasi peraturan eretan asi mere undang, terkait pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum see sada #baa palagan memfasilitasi asa penyusunan kebijakan dara) kso denpoupan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum kaa memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi ssh sk38$ a35 peer sofa enak nat ea: frag3 lag memfasilitasi lana penyelenggaraan cara pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum menyampaikan usulan rencana menggunakan dan berpartisipasi dalam pengembangan dan memanfaatkan sumber menjaga dan pengelolaan sumber daya air secara memelihara sumber daya air optimal daya air fee pad ope pel laa jar ata spa aan hall akar kbm como1 menata bangunan gedung tidak: memproses dan menerbitkan melaksanakan melaksanakan anu maia kasi kso dinas udan rekomendasi teknis pembangunan, pemilikan terhadap fat laporan menyusun rencana mulan dongeng sinar dal izin mendirikan pengawasan dan penyelenggaraan kerja senar ban aan rangka ponyanyan gedung dan pemanfaatan gedung bangunan gedung bangunan gedung ane ena sertifikat laik fungsi bangunan gedung koordinasi dokumen perencanaan is) asas kayu liga dan peraturan ama pen ang pengelolaan dan penataan bangunan gedung #aa memfasilitasi memfasilitasi rena: penyusunan kebijakan kebijakan penataan sag dan regulasi bangunan gedung eta memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi memfasilitasi penyelenggaraan, sua pengelolaan dan esa penataan bangunan gila ala gedung sea tai memfasilitasi pelayanan perizinan imb dan slf versi sampaikan menerima layanan izin menggunakan dan berpartisipasi dalam pee lan dan mendirikan bangunan memanfaatkan menjaga dan ban dan sertifikat laik bangunan gedung memelihara bangunan fungsi secara optimal gedung gedung fee paa ope ana aan kbm como1 menata bangunan dan lingkungannya tidak tidak mengidentifikasi. menyusun rencana koordinasi dan penetapan analisis data dan teknis dan melaksanakan menyusun rencana menyusun merumuskan sinkronisasi dalam dokumen sistem bokumenipoku penataan regulasi, jumlah rangka penataan sistem penataan ya: laporan kerja aas kebijakan penataan naa penataan bani bangunan dan bangunan dan naiknya bangunan dan uan lingkungannya lingkungannya lingkungan koordinasi isi dokumen perencanaan tel konsultasi dan koordinasi regulasi peraturan terkait perundang pengelolaan dan undangan penataan re3 bangunan dan lingkungannya ppo fao memfasilitasi memfasilitasi, spo kebijakan penataan sls5$ penyusunan kebijakan ngo ata sa$ danregutasi lingkungannya memfasilitasi kal penyusunan dan penetapan regulasi ga aeetelir memfasilitasi sis sak penyelenggaraan, pengelolaan dan penataan bangunan dan lingkungannya ala ela menyan pakan usulan menggunakan, rencana pengelolaan memanfaatkan dan dan penataan memelihara bangunan bangunan dan dan lingkungan secara lingkungannya optimal aan wira gambar peta sub proses kbm meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat: keterangan: data informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (performance flow) ope pes bag lau cui akar kbm como1 mengembangkan jasa konstruksi tidak mengidentifikasi, koordinasi dan memproses dan menyusun aas sidataipan, sinkronisasi dalam menyelenggarakan penerbit kan menyusun rencana merumuskan ionisasi pelatihan tenaga menyelenggarakan rekomendasi laporan kerja dan jenis kebijakan pengembangan jasa terampil jasa konstruksi teknis pengembangan jasa konstruksi izin usaha jasa konstruksi konser kai konstruksi koordinasi dokumen perencanaan konsultasi dan koordinasi regulasi terkait beraturan| pengelolaan dan perundang pengembangan undangan jasa usaha konstruksi pa: fak memfasilitasi memfasilitasi kebijakan nona: penyusunan kebijakan pengembangan dan regulasi jasa usaha konstruksi memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi ke) do. tee memfasilitasi penyelenggaraan, pengelolaan dan kaa pengembangan jasa kas usaha konstruksi fs3p fee memfasilitasi keke) sistem informasi elektronik memfasilitasi pelayanan perizinan dan non perizinan (tjk) peningkatan menyampaikan menggunakan dea mendapatkan dan melengkapi memanfaatkan layanan izin usaha jasa konstruksi administrasi dan informasi surat zin konstruksi peningkatan konser uks usaha jasa acara, s55 kelembagaan konstruksi nama aang ora kode kbm como1 nama menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (apple) menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (apple) tidak: koordinasi tidak konsultasi kompetensi sdm stb bds ara koordinasi dan pelaksanaan regulasi peningkatan kebijakan dapat tan mater sia bs s3n6 koordinasi penyusunan kerja penetapan tt. peraturan anggun mengumpulkan ssa oss data plh sans falah sea bes ko) kopi data plh ang bpr kode kbm cumi1 namakbm cfmdak tidak koordinasi dan sosialisasi alias pelaksanaan penyusunan penyusunan aksara pendidikan, pendataan data peningkatan pelaksanaan money apple tim apple latihan dan lembaga lembaga ya p kapasitas dan pendamping laporan plh kabupaten kabupaten penyelenggara penyuluhan masyarakat masyarakat kompetensi reel penyuluhan sdm a23 aag nusa asta koordinasi dan regulasi konsultasi kebijakan pelaksanaan peraturan penyelenggara perundang diklat dan undangan penyuluhan spy ega aaa koordinasi penyusunan kerja (aa) penetapan ba) peraturan (nagan ang di: tok pelaksanaan ko) a8$ peningkatan kapasitas dan pammalaag kompetensi sosialisasi sdm kep) pendidikan, latihan dan penyuluhan kep) lembaga masyarakat opa kode kbm cumi1 nama mengelola keanekaragaman kbm. cfm mengelola keanekaragaman tidak: pengembangan jumlah dan koordinasi tidak kapasitas dan seleksisin kelembagaan pelaksanaan korobuns sena genom tanam pengelolaan aksi mana ana pelaksanaan keanekaragaman keanekaraga dan dalam sarana dan blo yap laporan pengelolaan man validasi pengelolaan prasarana man hse a5u koordinasi dan pan konsultasi aturan pelaksanaan bata uan pengelolaan undangan keanekaraga man suw arta mama nasas free cranes nan koordinasi penyusunan rencana kerja fasilitasi penetapan pena) peraturan jangan) in! tm) mengumpulkan sosialisasi data pengelolaan keanekaraga keanekaraga man man kep! ope ana basa, haa kbm cfm mengelola sampah pj aris par koordinasi jumlah dan dan penanganan sampah jenis penyusunan sosialisasi peningkatan penyusunan konsultasi: kebijakan kebijakan peran serta dengan melakukan, pengurangan, sampah, penyediaan sarana dan penyusunan pemilahan, pengumpulan, dengan melakukan ( un menyusun kebijakan dan strategi dan strategi masyarakat prasarana pengelolaan asi rencana dan strategi kebijakan, daerah daerah dalam pengangkutan: bem batasan, persamaan tpa das laporan dan strategi pengolahan, dan pendaran ulang dan daerah pengelolaan pengelolaan pengelolaan test spa elo daerah makan daerah aan pemrosesan akhir pemanfaatan kembali bana pengelolaan sampah tpa test spa sampah baka cua. apa neo koordinasi dan had faal konsultasi regulasi penyusunan tes kebijakan kebijakan dan strategi daerah tang pengelolaan sampah can kelas akun segar koordinasi penyusunan rencana kerja fasilitasi penetapan fasilitasi penyusunan kebijakan dan penetapan strategi daerah peraturan pengelolaan sampah games sik kasi were ale pkk peningkatan sosialisasi peran serta pengurangan sampah tang ani kebijakan masyarakat dengan melakukan dan strategi dalam pembatasan, daerah pengelolaan pendaran ulang dan pengelolaan persamaan pemanfaatan kembali sampah waa tepi haa ban aan kbm cfm mengelola penyimpanan sementara limbah tidak: tidak: tidak verifikasi lapangan koordinasi anyar fasilitasi pemenuhan komitmen untuk memastikan cena sosialisasi dan lin penyimpanan sementara ban) ya ya: laporan limbah dilaksanakan melalui menyusun pelaksanaan konsultasi penyimpanan pendataan validasi ya sistem pelayanan perizinan administrasi dan teknik: rencana penyimpanan pelaksanaan sementara limbah mata berusaha terintegrasi secara penyimpanan sementara ara sementara limbah bae elektronik limbah limbah seto man koordinasi regulasi dan kebijakan konsultasi peraturan pelaksanaan perundang penyimpanan undangan sementara tang limbah aan koordinasi penyusunan rencana kerja jang fasilitasi penetapan a55 peraturan jangan le)ara ip. sny a0s opu aak 25m anna hak yang sosialisasi pendataan penyimpanan limbah sementara limbah tepi ope area ha, haa kode kbm como1 nama meningkatkan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kbm cfm meningkatkan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tidak: koordinasi tidak: dan jumlah dan asi sosialisasi pendataan| nkronisas koordinasi pelaksanaan penyusunan jenis tenang nng pencegahan tai validasi data mengelola pencegahan pencegahan koordinasi pena kanan pencegahan pencemaran pencemaran dan, ya p| laboratorium pencemaran pencemaran ya: laporan program pencemaran pencegahan dan atau dan atau nee dekan dan atau dan atau pengendalian pengendalian kerusakan pencemaran kerusakan kerusakan kerusakan kerusakan sore kep regulasi koordinasi sala kebijakan konsultasi peraturan bean aan perundangan eng pan) ane pencemaran kerusakan kang satu3t anx sadis agak akses arp bol koordinasi ja) penyusunan rencana kerja fasilitasi penetapan prem) peraturan jangan tek: koordinasi bea pencegahan koordinasi ux. pencemaran zap dan atau pengendalian spa kerusakan sosialisasi pencegahan pelaksanaan pencemaran pengendalian dan atau kerusakan kang pendataan pencemaran dan atau kerusakan aka pelaksanaan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan kep perang "tuk haa kode kbm como2 nama menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kbm cfm menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tidak: koordinasi tidak: dan sosialisasi konsultasi oan pelaksanaan penghentian pendamping gan pencemaran pen aoa kerusakan kan aren aas laa aman koordinasi regulasi dan kebijakan konsultasi peraturan pelaksanaan perundang penanggalan undangan gan pencemaran ae. busa kerusakan graha aga. aaa (aa manan koordinasi penyusunan rencana kerja jan) hasi fasilitasi penetapan peraturan lengang eka amb aas gg. sla penghentian tia basi mapan pendamping sosialisasi fee aan sanyo case2es jalak goda pendataan tepi tia kode kbm como3 nama pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kbm cfm pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tidak: tidak: konsultasi dan jumlah dan koo asi sosialisasi pelaksanaan menyusun persiapan pelaksanaan pengumpulan validasi ya: bela kanan restorasi take rencana pena aan pelaksanaan pendataan data rehapibiyasi pemulihan bercemaranja kerusakan gan aan) kerusakan kerusakan ea: pos konsultasi aed dan sas regulasi koordinasi kebijakan persiapan peraturan pelaksanaan perundang pemulihan undangan pencemaran kerusakan kakak rsa hobi skt. ada kala koordinasi tas penyusunan rencana kerja fasilitasi penetapan peraturan pagan: jang dak sosialisasi pendataan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan restorasi kerusakan rehabilitasi pencemaran kerusakan lingkungan jca| bee kode kbm cumi1 namabm cfmtidak: jumlah dan pemenuhan pengawasan usaha dan menyusun rena koordinasi bantuan lingkungan hidup, mom laporan dan pelaksanaan kewajiban oleh pemerintah daerah pengawasan pembinaan izin kas kegiatan dan lingkungan nag kegiatan plh usaha tari basi cas kasi tas konsultasi koordinasi regulasi persiapan batan pelaksanaan peraturan aaa perundang undangan pengawasan kegiatan usaha tebang s55$ penyusunan lol kerja penetapan bean) peraturan angan sieges fasilitasi nan pemenuhan pengawasan usaha dan les ketentuan atau kegiatan yang izin dan lingkungan hidup, izin kewajiban plh yang diterbitkan izin oleh pemerintah daerah lingkungan sosialisasi dan atau izin plh dog peta sub proses kbm meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat ini merupakan rangkaian aktivitas proses kerja dalam melaksanakan: merencanakan kebutuhan dan mendayagunawilayah kabupaten kebumen, mengembangkan mutu dan meningkatkan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan, memberikan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional umat): menerbitkediakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukm dan ukp, menyediakan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan, mengelola sistem informasi kesehatan, mengelola advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor, menyelenggarakan pelaksanaan sehat dalam rangka promosi preventif, mengembangkan dan melaksanakan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat ukm), melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan pemuda terhadap kepemudaan pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader, il. membina dan mengembangkan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan, menyelenggarakan kejuaraan olahraga, membina dan mengembangkan olahraga prestasi, oo. membina dan mengembangkan organisasi olahraga, dan membina dan mengembangkan organisasi kepramukaan. ika kode kbm cumi1 nama menyelesaikan pengaduan masyarakat bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (plh) kbm cfm menyelesaikan pengaduan masyarakat bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (plh) tidak: konsultasi dan jumlah dan koordinasi pengelolaan koordinasi dan sinkronisasi pen ana teror) masyarakat pengaduan pengadilan atau melalui pengadilan. masyarakat kang basi awan sasa, laka besar regulasi asia stb ongutrasi pandangan, koordinasi far pelaksanaan sta penyelesaian jas pengaduan pasi masyarakat rai penyusunan kerja jang penetapan peraturan angan seas tahan der adler koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan atau tag penyidikan lingkungan hidup luar pengadilan atau melalui pengadilan sosialisasi ana ses palais see tepi ica) ica) sala henifm memberikan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah tidak jutaan koordinasi, penilaian kinerja dalam soma ma) hidup tani sae (ae! regulasi koordinasi kebijakan dan persiapan peraturan memberikan perundang penghargaan undangan jari done kaa d2 afgan koordinasi penyusunan kerja penetapan peraturan perundang ramani undangan age cs. nenek aas ank aoa bak penilaian kinerja dalam pemberian sosialisasi perlindungan dan penghargaan kam ami pengelolaan lingkungan hidup kep! ica| nama aang bee kode kbm como1 nama merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pemantauan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial kbm como1 bae dan persiapan koordinasi sata san batal nan . kam s.h a32 sala apaan non usa durasi dan persiapan san pelaksanaan tot konflik ata koordinasi penyusunan program a.a koordinasi dan fasilitasi a35 fasilitasi pelaksanaan pemantauan kept konflik kos sama kewaspadaan dini see peta sss sas pelaksana kebijakan a15 perang ha, haa kode kbm como1 nama merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan kbm cfm ada tidak: dkm dan persiapan perumusan iata asi kebijakan jsj eny sunan, pelaksanaan pelaksanaan teknis dan rencana manga ban) manga ban) pemantapan pemantapan pemantapan money ya: laporan ker ideologi ideologi pangan yani pelaksanaan pancasila dan pancasila dan laksana. nan ideologi pena pena panas sanksi pancasila lks sss jangan s.s tea aska sea koordinasi peraturan mantap hadi uan pdip pancasila dan undangan kebangsaan sea san) koordinasi penyusunan program koordinasi dan s.s fasilitasi penetapan perumusan penetapan kebijakan teknis dan tas perundang pemantapan undangan panas aas ts. sedang 59b953 sosialisasi palasdanaan kebijakan kebijakan dsa teknis dan teknis dan pemantapan pemantapan kpi pelaksanaan pelaksanaan biologi ideologi kami pancasila pancasila ama i7pi (aj iaj a15 kode kbm como1 namaw www era sosialisasi (dnj pelaksanaan kebijakan teks usanbemangasan kerana eni jenis dan persiapan pelaksanaan padi lan syannyayanni pelaksanaan penyusunan pelaksanaan pelaksanaan pendidikan ikan pendidikan money laporan lari rencana pendidikan pendidikan politik, etika mean politik, etika kerja politik, etika politik, etika budaya politik budaya politik budaya budaya jam) politik politik pad eka eee m undangan s5. politik melaena program koordinasi dan fasilitasi fasilitasi penetapan penetapan perumusan kebijakan peraturan teknis dan pemantapan pelaksanaan pn je! sosialisasi h.a teknis dan kebijakan dsa pemantapan teknis dan ana pelaksanaan pemantapan ma: kami polis politik ses i7p3 or) area berat "tuk haa tepi kode kbm como1 namabm cfme) tidak: jumlah dan jenis dea sangan perumusan kebijakan sediaan seakan tas dean can dan pemandian pen rencana dan pemantapan san, akan pan papan pelaksanaan ketahanan ana laporan kerja pelaksanaan teknis dan pemantapan, pot, ekonomi, sosial dan dan huda ketahanan ekonomi, sosial dan sosial dan budaya pda ekonomi, sosial dan budaya buna akan tes sep5 (ang regulasi kebijakan koordinasi dan peraturan persiapan pelaksanaan te) perundang perumusan kebijakan undangan teknis dan pemantapan pelaksanaan ketahanan ekonomi, er: sosial dan budaya lalat fdb fe2ahan doang fan penyusunan program ani (saj koordinasi dan penetapan fasilitasi perumusan peraturan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (saj kep1 apbd. sae bag lesser rok sosialisasi pelaksanaan kebijakan kebijakan teknis dan teknis dan pemantapan pemantapan tenan pelaksanaan pelaksanaan ketahanan ketahanan ge) ekonomi, ekonomi, sosial dan sosial dan budaya budaya tepi lor han opadak: idn perumusan koordinasi kebijakan jumlah dan dan persiapan teknis dan krn secara) jenis pelaksanaan pemantapan aaj aaa) rencana perumus pemantapan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan money pa: laporan ber ban aaa nan fan tanaman bana aan (karena ormas ormas ormas pengawasan ormas a.s peng snn mana! e da5g ssp sepak saat gin pena kebijakan pemantapan peraturan pelaksanaan perundang pengawasan (dj undangan ormas pal sala ega law penyusunan le perencanaan a.a koordinasi fasilitasi perumusan tdp penetapan kebijakan peraturan pengawasan ormas sos sesat golek nan sosialisasi pelaksanaan kebijakan kebijakan teknis dan teknis dan kam pemantapan pemantapan pelaksanaan pelaksanaan pemberdayaan pemberdayaan dan dan pengawasan pengawasan ormas ormas jua kode kbm cumi1 nama mengelola kebudayaan yang masyarakat pelakunya kbm cfm mengelola kebudayaan yang masyarakat pelakunya tidak: tidak: jumlah dan koordinasi dan ben aan kapan jenis persiapan sosialisasi penyusunan pengelolaan pengelolaan mengelola kebudayaan kebudayaan budayawan yai tangan kebudayaan yang kebudayaan yang yang masyarakat kerja, masyarakat masyarakat pelakunya masyarakat berlakunya pelakunya pelakunya berlakunya 2x8 ss sas koordinasi ena regulasi dan persiapan kebijakan) pengelolaan peraturan, kebudayaan aan perundang yang undangan) masyarakat pelakunya 5x00 ana gaya fana penyusunan perencanaan fasilitasi ba) peraturan lengan tee nan! ras rspas als aas sosialisasi meng ora pendataan kebudayaan yang kebudayaan pelakunya asn pelakunya lan ttg dat kode kbm como2 nama melestarikan kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya kbm cfm melestarikan kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya tidak: tidak: koordinasi dan jumlah dan jenis persiapan pendataan tan melestarikan pelaksanaan sosialisasi kesenian penyusunan kesenian melestarikan melestarikan kesenian tradisional tam tarik? ya. yai laporan tradisional yang kesenian tradisional yang yang fate eka masyarakat tradisional yang masyarakat pelakunya masyarakat yang masyarakat pelakunya masyarakat pelakunya pelakunya fan ssz koordinasi dan regulasi persiapan kebijakan pelaksanaan panai peraturan melestarikan perundang kesenian undangan tradisional yang masyarakat lam pelakunya xoo nona fan penyusunan perencanaan (an) fasilitasi one penetapan peraturan angan da, tee skor mos seas besi sosialisasi pelaksanaan melestarikan kesenian tradisional yang pendataan kesenian masyarakat pelakunya mane enak dean pen tia pra kode kbm cumi1 nama mengelola cagar budaya kbm cfm mengelola cagar budaya tidak: tidak: jap! jumlah dan koordinasi sosialisasi alias penyusunan jenis dan persiapan perlindungan pendataan data ani rencana pengelolaan pengelolaan anta obyek cagar pengelola ya: laporan kerja perlindungan perlindungan kapan gaya budaya cagar kai cagar budaya cagar budaya maa budaya ec. sss ss a regulasi koordinasi kebijakan dan persiapan peraturan pengelolaan perundang perlindungan undangan cagar budaya ban dya sel a.a penyusunan perencanaan bas (saj fasilitasi peraturan aan soe pee tua pesan statis asi pendataan perlindungan, obyek cagar pengembangan buda cagar budaya tepi (aj jai caj peta sub proses kbm meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan, yaitu: kbm mengelola pendidikan kbm membina perpustakaan kbm melestarikan koleksi nasional dan naskah kuno gambar peta sub proses kbm meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan: memmokatk akan pan mutu pendidikan keterangan: data informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (performance flow) petani kode kbm cumi1 nama menangani gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah kbm como1 menangani gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah tidak: jumlah dan jenis koordinasi dan mendeteksi dini, cegah meningkatkan kapasitas penyusunan menangani gangguan persiapan pelaksanaan dini, pembinaan, memberdayakan melaksanakan kerjasama antar lembaga sdm satpol dan satlinmas menindak (rencana ketentraman dan penyuluhan, patroli, dan kemitraan dalam teknik pencegahan termasuk dalam yap laporan kerja ketertiban umum nra man dan pengamanan dan masyarakat dalam dan penanganan gangguan tritium. pelaksanaan tugas yang man guan dalam satu daerah pengawalan bum: bernuansa ham. that axg tas maa nga ja) kakek aga koordinasi dan bone persiapan pelaksanaan pem kan menangani gangguan ketentraman dan perundang ketertiban umum dalam satu daerah dada enangons! oya esai aas koordinasi penyusunan perencanaan penetapan peraturan jangang jang menindak atas kene) gangguan 2pole mendeteksi dini, cegah atib dini, pembinaan, han ao, melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan pengawasan, dalam teknik pencegahan dan bg. penanganan gangguan tritium. asas ham memberdayakan perlindungan masyarakat dalam rangka tritium. perang tai haa tepi bee kode kbm como2 nama menegakan peraturan daerah dan peraturan bupati kbm cfm menegakan peraturan daerah dan peraturan bupati tidak: jumlah ban koordinasi melaksanakan penyusunan nan! dan persiapan sosialisasi pengawasan atas melaksanakan penanganan rencana menegakan penegakan perda kepatuhan terhadap atas pelanggaran peraturan money laporan kerja asean perda dan dan perlu. pelaksanaan perda dan perda dan perlu. perlu perlu perlu. kep! a.a as2 jelata loak5 sbs pasar lahat ssg5 regulasi koordinasi kebijakan dan persiapan peraturan menegakan perundang perda dan kami ian) undangan perlu psi a.a ses ag koordinasi penyusunan perencanaan jan) fasilitasi penetapan peraturan akan s3, dera oman mom ala aan ipl kai melaksanakan sosialisasi pengawasan atas ben kangerda kepatuhan merah ap melaksanakan plasa penanganan atas s 5g& perda dan perlu. aan peraturan perda dan perlu. kept ica) za) dad ebay hw, haa akar pel kulak dan jenis koordinasi dan persiapan pelaksanaan melaksanakan mencegah, mengendalikan, melaksanakan sosialisasi pelaksanaan penanganan penyusunan, demikan, memadamkan, alias pemadaman melaksanakan pencegahan dan penanganan dan dan penyelamatan rencana nan dan! menyelamatkan, dan bra dan penyelamatan korban penanganan bahan pencegahan pengendalian korban ya: laporan kerja rani elan das menangani bahan ata lam data pengendalian kebakaran berbahaya dan bahan berbahaya bahan bahan bae aaa akg berbahaya dan beracun, kebakaran beracun dan beracun berbahaya berbahaya kebakaran dalam daerah dan beracun dan beracun s5a03g3 bag e23g kelas koordinasi dan ss5yaf persiapan asa mencegah, regulasi mengendalikan, kebijakan memadamkan, menyelamatkan, kota dan menangani fras bahan berbahaya e2r08 dan beracun, kebakaran dalam ogg daerah koordinasi tan penyusunan perencanaan fasilitasi dan penetapan peraturan engan an) deal :803a lax ten pelaksanaan penanganan ani melaksanakan pelaksanaan dan melaksanakan saa sosialisasi pemadaman melaksanakan nasas penanganan dan pengendalian pencegahan, dan penyelamatan penanganan bahan pengendalian bahan penyelamatan fr) penyelamatan pengendalian korban berbahaya dan bahan berbahaya berbahaya korban sar karan acara| kebakaran dan beracun dan beracun han) (ame) beracun berbahaya dan beracun tepi a15 drain) perang haa bee nama: pen kulak dan jenis koordinasi dan persiapan pelaksanaan melaksanakan mengendalikan mencegah, mengendalikan, sosansas melaksanakan sosialisasi pelaksanaan penanganan ie) penyusunan memadamkan. memadamkan, pencegahan pemadaman melaksanakan pencegahan dan penanganan dan dan penyelamatan (v vn (rencana) menyelamatkan, dan menyelamatkan, dan penyelamatan dan penyelamatan korban penanganan bahan pencegahan pengendalian korban ap| laporan kerja menangani bahan menangani bahan kebakaran pengendalian kebakaran berbahaya dan bahan berbahaya bahan bahan berbahaya dan beracun berbahaya dan beracun, kebakaran beracun dan beracun berbahaya berbahaya kebakaran dalam daerah kebakaran dalam daerah dan beracun dan beracun .x asam, sesaunig aiagasar sab koordinasi dan masa persiapan mencegah, regulasi mengendalikan, kebijakan memadamkan, menyelamatkan, kits dan menangani bahan berbahaya dan beracun, esa kebakaran dalam daerah asi koordinasi penyusunan lan perencanaan fasilitasi dan penetapan peraturan jengger) seas pelaksanaan penanganan melaksanakan pelaksanaan dan melaksanakan sosialisasi pemadaman melaksanakan sosialisasi penanganan dan pengendalian nba pencegahan, dan penyelamatan ben peahanidan, pengendalian bahan penyelamatan penyelamatan pengendalian penanganan bahan korban aip3 penyelamatan korban berbahaya dan bahan berbahaya berbahaya haa kebakaran kebakaran dan beracun dan beracun jalan berbahaya dan beracun kep ita) opt kode kbm como2 nama menginspeksi peralatan proteksi kebakaran kbm como2 menginspeksi peralatan proteksi kebakaran tidak: tidak: jumlah dan koordinasi pens dan persiapan sonia asi pendataan valida' penyusunan pelaksanaan standar bencana pendataan pendataan peralatan peralatan peralatan xar( laporan kerja peralatan proteksi nan rani proteksi kebakaran kebakaran stake panam tema tea aaa vas layak regulasi koordinasi kebijakan dan persiapan peraturan pendataan perundang peralatan undangan proteksi er) sas kebakaran kas skl asu penyusunan perencanaan fasilitasi penetapan peraturan pagan sosialisasi atas standar peralatan pal peralatan proteksi sebaran kebakaran a15 ora) sea kode kbm como3 nama memberdayakan masyarakat dalam mencegah kebakaran kbm como3 memberdayakan masyarakat dalam mencegah kebakaran tidak: jumlah dan koordinasi jenis dan persiapan aan penyusunan sosialisasi pencegahan rencana pemberdayaan pemberdayaan pencegahan dan money ya laporan kerja masyarakat masyarakat kebakaran penanganan mencegah mencegah kebakaran kebakaran kebakaran opa ada ala. pas tes egan: sdassaseh ssk t.a sasak sas regulasi koordinasi ja) kebijakan dan persiapan peraturan pelaksanaan perundang pemberdayaan undangan masyarakat dalam da9 mencegah kebakaran bola s5. sa koordinasi penyusunan perencanaan fasilitasi penetapan peraturan bagian la5 pelatihan pencegahan sosialisasi dan diya pencegahan penanganan kebakaran kebakaran saat aan kep! ica) iza| tau kode kbm como1 nama memberikan pelayanan informasi rawan bencana kbm cfm mengelola data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi penyajian data pemanfaatan data koordinasi dan pengolahan data dan dan informasi dan informasi memeluk dan jenis persiapan pelaksanaan informasi perizinan perizinan dan perizinan dan non penyusunan bean yan mengelola data dan dan non perizinan non perizinan perizinan berbasis money pelaporan perencanaan ann informasi perizinan berbasis sistem berbasis sistem sistem pelayanan jan bana dear dan non perizinan yang pelayanan perizinan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi berusaha perizinan terintegrasi terintegrasi secara berusaha secara elektronik elektronik terintegrasi secara elektronik (nn pen pan surat ede nkeajh sua sae ang dasar isa pala mas bae kana koordinasi dan aa) persiapan ss. pelaksanaan lan mengelola data dan regulasi informasi perizinan tani kebijakan dan non perizinan kal yang terintegrasi pai alta koordinasi penyusunan perencanaan ban heri fasilitasi penetapan peraturan lengang s3e8 pms eee dae ask koordinasi dan ho. persiapan informasi perizinan pan informasi clubs send pelaksanaan dan non perizinan perizinan dan non perizinan dan non kai nasi meng pop badan) berbasisisistemi perizinan berbasis perizinan berbasis re) az8 informasi perizinan pelayanan perizinan sistem pelayanan sistem pelayanan dan non perizinan berusaha perizinan berusaha perizinan berusaha pee peng akan boca han ben yan bebas elektronik secara elektronik elektronik asi, tp. uv) ica) ica) jua kode kbm como1 nama menata sistem dasar penanggulangan bencana kbm como1 menyelenggarakan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan tidak jumlah dan jenis koordinasi dan money persiapan penyusunan melaksanakan menyelenggarakan menyusun rencana menyelenggarakan menyelenggarakan strategi promosi promosi promosi pelaporan mena promosi penamaan penanaman modal modal penamaan modal modal ay ,as esais gala sabas pelan san mea regulasi kebijakan na peraturan koordinasi dan perundang see undangan menyelenggarakan promosi penamaan modal sen esa aae aka boi penyusunan rencana kerja memfasilitasi penetapan peraturan jangan koordinasi dan persiapan menyelenggarakan sora menyusun strategi melaksanakan promosi promosi penamaan promosi penamaan penanaman modal dok modal neul gaga ebay haa opa kode kbm cumi1 nama memberikan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kbm como1tidak jumlah dan jenis koordinasi dan persiapan pemantauan penyediaan layanan melaksanakan memberikan melaksanakan memberikan pen edan pelayanan pemenuhan konsultasi dan koordinasi dan money melaksanakan pelayanan perizinan dan pelayanan perizinan dan komitmen pengelolaan menyusun nonperizinan berbasis sinkronisasi penetapan perizinan dan non perizinan pelaporan rencana kerja non perizinan secara pon peranan secara sistem pelayanan perizinan perizinan dan pengaduan masyarakat pemberian fasilitas secara terpadu satu pintu kegiatan terpadu satu pintu terpadusatuantu berusaha terintegrasi non perikanan tentang palang insentif daerah dibidang penanaman moda dibidang penanaman modal dibidang penanaman modal secara elektronik penanaman terpadu perizinan dan yang jadi kewenangan yang menjadi kewenangan yang menjadi kewenangan modal non perizinan bol ubs &,0zd aroma tekak enero nas anggaran val te) bo a sig koordinasi dan persiapan melaksanakan memberikan regulasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara peraturan perundang terpadu satu pintu oman dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan laga bon ssh ags a90 koordinasi menyusun rencana kerja fasilitasi penetapan tgn) peraturan engan go. koordinasi dan persiapan panen latarnya pemantauan penyediaan layanan melaksanakan memberikan pemenuhan konsultasi dan terpadu perizinan dan koordinasi dan pelayanan perizinan dan komitmen pengelolaan lo) dak nonperizinan berbasis sinkronisasi penetapan non perizinan secara perizinan dan pengaduan masyarakat sistem pelayanan perizinan non perizinan terhadap pelayanan pemberian fasilitas terpadu satu pintu berusaha terintegrasi insentif daerah kala dibidang penanaman modal seo penanaman terpadu perizinan dan yang menjadi kewenangan modal non perizinan or) area eng sen biar bee kode kbm como1 nama pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kbm cumi1 menetapkan pemberian fasilitas insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan tidak: jumlah dan jenis koordinasi dan pan aan values menetapkan persiapan menetapkan menyusun pemberian fasilitas pemberian fasilitas pemeran mengenai pelaksanaan rencana insentif dibidang insentif dibidang ya: pelaporan kerja penanaman modal penanaman modal dan yang menjadi yang menjadi dea anta sing kewenangan kewenangan tanaman moda menanam modal ip) ona, ora sasa sata selulosa rata tai pass astataraa ska kas koordinasi dan persiapan regulasi menetapkan sadns! kewenangan koordinat penetapan kebijakan daerah sati mengenai pemberian fasilitas insentif dan kemudahan bagan penanaman moda koordinasi jan menyusun rencana fan kerja koordinasi dan mefasmlila pasivasi persiapan penetapan kebijakan penetapan menetapkan daerah mengenai pobafuran pemberian pemberian fasilitas (sagan fasilitas insentif insentif dan dibidang kemudahan penanaman modal penanaman moda yang menjadi kewenangan as (arora mag bra ss8s lex sera oaa aaua proses bisnis pemerintah kabupaten kebumen. peta proses bisnis pemerintah kabupaten kebumet peta sub proses kbm o2 ini merupakan rangkaian aktivitas proses kerja dalam melaksanakan: mengelola pendidikan sekolah dasar, mengelola pendidikan sekolah menengah pertama, mengelola pendidikan anak usia dini paud): mengelola pendidikan nonformal kesetaraan, mengelola perpustakaan kabupaten kebumen, mengembangkan kebudayaan gemar membaca, dan melestarikan naskah kuno milik kabupaten kebumen. peta sub proses kbm meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, yaitu kbm mengelola sistem data gender dan anak kbm meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan kbm memberdayakan dan meningkatkan keluarga sejahtera ks) kbm membina keluarga berencana kb) kbm mengendalikan pertumbuhan penduduk kbm meningkatkan perlindungan perempuan kbm meningkatkan perlindungan khusus anak kbm memenuhi hak anak kbm meningkatkan kualitas keluarga dea kbm cfm mengelola data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi uns koordinasi dan pengolahan data dan dan informasi: nan. informasi "at persiapan pelaksanaan informasi perizinan dan non perizinan dan non perizinan dan non penyusunan mengelola data dan mengelola data dan perizinan berbasis sistem perizinan berbasis perizinan berbasis money pelaporan perencanaan informasi perizinan pelayanan perizinan sistem pelayanan sistem pelayanan dan non perizinan yang anta berusaha terintegrasi perizinan berusaha perizinan berusaha terintegrasi terintegrasi secara elektronik terintegrasi terintegrasi secara secara elektronik elektronik a.a jani sggasaskasas foke adakan oga ara bag garasi koordinasi dan persiapan pelaksanaan mengelola data dan regulasi informasi perizinan kai pan kebijakan dan non perizinan yang terintegrasi kep! asa koordinasi penyusunan perencanaan (saj fasilitasi penetapan peraturan (engan (saj dean ask snn arp nan koordinasupani pengolahan data dan persiapan informasi perizinan data lemak, pena sem mengelola data dan bea sta rana asp informasi perizinan pelayanan peranan sistem pelayanan sistem pelayanan a92 dan non perizinan berusaha perizinan berusaha perizinan berusaha ags tas yang terintegrasi teriterasi besar terintegrasi terintegrasi secara bel ereiironin secara elektronik elektronik jasa vokal ter alaa yan kai akan kep! bean, pena bee kode kbm cumi1 nama menyelenggarakan promosial. mess tidak: jumlah dan jenis koordinasi dan money persiapan penyusunan melaksanakan penyelenggara menyusun rencana menyelenggarakan menyelenggarakan strategi promosi promosi promosi pelaporan kerja promosi penamaan promosi penamaan penanaman modal penanaman modal penamaan modal modal tana dea ikea sol pena kanak feri luas san saka bau ser kas sena rene nan regulasi kebijakan peraturan perundang koordinasi dan undangan, menyelenggarakan promosi penamaan ana modal seks penyusunan rencana kerja ban memfasilitasi penetapan peraturan enggan koordinasi dan persiapan menyelenggarakan melaksanakan promosi promosi penamaan ana penanaman modal iso modal dama ang hp, bpr kode kbm como1 namancc eee jasa,w "mm mwa tidak: koordinasi dan money jumlah dan jenis mewungnsesan) kenbergsaenn neng mesra sutan mom mea promosi penamaan penanaman modal penanaman modal penamaan modal modal aa: a83 center lan oen gas ban dos kkasserag regulasi peraturan metaeiien koordinasi dan persiapan undangan menyelenggarakan promosi penamaan l2sa bpa penyusunan rencana kerja kg) memfasilitasi jangan persiapan menyelenggarakan keke promosi penamaan penanaman modal modal karya ara kode kbm cumi1 nama menetapkan pemberian fasilitas insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kbm como1 menetapkan pemberian fasilitas insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan idak: pa. jumlah dan jenis koordinasi dan (9ai menetapkan persiapan menetapkan penetapan kebijakan evaluasi pelaksanaan menyusun pemberian fasilitas pemberian fasilitas daerah mengenai pemberian fasilitas rencana insentif dibidang insentif dibidang pemberian fasilitas insentif dan pelaporan) kerja penanaman modal penanaman modal ieadangkemudahan, kemudahan, yang menjadi yang menjadi penanaman modal penanaman modal kewenangan kewenangan era a z yaa order loh see. ln. sas kara koordinasi dan ica regulasi bankemenangan, koordinasi penetapan kep! kebijakan daerah mengenai pemberian dag fasilitas insentif dan kemudahan penanaman modal dalang koordinasi menyusun rencana kerja koordinasi dan fasilitasi persiapan kebijakan daerah penetapan menetapkan mengenai pemberian ttd peraturan pemberian fasilitas insentif dan man fasilitas insentif menu penataan penanaman modal yang menjadi kewenangan stb la s mah anak ana ica jua kode kbm como1 nama mengendalikan pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kbm como1 mengendalikan pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan tidak lai jumlah dan menyusun persiapan. sinkronisasi koordinasi dan sinkronisasi melaksanakan maia sinkronisasi pembinaan bana rencana pengendalian melaksanakan pelaksanaan eka nan penanaman pelaksanaan penanaman pelaporan kerja penanaman pen pengendalian penanaman modal mob modal modal laba pola abas koordinasi dan regulasi persiapan kebijakan melaksanakan peraturan pengendalian perundang penanaman modal undangan koordinasi dan lantai sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal koordinasi, koordinasi dan menyusun koordinasi dan rencana sinkronisasi sinkronisasi pembinaan kerja pelaksanaan penanaman penanaman modal mod memfasilitasi penetapan peraturan koordinasi dan koordinasi dan (ag ionisasi sinkronisasi pembinaan pena gan pelaksanaan penanaman fan) penanaman modal modal ang haa opa kode kbm como1 nama menyusun perencanaan pendanaan kbm cfm menyusun perencanaan pendanaan tidak: menyusun koordinasi analisis data dan jumlah dan pelaksanaan analisis data dan informasi koordinasi penyusunan informasi pengendalian, evaluasi menyusul ag) jenis musrenbang pemerintahan daerah bidang perencanaan dan penetapanjdokumen| sea edan dan pelaporan bidang nad laporan perencanaan pelaksanaan pelaksanaan kabupaten perencanaan pembangunan pembangunan perencanaan perencanaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan tol perencanaan perencanaan daerah mati pembangunan daerah pembangunan daerah kabupaten sae pendanaan ped kabupaten ti. ran aan regulasi kebijakan peraturan perundangan undangan koordinasi arta dan persiapan aan pelaksanaan mengikut perencanaan musrengbang pendanaan erosi fasilitasi mei penyusunan dan cie perguruan penetapan dokumen perencanaan tika pembangunan daerah kabupaten tol melaksanakan musrenbang menyusun perangkat musrenbang fasilitasi nari daerah pelaksanaan ptn forum perangkat daerah musrenbang menyusun desa . rkd kelurahan hae war bee kode kbm como2 nama menganalisa data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan kbm cfm menganalisa data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah tidak penyusunan nana ban koordinasi dokumen perencanaan analisadata) analisa data dan pembangunan daerah perencanaan bidang men ana dan informasi pemerintahan bidang pemerintahan perekonomian dan sda ya p| laporan infrastruktur dan reformasi daerah (ipjp, rpm dan rkd) (sumber daya alam) kesan daerah notata 2ea cola pdg regulasi koordinasi dan kebijakan pelaksanaan analisa pan mara data dan informasi dae pemerintahan daerah aoa, anak pen dan a21, aaa penetapan peraturan koordinasi penyusunan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dokumen perencanaan koordinasi penyusunan koordinasi penyusunan pembangunan daerah pembangunan daerah dokumen perencanaan dokumen perencanaan bidang pemerintahan bidang pembangunan pembangunan daerah pembangunan daerah ipjp, resmi dan rkd) manusia (ipjp, rpm, rkd) bidang perekonomian bidang infrastruktur (ipjp, rpm, rkd) (ipjp, rpm dan rkd) koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (pemdes dan rides) pake haa io| aa. kode kbm como1 nama mengendalikan, evaluasi dan pelaporan kbm cfm mengendalikan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah tidak penyusunan koordinasi dan menyusun analisa data persiapan pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan perencanaan dan analisa data dan penelitian dan pengembangan inovasi dan ya: laporan informasi pemerintahan bidang pemerintahan umum teknologi informasi anyar pemerintahan daerah b1. ea3 pera salak tka ses regulasi koordinasi dan kebijakan persiapan part aan pelaksanaan analisa anyang data dan informasi sat dana pemerintahan daerah maa 1saka kpa memfasilitasi penetapan peraturan jangan penelitian fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan, dan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum pan uea teknologi dan inovasi waa pen tag jua kode kbm cumi1merintahan dan pembangunan manusia ramah paus menyusun jumlah dan jenis koordinasi dan persiapan melaksanakan koordinasi (rar koordinasi perencanaan melaksanakan perencanaan men entitas data dan pan entry alan penyusunan dokumen bidang pemerintahan dan bidang pemerintahan dan pendapatan daerah perencanaan pembangunan ya p| laporan pembangunan manusia pembangunan manusia daerah bidang pembangunan manusia manusia zaman aanlepaalan asa regulasi kerusakan konsultasi dan peraturan koordinasi and perundang kebijakan teknis sah undangan ubah ppl elon mem sls hao la) memfasilitasi penetapan peraturan ini aa? melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan melaksanakan perencanaan emban guna arah bidang pembangunan daerah bidang pembangunan manusia dan pembangunan manusia koordinasi ojo) ri heni ara kode kbm como2rekonomian dan sda (sumber daya alam tidak: melaksanakan koordinasi menyusun jumlah dan koordinasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan jenis koordinasi persiapan mengidentifikasi data melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen penyusunan dokumen ya p laporan perencanaan perencanaan melaksanakan dan informasi perencanaan bidang ana gran perencanaan pembangunan bidang pemerintahan perencanaan perencanaan bidang derekonomianidangdas daerah bidang sda (sumberdaya alam) daerah bidang perekonomian dan pembangunan bidang perekonomian perekonomian dan sda manusia dan sda sara0as pntaklz sasana apa sh90 dad regulasi kebijakan konsultasi dan perundang koordinasi undangan kebijakan sma teknis ranah e5dma sen kerang sanksi ta memfasilitasi penetapan palm) peraturan jenjang pd) gan melaksanakan melaksanakan penyusunan dokumen melaksanakan penyusunan perencanaan bidang perencanaan nan dokumen perencanaan perekonomian dan sda pembangunan daerah pembangunan daerah bidang (sumberdaya alam) bidang perekonomian sda ja) aan wira gambar peta sub proses kbm meningkatkan perlindungan perempuan dan anak: keterangan: data informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (performance flow) kode kbm como3 nama mengkoordinasikan perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan kbm cfm mengkoordinasikan perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan tidak menyusun jumlah dan koordinasi dan mengidentifikasi data penyusun kec papan dan informasi melaksanakan koordinasi melaksanakan koordinasi melaksanakan koordinasi ad| por (perencanaan perencanaan bidang kartu penyusunan dokumen perencanaan penyusunan dokumen perencanaan nan bidang infrastruktur bidang kewilayahan manusia dan kewilayahan ig. kah 2enh @p4aka hare. konsultasi regulasi dan kerusakan koordinasi sea paru kerusakan perundang teknis indah undangan cie bek fla memfasilitasi penetapan ki) peraturan lou tts rak bag melaksanakan melaksanakan melaksanakan #renamanadang akun dokpen penyusunan dokumen infrastruktur dan perencanaan bidang perencanaan bidang kewilayahan infrastruktur kewilayahan nama opa kode kbm como1 nama meneliti dan mengembangkan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan kbm cfm meneliti dan mengembangkan bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan tidak menyusun jumlah dan penyusunan jenis koordinasi koordinasi dan persiapan mengidentifikasi data fasilitasi, pelaksanaan dan perencanaan perencanaan pengembangan bidang danjineormasi asian pandan ya: laporan bidang pemerintahan ein nba dan ent dau pengelolaan pengembangan bidang dan pembangunan pengkajian peraturan pendapatan daerah pemerintahan umum manusia tag goes regulasi pan peraturan koordinasi perundang kebijakan undangan teknis dunk ppa aan bol cpayssk oom kia tor penetapan peraturan jangan difasilitasi, penelitian dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pengembangan bidang pemerintahan umum pemerintahan umum aaa ea) sar ari sea kode kbm como2 nama mengembangkan inovasi dan teknologi kbm cfm mengembangkan inovasi dan teknologi tidak: nana menyusun jumlah dan koordinasi dan mengidentifikasi data penelitian, laporan perencanaan koordinasi emban persiapan melaksanakan dan informasi pengembangan, dan ina pengembangan inovasi pengembangan inovasi perekayasaan bidang inovasi dan teknologi dan teknologi teknologi dan inovasi hat a.a catu asa regulasi asas kebijakan peraturan perundang le) undangan konsultasi dan ain koordinasi e2anak kebijakan teknis hak a53 memfasilitasi penetapan pe) peraturan melaksanakan melaksanakan melaksanakan penelitian bidang pengembangan, perekayasaan bidang teknologi dan inovasi bidang teknologi dan teknologi dan inovasi inovasi ora) ten bee kbm cfm mengelola pendapatan daerah mengoordinasi mengoordinasi ikan analisa mengoordinasi mengoordinasikan ikan dan pengolahan, penyusunan menyusun jumlah dan mengidentifikasi data penyuluhan dan pendataan pengembangan rat menetapkan melaksanakan perencanaan jenis koordinasi dan informasi penyebarluasan dan pajak sen wajib pajak penagihan laporan pengelolaan pengelolaan kebijakan pajak pendaftaran daerah serta bento ani daerah pajak daerah pendapatan daerah pendapatan daerah daerah objek pajak penyusunan angin daerah kebijakan pajak daerah pajak daerah es. sesat sos daa pesanan pasar regulasi konsultasi kebijakan koordinasi peraturan kebijakan suara undangan teknis) 2ama lan ses hak koordinasi penyusunan perencanaan memfasilitasi memfasilitasi penyusunan penetapan kebijakan ig peraturan pajak daerah z8. songs tim sala sisa3 sama ana aa5s0a2 melaksanakan melaksanakan, pendataan melaksanakan penyuluhan dan dan pemeliharaan dan penyebarluasan pendaftaran dan ns) kebijakan pajak objek pajak pelaporan daerah daerah basis dta pajak daerah ebay htm haa bee kode kbm como1 nama mengkoordinasi dan menyusun rencana anggaran daerah kbm cfm mengkoordinasi dan menyusun rencana anggaran daerah tidak: menyusun jumlah dan koordinasi dan mengoordinasi mengcordina sik, mengoordinasikan| semu sunan jenis koordinasi persiapan melaksanakan perencanaan pmn ban danjpenyusunan) meng dinasti penyusunan anggaran penyusunan anggaran anggaran peraturan daerah penyusunan ya laporan pena regulasi serta tentang apbd dan kebijakan peraturan kepala kusdanjeeas bidang daerah tentang anggaran penjabaran apbd basi regulasi peta kebijakan nga) peraturan perundang melaksanakan undangan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah manakala tentang apbd dan dd peraturan kepala melaksanakan daerah tentang melaksanakan penjabaran apbd koordinasi koordinasi dan perencanaan penyusunan anggaran regulasi serta sat. belanja kebijakan 298x daerah bidang anggaran anak dog nan) lal koordinasi penyusunan perencanaan (aa memfasilitasi penetapan memfasilitasi memfasilitasi boa penetapan penetapan peraturan peraturan isa) melaksanakan koordinasi dan tang penyusunan kua dan pas tepi ja) mela pen tha ops kode kbm como2 nama melaksanakan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah kbm cfm melaksanakan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah tidak: menyusun jumlah dan koordinasi dan mengidentifikasi data penyusunan jenis koordinasi persiapan dan informasi untuk melaksanakan analisis menyusun mengelola mengelola mengelola (tn (per enc perencanaan melaksanakan melaksanakan urusan perencanaan dan kebijakan dana dana darurat dana bagi laporan) bidang pemerintahan perencanaan kewenangan penyaluran bantuan dan alokasi cadangan dan hasil dan pembangunan bidang perekonomian pengelolaan keuangan keuangan subsidi pemda mendesak kabupaten manusia dan sda daerah sanak ko2g betul konsultasi dan peraturan perundang koordinasi undangan ft. teknis e20aas akan upaya ratalati koordinasi penyusunan pee memfasilitasi penyusunan penetapan kebijakan peraturan dan alokasi bagan subsidi mengelola mengelola dana bagi dana darurat hasil dan kabupaten fai mendesak tap kode kbm como3 nama mengkoordinasi dan mengelola perbendaharaan daerah kbm cfm mengkoordinasi dan mengelola perbendaharaan daerah tidak: tidak: (penyusunan menyusun jumlah dan koordinasi dan mengoordinasi mengoordinasikan dan perencanaan jenis koordinasi persiapan melaksanakan perencanaan penyusunan laporan realisasi, rekonsiliasi decens penyusunan anggaran penyusunan anggaran anggaran koordinasi penerimaan dan pelaporan data penyusunan lap te! daerah daerah belanja daerah pengelolaan aliran kas, dan pelaksanaan penerimaan realisasi yap| laporan kas daerah pemungutan potongan dan engbluarai penerimaan dan pengeluaran kas penyetoran perhitungan pihak kas ketiga (ppk) r5. entity ari konan atas regulasi kebijakan peraturan perundang s.d undangan do0 kayak ran kang lanang jangan melaksanakan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah ban pan rom not koordinasi penyusunan perencanaan melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan realisasi, koordinasi memfasilitasi koordinasi penerimaan dan pelaporan penyusunan tap, penetapan pengelolaan aliran kas, dan pelaksanaan penerimaan dan peraturan kas daerah pemungutan potongan dan pengeluaran kas penyetoran perhitungan pihak ketiga (ppk) sa) depan hap, biar bee kode: kbm como4 nama mengkoordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah kbm cfm mengkoordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah pembinaan konsolidasi pengelolaan laporan penyusunan keuangan blue, keuangan penyusunan, penyusunan menyusun jumlah dan koordinasi dan mengoordinasi akuntansi. perangkat laporan laporan perencanaan jenis koordinasi persiapan melaksanakan perencanaan pertanggung pelaporan dan daerah dan pertanggung penyusunan anggaran penyusunan anggaran anggaran jawaban apbd pertanggung pemerintah jawaban apbd daerah daerah belanja daerah jawaban daerah anta oka konsolidasi regulasi melaksanakan pembinaan laporan kebijakan koordinasi mean keuangan peraturan perencanaan perangkat perundang akuntansi, pelaporan daerah dan undangan anggaran dan pertanggung, pemerintah belanja jawaban sarah daerah rak, lea koordinasi penyusunan perencanaan koordinasi memfasilitasi perda penyusunan penetapan pertanggung aan perencanaan peraturan jawaban apbd pembinaan pengelolaan kasi keuangan blue, akuntansi, pelaporan dan kp) pertanggung jawaban (ah opa kode kbm cumi1 nama meningkatkan pengelolaan barang milik daerah kbm cfm meningkatkan pengelolaan barang milik daerah tidak: ssi mengoptimalisasi rekonsiliasi (am) bea penanda) ananta pewgomus| dis) pet anna perencanaan penyusunan anggaran penyusunan anggaran kebutuhan, kan indahtangan laporan hiburan kebutuhan, penataan pengamanan pemindahtanganan, laporan barang milik barang milik daerah daerah ana barang milik barang milik pemusnahan dan barang milik daerah daerah daerah daerah penghapusan barang daerah milik daerah lama eno 2am spa melaksanakan koordinasi regulasi perencanaan kebijakan kebutuhan peraturan barang milik an. perundang daerah undangan kaa kena koordinasi penyusunan perencanaan memfasilitasi penetapan kena) peraturan mengoptimalisasi mengoordinasi melaksanakan penggunaan, kan ben cetak pemanfaatan, ketatausahaan pemindahtanganan, barang milik pemusnahan dan daerah penghapusan barang milik daerah beng tia ara kode kbm cumi1 nama menyelenggarakan pengawasan internal kbm cfm menyelenggarakan pengawasan internal tidak melaksanakan melaksanakan pengawasan pengawasan melaksanakan melaksanakan penyusunan men sun jumlah dan per rina dan perencanaan kinerja keuangan revi laporan laporan melaksanakan melaksanakan tindakan. perencanaan, ban atgenanat nara penyelenggaraan pemerintah pemerintah kinerja keuangan pengawasan bean hasil yap| laporan pengawasan daerah daerah desa bpk dan pengawasan internal pengawasan internal ter internal dad pat rena salak nan melaksanakan sha koordinasi regulasi penyelenggara bai kebijakan rain peraturan pengawasan pa. perundang internal sn9 undangan kep! cpo road aaa aa) am2a5 koordinasi penyusunan an) memfasilitasi penetapan peraturan jangan ini pengawasan pengawasan keuangan (few kinerja melaksanakan keuangan pengawasan! p : desa dog peta sub proses kbm o3 ini merupakan rangkaian aktivitas proses kerja dalam melaksanakan: mengumpulkan, mengolah, analisis dan menyajikan data gender dan anak dalam kelembagaan data, meningkatkan pelembagaan pengarusutamaan gender (pug) pada lembaga pemerintah, cc.laksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga,mendayagunakmetakan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah, pemajuan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten kebumenkabupaten kebumen dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesehatan ber kb, mencegah kekerasan terhadap perempuan, menyediakan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi, menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, j . mencegah kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak, menyediakan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi, il., melembagakan pha pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha, menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, dan oo. meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak. haa ban kode kbm como2 nama menyelenggarakan pengawasan dengan tujuan tertentu kbm cfm menyelenggarakan pengawasan dengan tujuan tertentu tidak: mengoordinasi melaksanakan menyusun jumlah dan koordinasi dan melaksanakan jenis koordinasi persiapan melaksanakan perencanaan penanganan pengawasan penyelenggaraan penyelenggaraan penyelesaian dengan tujuan ya: laporan pengawasan kerugian negara, pengawasan internal pengawasan internal ona tertentu kep) pr! (on bta kosong kan ar? aa, sas tas melaksanakan resi regulasi koordinasi ang, peran penyelenggara perundang seno san undangan internal pel do8 ska mahar man penyusunan perencanaan memfasilitasi penetapan peraturan melaksaanak melaksanakan pengawasan penanganan dengan ara penyelesaian tujuan tertentu daerah kep) kode kbm cumi1 nama merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan kbm cfm merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan ini tidak: mengoordinasi menyusun jumlah dan koordinasi dan penyusunan jenis koordinasi persiapan melaksanakan perencanaan mengoordinasikan mengoordinasikan ( n perencanaan merumuskan merumuskan kebijakan merumuskan heru musaniker ujan her ums kanker akan) ya p| laporan menhan mal amn kebijakan teknis teknis bidang teknis bidang fasilitasi dibidang pengawasan pengawasan dibidang pengawasan pengawasan pengawasan tien paru agen saka knz tek melaksanakan peraturan perundang koordinasi e9. undangan merumuskan kebijakan sasana teknis m9pbn dibidang pengawasan home stand anu koordinasi len penyusunan perencanaan ini memfasilitasi penyusunan mengoordinasikan memfasilitasi kebijakan perumusan kebijakan ben taman) teknis teknis bidang fasilitasi peraturan dibidang pengawasan pengawasan or) area pb, ha, haa opa kode kbm como2 nama melaksanakan pendampingan dan asistensi kbm cfm melaksanakan pendampingan dan asistensi tidak: melaksanakan mengoordinasikan, melaksanakan menyusun jumlah dan koordinasi dan mengoordinasi melaksanakan pendampingan monitoring dan pendampingan, penyusunan jenis koordinasi persiapan melaksanakan ane aan pendampingan dan lasioteneldani ela ber ya: laporan merumuskan merumuskan kebijakan aan turn verifikasi. kebijakan teknis teknis dibidang nana nan penilaian pencegahan dan dibidang pengawasan pengawasan eng asan reformasi pemberantasan integritas ke! birokrasi korupsi peso ella asas, sbg aan apabila asn gga no! regulasi kebijakan melaksanakan peraturan perundang koordinasi cota undangan merumuskan kebijakan seiya teknis pma, dibidang mangaka pengawasan koordinasi penyusunan perencanaan jan) memfasilitasi penetapan peraturan le) jan) jani ang melaksanakan mengoordinasikan melaksanakan melaksanakan pendampingan pendampingan, pendampingan dan asistensi dan monitoring dan asistensi dan asistensi urusan verifikasi dan evaluasi serta verifikasi pemerintahan penilaian verifikasi| penegakan reformasi pencegahan dan integritas birokrasi pemberantasan kei korupsi ea) kode kbm como1 nama menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kbm cfm menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah tidak: ena mengoordinasi menyusun jumlah dan koordinasi dan melaksanakan keamanan penyusunan jenis koordinasi persiapan melaksanakan sni perencanaan menyediakan layanan informasi pemerintahan rasi perencanaan merumuskan merumuskan kebijakan merumuskan keamananjineormasi! daerah kabupaten ya: laporan kebijakan teknis pemerintah daerah berbasis elektronik dan kebijakan teknis teknis dibidang dibidang pengawasan pengawasan dibidang kabupaten kota non elektronik pengawasan tang fan ega anh rel regulasi pmb kebijakan melaksanakan peraturan perundang koordinasi aan tani merumuskan kebijakan lola teknis asp dibidang ool pengawasan oem koordinasi penyusunan perencanaan s memfasilitasi penetapan peraturan jangan pak melaksanakan keamanan menyediakan layanan informasi pemerintahan daerah kabupaten pemerintah daerah berbasis elektronik dan kabupaten kota aon utrontir jua kode kbm cumi1 nama mengelola arsip dinamis daerah kbm cfm mengelola arsip dinamis daerah kabupaten kota tidak: kep) menyusun jumlah dan koordinasi dan mence ordinaris penyusunan jenis koordinasi persiapan melaksanakan perencanaan penciptaan pemilihan rain perencanaan merumuskan merumuskan kebijakan are tania penggunaan penyusutan laporan kebijakan teknis teknis dibidang dibidang arsip dinamis arsip dinamis dibidang pengawasan pengawasan aan x6 aaa adaa melaksanakan ta) regulasi koordinasi merumuskan perundang javana undangan dibidang pengawasan peta tea koordinasi penyusunan perencanaan jan) memfasilitasi penetapan peraturan jangan penciptaan pemeliharaan dan dan ana penggunaan penyusutan arsip dinamis arsip dinamis kep) a15 hrg rah tee bee kode kbm como2 nama mengelola arsip statis daerah kbm cfm mengelola arsip statis daerah tidak: mengoordinasi akuisisi, pengelolaan simpul menyusun jumlah dan koordinasi dan penyusunan, jenis koordinasi persiapan melaksanakan perencanaan ya p laporan merumuskan merumuskan kebijakan metan3 tayan perak pai akses arsip statis tingkat kabupaten dibidang pengawasan pengawasan pengawasan sb bnp en mia laga tai kep arena sat regulasi, mea bean koordinasi merumuskan undangan rom bekas teknis rai dibidang pengawasan oow sess anak bs) koordinasi penyusunan jan) perencanaan fasilitasi penetapan peraturan jangan pengelolaan simpul akuisisi, jaringan informasi les pengolahan, kearsipan nasional preservasi dan tingkat kabupaten akses arsip statis ppa il) tera sea opera kode kbm como3 nama mengelola simpul jaringan informasi kearsipan nasional kbm cfm mengelola simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat tidak: menyusun jumlah dan koordinasi dan mengoordinasi penyediaan informasi pa) penyusunan,an aan kearsipan tingkat xa ( laporan (ep) kebijakan teknis teknis dibidang ana daerah kabupaten kota dibidang pengawasan pengawasan aas an, melalui jika kl. nana sas sa5 fan) regulasi kebijakan peraturan tani perundang melaksanakan undangan era koordinasi sda merumuskan kebijakan teknis dibidang pengawasan penyusunan perencanaan penetapan peraturan jangan tani sah des aaa penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten kota melalui jika bs: area jua kode kbm como1 nama mengelola informasi dan komunikasi publik kbm cfm mengelola simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kai mengoordinasi menyusun jumlah dan koordinasi dan penyediaan informasi, penyusunankan maan kearsipan tingkat xx laporan kep kebijakan teknis teknis dibidang danang daerah kabupaten kota dibidang pengawasan pengawasan aan! melalui jika peta tun arda sss bbs rei regulasi kebijakan peraturan jani perundang melaksanakan san undangan rra koordinasi cara merumuskan kebijakan fto teknis kaa dibidang pengawasan penyusunan perencanaan fasilitasi (or penetapan ttd peraturan angan lang dak aas penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat melalui jika ica) ica) ojo) pb, haa aan opa kode kbm como2 nama mengelola aplikasi informatika kbm cfm mengelola aplikasi informatika tidak: evaluasi penyusunan koordinasi koordinasi gitar penyusunan jumlah dan penetapan sang melaksanakan pengelolaan nama pengelolaan e government kegiatan aplikasi ko! rencana jenis kegiatan aan domain yang telah ditetapkan oleh lingkup pemerintah kana wpo man papi laporan kerja aplikasi aplikasi test pemerintah pusat dan sub domain daerah informatika informasi informatika lingkup pemerintah daerah informasi 20k khas pada asal regulasi penyelenggaraan kegiatan aplikasi informatika rol sebagai pedoman banana koordinasi 5ez kegiatan kana soal aplikasi ted no) informatika dah koordinasi penyusunan rencana kerja memfasilitasi penetapan pe) peraturan tang 22n aga penyelenggaraan enge pengembangan dan sistem jaringan intra pengembangan aplikasi pengelolaan sumber daya pemerintah daerah pemerintahan berbasis mobil rousibin elektronik daerah kep) jua kode kbm cumi1 nama: melaksanakan pengembangan kompetensi teknis kbm .como1 melaksanakan pengembangan kompetensi teknis tidak: koordinasi regulasi, pengembang pengembangan pengembangan kompetensi kompetensi kerja dan jenis kompetensi aas aaa kami basi ken a.a de. kal wma psa regulasi konsultasi kebijakan dan regulasi koordinasi peraturan pengembang | undangan kompetensi aa) teknis sas a a55 koordinasi dokumen perencanaan memfasilitasi penyusunan kebijakan dan regulasi kej memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi ami tam sosialisasi pelaksanaan pengembangan pengembangan (no) kompetensi kompetensi dak manajerial manajerial pasi dan dan maa fungsional fungsional hat peta sub proses kbm meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor primer, yaitu kbm meningkatkan penyuluhan pertanian kbm menyediakan dan mengembangkan prasarana pertanian kbm menyediakan dan mengembangkan sarana pertanian kbm mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian kbm mengendalikan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner kbm meningkatkan perizinan usaha pertanian kbm mengelola perikanan budidaya kbm mengelola perikanan tangkap kbm mengawasi sumberdaya kelautan dan perikanan kbm meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dee sen diatas kode: kbm como2 nama melaksanakan sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional kbm .cfm melaksanakan sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. phase tidak koordinasi sertifikasi pelaksanaan penyusunan regulasi, kelembagaan, sosialisasi pengembangan pengembangan sosialisasi pelaksanaan rencana jumlah pengembangan kompetensi manajerial kompetensi sertifikasi sertifikasi laporan ie! kerja dan jenis kompetensi dan fungsional manajerial dan kelembagaan kelembagaan manajerial dan fungsional fungsional. a.a kolom regulasi konsultasi kebijakan koordinasi ( peraturan pengembang perundang undangan kompetensi cpo sang hama dokumen perencanaan memfasilitasi penyusunan kog kebijakan dan fo) regulasi penetapan peraturan jangan sosialisasi pelaksanaan pengembang pengembang sosialisasi pelaksanaan kompetensi kompetensi sertifikasi sertifikasi manajerial manajerial kelembagaan kelembagaan aka dan dan kep! fungsional fungsional jua kode kbm como1 nama melaksanakan pemberhentian asn kbm .cfm melaksanakan pemberhentian asn tidak sosialisasi penyusunan regulasi, peg koordinasi bag pemberhentian xa p( laporan rencana aaa kepegawaian apa yak ica regulasi konsultasi kan peraturan koordinasi enam perundang pengelolaan ska undangan informasi kepegawaian gaa koordinasi ical dokumen perencanaan kep memfasilitasi penyusunan kebijakan dan regulasi memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi al. parit melaksanakan ( ge) melaksanakan asin dea pemberhentian asi asn ara kode kbm cumi1 nama mengelola informasi kepegawaian kbm .cfm mengelola informasi kepegawaian koordinasi sosialisasi asi penyusunan regulasi, nan informasi rencana jumlah informasi kepegawa kepegawa laporan kerja dan eng kepegawaian ian ian jan) yes ska regulasi konsultasi aturan, koordinasi tas perundang pengelolaan kasi giri informasi kepegawaian dak sda koordinasi ica) dokumen perencanaan ep) memfasilitasi pr penyusunan kebijakan dan regulasi memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi sosialisasi informasi informasi s.h kepegawa ieneyanyan tan ian pen tag kode kbm como2 nama melaksanakan mutasi dan promosi asn kbm .cfm melaksanakan mutasi dan promosi asn tidak: konsultasi bea mutasi penyusunan regulasi, dan dan rencana jumlah koordinasi dan laporan kerja dan jenis mutasi dan promosi promosi promosi asn asn laa) asn nan kep! regulasi sae kebijakan regulasi sak peraturan ica) perundang undangan konsultasi dan koordinasi mutasi dan promosi asn era sarah color sega koordinasi dokumen perencanaan memfasilitasi penyusunan kebijakan dan regulasi memfasilitasi penyusunan dan penetapan maman regulasi sosialisasi mutasi mutasi dan dan promosi promosi pada asn asn io| aa. kode kbm como3 nama mengembangkan kompetensi asn kbm .cfm mengembangkan kompetensi asn visage ttt konsultasi penyusunan regulasi, dan sosialisasi rencana jumlah kompetensi kompetensi lap kerja dan jenis asn asn asn dampak akan regulasi konsultasi kebijakan dan mutasi koordinasi peraturan mutasi dan perundang promosi asn undangan an) koordinasi dokumen perencanaan memfasilitasi penyusunan kebijakan dan regulasi tap pakan kode kbm como4 nama melakukan penilaian dan evaluasi kinerja asn kbm .cfm melakukan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur phase tidak: jumlah dan konsultasi penyusunan minus koordinasi solmisasi penilaian penilaian dan penilaian dan rencana evaluasi penilaian dan evaluasi evaluasi asn xap( laporan kinerja kinerja asn jan) aparatur e ken a.a ata. mah rn. wma swim apa konsultasi regulasi dan kebijakan koordinasi regulasi penilaian dan peraturan evaluasi am. perundang kinerja pasi undangan aparatur sasa ana) ksm amors ad saj koordinasi (ad dokumen perencanaan memfasilitasi penyusunan kebijakan dan regulasi (@) . s memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi sosialisasi penilaian dan penilaian dan evaluasi evaluasi asn hasi kinerja asn or) tari pb, "tuk haa aan bee kode kbm cumi1 nama mengumpulkan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kbm .cfm mengumpulkan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan tidak: jumlah dan jenis konsultasiidan status "pak penyusunan, pendataan pengumpulan data pengumpulan data pelatihan pengumpulan kependudukan dan kependudukan dan data validasi pembuatan pemanfaatan dan kependudukan dan pemanfaatan dan pengolahan kependudukan data buku yakin penyajian database aan penyajian database kependudukan kependudukan f9. kase lea regulasi konsultasi dan kebijakan koordinasi regulasi. pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan perundang penyajian database kep jaa dudukan buya kaa: bola swasta bahan koordinasi lesi dokumen perencanaan jang memfasilitasi penyusunan kebijakan dan regulasi lag memfasilitasi penyusunan dan penetapan raman! regulasi pelatihan sosialisasi pengumpulan pengolahan pepenblduka kependudukan dan dan pengumpulan pemanfaatan data pena matan, dan penyajian kependudukan database kependudukan kependudukan lag bag kbm .cfm menyelenggarakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan phase tidak: konsultasi jumlah dan dan jenis koordinasi sosialisasi, penyusunan pengelolaan, pengelolaan edukasi rencana aaa pen aan pemanfaatan informasi pemanfaatan pemanfaatan money laporan kerja sni dan edukasi 'adminduk adminduk kependudukan pmk tami basi ken) tepi ata konsultasi regulasi dan bei aaa koordinasi pengelolaan lan) so. pia orasi informasi administrasi perundang kependudukan dis team s3 dosis sao sag tg0aka koordinasi dokumen perencanaan bni koi ami naas! memfasilitasi penyusunan kebijakan dan regulasi memfasilitasi penyusunan dan penetapan kamar regulasi pengelolaan informasi ssp busa jari selasa edukasi sosialisasi pemanfaatan nag pengelolaan, pemanfaatan amin dur pemanfaatan dan edukasi adminduk, asa ssa ica ebay hw, haa opa kode kbm como1 nama melakukan pelayanan pendaftaran penduduk kbm cfm melakukan pelayanan pendaftaran penduduk ipar lai tidak: jumlah dan jenis koordinasi dan pencatatan, pencatatan dan masa rencana kedua pendaftaran pelayanan penerbitan, dokumen pendaftaran dokumen pelayanan. laporan penduduk ben dataran) dokumen kependudukan dokumen penduduk dokumen, eka radar eos koordinasi regulasi pelayanan regulasi pendaftaran mw. perundang ben duduk undangan asi bsa0 sera aku syd9 usp re5 fa) kas amal sah sex koordinasi dokumen perencanaan memfasilitasi penyusunan kebijakan dan kena regulasi aa memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi sosial lists pencatatan, pendataan dan pendaftaran pendaftaran han penerbitan, dokumen peningkatan dokumen kependudukan pelayanan penduduk ojo) pb, sen haa aan bee kode kbm como2 nama melakukan penataan pendaftaran penduduk kbm cfm melakukan penataan pendaftaran penduduk tidak: konsultasi tidak, penyusunan dan poin las bangko kid ana pembentukan koordinasi penataan esa validasi tan sisa tim penataan pendaftaran aas langle pendaftaran penduduk penduduk lainnnya sta kal jani regulasi agar kebijakan regulasi peraturan bea perundang undangan konsultasi eka dan sudoruip koordinasi osy kotak penataan last pendaftaran asa sa3 penduduk koordinasi dokumen perencanaan fan) fes| memfasilitasi penyusunan fri kebijakan dan regulasi kasi memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi pai fan) sa58 trr permintaan sosialisasi ama pony dan blak pendaftaran akan penduduk aan wira gambar peta sub proses kbm meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor primer: keterangan: data informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (performance flow) a15 peg kbm cfm menyelenggarakan pendaftaran penduduk tidak tuk dan konsul na1 penyusunan jenis dan sosialisasi inventaris bangko ktp el, formulir, rencana informasi koordinasi pendaftaran data dan buku terkait ya: laporan kerja pendaftaran pendaftaran penduduk pendaftaran penduduk penduduk penduduk sesuai dengan kebutuhan kelas doa regulasi a konsultasi dan regulasi koordinasi peraturan ik9a perundang pendaftaran maa ss. penduduk tam undangan surya, dosis sah user ara dak koordinasi dokumen perencanaan fan) tari memfasilitasi penyusunan kebijakan dan regulasi memfasilitasi penyusunan kebijakan dan regulasi pga jan) sosialisasi pendaftaran penduduk dad penta, haa ban aan akar kbm cfm melakukan pelayanan pencatatan sipil tidak: jumlah dan konsultasi sosialisasipencatatan, koordinasi pencatatan, pendampingan pencatatan, jenis mos yagi ketatausahaan dan ketatausahaan dan ketatausahaan dan perencanaan pelayanan ana penerbitan dokumen penerbitan dokumen atas penerbitan dokumen atas ya: laporan pencatatan ana atas pelaporan pelaporan peristiwa pelaporan peristiwa sipil ben peristiwa penting penting penting f9k grey drama kal kai regulasi dag kebijakan konsultasi tea regulasi dan peraturan koordinasi perundang kesan undangan akas sipil ser eni klo lohan ikona sea atas sna ks! koordinasi jan dokumen perencanaan memfasilitasi penyusunan kebijakan dan regulasi fest lan memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi (saj koordinasi pencatatan, sxs ketatausahaan dan eni ari penerbitan dokumen agen| atas pelaporan peristiwa penting s155 asi sosialisasi a ba pelayanan bima pencatatan, pendampingan pencatatan, ketatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting fest lan ora) bag kbm cfm menyelenggarakan pencatatan sipil h5 tidak: lan jumlah dan jenis informasi konsultasi dan sosialisasi koordinasi pelaksanaan perencanaan penyelenggaraan yaa nan penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan ya laporan pencatatan aan sia pencatatan sipil pencatatan sipil pencatatan sipil sipil bsx konsultasi dan bel koordinasi penyelenggara pencatatan sas regulasi sipil kebijakan regulasi peraturan 2adanya perundang undangan see bs0d osa doriae seen aas sia aas koordinasi fan dokumen perencanaan jan) bas memfasilitasi (@j penyusunan tas kebijakan dan regulasi lan memfasilitasi penyusunan kebijakan pra man dan regulasi sasa aaa koordinasi penyelenggaraan kaa dapil gesek sax bee ada sosialisasi pendampingan (an kej penyelenggaraan penyelenggaraan dapil dapil lan eng sen biar du kode: kbm como1 nama: menyelengarakan statistik sektoral lingkup daerah kabupaten kbm .cfm.o1 cfm menyelenggarakan statistik sektoral lingkup daerah kebumen tidak: tidak jumlah dan konsultasi jenis dan sosialisasi, validasi pengolahan perencana. informasi koordinasi agar peng lan data talas data da: laporan kegiatan penyelenggara penyelenggara bean statistik aan statistik sektoral sektoral besa olga sea regulasi kebijakan konsultasi dan peraturan penyelenggara per undang: statistik undangan, sektoral fake hama eikoasika dengan koordinasi perencanaan memfasilitasi penyusunan gs kebijakan dan regulasi memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi ber daa matias, pengumpulan penyelenggaraan statistik data sektoral kep era lai kode kbm como1 nama menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah ang "tuk haa aan opa kode kbm como1 nama mengelola administrasi tata pemerintahan kbm cfm mengelola administrasi tata pemeritahan tidak: one koordinasi dan persiapan pengelola penyusunan penyusunan jumlah dan kematian pengelolaan hasil asi rencana jenis pengelolaan pala santai (ane rlo anak administrasi administrasi pelaksanaan administrasi ya: laporan kerja mini shrasirya administrasi tata pemerintahan kewilayahan daerah tata pemerintahan pemerintahan) pemerintah pena regulasi sae konsultasi dan perundang koordinasi, s83s undangan terkait ags pengelolaan administrasi tata pemerintahan kas2sa oma sba ssp kaa gaon adalah a sadar east koordinasi penyusunan rencana kerja memfasilitasi tani penyusunan dan penetapan regulasi res pengelolaan penataan administrasi dai administrasi kewilayahan otonomi pemerintahan daerah tia jua kode kbm como2 nama melaksanakan fasilitas kerjasama kbm cfm melaksanakan fasilitasi kerjasama daerah tidak: one pes penyusunan pen nan nak dan koordinasi dan persiapan fasilitasi pelaksanaan rencana aaa pelaksanaan (pelaksanaan kerjasama fasilitasi ya: laporan kerja naya fasilitasi kerjasama daerah) dalam negeri kerjasama man daerah pasi regulasi masa kebijakan peraturan pas perundang konsultasi dan undangan koordinasi terkait pelaksanaan fasilitasi kerjasama aas daerah hol tuk sefkasok fta soe lan desa koordinasi penyusunan rencana kel kerja memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi sak fasilitasi kerjasama dalam negeri or) tea nka jua kode kbm como3 nama melaksanakan fasilitas dan koordinasi hukum kbm cfm melaksanakan fasilitasi dan koordinasi hukum tidak penyusunan jumlah dan one pena lukis pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pasivasi penyusunan hukum dan pengelolaan pen ) ya tapi ran kerja fasilitasi dan koordinasi hukum) informasi hukum koordinat koordinasi hukum uru le) sin regulasi skala kebijakan aa. peraturan perundang undangan rm konsultasi dan koordinasi dna terkait pelaksanaan end basa fasilitasi dan koordinasi hukum feresansa sang aka hanna koordinasi penyusunan rencana kerja ini ani alka pendokumentasian produk fasilitasi bantuan fasilitasi penyusunan banda eau produk hukum daerah informasi hukum sea jua kode kbm como4 nama mengevaluasi pelaksanaan kebijakan kesra kbm cfm mengevaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat tidak. penyusunan jumlah dan one koordinasi dan persiapan evaluasi, pelaksanaan penyusunan dunia peta kanan pelaksanaan (pelaksanaan kebijakan dan capaian fasilitasi pengelolaan bina uas pelaksanaan kebijakan bea sanaa ok. rencana mengevaluasi ana dan pengelolaan dan capaian kinerja terkait evaluasi y ya: laporan a59 kerja kebijakan mengevaluasi kebijakan kesejahteraan sosial kesejahteraan sosial kebijakan kesejahteraan rakyat era gl. teks ruam ape aga san regulasi kebijakan konsultasi dan peraturan koordinasi perundang terkait undangan mengevaluasi esa sia kebijakan sanolaseb kesejahteraan pare halo rakyat adaa one koordinasi penyusunan rencana kerja jan) memfasilitasi penyusunan dan penetapan (hn) fa) regulasi dex akan san fasilitasi pengelolaan bina evaluasi, pelaksanaan kebijakan kinerja terkait mental spiritual dan capaian kinerja terkait anna gatal, kesejahteraan sosial ea) tia jua kode kbm como1 nama mengelola pengadaan barang dan jasa kbm cfm mengelola pengadaan barang dan jasa tidak i(one penyusunan jumlah dan koordinasi dan persiapan pengelola! asa0 penyusunan jenis pelaksanaan pelaksanaan (pelaksanaan pengelolaan pengelolaan layanan pembinaan dan tana rencana pengelolaan pengadaan pengelolaan pengadaan barang pengadaan barang pengadaan secara advokasi pengadaan pengadaan ya p| laporan keris barang dan jasa dan jasa) dan jasa elektronik barang dan jasa psi kecoak anna regulasi kebijakan lai peraturan konsultasi dan hana koordims pengelolaan sus pengadaan barang soal sasoniapa dan jasa aon sma setusalsd aad sas osama mon koordinasi penyusunan rencana kerja fan) memfasilitasi pe) penyusunan dan penetapan regulasi jan dah pembinaan dan pen kelolaan denga rantayanan advokasi pengadaan dan jasa akan barang dan jasa kep! lan dog peta sub proses kbm ini merupakan rangkaian aktivitas proses kerja dalam melaksanakan: penyuluhan pertanian, mengembangkan prasarana pertanian, melaksanakan pembangunan prasarana pertanian, mengelola wilayah sumber bibit ternak dan rumpun galur ternak, mengawasi penggunaan sarana pertanian, mengelola sumber daya genetik (sdg) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme, meningkatkan mutu dan peredaran benih bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah, mengawasi obat hewan tingkat pengecer, mengendalikan dan mengawasi penyediaan dan peredaran benih bibit ternak, dan hijauan pakan ternak, j . melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanianil. mengawasinerapkan dan mengawasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, oo. menerapkan dan mengawasi persyaratan teknis kesejahteraan hewan, menerbitkerbitkan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya, menerbitkan tanda daftar bagi pemudi daya ikan kecil topik), mengelola pembudidayaan ikan, mengelola, memberdayakan nelayan kecil, ara kode kbm como2 nama melaksanakan kebijakan perekonomian kbm cfm melaksanakan kebijakan perekonomian tidak: penyusunan jumlah dan koordinasi dan persiapan onp penyusunan jenis pelaksanaan pelaksanaan (pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan kebijakan rencana monitoring dan evaluasi distribusi ya: laporan mo) kerja kebijakan kebijakan kebijakan bumi dan blue perekonomian erekono: tam perekonomian perekonomian) jan so. kep! le) radio.a kalo isa tas sig fan) regulasi kebijakan konsultasi dan denda koordinasi pr! undangan terkait sala kebijakan perekonomian joke dam aa koordinasi penyusunan rencana kerja (aa) memfasilitasi penyusunan dan pm) penetapan jangan regulasi pda koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan monitoring dan evaluasi distribusi kebijakan bumi dan blue perekonomian kep) tia jua kode kbm como3 nama memantau kebijakan sumberdaya alam kbm cfm memantau kebijakan sumber daya alam tidak penyusunan jumlah dan komedi asidaneere ban aon as8 pensiunan pelaksaan pelaksanaan (pelaksanaan jana pre more koordinasi sinkronisasi dan evaluasi eni loko tai kerja kebijakan mengeyawua (kebijakan, kehutanan, kelautan dan perikanan hidup kebijakan energi dan air sumber tan ana kesejahteraan rakyat) nana ask dab selama ita nga regulasi merek sea konsultasi dan peraturan koordinasi krl perundang terkait oa. undangan mengevaluasi kebijakan kesejahteraan rakyat cha aoa mam koordinasi penyusunan rencana kerja ban memfasilitasi penyusunan dan ttd penetapan jangan regulasi tee (ng koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pertanian, koordinasi kronis sid anjevabuasi, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kehutanan, kelautan dan perikanan kebijakan pertambangan danjangkungan, kebijakan energi dan air kep! ara jua kode kbm como4 nama mengelola administrasi pembangunan kbm cfm mengelola administrasi pembangunan tidak: penyusunan jumlah dan penyusunan jenis pelaksanaan koordinasi dan persiapan pengendalian dan pengelolaan evaluasi dan rencana pengelolaan evaluasi program pelaporan pelaksanaan pengelolaan ya: laporan s z kerja administrasi lol aan admin pembangunan pembangunan pembangunan ban jaman regulasi akan konsultasi dan perundang koordinasi undangan terkait pengelolaan administrasi pembangunan akan) koordinasi penyusunan rencana kerja memfasilitasi penyusunan dan ltd penetapan jangan regulasi jadi bos ke pengendalian dan pengelolaan evaluasi dan evaluasi program pelaporan pelaksanaan pembangunan heni tia jua kode kbm cumi1 nama melakukan pelayanan catatan sipil kbm cfm menyelesaikan sengketa tanah garapan dalam daerah tidak: koordinasi dan penyusunan persiapan rencana penyusunan pelaksanaan an. ya laporan kep! kerja diwlslans 1benny penanganan badan sengketa tanah a.a sarapan taj regulasi koordinasi lam kebijakan dan persiapan perundang pelaksanaan undangan penanganan sengketa a.a tanah sarapan ke) taj lam) koordinasi ica) penyusunan rencana kerja memfasilitasi penetapan peraturan koordinasi pa! ia) dan persiapan pelaksanaan penanganan sengketa tanah sarapan kep! (caj "tuk haa pen kode kbm cumi1 nama mengelola administrasi kepegawaian perangkat daerah kbm cfm mengelola administrasi kepegawaian perangkat daerah phase tidak: regulasi koordinasi dan money pendataan pengelola penyusunan jumlah dan persiapan dan ap. rencana pelaksanaan pengelolaan administrasi y ya, laporan pengelolaan pengelolaan kerja administrasi administrasi administrasi kepegawaian tana kepegawaian kepegawaianpegawaian pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian teng haa io| aa. kode kbm como2 nama mengelola administrasi keuangan daerah kbm cfm mengelola administrasi keuangan daerah regulasi maa koordinasi dan jumlah dan persiapan one penyusunan jenis pelaksanaan penyediaan gaji pelaksanaan mengelola, rencana pengelolaan pengelolaan dan tunjangan ketatausahaan dan laporan kerja administrasi administrasi asn pengujian verifikasi administrasi keuangan daan keuangan skpd daerah bungauangan daerah pelaksanaan ketatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd aya kode kbm como3 nama mengelola administrasi keuangan dan operasional kdh dan wkd kbn 1b.l cpm mengelola administrasi keuangan dan operasional kdh dan weh phase tidak penyediaan pakaian dinas dan (ratusan pss pelaksanaan pengelolaan penyediaan gaji dan typ iga penyediaan dana penunjang pelaksanaan medical check administrasi ram kue administrasi keuangan tunjangan kepala daerahdan didi operasional kepala daerah dan kepala daerah dan wakil kevangandan a p laporan kaa betina operisoka adha wanulkepala daerah wak kedua daerah kepala darah operasional kdh dan ide koh tkd korupsi penyusunan rencana kerja koordinasi koordinasi dan persiapan penyusunan pelaksanaan pengelolaan rencana administrasi keuangan dan kerja operasional kdh dan wkd ban pen kode kbm como04 nama fasilitasi kerumah tanggapan kdh wkd kbm cpm fasilitasi kerumahtanggaan bupati wakil bupati tidak regulasi jumlah dan| optimasi dan persiapan penyusunan sukses pengelolaan pelaksanaan pengelolaan money fasilitasi ira administrasi sana penyediaan kebutuhan rumah penyediaan kebutuhan rumah kerumahtanggaan ya) laporan fasilitasi tangga kepala daerah tangga wakil kepala daerah bupati wakil kan kerumahtanggaan bupati kerumahtanggaan upy bupati bupati wakil bupati koordinasi penyusunan rencana kerja koordinasi dan persiapan ola pelaksanaan pengelolaan penyusunan sena fasilitasi kerumahtanggaan bupati wakil bupati ojo) kode kbm como05 nama administrasi umum perangkat daerah kbw como5 administrasi umum perangkat daerah dak koordinasi dan penyelenggara two penyediaan bahan rbnusunan kia persiapan aan rapat instalasi penyediaan bacaan dan one rencana bca pelaksanaan koordinasi tis lau listrik bahan peraturan adminsira laporan kerja durasi pengelolaan dan perpu penerangan material perundang administrasi hun konsultasi bangunan undangan umum kantor koordinasi penyusunan rencana kerja koordinasi dan penyelenggara persiapan aan rapat sanca pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan administrasi umum konsultasi ban kode kbm cfm06 nama mengelola penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah kbm cfm mengelola penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah phase tidak umum doorowasinat penyusunan persiapan penyediaan pengelola jenis komunikasi, peralatan jasa rencana pelaksanaan jasa surat laporan kerja pengelolaan menyurat dprd senin penyedia) penyediaan matan air dan perlengkapan umum kantor jasa listrik kantor koordinasi penyusunan rencana kerja anta koordinasi dan persiapan penyusunan nn! pelaksanaan pengelolaan penyediaan jasa mengelola dan menyelenggarakan tempat pelelangan ikan tpi): menerbitk, mengawasi, membina mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, dan menyediakan dan menyalurkan bahan baku industri pengolahan ikan. peta sub proses kbm meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor sekunder, yaitu kbm meningkatkan penataan desa kbm meningkatkan administrasi pemerintahan desa kbm memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat kbm meningkatkan kerjasama desa kbm memberdayakan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro umkm) kbm mengembangkan umkm kbm meningkatkan pendidikan dan latihan pengoperasian kbm memberdayakan dan melindungi koperasi kbm meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan koperasi kbm meningkatkan perencanaan dan pembangunan industri kbm mengelola sistem informasi industri nasional il. kbm mengendalikan izin usaha industri oke kode kbm como7 nama mengelola pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah kbm cfm mengelola pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tidak: koordinasi dan regulasi jumlah dan pengadaan sarana dan pengadaan money jenis pengelolaan kasa prasarana gedung peralatan pengadaan pengelolaan pdt ten pengadaan barang milik kantor atau bangunan dan mesin mebel pengadaan baran daerah aman lainnya lainnya milikngadaan barang milik daerah oke kode kbm cfm08 nama meningkatkan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah kbm cfm mengelola pemeliharaan barang milk darah penunjang urusan pemerintah daerah tak regulasi julia koordinasi dan penyediaan jasa pemeliharaan dan jenis pemeliharaan money pengelolaan penyusunan persiapan pelaksanaan pemeliharaan, biaya barguupun rehabilitasi pata rencana kana pengelolaan pemeliharaan, pajak, dan data win gedung kantor sta at) laporan eki kerja pemeliharaan barang perizinan kendaraan dinas dan bangunan milik daerah operasional atau lapangan lainnyameliharaan barang milk daerah nat: kode kbm cfm08 nama melaksanakan protokol dan komunikasi pimpinan kbm cen melaksanakan protokol dan komunikasi pimpinan phase tidak: jumlah dan koordinasi jenis penyusunan melaksanakan kapan fasilitasi fasilitasi opendocument pakan rencana protokol protokol protokol komunikasi asian tugas ya laporan kerja dan dan pimpinan pimpinan rokok komunikasi pimpinan komunikasi pimpinan koordinasi dan persiapan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan fasilitasi fasilitasi protokol komunikasi pimpinan ber sea kode kbm cfm10 nama meningkatkan penataan organisasi kbm cfm meningkatkan penataan organisasi tida phase jumlah dan koordinasi fasilitasi pengelola peningkatan money menyusun pelaksana dan pelayanan melembaga kinerja selatan rencana persiapan publik dan dan dan organis ya ( laporan kerja penataan tatalaksana reformasi panen organisasi game, birokrasi kej organisasi jabatan tani koordinasi regulasi dan kebijakan persiapan peraturan penataan perundang organisasi undangan pas koordinasi penyusunan rencana kerja mefasilita penetapan pagan peraturan fasilitasi pengelola peningkatan aka pelayanan kinerja publik dan melembaga dan tatalaksana dan reformasi analisis birokrasi jabatan dee opa kbm crm meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd phase tidak: melaksanakan melaksanakan penyusunan mau aman koordinasi melaksanakan melaksanakan melaksanakan melaksanakan fasilitasi fasilitasi melaksanakan melaksanakan dan persiapan fasilitasi sanitasi fasilitas fasilitasi penyerapan dan pelaksanaan fasilitas fasilitasi rencana jenis pembentukan pembahasan pengawasan pembahasan ya p| laporan pelaksanaan peningkatan penghimpunan dan tugas kerja pelaksanaan kegiatan peraturan kek penyelenggaraan kapasitas dprd aspirasi pengawasan kerjasama, dprd kegiatan daerah dan png ran bem era han masyarakat kode etik dprd daerah peraturan dprd baki orang ban koordinasi dan persiapan regulasi pelaksanaan kebijakan (aon kegiatan 503as peraturan horadases perundang kari fe! undangan koordinasi penyusunan rencana kerja melaksanakan fasilitasi pembentukan memfasilitasi ben penetapan them man peraturan peraturan dprd melaksanakan fasilitasi eee pembahasan fkk kebijakan garan melaksanakan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan tan melaksanakan fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat dt) tana sea kode kbm cfm nama melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat kbm cfm melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat tidak melaksanakan pelimpahan tee klan laporan kerja pemerintahan koordinasi penyusunan pr) kerja koordinasi memfasilitasi penetapan asi bauran, pemerintahan a35. cas kode kbm cfm nama memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif kbm cfm pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan wilayah kecamatan phase tidak meningkatkan partisipasi masyarakat pembangunan pemberdayaan menyusun koordinasi dalam konum pra sarana arak menyusun musyawarah kelurahan jumlah dan dan persiapan kelurahan laporan perencanaan perencanaan wilayah jenis pelaksanaan wilayah pembangunan terbang kecamatan tes kelurahan wilayah kecamatan koordinasi penyusunan rencana kerja fasilitasi penetapan peraturan memfasilitasi pelaksanaan tenan kama masyarat partisipasi pembangunan masyarakat yani pemberdayaan kelurahan dalam forum maa sarana masyarakat musyawarah kelurahan kelurahan perencanaan tya wilayah pembangunan terbang kecamatan kelurahan wilayah kecamatan rang kode kbm cumi1 nama membina dan mengawasi pemerintahan desa kbm cfm membina dan mengawasi pemerintahan desa phase memfasilitasi memfasilitasi, eag sinkronisasi rekomendasi, jumlah dan koordinasi memfasilitasi penyelenggara mengkoordinasi penyusunan perencanaan mengkoordinasi, ata jenis dan persiapan benar penyusunan matan rain memfasilitasi pendampingan teman pelaksanaan pelaksanaan ana perencanaan matan ketentraman pemilihan desa kegiatan kegiatan antena pembangunan ban nan dan kades wilayahnya aan partisipatif aan ketertiban desa koordinasi penyusunan rencana kerja memfasilitasi penetapan peraturan angan koordinasi dan persiapan pelaksanaan kegiatan memfasilitasi, memfasilitasi sinkronisasi rekomendasi, memfasilitasi perencanaan memfasilitasi mengkoordinasi, penyelenggara pembangunan penyusunan membina dan rain memfasilitasi mengkoordinasi daerah perencanaan mengawasi ketentraman pemilihan pendampingan ep! dengan pembangunan pemerintahan dan kades desa ira pembangunan partisipatif desa ketertiban wilayahnya desa bupati kebumen, tea sewa gambar peta sub proses kbm meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor sekunder: kbm meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor sekunder kbm meningkatkan kegiatan ekonomi kbm sektor primer kbm kbm memberdayakan kbm meningkatkan meningkatkan lembaga meningkatkan kemasyarakatan, penataan administrasi lembaga adat, kerjasama desa pemerintahan desa dan masyarakat desa kbm hukum adat meningkatkan kegiatan ekonomi tenar sektor tersier kbm kbm kbm memberdayakan usaha menengah mengembangkan meningkatkan memberdayakan gan, saha mikro kecil pendidikan dan dan melindungi italia cal gta dan menengah latihan pengoperasian koperasi usaha mikro kbm mengurangi pengangguran kbm kbm os kbm meningkatkan kbm meningkatkan mengelola sistem perencanaan dan mengendalikan izin pengawasan dan informasi industri pembangunan usaha industri pemeriksaan koperasi nasional kbm industri mengurangi kemiskinansekunder ini merupakan rangkaian aktivitas proses kerja dalam melaksanakan: memfasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa, membina dan mengawasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, memberdayakan lembaga kemasyarakatan yang bergerak bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat serta memberdayakan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam kabupaten kebumen, memfasilitasi kerjasama antar desa,elenggarakan pendidikan dan latihan pengoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan kabupaten kebumen, memberdayakan dan memberikan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam kabupaten kebumen, melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam unit simpan pinjam koperasi, j . menyusun dan mengevaluasi rencana pembangunan industri, menyusun dan mengevaluasi rencana pembangunan industri, dan il. menyediakan informasi industri untuk izin usaha industry . peta sub proses kbm meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor tersier, yaitu kbm mengembangkan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif kbm meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata kbm mengelola pemasaran pariwisata kbm meningkatkan sarana distribusi perdagangan kbm meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri kbm meningkatkan standardisasi dan perlindungan konsumen kbm meningkatkan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting kbm mengembangkan ekspor haa ara imj pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, peraturan bupati kebumen nomor tahun tentang peta proses bisnisgambar sub proses kbm meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor tersiertersier ini merupakan rangkaian aktivitas proses kerja dalam melaksanakan kegiatan:gelola kawasan strategis pariwisata, mengelola destinasi pariwisata, menetapkan tanda daftar usaha pariwisata daerah, memasarkan pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata, membangun dan mengelola sarana distribusi perdagangan, melaksanakan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, melaksanakan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, menyelenggarakan promosi dagang, dan melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah. peta sub proses kbm mengurangi pengangguran, yaitu kbm meningkatkan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja kbm mengelola penempatan tenaga kerja kbm meningkatkan hubungan industrial kbm mengelola pembangunan kawasan transmigrasi gambar peta sub proses kbm mengurangi penganggurpengangguran ini merupakan rangkaian aktivitas proses kerja dalam melaksanakan: melaksanakan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, membina lembaga pelatihan kerja swasta, melaksanakan pelayanan antarkereta daerah, melindungi pekerja migran indonesia (pra dan purna penempatan daerah), mencegah dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan daerah, dan menata persebaran penduduk yang berasal dari (satu) daerah. peta sub proses kbm mengurangi kemiskinan, yaitu: kbm mengelola sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan kbm meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat kbm menangani kerawanan pangan kbm mengawasi keamanan pangan kbm meningkatkan pemberdayaan sosial kbm mengelola rehabilitasi sosial kbm meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial kbm meningkatkan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan kbm mengelola penanganan bencana kbm mengelola taman makam pahlawan gambar sub proses kbm mengurangi kemiskinkemiskinan ini merupakan rangkaian aktivitas proses kerja dalam melaksanakan: menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah,gelola dan keseimbangan cadangan pangan, menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, menangani kerawanan pangan kewenangan daerah, melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar daerah, mengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah,j .ngelola data fakir miskin cakupan daerah, il. memulangklola perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana daerah, dan oo. memelihara taman makam pahlawan nasional daerah. hat peta sub proses kbm meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu kbm mengelola penyelenggaraan penataan ruang kbm mengelola penyelenggaraan jalan kbm menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan lla) kbm mengelola dan mengembangkan sistem drainase kbm mengelola kawasan permukiman kbm meningkatkan prasarana, sarana dan utilitas umum psu) kbm mengelola perumahan dan kawasan permukiman kumuh kbm mengembangkan perumahan kbm mengelola sumber daya air j . kbm mengelola dan mengembangkan sistem penyediaan air minum kbm menata bangunan gedung kbm menata bangunan dan lingkungannya kbm mengembangkan jasa konstruksi aan wira gambar sub proses kbm meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah:infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah ini merupakan rangkaian aktivitas proses kerja dalam melaksanakan: mengoordinasikan dan mensingkronisasikan perencanaan tata ruang daerah, mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pemanfaatan ruang daerah, menetapkan rencana tata ruang wilayah rtrw) dan rencana rinci tata ruang (rrt) kabupaten kebumen, mengoordinasikan dan mengsingkronisasikan pengendalian pemanfaatan ruang daerah, mengelola penyelenggaraan jalan kabupaten kebumen, menyediakan perlengkapan jalan, menerbitkan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, memberikan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalan) untuk jalan, menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam (satu) daerah, menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah dalam (satu) daerah, il.melaksanakan pengujian kendaraan bermotor, mengelola dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah, oo. mengelola pengentasan kawasan kumuh sesuai dengan keputusan bupati kebumen, mengelola pembangunan antiseptik skala rumah tangga (hibah bansos kepada masyarakat): melaksanakan tindakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah, menangani kawasan kumuh desa undang, kecamatan kutowinangun, memproses belanja mobil tanki tinja, memelihara ipar pulosari, wonokromo, sedayu, membangun akses jalan plt sekali, memproses belanja mesin pencacah sampah, melaksanakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah, melaksanakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah, mengembangkan dan merehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten kebumen, mendata penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten kebumen, aa. mengelola sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai, bb. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah ha, cc. mengelola dan mengembangkan sistem penyediaan air minum spam), dd. menyelenggarakan bangunan gedung daerah, memberikan izin mendirikan bangunan imb) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, ee. menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungannya daerah, ff. menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi, gg. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah, dan hh. menerbitkan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil). lampiran peraturan bupati kebumen nomor tahun tentang peta proses bisnis pemerintah kabupaten kebumen peta proses bisnis pemerintah kabupaten kebume, outcome dan impact dalam pembangunan daerah, oleh karena itusub proses kbm meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu kbm menyusun perencanaan lingkungan hidup kbm meningkatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat kbm mengelola keanekaragaman kehati) kbm mengelola persamaan kbm mengendalikan bahan berbahaya dan beracun b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun limbah b3) kbm mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kbm membina dan mengawasi izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup plh) kbm mengelola penanganan pengaduan lingkungan hidup kbm mengelola penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat ope gambar peta sub proses kbm meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat: keterangan: danalingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat ini merupakan rangkaian aktivitas proses kerja dalam melaksanakan: menyusun rencana perlindungan dan mengelola lingkungan hidup apple)mengelola keanekaragaman mengelola sampah mengelola penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) mencegahmembina dan mengawasi terhadap usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin plh fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (plh) memberikan penghargaan lingkungan hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hat peta sub proses kbm meningkatkan nilai nilai luhur kebangsaan, yaitu: kbm meningkatkan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial kbm menguatkan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan kbm meningkatkbm membina dan mengembangkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya kbm memberdayakan dan mengawasi organisasi kemasyarakatan gambar peta sub proses kbm meningkatkan nilai nilai luhur kebangsaan: keterangan: data informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (performance flow) ses kerja merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial,rumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, danbia peta sub proses kbm meningkatkan pembangunan kebudayaan, yaitu kbm mengembangkan kebudayaan kbm melestarikan dan mengelola cagar budaya gambar peta sub proses kbm meningkatkan pembangunan kebudayaan: peta sub proses kbm meningkatkan pembangunan kebudayaan ini merupakan rangkaian aktivitas proses kerja dalam melaksanakan: mengelola kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah, melestarikan kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah, dan mengelola cagar budaya peringkat kabupaten kebumenetertiban masyarakat, yaitu: kbm meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum kbm mengelola pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran gambar peta sub proses kbm meningkatkan ketertiban masyarakat: peta sub proses kbm meningkatkan ketertiban masyarakat ini merupakan rangkaian aktivitas proses kerja dalam melaksanakan: menangani gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam kabupaten kebumen: menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati kabupaten kebumen, melaksanakan pembinaan ppn kabupaten kebumen.abupaten kebumen, menginspeksi peralatan proteksi kebakaran, dan keterangan: data informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (performance flow) memberdayakan masyarakat dalam mencegah kebakaran. ope peta sub proses kbm mewujudkan wilayah tangguh bencana, yaitu: kbm mengelola penanggulangan bencana gambar peta sub proses kbm mewujudkan wilayah tangguh bencanawilayah tangguh bencana ini merupakan rangkaian aktivitas proses kerja dalam melaksanakan: memberikan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten kebumen, memberikmenata sistem dasar penanggulangan bencana. peta sub proses kbm meningkatkan peranan investasi terhadap perekonomian daerah, yaitu: kbm mengelola data dan sistem informasi penanaman modal kbm meningkatkan promosi penanaman modal kbm meningkatkan pelayanan penanaman modal kbm mengembangkan iklim penanaman modal kbm mengendalikan pelaksanaan penanaman modal kbm mengelola energi baru terbarukan gambar proses kbm meningkatkan peranan investasi terhadap perekonomian daerah: keterangan: maksud, tujuan dan manfaat peraturan bupati kebumen tentang peta proses bisnis pemerintah kabupaten kebumenebumen daergertian umum dalam peraturanyang menciptakan aliran nilai utama, memenuhi kriteria yaituhatanan investasi terhadap perekonomian daerah ini merupakan rangkaian aktivitas proses kerja dalam melaksanakan: mengelola data dan sistem informasi penanaman modal, mempromosikan penanaman modal, memberikan pelayanan penanaman modal, mengembangkan iklim penanaman modal, mengendalikan pelaksanaan penanaman modal, dan menatausahakan izin pemanfaatan langsung panas bumi kabupaten kebumen. peta sub proses kbm mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, yaitu: kbm mengelola perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah kbm mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah kbm mengelola penelitian dan pengembangan daerah kbm mengelola pendapatan daerah kbm mengelola keuangan daerah kbm mengelola barang milik daerah kbm menyelenggarakan pengawasan kbm melaksanakan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi kbm mengelola persandian untuk pengamanan informasi j . kbm mengelola arsip ope gambar sub proses kbm mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabelbirokrasi bersih dan akuntabel ini merupakan rangkaian aktivitas proses kerja dalam melaksanakan: menyusun perencanaan dan pendanaan, menganalisa data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, mengkoordinasikan perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, mengkoordinasikan perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam, mengkoordinasikan perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan, meneliti dan mengembangkan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, mengembangkan inovasi dan teknologi, mengelola pendapatan daerah, mengkoordinasi dan menyusun rencana anggaran daerah, melaksanakan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, il. mengkoordinasi dan mengelola perbendaharaan daerah, mengkoordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, meningkatkan pengelolaan barang milik daerah, oo. menyelenggarakan pengawasan internal, menyelenggarakan pengawasan dengan tujuan tertentu, merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, melaksanakan pendampingan dan asistensi, menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kabupaten kebumen, mengelola arsip dinamis daerah, mengelola arsip statis daerah, dan mengelola simpul jaringan informasi kearsipan nasional. peta sub proses kbm mewujudkan birokrasi yang kapal, yaitu: kbm mengelola informasi dan komunikasi publik kbm mengelola aplikasi informatika gambar sub proses kbm mewujudkan birokrasi yang kapal: peta sub proses kbm mewujudkan birokrasi yang kapal ini merupakan rangkaian aktivitas proses kerja dalam melaksanakan: mengelola informasi dan komunikasi publik pemerintah kabupaten kebumen, dan mengelola aplikasi informatika pemerintah kabupaten kebumen guna mendukung penerapan e gov dan open gov yang terintegrasi, yaitu: kbm meningkatkan pengembangan sumber daya manusia kbm menyelenggarakan pelayanan kepegawaian daerah kbm mengelola informasi administrasi kependudukan kbm melayani pendaftaran penduduk kbm melayani pencatatan sipil kbm menyelenggarakan statistik sektoral kbm menyelenggarakan urusan pemerintahan umum kbm menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat kbm meningkatkan perekonomian dan pembangunan j . kbm menyelesaikan sengketa tanah garapan kbm mengelola administrasi umum il. kbm meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd kbm menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik kbm memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan kbm membina dan mengawasi pemerintahan desa ope gambar sub proses kbm meningkatkan kualitas pelayanan publik ini merupakan rangkaian aktivitas proses kerja dalam melaksanakan: melaksanakan pengembangan kompetensi teknis, melaksanakan sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional, mengadakan, memberhentikan dan mengelola informasi kepegawaian, melaksanakan mutasi dan promosi aparatur sipil negara, mengembangkan kompetensi aparatur sipil negara, melakukan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, mengumpulkan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan, menyelenggarakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, memberikan pelayanan pendaftaran penduduk, j . mengelola penataan pendaftaran penduduk, menyelenggarakan pendaftaran penduduk, memberikan pelayanan pencatatan sipil, menyelenggarakan pencatatan sipil, menyelenggarakan statistik sektoral lingkup daerah, oo. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan bupati dan wakil bupati kebumen, mengelola administrasi tata pemerintahan, melaksanakan fasilitas kerjasama daerah, melaksanakan fasilitasi dan koordinasi hukum: mengevaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, mengelola pengadaan barang dan jasa, mengoordinasikan kebijakan perekonomian, memantau kebijakan sumber daya alam, mengelola administrasi pembangunan, menyelesaikan sengketa tanah garapan dalam kabupaten kebumen: mengelola administrasi kepegawaian perangkat daerah, mengelola administrasi keuangan daerah, aa. mengelola administrasi keuangan dan operasional bupati dan wakil bupati kebumen, bb. fasilitasi kerumah tanggapan bupati dan wakil bupati kebumen, cc. mengelola administrasi umum perangkat daerah, dd. mengelola penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, ee. mengelola pengadaan barang milik daerah, ff. meningkatkan pemeliharaan barang milik daerah, gg. melaksanakan protokol dan komunikasi pimpinan, hh. mengelola penataan organisasi, ii. melaksanakan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan dprd, ji: melaksanakan fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran, kk. melaksanakan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, il. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas dprd, mm. melaksanakan fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, nn. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik dprd, oo. melaksanakan fasilitasi pembahasan kerja sama daerah, pp. melaksanakan fasilitasi tugas dprd, gg. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat: rr. 'pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan wilayah kecamatan, ss. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, tt. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, uu. memfasilitasi, rekomendasi, mengkoordinasi, membina dan mengawasi pemerintahan desa, vv. memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, ww. memfasilitasi pemilihan kepala desa, dan xx. melaksanakan pendampingan desa wilayahnya. peta relasi perangkat daerah kabupaten kebumen mendasari berikut: inspektorat daerah kabupaten kebumen sekretariat daerah kabupaten kebumen sekretariat dprd kabupaten kebumen badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah badan kesatuan bangsa dan politik badan penanggulangan bencana daerah badan pengelolaan keuangan dan aset daerah badan pengelolaan pendapatan daerah badan perencanaan dan penelitian dan pengembangan daerah dinas kearsipan dan perpustakaan dinas kelautan dan perikanan dinas kepemudaan dan olahragapekerjaan umum dan penataan ruang dinas pemberdayaan masyarakat dan desa daninas perhubungan dinas perindustrian dan perdagangan dinas pertanian dan pangan dinas perumahan dan kawasan permukiman dan lingkungan hidup dinas sosial dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana kecamatan, terdiri dari: kecamatan adimulyo kecamatan alian kecamatan ambal kecamatan ayah kecamatan ponorogo kecamatan buayan kecamatan buluspesantren kecamatan gombong kecamatan karanganyar kecamatan karanggayam kecamatan karangsambung kecamatan kebumen kecamatan kliring kecamatan kutowinangun kecamatan kuwarasan kecamatan mirip kecamatan padureso kecamatan pejalan kecamatan petanahan ben kecamatan poncowarno kecamatan premium kecamatan puring kecamatan rowokele kecamatan sedang kecamatan semper kecamatan sruweng gambar peta relasi pemerintah kabupaten kebumen sebagai berikut: gambar peta relasi proses utama peta relasi kbm meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pemerintah pusat seluruh perangkat daerah kemenkes, kemenyan setda kemendagri setwan bukan inspektorat daerah dinkes pkb pemerintah provinsi dinas pmd kabupaten kota disdukcapil diperindah kuku dinkes provinsi jateng pupr bappeda provinsi jateng disdikpora biro kesejahteraan disnaker rakyat setda provinsi dkp jateng dinas p3a pemerintah kabupaten disparbud kota diskominfo dihapus fasilitas pelayanan dinas pmd kesehatan ditopang dispersi hub rsud dr. soedirman satpol kebumen kesbangpol rsud premium bappeda rsu pku muhammadiyah bpsdm gombong bpk rsu palang biru bpbd gombong kecamatan upt puskesmas pemkab kebumen pemerintah desa upt laksda unit pengobatan seluruh pemerintah desa penyakit paru fasilitas pelayanan kesehatan lainnyaruang lingkup ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh sasaran, program dan kegiatan lingkungan pemerintah kabupaten kebumen sesuai dengan. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten kebumen tahun penyusunan peta proses bisnis pemerintah kabupaten kebumen dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pada rpm kabupaten kebumen tahun selengkapnya sebagai berikut: visi mewujudkan kabupaten kebumen semakin sejahtera, mandiri, berakhlak, bersama rakyat misi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e government dan open government yang terintegrasi tujuan mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yangprogram penyelenggaraan statistik sektoral program administrasi umum (menggunakan program penunjang urusan pemerintahan daerah) program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat tae pemerintah pusat seluruh perangkat daerah kementerian pendidikan dan kebudayaan setda kemendagri setwan kementerian pan inspektorat daerah kementerian sosial dinkes pkb kementerian agama dinas pmd kementerian p3a disdukcapil kementerian por diperindah kuku perumnas dpu anri disdikpora disnaker pemerintah provinsi dkp kabupaten kota dinas p3a disparbud dinas pendidikan dan 1d. pena info kebudayaan provinsi jateng, panas dinas kearsipan dan pistapang perpustakaan provinsi disperkimhub jateng, satpol dinas sosial provinsi kesbangpol jateng, bappeda dinas pemberdayaan bpsdm perempuan, perlindungan bpk anak, pengendalian bpbd penduduk dan keluarga kecamatan berencana provinsi jateng dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi pemerintah desa jateng, dinas kepemudaan, olah seluruh pemerintah desa raga dan pariwisata provinsi jateng, biro kesejahteraan rakyat setda provinsi jateng, pemerintah kabupaten kota pemerintah pusat seluruh perangkat daerah kementerian ppa kementerian agama setda bukan setwan kemenkes inspektorat daerah kemendagri dinkes pkb kemenyan dinas pmd kementerian sosial disdukcapil diperindah kuku pupr pemerintah provinsi disdikpora kabupaten kota disnaker dkp dinas p3a p2kb provinsi dinas p3a jateng disparbud biro kesra setda diskominfo provinsi jateng manna pemerintah kabupaten dinas pmd kota ditopang disperkimhub pemerintah desa satpol kesbangpol seluruh pemerintah desa bappeda bpsdm bpk bpbd kecamatan peta relasi kbm meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor primer pemerintah pusat pemerintah provinsi kabupaten kota kementerian pertanian kementerian agraria dinas pertanian provinsi dan tata ruang bpn, jateng kementerian keuangan, bpn provinsi jateng kementerian dinas perintah provinsi perindustrian, jateng kementerian kuku, dinas bina marga dan kementerian cipta karya provinsi jateng lingkungan hidup dan dinas sda dan kehutanan, provinsi jateng kementerian dinas dan provinsi perdagangan, jateng kementerian tenaga dinas maker dan kerja, transmigrasi provinsi kementerian bumn, jateng kementerian ditopang provinsi jateng kkp dinas dan kehutanan bpsdm provinsi jateng dirjen pkh dinas kuku provinsi jateng bappeda provinsi jateng perangkat daerah biro kesra setda jateng, setda biro perekonomian setda bappeda jateng ditopang dinas kelautan perikanan provinsi jateng dkp bisa disperkimhub dinas kesan provinsi dpmptsp dinas pemerintah kabupaten diskominfo kota diperindah kuku disnaker disporawisata pemerintah desa pupr satpol seluruh pemerintah desa bpbd kecamatan peta relasi kbm meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor sekunder pemerintah pusat pemerintah provinsi kabupaten kota kemendagri kemenkes dispermades provinsi kemenparekraf jateng kementan disdukcapil provinsi kementerian kelautan jateng dan perikanan dinas perintah provinsi kementerian keuangan, jateng kementerian dinas maker dan trans perindustrian, provinsi jateng kementerian dinas dan kehutanan perdagangan, provinsi jateng kementerian lingkungan dinas kuku provinsi hidup dan kehutanan, jateng kementerian tenaga dinas koperasi provinsi kerja, jateng kementerian koperasi bappeda provinsi jateng dan usaha kecil menengah, bukan provinsi jateng kementerian p3a biro perekonomian kementerian desa pdt setda provinsi jateng dan transmigrasi, biro bangsa setda kementerian pan rb, provinsi jateng kementerian investasi pkk provinsi jateng bappenas pemerintah kabupaten big kota perangkat daerah pemerintah desa setda seluruh pemerintah desa bappeda dinas pmd diperindah kuku dpmptsp disnaker dinkes disdik disparbud dinas p3a satpol disdukcapil dkp diskominfo dpu disdikpora kesbangpol kecamatan tae pemerintah pusat pemerintah provinsi kabupaten kota kemenparekraf kemendagri disporapar provinsi kemenag jateng kemenperin diperindah provinsi kumkum jateng dinas koperasi provinsi jateng perangkat daerah dinas umkm provinsi jateng diperindah kuku biro perekonomian disparbud setda provinsi jateng setda pemerintah kabupaten bappeda kota bpk dinas pmd disnaker pemerintah desa dpmptsp kecamatan seluruh pemerintah desa disperkimhub dpu ben pemerintah pusat pemerintah provinsi kabupaten kota kementerian tenaga kerja disnakertrans provinsi kemendagri jateng bappeda provinsi kemenyan jateng kemenag dinas kuku provinsi kemenperin jateng badan penempatan dan dinas perintah provinsi perlindungan pekerja jateng migran indonesia biro perekonomian perusahaan penempatan setda provinsi jateng pekerja migran indonesia pemerintah kabupaten kota perangkat daerah disnaker pemerintah desa setda bappeda seluruh pemerintah desa diperindah kuku disdikpora dpu kecamatan pemerintah pusat perangkat daerah kementan ditopang bappenas setda kemensos bappeda kemendagri dkp bnpb bpk inspektorat daerah pemerintah provinsi dinas p3a kabupaten kota dinkes pkb diskominfo ditopang provinsi satpol jateng bpbd bappeda provinsi disdukcapil jateng dinas pmd bpbd provinsi jateng kesbangpol dinkes provinsi jateng kecamatan dinas provinsi jateng biro perekonomian setda provinsi jateng pemerintah desa biro infrastruktur dan sda setda provinsi seluruh pemerintah desa jateng pemerintah kabupaten kota gambar peta relasi proses pendukung peta relasi kbm meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah pemerintah pusat pemerintah provinsi kabupaten kota kementerian pupr kementerian atr bpn dpmptsp provinsi jateng kementerian pusdataru provinsi perhubungan jateng ditjen perhubungan dlh provinsi jateng darat bappeda provinsi jateng kemendagri dishub provinsi jateng dpmptsp provinsi jateng perangkat daerah bpt wilayah diy jateng disperkimhub balai sarira dishub provinsi jateng bappeda balai teknik bpk perkeretaapian jawa ditopang tengah satpol dispersi provinsi diperindah kuku jateng disparbud dpu provinsi jateng bpbd biro infrastruktur dkp setda provinsi jateng setda biro ambang setda inspektorat provinsi jateng dinkes pkb pemerintah kabupaten diperindah kuku kota dinas p3a dinas pmd pemerintah desa kecamatan seluruh pemerintah desa peta relasi kbm meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat pemerintah pusat perangkat daerah kementerian dkp lingkungan hidup dan disperkimhub kehutanan dpu kemendagri bappeda bnpb satpol diskominfo setda pemerintah provinsi dinkes pkb kabupaten kota dpmptsp bpbd dlh provinsi jateng kecamatan bappeda provinsi jateng .biro infrastruktur setda provinsi jateng pemerintah desa biro ambang setda provinsi jateng seluruh pemerintah desa bpbd provinsi jateng pemerintah kabupaten kota pemerintah pusat seluruh perangkat daerah kemendagri kemenag kesbangpol bin setwan bnkesbangpisperkimhub setda bappeda bpsdm bpk bpbd kecamatan hat program perekonomian dan pembangunan program administrasi umum sekretariat dprd program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd program penunjang urusan pemerintahan daerah program kepegawaian daerah il. program pengembangan sumber daya manusia program penunjang urusan pemerintahan daerah program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik oo.yelesaian sengketa tanah garapan program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi program penunjang urusan pemerintahan daerah program pengelolaan arsip program penunjang urusan pemerintahan daerah program perencanaanelitian dan pengembangan daerah program penunjang urusan pemerintahan daerah program penyelenggaraan pengawasan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi program penunjang urusan pemerintahan daerah il.program pengelolaan informasi dan komunikasi publik program pengelolaan aplikasi informatika misi peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan raja ana tujuan meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya (cici " esssssslssa ha pemerintah pusat perangkat daerah kemendikbud disparbud kemendagri disdikpora kemenparekraf setda bappeda dinas pmd dpmptsp pemerintah provinsi kabupaten kota kecamatan dinas dikbud provinsi jateng pemerintah desa setda provinsi jateng dinas pariwisata seluruh pemerintah desa provinsi jateng pemerintah kabupaten kota tae pemerintah pusat seluruh perangkat daerah kemendagri kemenag satpol setwasatmerintah pusat seluruh perangkat daerah kemendagri bnpb satpol bmkg setwan kementerian esdm inspektorat daerah basarnas dinkes pkb dinas pmd disdukcapil pemerintah provinsi diperindah kuku kabupaten kota dpu bpbd provinsi jateng dab setda provinsi jateng l1.ta relasi terhadap perekonomian daerah pemerintah pusat pemerintah provinsi kabupaten kota kementerian investasi bkpm dpmptsp provinsi jateng lembaga oss setda provinsi jateng kementerian bappeda provinsi jateng perdagangan kanwil hukum dan ham kementerian dinas esdm provinsi perindustrian jateng kementerian pertanian pemerintah kabupaten kementerian kelautan kota dan perikanan kemendagri perangkat daerah kementerian lingkungan hidup dpmptsp .kementerian pupr bpk kementerian kesehatan setda kementerian pendidikan bappeda kementerian pariwisata dinkes pkb kementerian tenaga disparbud kerja diperindah kuku kementerian keuangan disdukcapil kemenag disnaker bumn ditopang kementrian kominfo dkp direktorat jendral disperkimhub administrasi hukum umum disdikpora bappenas satpol kementerian esdm inspektorat kesbangpol pemerintah desa diskominfo kecamatan seluruh pemerintah desa hot gambar peta relasi proses manajemen peta relasi kbm mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel pemerintah pusat seluruh perangkat daerah bappenas kementerian keuangan setda bpk setwan kemendagri inspektorat daerah lan dinkes pkb bumn dinas pmd anri disdukcapil bssn diperindah kuku dpu pemerintah provinsi disdikpora kabupaten kota disnaker dkp bappeda provinsi jateng dinas p3a inspektorat provinsi disparbud jateng diskominfo dinas arus provinsi dihapus jateng dinas pmd bukan provinsi jateng ditopang biro keuangan setda disperkimhub provinsi jateng kesbangpol pemerintah kabupaten satpol kota bappeda bpsdm bpk pemerintah desa bpbd kecamatan seluruh pemerintah desa peta relasi kbm mewujudkan birokrasi yang kapal pemerintah pusat seluruh perangkat daerah kementerian kominfo kemendagri diskominfo bssn setwan bin inspektorat daerah rri dinkes pkb tvri dinas pmd disdukcapil diperindah kuku pemerintah provinsi dpu kabupaten kota disdikpora disnaker dinas kominfo provinsi dkp jateng dinas p3a bappeda provinsi jateng. disparbud setda provinsi jateng satpol pemerintah kabupaten dihapus kota dinas pmd ditopang disperkimhub pemerintah desa kesbangpol setda seluruh pemerintah desa bappeda bpsdm bpk bpbd kecamatan peta relasi kbm meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah pusat seluruh perangkat daerah kemendagri kemenyan satpol bappenas setwan kementerian keuangan inspektorat daerah bpk dinkes pkb lan dinas pmd bkn disdukcapil kain diperindah kuku kemenag dpu kementerian sosial disdikpora kemenkumham disnaker badan pertanahan dkp nasional dinas p3a lopp lpse disparbud menko kuil diskominfo ombudsman dihapus anri dinas pmd badan informasi ditopang geospasial (big) disperkimhub kementerian kesbangpol kejaksaan setda pengadilan negeri ' , app eda agama bpsdm kpu,panas, bpk bawaslu bpbd kecamatan pemerintah provinsi kabupaten kota pemerintah desa bpsdm provinsi jateng bkd provinsi jateng seluruh pemerintah desa setda provinsi jateng bappeda provinsi jateng disdukcapil provinsi jateng diskominfo provinsi jateng bukan provinsi jateng inspektorat provinsi jateng ombudsman perwakilan provinsi jateng pemerintah kabupaten kota ha, kode:encanakan kebutuhan dan mendayagunakan sumberdaya manusia kesehatan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat menyusun melaksanakan menyusun regulasi jumlah identifikasi dan kebijakan pemenuhan money dar kep3 rencana dan jenis mengolah data kebutuhan dan tindak ya laporan kerja sdm kesehatan pendayagunaan sdm lanjut kesehatan kej koordinasi dokumen perencanaan koordinasi dan konsultasi regulasi kebutuhan dan peraturan pendayagunaan perundang sumberdaya undangan manusia kesehatan .a0 aax tidak lai memfasilitasi fasilitasi pelaksanaan penyusunan kebijakan pemenuhan kebijakan dan uus dan regulasi pendayagunaan sdm kesehatan memfasilitasi spa penyusunan dan penetapan ann regulasi fasilitasi pelaksanaan jaar kebijakan pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan sdm kesehatan z08 gia bel a90 k2i melaksanakan kebijakan pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan sdm kesehatan asep "tuk jua kode kbm como2 nama mengembangkan mutu dan meningkatkan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan kbm como2 mengembangkan mutu dan meningkatkan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tidak: mengembangkan menyusun regulasi, mutu dan rencana jumlah dan data sdm meningkatkan laporan kerja jenis pena kompetensi sdm kesehatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan kep! regulasi konsultasi peraturan koordinasi perundang kebijakan undangan teknis kebijakan mutu naa dan standar kompetensi sdm ak5 kesehatan o 7j pat kompetensi sdm (diklat) melaksanakan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi sdm kesehatan apa, oper kode kbm como1 nama memberi izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional umat) kbm como1 memberi izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (umat) tidak menyusun regulasi, naa memproses #verifikasi kom rencana jumlah dan administrasi permohonan dan laporan kerja jenis pemberian izin izin alias tidak mencabut izin koordinasi penyusunan dokumen perencanaan tepi regulasi konsultasi peraturan koordinasi perundang undangan akan tepi teknis menerbitkan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal dan umat verifikasi validasi nana sah hatunjang urusan pemerintahan daerah program pengelolaan pendidikan program pembinaan perpustakaan program pelestarian koleksi nasional dan naskah kunopha)misi mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerahdaya kelautan dan perikanan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bean "tuk jua kode kbm como2 nama menerbitkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor p irt kbm como2 menerbitkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor p irt tidak vx 4p021) menyusun regulasi, inventarisasi memproses verifikasi rencana jumlah dan kebutuhan permohonan dan validasi kerja jenis produksi part tidak mencabut sertifikat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan fpi ica) ica) regulasi konsultasi peraturan koordinasi perundang undangan kebijakan mun p29 teknis otg 30x cal menerbitkan sertifikat dan nomor p irt verifikasi 25x validasi asi maja ena aga ojo) penta, hrg haa aan opa kode kbm como1 namakbm como1tida menyusun menyusun menyediakan rencana regulasi, koordinasi inventarisasi fasilitas laporan) kerja jumlah dan pelaksanaan kebutuhan pelayan nan jenis kesehatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan konsultasi regulasi dan bea uran koordinasi undang kebijakan undangan tani den fasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi fasilitasi pengadaan barang dan jasa fasilitasi penyediaan gedung kantor rekapitulasi oma sas kebutuhan penggunaan aset barang milik daerah harga jua kode kbm como2 nama menyediakan layanan kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan kbm como2 menyediakan layanan kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tidak: rencana kerja dan jenis kesehatan layanan ya laporan kesehatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan regulasi konsultasi peraturan koordinasi perundang kebijakan kep) lo) undangan jana) menjamin mutu layanan kesehatan fasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi rekapitulasi implementasi jenis layanan layanan kesehatan kesehatan ng: naa kode kbm como3 nama mengelola sistem informasi kesehatan kbm como3 mengelola sistem informasi kesehatan implementasi identifikasi kolaborasi pelayanan menyusun menyusun dan analisis dan sistem indeks spe rencana regulasi, jumlah sistem tatalaksana klan laporan informasi meningkat kerja dan jenis informasi sistem kesehatan kesehatan informasi yang baik kesehatan pas koordinasi penyusunan dokumen perencanaan konsultasi regulasi dan per leburan koordinasi perundang kebijakan undangan teknis koma: ke) regulasi integrasi dan mengelola tatakelola dan informasi arsitektur pai kesehatan fasilitasi penyusunan dan penetapan atw regulasi tepi penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi kesehatan ang hp, owner kode kbm como1 nama mengelola advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor kbm como1 mengelola advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tidak melaksanakan prioritas menyusun identifikasi advokasi, menyusun regulasi, sumber daya anta risa penanganan pemberdayaan, rencana jumlah dan bidang kan kemitraan, kerja jenis kesehatan kena peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor kei rekapitulasi masalah bidang kesehatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan regulasi kon para beneran koordinasi perundang undangan krs akan bel teknis elo a s fasilitasi penyusunan dan bean) penetapan regulasi fasilitasi advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tas kam bb) pb, hp, bee kode kbm como2 nama menyelenggarakan pelaksanaan sehat dalam rangka promosi preventif kbm como2 menyelenggarakan pelaksanaan sehat dalam rangka promosi preventif tidak menyusun identifikasi dan jenis bidang kesehatan implementasi pelaksanaan sehat dalam rangka promosi preventif koordinasi penyusunan dokumen perencanaan ica) regulasi konsultasi dan peraturan koordinasi ka. perundang kebijakan undangan teknis a xs fasilitasi fasilitasi pelaksanaan oo) ha: penyusunan sehat dalam regulasi rangka promosi preventif fasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi aa. melaksanakan sehat dalam rangka promosi preventif ang ha, pul owner kode kbm como3 nama mengembangkan dan melaksanakan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat kbm como1 mengembangkan dan melaksanakan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat prioritas menu tee kasi inventarisasi penanganan implementasi menyusun sun dana masalah bidang masalah mengembangkan dan rencana jumlah dan bidang laporan kesehatan bidang melaksanakan upaya kerja jenis kesehatan ndibapan kesehatan (preventif, promosi, kuratif, advokasi, rekapitulasi pemberdayaan, manlayei kemitraan, bidang peningkatan peran kesehatan serta masyarakat dan lintas sektorda. son fasilitasi penyusunan regulasi kep3 jca) fasilitasi sba penyusunan dan penetapan regulasi fasilitasi upaya pengembangan kesehatan masyarakat sea aan asi ke) (ari kode kbm como1 nama mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan kbm como1 mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan tida analisis dan ann efek menyusun bekasi menyusun membina dan insana regulasi, kebijakan mengembangkan tarian jumlah dan dang pengembangan kapasitas daya jenis esa daya saing saing kepemudaan kepemudaan penyusunan dokumen perencanaan regulasi konsultasi dan peraturan koordinasi rela perundang kebijakan undangan teknis ees ani membina fasilitasi pengembangan penyusunan kapasitas daya kei saing kepemudaan fasilitasi o85 penyusunan s2. dan penetapan regulasi 28s asa optimalisasi ( pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan kode kbm cumi1 nama mengembangkan kapasitas daya saing keolahragaan kbm como1 mengembangkan kapasitas daya saing keolahragaan tida identifikasi analisis dan membina dan ke) menyusun regulasi, data dan kebijakan mengembangkan rencana jumlah dan sumber daya pengembangan kapasitas laporan kerja jenis bidang daya saing daya saing keolahragaan keolahragaan keolahragaan penyusunan dokumen perencanaan ica regulasi konsultasi dan peraturan koordinasi isla perundang kebijakan undangan teknis eee bel membina ban penyusunan sang regulasi keolahragaan fasilitasi penyusunan dan sie penetapan regulasi sak des optimalisasi paa pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan ica ebay hw, aa! leg bee kode kbm como1 nama mengembangkan kapasitas kepramukaan kbm como1 membina dan mengembangkan organisasi kepramukaan tidak menyusun identifikasi data dan analisis dan menyusun membina dan menyusun kebijakan mengembangkan regulasi, sumber daya bidang ya: laporan rencana kerja kuis bini pengembangan organisasi kepramukaan kepramukaan penyusunan dokumen perencanaan kep! regulasi konsultasi dan peraturan koordinasi perundang kebijakan undangan teknis membina dan fasilitasi organisasi kepramukaan fasilitasi penyusunan dan sia penetapan regulasi fasilitasi organisasi ena kepramukaan #a@ esa tepi ana optimalisasi pelaksanaan dan pengembangan organisasi kepramukaan aha hatrizinan usaha pertanian program penyuluhan pertanian program penunjang urusan pemerintahan daerah, dan masyarakat hukum adat program pengawasan dan pemeriksaanil.nunjang urusan pemerintahan daerahprogram penunjang urusan pemerintahan daerahsasaran meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian nan ang ha, pul opa kode kbm como1 nama mengelola pendidikan anak usia dini kbm como1 mengelola pendidikan anak usia dini tidak menyusun mengelola identifikasi data regulasi, jumlah pendidikan anak menyusun rencana dan informasi, pera dan jenis usia dini dan ya: laporan pengelolaan kebijakan pendidikan non pendidikan formal bas koordinasi penyusunan dokumen perencanaan (aa) regulasi lagi peraturan konsultasi dan perundang koordinasi undangan kebijakan teknis bel aax aoi lefasilitasi analisis dan mengolah data membina dan con anna mengelola pendidikan anak pendidikan anak ajar usia dini menyelenggarakan pa2 pendidikan lalu anak usia dini ebay ha, haa kode kbm como2 nama mengelola pendidikan sekolah dasar kbm como2 mengelola pendidikan sekolah dasar tidak: menyusun regulasi mengidentifikasi ke) mengelola menyusun rencana jumlah dan data dan ann kan tai laporan kerja jenis informasi, ber olah dasar kep) pengelolaan merumuskan kebijakan pendidikank22 aks pas memfasilitasi penyusunan regulasi, kebijakan daerah fasilitasi & penyusunan dan penetapan regulasi fasilitasi ggs analisis dan sas membina dan sa. mengolah data nenslola aas pendidikan sekolah dasar pendidikan sekolah dasar kept penyelenggara kan pendidikan sekolah dasar kode kbm como3 nama mengelola pendidikan sekolah menengah pertama smp) kbm como3 mengelola pendidikan sekolah menengah pertama (smp) uu a tidak: menyusun regulasi, jumlah mengidentifikasi mengelola menyusunrencana dan jenis data dan pendidikan laporan kir tentang informasi, sekolah pengelolaan merumuskan kebijakan menengah pendidikan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan jang regulasi peraturan perundang konsultasi dan undangan koordinasi kebijakan teknis dog memfasilitasi penyusunan regulasi, kebijakan daerah ts) memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi fan) ani fasilitasi analisis dan ale membina dan score mengolah data pesan pendidikan smp men saga pendidikan smp ena z33s penyelenggara cap kan asa pendidikan smp ang hp, pra leg opa kode kbm como4 nama mengelola pendidikan non formal kesetaraan kbm o2. como4 mengelola pendidikan non formal kesetaraan tidak. menyusun regulasi, ann kasi mengelola menyusun rencana jumlah dan pendidikan non kerja jenis tentang formal laporan kel pengelolaan nasa kesetaraan pendidikan koordinasi jaw penyusunan dokumen perencanaan ical kai regulasi konsultasi dan peraturan koordinasi perundang kebijakan undangan teknis isanalisis dan ben pi? 9eaa membina dan mengolah data mengelola en pendidikan non sax pendidikan non formal esa. formal kesetaraan) kesetaraan ara men ass penyelenggara kan pendidikan non formal kesetaraan jar ata harga epi ar, tp) akar kbm como1 mengelola perpustakaan kabupaten kebumen tidak mengembangkan mengidentifikasi meningkatkan menyusun rencana menu sun data, informasi kapasitas tenaga mengelola dan mengembangkan dan memelihara kerja dan merumuskan perpustakaan dan mengembangkan perpustakaan layanan laporan kebijakan daerah at) bahan pustaka perpustakaan elektronik koordinasi jangfee memfasilitasi fasilitasi penyusunan pengembangan regulasi, dan pembinaan kebijakan perpustakaan daerah memfasilitasi penyusunan dan penetapan kej regulasi memproses eni pengadaan kenal bahan pustaka mengelola layanan kel perpustakaan elektronik identifikasi gse kebutuhan penjaringan apaan bahan pustaka a pengguna eng pemetaan dan pendataan layanan les aan, perpustakaan kei elektronik ora) opa kbm como2 mengembangkan budaya gemar membaca tidak: mengembangkan menyusun membangun dan ubin sana pemula mengidentifikasi mensosialisasikan literasi berbasis mea aaa ana laporan tes tue data dan budaya baca dan inklusi sosial, nan isi urai informasi literasi menyelenggarakan aaa bait lomba literasi koordinasi lal penyusunan fan dokumen perencanaan kept regulasi konsultasi dan peraturan koordinasi perundang kebijakan undangan teknis s5 dessasa asn asan nan sosialisasi .sas budaya baca aas dan literasi, oem validasi lokasi sarana las layanan tea perpustakaan kaa perpustakaan akan tempat umum bos keliling dan motor pintar (en dt) ebay hw, haa kbm como1 melestarikan naskah kuno milik daerah kabupaten kebumen tidak identifikasi dan sosialisasi menyusun rencana regulasi, jumlah, penelusuran akan alih media dan dokumentasi dan tas tarorann kerja jenis naskah kuno milik penyimpanan layanan informasi apa naskah kuno milik daerah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan tepi regulasi konsultasi dan peraturan koordinasi perundang kebijakan undangan teknis ae3 identifikasi memfasilitasi dan penyusunan penelusuran regulasi fan memfasilitasi penyusunan dan os5 penetapan ato regulasi oku on! gai asn saa alan sosialisasi peran serta masyarakat dalam layanan informasi penyimpanan, naskah kuno milik ga5 perawatan, daerah kabupaten a69 pelestarian, dan kebumen pendaftaran naskah kuno ang "tuk haa owner kode kbm como1 nama mengelola data gender dan anak dalam kelembagaan data kbm como1 mengelola data gender dan anak dalam kelembagaan data tidak: tidak: mengidentifik menyusun asi data analisis: validasi pembuatan tersedianya data gender regulasi data pilah buku data buku data dan anak kal menyusun ya: laporan jumlah dan informasi dan gender persetujuan yai pilah gender pilah gender terpilih dan dan anak valid jenis kebijakan dan anak koordinasi penyusunan dokumen perencanaan neo pena regulasi peraturan kept perundang asa undangan aks memfasilitasi sbp penyusunan dan penetapan atu regulasi ros res pendistribu rekor sian buku jari menyamai kan data pilah gender mna! gender kept jer dea owner kode kbm cfm nama meningkatkan pelembagaan pengarusutamaan gender pug) kbm como1 meningkatkan pelembagaan pengarusutamaan gender (pug) tidak: mengidentifikasi menyusun menyusun, data, informasi melaksanakan tersedianya terbentuknya remota sera regulasi, jumlah kegiatan pug ya: laporan dan jenis dan merumuskan termasuk ppg dan gap gbs kelembagaan pug kebijakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan kept fe) kei konsultasi dan regulasi koordinasi peraturan kebijakan perundang teknis undangan memfasilitasi asa penyusunan kebijakan dan an, kegiatan pug regulasi (na) ra) memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi (na) aaa melaksanakan koordinasi kegiatan pug penyusunan termasuk ppg dan gap gbs kode kbm como2 nambm como2 pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan vpv$p$ i##'#'#'#"' wd md, ,dkhbsbsmhmk anananana as a s s a a a a a a a m mmw aa,h: tidak menyusun mengidentifikasi koordinasi dan menyusun regulasi, data, informasi persiapan terwujudnya rencana kerja jumlah dan merumuskan pelaksanaan laporan partisipasi perempuan berdaya dan jenis kebijakan (administrasi dan perempuan sarira) koordinasi penyusunan dokumen perencanaan te) tepi regulasi peraturan perundang undangan fee memfasilitasi penyusunan fasilitasi kebijakan dan pelaksanaan regulasi advokasi (aah jm) memfasilitasi penyusunan dan penetapan regulasi (aah (tn melaksanakan esa advokasi kebijakan dan pendampingan ada peningkatan 98x partisipasi perempuan sss dan politik, hukum, sosial dan ekonomi |
peraturan walikota palopo nomor: tahun: ': tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak parkir dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota palopo, menimbang wa. bahwa dengan ditetapkannya peraturan daerah kota palopo nomor tahun tentang pajak daerah, untuk meningkatkan pelayanan serta efektifitas pemungutan pajak parkir, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut tentangketerangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada untuk kepentingan pemungutan pajak parkir, dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah mengukuhkan penyelenggara parkir sebagai wajib pajak parkir! hari kerja. permohonan pe'pandpengelolaan keuangan dan aset daerah atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu (tujuh) hari sesudah berakhir'pengelolaan keuangan dan aset daerahbekam jangka waktu (li ma) tahun sesudah saat terulangnya pajak, kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asetpengelolaan keuangan dan asetpendapatan pengelolaan keuangan dan asetpengelolaan keuangan dan aset daerah. penetapan besarnyaon penjualan atau bill (karcis parkir), akan tetapi tidak melegalisasinya tanpa ada persetujuan kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan ataua01kendaraan yang parker per hari dan rata rata besarnya pembayaran yang dilakukan per kendaraan berdasarkan tariff parkirbagi:perparkiran yang dilakukan atas nama atau tanggungan (satu) orang atau beberapa orang atauparkir. dalam hal pembayaran oleh subjek pajak atau orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan kepada wajib pajak dipengaruhi oleh hubungan istimewa maka biaya parkir atau biaya penggantian dihitung atas dasar biaya penyelenggaraan parkir kendaraan sesuai dengan harga berdasarkan tarif parkir. harga berdasarkan tarif parkir adalah harga yang berlaku juga untuk subjek pajak atau orang pribadi atau badan lainnya yang melakukan parkir kendaraan pada saat itu tempat parkir yang bersangkutan. hubungan istimewa dianggap ada, apabila: orang pribadi atau badan penyelenggara parkiryelenggara pengeloladapatan asli daerah, persetujuan terhadap angsuran dan penundaan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf (d)inas kesehatan adalah dinas kesehatan diypejabat pengelola blue blok diy adalah pejabat blok diy yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional yang terdiri dari pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis. pimpinan badan layanan umum daerah yang selanjutnya disebut kepala blue adalah kepala blok diy. pejabat keuangan blue blok diy adalah kepala sub bagian tata usaha blok diy. pejabat teknis blue blok diy adalah kepala seksi pelayanan blok diy. pegawai adalah pegawai blue blok diy. rencana strategi bisnis blue blok diye blok diyblok diy. fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan barang blue blok diylue blok diyblue blok diyblok diy dalam rangka pelayananmd yang selanjutnya disebut sebagai kuasa pengguna barang adalah kepala blue blok diy sebagaigawai blue blok diykepada kuasa pengguna barangmaksud ditetapkannya peraturan gubernur ini yaitu sebagai pedoman dan payung hukum bagi blue blok diygubernur ini yaitu, dan pegawai pada blue blok diyakuntabilitas sehingga pelayanan yang diberikan oleh blue blok diypermasalahan yang terjadi blue blok diy. bab tata kelola bagian kesatu identitas blue blok diy diselenggarakan berdasarkan pola tata kelola. pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam memperhatikan prinsipblok diy. independensi sebagaimana dimaksud pada huruf ', dan strategi visi blue blok diy yaitu menjadi pusat pelayanan laboratorium kesehatan yang berkualitas dan terpercaya pada tahun misi blue blok diy meliputi: memberikan pelayanan secara profesional dan terjangkau, menerapkan sistem manajemen mutu, berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan, dan menerapkan standar pelayanan laboratorium berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. strategi blue blok diy meliputi: mengoptimalkan peran aktif dari pegawaimutu pelayanan dan meningkatkan kompetensi pegawai melalui peningkatan kapasitas sehingga dapat bersaing dengan laboratorium kesehatan dan kalibrasi lainnya, dan menyediakan sarana, prasarana, dan peralatan laboratorium kesehatan dan kalibrasi yang memadai untuk peningkatan dan pengembangan pelayanan. visi, misi, dan strategi blok diy sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dicantumkan dalam renstra bisnis. nilai nilai dasar blue blok diy meliputi: teliti, tanggungjawab, cc. jujur, dan tepat waktu. nilai nilai dasar sebagaimana dimaksud pada diselaraskan dengan nilai budaya pemerintahan pemerintah daerah meliputi: selaras: akal budi luhur jatidiri, cc. teladan keteladanan, rela melayani, inovatif, yakin dan percaya diri, dan ahli profesional. nilai nilai dasar sebagaimana dimaksud pada dan dicantumkan dalam renstra bisnis. bagian ketiga kedudukan, tugas, dan fungsi blok diy blok diy berkedudukan ngadinegaran iii yogyakarta. blok diy n kalibrasi dalam rangka mendukung terwujudnya indonesia sehat. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada blok diy mempunyai fungsi, dan memantapkbagian keempat struktur pejabat pengelola pejabat pengelola blue blok diy terdiri dari: kepala blue, pejabat keuangan, dan pejabat teknis. bagan struktur pejabat pengelola blue blokblue blok diy sebagaimana dimaksud dalam diangkat dan diberhentikan oleh gubernur. kepala blue, pejabat keuangan, dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam diusulkan oleh kepala dinas kesehatan melalui sekretaris daerah dan ditetapkan oleh gubernur. pejabat pengelola blue blok diy berasal dari pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan atau tenagablue blok diy yang berasal dari pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tenaga profesional lainnya dilakukanblok diy ditetapkan oleh kepala blue berdasarkan kompetensi, kualifikasi,dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan blue blok diy. bagian kelima persyaratan pejabat pengelola persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pejabat pengelola meliputi, cc. memiliki dedikasi untuk mengembangkan blue blok diy, dan memenuhi kelayakan kepatutan, wewenang, dan fungsi kepala blue kepala blue mempunyai tugas dan kewajiban: memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan melakukan evaluasi internal penyelenggaraan kegiatan blue blok diy, menyusun renstra bisnis, menyiapkan rba, mengelola sumber daya blue blok diy, mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan blue blok diy, dan menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan blue blok diy kepada gubernur melalui ppid yang terdiri atas laporan keuangan semester dan tahunan. kepala blue mempunyai kewenangan: mengusulkan penetapan produk hukum daerah sesuai kewenangannya kepada gubernurblue blok diy, menetapkan persyaratan bagi pengangkatan tenaga kontrak, menetapkan kebutuhan formasi tenaga profesional lainnya, mengangkat dan memberhentikan tenaga profesional lainnya menetapkan pedoman atau petunjuk teknis untuk operasional blue blok diy, memberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi sesuai kemampuan, memberikan sanksi kepada pegawai blue blok diy kepala blue mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum keuangan operasional pelayanan kesehatan blok diy. bagian ketujuh tugas, kewajiban, wewenang dan fungsi pejabat keuangan pejabat keuangan mempunyai tugas dan kewajiban: mengdan investasi: dan.kepala blue dan kepala dinas, dan atas nama kepala blue menandatangani surat biasa, surat undangan, surat keterangan dan surat lainnya dalam hal kepala blue blok diy. bagian kedelapan tugas, kewajiban, wewenang, dan fungsi pejabat tekni unit. pejabat teknis mempunyai wewenang mengoordinasikan usulan kegiatanejabat teknis mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis pelayanan dan berkoordinasi dengan koordinator unit mikrobiologi, koordinator unit patologi klinik, koordinator unit kimia lingkungan, dan koordinator unit kalibrasi. bagian kesembilan tata kerja kepala blue merupakan penanggungjawab umum operasional dan keuangan blok diy serta pelayanan kesehatan. kepala subbagian tata usaha sebagai pejabat keuangan bertanggungjawab kepada kepala blueepala seksi pelayanan sebagai pejabat teknis bertanggungjawab kepada kepala blue dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis, mengelola kegiatan peningkatan mutu dan standardisasi laboratorium. koordinator laboratorium kimiakimia fisika lingkungan. koordinator laboratorium mikrobiologictal swab, makanan, minuman, tuberculosis) dan parasitology (malaria, malaria, kecabangan). koordinator laboratorium patologi klinik sebagai pejabat teknis bertanggung koordinator laboratorium kalibrasi sebagai pejabat teknis bertanggungjawab kepada kepala blue dalam mengoordinasikan kegiatan pemeriksaan kalibrasi alat kesehatan. dalam melaksanakan tugasnya, kepala blue, kepala subbagian tata usaha, kepala seksi pelayanan, koordinator laboratorium mikrobiologi, koordinator laboratorium patologi klinik serta koordinator laboratorium kimia dan lingkungan, koordinator laboratorium kalibrasisepuluh hubungan kerja hubungan kerja organisasi blue blok diy dengan dinas kesehatan meliputi: blue blok diyblue blok diy menyusun rba untuk mendapat persetujuan oleh kepala dinas kesehatan, blue blok diy lingkungan, laboratorium kalibrasi dan menggerakan pembangunan berwawasan kesehatan, blue blok diy menyampaikan laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan kepada ppid melalui kepala dinas kesehatan, dinas kesehatankalibrasi yang dilaksanakan oleh blok diy, dan dinas kesehatan melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada blue blok diy, blue blok diy dapat bermitra dengan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, serta institusi lainnya. bab iii sumber daya manusia bagian kesatusumber daya manusia blue blok diy terdiri dari: pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan tenaga profesional lainnya. pemenuhan tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh kepala blue dengan mengangkat tenaga kontrak. tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf dapat bertugas semua unit kerja kecuali sebagai pengelola kepegawaian, bendahara, pengelola aset, dan pengelola barang. pemenuhan tenaga profesional lainnya dilaksanakan berdasarkan analisis beban kerja atau kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala blue. analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada disusun oleh kepala blue. pembiayaan tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada berasal dari jasa layanan blue hak tenaga profesional lainnya terdiri dari: honorarium perbulan, cuti: tunjangan hari raya, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. kewajiban tenaga profesional lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua penghargaan dan sanksi untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas tenaga profesional lainnya maka kepala bluetenaga profesional lainnya yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, atau sesuai dengan perjanjian kontrak antara kepala blue dengan tenaga profesional lainnya. bagian keempat pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pengangkatan dan pemberhentian tenaga profesional lainnya diatur dalam perjanjian kontrak. rotasi dan pengembangan karir untuk tenaga profesional lainnya terbatas pada blok diytenaga profesional lainnya, dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam peningkatan pelayanan. bab jasa pelayanan kepala blue, pejabat pengelola, dan pegawai blue blok diy. penetapan jasa pelayanan mempertimbangkan faktor faktor berdasarkan: kemampuan pendapatan blue blok diy, dan kinerja pegawai. kepala blue menetapkan tata cara, besaran dan pemanfaatan jasa pelayananblok diy, gubernur menetapkan standar pelayanan minimal. standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan gubernur tentang standar pelayanan minimal blue blok diy. standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada wajibblok diyblok diy sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh gubernur atas usulan kepala blue melalui kepala dinas kesehatan. tarif layanan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan peraturan gubernur tentang tarif layanan pada blue blok diygubernur mengenai tarif layanan blue blok diykepala blue dapat menetapkan tarif layanan sementara selama proses perubahan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada dengan mempertimbangkan keberlanjutan pelayanan. bab vii pendapatan dan biaya bagian kesatu pendapatan pendapatan blue blok diy dapat bersumber dari: jasalayanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, apbn, apbd: dan lain lain pendapatan blue blok diy yang sah. pendapatan blue blok diyblok diy yang mendukung tugas dan fungsi blue blok diy. pendapatan blue blok diy yang bersumber dari apbd sebagaimana dimaksud dalam huruf berasal dari dpa apbd. pendapatan blue blok diy yang berasal dari lain lain pendapatanblok, dan hasil investasi. seluruh pendapatan blue blok diyblok diyblok diy sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui rekening kas blue blok diyblok diy. seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada ppid setiap bulan melalui kepala dinas kesehatan. bagian kedua biaya biaya blue blok diyunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. biaya blue blok diy, biaya jasa pelayanan, biaya pemeliharaan, biaya promosi,blok bdi yang bersumber dari pendapatan yang sah disampaikan kepada ppid setiap bulan melalui kepala dinas kesehatan. seluruh pengeluaran biaya blue blok diy. bab viii perencanaan dan penganggaran bagian kesatu perencanaan blue blok diy menyusun renstra bisnis. renstra bisnis sebagaimana dimaksud pada meliputi: pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, cc. rencana pencapaian (lima) tahunan, dan proyeksi keuangan (lima) tahunan blue blok diy. visi, misi, dan program strategis wajib selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah daerah istimewa yogyakartkepala blue menyusun rba yang mengacu kepada rencana strategis blue disertai perkiraan rba tahun berikutny.berdasarkan peraturan gubernur tentang standar satuan harga dan standar biaya umum. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan: kebutuhan belanja yang digunakan untuk memenuhi belanja operasional dan non operasional,dan sama, dan lain lain pendapatan blue yang sah diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam rba tahun yang dianggarkan. dalam hal belanja blue melampaui ambang batas, pemimpin blue mengajukan permohonan persetujuan ambang batas kepada gubernur melalui ppid. rba dicantum skpd unit kerja. kepala blue menyampaikan usulan rba kepada sekretaris daerah selaku ketua tapi. sekretaris daerah melakukan penelaahan usulan rba sebagaimana dimaksud pada hasil penelaahan usulan rba sebagaimana dimaksud dalam dikonsolidasi, pemimpin blue menyesuaikan rba menjadi rba definitif sebagai dasar penyusunan dpa blue. pejabat pengelola blue mengajukan dpa blue sebagaimana dimaksud pada kepada ppid untuk disahkan. (x) dalam hal rba definitif belum ditetapkan, pengelola keuangan blue dapat melakukan pengeluaran belanjablue, pemimpin blue mengajukan usulan perubahan dpa blue kepada tapidua pelaksanaan anggaran blue merupakan bagian dari sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. kepalaoleh kepala blue. pelaksanaan anggaran yang bersumber dari apbd dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan gubernur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerahproyeksi pengeluaran. kepala blue melakukan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan rba. dalam rangka pengelolaan kas blue, kepala blue membuka rekening kas blue bank pembangunan daerah daerah istimewa yogyakarta kepala melalui kerja sama dengan bank umum yang sehat. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat digunakan untuk investasi jangka pendek. transaksi penerimaan dan pengeluaran kpadablue memiliki fleksibilitas dalam melakukan pengelolaan belanja blueterhadap belanja blue sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan terhadap belanja blue berupa investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam dan hibah terikat. ambang batas sebagaimana dimaksud pada merupakan besaran pregubernurtiga pelaporan keuangan kepala blue menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada gubernur melalui ppid yang terdiri atas laporan keuangan semester dan tahunan. laporan keuangan semester dan tahunan sebagaimana dimaksud pada berupamester dan tahunmester dan tahun keuangan pemerintah daerah. pejabat pengelola blue mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan gubernur tentang kebijakan akuntansi blue. kepalaihampiri surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin blue. berdasarkan laporan setiap bulan dengan melampirkan rekening koran. surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada ppid paling lambat tanggal bulan berikutnya dan tanggal desember pada setiap akhir tahunpala blue mengembangkan suban. proses konversi laporan keuangan blue unit kerja opdrjasama blue blok diy: kerjasama pelayanan, dan sewa menyewa. kerjasama pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan perikatan antara blue blok diybentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam naskah perjanjian yang ditandatangani oleh kepala blue blok diy. pendapatan blok diyiutang dan utang pinjaman blue kepalapiutang sebagaimana dimaksud padalakukan sesuai peraturan gubernur tentang tata cara penghapusan piutang badan layanan umum daerah. kepala blue dapat melakukan utang pinjaman: jangka pendek, atauendek sebagaimana dimaksud pada dipergunakan untuk menutup biaya operasional termasuk menutup kekurangan kas bluekepalakepala blue. utang pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam hurufutang pinjaman jangka panjang sebagaimanadipergunakan untuk: investasi, belanja modal blue, dan atau penambahan aset blue. utang pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan syarat: mendapatkan persetujuan dari gubernur melalui ppid,keseratusbab pengelolaan investasi pemimpinyang sehatb xii pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran blue sisa lebih perhitungan anggaran blue blok diy merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran blue blok diy selama (satu) tahun anggaran. pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran blue blok diy dalam tahun anggaran berikutnyblok diy dalam tahun anggaran berikutnyapabila dalam konsili mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan apbdpemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran blue dilakukan atas persetujuan gubernur melalui ppid. dalam hal blue blok diy mempunyai sisa lebih perhitungan anggaran gubernur dapat memerintahkan pemindahbukublok diy. bab xiii penyelesaian kerugian kerugian pada blue blok diypengelolaan barang bagian kesatu lingkup pengelolaan bmd yang berasal dari perolehan lainnya yang sah,yang digunakan oleh blue blok diy,yang dilaksanakan oleh pengurus barang pembantu. bagian kedua perencanaan kebutuhan barangdan atau kuasa pengguna barang mengusulkan kbd pemeliharaan pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang tidak dapat mengusulkan kbd pemeliharaan bmd sebagaimana dimaksud padgubernur, dan tahunan. bagian keempatb.an bmd dituangkan dalam tarif layanan pada blok. penyewaan bmd yang belum diatur dalam tarif layanan blok dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh: penyewa dan gubernur pengalihan dan penghapusan blue blok diy tidak boleh mengalihkan dan atau menghapus aset tetap. blue blok diy mengusulkan pengalihan dan penghapusan bmd kepada pejabat penata usahakan barang diketahui pengguna barblok diyab pengelolaan lingkungan dan limbah kepala blue menyusun kebijaka sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. kepala blue menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan blok diy meliputi: kebersihan lingkungan blue blok diyn cc. pengelolaan limbah blok diy pembinaan dan pengawasan bagian kesatu pembinaan pembinaan teknis blue blok diy dilakukan oleh kepala dinas kesehatan. pembinaan keuangan blue blok diy dilakukan oleh ppid. bagian kedua pengawasan pengawasan operasional blue blok diysatuan pengawas internal blue blok diy. pengawasan eksternal blue blok diy dilakukan oleh inspektorat atau badan pemeriksa keuangan republik indonesia. dalam upaya membantu kepala blue bidang pengawasan intern dapat ditetapkan satuan pengawas internal. pengawas internal dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan kepala blue. satuan pengawas internal berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala blue. satuan pengawaskegiatan blue), dan memberikan saran perbaikan kepada pimpinan blue. satuan pengawas internal mempunyai fungsi: pelaksanaan pengawasan terhadap semua kegiatan lingkungan blue blok diy, penelusuran kebenaran laporan atau informasi tentang penyimpanganyang terjadi, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional. bab xvii evaluasi dan penilaian kinerja evaluasi dan penilaian kinerja blue blok diy dilakukan setiap triwulan oleh gubernur terhadap aspek keuangan dan non keuangan. evaluasi dan penilaian kinerja struktur pejabat pengelola kepala blue kepala blok diy satuan pengawas internal pejabat keuangan a3a pejabat teknis kasus bag tata usaha kelompok jabatan fungsiongubernur tentang rencana pembangunangubernur tentang rencana pembangunan daerah daerah istimewa yogyakarta tahun dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud denganrpd merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta dalam merencanakan, menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan pada tahun rpdcc. penyusunan rpd kabupaten kota diy, dan penyusunan rkd kabupaten kota diy. rpincdalian dan evaluasi pelaksanaan rpd dilaksanakan oleh kepala bappeda. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renstra dilaksanakan oleh kepala pd. rpd dapat diubah dengan ketentuan sebagai berikutyang mendasar. dalam hal terjadi kebijakan nasional, rpd dapat diubah tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluuraian rencana pembangunan daerah daerah istimewa yogyakarta tahun daftar isi babi pendahuluan open il1 latar belaka ng.o.ooooooooo. woo.ooo nomor woman dasar hukum eny usulan .o.ooo.rco.coooooo woo oom momo hubungan antar dokumen .ooooooocooco.cbooo.coor wo.o. woo wom womommomemmanana maksud dan tujuan .voodoo.co. voodoo woo. woo w#o wommomemnanananennnanana sistematika dokumen rpd.oo.coocoooocoomomneenenenenenenneenenmana bab gambaran umum kondisi daerah enam 1i aspek geografi dan dem biografi .ooooooooooo.coo.cbooo woo womomommmn aspek kesejahteraan masyarakat .o.oo.ro.rco.cooooooo.mo.mo. womoemunnn aspek pelayanan umum.ooo.ooooooo wo.o. wo oom om. momommmaaenama aspek daya saing .oocoooooco.coooooo woo oma evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya. bab iii gambaran keuangan daerah rename il. kinerja keuangan periode sebelum nya.o.oo.coooooooooo.o.momomuna1 i1 kebijakan pengelolaan keuangan masa lal u.cbooo.oro.commun.1i1 kerangka pendanaan.o.ooo.cbooo. wo.o.mo oom bab permasalahan dan isu isu strategis daerah.iv iv. telaah rencana tata ruang wilayah rtrw) diy tahun iv iv. telaah ipjp.o.ooocoooo.cooooooo.moo woo oom iv. telaah rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm) iv. telaah rpm daerah lain .roococooco.oo. wo. moon iv. telaah rencana perencanaan pembangunan rendah karbon park)jiv iv. telaah tujuan pembangunan berkelanjutan sustainable development goals iv. permasalahan pembangunan .oooooooooooooo.momo.mommmenumumenunan iv iv. analisis isu strategi s.o.oo.co.voodoo.mo.ooo.mo.mmmmeneneneenenenenenan iv bab tujuan dan sasaran. nnanaaaan tujuan dan atan.oooooooooco.cbooo woo woo woo wom womomomomommena keselarasan tujuan dan sasaran rpd diy dan rpm bab strategi, arah kebijakan dan program pembangunan vl1 strategi w.oooooooooooooooo woo. wmmnenannenennanannenannnanananan vi vl2 arah kebijakan.ooooooocoooooooo.o. woo oom omomommmunan vi vi. arah kebijakan pembangunan kewilayahan .o.o.roro.commun vi vi. arah kebijakan pembangunan keistimewaan.o.oo.ooo.mom vi vl5 program pembangunan daerah.o.ooocoooooocoo.mo moon vi bab vii kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah. anna vi bab viiikinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah riil. indikator kinerja uta .oo.oooooooooocooocooo.o.o komodo momo oom vii viii. indikator kinerja daerah .oooooooooooco.cbooo.o woo momo vii bab penutup. aan tx ix. pedoman transisi .ooooocoocooo woomomoommunmnenenneneneeemamen ix ix. kaidah pelaksanaan.o.o.co.voodoo.mo.mmmm umum ix daftar tabel tabel ii pembagian wilayah diy menurut kabupaten kota. tabel ii potensi ketersediaan air (juta m3) l.ooooocoooooo.o oom tabel debit rerata sungai diy tahun (m3 detik) . tabel kapasitas sungai bawah tanah pos .coo oo. tabel imbangan air hidrologi rerata tahunan.o.o.ooooomm tabel penggunaan lahan diy .o.ooorco.cooooocooooo.o.mo oom tabel peruntukan lahan diy .o.oo.cooooocooooooo.oo womoomommema tabel tingkat ancaman bencana wilayah diy .o.o.rco.cbooo tabel data kejadian bencana alam diy tahun . tabel korban bencana diy tahun we.r.o.rocoooo.1l tabel ii jumlah penduduk menurut jenis kelamin diy jiwa) tahun tabel laju pertumbuhan penduduk kabupaten kota diy tahun tabel tingkat kemiskinan kabupaten kota diy tahun yo) mena enm ennnnnnnnnnnnannnann anannaanaeaa.oooooooooooco. wo woo oom oma tabel penanggulangan kemiskinan (lima belas) kapanewon tabel jumlah dan persentase penduduk miskin diy menurut tipe daerah, tahun maret september ). ii tabel garis kemiskinan diy menurut tipe daerah tahun maret september .o.oocoooooooooo.o.oomommunan tabelo). ente tabel perkembangan pdrb diy atas dasar harga berlaku tahun juta rp) men eoncerrenennneenenennnnnnenanennannnnnnnenan tabel pertumbuhan pdrb per kapita diy atas dasar harga berlaku tahun .e.oocooocomomeenennennenn enam tabel ii pertumbuhan pdrb per kapita diy atas dasar harga konstan tahun .o.oocorooco come ennnennennena enam iii tabel perkembangan pdrb kabupaten kota diy adb tahun tabel laju inflasi diy tahun .oo.roo.coooooo.o oom tabel perkembangan inflasi tahunan kota yogyakarta menurut kelompok pengeluaran tahun .o.r.ocooooom tabel perkembangan inflasi tahunan kota yogyakarta menurut kelompok pengeluaran tahun .o.oooocoooooo wo.om tabel ipm diy menurut komponen tahun .o.kodomo tabel ipm diy dan kabupaten kota diy tahun l1. tabel ahh diy dan kabupaten kota diy tahun tahun). o.rooooroorrrnnnantanannnnnnnnnannnnnnnnnnanannnnnananannenanananana tabel prevalensi balita kep diy tahun eco. tabel perkembangan angkatan kerja diy, . tabel perkembangan jumlah organisasi kesenian dan budaya diy tahun .oocoooooooo.omomenenunenneneenana tabel perkembangan jumlah sarana dan prasarana diy tahun tabel perkembangan sistem nilai budaya diy tahun ii tabel jumlah cagar budaya, situs, dan museum diy tahun tabel perkembangan jumlah sarana prasarana, organisasi serta kegiatan pemuda dan olahraga tahun . tabel jumlah dan jenis rumah sakit per kabupaten kota diy. tabel jumlah rumah sakit, tempat tidur, dan bor berdasarkan kabupaten kota diy .o.oooooooooocooccoroo wo.o momen tabel jumlah dan rasio tenaga kesehatan per penduduk diy tahun .oo.ooo ocean tabel ibu hamil resiko tinggi diy menurut kabupaten kota, .o.ooocoooooomommemunun tabel jumlah kasus hiv .ooaooooormeneenennmennnemmeman tabel jumlah kasus aids . eenennmemememen tabel daerah irigasi diy .oooooooooococoooooo woo otonom oma tabel rerata penurunan muka air tanah diy tahun . tabel akses air minum masyarakat diy tahun 202l1. tabel rumah tinggal beraksen sanitasi .o.cocoon.o. tabel proyeksi timbunan sampah tpa regional tikungan pada tahun sampai dengan tahun .o.cocoon tabel perhitungan daya tampung landfill tpa tikungan. tabel perhitungan akumulasi volume sampah yang masuk lan afi .moore. concern nnnnnnnnnnnnnnnnnnannanannnnanaanannanamannanaaan tabel kondisi jalan provinsi, tahun .e.r.o.coor.omommmaam tabel jumlah tenaga ahli konstruksi (terverifikasi) . tabel kesesuaian pemanfaatan ruang .o.o.oooooooocooo tabel penanganan rth .ooooooocoro.mooooomumuma tabel penanganan psu tahun .o.ooooooo oo. tabel luas kawasan kumuh kewenangan pemda diy (sk kab kota dan progress penanganan.o.oo.oooomomuum tabel jumlah pelanggaran perda dari tahun . ii tabel angka indeks risiko bencana indonesia iri) diy tahun tabel perbandingan indeks risiko bencana indonesia iri) diy dengan rata rata nasional tahun .o.ocoooomomo tabel angka prevalensi penyalahgunaan narkoba diy tahun tera khi .oo.ooo oom nnnnnnnn anna tabel perbandingan angka prevalensi penyalahgunaan diy dengan rata rata nasional tahun .o.coooooomomoemmeenenen tabel perkembangan penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) diy wa. merek ennnennenennnnnnannnnnnnannnnanannnannaananean tabel jenis dan jumlah asks diy .eo.ooo ordo.o.cbooo.cooccoooo.moc.mommy anne tabel capaian ipg diy tahun .ooo.ooo oom tabel capaian idg diy tahun .oor.oo oem umum tabel jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut kelompok umur dan si.o.oooooooooooooo.momomenenunn tabel perbandingan hasil peta komposit tahun dengan tahun tabel konsumsi energi beberapa jenis kelompok bahan pangan diy tahun o.oooooromooco momen nannnennannannannamaenaea tabel ii status kualitas air sungai diy tahun . tabel rekapitulasi triwulan iii kam diy kualitas air sumur dan minum .o.oocoooooooo ommunenenneneneneama tabel luas hutan diy tahun .oooooooomomu tabel luas kawasan hutan yang reboisasi tahun . ii tabel penduduk diy yang telah melakukan perekaman ktp tahun tabel cakupan kepemilikan akta kelahiran anak diy. tabel cakupan kepemilikan kartu identitas anak kia) diy tahun tabel status indeks desa membangun idm) diy tahun tabel jumlah lpml dan lpml menurut kabupaten kota diy tabel jumlah posyandu aktif diy tahun .a.oo.ll tabel badan usaha milik desa bum desa) tahun . tabel jumlah desa kelurahan diy dan ketersediaan profil desa . ii tabel kegiatan keswadayaan masyarakat.i.io.o.o.o.omo tabel status indeks desa membangun idm) diy tahun tabel proyeksi parameter kependudukan tahun . tabel rasio akseptor tahun .ooooooo oo. m.1l tabel pernikahan dini tahun dan .oooooooomom11 tabel jumlah kasus perceraian tahun war. 1l tabel jumlah kasus perceraian yang diputus menurut sumber permohonan dan wilayah diy tahun dan . iikendaraan angkutan diy .oo.oooocooooo wo.o.mo oom tabel jumlah penumpang perkotaan terangkut tahun . iitabel pembangunan jaringan fiber optik pemda diy. tabel daftar sengketa informasi tahun permohonan . tabel daftar sengketa informasi tahun permohonan . tabel ii daftar sengketa informasi tahun permohonan . tabel ii daftar sengketa informasi tahun permohonan l1. tabel perkembangan jumlah koperasi tahun l1. tabel perkembangan jumlah ukm tahun .o.ll tabel perkembangan investasi diy.o.o.rco.cbooo oom. tabel jumlah kelembagaan pemuda dan olah raga dan sarana olah raga diy .oo.oooocoocooooo momen tabel perkembangan budaya diy tahun . tabel jumlah peninggalan sejarah kepurbakalaan, tahun tabel persebaran benda, bangunan, dan situs cagar budaya tahun tabel jumlah museum per kabupaten kota tahun . ii tabel ii perkembangan sistem nilai budaya diy tahun ii.o.oo.o.oco.cbooo mom tabel ii jumlah perpustakaan desa tiap tiap kabupaten kota hingga tahun .ooo.cooooocoooo momenunenenennenenenn tabel jumlah pustakawan diy tahun .rock.ooo mam tabel jumlah pengunjung perpustakaan tahun tabel jumlah koleksi buku perpustakaan daerah. tabel ii data kearsipan diy hingga tahun .oo.coo.oos tabel ii perkembangan lama tinggal wisatawan dan jumlah wisatawan diy, tahun hari) m.coo.o il tabel produksi tanaman pangan diy tahun (ton). ii tabel populasi ternak diy tahun (ekor). tabel ii luas hutan diy tahun ).ooocooo tabel hasil hutan diy tahun . oom tabel kerusakan hutan diy tahun romeo. tabel luas dan penyebaran lahan kritis diy ha). tabel ii jangkauan pelayanan energi listrik diy tahun tabel data jenis energi baru terbarukan diy 202l1. tabel i1 perkembangan ekspor diy, tahun . tabel perkembangan jumlah sup berdasarkan golongan usaha diy, tahun .rco.rooooooom mmemenenunemenen tabel perkembangan toko modern dan pasar tradisional, tahun tabel perkembangan ikm diy, tahun . tabel realisasi pelaksanaan transmigrasi menurut daerah asal diy, tahun .rco.rooooooom mmemenununmumumen tabel jumlah nelayan dan rumah tangga perikanan diy tahun tabel kapal penangkap ikan laut menurut ukuran diy tahun tabel jumlah produk hukum daerah diy tahun . vii tabel tabel tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik diy, .oooocooo oom enannennnannnn anna tabel tabel survei kepuasan masyarakat, . il tabel data kesenjangan antara eksisting dengan kebutuhan pegawai tahun oo. coooooo oom w.mom nenek ii tabel perkembangan jumlah pns tahun .1l tabel capaian sistem merit diy tahun oo. .1l tabel data pejabat pensiun s.d .oo.ooocooo.co.momo1l tabel hasil dan tindaklanjut atas temuan inspektorat diy. tabel hasil dan tindaklanjut atas temuan bpk .o.o.o.1l tabel kondisi sdm api inspektorat diy tahun .1l tabel sertifikasi api inspektorat diy .oooooocoo.oo tabel capaian kinerja urusan keistimewaan diy tahun tabel budaya benda yang dikelola dan dilestarikan tahun tabel pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum tahun seoomeree nenek enam anna ii tabel i1 penyelenggaraan event taman budaya diy pada tahun ii tabel pengembangan seni diy pada tahun . tabel desa kalurahan mandiri budaya w.ocoocoo.o tabel desa kalurahan mandiri budaya woo. .1l tabel rekapitulasi realisasi data inventarisasi pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten .o.co.oooooom11 tabel rekapitulasi peraturan desa kalurahan tentang pemanfaatan tanah w.oo.coocoocooo momen tabel progres pendaftaran tanah desa bersertifikat dan perubahan data sertifikat tanah sa.oo.o.coo.cbooo.momomenmunn11 tabelw.cbooo.morocco woo. #mmnnannan ena nana tabel persentase rincian pengeluaran konsumsi bukan makanan tahun (dalam persen) .oo.cooooooo.moon11 tabel nilai ekspor impor d.i yogyakarta tahun (dalam juta dolar as) eoooooocoo.co rock oom tabel jumlah kejahatan yang dilaporkan dan tiap penduduk diy tahun we.cooooocomomomm11 tabel data kasus kejahatan jalanan diy tahun . tabel rasio beban tanggungan penduduk diy tahun .ii tabel persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama .oooooooococooo.moomoomo momen viii tabel ii persentase penduduk berusaha dengan dibantu buruh tetap tabel data realisasi dan capaian sasaran rpm diy s.d tahun .oo.ooooooooo mmomenununememenen tabel indeks pembangunan manusia ipm) diy menurut komponen, tabel indeks pembangunan manusia ipm) menurut kabupaten kota tahun .oo.cbooo tabel perkembangan indeks pemberdayaan gender idg) diy tahun tabel warisan budaya benda kekayaan diy yang ditetapkan tingkat nasional dan internasional tahun . tabel target dan capaian indikator program persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan tahun . tabel penetapan warisan budaya tak benda kekayaan diy tingkat nasional dan internasional pada tahun . tabell1. tabel kriteria dan indikator ikh .o.ooo.coocooooo momen tabel ii klasifikasi nilai indeks kualitas lingkungan hidup ikh). ii tabel target dan realisasi ikh tahun . tabel persentase kesesuaian pemanfaatan ruang eksisting dengan rencana pola ruang rtrw diy woo. oom mmm tabel daftar dokumen perencana pada satuan ruang strategis tabel pertumbuhan ekonomi kabupaten kota (dalam persen).aoaroone one nannanannnnnnannanan nana anna anna tabel capaian kinerja indeks williamson, . tabel capaian nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, tabel nilai per komponen dalam penilaian skip tahun tabel capaian data pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten n.oo.oooccoooooooo woo women tabel capaian pendaftaran tanah desa .oo.ooo.coo woo.mom: tabel evaluasi pencapaian standar pelayanan minimal diy tabel iii capaian indikator kinerja pemda diy, . tabel perbandingan anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah pemerintah daerah diy tahun .a.eme.o.m. tabel perkembangan rasio keuangan pendapatan daerah istimewa yogyakarta tahun .ooo.ooooooooooomomenunumum111 tabel realisasi dan rata rata pertumbuhan belanja daerah istimewa yogyakarta tahun .ooo.ooooooooooomommmumu111 tabel iii realisasi dan rata rata pertumbuhan belanja daerah tahun tabel i1tabel rata rata pertumbuhan anggaran pendapatan belanja daerah tahun daerah istimewa yogyakarta. tabel i1i pertumbuhan aset menurut komponen diy (y6), tabel pertumbuhan kewajiban menurut komponen diy (y60tabel iii perkembangan alokasi anggaran keistimewaan tabel rasio anggaran apbd dan dana keistimewaan . i!i tabel alokasi anggaran keistimewaan per kabupaten kota tahun tabel komposisi bkk kabupaten diy.oo.ooo.ooo.moo tabel proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur diy, tabel realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur diy, tabel pengeluaran periodik, wajib, dan mengikat serta prioritas utama diy, .ooo.cbooo.color como momo tabel perkembangan surplus defisit riil diy miliar rupiah), tabel penutup defisit riil anggaran diy, . tabel i!i rasio likuiditas diy, we.ooo oom tabel i!i rasio solvabilitas diy, .oo.ooo tabel rincian penyertaan modal pemda diy dan kabupaten kota pada bank bpd diy.oo.ordo oom oem munenmennmen tabel rincian penyertaan modal pemda diy pada bank bpd tabel asumsi rencana kontribusi bank bpd diy terhadap pad diy tahun .oo.oor.coco monumen annamnenannan tabel perhitungan asumsi rencana kontribusi (deviden ami terhadap pad o.oorooroo eren tabel i11 asumsi rencana deviden yang akan disetor sebagai pad diy tabel proyeksi deviden dari tahun .r.o.ro.moo. tabel penyertaan modal bumi diy .o.oooooocoooooo momo mom tabel proyeksi anggaran pendapatan dana keistimewaan diy tahun (dalam rupiah). .ocoooooooooooo oom tabel proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah diy tahun (dalam rupiah). .ocooooooooooooo oom tabel iv rencana pola ruang kawasan lindung diy tahun . iv tabel iv indikasi program utama tahun dalam rtrw diy tahun .oo.ooo.rcoooooo. mmmenenunememen iv tabel iv kesesuaian pemanfaatan uang.o.ooooooooooooomun iv tabel iv target pembangunan diy dalam rpm .iv tabel iv tujuan dan sasaran rpm jateng .c.oo.o.ooo.cco.cooooomomomenmumencbooo.co.coo.ooooomunn tabel iv capaian tujuan pembangunan berkelanjutan .i. iv tabel iv ketimpangan pengeluaran penduduk diy maret maret20 o21.ooooooo oom enam namakan iv tabel iv penduduk miskin kabupaten kota diy oo. iv tabel iv indeks khusus penanganan stunting d.i. yogyakarta dan indonesia, were tabel iv persentase penduduk berumur tahun atas dan ijazah tertinggi yang dimiliki, .oooocooocoooooooooomo meme tabel iv produksi dan volume sampah yang terangkut per hari kota yogyakarta, .oooooooooocoocooooo wo. wo.ooooemunuma tabel sasaran pokok pembangunan jangka menengah tabel tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja tahun tabel keselarasan rpd diy dengan rpm . tabel keselarasan sasaran rpd tahun dengan sasaran dalam rpm tahun wa. ocu tabel vi analisis slot untuk alternatif strategi dalam mewujudkan tujuan pembangunan ke t.o.oo.roo.coooooo momo mean vi tabel vi analisis slot untuk alternatif strategi dalam mewujudkan tujuan pembangunan ke .oo.ooooooooo menenun vi tabel vi strategi pencapaian tujuan meningkatnya kesejahteraan sosioekonomi dan sosiokultural masyarakat . vi tabel vi strategi pencapaian tujuan terwujudnya reformasi tata kelola pemerintah yang baik good government). v1 tabel vi identifikasi keterkaitan permasalahan, isu strategis, sasaran, dan strategi pembangunan .o.ooooooooo.o.mommeenum vi tabel vi keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan diy tahun we. eneenumumanan tabel vi target indikator pembangunan makro kabupaten kulon progo, tabel vi target indikator pembangunan makro kabupaten bantul, tabel vi target indikator pembangunan makro kabupaten gunungkidul, tabel vi target indikator pembangunan makro kabupaten sleman, tabel vi target indikator pembangunan makro kota yogyakarta, tabel vi keterkaitan tujuan, sasaran, dan program pembangunan oom oma vi tabel vi target indikator program pembangunan daerah tahun tabel vii kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun daerah istimewa yogyakarta .o.oooocooo.cbooo vi tabel vii rencana program kegiatan untuk mendukung pencapaian tabel vii indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan daerah istimewa yogyakarta .o. vii tabel viii penetapan indikator kinerja sasaran daerah istimewa yogyakarta w.cbooo.morocco woo enam vi tabel viii penetapan indikator kinerja kunci daerah istimewa yogyakarta w.oo.oo.morocco woo #mm mma enam vi xii daftar gambar gambar hubungan rpd diy dengan dokumen perencanaan lain. comment tenan nana gambar ii peta administrasi diy.o.ooorcoooooo.oo momen gambar ii proporsi luas wilayah kabupaten kota se diy .i. gambar peta morfologi diy .oo.voodoo.coo.co oo.oo woo momo momomommema gambar peta curah hujan diy .o.o.oco.rcooooocooooooo oom omomoome gambar peta geologi diy.oooooooooooocoo.co.oo.ooo wo o oom gambar ii peta daerah aliran sungai das) diy .ooo.coro.hoon gambar i1i imbangan air tengah bulanan pos.o.ocoooooo oo. gambar imbangan air tengah bulanan pos.o.ro.coooomo gambar peta penggunaan lahan diy .oo.oo.co.coo.ooo oom gambar peta perencanaan kawasan strategis diy tahun . gambar ii peta perencanaan pola ruang diy tahun . gambar peta rawan bencana diy.o.ooooooooomommenunumenn gambar persentase jumlah penduduk menurut kabupaten kota gambar komposisi penduduk diy tahun berdasarkan usia. gambar peta kepadatan penduduk diy .o.ooocooooooco.omo oom gambar tingkat kemiskinan diy maret september ). gambar indeks keparahan dan indeks kedalaman kemiskinan diy tahun maret september ).o.o. gambar rasio gini diy dan indonesia, tahun . gambar indeks williamson diy tahun l.monumen gambar perkembangan inflasi tahunan kota yogyakarta dan nasional tahun .co.rooocooomeneeneenenn nenek gambar perkembangan ipm diy dan nasional tahun gambar perkembangan angka melek huruf diy tahun yo) enam enm ennnnnnnnnnnnannnannn anna anna ioi gambar perkembangan angka harapan lama sekolah diy dan kabupaten kota diy tahun tahun). gambar perkembangan angka rata rata lama sekolah diy dan kabupaten kota diy tahun tahun). gambar perkembangan angka partisipasi kasar diy semua jenjang pendidikan tahun persen) .o.oc.coo.otonom ili gambar perkembangan angka partisipasi murni apm) diy semua jenjang pendidikan tahun persen) .o.co.o. gambar perkembangan angka harapan hidup diy tahun tahun). o.rocooroorrrnnnannannnnnnnnnnnannnnnnnnnnnannnanananannnenaanmananan gambar perkembangan angka kematian ibu diy tahun orang) meracanarnnn nnnnannnnn nana nannannannnananamanannnanaananan gambar penyebab kematian ibu diy tahun kasus). gambar perkembangan angka kematian bayi diy tahun anak) oo.coocorennnnnnnnnnnen enamel gambar perkembangan jumlah kematian balita diy tahun anak) oo.coocoreennn ment nannananennnnannaneaman gambar jumlah kematian balita pada kabupaten kota diy tahun anak) oo.coooorernen ten nannanannneanannaeneaaman ni 7i gambar perkembangan angka partisipasi kasar diy semua jenjang pendidikan tahun .o.o.cbooo.coooomemummn gambar perkembangan angka partisipasi murni diy semua jenjang pendidikan tahun .o.co.coooooooo oom gambar perkembangan angka partisipasi murni jenjang pendidikan tahun tiap kabupaten kota diy . gambar perkembangan angka partisipasi sekolah aps) semua jenjang diy tahun .ooo.oc.coo.oooooooommma gambar grafik jumlah posyandu diy tahun s.d . gambaro.oooooooooo mmm gambar penetapan status ruas jalan visi .o.o.co.o1l gambar jumlah dispensasi kawin diy tahun menurut jenis kela w.oo.coocoooc comment gambar jumlah dispensasi kawin diy tahun menurut pengadilan agama dan jenis kela min .oo.ooo.o.o11 gambar jumlah abh menurut jenis kelamin dan asal diy tahun bursa dinas diy) .o.ooocooomomenunumem11 gambar kalurahan rawan pangan .o.o.co.ooo gambar produksi daging diy tahun ton tahun) gambar produksi telur unggas tahun (dalam ton). gambar produksi daging unggas tahun (dalam ton). gambar perkembangan konsumsi energi penduduk diy kkal kapita hari) tahun .o.oooooomm11 gambar perkembangan konsumsi protein penduduk diy kkal kapita hari) tahun .o.coro.nomor11 gambar skor pola pangan harapan diy tahun . gambar perkembangan tfr diy berdasarkan ski. xiv gambar perubahan komposisi penduduk menurut umur serta angka ketergantungan dr), .o.o.coo.cooooooomooo gambar pernikahan dini tahun dan . gambar jumlah kasus perceraian diy tahun . gambar jumlah dispensasi kawin diy tahun menurut jenis kela min.ooooocoooo.coo wo.oo oom mmm mma gambar jumlah dispensasi kawin diy tahun menurut pengadilan agama dan jenis kela min.o.ooooooo gambar perkembangan unset need diy menurut kabupaten kota tahun .o.oooooooooo.mooomomomomenummemumen gambar lembaga bina keluarga diy menurut kabupaten kota tahun .ooo.oo oom memeneneneenemen gambar kawasan perkotaan dan bentuk interaksi dengan kota kota sekita itn yya.o.ooooocoocooo oom. gambar jumlah koperasi per jenis usaha diy tahun l1. gambar jumlah ukm diy berdasarkan skala usaha tahun gambar realisasi investasi pma dan mdn miliar). gambar skor indeks pembangunan kebudayaan tahun . gambar perkembangan jumlah wisatawan diy, tahun ota ng).oo.ooooorenennnnnn nana aan gambar perkembangan jumlah kunjungan wisatawan otw diy tahun ota ng) we.oorooccooooro wo. woo momen gambar sebaran wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara otw kabupaten kota tahun orang). gambar perubahan luas lahan sawah diy .o.voodoo gambar tingkat ketersediaan ikan diy kg kapita tahun), tahun gambar konsumsi ikan diy kg kapita tahun), tahun gambar produksi perikanan budidaya dan tangkap diy ton), tahun gambar distribusi pendapatan daerah menurut komponen diy yo), woo. oom oom inna ennnnnnnen aman nannaneeaamamen gambar grafik pengeluaran per kapita yang disesuaikan penduduk diy tahun (dalam ibu).m.oo.coooooo oom gambar nilai pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan tiap kabupaten kota diy (dalam ribuan).o.voodoo.moon gambar perkembangan ntp diy tahun .o.o.com. gambar ntp per subsektor tahun .o.coooooo gambar pencapaian target rpm diy tahun hingga tahun .cbooo m#m#mmenunnnenan eneeennman gambar perkembangan target dan realisasi ipm diy dan realisasi ipm indonesia tahun . ocooomoenunuenene gambar perkembangan gini ratio menurut daerah tempat tinggal diy bulan september september .ooo.com.ll gambar jumlah dan persentase penduduk miskin, september september .ooooooooooooooo. voodoo.o.moomommmenumammunan gambar tingkat pertumbuhan ekonomi diy tahun yo) mean enmernnennnnnnnnnennnnnannan nana eaee gambar peta lokasi satuan ruang strategis .o.o.1l gambar perkembangan indeks williamson diy . gambar perkembangan nilai skip diy, .o.oooooooo. gambar iii grafik dukungan komponen pendapatan asli daerah diy tahun woo. ooocoooooomo momen gambar i11 grafik dukungan komponen belanja daerah diy tahun gambar pertumbuhan komponen neraca daerah diy (y6), gambar i11 proporsi aset menurut komponen diy (y6), .iii gambar i11 perkembangan ekuitas dana diy rupiah), . iii gambar i11 persentase distribusi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur menurut komponen terbesar diy, .iii gambar i11 belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota dprd serta kdh wkd diy rupiah), . gambar i11gambar iv peta rencana struktur ruang diy tahun . iv gambar iv peta rencana pola ruang daerah istimewa yogyakarta tahun gambar iv penelaahan terhadap draft perda review rtrw diy gambar iv jumlah penduduk miskin diy maret september (ribu orang) ma.ooooco oem nennnnnnnn ena ana nnnanan gambar iv tingkat kemiskinan diy maret september . iv gambar iv gini rasio diy maret september .i.i.i. iv. iv gambar iv persentase rumah tangga menurut sumber penerangan utama diy, . .ooocooocooo oom enenennmn gambar iv tingkat pengangguran terbuka diy .o.co. iv gambar iv panjang jalan menurut kondisi jalan diy (km), 20201v gambar iv produksi perikanan tangkap laut diy (ton), . iv xvi gambar iv perkembangan indeks kebebasan sipil, hak hak politik, dan lembaga demokrasi diy, .o. ooooco.momo. iv gambar iv nilai igd diy tahun .ee.coocoomoomomenumua iv gambar iv capaian komponen idg diy tahun . iv gambar iv produksi komoditas pertanian diy tahun .iv gambar iv luas panen komoditas pertanian diy tahun gambar iv frekuensi kejadian bencana hidrometeorologis diy tahun gambar iv kawasan rawan bencana hidrometeorologi diy tahun xvii babi pendahuluan latar belakang tahun merupakan tahun berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa yogyakarta diy) periode yang diikuti dengan berakhirnya rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) diy periode pembangunan jangka menengah daerah daerah istimewa yogyakarta berikutnya tahun dimulai sejak dilantiknya gubernur daerah istimewa yogyakarta dan wakil gubernur daerah istimewa yogyakarta,pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) diy tahun paling lambat (enam) bulan setelah gubernur dan wakil gubernur dilantikgubernur dan wakil gubernur hasil pemilihan tahun menjabat hingga tahun dan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur akan diangkat penjabat gubernur dan wakil gubernur sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur hasil pemilihan serentak pada tahun namun demikian, pada satu sisi yang lain, daerah istimewa yogyakarta berdasarkan undang undang nomor tahun tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta memiliki keistimewaan pada tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, mana gubernur dan wakil gubernur diy bukan merupakan hasil pemilu namun melalui mekanisme penetapan. terbitnya instruksi menteri dalam negeri kemendagri)emberikan solusi bagi daerah untuk mengisi kekosongan dokumen pembangunan jangka menengah akibat kekosongan jabatan kepada daerah. kemendagri tersebut juga memerintahkan secara khusus bagi gubernur diy untuk menyusun dokumen rencana pembangunan daerah rpd) tahun penyusunan rpd diy tahun ini merupakan bagian dari kerangka mewujudkan visi rencana jangka panjang daerah ipjp) diy tahun yaitu untukrpd diy sebagai bagian dari ipjp diy irisan tahaprpd diy juga harus memperhatikan keselarasan program prioritas nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm) tahun isu isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku, dimaksudkan agar tercipta koordinasi dan sinkronisasi berbagai program pembangunan, saling mendukung, konsisten, sinergi, dan selaras, yang pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. keistimewaan diy yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta menjadi memberikan warna tersendiri dalam dalam perencanaan pembangunan diy yang merupakan bentuk kekhususan diy dibandingkan dengan daerah lainnya. pada bagian penjelasan undang undang keistimewaan tersebut diamanatkan bagi pemerintah daerah diy untuk (menengah) dalam rangka penyediaan pendanaan keistimewaan. amanat inirpd diy tahun disusun dengan mengacumemperhatikrta dibangun dengan rencana tata ruang yaitusetiap kebijakan pembangunan wilayah harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan indikasi program utama dalam dokumen rtrw. substansi dokumen rpd ini juga mengintegrasikan substansi peraturan lainnya seperti tujuan pembangunan berkelanjutan, standar pelayanan minimal, dan perencanaan pembangunan rendah karbon park). atas dasar hal tersebut, penyusunan dokumen rpd diy tahun perlu dirumuskan tujuan dan sasaran hingga program pembangunan daerah yang mampu mewujudkan cita cita pembangunan daerah istimewa yogyakarta, terutama mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. hal ini sesuai dengandengan demikian, sebagai perwujudan dari dokumen perencanaan menengah, rpd diy tahun jugadokumen rpd diy tahun akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun bagi penyelenggara pemerintah daerah, dokumen rpd tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis renstra) perangkat daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam rencana tahunan berupa rencana kerja pemerintah daerah rkd) dan rencana kerja perangkat daerah. rencana pembangunan tahunan tersebut, kemudian diterjemahkan dalam program dan kegiatan, dan sub kegiatan. dasar hukum penyusunan dasar hukum penyusunan rencana pembangunan daerah diy tahun adalah sebagai berikuutusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang hasil verifikhubungan antar dokumen rencana pembangunan daerah diy tahun merupakan dokumen transisi yang dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan dokumen perencanaan pembangunan daerah akibat kekosongan kepala daerah yang masa baktinya berakhir pada tahun dokumen ini merupakan dokumen pengganti rpm pada masa transisi, sehingga dokumen rpd diy tahun merupakan bagian dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang harus terintegrasi dan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. rpd diy tahunaan rtrw dan rpm provinsi sekitar ipjp diy pedoman memperhatikan memperhatikan pedoman rpd diy pedoman memperhatikan memperhatikan rtrw diy pedoman dijabarkan renstra gambar hubungan rpd diy dengan dokumen perencanaan lain rpd diy tahun, dengan penekanan prioritas, didukung sdm berkualitas dan berdaya saing. rpd diy tahun juga berpedoman pada ipjp daerah istimewa yogyakarta dalam rangka mendukung tercapainya visi ipjp yang dijabarkan kedalam pilar pencapaian visi ipjp tersebut, yaitu: pusat pendidikan terkemuka asia tenggara, pusat budaya terkemuka asia tenggara, daerah tujuan wisata terkemuka asia tenggara: lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. rpd diy tahun sebagai pedoman penyusunan rencana strategis renstra) perangkat daerah pd) yangrencana kerja senja) perangkat daerah. keterkaitan rpd diy tahun terhadap rpm daerah lain, perlu memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan provinsi jawa tengah yang merupakan wilayah berbatastetep boten napus'. berdasarkan pada visi tersebut dapat ditarik beberapa kata kunci utama, yaitu masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, tercukupi segala kebutuhan dasarnya, serta perekonomian masyarakat yang berdikari yang didukung oleh pemerintahan yang bersih dan profesional (good governance) dengan nilai utama boten korupsi boten napus. sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan menengah, rpd diy tahun juga mempedomani dokumen rtrw diy dalam rangka mewujudkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur ruang dan pola ruang serta indikasi program. selain itu, dokumen rpd diy tahun menyinkronkan kebijakan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan standar pelayanan minimal, serta perencanaan pembangunan rendah karboiy. maksud dan tujuan maksud penyusunan rpd diy tahun adalahpada periode tahun hingga masa transisi. selain itu, rpd diy tahun dimaksudkan untuksetiap tahun anggaradd sistematika penulisan dalam dokumen rpd diy tahun adalah sebagai berikut babi pendahuluan l1.pd bab gambaran umum kondisi daerah iievaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya babi gambaran keuangan daerah ii. kinerja keuangan periode sebelumnya kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu kerangka pendanaan babi permasalahan dan isu isu strategis daerah iv. telaah rencana tata ruang wilayah rtrw) diy tahun iv. telaah ipjp iv. telaah rpm iv. telaah rpm daerah lain iv. telaah rencana perencanaan pembangunan rendah karbon iv. telaah tujuan pembangunan berkelanjutan iv. permasalahan pembangunan iv. analisis isu strategis babi tujuan dan sasaran tujuan dan sasaran keselarasan tujuan dan sasaran rpd diyx. pedoman transisi kaidah pelaksanaan babi gambaran umum kondisi daerah daerah istimewa yogyakarta diy) merupakan daerah setingkat provinsi yang terdiri atasnomor tahun menyebutkan bahwa daerah istimewa yogyakarta mempunyai bentuk dan susunan pemerintahan istimewa. bersifat istimewa karena pemerintah daerah diy merupakan keberlanjutan dari pemerintahan nagari kasultanan dan kadipaten dan sekaligus mengalami perubahan menyesuaikan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan republik indonesia nkri) yang secara formal diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan diy. terdapat dimensi kesinambungan dan perubahan (continuity and change) secara bersamaan. hal ini dilindungi keberadaannya sebagaimana diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun yaknntuk dan susunan pemerintahan istimewa memiliki nilai dasar yang terbentuk dalam proses panjang yang terus dijaga dan dirawat sebagai kearifan lokal. asas pendayagunaan kearifan lokal sebagai salah satu asas pengaturan keistimewaan yang dilaksanakan untuk menjaga integritas indonesia sebagaiundang undang nomor tahun tentang keistimewaan diy dalam konsideran menimbang huruf menyebutkansuatu negara kesatuan republik indonesia pada tanggal agustus.urusan keistimewaan ini dengan adanya penugasan kepada pemerintah kabupaten kota dan kalurahan. penugasan urusan pemerintahan kepada pemerintah kabupaten kota dan kalurahan dapat dicari rujukannya dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. aspek geografi dan demografi secara aspek geografis, wilayah diy terletak ditengah tengah pulau jawa, dimana dengan bentuk segitiga dengan puncak gunung merapi bagian utara yang mempunyai ketinggian diatas permukaan air laut, gunung merapi merupakan salah satu gunung aktif indonesia, sedangkan bawah terdapat dataran pantai yang memanjang sepanjang pantai selatan yang terletak pinggiran samudera indonesia. wilayah diy tergolong subur yang berpotensi untuk ditanami berbagai tanaman pertanian, dengan potensi alam yang berbeda setiap kabupaten kota, kondisi alam menjadi sumber potensi pariwisata, potensi sumber daya laut sleman, kota yogyakartakabupaten kulon progo dan bantul yang terletak pada dataran rendah yang juga potensial untuk budidaya pertanian, khususnya pertanian semusim. akan tetapiyang didominasi oleh perbukitan batu kapur dan karst kurang potensial untuk pertanian semusim. sementara itu wilayah pesisir diy yang berbatasan langsung dengan samudera hindia, sungai yang melintas diy berpotensi mendukung pengembangan wilayah, dan perkembangan penggunaan lahan diy yang menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran penggunaan lahan dari pertanian bukan pertanian. ditinjau dari aspek demografi, hal yang perlu diperhatikan yaitu jumlah penduduk diy yang mengalami peningkatan baik penduduk yang berusia produktif maupun yang tidak produktif. berdasarkan sensus penduduk tahun sp2020) jumlah penduduk yogyakarta september sebesar orang. dengan luas daratan diy sebesar km2, maka kepadatan penduduk diy sebanyak orang per km2. selama rata rata laju pertumbuhan penduduk diy sebesar persen. jumlah penduduk menurut kabupaten kota diy hasil sp2020 jumlah penduduk terbanyak ada kabupaten sleman sebanyak orang dan jumlah penduduk paling sedikit ada kota yogyakarta yaitu orang. uraian dan penjelasan rinci terkait aspek geografi dan demografi adalah sebagai berikut. ii. aspek geografi letak, luas dan batas wilayah ditinjau secara astronomis wilayah daerah istimewa yogyakarta diy) terletak pada posisi lintang selatan dan bujur timur. posisi geografis diy berada bagian tengah pulau jawa, tepatnya sisi bagian selatan. seluruh wilayah administrasi diy dikelilingi oleh wilayah administrasi provinsi jawa tengah. bagian barat diy berbatasan dengan kabupaten purworejo, bagian utara berbatasan dengan kabupaten magelang dan boyolali, bagian timur berbatasan dengan kabupaten klaten, kabupaten sukoharjo dan kabupaten wonogiri, bagian selatan dengan samudera hindia. man saman kali man peta administrasi mem (am nag com sn, makam mmm kau as sari ira proyeksi universal transverse mercato legenda maa amp . kabupaten kota jalan kolektor atau atas kanan jaringan pen hp. batas kecamatan dep data garis pantai diy " .administrasi diy berdasarklakukan penyelarasan nomenklatur beberapa perangkat pemerintah daerahyang meliputi: kapanewon untuk kecamatan wilayah kabupaten, dan kemantren untuk kecamatan wilayah kota. kapanewon dipimpin oleh panewu dan kemantren dipimpin oleh mantri pamong praja. kalurahan untuk desa wilayah kabupaten dan kelurahan untuk wilayah kota yogyakarta. tingkatan pemerintahan dari atas bawah diy secara administratif terdiri atas kabupaten kota, kapanewon kemantren, dan kalurahan kelurahan. sedangkan jumlah pedukuhan diy adalah dengan dan rt. tabel ii pembagian wilayah diy menurut kabupaten kota kabupaten ibukota kapanewon kalurahan dusun kota kabupaten kemantren kelurahan kota bantul bam apl 0s) sar sean gunungkidul teman stem a7| 736a yogyakarta yogyakarta as| cta| dil yogyakarta m0) ase| aon sumber: bps provinsi diy, luas seluruh wilayah diy adalah atau dari total luas indonesia km?). diy merupakan provinsi dengan luas terkecil kedua indonesia setelah daerah khusus ibukota dki) jakarta. kabupaten kota dengan wilayah paling luas diy adalah kabupaten gunungkidul dengan persentase luas wilayah sebesar dari luas diy. sedangkan kota yogyakarta merupakan wilayah paling kecil dengan persentase sebesar dari luas diy. gambar berikut ini menyajikan proporsi luas masing masing wilayah kabupaten kota diy. yogyakarta sleman kulon progo ,71y6 bantul gunungkidul sumber: bps provinsi diy, gambar ii proporsi luas wilayah kabupaten kota se diy topografi dengan penjabaran sebagai berikut: kemiringan lahan berdasarkan data badan pertanahan nasional diy, kemiringan lahan diy dikelompokkan menjadi empat kategori kemiringwilayah diy dibagi menjadi empat kategori ketinggian lahan, yaitu wilayah dengan ketinggian kurang dari mdpl sebesar yo, wilayah dengan ketinggian mdpl sebesar y6, wilayah dengan ketinggian mdpl sebesar dan wilayah dengan ketinggian atas mdpl sebesar yo. unit fisiografis wilayah diy terdiri dari ekosistem gunung api, karst, dataran aluvial, dan samudera hindia yang kesemuanya memiliki potensi sumber basin wonosari.,kabupatenken peta morfologi nae mata daerah istimewa yogyakarta sad batas kabupaten hall . pewarecaman #entortarg garis pantai dep, data digital curah morfologi diy "namorfologi diy klimatologi kondisi iklim sangat berpengaruh pada suatu daerah, baik pada potensi sumber hindia, terjadi banyak penguapan air laut yang menyebabkansuhu udara minimum dan maksimum 'c, jumlah curah hujan perbulan terbesar sebanyak mm3 pada bulan maret kabupaten sleman dan terendah sebanyak mm? semua kabupaten, kelembaban udara minimum dan maksimum tekanan udara antara mb: kecepatan angin minimum knot dan maksimum knot. kek sak daerah istimewa yogyakarta wan mara data digital curah hujan wilayah diy ?|| balai penelitian, pengembangan, daerah yogyakarta sumber: balai penelitian pengembangan dan statistik daerah diy gambar ii peta curah hujan diy geologi informasi geologi diy diperoleh dari peta geologi diy skala tahun formasi geologiydaerah istimewa yogyakarta pap see ipa aur sawa saman mataram bara mujer, dua bgt tetap wilayah diy alba stan dekan sumber: balai penelitian pengembangan dan statistik daerah diy gambar iiapi merapi yang mengandung tanah regosol seluas km? atau sekitar y9, litosol km?, resin km?, grumusol km2, mediteran km2, dan latosol km2. hidrologstimewa yogyakarta mempunyai beberapa daerah aliran sungai yang bermuara samudra hindia. berdasarkan perda diy nomor tahun tentang pengelolaan das, terdapat empat das yang menjadi sasaran das, yaitu das opak oyo, das progo, das serang dan das origin. peta pembagian das ini dapat dilihat pada gambar peta daerah aliran sungai bawah ini. il. yap ana 5g toga laba @: gersang ren na, pala, ta. kab teman it) kab klaten saga sni, yaa abu aren legenda andrea nan enam bani sumber: perda diy nomor tahun tentang pengelolaan das gambar ii peta daerah aliran sungai das) diy jamal, yang mempunyai areal pelayanan masing masing dan ha. das origin mencakup areal hulu panggung massive oyo dan hilir pantai baron. secara administratif sebagian besar areal das origin terletak kabupaten gunungkiduladalah formasi kepek, formasi kebo, budak, semilir, dan nglanggeran, serta formasi gangguan. tabel ii potensi ketersediaan air (juta m3) das satuan keterangan: sementara sumber: mataku bappeda diy, sementarai1 debit rerata sungai diy tahun (m3 detik) win maks min maks min maks min maks sungai progo duet) sungai bedug purwosari) sungai code kajoran) sungai winong pasokan) win maks min maks min maks min maks amancaiawag |os| ses oas| sae for| sre|one| jaringan) sungai opaktpue) ) joins| sosok7| wen|aoe| 3so|loss| sumber: mataku bappeda diy, sementara selain sungai permukaan, diy juga dilintasi sungai bawah tanah sbt). debit reratatabel ii kapasitas sungai bawah tanah pos sungai kapasitas liter betis sumber: pada progo opak serang berdasarkan peraturan menteri esdm nomor tahun tentang cekungan air tanah indonesia, terdapat (tiga) cekungan air tanah cat) diy yaitu cat yogyakarta sleman, cat wates dan cat wonosari. cathindia. cekungan ini merupakan cekungan air tanah yang sangat penting untuk menyediakan kebutuhan air diy dan memiliki luas kurang lebih .200km?, meliputi tiga wilayah kabupaten kota diy yakni kabupaten sleman, kota yogyakarta, dan kabupaten bantul. cat wates terletak sisi selatan kulon progo untuk memenuhi kebutuhan air kabupaten kulon progo. cat wonosari berada sisi selatan gunungkidul, untuk memenuhi kebutuhan air kabupaten gunungkidul. potensi ketersediaan air pos secara total sebenarnya melebihi kebutuhan yang ada, sebagaimana ditunjukan pada gambar bawah ini. grafik tersebut menunjukkan potensi yang jauh melebihi kebutuhan, satuan yang digunakan adalah dalam m? dt sepanjang tahun dengan diskrit waktu per setengah bulan. namun demikian, kenyataannya pada waktu waktu tertentu suplai air yang terjadi belum bisa bukunya prasarana pengambilan air pada lokasi lokasi tertentu pos. pada beberapa wilayah memang potensi yang tersedia tidak dapat mencukupi kebutuhan yang ada, untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan setempat atau diambilkan dari wilayah yang mungkin bisa mensuplai. tabel imbangan air hidrologi rerata tahunan progo opak serang imbangan air hidrologi rerata tahunan dalam juta curah hujan pada hujan mm tahun hilang dalam system aliran imbangan air penggunaan rerata tahunan dalam juta aliran pada konsumsi bersih irigasi rki terbuang laut total sumber: pada progo opak serang kebutuhan total) rata rata) lea kubik) curah hujan juta meter kubik) |. rentang waktu setengah bulan) sumber: pada progo opak serang gambar ii imbangan air tengah bulanan pos diy merupakan wilayah yang dominan dalam hal kebutuhan air wilayah sungai progo opak serang pos), terdapat kawasan strategis nasional poros utara selatan tempel parangtritis) dan kawasan strategis nasional metropolitan yogyakarta, serta ekogeowisata karst gunungkidul. untuk kawasan strategis provinsi meliputi pusat pengembangan budidaya pertanian kulon progo dan sleman, pusat pengembangan budidaya pertanian lahan kering wonosari. berikut total kebutuhan air per periode pada pos, kebutuhan air dibedakan menjadi irigasi, domestik, komersial industri. dapat dilihat bahwa kebutuhan untuk irigasi semakin menurun, hal ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian, disamping juga adanya peningkatan efisiensi. kebutuhan irigasi pada tahun turun m3 dt dibanding pada periode awal tahun untuk kebutuhan domestik mengalami peningkatan permintaan sebesar m3 dt y0), sedangkan kebutuhan komersial industri terjadi peningkatan m3 dt dengan demikian komposisi pemakaian air pos mengalami pergeseran dari semula irigasi, domestik, 2y69 komersial industri pada tahun menjadi irigasi, domestik, dan komersial industri pada tahun grafik kebutuhan air pos selengkapnya disajikan pada gambar berikut. kebutuhan air pos kebutuhan komersial industri kebutuhan irigasi kebutuhan domestik sumber: pada progo opak serang gambar ii imbangan air tengah bulanan pos. ( z peta penggunaan lahan das lam daerah istimewa yogyakarta mea kek ip) ane don mann per tea lan (ig being naa xenon sek 2p a lina ran jne tan ana nias sai tana apa risa yah sdm era kue, bea asean anna sammy tau ama lea sana dip a|| balai penelitian, pengembangan, dan statistik daerah daerah istimewa yogyakarta kamar masa saya sumber: balai penelitian pengembangan dan statistik daerah diy gambar ii peta penggunaan lahan diypertanian yang didominasi tegalan ladang dan sawah irigasi yaitu atau sekitar untuk tegalan ladang dan atau seluas untuk sawah irigasisemak belukar seluas atau ,819y6. penggunaan lahan lainnya terdiri dari tanah berbatu, candi, danau waduk, gedung, pasir darat dan rumput tanah kosong. tabel ii penggunaan lahan diy penggunaan lahan luas ha) tanah berbatu danau waduk y69 penggunaan lahan luas ha) sawah irigasi y69 sawah tadah hujan semak belukar season| oa1sn tegalan ladang kebun perkebunan y69 rumput tanah kosong sumber: mataku bappeda diy,. apanewo , kawasan parangtritis depok dan sekitarnya:apanewon saptosari. potensi pengembangan wilayah potensi pengembangan wilayah diy sesuai dengan peraturan daerah diy nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah rtrw) diy tahun untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah berada pada kawasan budidaya dan kawasan strategis provinsi. berdasarkan perda diy tahun tersebut, potensi pengembangan wilayah sesuai dengan rencana pola ruang yang berada pada kawasan budidaya dan kawasan peruntukan lainnya. sedangkan potensi pengembangan wilayah sesuai dengan struktur ruang wilayah yang berada pada kawasan strategis provinsi terdiri atasyaitusesuai dengan materi revi rtrw diy terdapat beberapa perubahan yang mempengaruhi perubahan potensi pengembangan wilayah. perubahan yang terdapat materi revi rtrw diy antaranya adanya perubahan sistem perkotaan, mana pusat kegiatan wilayah promosi yang semula ditetapkan pada kawasan perkotaan wates dan wonosari, menjadi ditetapkan pada kawasan perkotaan temon wates dan kawasan perkotaan wonosari. perubahan signifikan lainnya yaitu dengan adanya pengembangan bandar udara baru dan kota bandara airport city) serta aerotropolis kapanewon temon, kabupaten kulon progo, pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian bandar udara baru yogyakarta kapanewon temon, kabupaten kulon progo, pelabuhan laut pantai selatan, serta pengembangan sistem penyediaan air minum spam) regional. tata sana setan sumber: perda diy nomor tahun tentang rtrw diy tahun gambar ii peta perencanaan kawasan strategis diy tahun rencana pola ruang wilayah diy sesuai dengan perda diy nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah rtrw) diy tahunkawasan lindung geologi: kawasan ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana alam: dan kawasan cagar bu:j . kawasan peruntukan lainnya. luasan lahan untuk masing masing peruntukan lahan tersaji dalam tabel berikut. tabel ii peruntukan lahan diy kawasan budidaya diy luas ha) peruntukan lahan pangan beririgasi peruntukan lahan pangan tidak beririgasi peruntukan bandar udara peruntukan pelabuhan peruntukan riset dan pendidikan tinggi peruntukan pertambangan sumber: mataku bappeda diy, gambaran secara umum peruntukan lahan diy tersaji dalam peta pola ruang berikut. patung gan pen run pura erna aaa gerai pesanan tahu aah sapta toad yna ma laura pena "ang kapan snn kaka sana patra ceria pass santa sah aa. ar) ain pai li. ser pen tee nama map mean ita meal yes ama suara sumber: balai penelitian pengembangan dan statistik daerah diy gambar ii peta perencanaan pola ruang diy tahun tahun meliputi: kawasan rawan bencana alam geologi yaitu kawasan rawan letusan gunung api yang terdapat kecamatan turi, kecamatan pakem, dan kecamatan angkringan kabupaten sleman, dengan luas (tiga ribu tiga ratus lima puluh lima koma delapan enam) hektar. kawasanrawan tanah longsor terdapat::::encana banjir::)terdapat:bencana kekeringan terdapat:undang, kecamatan imogiri, dan kecamatan dling:kana pen ila aye, munna atawa man cin nan ngak aur nanga kan sumber: balai penelitian pengembangan dan statistik daerah diy gambar ii peta rawan bencana diy. rincian indeks bahaya dengan luas daerah terpapar (hektar) untuk bencana yang berpotensi provinsi diy, dapat dilihat pada tabel berikut. tabel tingkat ancaman bencana wilayah diy demam gempabumi ' tinggi kegagalan teknologi tinggi kekeringan tinggi sumber: rpb diy tabel atas memperlihatkan bahwa kelas yogyakarta bahaya diy berada pada rentang,ggalam, selama ini masih relatif kecil. selama tahun bencana alam yang cukup sering terjadi diy adalah longsor, banjir, angin ribut dan kebakaran. pada tahun sebanyak kejadian longsor terjadi wilayah diy. selanjutnya pada tahun dan kejadian bencana yang sering terjadi masing masing angin ribut kali dan longsor kali kejadian. pada tahun terjadi penurunan korban meninggal bencana alam sebanyak orang dan luka luka orang. tabel ii data kejadian bencana alam diy tahun angin kencang ons| sa7| gempabumi o0| etusandunungapi kebakaranitutan tahan ) so| abrasi kontissosil epidemi& wabah penyakit coat) sumber: diri diy tabel korban bencana diy tahun satuan meninggi orang sumber: mataku bappeda diy sementara aspek demografi jumlah penduduk diy pada tahun sebanyak jiwa. selama beberapa tahun terakhir, sex ratio penduduk diy selalu ada atas 97y6, yang berarti bahwa proporsi dari jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki laki. sex ratio jumlah penduduk diy pada tahun adalah tabel ii jumlah penduduk menurut jenis kelamin diy jiwa) tahun ana nasa gas tone damn ane sumber: bps provinsi diy, (biro tape) persebaran penduduk antar wilayah diy tidak merata. kabupaten sleman adalah wilayah berpenduduk terbanyak, yaitu sebanyak jiwa atau dari total penduduk diy. kemudian, kabupaten bantul adalah wilayah berpenduduk paling padat kedua yaitu sebanyak jiwa atau sekitar sementara itu, wilayah yang berpenduduk tersedikit adalah kabupaten kulon progo yaitu sebanyak jiwa y6). gunungkidul kulonprogo bantul sleman yogyakarta bantul yogyakarta sleman gunungkidul kulonprogo sumber: bps provinsi diy, data diolah) gambar ii persentase jumlah penduduk menurut kabupaten kota berdasarkan proporsi penduduk menurut usia, mayoritas penduduk diy mempunyai usia produktif. kelompok tersebut terdiri dari kelompok usia tahun atau sekitar dari seluruh penduduk dan usia tahun sekitar dengan kondisi sumber daya manusia tersebut, dapat diindikasikan bahwa potensi sumber daya manusia yang berusia produktif diy cukup besar dan merupakan modal sumber daya manusia yang produktif bagi pembangunan diy. komposisi penduduk berdasarkan umur dapat terlihat dalam gambar piramida penduduk berikut. laki laki ,62y6 ,90y6 ,92y6 ,58y6 ,77y6 ,86y6 ,16y6 ,00y6 persentase jumlah penduduk sumber: bps provinsi diy, gambar ii komposisi penduduk diy tahun berdasarkan usia laju pertumbuhan penduduk dapat digambarkan dalam sebuah angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk setiap tahun antara rentang waktu tertentu. angka ini dinyatakan dalam persentase dari penduduk dasar. pertambahan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. dalam demografi dikenal istilah pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total. dimana pertambahan penduduk alami hanya pengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan pertambahan penduduk total pengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk (migrasi) dan migrasi keluar (emigrasi). dari data bps (diy dalam angka tercatat bahwa laju pertumbuhan penduduk diy tahun sebesar ,02y6, dengan laju pertumbuhan terkecil kabupaten gunungkidul sebesar dan tertinggi kabupaten bantul sebesar tabel laju pertumbuhan penduduk kabupaten kota diy tahun laju pertumbuhan penduduk kabupaten kulon progo ,11y9 ,06y6 kabupaten bantul ,19y9 ,16y9 kabupaten gunungkidul ,95y9 ,94y69 ,89y9 kabupaten sleman ,10y9 ,11y9 ,07y6 ,06y9 laju pertumbuhan penduduk kota yogyakarta ,19y9 ,13y9 ,04y9 ,93y9 yogyakarta ,11y6 ,08y6o ,02y6 sumber bps provinsi diy, keterangan: angka proyeksi secara umum, kepadatan penduduk diy pada tahun mencapai jiwa per km2. tingkat kepadatan penduduk masing masing kabupaten kota dari tingkat kepadatan tertinggi terendah berturut turut sebagai berikut kota yogyakarta, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar jiwa per km, kabupaten sleman, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar jiwa per km?, kabupaten bantul, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar jiwa per km, kabupaten kulon progo, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar jiwa per km?, dan kabupaten gunungkidul, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar jiwa per km. amy peta kepadatan penduduk jak same daerah istimewa yogyakarta tts aya, nan negara konon aroma kabupaten kota islan kolektor serta amanat eni pad batas provinsi n. ph. batas kabupaten po, top aan pad kaya ata san pr. daan (et nnganaan cma data digital kepadatan penduduk diy balai penelitian, pengembangan, mmm dan statistik daerah daerah istimewa yogyakarta saga makar tan lor panen mass sumber: balai penelitian pengembangan dan statistik daerah diy gambar ii peta kepadatan penduduk diy ii. aspek kesejahteraan masyarakat fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi kesejahteraan penduduk suatu wilayah dari aspek ekonomi dapat diukur dengan menggunakan indikator tingkat kemiskinan dan pendapatan perkapita. tingkat kemiskinan yang datanya diperoleh dari survei susunan menggambarkan persentase jumlah penduduk suatu wilayah yang memiliki penghasilan bawah garis kemiskinan. sementara itu, indikator pendapatan perkapita yang diperoleh dari data pdrb wilayah menunjukan besarnya rata rata pendapatan tiap penduduk suatu wilayah dalam waktu satu tahun. selanjutnya, untuk melihat kondisi perekonomian yang utuh, diperlukan juga ukuran ukuran yang menggambarkan distribusi kesejahteraan suatu wilayah. indikator ketimpangan terbagi menjadi ketimpangan pendapatan antar penduduk yang ditunjukkan dengan indeks gini dan ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan indeks williamson. i1. penduduk miskinmaret tahun tingkat kemiskinan diy sebesar ,80y6 pada september turun sehingga angka kemiskinannya sebesar y69 masih berada diatas angka nasional yaitu sebesar penurunan kemiskinan diy pada september diduga didorong dari upaya penanganan corona virus disease covid diy yang berkaitan bantuan sosial bagi warga masyarakat melalui program perlindungan sosial (perlinsos) tepat sasaran. la) maret sept maret sept maret sept maret sept maret sept @ indonesia diy sumber: bps provinsi diy, gambar ii tingkat kemiskinan diy maret septemberdiatas rata rata tingkat kemiskinan diy. seperti yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya, kondisi ini sejalan dengan ketimpangan pdrb antar wilayah. tabel tingkat kemiskinan kabupaten kota diy tahun yo) nama wilayah maret) maret) maret) maret) maret) sumber bps provinsi diy, ditinjau dari tipe daerah, tingkat kemiskinan baik perkotaan maupun perdesaan terus menurun dalam periode hingga tahun sampai dengan tahun mengalami peningkatan sebesar mana tingkat kemiskinan wilayah perrdesaan yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi. ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian, yaitu pertama mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah, kedua menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan, memberikan memberikan prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada kalurahan kalurahan dan kampung kampung paling miskin, ketiga memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness. pemerintah perlu memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan,dan mendayagunakan potensi, sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah. pemerintah juga perlu melaksanakan program penegakan hukum dan ham, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi dan percepatan pembangunan infrastruktur daerah perbatasan dan wilayah terisolir. yang perlu menjadi perhatian juga adalah besarnya jumlah penduduk miskin wilayah perkotaanjauhlebih besar dari jumlah penduduk miskin pedesaan tahun september) sebesar penduduk miskin wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak ribu penduduk. sementara itu, wilayah pedesaan hanya sekitar ribu jiwa y6). tingginya jumlah penduduk wilayah perkotaan sejalan dengan tingginya jumlah penduduk yang tinggal kawasan tersebut dengan luas wilayah yang relatif lebih kecil.kabupaten kota jumlah penduduk miskin detil1dan detil2 jiwa) sumber: data dtk kemensos ri,daan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial asks). dtk diperoleh dari masyarakat (fakir miskin) mendaftarkan diri desa kelurahan setempat berdasarkan priest awal dan usulan baru. muses musket akan menghasilkan berita acara yang ditandatangani oleh lurah dan perangkat kalurahan lainnya, yang kemudian menjadi priest akhir. priest akhir dari hasil muses musket digunakan oleh dinas sosial. data yang telah diverifikasi dan validasi kemudian input aplikasi seks offline oleh operator kalurahan kapanewon. data yang sudah input seks offline kemudian eksport berupa file extentionsiks. file ini kemudian dikirim dinas sosial untuk dilakukan import data dalam aplikasi seks online. hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada bupati walikota. bupati walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri.walikota dan berita acara muses musket. pendaftaran fakir miskin kedalam data terpadu kesejahteraan sosial link) tidak otomatis menjadikan nama tersebut mendapat bantuan sosial karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanisme masing masing yang ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam dtk dan dibatasi oleh kuota yang sudah ditentukan berdasarkan penilaian, terdapat kapanewon yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi diy. lokasi kemiskinan (lima belas) kapanewon tersebut beserta upaya penanggulangan kemiskinannya adalah sebagai berikut. tabel penanggulangan kemiskinan (lima belas) kapanewon diy hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi gunungkidul saptosari dengan edukasi pemberdayaan bagi umkm dan kelembagaan masyarakat stimulasi rth sosialisasi generasi berencana pemenuhan gizi berbasis potensi lokal hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia playerterutama lansia gedangsaringliparlonjongyang diiringi terus dukasi engan edukasi pemberdayaan bagi umkm dan kelembagaan masyarakat stimulasi rth akses air bersih pengembangan wisata berbasis potensi lokal karangrejo hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia dan anak (putus) sekolah yang diiringi dengan edukasi pemberdayaan bagi umkm dan kelembagaan masyarakat akses air bersih pengembangan wisata berbasis potensi lokal kulon progo santoso hibah bansos tunai dan non tunaikakap hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi engan edukasi pemberdayaan bagi umkm dan kelembagaan masyarakat stimulasi rth pemenuhan gizi berbasis potensi local mitigasi bencana hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia pengasih sagoptimalisasi lahan pekarangan samigaluhpemanfaatan lahan pekarangan mitigasi bencana dan konservasi alam bantul imogirilistrik pemenuhan gizi berbasis potensi mitigasi bencana dan konservasi alam sleman tempeldan optimalisasi lahan pekarangan pemberdayaan bagi umkm dan kelembagaan segpengembangan wisata berbasis potensi lokal intervensi program kegiatan prambanansumber: surat gubernur diy, nomor401 tabel jumlah dan persentase penduduk miskin diy menurut tipe daerah, tahun maret september periode penduduk presentase penduduk presentase miskin penduduk miskin penduduk (ribuorang) miskin yo) (ribu orang) miskin yo)garis kemiskinan gk) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan. penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran bawah dikategorikan sebagai penduduk miskin. adapun terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. garis kemiskinan maka. adapun garis kemiskinan non makanan menunjukkan banyaknya rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan pokok bukan makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dansa lainnya. terdapat pola peningkatan garis kemiskinan dari tahun tahun yang didorong oleh peningkatan harga harga. peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin diy. hal ini perlu menjadi perhatian dan diantisipasi dengan upaya pengendalian harga harga terutama bahan kebutuhan pokok. tabel garis kemiskinan diy menurut tipe daerah tahun maret september garis kemiskinan rp) periodeempatging ayam ras dan telur ayam ras walaupun dengan komposisi yang berbeda beda. sementara itu, beras masih memberikan kontribusi tertinggi dalam garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan. tabel i16) garis kemiskinan makanan sumber: bps provinsi diy, terkait dengan kemiskinan, indikator lain yang perlu diperhatikan adalah indeks kedalaman kemiskinan p1) dan indeks keparahan kemiskinan p2). adapun faktor yang mempengaruhi indeks kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan adalah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga, angka melek huruf, dan rata rata lama sekolah. indeks kedalaman kemiskinan p1) digunakan untuk mengukur kesenjangan antara rata rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. semakin tinggi nilai maka semakin jauh rata rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. adapun indeks keparahan kemiskinan p2) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat homogenitas pengeluaran diantara penduduk miskin. semakin tinggi nilai indeks menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar diantara penduduk miskin itu sendiri. indeks kedalaman kemiskinan diy menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi. pada september indeks tercatat sebesar pada september nilai indeks turun menjadi namun pada maret indeks meningkat menjadi dan kembali meningkat pada september menjadi kemudian, pada maret indeks kembali mengalami peningkatan menjadi namun pada september indeks mengalami penurunan menjadi sebesar penurunan ini memberikan sinyal yang baik bagi program pengentasan kemiskinan karena memberikan gambaran bahwa rata rata pengeluaran penduduk miskin mulai bergerak mendekati garis kemiskinan. dengan kata lain menunjukkan rata rata pengeluaran penduduk miskin yang semakin jauh dari garis kemiskinan. dengan semakin bertambahnya jarak antara rata rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk miskin mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan peningkatan pengeluarannya. apabila dibandingkan antara wilayah perdesaan dan perkotaan, terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan perkotaan masih menunjukkan kecenderungan yang meningkat. adapun indeks perdesaan mulai memperlihatkan kecenderungan yang menurun. namun demikian, nilai indeks perdesaan lebih besar daripada perkotaan. hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan perdesaan lebih buruk daripada perkotaan berbeda dengan indeks yang mulai memperlihatkan kecenderungan menurun. indeks keparahan kemiskinan p2) juga menunjukkan fluktuasi pada rentang waktu yang sama. pada maret indeks diy tercatat sebesar pada september nilai indeks turun menjadi cenderung menurun yang berarti kesenjangan antara penduduk miskin semakin menyempit. namun pada maret sejalan dengan bertambahnya penduduk miskin dan meningkatnya kedalaman kemiskinan, indeks juga mengalami peningkatan menjadi dan semakin naik menjadi pada september hal ini menunjukkan meningkatnya kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin. satu semester kemudian, pada maret indeks mengalami peningkatan yang signifikan menjadi selanjutnya pada september nilai indeks turun menjadi meskipun menurun, namun bila dibandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya, angka indeks tersebut masih lebih tinggi. situasi ini menunjukkan masih meningkatnya kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin profil kemiskinan diy bps maret sept maret sept maret sept maret sept maret sept @ @p2 sumber: bps provinsi diy, gambar ii indeks keparahan dan indeks kedalaman kemiskinan diy tahun maret september produk domestik regional bruto kinerja perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari indikator produk domestik regional bruto pdrb). pdrb merupakansa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu wilayah dan sangat tergantung pada potensi sumber daya alam serta faktor faktor produksi yang terdapat daerah. pdrb diy selama kurun waktu menunjukan peningkatan dari tahun tahun. pada tahun nilai pdrb atas dasar harga berlaku sebesar rp119, triliun dan pada tahun mencapai rp138, triliun atau meningkat dengan rata rata pertumbuhan sebesar ,76y9 per tahun. namun pada tahun mengalami kenaikan sebesar rp10, triliun dengan nilai pdr nya sebesar triliun. sedangkan nilai pdrb berdasarkan harga konstan sebesar rp27, triliun hal ini akibat dari pandemic covid yang melaksanakan ppkm dimana aktivitas sosial dan ekonomi sangat terbatas sehingga berkurangnya penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar rp107. triliun. komponen pengeluaran berikutnya yang mendorong pertumbuhan triwulan iv adalah komponen ekspor luar negeri, konsumsi input, dan pembentukan modal tetap bruto, masing masing tumbuh persen, persen, dan persen. demikian pula komponen impor luar negeri dan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang juga tumbuh persen, dan persen. tabel perkembangan pdrb diy atas dasar harga berlakuse4s94g| asuransi men pes administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib jasa kesehatan kegiatan sosial sumber: bps provinsi diy, pdrb per kapita adalah pendapatan rata rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara pdrb dengan populasi suatu wilayah pada tahun tertentudiperlukan upaya dalam rangka optimalisasi faktor produksi untuk meningkatkan output, juga diperlukan upaya pengendalian jumlah penduduk. peningkatan secara nyata nilai pdrb per kapita diy adb dari tahun tahun terus dirasakan hingga tahun selama periode pdrb per kapita adb bertambah rata rata sebesar y9. nilai pdrb per kapita tahun adalah rp31. juta kemudian meningkat menjadi rp36, juta tahun pada tahun pdrb per kapita turun menjadi rp35, juta dan tahun menjadi rp38, juta. tabel ii pertumbuhan pdrb per kapita diy atas dasar harga berlaku tahun oo. balan pdrb atas dasar harga berlaku (juta rupiah) penduduk pertengahan tahun (orang) pdrb per kapita adh berlaku (juta rupiah) pertumbuhan pdrb per sumber: bps provinsi diy, kenaikan pdrb per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai pdrb berdasarkan harga konstan tahun nilai riil pdrb per kapita periode hingga tumbuh rata rata sebesar y9. pdrb per kapita tahun sebesar rp38, juta dari rp35, jutii pertumbuhan pdrb per kapita diy atas dasar harga konstan tahun waan penduduk son mana |amm ama (orang) pdrb per kapita adh rupiah) pertumbuhan pdrb ate konstan sumber: bps provinsi diy, indeks ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional gambar bawah menunjukkan perkembangan rasio gini diy dibandingkan dengan kondisi nasional. selama periode maret september terlihat bahwa angka rasio gini diy berfluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat. selama kurun waktu september sampai dengan september mengalami peningkatan yang berturut turut dan kondisinya berada atas rata rata nasional yang berarti tingkat kesenjangan penduduk diy lebih besar dibandingkan kesenjangan penduduk secara nasional. maret sept maret sept maret sept maret sept maret sept @ indonesia s diy sumber: bps provinsi diy, gambar ii rasio gini diy dan indonesia, tahun indeks williamson pada periode pada gambar menunjukkan kecenderungan menurun yaitu dari tahun menjadi tahun hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan perekonomian antar daerah (kabupaten kota) wilayah diy semakin menurun atau kesenjangan pendapatan per kapita antar wilayah semakin mengecil. sumber: bps provinsi diy, keterangan: olahan gambar ii indeks williamson diy tahun berdasar nilai pdrb atas dasar harga berlaku per kabupaten kota, dapat diketahui bahwa kabupaten sleman dan kota yogyakarta merupakan kontributor utama perekonomian diy dengan nila pdrb terbesar. sementara itu,kondisi ini juga tercermin dari sektor pertanian sebagai kontributor utama perekonomian gunungkidul menghasilkan nilai tambah yang relatif lebih kecil. tabel perkembangan pdrb kabupaten kota diy adb tahun sumber: bps provinsi diy,inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga, sehinggagsa. tabel laju inflasi diy tahun pen bil mil mg. man mea bean mal semen |oos joe inflasi psr sumber: bps provinsi diy,andemi coronavirus disease covid yang terjadi sejak pertengahan maret membawa perubahan besar terhadap seluruh aspek kehidupan penduduk diy. kebijakan pembatasan mobilitas sosial untuk mengantisipasi penyebaran virus dalam berbagai bentuk juga ikut berdampak terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi. tahun kota yogyakarta mengalami inflasi sebesar hal ini disebabkan oleh memburuknya kinerja sebagian besar kategori usaha, terutama yang berbasis mobilitas dan pariwisata. sementara, pada sisi permintaan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan munculnya pengangguran baru. pada tahun digitalisasi membuka informasi kepada seluruh pihak, sehingga membatasi peluang terjadinya permainan harga yang tidak wajar maupun penimbunan stok. dari sisi permintaan, terlihat bahwa pola inflasi kota yogyakarta mengalami angka tertinggi pada bulan desember sebesar persen yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar persen. sementara dari sisi suplai, inflasi yogyakarta juga dipengaruhi oleh faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang. faktor cuaca yang tidak menentu dapat mendorong peningkatan harga komoditas, terutama sayur dan buah yang produksinya terganggu akibat hama penyakit serta gugur bunga. disamping itu pembatasan aktivitas melalui kebijakan ppkm wilayah diy sejak bulan juli mengakibatkan penurunan produktivitas sektor sektor ekonomi, yang berdampak pada penurunan konsumsi masyarakat. tingginya masyarakat yang terpapar covid wilayah diy pada triwulan iii juga semakin memperdalam dampak terhadap sektor ekonomi, baik dampak langsung maupun tidak langsung. @ yogyakarta indonesia sumber: bps provinsi diy, gambar ii perkembangan inflasi tahunan kota yogyakarta dan nasional tahun pola inflasi tahunan kota yogyakarta selama tahun selalu dapat dikendalikan lebih rendah, daripada tingkat nasional, kecuali pada tahun yang menunjukkan angka secara umum, inflasi kota yogyakarta berfluktuasi dengan memiliki kecenderungan yang menurun selama lima tahun terakhir. kelompok makanan, minuman dan tembakau masih menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar pada tahun hal ini berbeda dengan tahun yang merupakan kontributor terkecil inflasi. kurangnya ketersediaan produk bahan pangan sepanjang tahun menyebabkan terganggunya stabilitas harga. beberapa komoditas pangan yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi tahun antara lain telur ayam ras, bawang merah, daging ayam ras, dan beras. jadi, minuman, rokok tembakau perumahan, air, listrik, gas bahan bakar kelompok pengeluaran sumber: bps provinsi diy,, minuman dan tembakau perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga informasi, komunikasi dan jasa keuangan rekreasi, olahraga, dan budaya (ata man penyediaan makanan dan minuman restoran pop perawatan pribadi dan jasa lainnya sumber bps provinsi diy, kelompok pengeluaran yang memberikan sumbangan inflasi tahun terbesar adalah penyediaan makanan dan minuman restoran. bulan september mengalami deflasi sebesar persen yang disebabkan turunnya indeks harga konsumendan kelompok transportasi sebesar persen. kelompok yang mengalami inflasi yaitu: kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar persen, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar persen: dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar persen. adapun kelompok yang relatif stabil yaitu kelompok pendidikan: dan kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran. i1. fokus kesejahteraan sosial pembangunan kesejahteraan sosial merupakan upaya terencana dan sistematis dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi institusi sosial. upaya tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk intervensi sosial seperti pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial. pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan kesejahteraan sosial. hal tersebut berkaitan erat dengan akses penduduk dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. analisis fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa capaian indikator untuk mendapatkan gambaran kondisi saat ini dan menemukan permasalahan yang ada. indikator indikator tersebut adalah indeks pembangunan manusia ipm), indikator pembangunan pendidikan angka melek huruf, angka rata rata lama sekolah, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni), indikator pembangunan kesehatan angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian balita, dan prevalensi balita kekurangan energi protein) dan rasio penduduk yang bekerja. capaian indikator ipm perlu mendapat perhatian yaitu dalam hal upaya untuk meningkatkan kinerja faktor faktor yang dapat mendorong peningkatan capaian ipm khususnya kabupaten gunungkidul. selain itu, perlu diperhatikan juga upaya untuk mendorong kenaikan peningkatan capaian ipm setiap tahunnya terutama untuk wilayah yang kenaikan capaian ipm nya masih bawah kenaikan provinsi. hal tersebut perlu koordinasi lintas sektor antara opd opd pengampu provinsi dan kabupaten kota. pada capaian angka harapan lama sekolah menurut kabupaten kota, pembangunan pendidikan tiga kabupaten kota, yaitu gunungkidul, kulon progo dan bantul masih perlu ditingkatkan. selain itu, capaian indikator rata rata lama sekolah menunjukkan terdapat disparitas yang cukup tinggi antarkabupaten kota diy. hal ini merupakan tantangan bagi pemda diy dalam meningkatkan dan memeragakan kualitas dan akses pendidikan diy. sedangkan pada capaian angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan masih diperlukan upaya untuk meningkatkan capaian angka partisipasi murni pada jenjang smp sederajat dan sma sederajat. dalam hal ini masih diperlukan upaya intervensi untuk mengatasi permasalahan putus sekolah, keterlambatan anak bersekolah pada umur seharusnya dan tinggal kelas. capaian indikator pembangunan kesehatan ditinjau dari beberapa indikator, yaitu angkaakba), dan prevalensi balita kekurangan energi protein kep). dari capaian indikator pembangunan kesehatan yang perlu mendapat perhatian adalah aki diy yang terus meningkat selama lima tahun terakhir. indeks pembangunan manusia ipm) indeks pembangunan manusia ipm)harapan lama sekolah, rata rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapitapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antarwilayah. ipm merupakan indeks komposit yang merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu dimensi kesehatan, pengetahuan, dan standar kehidupan yang layak. berikut ipm diy beserta komponen pembentuknya. tabel ii ipm diy menurut komponen tahun langka rata rata pengeluaran tahun pan harapan lama lama sekolah riil per kapita hidup sekolah yo) (tahun) (ribu rupiah) (tahun) sumber: mataku bappeda diy, tabel atas menunjukkan bahwa angka ipm diy beserta komponen komponennya cenderung meningkat dari tahun hingga tahun capaian ipm sempat turun tahun karena terjadi pandemi covid namun meningkat kembali tahun capaian ipm diy sampai tahun menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. posisi ipm diy pada tahun berada dalam kategori sangat tinggi (berdasarkan kriteria dari undp selam gai tahun @ ipmdiy e@ ipm nasional sumber: bps dan mataku bappeda diy, gambar ii perkembangan ipm diy dan nasional tahun dari data atas terlihat, bahwa perkembangan ipm diy selalu berada atas ipm nasional. hal ini menunjukkan capaian pembangunan manusia diy lebih berkualitas dibandingkan dengan capaian rata rata nasional. tingginya ipm diy didorong oleh semua indikator penyusun yang memiliki capaian cukup tinggi. indeks harapan hidup dan harapan lama sekolah memberi sumbangan terbesar terhadap capaian ipm diy. angka harapan hidup ahh) diy cukup tinggi dan terus meningkat dari tahun tahun. hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat diy semakin baik. rata rata lama sekolah rls) juga menunjukkan tren yang terus meningkat. hal ini menggambarkan kualitas modal manusia yang semakin membaik, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan produktivitas perekonomian daerah tersebut. ditinjau dari capaian ipm kabupaten kota diy menunjukkan bahwa kota yogyakarta selalu mempunyai nilai ipm tertinggi dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya diy. tabel ipm diy dan kabupaten kota diy tahun kabupaten kota kabupaten kota m sumber: mataku bappeda diy, capaian ipm menurut wilayah sangat bervariasi, yang berarti bahwa pola pembangunan antarwilayah diy masih timpang. level ipm tertinggi dicapai kota yogyakarta dan diikuti oleh sleman serta bantul. ketiga daerah tersebut memiliki ipm atas level diy dan sudah berada pada kategori sangat tinggi (ipm ipm kabupaten kulon progo dan gunungkidul berada dalam kategori tinggi ipm antara ipm gunungkidul tercatat paling rendah namun telah menunjukkan peningkatan. tahun capaian ipm gunungkidul pada kategori sedang , namun pada tahun telah meningkat pada kategori tinggi .angka melek huruf amh) angka melek huruf amh) menjadi tolak ukur penting untuk melihat kualitas sumber daya manusia. dalam perkembangannya, amh diy mengalami peningkatan dari hingga sebesar pada tahun amh tercatat sebesar naik menjadi tahun namun pada tahun amh mengalami penurunan dari tahun dari angka ,09y9 menjadi sumber mataku bappeda diy, gambar ii perkembangan angka melek huruf diy tahun (v0) angka harapan lama sekolah ahli) indikator angka harapan lama sekolah ahli) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan berbagai jenjang yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak, ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun). ahli dihitung untuk penduduk berusia tahun atas. ahli diy tahun sebesar tahun, meningkat poin dari pada tahun isap ter w uw, tahun @ hls diy @ hls kulon progo @ hls bantul @ hls gunungkidul @ hls sleman @ hls kota yogyakarta sumber: mataku bappeda diy, gambar ii perkembangan angka harapan lama sekolah diy dan kabupaten kota diy tahun tahun) dari data. hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan ahli kabupaten kota diy. dari data tersebut juga terlihat bahwa capaian ahli gunungkidul terendah antara kabupaten kota diy. meskipun ada peningkatan ahli kabupaten gunungkidul dalam kurun waktu lima tahun terakhir, namun peningkatannya kurang signifikan. selain itu capaian ahli kabupaten gunungkidul juga menunjukkan gap yang signifikan dibandingkan dengan capaian ahli kabupaten kota diy. rata rata lama sekolah rls) rata rata lama sekolah rls) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menempuhrls dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. capaian rls daya manusia (sdm). rlsdalam rangka meningkatkan capaian rlskurun waktu terjadi tren peningkatan capaian rls diy yaitu dari tahun menjadi tahun tahun berikut adalah perkembangan angka rata rata lama sekolah diy dan kabupaten kota diy tahun hi45 h7720 f6 tahun rls diy @ rls kabupaten bantul "@ rls kabupaten sleman @ rls kabupaten gunungkidul @ rls kabupaten kulon progo @ rls kota yogyakarta sumber: mataku bappeda diy, gambar ii perkembangan angka rata rata lama sekolah diy dan kabupaten kota diy tahun tahun) dari data tersebut terlihat bahwa capaian rls selama kurun waktu lima tahun tertinggi adalah kota yogyakarta sedangkan capaian terendah adalah kabupaten gunungkidul. hal ini menunjukkan terdapat ketimpangan yang signifikandari gambar atas juga ditunjukkan adanya disparitas capaian rls yang cukup tinggi antar kabupaten kota diy. hal tersebutangka partisipasi kasar apk) angka partisipasi kasar apk) adalah proporsi siswa sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. sejak tahun pendidikan non formal paket paket dan paket pun turut diperhitungkan dalam penghitungan apk. capaian apk merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk secara umum suatu tingkat pendidikancapaian apk yangcapaian apk diy tahun hingga dapat dilihat dari gambar berikut. tahun jenjang sd mi sederajat jenjang smp m ts sederajat jenjang sma smk ma paket sumber: mataku bappeda diy, gambar ii perkembangan angka partisipasi kasar diy semua jenjang pendidikan tahun persen) grafik atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu capaian apk sd sederajat dan smp m ts sederajat diy lebih dari namun mengalami penurunan pada tahun dan pada apk sma smk ma paket mencapai angka pada tahun hingga kondisi ini menunjukkan bahwa pemda diy mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya untuk tingkat sma. sedangkan pada tahun dan belum semua anak kelompok usia target dan smp menempuh pendidikan sesuai panjangnya. pemda diy berperan dalam memberikan akses bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan dan membentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai prioritas hidup pada rentang usia sekolah. angka partisipasi murni apm) partisipasi sekolah suatu wilayah juga bisa dilihat dari capaian angka partisipasi murni apm)berbeda dengan apk, apm mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. oleh karena itu, nilai apm umumnyacapaiancara rinci, capaian apm diy tingkat sd, smp dan sma periode sampai dengan periode dapat dilihat pada grafik berikut. jenjang sd mi paket jenjang smp m ts paket jenjang sma smk ma paket sumber: mataku bappeda diy, gambar ii perkembangan angka partisipasi murni apm) diy semua jenjang pendidikan tahun persen) dari data tersebut dapat dilihat bahwa sejak tahun jenjang sd, apm mengalami penurunan. pada jenjang smp dan sma sejak hingga apm terlihat fluktuatif. angka harapan hidup ahh) angka harapan hidup ahh) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan. derajat kesehatan yang meningkat akan ditandai oleh peningkatan usia harapan hidup. menurut badan pusat statistik bps), ahhhhhhahh diy dalam kurun waktu menunjukkan peningkatan dari pada tahun meningkat menjadi pada tahun sumber: mataku bappeda diy, gambar ii perkembangan angka harapan hidup diy tahun tahun) pada capaian ahh kabupaten kota diy selama kurun waktu menunjukkan peningkatan dan terlihat bahwa gasnya tidak terlalu signifikan antar kabupaten kota. ahh paling tinggi kabupaten kulon progo dan terendah kabupaten bantul. pada tahun ahh kabupaten kulon progo mencapai dan lebih tinggi dari capaian ahh diy. sedangkan capaian ahh terendah kabupaten bantul, pada tahun mencapai hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. tabel ahh diy dan kabupaten kota diy tahun tahun) kabupaten kota sumber: mataku bappeda diy, beberapa faktor yang mempengaruhi ahh antara lain kesehatan, ekonomi, budaya, dan pendidikan masyarakat. sektor kesehatan sangat berper, antara lain kesehatan yang menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan tersebut. pengaruh kesehatan dalam upaya meningkatkan usia harapan hidup ditunjukkan denganpada peningkatan jumlah penduduk lanjut usia. angka kematian ibu aki) menurut world health organization who), kematian ibu atau maternal death menurutkejadiamenurut bps,ngka kematian ibu aki) merupakannomor tiga yaitusampai dengan tahun mengalami peningkatan. tahun kasus kematian ibu sebanyak kasus, kemudian pada tahun dan angka kasus, tahun meningkat angka dan meningkat cukup tajam tahun menjadi kasus (data sementara dinkes diy). sumber: mataku bappeda diy, angka sementara gambar ii perkembangan angka kematian ibu diy tahun orang) pada tahun penyebab kematian ibu paling banyak ditemukan diy karena penyakit lain lain sebanyak kasus. kematian ibu yang lain disebabkan oleh perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, dan gangguan sistem peredaran darah. perdarahan hipertensi infeksi gangguan dalam lain lain sistem peredaran darah sumber: dinas kesehatan diy, gambar ii penyebab kematian ibu diy tahun kasus) jaminan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk ibu merupakan tanggung jawab bersama mulai dari saat hamil, persalinan, perawatan pasca persalinan hingga akses dan informasi terhadap penggunaan alat kontrasepsi. angka kematian bayi akb) menurut bps, angka kematian bayi akb) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur tahun pada waktu tertentu per kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.sumber: mataku bappeda diy, angka sementara gambar ii perkembangan angka kematian bayi diy tahun anak) dari data tersebut terlihat bahwa kasus kematian bayi mengalami tren penurunan. pada tahun akb mengalami kenaikan dari angka pada tahun menjadi pada tahun sedangkan tahun dan akb diy terus mengalami penurunan. penyebab umum kematian bayi dan neonatal diy adalah asfiksia pada saat lahir karena lama jalan kelahiran, letak melintang, serta panggul sempit. selain itu, penyebab lain kematian bayi yang sering dijumpai diy antara lain kelainan bawaan. angka kematian balita akba) menurut bps, balita atau bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir, yang berusia sampai menjelang tepat tahun tahun, bulan, hari). oleh karena itu, angka kematian balitprofil kesehatan diy tahun menyebutkan bahwa akba diy adalah per kelahiran hidup. hal ini menunjukkan bahwa diy telah memenuhi target pemerintah indonesia per kelahiran hidup).dan turun menjadi pada tahun turun lagi menjadi pada tahun namun pada tahun mengalami kenaikan menjadi tahun naik dan tahun naik menjadi kasus kematian balita. sumber: dinas kesehatan diy, gambar ii perkembangan jumlah kematian balita diy tahun anak) pada tahun kasus kematian balita menurun cukup banyak kasus menjadi kasus kematian balita tertinggi kabupaten bantul kasus) dan terendah kota yogyakarta kasus). kulonprogo bantul gunung kidul sleman kota yogyakarta sumber: dinas kesehatan diy, gambar ii jumlah kematian balita pada kabupaten kota diy tahun anak) prevalensi balita kekurangan energi protein kep) kualitas hidup sdm salah satunya ditentukan oleh status gizi. keadaan gizi buruk dan kurang dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit infeksi yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, serta mental dan jaringan otakurang energi protein kep) atau gizi buruk dan kurang diy fluktuatif selama kurun waktu tiga tahun terakhir. pada tahun prevalensi balita kep yaitu pada tahun mengalami peningkatan menjadi dan ahun menurun menjadi angka prevalensi selama tiga tahun terakhir masih berkisar pada angka yang menunjukondisi paling tinggi prevalensi balita kep adalah kota yogyakarta sebesar dan terendah sleman angka prevalensi kep diy selama tiga tahun terakhir berkisar pada angka (delapan)tabel ii prevalensi balita kep diy tahun kabupaten kota gunungkidul sumber: dinas kesehatan diy, rasio penduduk yang bekerja rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tahun atas yang bekerja dengan jumlahmenggambarkan permintaan tenaga kerja. tabel perkembangan angkatan kerja diy, orang) persentase penduduk bekerja terhadap sumber: mataku bappeda diy, fokus seni budaya dan olahraga budaya berdasarkan undang undang tahun tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta,sedangkan mengacu pada perdana tahun tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan, kebudayaanfokus pembangunan kebudayaan dilakukan pada objek kebudayaan keterbukaan terhadap budaya lain, kemampuan mengolah budaya, kesadaran dialog, kepribadian kuat, kesinambungan, dan kesatuan budaya mandiri. diy memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai nilai luhur,sebagaimana diatur dalam perda diy nomor tahun tentang tata nilai budaya yogyakarta menyebutkan bahwameliputi religio spiritual, tata nilai moral,tata nilai tersebut digunakan sebagaikekayaan budaya bahasa terkandung dalam tradisi dan ekspresi lisan antara lain: sejarah lisan, ). perkembangan kesenian diydiyperkembangan jumlah organisasi kesenian dan budaya diy tahun organisasi budaya organisasi seni pertunjukan tokoh seniman budayawan perusahaan bioskop perusahaan persewaan dan penjualan film sumber: mataku bappeda diy, dari data tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan organisasi sinematografi, seni pertunjukan dan kerajinan property budaya diy mengalami peningkatan tahun hingga tahun namun stagnan dari tahun hingga perkembangan organisasi seni rupa mengalami tren meningkat selama lima tahun terakhir. perkembangan jumlah tokoh seniman budayawan mengalami tren peningkatan selama lima tahun terakhir, meskipun sempat menurun pada tahun sedangkan perusahaan bioskop dan perusahaan persewaan dan penjualan film tidak ada perubahan selama lima tahun terakhir. perkembangan kebudayaan diy tidak lepas dari dukungan lembaga maupun sarana prasarana budaya. perkembangan lembaga dan sarana prasarana diy dapat diamati pada tabel berikut ini. tabel perkembangan jumlah sarana dan prasarana diy tahun asi organisasi budaya lembaga budaya lembaga pendidikan budaya jas too toe teo galeri seni rupa sumber: mataku bappeda diy, dari data tersebut terlihat bahwa perkembangan lembaga budaya, lembaga pendidikan budaya, maupun galeri seni rupa mengalami tren meningkat pada tahun hingga namun stagnan pada tahun hingga sedangkan prasarana budaya tidak ada penambahan jumlah selama lima tahun terakhir. berdasarakan data dari dinas kebudayaan diy, sampai tahun diy memiliki jenis upacara adat dan jenis upacara tradisi yang tersebar kabupaten kota.kalurahan, kelompok organisasi budaya, keluarga memiliki jenis upacara adat yang sama kalurahan lain, antara lain merti dusun, ruwatan, labuhan, bersih desa, sedekah bumi dan sebagainya. pengembangan budaya diy juga dilakukan dengan pembentukan dan pengembangan desa budaya. pada tahun hingga diy memiliki desa budaya, dan berkembang pada tahun menjadperaturan gubernur diyselain itu dalam perlu diy nomor tahun tentang desa kalurahan mandiri budaya mengamanatkan adanya sinergi untuk mengembangkan desa kalurahan mandiri budaya. yang dimaksudjumlah desa mandiri budaya terus meningkat dari desa pada tahun menjadi desa tahun tabel perkembangan sistem nilai budaya diy tahun enispermalanan tradisional os8| s8) oos8| oc9| jenis busana tradisonal sanggar rias tradisional certarayt naskah kuno sumber: mataku bappeda diy, pelestarian kebudayaan yang meliputi upacara adat istiadat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional telah dilakukan dengselain keanekaragaman budaya dan kesenian, diy juga memiliki berbagai kekayaan lain berupa bangunan cagar budaya, kawasan cagar budaya, dan benda cagar budaya, situs, dan museum. perkembangan kekayaan budaya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. tabel jumlah cagar budaya, situs, dan museum diy tahun bangunan cagar budaya kawasan cagar budaya benda cagar budaya sumber: mataku bappeda diy, ruang ekspresi publik untuk mempertunjukkan kemampuan dan hasrat seni, sekaligus arena untuk berperan aktif dalam pelestarian budaya bagi masyarakat sedang diupayakan pembangunan taman budaya kabupaten kota dan rencana pembangunan pusat kebudayaan berkelas internasional yogyakarta. ekspresi tersebut diwadahi melalui serangkaian gelaran even seni dan budaya seperti: festival kebudayaan yogyakarta, festival adat, gelar budaya yogyakarta, gelar seni desa budaya, dialog budaya yogya semesta, fasilitasi adat istiadat, festival jogja tempo dulu, festival dhaksinarga gunungkidul, festival menoreh kulon progo, festival paseban bantul dan festival godong opo opo kota, festival garis imajiner sleman, kompetisi bahasa dan sastra, dan lain lainnya. pelestarian budaya benda berkolaborasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam penanganan budaya klasik yang berupa candi candi dan situs. budaya benda ini merupakan bukti nyata perjalanan bersejarah masyarakat diy sejak zaman prasejarah hingga sekarang, yang akan menjadi jati diri bangsa. tahun ruas jalan antara tugu kraton panggung krapyak yang dikenal dengan sumbu filosofi telah ditetapkan sebagai warisan budaya nasional dan masuk tentatif list warisan budaya dunia unesco. penyiapan teknis dan masyarakat dalam menghadapi jogja sebagai kota warisan budaya dunia dengan sumbu filosofinya telah dilakukan. keberadaan filosofi kehidupan yang terkandung dalam sumbu filosofi ini sangat langka dunia. apabila diy berhasil masuk dalam daftar tetap kota warisan budaya dunia melalui kawasan sumbu filosofi antara tugu kraton panggung krapyak, dimungkinkan komitmen pihak internasional untuk turut menjaga kelestarian kawasan ini. olahraga pembangunan sumber daya manusia indonesia yang kuat salah satunya dilakukan dengan olahraga. selain itu olahraga juga sebagai sarana penguatan karakter dan kepemimpinan pemuda, untuk itu peningkatan prestasi olahraga sangat penting dilakukan. pembinaan dalam bidang olahragamemiliki peran strategis dalam pembangunan untuk meningkatkan kualitas fisik (kesehatan) dan karakter bangsa, mengharumkan nama bangsa kancah internasional, meningkatkan roda ekonomi. kegiatan olahraga pada hakikatnya merupakan miniatur kehidupan. dikatakan demikian karena dalam aktifitas olahraga terkandung banyak nilai, samping orang yang melakukan kegiatan olahraga memiliki tujuan seperti untuk kesehatan, kesenangan dan pengisi waktu luang, adalah juga secara universal dalam olahraga melekat nilai nilai perjuangan, kepeloporan, kerjasama, persaingan, respek, komunikasi dan integrasi, ketahanan fisik dan daya tahan mental, kebersamaan, sikap responsif, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, kejujuran dan sportivitas, dan lain lain. pembangunan olahraga daerah sebagai bagian dalam sistem keolahragaan nasional yang saling mengait antar subsistemelain itu diy memiliki gor uny, stadion maguwoharjo, kridosono, stadion pribadi yang sering dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga dan budaya. stadion maguwoharjo termasuk stadion olahraga yang besar tingkat nasional dengan kapasitas penonton orang. berikut perkembangan jumlah sarana prsarasana pendukung kegiatan kepemudaan dan olahraga serta perkembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga diy. tabel perkembangan jumlah sarana prasarana, organisasi serta kegiatan pemuda dan olahraga tahun jenis data jumlah dub olahraga jumlah lapangan gedung olahraga jumlah kegiatan olahraga jumlah organisasi pemuda jumlahkegfatan kepemudaan jumlah gelanggang balai remaja (selain milik swasta) sumber: mataku bappeda diy, i1fokus layanan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan(alma kang utama), yang berasaskan 'rasa ke tuhan an, rasa kemanusiaan dan rasa keadilan . basis pembangunan tersebut merupakan pengembangan dari konsep semangat renaissance diy. i1. apk jenjang sd, smp, dan sma diy tahun @ @ smp @ sma sumber: bps provinsi diy, gambar iii18. @ sd smp @ sma sumber: bps provinsi diy, gambar iiberkecenderungsedangkan untuk tingkat smp, capaian apm tahun sebesar ,98y69,49y9 meningkat menjadi ,98y6 tahun dilihat dariadanya peserta didik baru kota yogyakarta yang masuk dengan usia dibawahtoo kulon progo bantul gunungkidul sleman kota yogyakarta sumber: bps provinsi diy, gambar ii perkembangan angka partisipasi murni jenjang pendidikan tahun tiap kabupaten kota diy i1. angka partisipasi sekolah aps) angka partisipasi sekolah aps) merupakan indikatormere em2020 resmi2021 @ target nas petai bnn) apsis aps smp asma aps tahun) tahun) tahun) tahun) mere mam mea @ target sumber: bps, diolah. gambar ii perkembangan angka partisipasi sekolah aps) semua jenjang diy tahun dari gambar atas dapat diketahui bahwa untuk aps (usia tahun) dan aps smp tahun) selama tahun terakhir menunjukan capaian mendekati sedangkan aps sma tahun menunjukkan trend meningkat menuju angka untuk aps tahun) selama tahun terakhir menunjukkan trend stagnan kisaran dari hal tersebut maka perlu mendorong peningkatan aps sma tahun) dan aps tahun)1. rasio posyandu menurut kategorisecara umum mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun hingga meskipun pada tahun mengalami penurunan. perkembangan jumlah posyandu sumber mataku.jogjaprov.go.id dan dinas kesehatan diy gambar ii grafik jumlah posyandu diy tahun s.d i1.terdapati1dari sebanyak rumah sakit pada tahun menjadi rumah sakit pada tahun (diy dalam angka, bps provinsi diy dengan jumlah penduduk diy sebanyak jiwa tahunjumlah dan jenis rumah sakit per kabupaten kota diy kabupaten kota kuonerog lo. bai |ou 'amnesia lo. lo. kosakata |ao sumber: bps jumlah minimal puskesmas yang harus tersedia diy tahun adalah unit .400penduduk dibagi dengl jumlah rumah sakit, tempat tidur, dan bor berdasarkan kabupaten kota diy oom kab jml| mela mela jml| mela mela jml| mela mela juli mela (mela bor injil| mela mela kota por rsl por por irs por 0e) rsl por por por por uomocol alam anal asal alah misal ala) isa amen mall ambomlal amal salsa epc npefeneperebarater kota sumber: dinas kesehatan diyuntuk melayani penduduk diy. i11orang dokter gigi diy melayani penduduk. tabel jumlah dan rasio tenaga kesehatan per penduduk diy tahun jumlah penduduk rasio dokter umum per rasio dokter spesialis per penduduk rasio dokter gigi per rasio perawat per rasio bidan per sumber: mataku bappeda,an dokter spesialis. kebutuhan tenaga medis diy idealnya adalah orang. dengan kata lain, saat ini diy dinilai telah tercukupi kebutuhan tenaga medis. aspek yang tidak kalah penting dan mendasar dalam pembangunan sektor kesehatandinbumi bumi bumi bumi bumi bumi bumi bumi bumi wilayah rishi rishi rishi rishi rishi rishi rishi rishi rishi rishi tana take drag bak una dita kasi kasi kasi dita dita ngawi dita dita ngawi ngawi ngawi ngawi kulon progo bantul gunungkidul sleman yogyakarta sumber profil dinas kesehatan diy, dinas kesehatan diy i1. cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menurut dinas kesehatan diy cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan diy tahun mencapai ,99y6 atas rata rata nasional yang mencapai secara nasional,urun pada tahun menjadi dan menjadi tahun hal ini menunjukkan bahwa tidakcakupan jumlah ibu cakupan jumlah ibu cakupan jumlah ibu cakupan jumlah ibu cakupan ibu bersalin persalinan ibu bersalin persalinan ibu bersalin persalinan ibu bersalin persalinan ibu bersalin persalinan wilayah bersalin ditolong oleh bersalin ditolong oleh bersalin ditolong oleh bersalin ditolong oleh bersalin ditolong oleh tenaga tenaga tenaga tenaga tenaga tenaga tenaga tenaga tenaga tenaga kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan berkas berkode berkode berkode berkode potensi esensi esensi esensi esensi kebidanan kebidanan kebidanan kebidanan kebidanan kab. kulon progo kab. bantul kab. gunungkidul kab. sleman kota yogyakarta insan asas| tool son| #sacr| susul one sasa) sesal sumber profil dinas kesehatan diy, dinas kesehatan diy i1 dosis bcg, dosis dpt, dosis polio, dosis hepatitis dan dosis campak. ibu hamil dan wus meliputi dosis tt. anak sekolah tingkat dasarpersen.wilayah jml desa desa desa desa desa desa uci uci uci uci uci kmoneroco @e| sol on7| s0| sal s00| wal s0| sel 4s! sman sol sol x00| sel sel sel nol sel sel s5) low dosloal vas asal s00| sel asal as0l asal ss0| s0ol cos! sumber dinas kesehatan diy i1.situasi gizi diy dari tahun dapat dilihat dari gambar berikut ini. fo) sumber: dinas kesehatan diy, gambar iiliry4.dan untuk ppo (nasional ,7y0).prevalensi diabetes melitus berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur tahun menurut provinsi, thn thn mal sole . . soon sbejenebganggianji base prevalensi stroke" (permit) berdasarkan diagnosis pada penduduk umur tahun menurut provinsi, "o.ooo.n, lk) so. ec? . oto, yoo. esgngaaanggaggg gangga naga gangsa rkd wawancara berdasarkan diagnosis names rkd wawancara berdasarkan diagnosis dokter prevalensi kanker berdasarkan diagnosis dokter menurut provinsi (per mil), e89900000000458 bri bebebe sss ils3pebsssds ips bii i22 des nis nas east bina wawancara semua umur berdasarkan diagnosis dokter (belum ada provinsi kalimantan utara) wawancara semua umur berdasarkan diagnosis dokter prevalensi penyakit jantung (diagnosis dokter) pada penduduk semua umur menurut provinsi, e5e dell ist ses epb psesgsspi3segkalolkeseebokpisp spleenalisogseg (raj gambar ii:tabel jumlah kasus hiv saman anatara progo yogyakarta sumber: dinas kesehatan diy, tabel jumlah kasus aids sea saman djakarta progo yogyakarta se| 27a| sumber: dinas kesehatan diy, sedangkan untuk demam berdarah dengue dbd), tahun terjadi penurunan kasus yang sangat signifikan, kasus dari tahun sebesar kasus menurun tahun menjadi kasus atau sebesar penyakit menular lainnya yang menjadi perhatian diy adalah dan malaria. penyakit juga mengalami peningkatan kasus, dari tahun sebesar kasus meningkat tahun menjadi kasus atau sebesarpenyakit malaria tahun mengalami peningkatan kasus, ditahun penyakit malaria sebanyak kasus dan ditahun meningkat menjadi kasus atau meningkat sebesar urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana telah tertuang dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perumahan rakyat dan permukiman merupakan urusan wajib pemerintah daerah terkait pelayanan dasar yaitu melaksanakan ketegasan penyediaan infrastruktur dasar (basic infrastructure) yang terdiri dari pelayanan sub urusan sumber daya air drainase), sub urusan keciptakaryaan air minum, persamaan, air limbah, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya), sub urusan jalan, sub urusan jasa konstruksi, sub urusan penataan ruang, serta sub urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. sub urusan sumber daya air menurutmda diy dalam pelaksanaan sub urusan sumber daya air mengelola di, kewenangan provinsi dengan luas hektar, terdiri dari lintas kabupaten kota dengan luas dan utuh yang berada kabupaten bantul, gunungkidul dan kulon progo dengan luas ha. dalam penyediaan dan pengelolaan air baku bagi masyarakat sampai tahun pemerintah diy telah melaksanakan pengelolaan embung yang berjumlah embung yang tersebar diy sleman: unit, bantul: unit, kulon progo: unit, gunungkidul unit, kota yogyakarta: unit). sesuai permen pupr nomor prt m tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai, diy tidak terdapat wilayah sungai lintas kabupaten kota, yang ada adalah wilayah sungai lintas provinsi yang menjadi kewenangan pusat. pelaksanaan pengelolaan sungai daerah istimewa yogyakarta merupakan kewenangan dari balai besar wilayah sungai serayu opak, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. hingga tahun jumlah daerah irigasi yang terlayani air irigasi secara kumulatif hektar atau dari luas areal daerah irigasi diy ha). sampai dengan akhir tahun capaian meningkatnya luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi telah mencapai dari target sebesar tabel daerah irigasi diy kewenangan jumlah luas( ha) permukaan air tanah pompa anak men bee bean dan spa mon eng dea desa d aphal tersebut mendorong masyarakat dan pelaku usaha memenuhi kebutuhan airnya dengan membuat sumur artemis atau sumur bor. kondisi ini jelas tidak menguntungkan karena dapat menyebabkan debit air tanah berkurang dan jika tidak dikendalikan akan menyebabkan hilangnya sumber air untuk kebutuhan hidup dan menyebabkan penurunan muka air tanah berdasarkan data dibawah ini, persentase rerata penurunan muka air tanah menunjukkan kondisi yang fluktuatif dari tahun sampai dengan tahun hingga akhir tahun persentase rerata penurunan muka air tanah menjadi hanya o. diperlukan beberapa upaya upaya berkesinambungan antara stake holder terkait agar dapat mengendalikan air tanah dan menjaga keberlangsungan sumber air untuk kebutuhan hidup masa depan. tabel rerata penurunan muka air tanah diy tahun sumber: dpp esdm diy i1. sub urusan keciptakarypenduduk diy. mulai tahun spam regional telah dikelola oleh dab, jadi untuk penanggung jawab kegiatan sudah bukan kewenangan balai piala. hal tersebut berdasarkan perda diy nomor tentang perusahaan umum daerah air bersih wiratama (berdiri pada tanggal juli sedangkan untuk penggunaan aset, dapat digunakan sejak januari dengan dasar perlu diy nomor kep tentang penugasan dabiy, tertanggal januari sumber data capaian air minum regional lintas kabupaten kota tahun spam regional kartamantul l dtk, unit layanan sedayu dam bantul l dtk, tirtonirmolo dam bantul l dtk, banguntapan dam bantul l dtk, ngestiharjo dam bantul l dtk, panggungharjo dam bantul l dtk, bangunharjo dam bantul l dtk, selopamioro l dtk, prambanan dam sleman l dtk, gawang dam kota yogyakarta l dtk). hingga tahun jumlah penduduk beraksen air minum secara kumulatif mencapai dari jumlah penduduk diy atau setara dengan jiwa. jika dilihat pada tabel dibawah ini, terdapat peningkatan persentase jumlah penduduk beraksen air minum dari tahun sampai dengan tahun walau sempat terjadi penurunan tahun menjadi sebesar tabel akses air minum masyarakat diy tahun sumber: dpp esdm diy sebagai wujud keterpaduan program penyediaan air minum layak, melalui dana apbn, dilakukan pembangunan spam regional kartamantul tahap kap. l det, prov. di. yogyakarta. spam regional kartamantul yang dilaksanakan merupakan sistem kebon agung yang akan melayani kota yogyakarta, kabupaten sleman, dan kabupaten bantulbanyaknya rumah tinggal yang memiliki akses fasilitas sanitasi, minimal yang bersifat komunal wilayah daerah istimewa yogyakarta pada tahun disajikan pada tabel dibawah ini tabel rumah tinggal beraksen sanitasi .) rumah tinggal beraksen sanitasi sumber: mataku, bappedapeningkatan volume sampah yang masuk tpa akan terus naik setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk apabila tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah (reduksi) sumber sampah. peningkatan volume sampah tersebut berlanjut kepada permasalahan lain yang mengikutinya seperti kebutuhan akan peradaban sampah yang layak, metode pengumpulan yang sesuai dan teratur, lahan untuk tps beserta penanganan sampah sementara sebelum diangkut tpa, kebutuhan akan armada yang layak beserta sistem transportasinya yang memadai sampai dengan masalah penyediaan lahan untuk tpa yang layak dan tidak mencemari lingkungan sekitar. diharapkan penanganan permasalahan sampah daerah akan dapat berjalan dengan baik apabila diawali dari pokok permasalahannya yaitu pada wilayah pelayanan kebersihan dan sumber sampah, yang dalam hal ini juga mencakup masalah volume timbunan, komposisi sampah serta penanganan sampah sumber sampah itu sendiri. perhitungan proyeksi jumlah timbunan sampah yang masuk tpa tikungan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sumber sampah, tingkat ekonomi sosial, cara hidup masyarakat, dan sebagainya studi peningkatan kinerja tpa regional tikungan kabupaten bantul, untuk melakukan penelitian mengenai tingkat timbunan sampah memerlukan tenaga dan waktu yang cukup lama. oleh karena itu proyeksi jumlah timbunan sampah yang masuk tpa tikungan dilakukan dengan pendekatan, menghitung nilai laju peningkatan berat sampah setiap tahunnya dari data yang didapat mulai data tahun s.d. tahun (persentase rata rata laju peningkatan sampah sebesar tahun). setelah diperoleh nilai rata rata laju peningkatan sampah setiap tahun yang masuk tpa regional tikungan, maka dapat dihitung proyeksi jumlah timbunan sampah yang masuk tpa regional tikungan pada tahun tahun berikutnya. proyeksi timbunan sampah tpa regional tikungan pada tahun sampai dengan tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini. tabel proyeksi timbunan sampah tpa regional tikungan pada tahun sampai dengan tahun tahun sumber: analisa perhitungan studi peningkatan kinerja tpa regional tikungan kabupaten bantul, area landfill eksisting yang masih dapat ditimbun sampah lagi mempunyai luas m2. ketinggian sampah bervariasi, beda tinggi timbunan sampah yang terendah dan tertinggi kurang lebih karena landfill yang terendah lebih luas area tumbuhannya, maka tinggi landfill rata dapat diperoleh dikalikan beda tinggi landfill terendah dan tertinggi, sehingga diperoleh nilai ketinggian landfill sebesar jika rencanakan ketinggian sampah dari titik tertinggi, maka rencana ketinggian sampah total adalah berikut dibawah ini, disajikan perhitungan daya tampung landfill tpa tikungan tabel perhitungan daya tampung landfill tpa tikungan (m) (m3)asumsi metode controlled landfill mulai dilaksanakan pada tahun yang didukung dengan upaya reduksi sampah maksimum maka penimbunan sampah pada landfill direncanakan setiap lapis sel sampah mempunyai ketinggian meter. setelah mencapai lapis sel sampah, landfill mencapai lift lift merupakan suatu lapis deretan sel sampah harian. namun sebelum dilakukan penimbunan pada landfill, maka diperlakukan perlakuan untuk menyempurnakan tpa, agar metode penimbunan controlled sanitasi landfill dapat diterapkan. perlakuan tersebut antara lain perapian landfill dengan melakukan perataan dan pemadatan sampah, kemudian dilakukan penutupan sampah dengan tanah penutup. membuat saluran yang berfungsi untuk menangkap air lindi yang member dipinggir landfill agar tidak mengalir luar sel penanaman pipa gas portable area landfill yang ada umur pakai tpa diperhitungkan berdasarkan daya tampung landfill dengan akumulasi volume sampah yang masuk tpa setelah dilakukan kompas. perhitungan akumulasi volume sampah yang masuk landfill dapat dilihat dibawah ini tabel perhitungan akumulasi volume sampah yang masuk landfill tahun sampahmelihat perbandingan daya tampung landfill sebesar dengan akumulasi volume sampah pada akhir tahun sebesar m3, maka diperkirakan landfill akan penuh pada akhir tahun dengan perhitungan tersebut diatas, maka pihak pengelola tpa regional tikungan dalam hal ini balai pisang pada awal tahun sudah harus mempunyai landfill lagi atau mempersiapkan teknologi alternatif lainnya yang tidak membutuhkan lahan yang luas untuk pengolahan sampah. sebagai upaya mendukung peningkatan program pengelolaan persamaan yang didanai apbd diy, dinas pupesdm diy melakukan kegiatan berupa: penyusunan perencanaan pengadaan tanah pengembangan tpa tikungan kajian pengembangan lahan tpa tikungan perencanaan pembuatan talud saluran lindi tpa tikungan pekerjaan tanggul penahan dinding lanjutan drainase, saluran lindi dan jalan tpa tikungan: meter selain itu, dengan dana apbn melalui ppw diy tahun akan melaksanakan pekerjaan peningkatan kapasitas tpa tikungan yaitu melakukan penataan sel sampah untuk membantu meningkatkan kapasitas tpa tikungan dan persiapan penutupan sel sampah tpa tikungan. selain pekerjaan tpa tikungan, ppw diy melaksanakan program tps lokasi yaitu player gunung kidul dan pakem slemanpat mantap sei idak mantap ntar feng hoo rooashoooo sumber: mataku bappeda diy, magelang, pulau jawa tai, tang koto gran wore io sama p3: nag ita nan san, der alam ibukota provinsi ng, inn, ore menara kan ban pantai nee monas tanya gubernur ak) sa9kerah istimewa yogyakarta, 27k lai engkau buwono mrh sumber: lampiran gub. diy kep gambar ii penetapan status ruas jalan provinsi tabel dan gambar diatas sesuai dengan keputusan gubernur diy nomor kep tentang penetapan status ruas jalan provinsi. penetapan status jalan provinsi berlaku selama tahun sehingga pada tahun akan dilaksanakan review terkait status jalan provinsi berdasarkan jalan nasional yang berlaku pada tahun tersebut.ningkatan aksesibilitas wilayah daerah istimewa yogyakarta didukung oleh pembangunan jalan jalur pantai selatan panel) yang membentang sepanjang pantai selatan yogyakarta dari congo kabupaten kulon progo) melintasi parangtritis kabupaten bantul) sampai dengan duet kabupaten gunungkidul) yang dilaksanakan secara bersama oleh pemda diy (apbd) untuk penyediaan lahan dan kementerian pupr untuk pembangunan fisik (apbn), dan pembangunan jalan prambanan sleman) gading gunungkidul). sampai dengan akhir tahun telah terbangun jalan baru sepanjang jalur jalan lintas selatan dan jalan prambanan gading km), sehingga telah terbangun jalan dari jalan yang direncanakan atau setara dengan panjang jalur jalan lintas selatan jls) yang direncanakan secara keseluruhan yaitu sepanjang km. realisasi jls hingga akhir tahun (status per desember antara lain: lahan sudah bebas untuk lajur sepanjang lahan sudah bebas untuk lajur sepanjang konstruksi jalan yang telah terbangun sepanjang sedangkan pekerjaan konstruksi yang masih sedang berlangsung sd. sebagai berikut: jembatan kretek sepanjang segmen legenda panjang sepanjang segmen panjang terus sepanjang segmen terus jeruk model sepanjang segmen jeruk model baran duet sepanjang berdasarkan data dari dinas pup esdm diy, jls yang telah terbangun dari tahun sampai dengan tahun menunjukkan tren peningkatan yang positif. hingga akhir tahun jls yang telah terbangun yaitu sepanjang km. target penyelesaian pekerjaan konstruksi jls akan berakhir pada akhir tahun sehingga diharapkan dengan selesainya pekerjaan tersebut dapat meningkatkan aksesibilitas wilayah sepanjang pantai selatan congo duet) dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum dan khususnya masyarakat sekitarjasa konstruksi. kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi menurut undang undang nomor tahun tentang jasa konstruksi,selain hal tersebut, terdapat pula kewenangan tambahan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan tujuan yang akan dicapai, salah satu antaranya adalah meningkatkan kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri, kewenangan gubernur antara lain adalah meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan sni. dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dilakukan melalui antara lain: pengendalian mutu produk konstruksi melalui pengujian bahan bangunan maupun komponen konstruksi oleh laboratorium pengujian konstruksi yang terakreditasi: penyebarluasan informasi ke pu an serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi, pameran, klinik konstruksi, pengembangan muatan materi sistem informasi ke pu an: dankinerja penyelenggaraan jasa konstruksi diukur berdasarkan pembobotan secara proporsional persentase kinerja: pelayanan jasa pengujian, pembinaan jasa konstruksi, dan pengkajian penerapan teknologi bidang pekerjaan umum. sampai dengan akhir tahun layanan jasa pengujian yang dilakukan melalui layanan penerbitan sertifikat laporan hasil uji lhu) sejumlah dokumen lhu (terdiri dari lhu pelayanan umum lab. konstruksi dan lhu uji aspirasi). realisasi sejumlah lhu tersebut, jauh melebihi target tahun yang hanya lhu. salah satu faktor mendorongnya yaitu beberapa proyek konstruksi luar diy melaksanakan pengujian laboratorium konstruksi balai pjk. selain itu, beberapa laboratorium lain yang masih tutup area jogja selama pandemi menyebabkan laboratorium konstruksi balai pjk menjadi satu satunya rujukan dalam layanan penerbitan sertifikat lhu. penyelenggaraan jasa konstruksi lainnya yaitupembangunan infrastruktur saat ini membutuhkan banyak permintaan tenaga kontruksi yang ahli dan terampil. tenaga konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga badan seperti lembaga pengembangan jasa konstruksi nasional dan badan nasional sertifikasi profesi. sertifikasi ini bertujuan untuk memberi jaminan mutu pekerjaan konstruksi dan kehandalan sektor konstruksi. jika dilihat data dari tahun terdapat jumlah permintaan tenaga ahlpada tahun terjadi peningkatan jumlah permintaan tenaga ahli menjadfenomena diatas tersebut, memberikan gambaran bahwa kebutuhan pasar tenaga ahli konstruksi diy semakin demanding dari tahun tahun. sisi lain beban pekerjaan tenaga ahli semakin berat karena harus menangani beberapa proyek pada saat yang bersamaan. selain itu, insentif tenaga ahli diy dinilai masih sangat relatif kecil jika dibandingkan dengan provinsi lain. hal inilah yang menjadi penyebab para tenaga ahli cenderung lebih memilih pekerjaan yang ada luar diy. berdasarkan data berikut terlihat bahwa, jumlah tenaga ahli konstruksi yang tersertifikasi dari tahun sampai dengan tahun cenderung mengalami penurunan. puncak penurunan jumlah tenaga ahli konstruksi terjadi tahun yang hanya sejumlah orang. hal ini disebabkan karena adanya kasus lonjakan covid pada pertengahan tahun, sehingga peserta yang mendaftar hanya sedikit. tabel jumlah tenaga ahli konstruksi (terverifikasi) data satuan tenaga ahli konstruksi orang (terverifikasi) sumber: dpp esdm diy hingga akhir tahun telah dilakukan sertifikasi terhadap orang tenaga ahli konstruksi dari target orang tenaga ahli konstruksi dikarenakan adanya menteri pupr se m tersebut menyatakan bahwa, biaya sertifikasi ditanggung oleh apbn sehingga balai pjk hanya dapat melaksanakan kegiatan pelatihan tenaga ahli, sedangkan kegiatan sertifikasi dilaksanakan oleh pusat (lpnk). selain itu, ada juga menteri pupr se m tentang tata cara pemenuhan persyaratan perizinan berusaha, pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi, dan pemberlakuan sertifikat badan usaha serta sertifikat kompetensi kerja konstruksi, menyebabkan permohonan sbu dan skk yang telah dilaksanakan oleh tim penyelenggara sertifikasi pada masa transisi dihentikan terhitung mulai tanggal des dengan berlakunya dua tersebut diatas, mengakibatkan dampak lain yaitu asosiasi profesi sebagai mitra rekrutmen peserta mengaku kesulitan dalam mendapatkan peserta yang bersedia mengikuti sertifikasi sebagai akibat masa transisi lpnk yang mengubah kebijakan tata kelola jasa konstruksi secara umum i1. sub urusan penataan ruang ruang wilayah daerah istimewa yogyakarta yang terletak pada lintang selatan dan bujur timur, dengan luas lebih kurang km2 guna demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosialdata menunjukkan bahwa, dari tahun sampai dengan tahun realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya yang ada dalam dokumen rtrw mengalami tren peningkatan. apabila dilihat secara rata rata, tren peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar peningkatan paling pesat terjadi pada tahun jika dibandingkan dengan tahun yaitu sebesar yo. hal ini disebabkan karena adanya. dibawah ini data kesesuaian pemanfaatan ruang diy dari tahun sampai dengan tahun tabel kesesuaian pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang belum terwujud tidak sesuai sumber: dinas pertanahan dan tata ruang diy, terkait rdr yang sesuai dengan (terintegrasi dengan oss) sudah ada tiga perkara dari rencana rdr, antara lain: peraturan bupati kab. sleman nomor tahun tentang rdr sleman timur peraturan bupati kab. nomor tahun tentang rdr siung wediombo peraturan walikota nomor tahun tentang rdr kota yogyakarta sedangkan rtrw yang sesuai dengan yaitu dua perda dari rencana lima perda kab kota dan satu perda diy sebagai berikut: perda kota yogyakarta nomor tahun tentang rtrw yogyakarta perda kab sleman nomor tahun tentang rtrw kabupaten sleman urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman pembangunan perumahan memiliki kedudukan yang penting dan strategis dalam kerangka pembangunan manusia dan merupakan kegiatan yang bersifat multisektor dimana hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat. undang undang dasarmastikan bahwa setiap warga negara mampu menjangkau dan menghuni rumah yang layak merupakan tanggung jawab negara, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam bertempat tinggal. pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (adequate shelter for all), pemerintah daer dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya. hingga pada tahun penanganan rth diy telah mencapai sebanyak unit atau ,17y6 terhadap jumlah rth kab. kota se diy. apabila dilihat dari tahun sampai dengan tahun jumlah rth mengalami peningkatan secara pesat terutama pada tiga tahun terakhir dibandingkan dengan tahun dan tahun penanganan rth yang cukup pesat pada tiga tahun terakhir merupakan upaya dan peran dari berbagai pihak dan kolaborasi lintas sektor baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota dan perusahaan swasta (sumber pendanaan yaitu dari anggaran dak, bps, csr, apbd kab kota dan apbd provinsi). tabel penanganan rth aan lokasi base kab |(tangani th(tangani th| tangani tangani tangani th2019 th2020 th2021 kab. kulonprogo jumlah sumber: dpp esdm diyhingga tahun jumlah penyediaan psu layak kawasan permukiman diy telah mencapai titik. jika dilihat capaian dari tahun sampai dengan tahun jumlah capaian tersebut mengalami peningkatan yang signifikan, kecuali pada tahun kegiatan penanganan psu tidak dilaksanakan karena adanya focusing anggaran untuk penanganan covid (seperti yang terlihat pada tabel bawah ini). tabel penanganan psu tahun lokasi jumlah penanganan 'kota yogyakarta lo. 'kab. kulonprogo |o028 kab. bantul dos kabsleman kab. gunungkidul jumlah sumber: dpp esdm diy untuk melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar pelayanan minimal, maka dalam permendagri tahun yang mengatur tentang penerapan standar pelayanan minimal menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib( mbr) dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi mbr,, penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh. terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh, berdasarkan baseline rpm pemda diy mendapat kewenangan untuk menangani kawasan kumuh seluas yang tersebar kabupaten bantul, kulon progo, sleman dan kota yogyakarta. progres penanganan kawasan kumuh sampai dengan akhir tahun telah mencapai (seperti yang terlihat pada tabel berikut ini). tabel luas kawasan kumuh kewenangan pemda diy (sk kab kota dan progress penanganan penanganan penanganan gondomanan pra virodirjan selesai yoy wirobrajan ngamoilan umah bea bea men padukuhan ngropoh, depok condong catur dusun ngropoh selesai sleman padukuhan turen, ngaglik sardonoharjo dusun tegalrejo selesai rumah3 padukuhan iii pulo rw selesai galur robot pengasih pengasih padukuhan dadakan cuma jumlah 1s d4 kewenangan provinsi sumber: dpp esdm diy urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dan mengamanatkan kepala daerah untuk menegakkan peraturan perundang undangan, memelihara ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. dalam hal ini pemda diy wajib melindungi masyarakat dari segala gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah. untuk menciptakan suasana kondusif yang menjadi modal utama bagi suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan. diy merupakan kota pendidikan, kota budaya, dan kota wisata sehingga diy bagaikan magnet bagi warga daerah lain untuk berkunjung, bahkan menjadi warga yang menetap. situasi ini menjadikan diy sebagai daerah yang multi etnis dan multi kultur. implikasinya, diy mengalami perkembangan kehidupan perkotaan dengan segala aspek yang berpengaruh dalamnya yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya: pelaku ekonomi yangtidak patuh terhadap peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah. telah diketahui bahwa hampir setiap jalan terdapat reklame besar yang melintang atas jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan, daerah istimewa yogyakarta sebagai tempat tujuan wisata, banyak wisatawan domestik yang suka memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis sehingga dapat memicu anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berdatangan dari luar daerah, saat ini banyak terdapat fenomena penambangan liar sungai, bukit, dan gunung yang dilakukan oleh masyarakat tanpa izin. hal ini akan berakibat merusak lingkungan baik manusia maupun alam, banyak beredar minuman keras minuman beralkohol wilayah diy yang dijual pada warung warung kecil toko kelontong yang seharusnya tidak menjual barang tersebut secara illegal. pada saat wabah pandemic covid muncul kami satpol diy sebagai ketua pamgakkum gugus tugas covid mempunyai tugas dan fungsi penegakkan perda perkara dan perlindungan masyarakat. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk memakai masker, melakukan jaga jarak dan menjauhi kerumunan tempat umum, kemudian melakukan penyemprotan desinfektan tempat umum seperti contoh pasar, dan tempat ibadah, selanjutnya melakukan supervisi tempat tempat usaha, toko dan cafe serta tempat wisata terkait penerapan protokol kesehatan covid dan melakukan operasi non musisi terkait penerapan protocol kesehatan covid.anpolisi pamong praja yang merupakan anggota dari satpoltugas satpol diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang satuan polisi pamong praja yaitu: menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, dan cc. menyelenggarakan pelindungan masyarakatrdasarkan data bawah ini, jumlah pelanggaran perda dari tahun sampai dengan tahun menunjukkan angka yang fluktuatif. jumlah pelanggaran perda yang terkecil berada angka kasus tahun dikarenakan adanya focusing anggaran untuk penanganan pandemi covid tabel jumlah pelanggaran perda dari tahun bidang urusan otonomi daerah, jumlah unit kasus pemerintahan pelanggaran umum, perda administrasi, keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan sumber: satpol diy, beberapa upaya untuk tingkat kriminalitas wilayah daerah istimewa yogyakarta diy) selama tahun mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. kenaikan tingkat kriminalitas diy pada tahun meningkat sebanyak persen bila dibanding fenomena tersebut dipicu salah satunya yakni perkembangan wilayah dan kondisi sosial masyarakat. secara total tingkat kriminalitas yang terjadi wilayah diy ada angka selama naik sebanyak kasus banding yang berada angka sebanyak kasus selesai, sisanya kasus masih dalam proses. kasus kasus yang paling menonjol diantaranya kasus narkoba, pencurian dengan pemberkatan, (surat), pencurian kendaraan bermotor (curator), kekerasan dalam rumah tangga kdrt) dan pencurian dengan kekerasan (curah). kasus narkoba tahun sebanyak kasus, tahun menjadi kasus (naik kasus atau y69). kasus surat tahun ada laporan, tahun ada laporan, (naik kasus atau kasus kdrt dari kasus tahun menjadi kasus tahun (naik kasus atau dan kasus curah tahun ada kasus, sedangkan tahun ada kasus, naik kasus atau ,78y9). khusus untuk kasus curator terjadi penurunan, tahun ada kasus, sedangkan tahun ada kasus (turun sumber: polda diy, dalam rangka menjalankan amanat undang undang nomordari aspek kebencanaan diy menjadi salah satu faktor yang berpengaruh atas kondisi ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat. kondisi risiko bencana diy pada tahun berdasarkan indeks risiko bencana indonesia iri) diy adalah sebesar meskipun cenderung mengalami penurunan setiap tahun, skor iri menunjukkan bahwa risiko bencana diy masih tinggi. tabel angka indeks risiko bencana indonesia iri) diy tahun sumber mataku bappeda diy, tabel perbandingan indeks risiko bencana indonesia iri) diy dengan rata rata nasional tahun sumber badan nasional penanggulangan bencana, berdasarkan tabel atas, jika disandingkan secara nasional maka indeks risiko bencana indonesia iri) diy masih dibawah rata rata nasional. namun demikian, angka iri diy sebesar masih tergolong tinggi sehingga perlu perhatian lebih lanjut dalam rangka pengurangan risiko bencana. terakhir terdapat ancaman penyalahgunaan narkoba yang perlu ditanggulangi. berdasarkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba diy diatas merupakan angka persentase penduduk pernah pakai narkoba dalam tahun terakhir diy pada tahun angka prevalensi penyalahgunaan diy adalah sebesar ,18y69. angka ini sempat turun menjadi pada tahun namun demikian pada tahun angka prevalensi tercatat meningkat sebesar menjadi y6. kenaikan angka prevalensi penggunaan narkoba perlu menjadi perhatian khusus dengan peningkatan pengetahuan mengenai bahaya narkoba dari sedini mungkin. sosialisasi dan edukasi terkait hal tersebut masih bersifat insidental dimana tingkat keberlangsungan program rendah dan efektifitas program masih dipertanyakan. selain itu kemungkinan munculnya new psychoactive substances atau narkoba sintetis jenis baru juga patut diwaspadai. tabel angka prevalensi penyalahgunaan narkoba diy tahun terakhir tahun y9) tahun y6) tahun yo) sumber badan narkotika nasional, tabel perbandingan angka prevalensi penyalahgunaan diy dengan rata rata nasional tahun angka prevalensi tahun peringkat provinsi yo) sumber badan narkotika nasional, berdasarkan tabel atas, jika dibandingkan secara nasional, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba diy tahun berada pada peringkat secara nasional dengan angka prevalensi sebesar angka prevalensi ini juga lebih tinggi dari rata rata angka prevalensi secara nasional sebesar hal ini menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba diy cukup tinggi dan perlu penanganan lebih lanjut. urusan sosial penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut undang undang nomorpenyandang masalah kesejahteraan sosial pks) perlu pelayanan kesejahteraan sosial pks) n a n a anak jalanan eks psikotik gelandangan anak balita terlantar anak terlantar korban tindak kekerasan perempuan rawan sosial ekonomi n a| lanjut usia terlantar penyandang disabilitas penyandang tuna netra penyandang tuna rungu wicara (data gabungan tuna wicara,rungu,rungu wicara) n a penyandang tuna paksa penyandang tuna gravity penyandang disabilitas mental penyandang disabilitas ganda jumlah penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar tidak diketahui jenis kecamatannya n a bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan bible) n a korban penyalahgunaan napa n a keluarga fakir miskin keluarga bermasalah sosial psikologis n a korban bencana alam olas8| nya| pekerja migran bermasalah sosial n a orang dengan hiv aids (dha) n a sumber: mataku bappeda diy,i1. potensi sumber kesejahteraan sosial asks)tabel jenis dan jumlah asks diy satuan kelompok tenaga kesejahteraan sosial kecamatan task) orang organisasi sosial lembaga kesejahteraan sosial unit pekerja sosial masyarakat psm) orang taruna siaga bencana tagawa) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat wsbk) kelompok sumber: mataku bappeda diy,kapasitas daya tampung nama balai panti sosial balai rehabilitasi terpadu penyandang disabilitas brand) balai perlindungan dan rehabilitasi sosial wanita bursa) balai rehabilitasi sosial bina karya dan balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja bursa balai pelayanan sosial kresna berdua balai rehabilitasi sosial dan pengasuhan anak rspa) sumber: dinas sosial diy diolah fokus layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar urusan ketenagakerjaanbps diy, puk diy pada tahun adalah sebesar orang dan pada tahun meningkat hingga mencapai orang. tabel perkembangan penduduk usia kerja diy (dalam ribu orang), tahun kerja penduduk usia retak agoryman s0nte100 a21saa sanspo00: kerja sumber: bps provinsi diy, jumlah angkatan kerja diy pada agustus sebanyak orang, mengalami penurunan orang) dibandingkan agustus fenomena ini merupakan dampak dari pandemi covid dimana banyak angkatan kerja yang bergeser menjadi bukan angkatan kerja misal mengurus rumah tangga. tingkat partisipasi angkatan kerja tak) sebesar tingkat pengangguran terbuka tpt) diy pada agustus sebesar mengalami peningkatan poin dibanding tpt agustus o). penduduk bekerja diy sebanyak orang, berkurang orang dari agustus lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terutama pada perdagangan poin) dan pertanian poin). sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terutama pada penyediaan akomodasi dan makan minum poin), jasa perusahaan poin), dan konstruksi poin). diperlukan kebijakan lintas sektor yang lebih konkret untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan diy masih bisa dipertahankan terbukti dengan diterimanya penghargaan indeks pembangunan ketenagakerjaan ipk) tahun dari kementrian ketenagakerjaan untuk dua kategori yaitu ipk terbaik peringkat ketiga berdasarkan urusan ketenagakerjaan sedang dan ipk terbaik pada indikator utama perencanaan tenaga kerja. i1.menurut data bps statistik diy tak diy pada periode hingga masih menunjukkan angka yang fluktuatif. pada tahun tak diy adalah sebesar yo, kemudian terus mengalami penurunan hingga tahun yang mencapai angka dan kemudian mengalami fluktuasi hingga pada tahun agustus) mencapai kenaikan kembali dengan angka sebesar angka tak sebesar ,52y6 mengandung arti bahwa dari orang penduduk usia kerja tahun atas) orang diantaranya disebut sebagai angkatan kerja. angka ini mengalami kenaikan dibandingkan angka sebelumnya (tahun yaitu i1.tidak sebanding ketersediaan lapangan kerja dengan pertambahan jumlah angkatan kerja menyebabkan sebagian jumlah angkatan kerja tidak bias mendapatkan pekerjaan menganggur. mekanisme pasar kerja bergantung adanya permintaan dan penawaran (supply and demand) tenaga kerja. angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja disebabkan karena masih adanya gap antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi pencari kerja sehingga menyebabkan terjadinya penganggur terbuka. penganggur terbuka juga disebabkan masa tunggu bagi angkatan kerja baru untuk mendapatkan pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, serta mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. sebagian besar penganggur terbuka diy berada dalam kelompok usia muda dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi (sma smk, diploma dan sarjana) tetapi belum mempunyai keterampilan khusus dan belum memiliki pengalaman kerja. kondisi ini perlu dijembatani untuk menghubungkan dunia industry usaha dengan dunia pendidikan. link matchberbasis market driven dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan perlu segera dilakukan. pada tahun penganggur berpendidikan sma dan smk masih mendominasi yaitu mencapai ,48y9 diposisi kedua adalah penganggur berpendidikan tinggi (diploma universitas) sebesar ,55y9 diikuti dengan penganggur berpendidikan smp kebawah ,96y6. tingginya penganggur berpendidikan sma dan smk disebabkan karena jumlah lulusan yang semakin banyak dan mereka berada pada masa tunggu bagi angkatan kerja baru untuk mencari dan memilih pekerjaan (bps diy, tingkat pengangguran terbuka tpt) diy masih berada dibawah tpt nasional. tpt diy tahun sebesar dan nasional sebesar sedangkan tpt diy tahun sebesar dan nasional sebesar ,07y9. meskipun demikian tpt harus diupayakan untuk tidak cenderung naikpermasalahan ketenagakerjaan diy pada tahun semakin kompleks dengan adanya pandemi covid kondisi ekonomi yang memburuk memaksa banyak pelaku usaha melakukan pemutusan hubungan kerja phk), merumahkan karyawan dan mengurangi jam kerja. menurut data dari bps terdapat orang penduduk diy yang terdampak covid terdiri dari pengangguran orang), bukan angkatan kerja orang), sementara tidak kerja orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja orang).meningkatnya data kasus kekerasan perempuan dan anak diy tahun disebabkan adanya pandemi covid yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. pandemi covid turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. upaya yang dilakukan pemda diy untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dpp2) diy, antara lain kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, fasilitasi pusat lembaga layanan, peningkatan kapasitas bagi petugas layanan, fasilitasi forum perlindungan korban kekerasan pkk) dan lain sebagainya. salah satu layanan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan lainnya adalah telepon sahabat anak dan keluarga tenaga). tidak hanya terbatas melalui media telepon, layanan tenaga juga dikembangkan melalui media sosial untuk menjangkau masyarakat luas dan pada kondisi pandemi covid masyarakat lebih banyak mengakses layanan secara daring daripada bertemu langsung. selain itu melalui media sosial masyarakat lebih memiliki keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami1berdasarkan data pembangunan manusia berbasis gender capaian ipg terus mengalami peningkatan dan termasuk dalam lima provinsi teratas ranking ipg seluruh indonesia. sedangkan tren ipg diy dari tahun sampai dengan terus mengalami peningkatan meskipun hanya sedikit. tabel capaian ipg diy tahun provinsi sumber bps provinsi diy, i1.angun. berdasarkan data dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk tahun capaian idg terus mengalami tren peningkatan dari tahun sebesar sampai dengan tahun dengan posisi berada angka (data sementara)tabel capaian idg diy tahun provinsi sumber dp3ap2, data sementara i1.pada tahun target dari indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun adalah sebesar realisasi capaian sebesar dengan persentase capaian sebesar dengan demikian maka target pada tahun belum tercapai. apabila dibandingkan dengan kondisi capaian tahun sebesar maka capaian tahun ini ada penurunan sebesar melihat kondisi prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi maka dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditingkatkan melalui berbagai program dan kegiatan dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor. upaya upaya yang dilakukan antara lain: pengembangan jejaring forum perlindungan korban kekerasan pkk)dengan penambahan anggota yang terlibat sesuai dengan dasar berdasarkan perlu diy nomor tahun tentang perubahan perlu diy nomor tahun tentang forum perlindungan korban kekerasan terselenggaranya layanan pusat perlindungan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan p2tak) baik tingkat provinsi maupun terbentuknya upt ppa kabupaten kota. pengembangan telepon sahabat anak dan keluarga ga) menjadi multiplatform komunikasi melalui whatsapp, blog, instagram, youtube dll. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak melalui radio, televisi dan media cetak. meningkatkan jumlah lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak berdasarkan perlu diy nomor tahun tentang perubahan perlu diy. penerapan perda diy nomor tahun tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan semakin efektif. mengefektifkan satgas perlindungan perempuan dan anak ppa) sehingga mampu mengembangkan jaringan sampai tingkat kapanewon dan kalurahan diy penerbitan rencana aksi daerah perlindungan anak tahunjenis kabupaten ketam kelompokumur || assam cmu keatas kulon progo laki laki empatkejadan &timnya sal kelompokumur as asm 3n| perempuan empatkejadan tempat kerja lainnya o| oo| kelompokumur ' 2sm o| laki laki empatkejadan &airnya oas| a6) bantul kelompokumur jam o30| as| sel s0) perempuan tempatkejadn | | || rumah tangan tempat kerja lainya co| kelompokumur jam as 2sm gunungkidul laki laki empatkejadan tempat kerja jenis kelompokumur as asm perempuan tempatkejadn | | || tempat kerja jahitan o20| x5| kelompokumur joa7m o | c0| sel co| as asm laki laki empatkejadan tempat kerja as| kelompokumur diam sol ase| ca) perempuan tempatkejadn | | tempat kerja 6e| kelompokumur as 2sm o2| 25kelas yogyakarta (aas (rompaerejadan tempat kerja &annya jenis kabupaten kota kelamin kelompok umur opo o.17m sol sal ss| sol keatas perempuan tempatkejadn | || rumah tangga tempat kerja lainnya o | as| sel ss| sumber: mataku bappeda diy, i1. perkawinan usia anakas56a9 laki laki perempuan laki laki perempuan laki laki perempuan tahun tahun tahun mere wates mere bantul wonosari sleman yogyakarta linear sleman gambar ii jumlah dispensasi kawin diy tahun menurut pengadilan agama dan jenis kelamin i1. persentase anak berhadapan dengan hukum abh) data anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat dengan abh pada tahun cenderung menurun bawah angka sebagaimana data yang bersumber dari balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja bursa) dinas sosial yogyakarta. data memperlihatkan bahwa pada tahun angka kasus abh yang ditangani bursa mengalami penurunan jika dibandingkan periode meskipun demikian, ada kenaikan angka kasus antara tahun dari kasus menjadi kasus. kenaikan kasus terjadi kabupaten bantul dan kota yogyakarta. sementara kabupaten sleman, angkanya terlihat menurun dari kasus menjadi kasus pada tahun namun dilihat dari sebaran kasus dan jenis kelamin, data masih menunjukkan tren yang sama dengan tahun tahun sebelumnya mana kasus abh paling banyak terjadi kabupaten sleman yang disusul oleh kota yogyakarta lalu bantul. sebaran ini tidak berubah dari tahun sebelumnya mana kawasan perkotaan masih menjadi lokus temuan kasus kasus abh. jumlah abh menurut jenis kelamin dan asal diy tahun (bursa dinas diy) kulonprogo bantul gunungkidul sleman yogyakarta .in jenis kelamin jenis kelamin tahun tahun gambar ii jumlah abh menurut jenis kelamin dan asal diy tahun bursa dinas diy) urusan pangan nomor tahuningkatan kedaulatan pangan sebagai salah satu agenda prioritas untuk kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik. urusan pangan memiliki dua indikator kinerja sasaran yaitu skor pola pangan harapan pph) dan persentase pengeluaran rata rata per kapita sebulan untuk makani1. skor pola pangan harapan pph) skor pph dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan serta digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal suatu wilayahtujuan dari pola pangan harapan pph) adalah untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutritional balance) dengan skor ideal berdasarkan hasil susunan bps capaian skor pph tahun diy sebesar jauh lebih tinggi dari capaian angka nasional sebesar kalau kita lihat dengan capaian skor pph tahun telah melebihi target tahunan rpm namun demikian realisasi skor pph mengalami penurunan dari tahun tahun sebesar jauh lebih kecil dari penurunan tingkat nasional yang mencapai angka capaian skor pph atas merupakan katagori cukup ideal dan nilai ideal adalah sehingga walaupun selama tahun terakhir diy terjadi penurunan skor pph, kualitas konsumsi masih lebih baik dari tingkat nasional. namun demikian berdasarkan konsumsi kalori kapita hari diy, masih perlu ditingkatkan keseimbangan antara kelompok bahan pangan. sasaran utamanya adalah penurunan konsumsi beras dan terigu dengan mendorong peningkatan konsumsi umbi umbian, kacang kacangan, dan buah biji berminyak yang capaiannya masih dibawah standar yang dianjurkan dengan berbasis pada pangan lokal. untuk mencapai skor pph ideal dan peningkatan keseimbangan konsumsi kalori kapita hari masyarakat, perlu didukung dengan perubahan pola konsumsi pangan yang dimulai dari sejak usia dini serta keterlibatan pilar, yaitu masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah. upaya tersebut dilakukan melalui progam kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan. melalui bentuk kampanye, gerakan, edukasi, promosi dan sosialisasi. tercapainya indikator skor pph didukung pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin beragam, bergizi, seimbang, dan aman b2sa) yang didorong oleh perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pangan yang memenuhi kaidah b2sa. kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya b2sa terus digalakkan dan disebarluaskan kepada masyarakat, salah satunya melalui usaha pemanfaatan pekarangan kawasan rumah pangan lestari). lahan pekarangan rumah tangga dimanfaatkan sebagai sumber pemenuhan gizi keluarga sehingga pola konsumsi b2sa dapat tercapai. skor pph yang semakin tinggi menunjukkan kualitas konsumsi yang semakin baik dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia. terwujudnya ketahanan pangan didukung oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan atau distribusi pangan, dan pemanfaatan atau konsumsi pangan yang memenuhi kaidah b2sa. ketersediaan pangan diy telah tercukupi baik dari hasil produksi dalam daerah maupun impor. pada tahun pemerintah daerah menambah cadangan pangan sejumlah ton beras. tahun tidak ada penyaluran cadangan pangan, sehingga jumlah cadangan pangan pemerintah berupa beras secara kumulatif telah mencapai ton. cadangan pangan pemerintah dan masyarakat terus ditambah melalui pengadaan tiap tahunnya. cadangan pangan sangat berguna ketika terjadi kekurangan pangan, bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat. ketersedian cadangan pangan terkait dengan ketersediaan energi. tahun ketersediaan energi yang dihitung dengan neraca bahan makanan nbm), ketersediaannya mencapai kkal kapita hr. aspek distribusi dan akses pangan juga terus diperkuat dan ditingkatkan. salah satu upaya dalam mengatasi gejolak harga pangan dilakukan melalui kegiatan toko tani indonesia tti) yang merupakan bagian dari program pengembangan usaha pangan masyarakat ppm). tahun ada penyesuaian nama toko tani indonesia tti) menjadi pasar mitra tani pmt). lembaga ini diharapkan dapat mendorong stabilisasi harga sehingga konsumen dapat membeli komoditas pangan hasil produksi petani sesuai harga yang wajar. dalam masa pandemi pmt juga pernah melakukan kerjasama dengan market place online seperti aplikasi gojek bishop dan aplikasi titik dengan memberikan bongkar murah diskon bongkar jika belanja pmt. akses pangan masyarakat juga terus diperluas dengan adanya fasilitasi bantuan pemerintah yang diberikan kepada gapoktan daerah rawan pangan. fasilitasi ini diberikan untuk mendekatkan pangan masyarakat sehingga tersedia pangan secara kontinu dengan harga yang terjangkau. aspek keamanan pangan sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pangan dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang keamanan pangan, diamanatkan bahwa urusan pangan melibatkan lintas sektor yang menangani pangan segar dan olahan. oleh karena itu diperlukan jejaring keamanan pangan daerah yang bersifat koordinatif dengan kewenangan masing masing opd dengan harapan potensi cemaran kimia, fisik, biologis maupun mikrobiologis pada pangan agar dan olahan dapat dicegah atau diminimalisir mulai dari proses produksi dengan good agriculture practices gap) good farming practices gfp), pasca panen dengan good handling practices ghp), pengolahan dengan good manufacturing practices gmp), distribusi dengan good distribution practices gdp) dan good detailing practices grp), sehingga pangan segar dan olahan sampai ditingkat konsumen dalam kondisi aman dikonsumsi. adanya skpd mendukung penyelesaian kasus kasus pangan yang insidentil dan melibatkan rantai pasok pangan dari hulu sampai hilir. pada tahun ada kelompok usaha yang memperoleh nomor register produk domestik pd) atau register produk segar asal tumbuhan pusat) tersebar sleman unit, kulon progo unit, bantul unit dan kota yogyakarta unit. sertifikat packing house ph) pada tahun diberikan kepada unit usaha. i1. persentase pengeluaran rata rata per kapita sebulan untuk makanan persentase pengeluaran rata rata per kapita sebulan untuk makanan, yaitu persentase pendapatan yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membeli makanan dibanding dengan semua pengeluaran untuk membeli makanan dan non makanan. persentase pengeluaran rata rata per kapita sebulan untuk makanan tahun sesuai data yang dirilis bps sebesar ,79yo. capaian tahun sebesar y6, tercapai sebesar dibanding target tahun yaitu ,74y6. jika dibandingkan dengan target akhir rpm sebesar ,65y6 tingkat capaiannya sebesar kondisi pandemi selama tahun telah menyebabkan melemahnya perekonomian diy yang berdampak pada turunnya pendapatan masyarakat. menurut teori dari ernest engel, persentase pengeluaran untuk makanan pangan akan menurun dengan meningkatnya pendapatan. proporsi antara pengeluaran makanan dan non makanan dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga. semakin tinggi pengeluaran pangan suatu rumah tangga, rumah tangga tersebut semakin rawan pangan. jika dibandingkan realisasi tahun ada peningkatan persentase pengeluaran rata rata per kapita sebulan untuk makanan sebesar peningkatan pengeluaran terjadi pada kelompok makanan umbi umbian, daging, telur dan susu, serta sayuran sedangkan penurunan terjadi pada kelompok padi padian, ikan udang cumi kerang, buah buahan serta makanan dan minuman jadi. turunnya pengeluaran makanan untuk kelompok padi padian sudah sejalan dengan penurunan tingkat konsumsi padi padian beras pada komposisi skor pph yang merupakan indikator kinerja lainnya penyelenggaraan urusan pangan. rokok yang juga merupakan bagian dari pengeluaran makanan mengalami kenaikan y6. hal ini sejalan dengan data hasil survei yang dilakukan komite nasional pengendalian tembakau, tingkat konsumsi rokok cenderung meningkat selama masa pandemi ini. sesuai teori yang ada, bahwa persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan yang meningkat meningkat suatu rumah tangga, rumah tangga tersebut semakin rawan pangan. sampai dengan tahun masih ada kalurahan rawan pangan diy, yaitu kalurahan kalirejo, kakap, kulon progo, kalurahan kebonharjo, samigaluh, kulon progo: kalurahan banjarsari, samigaluh, kulon progo, dan kalurahan tegalrejo, gedangsari, gunungkidul. hal ini menjadi tugas dan permasalahan yang harus diselesaikan secara tuntas melibatkan peran serta lintas sektor karena menjadi salah satu prioritas utama pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah diy. pandemi covid telah meningkatkan angka kemiskinan diy dari ,70y6 tahun menjadi ,28y6 tahun dari kalurahan rawan pangan yang tersisa disebabkan oleh indikator akses pangan yang dipengaruhi oleh tingginya angka kemiskinan kalurahan tersebut. walaupun tantangannya cukup berat namun pemda diy tetap melaksanakan berbagai upaya mengatasi kerawanan pangan dan mengentaskan kemiskinan melalui usaha ekonomi produktif, antara lain melalui desa mandiri pangan delapan), lembaga akses pangan masyarakat lap), dan pengembangan korporasi usahatani, serta penguatan lumbung pangan dan distribusi pangan. depan perlu ditingkatkan upaya sinergis yang melibatkan para pihak terkait untuk pencapaian target kinerjahasil pemetaan kerawanan pangan dan gizi tingkat kalurahan yang ada seluruh diy tahun 2021melalui analisis indikator aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan (data keluarga pra sejahtera), dan aspek pemanfaatan pangan menunjukkan hasil tidak adanya kapanewon dan kalurahan yang terindikasi rawan pangan. terdapat kapanewon, yaitu kapanewon pajangan dan kalurahan yaitu kalurahan purwosari, wirokerten, dan jaminan kabupaten bantul yang masuk dalam kategori waspada pangan (kuning). ana rnten in. sumber: mataku bappeda diy, gambar ii kalurahan rawan pangan peta komposit fsv tahun ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah kapanewon yang masuk kedalam kategori rawan prioritas dan perbandingan hasil komposit fsv tahun dan tersaji pada table berikut. tabel perbandingan hasil peta komposit tahun dengan tahun prioritas dari table tersebut dapat kita lihat sebaran peta komposit tahun dibandingkan dengan tahun telah terjadi peningkatan jumlah kapanewon prioritas prioritas dan prioritas serta terjadi penurunan jumlah kapanewon yang masuk prioritas dan prioritas kapanewon yang masuk kedalam prioritas yaitu kapanewon merangsang kota yogyakarta. analisa terhadap indikator menunjukkan hasil rawan pada: indikator persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan prioritas dan indikator angka kesakitan morbidity prioritas sedangkan kapanewon yang masuk kedalam prioritas antara lain: kapanewon purwosari kabupaten gunungkidul. dari indikator yang dianalisa, kapanewon purwosari menunjukkan hasil rawan indikator yaitu: indikator persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari terhadap total pengeluaran prioritassaptosariwirobrajan kota yogyakarta. untuk kapanewon wirobrajan, dari indikator yang dianalisa, indikator menunjukkan hasil rawan yaitu indikator angka kesakitan mobility prioritas kapanewon kratonangka kesakitan mobility prioritas indikator persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan prioritas konsumsi energi kelompok padi padian tahun sebesar kal kap hari lebih rendah dibanding tahun kal kap hari). konsumsi energi kelompok daging tahun sebesar 308kkal kap hari lebih rendah dibanding tahun kkal kap hari). konsumsi energi kelompok telur, susu, dan ikan tahun secara berturut turut adalah kal kap hari, kal kap hari, dan kal kap hari sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun berturut turut kal kap hari, kal kap hari, dan kal kap hari. konsumsi energi kelompok telur pada tahun sebesar kkal kap hari, lebih rendah dibanding tahun kkal kap hari). tabel konsumsi energi beberapa jenis kelompok bahan pangan diy tahun sam o papan geli asep opor selama foopapapo oagmsas sumber: badan ketahanan pangan kementerian pertanian, apabila dilihat dari produksi daging sapi, daging domba, serta daging kambing pada tahun menurun bila dibandingkan tahun produksi daging ayam pedaging dan ayam buras pun mengalami penurunan jumlah produksi. produksi daging diy tahun (ton tahun) 3gk6ot2 ayam pedaging ayam buras itik itik manila kambing domba sapi sumber: bps provinsi diy, gambar ii produksi daging diy tahun ton tahun) a67 im) ayam buras ayam petelur itik itik manila sumber mataku bappeda diy, gambar ii produksi telur unggas tahun (dalam ton) ayam buras ayam petelur ayam pedaging itik itik manila sumber: mataku bappeda diy, gambar ii produksi daging unggas tahun (dalam ton) jumlah kalurahan rawan pangan diy menurun dari kalurahan pada menjadi kalurahanpada tahun dan menjadi kalurahan pada tahunkalurahan rawan pangan, yaitu peningkatan produksi pertanian dan peternakan, pemeliharaankesehatan, serta pengobatan usaha ekonomi produktif kalurahan tersebut.i1. konsumsi dan pengawasan pangan jumlah konsumsi energi penduduk diy konstan namun cenderung menurun dari tahun hingga tahun pada tahun konsumsi energi penduduk diy sebesar kkal kapita hari sedangkan pada tahun konsumsi energi penduduk diy sebesar kkal kapita hari terjadi surplus ketersediaan energi yang pada tahun berada pada angka namun tingkat konsumsi energi justru berada bawah angka kecukupan energi ake) sebesar kkal kapita hari. www www ketersediaan energi konsumsi energi sumber: mataku bappeda diy, gambar ii dan menurun pada angkawww w # ssc ww wvy, ketersediaan protein konsumsi protein sumber mataku bappeda diy, gambar iisektor padi padian pada tahun adalah lebih baik dari skor nasional kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas konsumsi pangan semakin meningkat. ani 08x @ skor pola pangan harapan pph) @ padi padian skor pph standar @ umbi umbian skor pph standar @ pangan hewani skor pph standar s@ minyak dan lemak skor pph standar @ buah biji berminyak skor pph standar me kacang kacangan skor pph standar @me gula skor pph standar ss@ sayur dan buah skor pph standar w@me lain lain skor pph standar sumber: mataku bappeda diy, gambar iiyurnomoral pemanfaatan berupa pelindungan, penggunaan dan pelepasan masyarakat,,,r, d. urusan lingkungan hidup i1. kualitas air sungai kualitas air sungai diy dilihat dari buku data ikplhd diy tahun pemantauan dilakukan secara periodik untuk memotret apakah kualitas air sungai telah mengalami pencemaran atau belum. hasil pemantauan selanjutnya dipergunakan sebagai dasar dalam penghitungan indeks kualitas air diy. tahun dinas lingkungan hidup dan kehutanan diy telah melakukan pemantauan terhadap sungai pada bulan februari. pemantauan dilakukan pada titik titik pantau dari hulu sampai hilir. hasil pemantauan tersebut kemudian dihitung besaran penyebarannya terhadap sungai dengan menggunakan metode indeks pencemaran. berdasarkan perhitungan dengan metode tersebut dan dihubungkan dengan kualitas air sungai hasil ketetapan gubernur diy diketahui bahwa pencemaran air kesepuluh sungai diy itu semuanya kondisinya tercemar. bila dihitung berdasarkan indeks pencemaran hasilnya adalah sebagai berikut: ringan sedang sungai winong, oyo, bulus, kuning: dan ringan berat sungai code, gajah wong, bedug, konten, belik, dan tambak bayansebagai berikut. tabel ii status kualitas air sungai diy tahun nama sungai indeks pencemaran cemar rendah cemar sedang galahwong kuning cemar rendah cemar sedang loyo cemar rendah cemar sedang tambak bayan cemar rendah cemar sedang sumber ikplhd diy, dari hasil perhitungan diketahui bahwa parameter bakteri koli tinja focal koliform) dan total koli total koliform) memiliki kontribusi besar sebagai sumber pencemar yang menyebabkan rendahnya nilai indeks pencemaran. tingginya parameter bakteri koli menunjukkan bahwa pengelolaan limbah domestik belum tertangani dengan baikccsaudari limbah domestik dan kotoran ternak. dampak lain dengan terbesarnya air sungai diy adalah pemanfaatan untuk air baku air minum dam menjadi tidak dapat dilakukan. pemerintah kota yogyakarta misalnya harus mengambil air baku dari sumber mata air lereng gunung api merapi yang berada kabupaten sleman, sebab kualitas air yang masuk perkotaan yogyakartamasih buruk. hal ini memberikan beban biaya yang lebih besar untuk mendapatkan air minum karena harus mengambil dari kabupaten lain. pemerintah diy membuat program kerja dalam mengatasi pencemaran air tanah oleh bakteri koli daerah perkotaan dengan mengidentifikasi sumber pencemar dan membuat inovasi terkait penanggulangan pencemaran bakteri koli, salah satunya adalah pembuatan ipar komunal atau sekarang disebut sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat spal skala permukiman. selain hal atas, juga dilakukan program merti kali oleh komunitas pencinta sungai maupun oleh pemda yang didukung oleh masyarakat. namun sayangnya sumber masalah yaitu pengaturan tata kelola air limbah dari sumber pencemar bagian hulu masih lemah. kualitas air tanah pengukuran kualitas air tanah pada tahun dilakukan oleh dinas kesehatan diy. pengujian terhadap air tanah dengan sampel air sumur diambil pada pengkajian dilakukan kabupaten kota. terdapat sampel kabupaten bantul, sampel kabupaten sleman, sampel kabupaten gunungkidul, sampel kabupaten kulon progo, dan sampel kota yogyakarta. lokasi lokasi tersebut telah ditentukan melalui studi awal dan dipastikan dapat mewakili karakteristik air tanah yang terdapat wilayah diy. lokasi sampel pengujian kualitas air tanah ini dipilih dari sumur sumur warga yang berada dekat dengan sumber pencemar tertentu seperti kawasan industri, sentra kerajinan, tpa, dan rumah sakit. hasil pengukuran laboratorium menunjukan bahwa nilai dari masing masing parameter bervariasi, bahkan dari berbagai sampel yang diperoleh, ada pula yang menunjukan nilai ekstrem, baik itu ekstrem maksimum ataupun ekstrem minimum. nilai ekstrem adalah nilai nilai yang menyimpang cukup jauh dari nilai rata rata. hasil pengujian kualitas air tanah diy pada tahun adalah sebagai berikut. tabel rekapitulasi triwulan iii kam diy kualitas air sumur dan minum jumlah sarana sarana sarana tidak kabupaten kota memenuhi memenuhi diambil sampel syarat syarat yogyakarta |o06 nan sumber: ikplhd kondisi kualitas udara dinas lingkungan hidup dan kehutanan diy pada tahun telah melakukan pemantauan kualitas udara dengan metode pasif pada seluruh wilayah diy dengan lokasi pemantauan terdiri dari transportasi, industri, permukiman dan perkantoran. parameter yang diambil dalam pengukuran kualitas udara dengan metode pasif ini adalah no? dan so2. hasil pemantauan terhadap sampel udara pasif diy tahun menunjukkan kualitas udara masih tergolong baik. hasil pemantauan kualitas udara parameter no dan so memiliki nilai berkisar antara sampai dengan 1g nm3. upaya pengurangan debu dilakukan dengan mengurangi pemakaian kendaran pribadi dan memperluas jangkauan kendaraanumum bus trans jogja agar masyarakat menjadikan transportasi umum tersebut menjadi transportasi utama dalam melakukan mobilitas diy. selain itu penertiban terhadap proyek proyek pembangunan agar memenuhi pelaksanaan pembangunan yangramah lingkungan. kegiatan seperti car free day setiap minggu jugadilakukan sebagai salah satu upaya mengurangi pencemaran udara diynyabel luas hutan diy tahun sub elemen luas hutan negara hutan produksi hutan lindung luas hutan rakyat sumber: mataku bappeda diy,abel luas kawasan hutan yang reboisasi tahun bidang urusan satuan penghijauan persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis persentase penurunan kerusakan hutan sumber mataku bappeda diy,tabel penduduk diy yang telah melakukan perekaman ktp tahun jumlah wajib ktp angka ba. maa sign, mai enam b09. keterangan data tahun merupakan data dkb semester kemendagri pada tahun tersebut data tahun merupakan data dkb semester kemendagri sumber: biro tata pemerintahan setda diy cakupan kepemilikan akta kelahiran anak sebesar ,56y69 dari jumlah anak tersebut belum memiliki akta kelahiran disebabkanjumlah anak memiliki akta cakupan kepemilikan tahun jumlah anak kelahiran akta kelahiran anak sumber biro tata pemerintahan, setda diy selanjutnya, tiap anak juga diwajibkan untuk memiliki kartu identitas anak kia). diy total kepemilikan kiatabel cakupan kepemilikan kartu identitas anak kia) diy tahun persentase sumber biro tata pemerintahan setda diy, total wajib kartu identitas anak kia) diybidang penerbitan akta kematian, jumlah pembuatan akta kematian pada sebanyak dokumentabel status indeks desa membangun idm) diy tahun indeks desa membangun idm) tahun sangat terangkat teringat berkembang maju sandra masa soon eos mao moon sumber kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, kondisi desai1.kalurahan dalam proses pembangunan. seluruh kalurahan kelurahan diy telah membentuk lpm dan setiap kabupaten kota ding kota yogyakarta | 4s| |kab gunungkidul, | sami sop sumber mataku bappeda diy, i1.ami jon dom law (ar dona pat (or ora lon aan kota 3e6e e3o8 4ag yogyakarta sumber: dinas kesehatan diy, jumlah posyandu yang aktif semakin meningkat dari tahuhingga kabupaten ini adalah yang paling rendah presentase posyandu. i1.canada desa. bum desa dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah kalurahan setempat yang pengelolaannya terpisahkan dari kegiatan pemerintahan kalurahan. lembaga perekonomian kalurahankalurahan melalui pengembangan usaha ekonomi. data bum desa diy tahun disajikan dalam tabel berikut. tabel badan usaha milik desa bum desa) tahun jumlah kabupaten bapaaam masa sumber mataku bappeda diy, i1. profil kalurahan dan kelurahan profil kalurahan dan kelurahan bertujuan untuk menjadi penyelenggara pusat data kalurahan dan kelurahan seluruh indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan. pengguna profil kalurahan dan kelurahan yang registrasi mulai dari tingkat kalurahankalurahan dan kelurahan. dalam rangka meningkatkan kapasitas kalurahan, diy mendorong setiap kalurahan agar dapat menyusun profil kalurahankalurahan kelurahan, serta dijadikannya profil kalurahan sebagai syarat utama dalam penilaian lomba kalurahansehingga semua desa termotivasi untuk menyusun profil yang memenuhi standar. sampai awal tahun berdasarkan data capaian entry antrian profil kalurahan dan kelurahan daerah istimewa yogyakarta yang berjumlah kalurahan kelurahan sudah mencapai 100p dan diy merupakan provinsi dengan capaian tertinggi indonesia. tabel jumlah desa kelurahan diy dan ketersediaan profil desa kab kota kelurahan mempunyai profil kalurahan ai kabupaten siaran a6| se| t0000 sumber: dp3ap2 diy. tabel kegiatan keswadayaan masyarakat prov kab kota kab kota swadaya masyarakat kota yogyakarta kab. bantul kab. gunungkidul kab. kulon progo kab. sleman total pem masy swadaya masyarakat sumber: ppm diy, dari data tersebut tingkat partisipasi masyarakat kalurahan sangat tinggi mencapai y4. kondisikalurahan diy tidak ada yang masuk dalam kriteria tertinggal. namun demikian, masih terdapat kalurahan dengan status berkembang dari total kalurahan diy. tabel status indeks desa membangun idm) diy tahun status indeks desa membangun (idm) tahun sangat tertinggal berkembang maju mandiri tertinggal m2018 |o0x5 jas sumber kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, urusan pengendalian penduduk dan keluarga bertanji1data survey kinerja dan akuntabilitas program kubik (siap) tahun yang dirilis oleh bukan menunjukkan total fertility rate tfr) diy angka terendah secara nasional dan bawah tfr ideal atau replacement level fertility pada angka total fertility rate diy sumber bukan provinsi diy, gambar ii perkembangan tfr diy berdasarkan ski i1.elapenduduk laki laki komposisi umur (v0) lose ppendengy ratio jar | 09o| oso| oso| oso| oso| aso| oso| osn oma osn osn lah keladi jumlah kelahiran sumber: bps provinsi diy, .c5 0r pa anna gambar iipermasalahan pada tahap kedua terkait dengan semakin pembesarnya jumlah lansia. i1luas wilayah diy hanya sekitar ,16y926y9sumber: bukan provinsi diy,apanewon pada tahun tabel pernikahan dini tahun dan spa sumber: biro tape setda diy, diolah perkawinan usia tahun yogyakarta bantul kulon progo gunungkidul sleman diy m2016 m2021 gambar ii pernikahan dini tahun dan i1. perceraian berdasarkan struktur penduduk yang ada2012tabel jumlah kasus perceraian tahun kabupaten kota kulon progo gunungkidul yogyakarta |ow sesi| sms| sumber: bps provinsi diy, jumlah perceraian diy kulon progo bantul gunungkidul sleman yogyakarta diy m2017 m2018 m2019 m2020 sumber: bps provinsi diy, gambar ii jumlah kasus perceraian diy tahun35ng kanan dia laki laki perempuan laki laki perempuan laki laki perempuan tahun tahun tahun wates mere bantul wonosari sleman yogyakarta linear sleman sumber: pengadilan tinggi agama yogyakarta gambar ii jumlah dispensasi kawin diy tahun menurut pengadilan agama dan jenis kelamiperceraian angka perceraian mengalami peningkatan dari tahun tahun baik itu perceraian dalam kategori permohonan suami ataupun gugatan istri. peningkatan angka ini masih dengan pola yang sama dengan data dari dua tahun belakang mana angka perceraian dari gugatan istri jauh lebih tinggi atau meningkat dari kasus tahun menjadi tahun sementara peningkatan angka perceraian dari kategori permohonan suami dari kasus tahun bertambah menjadi kasus. tabel jumlah kasus perceraian yang diputus menurut sumber permohonan dan wilayah diy tahun dan utan permohonan gugatan permohonan gugatan suami istri suami istri men mere mei kel mea bee bean ben bea men bec jumlah s2se| 3e7o| sero| 43c0| sumber: data gender dan anak dp3ap2 diy i1. unset need unset need adalah perempuan berstatus menikah yang kebutuhan pelayanan kb nyatidak terpenuhi.9kulon progo bantul gunungkidul sleman kota yogyakarta m2018 m2019 m2020 sumber mataku bappeda diy, gambar ii perkembangan unset need diy menurut kabupaten kota tahun i1.ii sarana pelayanan keluarga berencana diy tahun ini klinik inn. sumber: mataku bappeda diy,peningkatan dari tahun tahun. i1.ii petugas pelayanan keluarga berencana diy tahun tahun jumlah bea bon sumber: mataku bappeda diy, dari tabel atas terlihat bahwa jumlah dokter dan petugas jumlahnya selalu menurun dari tahun tahun. tenaga bidan mengalami penurunan paling tajam dari tahun sebesar menjadi tahun atau i1pernah dilakukan oleh bukan mengklasifikasikannamun saat ini secara nasional, untuk pendataan keluarga tidak lagi mengenal pengelompokan keluarga berdasarkan tahapan seperti pra sejahtera hingga keluarga sejahtera iii plus. sehingga kalau ada daerah yang memerlukan pertahanan seperti itu, bukan mempersilahkan untuk melakukannya sendiri sesuai kebutuhan daerah. dalam hal ini bukan diy merilis data tahapan keluarga sejahtera pada aplikasi jogja mataku bappeda diy sebagai berikut: tabel jumlah menurut tahapan keluarga sejahtera diy tahun jumlah total sumber: mataku bappeda diy,. i12x8 kabupaten kota 5x8 | anti s08| sne| s0| s2) an7| a52 gunungapi sg1| a7o| kota yogyakarta fans fana asal sumber: mataku bappeda diy, iki bkb bkr bkb bkr bkb bkr bkb bkr bkb bkr bkl bkl bkl bkl bkl kulon progo bantul gunungkidul sleman kota m2018 m2019 m2020 yogyakarta sumber mataku bappeda diy, gambar ii lembaga bina keluarga diy menurut kabupaten kota tahun pada rentang tahun bkb memiliki kecenderungan menurun, namun disisi lain bkr dan bkl justru berkecenderungan meningkat. mengingat kompleksnya persoalan terkait penduduk usia remaja, peningkatan jumlah bkr ini sudah semestinya diupayakaningkatan pelayanan angkutan, pengembangan keselamatan transportasi, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, danlebih efektif dan efisien. dengan kota kota sekitarnya (interaksikowasenperkotaan yogyakarta dengan kota kota yang ain yes interaksi kawasan perkotaan yogyakartadengan kawasan perkotaan temon wates |. temon wates: gambar ii progo, bantul, sleman dan gunungkidul sebagai kota satelitnya. atau tidak menutup kemungkinan ada dua kutub yang sam: mobil penumpang truk ,89y6), bus dan sepeda motor( ,99y4).i: tempat khusus parkir senopati, dan tempat khusus parkir square.area traffic control systems).y6gngnjajartelahkendaraan angkutan diy re) jetsangkatan pngammaror sja sumber dinas perhubungan diy, data jumlah dan jenis angkutan diy tahun menunjukkan terjadinya penurunan jumlah semua jenis angkutan. penurunan sangat drastis tercatat pada jenis angkutan akbp dan taksi hingga pada tahun tersisa hanya saja dari jumlahnya tahun tabel jumlah penumpang perkotaan terangkut tahun penumpang terangkut penumpang hari penumpang tahun sumber dinas perhubungan diy, angkutan reguler diy terus mengalami penurunan jumlah penumpang dikarenakanwulu untuk mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dinas komunikasi dan informatika diy mendorong percepatan implementasi tanda tangan elektronik dengan menerbitkan peraturan gubernur diyhingga akhir tahun sudah ada orang pejabat lingkungan pemda diy yang menggunakan sertifikat elektronik. dinas kominfo diy juga membangun aplikasi dewa sebagai sarana penandatanganan dokumen elektronik secara berjenjang lingkungan pemda diy. disamping itu, diskominfo juga melakukan pendampingan terhadap aplikasi kenaikan pangkat dan powerless office untuk dapat terintegrasi dengan tanda tangan elektronik dari balai sertifikasi elektronik e), badan siber dan sandi negara. pada tahun untuk mendukung penerapan perpres tahun tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang mengamanatkan pemerintah untuk banyak menggunakan sistem berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan, dinas komunikasi dan informatika melalui bidang keamanan informasi dan persandian membangun security operation center soc). soc merupakan pusat operasi yang terdiri dari perangkat audio visual pemantauan, sensor pemantauan, perangkat komunikasi dan perangkat pendukung. soc. dalam rangka pengembangan layanan keamanan informasi pemda diy, khususnya terkait dengan pembangunan soc maka pada tahun dibentuk tim jogjaprovcsirt periode tahun tim jogjaprovcsirt yang salah satu tugas utamanya adalah penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi pemda diy. selain itu, pada tahun melakukan penetration testing (protest) untuk menguji keamanan informasi pada aplikasi yang digunakan oleh pemda diy. pencapaian kegiatan tersebut pada tahun mencapai selanjutnya, sesuai dengan program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, dinas komunikasi dan informatika melalui bidang keamanan informasi dan persandian juga mengelola jaringan telekomunikasi internal pemda diy dengan jumlah titik yang terkoneksi titik, kemudian juga dilakukan upgrade dan relokasi perangkat paux untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi. dari kedua target tersebut, dapat terselenggara sesuai indikator yang ditentukan. sampai dengan akhir tahun pemda diy telah menggunakan teknologi informasi sebagai sarana interaksi pemerintah kepada masyarakat serta merespon berbagai masukan dari masyarakat melalui berbagai kanal media sosial yang dimiliki instagram, facebook dan twitter dengan penambahan fitur pembayaran tiket elektronik e ticket) pada museum sonobudoyo sebagai bentuk peningkatan pelayanan dan kemudahan bagi pengguna, demikian juga dengan perkembangan pandemi covid telah dibangun berbagai sistem informasi diantaranya corona.jogjaprov.go.id dan ayovaksin.jogjaprov.go.id. untuk memudahkan layanan internet bagi warga masyarakat juga telah dibangun beberapa titik free fi. demikian juga untuk dapat mengetahui kondisi secara real time berbagai obyek wisata telah dibangun kamera pengawas yang dapat diakses melalui mam.jogjaprov.go.id maupun melalui layanan aplikasi jogja istimewa. jumlah kasus insiden peretasan sistem informasi milik pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta pemda diy) pada tahun sebanyak insiden. jumlah kasus peretasan sempat turun menjadi insiden pada tahun namun demikian pada tahun tercatat meningkat indien menjadi insiden. jumlah kasus insiden peretasan pada sistem informasi milik pemda diy ini masih tergolong tinggi, sehingga perlu perhatian lebih lanjut.sumber dinas komunikasi dan informatika diy,dinas komunikasi dan informatika diy sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengampu jaringan intranet pemda diy, saat ini mengampu titik jaringan intranet pemda diy yang tersebar seluruh diy, dengan rincian sebagai berikut: titik menggunakanjalur fiber optik titik menggunakan jalur wireless, bts titik menggunakan vpn pembangunan jaringan fiber optic pemda diy dimulai pada tahun mengacu pada blueprint pengembangan backbone fiber optik yang dibuat dalam tahap yaitu dimulai dari koridor timur, koridor tengah utara barat dan koridor selatan berupa kabel tanam dan kabel udara. selanjutnya pembangunan fiber optic diprioritaskan untuk sun smkn dan optimalisasi jaringan instansi pemda diy dari jaringan wireless menjadi fiber optic. tabel pembangunan jaringan fiber optik pemda diy gas pes nee panjang kabel fiber optik meter) tahun bap sumber: dinas kominfo diy, pada tahun sebanyak sekolah lanjut tingkat atas bergabung dalam jaringan intranet pemda diy dan pada tahun semua sun smkn diy sudah terhubung dengan jaringan intranet pemda diy baik menggunakan jalur kabel fiber optik maupun wireless. selanjutnya untuk memperkuat dan memperbaiki kapasitas jaringan internet pada sun smkn, maka jaringan wireless harus ditingkatkan menjadi jaringan fiber optik, karena kebutuhan bandwidth internet untuk kegiatan belajar sekolah sun smkn rata rata membutuhkan maps dan itu hanya bisa difasilitasi dengan jaringan fiber optik, sedangkan dari terhadap. adapun data sengketa informasi beberapa tahun terakhir secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. tabel daftar sengketa informasi tahun permohonan sol teman ketoraraa over keuangan kades catur tunggal, i kid diy depok, sleman ps pertanahan putusan sela camat ngemplak, v kid diy kesepakatan sleman ps pertanahan damai kades tirtoadi, mati, viii kid kancah kota ix kid diy ix kid diy sal memohon moneter oya ix kid diy ppid utama pemda diy otg putusan abdikasi kepala kat kepala desa x kid diy espa wonokromo, pleret, pertanahan damai ps bantul ppid utama kab. x kid diy anggaran damai sleman ps kades sid x kidney kepala desa catur kesepakatan xi kid diy tunggal, kabupaten pertanahan damai ps sleman sumber: dinas kominfo diy, tabel daftar sengketa informasi tahun permohonan sol temon konasarai oya kepala desa wedomartani, ii kid diy putusan pertanahan kec. ngemplak, ps abdikasi kab. sleman, diy kepala desa iv kid diy wedomartani, ps putusan pertanahan mean kec. ngemplak, abdikasi kab. sleman, diy kepala desa condongcatur, v kid diy putusan bertanah kec. depok, kab. sleman, ps errananan abdikasi diy kantor pertanahan kidney pertanahan putusan bantul, diy ps abdikasi kantor pertanahan kota vii putusan pertanahan mean yogyakarta kidney ps abdikasi sumber: dinas kominfo diy, tabel ii daftar sengketa informasi tahun permohonan teman ketegaran tone kepala desa wonokromo i1 kid diy penetapan bertanah kec. pleret, ps pertahanan pencabutan kab. bantul, diy kesepakatan pemerintah kid diy mediasi damai anggaran kabupaten sleman ps dan putusan abdikasi kantor bertanah h kid diy kantor perlawanan pertanahan putusan abdikasi kota yogyakarta ps indah hi kidney kades wed tani, te3 etomanani, iv kidney nana kec. ngemplak, ps pertanahan putusan abdikasi kab. sleman, diy penetapan kades wed tani, etomanann, vii kidney pencabutan kec. ngemplak, ps pertanahan kab. sleman, diy kades segoroyoso, kec. pleret, kab. vii kidney bantul, pertanahan putusan mediasi yogyakarta kepala desa sendangagung, kec. x kidney nana bertanah put audio minggir, kab. sleman, ps pertanahan utusan indikasi d.i. yogyakarta kepala desa sinduadi kec. mati, kab. xi kidney sleman dil p020 anggaran putusan mediasi yogyakarta kepala desa caturtunggal, kec. xi kidney bertanah put dik depok, kab. sleman ps pertanahan utusan indikasi diy sumber: dinas kominfo diy, tabel ii daftar sengketa informasi tahun permohonan lurah lumba jo, uran lumpungrejo i kid diy naa kec. ngaglik, kab. pertanahan putusan mediasi ps sleman lurah widow tani, arah widodomartani vi kidney kec. ngemplak pertanahan putusan mediasi ps2021 kab. sleman sumber: dinas kominfo diy, i1. sub urusan aplikasi informatika sebagaimana tindak lanjut dari undang undang nomordomain web pemerintah dan aplikasi daerah yang sudah menggunakannegatif. tercatat jumlah koperasi aktif pada tahun berkurang sejumlah,36y6 dari total koperasi diy. jumlah koperasi pasif diy juga mengalami peningkatan dari semula unit pada tahun menjadi unit pada tahun naik sebesar perkembangan koperasi berdasarkan volume usaha dalam kurun waktu tercatat mengalami penurunan, dan baru mulai mengalami pertumbuhan positif pada tahun yaitu sebesar dari juta menjadi juta atau kenaikan sebesar tabel i1 perkembangan jumlah koperasi tahun uraian sumber: mataku bappeda diy, dilihat dari klasifikasi koperasi berdasarkan jenis usaha, maka koperasi konsumen yang2y6 6y9 koperasi produsen koperasi konsumen koperasi jasa koperasi simpan pinjam koperasi pemasaran sumber: mataku bappeda diy, (diolah) gambar ii,86y4. tabel i1 perkembangan jumlah ukm tahun umah total sumber: mataku bappeda diy, usaha mikro usaha kecil usaha menengah m2013 m2019 m2020 sumber: mataku bappeda diy, gambar ii jumlah ukm diy berdasarkan skala usaha tahunkemitraan dengan harapan dapat memperluas akses pemasaran dan meningkatkan kapasitaspelaku ukm. untuk meningkatan skala usaha koperasi dan ukm, berbagai skema pembiayaan telahrp8.rp50.rp10.rp31. yang terdiri dari mdn rp22. dan pma rp9. tabel i1 perkembangan investasi diy total investasi pma tahun investasi investasi growth growth mdn (juta) juta) juta) sumber: mataku bappeda diy, @ pma @ mdn sumber: mataku bappeda diy, gambar ii realisasi investasi pma dan mdn miliar) secara keseluruhan investasi diy padatakonsentrasi investasi kedua wilayah ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi keduanya yangberada diklub olahraga pada tahun terdapat buah. tabel i11 jumlah kelembagaan pemuda dan olah raga dan sarana olah raga diy uraian pemudadanolahraa poo pop jumlah lapangan gedung olahraga unit jumlah kegiatan kepemudaan kali jumlah gelanggang balai remaja (selain milik swasta) unit sumber: mataku bappeddengan bps. balai penelitian, pengembangan dan statistik daerah sebagai unit pelaksana teknis pada badan perencanaan pembangunan daerah daerah istimewa yogyakarta melaksanakan program dan kegiatan urusan statistik, penelitian dan pengembangan. hal iniiy, dan daerah istimewa yogyakarta. dalam penyelenggaraan urusan statistik lingkup pemerintah, telah terbit peraturan presiden nomor tahun tentang satu data indonesia. kebijakan mengenai satu data indonesia tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan indonesia. kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang diamanatkan dalam kebijakan satu data indonesia merupakan terobosan penting untuk mewujudkan perbaikan tata kelola data. data yang valid merupakan salah satu kunci pembangunan nasional. data yang valid sangat dibutuhkan dalam menyusun perencanaan, anggaran, bahkan membuat kebijakan, sehingga eksekusi dari kebijakan tersebut memperoleh hasil yang positif. pengambilan keputusan penting tidak boleh dilakukan tanpa adanya data. oleh karena itu, sudah sepantasnya semua pihak ikut mendukung pelaksanaan satu data indonesia, baik itu pemerintah pusat hingga daerah, guna mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik masa depan. perpres tersebut menjadi pondasi bagi pelaksanaan tata kelola data instansi pusat maupun daerah untuk menghasilkan data yang berkualitas. kebijakan satu data indonesia nantinya diharapkan dapat memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pemangku kepentingndorong keterbukaan dan transparansi data, serta mendukung sistem statistik nasional ssn). satu data indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan dataprinsip satu data yaitu standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. kebijakan satu data indonesia daerah istimewa yogyakarta diy) ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur diy tahun tentang satu data pembangunan daerah diy). tujuannya adalahinstansi vertikal, dan pemerintah kabupaten kota. sedangkan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah, urusan statistik merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. tugas dan fungsi urusan statistik adalah melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis serta pelayanan data dan informasi pembangunan daerah yang berupa data geospasial dan data non geospasial. dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi statistik tersebut upt balai penelitian, pengembangan, dan statistik daerah diy telah memiliki tool dalam pengelolaan data berupa aplikasi mataku untuk data statistik (non spasial) dan aplikasi geoportal untuk data spasial, serta mengembangkan pengelolaan data dan informasi menjadi lebih baik. untuk mewujudkan satu basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, lengkap dan terintegrasi, serta untuktelah dilakukan koordinasi, kerjasama, dan sinkronisasi yang sinergis antara instansi penyedia data baik instansi vertikal daerah, perangkat daerah pemda diy, kabupaten kota, dan stakeholders penyedia data lainnya. hal tersebut harus diimbangi dengan pengembangan instrumen yang memadai sebagai sarana bagi pengumpulan dan penyajian data yang akurat dan terpercaya:aerah diyindeks pembangunan kebudayaan ipk) adalah instrumen untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan tingkat nasional dan daerah. ini adalah indeks pertama indonesia dan bahkan dunia yang secara khusus mengukur hal tersebut. terdapat dimensi dalam ipk yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, gender dan tata kelola budaya. skor ipk tahun untuk tingkat nasional mencapai dari provinsi, skor ipk tertinggi diraih diy dengan skor dimensi dengan skor tertinggi ada pada dimensi ketahanan sosial budaya, sedangkan yang terendah adalah dimensi ekspresi budaya. pls lulus psps esl, pes dai pep sumber: kementerian pendidikan dan kebudayaan, gambar ii skor indeks pembangunan kebudayaan tahunii perkembangan budaya diy tahun aspek jumlah group kesenian festival penyelenggaraan festiva seni kali dan budaya bend bud enda cagar budaya yang buah dilestarikan sit bud cagar budaya yang buah dilestarikan bud kawasan cagar budaya yang awas dilestarikan lah total benda, situs jumlah total benda, situs dan buah kawasan cagar budaya dimiliki persentase peningkatan jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi angkatan bud persentase pening budaya of, benda yang dilestarikan aspek persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan jumlah desa mandiri budaya (desa kampung wisata, n a desa desa kelurahan budaya, desa prefer, desa prima) jenis makanan tradisional jenis busana tradisional lembaga budaya motif batik motif lurik lah isti arah jumlah peristiwa sejarah yang arsip arsipkan peristiwa sejarah sumber: mataku bappeda diy,yogyakartay0i1 jumlah peninggalan sejarah kepurbakalaan, tahun jumlah bangunan cagar unit budaya benda cagar budaya kawasan cagar budaya pee de sejarah jumlah peristiwa sejarah yang arsipkan arsip peristiwa sejarah pelaku sejarah naskah kuno sumber: mataku bappeda13.randaldari telah dibubarkannya undang undang nomorundang undang nomor tahun tentang keistimewaan yogyakarta, perdana tahun undang undang nomor1 persebaran benda, bangunan, dan situs cagar budaya tahun bangunan kawasan kabupaten kota cagar benda cagar situs cagar total budaya budaya budaya kabupaten bangunan benda cagar kawasan kabupaten kota cagar situs cagar total budaya budaya budaya progo teeumandenantai sumber: mataku bappeda diy,kabupaten sleman museum), kota yogyakarta museum) dan kabupaten bantul museum). sedangkan wilayah kabupaten gunungkidul museum) dan kabupaten kulon progo museum) i1 jumlah museum per kabupaten kota tahun kab. progo sumber: mataku bappeda diyii perkembangan sistem nilai budaya diy tahun permainan tradisional | ) s8| oc9| cal cerita ro o o | o cal cal sumber: mataku bappeda diy,apaneworatan 00x teman awt cuneata| katon segara yogyakarta doo yogyakarta sumber: mataku bappeda diy1 jumlah perpustakaan desa tiap tiap kabupaten kota hingga tahun kabupaten kota kabupaten kulon progo kabupaten bantul kabupaten gunungkidul kabupaten sleman | )8s| as| sel kota yogyakarta sumber: mataku bappedaberagam dan memiliki keunikan. tabel i1 jumlah pustakawan diy tahun kabupaten kota satuan jumlah pustakawan diy rose| ce| es| orang jumlah pustakawan kabupaten kota kabupaten kulon progo kabupaten bantul kabupaten gunungkidul ) | ) @orang kabupaten kota satuan kabupaten sleman o0| aliran kota yogyakarta 0s|oas| as| seorang sumber: mataku bappeda diy, tabel i1 jumlah pengunjung perpustakaan tahun jumlah pengunjung perpustakaan per tahun jumlahpengunjungperpustakan tingkat pemda diy kabupaten kulon progo kabupaten bantul kabupaten gunungkidul kabupaten sleman kota yogyakarta jumlah orang dalam populasi harus dilayani sumber: mataku bappeda diy, pembangunan perpustakaan diy telah berhasil melestarikan pustaka lama sehingga. tabel i1 jumlah koleksi buku perpustakaan daerah lah koleksi judul buk dia jumlah koleksi judul buku tersedia perpustakaan daerah jumlah koleksi eksemplar buku tersedia 3s9442 perpustakaan sumber: mataku bappedai1 data kearsipan diy hingga tahun sam tao mao satuan han eren kearsipan statis sumber: mataku bappedafokus layanan urusan pilihan urusan pariwisata kunjungan wisatawan diy cenderung meningkat selama kurun waktu pada tahun kunjungan wisatawan nusantara diy tercatat sejumlah kunjungan dan kunjungan wisatawan mancanegara. bertambah sejumlah dibanding tahun kunjungan wisatawan nusantara diy pada tahun tercatat sebesar kunjungan sementara kunjungan wisatawan mancanegara juga meningkat menjadi kunjungan. peningkatan yang cukup besar terjadi pada tahun yakni kunjungan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara. pada tahun terjadi penurunan tajam jumlah kunjungan wisatawan diy baik nusantara maupun mancanegara. sepanjang tahun kunjungan wisatawan nusantara diy hanya mencapai kunjungan, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara kunjungan. kondisi ini disebabkan oleh adanya pandemi covid yang melanda hampir seluruh negara berbagai belahan dunia dan mengakibatkan terbatasnya mobilitas manusia. pada tahun jumlah wisatawan baik nusantara diy kembali mengalami peningkatan. tercatat sejumlah kunjungan wisatawan nusantara diy sepanjang sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara diy pada tahun hanya kunjungan. g11e3sa sea jumlah kunjungan wisnu jumlah kunjungan wisman sumber: dinas pariwisata diy, gambar ii perkembangan jumlah wisatawan diy, tahun orang) lama tinggal wisatawan diy pada tahun capaiannya mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. selain disebabkan oleh adanya pandemi covid yang berpengaruh pada mobilitas wisatawan, hal tersebut dipengaruhi pula oleh kecenderungan wisatawan yang memanfaatkan libur pendek akhir pekan (weekend). fakta bahwa diy masih menjadi daerah tujuan wisata kedua setelah bali juga turut andil dalam mempengaruhi lama tinggal wisatawan diy baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. tabel i1 perkembangan lama tinggal wisatawan dan jumlah wisatawan diy, tahun hari) lama tinggal wisatawan mancanegara hari) lama tinggal wisatawan nusantara hari) sumber: dinas pariwisata diy, jumlah kunjungan wisatawan objek dan daerah tujuan wisata otw) mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun pada tahun tersebut tercatat peningkatan sebesar kunjungan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menjadi kunjungan. peningkatan ini masih terjadi selama kurun waktu dua tahun sesudahnya yakni pada dan sementara itu pada tahun terjadi penurunan tajam jumlah kunjungan wisatawan otw diy menjadi kunjungan. penutupan sejumlah objek wisata serta pembatasan mobilitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran covid menjadi penyebab utama terjadinya penurunan tersebut. & jumlah kunjungan wisatawan dtw diy, tahun sumber: dinas pariwisata diy, gambar ii perkembangan jumlah kunjungan wisatawan otw diy tahun orang) meskipun secara keseluruhan jumlah kunjungan wisatawan diy sebelum pandemi covid relatifkabupaten sleman dan kabupaten bantul menjadi wilayah yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan nusantara pada tahun diikuti dengan kabupaten gunungkidul. sementara itu, kota yogyakarta masih menjadi wilayah yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara pada tahun kota kab. sleman kab. bantul kab. kulon kab. yogyakarta progo gunungkidul wisman minus sumber: dinas pariwisata diy, gambar ii sebaran wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara otw kabupaten kota tahun orang) urusan pertaniansleman dan kabupaten bantul. oleh sebab itubea logo @ luas lahan sawah diy sumber: mataku bappeda diy, gambar ii perubahan luas lahan sawah diydalam hal ini tanaman pangan, hortikultura dan peternakan menjadi fokus utama dalam sektor pertanian diy. produksi tanaman pangan diy pada tahun relatif mengalami kenaikan dibanding tahun meskipun demikian, terdapat beberapa jenis tanaman pangan yang produksinya lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. perubahan iklim diduga menjadi penyebab sehingga mempengaruhi mundurnya masa tanam. berikut ini adalah data produksi tanaman pangan diy tahun tabel i1 produksi tanaman pangan diy tahun (ton) jenis tanaman padi sawah padi ladang kacang kedelai kacang hijau kacang tanah ubi kayu ubi jalar sumber: mataku bappeda diy, sementara itu, peternakan diy masih didominasi oleh ternak unggas dan ternak kecil. pada tahun jumlah ternak unggas diy melonjak tajam menjadi ekor. sapi perah merupakan jenis ternak yang tidak dominan dilakukan diy karena baik iklim maupun topografi diy tidak terlalu cocok untuk pengembangan ternak sapi perah. berikut rincian populasi ternak diy tahun tabel i1 populasi ternak diy tahun (ekor) pvo 0x8 unggas |asas2a9a0o co7e202600 sumber: mataku bappeda diy, urusan kehutanan wilayah dengan fungsi hutan diy pada tahun tercatat seluas yang didominasi hutan rakyat dengan luasan dan sisanya merupakan hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. wilayah hutan pada wilayah diy sebagian besar berada wilayah kabupaten gunungkidul. adapun persentase hutan konservasi yang terkelola pada tahun tercatat sebanyak y6, menurun jauh dibanding tahun yang mencatatkan pengelolaan sebesar berikut adalah data luas lahan kehutanan diy tahun tabel ii luas hutan diy tahun ha) pan keterangan was hutan negara) poo keterangan: data sementara sumber: mataku bappeda diy, pengelolaan hutan produksi diy dikelola oleh balai kph yogyakarta utd dlh diy). selain tanaman jati, tanaman kayu putih menjadi salah satu hasil kehutanan yang potensial diy.data mengenai hasil hutan diy tahun disajikan dalam tabel berikut. tabel i1 hasil hutan diy tahun |. produksi kayu bulat (m3) kayu bulat hutan negara kayu bakar hutan negara kayu bulat hutan rakyat produksi kayu olahan (m3) kayu gergajian swa timber (m3) kayu lapis plywood (m3) blackboard (m3) jasa lingkungan rp) pengelolaan hutan bangunan pengelolaan n a n a hutan produksi layar kent cc. pengelolaan n a n a hutan produksi ngingrong mulo pengelolaan n a n a n a n a kawasan hutan lindung bilal produksi hasil hutan non kayu minyak kayu n a putih (liter) bambu n a n a (batang) sumber mataku bappeda diy,diy dari tahun cenderung fluktuatif. kasus pencurian kayu tertinggi dalam kurun waktu terjadi pada tahun yaitu sebanyak kasusdata kerusakan hutan diy selama kurun waktu disajikan sebagai berikut. tabel i1 kerusakan hutan diy tahun kerusakan hutan reasanima korban iv) jumlah lokasi kebakaran hutan (lokasi) sumber: mataku bappeda diy, selain kerusakan hutan, salah satu permasalahan yang dihadapi dalam sumber daya alam yang berupa tanah adalah terjadinya lahan kritis yang disebabkan oleh adanya proses degradasi lapisan tanah oleh proses erosi tanah yang berkepanjangan. lahan kritis yang disebabkan oleh proses erosi ini banyak ditemukan wilayah pegunungan tua yang sudah tidak lagi memperoleh suplai pembentukan tanah kecuali dari proses proses biologis yang berupa dekomposisi biomassa dan pelapukan batuan oleh makhluk hidup. data mengenai lahan kritis diy disajikan pada tabel berikut. tabel ii luas dan penyebaran lahan kritis diy ha) sumber bps provinsi diy, energi dan sumber daya mineral i1pemerintah terus fokus dalam pemerataan akses listrik yang ramah lingkungan seluruh lapisan masyarakat indonesia. hal ini ditunjukkan melalui pencapaian rasio elektrifikasi sebesar triwulan iii tahun dibarengi dengan pertumbuhan kapasitas pembangkit listrik energi baru terbarukan ebt) yang cukup menjanjikan. pada triwulan ketiga tahun rasio elektrifikasi naik menjadi pemerintah menargetkan seluruh wilayah dan rumah tangga indonesia akan mendapatkan aliran listrik pada tahun tabel i1 jangkauan pelayanan energi listrik diy tahun keterangan sometime ben aan oma keterangan jangkauan pelayanan energi listrik jumlah keluarga yang menggunakan listrik pln) jumlah keluarga yang menggunakan listrik non pln jumlah keluarga yang belum menggunakan listrik rasio elektrifikasi data sementara sumber: mataku bappeda diy, i1. pemanfaatan energi baru terbarukan ebt)tabel ii data jenis energi baru terbarukan diy keterangan pembangkit listrik tenaga surya plus) 2tesi 0o0|ooo poo t0o| tonne oil equivalent toe) memasang oo|oo poo oise| o2se| 2s8000| plt bayu loo 2tesi poo erna keterangan dumagasse loo loo look aaa tonsi loo loo loo look terpasang loo bioetanol loo loo look tonsi loo loo booth loo x0e 5ho mal biogas temaksapi roti loo loo loo look terpasang loo biogas sanitasi loo loo keterangan potensi sooko| solo| sooko| s0000 yoo| biogas ampas tahu loo 2tesi o0|ooo poo sooko| sooko| sooko| s0000: ooo| 9u00o| biomassa pelet potensi season| sago| segoe| sago0 data sementara sumber: mataku bappeda diy,$. jumlah nilai ekspor tersebut menurun jauh jika dibandingkan dengan tahun yang tercatat sebesar juta us$. data mengenai perkembangan ekspor diy selama kurun waktu disajikan dalam tabel berikut. tabel ii perkembangan ekspor diy, tahun volume juta ke) nilai juta sumber: mataku bappeda diy,cenderung mengalami penurunan setelah tahun realisasi jumlah kumulatif penerbitan sup pada tahun sebanyak sup, menurun cukup drastis apabila dibandingkan dengan realisasi sup pada tahun yang tercatat sejumlah sup. dilihat dari klasifikasinya, usaha perdagangan diy pada periode masih didominasi oleh golongan pengusaha kecil. sementara itu, sejak perijinan menggunakan oss online single submission) terbitan sup menjadi cukup sulit untuk dikategorikan menjadi pengusaha besar, menengah, mikro, kecil. data perkembangan jumlah sup berdasarkan golongan usaha diy pada tahun adalah sebagai berikut. tabel i1 perkembangan jumlah sup berdasarkan golongan usaha diy, tahun no| gotonganusaha pengusaha menengah keterangan: data sementara sumber: mataku bappeda diy,i1 perkembangan toko modern dan pasar tradisional, tahun sumber: mataku bappeda diy, pada tahun jumlah ikm diy sempat mengalami peningkatan pada tahun dengan pertumbuhan sebesar unit usaha. namun pada tahun jumlah unit usaha ikm diy mengalami penurunan sebesar unit usaha. sementara itu, jumlah tenaga kerja yang terserap pada tahun tercatat sebanyak orangi1 perkembangan ikm diy, tahun ratan jumlah unit usaha penyerapan tenaga kerja (orang) nilai investasi ribu) nilai produksi ribu) nilai bahan baku dan penolong ribu) keterangan: data sementara sumber: mataku bappeda diy,selama kurun pemerintah daerah diy telah memberangkatkan transmigrasi sebanyak kurang lebih terdiri dari jiwa.kk, sedangkan jumlah terendah dari kota yogyakarta dengan jumlah kk. berikut adalah data realisasi pelaksanaan transmigrasi menurut daerah asal diy selama tabel i1 realisasi pelaksanaan transmigrasi menurut daerah asal diy, tahun kabupaten | yogyakarta aya |a0 stem a25 (re|as las lol dau oya nya (os kulonprogo (aya nya jas jas |2a gunungksaut a a nya as jumah |as asa |o7 (zen |as sumber: mataku bappeda diy, urusan kelautan dan perikanan ketersediaan ikan per kapita diy mengalami peningkatan sejak namun kemudian menunjukkan kecenderungan menurun dalam kurun. @ ketersediaan ikan diy sumber mataku bappeda diy, gambar ii tingkat ketersediaan ikan diy kg kapita tahun), tahun berbeda dengan tingkat ketersediaan ikan yang cenderung mengalami penurunan, konsumsi ikan diy pada kurun waktu menunjukkan tren meningkat. hal iniani @ konsumsi ikan diy tahun sumber mataku bappeda diy, gambar iibudidaya mendominasi jumlah produksi perikanan diy secara keseluruhan. pada tahun produksi perikanan budidaya ton, sedangkan total produksi perikanan ton sehingga memberikan kontribusi sebesar y6o.itu, produksi perikanan tangkap pada tahun tercatat ton dengan total produksi perikanan ton. hasil ini mencatatkan kontribusi sebesar meskipun tren hasil produksi perikanan tangkap cenderung meningkat, namun menyebabkan upaya peningkatan aktivitas penangkapan ikan laut relatif tidak mudah dilakukan. selain itu, faktor cuaca yang tidak menentu masih merupakan faktor utama yang sangat mempengaruhi produksi perikanan tangkap diy. oleh karena itu, kemudian hariselama kurun waktu w we @ perikanan budidaya ton) @ perikanan tangkap ton) sumber: mataku bappeda diy, gambar ii produksi perikanan budidaya dan tangkap diy ton), tahun hal yang cukup berpengaruh pada sektor perikanan diy adalah sumberdaya manusia dan ketersediaan sarana prasarana perikanan. jumlah nelayan laut diy pada tahun diketahui mengalami penurunan jika dibanding tahun sebelumnya. pada tahun nelayan diy tercatat berjumlah orang yang terdiri atas orang nelayan penuh, nelayan sambilan utama, dan orang nelayan sambilan tambahan. sedangkan untuk kapal penangkap ikan laut, pada tahun tercatat sejumlah unit. jumlah ini berkurang unit dibanding tahun data mengenai jumlah nelayan serta kapal penangkap ikan diy dalam kurun waktu disajikan dalam tabel tabel bawah ini. tabel i1 jumlah nelayan dan rumah tangga perikanan diy tahun jumlah nelayan jumlah nelayan laut nelayan penuh (orang) nelayan sambilan utama (orang) nelayan sambilan tambahan (orang) jumlah nelayan perairan umum daratan nelayan sambilan utama (orang) rumah tangga perikanan perikanan laut rtp) perairan umum rtp) sumber: mataku bappeda diy, tabel i1 kapal penangkap ikan laut menurut ukuran diy tahun menurut ukuran unit perahu tanpa motor jukung perahu motor tempel kapal motor kapal motor ayal nyala kapal motor soo| s00| kapal motor kapal motor soo| kapal motor oo.) s00| s00| secolo| sumber: mataku bappeda diy, fokus layanan unsur pendukung urusan pemerintahan urusan sekretariat daerahf. untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat daerah mempunyai fungsi: perumusaniradya keistimewaan, inspektorat, dinas daerah, badan daerah, staf ahli gubernur, dan badan penghubung daerah:dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi sekretariat daerah. susunan organisasi sekretariat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdiri atas: sekretaris daerah, asisten sekretariat daerah bidang pemerintahan dan administrasi umum, terdiri atas: biro tata pemerintahan: biro hukum, biro organisasi, dan biro, terdiri atas: biro administrasi. asisten sekretariat daerah bidang pemberdayaan sumber daya masyarakat, terdiri atas: biro bina mental spiritual: dan biro bina pemberdayaan masyarakat. jabatan fungsional. jumlah produk hukum daerah selama kurun waktu lima tahun sejak ratusan produk hukum telah dihasilkan oleh sekretariat daerah diy sebagai bentuk pelaksanaan penugasannya. data mengenai jumlah produk hukum daerah diy yang dihasilkan selama disajikan dalam tabel berikut. tabel i1 jumlah produk hukum daerah diy tahun perda keistimewaan rerdayangsudahditerbitkan babakan mal asal aneh anal pembentukan tim see alalak ala pembentukan panitia pemberian izin |instruksi gubernur oo surat edaran gubernur | keputusanwagap 0o| keputusan asisten al yamg tel san data sementara sumber: mataku bappeda diy, i1. tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik merupakan hasil penilaian terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara pelayanan sesuai undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik. penilaian ini dilakukan oleh ombudsman republik indonesia ori) yang berperan sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik baik yang dilakukan oleh pemerintah termasuk bumn, bumi, dan bumnluruhnya atau sebagian dananya berasal dari apbn atau apbd. penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sejalan dengan peraturan presiden nomor tahun yang menuntut pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mematuhi undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik. penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan publik ini berpedoman pada undang undang nomor tahun tentang ori. penilaian terhadap standar pelayanan publik pada tingkat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota mencakup variabel dan indikator. adapun variabel tersebut, yaitu: standar pelayanan publik: maklumat layanan, sistem informasi pelayanan publik: sarana dan prasarana, fasilitas: pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi, misi dan moto pelayanan, dan atribut. nilai maksimal atau total dari kepatuhan terhadap standar pelayanan publik adalah yang dibagi menjadi kategori, yaitu merupakan tingkat kepatuhan rendah (zona merah): merupakan tingkat kepatuhan sedang (zona kuning): dan merupakan tingkat kepatuhan tinggi (zona hijau). selama diy memperoleh nilai atau tingkat kepatuhan yang variatif. pada tahun tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik diy adalah sebesar pada tingkat kepatuhan rendah kemudian meningkat menjadi pada tingkat kepatuhan sedang pada tahun selanjutnya pada tahun dan diy mencapai tingkat kepatuhan tinggi atau berturut turut sebesar dan tabel i1 tabel tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik diy, kepatuhan rendah) sedang) tinggi) tinggi) terhadap standar pelayanan publik sumber: ori, i1. survei kepuasan masyarakat survei kepuasan masyarakat skm) diselenggarakan untuk mendapat gambaranlingkungan pemda diy. pelaksanaan survei ini merupakan implementasian peraturan gubernur daerah istimewa yogyakarta nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. kedua peraturan perundangan tersebut dibentuk sebagai tindak lanjutdalam undang undang tersebut disebutkan bahwadalam skm terdapat kategori nilai, yaitu: nilai interval termasuk kinerja pelayanan tidak baik, mutu pelayanan nilai interval termasuk kinerja pelayanan kurang baik, mutu pelayanan c:, nilai interval termasuk kinerja pelayanan baik, mutu pelayanan dan nilai interval termasuk kinerja pelayanan sangat baik, mutu pelayanan perkembangan selama menunjukkan bahwa nilai skm pemda diy cenderung meningkat dari sebesar pada tahun naik menjadi pada tahun pada tahun terdapat total unit penyelenggara pelayanan upp) telah melakukan skm yang mana upp memperoleh mutu pelayanan sangat baik dan upp memperoleh mutu pelayanan baik b). tabel tabel survei kepuasan masyarakat, survei kepuasan masyarakat skm) sumber biro organisasi setda diy, urusan sekretariat dprd menurutmempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah (perda), anggaran, dan pengawasan. dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, dprd melakukan penjaringan aspirasi masyarakat. fungsi pembentukan perda dilaksanakan dengan cara membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda, mengajukan usul rancangan perda, dan menyusun program pembentukan perda bersama gubernur. program pembentukan perda memuat daftar urutan dan prioritas rancangan perda yang akan dibuat dalam (satu) tahun anggaran. berikutnya, fungsi anggarangubernur. fungsi ini dilaksanakan dengan cara membahas kua dan pas yang disusun oleh gubernur berdasarkan rkd, membahas rancangan perda tentang apbd, perubahan apbd, dan pertanggungjawaban apbd. selanjutnya, fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perda bpk). secara kelembagaan, dprd diy periode terdiri dari orang anggota yang merupakan utusan dari partai politik yang terbagi dalam fraksi, komisi, dan badan. dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dprd dibantu oleh sekretariat dprd sebagai unsur pelayanan dan pemberian dukungan. sekretariat dprd memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara eksekutif dan legislatif dalam membuat kebijakan untuk menunjang program pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakatprd. sekretariat dprd diy, dan keuangan dprdalah satu dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang dprd, sekretariat dprd menyediakan kebutuhan sarana, diantaranya berupa ruang kerja, ruang rapat, ruang aspirasi, dan penunjang lainnya. berdasarkan telaah dan kajian yang telah dilakukan, gedung dprd yang terletak jalan malioboro nomor yogyakarta sudah tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dprd dan tidak dimungkinkan untuk direhabilitasi sesuai kebutuhan karena merupakan bangunan heritage. fokus layanan unsur penunjang urusan pemerintahan urusan perencanaan pembangunanhal inisuai dengan kewenangannya, daerah menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. dalam menyusun perencanaan pembangunannya. rencana pembangunan daerah merupahal ini berarti perencanaan daerah tidak hanyamelainkan juga memperhatikan aspek kepemilikan rencana (sense ownership)aat ini pemerintah telah menggunakan pendekatan money follow program yakniini mendukung pendekatan perencanaan yang: a.) holistik tematik,: b.) terintegrasi, yaitu keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional: dan c.)urusan keuangan transparansi pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sejak dari proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran. selain itu, diperlukan pula, diharapkan dapat dihasilkan.ebih lanjuthingga tahun pemda diy tercatat telah menerima opini wtp sebanyak sebelas kali berturut turut. sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah melalui kementerian dalam negeri menerbitkan surat edaran menteri dalam negeri nomor tanggal desember tentang implementasi transaksi non tunai dalam rangka elektrifikasi transaksi pemerintah. diikuti dengan dikeluarkannyayambut baik hal tersebut dengan menyusun peraturan peta jalan etd. penerapan etd diharapkan akan memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga lebih efisien, transparan, serta akuntabel, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapat asli daerah pad). terkait pendapatan daerah, hingga kini dana perimbangan masih menjadi andalan pemda diy dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerah yang terus meningkat. proporsi dana perimbangan masih mendominasi pendapatan daerah diy setidaknya selama kurun waktu dengan besaran yang cenderung fluktuatif. hal ini mengindikasikan adanya ketergantungan fiskal diy terhadap pusat serta belum terwujudnya kemandirian fiskal diy. sementara itu, pad diy terus mengalami penurunan sejak hingga adapun pad diy berasalrbeda dengan pad diy, pendapatan daerah yang bersumber dari lain lain pendapatan daerah yang sah tercatat terus meningkat sepanjang pendapatan ini antara lain berasal dari hibah serta dana penyesuaian dan otonomi khusus. gambaran mengenai distribusi pendapatan daerah menurut komponen diy tahun disajikan sebagai berikut. pad dana perimbangan lain lain pendapatan daerah yang sah sumber: buka diy, diolah gambar ii distribusi pendapatan daerah menurut komponen diy yo), dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, ditetapkanlah suatu sistemtersebut dikenal sebagai badan layanan umum daerah blue) dan diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas badan daerah. pembentukan blue diamanatkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang blue. pengelolaan keuangan bluelingkungan pemda diy diatur dalam peraturan gubernur diy nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. pada tahun pemda diy memiliki (sembilan) blue, yakni smkn yogyakarta, smkn seon, smkn wonosari, balai latihan pendidikan teknik bpt), rsj rahasia, balai pelatihan kesehatan papeles) diy, balai laboratorium dan kalibrasi kesehatan blok) diy, balai penyelenggara jaminan kesehatan sosial bapeljamkesos) dan khusus paru respirasi. jumlah blue tersebut diperkirakan akan bertambah khususnya blue yang berasal dari smk negeri karena terdapat beberapa smk yang sedang berproses melengkapi persyaratan untuk menerapkan blue, baik persyaratan substantif, teknis dan administratif. urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan i1. pergeseran paradigma dari administrasi manajemen asn paradigma manajemen kepegawaian telah mengalami pergeseran dari administrasi pegawai manajemen aparatur sipil negara asn) sejak hadirnya undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara. administrasi asn merupakan rangkaian aktivitas penyusunan dan pencatatan data serta informasisumber daya manusia asn. pemda diy yang memiliki banyak predikat keunggulan perlu bergegas menjadi pioni. tabel i1 data kesenjangan antara eksisting dengan kebutuhan pegawai tahun jenislabatn berating ap6 selisih) jabatan pimpinan tinggi jabatan pelaksana jabatan fungsional lan |o0oma| |o0 rumah masa sni1 perkembangan jumlah pns tahun jumlah rasio riil tahun kebutuhan kurang lebih terhadap pns kebutuhanberdasarkan data dari badan kepegawaian daerah, sistem merit diy pada tahun mendapatkan skor termasuk dalam kategori iii dengan predikat baik . pada tahun skor sedikit turun menjadi dikarenakan perubahan bobot skor, skor ini masih termasuk dalam kategori iii dengan predikat baik . adapun pada tahun capaian skor sistem merit meningkat menjadi capaian ini termasuk dalam kategori iv dengan predikat sangat baik . meskipun terdapat peningkatan, capaian sistem merit diy masih terdapat catatan pada beberapa aspek masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. tabel i1 capaian sistem merit diy tahun sae |asas tidak dilakukan penilaian sumber badan kepegawaian daerah diy, i1januari arus purna tugas pejabat struktural itu tersaji sebagai berikut. tabel data pejabat pensiun s.d formasi pensiun pensiun pensiun pensiun total pensiun s d2021 s d2022 s a2023 s d s d ono luo fasa human pong yoskeberhasilan pembangunan suatu daerah berkaitan erat dengan proses perencanaan serta kualitas kebijakan pembangunan yang dihasilkan oleh daerah tersebut. adapun ciri dari kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang bersifat aplikatif dan disusun berdasarkan bukti bukti (evidence) yang bersifat terkini, relevan, representatif dan valid. sesuai amanat tahun tentang sistem perencanaan nasional perencanaan pembangunan daerah, sebuah kebijakan publik harus menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. diy melalui unit pelaksana teknis yang menangani urusan penelitian dan pengembangan berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut melalui berbagai kegiatan kelitbangannya. perubahan paradigma dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti membuka peluang besar bagi entitas kebimbangan diy untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan melalui kerjasama dengan para pengambil kebijakan. dalam hal ini, diperlukan sinergitas entitas kebimbangan diy yang terdiri asn jabatan fungsional peneliti baik dari pemda diy maupun instansi vertikal, dunia akademisi melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat lppm), juga lsm yang bergerak bidang penelitian dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk kebimbangan yang tepat karakter, tepat kebutuhan, dan tepat guna. upaya mewujudkan sinergitas tersebut telah diinisiasi oleh pemda diy melalui berbagai kegiatan, diantaranya rekor kebimbangan dan pertemuan ilmiah yang menjadi wadah sekaligus wahana bagi para insan kebimbangan dalam berbagi gagasan dan informasi guna mendukung perencanaan pembangunan diy. urusan unsur) pengelolaan perbatasan daerah pemda diy dalam rangka meningkatkan pengelolaan perbatasan daerah memiliki peraturan daerah nomor tahun tentang pembangunan wilayah perbatasan daerah istimewa yogyakarta. pengelolaan wilayah perbatasan dipahami sebagaibatas daerah antara diy dengan provinsi jawa tengah ditetapkan dalam permendagri nomor tahun tentang batas daerah antara daerah istimewa yogyakarta dengan provinsi jawa tengah, dihampiri dengan peta batas wilayah skala yang memuat kapanewon dan kalurahan sepanjang garis batas daerah. kapanewon dan kalurahan tersebut selanjutnya masuk kategori wilayah perbatasan diy provinsi jawa tengah. secara akumulatif terdapat sebanyak kapanewon dan kalurahankondisi tersebut menyebabkan penataan administrasi batas daerah menjadi penting untuk dilakukan. hal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa tertib batas merupakan awal dari terbitnya administrasi daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat. salah satu persoalan wilayah perbatasan adalah pelayanan publik yang dinilaihal ini antara lain tercermin dalam angka indeks pembangunan manusia ipm) yang menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. terdapat kapanewon wilayah perbatasan diy yang masuk dalam kuadran iii dengan capaian ipm dan akselerasi pembangunan manusia yang relatif rendah. urusan unsur) penghubungbadan penghubung daerah, badan penghubung daerah diy banhubda diy)laksanakan tugas tersebut, banhubda diy mempunyai fungsi: penyusunan program kerja badan, penyelenggaraan informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pemberian pelayanan penunjang terhadap kegiatan perangkat daerah jakarta: pemberian pelayanan penunjang terhadap masyarakat diy yang ada jakarta, pengelolaan anjungan diy taman mini indonesia indah, penyelenggaraan dan fasilitasi promosi potensi dan seni budaya diy oleh perangkat daerah jakarta, jawa barat dan banten, penyelenggaraan hubungan antar lembaga: penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat, pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program badan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi badan. jumlah orang dilayani oleh banhubda diy pada tahun tercatat sejumlah orang dan orang diantaranya ingin dilayani kembali sehingga tercapai indeks pelayanan banhubda diy meliputi pelayanan penginapan griya jogja (berlokasi menteng jakarta pusat) dan wisma jogja (berlokasi pedati jakarta timur) serta pelayanan kendaraan bagi aparatur pemda diy yaitu pimpinan dan anggota dprd serta pejabat pemda diy. penginapan dapat diakses oleh semua masyarakat dengan tarif sesuai peraturan daerah diyanhubda diy menyediakan dukungan sdm pengelolaan penginapan, dari tenaga administrasi, kebersihan, dan tenaga keamanan. selain itu, banhubda diy juga menyediakan sarana prasarana pendukung seperti terpeliharanya bangunan, ketersediaan menitis (sabun, shampoo, dan sandal kamar), dan sarapan pagi. masa pandemi covid banhubda diy menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, hand sanitizer, pemeriksaan suhu bagi tamu serta himbauan untuk melaksanakan protokol kesehatan yang dipasang tempat tempat strategis. kepada pengunjung juga diberikan kuesioner tambahan yang berfungsi sebagai screening dan juga sebagai antisipasi tracing apabila ada petugas banhubda diy yang terpapar covid kuesioner dapat dipilih berupa fisik atau virtual dengan mengisi link dan scan barcode. fokus layanan unsur pengawasan urusan pemerintahan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan sebagai upaya mewujudkan clean government and good governance lingkungan pemerintah daerah diy, sebagaimana ditetaptara lain dimaksudkan bahwa:dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, fungsi pengawasan internal menjadi.akan terwujud jika tata kelola pemerintahan tidak laginyebutkan bahwa pengawasan internal merupakanefektivitas peran aparat pengawasan intern pemerintah api) merupakan salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalianlah diberikan sejumlah rekomendasi dan telah selesai ditindaklanjuti sejumlah ,73x6). pada bulan desember diterbitkan laporan hasil pemeriksaan lhp) inspektorat yang menambah jumlah rekomendasi yang diberikan sehingga mempengaruhi pada jumlah perhitungan persentase penyelesaiyatakan bahwa tindak lanjut pemeriksaan paling lama hari setelah hasil pengawasan atau pemeriksaan diserahkan, sehingga untuk lhp yang terbit bulan desember belum ditindaklanjuti secara keseluruhan. tabel i1 hasil dan tindaklanjut atas temuan inspektorat diy uraian gas belum omar foam sumber: inspektorat diy, tabel i1 hasil dan tindaklanjut atas temuan bpk uraian bpk (akumulasi tahun sebelumnya) jumlah lhp terbit persentase penyelesaian tindak lanjut selesai fo) fo) fo) fo) fo) ditindaklanjuti ,43y6 ,12y0 ,37y9 ,41y dalam proses ,06x ditindaklanjuti belum fo) fo) fo) fo) ditindaklanjuti ,43y6 ,57y9 ken tidak bisa fo) fo) fo) fo) dena ufo horse sumber: inspektorat diy,ccselain ketegasan yang telah dipaparkan atas, inspektorat diy juga melaksanakan kegiatan kegiatan pendukung lainnya sebagai berikut: khususnya terkait ketegasan mandatory seperti pendampingan dan pengawasan terhadap penanganan covid vaksinasi dan pemulihan ekonomi nasional,: berkontribusi dalam pengembangan profesi api melalui asosiasi auditor intern pemerintah indonesia aipi)::dan inspektorat diy yang dihadiri oleh semua kepala opd daerah istimewa yogyakarta, kabupaten kota dan pihak pihak terkait lainnya. inspektorat daerah istimewa yogyakarta juga, f . membantu tim daerah dan tim pelaksana teknis koordinasi, pemantauan dan evaluasi strana pencegahan dan pemberantasan korupsi: mengkoordinasikan pemenuhan capaian indikator area intervensi pencegahan korupsi kpk yang meliputi perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan api, manajemen asn, optimalisasi pajak daerah, dan manajemen aset daerah. menggerakan integritas menuju wilayah bebas korupsi wbk) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani bbm): membantu kelancaran satuan tugas sapu bersih pungutan liar, kerjasama api aph, dilaksanakan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perjanjian kerja sama pks) dilaksanakan antara aparat pengawasan intern pemerintah api) dengan aparat penegak hukum aph), yaitu kejaksaan agung kejagung) dan kepolisian republik indonesia polri): perencanaan dan penganggaran responsif gender dari kementerian pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, il. money dana desa dari kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. berdasarkan peraturan gubernur diy nomor tahun tentang jenis dan kebutuhan jabatan fungsional lingkungan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta yang terakhir diubah dengan peraturan gubernur diy nomor tahun dan peraturan gubernur diy nomor tahun tentang kualifikasi jabatan pelaksana jumlah ideal pegawai inspektorat daerah istimewa yogyakarta adalah sebagai berikut. tabel i1 kondisi sdm api inspektorat diy tahun jumlah pegawai jumlah ideal pegawai p2upn o00udan los ons sumber: inspektorat, bila dibandingkan antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal, jumlah pegawai inspektorat diy sampai dengan januari masih kurang dari angka ideal y6). terkait dengan kompetensi api, selain sertifikasi dasar sebagai auditor maupun p2upd diperlukan kompetensi khusus lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas selaku api. berdasarkan money yang dilakukan oleh bpk terhadap api seluruh pemerintah daerah terdapat beberapa sertifikasi profesi yang masuk dalam indicator money. tabel ii sertifikasi api inspektorat diy internasional wagon nama api aaaa tan inspektorat diy comma |lolos2|wlololololalil ala sumber: inspektorat, keterangan: comp: certified risk management professional como: certified risk management officer crm: corporate governance dan risk management sep: certified strategy execution professional oia: qualified internal auditor saat: sertifikasi ahli akuntansi pemerintahan pbj: pengadaan barang dan jasa certified forensic auditor akuntan cia: certified internal auditor cap!: certified government audit professional cuma: certified risk management analyst,,fokus layanan urusan keistimewaan keistimewaan daerah istimewa yogyakarta ditetapkan sejak nomor tahun tentang keistimewaan diy disahkan oleh dpr pada tanggal agustus tahun silam. ditetapkannya diy sebagai daerah istimewa tak lepas dari adanya amanat september yang disampaikan oleh sri sultan hamengku buwono dan kepada paku alam viii sebagai tanggapan atas diterimanya piagam agustus dari presiden sekar secara umum amanat september tersebut mencakup tiga hal, yaitu: kasultanan ngayogyakarta hadiningrat merupakan daerah istimewa dari negara republik indonesia semua urusan pemerintahan daerah istimewa yogyakarta dipegang oleh sultan. sultan bertanggungjawab langsung kepada presiden republik indonesia. sebagaimana telah diketahuipernyataan bergabungnya kasultanan ngayogyakarta hadiningrat dan juga kadipaten pakualaman dalam negara kesatuan republik indonesia menjadi momentum yang sangat strategis terhadap kemerdekaan republik indonesia tahun hal ini karena karena pada masa itu belum ada kerajaan nusantara maupun negara negara bentukan belanda yang menyatakan bergabung dengan negara kesatuan republik indonesia. oleh sebab itu, yogyakarta menjadi salah satu daerah dengan keistimewaan yang ditetapkan tersendiri oleh pemerintah pusat dengan operasional pemerintahan yang dipegang langsung sri sultan hamengku buwono sebagai gubernur dan kepada paku alam viii sebagai wakil gubernur. undang undang keistimewaan tahun menyebutkan terdapat lima kewenangan dalam urusan keistimewaan diy yang: pertanahan, dan tata ruang. pemda diy nomor tahunpelaksanaan urusan keistimewaan diy dari tahun telah mengalami peningkatan kualitas kegiatan yang mengarah kepada ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. berikut capaian kinerja urusan keistimewaan. tabel i1 capaian kinerja urusan keistimewaan diy tahun sasaran program indikator target capai| target capai| target capai| target| capaian target in2018| in2019| info0o| team sasaran terpelihara persentase dan berkembangnya peningkatan kebudayaan jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi sasaran capaian meningkatnya penataan ruang aktivitas pada satuan perekonomian yang ruang strategis berkelanjutan keistimewaan meningkatnya persentase kapasitas capaian pengelolaan program urusan keistimewaan keistimewaan in2018| (n2019| in2o20| pengelolaan dan kasultanan, pemanfaatan tanah kadipaten, dan kasultanan, tanah desa yang kadipaten dan memfasilitasi tanah desa untuk dikelola serta dimanfaatkan sumber: bappeda, urusan tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur diy undang undang nomor tahun tentang keistimewaan diy secara khusus menyebutkan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur diy adalah warga negara republik indonesia yanglebih lanjut disebutkan pula bahwaurusanna ini mengaktualisasikan keistimewaan dalam kelembagaan pemerintah diy. seluruh kewenangan baik yang merupakan amanah undang undang pemerintah daerah maupun amanah dari undang undang keistimewaan diwadahi dalam bentuk organisasi dan perangkat daerahnugasan urusan keistimewaan yang diikutihal ini ditindaklanjuti dengan disusunnya perda dan perlu perhal kabupaten kota diy pada tahun yang sama tentang sook kelembagaan dan kalurahantindak lanjut kabupaten kota yaitu dengan membuat peraturan kalurahan dan pengukuhan lurah. kabupaten yang sudah melaksanakan pengukuhan yaitu kabupaten kulon progo pada tanggal januari kabupaten gunungkidul pada tanggal juni kabupaten sleman pada tanggal oktober dan kabupaten bantul pada tanggal desember urusanlebih lanjut, kinerja urusan kebudayaan dilakukan dengan melihat empat indikator capaian sasaran yakni: jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum peningkatan penyelenggaraan event budaya tingkat provinsi nasional, internasional taman budaya peningkatan kinerja pengembangan seni budaya diy sebagai salah satu wilayah yang memiliki kekayaan budaya benda, pengelolaan cagar budaya budaya benda merupakan hal yang sangat penting bagi diy. dalam hal ini indikator jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan dipandangadalah sebagai berikut. tabel i1 budaya benda yang dikelola dan dilestarikan tahun sumber: dinas kebudayaan diy, diy merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah museum yang cukup banyak. sedangkan terkait dengan kesejarahan, diy merupakan wilayah yang sangat kaya karena peradaban wilayah diy sudah ada sejak dulu ditandai dengan artefak artefak yang sekarang. diy juga merupakan wilayah yang sangat erat dengan perjuangan. pengembangan nilai sejarah, warisan budaya, dan museum yang sudah dilakukan tahun adalah sebagai berikut. tabel i11 pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum tahun sep pembangunan rehabilitasi museum sumber: dinas kebudayaan diy,. penyelenggaraan event taman budaya diy pada tahun adalah sebagai berikut. tabel i1 penyelenggaraan event taman budaya diy pada tahun sumber: dinas kebudayaan diy,iy. pengembangan seni diy pada tahun adalah sebagai berikut. tabel i1 pengembangan seni diy pada tahun sep maa ommisaskeperaan sumber: dinas kebudayaan diy, pengembangan potensi wilayah pedesaan terus dilaksanakan dengan berbagai program dan kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. berbagai model pemberdayaan desa dikembangkan dengan substansi tujuan yang hampir sama, yaitu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. intervensi pemerintah dalam rangka pembangunan desa kalurahan telah banyak dilakukan melalui berbagai intervensi. namun demikian, proses pembangunan desa, menghadapi permasalahan klasik ego sektoral yang membuat perkembangan ekonomi, sosial, budaya, menjadi tidak sehat, tidak efisien, tidak adil, dari sudut pandang kawasan. ego sektoral juga menghambatterjadinya integrasi dan kohesi sosial ekonomi yang menjadi satu tahapan penting dalam membangun suatu kawasan. desa mandiri budaya merupakan model pembangunan desa diy dengan sinergi kolaborasi model model pembangunan desa yang telah ada yaitu desa kalurahan budaya, desa wisata, desa prefer, dan desa perempuan indonesia maju mandiri desa prima) untuk mencapai tujuan tujuan pembangunan daerah dan juga tujuan tujuan keistimewaan diy. keberadaan desa mandiri budaya diatur melalui peraturan gubernur nomor tahun tentang desa kalurahan mandiri budaya. adapun tujuan desa mandiri budaya yaitu mewujudkan kemandirian desa dalam mensejahterakan masyarakat desa melalui pengembangan kebudayaan, wisata, partisipasi secara inklusif terhadap perempuan, pengembangan wirausaha desa, dan pengembangan pangan. memperkuat potensi desa sebagai benteng pelestarian budaya dalam menghadapi arus global. memperkuat sistem kelembagaan desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui ketahanan pangan, wirausaha dan wisata. memperkuat sistem informasi desa sebagai ruang sosialisasi, promosi dan pemasaran desa.memperkuat kapasitas pengelola desa dan organisasi tingkat desa, dari sisi intelektual maupun keterampilan. memperkuat tata nilai dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketentraman. pengembangan desa kalurahan mandiri budaya merupakan salah satu prioritas pembangunan diy yang termuat dalam rpm dimana secara kumulatif tercapai desa kalurahan mandiri budaya pada tahun desa kalurahan mandiri budaya pada tahun desa kalurahan mandiri budaya pada tahun dan pada tahun ditargetkan tercapai sebanyak desa kalurahan mandiri budaya. penetapan desa kalurahan mandiri budaya diatur melalui keputusan gubernur diy nomor kep tentang penetapan desa kalurahan mandiri budaya tahun telah menetapkan desa kalurahan sebagai desa kalurahan mandiri budaya sebagai berikut. tabel i1 desa kalurahan mandiri budaya atomaria tama samar fiabarego mata sarndadi iman aga sedangkan untuk tahun penetapan desa mandiri budaya ditetapkan dengan keputusan gubernur diy nomor kep tentang penetapan desa kalurahan mandiri budaya tahun sebagai berikut. tabel i1 desa kalurahan mandiri budaya urusan pertanahan undang undangsementara itu,,pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten sampai dengan bulan desember tiap kabupaten kota adalah sebagai berikut. tabel i1didaftarkan terbit belum presenta terbit terbit kota bpn sertifikat pag jumlah sertifikat sertifikat bidang bidang bidang |vomatanta fasa soo |namo fasa saran jasa ass2 ass etc sleman same asal s2501 sumber: dinas pertanahan dan tata ruang, tabel i1 rekapitulasi peraturan desa kalurahan tentang pemanfaatan tanah desa telah kembali belum diy kab kalurahan ditetapkan nou pama sumber: dinas pertanahan dan tata ruang, (data per desember tabel i1ta penyesuaian bid tanah dat jumlah belum 'gang "ana kabupaten bidan bersertifikat bersertifikat desa belum sertifikat bersertifikat tanah desa bpn bpn kulonprogo 4as6 so7 gunungsari sumber: dinas pertanahan dan tata ruang, (data per desember urusanhal ini, dengan memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang diy.adapun satuan ruang strategis kasultanan pada tanah keraton meliputi: keraton, makam raja raja mataram imogiri, sumbu filosofi danedangkanukiman, perbukitan menoreh, karst gunungsewu, dan pantai selatan gunungkidul. sementara itu,target kinerja untuk sasaran capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan diukur dengan indikator yang meliputdari tahun tahun, capaian untuk sasaran ini terus menunjukan adanya peningkatan. aspek daya saing indikator aspek daya saing yang digunakan adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, nilai tukar petani, persentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan, rasio ekspor impor, rasio ketergantungan, rasio kewirausahaan dan kriminalitas. perkembangan lima tahun terakhir terhadap indikator indikator tersebut adalah fluktuatif. pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita masyarakat diy termasuk diatas rata rata angka nasional. nilai tukar petani cenderung menurun dan berada dibawah rata rata nasional, ini merupakan indikasi perlunya perbaikan sektor pertanian. indikator presentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan diy adalah yang tertinggi antara provinsi yang lain. indikator rasio ekspor impor yang selalu diatas nilai satu menunjukkan diy memiliki daya saing dalam perdagangan internasional. indikator kriminalitas menunjukkan penurunan jumlah kejahatan terlahir namun ada peningkatan jumlah pelaku kejahatan untuk kategori anak. indikator rasio ketergantungan diy relatif stabil angka pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita daya saing daerah dapat dilihat dari daya beli masyarakat.indikator yang digunakan untuk melihat daya beli adalah rata rata pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan. masyarakat dengan nilai rata rata pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan semakin tinggi maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang dinikmati sebagai dampak dari ekonomi yang membaik. nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan diy cenderung meningkat dari tahun sebesar rp13. menjadi rp14. tahun pada nilai tersebut diy berada diatas nilai rata rata nilai nasional yang sebesar rp11. dan peringkat ketiga setelah dki jakarta yang sebesar rp18. dan kepulauan riau sebesar rp14. badan pusat statistik indonesia, perkembangan lima tahun terakhir tahun pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan daerah istimewa yogyakarta dapat dilihat pada gambar bawah. diy if nasional tahun sumber bps provinsi diy, gambar ii grafik pengeluaran per kapita yang disesuaikan penduduk diy tahun (dalam ribu) berdasarkan nilai pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan, kota yogyakarta berada peringkat tertinggi sedangkan kabupaten gunungkidul posisi terbawah. nilai pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan untuk masing masing kabupaten kota diy pada tahun dapat dilihat pada gambar bawah. inti m m bw we www w www wb w were b& (" gunungkidul kulonprogo la, sleman kota yogyakarta sumber bps provinsi diy, gambar ii nilai pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan tiap kabupaten kota diy (dalam ribuan) nilai tukar petani ntp) nilai tukar petani ntp) dapat menjadi indikator daya saing sektor pertanian. ntp adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap harga yang dibayar petani. nilai ntp yang tinggi dapat menjadi indikator daya saing sektor pertanian sebab menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. ntp kurang dari artinya petani mengalami defisit karena kenaikan harga yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. ntp diy cenderung menurun yaitu dari tahun sebesar menjadi tahun ntp diy tersebut berada dibawah ntp nasional yaitu atau peringkat tiga terbawah diantara provinsi yang lain. perkembangan ntp diy selama tahun sampai dengan dapat dilihat pada gambar berikut. ntp sumber: mataku bappeda diy, gambar ii perkembangan ntp diy tahun pada grafik perkembangan ntp subsektor tahun terlihat peternakan selalu dibawah nilai ntp subsektor yang konsisten diatas angka adalah perkebunan dan hortikultura. ntp subsektor yang menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir adalah hortikultura. selanjutnya pada tahun terdapat tiga subsektor yang nilai ntp nya dibawah yaitu perikanan, peternakan dan tanaman pangan. data perkembangan ntp per subsektor diy tahun dapat dilihat pada gambar berikut ini. @ tanaman pangan # hortikultura perkebunan peternakan @ perikanan sumber: mataku bappeda diy, gambar i1i ntp per subsektor tahun pengeluaran konsumsi non pangan per kapita persentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan) hukum engel menjelaskan bahwa rumah tangga atau masyarakat dapat dianggap memiliki tingkat kesejahteraan yang baik ketika persentase pengeluaran konsumsi bukan makanan lebih besar dari konsumsi makanan atau lebih dari persentase pengeluaran konsumsi bukan makanan tersebut dapat menjadi indikator daya saing sebab masyarakat atau daerah dianggap sudah dapat memenuhi kebutuhan pokok (makanan). persentase pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan perkotaan dan pedesaan diy selama tahun adalah fluktuatif dari tahun sebesar 57y9 meningkat menjadi tahun lalu menurun kembali tahun dan sebesar dan kabupaten yang memiliki persentase dibawah adalah gunungkidul. persentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan perkotaan dan pedesaan tersebut berada diatas rata rata nasional yaitu sekaligus merupakan tertinggi antara provinsi yang lain. tabel i1kabupaten gunungkidul kulon progo sesi coco uses sns3 yogyakarta d.i yogyakarta sumber: bps provinsi diy, persentase terbesar pengeluaran konsumsi bukan makanan selama tahun berturut turut adalah kelompok perumahan, bahan bakar, penerangan dan air kemudian diikuti aneka barang dan jasa: barang tahan lama: pajak, pungutan, asuransi dan seterusnya. persentase rincian pengeluaran konsumsi bukan makanan dapat dilihat pada tabel berikut. tabel i1 persentase rincian pengeluaran konsumsi bukan makanan tahun (dalam persen) kelompok bukan makanan perumahan, bahan bakar, penerangan, air aneka barang dan jasa barang tahan lama bajak, pungutan, asuransi pakaian, las kaki, tutup kepala keperluan pesta dan upacara soo| solo| so21| se97 sumber: bps provinsi diy, rasio ekspor impor rasio ekspor impor suatu daerah dapat menjadi indikator daya saing sektor perdagangan luar negeri. daerah dianggap memiliki daya saing yang baik apabila persentase rasio ekspor iparnya lebih dari satu atau nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. rasio ekspor impor diy selama tahun selalu atas satu, hal ini menunjukkan diy memiliki daya saing perdagangan internasional. bps provinsi diy pada tahun mencatat sepuluh komoditi ekspor terbesar diy adalah pakaian jadi bukan rajutan, perabot penerang rumah, barang barang rajutan, barang barang dari kulit, jerami atau bahan anyaman, kayu, barang dari kayu, minyak atsiri, kosmetik, wewangian, kertas atau karton, plastik dan barang dari plastik dan bulu unggas. adapun negara tujuan utama ekspor antara lain amerika, jerman, jepang, australia, belanda, korea selatan, inggris, belgia, tiongkok, dan spanyol. tiga terbesar pelabuhan muat untuk produk ekspor tersebut adalah tanjung emas, tanjung priok, dan soekarno hatta. tabel nilai ekspor impor d.i yogyakarta tahun (dalam juta dolar as) ekspor (oli impor (ta c1) sangat sementara sumber: mataku bappeda diy, angka kriminalitas indikator kriminalitas dapat digunakan untuk melihat daya saing daerah. daerah yang memiliki angka kriminal tinggi akan berpotensi menghambat aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. jumlah kejahatan diy cenderung menurun dari tahun sebesar kasus menjadi kasus tahun pada rentang tahun tersebut, tercatat pelaku kejahatan kategori anak menunjukkan peningkatan dari pelaku tahun menjadi tahun perkembangan jumlah kejahatan yang dilaporkan tiap kabupaten kota diy dari tahun hingga tahun dapat dilihat pada tabel berikut. tabel i1 jumlah kejahatan yang dilaporkan dan tiap penduduk diy tahun kabupaten jumlah per jumlah per jumlah per laporan laporan laporan penduduk penduduk penduduk kun aan kabupaten jumlah per jumlah per jumlah per laporan laporan laporan penduduk penduduk penduduk yogyakarta sumber: bps provinsi diy, kasus kejahatan yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan masyarakat diy adalah kejahatan jalanan yang dikenal dengan sebutan klitik. badan kesatuan bangsa dan politik diy mencatat dalam rentang tahun kasus klitik cenderung meningkat, dari kasus tahun menjadi kasus tahun lalu turun menjadi kasus. tercatat jumlah kasus kejahatan jalanan selama tahun sampai dengan sebanyak kasus. data kasus kejahatan jalanan diy pada tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini. tabel i1 data kasus kejahatan jalanan diy tahun kesatuan amor powesmyoomama ponessiman a00 gpouessantu, pomesruoneoco romesamwamout sumber badan kesatuan bangsa dan politik diy, tingkat ketergantungan rasio ketergantungan rasio ketergantungan dapat menjadi pendekatan untuk indikator daya saing daerah karena dapatdaya saing daerah dapat dianggap baik bila nilai rasio ini semakin kecil. perkembangan rasio ketergantungan diy selama tahun relatif stabil angka hal ini berarti setiap orang yang berusia kerja diy mempunyai tanggungan sebanyak orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. rasio beban tanggungan penduduk diy tahun dapat dilihat pada tabel berikut. tabel rasio beban tanggungan penduduk diy tahun tahun jumlah rasio sumber: bps provinsi diy, rasio kewirausahaan rasio kewirausahaan menunjukan besarnya jumlah wirausaha dibandingkan dengan total seluruh penduduk usia kerja. salah satu cara untuk melihat besarnya wirausaha daerah adalah dengan melihat proporsi kelompok penduduk yang melakukan kegiatan berusaha dengan dibantu buruh tetap buruh dibayar dalam data rakernas. data bulan agustus berikut menunjukan bahwa jumlah orang yang berusaha dengan dibantu buruh tetap diy hanya mayoritas penduduk tentu masih mencari penghidupan dengan menjadi buruh atau karyawan. dalam rpm ri, ditargetkan tahun rasio kewirausahaan secara nasional mencapai angka persen. jika dilihat pada data berikut, rasio kewirausahaan diy tahun dan telah mencapai angka atas persen. namun demikian, tahun dan mengalami penurunan. dampak covid terhadap kondisi bisnis dan keuangan diduga berpengaruh terhadap penurunan ini. tabel ii persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama status pekerjaan persentase yo) buruh karyawan pegawai berusaha dibantu buruh tidak tetap tidak dibayar pekerja keluarga pekerja bebas non pertanian pekerja bebas pertanian berusaha dibantu buruh tetap sumber: rakernas bps, tabel ii persentase penduduk berusaha dengan dibantu buruh tetap berusaha dibantu buruh tetap sumber: rakernas bps ii. evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mata rantai siklus perencanaan yang melibatkan tahapan pokok dimulai dari formulasi kebijakan, implementasi, evaluasi terhadap implementasi dan umpan balik terhadap implementasi kebijakan dan evaluasi terhadap kebijakan baru. sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor tahun evaluasi hasil rpm provinsi dilakukan minimal satu kali dalam lima tahun dan digunakan sebagai bahan bagi penyusunan rpm provinsi untuk periode berikutnya. oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian pembangunan periode rpm diy tahun berupa sasaran daerah dan program pemda menjadi bagian penting dalam dokumen rpd ini. secara teknis, evaluasi rpm diy tahun disusun berdasarkan kertas kerja yang mengacu pada ketentuan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor tahun (terutama pada lampiran form secara substantif, evaluasi hasil rpm diy tahun elaborasi dengan berdasarkan data capaian sampai dengan tahun dengan analisis gap. permasalahan pembangunan, sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor tahun merupakan kesenjangan gapbappenas dalam buku pedoman evaluasi kinerja pembangunan sektoral menyebutkan bahwa analisis gap bermanfaat untuk menilai seberapa besar kesenjangan antara kinerja aktual dengan suatu standar kinerja yang diharapkan, mengetahui peningkatan kinerja untuk menutup kesenjangan tersebut dan menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan untuk memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. evaluasi capaian kinerja sasaran rpm s.d. tahun dari pencapaian kinerja tahun sampai dengan tahun sebagai pelaksanaan rpm diy tahun dari sasaran pembangunan terdapat indikator sasaran dari misi rpm yang diproteksi tidak mencapai target. lima indikator sasaran berasal dari empat sasaran pembangunan pada misi ke rpm diy tahun yaitu meningkatnya derajat kualitas sdm, meningkatnya derajat ekonomi masyarakat, meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan, dan menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah. adapun satu sasaran merupakan sasaran pembangunan pada misi ke rpm diy tahun yaitu meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa. adapun data selengkapnya sebagai berikut. tabel i1 data realisasi dan capaian sasaran rpm diy s.d tahun indikator meta indikator tingkat sasaran baseline) capaian rpm s.d tag realis target realis target realis target realitas target realis target realis target realis realisasi asi indeks menggunakan indeks brs, bps pembangunan perhitungan dari diy manusia ipm) bps yang terdiri desember dari penghitungan: angka harapan hidup saat lahir ahh), harapan lama sekolah hls): rata rata lama sekolah rls): pengeluaran per kapita. kategori, yaitu: ipm ipm rendah 60x ipm ipm sedang ipm ipm tinggi ipm ipm sangat tinggi sumber bps) indeks sumber dari bps angka bps pembeda data tahun aan gender belum idg) rilis indikator meta indikator tingkat sasaran capaian rpm s.d tag realis target realis target realitas target realis target realis target realitas target realis realisasi asi indeks gini target tahunan indeks span indeks gini sumber bps) sept persentase persentase persen span angka penduduk miskin miskin diy pada tahun sept (dengan digit belakang koma) sumber bps)persentase persentase persen dinas peningkatan peningkatan kebudayaan jumlah budaya jumlah budaya diy (s d benda dan tak benda dan tak jan benda yang benda yang diapresiasi diapresiasi (nasional dan internasional) meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutanbertumbuh an target tahunan persen bps, feb ekonomi pertumbuhan ekonomi ctor sumber bps) ikh indeks ikh (3096ika) angka dlh kualitas ku) indeks angka lingkungan intl) sementara kesesuaian persentase persen angka pemanfaatan kesesuaian sementara ruang pemanfaatan ruang terhadap rtrw capaian capaian penataan persen angka penataan ruang pada sementara ruang pada satuan ruang satuan ruang strategis strategis keistimewaan keistimewaan indikator meta indikator tingkat sasaran capaian rpm s.d tag realis target real target realis target realis target realitas target realis target rea realisasi sasi lisa indeks target tahunan bps williamson indeks williamson data pdrb (angka dari bsd diy). provinsi pembentuk indeks dan juga williamson adalah kab kota jumlah penduduk masih (alokasi manusia proses per penghitung kabupaten kota) an, jadi dan pdrb per indikator kapita, unit dihitung kabupaten kota, menggunaka harus melihat annya sebaran per masih kabupaten kota, angka indeks williamson atau terkait dengan kondisi pertumbuhan terakhir penduduk, fokus triwulan iii program untuk daerah yang paling timpang. sumber bps) meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan indikator sasaran meta indikator tingkat ket. capaian rpm s.d target realis target rea target realitas target realis target realitas target realis target realis realisasi lisa opini bpk mempertahankan wtp wrp wrp wrp wtp wtp wtp wtp wtp wtp wrp wtp realisasi opini pemeriksaan sumber bpk dengan bpk: predikat wtp menunggu tanpa catatan. rilis bpk nilai akuntabilitas penilaian skip aa" realisasi pemerintahan oleh menpan skip) sumber kemenpar rb, menunggu rilis meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan indikator sasaran meta indikator tingkat ket. capaian rpm s.d tag realis target realis target realitas target realis target realis target realis target realitas realisasi asi persentase jumlah program persen mataku capaian program urusan angka urusan keistimewaan sementara keistimewaan yang targetnya update tercapai dibagi jumlah seluruh desember program urusan keistimewaan kali meningkatnya fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa meta satuan tingkat indikator capaian rpm s.d tag realis target real target realis target realis target realis target realis target real realisasi isasi sasi bidang tanah jumlah bidang n a dinas ptr kasultanan, bidang dalam kadipaten dan tanah mataku tanah desa kasultanan, update yang kadipaten januari memfasilitasi dan tanah untuk dikelola desa yang serta memfasilitasi dimanfaatkan untuk dikelola serta dimanfaatkan sumber: bappeda diy, berikut adalah deskripsi awal berkenaan dengan pencapaian target sasaran rpm diy tahun hingga periode menggunakan evaluasi analisis gap sebagai berikut. aan sd. tidak tidak tercapai bnoyakai indikator dari evaluasi renstra indikator tidak tercapai: tujuan sasaran tidak angka sementara gambar ii pencapaian target rpm diy tahun hingga tahun berikut dapat dideskripsikan capaian target sampai dengan tahun keempat dari masing masing sasaran dalam rpm diy tahun pada sasaran dan indikator sebagai berikut: sasaran meningkatnya derajat kualitas sdm sasaran pemda diy untuk periode rpm terdiri dari indikator yakni indeks pembangunan manusia ipm) dan indeks pemberdayaan gender idg) yang evolusinya dapat disampaikan sebagai berikut: indeks pembangunan manusia ipm) capaian ipm diy pada tahun adalah sebesar dari target tahunan sebesar atau mencapai apabila dibandingkan dengan target akhir rpm sebesar ipm diy pada tahun tumbuh persen (meningkat poin) dibandingkan capaian tahun meskipun masih dalam masa pandemi covid namun tahun ipm sudah menunjukkan perbaikan sudah lebih baik dibanding yang mengalami kontraksi pertumbuhan. meskipun target tahunan belum tercapai berdasarkan seri data bps, menunjukan bahwa ipm diy mengalami pertumbuhan sejak tahun dan berada atas rerata nasional dapat digambarkan sebagai berikut: data sementara dan proyeksi s081 capaian diy s @me capaian nasional @m target pemda diy sumber: bps dan rpm diy diolah. gambar ii perkembangan target dan realisasi ipm diy dan realisasi ipm indonesia tahun berdasarkan gambar tersebut ipm diy tahun rata rata tumbuh persen per tahun. secara keseluruhan nilai ipm diy termasuk dalam kategori sangat tinggi dan berada peringkat kedua nasional, bawah dki jakarta. ipm disusun dari tiga komponen yang mengindikasikan kualitas sumber daya manusia yakni pendidikan (harapan lama sekolah, rata rata lama sekolah), kesehatan (usia harapan hidup) dan standar hidup yang layak (pengeluaran per kapita). capaian ipm diy tahun menurut bps diy dalam brs th. xxiii dapat digambarkan sebagai berikut: pada komponen pendidikan, anak anak berusia tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama tahun atau setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat diploma iii. selain itu, katadata lama sekolah penduduk umur tahun atas juga meningkat menjadi tahun pada tahun pada komponen kesehatan, bayi yang lahir pada tahun memiliki harapan untuk dapat hidup hingga tahun, sekaligus masih menduduki sebagai usia harapan hidup tertinggi indonesia. pada komponen sisi standar hidup layak, pengeluaran per kapita kembali naik persen menjadi rp14, juta per tahun pada tahun dibanding tahun dinamika ipm diy berdasarkan komponen komponennya dapat dideskripsikan sebagai berikut: tabel indeks pembangunan manusia ipm) diy menurut komponen, uhh tahun) hls tahun) rls tahun) pengeluaran perkapita ribuan rp) ipm pertumbuhan m() sumber: bps provinsi diy, meskipun nilai ipm diy sampai dengan tahun berada atas rerata nasional, namun untuk menjadi perhatian berkenaan dengan kesenjangan capaian ipm antar kabupaten kota diy yang dapat digambarkan sebagai berikut. tabel i1 indeks pembangunan manusia ipm) menurut kabupaten kota tahun kab kota kulon progo gunungkidul sumber: bps provinsi diy, kesenjangan tersebut dapat terlihat pada kabupaten gunungkidul (kategori sedang) dibandingkan dengan kabupaten kota dengan kategori sangat tinggi ipm seperti kota yogyakarta, sleman, dan bantul. dengan prioritas pembangunan diy yang afirmatif kawasan selatan diy, diharapkan gunungkidul pada masa yang akan datang dapat segera memasuki kategori tinggi seperti kabupaten kulon progo. indeks pemberdayaan gender idg) tingkat keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat diukur dengan indeks pemberdayaan gender idg) yang terdiri dari keterlibatan perempuan parlemen, perempuan sebagai tenaga manajer profesional administrasi dan teknisi serta komponen sumbangan pendapatan perempuan. berdasarkan komponen tersebut, capaian indeks pemberdayaan gender idg) diy s.d sebesar melebihi target tahun sebesar sekaligus melampaui target akhir rpm diy sebesar ,27y0) yang dapat digambarkan sebagai berikut: tabel i1 perkembangan indeks pemberdayaan gender idg) diy tahun data tahun data tahun belum terdapat rilis bps capaian adalah data sementara 20z0 sumber: aplikasi mataku bappeda diy, (diolah) berdasarkan sajian grafik tersebut, capaian idg diy mengalami tren peningkatan. capaian idg diy mengalami peningkatan sebesar dari semula pada tahun naik menjadi tahun adapun sajian data idg menggunakan angka tahun meskipun terkendala pandemi covid sejak tahun keberhasilan pencapaian idg diy disebabkan oleh: kompetensi dan kualitas perempuan dalam jabatan struktural semakin tinggi. pendidikan. cc. menyamaratakan gender terhadap karier perempuan semakin meningkat. penguatan kelembagaan yang mendorong pelaksanaan pengarusutamaan gender. dukungan regulasi sebagai landasan hukum untuk implementasi pengarusutamaan gender pug) disamping faktor faktor keberhasilan, capaian idg diy memiliki tantangan dalam hal proporsi keterwakilan perempuan dalam politik masih cenderung tertinggal apabila dibanding dengan dki jakarta dan provinsi jawa timur. sehingga upaya peningkatan capaian masih perlu dilakukan secara terus menerus. sasaran meningkatnya derajat ekonomi masyarakat capaian indikator sasaran meningkatnya derajat ekonomi masyarakat pada target indeks gini dan angka kemiskinan tidak dapat tercapai dalam kurun dan bertanya melebihi angka nasional. i1. indeks gini berdasarkan data bps diy pada september tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk d.i. yogyakarta yang diukur dengan menggunakan metode rasio gini adalah sebesar angka ini menurun poin jika dibandingkan dengan rasio gini maret yang besarnya namun demikian capaian indeks gini tersebut belum memenuhi target tahun sebesar maupun target akhir rpm diy sebesar rasio gini daerah perkotaan pada september tercatat sebesar dan nilainya lebih rendah dibandingkan rasio gini maret yang sebesar tetapi angka gini rasio tersebut masih lebih tinggi bila dibandingkan rasio gini september yang sebesar bps diy, rasio gini daerah perdesaan pada september mencapai dan lebih rendah bila dibanding rasio gini maret dan rasio gini september oaa aal ap) oa81 ,., sept maret sept maret sept maret sept maret sept maret sept maret sept maret sept im perdesaan perkotaan diy sumber: diolah dari data survei sosial ekonomi nasional susunan) sumber: bps provinsi diy, gambar ii perkembangan gini ratio menurut daerah tempat tinggal diy bulan september september berdasarkan ukuran ketimpangan bank dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok persen terbawah adalah persen. hal ini berarti tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk pada september berada pada kategori ketimpangan sedang. apabila dirinci menurut wilayah, daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan sedang. sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar persen, yang berarti tergolong dalam ketimpangan rendah. bps diy pada maret menyampaikan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk diy menunjukkan peningkatan dibandingkan kondisi sebelumnya. angka gini ratio diy menurut tempat tinggal pada maret tercatat sebesar atau naik poin dibandingkan september sebesar posisi ini menempatkan gini ratio diy berada atas rata rata nasional yang berada pada angka berdasarkan kriteria bank dunia, angka tersebut termasuk pada kategori ketimpangan sedang. meskipun dalam kategori ketimpangan sedang, kondisi indeks gini tersebut perlu menjadi perhatian karena mengindikasikan kesenjangan kesejahteraan masayarakat diy. menurut lincoln arsyad dalam ekonomi pembangunan, ketimpangan pendapatan daerah disebabkan oleh: pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita, inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang barang: ketidakmerataan pembangunan antar daerah, investasi yang sangat banyak dalam proyek proyek yang padat modal capital incentive), sehingga persentase pendapatan modal dari kerja tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah: rendahnya mobilitas sosial. pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga harga barang hasil industri untuk melindungi usaha usaha golongan kapitalis. memburuknya nilai tukar (term trade) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara negara maju terhadap barang barang ekspor negara sedang berkembang dan hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain lain. persoalan persoalan inilah yang harus diatasi ataupun diantisipasi melalui berbagai program pembangunan diy. persentase angka kemiskinan capaian angka kemiskinan sampai dengan september sebesar ,91y6 dari target atau sekitar dari target akhir rpm diy sebesar persentase penduduk miskin pada september turun persen dibandingkan maret jumlah penduduk miskin pada september sebanyak ribu orang dan turun ribu orang terhadap maret bps diy, apabila dibandingkan september jumlah penduduk miskin september turun ribu orang. persentase penduduk miskin perkotaan pada september sebesar dan turun persen poin dibandingkan maret penduduk miskin perdesaan pada september sebesar persen dan turun persen poin dibandingkan maret jumlah penduduk miskin perkotaan pada september sebanyak ribu orang dan turun sebanyak ribu orang dibandingkan maret sementara itu, jumlah penduduk miskin perdesaan pada september sebanyak ribu orang atau mengalami penurunan ribu orang dibandingkan maret garis kemiskinan pada september tercatat sebesar rp496. kapita bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar rp358. persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar rp138. persen). pada september secara rata rata rumah tangga miskin indonesia memiliki orang anggota rumah tangga. apabila ditinjau secara rumah tangga, maka garis kemiskinan rumah tangga mencapai rp2. rumah tangga bulan. . gala ana. sept maret sept maret sept maret sept maret sept maret sept maret sept maret sept sumber bps diy, gambar ii jumlah dan persentase penduduk miskin, september september selama periode september september tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada maret pada tahun tersebut tingkat kemiskinan d.i. yogyakarta tercatat berada pada angka persen yang dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. namun demikian, angka ini secara bertahap mulai menurun sejak september pada september terjadi penurunan yang cukup signifikan dimana pada saat itu persentase penduduk miskin turun dari persen menjadi persen. selanjutnya pada september mencapai angka terendah pada ,44y9. namun persentase kembali meningkat pada tahun sebagai dampak pandemi covid tingkat kemiskinan d.i. yogyakarta sejak maret sampai dengan maret mengalami peningkatan. pada maret tingkat kemiskinan masih tetap sebesar persen. namun demikian pada september persentase penduduk miskin mulai menurun, berada pada angka sesuai berita resmi statistik januari dari bps diy. menurut bps diy faktor faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode september september antara lain adalah: pandemi covid yang berkelanjutan berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk sehingga mempengaruhi angka kemiskinan. pertumbuhan ekonomi d.i. yogyakarta pada triwulan i1! terhadap triwulan sebesar persen (y on y). kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya dimana perekonomian d.i. yogyakarta mengalami kontraksi sebesar persen. pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan iii masih berkontraksi sebesar persen (y on y). namun, kontraksi tersebut tidak sedalam periode yang sama tahun pada agustus terjadi peningkatan angkatan kerja sebesar persen dibandingkan februari selain itu, jumlah penduduk bekerja bertambah sebanyak ribu orang atau meningkat sebesar persen dibandingkan februari tingkat pengangguran terbuka tpt) pada agustus sebesar persen menunjukkan adanya peningkatan sebesar persen poin dibandingkan februari peningkatan tpt terjadi perkotaan sebesar persen poin. sebaliknya perdesaan, tpt justru menurun sebesar persen poin. sasaran terpelihara dan berkembangnya kebudayaan sejak tahun sampai dengan sasaran ketiga yaitu terpelihara dan berkembangnya kebudayaan diukur dengpada tahun telah tercapai, bahkan melebihi target yang ditetapkan. pada tahun capaisebesar melampaui target akhir rpm diy sebesar atau dengan persentase capaian sebesar ,49y6 dinas kebudayaan diy, budaya benda adalah segala sesuatu wujud hasil karya budaya berupa benda yang mempunyai nilai penting bagi ilmu pengetahuan, politik, sosial dan keagamaan, bergaya tertentu dan sudah langka serta berusia lebih dari tahun. budaya benda meliputi struktur, situs, benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. diy memiliki keragaman dan kekayaan budaya benda yang terbentang sejak jaman prasejarah, hindu budha, islam hingga masa kolonial. sebagai salah satu pusat peradaban indonesia, tentu saja seluruh potensi budaya benda yang ada perlu dipelihara dan dikembangkan. tabel i1 warisan budaya benda kekayaan diy yang ditetapkan tingkat nasional dan internasional tahun tahun penetapan nasional penetapan internasional jumlah jumlah sumber: dinas kebudayaan diy, budaya benda kekayaan diy yang ditetapkan tingkat nasional pada tahun meliputi rumah sakit bethesda, sma negeri yogyakarta, jembatan beling jembatan kereta api sungai progo sisi utara), kantor dinas pariwisata kota yogyakarta, goa braholo, gedung agung, monumen perjuangan rumah makan sate puas, gedung pusat ugm, hotel garuda, dalem joyodipuran (kantor balai pelestarian nilai budaya diy), korem pamungkas, rumah jenderal sudirman bantaran museum sudirman), siti hinggil kraton yogyakarta, sma negeri yogyakarta, rumah sakit panti rapih dan jembatan antar. hal yang perlu menjadi perhatian, budaya benda diy cukup banyak yang mendapatkan apresiasi tingkat nasional, namun sampai dengan tahun belum terdapat yang ditetapkan tingkat internasional. oleh karena itu, prioritas pelestarian budaya benda pada tahun masih melanjutkan prioritas tahun diarahkan untuk mewujudkan yogyakarta sebagai warisan budaya dunia. berbagai kegiatan pengelolaan dan pelestarian dilakukan sekitar sumbu filosofi dan kota yogyakarta, antara lain revitalisasi pojok beteng lor wetan kraton yogyakarta, rehabilitasi bangunan kraton, kegiatan pemeliharaan aset kraton dan pura pakualaman, pembenahan fasad sepanjang malioboro, penataan kotabaru, pemeliharaan jarang benteng vredeburg, rehabilitasi bioskop permata, penataan perkapalan, dan lain sebagainya. tabel i1 target dan capaian indikator program persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan tahun target catatan indikator kinerja satuan capaian tan of, akhir target akhir program pemda rpm rpm budaya benda yang dilestarikan sumber: dinas kebudayaan diy, pencapaian indikator sasaran jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan dari target terealisasi pada tahun bila diukur dari pencapaian target akhir rpm sebesar mempunyai andil sebesar sehingga target pada tahun sudah tercapai bahkan melampaui. pencapaian ini didukung dengan program kegiatan yang dilakukan secara kolaborasi oleh pemerintah dan masyarakat. komponen selanjutnya adalah budaya tak benda, yang diartikan sebagaibudaya tak benda merupakan budaya yang tidak berwujud fisik barang. warisan budaya tak benda meliputi antara lain nilai, bahasa, adat dan tradisi, dan kesenian. bahasa menjadi penting untuk menumbuhkan jati diri dan mengembangkan kepribadian. peningkatan budaya tak benda berupa bahasa dilakukan dengan kongres aksara jawa yang merupakan kongres bertaraf nasional, kompetisi bahasa dan sastra sebanyak kategori, macapat yang menyebar lokasi diy, pergelaran karya bahasa dan sastra dalam bentuk webinar, temu karya sastra pelajar, digitalisasi aksara jawa, pemberdayaan pelaku seni budaya secara daring melalui ois, webinar ksatria wijaya, penerbitan majalah empulur dan tabloid carita setiap triwulan, sandiwara radio berbahasa jawa sebanyak kali, pengembangan kethoprak kekinian, dan pengembangan naskah tabel i1 penetapan warisan budaya tak benda kekayaan diy tingkat nasional dan internasional pada tahun tahun penetapan nasional penetapan internasional jumlah lo5 oo) le| jumlah sumber: kementerian pendidikan dan kebudayaan ri, peran serta masyarakat penting dalam memajukan kebudayaan. guna meningkatkan peran serta masyarakat, telah dilakukan dengan penyerahan bantuan gamelan dan fasilitasi organisasi seni pertunjukan. peran serta seniman mendapat perhatian dan penghargaan dari pemda diy. pada tahun pemda diy memberikan penghargaan anugerah budaya berupa pemberian penghargaan bagi pelestari dan atau pelaku bcb, adat, seni, dan budayawan. publikasi menjadi bagian penting untuk mewartakan budaya dan keistimewaan diy. jalinan infomasi telah dilakukan dengan berbagai media cetak, media televisi, radio, dan media sosial. web dan media sosial mampu menjadi rujukan informasi mengenai berbagai program dan kegiatan budaya diy. tabel i1target capaian indikator terhadap kinerja program satuan capaian akhir target akhir pemda target realisasi realisasi| rpm rp3m persentase ata budaya tak benda yang dilestarikan sumber: dinas kebudayaan diy, berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan mampu mendukung pencapaian kinerja program pemda. pencapaian kinerja peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan pada tahun melampaui angka yang ditargetkan yaitu pencapaian terhadap target akhir rpm pada tahun sebesar dari target sejak tahun sudah warisan budaya tak benda kekayaan diy yang telah tetapkan. pada tahun tetapkan warisan budaya tak benda, yaitu merengek tempe benguk, busana mataraman yogyakarta, buatan jolosutro, madhilakhiran wonontoro, pasukan, upacara adat king king going, seksi burak, reog wayang, mimpi pandhelori, kethoprak yogyakarta, wayang hangul yogyakarta, nilai nilai ajaran sastrawi pro pakualaman, babad mangkubumi yogyakarta dan babad ngayogyakarta v viisasaran meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan sasaran keempat meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan. indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan yaitu: pertumbuhan ekonomi: indeks kualitas lingkungan hidup: kesesuaian pemanfaatan ruang: dan capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan. dari empat indikator pada sasaran tersebut, indikator tidak tercapai pada tahun yaitu pertumbuhan ekonomi dan indeks kualitas lingkungan hidup ikh). berikut adalah kinerja indikator untuk sasaran dalam periode sampai dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun tahun kedua pandemi covid perekonomian diy secara kumulatif tumbuh pada akhir tahun dibandingkan tahun sesuai dengan berita resmi statistik bps diy februari kondisi tersebut lebih baik apabila dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar persen. berdasarkan data seri yang tersedia, capaian pertumbuhan ekonomi tahun melebihi target rpm diy pada tahun maupun periode akhir persen terhadap target akhir), sebagaimana capaian dua tahun pertama periode pembangunan jangka menengah pada tahun menurut berita resmi statistik bps diy februari perekonomian diy triwulan memiliki capaian produk domestik regional bruto pdrb) sebesar rp38, triliun atas dasar harga berlaku adik) dan atas dasar harga konstan mencapai rp27, triliun. pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya dan hanya dua lapangan usaha yang mengalami kontraksi. sementara dari sisi pengeluaran, semua komponen tumbuh positif, kecuali net ekspor antar daerah. perekonomian diy triwulan iv terhadap triwulan iv mengalami tumbuh sebesar persen (y on y). pertumbuhan tertinggi dicapai oleh pertanian sebesar persen, diikuti jasa lainnya dan transportasi. dari sisi pengeluaran, semua komponen, kecuali pengeluaran konsumsi lembaga swasta nonprofit dan perubahan inventori, tumbuh positif. ekspor dan impor luar negeri mengalami pertumbuhan lebih dari dua digit. dibanding triwulan perekonomian diy tumbuh sebesar persen (g to g). lapangan usaha yang tumbuh tinggi adalah jasa lainnya, diikuti oleh transportasi dan penyediaan akomodasi dan makan minum. dari sisi pengeluaran, terutama didorong oleh pertumbuhan konsumsi pemerintah, ekspor luar negeri, dan pembentukan modal tetap bruto. struktur ekonomi diy tahun didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan, informasi dan komunikasi, dan konstruksi. sementara dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih mendominasi dengan kontribusi persen, disusul oleh pembentukan modal tetap bruto persen, dan pengeluaran konsumsi pemerintah persen. ass sumber: bps provinsi diy, gambar ii tingkat pertumbuhan ekonomi diy tahun y6) pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik jika dibandingkan kondisi disebabkan mulai bergeraknya roda perekonomian seiring dengan keberhasilan program vaksinasi (sebagai game changer) serta menurunnya angka penyebaran covid i1. indeks kualitas lingkungan hidup ikh) capaian indeks kualitas lingkungan hidup ikh) pada tahun tercapai melebihi target rpm diy adapun capaian ikh pada tahun sebesar (angka tidak mencapai target tahunan yang ditetapkan sebesar atau tercapai sebesar atau dibanding target akhir rpm diy indikator ikh sebagai ukuran nasional provinsi kabupaten kota untuk menilai ketercapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup dengan kriteria kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan. perhitungan ikh tetap menggunakan metode yang sama dengan tahun sebelumnya sampai akhir periode masa berlaku rpm diy tahun dengan rumus ikh ika) iku) intl). untuk perhitungan intl terdapat penambahan luas penggunaan lahan, yaitu cagar alam geologi seluas ha, hutan penelitian seluas dan lahan rawan bencana alam seluas ha. sedangkan untuk perhitungan ika masih tetap menghitung tujuh parameter yang sama, yaitu do, bod, cod, tss, po4, focal coli dan total koliform. perhitungan iku masih menggunakan metode yang sama dengan parameter kualitas udara no2 dan so2. parameter dan bobot dari masing masing komponen dapat dilihat pada tabel berikut tabel i1 kriteria dan indikator ikh sejam pama teo bobot air sungai udara tutupan geologi, alam, taman wisata alam, taman lahan hutan raya, taman nasional, penelitian, suaka marga satwa, lahan rawan bencana alam geologi, perkebunan, lahan pangan tidak beririgasi, sempadan sungai, sempadan pantai, rth. v capaian klh || sumber data: dlh diy dan mataku update januari berdasarkan data dan hasil, maka dapat dihitung indeks kualitas lingkungan hidup ikh) dengan formulasi sebagai berikut: ikh ika) (30y60 iku) intl) ikh ikh x61, realisasi ikh sebesar tahun masih berada bawah target rpm yaitu tahun berdasarkan klasifikasi nilai ikh dari klik, maka angka ikh diy sebesar dikategorikan cukup baik. klasifikasi nilai ikh dari klik dapat dilihat dalam tabel berikut. tabel i1 klasifikasi nilai indeks kualitas lingkungan hidup ikh) sumber: klasifikasi ikh rpm (klik ri) adapun realisasi ika, iku, intl dan ikh selama tahun dapat dilihat dalam tabel bawah. tabel i1 target dan realisasi ikh tahun nge asasi target drdatisasil target tneatisasil target fantasi sumber: analisis data dlh diy tahun apabila dibandingkan dengan nilai realisasi ikh tahun terjadi penurunan nilai ikh pada tahun tidak terpenuhinya target ikh dikarenakan nilai ika dan intl berada bawah target rpm. nilai ika rendah karena tingginya kadar bakteri koli tinja dan total koli yang dominan berasal dari limbah domestik. sedangkan nilai intl yang belum mencapai target, selain karena adanya perubahan sumber data untuk perhitungan intl yang hanya bersumber dari interpretasi citra satelit kementerian lhk dan kajian rth tahun juga disebabkan masih rendahnya penambahan vegetasi baik berupa ruang terbuka hijau rth) maupun rehabilitasi terhadap lahan kritis lainnya. kesesuaian pemanfaatan ruang target kinerja untuk sasaran kesesuaian pemanfaatan ruang, pencapaian untuk tahun mengalami peningkatan dan mencapai target. berdasarkan data dari mataku pada januari kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rtrw provinsi yang meningkat capaiannya adalah sebesar indikator ini diukur dari perbandingan luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rtrw dibandingkan dengan luas total pemanfaatan ruang. dibandingkan dengan target akhir rpm, capaian ini berarti dari target kinerja akhir rpm sebanyak capaian tersebut menjadikan indikator kinerja utama kesesuaian pemanfaatan ruang tahun masuk dalam kriteria tinggi. namun demikian, pengendalian pemanfaatan ruang masih menjadi tantangan dalam mempertahankan maupun meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang. berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan penataan ruang, pemerintah provinsi mempunyai fungsi dan peran memberikan arahan dan pembinaan kepada kabupaten kota dan masyarakat dalam bentuk monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang serta arahan kebijakan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. melalui pembinaan ini diharapkan adanya peningkatan dalam kesesuaian pemanfaatan ruang baik oleh masyarakat maupun kabupaten kota terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten kota dan rencana tata ruang wilayah provinsi. untuk mengukur sasaran ini digunakan indikator kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rtrw provinsi meningkat yang diukur dari perbandingan luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rtrw dibandingkan dengan luas total wilayah pemanfaatan ruang. selain itu, juga perlu memperhitungkan kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari struktur ruang yang dihitung dengan membandingkan struktur ruang eksisting terhadap struktur ruang rtrw diy. berdasarkan peraturan menteri atr bpn nomor tahun tentang pedoman pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang maka capaian indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun diperoleh dari hasil perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan perbandingan antara peta pola ruang dengan penggunaan lahan eksisting. perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang dilakukan dengan membandingkan antara kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya dengan luas kawasan lindung dan luas kawasan budidaya. kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan lindung diperoleh dari pemanfaatan ruang kawasan lindung eksisting dibandingkan dengan luas pemanfaatan ruang kawasan lindung pada rtrw, sedangkan kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya diperoleh dari pemanfaatan ruang kawasan budidaya eksisting dibandingkan dengan luas pemanfaatan ruang kawasan budidaya pada rtrw. terdapat (tiga) klasifikasi yakni sesuai, tidak sesuai, dan belum terwujud melalui proses superimposed antara peta rencana pola ruang dengan peta penggunaan lahan tahun berikut ini adalah tabel rincian kesesuaian kawasan lindung dan budidaya: tabel i1 persentase kesesuaian pemanfaatan ruang eksisting dengan rencana pola ruang rtrw diy sesuai (ha) tidak sesuai (ha) terwujud (ha) (an readamtamsamtinam malah raja men ematmatanak ama pak ben ben bee bean eat ja, mena bee bekam bkn matan an jae mom bee ben bei men bee ban emak ana, pra antar aaaa apakawasan peruntukan hutan produksi ,73y6 ,86y6 kawasan peruntukan hutan rakyat ,22y6 kawasan peruntukan industri ,88y6 kawasan peruntukan permukiman perdesaan y69 ,98y9 ,28y6 kawasan peruntukan permukiman perkotaan ,81y9 ,11y6 kawasan peruntukan perkebunan kawasan peruntukan lahan pangan beririgasi kawasan peruntukan lahan pangan tidak ,91y6 ,97y6 beririgasi kawasan peruntukan bandar udara ,00y6 kawasan peruntukan pelabuhan kawasan riset dan pendidikan tinggirekap kesesuaian keseluruhan .69y9 sumber hasil analisis dinas ptr diy, berdasarkan tabel rincian kesesuaian kawasan lindung dan kawasan budidaya dapat diketahui bahwa kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung diy sebesar dengan ketidaksesuaian sebesar ketidaksesuaian pada kawasan lindung diantaranya adanya aktivitas budidaya pada kawasan sempadan sungai. sedangkan kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan budidaya diy sebesar ,69y6, belum terwujud sebesar dan tidak sesuai sebesar persentase dukungan belum terwujudnya kawasan budidaya adalah pada kawasan peruntukan industri yang belum terwujud. (total luas kesesuaian kawasan lindung # total luas kesesuaian kawasan budidaya) total luas kawasan lindung total luas kawasan budidaya) kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rtrw capaian kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rtrw tahun sebesar melebihi target capaian sebesar atau dari target capaian. meskipun melebihi target namun masih terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dan belum terwujud. ketidaksesuaian pada kawasan lindung paling tinggi yaitu kawasan sempadan sungai sebesar dan kawasan budidaya paling tinggi pada kawasan peruntukan industri sebesar pemanfaatan ruang yang belum terwujud yaitu pada kawasan peruntukan industri sebesar y4. i1. capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan pada tahun capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan sebesar dari target sebesar atau tercapai y4. sedangkan dibandingkan dengan target akhir periode rpm yaitu maka capaiannya sebesar y6. penataan ruang keistimewaan telah diatur dalam perdana nomor tahun tentang tata ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten. tujuan pengaturan tata ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten adalah untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial,kesejahteraan masyarakat,pelaksanaan penataan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten dilakukan dengan cara mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan fungsi satuan ruang. dalam mendukung capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis ini peran pemerintah daerah kabupaten kota bersifat memberikan bantuan dalam hallaksanaan penataan ruang, penyelenggaraan pemantauan dan penertiban pemanfaatan ruang tanah kasultananatau tanah kadipaten yang menyalahi rencana tata ruang,: pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang. wow merapi perbukitan pra. pantura get heo menoreh ge: g3. ana candi prambanan oem dan candi ijo tap una haa pusat kota wates :. pleret pantai selatan ut. makam raja raja kulon progo tee mataram imogiri makam girigondo omnepion kal tan sokoliman # ' karst gunungsewu kotabaru pathok negro pro pakualaman ba, pantai selatan karaton gunungkidul masjid dan makam raja mean saad sumbu filosofi mataram kotagede gambar ii peta lokasi satuan ruang strategis penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan menjadi salah satu indikator kinerja utama diy yang dicapai melalui beberapa komponen meliputi: penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang: penyusunan rencana rinci tata ruang penyusunan rencanalnduk masterplan) penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan pemanfaatan ruang pengendalian pemanfaatan ruang capaian kinerja untuk sasaran capaian penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan, pada tahun mengalami peningkatan sebesar dari tahun capaian persentase penataan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan adalah sebesar dari target yang ditetapkan sebesar atau sebesar dibandingkan dengan target akhir rpm sebanyak capaian tahun ini mencapai indikator ini diukur dari jumlah persentase capaian satuan ruang strategis yang mempunyai dokumen perencanaan berupa rencana rinci tata ruang, rencana induk dan rtl, keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis. realisasi capaian kinerja tersebut merupakan penjumlahan dari capaian beberapa aspek diantaranya jumlahsebesar keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan sebesar dan pengendalian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis sebesar dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun ini mengalami peningkatan padameningkat sebesar keterwujudan pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan meningkat sebesar ,92y6, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis meningkat sebesar berikut ini daftar satuan ruang strategis yang sudah mempunyai dokumen perencanaan, didorong untuk melakukan perwujudan ruang sesuai dokumen rencana dan satuan ruang strategis yang dilakukan upaya peningkatan kesesuaian sebagai berikut. tabel i1 daftar dokumen perencana pada satuan ruang strategis masa induk mama man sampai dengan panggung krapyak maa kotagede lhs) pantai sama parangtritis kabin menua dengan dgn sinis man dan kotabaru candi prambanan candiljo ' fc, induk dea dea lhs) pantai selatan gunungkidul aam maag makam girigondo pusat kota wats ' pantai selatan kulon progo sumber: dpr diy, capaian keterwujudan pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis dinilai berdasarkan pembobotan pada masing masing srs yang sudah dilakukan upaya tindak lanjut perwujudan ruang berdasarkan dokumen rencana yang sudah disusun. pada satuan ruang strategis juga sudah dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis yang ada perkotaan dan perbukitan menoreh. sasaran menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat suatu daerah yang merata. bagi daerah setingkat provinsi, keberhasilan pembangunan ekonomi dapat ditunjukkan oleh produk rata rata yang dapat dihasilkan masyarakat daerah pada kabupaten dan kota wilayah tersebut dan selanjutnya dapat dilihat dari rerata bertanya produksi rata rata per kapita antar daerah. pemerataan kemajuan pembangunan ekonomi antar daerah kabupaten kota wilayah provinsi dapat diukur dengan indeks williamson. indeks ini tersebut dapat mengukur tingkat pemerataan produksi per rata rata penduduk antar wilayah berdasar perhitungan pdrb. dasar perhitungannya menggunakan pdrb per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. indeks tersebut dapat menggambarkan kesenjangan ekonomi antar wilayah. realisasi target sasaran menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah yang diukur dengan indeks williamson pada tahun tercapai sebesar (proyeksi sementara) dari target atau sekira tercapai y69 dari target akhir rpm diy sebesar pada tahun nilai indeks williamson diy selama lima tahun terakhir dapat ditunjukkan dalam gambar berikut ini: sumber: bps d.i yogyakarta dan mataku apps bappeda diy keterangan: data merupakan data olahan gambar ii perkembangan indeks williamson diy menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah masih menjadi isu penting dalam pembangunan diy. penurunan ketimpangan wilayah yang cukup signifikan terjadi tahun dan seiring dengan tingginya pertumbuhan ekonomi kabupaten kulon progo yaitu masing masing sebesar dan meskipun turunnya mengalami penurunan dari tahun namun pada kondisi pandemi covid tahun dan capaian indeks williamson mengalami kenaikan. pada tahun dan ketimpangan ekonomi antar wilayah mengalami peningkatan disebabkan oleh adanya pandemi covid yang melanda sehingga mempengaruhi perekonomian seluruh wilayah. meskipun terdapat dua daerah yang lebih maju secara ekonomi yaitu kabupaten sleman dan kota yogyakarta lebih tinggi dibandingkan dengan rata rata kontraksi tiga kabupaten lain. rata rata kontraksi dua daerah yang lebih maju adalah sedangkan rata rata kontraksi tiga daerah lainnya adalah tabel berikut menunjukkan perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota selama tahun tabel pertumbuhan ekonomi kabupaten kota (dalam persen) mania ame dasa dom sumber: bps provinsi diy, tabel ii capaian kinerja indeks williamson, capaian target kinerja target realisasi rpm jtargetakhir realisasi rpm (y9) indeks sumber: apps diy, berdasarkan tabel tersebut, kesenjangan antar wilayah diy telah mengalami penurunan dari tahun tahun, namun dengan adanya kondisi pandemi covid depan masih diperlukan upaya untuk mencapai target akhir rpm. upaya yang perlu dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, yakni dengan penyusunan program strategis pembangunan kabupaten yang masih memiliki pdrb per kapita dibawah rata rata diy, diantaranya penyelesaian pembangunan pelabuhan tanjung adi karta yang saat ini masuk dalam major projects pemerintah pusat. percepatan penyelesaian kawasan ekonomi khusus kek) tikungan santoso untuk mendukung industri kreatif diy (wilayah bantul kulon progo), rencana proyek pembangunan kawasan ekonomi khusus kek) pariwisata sama parangtritis untuk mendukung investasi kabupaten bantul. serta untuk kabupaten gunungkidul dengan upaya pengembangan desa wisata patut serta pembangunan pelabuhan perikanan pantai gasing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong investasi sektor kelautan dan perikanan. samping itu dilakukan pula beberapa program kegiatan opd pemda diy seperti pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi kabupaten bantul, gunungkidul, kulon progo dan sleman, untuk memastikan kelancaran aksesibilitas dan mobilitas sumberdaya, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman, alokasi langganan bandwith untuk desa melalui kegiatan pembangunan ekosistem kultural diy berbasis digital, dan lain sebagainya. berkenaan dengan pandemi, perlu dioptimalkan program kegiatan depan untuk pemulihan sosial ekonomi yang kolaboratif dan sinergis. sasaran meningkatnya tata kelola pemerintah capaian sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan pada tahun sampai dengan tahun tercapai sesuai target pada indikator opini bpk (wtp) dan nilai akuntabilitas publik aa). nilai akuntabilitas publik pada kurun tahun terakhir tercapai melebihi target rpm (a), sejak tahun pemda diy memperoleh nilai aa. adapun hasil opini bpk dan nilai skip belum tersedia sampai naskah ini disusun. i1. opini bpk laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode tertentu. salah satu peran dan tujuan laporan keuangan pemerintah daerah skpd) adalah menyajikan informasi keuangan daerah yang bermanfaat bagi manajer publik daerah kepala daerah dan dprd) dalam pengambilan kebijakan fiskal pemerintah daerah. dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah mengacu pada standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundangan. sehubungan dengan hal tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah disusun meliputi komponen laporan keuangan yaitu: laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan negara daerah, maka setiap tahunnya laporan keuangan pemerintah daerah skpd) harus diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan bpk).kebebasan mencakup kebebasan dalam menentukan objek yang diperiksa kecuali yang objeknya telah diatur tersendiri oleh peraturan perundang undangan. adapun kriteria pemberian opinienjelasan menyebutkan: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahanterdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni: wajar tanpa pengecualian (ungualified opinion), wajar dengan pengecualian (qualified opinion): tidak wajar (adverse opinion): dan pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer opinion). pada tahun bpk telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemda diy tahun yang memuat opini wajar tanpa pengecualian. laporan hasil pemeriksaan tersebut meliputi lhp atas laporan keuangan nomor a lhp xviillyog lhp atas sistem pengendalian intern nomor b lhp xviii.yog dan lhp atas kepatuhan terhadap perundang undangan nomor c lhp xviilyog opini wajar tanpa pengecualian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan merupakan pencapaian untuk kesepuluh kalinya sejak laporan keuangan tahun keberhasilan pemda diy dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian tersebut didukung dengan faktor faktor sebagai berikut: peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia untuk memberikan kinerja terbaik mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, ketatausahaan, dan pelaporan sebagai satu sistem pengelolaan keuangan daerah yang saling mendukung untuk mencapai kinerja keuangan pemerintah terbaik, peningkatan peran aparat pengawasan intern pemerintah api) dalam melakukan review pada setiap proses perencanaan, penganggaran, ketatausahaan, dan pelaporan, peningkatan infrastruktur yang mendukung implementasi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penyempurnaan regulasi maupun berupa fisik sarana prasarana. nilai akuntabilitas pemerintah skip) keberhasilan tata kelola pemerintahan didasari oleh penguatan sistem akuntabilitas yang rasional dan terukur. untuk membangun sistem yang akuntabel harus menetapkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang didukung oleh semua organisasi perangkat daerah. oleh karena itu perlu upaya untuk mengarahkan supaya dapat bergerak menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. selain tujuan dan sasaran, penting menyusun strategi, pengalokasian anggaran dengan memperhatikan target kinerja, pengembangan sistem pelaporan kerja yang akurat, melakukan review manajemen kinerja secara berkala, serta pengembangan sistem perencanaan, pelaksanaan, serta money secara terintegrasi. penguatan sistem akuntabilitas tersebut untuk menjaga konsistensi, keteraturan, meningkatkan kualitas proses, memudahkan kontrol, membangun budaya kerja, menjaga keterkaitan, serta yang terpenting meningkatkan kualitas monitoring dalam pelaksanaan pembangunan. perbaikan terhadap akuntabilitas diy secara nyata telah menghasilkan peningkatan efisiensi melalui perumusan sasaran yang lebih berorientasi hasil, refocussing program kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan. hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah skip) untuk tahun belum dirilis oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia semen pan dan ri), sehingga nilai terakhir skip pemda diy masih sampai dengan tahun sebesar atau dengan kategori aa. sampai dengan penilaian terakhir yang dikeluarkan semen pan dan tersebut, pemda diy merupakan satu satunya pemda yang memperoleh predikat yang merupakan predikat tertinggi dalam penilaian skip. berikut capaian indikator nilai skip pemda diy. tabel ii capaian nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, target capaian kinerja target| realisasi realisasi rpm) target akhir rpm kinerja pemerintah sumber: bappeda diy, sementara itu, data untuk perkembangan nilai skip pemda diy dapat dilihat pada gambar bawah ini. sumber bappeda diy, gambar ii perkembangan nilai skip diy, tabel i1 nilai per komponen dalam penilaian skip tahun tingkat akuntabilitas kinerja aa aa sumber: semen pan ri, dari hasil evaluasi terakhir oleh semen pan disampaikan bahwada diy menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. penerapan sistem skip sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik lingkungan pemda diy telah dilakukan dengan baik, secara formal penerapan tersebut telah dilakukan hingga unit kerja terkecil dengan menyusun dokumen perencanaan kinerja, merumuskan indikator kinerja, menyusun laporan kinerja serta telah melakukan evaluasi kinerja internal. kualitas penerapan sakit sudah baik, terlihat dari penyusunan rpm yang sudah berorientasi pada manfaat yang akan diterima masyarakat, sudah berpedoman pada integrated development plan serta fokus pada prioritas pembangunan yang menjadi kebutuhan pemda diy. capaian kinerja skip didorong oleh keberhasilan pemda diy dalam melakukan penyusunan kelembagaan berbasis kinerja (performance based organization). sebelumnya, pemda diy selama empat tahun berturut turut menyandang predikat dan mulai tahun telah mendapatkan predikat aa. dengan perolehan predikat aa, maka nilai skip dalam rpm telah terlampaui. dilihat dari perkembangan nilai skip pemda diy, sejak tahun sampai dengan hasil evaluasi skip selalu mengalami kenaikan. namun pada evaluasi terakhir, tahun mengalami penurunan poin dibanding tahun meskipun masih masuk dalam predikat aa. sementara pada tahun nilai skip kembali mengalami kenaikan sebesar poin dibanding tahun kenaikan tersebut terletak pada empat komponen yang dinilai, kecuali pada komponen evaluasi internal, dimana nilai antara tahun dan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. komponen yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu pelaporan kinerja naik sebesar poin. disusul dengan pengukuran kinerja naik sebesar poin, serta perencanaan kinerja dan capaian kinerja masing masing naik poin. sasaran meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan pada tahun (data sementara) realisasi indikator sasaran meningkatnya kapasitas pengelolaan keistimewaan persentase capaian program urusan keistimewaan sebesar dari target sekira ,7y9. apabila dibandingkan dengan target akhir rpm diy sebesar capaian tahun adalah sebesar penghitungan ketercapaian program tersebut juga memperhatikan ketercapaian kegiatan kegiatan dalamnya. faktor penghambat dari pencapaian indikator program yang lebih rendah dari tahun sebelumnya dikarenakan banyak kegiatan kegiatan yang bersifat massal dan perjalanan misi kebudayaan tidak dapat dilakukan agar mengurangi dampak lebih luas dari pandemi covid sasaran ini mendukung capaian tujuan dari pengaturan keistimewaan diy tersebut berarah pada tujuan keistimewaan yang tercantum dalam tahun yakni: mewujudkan pemerintahan yang demokratis:ujuan tersebut diwujudkan dengan rancangan program dan kegiatan yang memiliki korelasi kuat dengan poin poin tujuan tersebut. program tersebut dapat dikategorikan dalam program program yang bersifat pelayanan publik lembaga pengampu keistimewaan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa desa budaya, penyediaan ruang ruang untuk penumbuhan ekonomi dan aktivitas umkm, legalisasi status tanah, penataan kelembagaan asli kabupaten kota hingga tingkat kalurahan kelurahan, pemberdayaan organisasi organisasi budaya secara daring, penyediaan sarana prasarana penghubung antar satuan ruang strategis, pemeliharaan dan pengembangan aset aset budaya, penyediaan sarana prasarana untuk beraktivitas budaya serta lainnya. sasaran meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan tanah kesultanan, kadipaten dan tanah desa menurut data sementara, capaian sasaran meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan tanah kesultanan, kadipaten dan tanah desa tercapai bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa yang memfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan dari target sekitar sedangkan dibanding dengan target akhir rpm sebesar bidang, capaiannya adalah capaian bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang memfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan untuk tahun tidak mencapai target. dari target bidang terealisasi sejumlah bidang dengan persentase terhadap target tahun mencapai secara kumulatif pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten sampai dengan tahun telah direalisasikan sebanyak bidang dari target bidang pada akhir rpm tahun sedangkan untuk pendaftaran tanah desa telah direalisasikan sebanyak bidang dari target bidang pada akhir rpm tahun berikut disampaikan data pendaftaran tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa sampai dengan tahun setiap kabupaten kota. tabel i1 capaian data pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten kabupaten pendaftaran (namu |ase7| asa soo| |kulonprogo teman aan) 2s2| 2s0| 3x18 hutan |227o |276o .s09 frasa sumber dinas pertanahan dan tata ruang diy, adapun data capaian pendaftaran tanah desa pada masing masing kabupaten kota sampai dengan tahun sebagai berikut: tabel i1 capaian pendaftaran tanah desa jumlah sertifikat sertifikat penyemu kabupaten bidang bidang terverifik belum akan bidan asi s.d. diverifikasi sertifikat sertifikat sertifikat s.d. kuno progo tas6| 3sas| so7f igumungkidur those2| isten )asasi| w2asia sumber dinas pertanahan dan tata ruang diy. permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa, yaitu belum dapat dilaksanakannya pendaftaran terhadap tanah desa yang belum bersertifikat karena belum adanya regulasi yang mengatur tentang pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang ditindaklanjuti dengan standar operasional prosedur sop): terdapat bidang tanah desa yang masih bermasalah. masalah tersebut antara lain belum selesainya proses administrasi tukar menukar tanah desa dengan tanah warga serta, sehingga belum dapat didaftarkan kantor pertanahan, kantor pertanahan belum dapat memproses pendaftaran pencatatan perubahan data sertifikat tanah desa yang berupa tanah pengganti hasil dari pelepasan tanah desa yang digunakan untuk kepentingan umum. solusi: mendorong percepatan penyelesaian penyusunan draft rancangyang mulai diinisiasi pada tahun perlu dilakukan koordinasi dan pendampingan kepada pemerintah desa kalurahan dalam rangka pengumpulan bukti bukti pelaksanaan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga yang dilaksanakan sebelum tahun dan perlu diusulkan pengaturan lebih lanjut dalam revisi peraturan gubernur nomor tahun tentang pemanfaatan tanah desa. evaluasi capaian standar pelayanan minimal pada, maka ditetapkan ukuran yakni melalui standar pelayanan minimal spm), sebagai suatuevaluasi yang dilakukan, penerapan spm pemda diy sampai dengan tahun berdasarkan tahun dan permendagri tahun serta permendagri tahun belum optimal, hal tersebut disebabkan antara lain: belum terkuatnya perencanaan pemenuhan spm dalam dokumen perencanaan daerah, baik rpm, hal ini disebabkan karena rpm diy telah ditetapkan sebelum terbitnya tahun perencanaan dan capaian spm urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dalam tahun terahir dan didasarkan pada target dan rencana tahunan, dari masing masing opd pengampu spm, kemampuan apbd diy terbatas untuk dapat memenuhi standar kuantitas dan mutu pelayanan dasar sesuai dengan pedoman regulasi. selanjutnya evaluasi capaian standar minimal per bidang dan jenis pelayanan dasar, disajikan pada tabel berikut. tabel i1 evaluasi pencapaian standar pelayanan minimal diypendidikan jumlah warga menengah negara usia tahun yang isi berpartisipasi pendidikan menengah pendidikan jumlah warga khusus negara usia tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus.pelayanan terdampak krisis kesehatan bagi kesehatan akibat penduduk bencana terdampak dan atau krisis kesehatan berpotensi akibat bencana bencana provinsi dan atau yang berpotensi mendapatkan bencana layanan provinsi kesehatan jumlah warga negara pada pelayanan kondisi kejadian kesehatan bagi luar biasa penduduk pada provinsi yang kondisi kejadian mendapatkan luar biasa layanan provinsi kesehatan pekerjaan umum tea tea pemenuhan jumlah warga kebutuhan air negara yang minum curah memperoleh lintas kebutuhan air kabupaten kota minum curahlintas kabupaten kotaregional lintas limbah domestik kabupaten regional lintas kota kabupaten kota jumlah warga penyediaan dan negara korban pan bencana yang rehabilitasi rumah yang memperoleh 100y6 rumah layak huni layak huni bagi korban bencana provinsfasilitasi terkena relokasi penyediaan akibat program rumah yang pemerintah (tidak ada (tidak ada layak huni bagi daerah provinsi yang (tidak ada yang (tidak ada masyarakat yang terdampak yang terdampak yang yang terkena memperoleh terdampak) terdampak) relokasi fasilitasi program penyediaan pemerintah rumah yang layak daerah provinsi huni pelayanan jumlah warga ketentraman negara yang dan ketertiban memperoleh (tidak ada (tidak ada (tidaknya (tidak ada umum provinsi layanan akibat (tidak ada (tidak ada yang yang yang yang dari penegakan yang yang hukum perda dan terdampak terdampak) terdampak terdampak) terdampak terdampak perkara provinsi pam paw jenis indikator negara penyandang penyandang disabilitas disabilitas telantar telantar yang dalam panti mendapatkan dasar penyandang disabilitas telantar dalam panti rehabilitasi jumlah warga sosial dasar negara anak anak telantar telantar yang dalam panti mendapatkan dasar anak terlantar dalam panti rehabilitasi jumlah warga sosial dasar negara lanjut lanjut usia usia telantar yang telantar mendapatkan pen dalam panti rehabilitasi sosial dasar lanjut usia dalam panttuna negara gelandang sosial gan dan khususnya pengemis yang 100y6 100y6 gelandangan mendapatkan dan pengemis rehabilitasi sosial dalam panti dasar tuna sosial dalam panti perlindungan jumlah warga dan jaminan negara korban sosial pada saat bencana provinsi dan setelah yang tanggap darurat mendapatkan bencana bagi perlindungan (tidak ada (tidak ada korban bencana dan jaminan yang provinsi. sosial pada saat terdampak terdampak) dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi. bab iii gambaran keuangan daerah iii. kinerja keuangan periode sebelumnya perencanaan pembangunan daerah perlu mempertimbangkan kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dengan menganalisis pengelolaan keuangan daerah yang terwujud dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. sehingga, dalam perencanaan pembangunan daerah diy tahun ini, dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan terhadap kinerja apbd tahun dan neraca keuangan daerah tahun pengelolaan keuangan daerah pada tahun berpedoman pada peraturan kementerian dalam negeritahun dan peraturan gubernur diy tahun tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah perlu tahun tahun secara umum klasifikasi komponen apbd diy: komponen belanja daerah, yang dalamnya terdapatkemudian pada tahun pengelolaan keuangan daerah terdapat dinamika perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan diterbitkannya peraturan kementerian dalam negeri republik indonesia nomor tahun tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah permendagri tahun regulasi ini mencabut beberapa regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah termasuk. implikasi berlakunya permendagri tahun adalah adanya beberapa perubahan diantaranya klasifikasi komponen apbd yang kemudian menjadi komponen pendapatan, yang dalamnya terdapat pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain lain pendapatan daerah yang sah: komponen belanja, yang dalamnya terdapat belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer,secara pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, laporan keuangan pemerintah diy telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (wtp) dari bpk sejak tahun hal ini menujukkan bahwa penyelenggaraan administrasi keuangan pemda diy telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan merupakan salah satu bukti kualitas pengelolaan keuangan pemda diy yang baik. tabel iii capaian indikator kinerja pemda diy, sumber: kpj gubernur diy, iti. kinerja pelaksanaan apbd 1ii. pendapatan daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan. berdasarkan permendagri tahun pendapatan daerah terdiri atas tiga kelompokterdiri atas pajak daerah retribusi daerah, penerimaandapatan dari dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. sedangkan pendapatan dari lain lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari bantuan hibah, dana darurat, dan lain lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. kemudian berdasarkan permendagri tahun pendapatan terdiri atasterjadi perubahan klasifikasi dan nomenklatur menjadi terdiri atas transfer pemerintah pusat transfer antar daerah. dari sisi strategi pendanaan, sesuai dengan tujuan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diy menekankan pada upaya memanfaatkan optimal mungkin berbagai potensi pendapatan asli daerah pad). mengingat pemerintah daerah diy tidak memiliki sumber daya alam (sda) yang melimpah, optimalisasi potensi pad dilakukan dengan menekankan pada sumber pendapatan dari berbagai jasa dan menggali sumber pendapatan dari sektor pariwisata, yang memang merupakan salah satu keunggulan pemerintah daerah diy. analisis terhadap pendapatan daerah dilakukan dengan melihat angka rata rata pertumbuhan pendapatan daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam merencanakan upaya mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerah periode tahun secara detail analisis akan dilakukan pada periode tahun dan periode tahun hal ini dikarenakan adanya perubahan klasifikasi dalam komponen pendapatan apbd diy berdasarkan regulasi yang berlaku. secara umum, realisasi pendapatan tahun tumbuh fluktuatif dengan rata rata tumbuh sekitar secara detail, pertumbuhan pendapatan rata rata tahun pada komponen pad dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah tumbuh sekitar namun, pada tahun terdapat penurunan pertumbuhan pendapatan sebesar hal ini dipengaruhi oleh faktor adanya dampak pandemi covid19 pada sektor kesehatan dan ekonomi diy pada tahun yang kemudian turut berpengaruh negatif pada sektor penunjang pendapatan daerah lain. pada tahun realisasi pendapatan diy. kemudian pada tahun pertumbuhan pad sekitar pendapatan transfer tumbuh sekitar ,84y6, dan lain lain pendapatan daerah turun sekitar menjadi yo. gambaran tentang realisasi pendapatan daerah menginformasikan mengenai realisasi dan rata rata perkembangan pendapatan daerah diy disajikan pada tabel sebagai berikut. tabel iii perbandingan anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah pemerintah daerah diy tahun tar |amman tegasussasrtao iroserzr7case tarssmoarasari poseatsuarayi onsmsriocasi tasiarassatisan kel ken meng mena ben med men emas mao eos maa ojo sia pajakbaerah enteng, senen, teaser masasasa| sersan horse) terasa| ramon tesnensno tecennanann kemasan0 mana kos men dana mana ama matembaibaeah tens0| teman aman, sao garmen| aranio lean, ran teman) aman, eren nana saat man| ora sa| engga ena, oon taran| sal ouoannn| sonata atas| tien) sore) was)| arena men mea bee mei pas humanos| bonita ame ansar ego says kent, tana kareena toe batam| opo sumber: laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, buka diy data diolah, buka diy iii. pendapatan asli daerah papajak daerah diy berasal dan pajak rokok. secara umum, peningkatan pajak daerah secara signifikan berasal dari pkb yang mengalami peningkatan seiring meningkatnya objek pajak yaitu jumlah kendaraan bermotor. retribusi pemda diy terdiri daryang dipisahkan berasal dari dividen laba bumi yakni bank bpd diy, pd. tarumartani, pt. anindya mitra internasional, pt. yogya indah sejahtera, pt. asuransi bangun astrid, serta badan usaha kredit pedesaan buku). hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan mengalami kenaikan pada dengan rata rata lain lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari berbagai pendapatan lain lain yang diatur melalui peraturan daerah diantaranya hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai dan atau angsuran cicilan, pendapatan dari jasa layanan blue:: d. komponen pajak daerah merupakan penyumbang pad terbesar dengan rata rata dukungan sebesar ,61y6 dari pad. berdasarkan capaian realisasi, pajak daerah sudah mencapai target apbd yang ditetapkan pada tiap tahunnya dengan rata rata realisasi ,59y9. pada tahun komponen pajak daerah mengalami pertumbuhan positif pada tahun tumbuh dari tahun tahun tumbuh terhadap tahun dan tumbuh terhadap tahun pada tahun pajak daerah sempat tumbuh minus terhadap tahun namun pada tahun pajak daerah sudah kembali membaik dengan tumbuh terhadap tahun penurunan pendapatan pajak daerah tahun dan kurang optimalnya pertumbuhan pajak tahun disebabkan adanya dampak pandemi covid19 berbagai sektor utama yang berkontribusi pada pajak daerah diantaranya adalah sektor ekonomi, utamanya terkait kemampuan ekonomi masyarakat dalam membayar kewajiban pkb, penjualan otomotif yang berdampak pada bank, dan konsumsi bbm yang berdampak pada pajak bahan bakar kendaraan bermotor pbb kb). komponen retribusi daerah tumbuh dengan rata rata sebesar ,45y95 per tahun. namun pada tahun retribusi daerah menurun cukup signifikan sekitar dikarenakan oleh banyak sektor usaha dan sektor lainnya yang menyumbang retribusi daerah terdampak pandemi covid diantaranya: penurunan kunjungan wisata, penurunan pengguna jasa transportasi trans jogja, sewa lahan rumah dinas, dan izin trayek. jika dilihat dari dukungan komponen retribusi daerah terhadap pad rata rata sebesar ,09y9 yang merupakan dukungan terkecil dibanding komponen lainnya. sehingga atas komponen ini masih terdapat potensi untuk optimalisasi. pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tumbuh fluktuatif dengan rata rata dengan kenaikan tertinggi pada tahun yaitu tumbuh terhadap tahun meski begitu, proporsi penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan masih perlu ditingkatkan. dukungan komponen hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan terhadap pad rata rata sebesar sehingga berdasarkan capaian hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan dukungan terhadap pad, menunjukkan bahwa kinerja pada komponen ini masih berpotensi untuk dikembangkan. selama lima tahun, pada komponen lain lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan dengan tingkat rata rata per tahun. padahal pada periode pada komponen ini sudah tumbuh positif yaitu tumbuh pada tahun dan pada tahun namun pada tahun mulai menurun dan penurunan terbesar tahun sebesar dan pada tahun turun ,764o. penurunan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung komponen lain lain pendapatan yang sah diantaranya terkait dengan pihak eksternal dan tahun terdapat dampak pandemi covid19. a ,00y6 ,00y6 apaan ll dat dana ama lama ama pam rata daerah yang dipisahkan seks lain lain pendapatan asli sumber: data diolah, bappeda diy gambar iii grafik dukungan komponen pendapatan asli daerah diy tahun ii1. dana perimbangan ii1. dana perimbangan pada tahun struktur keuangan daerah diy menggunakan klasifikasi dana perimbangan. dana perimbangan merupakan komponen utama dalam desentralisasi fiskal (penyeimbang fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah) yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) yang dialokasikan daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik. dana ini dimaksudkan untuk mengatasi ketimpangan vertikal dan horizontal antar daerah indonesia. pada struktur keuangan daerah diy, komponen dana perimbangan secara rata rata dari tahun merupakan komponen yang dominan terhadap pendapatan diy dengan kontribusi sebesar ,04y4. jika dilihat dari pertumbuhan tiap tahun, dana perimbangan tumbuh fluktuatif yang jika dirata rata tumbuh positif sekitar adapun pertumbuhan pada tahun naik y6, tahun turun ,62y4, tahun naik dan tahun turun pada dana perimbangan, dukungan terbesar berasal dari komponen dana alokasi umum dau) dan kemudian dana alokasi khusus dak). dau diperuntukkdalam pemanfaatan dana perimbangan ini, pemda diy diharapkan dapat memanfaatkan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada masyarakat. pendapatan transfer tahun struktur keuangan daerah diy menggunakan klasifikasi pendapatan transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat (dana perimbangan, dana keistimewaan, dan dana desa) dan transfer antar daerah (pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan). pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan pendapatan transfer dominan yang pada tahun dengan realisasi atau tumbuh sekitar terhadap tahun hal ini dipengaruhi oleh adanya komponen pendapatan berupa dana keistimewaan dan dak serta dau yang cukup besar. sedangkan pendapatan antar daerah tahun sebesar tumbuh sekitar ii1. lain lain pendapatan daerah yang sah komponen ini terdiri dari tiga sumber yaitu pendapatandana penyesuaian dan otonomi khusus yaitu dana keistimewaan berkontribusi dominan dalam komponen dengan rata rata y4. dana keistimewaan merupakan non matching grant untuk mendukung keistimewaan diy undang undang nomor tahun tentang keistimewaan diy. pertumbuhan komponen lain lain pendapatan daerah yang sah pada periode rata rata sebesar sedangkan pada tahun ada klasifikasi ini hanya terdiri dari pendapatan hibah dan lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sehingga pada pada tahun realisasi lain lain pendapatan yang sah sebesar atau tumbuh sekitar minus y46. ii1. analisis rasio pendapatan daerah berdasarkan data pendapatan daerah, kemudian dapat dianalisis berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah. analisis digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja pendapatan dari tahun tahun dan untuk mengetahui menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. tabel ii1 perkembangan rasio keuangan pendapatan daerah istimewa yogyakarta tahun analisis (rata rata keuangan daerah sumber: bappeda diy kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemdabantuan pemerintah pusat dan atau pinjaman lain. rasio kemandirian keuangan daerah diy pada tahun berkisar antara dengan rata rata hal ini menunjukan bahwa dukungan pad menunjukkan bahwa kinerja keuangan diy masih cukup rendah dan terdapat tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal dalam hal ini adalah pemerintah pusat. sehingga, perlu disusun strategi peningkatan pad pada periode tahun permasalahan dalam pendapatan daerah yang diidentifikasi dari catatan atas laporan keuangan antara lain: belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi: dana perimbangan yang lebih bersifat given dari pemerintah pusat, ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat, kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dalam mengelola objek pendapatan daerah, monitoring dan pengawasan pemungutan dan penyetoran pendapatan daerah yang kurang intensif, banyaknya aset barang milik daerah kewenangan skpd berpendapatan dalam kondisi kurang terawat, kurangnya apresiasi skpd berpendapatan tentang upaya mencari strategi dalam memberdayakan barang milik daerah atau kewenangan yang dimilikinya: kondisi tak terduga seperti pandemi covid memberikan dampak besar terhadap sektor sektor penghasil pendapatan daerah sehingga kecenderungan dalam penetapan tarif dan target pendapatan terlalu rendah. pemda diy kedepannya harus mempertimbangkan perubahan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah. seperti diketahui bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah maka pemerintah pusat melalukan perubahan kebijakan transfer daerah dan dana desa. perubahan tersebut mencakup: perubahan struktur dan cakupan transfer daerah dan dana desa, peningkatan anggaran transfer daerah dan dana desa, reformasi kebijakan transfer daerah, meliputi dana transfer umum dtu), dana transfer khusus dtk), dan dana insentif daerah did): kebijakan dana desa, kebijakan dana keistimewaan. belanja daerah. pada tahun pengelolaan keuangan daerah diy masih berpedoman pada permendagri tahun berdasarkan pada permendagri tersebut, belanja daerahpada periode tahun yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana belanja daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerahberikut. tabel iii realisasi dan rata rata pertumbuhan belanja daerah istimewa yogyakarta tahun uraian rata rata pertumbuhan realisasi realisasi realisasi realisasi realisasi belanja d0. belanja tidak langsung belanja pegawai belanja hibah belanja hibahuraian rata rata pertumbuhan realisasi realisasi realisasi realisasi realisasi vo) belanja barang dan jasa belanja modal jumlah d0. sumber: laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah perkembangan belanja daerah diy menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif dengan rata rata sebesar pada tahun tumbuh sebesar tahun tumbuh tahun tumbuh y6, namun pada tahun turun ,01y6. belanja tidak langsung mengalami kenaikan dengan rata rata kenaikan sebesar komponen belanja tidak langsung terbesar pertumbuhannya adalah belanja bantuan keuangan kepada provinsi kab kota dan pemdes, dengan rata rata pertumbuhan sebesar ,70y69. pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada tahun sedangkan realisasi belanja langsung mengalamai terjadi rata rata sebesar walau demikian secara bertahap terjadi penurunan pertumbuhan belanja langsung pada tahun penurunan terbesar pada tahun sebesar yang diakibatkan adanya kebijakan refocussing berdasarkan instruksi presiden inpres)tas kebijakan refocussing tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan upaya untuk menanggulangi adanya pandemi covid19 pada tahun pemda diy melalui pos belanja tidak langsung berupa belanja tidak terduga yang pada tahun sebesar rp305, miliar. jika dilihat dari kontribusi masing masing komponen belanja terlihat bahwa komponen belanja tidak langsung berupa belanja pegawai merupakan komponen paling dominan dengan rata rata kontribusi terhadap belanja sebesar ,00y6 tab fo) ,00y6 belanja langsung ,84y9 ,26y9 ,91y6 belanja tidak langsung ,69y9 ,74y9 sumber: data diolah, bappeda diy gambar iii grafik dukungan komponen belanja daerah diy tahun pada tahun diy telah menggunakan permendagri tahun sehingga klasifikasi belanja daerah berubah menjadi terdiri dari belanja operasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial): belanja modal belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya), belanja tidak terduga: belanja transfer belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan). tabel iii realisasi dan rata rata pertumbuhan belanja daerah tahun pertumbuhan uraian realisasi realisasi belanja belanja daerah belanja operasi ,31y6 ,39y6,55y6 belanja tidak terduga jumlah belanja tak terduga belanja transfer belanja bagi hasil belanja bantuan keuangan . jumlah belanja transferrealisasi belanja daerah diy tahun atas dapat terlihat bahwa pada belanja operasi merupakan komponen terbesar diantara komponen belanja lain. porsi dukungan belanja operasi terhadap total belanja sekitar y9, kemudian porsi belanja transfer sebesar merupakan komponen terbesar kedua, porsi dukungan belanja modal sebesar terhadap belanja tahun dan terakhir belanja tidak terduga merupakan komponen terkecil diantara komponen belanja daerah diy tahun yaitu sekitar dukungan komponen belanja daerah diy tahun hanya belanja operasi terduga (ttm belanja modal belanja tidak terduga bel belanja transfer sumber: data diolah, bappeda diy secara detail per komponen belanja, belanja operasi tahun naik cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun terutama pada komponen belanja bantuan sosial sebesar atau tumbuh jika dibandingkan tahunhal tersebut berkaitan dengan adanya upaya recovery social akibat pandemi covid pada belanja modal tahun turun sekitar yang dipengaruhi oleh turunnya belanja modal tanah. walaupun demikian pada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi terdapat kenaikan cukup signifikan jika dibanding tahun belanja tidak terduga pada tahun turun sekitar hal ini terjadi dipengaruhi oleh adanya perbaikan kondisi pandemi covid sehingga ditindaklanjuti dengan kebijakan untuk mengoptimalkan belanja bantuan sosial dibandingkan dengan menggunakan belanja tidak terduga. terakhir pada belanja transfer pada tahun mengalami kenaikan sekitar dibanding tahun dan penerimaan kembali investasi dana bergulir. sementara itu pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari satu komponen yaitu penyertaan modal investasi) pemerintah daerah. penerimaan pembiayaan daerah diy periode tahun hingga tahun disajikan dalam tabel berikut: tabel iakan realisasi realisasi realisasi realisasi realisasi realisasi penerimaan pee beda osn kebissda bsa kelas bea msi sisa lebih perhitungan anggaran daerah penerimaan kembali investasi dana dan mak messi mess rintisan milii jumlah pembiayaan dita esa inai mini pengeluaran mes mess bengnnnnnna dna din penyertaan modal investasi) jumlah pembiayaan dosa bisnis ben benar bensin dns dengan netto sisa lebih pembiayaan petpembiayaan atas menunjukkan bahwa pembiayaan diy mengalami pertumbuhan dengan rata rata ,46y4. adapun dukungan terbesar ada pada sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya merupakan komponen dominan pada penerimaan pembiayaan daerah dengan rata rata persentase sebesar pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah beberapa bumi diy seperti pt. bpd diy dan bumi lainnya serta penguatan modal bergulir daerah. pada periode tahun laju pertumbuhan pengeluaran pembiayaan daerah cukup fluktuatif dengan rata rata per tahun. hal ini dipengaruhi oleh kebijakan terkait penyertaan modal pada bumi diy. berdasarkan uraian kinerja pelaksanaan apbd diatas yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah maka rata rata pertumbuhan apbd diy tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini. tabel ii1 rata rata pertumbuhan anggaran pendapatan belanja daerah tahun daerah istimewa yogyakarta rata rata uraian pertumbuhan realisasi realisasi realisasi realisasi realisasirata rata uraian pertumbuhan realisasi realisasi realisasi realisasi realisasi|. belanja tidak langsung belanja pegawai belanjasubsidi |o000000005 lo0000000521 soooneon3s200| me01ns0021n00| belanja hibah belanja hibah sosial rata rata uraian pertumbuhan realisasi realisasi realisasi realisasi realisasibelanja barang dan jasa belanja modal jumlah |.rata rata uraian pertumbuhan realisasi realisasi realisasi realisasi realisasisumber: laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah neraca daerah neraca daerah memberikan informasi tentang posisi keuangan daerah dari sisi aset, kewajiban, dan ekuitas. informasi dalam neraca ini menjadi salah satu bahan untuk pengambilan keputusan terutama terkait pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah. perkembangan selama menunjukkan bahwa pertumbuhan ketiga pos neraca cenderung fluktuatif. pertumbuhan aset cenderung menurun dari sebesar tahun turun menjadi tahun selanjutnya, pada pos kewajiban atau hutang daerah terjadi pertumbuhan yang relatif tinggi hingga mencapai pada tahun kemudian menurun signifikan hingga mencapai pada tahun sama halnya dengan kedua komponen neraca sebelumnya, pertumbuhan ekuitas mengalami penurunan dari sebesar tahun turun menjadi tahun komponen neraca daerah diy @ ekuitas @ kewajiban @ aset @ aset @mk kewajiban ekuitas sumber: buka diy, gambar iii pertumbuhan komponen neraca daerah diy (y0), aset selama periode secara nominal jumlah aset mengalami peningkatan tetapi jika dilihat dari pertumbuhannya cenderung mengalami penurunan. pertumbuhan aset pada tahun tercatat sebesar ,20y9 kemudian menurun menjadi pada tahun dengan rata rata pertumbuhan selama periode tersebut adalah sementara itu jika dilihat dari nilainya, jumlah aset pada tahun tercatat sebesar rp7. miliar naik menjadi rp11. miliar tabel dalam neraca daerah, aset terdiri dari kelompok, yaitu aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. pertumbuhan keempat komponen aset tersebut cenderung berfluktuasi dengan rata rata pertumbuhan aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya berturut turut sebesar y9, dan ,72y6. pada tahun pertumbuhan aset lancar mengalami kontraksi sebesar yang dipicu oleh penurunan komponen kas dan setara kas, piutang pendapatan, dan persediaan. tabel i11 pertumbuhan aset menurut komponen diy yo), nek sumber: buka diy, jika dilihat dari proporsinya, komponen terbesar aset berasal dari aset tetap diikuti oleh investasi jangka panjang, aset lancar, dan aset lainnya. proporsi aset tetap terhadap total aset tercatat lebih dari y6, pada tahun sebesar aset tetap tersebut terdiri darimana: peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan: aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, dan akumulasi penyusutan. selanjutnya, komponen terbesar kedua dari jumlah aset adalah investasi jangka panjang. proporsi komponen tersebut terhadap jumlah aset lebih dari dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. pada tahun proporsinya mencapai kemudian naik menjadi investasi jangka panjang terdiri dari investasi jangka panjang non permanen dan investasi jangka panjang permanen dengan kontribusi terbesar berasal dari investasi jangka panjang permanen, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah. komponen aset berikutnya adalah aset lancar. aset lancar mencakup kas dan setara kas, piutang pendapatan, pisang lainnya, penyisihan piutang, beban dibayar dimuka, dan persediaan. jika dilihat dari perkembangannya selama aset lancar mengalami kenaikan dari tahun sebesar rp365, miliar menjadi rp660, miliar pada tahun kemudian mengalami penurunan pada tahun dan kembali naik pada tahun menjadi rp672, miliar. kontribusi terbesar pembentuk aset lancar berasal dari komponen kas dan setara kas serta persediaan. nan aset lancar investasi jangka aset tetap aset lainnya panjang m2017 m2018 m2019 m2020 sumber: buka diy, gambar iii proporsi aset menurut komponen diy yo), kewajiban kewajiban atau hutang daerah berasal dari kewajiban jangka pendek yang terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga pfk), pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya. selama periode pertumbuhan hutang jangka pendek cenderung menurun dari sebesar y69 pada tahun turun menjadi pada tahun secara nominal, kewajiban jangka pendek cenderung meningkat dari sebesar rp12, miliar pada tahun naik menjadi rp44, miliar pada tahun dengan rata rata pertumbuhan selama periode tersebut sebesar tabel dan tabel i1i tabel ii1 pertumbuhan kewajiban menurut komponen diy yo), rata rata urutan pariamsumber: buka diy, ekuitas ekuitas dana merupakan pos pada neraca daerah yang menunjukan selisih antara aset dan kewajiban. selama periode ekuitas dana pemda diy mengalami kenaikan dari sebesar rp6. miliar pada tahun naik menjadi rp11. miliar pada tahun dengan rata rata pertumbuhan sebesar y9. sumber: buka diy, gambar iii perkembangan ekuitas dana diy rupiahrata rata uraian pertumbuhan aset aset lancar kas dan set piutang pendapatan piutang lainnya pengisi beban dibayar dimuka investasi jangka panjang sesaspataranas #shane7onnet lo0so18077en22 lasasnsranaasa4 |essannarase2e1 1nan investasi jangka panjang non permanen investasi panjang permanen aset tetap perawat gedung dan bangunan rata rata uraian pertumbuhkemitraan dengan pihak ketiga aset tidak berwujud lancar jumlah aset kewajiban kewajiban jangka pendek utang perhitungan pihak ketiga pfk) pendapatan ang diterima dimuka utang belanja rata rata uraian pertumbuhan utang jangka pendek lainnya jumlah kewajiban jumlah ekuitas jumlah kewajiban dan ekuitas dana kinerja pelaksanaan urusan keistimewaan alokasi dana keistimewaan bagi kabupaten kota diy dimulai pada tahun sebagai kuasa pengguna anggaran (kpa) dan pengampu urusan sebagai pengguna anggaran (pa). mekanisme tersebut berubah pada tahun ditandai dengan kabupaten menggunakan mekanisme bantuan keuangan khusus. pada tahun semua kabupaten kota menggunakan mekanisme bantuan keuangan khusus sesuai dengan perlu tahun tentang pengelolaan dana keistimewaan. alokasi besaran anggaran keistimewaan per urusan tahun sebagai berikut. tabel iii perkembangan alokasi anggaran keistimewaan total pengisian bertanah tata tahun kelembagaan kebudayaan pagu jabatan ruang total sumber: paniradya keistimewaan diolah, tabel rasio anggaran apbd dan dana keistimewaan tahun total apbd (ribu dana keistimewaan rasio anggaran rupiah) (ribu rupiah) v0) total sumber: paniradya keistimewaan diolah, tabel ii alokasi anggaran keistimewaan per kabupaten kota tahun yogyakarta bantul kulon progo gunungkidul sleman mama sumber: paniradya keistimewaan diolah, pada tahun pemda diy mulai memberikan dana keistimewaan kepada kalurahan melalui bantuan keuangan khusus bkk) dana keistimewaan. melalui peraturan gubernur diy nomor tahun yang dirubah dengan peraturan gubernur diy nomor tahun tentang perubahan atas peraturan gubernur nomor tentang pedoman pelaksanaan bantuan keuangan khusus kalurahan pemerintah diy mendistribusikan dana keistimewaan kalurahan dengan komposisi sebagai berikut tabel iii komposisi bkk kabupaten diy kebijakan pengelolaan keuangan masa laltersebut diwujudkan dalam apbd sebagai dasar untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. sehingga secara garis besar kebijakan pengelolaan keuangan dapat dilihat pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan, dan pembiayaan apbd. kebijakan pengelolaan keuangan dilakukan agar sektor keuangan dapat dikelola dengan prinsip kehati hatian serta mendatangkan manfaat bagi masyarakat. dalam subbab kebijakan pengelolaan keuangan akan diuraikan gambaran kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah selama pembahasan dalam subbab ini mencakup proporsi penggunaan anggaran, analisis pembiayaan daerah, kinerja bumi diy, dan analisis neraca daerah. proporsi penggunaan anggaran pengeluaran daerah dalam apbd digunakan untuk pemenuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun belanja daerah diklasifikasikan menjadi jenis, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. penggunaan anggaran untuk kebutuhan aparatur termasuk dalam kelompok belanja operasi. belanja kebutuhan aparatur atau. seperti disajikan pada tabel total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur secara nominal mengalami peningkatan dari sebesar rp707, miliar menjadi rp1. miliar pada selama periode kenaikan tertinggi terjadi pada yaitu sebesar rp720, miliar dari sebesar rp707, miliar pada menjadi rp1. miliar. kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan pada semua pos belanja pegawai terutama pada komponen belanja gaji dan tunjangan serta belanja tambahan penghasilan pns. jika dilihat dari proporsinya terhadap total pengeluaran, belanja pemenuhan kebutuhan aparatur cenderung meningkat. pada proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran naik sebesar ,59xp dari menjadi kenaikan tersebut merupakan kenaikan tertinggi selama periode selanjutnya, proporsi belanja tersebut antara hingga cenderung berfluktuasi pada kisaran yo. agar proporsi belanja pegawai terhadap total pengeluaran tidak melebihi batas yang ditentukan atau lebih), maka kedepan perlu diperhatikan penyesuaian porsi belanja pegawai. tabel iii proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur diy, pemenuhan belanja pengeluaran aparatur terhadap uraian kebutuhan aparatur pembiayaan) total pengeluaran mere sumber: buka diy, berdasarkan komponennya tabel alokasi anggaran belanja pegawai terbesar digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan diikuti oleh belanja tambahan penghasilan pns, honorarium non pns, honorarium pns, insentif pemungutan pajak daerah, belanja pegawai blue, dan belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota dprd serta kdh wkd. jika dilihat dari distribusinya gambar lebih belanja pegawai dialokasikan untuk belanja gaji dan tunjangan. pada proporsi belanja gaji dan tunjangan terhadap belanja pegawai tercatat sebesar kemudian menurun menjadi ,17y9 pada dan kembali naik menjadi pada selanjutnya, belanja tambahan penghasilan pns cenderung mengalami peningkatan dari tahun tahun, pada tercatat sebesar dari total belanja pegawai. belanja ini dianggarkan dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran penggunaan anggaran dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. berikutnya, alokasi belanja pegawai terbesar ketiga adalah untuk belanja honorarium non pns. jika dilihat dari proporsi anggarannya terhadap belanja pegawai, belanja honorarium non pns cenderung fluktuatif. pada besarnya belanja tersebut adalah dari belanja pegawai kemudian turun menjadi pada dan kembali naik mencapai pada sebelum akhirnya turun kembali hingga menjadi pada pada sisi lain jika dilihat secara nominal tabel belanja honorarium non pns mengalami kenaikan dari rp87, miliar) rp158, miliar) kemudian menurun pada menjadi sebesar rp53, miliar. selanjutnya, secara nominal belanja honorarium pns mengalami peningkatan dari rp37, miliar) hingga rp81, miliar) tetapi kemudian mengalami penurunan pada menjadi rp19, miliar tabel sementara itu jika dilihat dari proporsinya terhadap belanja pegawai, belanja honorarium pns relatif kecil dan dapat ditekan hingga pada hanya tercatat sebesar dari total belanja pegawai gambar komponen belanja pegawai selanjutnya adalah belanja insentif pemungutan pajak daerah. pada proporsi belanja tersebut mencapai ,20y6 dari total belanja pegawai gambar namun, selama proporsi belanja tersebut terhadap belanja pegawai relatif stabil berkisar antara 3y6. mal m. belanja gaji dan tunjangan belanja tambahan penghasilan insentif pemungutan pajak honorarium pns honorarium non pns sumber: buka diy, gambar iii persentase distribusi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur menurut komponen terbesar diy, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota dprd serta kdh wkd terdiri dari tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota dprd serta belanja penunjang operasional kdh wkesarnya belanja dana operasional kdh wkd ditetapkan berdasarkan klasifikasi pad yang mana pad atas rp500 miliar paling rendah rp1, miliar dan paling tinggi dari jumlah pad. seperti disajikan pada gambar selama periode belanja penunjang operasional kdh wkd berkisar antara miliar rupiah. nilai terbesar belanja tersebut terdapat pada yaitu sebesar rp3, miliar atau dari total pad rp2. miliar). sementara itu selama periode yang sama, belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota dprd cenderung meningkat dari sebesar rp5, miliar menjadi rp9, miliar tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota dprd belanja penunjang operasional kdh wkd do7.uvu.uvu .uuu.uvu .40u. sumber: buka diy, gambar iii belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota dprd serta kdh wkd diy rupiah), tabel iii realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur diy, belanja gaji dan maa mia mila mesin misal belanja tambahan maa mia man meat mai belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota dprd serta biaya pemungutan pajak bumi dan ane ama laman insentif pemungutan mia insentif pemungutan bia wangtembur torso7s2s00o| 117s2s050000| 407s7 s0000| in17sago| honorarium belanja pegawai bos sumber: buka diy, realisasi pengeluaran periodik, wajib, dan mengikat serta prioritas utama dianggarkan untuk pemenuhan kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang harus dipenuhi dan dibayarkan dalam satu tahun anggaran. realisasi pengeluaran periodik, wajib, dan mengikat selama periode disajikan pada tabel pengeluaran periodik, wajib, dan mengikat dikelompokkan menjadi pos, yaitu belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan. anggaran belanja tidak langsung dialokasikan antara lain untuk belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi kab kota dan pemdes, dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi kab kota dan pemdes. sementara itu, alokasi belanja langsung digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal. selanjutnya, pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. jika dilihat dari proporsi ketiga pengeluaran (belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan) terhadap total pengeluaran gambar porsi terbesar adalah belanja tidak langsung diikuti belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan. porsi besarnya belanja tidak langsung terhadap total belanja cenderung mengalami peningkatan selama sebaliknya porsi belanja langsung cenderung menurun. pada persentase belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap total pengeluaran berturut turut sebesar dan sumber: buka diy, gambar iiiselama periode rata rata pertumbuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung berturut turut adalah dan pertumbuhan belanja tidak langsung antara lain berasal dari pertumbuhan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten kota dan pemerintah kalurahan. sementara itu, kontribusi pertumbuhan belanja langsung berasal dari belanja modal dan belanja barang jasa. selanjutnya, perkembangan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah cenderung fluktuatif. pada penyertaan modal tercatat sebesar rp230 miliar turun pada menjadi rp14, miliar kemudian naik kembali hingga pada sebesar rp117, miliar. rata rata pertumbuhan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah selama periode tercatat mencapai tabel ii1 pengeluaran periodik, wajib, dan mengikat serta prioritas utama diy, uraian ae as pertumbuhan belanja tidak man belanja bea akan mess memimasaa mita mpeeamasas ter te0 sesat samaran soo smoke0| sen oas sabokroo cns0okassmo| 6toa7256220000| belanja hanbelanja bean kesana kediaman kemas mann belanja maa meta mes mann uraian 0e pertumbuhan belanja barang sana moda 1n020177202277 io2sa sana maas sopan ana pengeluaran pembiayaan daerah penyertaan modal investasi) pemerintah daerah jumlah keasaman besmdaai keuangan biakan selai man sumber: buka diy, analisis pembiayaan daerah pada subbab ini akan disajikan gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah terhadap surplus defisit belanja daerah selama periode surplus defisit riil diperoleh dari selisih antara pendapatan daerah dengan total pengeluaran (belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan). perkembangan selama periode menunjukkan bahwa defisit riil terjadi pada dan sedangkan surplus anggaran terjadi pada dan selama periode tersebut, defisit terbesar terjadi pada yaitu sebesar rp178, miliar sedangkan surplus terbesar tercapai pada yaitu sebesar rp149, miliar. sumber: buka diy, tabel ii1 perkembangan surplus defisit riil diy miliar rupiah), komponen penutup defisit riil berasal dari penerimaan pembiayaan, yaitu sisa lebih perhitungan anggaran lpa) tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali investasi dana bergulir. ipa merupakan dana milik daerah sehingga tidak menimbulkan resiko fiskal seperti pinjaman. besaran lpa selama periode bervariasi. pada lpa tercatat sebesar rp364, miliar turun menjadi rp192, miliar kemudian kembali naik mencapai rp471, miliar pada dan sedikit mengalami penurunan pada sementara itu, penerimaan kembali investasi dana bergulir cenderung menurun selama periode yang sama. dalam hal terdapat selisih antara surplus defisit riil anggaran dengan penerimaan pembiayaan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan siapa). jika dilihat dari perkembangannya selama lima tahun terakhir, nilai siapa cenderung meningkat. pada nilai siapa tercatat sebesar rp192, miliar naik mencapai rp484, miliar pada tabel ii1 penutup defisit riil anggaran diy, damn t.a. . uraian nee realisasi pendapatan daerah dikurangi nan pengeluaran pembiayaan daerah surplus defisit dgn rossi mesksssssad mess mesti moss moses sisa lebih perhitungan anggaran lpa) sebelumnya pencairan dana hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan penerimaan lamaran penerimaan kembali investasi dana bergulir dam et. r uraian penerimaan dari biaya penyusutan kendaraan penerimaan pembayaran akses penerimaan pembayaran pihak iii penerimaan piutang pihak diy, analisis neraca daerah subbab inirasio solvabilitasdjenis, yaitu rasio lancar dan rasio quick. jika dilihat dari perkembangannya selama periode rasio lancar cenderung mengalami penurunan dari sebesar kali pada tahun turun menjadi kali pada tahun meskipun mengalami penurunan, besaran rasio tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemda diy dalam melunasi kewajibannya tergolong baik. rasio likuiditas berikutnya adalah rasio quick, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam membayar utang jangka pendek menggunakan aktiva yang lebih mudah cair. selama periode besaran rasio quick memilki tren menurun dengan rata rata selama periode tersebut sebesar pada tahun rasio tersebut tercatat sebesar terus menurun hingga menjadi pada tahun hampir sama dengan rasio likuiditas sebelumnya, besaran rasio quick tersebut menunjukkan bahwa pemda diy memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajibannya. tabel i11 rasio likuiditas diy, rasiotikuidits ||) sumber: buka diy, diolah rasio berikutnya yang digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah rasio solvabilitas. rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban kewajiban jangka panjang. rasio ini terdiri dari rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal. selama periode besaran kedua rasio solvabilitas relatif sangat kecil. rasio total hutang terhadap total aset tercatat sebesar pada tahun sedikit meningkat menjadi pada tahun pola kenaikan yang sama juga terjadi pada rasio hutang terhadap modal. besaran kedua rasio solvabilitas relatif kecil karena pemda diy tercatat tidak memiliki kewajiban jangka panjang. tabel ii1 rasio solvabilitas diy, rasio solvabilitas ) sumber: buka diy, diolah kinerja bumi diy berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang badan usaha milik daerah, evaluasi bumi dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi. evaluasi bumi dilakukan sekurang kurangnya (satu) tahun sekali oleh bumi, pemerintah daerah dan atau kementerian lembaga pemerintah nonkementerian. gubernur diyda diy mempunyai lima bumi yaitu: taru martini, bank bpd diy, anindya mitra internasional, pemuda air bersih wiratama dan badan usaha kredit pedesaan. berdasarkan hasil evaluasi selama ini, bumi diy berkinerja baik dan memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah diy dalam bentuk deviden yang disetor sebagai pendapatan asli daerah pad) melalui rekening hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. kinerja bumi diy secara rinci dapat dilihat pada penjelasan berikut. pt. bank bpd diy bank pembangunan daerah daerah istimewa yogyakarta bank bpd diy) adalah bank umum yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta dan pemerintah kabupaten kota se diy. landasan hukum pendirian bank bpd diy adalah peraturan daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta nomor tahun junction peraturan daerah nomor tahun dan nomor tahun tujuan pendiriannya adalahbanyak. bank bpd diy merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah bidang perbankan yang memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah, sebagai pemegang kas daerah menyimpan uang daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, serta menjalankan usahanya sebagai bank umum. berdasarkodal dasar bank bpd diy ditetapkan sebesar rp4. hal tersebut menempatkan bank bpd diy dalam bank umum dengan kategori buku dengan kategori buku maka bank bpd diy dapat melakukan kegiatan produk atau aktivitas dalam rupiah dan valuta asing dengan cakupan yang lebih luas dari buku sebagai bank dengan kategori buku diperlukan penambahan setoran modal dari para pemilik untuk memperkuat struktur permodalan menjadi rp4. sampai dengan tahun hal ini sesuai dengan berita acara rapat umum pemegang saham rups) tahunan nomor tanggal april dan berita acara rups luar biasa nomor tanggal april selain itu, berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan ojk) nomor poj. tentang konsolidasi bank umum, bank pembangunan daerah harus memenuhi modal inti sebesar rp3. paling lambat pada tahun anggaran bank bpd diy merupakan salah satu dari (empat belas) bank pembangunan daerah lainnya yang menjadi perhatian ojk, dikarenakan modal intinya kurang dari rp3. untuk itu diperlukan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah diy dengan pemerintah kabupaten kota dalam rangka pemenuhan modal inti sebagaimana dimaksud. mengingat tahun merupakan tahun politik, maka pemerintah kabupaten kota perlu menyusun strategi tahun yang kemudian ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan anggaran daerah untuk memenuhi kewajiban tersebut. sampai dengan tahun penyertaan modal kepada bank bpd diy adalah sebagai berikut. tabel ii1 rincian penyertaan modal pemda diy dan kabupaten kota pada bank bpd diy jumlah modal yang penyertaan jumlah modal telah disertakan modal yang telah sisa modal yang kabupaten penyertaan sampai dengan investasi disertakan belum kota modal investasi daerah rp) tahun anggaran daerah tahun sampai dengan disertakan rp) yang lalu rp) ini rp) tahun ini rp) ala loo los pemda diy sleman kulon progo kota yogyakarta gunungkidul bantul sumber: buka diy, rincian realisasi dan rencana pemenuhan modal disetor pemda diy pada bank bpd diy sejak tahun sampai dengan dapat dilihat pada tabel berikut. tabel ii1 rincian penyertaan modal pemda diy pada bank bpd diy jumlah setoran modal rencana penambahan modal terpenuhi kewajiban pemerintah daerah diy). sumber: buka diy,terus meningkat. berikut perhitungan asumsi kontribusi bank bpd diy terhadap pad diy:meningkat. berikut perhitungan peningkatan kontribusi bank bpd diy terhadap pad: tabel ii1 asumsi rencana kontribusi bank bpd diy terhadap pad diy tahun asumsi deviden sesuai rencana setoran modal terpenuhi x). sumber: buka diy, rencana pengembangan bank bpd diy tahun sampai dengan tahun meliputi: memperkuat struktur permodalan agar dapat masuk dalam kelompok bank buku dengan pencapaian modal inti minimum sebesar rp5 triliun tahun memiliki sumber daya manusia sdm) unggul yang tersertifikasi. menjadikan bank bpd diy sebagai regional champion dan top mind diy. menjadikan bank bpd diy sebagai bank terkemuka dalam layanan digital. menjadikan bank bpd diy sebagai pemimpin dalam pengembangan umkm diy. mempertahankan tingkat kesehatan bank bpd diy sesuai penilaian otoritas minimal pada peringkat komposit (dua). memberikan kontribusi yang memadai terhadap pendapatan asli daerah. rencana pengembangan tersebut atas kemudian dijabarkan dalam action plan setiap tahunnya seiring dengan penambahan penyertaan modal dengan melakukan pertimbangan: memperkuat ketahanan kelembagaan bank dan meningkatkan kemampuan bank memperluas ruang gerak bank dalam melakukan ekspansi bisnis meningkatkan layanan kepada masyarakat dan berperan mendorong perekonomian daerah istimewa yogyakarta meningkatkan kinerja keuangan bank dan dividen yang diterima, sebagai bagian dari pendapatan asli daerah. mendukung rencana spin off unit usaha syariah bpd diy menjadi bank bpd diy syariah pada tahun yang membutuhkan modal minimal rp500. lima ratus miliar rupiah) dan modal bank induk bank bpd diy) minimal rp2. dua triliun lima ratus miliar rupiah) anindya mitra internasional pt. ami) ami merupakan bumi diy yang bergerak bidang industri, jasa, perdagangan umum, angkutan, agrobisnis dan pertambangan, dengan modal dasar ditetapkan sebesar rp50. , . modal disetor sampai dengan tahun baru sebesar rp31. , , sehingga masih ada kekurangan sebesar rp18. dan diharapkan dapat segera terpenuhi untuk pengembangan usaha perseroan. berdasarkan evaluasi yang dilakukan, sampai dengan saat ini kinerja perusahaan berkembang dengan baik sehingga dapat memberikan peningkatan kontribusi terhadap pad. rencana untuk masa yang akan datang, akan dilakukan pengembangan pada semua unit usaha dan memaksimalkan potensi unit usaha perdagangan tambang dan pariwisata serta transportasi. rencana strategis atau prospek usaha masa mendatang pada ami antara lain bidang: transportasi antar obyek wisata pertambangan kapur berikut perhitungan asumsi rencana kontribusi deviden ami terhadap pad diy pada tahun tabel i1i1 perhitungan asumsi rencana kontribusi (deviden ami terhadap pad tahun anggaran kontribusi pad deviden) rp1. rp1. rp2. rp2. sumber: buka diy, .3pt taru martini taru martini merupakan perusahaan milik pemda diy dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan perda nomor tahun bidang usaha perseroan meliputi produksi cerutu dan tembakau sha, distribusi produk, industri pengolahan dan perdagangan, dan usaha lainnya yang sah. modal dasar yang ditetapkan untuk taru martini sebesar rp50. (lima puluh miliar rupiah), dan telah dipenuhi pada tahun anggaran oleh pemda diy sesuai dengan amanat peraturan daerah diy nomor tahun tentang perubahan atas peraturan daerah diypengembangan usaha taru martini dilakukan antara lain melalui: produksi pengolahan hasil tembakau (cerutu dan tembakau iris). meningkatkan kinerja (penataan) dan produktivitas usaha (perbaikan kualitas produk dan perluasan pasar) dari yang sudah ada (tembakau iris sha dan cerutu) sebagai core business. menata tempat kerja, lingkungan kerja, dan fasilitas kerja agar produktivitas kerja yang optimal dapat tercapai. usaha pengolahan padi, pengurangan dan perdagangan beras. usaha pengurangan dan perdagangan beras dilakukan dengan pemda diy dan pemerintah kabupaten kota diy dalam penyimpanan dan pengelolaan cadangan pangan daerah. pengurangan oleh gabungan kelompok tani gapoktan) diy dan pelaku usaha penggilingan padi anggota permadi diy. usaha cafe and resto sejak november taru martini telah menjalankan usaha cafe and resto dengan sistem bagi hasil dengan mitra pengelola. akan dilakukan pengembangan fasilitas caf and resto dengan mempertimbangkan pesatnya perkembangan resto saat ini. rencana secara bertahap akan dilakukan pengembangan ngipiksari dan dimulai dari restoran cafe, namun hal tersebut juga akan mempertimbangkan perkembangan kondisi pandemic covid diy. pengembangan destinasi wisata pendidikan akan dilakukan kajian terkait pengembangan destinasi wisata pendidikan lokasi taru martini dengan menggunakan salah satu area gedung sebagai museum mini yang dapat memperlihatkan proses produksi sekaligus sebagai showroom produk yang dihasilkan. pelaksanaan diversifikasi usaha tersebut masih menunggu perkembangan kondisi masa pandemi covid ini. namun demikian, berdasarkan rups pada tentang pengesahan rka taru martini tahun buku disepakati bahwa untuk usaha penggilingan padi bijian kulon progo dan pengembangan ngipiksari dapat dimulai dengan melakukan kajian perencanaan bisnis. kajian tersebut dapat melibatkan konsultan perencana bisnis yang profesional. terkait dengan rencana pengembangan usaha tersebut asumsi rencana deviden yang akan disetorkan sebagai pad diy adalah sebagai berikut. tabel ii1 asumsi rencana deviden yang akan disetor sebagai pad diy sumber: buka diy, pemuda air bersih wiratama penyelenggaraan sistem penyediaan air minum regional wilayah kota yogyakarta, kabupaten sleman, dan kabupaten bantul spam regional kartamantul) pada mulanya dioperasikan dan pemeliharaannya dilakukan oleh balai piala antara tahun kemudian mulai tanggal januari operasi dan pemeliharaan dilakukan oleh pemuda air bersih wiratama. dasar hukum pendirian, anggaran dasar dan penugasan perusahaan: perda diy nomor tahun tentang perusahaan umum daerah air bersih wiratama provinsi daerah istimewa yogyakarta. perlu diy nomor tahun tentang anggaran dasar perusahaan umum daerah air bersih wiratama diy. keputusan gubernur diy nomor kep tentang penugasan perusahaan daerah air bersihaerah istimewa yogyakarta. kebijakan strategis pemuda air bersih wiratama: menyediakan air bersih yang memenuhi persyaratan dari segi kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan. meningkatkan cakupan pelayanan terhadap akses aman air bersih sesuai dengan target rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm). meningkatkan produktivitas, kompetensi, dan profesionalitas karyawan. memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah. badan usaha kredit pedesaan buku) buku didirikan dengan tujuan untuk memberikan akses kredit bagi pelaku usaha mikro yang sulit mengakses kredit dari perbankan. tujuan lainnya adalah untuk menjauhkan para pelaku usaha mikro tersebut dari para rentenir. untuk mendorong pengembangan kelembagaan buku, perlu dilakukan penyempurnaan perizinan usaha dan kelembagaan. dengan berjalannya waktu dan meningkatnya minat masyarakat terhadap buku, berdampak pada bertambahnya kebutuhan dana untuk disalurkan pada masyarakat, sehingga diperlukan penguatan struktur kelembagaan dan permodalan buku. pada tahun mulai disusun naskah akademik tentang perubahan peraturan daerah nomor tahun tentang badan usaha kredit pedesaan diy. modal dasar yang ditetapkan untuk buku adalah sebesar rp20. dan telah terpenuhi sepenuhnya. untuk memperkuat struktur permodalan, pada tahun anggaran pemerintah daerah diy menganggarkan dana bergulir untuk buku sebesar rp4. yang direncanakan akan diteruskan untuk dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. adapun proyeksi deviden dari tahun sampai dengan adalah sebagai berikut tabel1l proyeksi deviden dari tahun sumber: buka diy, rencana pengembangan yang akan dilakukan buku antara lain: penguatan kelembagaan buku. penguatan terhadap pengendalian internal buku dan meningkatkan kinerja agar dapat menurunkan angka non performing loan npl). tetap melayani masyarakat mikro yang sulit mengakses kredit lembaga perbankan. kontribusi terhadap pad dan deviden yang terus meningkat. dalam rangka peningkatan kinerja dan kapasitas bumi sesuai rencana pengembangan yang ada, masih dibutuhkan penguatan modal dari pemda diy. berikut disampaikan informasi tentang penyertaan modal dan prediksi deviden dari masing masing bumi. tabel1l1 penyertaan modal bumi diy bumi modal dasar modal disetor pemda tahun buku tahun buku tahun buku tahun buku pt. taru pt. bank bpd diy (total penyertaan modal sampai dengan alokasi sebesar pada pemuda air bersih wiratama sumber: buka diy, kerangka pendanaan kerangka pendanaan keuangan daerah merupakan proyeksi kondisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja dan pembiayaan daerah.dalam dokumen rpd ini berlaku selama (empattahun kedepan dalam rpd diy.kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah apbd) dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara pas) berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah rkd)secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerkerjasama pemerintah dengan badan usaha kpu) public private partnership ppp), swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui corporate social responsibility csr)pendapatan daerah kebijakan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) diy tahun anggaran adalahumber daya manusia sdm) petugas pemungut pajak dan retribusi daerah,melalui bank lembaga keuangan, meningkatkan sistem pembayaran pendapatan daerah melalui electronic commerce (e commerce), meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar perangkat daerah, meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga dalam peningkatan kapasitas online pembayaran pajak, one stop service, meningkatkan sistem informasi dan komunikasi perpajakan daerah berbasis teknologi android melalui aplikasi infopkbdiy yang dapat diunduh melalui playstore dan informasi perpajakan melalui website, membentuk sistem pembayaran pajak melalui electronic payment (e payment) dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang face face, pembentukan ppn pajak daerah dan juru sita pajak daerah, meningkatkan pengawasan penerimaan pajak melalui pendataan wajib pajak. pendapatan daerah terdiri dari pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. keadilan dalam perpajakan terkait dengan prinsip keadilan horisontal dan vertikal. keadiladilan vertikal dilandasi pada konsep bahwa masyarakat dengan kondisi yang berbeda, diperlakukan secara berbeda pula. implikasinya adalah masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi atau memiliki kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. contohnya adalah pemberlakuan differential service taxation atau differential commodity taxatiordasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target) diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan: pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya, melalui drive thru, gerai samgat, bus samgat keliling saling), pengembangan samgat payment point samgat kalurahan, cemaran, gojk, bajak sawah, jebol dsb) dan post: melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar retribusi melalui transfer bank lembaga keuangan, mesin tapping rusunawa dan ticketing museum sonobudoyo: optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi secara digital melalui kanal kanal. penyebarluasan informasi bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat, revitalisasi bumi melalui berbagai upaya: pengelolaan bumi secara profesional, peningkatan sarana,, agar bumi berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dariserta melakukan koordinasi dengan kementerian dalam negeri dan kementerian keuangan pada tataran kebijakan, dengan polri dan kabupaten kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan penghasil. meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan dana transfer pusat daerah, optimalisasi buku melalui pengelolaan buku yang lebih baik. kebijakan belanja daerahempatdapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah untuk membiayai program kegiatan sub kegiatan selama empat tahun depan., kegiatan maupun sub kegiatant, mana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat,,:,:set daerah yang dipisahkan. sementara itu,merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surpluslalui, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya lpa). pengeluarlpa). proyeksi pendapatan dan belanja berdasarkan strategi peningkatan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah atas proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah daerah istimewa yogyakarta tahun dilakukan dengan menggunakan asumsi asumsi sebagai berikut: asumsi pendapatan:dana transfer umum dtu) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25y9atausesuai dengan ketentuan dari pemerintah, penggunaan dbh cht bidang kesejahteraan masyarakat. untuk: program peningkatan kualitas bahan baku: program pembinaan industri: dan program pembinaan lingkungan sosial untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja serta untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan. ii. bidang penegakan hukum. iii. bidang kesehatan. adanya regulasi tentang pemberian insentif bagi masyarakat dengan pembebasan pajak penjualan barang mewah dengan adanya pemulihan ekonomi karena menurunnya angka covid sehingga menyebabkan mobilitas masyarakat meningkat yang menyebabkan peningkatan konsumsi bahan bakar ii. peningkatan retribusi terminal iii. peningkatan aktivitas masyarakat menyebabkan penggunaan gedung olah raga meningkat iv. peningkatan pendapatan dari lain lain pendapatan daerah yang sah peningkatan daya beli masyarakat. perkiraan peningkatan jumlah sampah per tahun menyebabkan peningkatan retribusi sampah adanya kemudahan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak maupun retribusi sehingga menaikkan keinginan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi. asumsi belanja: sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.kalurah, penganggaran kegiatan sub kegiatan tahun jamak, kriteriaiiroyeksi pendapatan dan belanja termasuk kebijakan pengelolaan dana keistimewaan kedepan) kerangka pendanaan yang disusun dalam grand desaiberdasarkkerangka pendanaan dana keistimewaan daerah istimewa yogyakarta dengan mengambil scenario moderat. rencana kebutuhan dana keistimewaan dirancang dengan skenario moderateyo,tabel ii1 proyeksi anggaran pendapatan dana keistimewaan diy tahun (dalam rupiah) urusan total .900l1. .000l1. keistimewaan! urusan tata urusan kelembagaan seni mpa nada titan urusan kebudayaan urusan pertanahan pena pena urusan tata tabel i11 proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah diy tahun (dalam rupiah) a22 |oa y|. |. pendapatan transfer antar daerah lain lain pendapatan daerah yang sah pendapatan hibah jumlah pendapatan belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa says bernjatibah sg0a21s10sy0o| oo. belanja bantuan sosial ala |. lo. lolos. boa los loo. loo belanja bantuan keuangan jumlah belanja surplus defisit) le. pembiayala |. lo. lo. penyertaan modaldaerah tahun berkenaan sumber: buka diy bab permasalahan dan isu isu strategis daerah iv. telaah rencana tata ruang wilayah (rtrw) diy tahun penyusunan rpd diy tahun berpedoman pada peraturan daerah nomor tahun tentang rtrw diy tahun perda diy tahun penataan ruang wilayah diy ber. kemudian hal tersebut ditindaklanjuti melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan yang terdiri atas: pengembangan kawasan pendidikan, pusat penelitian dan teknologi tinggi: pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pusat budaya, cc.::penataan ruang diy adalah sebagai berikut strategi untuk pengembangan kawasan pendidikan, pusat penelitian dan teknologi tinggi terdiri dari: mengembangkan kawasan pendidikan, pusat penelitian dan teknologi tinggi baru: mengembangkan fasilitas sarana penunjang pendidikan,terdiri atas: iv melindungi, memperbaiki, menguatkan, dan mengembangkan pusat budaya: menetapkan budaya penanda keistimewaan,,terdiri atas: memantapkan infrastruktur pertanian untuk pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan: mengembangkan pelabuhan, dan sumber daya kawasan perkotaan. strategi untuk peningkatan aksesibilitas setiap kawasan budidaya yang telah ditetapkan dengan memperhatikan risiko bencana yang ada terdiri atas: mengintegrasikan berbagai moda transportasi: mengembangkan konsep transit oriented development tod) pada simpul angkutan umum massal: mengembangkan fasilitas parkir, mengembangkan jalur evakuasi bencana, dan ivterdiri atas: menetapkan kawasan lindung dan kawasan budi:selanjutnya, telaah rtrw diy ini meliputi telaah terhadap rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan indikasi program yang dijelaskan pada subbagian berikut: iv. telaah terhadap rencana struktur ruang iv. peta rencana struktur ruang la? tanemasanass yan jawa sangat lou te) ppa nas es! penata snn (ap na, aad ppa pada me . knee dam bea sumber: rtrw diy gambar iv peta rencana struktur ruang diy tahun rencana pengembangan struktur ruang terdiri atas rencana pengembangan sistem perkotaan dan rencana pengembangan infrastruktur wilayah. struktur ruang iv merupakkebijakan pengembangan sistem perkotaan arahkan untuk memantapkan struktur atau hirarki sistem perkotaan, mendesentralisasikan sebagian fungsi kota yogyakarta ibukota kabupaten dan ibukota kapanewon daerah dan mengintegrasikan fungsi setiap kota dalam sistem perkotaan daerah. rencana pengembangan sistem prasarana wilayah diwujudkan dalam kebijakan pengembangan, strategi pengembangan dan arahan pengembangan. sistem prasarana wilayah terdiri atas jaringan jalan, jaring dan prasarana lingkungan. iv. rencana sistem perkotaan rencana pengembangan sistem perkotaan pada tahun diwujudkan melalui program perwujudan pengembangan pusat kegiatan. pusat kegiatan dalam rencana struktur ruang diy diwujudkan dalam hirarki pusat pelayanan yaitu pusat kegiatan nasional pkn), pusat kegiatan wilayah pkw), dan pusat kegiatan lokal pkl). pusat kegiatan nasional pkn), terdiri dari kawasan perkotaan yogyakarta yang meliputi kota yogyakarta, kapanewon depok, sebagian kapanewon ngaglik, sebagian kapanewon mati, sebagian kapanewon godaan, sebagian kapanewon gamping, sebagian kapanewon ngemplak, sebagian kapanewon kasihan, sebagian kapanewon seon, dan sebagian kapanewon banguntapan. perwujudan struktur ruang pkn yang direncanakan pada tahun yaitu pemantapan dan penataan pkn melalui revitalisasi dan pengembangan kpy serta pengembangan transportasi massal perkotaan yogyakarta. pusat kegiatan wilayah pkw) merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi dan transportasi yang berada kabupaten kota dengan melihat fungsi fungsi yang ada wilayah tersebut. pkw diy terdiri dari kawasan perkotaan sleman dan kawasan perkotaan bantul. perwujudan struktur ruang pkw yang direncanakan pada tahun yaitu pemantapan dan penataan pkw melalui revitalisasi dan pengembangan ibu kota kabupaten sebagai pkw serta peningkatan kapasitas pelayanan air minum kawasan perkotaan. pusat kegiatan lokal pkl) yaitu ibukota kabupaten dan kota yang berfungsi sebagai pusat simpul jasa distribusi barang dalam satu wilayah kabupaten dan mempunyai potensi untuk mendorong pertumbuhan pusat pusat kecamatan. perwujudan struktur ruang pkl yang direncanakan pada tahun yaitu pengembangan pusat kegiatan lokal meliputi: revitalisasi dan pengembangan perkotaan wates dan wonosari sebagai pkw pengembangan kawasan perkotaan temon sebagai simpul transportasi iv pengembangan pusat pelayanan pertambangan dan pengolahan hasil tambang ibukota kapanewon galur pengembangan pusat pelayanan perdagangan dansa satuan permukiman desaengembangan pusat konservasi perhutanan rakyat ikk semi dan perkotaan wonosari pengembangan pusat pelayanan aneka industri berat ikk santoso dan sedayu. iv. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah pengembangan jaringan jalan diy direncanakan terdiri dari jalan bebas hambatan, jalan arteri primer dan jalan kolektor primer diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas seluruh wilayah daerah dan menembus keterisolasian. pengembanganjaringanjalan kereta api dilakukan untuk serta jaringan kereta api perkotaan. pengembangan jaringan prasarana transportasi laut dilakukan melalui optimalisasi sebagai upaya pembukaan akses selatan selatan sebagai pelabuhan perikanan. rencana pengembangan jaringan prasarana transportasi udara melalui pengembangan bandara adisutjipto ditujukan untuk). iv. perwujudan sistem jaringan transportasi perencanaan sistem jaringan transportasi diy dikembangkan dengan mempertimbangkan prinsip prinsip: tersedianya sistem transportasi multi moda dengan prioritas pelayanan transportasi umum massal, tersedianya jaringan jalan yang efektif dan efisien serta terciptanya sistem transportasi yang berwawasan lingkungan, berkeselamatan dan sensitif terhadap bencana alam. penyediaan transportasi multi moda akan mendorong efektivitas dan efisiensi pergerakan orang dan barang. selanjutnya pengembangan jaringan jalan yang baik akan mendorong perkembangan wilayah secara terkontrol, tidak sporadis, dan mampu melindungi fungsi ruang sesuai dengan peruntukannya. iv rencana sistem transportasi daerah istimewa yogyakarta juga mendukung upaya pelestarian lingkungan, yaitu pembangunan prasarana transportasi dengan meminimalkan kerusakan lahan dan konflik sosial. selain itu pengembangan sistem transportasi juga mendukung upaya mitigasi bencana alam terkait kondisi geografis daerah istimewa yogyakarta yang rawan terhadap bencana alam. iv. perwujudan sistem jaringan transportasi darat pengembangan sistem jaringan transportasi darat diy ditetapkan dengan ketentuanrwujudan sistem jaringan transportasi darat yang direncanakan pada tahun yaitu: perwujudan sistem lalu lintas dan angkutan jalan lla) melalui: pengembangan transportasi massal perkotaan yogyakarta brt) kpy, pengembangan angkutan pengumpan feeder kawasan sekitar kpy, pengembangan parkir bawah tanah kpy, peningkatan kualitas terminal kota yogyakarta dan kab gunungkidul: pembangunan dan pengembangan kualitas terminal kab kulon progo serta pengembangan dan pengelolaan kualitas terminal kab sleman. ii. perwujudan sistem dan prasarana jalan meliputi: pelaksanaan preservasi dan peningkatan jalan nasional seluruh diy: pembangunan simpang tidak sebidang (flyover underpass) simpang menjadi, pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan jalan provinsi seluruh diy: pembangunan dan peningkatan jalan konektivitas bandara kulon progo espn borobudur ruas jalan temon tegalsari samigaluh suroboyo kalangan kab kulon progo: pembangunan jalan bebas hambatan ruas yogyakarta temon cilacap, yogyakarta baden dan yogyakarta solo: pembangunan dan pengembangan jalan jogjakarta outer ring road jour): pembangunan dan pengembangan jalur jalan lintas selatan jls): pembebasan lahan tod terminal bilangan, terminal dhaksinarga, terminal kulon progo dan terminal nombor, pembangunan fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride) kawasan sekitar tod, pengembangan prasarana pedestrian dan sepeda kawasan sekitar tod: pembangunan terminal barang kapanewon sedayu dan kapanewon santoso, iv. perwujudan manajemen lalu lintas perwujudan manajemen lalu lintas pada tahun dilaksanakan melalui penyusunan peraturan gubernur tentang penerapan jalan berbayar (road pricing) bagi peningkatan sistem lla). iv. perwujudan sistem jaringan transportasi perkeretaapian perwujudan sistem jaringan transportasi perkeretaapian pada tahun dilaksanakan melalui: pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian perkotaan: penyusunan ded jalur dan stasiun kereta api rute temon sama iv parangtritis: konstruksi jalur dan stasiun kereta api temon sama parangtritis: pembangunan stasiun sama, feasibility study jalur dan stasiun kereta api rute sama yogyakarta borobudur, penyusunan ded, pembebasan lahan dan pembangunan superblok perumahan tod stasiun tugu, stasiun lempuyangan, stasiun pasukan, stasiun perundang, stasiun wates, stasiun santoso, stasiun maggio, stasiun tempel, dan stasiun palbapang. iv. perwujudan sistem jaringan transportasi laut perwujudan sistem jaringan transportasi laut pada tahun dilaksanakan melalui: pembangunan pelabuhan tni al lanal kawasan pesisir selatan. iv. perwujudan sistem jaringan transportasi udara perwujudan sistem jaringan transportasi udara pada tahun dilaksanakan melalui: pembangunan bandar udara baru kab kulon progo penyelesaian): pengembalian fungsi bandar udara adisutjipto sebagai pangkalan militer dan bandar udara khusus: pengembangan bandar udara gading sebagai landasan pendukung untuk sekolah penerbangan: serta penataan kawasan keselamatan operasi penerbangan kpop) sekitar bandara. iv. perwujudan sistem jaringan energi perwujudan sistem jaringan energi pada tahun dilaksanakan melalui: pengembangan jaringan gas perkotaan kpy seluruh diy, peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan industri dan kawasan peruntukan industri kawasan santoso, sedayu, pajangan, dan tikungan, pengembangan energi listrik tenaga air waduk sermon dan saluran irigasi kalibawang, pembangunan prasarana energi listrik tenaga hibrid bantul dan gunungkidul, pembangunan pembangkit energi listrik untuk menunjang kegiatan kawasan pantai selatan diy: pembangunan gardu induk stet saluran udara tegangan ekstra tinggi), suit saluran udara tegangan tinggi), utm saluran udara tegangan menengah), dan sur saluran udara tegangan rendah), serta pembangunan prasarana energi alternatif. iv. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi perwujudan sistem jaringan telekomunikasi pada tahun dilaksanakan melalui: pengembangan jaringan telekomunikasi: pengembangan fasilitas telekomunikasi perdesaan dan model model telematika alternatif: pengembangan jaringan telekomunikasi dengan teknologi serat optik serta pengembangan provinsi cerdas. iv. perwujudan sistem jaringan sumber daya air perwujudan sistem jaringan sumber daya air pada tahun dilaksanakan melalui: konservasi sungai dan das: pembangunan, pengembangan, iv dan pengelolaan bangunan pengambilan dari sumber air permukaan das progo, das opak, das serang dan bangunan pengambilan dari sumber air tanah,, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan embung tandon air telaga situ untuk menyediakan air baku serta konservasi sumber air, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan prasarana pengendalian banjir, pembangunan bendungan tinggal kajoran, bendungan kartoharjo dan bendungan kayangan, pembangunan waduk gari dan waduk karang talun, pembangunan dan pengelolaan sao dam sungai sungai yang berhulu gunung merapi: iv. perwujudan sistem jaringan irigasi perwujudan sistem jaringan sumber daya air pada tahun dilaksanakan melalui: pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi seluruh diy. iv. perwujudan sistem penyediaan air minum perwujudan sistem penyediaan air minum pada tahun dilaksanakan melalui: pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan jaringan air baku untuk kebutuhan industri kawasan peruntukan industri kapanewon tikungan, sedayu, pajangan, santoso, rendah, gangguan, semi, ngawen, semana, karangrejo, dan wonosari: pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan jaringan air baku cekungan air tanah yogyakarta sleman, wates, menoreh, wonosari, dan oyo: pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum spam) regional serta pengembangan spam non dam. iv. perwujudan sistem pengelolaan air limbah perwujudan sistem pengelolaan air limbah pada tahun dilaksanakan melalui: pengembangan instalasi pengolah air limbah ipar) skala regional seon: penyiapan dan pembangunan ipar skala regional pleret, pembangunan ipar skala kota wates, bambanglipuro dan wonosari, pembangunan ipar skala kawasan berubah, ngaglik, gamping, santoso dan temon, pembangunan ipar terpusat skala komunitas seluruh diy, perbaikan sistem dan teknologi pengelolaan limbah sistem setempat kawasan pedesaan, serta pengembangan teknologi pengolahan limbah iv. perwujudan sistem jaringan persamaan perwujudan sistem jaringan persamaan pada tahun dilaksanakan melalui: pengaturan sistem pengelolaan persamaan, pengembangan sarira persamaan untuk mendukung sistem pengembangan dan pengelolaan tempat pemrosesan akhir tpa) regional tikungan: serta pengembangan dan pengelolaan tpa banyudono dan baleharjo. iv iv. perwujudan sistem jaringan drainase perwujudan sistem jaringan drainase pada tahun dilaksanakan melalui pengembangan sistem drainase yang berwawasan lingkungan. iv. perwujudan sistem jalur evakuasi bencana perwujudan sistem jalur evakuasi bencana pada tahun dilaksanakan melalui pemantapan sarana dan prasaranajalur evakuasi jaringan jalan diy. iv. telaah terhadap rencana pola ruang iv. rencana kawasan lindung gam age (mt mea ika bana tia gan pi. tertua penta, legenda kan tan cah bar nag magna man ape bore kemanan sentana serta wp: ppu wine kena nya ban age ses sbi bean n a are hen ena pas sen bssgpramaran paten sumber: rtrw diy gambar iv peta rencana pola ruang daerah istimewa yogyakartath, serta kawasan rawan bencana alam. selanjutnya rencana pola ruang budidaya diy terdiri atas kawasan peruntukan hutan rakyat,ivberdasarkan keputusan presiden nomor tahun tentang pengelolaan kawasan lindung keppres tahutujuan pengelolaan kawasan lindung adalah mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. pengembangan kawasan lindung diy berpedoman pada keppresdan kawasan rawan bencana alam. berikut ini tabel rencana luasan kawasan lindung diy tahun tabel iv rencana pola ruang kawasan lindung diy tahun kabupaten kota ha) fungsi kawasan gunung kota kulon diy bantul kidul yogyakarta progo kawasan hutan lindung perlindungan terhadap kawasan bawahannya kawasan sempadan pantai aras perlindungan sempadan setempat sungai kawasan sekitar waduk kawasan cagar alam msg) o0el konservasi suaka margasatwa taman hutan raya taman wisata alam iv fungsi kawasan gunung kota kulon diy bantul kidul yogyakarta progo kawasan cagar alam lindung geologi geologi kawasan rawan bencana rawan alam geologi bencana alam sumber: bappeda diy, data diolah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan hutan lindung seluas ha, tersebar seluruh wilayah diy. kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan pantai seluas sempadan sungai seluas ha, dan kawasan sekitar danau atau waduk seluas ha. kawasan perlindungan setempat tersebar seluruh kabupaten kota wilayah diy. kawasan konservasi meliputi cagar alam seluas ha, suaka margasatwa seluas ha, taman nasional seluas ha, taman hutan raya seluas ha, taman wisata alam seluas ha, serta hutan penelitian seluas ha. kawasan konservasi tersebar kabupaten kulon progo, kabupaten gunungkidul, dan kabupaten sleman. kawasan lindung geologi meliputi kawasan cagar alam geologi seluas yang terdapat kabupaten bantul, sleman, kulon progo dan gunungkidul. kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan bencana alam geologi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang (tsunami), kawasan rawan banjir, kawasan rawan gempa bumi, dan kawasan rawan kekeringan yang tersebar seluruh kabupaten kota wilayah diy. kawasan rawan bencana alam geologi seluas yang berada kabupaten sleman. iv. perwujudan kawasan lindung perwujudan kawasan lindung terdiri atas program untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya: program kawasan perlindungan setempat: program perwujudan kawasan konservasi: program perwujudan pengelolaan kawasan lindung geologi: program perwujudan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau: program perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam, serta program perwujudan kawasan lindung lainnya. iv iv. perwujudandan kawasan resapan air. iv. pemantapan hutan lindung perlindungan terhadap kawasan hutan lindung daerah istimewa yogyakartanjamin keberlanjutan wilayah. arahan pengelolaan kawasan hutan lindung adalah: pemeliharaan dan pengamanan batas kawasan hutan lindung, dan meningkatkan fungsi hutan lindung dengan diversifikasi tanaman dan mempertahankan luasan kawasan hutan lindung untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit (tiga puluh persen) dari luas diy. rencana kawasan hutan lindung diy seluas hektar berada di: kapanewon pengasih dan kakap kabupaten kulon progo dengan luas hektar: kapanewon imogiri, dling, pleret, dan tikungan kabupaten bantul dengan luas hektar: dan kapanewon lonjong, panggang, player, karangrejo, ngawen, dan semi kabupaten gunungkidul dengan luas hektar. program pemantapan hutan lindung dilakukan melalui: rehabilitasi dan konservasi lahan hutan lindung guna mengembalikan meningkatkan fungsi lindung, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung: pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan hutan lindung, serta pengendalian pemanfaatan lahan pada hutan lindung. iv. kawasan resapan airkawasan resapan air diy seluas hektar yang terdapat di: kapanewon gedangsari, ngawen, nglipar, patut, lonjong, semi, karangrejo, player dan wonosari kab gunungkidul, dengan luas hektar: kapanewon turi, pakem, kawasan, mati, ngaglik, ngemplak, segan, sleman, tempel, dan angkringan kab sleman, dengan luas hektar. kapanewon galur, girimulyo, kakap, rendah, panjaitan, pengasih, samigaluh, santoso, temon, dan wates kab kulon progo, dengan luas hektar: dan kapanewon dling, imogiri, dan tikungan kab bantul dengan luas hektar. perwujudan kawasan resapan air melalui: pengembangan sarana perasaan air, pengendalian pengambilan air tanah: serta pengendalian perkembangan lahan terbangun kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air. iv. perwujudan kawasan perlindungan setempat kawasan perlindungan setempat terdiri atas sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, serta kawasan sekitar mata air. iv. konservasi kawasan sempadan pantai konservasi kawasan sempadan pantai terdiri atas: pengendalian pemanfaatan ruang sempadan pantai: pengembangan mangrove dan tanaman pantai: konservasi penyu serta pembuatan struktur buatan untuk mencegah daya rusak air. iv. konservasi kawasan sempadan sungai konservasi kawasan sempadan sungai terdiri dari: perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar sungai dari pendangkalan, pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai: pembuatan struktur buatan pengaman sungai serta pengembangan struktur alami pengaman sungai. iv. konservasi kawasan sekitar danau waduk konservasi kawasan sekitar danau waduk dilaksanakan melalui pemeliharaan kawasan sekitar. iv. konservasi kawasan sekitar mata air konservasi kawasan sekitar mata air terdiri dari pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar mata air serta pengaturan pemanfaatan mata air. iv. perwujudan kawasan konservasi kawasan konservasi terdiri dari kawasan suaka alam ksa) dan kawasan pelestarian alam kpa). kawasan suaka alam ksa) terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa, sedangkan kawasan pelestarian alam kpa) terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. perwujudan kawasan konservasi dilaksanakan melalui: pelestarian dan perlindungan kawasan suaka alam: pengembangan kawasan pelestarian alam, pengembangan kawasan hutan penelitian rehabilitasi dan restorasi kawasan iv konservasi taman nasional gunung merapi ngm) yang mengalami kerusakan, serta konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada kawasan ngm. iv. perwujudan pengelolaan kawasan lindung geologi kawasan lindung geologi terdiri dari kawasan cagar alam geologi dan kawasan perlindungan air tanah. iv. kawasan cagar alam geologi perwujudan kawasan cagar alam geologi dilaksanakan melalui: pengembangan kawasan warisan geologi untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata minat khusus: rehabilitasi kawasan warisan geologi yang terdegradasi: pelestarian kawasan cagar alam geologi gumuk pasir serta pengusulan kawasan cagar alam geologi. iv. kawasan perlindungan air tanah perwujudan kawasan perlindungan air tanah dilaksanakan melalui: pengendalian perkembangan kawasan budidaya terbangun kawasan bentang alam karst: pengendalian kegiatan yang menghasilkan limbah: pengembangan prasarana pengelolaan limbah, serta pengaturan kegiatan pertambangan secara ketat. iv. perwujudan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau rth) menurut peraturan menteri pekerjaan umum tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan rth kawasan perkotaan,lolaan kawasan rth dilaksanakan melalui: pengembangan rth hingga mencapai paling sedikit 30x kawasan perkotaan dan pengembangan rth setiap kawasan budidaya. iv. perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam menurut keputusan presiden nomor tahun tentang pengelolaan kawasan lindung,awasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan kawasan rawan bencana alam geologi, kawasan rawan bencana longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gempa bumi, dan kawasan rawan kekeringan. iv. kawasan rawan bencana alam geologimenurut peraturan presiden nomor tahun iv tentang rencana tata ruang kawasan taman nasional gunung merapi, bencana alam geologi adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala dan akibat letusan gunung berapi yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan atau dampak psikologis. kriteria kawasan rawan bencana alam geologi adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam geologi. perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana alam geologi dilaksanakan melalui: pengendalian secara ketat kegiatan budidaya kawasan rawan bencana alam geologi: serta pengembangan sarana prasarana pemantau bencana dan evakuasi bencana. iv. kawasan rawan bencana longsor perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana longsor dilaksanakan melalui pengendalian kegiatan budi daya dalam kawasan rawan bencana tanah longsor, serta konservasi tanah pada kawasan rawan bencana tanah longsor. iv. kawasan rawan bencana gelombang pasang dan kawasan rawan tsunami perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana gelombang pasang dan kawasan rawan tsunami dilaksanakan melalui: penyediaan prasarana mitigasi bencana: pengembangan tanaman untuk mengurangi daya rusak air, pembuatan struktur buatan untuk mengurangi meredam kekuatan gelombang pasang: serta pengendalian kegiatan budi daya dalam kawasan rawan bencana tsunami. iv. kawasan rawan bencana banjir perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana banjir dilaksanakan melalui: pengendalian kegiatan budi daya dalam kawasan rawan bencana banjir, pengembangan prasarana resapan air hujan: pengembangan sistem drainase, pembangunan talud pada sungai yang beresiko tinggi menyebabkan luapan banjir serta pengembangan struktur alami seperti pohon bambu pada sungai yang belum bertelur. iv. kawasan rawan bencana gempa bumi perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana gempa bumi dilaksanakan melalui: pengendalian bangunan pada kawasan rawan bencana gempa bumi, pembuatan pedoman pembuatan bangunan tahan gempa yang terjangkau penyediaan sarana prasarana mitigasi bencana gempa bumi serta pengembangan bangunan tahan gempa pada gedung pemerintah. iv. kawasan rawan bencana kekeringan perwujudan pengelolaan kawasan rawan bencana kekeringan dilaksanakan melalui: penyediaan infrastruktur air bersih: pengembangan infrastruktur penangkap, penyimpan, dan penyalur air hujan, serta fasilitasi pengembangan budi daya pertanian. iv iv. perwujudan kawasan cagar budaya perwujudan pengelolaan kawasan cagar budaya dengan melestarikan kawasan cagar budaya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan. iv. perwujudan kawasan budidaya kawasan budidaya terdiri atas kawasan hutan produksi: kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian) kawasan perikanan) kawasan pertambangan: kawasan industri: kawasan peruntukan pariwisata: kawasan peruntukan permukiman, kawasan pertahanan keamanan, serta kawasan budidaya lainnya. kawasan budidaya lainnya terdiri atas kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi: kawasan peruntukan pesisir dan pulau pulau kecil: serta kawasan peruntukan pemanfaatan ruang dalam bumi. berdasarkannataan ruang, terdapat beberapa konsekuensi yang harus dijalankan yaitu pelaksanaan review rtrw diy tahun pada tahun dengan mengintegrasikan materi teknis rencana zonasi wilayah perairan dan pulau pulau kecil zwp3k) diy dalam rtrw diy serta penyederhanaan hierarki penataan ruang melalui penghapusan kawasan strategis provinsi ksp) dan mengintegrasikan substansi ksp dalam dokumen review rtrw diy. iv bt "bt daerah istimewa yogyakarta kebutaan magelang akan, rencana tata ruang wilayah (rtrw) antinbambs peta rencana struktur ruang anto ahok arta gear yang keran aan "ana kabupaten klaten bai uan kabupaten purworejo ig gan pam per female yama" bea ppa eka sila o. gan na, tap yp3 ban legenda latar nan ya, los ibukota provinsi pp fan nan ibukota kabupaten |. ratan ak, hata ibukota kecamatan par kap team. bandara ata gan? terminal bus pia apl fara isa stasiun kereta kya aan, span gs. se. pelabuhan penangkapan ikan (. fata cek eren memes rencana jalan tol dod sah term rencana rel kereta api 'kabupaten wonogiri jalan arteri primer ala mami jalan strategis nasional konstan jalan kolektor primer . mann san wwe jalan kolektor primer tan .jj x sena ban batas provinsi inn naa pada rama wilayah adminstrasi diy single base map diy maha hasil analisis o"bt "bt hamengku buwono gambar iv penelaahan terhadap draft perda review rtrw diy iv iv. indikasi program perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang tahun pada rtrw diy tahun tabel iv indikasi program utama tahun dalam rtrw diy tahun tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana program perwujudan pengembangan pusat kegitan pemantapan dan penataan pusat kegiatan nasional pkn) revitalisasi dan pengembangan kawasan tarian pupr, perkotaan yogyakarta kpy) kawasan perkotaan yogyakarta paket apbd, apbn dod edm panasmantapan dan penataan pusat kegiatan wilayah pkw) revitalisasi dan pengembangan ibu kota kawasan perkotaan sleman dan kementerian peng paket apbd, apbn perhubungan dan dinas kabupaten sebagai pkw kawasan perkotaan bantul perhubungan diy apbd, apbn, investasi peningkatan kapasitas pelayanan air minum kawasan perkotaan sleman dan kementerian pupr, dinas paket swasta dan atau kawasan perkotaan. kawasan perkotaan bantul pup esdm kerjasama pendanaan iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana teri revitalisasi dan pengembangan perkotaan wates kawasan perkotaan wonosari kementerian paket apbd, apbn perhubungan, dinas dan wonosari sebagai pkw dan kawasan perkotaan wates perhubungan apbd, apbn, tasi pengembangan perkotaan temon sebagai simpul investasi kementerian pupr, dinas kawasan perkotaan temon paket swasta dan atau transportasi pup esdm kerjasama pendanaan pel ramb pengembangan pusat pelayanan pertambangan galur paket apbd dinas pup esdm dan pengolahan hasil tambang d.p pel dengen angan pusat pelayanan perdagangan dan also apbd dinas pup esdm pengembangan pusat konservasi dan pelayanan ikk kretek, saptosari, dan paket apbd dinas pup esdm, blh, pariwisata dan geopark rangkap dan dinas kehutanan pengembangan pusat pelayanan pertanian dan ikk gangguan, dan godaan paket apbd dinas pup esdm industri pengolahan pertanian pengembangan pusat konservasi perhutanan ikk semi dan perkotaan dinas pup esdm, blh, paket apbd rakyat wonosari dan dinas kehutanan pel industri pup esdm, blh, pengembangan pusat pelayanan aneka industri santoso dan dayu paket apbd dinas berat dan dinas kehutanan (rersundansisemjarngangrasararawtah yoo perwujudan sistem lalu lintas dan angkutan jalan lla) iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksanaangkutan pengumpan feeder kawasan sekitar kpyparkir bawah tanahningkatan kualitas terminal tipe kota yogyakarta, kabupaten paket apbd, apbn kementerian gunungkidul perhubungan, dishub pembangunan dan pengembangan kualitas terminal tipe kabupaten kulon progo paket apbd dishub diy pengembangan dan pengelolaan kualitas terminal tipe kabupaten sleman paket apbd dishub diy perwujudan sistem dan prasarana jalan oli pelaksanaan preservasi dan peningkatan jalan seluruh isti maa pemeluk buruh daerah sama apbn kementerian pupr yogyakarta pembangunan simpang tidak sebidang (flyover underpass) simpang menjadi kabupaten sleman lapak kementerian pupr pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatanjalan seluruh daerah istimewa ini paket apbd dinas pup esdm diy provinsi yogyakarta pembangunan, peningkatan jalan konektivitas bandara kulon progo espn borobudur iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana lan tegalsari samigaluh tarian pupr, dpp uas jalan temon tegalsari amigdala kabupaten kulon progo apbn, apbd kementerian suroboyo kalangan esdm diy apbn, tasi kabupaten sleman, bantul dan investasi yogyakarta temon cilacap paket swasta dan atau kementerian pupr kulon progo kerjasama pendanaan apbn, investasi yogyakarta baden kabupaten sleman paket swasta dan atau kementerian pupr kerjasama pendanaan apbn, investasi yogyakarta solo kabupaten sleman paket swasta dan atau kementerian pupr kerjasama pendanaan pembangunan dan pengembangan jalan kabupaten bantul, kabupaten kementerian pupr, dpp jogjakarta outer ring road jour) sleman, kabupaten kulon progo apbn, apbd esdm diy pembangunan dan pengembangan jalur jalan kabupaten kulon progo, bantul, lintas selatan jls) dan gunungkidul kabupaten kulon bantul, pembangunan konstruksi kabupaten progo, bantu apbn kementerian pupr dan gunungkidul pembebasan lahan tod terminal bilangan dan terminal lokasi apbd apbn investasi kementerian nombor swasta kerjasama perhubungan, pendanaan kementerian pupr, dinas pupesdm, dinas perhubungan iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana pembangunan fasilitas parkir perpindahan moda apbn, apbd kementerian (park and ride) kawasan sekitar tod paket perhubungan, dinas perhubungan diy apbn, apbd kementerian pengembangan prasarana pedestrian dan sepeda kawasan sekitar tod paket perhubungan, dinas perhubungan diy kementerian perhubungan, kapanewon sedayu, kabupaten apbn, apbd kementerian pembangunan terminal barang bantul dan kapanewon santoso, paket kabupaten kulon progo perindustrian, dinas perhubungan diy, disperindagkop diy perwujudan manajemen lau lintas oli ooh penyusunan peraturan gubernur tentang apbd penerapan earmarking bagi peningkatan sistem diy paket dinas perhubungan diy lalu lintas dan angkutan jalan perwujudan sistem jaringan transportasi perkeretaapian apbn, investasi kementerian pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian perkotaan diy paket swasta dan atau perhubungan, dinas kerjasama pendanaan perhubungan diy, kai penyusunan ded jalur dan stasiun kereta kabupaten kulon progo, apbn, investasi kementerian api ruteiv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana konstruksi jalur dan stasiun kereta api kabupaten kulon progo, apbn, investasi kementerianapi rute sama yogyakarta borobudur yogyakarta, dan kabupaten swasta dan atau perhubungan, dinas bantul kerjasama pendanaan perhubungan diy, kai paket apbn, investasi kementerian pembangunan stasiun sama kabupaten bantul swasta dan atau perhubungan, dinas kerjasama pendanaan perhubungan diy, kai penyusunan dedangunanebasan lahan tod stasiun tugu: stasiun lokasi apbd apbn investasi kementerian lempuyangan: stasiun pasukan: swasta kerjasama perhubungan, stasiun perundang,: stasiun pendanaan kementerian pupr, dinas wates: stasiun santoso: stasiun pupesdm, dinas perhubungan iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana maguwoj stasiun tempel: dan stasiun palbapang paket apbn, investasi pembangunan pelabuhan tni al lanal kawasan pesisir selatan swasta dan atau tni kerjasama pendanaan penyelesaian pembangunan pelabuhan tanjung paket apbn, investasi kementerian adikarya kawasan pesisir selatan swasta perhubungan, dishub diy perwuidansistemjaringantransportasiudara kementerian pembangunan bandar udara baru kabupaten kulon progo paket apbn perhubungan, angkasa pura teri pengembalian fungsi bandar udara adisutjipto kapanewon depok, kabupaten kementerian paket apbn perhubungan, angkasa sebagai pangkalan militer dan bandar udara khusus. sleman pura teri pengembangan bandar udara gading sebagai kapanewon player, kabupaten kementerian paket apbn perhubungan, angkasa landasan pendukung untuk sekolah penerbangan gunungkidul pura penataan kawasan keselamatan operasi kementerian kena kawasan sekitar bandara diy paket apbn apbd perhubungan, angkasa penerbangan kpop) sekitar bandara pura, tni perwujudan sistem jaringan ener! ito iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksanapembangunan instalasi baru, pengoperasian seluruh isti apbd, apbn, investasi pln, dinas pup esdm diy instalasi penyaluran dan peningkatan jaringan seluruh daerah istimewa paket swasta dan atau distribusi. yogyakarta kerjasama pendanaan peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan santoso, kabupaten apbd, apbn, investasi pln, dinas pup esdm diy kawasan industri dan kawasan peruntukan kulon progo dan kawasan paket swasta dan atau industri sedayu, pajangan, dan tikungan kerjasama pendanaan kabupaten bantul pmb laga apbd, apbn, investasi pln, dinas pup esdm diy pembangunan prasarana energi listrik tenaga kabupaten bantul dan kabupaten hibrid gunungkidulembangkit energi listrik untuk menunjang kegiatan kawasan pantai selatan pantai selatan diy paket swasta dan atau kerjasama pendanaan pembangunan gardu induk stet saluran udara tegangan ekstra tinggi), suit saluran apbd, apbn, investasi pln, dinas pup esdm diy udara tegangan tinggi), utm saluran udara seluruh daerah istimewa paket swasta dan atau tegangan menengah), dan sur saluran udara yogyakarta kerjasama pendanaan tegangan rendah) seluruh daerah istimewa apbd, apbn, investasi pln, dinas pup esdm pembangunan prasarana energi alternatif. yogyakarta paket swasta dan atau diy, dishutbun diy, dinas kerjasama pendanaan pertanian diy, blh diy perwuidansistemjaringantelekomunitasi iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana apbn, apbd, investasi pengembangan jaringan telekomunikasi seluruh daerah istimewa paket swasta dan atau telkom, diskominfo diy, yogyakarta menkominfo kerjasama pendanaan pengembangan fasilitas telekomunikasi apbn, apbd, investasi perdesaan dan model model telematika seluruh daerah istimewa paket swasta dan atau telkom, diskominfo alternatif. yogyakarta kerjasama pendanaan diy, menkominfo cc. pengembangan jaringan telekomunikasi dengan seluruh daerah istimewa paket pesan anu telkom, diskominfo teknologi serat optik yogyakarta diy, menkominfo kerjasama pendanaan apbn, apbd, investasi pengembangan smart province diy paket swasta dan atau telkom, diskominfo diy, menkominfo kerjasama pendanaan perwujudan jaringan sumberdaya kementerian pupr, dinas konservasi sungai dan das |atnamasangitmbis das progo, das opak, das serang apbn apbd pup esdm diy pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan bangunan pengambilan dari sumber air kementerian pupr, dinas permukaan das progo, das opak, das serang diy paket apbn, apbd pup esdm diy dan bangunan pengambilan dari sumber air tanah pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan jaringan pembawa dan pembuang primer, piy paket apbn, apbd kementerian pupr, dinas sekunder, dan tersier pup esdm diy pembangunan embung tandon air telaga situ untuk menyediakan air baku serta konservasi diy paket apbd, apbn kementerian pupr, dinas sumber air pup esdm diy pengembangan dan pengelolaan waduk dan kementerian pupr, dinas embung tendon air telaga situ untuk diy paket apbd, apbn pup esdm diy iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana menyediakan air baku serta konservasi sumber air pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan waduk, embung, dan sistem pak apbd. apbn kementerian pupr, dinas prasarana pengendalian banjir resapan air hujan seluruh diy paket pup esdm diy pembangunan bendungan tinggal kajoran, kementerian pupr, dinas bendungan kartoharjo, bendungan kayangan diy paket apbd, apbn pup esdm diy pembangunan waduk gari dan waduk karang kabupaten gunungkidul dan paket apbd. apbn kementerian pupr, dinas talun kabupaten sleman pup esdm diy pembangunan dan pengelolaan sao dam sungai sungai yang berhulu paket apbn kementerian pupr, dinas gunung merapi pup esdm diy perwujudan jaringan irigasi teri pupr pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi seluruh diy apbn, apbd dea duplesdm div (termundansitempemedianairmimm pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan jaringan air baku untuk kebutuhan industri kawasan industri santoso, paket swasta swasta kabupaten kulon progo: kawasan industri sedayu dan pajangan, kabupaten bantul: kawasan industri tikungan, kabupaten bantul cekungan air tanah yogyakarta pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan kementerian pupr dan jaringan air baku sleman, wates, menoreh, paket apbd, apbn dinas pu esdm diy wonosari, dan oyo iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana kota yogyakarta, kabupaten kementerian upper pengembangan dan pengelolaan spam regional pan bantu, paket apbd, apbn, csr dam, dinas pu esdm diy kabupaten sleman pengembangan spam non dam div paket apbd, apbn, csr kementerian pupr, dinas pu esdm diy perwuidansistempengebamairtmah pengembangan instalasi pengolah air limbah kapanewon seon, kabupaten ipar) skala regional bantul paket apbd, apbn dinas pup esdm pembangunan ipar skala regional kapanewon pleret, kabupaten apbd, apbn dinas pup esdm penyiapan ipar skala regional kabupaten bantul apbd, apbn dinas pup esdm pembangunan ipar skala kota kapanewon wates, kabupaten paket apbd, apbn dinas pup esdm, dinas kulon progo kulon progo pembangunan ipar skala kota kapanewon bambanglipuro, paket apbd. apbn dinas pup esdm, dinas kabupaten bantul pembangunan ipar skala kota kapanewon wonosari, kabupaten paket apbd, apbn dinas pup esdm, dinas gunungkidul gunungkidul pembangunan ipar skala kawasan kapanewon berubah, kabupaten paket apbd, apbn dinas pup esdm, dinas sleman sleman pembangunan ipar skala kawasan kapanewon ngaglik, kabupaten paket apbd, apbn dinas pup esdm, dinas sleman sleman iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana pembangunan ipar skala kawasan kapanewon gamping, kabupaten paket apbd. apbn dinas pup esdm, dinas sleman sleman pembangunan ipar skala kawasan kapanewon santoso, kabupaten paket apbd. apbn dinas pup esdm, dinas kulon progo kulon progo pembangunan ipar skala kawasan kapanewon temon, kabupaten paket apbd. apbn dinas pup esdm, dinas kulon progo kulon progosleman perbaikan sistem dan teknologi sistem pup esdm. setempat kawasan perdesaan paket apbd, apbn nas panas kabupaten pengembangan teknologi pengolahan limbah dinas pup esdm, blh diy, diy paket apbd, apbn dinas kab kota, dlh kab kota (eerujdansisemjarnganpersampaan yoo pengembangan sarira persamaan untuk apbd, apbn, investasi dinas pup esdm, dinas mendukung sistem seluruh wilayah diy paket swasta dan atau kab kota kerjasama pendanaan pengembangan dan pengelolaan tempat kapanewon tikungan, kabupaten pemrosesan akhir tpa) sampah regional bantuapbd, apbn dinas kulon progo pengembangan dan pengelolaan tpa baleharjo kabupaten gunungkidul apbd, apbn dinas gunungkidul iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana pengembangan sistem drainase terpadu dengan kementerian pupr dan penerapan ekodrainase diy paket apbd, apbn dinas pup esdm diy, dinas kabupaten pemantapan sarana dan prasarana jalur bpbd, pup esdm sabang jaringan jalan diy paket apbn, apbd perwujudan kawasan lindung ito program untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya program pemantapan hutan indung apbd, apbn, investasi kementerian dan rehabilitasi dan konservasi lahan hutan lindung kehutanan, dinas paket swasta dan atau guna mengembalikan meningkatkan fungsi lindung. kehutanan diy dan kapanewon pengasih, kakap kerjasama pendanaan kabupaten kabupaten kulon progo) kapanewon imogiri, dling, kementerian dan pan apbd, apbn, investasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pleret, tikungan kabupaten kehutanan, dinas paket swasta dan atau pengelolaan hutan lindung. bantul) kapanewon lonjong, kehutanan diy dan kerjasama pendanaan panggang, player, karangrejo, kabupaten ngawen, semi kabupaten kementerian dan penemu insentif dan disinsentif uunekidul) kejut pengembangan insentif disinsenti paket apbd, apbn kehutanan, dinas pengelolaan hutan lindung. kehutanan diy dan kabupaten iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana kementerian dan kehutanan, dinas kejut diy pengendalian pemanfaatan lahan pada hutan penurunan paket apbd, apbn kabupaten, dinas lindung. pertanahan dan tata ruang diy, dinas perijinan kabupaten ps2 rawasanresapanar, o|o00000 kapanewon lonjong, karangrejo, player, semi, nglipar, patut, agen ipar, hau kementerian dan gedangsari dan wonosari kehutanan, kementerian kabupaten gunungkidul) apbd, apbn, investasi dan kehutanan, dinas kapanewon turi, pakem, pengembangan sarana perasaan air paket swasta dan atau kehutanan diy angkringan kabupaten kerjasama pendanaan kabupaten, badan sleman), kapanewon kakap, lingkungan hidup diy girimulyo, kalibawang, temon, kabupaten wates, pengasih, panjaitan, santoso, rendah, galur kabupaten kulon progo) kapanewon lonjong, kementerian dan karangrejo, player, semi, kali patut kehutanan, kementerian omni apbd, apbn, investasi dan kehutanan, dinas pengendalian pengambilan air tanah paket swasta dan atau kehutanan diy kabupaten gunungkidul) kerjasama pendanaan kabupaten, badan kapanewon turi, pakem, lingkungan hidup diy angkringan kabupaten kabupaten sleman), kapanewon kakap, iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana girimulyo, kalibawang, temon, wates, pengasih, panjaitan, santoso, rendah, galur kabupaten kulon progo) kaban dir oi, dpr kao pengendalian perkembangan lahan terbangun sepak, gak, sleman, blh diy, dlh kab tempel, turi, pakem, paket apbd, apbn kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air sleman, dinas perijinan angkringan, segan sleman, dpp esdm diy kabupaten sleman) program kawasan pelindung setempat ito konservasi kawasan sempadan pantai dinas perijinan pengendalian pemanfaatan ruang sempadan kabupaten, dinas pantai selatan diy paket apbd pantai antar jeratan pare pertanahan dan tata ruang diy dan kabupaten kapanewon sandakan, badan lingkungan hidup pengembangan mangrove dan tanaman pantai kapanewon kretek, kapanewon apbd, apbn, investasi dinas kehutanan diy dan panjaitan, kapanewon sarden paket swasta dan atau kabupaten, dinas kelautan kabupaten bantul, kapanewon kerjasama pendanaan dan perikanan diy temon kabupaten kulon progo kapanewon sandakan, kementerian dan kapanewon sarden, kapanewon apbd, apbn, investasi kehutanan, kementerian konservasi penyu kretek kabupaten bantul: paket swasta dan atau kelautan dan perikanan, kapanewon galur kabupaten kerjasama pendanaan dinas kelautan dan kulon progo: kapanewon terus perikanan diy iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana dan kapanewon girisubo kabupaten gunungkidul pembuatan struktur buatan untuk mencegah kementerian pupr, dinas daya rusak air pantai selatan diy paket apbd, apbn pup esdm dan kabupaten konservasi kawasan sempadan sungai oo, kementerian pupr dan perlindungan kondisi fisik sungai dan dasar dinas provinsi badan sungai dari pendangkalan seluruh wilayah diy paket apbd, apbn lingkungan hidup dan dinas kehutanan seluruh wilayah diy kementerian pupr, dinas pup esdm, dinas pengendalian pemanfaatan ruang sempadan bertanah tat sungai paket apbd, apbn pertanahan can ara ruang diy, dinas perijinan kabupaten, dinas kabupaten seluruh wilayah diy apbd, apbn, investasi cc. pembuatan struktur buatan pengaman sungai paket swasta dan atau kementerian pupr, dinas pup esdm dan kabupaten kerjasama pendanaan seluruh wilayah diy kementerian pupr, dinas apbd, apbn, investasi pup esdm dan kabupaten, pengembangan struktur alami pengaman sungai paket swasta dan atau blh diy dan kabupaten, kerjasama pendanaan dan dinas kehutanan diy dan kabupaten konservasi kawasan sekitar waduk iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana pemilih kitar duk dari men arahan kawasan sekitar atau waduk dari kapanewon kakap kabupaten kementerian pupr dan berbagai usaha dan atau kegiatan yang dapat paket apbd, apbn kulon progo dinas provinsi mengganggu kelestarian fungsi waduk danau korserasitawasansektarmataar pengendalian pemanfaatan ruang kawasan dinas pup esdm dan sekitar mata air seluruh wilayah diy paket apbd kabupaten, dinas perijinan kabupaten pengaturan pemanfaatan mata air seluruh wilayah diy apbd dinas pu esdm diy progamperwuhdankavasankonsevasi cagar alam imogiri, kabupaten bantul: cagar alam taman kementerian lingkungan pelestarian dan perlindungan kawasan suaka wisata alam batu gamping, apbn, apbd investasi hidup dan kehutanan, alam kabupaten sleman, suaka paket swasta dan atau dinas kehutanan dan margasatwa sermon, kabupaten kerjasama pendanaan perkebunan diy kulon progo: suaka margasatwa kabupaten pilihan, kabupaten gunungkidul taman raya hutan bunder kementerian dan kapanewon player, dan apbd, apbn, investasi kehutanan, dinas pengembangan kawasan pelestarian alam kapanewon patut kabupaten paket swasta dan atau kehutanan diy dan gunungkidul), taman wisata alam kabupaten, dinas kerjasama pendanaan batu gamping kapanewon pariwisata diy dan gamping kabupaten sleman) kabupaten iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana kementerian dan kejut apbd, apbn, investasi mas pengembangan kawasan hutan penelitian kapanewon pilihan kabupaten paket swasta dan atau kehutanan provinsi dan gunungkidul) kabupaten, dinas kerjasama pendanaan pariwisata diy dan kabupaten rehabilitasi dan restorasi kawasan konservasi kapanewon turi, kapanewon apbn, investasi taman nasional gunung merapi ngm) yang angkringan, dan kapanewon paket swasta dan atau maa enam mengalami kerusakan pakem kabupaten sleman) kerjasama pendanaan konservasi sumber daya alam dan kapanewon turi, kapanewon apbn, investasi kementerian dan ekosistemnya pada kawasan ngm angkringan, dan kapanewon paket swasta dan atau kehutanan pakem kabupaten sleman) kerjasama pendanaan perwujidanpengelaankawasantindunggeotoi kawasan cagar alam geologi batu gamping eosin hand kapanewon gamping, apbd, apbn, investasi dinas pertanahan dan tata pengembangan kawasan warisan geologi untuk kabupaten sleman: swasta dan atau ruang diy, dinas pup kegiatan pendidikan, penelitian dan pariwisata lava bantal berubah sungai paket kerjasama pendanaan esdm dan kabupaten, minat khusus opak, kapanewon berubah, dinas pariwisata diy dan kabupaten sleman, kabupaten tebing breksi piroklastik purba sumberejo kapanewon prambanan, apbd. apbn. investasi dinas pup esdm diy dan rehabilitasi kawasan warisan geologi yang kabupaten sleman: kabupaten, dinas terdegradasi paket swasta dan atau goa kiskendo kapanewon keri pariwisata diy dan girimulyo, kabupaten kulon kerjasama pendanaan kabupaten progo, iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana setapak mangan kemiripan kapanewon kakap, kabupaten kulon progo, gunungapi purba nglanggeran kapanewon patut, kabupaten gunungkidul: kawasan pantai wediombo siung kapanewon girisubo dan kapanewon terus, kabupaten gunungkidul, dan situs bioturbasi kali galang kapanewon gendangsari, kabupaten gunungkidul. kecamatan kretek. kabupaten apbd, apbn, investasi kementerian lingkungan pelestarian kawasan gumuk pasir bantul paket swasta dan atau hidup, blh diy dan kerjasama pendanaan kabupaten kawasan perlindungan tanah pengendalian perkembangan kawasan kapanewon kakap, kapanewon dinas pertanahan dan tata budidaya terbangun kawasan bentang girimulyo, kabupaten kulon paket apbd, apbn ruang diy, dinas alam karst progo): kabupaten, dinas perijinan kabupaten kapanewon undang, kapanewon imogiri, dan apbd, apbn dinas pertanahan dan tata pengendalian kegiatan yang kapanewon dling kabupaten paket ruang diy, blh diy dan menghasilkan limbah bantul): kabupaten, dinas kapanewon karangrejo, perijinan kabupaten kapanewon nglipar, cc. pengembangan prasarana pengelolaan kapanewon panggang, apbd, apbn, investasi dinas pup esdm diy dan limbah kapanewon purwosari, paket swasta dan atau kabupaten kapanewon pilihansaptosari, kapanewon terus, apbd, apbn kapanewon tanjungsari, kapanewon rangkap, kapanewon girisubo, pengaturan kegiatan pertambangan kapanewon semana paket kementerian esdm, dinas secara ketat kapanewon lonjong, pup esdm diy kapanewon wonosari, kapanewon player, dan kapanewon nglipar kabupaten gunungkidul) perwujudan pengelolaan kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yogyakarta: kementerian atr, dinas kawasan perkotaan sleman: pengembangan ruang terbuka hijau hingga cc. kawasan perkotaan bantul apbd, apbn, investasi ptr, dinas pup esdm, mencapai paling sedikit 30y6 dari luas kawasan kawasan perkotaan temon paket swasta dan atau blh diy, dinas wates: dan kerjasama pendanaan kabupaten kota, blh kawasan perkotaan kabupaten kota wonosari kawasan peruntukan industri: kawasan peruntukan paus peruntukan kementerian atr, dinas pengembangan ruang terbuka hijau setiap permukiman, apbd, apbn, investasi ptr, dinas pup esdm, kawasan budidaya kawasan peruntukan paket swasta dan atau blh diy, dinas instalasi militer: kerjasama pendanaan kabupaten kota, blh kawasan peruntukan kabupaten kota instalasi kepolisian kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi: iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana kawasan peruntukan transit oriented development tod),kawasan rawan bencana alam geologi dinas pertanahan dan tata ruang diy, dinas pengendalian secara ketat kegiatan budidaya kawasan letusan gunung merapi paket apbd. apbn kehutanan diy dan kawasan rawan bencana alam geologi kan kabupaten dinas yang meliputi kapanewon turi, kapanewon pakem, dan perijinan kabupaten, balai kapanewon angkringan ngm kabupaten sleman pengembangan sarana prasarana pemantau apbd, apbn, investasi bnpb, bpbd, dinas pup bencana dan evakuasi bencana paket swasta dan atau esdm dan kabupaten kerjasama pendanaan kapanewon undang, kapanewon imogiri dinas pertanahan dan tata pengendalian kegiatan budi daya dalam kapanewon dling, paket apbd ruang diy, dinas kawasan rawan bencana tanah longsor kapanewon tikungan, perijinan, dinas kapanewon pleret, dan kabupaten kapanewon kretek kabupaten bantul, konservasi tanah pada kawasan rawan bencana kapanewon panggang, dinas kehutanan diy dan tanah longsor kapanewon pilihan, paket apbd, apbn kabupaten, blh diy dan kapanewon saptosari, kabupaten kapanewon tanjungsari, iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana kapanewon terus, kapanewon wonosari, kapanewon purwosari, kapanewon player, kapanewon patut, kapanewon gedangsari, kapanewon karangrejo kapanewon nglipar, kapanewon semi, kapanewon lonjong dan kapanewon ngawen kabupaten gunungkidul, kapanewon angkringan, kapanewon minggir, kapanewon pakem, kapanewon turi, kapanewon prambanan kabupaten sleman, dan kapanewon kakap, kapanewon girimulyo, kapanewon pengasih, kapanewon temon, kapanewon samigaluh, dan kapanewon kalibawang kabupaten kulon progo. kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan tsunami kapanewon temon, paket apbd, apbn, investasi dinas pup esdm dan penyediaan prasarana mitigasi bencana kapanewon wates, swasta dan atau kabupaten, bpbd diy dan kapanewon panjaitan,kapanewon galur kabupaten kulon progo: paket apbd, apbn, investasi badan lingkungan hidup pengembangan tanaman untuk mengurangi kapanewon sandakan diy dan kabupaten dan daya rusak air swasta dan atau kapanewon sarden, dan dinas kehutanan diy dan kerjasama pendanaan kapanewon kretek kabupaten kabupaten bantul: dan pembuatan struktur buatan untuk kapanewon purwosari, paket apbd, apbn, investasi pup esdm mengurangi meredam kekuatan gelombang kapanewon saptosari, swasta dan atau dinas pasang kapanewon terus, kerjasama pendanaan kabupaten kapanewon tanjungsari, dan kapanewon girisubo paket apbd dinas pertanahan dan tata pengendalian kegiatan budi daya dalam kabupaten gunungkidul ruang diy, dinas kawasan rawan bencana tsunami perijinan, dinas kabupaten kawasan rawan bani kapanewon temon, hand kapanewon wates, paket apbd dinas pertanahan dan tata pengendalian kegiatan budi daya dalam kapanewon panjaitan ruang diy, dinas kawasan rawan bencana banjir kapanewon galur, dan perijinan, dinas kapanewon rendah kabupaten kabupaten kulon progo, paket dinas pup esdm dan kapanewon sandakan, apbd, apbn, investasi bag pengembangan prasarana resapan air hujan swasta dan atau kabupaten, adan kapanewon kretek, lingkungan hidup diy dan kapanewon undang, kerjasama pendanaan kabupaten kapanewon pandak, kapanewon jetis, paket apbd, apbn dinas pup esdm dan kapanewon pleret, kabupaten pengembangan sistem drainase kapanewon banguntapan, kapanewon seon, dan kapanewon pajangan kabupaten bantul: dan iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana cc. kapanewon karangrejo, kapanewon wonosari, kapanewon gedangsari, kapanewon nglipar, dan kapanewon semi kabupaten gunungkidul. pembangunan talud pada sungai yang beresiko paket apbd, apbn, investasi dinas pup esdm dan tinggi menyebabkan luapan banjir swasta dan atau kabupaten sungai kawasan rawan kerjasama pendanaan pengembangan struktur alami seperti pohon bencana banjir paket blh diy dan kabupaten, bambu pada sungai yang belum bertelur apbd, apbn dinas kehutanan diy dan kabupaten aaa s$@$$.&. kawasan gempa bumi kabupaten bantul yang dilewati patahan meliputi kapanewon kretek, kapanewon undang, kapanewon jetis, kapanewon imogiri, kapanewon dling, dinas pertanahan dan tata pengendalian bangunan pada kawasan rawan kapanewon pleret, ruang diy, dinas bencana gempa bumi kapanewon tikungan, paket apbd perijinan dinas kapanewon sandakan, kabupaten kapanewon sarden, kapanewon bambanglipuro, kapanewon pandak, kapanewon seon, kapanewon kasihan, kapanewon pajangan, dan kapanewon sedayu: iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana kawasan gempa bumi kabupaten kulon progo yang dilewati patahan meliputi kapanewon galur, kapanewon kalibawang, kapanewon rendah, kapanewon santoso dan kapanewon pengasih, dan kawasan gempa bumi kabupaten sleman yang dilewati patahan meliputisleman. paket apbd, apbn, investasi bnpb, bpbd diy dan penyediaan sarana prasarana mitigasi bencana gempa bumi seluruh diy swasta dan atau kabupaten, dinas pup kerjasama pendanaan esdm dan kabupaten cc. pengembangan bangunan tahan gempa pada paket apbd, apbn, investasi dinas pup esdm dan gedung pemerintah seluruh diy swasta dan atau kabupaten kerjasama pendanaan (os |iawasantawankerernan kapanewon prambanan paket apbd, apbn, investasi penyediaan infrastruktur air bersih kabupaten sleman swasta dan atau dinas pup esdm dan kapanewon pengasih, kabupaten kapanewon kakapgirimulyo, pengembangan infrastruktur penangkap, kapanewon gangguan, paket apbd, apbn, investasi dinas pup esdm dan penyimpan, dan penyalur air hujan kapanewon kalibawang, dan swasta dan atau kabupaten kapanewon samigaluh kerjasama pendanaan kabupaten kulon progo, kapanewon pajangan, paket apbd, apbn, investasi dinas pertanian diy dan kapanewon pandak, swasta dan atau kabupaten kapanewon sedayu, kerjasama pendanaan kapanewon tikungan, kapanewon kretek, kapanewon undang, kapanewon imogiri, dan kapanewon dling kabupaten bantul: dan kapanewon panggang, kapanewon purwosari, cc. fasilitasi pengembangan budi daya pertanian kapanewon pilihan, kapanewon saptosari, kapanewon terus, kapanewon tanjungsari, kapanewon rangkap, kapanewon girisubo, kapanewon semana, kapanewon lonjong, kapanewon wonosari, dan kapanewon player kabupaten gunungkidul. jrawasantngungtamya pen melestarikan kawasan cagar budaya dengan cara kawasan penanda keistimewaan paket swasta dan atau kabupaten, dinas melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan diy kerjasama pendanaan pariwisata diy dan iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana kabupaten, dinas pup esdm dan kabupaten perwujudan kawasan budidaya program perwujudan kavasantutanerodusi kementerian dan pelestarian kawasan hutan produksi paket apbd, apbn kehutanan, dinas kapanewon peron, kakap pake kehutanan div dan kabupaten kulon progo) kabupaten kapanewon panggang, purwosari, pilihan, saptosari, terus, kementerian dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan girisubo, karangrejo. wonosari, paket apbd. apbn kehutanan, dinas kawasan hutan produksi player, patut, gedangsari, kehutanan diy dan nglipar kabupaten gunungkidul) kabupaten program perwujudan kavasantutantagat |) kementerian dan pelestarian kawasan hutan rakyat paket apbd, apbn kehutanan, dinas kehutanan diy dan kabupaten sleman, kabupaten kabupaten bantul, kabupaten kulon progo, dan kabupaten gunungkidul kementerian dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan kehutanan, dinas kawasan hutan rakyat paket apbd, apbn kehutanan diy dan kabupaten program perwujudan kawasan peruntukan pertanian iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana dinas pertanahan dan tata pengendalian alih fungsi lahan pertanian ruang diy, dinas kabupaten sleman, kabupaten paket apbd perijinan, dinas bantul, kabupaten kulon progo, kabupaten dan kabupaten gunungkidul peningkatan dan perbaikan sistem irigasi paket apbd, apbn kementerian pupr, dinas pup esdm dan kabupaten kabupaten sleman, kabupaten dinas pertanian diy dan pemberian insentif bagi pemilik lp2b bantul, kabupaten kulon progo, paket apbd, apbn kabupaten, dinas pup dan kabupaten gunungkidul esdm dan kabupaten paket apbd, apbn, investasi kementerian pertanian, intensifikasi pertanian seluruh diy swasta dan atau dinas pertanian diy dan kerjasama pendanaan kabupaten kapanewon gangguan lokasi pembangunan pusat perbenihan jogja agro kabupaten kulon progo apbd, apbn, investasi kementerian pertanian, tekno park) swasta dan atau dinas pertanian diy dan kapanewon pakem kabupaten kerjasama pendanaan kabupaten sleman rehabilitasi lahan pertanian yang sudah kabupaten sleman, kabupaten paket apbd, apbn, investasi kementerian pertanian, terdegradasi bantul, kabupaten kulon progo, swasta dan atau dinas pertanian diy dan dan kabupaten gunungkidul kerjasama pendanaan kabupaten pengembangan tanaman perkebunan sesuai kapanewon undang dan apbd, apbn, investasi kementrian pertanian, dengan potensi atau kesesuaian lahannya bai optimal tikungan kabupaten bantul) paket swasta dan atau dinas kehutanan dan kapanewon purwosari, pilihan, kerjasama pendanaan perkebunan pemantapan dan pelestarian kawasan saptosari, rangkap, girisubo, apbd, apbn, investasi kementrian pertanian, perkebunan dengan komoditas khas sebagai semana, lonjong, karangrejo, paket swasta dan atau dinas kehutanan dan keunggulan tanaman perkebunan daerah. wonosari, player, patut, kerjasama pendanaan perkebunan iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana gedangsari, nglipar, ngawen, pengendalian perluasan tanaman perkebunan semi kabupaten gunungkidul) apbd, apbn, investasi kementrian pertanian, untuk memelihara kelestarian lingkungan. kapanewon prambanan paket swasta dan atau dinas kehutanan dan kerjasama pendanaan perkebunan kabupaten sleman) pengembangan kemitraan dengan sektor apbd, apbn, investasi kementrian pertanian, industri dan pariwisata dan pengembangan paket swasta dan atau dinas kehutanan dan agrowisata. kerjasama pendanaan perkebunan kabupaten bantul, kabupaten apbd, apbn, investasi kementerian pertanian, pengembangan peternakan sapi potong.il. pengembangan peternakan kabupaten bantul, kabupaten apbd, apbn, investasi kementerian pertanian, kambing domba kambingapbd, apbn, investasi kementerian pertanian, pengembangan peternakan sapi perah kabupaten sleman paket swasta dan atau dinas pertanian diy dan kerjasama pendanaan kabupaten kabupaten bantul dan kabupaten apbd, apbn, investasi kementerian pertanian, pengembangan peternakan unggas paket swasta dan atau dinas pertanian diy dan gunungkidul kerjasama pendanaan kabupaten program perwujudan kawasan perikanan kab kulon apbd. apbn kementerian kelautan pengembangan sarana prasarana pendukung kabupaten kulon progo, investasi dan perikanan, dinas perikanan tangkap kabupaten bantul, kabupaten paket swasta dan atau kelautan dan perikanan gunungkidul kerjasama pendanaan div iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana apbd, apbn, investasi kementerian kelautan pengembangan kawasan megapolitan tangkap kapanewon girisubo, kabupaten dan perikanan, dinas raden paket swasta dan atau gunungkidul kelautan dan perikanan kerjasama pendanaan diy kab kulon kementerian kelautan pengendalian dan pengaturan kegiatan kabupaten kulon progo, dan perikanan, dinas perikanan tangkap agar tetap lestari kabupaten bantul, kabupaten paket apbd, apbn kelautan dan perikanan gunungkidul diy kapanewon wates, kapanewon gangguan kabupaten kulon kementerian kelautan progo: kapanewon berubah, apbd, apbn, investasi pengembangan kawasan megapolitan perikanan dan perikanan, dinas budidaya kapanewon ngemplak kabupaten paket swasta dan atau kelautan dan perikanan sleman: kapanewon pandak, kerjasama pendanaan div kabupaten bantul: kapanewon player kabupaten gunungkidul kab kab apbd. apbn kementerian kelautan pengembangan sarana prasarana pendukung kabupaten sleman, kabupaten investasi dan perikanan, dinas kegiatan perikanan budidaya bantul, kabupaten kulon progo, paket swasta dan atau kelautan dan perikanan dan kabupaten gunungkidul kerjasama pendanaan div kementerian kelautan rehabilitasi kawasan peruntukan perikanan dan perikanan, dinas tangkap untuk menjaga ekosistem sekitarnya wilayah pesisir diy paket apbd, apbn kelautan dan perikanan diy revitalisasi wilayah penangkapan ikan yang ian kel mengalami gejala tingkat penangkapan yang wilayah pesisir diy paket apbd, apbn kementerian ke'hutan berlebihan dan perikanan, dinas iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana kelautan dan perikanan diy program perwujudan kawasan pertambangan paket kementerian esdm, pengawasan kegiatan pertambangan, reklamasi kementerian lingkungan asc tamban apbd, apbn yaaa hidup, dpp esdm diy, badan lingkungan hidup evaluasi pemanfaatan kawasan peruntukan paket kementerian esdm, apbd, apbn pertambangan kabupaten sleman, kabupaten dpp esdm diy bantul, kabupaten kulon progo, kajian kelayakan ekologis pada kawasan yang dan kabupaten gunungkidul paket apbd, apbn, investasi memiliki nilai ekonomis tinggi dan berada swasta dan atau kementerian esdm, kawasan lindung kerjasama pendanaan dpp esdm diy pengembangan industri pengolahan hasil paket apbd, apbn, investasi tambang dalam rangka peningkatan nilai swasta dan atau kementerian esdm, tambah bahan galian kerjasama pendanaan dpp esdm diy program perwujudan kawasan industri kawasan industri santoso kawasan industri tikungan kawasan peruntukan dinas perindustrian dan industri kpi) sedayu apbd, apbn, investasi penyediaan prasarana dasar pendukung pajangan perdagangan diy dan kawasan peruntukan industri paket swasta dan atau kabupaten, dinas pup unggulan kerjasama pendanaan kpi temon esdm dan kabupaten kpi candirejo kpi menahan program perwujudan kawasan peruntukan pariwisata iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana penyusunan master plan pengembangan kawasan pariwisata seluruh paket apbd, apbn, investasi dinas pariwisata diy dan kawasan pariwisata diy swasta dan atau kabupaten kerjasama pendanaan paket apbd, apbn, investasi pengembangan destinasi wisata kawasan pariwisata seluruh swasta dan atau dinas pariwisata diy dan diy kabupaten kerjasama pendanaan seluruh paketswasta dan atau kabupaten, dinas pup kerjasama pendanaan esdm dan kabupaten paket dinas perhubungan diy peningkatan aksesibilitas menuju kawasan kawasan pariwisata seluruh apbd, apbn, investasi dan kabupaten, dinas pariwisata div swasta dan atau pariwisata diy dan kerjasama pendanaan kabupaten, dinas pup esdm dan kabupaten paket dinas pertanahan dan tata pengendalian pemanfaatan ruang kawasan kawasan pariwisata seluruh apbd. apbn ruang diy, dinas pariwisata diy perijinan, dinas kabupaten paket dinas pariwisata diy dan apbd. apbn. kabupaten, dinas konservasi kawasan pariwisata yangterancam kawasan pariwisata seluruh investasi kebudayaan diy dan keberlanjutannya diy swasta dan atau kabupaten, dinas kerjasama pendanaan kehutanan diy dan kabupaten iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana dinas pariwisata diy dan revitalisasi kawasan pariwisata yang telah kawasan pariwisata seluruh apbd, apbn, investasi kabupaten, dinas menurun kualitasnya div paket swasta dan atau kebudayaan diy dan kerjasama pendanaan kabupaten, dinas pup esdm dan kabupaten pariwisata diy desa yang potensial apbd, apbn, investasi bab aan dinas pengembangan desa wisata dan desa budaya dikembangkan sebagai desa paket swasta dan atau paten, kebudayaan diy dan wisata dan desa budaya kerjasama pendanaan kabupaten sub kawasan banjaroya sendangsono, sub kawasan suroboyo, sub kawasan nglinggo dinas pariwisata diy dan pengembangan aksesibilitas, daya tarik, kritis, sub kawasan kiskendo apbd, apbn, investasi kabupaten. dinas americas, dan sub kawasan kawasan kelir, sub kawasan sermon paket swasta dan atau kebun aan diy dan menoreh. kalibaru, sub kawasan santoso kerjasama pendanaan kabupaten pengasih, penanda keistimewaan pintu masuk arah purworejo dan bandara baru temon pengembangan aksesibilitas, daya tarik, sub kawasan geosite apbd, apbn, investasi dinas pariwisata diy dan americas, dan sub kawasan kawasan patut, nglanggeran dan sekitarnya, sub paket swasta dan atau kabupaten, dinas nglanggeran dan sekitarnya. kawasan patut, dan sub kawasan kerjasama pendanaan kebudayaan diy dan gedangsari. kabupaten pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan pengembangan sub kawasan apbd, apbn, investasi dinas pasta diy dan americas kawasan karst gunungsewu dan geosite sri getuk dan kalisuci paket swasta dan atau sekitarnya. kebudayaan diy dan jombangpbd, apbn, investasi dinas pariwisata diy dan americas, dan sub kawasan kawasan pengembangan sub kawasan kabupaten, dinas kluster purwosari pangan paket swasta dan atau kebudayaan diy dan purwosari kobaran gang kerjasama pendanaan kabupaten pengembangan sub kawasan dinas pariwisata diy dan pengembangan aksesibilitas, daya tarik, kluster pantai baron cukup, apbd, apbn, investasi kabupaten dinas americas, dan sub kawasan baron sunday pengembangan sub kawasan paket swasta dan atau kebun aan diy dan dan sekitarnya kluster pantai kapal pok kerjasama pendanaan kabu tunggal pengembangan sub kawasan kluster pantai ogan hadapan pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dinas pariwisata diy dan siung, pengembangan sub apbd, apbn, investasi americas, dan sub kawasan pantai siung, kabupaten, dinas wediombo, bengawan solo purba, dan kawasan bengawan solo purba paket swasta dan atau kebudayaan diy dan sekitarnya pantai saeng dan sekitarnya, kerjasama pendanaan kabupaten penanda keistimewaan pintu masuk diy dari wonogiri pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan apbd, apbn, investasi dinas pariwisata diy dan americas, kawasan parangtritis depok kawasan parangtritis depok paket swasta dan atau kabupaten, dinas sama kebudayaan diy dan sama kerja sama pendanaan kabupaten pariwisata diy ha. apbd, apbn, investasi fatwa sata can pengembangan aksesibilitas, daya tarik, dan kawasan imogiri bangunan kabupaten, dinas americas kawasan imogiri bangunan dling dling paket swasta dan atau kebudayaan diyariwisata diy sub kawasan wisata prambanan apbd, apbn, investasi nas analisa pengembangan aksesibilitas, daya tarik, kabupaten, dinas americas, dan sub kawasan kawasan sleman gan penanda keistimewaan paket swasta dan atau kebudayaan diy dan pintu masuk diy dari magelang kerjasama pendanaan kabupaten program perwujudan kawasan peruntukan permukiman program pengurangan kawasan kamu kota karta, kabupaten san nan danu apbd, apbn, dan kementerian pupr, dinas pencegahan kawasan kumuh kabupaten aan progo dun atau kerjasama pup esdm diy, dinas pendanaan kabupaten kota kabupaten gunungkidul program pengembangan perumahan ito permukiman perkotaan pengendalian pembangunan permukiman dinas pertanahan dan tata untuk menjamin lingkungan yang sehat, aman, ruang diy, dinas dan nyaman sesuai dengan arahan peraturan kab kota apbd, apbn perijinan, dinas zonasi yang telah ditetapkan kota karta. kabinet kabupaten ota yogyakarta, kabupaten penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan sleman, kabupaten bantul, kementerian pupr, dinas rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi kabupaten kulon progo, dan kab kota apbd, apbn pup esdm diy, dinas program pemerintah kabupaten gunungkidul kabupaten apbd, apbn, investasi kementerian pupr, dinas cc. pengembangan unit rumah susun unit swasta dan atau pup esdm diy, dinasingkatan prasarana sarana dan utilitas apbd, apbn, dan dinas pup esdm diy, umum permukiman kab kota atau kerjasama dinas kabupaten, blh pendanaan diy dan kabupaten pendataan perumahan datransin kawasan apbd, apbn, dan dinas pup esdm, dinas permukiman kab kota atau kerjasama kabupaten kota, bps, pendanaan dpr konsolidasi tanah pada kawasan permukiman berkepadatan tinggi (kampung padat kab kota apbd, apbn bpn, dpr, dinas pup penduduk) esdm pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dinas pup esdm, dinas diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan seluruh diy kab kota apbd, apbn kabupaten kota rendah #program perwujudan kawasan hankam oli ooh kawasanperuntukanpertatanandankeamamn kabupaten kabupaten pengembangan dan pembangunan infrastruktur kabupaten eman, kabupaten bantul, kabupaten kulon progo, paket apbn tni kawasan peruntukan militer dan kabupaten gunungkidul kawasan peruntukan instalasi kepolisian pengembangan dan pembangunan infrastruktur kabupaten bantul, kabupaten paket apbn polri kawasan peruntukan instalasi kepolisian kulon progo dan kota yogyakarta |erogramterwjudankawasan audisinya kawasan peruntukanrisetdanpendidikantngi iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana apbd, apbn, investasi pengembangan kawasan riset kabupaten bantul dan kabupaten paket swasta dan atau menristek, dpu esdm gunungkidul diy kerjasama pendanaan peningkatan kawasan riset parangtritis kabupaten bantul parangtritis geomaritime science park dan baron geomaritime science park) dan paket apbd. apbn menristek, dpu esdm teknopark kabupaten gunungkidul baron diy teknopark) apbd, apbn, investasi dinas perhubungan diy peningkatan aksesibilitas menuju kawasan riset kabupaten bantul dan kabupaten paket swasta dan atau dan kabupaten, dpp gunungkidul kerjasama pendanaan esdm, dinas kabupaten paket apbd, apbn dinas pertanahan dan tata pengendalian pemanfaatan ruang kawasan ruang diy, dinas pendidikan tinggi kawasan perkotaan yogyakarta perijinan, dinas kabupaten kawasanperuntukanpesisirdanputawputaukeai pulau timang, pulau kalong, apbd, apbn, investasi pulau dini, pulau jumping, pulau swasta dan atau watunganten, pulau kerjasama pendanaan gunungsemar, pulau payung, kementrian kelautan dan pelindungan dan pengembangan pulau pulau pulau grace, pulau lawang, paket perikanan, dinas kelautan kecil pulau watupayungsiratan, pulau dan perikanan, dinas watulawang, pulau mondo, pariwisata pulau watupatungsiung, pulau watupanjang, pulau watuglambor, pulau watubebek, iv tahap nama program lokasi besaran sumber biaya instansi pelaksana pulau watutogog, pulau jongkok, pulau watutopi,peningkatan akeseibilas menuju kawasan apbd, apbn, investasi dinas perhubungan diy pesisir paket swasta dan atau dan kabupaten, dpp kabupaten kulon progo, kerjasama pendanaan esdm, dpu kabupaten kabupaten bantul, dan kabupaten pengembangan sarana prasarana pariwisata gunungkidul apbd, apbn, investasi dinas pariwisata diy dan bahari paket swasta dan atau kabupaten, dpp esdm, kerjasama pendanaan dpu kabupaten sumber: rtrw diy iv berdasarkan uraian tersebut atas, dapat diambil beberapa poin penting terkait dengan penataan ruang sebagai berikut: evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen rtrw penataan ruang terdiri dari tiga aspek yaitu perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. dari tahun tahun data diy menunjukkan bahwa kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya yang ada dalam dokumen rtrw semakin meningkat nilainya. berikut data series kesesuaian pemanfaatan ruang diy selama tahun. tabel iv kesesuaian pemanfaatan ruang kesesuaian pemanfaatan ruang belum terwujud sumber dinas pertanahan dan tata ruang diy tabel diatas menunjukkan bahwa kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat dari tahun ketahun, namun demikian masih perlu upaya untuk meningkatkan ketercapaiannya. upaya kedepan yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang antara lain sebagai berikut diperlukan, saat ini sudah tersusun rdr dari total rdr tiga rdr sudah terintegrasi dengan oss yaitu rdr sleman timur, rdr kota yogyakarta dan rdr siung wedi obo, dan dua rdr yang belum terintegrasi dengan oss karena disusun sebelum terbitnya undang undang cipta kerja yaitu rdr bwp kasihan dan rdr seon). perlunya pengendalian pemanfaatan ruang khususnya ketidak sesuaikan pemanfaatan dengan peruntukannya melalui audit tata ruang sampai dengan penindakan. penetapan instrumen regulasi pengendalian dan eksekusi secara terbatas bagi mereka yang melanggar antara lain dengan penerapan insentif dan disinsentif. kedepan penyelesaian ketidak sesuaikan pemanfaatan ruang menjadi prioritas dalam program opd sesuai tupoksi dan kewenangannya. iv keterpaduan program pemanfaatan ruang tahun berada pada angka (kurang berkualitas). kesesuaian struktur ruang berada pada angka (kurang berkualitas), sehingga perlu dilakukan akselerasi keterwujudan rencana struktur dan pola ruang pada pengembangan pusat kegiatan lokal perwujudan sistem jaringan transportasi y6), perwujudan jaringan sumber daya air perwujudan sistem pengelolaan air limbah dan perwujudan sistem pengelolaan drainase (509p). kesesuaian pola ruang berada pada angka y9o (berkualitas) dengan capaian yang masih rendah dan perlu akselerasi pada perwujudan kawasan budidaya antara lain progam perwujudan kawasan industri dan program perwujudan kawasan hankam serta program perwujudan kawasan budidaya lainnya dalam rangka meningkatkan keterwujudan kawasan lindung sebagai salah satu contoh kawasan sempadan pantai perlu dilakukan penataan kawasan sebagai upaya mitigasi bencana dan mendukung kawasan ekosistem esensial. iv iv. telaah ipjp penekanan arah kebijakan dalam tahap ipjp diy difokuskan padajabarkan melalui misi misi sebagai berikut: iv. misi tahapan yang akan dilaksanakan yaitu: mewujudkan provinsi diy sebagai pusat unggulan (center excellence) dalam bidang pendidikan asia tenggara, dengan prioritas pada pencapaian sistem pendidikan dan pelaksanaan pembelajaran. mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya, dengan prioritas pada penyelenggaraan pendidikan. mewujudkan kualitas pendidikan berstandar internasional dan berdaya saing, dengan prioritas pada peningkatan daya saing semua jenjang pendidikan.. menciptakan masyarakat yang memiliki kreativitas dalam pengembangan kegiatan dan usaha. mewujudkan kualitas tenaga pendidikan yang handal dan profesional. menciptakan masyarakat baru yang berbasis pengetahuan (knowledge society). mewujudkan wilayah provinsi diy yang unggul dalam bidang penelitian dan pengembangan pengetahuan, dengan prioritas pada penciptaan riset riset unggul. iv mewujudkan masyarakat yang sehat dan berpendidikan, dengan prioritas pada pencapaian masyarakat yang sehat, berpendidikan dan berprestasi. iv. misi tahapan yang akan dilaksanakan yaitu: terwujudnya tatanan sosial masyarakat diy yang menjunjung tinggi nilai nilai luhur kemanusiaan dan budaya, dengan prioritas pada mempertahankan keberlanjutan perkembangan budaya, memantapmasyarakat yogyakarta yang cerdas, modern, berbudi luhur, dan memiliki jati diri yang kuat.prioritas pada memantapkan dan mempertahankan perkembangan partisipasi masyarakat diy, mempertahankan dan mengembangkan kantong kantong kebudayaan yang berkelas dunia, mempertahanyogyakarta aktif dalam even budaya tingkat internasional. iv. misi mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif tahapan yang akan dilaksanakan yaitu:budaya, termasuk produk wisata inovatif dan peningkatan kunjungan wisatawan baik wisnu maupun wisman, dengan prioritas fasilitasi wisata meeting, incentive, convention, exhibition mice), penerapan kebijakan pariwisata yang menyeluruh dan terpadu, peningkatan peran aktif dan aktivitas jaringan kerja sama dan aliansi strategis, peningkatan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kalangan pelaku industri pariwisata maupun industri pendukung, serta peningkatan peran masyarakat dan komunitas professional. tersedianyadengan prioritas pengembangan produk pariwisata, pengembangan pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha pariwisata, jejaring wisata yang luas, promosi wisata bermutu, menarik dan prospektif, peningkatan iv kesejahteraan masyarakat pelaku dan pendukung pariwisata, serta fasilitas pendukung pariwisata yang handal. iv. misi tahapan yang akan dilaksanakan yaitu: mengembangkan sikap dan budaya masyarakat yang tanggap dini terhadap gejala dan kecenderungan masalah masalah kesejahteraan sosial, dengan prioritas peningkatan peran masyarakat, peningkatan kualitas jaminan sosial masyarakat, profesionalisme kapasitas kelembagaan jaminan sosial masyarakat., dengan prioritas pemberdayaan masyarakat, peningkatan kepedulian masyarakat, serta peningkatan wawasan masyarakat. menyediakan tenaga kerja yang memenuhi standarisasi,internasional dengan tetap mempertahankan jati diri kulturalnya, dengan prioritas peningkatan potensi ketenagakerjaan. memindahkan transmigran luar daerah penerima secara. meningkatnya keterwakilan dan proporsi perempuan dalam lembaga lembaga sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga lembaga formal yang penting dengan prioritas penataan struktur ruang fungsional. 8g. membentuk ekonomi industri kecil, koperasi dan industri kreatif yang kuat serta budaya berkewajiban (craftmanship) yang, dengan prioritas pemantapan budaya berkewajiban (craftsmanship) dan pemantapan industri kreatif. membentuk petani yang dinamis, mandiri, berlandaskan. iv dengan prioritas pengintegrasian budidaya ikan dan pengolahan produk ikan. mengintegrasikan wilayah wilayah hutan dalam kegiatan pariwisata dan rekreasi wana wisata, iv. telaah rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpm)republik indonesia. rpm merupakan tahapan terakhir dari rvhpn diatur dalam peraturan presiden nomor tahun pembangunan rpm berdasarkan rvhpserta akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan (agrofishery industry)iv:sertaan: peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas: peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta: sertaan: iv pembangunan infrastruktur perkotaan, pembangunan energi dan ketenagalistrikan, serta: peningkatan ketahanan bencana dan perubahpemerintahserta peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan. prinsip dasar pembangunan nasional tahun yaitu: membangun kemandirian melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeriiv kebijakan pengembangan wilayah dalam rpm untuk diy berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan konektivitas, dan pengarusutamaan penanggulangan bencana, dan adaptasi perubahan iklim. hal ini juga mengacu kepada posisi diy yang terletak koridor pemerataan dimana pembangunan bertujuan memacu pertumbuhan luar koridor pertumbuhan melalui pengembangan pusat kegiatan wilayah pkw. dalam lima tahun depan pembangunan wilayah yogyakarta diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target pembangunan sebagai berikut. tabel iv target pembangunan diy dalam rpm indikator pembangunan tahu perumbuhantkononi0 c#o cs0 sumber: bappenas, arah kebijakan pembangunan wilayah jawa bali berdasarkan rpm adalah sebagai berikut:: pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, dan mice meeting, incentive, convention, exhibition), meningkatkan peran swasta,pada tahun pembangunan wilayah jawa bali akan mencakup kegiatan prioritas yaitu: pengembangan sektor unggulan pengembangan komoditas unggulan wilayah jawa bali, antara lain cengkeh, lada, pala, kelapa, kopi, tebu, kakao, emas, perikanan tangkap, dan perikanan budi daya. diy difokuskan pada tanaman tebu dan perikanan budidaya, pengembangan sektor perikanan melalui wpp antara lain wpp (berlokasi laut jawa) dan wpp (berlokasi samudera hindia selatan jawa): iv pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar kawasan perdesaan prioritas nasional ppn): pengembangan kawasan agropolitan kawasan melingkar wilis: dan pertahanan peran sebagai lumbung pangan nasional. pengembangan kawasan strategis,: pengembangan kawasan strategis berbasis pariwisata alam, budaya, dan mice, yaitu (lima) destinasi pariwisata prioritas dpp). diy masuk pada dpp borobudur dan sekitarnya,antara lain yang difokuskan pada diy yaitu pembangunan jalan tol yogyakarta baden, solo yogyakarta, cilacap yogyakarta, serta akses yia: pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi: pembangunan pusat perdagangan untuk komoditas mentah maupun barang hasil olahan pelabuhan hub tanjung priok dan pelabuhan tanjung perak,. pengembangan kawasan perkotaan pengembangan kawasan perkotaan, melalui peningkatan kualitas jakarta, bandung, semarang dan surabaya, dan denpasar, pembangunan kota baru maja: serta pengembangan kota sukabumi, cirebon, magelang, surakarta, pekalongan, tegal, yogyakarta, kediri, malang, probolinggo, pasuruan, batu, cilegon dan serang, dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi perkotaan multimoda jakarta jabodetabekpunjur), bandung cekungan bandung), semarang kedungsepur) dan surabaya gerbangkertosusila) melalui pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan. pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasaniv cc.adan usaha milik desa bum des): penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas pada tahun mencakup kabupaten bali, wilayah administratif dki jakarta, kabupaten yogyakarta, kabupaten jawa tengah, kabupaten jawa barat, kabupaten jawa timur dan kabupaten banten yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas seluruh kabupaten kota wilayah jawa bali pada tahun pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui program keluarga harapan, kartu sembako murah, dan kartu indonesia sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun serta pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim. penguatan kelembagaan dan keuangan daerah percepatan penerapan standar pelayanan minimal spm) daerah secara penuh dan konsisten, percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi: penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif: optimalisasi pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik spe), peningkatan riset dan inovasi daerah, peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya peningkatan kualitas belanja daerah, pengembangan dan penguatan peran kapanewon, pengembangan kerjasama antardaerah, dan penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak, perluasan cakupan nomor induk kependudukan nik): perluasan kepemilikan akta kelahiran, il. penataan ruang dan lahan, pemenuhan standar pelayanan minimal kebencanaan, serta pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon. pengembangan kawasan strategis berbasis pariwisata alam, budaya, dan mice yaitu dpp borobudur dan sekitarnya meliputi prambanan dan kota yogyakarta, akan memberikan dampak kepada diy untuk penyiapan terhadap infrastruktur dasar yaitu konektivitas baik jalan, angkutan umum, sertajalan rel, serta layanan air minum, layanan air limbah, dan layanan persamaan. iv tentu akan mendorong pertumbuhan sektor industri manufaktur jawa bali. namun, hal ini juga menjadi tantangan bagi diy mengingat keberadaan kawasan industri wilayah jawa tengah atau jawa barat tersebut akan memberikan daya tarik investasi yang lebih baik bagi daerah luar diy. iv. telaah rpm daerah lain iv. rpm jawa tengah perda jateng tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) jawa tengah merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas gubernur dan wakil gubernur jawa tengah. visi rpm jawa tengah yaitu menuju jawa tengah sejahtera dan berdikari, tetep boten korupsi, boten napus. yang dicapai. mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran pemerintah kabupaten kota.. menjadikan masyarakat jawa tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan. misi tersebut diterjemahkan menjadi (enam) tujuan dan (dua belas) sasaran sebagaimana tercantum pada tabel berikut: tabel iv tujuan dan sasaran rpm jateng sasaran membangun masyarakat persentase terciptanya indeks toleransi masyarakat jawa jawa tengah penurunan kohesi sosial persentase tindak tengah yang yang semakin konflik sara masyarakat pidana yang religius, toleran religius, tertangani menjaga nkri gugup iv pet deo sasaran mempercepat tata kelola indeks reformasi meningkatnya indeks kepuasan reformasi pemerintahan birokrasi kualitas masyarakat birokrasi yang baik dan pelayanan indeks sistem yang dinamis bersih (good publik pemerintahan serta governance berbasis memperluas and clean elektronik spe) sasaran government) meningkatnya nilai sakit pemerintah efektivitas dan indeks persepsi anti kab kota efisiensi korupsi manajemen opini bpk pemerintahan meningkatnya nilai kematangan efisiensi organisasi daerah kelembagaan indeks sistem merit dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik memperkuat kemiskinan angka kemiskinan meningkatnya persentase kapasitas jawa tengah indeks gini kualitas hidup penduduk miskin ekonomi yang semakin penduduk perkotaan rakyat dan menurun miskin persentase membuka secara merata terutama penduduk miskin lapangan penduduk perdesaan kerja untuk miskin pengeluaran per mengurangi pedesaan, dan kapita per bulan kemiskinan dan kelompok kelompok pengangguran rumah tangga penghasilan detil terbawah terendah angka partisipasi sekolah jenjang menengah kelompok penghasilan terendah persentase kelompok penghasilan terendah dengan keluhan kesehatan iv pena ken sasaran menurunnya tingkat pengangguran pengangguran terbuka terbuka persentase tenaga kerja kelompok 20y9 penghasilan terendah yang bekerja kurang dari jam per minggu stabilitas pertumbuhan meningkatnya pertumbuhan ekonomi ekonomi pertumbuhan sektor pertanian, daerah yang inflasi sektor unggulan kehutanan,dan berkualitas, pdrb per kapita daerah disertai perikanan, menyebar, indeks williamson kesejahteraan pertumbuhan dan inklusif petani, dan sektor industri berbasis peran investasi pengolahan potensi terhadap pertumbuhan unggulan ekonomi daerah sektor perdagangan dan jasa, pertumbuhan kontribusi pariwisata pada pad pertumbuhan investasi: nilai tukar petani menjadikan sumberdaya indeks pembangunan meningkatnya rata rata lama rakyat jawa manusia jawa manusia ipm) kualitas dan sekolah tengah lebih tengah yang tingkat harapan lama sehat, lebih pintar, semakin pendidikan sekolah lebih berbudaya, berkualitas masyarakat dan mencintai dan berdaya secara luas lingkungan saing meningkatnya angka harapan derajat hidup kesehatan masyarakat iv pen sasaran meningkatnya indeks pembangunan akses dan gender ipg) kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta sumberdaya indeks kualitas alam dan lingkungan hidup kualitas air, indeks kualitas lingkungan klh) udara, serta udara hidup jawa tutupan lahan indeks kualitas tengah yang tutupan lahan lestari dan berkelanjutan meningkatnya indeks ketahanan ketahanan daerah dalam daerah dalam penanggulangan penanggalan ngan bencana sumber: rpm jawa tengah selanjutnya berdasarkan perprespada kawasan yang dalam hal ini berbatasan dengan diy yaitu kawasan purworejo wonosobo magelang temanggung purwomanggung) dengan sektor unggulan yaitu pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, industri pertanian dan panas bumi dengan quick win pengembangan pariwisata borobudur. selain itu juga terdapat kebijakan pengembangan kawasan surakarta boyolali sukoharjo karanganyar wonogiri sragen klaten subosukawonosraten) dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri pengolahan, pertanian, pariwisata dan panas bumi. pilar utama percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi daerah jawa tengah adalah: pengembangan sektor dan komoditas unggulan: pengembangan pusat pusat kegiatan ekonomi eksisting wilayah pengembangan, iv memperkuat konektivitas dan sistem logistik antar pusat pertumbuhan, pengembangan pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka pemerataan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi iptek). pembangunan wilayah purwomanggung dalam rpm jawa tengah tahun ditargetkan untuk bisa mencapai (empat) indikator utama yaitu: pertumbuhan ekonomi pada kisaran sampai dengan angka kemiskinan pada kisaran sebesar sampai dengan y6, tpt pada kisaran sampai dengan serta ipm padpengembangan jalan lingkar serta reaktivasi jalur kereta api untuk mendukung distribusi barang jasa dan aktivitas ekonomi khususnya distribusi komoditas pertanian dari sentra produksi, komoditas industri hingga alur perjalanan aktivitas pariwisata, pengembangan destinasi baru koridor pendukung antar espn, seperti borobudur dieng wonosobo), serta wisata alam, non alam, dan buatan temanggung dan purworejo: peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar: potensi sumber daya air melalui pengembangan spam dan bendungan, energi melalui pengembangan geothermal, pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, utilitas seperti sistem persamaan terpadu, dan layanan kesehatan, mendorong terwujudnya peningkatan kualitas sdm terutama dalam mendukung pendidikan vokasi pariwisata sebagai sektor ekonomi unggulan, pengembangan potensi sektor industri khususnya industry kreatif, umkm, dan pengolahan produk lokal maupun kerajinan khas masyarakat dalam mendukung sektor pariwisata, memperhatikan kelestarian lingkungan dan upaya konservasi wilayah terdampak aktivitas pertanian intensif yang memicu degradasi maupun kawasan pemanfaatan lahan intensif untuk aktivitas pariwisata, dan mendorong status perkotaan purworejo yang semula pkl menjadi pkw mengingat kedekatannya dengan yogyakarta serta mengambil dampak positif dari pembangunan bandara internasional yogyakarta.angka kemiskinan dengan rata rata kisaran ,12y6ivgalam, dan buatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi: peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar: potensi sumber daya air melalui pengembangan spam dan waduk, pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan dan pasar sentra produksi, serta utilitas seperti sistem persamaan terpadu, pengembangan potensi sektor industri khususnya industry: wilayah administrasi kawasan subosukawonosraten. iv. telaah rencana perencanaan pembangunan rendah karbon (park) pemerintah indonesia telah meratifikasi paris agreement yang ditandatangani oleh negara dunia, melalui. paris agreement adalah kesadaran dan sikap baru untuk bersama sama menghadapi ancaman perubahan iklim, mengambil tindakan yang lebih secara progresif dan juga bersama mencapai tujuan untuk melindungi kelompok rentan dunia. sebagai tindak lanjut paris agreement pemerintah telah menetapkan national determined contribution ndc) atau kontribusi yang ditetapkan secara nasional yang mencakup aspek mitigasi dan adaptasi. pada periode pertama, target ndc indonesia adalah mengurangi emisi sebesar dengan upaya sendiri dan menjadi jika ada kerja sama internasional terhadap kondisi tanpa ada aksi mitigasi dan adaptasi business usual) pada tahun yang akan dicapai antara lain melalui sektor energi, iv transportasi, pengelolaan limbah, proses industri dan penggunaan produk, kehutanan dan pertanian. komitmen ndc indonesia untuk periode selanjutnya ditetapkan berdasarkan kajian kinerja dan harus menunjukkan peningkatan dari periode selanjutnya. sebelumnya berdasarkan pertemuan pittsburgh, pemerintah telah mengeluarkan perpres tahun tentang rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca dan perpres tahun tentang inventarisasi gas rumah kaca sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca. pemerintah indonesia mulai memasukkan komitmen iklim dalam pembangunan rendah karbon pada rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm) hal ini disebabkan perubahan iklim dan kenaikan emisi gas rumah kaca grk) yang berdampak pada sektor ekonomi, sosial, serta lingkungan. terdapat lima bidang prioritas pembangunan rendah karbon yang dijadikan program untuk mengejar target tahun lima program prioritas tersebut terdiri dari pembangunan fasilitas energi berkelanjutan dalam rangka mengejar bauran ebt persen, pengolahan limbah yang diharapkan bisa mencapai juta ton dalam lima tahun. berikutnya ada juga pengembangan industri hijau yang diharapkan dapat memastikan persen perusahaan industri menengah besar tersertifikasi standar hijau industri, program rendah karbon daerah pesisir dan laut lewat pemulihan ekosistem mangrove ribu hektare dan pemulihan lahan berkelanjutan lewat restorasi gambut ribu tahun) dan peningkatan tutupan lahan ribu tahun). dalam kerangka pembangunan berkelanjutan serta untuk memenuhi tercapainya goal (tentang perubahan iklim) sustainable development goals sdg) sesuai dengan perpres intervensi kebijakan pembangunan sektoral dan wilayah yang memiliki co benefit terhadap penurunan emisi grk harus diprioritaskan. dalam konteks ini, telah dipahami bahwa emisi grk merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan bangsa. samping itu, peningkatan ketahanan pembangunan sektoral dan wilayah terhadap dampak perubahan iklim juga penting dilakukan. saat ini sedang dilakukan perubahan perpres tahun tentang rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca dengan melakukan kaji ulang bau baseline, menyusun rencana aksi mitigasi perubahan iklim serta melakukan penyebutan baru dari penurunan emisi gas rumah kaca menjadi pembangunan rendah karbon. pembangunan rendah karbondaya alam. kegiatan hidup. pembangunan rendah karbon park)iv daya alam.. laporan inisiatif pembangunan rendah karbon indonesia menunjukkan bahwa dalam lingkup nasional, jalur pembangunan rendah karbon mampu menghasilkan tingkat pertumbuhan pdb sebesar 6y9 pada tahun lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan saat ini, dan pada saat yang sama dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar pada tahun melebihi target penurunan emisi indonesia dalam ndc. pemerintah daerah diy menerbitkan peraturan gubernur nomor tahun tentang rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca dengan target capaian penurunan emisi grk sampai dengan tahun sebesar dari total emisi sebesar ton co02 eg yang terdiri dari tiga kelompok bidang, yaitu berbasis lahan meliputi sektor kehutanan dan pertanian, berbasis energi meliputi sektor transportasi dan energi serta berbasis bidang pengelolaan limbah. selanjutnya pemerintah daerah diharapkan untuk mentransformasikan rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca rad grk) menjadi rencana aksi daerah pembangunan rendah karbon rad prk). namun demikian kondisi saat ini menunggu arahan dan terbitnya regulasi ran prk dari pusat. setelah nantinya perpres ran prk terbit, maka bappeda diy akan menyusun perlu rad prk serta mengawal integrasi dan implementasinya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan opd serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan (pep) atas pelaksanaan rad prk. sektor yang termasuk dalam prk serta identifikasi program kegiatan subkegiatan yang dapat masuk dalam prk berdasarkan kemendagtersaji pada tabel berikut ini. tabel iv identifikasi bidang dan program kegiatan subkegiatan dalam pembangunan rendah karbon nenek kehutanan pengelolaan hutan pelaksanaan pencegahan dan dlh perlindungan pembatasan hutan hutan kerusakan hutan lindung dan hutan produksi iv dan ben kehutanan pengelolaan hutan pelaksanaan pembangunan rehabilitasi hutan rakyat luar kawasan luar kawasan hutan negara hutan negara pembangunan penghijauan lingkungan luar kawasan hutan negara rehabilitasi mangrove luar kawasan hutan kehutanan konservasi pengelolaan pencegahan, sumber daya taman hutan penanggulangan dan alam raya tahuna) pembatasan kerusakan kawasan dan provinsi tahuna ekosistem kehutanan konservasi pengelolaan pengendalian sumber daya kawasan kerusakan dan alam bernilai pemeliharaan ekosistem ekosistem karst dan ekosistem penting, daerah pengendalian penyangga kerusakan dan kawasan suaka pemeliharaan ekosistem lahan alam dan basah kawasan pelestarian alam iv amen tan pertanian penyediaan dan pengawasan pengawasan sebaran dpp pengembangan peredaran pupuk, pestisida, sarana pertanian asinan, dan sarana sarana pertanian pendukung pertanian pertanian penyediaan dan peningkatan pemberian pengembangan ketersediaan bimbingan dan mutu peningkatan sarana pertanian nih bibit produksi benih bibit ternak dan ternak dan tanaman tanaman pakan pakan ternak, bahan ternak, bahan pakan, serta pakan pakan, serta kewenangan pakan provinsi kewenangan provinsi pertanian penyuluhan pengembangan pembentukan dan pertanian kapasitas penyelenggaraan kelembagaan sekolah lapang ekonomi petani kelompok tani berbasis kawasan pertanian penyuluhan pengembangan pelaksanaan pertanian penerapan penyuluhan dan penyuluhan pemberdayaan pertanian petani iv dan ben pesisir dan| pengelolaan pengelolaan pengelolaan dkp laut kelautan, pesisir ruang laut kawasan konservasi dan pulau pulau sampai dengan wilayah pesisir kecil mil luar dan pulau pulau minyak dan gas kecil berdasarkan bumi penetapan dari pemerintah pusat energi pengelolaan pelaksanaan perumusan dan dpupesdm energi konservasi penetapan terbarukan energi kebijakan strategi wilayah provinsi dan program konservasi energi pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi pembinaan dan pengawasan konservasi energi kewenangan provinsi transportasi penyelenggaraan penyediaan penyediaan dishub lalu lintas dan perlengkapan perlengkapan jalan angkutan jalan jalan jalan jalan provinsi lla) provinsi transportasi penyelenggaraan pelaksanaan pengadaan, lalu lintas dan manajemen dan pemasangan, angkutan jalan rekayasa lalu perbaikan dan lla) pemeliharaan iv amen tan perlengkapan jalan lintas untuk dalam rangka jaringan jalan manajemen dan provinsi rekayasa lalu lintas transportasi penyelenggaraan penyediaan penyediaan lalu lintas dan angkutan umum angkutan umum angkutan jalan untuk jasa untuk jasa angkutan lla) angkutan orang orang dan atau dan atau barang barang antar kota antar kota dalam (satu) daerah dalam (satu) provinsi daerah provinsi pengelolaan pengelolaan penanganan pemrosesan akhir dlh limbah persamaan sampah tpa test regional tpa test regional pengelolaan pengembangan pengembangan ja. pembangunan reh dpupesdm limbah sistem dan sistem dan afiliasi pengelolaan tpa test spa pengelolaan kewenangan persamaan persamaan provinsi regional regional penyediaan sarana dan prasarana persamaan iv taman pengelolaan pengelolaan dan pengelolaan |a. pembangunan reh limbah pengembangan afiliasi sistem pengembangan sistem air pengelolaan air sistem air limbah limbah domestik limbah terpusat domestik regional operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik iv. telaah tujuan pembangunan berkelanjutan sustainable development goals (sdg's) pbb menjelaskan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tanpa menimbulkan dampak buruk pada lingkungan hidup sehingga kualitas kehidupan saat ini tidak terganggu dan sumber daya alam untuk generasi berikutnya tetap terjaga. indonesia berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. dimulai sejak millenium development goals gs) hingga sustainable development goals gs). tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan agenda global yang kemudian diturunkan berbagai negara. selanjutnya agenda tersebut diturunkan hingga level daerah. tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki target meliputi people, planet, prosperity, peace, dan partnership. people bermakna manusia bumi, planet bermakna menjaga bumi sebagai tempat tinggal mahluk hidup, property bermakna menyejahterakan manusia, peace bermakna perdamaian, dan partnership bermakna kemitraan antar berbagai pihak yang memiliki tujuan sama. tujuan pembangunan berkelanjutan terdiri atas empat pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. prinsip dalam tujuan pembangunan berkelanjutan adalah universal, integrasi, dan inklusif. universal mengandung arti dilakukan berbagai tempat, integrasi berarti saling menyatu dan berkaitan, dan inklusif adalah memperhatikan seluruh kelompok. pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan membutuhkan dukungan berbagai pihak. perpres nomor tahun tentang pelaksanaan tujuan iv pembangunan berkelanjutan menjelaskan pemangku kepentingan adalah sektor publik (pemerintah), akademisi, filantropi, pelaku usaha, masyarakat sipil dan media. empat pemangku kepentingan bekerja sama dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan.tpb) pemda diy selama ini telah mendukung pelaksanaan yang selanjutnya berevolusi menjadi gs. regulasi telah disusun untuk mengatur rencana aksi daerah dengan peraturan gubernur nomor tahun perlu diy tahun tentang rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan tahun yang kemudian diubah dengan peraturan gubernur nomor tahun tentangrencana aksi daerah ini disusun dengan partisipasi dari segenap opd pemerintah daerah diy, instansi vertikal dan perwakilan dari beberapa lembaga non pemerintah serta akademisi, yang kemudian juga terlibat aktif dalam monitoring dan evaluasi rencana aksi daerah sampai hari ini. ciri dari rencana aksi daerah diy adalah partisipatif, koordinatif, kolaboratif, dan selaras dengan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh segenap organisasi pemerintah daerah dan lembaga, sehingga untuk unsur pemerintah akuntabilitasnya menjadi jelas dan terukur, sedangkan unsur nonpemerintah memiliki penyelarasan yang efektif dengan visi misi pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta. dengan cara ini, pelaksanaan diy menjadi selaras dan kolaboratif antar semua unsur, dan selanjutnya dengan akuntabilitas yang baik akan memacu kualitas pelaksanaan yang efektif dan efisien. pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan selaras dengan rencana pembangunan daerah diy. dengan keselarasan tersebut maka terjadi hubungan yang saling mendukung dan melengkapi satu dengan lainnya. keselarasan juga mengarahkan agar fokus pada berbagai isu prioritas yang akan diselesaikan. isu strategis pembangunan berkelanjutan diy sejalan dengan muatan tujuan pembangunan berkelanjutan tpb). beberapa poin tujuan pembangunan berkelanjutan, secara implisit dapat melingkupi dalam isu isu strategis pembangunan berkelanjutan. hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut. iv tabel iv identifikasi bidang dan program kegiatan subkegiatan dalam pembangunan rendah karbon isu pembangunan berkelanjutan tujuan tpb diy air bersih dan sanitasi layak (tujuan pencemaran, kerusakan lingkungan kota dan permukiman berkelanjutan (tujuan hidup dan risiko bencana penanganan perubahan iklim (tujuan ekosistem lautan (tujuan ekosistem daratan (tujuan tanpa kelaparan (tujuan belum optimalnya pengendalian kota dan permukiman berkelanjutan (tujuan pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (tujuan masih tingginya ketimpangan wilayah berkurangnya kesenjangan (tujuan penyediaan infrastruktur kawasan industri, inovasi dan infrastruktur (tujuan pesisir selatan belum optimal pen tanpa kemiskinan (tujuan angka kemiskinan masih tinggi berkurangnya kesenjangan (tujuan belum optimalnya implementasi pendidikan berkualitas tujuan pendidikan karakter dan pendidikan vokasi dalam rangka meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia belum optimalnya pelestarian kota dan permukiman berkelanjutan tujuan budaya baik benda maupun tak benda dalam mengantisipasi dinamika perubahan. belum optimalnya implementasi tata perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh kelola pemerintahan good tujuan governance) pada semua lini pemerintahan energi bersih dan terjangkau tujuan pertumbuhan ekonomi yang belum pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi tujuan inklusif industri, inovasi dan infrastruktur tujuan berkurangnya kesenjangan tujuan belum optimalnya ratifikasi kemitraan untuk mencapai tujuan tujuan kebijakan internasional persetujuan paris atas konvensi kerangka kerja pbb iv iv. pelaksanaan diy memiliki modal dan potensi yang baik untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. berbagai capaian positif dimiliki oleh diy sehingga perlu dipertahankan sekaligus dikembangkan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. beberapa hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. tabel iv capaian tujuan pembangunan berkelanjutan indeks diy sumber data indeks pembangunan bps manusia indeks pembangunan bappenas pemuda rata rata lama sekolah bps (rls) harapan lama sekolah bps (hls) dari berbagai sumber data data atas menunjukkan berbagai indeks diy yang lebih tinggi dibandingkan nasional. seperti indeks pembangunan manusia (meliputi dimensi peluang hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak), indeks kebahagiaan (meliputi dimensi kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup), indeks pembangunan manusia, dsb. berdasarkan data monitoring dan evaluasi rad diy dalam periode tahun sebelum pandemi sebagian besar tujuan diy telah dapat dicapai. hal ini selaras dengan capaian tinggi diy beberapa indeks pembangunan dan penghargaan. masalah pengukuran angka kemiskinan dan ketimpangan menjadi tantangan dalam pencapaian diy. permasalahan data kemiskinan juga menjadi fokus pembenahan dan juga membawa dampak teknis pada dukungan jaminan sosial dan kesehatan masyarakat. selama ini parameter kemiskinan lebih menitikberatkan pada aspek pengeluaran ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan, sedangkan karakteristik masyarakat diy lebih eko efisien demi nastiti ati ati, mengolah dan menghasilkan produk barang dan jasa menggunakan sumber daya secara hemat. selain itu, rasa guru rukun handarbeni antar sesama saudara iv dan warga juga mempengaruhi tingkat pengeluaran baik makanan maupun non makanan. sedangkan dari kondisi data monitoring dan evaluasi rad periode pandemi beberapa dampak lain pada capaian diantaranya pada faktor lingkungan seperti audit energi pada bangunan, pengelolaan sampah regional, luas tutupan lahan dan vegetasi, kawasan hutan tertata dan penanganan kawasan kumuh. seiring dengan pemulihan dari pandemi dan banyaknya kegiatan yang kembali dapat dilaksanakan dengan efektif, maka kami akan menyelesaikan tantangan pada capaian diy dengan lebih baik. adapun isu yang masih memerlukan perhatian lebih yang dilihat pada capaian indikator diy pada yang belum tercapai diantaranya: tingkat kemiskinan daerah (tujuan persentase penduduk yang hidup bawah garis kemiskinan (tujuan persentase penduduk miskin yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan (tujuan bangunan gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi (tujuan jumlah perusahaan yang sudah menerapkan norma (tujuan koefisien gini (tujuan jumlah peserta proper yang mencapai minimal ranking biru (tujuan peningkatan pengelolaan sampah regional (tujuan penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (tujuan persentase kawasan hutan tertata (tujuan indeks hak hak politik (tujuan penanganan kawasan kumuh (tujuan berikut akan dijelaskan beberapa indikator yang berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan: iv. kemiskinan dan ketimpangan kemiskinan dan ketimpangan hingga kini masih menjadi isu pembangunan berkelanjutan diy. permasalahan ini semakin meningkat ketika wabah covid melanda. dua masalah ini perlu menjadi perhatian dan membutuhkan berbagai terobosan sehingga dapat menyelesaikan akar masalahnya. iv naa aas han ing jne sita sumber: bps diy gambar iv jumlah penduduk miskin diy maret september (ribu orang) jumlah penduduk miskin diy pada september sebesar ribu jiwa. meskipun relatif menurun jika dibandingkan dengan maret namun jumlah penduduk miskin diy masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pandemi covid pada september misalnya, jumlah penduduk miskin diy sudah turun hingga hanya ribu orang maret sept maret sept maret sept maret sept maret sept mem diy sumber: bps diy gambar iv tingkat kemiskinan diy maret september iv maret sept maret sept maret sept maret sept maret sept sit diy sumber: bps diy gambar iv gini rasio diy maret september ketimpangan pengeluaran penduduk diy relatif masih mengalami peningkatan. dalam kurun waktu tahun terakhir gini rasio terendah tercapai pada september sebesar poin. setelah itu mengalami kenaikan hingga mencapai poin pada september tabel iv ketimpangan pengeluaran penduduk diy maret maret2021 kelompok penduduk berpengeluaran berpengeluaran berpengeluaran waktu rendah menengah tinggi maret maret maret maret maret iv september sumber: susunan diy, tabel iv penduduk miskin kabupaten kota diy sumber: bps diy, jumlah penduduk miskin diy berdasarkan daerah kabupaten kota diy dapat dilihat pada tabel atas. kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak pada tahun adalah bantul dengan ribu jiwa. sementara kabupaten dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit adalah kota yogyakarta dengan ribu jiwa. pada tahun kabupaten bantul masih memiliki penduduk miskin sebanyak ribu jiwa. sedangkan kota yogyakarta berjumlah ribu jiwa. peningkatan penduduk miskin tahun terjadi seluruh kabupaten kota diy. hal ini disebabkan oleh pandemi covid iv. stunting stunting adalah masalah gizi kronis akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. stunting biasanya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. masalah stunting terjadi sejak mulai dari kandungan dan akan terlihat saat anak berusia dua tahun. dampak stunting biasanya terjadi akibat kurangnya asupan nutrisi pada hari pertama anak. hitungan hari dimulai sejak janin hingga berusia tahun. asupan nutrisi yang baik sangat dianjurkan pada usia hari kehidupan (kempes.go.id). tabel iv indeks khusus penanganan stunting d.i. yogyakarta dan indonesia, iv sumber: bps diy, penanganan stunting diy dalam dua tahun menempati posisi tertinggi indonesia bps diy, tabel atas menunjukkan indeks penanganan stunting diy selalu melebihi angka nasional. pada tahun dan indeks penanganan stunting diy sebesar dan sementara indonesia, indeks stunting dalam dua tahun berturut turut sebesar dan meskipun begitu, terjadi penurunan indeks stunting diy sebesar poin. hal ini perlu mendapat perhatian bersama agar pada tahun yang akan datang penanganan stunting dapat terus mengalami peningkatan. iv. pendidikan masyarakat yang berpendidikan menjadi syarat terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. pendidikan akan membuka wawasan sekaligus kesempatan bagi individu untuk terus mengembangkan diri dan mengejar cita cita yang diidamkan. secara sederhana mereka yang berpendidikan lebih tinggi akan memberi peluang kesejahteraan lebih baik dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah. tabel iv persentase penduduk berumur tahun atas dan ijazah tertinggi yang dimiliki, iv sumber: bps diy, tabel atas menjelaskan tingkat pendidikan diy bagi penduduk usia tahun atas didominasi oleh pendidikan sekolah menengah (smk mak dan sma ma sehingga totalnya mencapai jenjang pendidikan penduduk paling sedikit adalah diploma dan sementara persentase penduduk dengan ijazah diploma iv s1 s2 s3 jumlahnya lebih sedikit dibanding penduduk yang tidak memiliki ijazah. mereka yang mengenyam pendidikan tinggi mencapai sementara yang tidak memiliki ijazah sebesar iv. keterwakilan perempuan pembangunan berkelanjutan menaruh perhatian pada keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. partisipasi perempuan perlu ditingkatkan untuk menghasilkan berbagai rumusan kebijakan yang peduli gender. keterwakilan perempuan sebagai anggota dprd kabupaten kota dan provinsi merupakan upaya strategis untuk memperjuangkan hak hak perempuan melalui berbagai kebijakan yang dihasilkan. jumlah anggota dprd kabupaten kota dan dprd provinsi menurut jenis kelamin hasil pemilu tahun laki laki perempuan sumber: bps,komposisi pemilih perempuan selalu lebih banyak dibanding dengan pemilih laki laki. pada pemilu jumlah pemilih perempuan adalah persen dari total jumlah pemilih bps diy, meskipun jumlah pemilih perempuan lebih besar, namun jumlah perempuan yang berhasil menjadi anggota dprd kabupaten kota dan provinsi lebih sedikit dibandingkan laki laki. pada diagram atas terlihat jumlah anggota dprd kabupaten kota dan provinsi yang berjenis kelamin perempuan hasil pemilu sebanyak orang. sementara jumlah anggota parlemen laki laki sebanyak orang. iv iv. akses energi persentase rumah tangga menurut sumber penerangan utama diy, listrik pln listrik pln tanpa meteran bukan listrik sumber: bps diy gambar iv persentase rumah tangga menurut sumber penerangan utama diy, hasil susunan menunjukkan rumah tangga diy yang menggunakan bahan bakar elpiji sebesar ,23y6. sementara rumah tangga menggunakan listrik untuk memasak. sementara rumah tangga yang menggunakan kayu bakar sebesar dan masyarakat menggunakan bahan bakar fosil yatu minyak tanah untuk memasak (bps diy, akses energi perlu memperhatikan dampak lingkungan sebab menjadi isu penting yang tidak bisa ditinggalkan dalam pembangunan berkelanjutan. lingkungan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang berada luar manusia sehingga dapat dieksploitasi tanpa memikirkan keberadaannya masa yang akan datang. lingkungan merupakan hal yang menyatu dalam kehidupan manusia sehingga perlu diperlakukan secara bijak. penggunaan energi harus memperhatikan dampak lingkungan yang dihasilkan sehingga tidak menimbulkan beban bagi generasi yang akan datang. iv. tenaga kerja bekerja dan mendapatkan penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan upaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan seseorang. sementara individu yang tidak bekerja akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tingkat kesejahteraannya menurun. pengangguran dapat terjadi akibat seseorang yang tidak bisa memenuhi prasyarat untuk mendapatkan pekerjaan. selain itu pengangguran dapat terjadi karena terbatasnya lowongan yang ada. iv spp popup lev sumber: bps diy, gambar iv tingkat pengangguran terbuka diy tingkat pengangguran terbuka diy pada agustus tahun sebesar y0. jumlah ini meningkat dibandingkan pada tahun tahun sebelum pandemi. sebagai contoh, pada agustus tpt diy hanya mencapai berbagai kebijakan untuk mengurangi penyebaran virus corona mengakibatkan banyak sektor usaha yang tidak beroperasi sehingga menurunkan kebutuhan tenaga kerja. iv. infrastruktur jalan infrastruktur yang tangguh merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan. infrastruktur yang baik dapat memberi dampak pada berbagai aspek, seperti dalam hal ekonomi dan sosial. mobilitas manusia dan barang akan semakin mudah dengan hadirnya infrastruktur yang menghubungkan berbagai tempat. keberadaan infrastruktur yang baik perlu dioptimalkan untuk mendatangkan manfaat bagi masyarakat. daerah istimewa yogyakarta memiliki jalan yang baik. panjang jalan dengan kondisi baik mencapai kilometer dan kondisi sedang kilometer. sementara kondisi jalan dengan status rusak dan rusak berat adalah kilometer dan kilometer. iv panjang jalan menurut kondisi jalan diy (km), baik sedang rusak rusak berat sumber: bps diy, gambar iv panjang jalan menurut kondisi jalan diy (km), iv. pengelolaan air bersih penggunaan air bersih dalam kehidupan merupakan hal penting yang akan mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. ketersediaan air bersih yang mudah diakses juga menunjukkan telah terbangunnya sistem tata kelola kehidupan yang terkelola dengan baik. sebab penggunaan air bersih dalam kehidupan tidak hanya ditentukan oleh kesadaran masyarakat saja, melainkan juga dalam hal kemudahan untuk memperolehnya. kedua hal tersebut saling berpengaruh sehingga perlu diperhatikan secara bersamaan. bps diy menyatakan pada tahun sebanyak rumah tangga diy menggunakan sumur terlindung sebagai sumber utama air minum. sebanyak rumah tangga menggunakan air minum kemasan ataupun air minum isi ulang menjadi sumber air minum. sementara persen rumah tangga menggunakan sumur bor pompa sebagai sumber air minum utamanya. sekitar persen rumah tangga menggunakan air leding sebagai sumber air minumnya. rumah tangga diy memperoleh air minum dari sumur tak terlindung mata air terlindung mata air tak terlindung dan air permukaan iv. produksi sampah keberadaan sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat menjadi masalah dalam menciptakan kehidupan berkelanjutan. masyarakat perlu menyadari bahwa sampah yang diproduksi pada saat ini dapat berpengaruh pada kondisi iv masyarakat yang akan datang. seperti sampah plastik yang membutuhkan waktu lama untuk terurai. oleh sebab itu perlu diperhatikan upaya pengelolaan sampah, baik dalam hal penurunan produksi sampah maupun program untuk mendaur ulang sampah. tabel iv produksi dan volume sampah yang terangkut per hari kota yogyakarta, satuan dalam ton sumber: bps diy, produksi dan volume sampah kota yogyakarta yang terangkut pada tahun sebesar ton (sampah organik) dan ton (sampah non organik). jumlah sampah organik sejak tahun hingga terus mengalami peningkatan, sementara sampah non organik pernah mengalami penurunan pada tahun jumlah produksi sampah pun diperkirakan terus meningkat sejak tahun hingga tahun upaya mengurangi sampah dapat dimulai dari lingkup kecil yaitu rumah tangga. kemudian dilanjutkan dalam lingkup komunitas. kini semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk mengurangi produksi sampah dan mulai melakukan pengelolaan sampah secara sederhana. berbagai gerakan untuk menekan produksi sampah perlu diapresiasi sekaligus ditingkatkan sehingga jumlah sampah dapat terus menurun secara signifikan. iv. perairan dan produksi perikanan indonesia merupakan negara dengan wilayah perairan yang besar. presiden joko widodo bahkan mencanangkan indonesia sebagai poros maritim dunia. sebagai negara maritim, potensi ini perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. wilayah selatan diy merupakan tempat yang strategis dalam konteks meneguhkan kembali indonesia sebagai negara maritim. daerah kulon progo, bantul, dan gunungkidul perlu dipersiapkan untuk menyongsong abad samudera hindia. iv produksi perikanan tangkap laut diy (ton), s00 kulon progo bantul gunungkidul sumber: bps diy, gambar iv produksi perikanan tangkap laut diy (ton), grafik atas menunjukkan produksi perikanan wilayah selatan diy. gunungkidul menjadi kabupaten dengan produksi perikanan paling tinggi diy kali lipat lebih tinggi dibandingkan bantul dan lebih dari kali lipat dibandingkan kulon progo. kabupaten kulon progo menghasilkan ton perikanan tangkap, sementara kabupaten bantul memproduksi ton perikanan tangkap. potensi laut yang dimiliki diy perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai sumber untuk mendapatkan penghasilan sekaligus pemasok kebutuhan protein hewani berupa ikan dan hewan laut lainnya. kemampuan nelayan diy perlu ditingkatkan dengan pengetahuan sekaligus perlengkapan modern sehingga bisa menghasilkan produksi perikanan tangkap yang tinggi. iv. indeks demokrasi diy demokrasi merupakan konsep penting yang berguna untuk menjamin kesetaraan warga negara. setiap individu diberi kesempatan sekaligus diperlakukan secara sama untuk mendapatkan hak haknya. semakin baik demokrasi suatu daerah memberi peluang lebih besar bagi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakatnya. demokrasi memiliki dimensi yang luas dan beragam. namun demokrasi perlu diukur untuk melihat bagaimana pelaksanaannya suatu wilayah. index demokrasi indonesia adalah gabungan indikator untuk mengetahui tingkat perkembangan demokrasi. ada tiga aspek yang dijadikan dasar penyusunan, yaitu aspek kebebasan sipil (keberadaan ruang ruang kebebasan sipil, pemenuhan hak beragama dan berkeyakinan, perlindungan warga dari diskriminasi), aspek hak hak politik (mengukur terjaminnya hak hak warga dalam pemilihan umum dan partisipasi politik warga dalam pengambilan keputusan dan pengawasan), dan aspek lembaga lembaga demokrasi (mengukur peran dprd, partai politik, birokrasi pemerintah daerah, dan peradilan yang independen) (bps diy, iv perkembangan indeks kebebasan sipil, hak hak politik, dan lembaga demokrasi diy, an, maa mmm kebebasan sipil mmm hak hak politik @ w lembaga demokrasi sumber: penghitungan idi dalam bps diy, gambar iv perkembangan indeks kebebasan sipil, hak hak politik, dan lembaga demokrasi diy, indeks demokrasi indonesia diy berubah ubah sejak tahun terakhir. aspek kebebasan sipil secara umum selalu menempati posisi teratas dengan nilai baik (skor diatas aspek ini hanya sekali mengalami penurunan dari baik menjadi sedang yaitu pada tahun aspek hak hak politik dalam kurun waktu tahun terakhir relatif mengalami penurunan dibandingkan tahun tahun sebelumnya. sejak hingga aspek ini selalu berada posisi baik (skor diatas namun pada tahun turun menjadi (skor sedang). tahun kembali naik diatas tetapi pada tahun tahun selanjutnya turun hingga menyentuh skor pada tahun aspek hak hak politik diy dapat dikatakan selalu berada dibawah aspek kebebasan sipil dan lembaga demokrasi. hanya pada tahun aspek hak hak politik mengungguli aspek lembaga demokrasi. hal ini menunjukkan diy perlu meningkatkan keterlibatan warga negara dalam hal memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, sekaligus membuka ruang seluas luasnya bagi warga untuk turut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dan proses pengawasan. iv. permasalah yang dihadapi pelaksanaan rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan secara umum dapat berjalan dengan baik. permasalahan reguler (selalu terjadi sejak tahun pada diy adalah kemiskinan dan ketimpangan, dan cakupan jaminan kesehatan, yang bermuara pada permasalahan data kemiskinan. untuk cakupan jaminan kesehatan, telah dilakukan berbagai langkah mengatasinya. permasalahan jaminan kesehatan disebabkan kenaikan kenaikan iuran bpjs sehingga menurunkan kepesertaan bpjs mandiri dan menaikkan beban pemerintah daerah untuk pembiayaan pbi jkn. selain itu, terdapat peserta bpjs yang iv dinonaktifkan. upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini antara lain melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan pendamping kpk untuk melakukan pendampingan keluarga miskin, bnpt, bansos, dan program lainnya. termasuk melakukan updating data terpadu kesejahteraan sosial dtk). upaya lain yang dilakukan adalah menjadikan jaminan kesehatan daerah (kabupaten) untuk penyangga biaya kesehatan keluarga miskin yang tidak dicover oleh bpjs. dari indikator secara umum dapat tercapai. beberapa indikator pada tahun yang terpengaruh pandemi covid antara bangunan gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi (karena terbatasnya pergerakan untuk melakukan kunjungan bangunan gedung), peningkatan pengelolaan sampah regional (karena jumlah sampah yang masuk berkurang selama pandemi), penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (terdapat kegiatan penanaman tetapi terkait anggaran yang dinasionalisasi sehingga kegiatan tidak bisa dilakukan), persentase kawasan hutan tertata pemeliharaan tata batas, tapi untuk memasang patok terkena rasionalisasi). sementara tidak tercapainya indikator penanganan kawasan kumuh disebabkan penanganan kawasan kumuh kewenangan provinsi berakhir pada tahun penanganan kawasan kumuh akan dilanjutkan oleh perintah kabupaten kota dan pemerintah pusat. iv. rekomendasi aksi tindak lanjut ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu: pemerintah daerah diy sedang fokus pada upaya menurunkan tingkat kemiskinan. pada tahun tingkat kemiskinan diy ditargetkan menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan diy perlu memberi perhatian pada isu kemiskinan ini: perlu ditingkatkan koordinasi antar opd dan instansi vertikal diy dalam pemenuhan pencatatan capaian dan evaluasi tpb. dengan semakin baiknya koordinasi, maka akan memudahkan proses evolusinya sekaligus melakukan peningkatan dalam upaya pencapaian tpb. peran nonpemerintah dalam menyukseskan pencapaian tpb telah berjalan dengan baik. pihak nonpemerintah meliputi organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, filantropi, media, serta akademisi. peran nonpemerintah perlu lebih ditingkatkan dalam mekanisme monitoring dan evaluasi tpb. selain itu, peran filantropi dalam mendukung tpb perlu dimaksimalkan. pemerintah daerah diy memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menyukseskan tpb. untuk mengukur capaian tpb, dilakukan pembuatan dashboard tpb aplikasi mataku. agen data berasal dari instansi pengampunan sehingga pengukuran capaian tpb dapat akurat. dengan adanya integrasi ini, maka semua pihak dapat memantau perkembangan pencapaian tpb diy dan menggunakannya sebagai bahan kajiannya. iv iv. permasalahan pembangunan iv. permasalahan pokok iv. kemiskinan kemiskinan telah menjadi permasalahan serius, dan banyak negara masalah ini sulit untuk diselesaikan. oleh karena itu, kemiskinan kemudian dijadikan sebagai isu penting dalam prioritas pembangunan. menurut united nations development programme undp), penghapusan kemiskinan dalam berbagai bentuk merupakan tantangan kemanusiaan terbesar yang harus dihadapi. demikian juga dengan indonesia yang masih memiliki jumlah kemiskinan indonesia yang semakin tinggi terutama akibat adanya pandemi covid pembatasan mobilitas penduduk dan kegiatan ekonomi masyarakat sebagai upaya menghambat penyebaran covid berdampak pada melemahnya kegiatan ekonomi. pada gilirannya kondisi tersebut berakibat pada bertambahnya kemiskinan termasuk diy. penghapusan kemiskinan menjadi isu penting dalam program pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam nawa cita dan rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm). sebagai contoh adalah yangtercantum dalam nawa cita yaitu dengan program indonesia pintar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program indonesia kerja dan indonesia sejahtera dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat.tingkat kemiskinan diy selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional. berdasarkan data bps, pada september persentase penduduk miskin diy sebesar sementara itu tingkat nasional hanya sebesar ,71y4. peningkatan kemiskinan diy terlihat mulai meningkat pada september yang diduga terjadi karena dampak pandemi covid yang berlangsung sejak awal tahun pada tatanan kehidupan sosial dan hampir seluruh sektor perekonomian. pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian dan secara langsung berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat maupun kondisi kemiskinan.atas rata rata tingkat kemiskinan diy. tingkat kemiskinan tertinggi pada maret adalah kabupaten kulon progo dengan tingkat kemiskinan diikuti kabupaten iv gunungkidul sebesar dan kabupaten bantul sementara itu, dua wilayah lain yaitu kabupaten sleman dan kota yogyakarta memilki tingkat kemiskinan bawah rata rata tingkat kemiskinan diy yaitu untuk kabupaten sleman dan untuk kota yogyakarta. fokus pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada kemiskinan ekstrem.data pada tahun tingkat kemiskinan ekstrem indonesia adalaharahan presiden agar kemiskinan ekstrem dapat mencapai pada tahun hal hal yang masih menjadi kendala penanggulangan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem menurut bappenas diantaranya: ketepatan sasaran program dan data eksisting masih rendah keterbatasan kemampuan sdm penyelenggara belum semua daerah memilik kelembagaan kpk standar layanan dan prosedur pelaksanaan yang belum optimal pelaksaan program belum sesuai dengan perencanaan yang dilakukan fragmentasi pelaksanaan program lintas opd masih tinggi jaminan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat. dengan adanya jaminan kesehatan, maka upaya intervensi untuk membantu pengobatan yang dilakukan. tanpa jaminan kesehatan, maka masyarakat khususnya yang berada pada ekonomi bawah bisa mengalami kondisi yang lebih parah akibat penyakit yang dideritanya. misalnya, ketika ada masyarakat miskin yang akan berobat, tanpa jaminan kesehatan, akan ada dua kemungkinan yang terjadi. pertama, dia akan menghindari berobat karena tidak memiliki kemampuan untuk membayar fasilitas kesehatan. kedua, dia akan berobat dengan melakukan iv berbagai cara (seperti berhutang, menjual aset produktif, dsb). dua kondisi ini bisa dihindari jika masyarakat diberikan jaminan kesehatan. baik oleh pemerintah, maupun menyediakan jaminan kesehatan secara mandiri. berdasarkan nomor tentang ssn dan nomor tentang kesehatan, pendanaan layanan kesehatan perorangan akan bertumpu dari iuran wajib yang akan dikelola oleh bpjs kesehatan. sementara pendanaan bersumber dari kantong perorangan keluarga, pemberi kerja baik langsung atau melalui asuransi kesehatan swasta akan menjadi sumber dana tambahan (top up) layanan kesehatan perorangan. sedangkan sumber dana dari pemerintah pemda tetap diperlukan untuk mendanai bantuan iuran bagi penduduk miskin dan tidak mampu serta pendanaan program kesehatan masyarakat yang tidak ditujukan untuk layanan orang per orang. aspek yang terkait erat dengan layanan kesehatan adalah universal health coverage uhc) atau dikenal juga dengan cakupan layanan kesehatan yang universal. uhc berarti semua individu dan masyarakat menerima layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan yang terkait dengan pendanaan. secara teknis daerah dikatakan telah mencapai uhc manakala kepesertaaan dalam program jaminan kesehatan nasional jkn) kartu indonesia sehat kis) sebesar persenpersen artinya pada tahun diy tidak mencapai uhc dengan kata lain masih ada penduduk yang belum mendapat akses jaminan kesehatan nasional jkn). problem utama akan dirasakan oleh masyarakat miskin yang mendapatkan jkn melalui kategori penerima bantuan iuran pbi) atau pbi jkn, mana tidak masuk dalam database data terpadu kesejahteraan sosial dtk) yang menjadi dasar penentuan penerima jkn kis. adalah updating data kepesertaan jkn harus melalui proses yang prosedural. agar program pemberantasan kemiskinan dapat kembali berjalan pada jalurnya, tentu memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. tersedianya data kemiskinan dan informasi mengenai potensi sosial dan ekonomi wilayah diy sangat diperlukan sebagai instrumen penting bagi perumusan strategi, prioritas dan kebijakan pembangunan kawasan ini. iv. ketimpangan pendapatan indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan suatu daerah adalah indeks gini gini ratio). nilai koefisien gini berada antara sampai dengan koefisien bernilai artinya ada pemerataan pendapatan secara sempurna, atau dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki pendapatan yang sama. apabila koefisien bernilai maka akan menunjukkan kondisi yang sebaliknya. perkembangan indeks gini diy dibandingkan dengan nasional sejak tahun hingga menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk diy cenderung meningkat dalam enam tahun terakhir yaitu pada maret dan meningkat menjadi pada maret hal ini berbanding terbalik dengan tingkat iv ketimpangan pendapatan penduduk nasional yang memiliki kecenderungan menurun yaitu pada maret dan meningkat menjadi pada maret ketika terjadi krisis ekonomi global angka indeks gini diy pada tahun menyamai tahun dan masing masing naik dari indeks gini tahun sebelumnya yaitu tahun sebesar dan tahun sebesar hal ini menunjukkan bahwa angka indeks gini diy sangat dipengaruhi oleh adanya faktor ekonomi seperti krisis ekonomi global dan dampak pandemi covid19 pada sektor ekonomi. meskipun tingkat ketimpangan pendapatan diy masuk dalam kategori ketimpangan sedang, namun indeks gini diy merupakan yang tertinggi secara nasional. kembali meningkatnya indeks gini diy sejak tahun merupakan dampak dari pandemi covid yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas perekonomian seiring dengan peningkatan jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin. data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan diy meningkat dari pada tahun menjadi pada tahun sedangkan tingkat pengangguran terbuka diy meningkat dari pada tahun menjadi ,56y9 pada tahun faktor faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi, dan indeks pembangunan manusia ipm) bel lmaz, hal ini sesuai dengan pendapat today bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan pada jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang akan menurunkan ketimpangan. sementara itu, kenaikan produktivitas tenaga kerja yang tidak merata antar berbagai daerah akan menyebabkan ada daerah yang relatif lebih maju akibat dari kegiatan produktivitas tenaga kerja dan ada daerah yang relatif tidak maju akibat minimnya tenaga kerja yang produktif. imf menyatakan bahwa tingginya tingkat ketimpangan mempunyai implikasi terhadap pertumbuhan dan stabilitas makroekonomi. ketimpangan menyebabkan porsi hasil pembangunan yang diperoleh masyarakat bawah lebih sedikit sehingga mengurangi kemampuan kelompok ini untuk menjaga kesehatannya dan melakukan investasi fisik dan sumber daya manusia. hal tersebut mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan dan rendahnya kemampuan untuk mencapai jenjang pendidikan tinggi bagi kelompok bawah ini. pada akhirnya, tingkat pendidikan dan akses pelayanan kesehatan yang rendah mengakibatkan produktivitas tenaga kerja juga menjadi rendah. secara kewilayahan, indeks gini perkotaan relatif lebih tinggi daripada perdesaan. indeks gini perkotaan tahun sedangkan pedesaan pada tahun sebesar hal ini terkait dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi wilayah perkotaan. selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan iv perdesaan diy juga disebabkan oleh tingkat pendapatan yang relatif merata, namun merupakan pendapatan yang rendah. iv. ketimpangan antar wilayah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan antara wilayah adalah indeks williamson. nilai indeks williamson kurang dari menandakan bahwa wilayah tersebut memiliki ketimpangan yang rendah. sedangkan, wilaypada periode tahun masuk dalam kategori sedang dan terus menurun selama lima tahun terakhir dengan besar nilai indeks sebagai berikut tahun tahun tahun ditahun dan tahun hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antar wilayah diy terus menipis. pembangunan proyek yang banyak berlokasi wilayah selatan diy antara lain: bandara internasional yogyakarta dan jalur jalan lintas selatan menimbulkan bangkitkan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan pdrb wilayah bersangkutan. masih cukup tingginya angka indeks williamson diy selain disebabkan oleh perbedaan distribusi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, juga disebabkan oleh ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya. salah satu sarana prasarana yang dapat meningkatkan aksesibilitas adalah jaringan jalan. nilai aksesibilitas jalan tertinggi terdapat kota yogyakarta, diikuti oleh kabupaten kulon progo, kabupaten bantul, kabupaten sleman,sehingga lebih sulit dijangkauhal tersebut dapat dilihat bahwa diy memiliki derajat aksesibilitas daratjauh atas rata rata nasional. penyebab ketimpangan antar wilayah yang lain adalah persebaran investasi yang tidak merata kabupaten kota diy. proporsi realisasi investasi terbesar pada tahun berada kabupaten kulon progo selanjutnya diikuti oleh sleman dan kota yogyakarta sisi lain, kabupaten gunungkidul merupakan kontributor investasi terkecil dengan sumbangan pergeseran kulon progo menjadi salah satu penyumbang realisasi investasi terbesar dimulai sejak tahun seiring dengan dimulainya pembangunan bandara internasional yogyakarta. sedangkan kondisi distribusi investasi pada tahun tahun sebelumnya masih terpusat wilayah kabupaten sleman dan kota yogyakarta, terutama pada sektor tersier dan sekunder. iv permasalahan ketimpangan antar wilayah juga tercermin dari kesenjangan distribusi indeks pembangunan manusia ipm) yang cukup lebar antar kabupaten kota diy. capaian ipm kota yogyakarta pada tahun sebesar merupakan nilai tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten kota indonesia. kota yogyakarta bersama kabupaten sleman dan bantul masuk dalam kategori sangat tinggi . sisi lain, capaian ipm kulon progo yang tercatat sebesar dan gunungkidul sebesar termasuk dalam kategori tinggi . indikator penyusun ipm kabupaten kota diy juga cukup bervariasi. data ipm pada tahun menunjukkan bahwa pada dimensi kesehatan, indikator usia harapan hidup saat lahir tertinggi kulon progo tahun) dan terendah bantul tahun). pada dimensi pengetahuan, capaian gunungkidul, kulon progo dan bantul masih relatif tertinggal dibanding sleman dan kota yogyakarta. sementara itu, capaian komponen pengeluaran perkapita kabupaten kulon progo dan gunungkidul juga cukup jauh tertinggal dibandingkan sleman dan kota yogyakarta. pengeluaran perkapita kota yogyakarta yang tertinggi diy pada tahun hampir dua kali lipat dibandingkan pengeluaran perkapita kabupaten gunungkidul. iv. peningkatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta potensi bencana keterkaitan antara pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan kualitas lingkungan hidup menjadi isu yang krusial. gagasan mengenai konsep pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan tersebut kemudian dituangkan dalam kesepakatan internasional yang dikenal sebagai sustainable development goals gs). dalam pembangunan berkelanjutan, segala aktivitas didorong untuk memberikan dampak positif pada lingkungan, ekonomi, dan sosial. berbagai permasalahan lingkungan yang muncul saat ini merupakan akibat dari aktivitas manusia yang melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya alam tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. bps diy dalam statistik lingkungan hidup diy menyampaikan beberapa permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh diy antara lain menurunnya kuantitas dan kualitas air, menurunnya kualitas sumberdaya hutan dan lahan akibat bencana alam dan ulah manusia terutama pencurian kayu, peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, serta meningkatnya pencemaran air. penurunan kualitas lingkungan hidup diy juga tercermin dari indeks kualitas lingkungan hidup yang cenderung terus menurun pada periode hingga pada tahun ikh diy sebesar yang kemudian turun pada tahun menjadi sebesar kemudian terdapat koreksi tahun menjadi sebesar namun kembali turun pada tahun menjadi jika dirinci per komponen penyusun ikh, kondisi yang mengalami penurunan terjadi pada indeks kualitas air ika) dan indeks kualitas tutupan lahan iv (intl). ika pada tahun sebesar menjadi pada tahun sedangkan, intl sebesar pada tahun menurun menjadi pada tahun sementara itu, indeks kualitas udara iku) justru mengalami perbaikan dari sebesar pada tahun menjadi pada tahun penurunan kualitas air juga terkonfirmasi melalui data pencemaran air sungai. dlh diy menyampaikan bahwa secara rata rata kandungan biological oxygen demand bod) sungai code adalah mg hal tersebut menunjukkan kondisi yang melebihi ambang batas maksimum nilai baku mutu klas yaitu mg l. demikian juga kandungan chemical oxygen demand cod) pada air sungai code yang rata rata sebesar mg hal tersebut berada atas nilai baku mutu klas yang ditetapkan mg sisi lain, pembangunan diy juga harus memperhatikan pengelolaan risiko bencana. hal ini mengingat diy diidentifikasi mempunyai beberapa kawasan rawan bencana. kawasan rawan bencana gunung berapi lereng gunung merapi, kabupaten sleman serta sekitar sungai yang berhulu gunung merapi. kawasan rawan bencana tanah longsor berada semua kabupaten diy, sedangkan gerakan tanah batuan dan erosi berpotensi terjadi pada kawasan lereng pegunungan kulon progo. selain itu,wilayah diy juga mempunyai beberapa sesar yang diduga aktif. kawasan rawan bencana tsunami terdapatdari permukaan air laut. hasil pendataan pemutakhiran data codes menunjukkan bahwa bencana yang paling banyak melanda wilayah kalurahan diy adalah bencana banjir. bencana banjir melanda sebanyak kalurahan diy. selain itu, bencana yang seringkali terjadi wilayah diy adalah tanah longsor. sebanyak kalurahan pernah mengalami bencana ini pada tahun bencana tanah longsor paling banyak terjadi bantul kalurahan). bencana kekeringan juga banyak ditemui diy. sebanyak kalurahan wilayah ini mengalami kekeringan pada tahun gunungkidul merupakan kabupaten dengan jumlah desa terbanyak yang mengalami bencana tanah longsor, yaitu kalurahan. iv iv. permasalahan per urusan iv. urusan wajib iv. urusan pendidikan iv. belum bertanya layanan pendidikan yang berkualitas. berbagai infrastruktur pendidikan yang mendukung proses pembelajaran dan penelitian yang bertujuan untuk pengembangan wawasan keilmuan seperti halnya sekolah, perpustakaan, laboratorium, jaringan jalan pedesaan, dan lainnya telah tersedia dengan kualitas yang cukup baik namun belum merata persebarannya, masih terdapat ketimpangan jumlah sarana dan prasarana pendidikan wilayah diy indonesia. karena hls mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk mulai pada usia tujuh tahunmenurut bps tahun hls indonesia sebesar tahun. untuk wilayah diy, hls rata rata atau berada atas rata rata nasional. namun demikian, hls bantul, kulon progo dan gunungkidul berada bawah rata rata diy, bahkan hls gunungkidul sebesar tahun merupakan yang terendah diy, dan masih berada bawah rata rata nasional. hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan pendidikan diy. iv. mutu pendidikan yang belum optimal keberhasilan mutu pendidikan salah satunya diukur dari nilai capaian indeks mutu (delapan) standar nasional pendidikan snp) dari setiap satuan pendidikan. kriteria minimal tersebut mencakup delapan aspek, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi. dari snp dikonversi pada rapor mutu dalam beberapa kategori nilai dimana sekolah disebut telah menyelenggarakan snp pada rentang nilai sampai dengan lembaga penjaminan mutu pendidikan pmp) diy melaporkan dalam laki pmp diy tahun terdapat satuan pendidikan (sd, smp, sma, dan slb) yang melaksanakan snp. artinya satuan pendidikan yang belum mencapai tanda mutu snp. iv. adanya disparitas tingkat pendidikan penduduk antar kabupaten kota. berdasarkan data perkembangan rata rata lama sekolah diy sejak tahun kabupaten kota yang capaiannya rata rata lama sekolah atas diy yaitu kota yogyakarta dengan tingkat pendidikan penduduk yang paling tinggi disusul iv sleman dan bantul. sedangkan untuk daerah kabupaten kulon progo dan gunungkidul berada bawah rata rata diy. rata rata lama sekolah kota yogyakarta yang paling tinggi diy pada angka tahun cukup jauh capaiannya dibandingkan gunungkidul memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang paling rendah diy dengan nilai sebesar tahun pada perbedaan yang signifikan antara kota yogyakarta dan kabupaten gunungkidul, merupakan indikasi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan. iv. tingkat pendidikan tenaga kerja masih cukup rendah rendahnya minat penduduk untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi tercermin pada survei angkatan kerja nasional rakernas). masih banyak tenaga kerja yang pendidikan yang tidak bersekolah belum pernah sekolah dan menamatkan pendidikan dasar dengan persentase tahun tenaga kerja dengan jenjang pendidikan menengah sebesar dan jenjang diploma universitas sebanyak yo. masih tingginya penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah, belum tamat sd, dan jenjang pendidikan dasar tersebut berpotensi menyebabkan daya saing dan kualitas ketenagakerjaan rendah. iv. angka partisipasi sekolah yang belum optimal berdasarkan data yang ada dari penduduk usia yang tidak merasakan pendidikan sekolah tingkat menengah atas, dan hampir separuh penduduk usia tahun yang tidak mengenyam pendidikan perguruan tinggi. iv. urusan kesehatan iv. tingginya prevalensi penyakit tidak menular ptm) hasil riset kesehatan dasar riskesdas) tahun menunjukkan bahwa beberapa ptm berada atas rata rata nasional seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes melitus, stroke, kanker, asma, penyakit ginjal kronis, dan termasuk gangguan jiwa. ptm seringkali dikaitkan dengan perilaku dan gaya hidup seseorang. tingginya prevalensi ptm diy berbanding lurus dengan tingkat perilaku hidup bersih dan sehat pubs) masyarakat diy. hasil evaluasi penerapan pubs tingkat rumah tangga menunjukkan bahwa rumah tangga yang ber pubs tahun baru mencapai dengan indikator yang sulit untuk tercapai adalah tidak merokok dalam rumah. faktor lain yang menjadi tantangan dalam pencegahan dan penanganan ptm adalah perubahan struktur penduduk diy dimana terjadi peningkatan jumlah penduduk pada usia lanjut (lansia) dan seiring dengan tingkat usia harapan hidup uhh) yang tinggi diy. kondisi tersebut merupakan tantangan terhadap meningkatnya potensi penyakit degeneratif dimana pada lansia akan terjadi penurunan fungsi jaringan tubuh dan organ seiring bertambahnya usia. upaya pencegahan dan penanggulangan ptm dilaksanakan melalui upaya promosi, preventif, kuratif, rehabilitasi, dan paliatif. khusus untuk kasus gangguan jiwa, selain iv pemberian layanan kesehatan diperlukan upaya dalam menghilangkan stigma penderita gangguan jiwa masyarakat. diperlukan pula peningkatan kapasitas sdm, mengembangkan dan memperkuat sistem surveilans, serta penguatan jejaring kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat. iv. tingginya kasus beberapa penyakit menular beberapa penyakit menular diy masih memerlukan perhatian karena tingginya kasus dan angka kematiannya seperti demam berdarah dengue dbd) dan hiv aids. berdasarkan data dari dinas kesehatan diy, pada tahun kasus dbd diy sebanyak kasus dengan kematian sebanyak orang. jumlah kasus dbd tertinggi tahun berada kabupaten bantul. sedangkan untuk hiv aids sampai dengan tahun jumlah akumulasi kasus hiv sebanyak kasus dengan penemuan kasus baru sebanyak kasus. penemuan kasus baru hiv lebih banyak ditemukan pada laki laki ,6y6) dengan kasus tertinggi pada rentang usia tahun. sedangkan kasus baru aids sebanyak kasus dengan kasus terbanyak pada rentang usia tahun. akses kesehatan, kapasitas sdm kesehatan dan keterlibatan masyarakat harus ditingkatkan. iv. prevalensi balita stunting diy masih cukup tinggi permasalahan balita stunting diy masih memerlukan perhatian khusus bila ditinjau dari amanat rpm dimana prevalensi balita stunting ditargetkan sebesar tahun berdasarkan data dari survei status gizi indonesia segi) tahun prevalensi balita stunting diy sebesar sedangkan berdasarkan data dari dinas kesehatan diy prevalensi balita stunting diy tahun sebesar 1108p dengan prevalensi balita stunting tertinggi kabupaten gunungkidul sebesar stunting terjadi akibat kegagalan pada saat proses tumbuh kembang seorang anak karena kondisi kesehatan dan asupan gizi yang tidak optimal sehingga diperlukan peran multi sektor multi stakeholder dalam pencegahan dan penanganannya. pencegahan dan penanganan permasalahan stunting dilakukan melaui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan fokus pada hari pertama kehidupan hpk). intervensi gizi spesifik ditujukan pada penyebab langsung stunting seperti layanan kesehatan dan gizi. sedangkan intervensi gizi sensitif lebih ditujukan pada intervensi penyebab tidak langsung seperti penyediaan akses air bersih dan aman, penyediaan rumah dan sanitasi sehat, penyediaan pangan aman, bergizi dan sehat, pola asuh, dan lingkungan sosial yang sehat. iv. distribusi tenaga medis yang belum merata ketersediaan tenaga kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit diy pada umumnya sudah baik, namun bila dilihat dari persebarannya masih belum merata antar kabupaten kota diy terutama untuk kabupaten kulon progo dan kabupaten. ketimpangan ini seperti terlihat dari data jumlah tenaga medis (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis), jumlah dokter umum kabupaten iv sleman orang) dan kota yogyakarta orang) yang sebesar orang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten kabupaten bantul orang, kabupaten kulon progo orang, dan kabupaten gunungkidul orang) lain yang hanya sebesar orang. perlu diantisipasi standar dan penguatan layanan kesehatan daerah pusat pertumbuhan diy. iv. angka kematian ibu masih belum bisa ditekan kasus kematian ibu bersalin diy masih terjadi diy, pada tahun jumlah kasus kematian ibu mencapai kasus dengan penyebab kematian. pada tahun disinyalir akan terjadi kenaikan kasus karena kendala terhambatnya layanan kesehatan ibu dan anak masa pandemi covid sampai dengan tahun untuk jumlah kasus kematian ibu melahirkan sudah mencapai kasus. upaya menekan angka kematian ibu melahirkan perlu lebih diperkuat dalam pelayanan promosi preventif untuk menyiapkan persalinan yang aman melalui kunjungan ibu hamil, deteksi potensi komplikasi kehamilan dan persalinan fasilitas kesehatan. dalam memberikan layanan kesehatan ibu dan anak masa pandemi covid perlu dilakukan inovasi dan adaptasi untuk meminimalisir resiko covid iv. adanya ancaman wabah hasil kajian indeks resiko bencana diy tahun menunjukkan bahwa resiko bencana diy cukup tinggi. kondisi ini menuntut kewaspadaan dini dan upaya penanganan termasuk sektor kesehatan. selain itu perlu diwaspadai munculnya penyakit penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah akibat perubahan iklim, mobilitas penduduk, dan kondisi lingkungan. hal ini sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor tahun tentangdiamankan bahwa kewenangan spm bidang kesehatan tingkat provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa klb). pemenuhan spm kesehatan kewenangan provinsi terkait bencana dilaksanakan saat pra krisis kesehatan melalui edukasi pengurangan resiko krisis bagi penduduk yang tinggal wilayah berpotensi bencana dan pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan. pelayanan kesehatan tersebut meliputi: layanan medis dasar dan rujukan, layanan pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, layanan gizi darurat, layanan kesehatan reproduksi darurat, layanan kesehatan jiwa dan psikososial, dan layanan penyuluhan kesehatan. sedangkan dalam merespon terjadinya klb, diperlukan sarana prasarana dan sdm kesehatan yang sesuai standar dan penyiapan tim gerak cepat. iv. masyarakat diy belum sepenuhnya memiliki jaminan kesehatan pemerintah terus berupaya untuk mencapai cakupan kesehatan semesta universal health coverage uhc) agar seluruh penduduk memiliki akses untuk mendapatkan iv pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial,040x, hal ini berarti pada tahun diy tidak mencapai uhc atau dengan kata lain masih ada penduduk yang belum mendapat akses jaminan kesehatan nasional jkn). permasalahan kepesertaan menjadi permasalahan utama dalam pencapaian uhc diy, hal ini dikarenakan belum sinetronnya data kepesertaan pbi jkn dengan data terpadu kesejahteraan sosial dtk). pemda diy bersama mitra stakeholder secara rutin telah melaksanakan koordinasi kepesertaan pbi jkn diy, namun beberapa kendala masih dihadapi dalam pendataan kepesertaan pbi jkn yaitu updating data yang sudah dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh kabupaten kota diy setelah diusulkan kementerian sosial tidak menjadi bagian dari updating dtk sebagai dasar penentuan penerima program jkn kis. selain itu, kendala terbatasnya akses data bpjs kesehatan terkait pelaksanaan program jkn wilayah kerja menyebabkan data kepesertaan masih belum selaras dengan data yang dimiliki pemda diy, sehingga diperlukan sinkronisasi data kepesertaan secara lebih intensif. dari sisi pelayanan jaminan kesehatan, pemda diy melalui balai pelayanan jaminan kesehatan sosial diy bapeljamkesos diy) menyediakan layanan jaminan kesehatan semesta jadesta). layanan tersebut merupakan amanat dari peraturan gubernur diy nomor tahun tentang jaminan kesehatan semesta. jaminan kesehatan semesta merupakanerima manfaat dari layanan jadesta adalah penerima manfaat jaminan kesehatan penyangga yang meliputi masyarakat miskin tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan kelompok masyarakat yang mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang secara regulasi. penerima manfaat lain adalah penyandang disabilitas miskin tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan dengan paket manfaat meliputi layanan kesehatan umum dan layanan alat bantu. iv. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang iv. sub. urusan sumber daya air dan drainase iv. pengelolaan sumber daya air dan drainase kewenangan pengelolaan wilayah sungai diy merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dilakukan oleh balai besar wilayah sungai serayu opak, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat sehingga memerlukan sinkronisasi dan kesepakatan penanganan sungai dengan para pihak, termasuk didalamnya kesepakatan dalam pengaturan batas sempadan sungai baik kabupaten kota provinsi, maupun pusat. iv iv. penyediaan air baku bersumber dari lokasi luar wilayah diy. untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, rumah tangga, perkotaan dan industry (rki). untuk pemenuhan kebutuhan air domestik kabupaten sleman, gunungkidul, bantul dan kota yogyakarta serta kawasan industri tikungan merupakan bagian dari das opak, sementara kabupaten kulon progo merupakan bagian dari das serang, sementara untuk pemenuhan kebutuhan irigasi salon dan pijakan serta kawasan industri santoso merupakan bagian dari das progo. iv. penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi belum optimal berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan neraca air dari dinas pupesdm, dari daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi diy, daerah irigasi yang masih kekurangan air adalah d.i semoga kabupaten sleman, d.i pasaman dan d.i simo kabupaten gunungkidul selain itu kapasitas sdm pengelola jaringan irigasi kurang memadai serta terdapat defisit imbangan air irigasi pada beberapa water district) musim kemarau, serta bangunan irigasi yang sudah berumur. iv. kurangnya optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pengelolaan sda hal ini menyebabkan konservasi sda tidak optimal serta daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan, iv. pembagian kewenangan dalam penanganan drainase baik secara horizontal dan vertikal masih belum jelas. menurunnya kapasitas saluran drainase yang ada telah memunculkan genangan, seiring dengan tingkat kepedulian masyarakat masih rendah dalam memelihara sistem jaringan drainase. sesuai dengan master plan penanganan genangan apy terdapat sejumlah titik genangan, dimana titik telah mendaptkan penanganan, baik oleh pemerintah pusat, pemda diy maupun pemerintah kabupaten kota, sedangkan titik lokasi belum diupayakan penanganannya hingga tahun hal ini sejalan dengan masih belum adanya kejelasan kewenangan dalam penanganannya. selain itu telah terdapat lokasi baru titik genangan, sehingga masih terdapat lokasi titik genangan yang perlu mendapat perhatian. sementara penanganan drainase untuk mengurangi titik genangan dilaksanakan lebih dari tahun anggaran. oleh karena itu diperlukan langkah strategis dan holistik oleh pemda diy agar penanganan genangan menjadi lebih efektif. iv iv. sub. urusan jalan iv. belum optimalnya konektivitas jalanondisi jalan kewenangan provinsi belum semuanya sesuai dengan standar serta kondisi jaringan jalan belum seluruhnya dalam kondisi mantap total panjang ruas jalan provinsi sesuai keputusan gubernur kep sebesar km. kondisi jalan kewenangan provinsi ada yang masih belum sesuai dengan standar dan kondisi kemantapannya masih angka atau terdiri dari kondisi baik dan kondisi sedang km. panjang jalan kondisi tidak mantap sebesar yaitu kondisi rusak ringan dan kondisi rusak berat km. iv. aksesibilitas jalan wilayah provinsi untuk mendukung konektivitas antar wilayah sebagian belum terwujud, utamanya jalur jalan pantai selatan panel) jalur jalan pantai selatan didukung oleh pembangunan jalur jalan pantai selatan jls). panjang jls keseluruhan wilayah diy sepanjang km. sampai dengan akhir lahan jalur jalan pantai selatan jls) yang terbebaskan untuk lajur total dengan konstruksi yang sudah dibangun sepanjang km. sementara lahan yang telah dibebaskan untuk lajur baru sepanjang km. iv. sub. urusan cipta karya iv. masih terdapat penduduk yang baru terlayani akses dasar air minum, sehingga perlu ditingkatkan menjadi akses layak dan aman. capaian penduduk beraksen air minum tahun diy adalah penduduk diy yang telah memiliki akses perpipaan baik yang bersumber dari dam pemuda air minum kabupaten kota maupun spades mencapai sedangkan merupakan capaian non perpipaan. iv. belum seluruh penduduk terlayani akses sanitasi yang layak. hal ini terjadi karena belum optimalnya penyediaan pengolahan dan jaringan sistem air limbah domestik regional, serta pengolahan persamaan regional belum sesuai standar dan ramah lingkungan. jumlah sambungan rumah air limbah rumah tangga sistem ipar terpusat seon pada tahun adalah dengan kapasitas pengolahan ipar seon yang sudah ditambah menjadi sr, sehingga realisasi pelayanan air limbah sampai saat ini adalah ,73y9. pengelolaan sampah diy sekitar sampah dikelola sesuai dengan ketentuan yaitu ,44y9 penanganan iv (sampah diangkut tpa) dan pengurangan sebesar masih ada sekitar sampah yang belum dikelola sesuai ketentuan. iv. belum optimalnya peran serta masyarakat dan masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam upaya kepedulian lingkungan tempat tinggal mereka. hal ini ditunjukkan dengan sangat banyaknya badan sungai yang digunakan sebagai tempat buangan sampah, serta masih tingginya air limbah rumah tangga yang belum dilakukan pengolahan, kemudian langsung dibuang atau dialirkan sungai. iv. bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi belum seluruhnya diperiksa keandalannya. keandalan bangunan gedung harus sehingga terwujud penyelenggaraan bangunan gedung negaraiv. sub. urusan penyelengaraan jasa konstruksi iv. penyediaan tenaga kontruksi (tenaga ahli dan terampil) yang bersertifikasi belum memenuhi kebutuhan pasar. capaian tenaga ahli konstruksi bersertifikat tahun adalah yaitu orang dari target orang. dalam pemenuhan syarat sertifikasi, diperlukan pelatihan tenaga ahli. iv. penyediaan layanan informasi jasa konstruksi tingkat provinsi pada sistem informasi pembina jasa konstruksi belum dilaksanakan dengan optimal dengan ketersediaan informasi yang selalu terkini. persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi tahun adalah diperoleh dari pembobotan unsur layanan informasi yang terdiri dari profil tim pembina jasa konstruksi provinsi, potensi pasar jasa konstruksi wilayah provinsi untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana apbd, apbn, dan sumber pendanaan lainnya, sertater update secara berkala. layanan informasi potensi pasar jasa konstruksi wilayah provinsi untuk tahun berjalan hanya dapat menampilkan paket bersumber dari dana apbd. iv iv. sub penataan ruang iv. dokumen perencanaan penataan ruang belum tersedia lengkap dan belum sesuai dengan tahun tentang penyelenggaraan penataan ruang. integrasi antara rencana tata ruang wilayah rtrw) diy, dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil terluar zwp3k) diy dan strategi pengembangan wilayah spw) pada satuan ruang strategis srs) diy wajib dilakukan untuk menindaklanjuti terbitnya tahun tentang penyelenggaraan penataan ruang. dokumen rdr belum tersedia lengkap, dari total rdr diy, baru tersedia (tiga) rdr yang sudah terintegrasi oss yaitu rdr kota yogyakarta, rdr kawasan sleman timur dan rdr bwp siung wediombo, serta (dua) rdr yang belum terintegrasi oss yaitu rdr bagian wilayah perkotaan bwp) kasihan dan bwp seon. dokumen perencanaan tata ruang belum tersedia secara lengkap pada satuan ruang strategis srs) keistimewaan, yang terdiri dari rencana rinci sudah tersedia dari total rencana rinci, rencana induk srs baru tersedia dari total rencana induk dan rencana tata bangunan dan lingkungan rtl) baru tersedia dari total rtl. rencana rinci tata ruang atau strategi pengembangan wilayah satuan ruang strategis srs) yaitu, kotabaru, candi prambanan candi ijo, sokoliman, perbukitan menoreh, karst gunungsewu, pantai selatan gunungkidul, pro pakualaman, makam girigondo, pusat kota wates dan pantai selatan kulon progo belum ditetapkan menjadi peraturan gubernur. iv. kesesuaian pemanfaatan ruang belum optimal. hasil penilaian kesesuaian ruang pada perwujudan program dalam struktur ruang dan pola ruang hingga tahun mencapai program. klasifikasi nilai kesesuaian indikasi program tersebut, berdasarkan kategori penilaian sebagaimana tercantum dalam permen atr nomor tahun tentang pedoman pemantauan dan evaluasi pemanfaatan tata ruang berada pada klasifikasi kurang berkualitas y0). pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan belum optimal. hingga tahun penyusunan ded pada srs baru tersedia sebanyak dari total ded, sedangkan pelaksanaan konstruksi pada srs sudah terlaksana sebesar dari total konstruksi. hal ini diantaranya disebabkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap rencana tata ruang belum optimal serta sinkronisasi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan rencana tata ruang belum optimal. hingga tahun untuk aspek pengaturan penataan ruang baru mencapai ,40y9 dari total pengaturan penataan ruang, aspek pembinaan penataan ruang sebesar dari total pembinaan penataan iv ruang dan aspek pelaksanaan dan pengawasan tata ruang baru mencapai ,64y4 dari total 30y6 pelaksanaan dan pengawasan tata ruang. iv. pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal. instrumen pengendalian pemanfaatan ruang (peraturan insentif disinsentif dan sanksi administrasi dan pidana) belum tersedia secara lengkap. selain itu instrumen pengendalian yang sudah ada belum diberlakukan secara optimal untuk menindak pelanggaran pemanfaatan ruang. hal ini ditambah dengan kurangnya penyidik pegawai negeri sipil ppn) penataan ruang pemda diy. iv. urusan perumahan rakyat dan permukiman iv. belum optimalnya penanganan rth. realisasi persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak melalui program penyelenggaraan perumahan dengan capaian melalui penanganan rumah tidak layak huni berbagai sumber pendanaan yaitu dari anggaran dak, bps, apbd kab kota dan apbd provinsi. penanganan rth sampai dengan tahun berjumlah unit dari total .488kk susunan sehingga jumlah rumah layak huni diy sebanyak atau sebesar ,02y6. dengan baseline unit rumah tidak layak huni, penanganan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni diy hingga tahun telah tertangani sebesar atau unit dan telah melebihi target yang ditetapkan dalam rpm sebesar sehingga capaian nya menjadi namun demikian masih ada unit rth yang masih perlu penanganan. iv. penanganan kawasan kumuh yang belum optimal. belum optimalnya penanganan kawasan kumuh diantaranya terkait dengan bertambahnya kawasan kumuh yang perlu ditangani dan penentuan kriteria kawasan yang diintervensi melalui psu secara bersama dengan bersama kabupaten kota dan yang diintervensi melalui program dari apbn (apakah pada kawasan kumuh sesuai kumuh dari kabupaten kota dan pada kapanewon miskin). iv. keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan warga miskin. harga perumahan yang relative semakin tinggi, dan kemudahan untuk menjangkau kepemilikan rumah pun semakin sulit, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. begitu pula dengan syarat untuk mengakses kepemilikan perumahan pun semakin ketat, sehingga bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah untuk memiliki perumahan dan permukiman yang laka dan aman semakin sulit. selain itu dengan tingginya harga lahan juga menyebabkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap lahan untuk perumahan, sementara anggaran iv sangat terbatas. keterbatasan tersebut juga terkait dengan faktor alokasi pembangunan perumahan untuk pembangunan perumahan mbr yang belum optimal, penyusunan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin yang tidak bankable, pengaturan skema rumah sewa bagi masyarakat miskin yang benar2 tidak bisa mengecil rumah tetapi perlu tempat tinggal dengan menyewa, (rusunawa atau melalui skema pasar). iv. pelaksanaan spm bidang perumahan belum optimal. perlu adanya kejelasan pelaksanaan standar pelayanan minimal dalam bidang perumahan. merujuk pada permen pu perumahan rakyat nomor prt m tentang standar pelayanan minimal pekerjaan umum dan perumahan rakyat, bahwa spm bidang perumahan adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, yang telah dilaksanakan pemerintah daerah diy telah dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah. pelaksanaan tersebut tidak dapat dihitung menjadi capaian spm, karena yang seharusnya melakukan spm adalah dinas yang menangani bidang perumahan, sehingga perlu adanya kejelasan terkait penetapan target spm tersebut, apakah apa yang dilakukan oleh bpbd juga bisa dimasukkan kedalam capaian target pelaksanaan spm bidang perumahan. selain itu masih adanya kendala dalam penyediaan lahan untuk melakukan spm fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah. iv. urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat iv. kasus kriminalitas, khususnya kriminalitas jalanan cenderung mengalami peningkatan. berdasarkan data dari badan kesatuan bangsa dan politik diy, kasus kejahatan jalanan diy pada tahun hanya sejumlah kasus. namun demikian, kasus ini meningkat drastis menjadi kasus pada tahun selanjutnya pada tahun jumlah kasus sedikit menurun menjadi kasus. meskipun terdapat penurun, secara umum kasus kejahatan jalanan diy masih tinggi. hal ini menjadi salah satu permasalahan yang perlu perhatian lebih lanjut dalam urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. terlebih bahwa diy menjadi pusat dari lembaga pendidikan serta pariwisata. masa pandemi menjadikan kehidupan ekonomi rakyat tersendat, akhir tahun menjadi momentum untuk dilakukan pemulihan, namun justru kasus kriminalitas jalanan ini semakin marak. melalui iv media sosial kabar ini menjadi sesuatu yang mudah untuk dikonsumsi masyarakat luar, sehingga akan menjadi pertimbangan banyak pihak untuk masuk diy. kondisi keamanan ini hendaknya menjadi jaminan pada tiap tahunnya, sehingga menjadi permasalahan utama yang harus diselesaikan. stabilitas keamanan menjadi pondasi pada kehidupan bermasyarakat selanjutnya, berbagai sektor yang ada. iv. makin maraknya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur. pada tahun masa pandemi, makin marak keberadaan gelandangan, pengemis, anak jalanan wilayah diy yang menimbulkan keresahan masyarakat. pada tahun dari operasi penertiban, telah terjaring orang, yang terdiri dari pengemis, gelandangan, pengamen, manusia boneka, manusia silver dan psikotik. demikian pula pelanggaran pemasangan reklame jalan jalan provinsi. dari operasi reklame dan spanduk selama tahun satpol diy telah mengamankan pelanggar. selain itu, penambangan liar juga semakin marak, terutama pada daerah aliran sungai, pegunungan dan wilayah perbatasan. iv. risiko bencana diy masih tinggi dan kapasitas kolaboratif dalam menghadapi bencana belum optimal indeks resiko bencana iri) diy berdasarkan hasil kajian pada tahun nilainya sebesar skor iri menunjukkan bahwa risiko bencana diy masih tinggi. tercatat ada ancaman bencana alam dari total ancaman bencana yang terdapat diy, diantaranya adalah gunung berapi, banjir, tanah longsor, gempa bumi, cuaca ekstrim, kekeringan dan tsunami. pandemi corona virus disease pada tahun juga berpengaruh terhadap resiko bencana diy. kerentanan bencana diy meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan lahan. kapasitas dalam menghadapi bencana diy belum merata dan belum semua aspek peningkatan kapasitas terpenuhi. kolaborasi multi aktor (pentaheliks) juga masih belum optimal. iv. urusan sosial iv. penurunan pendapatan warga miskin selama pandemi merujuk pada data bps diy per september tahun tingkat kemiskinan diy pada september sebesar turun ,89xo dibandingkan maret y0). angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional y0). jika dibandingkan dengan provinsi lainnya indonesia, diy menempati urutan (dari yang tertinggi terendah) dan tertinggi pulau jawa. tingginya tingkat kemiskinan itu juga diikuti dengan tingginya indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. pada maret gini rasio diy sebesar meningkat sebesar dibandingkan maret pandemi covid mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat. hal itu terjadi dikarenakan kombinasi guncangan penawaran dan permintaan, yang menyebabkan iv terjadinya penurunan aktivitas ekonomi, penurunan rata rata pengeluaran rumah tangga per kapita, pada tahap berikutnya sehingga menyebabkan peningkatan kemiskinan. dalam upaya memahami dampak covid terhadap sosial dan ekonomi pada wanita, keluarga dengan anak anak, kelompok rentan, dan orang orang dengan disabilitas, the seru research institute melalui working paper the impact covid outbreak poverty: estimation for indonesia tahun melakukan survei rumah tangga terbesar yangtercatat indonesia yang diluncurkan antara bulan oktober dan desember yang dilakukan melalui wawancara kualitatif, lebih dari keluarga provinsi dan kabupaten. hampir tiga perempat rumah tangga yang diwawancarai pada bulan oktober november mengatakan pendapatannya lebih rendah dibanding januari proporsi rumah tangga yang mengalami penurunan pendapatan lebih tinggi adalah rumah tangga yang memiliki anak dan mereka yang tinggal daerah perkotaan y6). rumah tangga semua kelompok pendapatan mulai dari termiskin terkaya melaporkan terjadinya penurunan pendapatan. banyak rumah tangga yang sebelumnya aman secara ekonomi menjadi miskin atau rentan miskin. selain penurunan pendapatan mereka juga menghadapi masalah peningkatan pengeluaran. hampir seperempat responden mengatakan pengeluaran mereka juga meningkat. dampak pandemi covid telah diakui dan terbukti secara luas yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, kehilangan pekerjaan dan perubahan budaya kerja. data tentang penyintas covid tersedia dengan cukup baik, namun data mengenai siapa saja yang terdampak langsung maupun tidak langsung tidak dapat dikumpulkan dengan baik, sementara ini bantuan sosial difokuskan pada masyarakat yang termasuk dalam dtk, oleh karena itu berbagai program yang bantuan sosial diharapkan mampu menyisir masyarakat terdampak sehingga pemulihan ekonomi segera diwujudkan. oleh karena itu, diperlukan akselerasi pelaksanaan perlu dan sistem informasi manunggal raharja menjadi sarana keterlibatan pemda diy dalam peningkatan kualitas verifikasi validasi data terpadu kemiskinan. iv. penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) yang selanjutnya disebut perlu penanganan kesejahteraan sosial pks) masih harus menjadi perhatian. perlu penanganan kesejahteraan sosial pks) memiliki jenis yang dilihat berdasarkan jumlah terbesarnya yaitu fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, perempuan rawan sosial ekonomi, anak terlantar, keluarga bermasalah sosial psikologis, orang dengan hiv aids, anak dengan kedisabilitasan dan kelompok minoritas. dari sembilan jenis pks tersebut yang masuk dalam tiga besar adalah fakir miskin, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas ketiganya masuk dalam katagori kelompok rentan. iv secara umum jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial pks) provinsi diy cukup besar, jumlah pks pada tahun sampai dengan (data berjalan) lebih dari jiwa yang terdiri dari anak jalanan, eks psikotik, pengemis, gelandangan, anak balita terlantar, anak terlantar, korban tindak kekerasan, pemulung, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas. jumlah anak terlantar masih berada pada peringkat pertama anak bermasalah sosial, sebesar anak pada tahun dan berkurang menjadi anak pada penyandang disabilitas pada tahun sebesar orang dan berkurang menjadi orang pada pelayanan kess pada penyandang disabilitas lebih banyak mengarahkan rehabilitasi vokasional yang hanya sampai pada tingkat dasar atau menengah sehingga sangat sulit diharapkan dapat menciptakan wirausaha baru yang mampu memproduksi barang dan atau jasa yang kompetitif. data penyandang disabilitas tahun sebesar orang dan anak dengan kedisabilitasan sebesar anak. sedangkan jumlah lansia terlantar menurun dari sebesar orang menjadi orang pada data kelompok minoritas mengalami penurunan karena permasalahan data yang tidak terkumpul dari kelompok minoritas, hanya kelompok waria yang melengkapi data pada namun dilihat dari data historis, kelompok minoritas masih cukup signifikan. hal hal ini harus menjadi perhatian dalam penerapan regulasi terkait difabel dan lanjut usia yang harus dikawal untuk menuju diy yang inklusif. tingginya kasus anak terlantar jumlahnya pada tahun mendekati anak dan walaupun pada tahun menurun menjadi orang akan memiliki dampak sosial yang lebih luas, bertambahnya jumlah pengemis dan anak anak jalanan. kasus anak anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan perlakuan salah masih cukup tinggi. demikian juga dengan kasus anak yang berhadapan dengan hukum juga juga masih signifikan, salah satunya terlihat dari fenomena kejahatan jalanan yang dilakukan anak. sementara itu sarana dan sarana maupun sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus belum memadai. dampak lain dari pandemi adalah sistem pembelajaran daring yang menimbulkan kesenjangan yang dialami anak miskin dan tekanan berlebih pada perempuan yang memicu kekerasan dalam rumah tangga. data korban bencana alam meningkat menjadi karena data tersebut per diambil dari data penanganan korban berbagai jenis bencana alam diy yang ditangani dinas sosial. dari angka tersebut, yang cukup besar adalah dari kondisi kekeringan. penanganan korban bencana adalah salah satu tugas fungsi dinas sosial diy dan merupakan pemenuhan terhadap standar pelayanan minimal spm) bidang sosial, sehingga harus juga menjadi fokus dalam pelaksanaan kegiatan dinas sosial diy. iv iv. perlu diperhatikan penanganan lanjut usia dan rasio ketergantungan lansia mengingat tingginya usia harapan hidup diy. usia harapan hidup uhh) penduduk diy pada tahun adalah tahun merupakan angka tertinggi indonesia, uhh yang tinggi juga diikuti dengan kenaikan jumlah lanjut usia terlantar, sebagian besar lanjut usia terlantar ini belum memiliki jaminan atau asuransi kesehatan. namun, jumlah dan kapasitas panti atau balai rehabilitasi sosial untuk melayani lanjut usia terlantar belum mencukupi. samping itu dengan tingginya prevalensi penyakit tidak menular diy, resiko lansia menjadi pengidap penyakit tidak menular seperti kardiovaskuler, kanker dan lain lain menjadi meningkat (meningkatkan rasio ketergantungan pada lansia). usia harapan hidup yang terus meningkat juga diikuti bertambahnya jumlah lanjut usia terlantar, diantara para lanjut usia dan lanjut usia terlantar sebagian besar belum memiliki jaminan kesehatan. oleh karena itu diperlukan sarana dan prasarana untuk melayani lanjut usia terlantar dan memberikan jaminan sosial termasuk didalamnya jaminan kesehatan. diperlukan pula pengembangan sumber daya manusia, sistem, prosedur, sarana dan prasarana serta optimalisasi asks dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. iv. peningkatan perhatian terhadap difabel kurang terpenuhi penyandang disabilitas pks provinsi diy pada tahun sebesar orang, jumlah tersebut cukup besar. berdasarkan survei yang dilakukan oleh seru dampak sosial ekonomi covid terhadap rumah tangga dan rekomendasi kebijakan strategis untuk indonesia. pada tahun menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mengalami dampak lebih berat karena tidak dapat melakukan akses kesehatan untuk melakukan terapi ataupun berobat, juga mengalami kehilangan sumber pendapatan sebagai dampak pandemi. sehingga kedepannya, pembangunan inklusif yang mencakup kepentingan kelompok rentan harus dikedepankan. diperlukan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan untuk menindaklanjuti peraturan daerah mengenai difabel dan lanjut usia. hal ini dikarenakan banyaknya sektor yang harus mewujudkan diy yang inklusif, dari sektor sosial, kesehatan, fisik sarana prasarana, regulasi dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan pendidikan, dan lain lain. iv. urusan ketenagakerjaan iv. peningkatan pengangguran terbuka dalam dua tahun terakhir, yaitu tahun terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka diy. angka tpt diy akibat pandemi covid melonjak hingga atas empat persen. kenaikan tpt ini disebabkan karena usaha dan industri diy banyak yang terdampak oleh penurunan permintaan maupun karena pembatasan kegiatan masyarakat. kondisi tersebut ditegaskan juga oleh data iv persentase tenaga kerja sektor formal yang menurun. pada tahun persentase tenaga kerja formal mencapai lalu menurun pada tahun menjadi persen dan persen untuk tahun hal tersebut menunjukan bahwa sektor sektor usaha formal diy benar benar terdampak oleh kondisi pandemi. iv. penurunan laju produktivitas tenaga kerja laju produktivitas tenaga kerja diy mengalami penurunan dari persen pada tahun menjadi persen pada tahun secara sektoral, produktivitas diy masih memiliki masalah pada sektor industri pengolahan. sektor ini memiliki laju produktivitas yang lebih rendah dari rata rata seluruh sektor. padahal, jika dilihat dari serapan tenaga kerjanya, sektor industri pengolahan merupakan sektor dengan serapan tenaga kerja yang cukup besar setelah sektor pertanian. iv. masih rendahnya daya saing tenaga kerja daya saing tenaga tenaga kerja masih menjadi permasalahan ketenagakerjaan secara nasional. berdasarkan world talent ranking imd), misalnya, peringkat indonesia masih berada nomor untuk tahun capaian tersebut lebih rendah dari thailand atau malaysia iv. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak iv. tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. trend selama tahun menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih fluktuatif dan jumlahnya berada atas angka korban per tahun. angka tertinggi terjadi pada tahun yakni kasus dan terus melandai hingga tahun tercatat sebesar korban telah ditangani oleh forum perlindungan korban kekerasan diy. target rpm tentang menekan angka prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terpenuhi hingga akhir tahun (target realisasi ditambah dengan eksternalitas negatif dari dibukanya bandara internasional yia menambah resiko peluang tindak pidana perdagangan orang diy. meskipun angka terus melandai, namun hingga tahun diy belum berhasil memenuhi target penekanan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar sebagaimana tercantum dalam rpm pada tahun tersebut, dengan segala upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatifnya diy baru mampu menekan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak pada angka iv. terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam pemenuhan hak hak anak seperti perkawinan dibawah umur dan anak berhadapan dengan hukum abh). peningkatan kasus perkawinan usia anak dan anak berhadapan dengan hukum menjadi masalah yang penting untuk segera diupayakan solusinya pemda diy. hal ini dikarenakan praktik perkawinan usia anak pada faktanya menghasilkan banyak iv permasalahan turunan seperti kematian ibu, kemiskinan, perceraian, stunting, dan anak terlantar. sementara, kenakalan anak yang kemudian menyebabkannya harus berhadapan dengan hukum pun membawa permasalahan permasalahan baru seperti maraknya kasus kriminalitas masyarakat, kejadian putus sekolah, serta pengangguran. dalam hal perkawinan usia anak, trend tahun menunjukkan bahwa terjadi peningkatan drastis dalam hal jumlah permohonan dispensasi kawin oleh anak perempuan. pada tahun peningkatan ini mencapai 124y9, dan kembali meningkat sebesar tahun peningkatan ini salah satunya dipengaruhi oleh disahkannya undang undang nomor tahun sebagai perubahan atas undang undang nomor tahun tentang perkawinan yang mengatur bahwa batas usia minimal bagi laki laki dan perempuan yang akan menikah, yaitu sama sama usia tahun. hal ini jauh berbeda dengan pengaturan sebelumnya yang hanya mengatur batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni pada usia tahun. lain kesempatan, data persebaran abh menunjukkan bahwa kawasan kota yogyakarta, kabupaten sleman, dan bantul mendominasi asal kasus abh. permasalahan terkait pola asuh dan komunikasi keluarga, pergaulan remaja, dan permasalahan ekonomi menjadi penyebabnya. tak hanya itu, data tahun juga menunjukkan bahwa sistem pembelajaran sekolah yang bersifat jarak jauh karena pandemi dinilai berkontribusi terhadap kasus abh karena minimnya pemantauan orang tua pada anak selama belajar rumah. iv. rendahnya partisipasi perempuan dalam ranah politik dan pengambilan keputusan hingga saat ini, kebijakan afirmasi kuota bagi perempuan belum tercapai diy. persentase perempuan pengambil keputusan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif diy hingga tahun masih rendah dengan capaian paling tinggi hanya mencapai 25y65, yakni pada tahun beberapa kendala dalam hal pemenuhan kebijakan afirmasi ini antara lain terkait budaya patriarki serta keengganan perempuan untuk berperan lebih aktif ruang publik karena adanya beban ganda yang ditanggungnya ranah privat dan ranah public. sementara pada faktanya, partisipasi aktif perempuan dalam lembaga lembaga trias politica diy telah memunculkan kebijakan kebijakan yang responsif gender dan kelompok masyarakat marginal. oleh karena itu, peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga lembaga tersebut penting untuk diupayakan. iv. urusan pangan iv. kurangnya penerapan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman b2sa) kualitas konsumsi pangan dapat tercermin dari indikator pola pangan harapan pph). skor pph diy padatan sudah mencapai atas rata rata nasional iv dan hampir optimal. namun hal yang perlu menjadi perhatian bahwa skor beberapa kelompok pangan belum mencapai ideal, sedangkan beberapa kelompok bahan pangan lain sudah melebihi nilai anjuran, sehingga perlu diturunkan karena ada kekhawatiran dalam jangka panjang akan memicu timbulnya penyakit degeneratif. kelompok bahan pangan yang sudah melebihi nilai anjuran sesuai data pph tahun (dpp diy, meliputi padi padian, pangan hewani (daging, susu, telur), minyak dan lemak, serta gula. sementara itu, kelompok pangan yang masih perlu didorong untuk mencapai nilai ideal adalah umbi umbian dan kacang kacangan. sisi lain, konsumsi berbasis pangan lokal masih perlu ditingkatkan karena data menunjukkan konsumsi beras, ubi kayu, dan ubi jalar cenderung menurun dari tahun hingga tahun namun konsumsi terigu justru meningkat dari sebesar kg kapita tahun pada tahun menjadi kg kapita tahun pada tahun selain itu, dari aspek keamanan pangan, masih ditemui pangan beredar yang belum memenuhi kaidah keamanan pangan. data dari bpom yogyakarta dalam laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi daerah pangan dan gizi tahun bappeda diy, menyebutkan bahwa frekuensi keracunan pangan diy masih terjadi sebanyak kali tahun berdasarkan laporan yang sama, data dari dinas pertanian dan ketahanan pangan diy juga menunjukkan bahwa masih terdapat pangan segar asal tumbuhan pusat) yang diuji tidak memenuhi syarat sebesar ,43y6 pada tahun iv. kurangnya pengelolaan pangan tercecer (food loss) isu food loss tahap produksi dan sepanjang rantai pasok, termasuk kehilangan hasil tahapan pascapanen menjadi bagian dari sustainable development goals gs). data dalam neraca bahan makanan tahun tetap dpp diy, menunjukkan beberapa contoh pangan strategis yang mengalami food loss cukup besar antara lain: beras, jagung, bawang merah, cabai, dan daging sapi masing masing sebesar dan ,99y9 dibandingkan total pemakaian pada tahun data ini belum termasuk pangan yang berkurang pada saat proses distribusi maupun konsumsi yang sering disebut food waste. kehilangan hasil pada tahap produksi pada umumnya terjadi pada saat panen akibat penggunaan mesin pemanen tingkat petani masih rendah sehingga banyak hasil yang tercecer. sementara itu, kehilangan hasil pada tahap pasca panen dan pengolahan terjadi karena masih terbatasnya infrastruktur yang ada seperti alat pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan hasil hasil pertanian. iv. masih terdapat wilayah berstatus rentan pangan diy berdasarkan laporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi diy (dpp diy, pada tahun diy sudah tidak terdapat kalurahan dalam kategori rawan pangan namun demikian, masih ada sejumlah kalurahan (kalurahan) yang berstatus waspada pangan. sementara itu, berdasarkan data food safety and vulnerability atlas dpp diy, dapat diketahui bahwa terdapat kapanewon yang berada dalam kondisi rentan. penyebab status kalurahan waspada pangan iv maupun kapanewon rentan pangan sebagian besar terkait dengan aspek kemiskinan dan kesehatan. iv. urusan pertanahan iv. pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten belum optimal. hingga tahun baru tercapai yang terdiri pendaftaran tanah pemeliharaan dokumen ,74o dan pengawasan dari total 60x pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten. iv. pelayanan administrasi dan penyelesaian sengketa pertanahan belum optimal. ketersediaan data pendukung penyelesaian sengketa pertanahan antara lain tukar menukar tanah kas desa dengan tanah warga, kejelasan batas kalurahan, dan sengketa status kepemilikan tanah. iv. tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa belum semuanya tersertifikasi. hingga tahun telah dilakukan pendataan tanah kasultanan dan tanah kadipaten sebanyak bidang dan untuk tanah desa sebanyak bidang. jumlah bidang tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa tersertifikasi sebanyak bidang dari total jumlah bidang bidang. iv. sistem informasi pertanahan belum optimal. masih terdapat kelemahan dalam sistem informasi pertanahan dan membutuhkan pengembangan. validasi data tanah sg, pag dan tanah desa belum optimal disebabkan banyaknya dokumen pertanahan yang rusak, sehingga mempersulit proses verifikasi dan validasi data terkait status tanah, belum semua bidang bidang tanah telah terdaftar, serta masih adanya bidang tanah kasultanan dan kadipaten yang belum terinventarisasi dan mempunyai dokumen legalitas (sertifikat). iv. urusan lingkungan hidup iv. penurunan kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan). indeks kualitas lingkungan hidup ikh) diy tahun sebesar berada bawah nilai ikh nasional sebesar dan klasifikasi nilai ikh cukup baik. pertambahan populasi dan aktivitas manusia menambah beban pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan hidup baik air, udara maupun tutupan lahan. pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup semakin meningkat yang berasal dari peningkatan sampah dan limbah aktivitas rumah tangga, dan usaha kegiatan bidang pertanian, kesehatan, industri, pertambangan, tranportasi, alih fungsi lahan hijau dan lainnya. perilaku masyarakat iv dalam aktivitas sehari hari belum optimal dalam menerapkan prinsip prinsip menjaga kelestarian lingkungan. iv. pengurangan dan penanganan sampah dari hulu sampai hilir belum optimal. regulasi pengurangan sampah dari sumber yang sudah ada namun belum kuat dan belum optimal penerapannya, pemilahan dan pengangkutan sampah belum sepenuhnya memenuhi peraturan serta tpa tikungan sudah habis umur teknisnya. iv. pembangunan belum mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apple) provinsi saat ini belum tersedia serta integrasi rekomendasi kajian lingkungan hidup strategis lhs) dalam dokumen kebijakan rencana dan program krp) pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan wajib untuk dilakukan. iv. pengawasan dan tingkat ketaatan ijin usaha kegiatan yang diterbitkan oleh pemda diy belum optimal. keterbatasan personil pejabat pengawas lingkungan hidup daerah pld) yang saat ini hanya berjumlah orang tidak sebanding dengan jumlah ijin lingkungan yang telah dikeluarkan oleh gubernur yaitu amdal sebanyak ijin, ukl upl sebanyak ijin dan ipr sebanyak ijin. iv. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil iv. belum adanya database yang terintegrasi terkait dengan. kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi seluruh warga negara merupakan hal penting yang harus diwujudkan pemerintah dalam rangka pemenuhan hak dasar bagi seluruh warga negara. jika warga negara tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan, maka warga negara tersebut tidak akan terdata oleh pemerintah sehingga akan menyulitkan warga negara tersebut untuk mendapatkan pelayanan publik maupun bantuan dari pemerintah. namun demikian, sampai saat ini daerah istimewa yogyakarta belum ada database khususnya terkait dengan jumlah yang terintegrasi. kewenangan pemda diy dalam mengkoordinasikan dan mengawasi fasilitasi terhadap kepemilikan dokumen tersebut menjadi tersendat. apalagi pemerintah kabupaten kota yang menjadi ujung tombak dari pelaksanaan fasilitasi kepemilikan dokumen kependudukan. selain itu, kondisi ini berimplikasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi kepemilikan dokumen iv kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan yang cenderung parsial atau hanya berdasarkan pengaduan dan laporan masyarakat. iv. cakupan dokumen kartu identitas anak kia) yang belum optimal. permasalahan lain terkait dengan urusan pemerintah bidang kependudukan dan pencatatan sipil adalah cakupan dokumen kartu identitas anak kia) yang belum optimal. berdasarkan data biro tata pemerintahan setda diy, sampai dengan akhir terdapat anak atau ,95y6jika anak anak tidak memiliki kartu identitas anak, maka akan berpotensi menyulitkan anak anak dalam pendaftaran pada sekolah formal maupun dalam menerima pelayanan publik dari pemerintah, meskipun hingga saat ini masih dapat diakses menggunakan kartu keluarga yang mencantumkan identitas anak dalam keluarga. iv. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa iv. penurunan pendapatan bagi masyarakat miskin akibat pandemi covid khususnya perkotaan hasil survey dari yang dilakukan oleh undp, unicef, semeru dan prosper menyatakan bahwa hampir tiga perempat rumah tangga y0) yang diwawancarai bulan oktober hingga november mengaku berpenghasilan lebih rendah daripada bulan januari proporsi rumah tangga berpenghasilan rendah yang memiliki anak adalah dan yang tinggal daerah perkotaan adalah rumah tangga perkotaan juga mengalami penurunan pendapatan yang lebih besar daripada rumah tangga perdesaan. rumah tangga semua kelompok pendapatan dari yang termiskin hingga yang terkaya mengalami penurunan pendapatan dengan persentase serupa. banyak rumah tangga yang sebelumnya memiliki pendapatan yang aman secara ekonomi menjadi miskin atau berisiko menjadi miskin. berdasarkan hasil dari hasil survey sosial demografi dampak covid tahun oleh bps terhadap responden menunjukkan bahwa responden survei baru saja mengalami pemutusan hubungan kerja phk) akibat perusahaan tempat usaha dimana bekerja tutup. sebagian besar yang mengalami phk adalah responden laki laki. sedangkan diantaranya bekerja namun sementara dirumahkan. pada triwulan iii tahun ada umk mengalami penurunan pendapatan, sedangkan umb yang mengalami penurunan sebanyak ,29y4. terdapat perusahaan tertinggi yang mengalami berhenti beroperasi yaitu transportasi dan pergudangan sebesar jasa pendidikan sebesar real estate sebesar yang tentunya perusahaan perusahaan tersebut mayoritas berada perkotaan. iv iv. pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir kurang mendapatkan perhatian. terdapat tiga kabupaten diy, yaitu kabupaten gunungkidul, kabupaten bantul, kabupaten kulon progo, yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan samudera hindia yang memilikinamun, sepertinya potensi ekonomi wilayah pesisir selatan d.i. yogyakarta masih belum sepenuhnya dimanfaatkan. kontribusi perekonomian ketiga kabupaten tersebut terhadap perekonomian diy sebesar dari total pdrb diy (bps diy, jauh lebih kecil dibandingkan dengan total pdrb dari kabupaten sleman dan kota yogyakarta. daerah tersebut memiliki potensi ikan dari wilayah laut selatan diy mencapai kurang lebih ton per tahun, namun produksi perikanan tangkap diy menurut data pada tahun masih sangat rendah yakni ton. selain itu, faktor yang kurang menguntungkan adalah tingginya tingkat kemiskinan wilayah selatan d.i. yogyakarta jika dibandingkan dengan wilayah utara d.i. yogyakarta berdasarkan data indeks pembangunan desa idm) tahun menyatakan bahwa wilayah pesisir kabupaten gunungkidul masih memerlukan perhatian khusus terkait akses sarana prasarana yang mendukung kegiatan sosial budaya, ekonomi, pariwisata, dan kelestarian lingkungan. terutama daerah yang masih berstatus berkembang. masyarakat wilayah pesisir diy memiliki banyak potensi ekonomi. potensi tersebut berupa potensi wilayah, jumlah penduduk, kekayaan alam, potensi pariwisata dan pertanian. potensi ekonomi masyarakat pesisir tersebut didukung dengan sudah merebaknya umkm yang bergerak pada sektor makanan, oleh oleh, dan permainan pendukung wisata. ekonomi masyarakat pesisir dapat diberdayakan dengan cara memasarkan produknya dengan teknik pemasaran yang efisien dan efektif untuk menarik pembeli adalah dengan melakukan digital branding dan marketing. penegakan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah diy terkait peningkatan ekonomi kawasan pantai selatan panel) dan optimalisasi jalur jalan lintas selatan diy untuk memaksimalkan perekonomian kawasan pesisir harus dilakukan selaras dengan arahan pemerintah pusat terkait kemiskinan ekstrim yang salah satu fokusnya adalah warga miskin kawasan pesisir. iv. pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi digital masih kurang berkembang. diy memiliki keunggulan pada kualitas sumber daya manusia, hal ini terlihat dari tingginya indeks pembangunan manusia ipm), indeks pembangunan pemuda dan telah tingginya penggunaan sistem informasi. sisi lain sektor usaha kecil menengah menjadi sendi ekonomi utama penduduk diy. kemajuan sektor ukm sudah mulai memasuki digital ekonomi diantaranya dengan metode penjualan online, jasa antar online dan layanan lainnya. namun diy juga ketimpangan wilayah yang tinggi iv sehingga pemberdayaan masyarakat melalui ukm ataupun usaha kecil pribadi masih lebih banyak terpental kabupaten kota yang sudah rendah angka kemiskinannya dan lebih banyak dilakukan oleh kalangan menengah atas. revolusi industry mengharuskan masyarakat berubah mengikuti perubahan termasuk cara melakukan interaksi pada semua aspek kehidupan, terjadinya pandemic covid memperkuat terjadinya perubahan tersebut. usaha kecil mikro yang dapat bertahan adalah usaha yang melakukan perubahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi tik) yaitu dengan melakukan pemasaran secara online. teknik pemasaran yang digunakan sangat sederhana menggunakan media sosial dan sarana sederhana. kondisi ini mendukung perlunya dilakukan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi digital dengan sasaran meliputi rumah tangga miskin, perempuan pemilik usaha kecil dan mikro, dan penguatan ekonomi masyarakat. penguatan ekonomi masyarakat diharapkan mampu mendorong peningkatan kemampuan masyarakat sehingga memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. hal tersebut perlu ditingkatkan guna mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. iv. belum optimalnya peran lpml k sebagai mitra pemerintah desa dalam proses pembangunan kalurahan. dalam pembangunan desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa kalurahan lpml k) merupakan mitra kerja dari pemerintah desa. lembaga pemberdayaan masyarakat desa kalurahan lpml k) sangat berpengaruh terhadap pembangunan, oleh karena itu lurah sebagai kepala tertinggi dalam pemerintahan kalurahan maka seharusnya bisa bekerja sama dan menjalin hubungan yang baik dengan lembaga pemberdayaan masyarakat desa kalurahan lpml k) begitu juga dengan masyarakat. dasar hukum keberadaan lpml adalah permendagri nomor tahun selain itu, dalam undang undang nomor tahun tentang desa juga disebutkan tentang keberadaan lembaga memasyarakat desa yang terdiri antara lain rt, rw, pkk, karang taruna, posyandu dan lembaga pemberdayaan masyarakat. sedangkan dalam juga disebutkan bahwa dalam manajemen pemerintahan desa dan manajemen pembangunan desa peran lembaga kemasyarakatan desa adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek, serta sebagai mitra pemerintah desa. untuk memenuhi tujuan pembangunan desa kalurahan, diperlukan peran optimal dari lpml, namun masih banyak ditemui masalah baik dari sisi sumber daya manusia, pelaksanaan ataupun pengelolaan lpml yang memerlukan penguatan kualitas lpml. untuk itu kualitas pengelolaan lpml harus ditingkatkan baik dari sisi sumber daya manusia, dukungan prasarana, kemajuan teknologi dan unsur pendukung agar peran lpml dapat lebih optimal dalam pemberdayaan masyarakat desa. disamping itu, belum optimalnya kepercayaan dan pelibatan lpml k oleh kalurahan dalam proses iv perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, menjadi suatu fenomena yang terjadi dalam dinamika hubungan antara lembaga yang seharusnya dapat bersinergi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat iv. masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa kalurahan aspek kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan desa kalurahan merupakan salah satu permasalahan pada urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang perlu menjadi perhatian. jika dilihat dari penilaian kementerian desaahkan menurut surat yang ditandatangani wakil gubernur bernomor tahun disebutkan bahwa ada kapanewon penanggulangan kemiskinan. tentu saja hal tersebut merupakan sumbangan dari kalurahan yang ada tingkat bawahnya. secara spesifik masih terdapat permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa kalurahan. permasalahan ini perlu ditindaklanjuti, salah satunya melalui skema intervensi berupa pembinaan yang kolaboratif dari pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta dan pemerintah kabupaten kota wilayah diy kepada pemerintah desa kalurahan diy. aktor utama dan pertama yang harus diintervensi adalah aparat pemerintah kalurahan yang diharapkan dapat menjadi agen pemberdayaan masyarakat. mulai dari tingkat kedisiplinan, mekanisme kerja, hingga pada capaian kinerja yang diharapkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan desa kalurahan dengan fokus utama pada pemberdayaan masyarakat sehingga mampu hidup mandiri dan memperbaiki tingkat kesejahteraan. iv. urusan pengendalian penduduk dan keluarga bencana iv. meningkatnya rasio ketergantungan menurut proyeksi penduduk yang dirilis bappenas, diy akan segera mengalami penurunan pada piramida penduduk usia produktif, dan mengalami kenaikan pada piramida penduduk lanjut usia, khususnya perempuan. hal ini selaras dengan tingginya usia harapan hidup diy dan banyaknya migrasi masuk diy dari warga luar diy yang berusia lanjut. apabila dikolaborasikan dengan data prevalensi penyakit tidak menular yang cukup tinggi diy, maka rasio ketergantungan yang tinggi berpotensi disertai dengan resiko penyakit tidak menular yang semuanya memerlukan antisipasi dan penanganan yang memadai. iv iv. tingginya permasalahan keluarga yang kemudian berefek pada permasalahan sosial lanjutan masyarakat data dari pengadilan agama daerah istimewa yogyakarta menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus perceraian kawin diy selama pandemi, dengan rincian bahwa jumlah gugatan istri hampir kali lipat gugatan suami. faktor utama yang dijadikan alasan bercerai adalah buruknya komunikasi. namun, data menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi akibat pandemi covid pun turut mendorong kejadian perceraian karena kondisi ekonomi yang semakin memburuk mempengaruhi tingkat keharmonisan dan relasi dalam keluarga. selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa warga diy masih rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga kdrt). berdasarkan data tahunan sekretariat forum perlindungan korban kekerasan pkk) diy terdapat kasus kdrt terjadi diy. data ini berarti dari total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi selama tahun lebih lanjut, data tersebut menunjukkan bahwa kdrt yang menjadi jenis kejadian kasus kekerasan tertinggi, tidak terbatas pada konflik internal pasangan menikah saja. bahkan, kasus kekerasan terjadi pada perempuan yang belum menikah. dengan demikian, kdrt juga terjadi pada bentuk bentuk relasi selain suami istri yang ada dalam rumah tangga. termasuk kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. jika dikaitkan kembali pada kondisi pandemi, resiko kekerasan seperti ini meningkat karena orang tua mengalami tekanan berlipat begitu pandemi terjadi. iv. urusan perhubungan iv. tingkat kepadatan lalu lintas semakin tinggi dan meningkatkan potensi kemacetan. hal ini disebabkan peningkatan jumlah kendaraan pribadi dari pertambahan kepemilikan oleh penduduk diy maupun peningkatan dari aktivitas pendatang sektor pariwisata, pendidikan, mice dan logistik. penambahan kendaraan tidak sebanding dengan penambahan infrastruktur jalan. hal ini ditambah berkurangnya volume jalan karena parkir pada badanjalan (on street parking) serta kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam penyediaan off street parking sehingga menambah kebutuhan (demand) lokasi parkir, belum optimalnya penyediaan dan penggunaan angkutan umum serta angkutan barang berdimensi besar jika melewati ruas jalan yang berkapasitas rendah iv. perencanaan layanan angkutan umum terintegrasi mulai dari angkutan pedesaan sampai angkutan perkotaan. kondisi lapangan akbp hanya beroperasi secara terbatas dari trayek yang telah ditetapkan karena pertimbangan keekonomian. operator harus mengeluarkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi dan tidak sepadan dengan pendapatan. iv. pelayanan angkutan barang belum diatur. hal ini karena regulasi tentang angkutan barang sedang disusun oleh kementerian iv perhubungan iv. angka kecelakaan diy masih tinggi, dengan persentase sepeda motor yang mengalami kecelakaan paling tinggi dibandingkan dengan kendaraan lain yaitu rata rata (dari tahun penyediaan fasilitas keselamatan perlu terus dioptimalkan. iv. tingkat keamanan dan kediaman fasilitas pejalan kaki masih rendah. penyediaan fasilitas pejalan kaki belum memenuhi standar serta banyak ruang jalan pejalan kaki yang diambil haknya. iv. meningkatnya angkutan yang illegal, terdapat angkutan seperti angkutan becak motor, angkutan ojek dan taksi berbasis online yang belum memiliki ijin. selain itu kendaraan angkutan pariwisata masih banyak yang belum mengurus izin operasional. selain itu masih banyak kendaraan pribadi yang tidak memenuhi uji emisi kendaraan sehingga memberikan dampak pada penurunan kualitas udara. iv. urusan komunikasi dan informatika iv. kebijakan yang berkaitan dengan spe masih belum lengkap. pemda diy memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait arsitektur tik pada perlu nomor tahun tentang tata kelola tik namun kebijakan ini masih diperlukan banyak perbaikan karena belum mengacu kepada perpres tentang spe. dalam perlu tersebut belum mengatur arsitektur keamanan, indikator tentang audit tik sudah diatur rinci, masih bersifat umum dan belum membagi dalam audit aplikasi, infrastruktur dan keamanan spe. selain itu terdapat kebijakan internal peta rencana berdasarkan perlu nomor tahun tentang rencana aksi jogja smart province namun komponen yang diatur belum sesuai dengan lingkup spe. untuk kebijakan internal manajemen data yang mengacu kepada perlu nomor tahun tentang satu data pembangunan diy masih belum mengatur arsitektur dan kualitas data. arsitektur dan proses bisnis spe juga belum dibuat aturannya. diperlukan kebijakan untuk implementasi spe diy yang komprehensif meliputi nitida rencana induk teknologi informasi dan komunikasi daerah) hingga tata laksana administrasi pemerintahan berbasis elektronik. iv. belum adanya integrasi dan kolaborasi tata kelola spe antar opd dalam domain tata kelola spe masih diperlukan peningkatan dalam hal integrasi dan kolaborasi antar opd. untuk itu dibutuhkan sebuah arsitektur berstandar yang dapat mengintegrasikan seluruh service layanan dari opd dengan mempertimbangkan pola yang sudah berjalan saat ini. iv iv. tantangan dalam transformasi digital penyelenggaraan pemerintahanmagadata (biodata), dan kecerdasan artifisial (artificial intelligent). ego sektoral masih terjadi, fragmentasi pemerintahan masih berlangsung. variasi dan gradasi kapasitas dan aksesibilitas internal birokrasi dan masyarakat atas teknologi informasi masih beragam. pemerintah dalam setiap proses pengambilan keputusan diperlukan langkah birokrasi yang cukup panjang. hal tersebut menyebabkan pelaksanaan keputusan menjadi lambat. untuk itu diperlukan agile organization yang mendorong pemerintah lebih adaptif pada lingkungan strategis, dan tantangan demokratisasi pemerintahan, termasuk pada aspek keterbukaan informasi publik. iv. akses layanan digital dan komunikasi data yang belum menjangkau seluruh masyarakat sampai akhir masih terdapat sejumlah blank spot (area kawasan yang belum dapat mengakses internet) diy. kebutuhan layanan internet tidak saja untuk komunikasi antar warga, melainkan juga dibutuhkan dalam mengakses pelayanan publik yang kini sudah semakin banyak yang berbasis layanan online, termasuk juga dalam konteks pjj (pembelajaran jarak jauh) dalam masa pandemi, yang mensyaratkan siswa memiliki perangkat akses serta layanan internet. selain itu, akses layanan internet juga dibutuhkan oleh warga pelaku usaha (khususnya umkm) dalam mengakses pasar serta memasarkan produknya. selain aksesibilitas, literasi digital, termasuk digital marketing bagi pelaku umkm juga belum optimal dan menjadi tantangan dalam pembangunan tik diy depan. iv. urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah iv. masih adanya koperasi pasif dari tahun jumlah koperasi pasif terus bertambah dari unit tahun bertambah menjadi unit tahun dan sedikit berkurang menjadi unit tahun bertambah cukup signifikan menjadi unit tahun sementara jumlah koperasi aktif mengalami berkurang dari tahun dari unit tahun berkurang menjadi unit tahun mengalami sedikit penambahan menajdi unit tahun sementara pada tahun jumlah koperasi aktif sebanyak unit. peningkatan jumlah koperasi pasif dan berkurangnya koperasi aktif ini dikarenakan lemahnya pengelolaan koperasi oleh pengurus, konsili keuangan yang tidak sehat, serta kesulitan dalam permodalan dan perputaran usaha terlebih dimasa pandemi covid iv. masih rendahnya daya saing koperasi dan ukm daya saing koperasi dapat dilihat dari perbandingan antara nilai omset koperasi dengan nilai omset ukm, dimana nilai omset koperasi jauh bawah nilai omset ukm. pada tahun nilai omset ukm sebesar rp11. miliar sementara nilai omset iv koperasi hanya sebesar rp4. rendahnya daya saing koperasi ini disebabkan karena rendahnya inovasi dalam pengembangan usaha. iv. partisipasi anggota dalam pengembangan koperasi masih rendah keberlangsungan koperasi sangat tergantung pada partisipasi anggotanya, tingkat partisipasi anggota dapat dilihat dari rutin atau tidaknya penyelenggaraan rapat anggota tahunan rat). berdasarkan data dari apps diy, jumlah koperasi yang melaksanakan rat pada tahun sekitar unit sementara jumlah koperasi aktif sebanyak unit. artinya ada sebanyak koperasi yang tidak melaksanakan rat. sementara apabila dilihat dari tahun sampai dengan tahun jumlah koperasi yang melaksanakan rat terus mengalami penurunan, dimana pada tahun sebanyak unit, pada tahun berkurang menajdi unit, pada tahun berkurang menjadi unit, dan pada tahun menjadi unit. iv. masih rendahnya skala usaha ekonomi lokal skala usaha ekonomi lokal diy masih didominasi oleh usaha mikro dimana pada tahun jumlah usaha mikro sebanyak unit, sementara usaha kecil sebanyak unit dan usaha menengah sebanyak unit, jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah usaha mikro. sementara bila dilihat dari tahun sampai dengan tahun jumlah usaha kecil dan usaha menengah mengalami penurunan, sebaliknya jumlah usaha mikro justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan. data dari apps diy menunjukan jumlah usaha menengah dari tahun sebanyak unit dan berkurang menjadi unit pada tahun dan pada tahun turun secara signifikan menjadi unit, dan jumah usaha kecil dari tahun sebanyak unit berkurang menjadi unit pada tahun dan menjadi unit. sementara usaha mikro justru mengalami kenaikan dari tahun sebanyak unit, bertambah menjadi unit pada tahun dan bertambah secara signifikan tahun menjadi unit. meskipun usaha mikro memberikan lapangan pekerjaan cukup besar, namun skala usaha tersebut harus ditingkatkan. iv. urusan penanaman modal iv. masih rendahnya kegiatan investasi diy nilai investasi diy baik mdn maupun pma, masih relatif rendah jika dibandingkan dengan capaian wilayah lain. menurut data dari bkpm ri, sampai dengan triwulan tahun realisasi pma diy mencapai juta us$ dan realisasi mdn mencapai rp2. miliar. berdasarkan realisasi tersebut, diy menempati peringkat untuk pma dan peringkat untuk mdn. pertumbuhan investasi menjadi aspek penting dalam pembangunan wilayah. dalam rpm pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan rata rata tumbuh persen dengan investasi diharapkan menjadi pendorong iv pertumbuhan tersebut dengan tumbuh persen. dengan kondisi tersebut, diy diharapkan dapat meningkatkan besaran realisasi investasinya terlebih saat ini diy sudah didukung dengan ketersediaan layanan bandara internasional baru yang potensial untuk mendongkrak aliran barang dan manusia. iv. penanaman modal yang belum berkualitas kualitas investasi masih menjadi sorotan dalam rpm kegiatan investasi masih belum mampu menyukseskan transformasi struktural perekonomian indonesia terutama karena. kondisi serupa juga terlihat diy. investasi pada sektor sekunder seperti industri pengolahan cenderung mengalami perlambatan. kegiatan investasi diy beberapa tahun terakhir ditopang oleh sektor tersier terutama kegiatan kontruksi. investasi pada sektor konstruksi seperti bandara atau jaringan kereta api memang penting sebagai prasyarat konektivitas antar wilayah dan layanan logistik. namun demikian, untuk memperkuat struktur perekonomian, investasi pada sektor industri pengolahan perlu menjadi perhatian. melalui sektor industri manufaktur, komoditas yang dihasilkan sektor primer menjadi bernilai tambah dan bahkan memberikan peluang untuk kegiatan ekspor. sisi lain, saat ini sektor industri pengolahan memiliki serapan tenaga kerja yang cukup signifikan besarnya. lebih lanjut, arahan rpm penanaman modal juga mestinya bergeser dari sektor yang berbasis sumber daya alam (resource base)iv. pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi investor untuk mencapai target pertumbuhan investasi baik pma maupun mdn, perlu didorong deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan. sementara ituivdalam konteks nasional, kajian competitiveness index asian competitiveness institute nus) memberikan diy peringkat indeks daya asingnya. dibandingkan dengan provinsi lain jawa, diy masih yang terakhir. aspek yang masih kurang diy menurut kajian tersebut adalah produktivitas tenaga kerja, keterbukaan perdagangan barang jasa, infrastruktur, daya tarik investasi. iv. urusan kepemudaan dan olahraga iv. masih tingginya pemuda korban kejahatan dan pemuda yang mengalami keluhan kesehatan. berdasarkan indikator indeks pemberdayaan pemuda proporsi pemuda korban kejahatan mencapai yang merupakan terbesar se indonesia. selain itu, proporsi pemuda yang memiliki keluhan kesehatan berada atas angka nasional iv. masih perlu ditinggalkannya wirausaha muda kontribusi pemuda dalam wirausaha sangat diharapkan dalam menyongsong agenda indonesia maju pada pada tahun pada sakura diy agustus diketahui bahwa dari pemuda diy bekerja berstatus wirausaha. pemuda yang berusaha sendiri mendominasi status wirausaha pemuda, yaitu mencapai persen. hanya sebagian kecil pemuda wirausaha yang berstatus berusaha dengan dibantu buruh tetap dibayar. hal ini menunjukkan kewirausahaan pemuda cenderung berada dalam skala kecil dengan mengandalkan tenaga sendiri atau pekerja tidak dibayar. iv. pengangguran usia muda. tingkat pengangguran terbuka tpt) diy pada tahun sebesar berasal dari kelompok pemuda. selain itu, sebanyak pemuda diy merupakan pengangguran, ditambah dengan adanya pandemi covid yang memberikan dampak kepada penduduk kelompok muda sebesar ribu orang. iv. minimnya sarana olahraga. sarana olahraga merupakan salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan bakat dan prestasi masyarakat bidang olahraga. jumlah sarana olahraga diy hingga tahun baru memiliki (dua) fasilitas olahraga berstandar internasional, stadion mandala krida dan gor amongraga, serta (enam) fasilitas olahraga berstandar nasional. iv iv. budaya berolahraga masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. budaya olahraga masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, hal ini dilihat dari jumlasusunan modul sosial budaya dan pendidikan, bps). iv. urusan statistik iv. tata kelola penyelenggaraan data pembangunan belum sinkron pada setiap tingkat kewilayahan pusat provinsi kab kota) masih terdapat perbedaan satuan dan klasifikasi dalam pengumpulan data level pusat, provinsi dan kabupaten kota. standar data dan kode referensi belum seluruhnya ditetapkan oleh pusat, terutama untuk data sektoral. iv. penyediaan data belum sinkron dengan kebutuhan data perencanaan. hal ini menyebabkan pemanfaatan data menjadi kurang optimal dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. hal ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya meta data dan interoperabilitas data belum semua terpenuhi karena keterbatasan sdm dan sarana prasarana infrastruktur, fragmentasi aplikasi pengolah dan destinasi data pemerintahan, serta ketergantungan pada pihak luar instansi perencana dalam penyediaan data capaian indikator kinerja pembangunan. iv. pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial belum optimal. data geospasial yang produksi oleh opd lingkungan pemerintah daerah diy sebagian besar belum berstandar, dalam hal referensi koordinat spasial, jenis penyajian visual, simbol data, dan kesetaraan satuan unit data atribut. selain itu pengelolaan data informasi geospasial belum memiliki fasilitas berupa sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan jid jaringan informasi geospasial daerah). iv. urusan kebudayaan iv. terancamnya kelestarian cagar budaya dan warisan budaya oleh proses alamiah dan dinamika perkotaan. lokasi sebagian besar kawasan cagar budaya yang berada wilayah urban kota yogyakarta dapat mengancam eksistensi cagar budaya karena dampak pengembangan kota. beberapa permasalahan yang dapat berpengaruh dalam menjaga citra visual asli kawasan antara lain terkait transportasi, jaringan jalan, pemukiman, dan pendirian bangunan. oleh karena itu, perlu diperhatikan keseimbangan antara daya dukung lingkungan dengan beban kawasan. sarana iv prasarana dapat berpengaruh positif saat berfungsi sebagai fasilitas pelengkap yang penting bagi perekonomian dan pariwisata. akan tetapi, sarana prahara ini dapat mengancam kelestarian cagar budaya jika kemunculannya tidak terkendali. permasalahan lain juga terkait dengan keberadaan beberapa kawasan cagar budaya seperti sokoliman, ambarketawang, ambarbinangun, justru terletak jauh dari berbagai dampak pembangunan kota, tetapi cenderung kurang diperhatikan karena meletakkannya yang relatif terisolasikan. iv. kebudayaan lokal tidak lagi menjadi pandangan hidup masyarakat daerah istimewa yogyakarta kaya akan nilai nilai adi lutung yang merupakan kearifan lokal yang bersumber dari kraton yogyakarta dan pro pakulaman. namun, kehidupan masyarakat yang dinamis dalam masyarakat diy. sebagian anggota masyarakat mampu beradaptasi dan mengadopsi berbagai nilai budaya luar yang dipandang baik sebagai salah satu acuan dalam menjalankan kehidupan. namun, terdapat pula anggota masyarakat yang hanya mampu mengadopsi kulitnya saja tanpa bisa mengolah esensi nilai yang ada didalamnya. terakhir, terdapat kelompok yang sama sekali tidak mau menerima perubahan. adanya kelompok kelompok yang berbeda ini mengakibatkan terjadinya keragaman perilaku individu dalam kehidupan masyarakat. iv. urusan perpustakaan iv. tingkat literasi masih rendah bps melalui pengukuran nilai budaya literasi pada tahun rata rata nasional point dimana diy berada pada urutan teratas dengan point. meskipun posisi diy paling tinggi namun melihat hasil survei internasional lembaga pisa pada tahun menyimpulkan indonesia menempati ranking dari negara berkaitan dengan tingkat literasi, atau berada negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. artinya masih dibutuhkan usaha untuk meningkatkan budaya literasi diy khususnya dan indonesia pada umumnya iv. masih rendahnya minat baca masyarakatuntuk tingkat diy,iv (masyarakat yang sangat suka membaca, menikmati dan mengapresiasikan buku, menjadikan buku sebagai way life dan aset negara). iv. masih rendahnya kunjungan perpustakaan berdasarkan hasil sensus tahu diketahui bahwa tingkat pemanfaatan perpustakaan indonesia baru sebesar jumlah ini belum dikatakan ideal, karena idealnya berdasarkan standar nasional perpustakaan, jumlah kunjungan perpustakaan umum tiap hari adalah dari jumlah penduduk suatu wilayah. dari data mataku.jogjaprov.go.id kunjungan perpustakaan dalam setahun pada tahun sebanyak orang dengan jumlah yang harus dilayani orang. jika dikonversi secara harian maka jumlah kunjungan perpustakaan setiap hari rata rata masih jauh dari kondisi yang diharapkan. iv. urusan kearsipan iv. jumlah lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan arsip sesuai standar masih belum optimal. pada capaian kinerja pemerintah daerah program pembinaan dan pengembangan sistem kearsipan rpm diy padatan dari target institusi, baru tercapai institusi. iv. urusan persandian iv. penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi, serta penanggulangan dan pemulihan bidang keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang. penerapan sistem manajemen keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang. hal ini turut berdampak pada adanya insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta. berdasarkan data dari dinas komunikasi dan informatika diy, pada tahun terdapat insiden peretasan atau gangguan kemanan informasi pada sistem informasi pemda diy. saat ini dan masa mendatang, pola menguasai ruang wilayah tidak lagi dilakukan secara frontal dengan perang terbuka atau kekuatan militer, tetapi dilakukan secara tidak langsung dan bersifat proxy war. hal ini menjadi salah satu permasalahan pada urusan bidang persandian yang perlu perhatian lebih lanjut untuk menjamin terjadinya informasi terutama yang bersifat rahasia. iv. kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi dan persandian. dalam menjalankan fungsi pengamanan informasi, perlu adanya dukungan infrastruktur, perangkat keras maupun perangkat lunak yang difungsikan khusus untuk pengamanan informasi seperti firewall, intrusion detection system, intrusion iv prevention system, vulnerability assessment tool, log analysis, sim, perangkat kontra penginderaan, jammer, kendaraan operasional, dll. iv. urusan pilihan iv. urusan kelautan dan perikanan iv. masih rendahnya budaya bahari pada masyarakat diy diy memiliki panjang pantai dan luas perairan ha. dengan potensi kelautan tersebut seharusnya diy memiliki jumlah nelayan yang memadai, namun profesi nelayan diy sebagian besar belum menjadi sumber matapencaharian utama. hal ini dapat dilihat dari jumlah nelayan sambilan utama dan nelayan sambilan tambahan yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah nelayan penuh. menurut data dari apps diy, pada tahun jumlah nelayan penuh diy orang sementara jumlah nelayan sambilan utama sebanyak orang dan nelayan sambilan tambahan sebanyak orang. hal ini menunjukan bahwa budaya bahari diy masih sangat rendah. iv. pembangunan perikanan tangkap dan perikanan budidaya belum menerapkan prinsip minabisnis dan minaindustri pengelolaan perikanan budidaya diy sebagian besar masih dilakukan secara tradisonal baik dalam teknis budidaya maupun pemasarannya, mana para pembudidaya tersebar berbagai tempat dan belum berbasis kawasan dengan kelembagaan pengelola yang terpadu. hal ini menyebabkan proses produksi perikanan tidak efisien, sehingga pada akhirnya berpengaruh pada pendapatan yang diterima oleh pembudidaya. begitu juga untuk perikanan tangkap, kebutuhan biaya operasional yang tinggi belum sebanding dengan hasil yang diperoleh. selain itu, kelembagaan nelayan yang belum optimal menyebabkan ketergantungan nelayan terhadap take sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional. hal ini juga berdampak pada daya tawar nelayan terhadap harga tangkapan ikan yang rendah karena sudah ditentukan oleh take. kondisi ini juga tercermin dalam nilai tukar petani ntp) perikanan yang menggambarkan tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan maupun nelayan yang sejak tahun berada bawah sehingga dapat dianggap belum sejahtera iv. belum optimalnya pemanfaatan kapal sebagian besar kepemilikan kapal oleh nelayan diy adalah kapal motor tempel (kmt), sehingga hasil yang diperoleh sangat terbatas, karena jangkauan kmt hanya berada bawah mil laut. sementara kepemilikan kapal diatas masih sedikit jumlahnya dan tidak ada peningkatan dari tahun tahun. data jumlah kepemilikan kapal diy antara tahun menunjukan hanya ada kapal yang beroperasi. sementara jumlah kmt sebanyak kapal pada tahun meningkat menjadi kapal pada tahun dan menjadi kapal pada tahun hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan nelayan dalam mengoperasionalkan iv kapal gt, sehingga memilih menggunakan kmt yang lebih mudah dan murah dalam pengoperasionalannya. iv. belum beroperasinya ppp tanjung adikarya pelabuhan tanjung adikarya yang belum kunjung beroperasi dikarenakan masalah sedimentasi akibat dari belum tugasnya pembangunan breakwater pintu masuk pelabuhan mengakibatkan tidak ada kapal penangkap ikan yang mendarat ppp tanjung adikarya. hal ini menyebabkan ppp tanjung adikarya yang diproyeksikan sebagai kawasan perikanan tangkap dan pusat pertumbuhan ekonomi belum dapat direalisasikan iv. masih rendahnya tingkat konsumsi ikan diy tingkat konsumsi ikan diy masih sangat rendah bila dibandingkan dengan nasional. angka konsumsi ikan nasional mencapai kg kapita tahun pada tahun sementara itu, walaupun tingkat konsumsi ikan diy dari tahun menunjukan trend peningkatan, tingkat konsumsi ikan diy hanya sebesar kg kapita tahun pada tahun iv. urusan pariwisata iv. belum pulihnya kunjungan wisatawan mancanegara wisatawan mancanegara yang berkunjung indonesia diperkirakan belum akan pulih alam waktu dekat. sampai dengan november jumlah wisman yang berkunjung indonesia hanya sebesar orang. angka tersebut menurun jauh dari tahun yang mencapai orang. pemulihan pasar wisatawan mancanegara sangat tergantung pada perkembangan situasi pandemi. menurut data dari unto, sampai dengan pertengahan tahun angka kedatangan wisatawan internasional tingkat global masih berkontraksi hingga minus regional asia pasifik mengalami kontraksi paling dalam hingga mencapai minus dibandingkan tahun sebelumnya (year year). iv. masih rendahnya lama tinggal wisatawan diy lama tinggal wisatawan secara keseluruhan masih relatif rendah. pada tahun lama tinggal wisatawan untuk mancanegara maupun nusantara yang menginap hotel bintang mencapai hari atau lebih rendah dibandingkan dengan rata rata nasional yang mencapai hari dan jauh lebih rendah dari capaian bali yaitu hari. pada tahun kunjungan wisatawan diy masih bertumpu pada wisatawan nusantara. pada tahun lama tinggal wisatawan nusantara masih pada angka hari. iv iv. urusan pertanian iv. alih fungsi lahan pertanian produktif yang cukup tinggi terutama lahan sawah beririgasi berdasarkan data bps diy tahun luas lahan sawah mengalami penurunan dengan rata rata ha tahun. selain itu, upaya pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan pada tataran kabupaten kota masih belum optimal dikarenakan hingga tahun baru kabupaten sleman yang menetapkan peraturan daerah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan iv. tingkat kesejahteraan petani belum optimal tingkat kesejahteraan petani dapat diukur dengan nilai tukar petani ntp). berdasarkan data dari bps diy, ntp untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, dan peternakan pada kurun waktu rata rata sebesar angka ini telah melampaui angka minimal kesejahteraan petani, yaitu namun kondisi tersebut tidak merata semua subsektor, karena ntp subsektor tanaman pangan dan peternakan masih bawah sehingga dapat dianggap belum sejahtera. hal ini dapat disebabkan oleh usaha tani yang kurang efisien serta kurangnya penerapan prinsip agribisnis. data dari survei pertanian antar sensus tahun bps diy menunjukkan bahwa sebanyak rumah tangga usaha pertanian atau sebesar merupakan rumah tangga petani gurem yang menguasai lahan kurang dari ha. iv. keterbatasan kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian data dari survei pertanian antar sensus tahun bps diy menunjukkan bahwa sebanyak petani utama berusia atas tahun, sedangkan hanya sebesar yang berusia bawah tahun. data dari dinas pertanian dan ketahanan pangan diy juga menyebutkan bahwa hingga tahun jumlah petani milenial petani muda baru sebanyak orang. dari aspek pendidikan, sebesar petani merupakan lulusan dan tidak belum tamat sd. selain itu, sebesar rumah tangga petani tidak menggunakan mekanisasi dan teknologi selain mekanisasi serta baru petani yang dapat menggunakan internet. sisi lain, terkait aspek kelembagaan, data dari statistik sumber daya manusia dan kelembagaan petani kementerian pertanian, menyatakan bahwa kategori kelompok tani dengan jumlah terbesar diy adalah kelompok tani kelas pemula yang sebesar iv. urusan kehutanan iv. pengelolaan hutan negara dan hutan rakyat diy belum optimal. dokumen rencana kehutanan tingkat provinsi tahun perlu review menyesuaikan perkembangan kondisi terkini, nilai produksi kehutanan perlu ditingkatkan dengan memenuhi prinsip panen berkelanjutan, masih terdapat lahan iv dengan kategori kritis dan sangat kritis yang perlu direhabilitasi, ketaatan usaha kehutanan serta pemberdayaan hutan rakyat dan perhutanan sosial harus terus ditingkatkan. selain itu juga masih terdapat lahan kritis yang perlu direhabilitasi. iv. pengelolaan taman hutan rakyat tahuna) bunder dan kawasan bernilai ekosistem penting lainnya belum optimal. nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahuna bunder berdasarkan metode meta masih sebesar yo. kawasan bernilai ekosistem penting berupa kawasan ekosistem esensial kee) karst, lahan basah dan habitat burung migran diy masih dalam proses penetapan dan depannya perlu pengelolaan yang berkelanjutan. iv. kapasitas sdm penyuluh dan kelompok tani hutan belum optimal. kelompok tani hutan kth) belum semuanya terkelola dengan baik. sdm kth perlu didampingi melalui pelatihan teknis dan kelembagaan. iv. urusan energi dan sumber daya mineral iv. belum seluruh penduduk terlayani akses listrik sesuai standar keselamatan. rasio elektrifikasi diy sudah mencapai dan rasio desa beristri sudah 100y6, namun masih ada yang belum beristri atau masih penyalur. selain itu masih terdapat rumah tangga beristri belum sesuai ketentuan keselamatan ketenagalistrikan karena memiliki jarak lebih dari meter dari akses jaringan listrik terdekat atau disebut grumbul, sehingga diperlukan adanya perluasan jaringan listrik baru. iv. pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan belum optimal. bauran energi yang telah dicapai minyak bumi dan energi baru terbarukan. potensi energi baru terbarukan diy terbatas pada tenaga surya, biogas, air dan angin, namun dapat dieksploitasi dengan teknologi tepat guna agar dapat menghasilkan energi yang optimal dan menekan konsumsi energi fosil. iv. terdapat kegiatan pengambilan air tanah melalui sumur air tanah dalam yang tidak berizin. berdasarkan hasil pendataan pengguna air tanah belum berizin tahun diy masih banyak pengguna air tanah yang belum berizin yaitu titik kota yogyakarta, titik kabupaten gunungkidul, titik kabupaten sleman, titik kabupaten bantul, titik kabupaten kulon progo. pengguna air tanah belum berizin ini mayoritas menggunakan air tanah untuk keperluan usaha. iv iv. belum optimalnya pelaksanaan konservasi energi, yang ditandai dengan masih rendahnya budaya hemat energi. diy merupakan daerah yang mendapatkan pasokan energi dari sumber daerah lain sehingga konsumsi energinya harus efisien. peraturan daerah diy nomor tahun tentang rencana umum energi daerah red) diy mengamanatkan pelaksanaan konservasi energi diy melalui penghematan energi sebesar tahun dan tahun berdasarkan hasil observasi dan hasil pengukuran dalam rangka audit energi masih ada gedung bangunan pemerintah dengan nilai intensitas konsumsi energi ike) listrik antara acuan sampai batas atas dan melebihi batas atas wh m2 sehingga masuk kategori agak boros atau boros. hal ini disebabkan karena terjadi arus netral akibat ketidakseimbangan beban pada sistem kelistrikan, serta pemborosan penggunaan energi listrik karena standar kualitas pencahayaan ruangan tidak memenuhi standar dan kurangnya pola pemahaman pengguna mengenai pengoperasian sistem tata udara yang baik dan benar. iv. terdapat kegiatan usaha pertambangan yang tanpa izin dan atau melakukan kegiatan penambangan dengan kaidah kaidah penambangan yang tidak benar. berdasarkan hasil pemantauan dan identifikasi penambangan tanpa izin diy tahun terdapat titik penambangan tanpa izin baik penambangan sungai dan darat. dampak kegiatan penambangan tanpa izin yaitu perubahan topografi lahan kegiatan, kerusakan jalan, gerakan massa (batuan tidak stabil), dan penurunan kualitas udara. iv. urusan perdagangan iv. masih rendahnya pendapatan tenaga kerja dan pelaku usaha perdagangan diy jika dilihat dalam buku profil perdagangan indonesia bps), rata rata balas jasa dan upah pekerja sektor perdagangan masih relatif rendah yaitu sebesar rp26. sementara itu, nilai rata rata untuk tingkat nasional mencapai rp45. per tahun. atau jika dilihat dari omset usaha pun, capaian untuk diy masih relatif rendah. rata rata omset per usaha mencapai rp14. atau bawah rata rata nasional yang mencapai rp33. pada masa pandemi covid diperkirakan nilai omset usaha atau pendapatan pekerja sektor perdagangan tentu terdampak. iv. masih adanya permasalahan terkait stabilitas pasokan dan harga bahan pokok. tahun dan tingkat inflasi diy relatif dapat terjaga. hal mendasar yang menjadi penyebab rendahnya inflasi adalah penurunan dari sisi permintaan yang cenderung lesu pada masa pandemi. namun demikian, jika dilihat secara bulanan, iv seiring bergeliatnya lagi kegiatan masyarakat, indeks harga konsumen mulai kembali naik. jika pada akhir tahun ihk untuk kelompok makanan, minuman dan tembakau hanya pada angka poin, pada akhir tahun telah mencapai poin. lebih jauh lagi, secara struktural masih terdapat permasalahan dalam rantai perdagangan diy. sebagai contoh, jika dilihat dari besaran margin perdagangan dan pengangkutan mpp), terdapat peningkatan untuk beberapa bahan pokok. mpp daging ayam ras dari persen pada tahun menjadi persen pada tahun bahkan mpp cabai merah dari persen pada tahun menjadi persen pada tahun semakin tingginya mpp menunjukan rantai distribusi dari produsen konsumen belum efisien atau masih cukup panjang. panjangnya distribusi tersebut, tentu membawa risiko sulitnya pengendalian harga dan stok barang. iv. masih rendahnya nilai ekspor diy peranan diy dalam realisasi ekspor nasional masing sangat rendah. tahun proporsi nilai ekspor diy hanya ,2y6 dari total ekspor indonesia. nilai ekspor pada tahun tersebut mencapai juta us$, lebih rendah dari nilai ekspor provinsi bali yang mencapai juta us$. sampai dengan tahun sebesar produk dimuat melalui pelabuhan yang luar provinsi diy. keberadaan bandara yia mestinya dapat dimanfaatkan sebagai pintu keluar produk ekspor diy. pada masa pandemi covid ini, kondisi ekspor diy sebenarnya sudah mulai membaik. tahun diperkirakan nilai ekspor sudah meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumya. iv. masih belum sepenuhnya pelaku perdagangan mengadopsi perubahan perilaku konsumen saat ini seperti dalam hal penjualan secara daring data dari buku direktori usaha perusahaan menengah besar perdagangan eceran bps) menunjukan baru sebanyak pelaku usaha perdagangan diy melakukan penjualan daring pada tahun padahal, saat ini kecenderungan konsumen untuk melakukan transaksi secara daring semakin meningkat. kondisi pandemi pada satu sisi memaksa banyak konsumen untuk menggunakan sarana transaksi daring untuk mendapatkan barang yang diperlukan. dengan adanya perubahan perilaku ini, diperlukan upaya agar pelaku usaha perdagangan diy mampu beradaptasi pada proses bisnis yang berlaku saat ini. iv. urusan perindustrian iv. perlambatan produktivitas sektor industri pengolahan produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan yang diukur dari pdrb sektor industri pengolahan dibagi dengan tenaga kerja sektor industri pengolahan menunjukan kecenderungan perlambatan. dalam kurun waktu rata rata pertumbuhan produktivitas sektor industri pengolahan hanya atau jauh bawah rata rata seluruh lapangan usaha yang mencapai dari sisi mikro, iv salah satu penyebab rendahnya angka tersebut adalah perlambatan sisi output produksi sektor ini. pandemi covid memperparah perlambatan tersebut. indeks produksi yang menunjukan seberapa besar output sektor industri pengolahan, mengalami penurunan pada tahun indeks produksi yang telah mencapai angka pada tahun turun menjadi pada tahun atau hampir sebesar kondisi tahun hal tersebut tentu menunjukan kemunduran bagi sektor industri pengolahan jika dilihat dari sisi output yang dihasilkan. iv. industri mikro dan kecil masih menghadapi kesulitan pemasaran, penyediaan bahan baku dan aspek kualitas produk survei industri mikro dan kecil bps tahun menunjukan dari total usaha perusahaan imk diy ada sebanyak persen mengalami kesulitan. jenis kesulitan yang dialami diantaranya kesulitan bahan baku sebesar persen, kesulitan pemasaran sebesar persen, dan kesulitan tenaga kerja sebesar persen. iv. masih belum berkembangnya industri industri berbasis inovasi dan teknologi dalam rencana induk pembangunan industri nasional tahap, sedangkan tahap iii adalah visi indonesia menjadlebih lanjut, kemenperin melaui making indonesia mencoba fokus pada sektor industri, yaitu industri makanan dan minuman, industri tekstil dan busana, industri otomotif: industri kimia, dan industri elektronika. industri diy baik yang berskala mikro, kecil, sedang dan besar masih didominasi oleh industri makanan, tekstil dan busana. sisi lain, meskipun perkembangan teknologi sudah cukup maju, namun mayoritas pelaku usaha industri belum memanfaatkannya secara optimal. sebagai contoh, berdasarkan data survei industri mikro dan kecil, baru sekitar persen yang menggunakan internet untuk kegiatan usahanya. iv. masih perlunya penguatan struktur industri lokal melalui pemanfaatan komponen dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor penguatan struktur industri lokal diperlukan terutama dalam hal penguatan tingkat komponen dalam negeri tkn). dengan demikian, diharapkan ada penurunan ketergantungan atas barang impor dan juga dapat terjadi hilirisasi atas komoditas dan bahan baku yang diproduksi dari sektor primer dalam negeri. menurut data dari kementerian perindustrian, saat ini terdapat perusahaan diy yang telah memiliki sertifikasi tkn seperti mega andalan kawasan (peralatan kesehatan) dan karya hidup sentosa mesin peralatan pertanian). selain itu terdapat juga iv produk produk lain seperti cokelat, krim, olahan susu, batik, aksesoris rajutan, furniture dan lainnya yang telah memiliki sertifikasi tkn. namun demikian, tkn antar program tersebut masih cukup bervariasi mulai dari persen hingga persen. oleh karena itu, masih diperlukan upaya penguatan struktur industri dalam negeri untuk dapat memastikan lebih banyak produk dari sektor primer dapat dimanfaatkan dalam industri lokal. iv. unsur pendukung urusan pemerintahan iv. urusan sekretariat daerah iv. dukungan layanan pimpinan dalam penyusunan kebijakan yang belum optimal. dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tinggi memerlukan respon cepat dalam kebijakanyangve. sekretariat daerah diharapkan dapat lebih responsif dalam mendesain kebijakan yang komprehensif, berkualitas dan memenuhi aspek timely manner (tersedia pada saat dibutuhkan). oleh karena itu, perlu dukungan pelayanan pimpinan diantaranya dalam hal koordinasi dengan berbagai stakeholders terkait dan urusan administrasi pimpinan. namun pada saat ini, dukungan terhadap tugas tersebut masih belum optimal dikarenakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka perumusan arah kebijakan yang masih kurang efektif, dukungan sarana prasina (termasuk penggunaan sistem informasi digital) dan kapasitas sdm yang masing kurang memenuhi kebutuhan ideal baik secara kuantitas atau kualitas. iv. belum optimalnya kerjasama daerah permasalahan pembangunan daerah membutuhkan penanganan secara kolaboratif melalui kerjasama daerah dengan daerah lain government government maupun dengan pihak ketiga government business dalam kerangka percepatan penyelesaian target pembangunan. namun demikian, pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta belum dapat berjalan secara optimal. berdasarkan data dari biro tata pemerintahan setda diy, pada tahun total terdapat nota kesepakatan setingkat memorandum understanding mou) yang telah ditandatangani, namun demikian baru ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama rencana kerja. jika dilihat lebih lanjut, hal ini salah satunya disebabkan karena belum adanya dokumen rencana induk kerjasama daerah yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga pelaksanaan kerjasama daerah masih bersifat parsial. hal ini perlu menjadi salah satu permasalahan yang perlu perhatian lebih lanjut. iv iv. proses penyusunan produk hukum daerah belum komprehensif dan efektif. produk hukum yang berkualitas menjadi jaminan atas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan masyarakat. dinamika pada sektor hukum saat ini terdapat upaya penataan dan penyederhanaan regulasi (termasuk produk hukum daerah) yang menjadi program prioritas nasional. hal ini sesuai dengan surat dari kementerian dalam negeri republik indonesia nomor otda pada tanggal november kepada gubernur dan bupati wali kota seluruh indonesia untuk melakukan penyederhanaan regulasi baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. hal ini kemudian harus ditindaklanjuti dengan adanya penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas. pada proses penyusunan produk hukum daerah, terdapat kendala sistemik yang menyebabkan proses penyusunan menjadi belum efektif. kendala sistemik tersebut diantaranya rancangan produk hukum daerah yang dari segi substansi belum terstruktur dengan baik, masih tingginya ego sektoral dan besarnya peran faktor eksternal (pembahasan dengan legislatif dan evaluasi dengan pemerintah pusat) yang kemudian berpengaruh pada proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan substansi rancangan produk hukum daerah, dan belum adanya evaluasi terkait produk hukum daerah yang disharmoni dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau sederajat. sehingga, diperlukan perbaikan atas proses penyusunan produk hukum baik yang termasuk penyiapan kajian, proses harmonisasi serta sinkronisasi peraturan perundang undangan secara komprehensif dan efektif. iv. pengelolaan dan implementasi kebijakan pembangunan wilayah belum optimal. penyediaan dan implementasi kebijakan bidang pembangunan belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. dalam hal ini untuk lebih mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan konektivitas antar wilayah dan kualitas lingkungan hidup. iv. pengelolaan dan implementasi pembiayaan pembangunan non pemerintah belum optimal. kemampuan fiskal untuk pembiayaan pembangunan terbatas, penggunaan skema pembiayaan pembangunan non pemerintah masih rendah, serta belum adanya road map daftar proyek prioritas yang layak dibiayai dengan skema pembiayaan pembangunan non pemerintah. iv. kualitas penyelenggaraan pengadaan barang jasa secara langsung maupun elektronik belum optimal. kelembagaan unit kerja pengadaan barang dan jasa ukpga) belum mencapai level strategis serta kapasitas sdm pengelola pbj belum terpenuhi secara optimal. iv iv. sistem tata niaga pangan yang belum efisien kajian dari biro ekonomi menyatakan bahwa dari sisi produsen permasalahan disebabkan produksi bersifat musiman menciptakan struktur harga pasar yang tidak menguntungkan bagi produk hasil pertanian. saat panen produk tersedia pasar dalam jumlah melimpah sebaliknya sebelum dan sesudah saat panen terjadi kelangkaan pasokan pasar. selain itu, inefisiensi juga disebabkan produk melalui rantai pemasaran yang relatif panjang untuk sampai pada konsumen. sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh diy menemukan bahwa untuk pasar daging sapi dan daging ayam ras, struktur pasar bersifat oligopoli. pada komoditas beras penelitian tersebut menyimpulkan pedagang besar dan grosir menguasai pasar oleh karena mereka mempunyai jaringan yang luas. sementara pada komoditas cabai, distributor utama, pedagang besar, dan pedagang grosir yang menguasai pasar, dari hulu hingga hilirnya. dari sini dapat terlihat bahwa kuasa untuk menentukan harga sangat jarang berada tangan petani serta pihak yang mendapatkan margin tertinggi biasanya adalah pedagang pengepul dan pedagang eceran. iv. masih kurangnya tingkat inklusi keuangan inklusi keuangan merupakan sebuah kondisi mana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal. berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun ojk, indeks inklusi keuangan diy sebesar ,12y6, masih sedikit bawah rerata nasional yang sebesar yo. kondisi ini hanya setingkat lebih baik dibanding jawa tengah regional jawa bali. kondisi ini juga didukung oleh belum bertanya akses keuangan antar kabupaten kota diy. kajian ekonomi dan akses keuangan daerah ojk diy, menyatakan bahwa terdapat disparitas terkait dengan indikator indikator yang biasa digunakan dalam melihat kinerja lembaga keuangan dan perbankan, misalnya jumlah aset, jumlah dana pihak ketiga, penyaluran kredit, dan indikator lainnya menunjukkan kota yogyakarta dan kabupaten sleman memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya diy. kajian yang sama juga menunjukkan bahwa masih ada sekitar dari total industri mikro dan kecil yang ada sektor unggulan yang belum mengakses kredit perbankan. iv. urusan sekretariat dprd iv. sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan ketegasan belum memadai, khususnya bangunan gedung dprd diy jalan malioboro. pada tahun sekretariat dprd diy menyampaikan telaah staf nomor tanggal november tentang rencana pembangunan gedung baru dprd diy kepada sekretaris daerah diy. dalam telaah tersebut disampaikan bahwa seiring dinamika serta perkembangan kawasan dari sisi luasan, aksesibilitas, dan kebutuhan ruang kerja, gedung dprd diy yang berlokasi jalan malioboro nomor yogyakarta sudah tidak memadai untuk menampung seluruh aktivitas iv kedewaan. sebelumnya, tenaga ahli sekretariat dprd diy telah membuat kajian terkait masterplan rencana rehabilitasi gedung dprd diy jalan malioboro. namun, rehabilitasi yang sesuai kebutuhan tidak bisa dilakukan karena gedung tersebut merupakan bangunan heritage sehingga muncul wacana pembangunan gedung dprd diy diluar kawasan malioboro. pada tahun dinas pup dan esdm membuat kajian kawasan gedung pemerintah yang didalamnya memuat rancangan gedung dprd diy baru kawasan jalan kenari yogyakarta. pembangunan gedung ini perlu ditindaklanjuti dengan perencanaan yang komprehensif. iv. unsur penunjang urusan pemerintahan iv. perencanaan iv. belum optimalnya keselarasan, integrasi, keterpaduan, dan konsistensi perencanaan antar level pemerintahan pusat daerah kalurahan) serta antar urusan, utamanya dengan urusan keistimewaan. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antar sektor perencanaan belum optimal. periodisasi perencanaan jangka menengah yang tidak sama antar level pemerintahan. dinamika kebijakan nasional yang berkonsekuensi pada adaptasi perencanaan pembangunan. pola hubungan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan regular dan urusan keistimewaan belum padu. iv. belum optimalnya kolaborasi cross cutting program antar sektor dan urusan. ego sektoral yang masih dominan serta pemahaman aktor aktor perencana sektoral dan perangkat daerah atas pendekatan this (tematik, holistik, integratif, dan spasial) serta kiss (koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi) belum optimal. iv. pencapaian tujuan pembangunan daerah yang belum efektif. kurangnya komitmen dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan. iv. urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan iv.. berdasar data sistem informasi kepegawaian simpeg) bkd diy jumlah pns pemda diy sebanyak orang, terdiri dari orang perempuan dan orang laki laki. dari aspek kualitas, permasalahan yang dihadapi terkait dengan untuk mewujudkan profesionalisme penyelenggaraan manajemen sumber daya aparatur sipil negara lingkungan pemda diy dan kabupaten kota diy. selain itu, pemenuhan pegawai belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan. pemenuhan kebutuhan pegawai menjadi iv pendukung dalam memaksakan tugas dan fungsi suatu lembaga. masih terdapat kesenjangan kecukupan dalam hal kuantitas dan kualitas. tantangan depan pada pemenuhan dan alih generasi atas pegawai maupun pejabat yang akan memasuki masa pensiun agar tidak terjadi guncangan dalam estafet ketegasan. pemda diy akan mengalami booming pegawai pensiun dalam masa sampai tahun mendatang, dan akan semakin senjang apabila kebijakan penerimaan pegawai masih dibatasi. iv. belum optimalnya integritas pegawai negeri sipil. pada tahun pemerintah daerah diy mendapatkan predikat sangat baik dalam penerapan sistem merit setelah dilakukan penilaian oleh komisi aparatur sipil negara kain). penilaian ini meliputi (delapan) aspek yaitu: perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi:predikat sangat baik pada penilaian sistem merit pemda diy tahun diperoleh dengan nilai dengan indeks meningkat dari tahun pemda diy mendapat nilai dengan indeks permasalahan yang masih dihadapi dalam sistem merit diantaranya masih belum optimalnya integritas pegawai negeri sipil. aspek integritas pegawai ini antara lain meliputi kedisiplinan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan kepatuhan terhadap kode etik pegawai negeri sipil. iv. belum terpenuhinya standar kompetensi pegawai sektor aparatur menjadi satu hal yang butuh perhatian, karena kebijakan nasional yang dinamis sehingga menuntut respon cepat dalam bentuk regulasi daerah maupun kegiatan ikatannya. kualitas dan kinerja pegawai salah satunya ditentukan oleh latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, sehingga dibutuhkan pendidikan serta pelatihan yang sesuai dengan jabatan dan tugas fungsi yang dimiliki. pemetaan terhadap kebutuhan kompetensi tersebut sangat diperlukan mulai dari penentuan standar kompetensi hingga rencana pengembangan kompetensi yang menyajikan data gap kompetensi apa saja yang masih ada. dari hal tersebut maka dapat dijadikan bahan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya yakni upaya pemenuhan kompetensi melalui berbagai skema dan model pembelajaran atau kedaulatan. iv. pengembangan kompetensi pegawai yang belum optimal pengembangan kompetensi bagi pegawai lingkungan pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta belum dapat berjalan secara optimal. sesuai dengan mandat peraturan pemerintah nomor tahun tentang manajemen pegawai negeri iv sipil pns), seharusnya setiap pns berhak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi paling sedikit jam pelajaran (jpl). namun demikian, berdasarkan data dari badan pendidikan dan pelatihan diy pada tahun jumlah asn yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi sejumlah yo) dari total asn pemda diy. selain itu kewajiban pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi yang ideal sesuai dengan standar kompetensi masing masing jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan umum menjadi tugas yang harus diselesaikan. pasang surutnya pandemi menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan penyesuaian model pembelajaran. badan pendidikan dan pelatihan diy sebagai lembaga yang mempunyai tugas dalam memberikan peningkatan kompetensi juga berperan dalam mengembangkan corporate university sebagai upaya percepatan terhadap hal tersebut. iv. kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan kepegawaian. bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan guna meningkatkan kualitas pelayanan adalah ketersediaan sarana dan prasarana, bkd diy selalu berkomitmen secara konsisten untuk meningkatkan hal tersebut. ketersediaan bangunan gedung negara yang memadai sesuai standar sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan mengenai bangunan gedung negara menjadi kebutuhan depannya, karena bangunan yang ada sekarang sudah tidak memadai. iv. urusan keuangan iv. ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan penyusunan anggaran belanja, yaitu kesepakatan bersama kua pas dan perubahan kua pas serta evaluasi rapid dan perubahan rapid tergantung pihak eksternal. pelaksanaan pengajuan evaluasi rapid dan perubahan rapid telah berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang tata cara evolusi rancangan peraturan daerah. namun dalam prakteknya, terdapat standar operasional prosedur yang harus dipenuhi kementerian dalam negeri sehingga masih perlu penyesuaian. iv. potensi pendapatan asli daerah pad) belum digali secara optimal. untuk memenuhi kebutuhan fiskal daerah yang terus meningkat, pemda diy masih mengandalkan dana perimbangan. hal ini ditunjukkan oleh proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah yang masih dominan dibandingkan pad dan lain lain pendapatan daerah yang sah. pada tahun tercatat sumber pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan, diikuti pad dan ,30y69 lain lain pendapatan daerah yang sah. ketergantungan fiskal terhadap pusat harus ditekan sehingga kemandirian fiskal daerah meningkat. hal ini dapat diupayakan dengan mengoptimalkan potensi pad, terutama lain lain pad yang sah. iv iv. pemanfaatan layanan digital untuk transaksi pendapatan belum optimal. surat edaran menteri dalam negeri nomor tanggal desember tentang implementasi transaksi non tunai pada pemda provinsi dan kabupaten kota baru dilaksanakan setelah keluarindaklanjuti hal tersebut dengan memproses penyusunan peraturan peta jalan etd. selain itu dalam rangka meningkatkan penggunaan transaksi digital, pemda diy masih perlu memperhatikan beberapa hal sesuai arahan presiden tentang transformasi digital, antara lain: a). percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital: b). roadmap transformasi digital sektor sektor strategis: c). mempersiapkan sdm yang memiliki talenta digital: d). mempersiapkan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital. iv. sistem manajemen barang milik daerah bmd) belum berjalan secara efektif sehingga berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah. hal tersebut diantaranya disebabkan oleh belum tersusunnya sistem operasional dan prosedur sop) dan kerangka kebijakan yang komprehensif terkait pengelolaan bmd. iv. pengelolaan keuangan pada badan layanan umum daerah blue) belum optimal. permasalahan lain yang juga ditemui adalah penetapan blue belum optimal. pencatatan dan ketatausahaan keuangan blue selama ini dilakukan secara manual sehingga dalam pelaksanaan tidak terdapat keseragaman dan pegawai bidang keuangan sering mengalami kesulitan, terutama untuk blue baru. sementara itu terkait penetapan blue yang belum optimal disebabkan oleh pengajuan usulan seringkali tidak disertai kesiapan tata kelola unit pelaksana teknis dinas badan daerah yang akan menerapkan blue. iv iv. urusan penelitian dan pengembangan iv. belum optimalnya pemanfaatan hasil hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan. iv. belum optimalnya kolaborasi dan integrasi antar institusi kebimbangan diy baik pemerintah daerah, perguruan tinggi maupun lembaga litbang vertikal. iv. belum ada mekanisme kerjasama formal dan non formal dengan institusi kebimbangan luar pemda diy untuk melakukan kajian atau penelitian yang berkaitan dengan masalah perencanaan pembangunan daerah diy. iv. bidang kepakaran fungsional peneliti pemda diy masih terbatas sehingga berdampak pada hasil penelitian yang belum dapat menjawab berbagai permasalahan perencanaan pembangunan iv. urusan pengelolaan perbatasan iv. validitas batas wilayah provinsi salah satu permasalahan dalam urusan pengelolaan batas daerah yang perlu perhatian lebih lanjut adalah ditemukannya beberapa segmen dalam batas wilayah provinsi yang belum valid. pemerintah daerah daerah istimewa yogyakarta perlu untuk melakukan koordinasi antar wilayah dalam hal ini antar kabupaten se diy serta dengan provinsi jawa tengah. dengan penarikan titik melintasi yang lebih detil serta sinkronisasi peta mulai dari peta desa kalurahan sampai pada peta bumi indonesia diharapkan akan mempertegas batas wilayah yang kemudian akan dituangkan dalam kesepakatan antar provinsi sehingga perencanaan pembangunan yang ada wilayah perbatasan dapat lebih fokus dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. mengingat banyak hal atau urusan pembangunan yang harus diselesaikan bersama antar pihak, mulai dari urusan pendidikan, sarana dan pelayanan kesehatan, infrastruktur, dan banyak lagi hal lainnya. iv. urusan penghubung iv. fasilitasi terhadap masyarakat diy jakarta belum optimal. perlu ada parameter yangjelas terhadap diaspora jogja yang difasilitasi. iv. tuntutan untuk merespon cepat perkembangan kondisi yang dinamis dalam penyelenggaraan layanan tamu dan pimpinan. hal ini termasuk penyediaan sarana dan prasarana (kendaraan, penginapan dll) yang belum memadai. iv iv. dampak pemberlakuan undang undang ibu kota negara terhadap keberadaan, kedudukan, dan tugas fungsi penghubung pada unsur penunjang urusan pemerintahan perlu diantisipasi dan dikaji sejak awal. iv. unsur pengawasan pemerintahan iv. metode pengawasan eksisting yang sudah tidak efektif dan efisien dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah. penyelenggaraan pemerintah daerah kini berkembang pesat dengan berbagai dinamika diantaranya perubahan tata kerja akibat dampak pandemi covid19, bertambahnya ketegasan mandatory pelaksanaan tugas pengawasan, dan transformasi sistem informasi digital dalam kepemerintahan. hal tersebut membuat metode pengawasan yang eksisting tidak lagi efektif dan efisien. sehingga untuk mempertahankan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang optimal, diperlukan pembaharuan metode sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan adaptif dengan memanfaatkan tata kerja baru dan perkembangan sistem informasi digital. iv. urusan keistimewaan urusan keistimewaan yang didanai menggunakan dana keistimewaan telah disalurkan oleh pemerintah pusat sejak tahun dengan dinamika yang berbeda beda baik terkait waktu dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. regulasi tersebut selalu ditindaklanjuti dengan regulasi tingkat daerah istimewa yogyakarta. terakhir penyusunan grand desain keistimewaan yang merupakan haluan dan pedoman kerja bagi pemda diy dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan dalam periode tahun. diharapkan dengan disusunnya grand desain ini permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keistimewaan daerah istimewa yogyakarta bisa terpecahkan. secara umum, dinamika permasalahan pelaksanaan dana keistimewaan dari tahun tahun adalah sebagai berikut: perbedaan tingkat pemahaman para pemangku program dan kegiatan terhadap kaidah kaidah pembangunan urusan keistimewaan. panjangnya rentang kendali para pemangku keistimewaan sebagai akibat semakin banyaknya jumlah pemangku keistimewaan belum semua kalangan mengetahui informasi mengenai keistimewaan dan hasil hasil pembangunan keistimewaan yang dilaksanakan pemerintah, sedangkan harapan masyarakat terhadap capaian tujuan keistimewaan untuk kesejahteraan masyarakat sangat besar kebijakan kebijakan pemerintah pusat yang berbenturan dengan regulasi keistimewaan sehingga tidak seluruhnya dapat mengakomodir kebutuhan dalam pengelolaan keistimewaan sulitnya mencari benang merah yang langsung berdampak pada pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran iv situasi pandemik yang penuh dengan ketidakpastian dan pembatasan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan secara khusus terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keistimewaan daerah istimewa yogyakarta setiap urusan yakni iv. urusan kebudayaan belum terjadinya dengan optimal keterkaitan nilai nilai kebudayaan dengan isu isu nasional dan global utamanya terkait penanggulangan kemiskinan. kurang optimalnya pengelolaan data dan informasi aset asset budaya baik benda maupun tak benda belum bertanya kualitas dan kuantitas ruang ekspresi masyarakat berkurangnya jumlah maestro maestro seni budaya yogyakarta untuknya sikap mental dan perilaku masyarakat yang adiluhung dalam masyarakat ditunjukkan dengan kenakalan remaja jalanan, vandalisme tekanan pembangunan dan alih fungsi lahan bangunan tehadap cagar budaya dan warisan budaya iv. urusan pertanahan belum optimalnya inventarisasi, dokumentasi dan pendaftaran tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa terbatasnya kapasitas pemeliharaan naskah naskah pertanahan beberapa lahan status lahannya tidak jelas iv. urusan tata ruang,, iv menurunnya harmoni lingkungan dan sosial ekonomibelum optimalnya, regulasi yang mengatur tentang tata ruang,iv. analisis isu strategis berdasarkan evaluasi hasil capaian kinerja periode pembangunan sebelumnya dan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya,utama pemerintah daerah, tingkat kemendesakan untuk direspon dan luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat: memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah, dan kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola, dari hasil analisis dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, maka isu strategis daerah istimewa yogyakarta berdasarkan telaah kebijakan dan telaah permasalahan bidang urusan adalah sebagai berikut: iv. pengembangan wilayah selatan diy kawasan selatan masih akan menjadi kawasan prioritas penanganan lima tahun depan, merupakan kesinambungan dari tema visi gubernur diy yaitu menyongsong abad samudera hindia untuk kemuliaan martabat manusia jogja. kawasan selatan diy dapat dikatakan relatif tertinggal dibandingkan daerah lain diy. terdapat tiga kabupaten diy yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan samudera hindia, yaitu kulon progo, bantul dan gunungkidul. ketiga kabupaten tersebut,kontribusi perekonomian ketiga kabupaten tersebut terhadap perekonomian diy iv sebesar dari total pdrb diy. tingkat kemiskinan pada tahun kabupaten gunungkidul dan kulon progo juga lebih tinggi, masing masing sebesar dan yo, sedangkan wilayah lain tingkat kemiskinan telah berada pada level digit satu. angka indeks pembangunan manusia gunungkidul dan kulon progo juga relatif tertinggal, dengan angka sebesar masing masing dan pada tahun sementara daerah lain diy sudah atas angka kawasan pantai selatan diy memiliki nilai strategis untuk pertumbuhan ekonomi diy dan dapat diandalkan menjadi pilar ekonomi diy. dengan garis pantai sepanjang km, wilayah pesisir memiliki keragaman potensi sumberdaya alam yang cukup tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. sektor perikanan, potensi ikan dari wilayah laut selatan diy mencapai ton per tahun, sedangkan produksi perikanan tangkap diy saat ini masih sangat rendah ton, data tahun bidang pariwisata, pesisir selatan diy menyuguhkan keindahan alam yang eksotis dan telah menjelma menjadi kawasan wisata yang menarik banyak wisatawan dan telah berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. laut selatan juga mengandung potensi untuk pengembangan sumber energi baru yang sampai saat ini belum bereksplorasi. pemda diy dalam dua periode lima tahun pembangunan terakhir secara serius mengupayakan pembangunan kawasan selatan diy, seperti pengembangan infrastruktur wilayah, pengembangan aktivitas perekonomian, dan program program pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi ketimpangan wilayah selatan diy. dengan paradigma development follows infrastructure , pembangunan infrastruktur kawasan selatan diharapkan dapat memicu bangkitkan ekonomi wilayah sekitarnya. iv. respon peluang transnasional kegiatan ekonomi pada akhirnya melintasi batasan batasan wilayah, antar daerah bahkan antar negara. dewasa ini, arus barang dan jasa, arus manusia, arus informasi hingga arus pemodelan telah keluar masuk wilayah diy. sebagai contoh dalam kegiatan ekspor, tahun menurut data dari bps, ekspor daerah istimewa yogyakarta selama tahun mencapai nilai us$ juta. mitra dagang utama diy tahun adalah amerika serikat, jerman, dan jepang atau mencapai persen dari keseluruhan ekspor diy. seperti yang dilihat dalam gambar berikut, kegiatan ekspor diy pada tahun terdampak pandemi covid terutama pada triwulan tahun tersebut. namun demikan, pada bulan bulan berikutnya sudah mengalami perbaikan. selain kegiatan ekspor, aliran manusia yang keluar masuk diy untuk kegiatan pariwisata menunjukan perkembangan yang signifikan sampai dengan masa sebelum pandemi covid jumlah wisman yang menginap diy tumbuh dari orang pada tahun menjadi orang pada tahun asal negara iv wisman tersebut cukup beragam dari berbagai benua seperti yang ditunjukan dalam gambar berikut. meskipun menunjukan trend peningkatan, namun capaian tersebut sejatinya masih cukup rendah. saat pencanangan destinasi super prioritas borobudur, pemerintah sebenarnya berharap kunjungan wisatawan mancanegara kawasan espn borobudur dan sekitarnya, termasuk yogyakarta, mampu mencapai angka juta kunjungan. aliran keluar masuk barang, jasa, keuangan dan tenaga kerja dalam era globalisasi sudah tidak dapat dihindari lagi. secara khusus tantangan yang dihadapi adalah penyiapan tenaga kerja diy agar mampu memanfaatkan era keterbukaan itu dengan baik. sebagai contoh dalam kesepakatan asean mutual recognition arrangements terdapat area profesi yang masuk dalam kebijakan pasar bebas ketenagakerjaan yaitu insinyur, arsitek, tenaga pariwisata, akuntan, dokter gigi, tenaga survei, praktisi medis dan perawat. bagi diy hal ini mestinya bisa menjadi peluang mengingat wilayah ini memiliki institusi pendidikan yang membidangi hal tersebut. namun juga bisa menjadi ancaman, seperti bidang tenaga pariwisata, mengingat banyak sumber daya manusia lokal yang bekerja bidang tersebut. selain potensi pengembangan ekonomi, keamanan menjadi salah satu perhatian utama dalam isu transnasional. hal ini tidak lepas dari perkembangan dan laju pembangunan yang ada wilayah diy. keberadaan laut selatan yang selama ini menjadi jalur pelayaran internasional, ujarnya, juga memberikan celah bagi berbagai macam kejahatan transnasional. dari sisi pergerakan masyarakat, mobilitas penduduk antar wilayah diy dan sekitarnya juga merupakan salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian bersama. dinamika lingkungan strategis yang terjadi perlu diwaspadai sebagai suatu bentuk ancaman yang dapat mengancam negara kesatuan republik indonesia, khususnya diy. berbagai permasalahan masyarakat, seperti ketahanan ideologi, intoleransi, terorisme dan radikalisme, disintegrasi sosial, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, narkotika, serta daya dukung lingkungan perlu mendapat perhatian serius. bidang ideologi, ada ancaman berupa infiltrasi ideologi lain yang ditawarkan secara menyesatkan seakan ideologi kesepakatan bangsa ini adalah salah dan perlu diganti. upaya penyesalannya biasanya menumpang pada isu ketidakadilan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. tantangan ini menjadi relevan dan menguat diy dengan adanya sebuah paradoks, yaitu bagaimana satu sisi hasil survei atau penilaian bahwa diy adalah daerah intoleran, tetapi pada sisi lain indeks demokrasi diy selalu masuk dalam kategori yang baik. paradoks itu menjadi sangat relevan dan irjen direspon karena parameter demokrasi bekerja positif diy tetapi ada gejala intoleransi yang beritanya sering nasional dan menjadi diskursus publik yang luas. tantangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah keberadaan bandara baru yogyakarta international airport yang berpotensi menjadi perlintasan atau titik operasi kejahatan transnasional seperti narkoba dan terorisme. potensi bandara ini perlu dijaga dari dampak negatif sosial ekonomi yang potensial ditimbulkannya. jangan sampai penduduk daerah bandara tersebut teralienasi atau kehilangan iv peluang menikmati berkah ekonomi yang akan tumbuh sebagai keniscayaan. potensi yogyakarta international airport sebagai service hub pasifik terbukti. dua kali pesawat cargo antonov mendarat dengan mulus yogyakarta international airport dan ground handling memuaskan, terutama skill marshall (petugas parkir pesawat) yang memadai. jarak pendaratan yang rapat bulan maret lalu untuk membawa kargo yang akan dikirim columbus, amerika serikat memilih transisinya yogyakarta international airport yang telah diperhitungkan akan menghemat waktu dan biaya terbang arah atlantik, dibanding transit singapura. yogyakarta international airport dinilai sebagai hub poke pasifik yang sangat strategis bagi kargo udara. iv. perkembangan teknologi informasi dilihat dari mangsanya, perekonomian diy paling besar ditopang oleh industri pengolahan dan kemudian secara berturut turut ditopang oleh kegiatan konstruksi akomodasi dan makan minum y6), pertanian dan perdagangan selanjutnya, dilihat dari aspek serapan tenaga kerjanya, sektor yang memiliki serapan tenaga kerja terbesar diy adalah pertanian y6) dan kemudian secara berturut turut adalah perdagangan industri pengolahan akomodasi makin y6) dan jasa pendidikan dilihat dari dua indikator tersebut pertanian dan industri pengolahan memiliki peran yang vital dalam perekonomian diy. namun demikian, jika melihat data dalam periode terdapat perubahan karakter perekonomian diy. sektor pertanian dalam kurun waktu tersebut menjadi sektor yang mulai berkurang tenaga kerjanya. rata rata pertumbuhan kesempatan kerja sektor ini adalah sebesar persen. sementara itu, sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan kesempatan kerja yang cukup signifikan yaitu sebesar persen per tahun. namun, jumlah tersebut masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor tersier seperti penyediaan akomodasi dan makan minum yang kesempatan kerjanya tumbuh rata rata persen per tahun dalam periode tersebut. dari data tersebut atas, dapat disimpulkan bahwa perekonomian diy bergeser dari sektor primer sektor sekunder bahkan tersier. meskipun mengalami pertumbuhan tenaga kerja, rupanya sektor industri pengolahan diy belum mampu diimbangi dengan peningkatan produktivitas. rata rata pertumbuhan produktivitas tenaga kerja untuk seluruh sektor adalah sebesar sementara itu, produktivitas tenaga kerja untuk sektor industri pengolahan hanya tumbuh rata rata per tahun. pertumbuhan kesempatan kerja namun diikuti perlambatan nilai tambah yang dihasilkan sektor industri pengolahan, pada akhirnya akan berdampak pada pendapatan per kapita bagi mereka yang bekerja sektor ini. dampak selanjutnya tentu akan mendorong kesenjangan pendapatan antar sektor. kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu kata kunci dalam visi ipjp diy yaitukarakter industri iv pengolahan diy masih didominasi oleh skala industri mikro dan kecil. survei industri mikro dan kecil bps menunjukan bahwa balas jasa yang diberikan oleh usaha industri mikro dan kecil kepada tenaga kerja yang dibayar diy sebagian besar bernilai kurang dari ribu rupiah per pekerja per jam. industri mikro dan kecil diy dinominasi oleh tenaga kerja berlatar belakang pendidikan ,16y4). selain kondisi atas, perekonomian diy khususnya bidang industri juga masih menghadapi tantangan bidang teknologi. adaptasi atau penggunaan teknologi pada sektor industri masih cukup rendah meskipun saat ini tengah terjadi revolusi industri yang tidak hanya menghasilkan perubahan pada aspek industri, namun juga mengubah kehidupan masyarakat berbagai aspek. industrialisasi telah menjadi hal yang umum dan diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. industrialisasi yang masih belum dapat optimal diikuti dengan adaptasi teknologi sektor industri juga menjadi salah satu isu strategis depan. revolusi industri yang saat ini berkembang menuntut penguasaan teknologi, dimana teknologi baru tersebut mengintegrasikan dunia fisik, digital dan biologis dan mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri dan pemerintah. hal tersebut tidak hanya menyediakan peluang, tetapi juga tantangan bagi generasi milenial. sehingga, penguasaan teknologi informasi menjadi isu strategis untuk menghindari ketertinggalan dan mampu bersaing serta survive era ini. diy menjadi salah satu kota yang siap untuk pengembangan industri indonesia, dimana tidak hanya mampu mengimplementasikan tahap revolusi industri namun juga secara bersamaan tetap mampu mempertahankan nilai nilai budaya. indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi ip tik) tahun menempatkan diy pada posisi kedua nasional setelah dki jakarta. indeks ip tik merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan tik. indeks ip tik mencakup tiga aspek penilaian yaitu aspek akses dan infrastruktur, aspek penggunaan dan aspek keahlian. selaras dengan pencapaian indeks tik tersebut, pemda diy telah membangun infrastruktur digital untuk menuju smart city. jaringan internet yang depan dapat menjangkau seluruh wilayah diy sangat penting untuk mendukung sektor pariwisata, pendidikan dan umkm yang merupakan sektor strategis diy. pemda diy mengembangkan jogja smart province jsp) yang merupakan kolaborasi kewilayahan berbasis teknologi untuk mendukung penyelesaian isu strategis dan pengembangan potensi diy untuk mengakselerasi kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. dimensi dari jogja smart province yaitu: smart society (kemasyarakatan, pendidikan dan ekonomi), smart living (mobilitas, pariwisata), smart environment (kewilayahan, lingkungan), smart culture (budaya), dan smart governance (tata kelola pemerintahan). jsp merupakan bentuk respon terhadap perubahan paradigma dari konvensional era digital. industri menuntut adanya literasi teknologi informasi semua lini sektor. pada tahun sebanyak penduduk diy telah menggunakan internet. iv internet digunakan untuk aktivitas media sosial, mencari informasi berita, hiburan, info proses pembelian, dan info pembelian barang dan jasa. tingkat literasi digital dalam aktivitas perekonomian diy tercermin dalam aktivitas transaksi dengan menggunakan uang elektronik. transaksi dengan menggunakan uang elektronik diy mengalami peningkatan signifikan pada tahun transaksi uang elektronik didominasi oleh transaksi belanja sebesar dengan nilai sebesar rp952 miliar data bank indonesia). masyarakat semakin banyak yang berbelanja kebutuhan secara online menggunakan jasa e commerce maupun fintech, dan menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran. literasi teknologi pada beberapa sektor diy masih perlu didorong, selain pada sektor industry seperti pemaparan sebelumnya, khususnya juga pada masyarakat pedesaan yang sebagian besar bekerja sektor pertanian. penguasaan teknologi khususnya pada rumah tangga pertanian diy dapat dikatakan relatif masih rendah. data utas menunjukkan, ,56y6 rumah tangga pertanian belum menggunakan mekanisasi atau teknologi lain, dan jumlah petani yang menggunakan internet baru sekitar berikutnya, hasil produk pertanian belum diolah sendiri sehingga petani tidak bisa menikmati nilai tambah produk yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. sehingga, perlu adanya industrialisasi sektor pertanian dengan adopsi teknologi untuk proses produksi dan pengolahan pasca panen agar dapat meningkatkan nilai tambah produk. harapan tersebut juga masih menjadi tantangan bagi diy dimana pada saat ini, sebagian besar petani diy didominasi oleh usia lanjut dengan tingkat pendidikan yang relative rendah, sedangkan minat generasi muda untuk berkecimpung dalam sektor ini juga relative rendah. iv. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, jumlah penduduk diy berdasarkan hasil sensus penduduk pada bulan september tercatat sebanyak jiwa. persentase penduduk usia produktif tahun) terus meningkat sejak tahun pada tahun proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar dari total populasi dan meningkat menjadi tahun dilihat dari komposisi penduduk menurut generasi, merupakan generasi milenial, merupakan generasi dan merupakan generasi ketiga generasi tersebut merupakan kelompok usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi diy. jumlah angkatan kerja pada februari sebanyak juta orang dengan tak sebesar dan tingkat pengangguran sebesar tpt perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding tpt pedesaan. usaha formal wilayah perkotaan pada umumnya membutuhkan keahlian dan syarat yang lebih sulit dibandingkan sektor informal yang ada wilayah pedesaan. selain itu, pengangguran wilayah perkotaan sebagian besar merupakan pengangguran dengan tingkat pendidikan yang relative tinggi yang selektif dalam memilih pekerjaan. sebagian besar penduduk diy bekerja sektor pertanian, perdagangan dan industri pengolahan. iv penduduk bekerja menurut pendidikan didominasi oleh tingkat pendidikan bawah dengan porsi yp. tingkat pendidikan erat dikaitkan dengan tingkat produktivitas pekerja. ini menjadi fenomena anomaly diy, dimana tingkat pengangguran rendah umumnya diikuti dengan produktivitas pekerja yang tinggi. isu produktivitas ketenagakerjaan telah direspon diantaranya melalui program program yang bermuara pada peningkatan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja, serta kebijakan link and match dunia pendidikan dengan usaha. namun demikian produktivitas tenaga kerja diy masih menjadi tantangan utamanya dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, apalagi era revolusi industry produktivitas menjadi salah satu kunci daya saing daerah. dari beberapa studi indeks daya saing daerah, aspek ketenagakerjaan diy masih menjadi catatan. hasil penelitian asia competitiveness institute aci), lee kuan yew school public policy, national university singapore tahun menempatkan diy pada posisi dari provinsi lain indonesia. aspek yang menjadi keunggulan diy yaitu kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur (peringkat sedangkan aspek stabilitas makro (peringkat aspek pemerintahan dan kelembagaan (peringkat serta aspek finansial, usaha, dan ketenagakerjaan (peringkat masih perlu ditingkatkan. dalam rpm diy sasaran pembangunan meningkatnya derajat kualitas sdm salah satunya diukur dengan indikator indeks pemberdayaan gender idg). pada dasarnya idg adalah ukuran tingkat keberhasilan pemberdayaan perempuan, dengan komponen pembentuk idg berasal dari keterlibatan perempuan parlemen: perempuan sebagai tenaga manajer profesional administrasi dan teknisi: dan sumbangan pendapatan perempuan. capaian indeks pemberdayaan gender diy telah mengalami kenaikan dari tahun tahun. berikut nilai idg diy dari tahun hingga idg diy sumber bps diy, gambar iv nilai igd diy tahun iv idg diy terus mengalami peningkatan dari sebesar hingga sebesar hal ini menunjukkan peningkatan pemberdayaan perempuan diy. capaian pada masing masing komponen dapat dilihat pada grafik berikut. idg keterlibatan perempuan parlemen idg perempuan sebagai tenaga profesional idg sumbangan pendapatan perempuan sumber bps diy, gambar iv capaian komponen idg diy tahun masing masing komponen pada idg mengalami kenaikan dari tahun hingga kecuali pada komponen sumbangan pendapatan perempuan yang mengalami penurunan sebesar dari tahun faktor pendorong keberhasilan pencapaian idg diy adalah sebagai berikut: kompetensi dan kualitas perempuan dalam jabatan struktural semakin meningkat, pendidikan politik, intervensi melalui program dan kegiatan yang mendorong kapasitas kemandirian perempuan dalam bidang ekonomi meningkat, penguatan kelembagaan yang mendorong pelaksanaan pengarusutamaan gender, sinergi antara opd, lembaga masyarakat, organisasi perempuan dan parpol dalam mendukung keterwakilan perempuan legislatif: dan dukungan regulasi sebagai landasan hukum untuk implementasi pug. sementara masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam peningkatan idg, yaitu: masih adanya dikotomi antara ruang publik dan ruang privat yang membatasi peran perempuan: budaya yang masih menganggap bahwa iv perempuan tidak layak menjadi pemimpin dan masuk pada dunia politik: dukungan dari partai politik terhadap perempuan yang masih sebatas pada pemenuhan afirmasi (pengguguran kewajiban regulasi) kuota calon legislatif: dan implementasi dari berbagai regulasi tentang pug belum optimal (kpj gubernur diy iv. percepatan pembangunan perdesaan kemajuan desa kalurahan diy jika dilihat dari penilaian kementerian desa melalui instrumen idm indeks desa membangun), seluruh kalurahan diy tidak ada yang masuk dalam kriteria tertinggal. beberapa kalurahan justru sudah masuk dalam kategori desa mandiri, berkembang dan maju. dari kalurahan diy, kalurahan dengan status mandiri, kalurahan dengan status maju dan kalurahan dengan status berkembang, tidak ada kalurahan dengan status tertinggal kemenkes, ditinjau dari tipe daerah, tingkat kemiskinan baik perkotaan maupun pedesaan terus menurun dalam periode hingga namun, tingkat kemiskinan wilayah pedesaan yang memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi rkd diy pembangunan level desa kalurahan dapat dipandang sebagai multidimensional pembangunan dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat kemiskinan wilayah pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. data maret tingkat kemiskinan pedesaan sebesar sedangkan perkotaan sebesar sebaliknya, tingkat ketimpangan pendapatan pedesaan relatif lebih rendah dibanding perkotaan, indeks gini untuk wilayah pedesaan sebesar dan perkotaan sebesar wilayah dengan struktur ekonomi yang bercorak agraris gunungkidul, kulon progo, dan bantul) tingkat kesenangannya lebih rendah dibanding wilayah dengan struktur ekonomi yang bercorak non agraris sleman dan kota yogyakarta). kondisi ini sejalan dengan teori simon subnet dimana tingkat pengeluaran kelompok masyarakat daerah pertanian cenderung homogen. bahwa dalam perkembangannya, konsep pembangunan pedesaan telah mengalami perubahan paradigma pembangunan dari membangun desa menjadi desa membangun . pemerintah juga telah mencanangkan gerakan desa membangun sebagai upaya mewujudkan kemandirian desa. untuk mengukur pembangunan desa sendiri telah dikembangkan indeks pembangunan desa ipd), dimana pada tahun diy memiliki ipd tertinggi pulau jawa dengan nilai dengan paradigma baru, pembangunan wilayah pedesaan ditujukan kepada penciptaan wilayah desa yang kompetitif, pemberdayaan aset, dan eksploitasi atas sumber daya. kemandirian desa dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat. tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi, dan tingkat keguguran (kohesivitas) iv adalah sebagian komponen yang memengaruhi peran serta dan kontribusi masyarakat kepada desa. pemda diy dalam rpm diy tahun telah menyadari urgensi pembangunan wilayah pedesaan sehingga kemudian merumuskan strategi pembangunan pengembangan desa mandiri yang berketahanan budaya secara berkelanjutan yang dipotret melalui desa mandiri budaya. dinamika pembangunan desa. salah satu upaya mensinergikan dan menyelaraskan aktivitas pembangunan desa dilakukan melalui pembentukan desa kalurahan mandiri budaya. desa mandiri budaya merupakan integrasi dari empat pilar yaitu desa budaya, desa wisata, desa prima, dan desa prefer. ini merupakan salah satu wujud kolaborasi lintas sektor dengan fokus dan lokus yang jelas, diharapkan desa bisa menjadi lebih berdaya sehingga kemiskinan berkurang. oleh karena itu, dari sejumlah desa yang telah ditetapkan sebagai desa mandiri budaya, perlu diukur sejauhmana dampak yang telah dihasilkan utamanya dalam mengurangi kemiskinan pedesaan. berikutnya, mengingat dimensi dari kemandirian desa tidak hanya terbatas pada dimensi ekonomi, maka depan pilar desa mandiri budaya perlu diperluas lagi dengan tematik lainnya seperti desa mandiri energi, desa sehat, desa mandiri pangan, desa cerdas, dan lainnya. selain itu, saat ini kondisi desa semakin terbebani saat pandemi covid terjadi, terlebih dengan pulangnya pekerja urban yang telah sampai kampung halaman karena membawa kecemasan terjadinya transmisi lokal virus corona. hal tersebut juga menimbulkan dampak pada melonjaknya angka kemiskinan desa sebagai dampak dari urbanisasi yang terjadi selama pandemi covid ketika warga kota kembali desa, lapangan pekerjaan yang tersedia perdesaan tidak mampu menampung kebutuhan penghidupan mereka. sementara itu, penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah kalurahan juga sedikit banyak mengalami kendala akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas penduduk, perubahan skema kerja aparat pemerintah, hingga kebijakan physical distancing. dalam situasi yang demikian, belum semua pemerintah kalurahan mampu merespon cepat dengan membuat inovasi inovasi dalam memberikan pelayanan agar pelayanan tidak terhambat seperti memberikan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi. dalam kondisi yang demikian, ada harapan atribusi keistimewaan yang dimiliki diy, terutama keistimewaan dalam urusan kelembagaan yang diantaranya dimanifestasikan dengan kelembagaan asli pemerintahan hingga level pemerintah kalurahan, dapat menjadi peluang, window opportunity, bahkan menjadi smart short cut dalam menjadikan desa sebagai garda depan pembangunan diy. menurut perlu tahun tentang penugasan urusan keistimewaan disebutkan bahwa kelembagaan pemerintahan daerah diy yang dapat ditugaskan kepada pemerintah desa terdiri atas: penyusunan peraturan desa untuk pelaksanaan tugas urusan keistimewaan: pengelolaan sumber daya manusia, serta peningkatan budaya pemerintahan. dari iv hal tersebut diketahui bahwa pemerintah desa dengan nomenklatur kalurahan pada kabupaten sesuai dengan perlu nomor tahun tentang pedoman kelembagaan urusan keistimewaan pada pemerintah kabupaten kota maka secara definitif bertugas melaksanakan fungsi keistimewaan yang ada tingkat kalurahan. ada (dua) hal yang perlu ditindaklanjuti setelah perubahan nomenklatur kelembagaan tersebut, pertama, menguatkan kembali nilai nilai lokal pada lurah dan pamong sebagai pengemban budaya dalam melayani masyarakat. sebagai pengemban budaya, lurah dan pamong perlu menerapkan nilai nilai filosofis keistimewaan yang menjadi ruh dalam tiap pengambilan kebijakan pada semua sektor pembangunan diy, seperti: hamemayu hayuning bawang', sangkar parking dumai', dan manunggaling kawula gusti'. kedua, kalurahan mampu mengoptimalkan seluruh sumberdaya, baik sda maupun sdm, dalam pelaksanaan urusan keistimewaan yang ditugaskan kalurahan. hal ini terkait juga dengan keberadaan desa mandiri budaya ini yang diharapkan menjadi desa otonom yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri melalui pendayagunaan dan pemanfaatan segenap sumberdaya internal desa dan eksternal (supra desa) untuk mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengobservasi kekayaan potensi budaya (benda dan atau tak benda) yang dimilikinya melalui pelibatan partisipasi aktif warga dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat paniradyo keistimewaan, saat ini terdapat inisiasi dari pemerintah daerah diy untuk menggagas pilot project pembangunan desa secara lintas opd diantaranya, desa budaya dinas kebudayaan), desa wisata dinas pariwisata), desa prima dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk), desa prefer dinas koperasi umkm). banyaknya pemangku kepentingan yang menjadi bagian dari strategi lintas sector memerlukan koordinasi dan perencanaan yang matang, baik dari provinsi dalam hal ini pemda diy, sampai pada pemerintah kalurahan sendiri yang menjadi mitra kebijakan, namun kemudian menjadi subjek dari pembangunan untuk mereka sendiri. sebagaimana disebutkan dalamngan demikian maka kalurahan adalah subjek dan sekaligus ujung tombak pembangunan. perlu dukungan dari pemerintah provinsi, terkait dengan optimalisasi pendayagunaan sumberdaya pada pemerintah kalurahan. perlu dilakukan perubahan arah yang lebih baik dari berbagai sisi. kondisi eksisting pemerintah kalurahan yang secara kuantitas ada kalurahan mengalami banyak tantangan perubahan, yakni pertama, struktur organisasi kelembagaan yang ada kalurahan belum mampu secara optimal mendukung penerapan organisasi berbasis kinerja performance based organization). sehingga diperlukan langkah langkah penguatan organisasi kalurahan. kedua, belum terbarunya data lurah dan pamong kalurahan iv serta staf kalurahan se diy untuk bisa melakukan profiling sehingga memudahkan dalam melakukan fungsi analisis beban kerja, analisis kompetensi dan pengembangan jabatan, penyusunan roadmap pengembangan potensi sdm, dan pengembangan karir bagi pamong kalurahan. ketiga, masih lemahnya akuntabilitas pemerintah kalurahan, hal ini terlihat dari belum maksimalnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan serta belum adanya sinkronisasi antara rpm diy, rpm kabupaten, dan rpm kalurahan. keempat, hambatan peningkatan kualitas pelayanan publik baik karena rendahnya kuantitas maupun kualitas sdm aparatur pemerintah kalurahan. data menunjukkan bahwa mayoritas sdm aparatur pemerintah kalurahan diy didominasi laki laki dengan rentang usia tahun dan pendidikan rata rata sma. sehingga diperlukan penguatan sdm kalurahan agar lebih profesional dalam hal pelayanan. penguatan sdm kalurahan juga diarahkan untuk mendukung kalurahan dalam mengimplementasikan teknologi informasi dalam berbagai bidang pelayanan. menurut data dari dinas kominfo, seluruh kalurahan diy telah terkoneksi internet fasilitasi dari dinas kominfo diy. namun dari pengamatan lapangan ternyata belum dapat digunakan sepenuhnya untuk pelayanan umum seperti perbuatan, arsip, pelayanan publik, sistem keuangan desa, bahkan mungkin yang terbaru kegiatan yang diluncurkan oleh biro tata pemerintahan tahun terkait adanya sistem informasi kalurahan yang dipasang dalam bentuk barcode papan penanda keistimewaan. dan yang terpenting adalah kemudahan akses internet untuk masyarakat pada tingkatan paling bawah untuk kemudahan mereka dalam menjalankan usaha, seperti pemasaran hasil usaha, menyajikan potensi wisata yang mereka miliki, menyajikan hasil kesenian sebagai bentuk kebudayaan, serta banyak kebutuhan lain yang dibutuhkan langsung oleh masyarakat. merujuk pada capaian peraturan menteri pan rb nomor tahun tentang roadmap reformasi birokrasi telah ditetapkan delapan area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. yakni, manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan organisasi, deregulasi kebijakan, penataan sdm aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. untuk melalukan optimalisasi peran pemerintah kalurahan, perlu dilakukan identifikasi terhadap permasalah pokok yang ada pada masing masing desa atau kalurahan, sehingga dapat ditentukan mana saja area perubahan yang akan menjadi fokus untuk diperbaiki. reformasi birokrasi pada kalurahan diarahkan dapat menjadi percepatan dalam mewujudkan kemandirian desa atau kalurahan sehingga menjadikan masyarakat semakin sejahtera. beberapa hal yang dapat dilakukan adalah membangun motivasi dalam melakukan perubahan, menciptakan konsep cita cita atau tujuan bersama untuk masa depan kalurahan, serta selalu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dalam pemerintahan maupun non pemerintahan biro tata pemerintahan, iv iv. penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris asimetris mengutip pendapat mantan wakil menteri pan dan rpb, profesor eko prabowo pada kompas, juni pandemi covid telah menciptakan ruang kerja baru berbagai lapangan kerja, termasuk birokrasi publik. ruang kerja baru ini merupakan transformasi digital, yaituteknologi robot dan teknologi ruang kerja baru ini membutuhkan komponen utama perubahan. pertama, ruang kerja yang fleksibel dan berjejaring, kedua, penyiapan infrastruktur dan pembelajaran super application (supercup) yang memungkinkan kantor virtual dan digital, ketiga peningkatan kapabilitas asn dalam berinteraksi dengan berbagai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi termasuk dengan big data dan artificial intelligent sangat dibutuhkan, keempat, dalam masa pandemi dan pasca pandemi covid harus segera dilakukan penataan bisnis proses dan alur kerja birokrasi, kelima, tatanan normal baru birokrasi membutuhkan pegawai asn yang berkualitas dan berkompetensi untuk mengelola ruang kerja baru. dalam masa depan, aparatur sipil negara asn) bekerja dengan menerapkan flexible working arrangement atau sistem kerja fleksibel. fleksibilitas ini memungkinkan asn bisa melaksanakan tugas kantor (wfo) maupun rumah (wfh). tentu, sistem kerja tersebut memerlukan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. flexible working arrangement ini akan meningkatkan komitmen, hasil, dan kepuasan organisasi. selain itu, akan menciptakan keseimbangan hidup dan kesejahteraan baik secara individu, keluarga, maupun outcome organisasi. penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik spe) menjadi kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. kegiatan tatap muka dikurangi depannya, sehingga layanan digital perlu dioptimalkan. spe dalam tatanan normal baru ini dapat memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam menerima pelayanan. masyarakat yang semula harus datang tempat pelayanan, kini dapat mengajukan permohonan pelayanan hanya dari rumah. dalam adaptasi masa pandemi dan pasca pandemi serta era revolusi industri yang serba digital yang harus dilengkapi dengan digital capabilities dan digital leadership. selain itu juga perlu dukungan infrastruktur digital secara masif. mengutip pidato pengukuhan guru besar kebijakan publik, profesor irwan agus purwanto secara teoretis, birokrasi publik bekerja dengan berpedoman pada regulasi, prosedur, hierarki, dan kontrol. empat prinsip dasar birokrasi pemberian inilah yang membentuk karakter birokrasi publik indonesia serta ferreira, pada mulanya penerapan empat prinsip ini dalam birokrasi publik diharapkan akan menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang stabil. iv birokrasi publik kita kehilangan ruang untuk berinovasi dan mengembangkan kreativitas juga karena kultur yang terbentuk dalam birokrasi adalah kultur yang menjunjung tinggi nilai nilai yang menghargai keanehan, rutinitas, dan kepastian riyanto, masyarakat saat ini tidak hanya menghendaki birokrasi bekerja dengan efektif dan efisien, tetapi lebih dari itu, birokrasi juga dituntut untuk lebih proaktif menanggapi kebutuhan masyarakat, mengatasi permasalahan yang kompleks, dan menawarkan visi kreatif untuk masa depan. proses formulasi suatu kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi membutuhkan durasi waktu yang panjang dan tidak jarang juga menyerap sumber daya yang besar. oleh para ahli, penyakit yang demikian sering disebut sebagai time lag atau decision making delay, yaitu jeda waktu antara perumusan suatu kebijakan dengan implementasinya jovanovski and music mengenai otonomi daerah dan desentralisasi. pemerintah belum cukup konsisten dengan semangat otonomi daerah, yakni mendekatkan pemerintah masyarakat (negara hadir tengah tengah rakyat), mengakui dan menghormati kekhasan karakteristik daerah, hingga mengembangkan desentralisasi asimetris. namun, adanya permendagri tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah justru mengindikasikan upaya uniformis (penyeragaman) seluruh daerah indonesia, hal mana bersinggungan dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi. diy yang mendapat selatan desentralisasi asimetris melalui uuk (uu juga terimbas dengan arus uniformis, utamanya terkait kebijakan perencanaan (penyeragaman kodifikasi dan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan) serta kelembagaan pemerintah daerah. pada praktiknya, penerapan penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah, menyisakan banyak konsekuensi yang harus direspon dan diselesaikan dalam beberapa tahun depan. perubahan struktur organisasi pada perangkat daerah yang dilengkapi dengan analisis beban kerja, analisis jabatan mempunyai buntut panjang pada ranah pembangunan sektor aparatur. kebutuhan pemenuhan kompetensi pada jabatan fungsional harus diikuti dengan analisis kebutuhan diklat, dimana pastinya pasca penyetaraan jabatan akan banyak gap antara jabatan dengan kompetensi yang harus dimiliki. dari analisis tersebut muncul berbagai macam konsep dalam pelaksanaan pelatihan dan kedaulatan, baik dari segi skema pelaksanaan maupun dari pilihan substansi mata diklat yang akan diselengarakan. iv. penanganan dan pemulihan paska pandemi covid pemulihan pandemi covid menjadi salah satu isu strategis perencanaan pembangunan diy selama beberapa tahun depan mengingat pandemi ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. jumlah kasus aktif covid diy sendiri per september tercatat kasus terkonfirmasi, kasus sembuh meninggal y6), dan yo) kasus dirawat dinkes, diy sejak kasus pertama kali ditemukan, pemerintah daerah iv diy telah mengantisipasi dengan menetapkan status tanggap darurat dan membentuk gugus tugas penanganan covid dengan tujuan untuk: melakukan penanganan covid dan dampak ikatannya diy melaksanakan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran covid diy meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional dan melaksanakan pencegahan, deteksi dan respons terhadap covid dalam hal kunjungan wisata, diy belum pernah mengalami penurunan selama periode meskipun demikian tingkat pertumbuhannya mengalami fluktuasi. akan tetapi, dengan adanya pandemi covid yang dialami dunia selama tahun terakhir, terjadi penutupan dan pengetatan lintas batas antar negara. hal ini mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan nusantara dan utamanya mancanegara yang berkunjung. beberapa kota tujuan wisata utama eropa seperti amsterdam, praha, dan barcelona, hal ini dianggap sebagai suatu hal yang positif karena bisa mengendalikan wisatawan yang berkunjung dan memperbaiki kualitas destinasi wisata maupun kota pada umumnya. selanjutnya, mereka berkeinginan untuk tetap dapat membatasi wisatawan yang berkunjung sana salah satunya dengan meningkatkan biaya masuk destinasi wisata dan biaya akomodasi. hal ini dilakukan agar destinasi wisata maupun cultural heritage tetap terjaga karena hanya diakses oleh wisatawan yang benar benar menghargainya dan tidak dikunjungi oleh wisatawan yang hanya sekedar ingin beritafoto tanpa mengetahui objek yang mereka foto. hal ini dapat kita adopsi diy dengan lebih mengutamakan quality tourism daripada mass tourism. beberapa aspek dari quality tourism yaitu high quality market segment, high quality products dan mengarah pada sustainability. sehingga jumlah devisa yang masuk meningkat namun tetap berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. pandemi covid ini juga telah membuat masyarakat menjadi lebih melek digital, sehingga pemasaran pariwisata secara digital akan lebih efektif. virtual tourism yang banyak diluncurkan selama pandemi ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi pariwisata yang akan membuat wisatawan tertarik mengunjungi destinasi wisata tersebut. even even wisata juga dapat diadakan secara hibrid. dalam rangka pengendalian pandemi covid dan reaktivasi pariwisata perlu disusun covid response plan dengan vaksinasi sebagai game changer. saat ini masyarakat indonesia maupun dunia masih lebih mengutamakan faktor kesehatan dan keselamatan daripada rekreasi. sehingga dalam jangka pendek yang diperlukan oleh pelaku wisata adalah survivability dengan berbagai tahapan persiapan yang dilakukan sekaligus akan menjadi pondasi membangun pariwisata masa depan dalam jangka panjang. pemberian bantuan untuk bertahan memenuhi kebutuhan hidup hanya merupakan insentif yang bersifat sementara. namun untuk jangka panjang tetap perlu disiapkan langkah langkah untuk menciptakan pola pergerakan yang aman, karena kunci utama pariwisata adalah adanya pergerakan manusia. hal ini perlu dilakukan karena pariwisata merupakan sumber utama devisa negara masa depan karena kita tidak lagi bisa mengandalkan ekspor minyak bumi dan batubara. negara negara dunia saat ini lebih mengutamakan penggunaan iv energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan. mengingat adanya degradasi lingkungan dan berbagai efek pemanasan global yang dialami bumi saat ini. selain itu, perlu dipertimbangkan jumlah penduduk indonesia yang besar dapat dimanfaatkan sebagai pasar industri pariwisata maupun industri kreatif diy. berdasarkan penelitian, saat ini wisatawan nusantara high end tetap ingin melakukan perjalanan wisata tapi malas bepergian luar negeri karena banyaknya persyaratan saat pandemi covid ini. oleh karena itu, mereka ingin mengalihkan tujuan perjalanannya destinasi wisata indonesia, seperti bali dan jogja. peluang ini perlu ditangkap oleh pemerintah dan pelaku wisata untuk menyiapkan destinasi dan akomodasi yang berstandar chse untuk meyakinkan wisatawan nusantara tersebut berkunjung diy. strategi ini tentu harus bersifat agile, adaptif dan inovatif terhadap perubahan kondisi dan situasi. pendekatan penanganan dalam masa pandemi dan paska pandemi yang efektif perlu diperkuat demi memastikan penanganan kasus dan perlindungan bagi setiap warga negara. dalam situasi darurat tersebut, beberapa hal yang perlu direspon depan adalah: perlunya kepemimpinan dan struktur koordinasi yang handal, termasuk kepemimpinan tingkat komunitas, pentingnya transparansi data dan informasi, baik data dan informasi bagi pengambilan kebijakan tingkat pemda, maupun data dan informasi yang kredibel sebagai bagian dari komunikasi risiko dan membangun mutual trust masyarakat, perlunya kecepatan dan keluwesan mobilisasi sumberdaya, utamanya untuk respon kedaruratan. hal ini juga diimbangi dengan transparansi dan partisipasi publik yang luas dalam penentuan rencana kontingensi, rencana operasi, maupun rencana pemulihan paska pandemi: perlunya komunikasi, informasi, dan edukasi publik untuk konsistensi penerapan protokol kesehatan masa adaptasi kebiasaan baru dan paska pandemi, termasuk adopsi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, baik untuk adaptasi dan akselerasi kerja internal birokrasi maupun untuk komunikasi dan penyelenggaraan pelayanan publik: dan perlunya sinergi upaya pemerintah dengan kontribusi dan perlawanan masyarakat dalam penanganan pandemi dan pemulihan paska pandemi, yang bertumpu pada gotong royong atau hambatan sebagai perwujudan modal sosial yang masih sangat besar masyarakat diy. hal ini sejalan dengan tema periode presidensi indonesia dalam kerjasama internasional recover together, recover stronger, mewujudkan pemulihan ekonomi dan kesehatan paska pandemi yang inklusif. iv. percepatan penanggulangan kemiskinan permasalahan kemiskinan masih menjadi isu pokok pembangunan diy. tingkat kemiskinan diy yang telah mengalami penurunan sejak tahun hingga kembali naik pada tahun sebagai dampak pandemi covid pada tahun pemda diy telah menetapkan lokus kapanewon prioritas penanganan kemiskinan yang terdiri dari kapanewon samigaluh, kakap, pengasih, santoso kabupaten kulon progo, kapanewon imogiri kabupaten bantul, kapanewon prambanan, segan, tempel kabupaten sleman, serta kapanewon saptosari, iv player, gedangsari, nglipar, lonjong, terus, karangrejo kabupaten gunungkidul. sesuai peraturan daerah diy nomor tahun tentang penanggulangan kemiskinan, strategi penanggulangan kemiskinan diy meliputi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan akses terhadap sumber daya. kelompok program perlindungan dan jaminan sosial meliputi bantuan antara lain sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. kelompok program rehabilitasi sosial meliputi bantuan antara lain bimbingan mental, sosial, psikologi dan ketrampilan. kelompok program pemberdayaan masyarakat meliputi bantuan antara lain pembinaan usaha mikro dan kecil, pelatihan ketgelolaan usaha kelompok, fasilitasi pemberdayaan perempuan, penyediaan kesempatan dan peluang kerja bagi penduduk miskin, serta pemanfaatan dan pengembangan pemasaran hasil produksi penduduk miskin. kelompok program pemenuhan akses terhadap sumber daya meliputi bantuan antara lain fasilitasi akses air bersih, sanitasi, listrik, jalan, sarana prasarana pemasaran dan komunikasi, pengembangan wilayah atau kawasan khusus dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, program kepada pelaku usaha untuk menampung, menggunakan, dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh penduduk miskin dari berbagai wilayah penghasil, pengembangan infrastruktur penunjang, kemitraan antara pengusaha besar, kecil dan menengah, pinjaman modal murah dari lembaga keuangan perbankan untuk penduduk miskin, peningkatan kemampuan pengelolaan tempat wisata dan bantuan sarana prasarana pariwisata. dengan penetapan lokus prioritas penanganan kemiskinan diy, maka diharapkan penanganan kemiskinan diy dapat dilakukan secara efektif, dan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. depannya, fokus penanganan kemiskinan tidak hanya berdasarkan lokasi, namun juga perlu melihat tingkat kesejahteraan individu. iv. kebudayaan kebudayaan menjadi salah satu urusan dalam keistimewaan diy menurut undang undang nomor tahun tentang keistimewaan diy. menjadi tantangan tersendiri ketika diy juga mendapatkan index kebudayaan tertinggi tahun pada tahun yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang tidak hanya sektor kebudayaan, namun bagaimana kebudayaan itu juga mempengaruhi keberhasilan sektor lainnya. mempertahankan menjadi hal yang lebih sulit daripada pendapatnya, sehingga diperlukan koordinasi dan konsolidasi bersamayang selama ini menjadi bagi pembangunan diy, sekaligus memperkuat posisi diy sebagai pusat kebudayaan seperti cita cita pembangunan yang tersurat dalam ipjp diy tahun iv menjadi hal yang harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan yakni mengembalikan nilai nilai keyogyakartaan yang menjadi keistimewaan, menyalakan kembali nilai nilai yang saat ini terlihat redup dalam kehidupan bermasyarakat, melakukan penguatan terhadap nilai kebudayaan yang banyak mengalami pengaruh sehingga melemahkan bangunan kebudayaan itu sendiri, serta mengembangkanpaniradya keistimewaan,kebudayaan diharapkan mampu menjelma dalam seluruh sector pembangunan baik dari filosofi, semangat, serta cara kerja yang dilakukan. dengan demikian diharapkan kebudayaan tidak hanya terlihat sebagai sebuah atau sesuatu yang dapat dilihat dan dipertontonkan, namun menjadi ruh penggerak. kehidupan kebudayaan dalam beberapa tahun depan diarahkan pelestarian dan pengembangannya melalui beberapa hal, yakni: pariwisata. kebudayaan dan pariwisata adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. kebudayaan akan hidup dan terawat salah satunya dengan adanya pariwisata yang mampu memberikan ruang pamer untuk buah buah karya budaya jaman dulu hingga kontemporer. namun dalam event tersebut, kebudayaan baik bersifat intangible maupun intangible diharapkan mampu ditampilkan dalam artian yang sebenarnya. sebaliknya, pariwisata mampu hidup dan bertahan juga salah satunya dengan adanya kekayaan budaya yang masih ada, asli, lestari dan berkembang satu daerah, bahkan setiap nafas masyarakat yang menempati daerah tersebut. iv pendidikan karakterlangkah pertama ini memerlukan internalisasi nilai nilai kebudayaan melalui pintu pintu kepemerintahan, perdikan formal (sekolah), serta tokoh budaya pada masyarakat sampai pada seluruh lapisan masyarakat. kedudibutuhkan pengarusutamaan model pendidikan berbasis budaya itu kepada dunia pendidikan yang lebih luas. pemberdayaan masyarakat. melalui pemberdayaan masyarakat dengan penguatan entitas desa kalurahansehubungan dengan desa mandiri budaya yang digadang gadang menjadi embrio dari sebuah lahirnya desa atau kalurahan yang mampu secara mandiri dalam menghidupi masyarakatnya serta meningkatkan kualitas perekonomian. kekuatan golong gilig yang menjadi nafas dari kebudayaan diy, dengan bersatunya seluruh komponen dalam masyarakat, mulai dari pemerintah kalurahan, pemerintah kapanewon, pemerintah kabupaten, sampai pada pemerintah provinsi dengan didukung oleh akademisi serta lembaga masyarakat yang ada akan digunakan untuk menjadi bahan bakar dalam percepatan pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. iv. mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim definisi perubahan iklim adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia kementerian lingkungan hidup, perubahan fisik ini tidak terjadi hanya karena perubahan sesaat, namun lebih merupakan proses chronic dalam kurun waktu yang panjang. perubahan iklim merupakan suatu proses alam yang dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi kehidupan kita bumi. misalnya kerusakan ekosistem, kekeringan, banjir, kekurangan pangan, penyebaran penyakit, mencairnya kutub, dan bencana alam lainnya. fenomena perubahan iklim secara teori sebenarnya bisa terjadi karena beberapa hal: teori geologi, teori astronomi, dan teori karbon dioksida. sejauh ini yang paling populer sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim adalah teori karbon dioksida, karena diyakini pada teori karbon dioksida tersebut kita bisa berbuat cukup banyak untuk melakukan upaya mitigasi dan adaptasi iv |
gita jan bupati batang provinsi jawa tengah peraturan bupati batang jenis layanan tarif rp) . . tumpatangigitetap permanent grinding pencabutan gigi sulung dengan arnedentan injeksi ||. pencabutangigittap pencabutan gigi tetap dengan gaun padan |. incisa intra extra oral lo lil surretage dry socket |.l splitting . i. pembongkarangigipalsu tarif layanan non medik jenis layanan tarif rp) jesikekntinisemanara praktek kerja lapangan seorang per angkatan per kegiatan magang kerja: dan banding per orang tarif layanan lainnya jenis layanan tarif rp) bersifat komersil meliputi operasionalambulan .paramedis dokter .jasaparamedic a.jasapengemudi obat obatan tee komplementer akupresur |. akupuntur pelayananobatherbal ' visum repertum untukvsumluar . pengurusanjenazah perawatanjenazah tarif jenis layanan rp) layanan sewa ambulance mobil pusing jarak s d. jarak (per kilometer biaya tunggu kendaraan (dihitung bila lebih dari jam layanan sewa mobil jenazah dalam layanan sewa mobil jenazah luar kota s d termasuk retribusi kir kesehatan umum kir kesehatan calon haji puskesmas kir kesehatan calon pengantin per orang visit doktrumum dokter spesialis konsul dokter spesialis surat keterangan cuti hamil (li homevist dokter |. perawat bidan bupati batang, ttd haji lampiran peraturan bupati batang nomor i9laksda tarif layanan laboratorium klinik jenis layanan tarif rp) ji. darah rutin golongan darah ist retikulosit morfologi darah tepi att rhesus iil. pemeriksaan fungsi hati ia. bilirubin total bilirubin dire bilirubin indret oo ja. protes total albumin po. globulin it. aap slot j9. sept reum n5000 kreatinin asam urat (pemeriksaan profillipid |. cholesterol total ' cholesterol hdl cholesterol lld ja. trigliserida cholinesterase ' e le. ldl direct (pemeriksaan gula ji. gula darah sewaktu j2. gula darah puasa gula darah2jpp bale po. jenis layanan tarif rp) glukosa stik( post) ckm calcium magnesium kalium natrium t5. hibrida ( 1a. kidal igm salmonela tube anti salmonellalgg im uma rute sedimen protein urin tes titer tes po. ii. metamfetamin movie canabinoid benzodiazepine |( i5. narkoba paket( parameter) narkoba paket( parameter e ll. ll. hasan anti hbs anti hav io. teh 1m11000 having gm io. elisa ia. tha po. drl dengue mo ja. antigen ns1 is. po hwv 6p4 ia. tsh list malaria ti2. mycotec antibodi bce t13. chikungunya bang s jis aste po. o ti6. rdt antigen covid rapid antibody covid pemeriksaan biomolekul rr pcr covid dea nan ian jenis layanan tarif rp) mikroskopik sodium sampel feses positif per mililiter) pemeriksaan air minum dan air bersih '' ji. mpn koliform mpn coli tinja angka lempeng total ' pemeriksaan usap alat makan '( pemeriksaan bakteriologi ih. . oo ) pengecatan gram identifikasi staphylococcus identifikasi streptococcus ' ' e identifikasi salmonella identifikasi coli identifikasi klebsiella pneumoniae strain bakteri per spesies) pemeriksaan mikologi makanan tarif layanan laboratorium kesehatan masyarakat jenis layanan tarif rp) |pemeriksaan fisika lola. bau oo tds total dissolved solid) kekeruhan ia. rasa is. suhu warna |pemeriksaan bakteri li. mine coli mpn koliform besi fe) mangan( mn) |. niat (oo ia. nitrit oo kor oo ie. fluoride kesadahan (oo tah iso pemeriksaanairlimbah |. oo lack0 oo ol o o (app is. amonia jenis layanan tarif rp) kor . ho. po. flare io. j9. minyakdan lemak m0. suhu io. .al oo. ko. pemeriksaan makanan dan minuman ji. pemeriksaan bakteri coli ' ' pemeriksaansakarin pemeriksaanborax pemeriksaanrhodamin ' pemeriksaanformalin .i5. pemeriksaan methylyellow pemeriksaansiklamat pemeriksaanbenzoat ii. mengukurtingkatkebisingan mengukurpencahayaan suhu j4. mengukur kelembapan udara ' mengukur kecepatanangin tarif layanan lainnya jenis layanan tarif rp) "|eikekiltatomemeoaese praktek kerja lapangan per orang per angkatan layanan pengambilan data untuk gea kejutan s0000 magang kerja layanan pemberian data dan informasi gabe ine seorang kremasi bersifat komersial gedung per orang bupati batang, ttd hajiutd puskesmas dan blue utdk adalah pelayanan yang dilakukan oleh blue utd puskesmas dan blue utd laksdaoleh blue utd puskesmas dan blue utd laksdamaksud peraturan bupati ini sebagai pedoman penerapan tarif layanan blue utd puskesmas dan blue utd laksda. tujuan peraturan bupati ini untuk meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan blue utd puskesmas dan blue utd laksda sesuai praktik bisnis yang sehat dalam penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik untuk pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. bab subjek dan objek tarif layanan blue utd puskesmas dan blue utd laksda bagian kesatu subjek dan objek tarif layanan blue utd puskesmas subjek tarif layanan blue utd puskesmas yakni: orang pribadi, atau badan. objek tarif layanan blue utd puskesmas terdiri atas: tarif layanan medik, tarif layanan non medik, dan tarif layanan lainnya. tarif layanan medik sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain: pemeriksaan kesehatan dan pengobatan umum, dan layanan tindakan medik. layanan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: tindakan kesehatan umum, layanan kesehatan ibu anak, dan layanan tindakan kesehatan gigi dan mulut. tarif layanan non medik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputidan layanan pemberian data dan informasi studi banding. tarif layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain: layanan kesehatan untuk kegiatan yang bersifat komersial meliputi: operasional ambulance, jasa medis dokter, jasa paramedis, jasa pengemudi, dan obat obatan. layanan pengobatan komplementer alternatif. bagian kedua subjek dan objek tarif layanan blue utd laksda subjek tarif layanan blue utd laksda yakni: cc. orang pribadi, atau badan. objek tarif layanan blue utd laksda terdiri atas: laboratorium klinik, laboratorium kesehatan masyarakat, dan layanan lainnya. layanan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: hematologi, kimia klinik, cc. mikrobiologi klinik, parasitology klinik, imunologi klinik, dan layananpenyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. layanan laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: mikrobiologi, fisika, kimia: dan layananyanan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf antara lainlayanan pemberian data dan informasi studi banding, dan layanan kesehatan untuk kegiatan yang bersifat komersial meliputi jasa medis dokter, jasa paramedis dan jasa pengemudi. bab iii tarif pemimpin menyusun tarif layanan blue utd puskesmas dan blue utd laksda dengan mempertimbangkan aspek:utd puskesmas dan blue utd laksdapuskesmas dan blue utd laksda sebagaimana dimaksud pada pemimpinblue utd puskesmas dan blue utd laksda dapat mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas barang dan atau jasa layan,dan blue utd laksdautd puskesmas dan blue utd laksda selama periode tertentu. tarif layanan blue utd puskesmas dan blue utd laksda tercantum dalam lampiran dan lampiran yang merupakan bagian tidak memisahkan dari peraturan bupati ini. (l)18ai8puskesmas tarif layanan medik jenis layanan tarif rp) layanan kesehatan dasar ' non tindakan ll. umum o | spesialis tindakan layanan gawat darurat maa layanan rawat inap tindakan termasuk obat kecuali obat meitatmatilamteoataat ||. layanan gawat darurat toe kast ad. kesal layanan tindakan medik ' ' tindakan kesehatan umum . kecelakaan a1) jahitluka: i 2jantan jahitan (dihitung per setan epa pemasanganbidai pelepasanbidaa oo pelayanan p3k per team bam tindakanmedikringan tindik daun telinga (per lubang madan singa berlubang inci pengambilan corpusalienum telinga pelepasanjahitan ' ' kateter (tidak termasuk alat |. ft) pemasanganinfus: la) dewasa ll. bh) anak jenis layanan tarif rp) ringan |. fungsi io. biopsi neuer dengan penyulut aspirasibula pemberianinjeksi ats ' ' !? . pemberianinjeksi abu ' e '?!? tindakan mediksedang tumor) bawah kulit dll sunat sirkumsisi .a) oleh dokter ' ' bh) oleh paramedis ekstraksikuku ad. tindakan medikberat ||. tindakanvenaseksi operasikatarak (berikutlensa) |. vasektomi |. a4) tubektomi io. tindakanlayananmata ||. hordelum io. pterygum gantiverban,cruciata |. epilepsi silia ||. tes fluoresensi ' ' |. pelepasanjahitan il. irigasi corpusaliemum |. koreksivisus tindakan penunjang diagnostik darahrutin |. urinerutin bakteri tahan asam bta) fesesrutin teskulturtahanasam teskulturnontahanasam faalparu tes mantu sah io. photometry |. hemotokrit |. il. malaria oo. larva lo. m4) io. rapid tes antibodi covid rapid tes antigen covid goloogandarah faalhati g0or io. po. oo. oo ( faal ginjal protein total oo jenis layanan tarif rp) asam urat gula darah ' o cholesterol total e ' ' trigliserida reum kreatinin biruan |. ||. kidal trombosit sekretalatkelamin | ? testkehamilan elektro radio graf ekg) anak l. 39bno yoo usg kandungan tidak berwarna tanpa photo mama kandungan berwarna gabdomentidak berwarna gabdomenberwarna usg mammaetidakberwarna )us gmammaeberwarna protenurine layanan kesehatan bulan anak ||. tindakan kia pemasangan iud pelepasan iud kontrol pemasanganimplant 'e pencabutanimplant pap smear test suntik bay spa hal spa tindakan permainan umum (paket paket persalinan pervaginam dengan seakan per dosa l000000 layanan tindakan pasca asinan ngan layanan pra rujukan pada ite neonatal kegawatanneonatal laboratorium mulut pembersihan karanggigiperregio tumpatangigisementara ) e| |
rei par, perlu dilakukan penyesuaian, bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan coronavirus disease penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak dilaksanakan dengan adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkantambahkan (satu) yakniijazah, cc. surat pernyataan kesediaan menjadi calon kepala desa, surat pernyataan tidak akan mundur menjadi bakal calon kepala desa dan atauilkadesdalam kondisi bencana ngalam covid pendaftaran bakal calon kepala desa panitia pilkades dihadiri paling banyak (lima) orang dari bakal calon dan pendukung pendampingnya dengan menerapkan protokol kesehatan. ketentuan ditambahkan (dua) yakni dan sehingga berbunyialam kondisi bencana ngalam covid pelaksanaan penetapan calon kepala desa dan nomor urut calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada dihadiri oleh calon kepala desa: panitia pilkades yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota paling banyak (dudari lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: panitia pilkades dapat menyelenggarakan deklarasi pilkades damai dengan menghadirkan seluruh calon kepala desa. dalam kondisi bencana ngalam covid deklarasi pilkades damai sebagaimana dimaksud pada paling banyak dihadiri oleh (lima puluh) orang dengankegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut dilarang melaksanakan kegiatan bazahuruf kampanyeepelaksanaan kegiatandesa. ketentuan ditambahkan (tiga) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut pemungutan suara dan penghitungan suara ditentukan lokasinya oleh panitia pemilihan tempat yang mudah dijangkau pemilih termasuk oleh kaum difabelempat pemungutan suara tps) pada setiap desa cukup (satu) dengan jumlah kotak suara disesuaikan dengan jumlah dusun yang ada desa tersebut. dalam kondisi bencana ngalam covid tempat pemungutan suara tps) sebagaimana dimaksud pada ditentukan dengan jumlah pemilih paling banyak (lima ratus) orang pada daftar pemilih sementara dps) berdasarkan pada dusun yang ada desa tersebut. dalam hal (satu) dusun yang ada desa tersebut, jumlah pemilihnya lebih dari (lima ratus) orang maka dibentuk tps lebih dari (satu). pemilih sebagaimana dimaksud pada dan adalah pemilih yang terdaftar dusun yang bersangkuhadir dan menyaksikan jalannya pemungutan suara salah satu tps sesuai dengan alamat dusunnya. dalam . dalam hal persiapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf calon kepala desa memberikan mandatnya kepada saksi untuk mewakili dan menyaksikan jalannya pemungutan suara sejumlah tps yang ada desa tersebut. surat mandat sebagaimana dimaksud pada ditandatangani dan dibubuhkan materai oleh calon kepala desa. saksi sebagaimana dimaksud pada mempunyai kewajiban mutasi mutans dengan ketentuan diantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada panitia pilkades dan kpps melakukan penerapan protokol kesehatanpemilih yang datang dari luar kabupaten majalengka yang akan menggunakan hak pilihnya wajib membawa surat keterangan kesehatan berupa rapid test antibody, cc. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pilkades untuk menghindari terjadinya covidketentuan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam kondisi bencana ngalam covid ketentuan ditambah (satu) sehingga berbunyi sebagai berikut tata letak tempat pemungutan suara dibuat dengan memperhatikan faktor kelancaran dan kemudahan bagi pemilih dalam melaksanakan hak pilihnya. dalam kondisi bencana ngalam covid tata letak tempat pemungutan suara dan atau tempat duduk disediakan dengan menerapkan protokol kesehatan (menjaga jarak). diantara dan disisipkan (tiga) yakni s51a, dan yang berbunyi sebagai berikut pemilih yang datang tps wajib menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker pada saat menuju tps dan disekitar tps dan atau pada saat antri. sebelum . sebelum memasuki tps, setiap pemilih diukur suhu tubuhnya dengan suhu tidak lebih dari ,50c (tiga puluh tujuh koma lima puluh derajat celsius). dalam hal terdapat pemilih dengan suhu tubuh lebih dari (tiga puluh tujuh koma lima puluh derajat celsius) panitia pilkades dan atau kpps memberitahukan kepada satuan tugas penanganan covid atau petugas kesehatan. mh) pemilih dengan suhu tubuh lebih dari (tiga puluh tujuh koma lima puluh derajat celsius) sebagaimana dimaksud pada diminta untuk istirahat dan apabila telah turun suhu tubuhnya diberikan kesempatan untuk kembali tps (satu) jam sebelum pemungutan suara berakhir. dalam hal pemberian surat suara kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada petugas kpps cukup membubuhi para pada surat suara yang telah dicap dan ditanda tangani oleh ketua panitia pilkades. ketentuan dmilih menerima surat suara dan menuju bilik suara untuk memberikan hak suaranya dengan terlebih dahulu memakai sarung tangan plastik yang telah diberi oleh petugas. dalam hal pemilih telah memberikan hak suaranya sebagaimana dimaksud pada pemilih memberikan sarung tangan plastik kepada petugas untuk dibuang dan menuju tempat pemberian atau penandaan oleh tinta. pemberian atau penandaan oleh tinta sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menggunakan alat tetes agar tidak menyentuh jari. ketentuan ditambahkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul wib sampai dengan pukul wib, dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon kepala desa dan panitia pilkades untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum atau sesudah waktu yang ditentukan. penyelenggara . penyelenggara pelaksanaan pemungutan suara agar hadir (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai. pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud padaengan kesepakatan para calon kepala desa dapat mengunjungi tps secara bersama sama yang difasilitasi oleh panitia pilkades dengan ketentuan panitia pilkades mengatur jadwal kunjungan tps dan lamanya waktu calon kepala desa dalam mengunjungi tps, panitia pilkades dan calon kepala desa yang mengunjungi tps secara bersama mendapat pengawalan dari petugas keamanan, calon kepala desa yang mengunjungi tps secara bersama, dilarang diikuti didampingi oleh pendukung calon kepala desa,berita acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam cukup ditandatangani oleh kpps dan saksi dari calon kepala desa. diantara dan disisipkan (dua) yakni dan yang berbunyi sebagai berikut kpps melaporkan berita acara hasil penghitungan suara kepada panitia pilkades. panitia pilkades melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing masing tps dilaksanakan balai desa. pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada dihadiri oleh calon kepala desa dan atau (satu) orang saksi, panitia pilkades, ketua bpd dan anggotanya paling banyak (dua) orang, (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan kecamatan, (satu) (satu) orang perwakilan dari lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa. apabila berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak ditandatangani oleh calon kepala desa atau saksi, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah. tugas kpps mutasi mutans dengan ketentuan dan diantara dan disisipkan (dua) yakni dan yang berbunyi sebagai berikut pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan perangkat acaraketentupemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalamblisilkades. sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan kepada panitia pilkadesilkadeskecamatan. ketentuan dilaksanakan dalam kondisi bencana ngalam covid diantara dan disisipkan (dua) yakni dan yang berbunyi sebagai berikutilkades aria daerah kabupaten majalengka, (kang (aaa pem pena nurbahar 4mip netralitambahkan (empat) angka yakni10adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik dari segtapanitia pilkadepada masa bencana ngalam covid antara lain memakai masker, mencuci tangan memakai sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. ketentuan hurufsub kepanitiaan kecamatan, pendaftaran pemilih. pencalonan . pencalonan, meliputi penjaringan bakal calon kepala desa, penyaringan bakal calon kepala desa: penetapan calon kepala desa, pengundian nomor urut calon kepala desa, pelaksanaan kampanye. pemungutan suara, meliputi pemungutan suara, penghitungan suara. penetapan, meliputi penetapan calon kepala desa terpilih, pengesahan dan pelantika, antara lain. satuan tugas penanganan covid kabupaten, perangkat daerah terkait, dan camat. tugas panitia pemilihapemberdayaan masyarakat dan desa. diantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut panitia pilkadesilkades. syaratbukan sebagai anggota bpd. struktur dan komposisi kpps sebagaimana dimaksud pada dengan keanggotaan terdiri dari ketua merangkap anggota, dan anggota. anggota kpps sebagaimana dimaksud pada paling banyak berjumlah (tujuh) orang yang terdiri dari penjaga pintu masuk petugas pengukur suhu tubuh pemilih, penerima pendaftaran pengatur masuk tps, pemegang dan mengecek dpt, pemegang pemberi surat suara dan sarung tangan plastik, petugas pengatur pemilih untuk masuk bilik suara penunggu bilik suara: penunggu kotak suara, sg. penunggu tinta penjaga pintu keluar dan penyerahan sarung tangan plastik, dan pengucapan sumpah janji selaku kpps dipandu oleh panitia pilkades. pengucapan sumpah janji sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut atau dilakukan per dusun atau tps: panitia pilkadesbalai desa atau dapat dilaksanakan ruanga. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana tps: menerima surat mandat saksipilkades, dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh panitia pilkades. ketentuan dilaksanakan dalam kondisi bencana ngalam covid ketentuan dihapus dan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikutdihapudbiaya pilkades sebagaimana dimaksud pada dalam kondisi bencana ngalam covid dapat didukung dari apbd sesuai dengan kemampuan keuangan desa. ketentuan bab diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bab sub kepanitiaan kecamatan bagian kesatu pembentukan sub kepanitiaan kecamatan sub kepanitiaan kecamatan berkedudukan kecamatan. sub . sub kepanitiaan kecamatan ditetapkan dengan keputusan camat. penetapan sub kepanitiaan kecamatan ditetapkan paling lambat sebelum dilakukan pendaftaran pemilih. keanggotaan sub kepanitiaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari (satu) orang dari unsur kecamatan (satu) orang dari unsur kepolisian sektor (satu) orang dari unsur komando rayon militer (satu) orang dari unsur satuan tugas penanganan covid kecamatan (satu) orang dari unsur desa yang melaksanakan pilkades. camat menentukan susunan keanggotaan sub kepanitiaan kecamatan. bagian kedua tugas sub kepanitiaan kecamatan sub kepanitiaan kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pilkades, menerima laporan pelanggaran peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pilkades, bersama sama dengan panitia pilkades dan bpd menyelesaikan sengketa yang timbul selama penyelenggaraan pilkades, meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang, memberikan pertimbangan kepada bupati dalam hal terjadi sengketa pilkades, melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkades kepada panitia pilkades: mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pilkades, dankabupaten. pihak pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada sub kepanitiaan kecamatan untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang undangan. bagian ketiga kewajiban sub kepanitiaan kecamatan sub kepanitiaan kecamatcc.efektivitas pelaksanaan penjaminan simpanan, menyempurnakan proses rekonsiliasi dan verifikasi, pembayaran klaim penjaminan simpanan, dan penanganan keberatan nasabah, peraturan lembaga penjamin simpanan nomor plus tentang program penjaminan simplembaga penjamin simpanan.ebagai peserta penjaminandari lpp mengenai tingkat kesehatan bank, dancc.untuktingkat bunga penjaminan yang wajar yang ditetapkan lps, dan maksimum nilai simpanan yang dijamin lps, dan aan, lembaga penjamin simpanan 'a.. antara dan disisipkan (tiga) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: bank wajib memiliki dan memelihara data dan informasi mengenai: nasabah penyimpan, simpanan dari setiap nasabah penyimpan, dan kewajiban dari setiap nasabah penyimpan, untuk memenuhi ketentuan penjaminan. data dan informasi nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat nama nasabah penyimpan, nomor identitas untuk nasabah perorangan atau nomor izin usaha dari instansi berwenang untuk nasabah badan usaha, dan alamat nasabah penyimpan. data dan informasi simpanan sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat nomor rekening, saldo rekening, tingkat bunga, dan tanggal pembukaan rekening. data dan informasi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat nomor rekening dan saldo rekening. data dan informasi sebagaimana dimaksud pada dapat menggunakan profil nasabah secara terpadu (single customer identification file) dan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perbankan. lembaga penjamin simpanan bank wajib melakukan pencatatan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perbankan. bank wajib membuat surat pernyataan mengenai kebenaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan bank kepada lps. penyampaian surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada untuk pertama kali wajib disampaikan kepada lps bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan bank tahun surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada wajiblps melakukan pemeriksaan kepatuhan bank atas kepemilikan dan pemeliharaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam dalam melakukan pemeriksaan kepatuhan bank sebagaimana dimaksud pada lps berkoordinasi dengan lpp. lembaga penjamin simpanan ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka wajib dibuat sesuai dengan form. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: lps melakukan persiapan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pada saat bank mengalami permasalahan solvabilitas. lps melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data dan informasi berdasarkan data bank per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan simpanan yang layak dibayar dan simpanan yang tidak layak dibayar, apabila lpp mencabut izin usaha bank. lps dapat menunjuk, mengatakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk melakukan persiapan sebagaimana dimaksud pada dan ataudan verifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara bertahap. penentuan simpanan yang layak dibayar dan simpanan tidak layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud ann lembaga penjamin simpananketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:lain yang diperoleh dari lpp dan ataulps mengumumkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi situs resmi kantor bank yang dicabut izin usahanya, ataudalam hal nasabah penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban kepada bank,ketentuan peraturan perundang undangan. kewajiban nasabah penyimpan kepada bank sebagaimana dimaksud pada termasuk lembaga penjamin simpanan kewajiban nasabah penyimpan yang dikategorikan macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perbankan. simpanan nasabah penyimpandijamin dan layak dibayar oleh lps. dalam hal masih terdapat sisa simpanan setelah dilakukan perhitungan dengan kewajiban nasabah penyimpan kepada bank yang dikategorikan macet sebagaimana dimaksud pada sisa simpanan nasabah dinyatakan sebagai simpanan yang tidak layak dibayar. ketentuan dihapus. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: lps mengubah status simpanan yang layak dibayar menjadi simpanan yang tidak layak dibayar dalam hal lps mendapatkan: bukti baru yang menyebabkan simpanan memenuhi kriteria tidak layak dibayar, dan atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyebabkan simpanan dimaksud memenuhi kriteria tidak layak dibayar. dalam hal status simpanan nasabah penyimpan diubah oleh lps dari layak dibayar menjadi tidak layak dibayar sebagaimana dimaksud pada lembaga penjamin simpanan nasabah penyimpan wajib mengembalikan simpanan yang telah dibayarkan oleh lps. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: simpanan dinyatakan tercatat pada bank apabila dalam pembukuan bank terdapat data mengenai nomor rekening billet, nama nasabah penyimpan, saldo simpanan, dan informasi lain yang lazim berlaku untuk rekening simpanan. pembukuan bank sebagaimana dimaksud pada merupakan catatan sejak dimulainya transaksi sampai dengan pelaporan dalam neraca dan atau daftar nominatif. dalam rangka simpanan dinyatakan tercatat pada bank sebagaimana dimaksud pada lps dapat memeriksa bukti aliran dana dari simpanan. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal lps menemukan bukti yang mengakibatkan suatu simpanan dalam pembukuan bank menjadi simpanan fiktif, simpanan tersebut tidak diakui sebagai simpanan. simpanan fiktif sebagaimana dimaksud pada merupakan simpanan pada bank yang tidak memenuhi syarat sebagai simpanan. bukti sebagaimana dimaksud pada dapat berasal dari: hasil pemeriksaan atau investigasi oleh lps dan atau lpp, aa, lembaga penjamin simpanan hasil pemeriksaan, penyelidikan, atau penyidikan oleh aparat penegak hukum, dan atau hasil rekonsiliasi dan verifikasi lpsdenganlps menetapkan tingkat bunga penjaminan (tiga) kali dalam (satu) tahun yaitu pada bulan januari, mei, dan september. ur, lembaga penjamin simpanan dalam hal terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan, lps dapat menetapkan tingkat bunga penjaminan diluar waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada tingkat bunga penjaminan sebagaimana dimaksud pada dandan setiap bulan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam huruf dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar oleh lps dengan ketentuan kriteria sebagai berikut: untuk tabungan dan giro, apabila tingkat bunga terakhir yang diperoleh nasabah penyimpan melebihi tingkat bunga penjaminanpenyimpan melebihi tingkat bunga penjaminan pada periode pembukaan deposito tersebut, cc.penyimpan melebihi tingkat bunga penjaminan pada periode perpanjangan terakhir deposito tersebut, dan atau ur, lembaga penjamin simpanan untukpenyimpan melebihi tingkat bunga penjaminan pada periode penerbitan sertifikat deposito tersebut. ketentuan mengenai nasabah penyimpan yang dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada berlaku secara mutasi mutans untuk simpanan lain yang dipersamakan dengan tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam nasabah penyimpan juga dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar apabila: tingkat bunga simpanan berupa deposito yang sebelumnya melebihi tingkat bunga penjaminan, diturunkan oleh bank menjadi sama atau lebih rendah dari tingkat bunga penjaminan sebelum jatuh tempo pada saat bank dalam pengawasan khusus, atau saldo simpanan berupa deposito yang nilainya atas nilai yang dijamin lps dilakukan pemecahan saldo sebelum jatuh tempo pada saat bank dalam pengawasan khusus tanpa adanya alasan (underlying) transaksi dan atau dokumen pendukung. lembaga penjamin simpanan ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: nasabah penyimpandalam hal: nasabah penyimpan memiliki kewajiban kepada bank yang dapat dikategorikan macet, nasabah penyimpan yang diindikasikan atauatau nasabah penyimpanhuruf apabila sampai dengan (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha bank,telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam status simpanan yang dimiliki oleh nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diubah dari simpanan yang tidak lembaga penjamin simpanan layak dibayar menjadi simpanan yang layak dibayar dalam hal: terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa nasabah penyimpan yang bersangkutketentuan diubahjangka waktu pengajuan keberatan oleh nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud pada huruf paling lambat (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut. jik(l), lps menetapkan perubahan status simpanan nasabah tersebut dari simpanan yang tidak layak dibayar menjadi simpanan yang layak dibayar. tr. lembaga penjamin simpanan lps hanya membayar simpanan sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan nilai penjaminan berikut bunga yang wajar sejak simpanan tersebut ditetapkan tidak layak dibayar sampai dengan ditetapkan layak dibayar.yang ditetapkan oleh lps sebagaimana dimaksud dalam antara dan disisipkan (tiga) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: pada saat peraturan lembaga ini mulai berlaku: rekonsiliasi dan verifikasi simpanan dan atau pembayaran klaim penjaminan yang masih dalam proses, dan simpanan layak dibayar yang telah ditetapkan ditunda pembayarannya, penyelesaiannya berlaku ketentuan sebagaimana diaturpada saat peraturan lembaga ini mulai berlaku, surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam yang telah disampaikan kepada lps berdasarkan peraturan lembaga penjamin simpanan nomor plus lembaga penjamin simpananharus disampaikan kembali sesuai dengan paling lambat (dua) tahun terhitung sejak peraturan lembaga ini diundangkan. kewajiban bank dalam sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan paling lambat (satu) tahun terhitung sejak peraturan lembaga ini diundangkan. peraturan lembagasamsul adi nugroho aan,surat pernyataan kami yang bertandatangan bawah ini: nama naakanasan ana ena naa ana) kewarganegaraan sannneannvenanananansannenannenanennanenan tea sake kanan angan aan nomor identitas ktp paspor) dkanunsateneanunnaannnnaneeeen sean naa nas ann aen nasa san kanan alamat anereanannaneeanannanan asa naa nana sena kanan nan ana sanak aman jabatan knonnienatenen sasa saran asa nasa ena akan dalam hal ini mewakili direksi bertindak untuk dan atas nama (nama bank) yang berkedudukan (domisili bank) (selanjutnya disebut bank), dengan ini menyatakan: telah melakukan pencatatan data dan informasi mengenai nasabah penyimpan, serta simpanan dan kewajiban dari setiap nasabah penyimpan dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kesediaan untuk memfasilitasi lembaga penjamin simpanan dalam melakukan pemeriksaan kepatuhan atas pelaksanaan pencatatan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan kesediaan untuk bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf berikut data dan informasi yang tertuang dalam laporan laporan yang disampaikan kepada lembaga penjamin simpanan. demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. tempat), tanggal materai rp6. nama) dapat diwakili oleh satu atau lebih anggota direksi yang berwenang mewakili bank sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar bankperorangan saya yang bertanda tangan bawah ini: nama dsnnenaananannann ana nana ana aan aaaa nana ana sana kewarganegaraan donnanananananaananann aan anna anna aan ana nomor identitas ktp paspor) knkanantaanae nana ana akan alamat ddakanannnnaa aan nana aan aan dalam hal ini bertindak sebagai pemegang sahamtempat, tanggal) materai rp6. nama ketua dewan komisioner lembaga penjamin simpanan, salinan sesuai dengan aslinya: ttd, sekretaris lembaga halim alamsyah samsul adi nugroho lembaga penjamin simpanan salinan lampiran ibadan hukum bagi bank berbadan hukum indonesia) kami yang bertanda tangan bawah ini: nama pakatan anna enam) kewarganegaraan kkakanantana aka nana nomor identitas ktp paspor) nnananaaaannana enak ana aan alamat anakan aan aan aan jabatan knankakanaakenanakana akan aan aan ara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pt yayasan badan pemerintah pusat pemerintah daerah." ) selaku pemegang saham pengendali (nama bank) yang berkedudukan (domisili bank|i, (tanggal materai rp6. nama dapat diwakili oleh satu atau lebih anggota direksi pejabat yang berwenang mewakili badan hukum, sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. coret yang tidak perlu ketua dewan komisioner salinan sesuai dengan aslinya, lembaga penjamin simpananngendali bagi bank berbadan hukum koperasi) kami yang bertanda tangan bawah ini: nama angnnanaennaa anna anna nana ea) kewarganegaraan nananananaannnaa naa anna nomor identitas ktp paspor) nkakkanknann akan alamat nakananananakaa nanas ena anakan dalam hal ini bertindak sebagaicc.dapat diwakili oleh satu atau lebih pengendali sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar bankantor pusat cabang bank asing bagi kantor cabang bank asing) kami yang bertanda tangan bawah ini: nama kanan nana naan aan aaa) kewarganegaraan dad nenek dena nanah nomor identitas ktp paspor) aaaa akan akan aan aan aaaaaa alamat kakananananana naa akan jabatan anananenana anakan aan nana aan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kantor pusat dari kantor cabang tanggal) materai rp6. nama dapat diwakili oleh satu atau lebih anggota direksi sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar bank. surat pernyataan yang dibuat luar negeri harus legalisasi oleh kementerian kehakiman kementerian luar negeri instansi berwenang lain negara tersebut dan perwakilan republik indonesia negara tersebutdireksi saya yang bertanda tangan bawah ini: nama !nnanannnantenenkana nenas ana nanas ena nan enam anna ran aan kewarganegaraan saroerenasannnesanennanannaa nana kawanan ena sara seen akan nomor identitas ktp paspor) kanankatana nana aaaaaa nana alamat akakaantanan anakan ana anna dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai anggota direksketerangan: bagi bank berbentuk hukum koperasi, terminologi direksi dan anggota direksi dapat diubah menjadi pengurus dan anggota pengurus sesuai dengan ketentuan anggaran dasar koperasi yang bersangkutanvomisaris saya yang bertanda tangan bawah ini: nama nnanananaanntananka kenakan kewarganegaraan nnananenanannaa tenan anne ana nana nomor identitas ktp paspor) dkananananenanaaana aan sea anna alamat kananananananaka kanan ena ana laa aaaaaa dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai anggota dewan komisaris(nama) keterangan: bagi bank berbentuk hukum koperasi, terminologi komisaris dan anggota dewan komisaris dapat diubah menjadi pengawas dan anggota pengawas sesuai dengan ketentuan anggaran dasar koperasi yang bersangkutanemas semarangemas semarii. fasilitas kolam pelabuhan tanjung emas.ooo.ooooooo.oo.o.o mo.momommmman tabel il. perkembangan arus petikemas tahun januari .eeccoocoroocooooo.eceecoe enam tabel dermaga pelabuhan tanjung emas semata .voodoo woooooooommmmannmoce tabel i!. data dan tren arus petikemas pelabuhan tanjung emas tahun .y.ooooooo.oo.ooo.oor.o. tabel fasilitas perairan kong. .o.m.ooo mo. oma tabel ii!. data dan tren angkutan luar negeri ekspor impor) tahun .oocccocoocoooocomooom. tabel iii. jumlah kunjungan kapal dan pelabuhan tanjung emas tahun .ovo.o.o.wo.coooooocoo tabel !!l. perkembangan volume muatan petikemas angkutan laut luar negeri pelabuhan tanjung emas tahun tabel perkembangan jumlah kunjungan kapal dan kapal kontainer pelabuhan tanjung emas tahun were coca eno anno eemeammamn akar errcereereen0enmeersentenk mmm eman makan anmanasna tabel data dan tren muatan petikemas terhadap totalitas muatan angkutan kapal ekspor impor). tabel il. jumlah kunjungan kapal dan pelabuhan tanjung emas .o.ooooooooooco momo tabel kebutuhan panjang dermaga general .voor.ooooocooooooooomoman tabel ii. perkembangan jumlah kunjungan kapal penumpang turis pelabuhan tanjung emas tahun tabel kebutuhan luas area penumpukan ca1go.ooooooooooo.ooo.o.oooomoemnseenenanneneme ran tabel i!i. kunjungan kapal cruise tahun hingga bulan full.o.ooooooooooooo.oo.oo.omo moon tabel data arus penumpang pelabuhan tanjung emas semarang tahun s d maret .vvv. tabel il. perkembangan jumlah kunjungan kapal dan untuk angkutan laut dalam negeri pelabuhan tanjung tabel proyeksi pertumbuhan arus penuh pang.oooooooooooooooomomeweun emas semarang tahun .orooorooco.oo.mo.cooooooooooo memohon tabel kebutuhan luas terminal aan nama tabel il. kunjungan kapal penumpang dalam n@gi) .ovoooooooooooooooooooooooo.occooooooooomocooonumumn taksi rencana dan konsep master plan fasilitas unfolding terminal batubara tanjung emas tabel perkembangan kunjungan kapal nusantara dan untuk angkutan laut dalam negeri .o.o.o.w.oo.o.oo tabel ukuran kebutuhan fasilitas unfolding terminal batubara.o.m.more coco mus nenamennenn tabel perkembangan kunjungan kapal rakyat dan untuk angkutan laut dalam negeri.voodoo18 tabel kebutuhan pengembangan terminal kanal.e.v.v01111ss01eesoreersecoe anno tabel lil. perkembangan kunjungan kapal khusus dan untuk angkutan laut dalam negeri.eeeccoooo. tabel rangkuman perencanaan kebutuhan fasilitas pembangunan pelabuhan terminal kendal. tabel kunjungan dapat bbm dan .iooovooooooooooooooooooooooooomommmeneeenenatanamemena tabel vi. tahapan pengembangan pelabuhan tanjung emas .oeeoooooooo.oooooooooooooooooooooeemmeenn tabel i!. muatan totalitas angkutan luar nge .ooooooo eceran memanen tabel vi. tahapan pengembangan terminal kendal .cco.hero.wom.w.wo.wo.wo.m.oow. wo. wo.mo.woo.mo.m0cbooo tabel ih. perkembang jan volume muatan kontainer angkutan laut luar negeri pelabuhan tanjung emas tahun tabel vii. rencana pengelolaan lingkungan pelabuhan.ov01111e0e1vx0vcoceececcooooo.mo.ooo.o.oooooomn tabel il1. perkembangan volume muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nusantara. tabel perkembangan volume muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal rakyat. tabel il. perkembangan volume bongkar muat yang dilaksanakan pbm pelabuhan tanjung emas . tabel ihi. komoditi melalui pelabuhan tanjung emas tahun janda .ooooooooooooooooooooooooooo tabel ill. analisis pertumbuhan tren kunjungan kapal luar negeri sampai dengan tahun .oo. tabel i!!. analisis pertumbuhan tren kunjungan kapal dalam negeri sampai dengan tahun .oovcoooooooo.o. tabel data pertumbuhan arus barang pelabuhan tanjung emas semarang tahun s d maret . tabel il1. komoditi melalui pelabuhan tanjung emas tahun januari .oooovooooooooooooooooooomoooo.m2g tabel data arus penumpang pelabuhan tanjung emas semarang tahun s d juli .coooooooooo.cbooo. bencana induk pelabuhan tanjung emas semarang gambar tahap pengembangan pelabuhan tanjung emas .oooooooooooooo woo daftar gambar gambar tahap pengembangan pelabuhan tanjung emas .o.oo.coroooooooooooooooo.oo.oooooom.o52 gambar tahap pengembangan pelabuhan tanjung em8s .ooo.oo.ooooooooooo.o.oo.mo. gambar pelabuhan tanjung emas .o.o.oooooooo.oo.o. memohon elemen gambar rencana zonasi perairan pelabuhan tanjung ems. .o.ooo.mooooooooo.oo. gambar areal labuh pelabuhan tanjung emas.o.co.ooo.oooooocooooooocoooo.ooooooooooo gambar tahap pengambangan terminal seal.ooooooooooo.oo.mooooooo.kolom. gambar fasilitas eksisting tanjung emas .ooecooooo.ro.o.oocoooooooo.mo come emmeeeeemaanatansarann gambar tahap pengembangan terminal kendal. .ooooooo.mo.oo.moon.o. om58 gambar sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan pelabuhan .ooo.oo.o oo. one gambar rencana zonasi perairan terminal ketidak.ooo.voodoo.coooooo.oooomomoooooommmmunmun00 gambar pelabuhan kendal .cbooo.co.coo.ooooooooooomman amen man emaneenu ena gambar rencana zones perairan pelabuhan tanjung emas dan terminal kendal. ru. gambar perkembangan kunjungan kapal pelabuhan tanjung emas tahun .o.oooovceressexcevonco.o gambar perkembangan kunjungan pelabuhan tanjung emas tahun .oo.v.ooo.ooooeceer see gambar perkembangan jumlah kunjungan kapal kontainer pelabuhan tanjung emas semarang tahun gambar perkembangan jumlah kapal kontainer pelabuhan tanjung emas semarang tahun . gambar perkembangan kunjungan kapal nasional dan asing angkutan laut luar negeri pelabuhan tanjung gambar perkembangan jumlah kapal nasional dan asing angkutan laut luar negeri pelabuhan tanjung gambar perkembangan jumlah kunjungan kasi angkutan laut dalam negeri tahun w.oo.co.oro.o. gambar perkembangan jumlah kapal angkutan laut dalam negeri tahun .ooo.cocoon.o. mo. gambar tren line pertumbuhan kunjungan kapal (cal) sampai dengan tahun .ocoocoooooooo.m. gambar tron line pertumbuhan kunjungan kapal gt) sampai dengan tahun .ooo.o.oooooooo.m. gambar tren pertumbuhan kunjungan kapal dalam negeri dan dalam ngg efi .o.oo.ordo.oooooooooooid gambar tren pertumbuhan kunjungan kapal dalam negeri dan dalam negeri dalam gt.v.vvv.vvr. lag gambar tren pertumbuhan luar negeri dan dalam negeri.ooovooocoooo.oo.o.voodoo.om move gambar grafik prediksi perbandingan total arus barang luar negeri dan arus barang dalam negeri. gambar tren peningkatan jumlah arus penumpang sampai dengan tahun .o.vo.m.o.oo.ooooroccooo.oo. gambar proyeksi perkembangan arus penumpang sampai tahun .novo.co.o.o oom gambar data dan tren arus petikemas pelabuhan tanjung emas tahun .cbooo. gambar proyeksi angkutan kapal ekspor impor) hingga tahun .ov.v.ooooooocoocoo.oo.@oo momo. gambar peta rencana tata ruang kota semasa .o.o.oo.o.o.oo.coooooo.ooooooooooo gambar posisi pelabuhan kendal terhadap rencana tata ruang .ov.oocoooooooooocoooooooo rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang pendahuluan dua kepentingan yang berbeda tersebut, yakni pengusaha sebagai pemakai jasa layanan dan pemerintah perkembangan wilayah dewasa ini semakin cepat dengan terbukanya akses global yang memungkinkan tumbuh sebagai pemberi jasa sekaligus pengawas, dirasakan sebagai hambatan bagi pengusaha hingga kini masih kembangnya kerjasama antara daerah sampai pada kerjasama perdagangan internasional sehingga berlangsung. jalan keluar yang baik dan memuaskan kedua belah pihak perlu segera dicarikan agar kedua peningkatan ekonomi wilayah yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat terpenuhi, namun kepentingan tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan. oleh karena itu perlu dipikirkan kondisi tersebut kurang didukung dengan kesiapan aspek penunjang terutama terkait dengan kesiapan suatu mengenai bentuk konsep yang dapat mengintegrasikan berbagai aspek atau instansi yang terkait dalam daerah dalam memfasilitasi arus pergerakan barang dan jasa dalam sebuah tatanan transportasi khususnya pengelolaan pelabuhan tanjung emas sehingga akan membuat pelayanan yang ada menjadi lebih efektif. pelabuhan, dalam sistem transportasi, pelabuhan merupakan suatu simpul dari mata rantai kelancaran muatan konsep tersebut dapat berupa national single windows nsw). angkutan laut dan darat, selanjutnya berfungsi sebagai kegiatan peralihan antar moda transport yang dapat national single windows nsw) merupakan sebuah upaya untuk menyatukan infomasi yang berkaitan dengan mendorong perkembangan perekonomian suatu daerah atau wilayah. aktivitas ekspor dan impor seluruh indonesia melalui satu portal bersama. dengan harapan informasi menjadi pentingnya peran pelabuhan dalam suatu sistem transportasi, mengharuskan setiap pelabuhan memiliki suatu semakin cepat dan dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa harus menghadapi banyaknya hambatanadministrasi yang selama ini sering terjadi. sebuah upaya sebagai batu lompatan untuk ikut serta berperan suatu rencana pengembangan tata ruang yang kemudian dijabarkan dalam suatu tahapan pelaksanaan membentuk asw (asean single window).dengan melihat fenomena pentingnya pengembangan pelabuhan dengan memperjelas arah pengembangannyaala beri dibuat suatu rencana induk pelabuhan. rencana induk pelabuhan dapat dipergunakan dan kerangka dasar rencana pengembangan dan pembangunan suatu pelabuhan tersebut diwujudkan dalam suatu diterapkan dengan baik, maka perlu dikaji secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek seperti rencana induk pelabuhan yang menjadi bagian dari tata ruang wilayah dimana pelabuhan tersebut berada, kebijakan pemerintah,tata guna lahan dan perairan,ekonomi dan sosial, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengembangan pelayaran,kondisi alam dan lingkungan, teknis dan operasional pelabuhan, serta organisasi dan wilayah. sumber daya manusia sdm) kepelabuhanan. selain dalam pengembangan pelabuhan harus memperhatikan siapa aktor yang berperan dalam melihat adanya kebutuhan tersebut maka masterplan pelabuhan ini harus disusun dalam suatu perencanaan pelabuhan dan isu strategis baik lokal maupun internasional. aktor yang berperan dalam kegiatan pelabuhan yang baik dan benar, yang dapat memberikan arah dan landasan bagi pemerintah dalam melaksanakan tanjung emas semarang terdapat (lima belas) instansi pemerintah yang melaksanakan amanat undang pengembangan pelabuhan yang mencakup seluruh kebutuhan dan penggunaan lahan untuk kegiatan undang dalam lingkup perairan. tumpang tindih kewenangan ini menjadi salah satu sebab kebingungan para kepelabuhanan dan kegiatan penunjang kepelabuhanan dengan mempertimbangkan aspek aspek teknis, pengusaha dalam menjalankan aktivitasnya wilayah peran tanjung emas semarang. berbagai keluhan ekonomi, sosial budaya serta aspek aspek terkait lainnya yang terintegrasi dengan rencana tata ruang muncul dari para pengusaha yang intinya mereka merasa banyak hambatan yang dirasakan lapangan saat) . yah, rencana umum tata ruang, tatanan transportasi wilayah, tatanan transportasi lokal dan kebijakan menjalankan usaha mereka. lan sisi keberadaan (ima belas) instansi tersebut bukan tanpa dasar. kelima perencanaan kawasan lainnya. melalui kegiatan ini diharapkan dapat merumuskan strategi dan indikasi program belas instansi tersebut memiiki dasar hukum yang kuat sehingga mereka pun berada pelabuhan tidak hanya pengembangan pelabuhan yang memberikan manfaat baik bagi pemerintah dan masyarakat sehingga visi dan pelabuhan tanjung emas semarang namun juga seluruh indonesia khususnya pelabuhan internasional. misi pembangunan wilayah dapat terwujud, tugas dan wewenang masing masing instansi tersebut terkesan masih parsial dan kurang terkoordinasi satu sama lain. hal inilah yang membuat para pelaku bisnis merasakan hambatan saat masuk maupun keluar dari suatu pelabuhan. rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang pelabuhan tanjung emas dan terminal kendal saat ini pelabuhan tanjung emas dan terminal kendal merupakan satu kesatuan dalam dir dan lkp pelabuhan tanjung emas sehingga dalam perkembangannya nanti terminal kendal juga menjadi perhatian khususnya untuk pengembangan kegiatan niaga terbatas dan beberapa kegiatan lain yang dapat menunjang peran pelabuhan tanjung emas semarang. berikut dan pelabuhan tanjung emas berdasarkan bersama menteri dalam negeri dan menteri perhubungan tahun batas daerah lingkungan kerja perairan 00m pelabuhan tanjung emas semarang batas perairan maa aas masa maa mama pam ama anna kek pata mann terminal pan maa haa . tank rae. kat lantai tan merangin ikea ana daa macan datar lampiran surat keputusan bersama mentari dalam segera dan menteri perhubungan thn. tanggal km. al phb. gambar pelabuhan tanjung emas rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang tabel fasilitas perairan pelabuhan tanjung emas fasilitas kolam pelabuhan tanjung emas nama panjang lebar kedalaman peruntukan alur pelabuhan m3) kontainer kontainer alur perairan terdiri dari alur luar dengan panjang dan lebar dan alur dalam dengan dengan panjang dan lebar ocean materiaidry (comment, fortikzer) samudera) ligula bulk (drop, bbm, chemical, aspal) perairan tempat labuh (dapat dilihat pada gambar general cargo (col, plywood, heavy tool) area labuh ship ship ha) passenger for ro to vessel titik koordinat a ls titik koordinat b' dibuka(ooalakmte ang titik koordinat nusantara ,swartz titik koordinat "ls opo, #etal) passenger for ro ro vessel area labuh quarantine ship" m2: ha) pitu liquid bulk cpo) liquid baik cpo) titik koordinat titik koordinat pelabuhan dalam general cargo tradition! vessel titik koordinat titik koordinat pelabuhan dalam area labuh emergency' ha) titik koordinat! ls bt titik koordinat titik koordinat pertamina gas titik koordinat dermaga area labuh kapal b3, kapal tanker, dapat kargo, kapal penumpang, kapal kayu" curah kering ha) sumber administrator pelabuhan tanjung emas, (semua istilah indonesiakan titik koordinat ls titik koordinat titik koordinat perairan pandu titik koordinat p daerah perairan pandu meliputi pelayaran pelabuhan semarang termasuk terminal minyak laut area labuh anchorage area" ha) jawa dengan batas batasnya antara lintang sampai dengan sepanjang pantai dan bujur titik koordinat a 5z sampai dengan titik koordinat ls titik koordinat s titik koordinat ls fasilitas penunjang perairan kolam pelabuhan perairan uji coba kapal (percobaan berlayar), merupakan wilayah perairan yang terletak pada posisi kolam pelabuhan ini berupa lokasi tempat dimana kapal berlabuh, berolah gerak, melakukan koordinat aktivitas bongkar muat, mengisi perbekalan yang terlindung dari ombak dan mempunyai kedalaman perairan tempat kapal mati dan keperluan darurat, merupakan wilayah perairan untuk tempat kapal yang cukup untuk kapal yang beroperasi pelabuhan itu. fasilitas kolam pelabuhan yang terdapat mati dan keperluan darurat yang terletak sekitar perairan tanah mas. pelabuhan tanjung emas dapat dilihat pada tabel ii. berikut. rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang fasilitas daratan pelabuhan tanjung emas mengacu pada undang undang tahun tentang pelayaran danyang meliputi penyediaan jasa kapal, penumpang, dan barang. penyediaan jasa kapal, penumpang, dar barang terdiri atas penyediaan jasa dermaga untuk bertambah, pengisian bahan bakar dan air bersih, fasilitas naik turun penumpang kendaraan, dan dermaga untuk kegiatan bongkar muat. adapun fasilitas daratan yang ada pelabuhan tanjung emas dapat dilihat pada gambar dengan deskripsi berikut fasilitas pokok pelabuhan tempat labuh rade tanjung emas ls radius mile: kedalaman lws rade rede kaliwungu ls radius mile, kedalaman mls dermaga tambatan, dengan alokasi dermaga petikemas untuk kapal kapal khusus petikemas. dermaga samudera dermaga samudera bagian selatan untuk kapal kapal turis dan general cargo gc) section dermaga samudera bagian tengah untuk kapal kapal gc. dermaga samudera bagian utara untuk kegiatan kapal kapal curah cair dan kapal petikemas apabila dermaga petikemas tidak menampung kapal petikemas. gc. dermaga nusantara dermaga nusantara untuk kegiatan kapal kapal penumpang dan turis. dermaga nusantara untuk kegiatan kapal kapal cargo curah. dermaga nusantara iii untuk kegiatan kapal kapal curah cair dan gc. dermaga pelabuhan dalam dan il, dialokasikan untuk kegiatan bongkar muat kayu gergajian dan sembilan bahan pokok dari kapal kapal antar pulau. kade kali baru timur kbt) kali baru barat kbb) dialokasikan untuk kapal kapal pelayaran rakyat. dermaga kade pltu dialokasikan untuk kegiatan bongkar muat kayu log's dan suplai bbm oleh pertamina. lagi jaya badan meng bang janda tabel ii. benci pr) dermaga pelabuhan tanjung emas semarang sma art nu. wah (m) merang ane desasaiaa even mampu demsakata asas maan kade pinggiran kbt bol kanan aa gambar kadeftusus pewarna) ) ( | areal labuh pelabuhan tanjung emas kemang seng samulo rae mengenakan song) tan sumber administrator pelabuhan tanjung emas, kontainer yard c y) kapasitas teks hari cfs terminal penumpang memiliki luas dengan fasilitas fasilitas, antara lain kantin, souvenir shop, perbankan (money changer) dan pelayanan tiket perjalanan. fasilitas bunker hsd pertamina) ton hari mfo dan mfd pertamina) ton hari pr. suplaairbersihuntukkapal liter detik fasilitas pemadam kebakaran pemadam kebakaran dan bengkel seluas dengan dilengkapi mobil pemadam kebakaran buah yaitu milik terminal petikemas semarang. bank, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan sarana bantu navigasi pelayaran sbn) bengkel belum ada, namun untuk sementara masih menumpang samping menara suar seluas dan nek penumpangnya kn, suar dan rencananya akan dibuat bengkel seluas belakang menara suar. sarana bantu navigasi pelayaran sbn) rencananya berjumlah buah. rambu nomor lg, (warna merah) dan rambu nomor (warna hijau) merupakan per godaan rambu baru dari pt. pelindo. rambu thn kuning selesai diperbaiki dan dipasang dekat putri, rambu nomor (nama hijau), (merah) dan (merah) ana va. kk. merupakan rambu baru dari ditjen perhubungan laut dpl). gambar fasilitas eksistingyaran tanjung emas: sarana dan prasarana navigasi tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan sarana navigasi atau pelayanan pandu kapal. jumlah sarana bantu navigasi pelayaran buah berupa menu dsi putih posisi ls rambu dsi hijau posisi ls rambu dsi merah posisi ls rambu dsi putih posisi ls rambu dsi putih posisi ls rambu dsi hijaukuning posisi ls net hijau posisi ls apel merah posisi ls . apel hijau posisi ls apel hijau posisi ls ia apel kuning posisi ls asi setu maan kala naga a22 karantina sin par pena nan adi gambar gambar sbnbuhan: terminal kendal pelabuhan tanjung emas berkewajiban untuk menjamin keselamatan dan keamanan maritim, keamanan fasilitas perairan kapal dan fasilitas pelabuhan sebagaimana dalam isis code tujuannya untuk menetapkan kerjasama ran pel kendal internasional guna mendeteksi dan menilai ancaman keamanan dengan mencegah terjadinya insiden terhadap fasilitas pokok perairan pelabuhan kendal kapal, fasilitas pelabuhan yang dipergunakan dalam perdagangan internasional. alur pelayaran tugas pelaksanaan keselamatan dan keamanan pelabuhan diemban oleh beberapa instansi yang kolam pelabuhan berwenang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan dalam pelabuhan. beberapa instansi yang bre bertanggung jawab tersebut antara lain tni al, polri, kpop ditjen dubia, bea cukai semen keu dan kkp, uar masing masing instansi tersebut mengemban tugas sesuai fungsi masing masing instansi yang membawanya tabel dan bekerja sektoral. fasilitas kapal yang dimiliki oleh masing masing instansi tersebut dalam kaitannya dengan fasilitas perairan kendal keamanan dan keselamatan pelabuhan dapat dilihat pada tabel berikut. tabel jumlah fal lanal semarang kapal pekon non kombatan areaikapat mag ditpolair jateng kapal patroli polisi speed areal darurat snn gek kp3 tg. emas noo bea cukai tg. emas bppidkp tg! speed boat sumber bukti psp. volume xvii. api mmm nana, areal muatan berbahaya in) naa areal perbaikan agresi tempat berlabuh areal alih muat antar kapal reda o0 sumbar survey, gambar sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan pelabuhan areal labuh kapal ekspor rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang oma ma) mens areal labuh kapal interinsuler teks pt. kli 0g" sbn rambu dsi dls sumber apel tanjung emas semarang, sa fasilitas daratan fasilitas daratan yang ada pada pelabuhan kendal sebagai berikut suga paman lan dermaga kapal ro sam juwana gedung terminal penumpang bat lapangan park asa benua aga ea jalan lokal area pelabuhan tea gambar pelabuhan kendal rencana induk pelabuhan tanjung emas semarangkegiatan pelabuhan saat ini volume kunjungan kapal dan perkembangan jumlah total kunjungan kapal dari tahun tahun pelabuhan tanjung emas semarang dso0 mmm dari tahun sampai dengan tahun memperlihatkan adanya perkembangan yang fluktuasi, jika dalam tahun jumlah kunjungan caf sebesar dan tahun jumlah cal sebesar tetapi tahun call mengalami penurunan jumlah kunjungan sebesar atau turun sebesar ,929c dari tahun sebelumnya. too sedangkan jumlah juga mengalami fluktuasi, dimana selama menunjukkan tren menurun namun mulai tahun dan menunjukkan peningkatan. untuk tahun terdapat jumlah yaitu sebesar atau terjadi peningkatan sebesar dibandingkan tahun sehingga selama kurun waktu s008 jumlah ca dan memperlihatkan perkembangan rata rata per tahun sebesar call atau dan sebesar atau gambar perkembangan jumlah total kunjungan kapal dan selama kurun waktu dapat dilihat perkembangan kunjungan kapal pelabuhan tanjung emas tahun tabel iii. dibawah ini. tabel jumlah kunjungan kapal dan pelabuhan tanjung emas tahun tumbuh kunjungan kapal petomtanganiaiitunn jasoooen al talak moons0 is12: a13) m5) petumbuhanratsratapertahun d0sse0o| sumber apel tanjung emas semarang, gambar perkembangan ukuran pelabuhan tanjung emas tahun sedangkan untuk kunjungan kapal kontainer, perkembangan jumlah kunjungan kapal kontainer dari tahun sampai dengan tahun mengalami fluktuasi. dibandingkan tahun maka tahun ini jumlah kunjungan kapal kontainer mengalami kenaikan sebesar call yaitu dengan jumlah kunjungan sebesar atau kenaikan sebesar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga dalam kurun waktu tahun mengalami pertumbuhan cal! rata rata per tahun sebesar atau untuk mengetahui rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang perkembangan naik turun tiap tahun jumlah kunjungan kapal selama kurun waktu tahun dapat dilihat dalam dan tabel iii. dan gambar dan ntar tabel ill. mann man mann nan perkembangan jumlah kunjungan kapal dan kapal kontainer pelabuhan tanjung emas tahun mei ' m enw non anon aan lan jumlah kun matan lal oleajxal e28 rose 6st gambar perumbuhanratarntapertahun tee| o ) ot000704o| 2g2 perkembangan jumlah dapat kontainer pelabuhan tanjung emas semarang sumbar apel tanjung emas semarang, tahun arus kapal yang melalui pelabuhan tanjung emas terdiri dari arus kapal luar negeri dan arus kapal aa. dalam negeri. arus kapal luar negeri dibedakan menjadi kapal regular dan non regular. sedangkan arus kapal dalam negeri dibedakan menjadi kapal niaga dan kapan non niaga. sebagian besar kapal yang melalui menangani pelabuhan tanjung emas adalah kapal niaga. ona ane mama tua enmmana hanan anna pen angkutan laut luar negeri . manna menanam hee ang perkembangan jumlah kunjungan kapal bagi armada yang melaksanakan angkutan laut luar negeri seo ino anon naa selama tahun pelabuhan tanjung emas semarang memperlihatkan pertumbuhan rata rata per tani tahun sebanyak cal! atau sebesar yo, sementara jumlah kapal mengalami pertumbuhan rata rata per tahun sebanyak atau untuk melihat gambaran terhadap perkembangan jumlah kunjungan kapal dan untuk angkutan laut gambar luar negeri dalam kurun waktu tahun dapat dilihat pada tabel il. perkembangan jumlah kunjungan kapal kontainer pelabuhan tanjung emas semarang tahun tabel ih. jumlah kunjungan kapal dan pelabuhan tanjung emas let emban tana lak.) can fnl serebral cases mel utama| oo. 7e7| #t72s001| reel sasa3a| oral age| rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang perkembangan turun naik jumlah kunjungan kapal angkutan kapal turis yang singgah pelabuhan tanjung emas mengalami lea jem jem|l owl fluktuasi dari tahun sampai dengan tahun ini. untuk tahun ini tidak terjadi kenaikan dari tahun us) tahun yaitu sebesar call, sedang lah ncia penabuh wmsfosf sampel msl sammy| au| mail tahun yaitu sebesar gal, sedangkan jumlah turis mancanegara yang turun pelabuhan z50so| sera37| aeossos| sog7e0| sas| tanjung emas semarang tahun mengalami penurunan orang dibandingkan tahun sebelumnya, |2oto tea to40asas| 7e4| sel #2sos| atau sekitar untuk mengetahui perkembangan jumlah arus kunjungan kapal turis mancanegara dan apalmbuhamantapeaan an) sup| ha! jumlah turis dari tahun dapat dilihat pada tabel berikut. tabel hi. at perkembangan jumlah kunjungan kapal penumpang turis pelabuhan tanjung emas logo nnn 2mana namn ana hau tahun urun |oo. ja| r03)| | .2m| laf nasional ia. pertumbuhan rata ratatahun gambar sumber apel tanjung emas, perkembangan kunjungan kapal nasional dan asing angkutan laut luar negeri pelabuhan tanjung emas semarang tahun data mengenai kunjungan kapal cruise yang berlabuh pelabuhan tanjung emas pada tahun ditampilkan pada tabel ii. tabel kunjungan kapal cruiser tahun hingga bulan juli ema (no san see dengan wv. seabourn juucurora |pohon sermon janda ix. hn. mv.seabourn barber ama aaa sea! aaa nasional legend gambar39 ass del oom on0t1 |aman perkembangan jumlah dapat nasional dan asing angkutan laut luar negeri pelabuhan tanjung emas duvanrems semarang tahun uvanreus jus doa latte iso losari lawu lunocoomeus ser sus loro |eurepane rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang banana man aan senna men maa loom mercu lan a00 liar itoe era |depok la00e00 luas were lin juan tes nusantara sewrawen) jis wow mean sumber pt. pelabuhan indonesia (persero), cabang tanjung emas soo mil. mil mit utnusus angkutan laut kapal dalam negeri perkembangan jumlah kunjungan kapal dan bagi kapal kapal yang melaksanakan angkutan laut op. dalam negeri pelabuhan tanjung emas semarang tahun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun adapun perkembangan kegiatan kunjungan kapal dan untuk subsistem gambar angkutan laut dalam negeri dari tahun (tidak termasuk kapal penumpang) dapat dilihat pada tabel perkembangan jumlah kapal angkutan laut dalam negeri tahun serta gambar dan berikut ini angkutan laut dalam negeri pelabuhan tanjung emas terdiri dari kapal angkutan penumpang, kapal tabel hi. khusus, bbm. perkembangan jumlah kunjungan kapal dan untuk angkutan laut dalam negeri pelabuhan nusantara, kapal rakyat, kapal khusus, dan kapal bbm tanjung emas tahun kapal penumpang umum pen taat. data beng kondisi kunjungan kapal penumpang dalam negeri pada tahun hingga bulan juli diangkut oleh jenis tah kapal yang menunjukkan call sebanyak dan jumlah penumpang mencapai orang. tami urap selengkapnya dapat dilihat pada tabel iii. tabel hii. |ezo lt) posisi lin sea5e ona sumber apel tanjung emas, jemala ter7| samba kumaisampit jomarmakencanail 4eti pontianakkumai econ toro7| aie4| banjarmasinkumal jaranan 4t8so sampe isjuwr gal to07| sampitpontianak jtruser ta7o| pontianakkumai nusantara marisanusantara | saat pontianak | rakyat isatyakencana| ketapang | a00 khusus sinabung | makasar | |firman 4s) 7si3 tgpriokbatulicin jarak kartini jepara, karimunjawa kirana ) | gre2| mp7 gambar perkembangan jumlah kunjungan kapal angkutan laut dlam negeri tahun domuramene ram| mau mam sumber pt. pelabuhan indonesia tii (persero), cabang tanjung emas rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang kapal perintis dapat rakyat dapat perintis mulai berlabuh pelabuhan tanjung emas pada tahun dan mengalami peningkatan selama tahun jumlah kunjungan kapal rakyat mengalami pertumbuhan rata rata sebesar kunjungan yang cukup besar yaitu sebesar cai dan kegiatan naik mengalami peningkatan sebesar atau sebesar call dan kenaikan kunjungan kapal terbesar terjadi tahun orang. selengkapnya dapat dilihat pada tabel iii. sebesar cal! ,43y6) dan lihat tabel iii. tabel ill. perkembangan kunjungan kapal penumpang dan perintis tabel perkembangan kunjungan kapal rakyat dan untuk angkutan laut dalam negeri penumpang cal cal lal turun yan5e1 s71a62 asa711 te5004 naik ta7ees who pan yaaa setiap (oo damon yoon tas degan aman agam joss jas jam cam tae perintis bani nat are pertumbuhanrate ratatahun omeasago| 2es| sumber apel tanjung emas semarang, ampas kapal khusus sumber apel tanjung emas semarang, angkutan kapal pelayaran dalam negeri yang dilaksanakan kapal khusus selama periode tahun kapal nusantara menunjukkan rata rata kunjungan kapal khusus sebesar cal! sedangkan dalam jumlah kunjungan kapal nusantara pada tahun mengalami penurunan sebesar cal! atau menunjukkan perkembangan rata rata sebesar lihat tabel il!. dibandingkan tahun sebelumnya. rata rata pertumbuhan tahun sebesar cal! atau tabel hi. gan lihat tabel perkembangan kunjungan kapal khusus dan untuk angkutan laut dalam negeri tabel hag papan pettmpaliifan perkembangan kunjungan kapal nusantara dan untuk angkutan laut dalam negeri taman maa eat pass ara tahun car can 7a2ses hang sat s38. kan basi nip pagoda penari pan kap pertumbuhanrateratatahun t08 sumber adel panjang emas semarang te29| atrata kapal khusus angkutan bbm pertumbuhanrataratatahun so01on jumlah kunjungan kapal khusus angkutan bbm selama tahun hingga tahun menunjukan rata sumber aap tya eee senang, rata pertumbuhan positif sebesar cal atau sedangkan jumlah kapal menunjukkan pertumbuhan yang negatif pula yakni sebesar lihat tabel iii. rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang tabel ii12 pelabuhan internasional yang dapat melayani kegiatan bongkar muat kontainer. angkutan kontainer ena pel bbm danpemesan dapat dilihat yaitu bila pada tahun kontribusi angkutan kontainer sebesar dan sedangkan dalam tahun ica) oto ical ical kurun waktu lima tahun yaitu pada tahun meningkat menjadi sebesar walaupun sedikit mengalami tas penurunan sebesar dari tahun tetapi dapat dikatakan angkutan kontainer masih mendominasi dibandingkan dengan angkutan non kontainer. tabel ii. i9e perkembangan volume muatan kontainer angkutan laut luar negeri pelabuhan tanjung emas tahun putumbuhanrateratapertahun asa as0e samba pal tea senang tomita oo) koroner tato kru volume bongkar muat muatan boxes tous im3) perkembangan muatan totalitas angkutan luar negeri baik ekspor maupun impor yang melalui pelabuhan tanjung emas menunjukkan adanya perkembangan yang fluktuatif. peningkatan volume muatan totalitas pada tahun menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi yakni sebesar atau tadi mencapai t m3. sedangkan pada tahun terjadi penurunan yang cukup tajam yakni sumber topi tanjung emas semarang, atau memperlihatkan penurunan sebesar t m3. perkembangan jumlah muatan secara totalitas untuk din hutan leh kanal skema angkutan laut luar negeri pada kegiatan impor dan ekspor selama periode tahun dapat dilihat pada jika dilihat menurut angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal nusantara, perkembangan tabel volume muatan bongkar muat pelabuhan tanjung emas rata rata mengalami pertumbuhan positif, meskipun tabel pada tahun terjadi penurunan volume muatan bongkar 1uat sebesar atau sebesar muatan totalitas angkutan luar neg t m3. namun, pada tahun volume bongkar muat mengalami peningkatan yang relatif tinggi sebesar agunan luar kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun sebesar rata rata pertumbuhan bedil nam volume bongkar muat dari tahun mencapai atau sebanyak t m3. untuk lebih tahun total jelasnya dapat dilihat pada tabel il. m45 tabel t0state 3se4590) perkembangan volume muatan angkutan laut dalam nagori yang diangkut oleh kapal nusantara pipa noor total nak turun pertumbuhanrataratapertehun tahun bong sumber apel tanjung emas semarang, dapo tanjung kontribusi volume muatan kontainer terhadap totalitas volume muatan angkutan laut luar negeri selama tahun dapat dilihat pada tabel !!l. mengingat pelabuhan tanjung emas semarang sebagai rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang tama urun tahun tahun o|oam |o . sastra7 o1ato sisi |azaszns| sa00| (oto da5200 sumber apel tanjung emas semarang, sumber apel tanjung emas semarang, sedangkan volume muatan bongkar muat yang terjadi pelabuhan tanjung emas yang diangkut oleh perkembangan volume bongkar muat yang dilakukan perusahaan bongkar muat yang terdapat pada kapal rakyat, cenderung mengalami penurunan dengan rata rata pertumbuhan dari tahun hingga pelabuhan tanjung emas mengalami kondisi yang fluktuatif. perkembangan volume muatan totalitas yang tahun penurunan yang cukup signifikan tejadi ditahun yakni mencapai atau sebesar fluktuatif, salah satunya dipengaruhi oleh banyaknya perusahaan yang beroperasi pelabuhan tanjung emas t m3, dapat dilihat pada tabel iii. menunjukkan perkembangan yang fluktuatif pula. selengkapnfftapat dilihat pada tabel iii. tabel tabel perkembangan volume muatan angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh kapal rakyat perkembangan volume bongkar muat yang dilaksanakan pbm pelabuhan tanjung emas daan pata tatum bonita volume sangat| t33s17 n09 sites| 4sa2| 4277a| taste loodossam sumber apel tanjung emes semarang, pertumbuhanrataatapertahun 1case2, sumber apel tanjung emas semarang, untuk volume muatan bongkar muat bbm yang diangkut oleh kapal bbm, tahun jika dilihat berdasarkan komoditas unggulannya, jumlah arus komoditi barang pada tahun menunjukkan adanya penurunan volume yang dapat ditunjukkan dengan rata rata pertumbuhan volume muatan yao tah jami kondisi auktuatf untuk komoditas didominasi oleh tetasirnot tahunnya mengalami kondisi yang fluktuatif untuk komoditas ekspor masih didominasi ole 'classes. sebesar perkembangan cukup fluktuatif dari tahun tahun dan pad tahun mengalami kenaikan nge por maan sedangkan komoditi ekspor didominasi oleh general cargo dan biji gandum untuk bongkar didominasi oleh yang cukup drastis sebesar selengkapnya dapat dilihat pada tabel iii. berikut ini. log's dan untuk muat komoditas yang mendominasi berupa beras. selengkapnya dapat dilihat pada tabel tabel hi, tabel ih. komoditi melalui pelabuhan tanjung emas tahun sid januari perkembangan volume muatan bbm peer kar bali bor a3ore rbd klein cpo ton starin ton |o ter plywood tetes molase ton rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang tahun proyeksi arus barang dan penumpang untuk periode berdasarkan data sekunder yang didapatkan bahwa pertumbuhan kunjungan kapal mengalami fluktuasi antara methanol ton tahun sampai dengan tahun tingkat pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ton kondisi perekonomian dalam negeri indonesia) kondisi perekonomian asean, kondisi perekonomian asia toni? pasifik dan kondisi perekonomian global, analisis tren arus kapal yang menggunakan jasa pelabuhan tanjung jumlah export ton t509 te094o ama impor emas diasumsikan dalam kondisi tumbuh normal yaitu suatu kondisi yang didasarkan pada kondisi pertumbuhan bii gandum ton tahun sebelumnya, dengan tingkat pertumbuhan yang sama pada tahun tahun berikutnya. kondisi perekonomian dash ton berjalan normal dan tidak terjadi krisis ekonomi dalam skala nasional, regional dan global. proyeksi tersebut steel serap coil ton yura menggunakan metode regresi linier yang dihitung hingga tahun sesuai dengan jangka waktu rencana pupuk cuprea ton jangka panjang dari rencana induk pelabuhan tanjung emas berdasarkan data tren kunjungan arus kapal tahun jagung ton 1ce ton pada hasil proyeksi hingga tahun kunjungan kapal luar negeri pelabuhan tanjung emas jjumlahimpor atom ser.tog s90939 menunjukkan angka cal ). untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. bongkar tabel hi. batubara ton gm1808 analisis pertumbuhan tren kunjungan kapal luar negeri sampai dengan tahun pupukurea ton tahun jumlah kunjungan kapel perkembangan naik turun |docs range sisi war war are ale semesta ton stars |msw aware mas alam las revo lewcpo ton donau |o2tsn sea (me |row ton masa ues| sara tm, asigkwa rsa ton @sea suar te0u2s seuecuui ron 1user6 280m 2zta0s tes (me nissan sezon #oeesaog tepung tapioka ton tata7s s9oo tee dirayu gergajian mts usa |terus ton jam 2as names snare ereswouses ton done names ton |o2013 foto tae77t aan ternak poster ara (2ow 23m toko tam ton tautan boneka tom sos24es 3ana70 bog712s foto muat sao07 foto |arus ton dosa azas tamu ton (om |ossasoea oon layak sawit |nasdem 1sa0re ternak ton pom masam oper saran too heeft kaca aon t3902sso foto tareeeor pupuk ton mas don ma01ts7s o0t arus |onset ooo uoarizs sans dosen aow dibatasi (ooojwumlahmuat j| tons 3ss013 3r2837 bagas atas tot tokoh baso usa soo ame siber tpt. paha secara persero), cabang terra ras tonarsragr toe ora tante rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang perencanaan. untuk lebih jelasnya tren pertumbuhan kunjungan kapal dalam negeri dapat dilihat pada tabel (2g uas too mmg perut. (ons bonang me0te 20m yes tonsamow owo huge masa tsasrose ooo oo1 analisis pertumbuhan tren kunjungan kapal dalam negeri sampai dengan tahun lo200 tssrogas ss357064 oo1 tahun sumber data diolah konsultan players bag ang beta bela kan lan men inn margin mee ban mea kampungan kapal mekanisme bean bra pak bela bella gambar3 men brk mann mean lini tren line pertumbuhan kunjungan kapal (ca!) sampai dengan tahun mea bee bau i80001000 jean nun m000000 mekgnnn dea bike masa m.t. rsa mil mal man bela o00000 rena aaa, i4ag900 gee bnn kunjungan kapal berdasarkan men kan mean mean del mean gambar tren line pertumbuhan kunjungan kapal gt) sampai dengan tahun untuk tren perkembangan kunjungan kapal dalam negeri dilihat dari data yang didapat dari instansi terkait dari data hasil proyeksi pada tabel tersebut, selanjutnya dapat dilihat perkembangan lebih jelasnya pada grafik garis mengenai hasil proyeksi seperti gambar berikut. meliputi data series yang kemudian tren kunjungan kapal dilihat dari pertumbuhan kunjungan kapal dalam negeri eksisting yang terdiri dari kapal nusantara, kapal rakyat dan kapal khusus. dengan asumsi logis dan pertumbuhan tiap tahun tetap. sehingga didapat angka kunjungan kapal dalam negeri selama kurun waktu rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang mon sman koma dari data tersebut dapat dilihat arus barang ekspor impor tahun mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan rata rata pertumbuhannya mencapai tabel ii. peningkatan terbesar terjadi pada tahun yakni mencapai jumlah barang yang akan diimpor melalui pelabuhan tanjung emas terbesar terjadi pada tahun yakni sebanyak ton m3, sedangkan barang yang akan diekspor moo nusantara jumlah terbesar terjadi pada tahun sebanyak ton m3. e rakyat khusus untuk arus bongkar muat (pergerakan dalam negeri) merupakan arus pergerakan yang paling banyak dilakukan unit pelabuhan tanjung emas dibanding pergerakan ekspor impor. jumlah barang yang dibongkar cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya setelah pada tahun sedikit mengalami penurunan. total seluruh arus bongkar muat yang terjadi pelabuhan tanjung emas mengalami penurunan cukup drastis pada tahun hingga mencapai dan mengalami peningkatan yang pesat kembali pada tahun gambar yang mencapai laju pertumbuhan arus barang pelabuhan tanjung emas cukup lambat yakni sebesar tren pertumbuhan kunjungan kapal dalam negeri dan dalam negeri tabel ill. data pertumbuhan arus barang pelabuhan tanjung emas semarang tahun s d maret th. tan luar negeri yana nusantara ekspor ton jmlluar negeri ga20yo re23sa 7este oss4g7e i0eng7p oo haa rakyat b.dalam negeri bongkar toni jas jasa dis oma oma nana muat ton dami asam seni samaran maa sumber apel tanjung emas semarang, gambar berdasarkan pada data tersebut, dilakukan analisis pertumbuhan arus barang yang diperkirakan akan tumbuh tren pertumbuhan kunjungan kapal dalam negeri dan dalam negeri dalam masa yang akan datang. prediksi tren arus barang tren pertumbuhan arus barang melalui pelabuhan tanjung emas ditentukan berdasarkan data dari pt. pelabuhan indonesia ill data tersebut terdiri dari data arus barang luar negeri yang berupa ekspor impor serta arus barang bongkar muat dalam negeri. data dasar berupa data yang telah disajikan dari tahun rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang memperhatikan surat direktur jenderal perhubungan laut nomor: pp. dpl tanggal januari perihal penetapan rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang, surat gubernur jawa tengah nomor: tanggal juli perihal rekomendasi rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang, surat walikota semarang nomor: tanggal maret perihal rekomendasi walikota terhadap rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang, rekomendasi bupati kendal nomor: perihal rencana induk pelabuhan rip) tanjung emas semarang, memutuskan: menetapkan peraturan menteri perhubungan tentang rencana induk pelabuhan tanjung emas semarangabel hi. tren pertumbuhan arus barang mmm memanas nan man s000000 negeri .co0000 oil mata| meal 2amal sun suz| lala sat 2s! usul 2s0zul gagal sman m000000 selam ami selom| amal islam muo| wsw| row some| 22model sam) some import eksport bongkar muat dalam men! mana seoul useful sal seoul polo ato men amen donald aman ana gambar ulas sel aula om| oma aral has tren pertumbuhan luar negeri dan dalam negeri joao t0ww| mas sampel asal 2sm0w| nam) sang rent metan amal sana, east tam gen saga pframe nonton emg ananta ae aso0e ama sangan jalan ames| am) sans| scenes) uas) 1m| ss0sn pala surel 2w40| tum) asw| 20mem| embel ss000| m dul s0su| 220el sem w0mel ponsel awal msl a11! apl semi sen osm| asal aan jumlah luar negeri del mon t200| man0l sesan| ass) sambal sal sanam sean) jumlah dalam negeri inline sm) seed saw) samawi saman) wear) semu mana) dalam sawo| 2aul semen| uan sem stw sos tas01 perps inhu amal 20n| semua| amsal sanur @osm| sasis| ma0as| ops infos sewu) amor| mon| sum sus) ass maan! info seri| mem tren| ssel sama| wal asumsi massa balm sagu| maal temon samsul ses2m| amil mam mean pena jala seal mel asml brasil aneka| @usul mena arm gambar alam mal ama sam saga sana am, grafik prediksi perbandingan total arus barang luar negeri dan arus barang dalam negeri lal tama seti| te0sul aer) sandal taman asia paslon 1n0su| arm! 2eun| ssel 4wesel mms| "sai ton sumber data dalah konsultan, proyeksi perkembangan arus barang ekspor impor dan bongkar muat secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar bawah ini. rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang jumlah aru neon best dan asn dan mrt barang b05, bongkar bahasa ton pupukurea ton nba loss semenjak ton kadal rbd olenicpo ton lpg load ton pasir kuarsa ton semen curah ton minyak sawit ton tepung tapioka ton kayu gergajian beras ton tetes molase ton cor ton makanan ternak ton ton! (ut jumlah bongkar ton 3ori2s muat beras ton gambar minyak sawit ton aan prediksi total arus barang sampai tahun makanan ternak ton jagung ton hari kaca arus barang total yang ada pelabuhan tanjung emas terdiri dari arus barang berbagai komoditas. arus pupuk ton hna kayutapis barang berbagai komoditas diproyeksikan berdasarkan data arus barang per komoditas tahun terakhir yang ton .a9g jumlah muat didapat dari data instansi yaitu pt. pelindo iii. data tersebut diproyeksikan untuk jangka waktu hingga tahun eta tama perencanaan sehingga didapat angka proyeksi untuk kebutuhan fasilitas pelabuhan untuk jangka waktu sumber pt. pelabuhan indonesia (persero), cabang tanjung emas perencanaan masterplan pelabuhan tanjung emas. data arus barang per komoditas dapat dilihat pada tabel dari data tersebut diatas maka dilakukan proyeksi dengan asumsi logis berdasarkan tren perkembangan arus berikut. tabel hi. per komoditas sehingga didapat angka arus barang pada tahun perencanaan. proyeksi tersebut dapat dilihat komoditi melalui pelabuhan emas tahun s d januari pada tabel berikut. tahun tahun uproar proyeksi arus barang tiap komoditas rbdolew cpo ton starin ton wood tet es notas ton export methanol tan irbdolei cpo ton gaplek ton starin ton |cc ton plywood jjumahbport too team tetes molase ton impor methanol psi gandum ton kaca ash gaplek ton steel scrap con ton ian ton minyak pelumas ton (oo taumanexport (tom wang7 tegar pupuk kcluurea ton impor jagung ton |cc toni biji gandum ton doo oijumahimpor tone virion mist og73o s9ngs gd698 gula ton 2a.73t rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang soda ash ton steel scrapicoil ton |. oo. minyak pelumas ton pupuk kcl urea ton xn nan jagung. ton ton pe. oo. idumanmeor tone tokoh9s tada7s7 gun gon bongkar batubara ton pupuk urea ton nrrnnna enam gmn log's semen bag ton m0965 atn.3e4 rbd oleh cpo ton aro ton 2asti batubara log's semenjak bbm bongkar pasir kuarsa ton nana aa, semen curah ton gambar minyak sawit ton tepung tapioka ton proyeksi komoditas terbesar hingga tahun kayu gergajian beras ton prediksi arus penumpang tetes molase ton cok. ton telaah dan analisis data tren pertumbuhan arus penumpang angkutan laut diprediksikan dari berbagai data yang makanan ternak bap berkaitan. berdasarkan data terbaru yang diperoleh dari dinas instansi terkait ditunjukkan bahwa pergerakan adakan tone agar |asia lag lor arus pergerakan penumpang yang melewati pelabuhan tanjung emas, berdasarkan data yang diperoleh dari beras ton irama pt. pelabuhan indonesia iii persero), menyebutkan arus penumpang pelabuhan tanjung emas pada tahun minyak sawit ton makanan ternak ton 2x97 mengalami penurunan sebesar namun pada tahun pergerakan penumpang jagung ton mengalami kenaikan sebesar berdasarkan data tersebut, bahwa penumpang melakukan perjalanan kaca mean pupuk ton domestik dalam negeri. dari jumlah menyebutkan bahwa penumpang yang naik dari pelabuhan tanjung emas kayu lapis naa rome menunjukkan angka tertinggi pada tahun yakni sebanyak orang, selengkapnya dapat dilihat pada jswmahmuat )o( tempo og01tt2 asta10 ara7e3 setir? tabel berikut. tabel i!. (kaca puber arena tahun terakhir tidak ada pengiriman data arus penumpang pelabuhan tanjung emas semarang tahun sid juli tm200s ti. juli untuk lebih jelas dalam melihat proyeksi hingga tahun dapat dilihat pada gambar berikut. th. luar negeri demarkasi turun orang embarkasi naik orang .dalam negeri demarkasi turun orang embarkasi naik orang (io jum penumpang orang se0017 essay w00as sumber apel tanjung emas semarang, rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang dari data kondisi eksisting tersebut maka diproyeksikan untuk jangka waktu tahun kedepan hingga tahun berdasarkan angka angka rasional pertumbuhan penumpang. untuk lebih jelasnya proyeksi tersebut dapat ann maa nina dilihat pada tabel dan gambar berikut. e25900 tabel n1. proyeksi pertumbuhan arus penumpang sooko onmnnnnn yogi daamtogai fantasi tuan ember nak prestasi turun terbatasi hak mo j v demokrasi turun demarkasi turun man bt nn mea embarkasi aik are j.aml sal oo. mal gas! peningkatan jumlah ampat gempal dengan tahun dom| lo. maa| ges05 model o 0jml owl uss)| total lain|l un| s01| m0000 penumpang, loul amal 2mal gen! bel oom, lo! sal m0| sas| limun o lo. 21ml co000 lam| oo. om| mu) lica| oo. 20m| ss) lam|l oo. ml| oo. 2s0| s1te| comm| oo 20m 2un! lal o 00samulo 20m! pa asas asa! maa gambar sam proyeksi perkembangan arus penumpang sampai tahun ttl bm: berdasarkan data yang diperoleh, tren peningkatan jumlah arus penumpang sampai dengan tahun ditentukan berdasarkan pada pertumbuhan yang dianggap wajib, berdasarkan pada data data pertumbuhan oo 2m| astro! yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan. berdasarkan tren tersebut maka didapat proyeksi arus lom| mal oo. sus) amber: ada dar anemia korsufan,penumpang mencapai orang. rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang prediksi tren perkembangan angkutan petikemas tam anspottonas(rey kemas teks) analisis dan prediksi tren perkembangan petikemas didasarkan oleh data data tren eksisting dengan el oo. mempertimbangkan angka angka beberapa tahun kebelakang yang telah diperoleh dari data instansi terkait. r data data dasar tersebut dapat dilihat pada tabel pada tabel tersebut dapat dilihat perkembangan arus a8| oo petikemas pada tahun arus petikemas pada tahun mengalami peningkatan yang cukup lambat yakni (dalam satuan box). arus ini mengalami fluktuasi tiap tahunnya. pada tahun . jumlah ekspor mengalami penurunan sebesar (dalam satuan teks) dan (dalam satuan box). sbm sedangkan impor mengalami sedikit peningkatan sebesar ,499c (dalam satuan teks) dan (dalam r8| satuan box). selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. tabel hi. |. perkembangan arus petikemas tahun januari manekin bnn dan "issn sumber apel dan analisis konsultan, s d jan arus petikemas impor box toward teks tega80o export box t25489 teks doli tesla sem an| ina0 teks sumber pt, pelabuhan indonesia ii! persero), cabang semarang, dan teks dari data series kondisi eksisting arus petikemas pelabuhan tanjung emas, maka diproyeksikan atas dasar asumsi logis dari pertumbuhan yang ada pada tahun tahun sebelumnya hingga masa tahun perencanaan pertumbuhan diasumsikan tetap tiap tahunnya. hal tersebut dapat dilihat selengkapnya pada tabel berikut gambar tabel data dan tren arus petikemas pelabuhan tanjung emas tahun data dan tren arus petikemas pelabuhan emas tahun pergerakan arus petikemas pelabuhan tanjung emas diprediksikan mengalami peningkatan secara normal nan matamata i r berdasarkan pada data data yang ada. prediksi dihitung berdasarkan pada pertumbuhan arus petikemas selama tahun sampai dengan tahun prediksi pertumbuhan merupakan prediksi rerata pertumbuhan selama cat tahun tersebut. angka pertumbuhan diasumsikan konstan untuk selama tahun proyeksi yaitu tahun sampai ame dengan tahun prediksi tren angkutan kapal dan angan global (ekspor impor! man tren angkutan kapal dan perdagangan global (ekspormpor) a0) analisis dan prediksi tren angkutan kapal dalam hal ini memperkirakan arus barang atau angkutan kapal serta hah perdagangan global yang akan terjadi hingga tahun perencanaan. proyeksi tersebut mempertimbangkan oo perkembangan tren pertumbuhan angkutan luar negeri pada tahun eksisting sehingga didapat angka proyeksi rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang untuk tahun tahun dasar pertimbangan tersebut didapat dari data eksisting instansi yang menunjukkan angkutan luar negeri perkembangan naiki( turun) perkembangan angkutan kapal tahun pertumbuhan angkutan luar negeri dalam kondisi yang impor ekspor mm fluktuatif dengan rata rata pertumbuhan tiap tahun kondisi pertumbuhan angkutan luar negeri tersebut ama ama total dapat dilihat pada tabel berikut 4tae2| saison| @2e03a7| 2407eo| o ? tabel |o200 4sensor| @suara| o muatan totalitas angkutan luar negeri tahun stations| serve2| @metro| oo salsa| sescu bogor| oo tatum maa deseasat 300osr sampel erat 3gp sesaat mass2o| attegro| sprouse| oo ane 1sesan| takes7 asidosis|kamus| |o20m ss2ros| forests| 4r3asa3 mottos| senter ati dan ankit kosan aan sumber apel tanjung emas semarang, dari data tren pertumbuhan angkutan barang luar negeri tersebut, proyeksi hingga tahun dapat dilihat selengkapnya pada tabel dan gambar berikut. tabel impor data dan tren angkutan luar negeri ekspor impor) tahun itn ekspor n a karo. te1n7ao| #80ss0e| 3leste| oo o o teenage| taste7| 3si2o| og2| ta1e08| sogesgo| ar20e0| gambar 2t2240s| ta0g089| 4t2o4sa| oo) mbar amors| aras? 4o1need| nafas proyeksi angkutan kapal eksporsmpor) hingga tahun to2sesat7) singer2l mass2| dari data eksisting pada tahun yang diproyeksikan berdasarkan asumsi logis dengan asumsi |o2012 jotsesu 22456a7| sensei| pertumbuhan tiap tahun tetap maka didapat proyeksi jumlah angkutan kapal (ekspor impor) hingga tahun 00m jam) 2am, get. jumlah angkutan laut pada tahun untuk impor mencapai t m3 dan untuk ekspor mencapai sau famoufamas| cessna| asam| ani tim3, sehingga total angkutan kapal (ekspor impor) proyeksi pada tahun sebesar atas| @rara2o| tes7e7| tim. lon anos| 2007see| soz29eo| proyeksi jumlah petikemas yang merupakan bagian dari angkutan kapal luar negeri tersebut dapat dilihat dari toazerisol sorga1s) data kontribusi petikemas terhadap totalitas volume muatan angkutan kapal. data dasar merupakan data yang ae00sse| sex) didapat dari instansi yaitu apel tanjung emas semarang pada tahun angkutan petikemas tosmsst| a2model 7sae|rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang dapat dilihat yaitu bila pada tahun kontribusi angkutan petikemas sebesar dan sedangkan dalam tahun totalitas petikemas rato | kurun waktu lima tahun yaitu pada tahun meningkat menjadi sebesar walaupun sedikit mengalami penurunan sebesar dari tahun tetapi dapat dikatakan angkutan petikemas masih mendominasi dibandingkan dengan angkutan non petikemas. tebal age suara @were| tas perkembangan volume muatan petikemas angkutan laut luar negeri pelabuhan tanjung emas 8iea| soo27| rest tahun |20es @os20oe) 7t27aes| taat taman emg asas hati| volume kontribusi jane @ses00e| 7stasi| own kentang aee.1eg sabar arak kanan .rakasa taat pelabuhan dan rencana pengembangan wilayah dan ppa kedudukan strategis pelabuhan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi jawa tengah kawasan strategis merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh dari data awal pada tahun dapat dilihat proyeksi kontribusi angkutan petikemas hingga tahunengan mengguna asu kon petikemas lap mui tahunnya. pengembangan kawasan tersebut dapat dicapai dengan strategi meliputi akan asumsi logis dan kontribusi petik terhadap totalitas muatan tetap tiap tah tangan strategis tersebut dapat dicapai beberapa strategi meliputi proyeksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.data dan tron muatan petikemas terhadap buatan angkutan kapal ekspor por)daerah: tata pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan dalam kerangka ketahanan nasional dengan menjaga dan memelihara aset aset anan dan keamanan: ional jaga vihara aset aset pertahanan dan |20s aro 7st cc. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang aoe 3s12on| than| jan soo| aow| sr) produksi, efisien, dan mampu bersaing, pemanfaatan sum aya alam koloni tinggi secara optimal untuk meningkatkan spouse| aset9| at35 jabatan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi timbal untuk meningkat dao anno emas| tog kosojahoraan masyarakat pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa, jan soma) samar estation dan peningkatan sosial dan budaya bang sam nai kawasan strategis provinsi jawa tengah sesuai dengan peraturan daerah provinsi jawa tengah ama tahun meliput kawasan strategis dari sudut kepentingan anan keamanan: jas oesasse2| sung) taat strategis dari sudut kepentingan pertahanan ras pom tears sasa ari kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, j2 7asset| sesama| 77an! kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya: 7aise| szassos| 7asi kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan atau teknologi tinggi: rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. kawasan koridor perbatasan klaten sukoharjo wonosari kesukosari): didalam penetapan kawasan strategis provinsi tersebut, kawasan perencanaan masuk kedalam kawasan majenang dan sekitarnya: kawasan strategis provinsi dalam sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. kawasan perencanaan yaitu kawasan bumiayu dan sekitarnya, pelabuhan tanjung emas masuk kedalam wilayah kawasan perkotaan kedungsepur serta dipengaruhi juga oleh kawasan strategis lainnya. kawasan ekonomi khusus kendal. ketiga kawasan tersebut merupakan suatu sistem yang saling terkait yang peta kawasan strategis provinsi jawa tengah dapat dilihat pada gambar berikut dapat meningkatkan perekonomian kawasan tersebut secara khusus dan perekonomian hinterland yaitu wilayah provinsi jawa tengah secara umum. rencana pengembangan kawasan strategis provinsi jawa tengah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitulan kawasan perkotaan purwokerto dan sekitarnya #& kawasan perkotaan magelang dan sekitarnya: kawasan perkotaan cilacap dan sekitarnya: la. kawasan perkotaan gombong karanganyar kebumen: kawasan perkotaan purworejo kutoarjo: kawasan perkotaan wonosobo dan sekitarnya, kawasan perkotaan temanggung parakan: sumber rtrw jawa tengah tahun kawasan perkotaan cepu: gambar kawasan koridor solo selo borobudur: peta kawasan strategis provinsi jawa tengahebijakan dalam bidang angkutan laut kawasan pelabuhan tanjung emas semarang dan pelabuhan tanjung intan cilacap: didalam rencana tata ruang wilayah rtrw) provinsi jawa tengah telah diatur menyangkut kawasan tan jawa tengah: kebijakan mengenai tranportasi laut yang merupakan aspek yang berpengaruh terhadap lokasi perencanaan. kawasan pangandaran kalipucang segara anakan nusa kembangan pacangsanak): sistem jalur pelayaran kawasan koridor perbatasan cirebon brebes kuningan bening): jalur pelayaran yang melayani dan berada dalam wilayah jawa tengah dibedakan atas jalur pelayaran laut kawasan koridor perbatasan blora tuban rembang bojonegoro ratubangnegoro): bagian utara laut jawa) dan laut bagian selatan lautan indonesia). jalur pelayaran laut bagian utara kawasan koridor perbatasan pacitan wonogiri wonosari pawonsari): umumnya dilalui oleh sistem pelayaran nasional dan penyeberangan, dan juga sebagian dari pelayaran kawasan koridor perbatasan purworejo kulon progo purwokulong: internasional. sementara itu jalur pelayaran laut bagian selatan dilalui oleh sistem pelayaran nasional dan internasional. rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang ciri utama yang membedakan antara jalur laut bagian utara dan bagian selatan adalah jenis kapal dan jarak semarang padang, semarang jakarta, dan semarang surabaya. sedangkan untuk rute pelayaran barang pelayaran. sebagai jalur yang sebagian besar digunakan untuk pelayaran domestik, jalur pelayaran laut bagian adalah port klang malaysia) tanjung emas semarang): semarang jakarta, dan semarang surabaya. utara umumnya dilalui oleh kapal berukuran sedang dan sebagian kecil berukuran besar. sedangkan jalur selatan yang merupakan jalur perdagangan internasional, sebagian besar dilalui oleh kapal berukuran besar dan dengan jenis pelayaran jarak jauh. g man sistem pelabuhan nan inedita sistem pelabuhan jawa tengah merupakan rangkaian dari buah pelabuhan besar yang dibagi dalam mana bagi kategori yaitu pelabuhan utama sekunder tanjung emas semarang), pelabuhan antar pulau brebes, tegal, hanna tan bag mani par dua san pekalongan, batang, jepara, juwana, karimunjawa, rembang), dan pelabuhan utama tersier tanjung intan cam pen be pelabuhan tanjung emas semarang sp. pat inai salah satu pintu gerbang jawa tengah melalui laut dibagian utara adalah pelabuhan tanjung emas. dip" pelabuhan ini merupakan pelabuhan utama sekunder yang mampu disadari kapal kontainer, namun pada bana saat ini kapasitas dermaga sudah cukup padat ren pelabuhan lokal uya sam pelabuhan lokal jawa tengah meliputi pelabuhan brebes, tegal, pekalongan, batang, jepara, juwana, ta, cia karimunjawa, dan rembang. pelabuhan ini melayani kapal niaga dan kapal nelayan. aaa asu nn: c. pelabuhan tanjung intan cilacap wat sebagai pintu gerbang jawa tengah bagian selatan adalah pelabuhan tanjung intan yang merupakan ae.gambar barang melalui laut selatan yang perkembangannya belum seperti pelabuhan tanjung emas. peta rencana tata ruang kota semarang pelabuhan tanjung emas dalam rtrw kota semarang terminal kendal dalam rtrw kabupaten kendal untuk mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi antara darat dan laut maka beberapa rencana telah tertuang dalam peraturan daerah kota semarang tahun tentang rtrw kota semarang seperti lokasi pelabuhan kendal tepat berada pada kawasan yang direncanakan sebagai kawasan strategis ekonomi pada poin yang menyatakan bahwa akan ada pengembangan jalur kereta api dalam pelabuhan laut dimana kawasan ini memiliki nilai komersil yang sangat menguntungkan apabila dikembangkan pelabuhan tanjung emas serta peningkatan dan pengembangan pelabuhan tanjung emas kecamatan semarang utara terutama untuk pendukung pelabuhan penyeberangan yang ada saat ini. sebagai pelabuhan utama. pelabuhan tanjung emas direncanakan mampu melayani kegiatan pelayaran penumpang, barang, dan alih muat petikemas angkutan laut nasional dan internasional. dalam rencana tata ruang juga disebutkan bahwa rencana rute pelayaran penumpang untuk pelabuhan tanjung emas meliputi semarang kumai, semarang pontianak, semarang sampit, semarang ketapang, rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang legenda kawasan strategis ekonomi kse) kendal merupakan kawasan strategis provinsi, karena peran dan pemmeaaaal primary artery fungsinya sebagai salah satu simpul perekonomian antara wilayah regional, nasional, bahkan internasional. mem tan liar secondary artery secara administratif terletak kabupaten kendal yang merupakan bagian dari kawasan kedungsepur. tang hana tocattoad pengembangan kawasan strategis kendal ini sejalan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi jawa tengah aves bound yang tertuang dalam perda provinsi jawa tengah tahun kawasan ini merupakan kawasan strategis branson saat provinsi, dimana dalam rtrw provinsi jawa tengah kawasan strategis ekonomi kabupaten kendal seluas dean kopo #mdvorttz0ne (seribu hektar) berada dalam kawasan pelabuhan dan kawasan industri kabupaten kendal dengan tante wawanttzone3 luas lahan ha. yaa ana potensi yang dimiliki kse kendal adalah terdapatnya terminal kendal yang dapat menopang tao, pelabuhan tanjung emas, sekaligus didukung oleh infrastruktur yang cukup mewadahi bandara ahmad yani, aman pedia terminal tipe cangkang, stasiun kereta api) maupun dekat dengan jalan arteri dan rencana jalan tol yang menghubungkan jakarta semarang surabaya. kebangkitan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh banyaknya mean, man kk) faktor yang tidak hanya mencakup faktor ekonomi saja, tetapi juga meliputi faktor ideologi, politik, sosial, budaya dan hukum. keterkaitan berbagai faktor tersebut diharapkan memperlancar aliran proses antara investasi, gambar barang modal, barang jasa, produktif dan kualitas sumber daya manusia untuk memperkuat ekonomi suatu posisi pelabuhan kendal terhadap rencana tata ruang daerah kawasan kedungsepur). fungsi kawasan strategis kse kendal memerlukan perhatian khusus, karena memuat beberapa rencana pengembangan kawasan strategis ekonomi merupakan salah satu kebijakan yang dapat kepentingan yang harus disinergikan, yaitu: meningkatkan perekonomian wilayah. kse kendal merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai fungsi sebagai kawasan untuk mendorong kebangkitan ekonomi regional yang diarahkan mendukung kawasan strategis provinsi jawa tengah dalam sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. peningkatan kesejahteraan masyarakat. penetapan batas wilayah kawasan strategis ekonomi kendal didasarkan pada peraturan daerah kabupaten pengaruh terhadap pelayanan infrastruktur kawasan yang memadai untuk kepentingan perdagangan dan jasa kendal nomor tahun tentang rencana detail tata ruang kawasan industri kaliwungu kendal. secara luas (lokasi strategis dekat dengan pasar dan bahan baku) berdasarkan rencana detail tata ruang kawasan industri kabupaten kendal telah direncanakan kawasan fungsi fungsi mikro kawasan lain, pembangunan pelabuhan dan industri lambat taun akan menimbulkan strategis ekonomi kse) yang merupakan bagian dari pengembangan area yang terdapat kawasan industri pengaruh terhadap fungsi kawasan strategis kendal. kaliwungu kendal. kawasan ini dialokasikan berada selatan kawasan terminal kendal. pembangunan pengembangan kse kendal berbasis industri kawasan strategis ekonomi ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan daya saing kawasan industri rencana pengembangan kawasan strategis ekonomi yang berbasis industri ini telah didasarkan oleh berbagai kaliwungu sehingga dapat mempercepat pertumbuhan kawasan ini. kawasan strategis ekonomi pada kawasan pertimbangan diantaranya industri kaliwungu ini dislokasi berada selatan kawasan terminal kendal, alokasi penempatan kawasan secara geografis dekat dengan jalan nasional, bandara, dan pelabuhan. letaknya jawa tengah yang strategis ekonomi ini dengan pertimbangan kemudahan akses dari terminal kendal yang nantinya akan menjadi merupakan tik strategis untuk distribusi pulau jawa pintu gerbang bagi distribusi barang yang akan masuk kawasan industri maupun kabupaten kendal. dukungan infrastruktur lengkap, meliputi pelabuhan ekspor bandara internasional, jalur kereta api, kawasan strategis ekonomi ini menempati alokasi ruang seluas ha. yang terletak pada desa wonorejo, jaringan pipa gas, stik, air dan telekomunikasi wonorejo, mojokerto dan sumber rejo. rencana induk pelabuhan tanjung emas semaremas semarang untuk selanjutnya disebut rencana induk adalah pedoman pembangunan pelabuhan tanjung emas semaremas semaremas semar(l) untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan tanjung emas semardukungan vendor industri yang luas karena sekelilingnya terdapat kawasan industri, industri panjang dermaga berorientasi ekspor, industri sedang dan besar, manufaktur dan industri kecil panjang dermaga ditentukan berdasarkan jumlah kapal yang akan merapat dermaga tersebut dengan kesiapan lahan ketentuan jarak antar kapal dan jarak tepi dermaga kemudahan perijinan panjang dermaga general cargo sesuai rtrw sebagai kawasan industri berikut ini diberikan perhitungan panjang dermaga general cargo, berdasarkan proyeksi lalu lintas barang pada adanya insentif berupa dasar infrastruktur, percepatan perijinan dan pembebasan retribusi untuk waktu tahun pada pelabuhan tanjung emas tertentu. bongkar muat barang tahun ton lokasi kawasan industri kendal terbagi menjadi jumlah efektif hari kerja dalam satu tahun hari zona industri jumlah efektif jam kerja dalam satu hari jam luas ha, yang terdiri dari kawasan industri logam, industri aneka, kawasan ekonomi khusus, kawasan berth occupancy ratio pada tahun pergudangan, kawasan fasilitas umum, kawasan pengolahan limbah, dan kawasan penyangga. produktivitas gang perjam ton gang jam. zona industri nilai produktivitas ini diasumsikan berdasarkan keadaan yang terjadi pelabuhan yang berada disekitar luas ha, yang terdiri dari industri kimia, industri aneka, industri hasil pertanian, pengolahan limbah, pelabuhan tanjung emas. permukiman, kawasan penyangga dan kawasan fasilitas umum. produktivitas gang perhari tahun dihitung berdasarkan zona industri jumlah efektif kerja dalam satu hari produktivitas gang perjam jam luas yang terdiri dari kawasan industri kimia, industri aneka, industri hasil pertanian, pengolahan ton gang jam ton gang hari limbah, permukiman, penyangga, fasilitas umum, dan zona komersil. jumlah gang perhari tahun dihitung berdasarkan dalam rangka mempromosikan kawasan, pemerintah kabupaten kendal telah membentuk badan yang khusus bongkar muat barang pertahun jdih efektif hari kerja produktivitas gang per hari ton tahun menangani investasi yang ada kabupaten kendal. hari ton hari gang hari sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, kawasan ini yang ditetapkan oleh pemerintah panjang kapal cargo pada tahun untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah. untuk itu pemerintah akan menetapkan kebijakan sesuai dengan standar ufitisasi diperhub ditjen perhubungan laut tahun bahwa bidang penanaman modal yang memungkinkan menjadi daya tarik bagi investor jumlah gang yang melayani kapal panjang kapal dibagi meter, dengan rumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan kebutuhan ruang pengembangan pelabuhan panjang kapal jumlah gang yang melayani kapal meter panjang kapal cargo gang hari meter kebutuhan ruang untuk genera! cargo dengan bor panjang kapal per hari analisa kebutuhan ruang untuk general! cargo digunakan untuk mengakomodasi aktivitas bongkar muat yang ada terkait barang barang yang termasuk dalam general cargo. analisis kebutuhan ruang ini didasarkan jumlah dermaga cargo tahun pada kondisi lalulintas barang general cargo serta proyeksi pada masa mendatang. analisis mengenai dihitung berdasarkan asumsi jenis kapal yang akan masuk dalam perairan tersebut kebutuhan ruang tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. denis kapal dwt panjang kapal :109m maka, jumlah kapal dwt rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang tea tan x7096) kapal 137m) dibulatkan menjadi buah kapal, sehingga jumlah kapal per hari tahun adalah buah kapal dwt. panjang kapal (mi panjang dermaga cargo tahun dapat )x15 disitu dwt eat man nya pake rap apa put toge jeda men perhitungan panjang dermaga cargo pada pelabuhan tanjung emas pada tahun berikutnya dapat dilihat 137m) total says toseaakan | lk mo tabel sumbar adopsi dan analisis kosan, kebutuhan panjang dermaga general cargo luas area penumpukan cargo tan teratur perhitungan kebutuhan luas area penumpukan disajikan dalam tabel perhitungan bawah ini. barang waktu tinggal diasumsikan selama hari untuk cargo dan hari untuk gudang tertutup kebutuhan ruang setiap ton cargo m4 ton dalam tahun rata rata tinggi tumpukan jumlah toki jam faktor keamanan ber faktor keamanan adalah jarak aman terhadap benda lain, ruang yang dipakai untuk menjatuhkan barang penamaan gang barang langsung muat dan kirim losing truck) diasumsikan matnsemnsompema sonia beda tahun sebanyak dari total bongkar muat, kapal cargo sisanya masuk gudang atau disimpan diarea terbuka, hal ini dipertimbangkan karena proses administrasi, jarak terhadap pemakai relatif jauh dan kapasitas gudang lokasi pemakai terbatas. jumlah sharing pembulatan sharing pembulatan shang pembulatan muatan kapal muatan kapal muatan kapal area terbuka penumpukan barang area terbuka diasumsikan kapal cargo tahun sebanyak dari total bongkar muat, mana" tahun sebanyak dari total bongkar muat, dan kan megan bila pekan ale sebanyak sari onar mua rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang gudang tertutup pelabuhan penyeberangan pelabuhan tanjung emas merupakan salah satu aktivitas utama pelabuhan tersebut. penumpukan barang area tertutup diasumsikan dari jumlah bongkar muat selain itu, pelabuhan tanjung emas merupakan pintu gerbang tama menuju jawa tengah. pelabuhan untuk lebih jelasnya mengenai kebutuhan area penumpukan kargo dari jangka pendek, jangka menengah dan penumpang tersebut juga diproyeksikan untuk menunjang pariwisata provinsi jawa tengah sehingga perlu jangka panjang dapat dilihat pada tabel berikut. dilihat kebutuhan pada masa mendatang. tabel analisa kebutuhan raung tersebut didasarkan data eksisting dan proyeksi untuk jangka waktu kebutuhan luas area penumpukan cargo perencanaan yang dapat dilihat pada tabel berikut. tsui (am sus dira tea apem data arus penumpang pelabuhan tanjung emas semarang tahun s d maret kebutuhan ruang setaptoncago (mn reteratatnggitumpukan to ) luar kec demarkasi turun orang ses faktor keamanan embarkasi naik orang ta2015 s0558 ika demarkasi turun orang |6t langsung mustika loong tue) embarkasi naik orang 243re7 2tes2 bangunan tertutup) lai sumber aspal tanjung emas semarang, naa ah jawa o mere segi dari data kondisi eksisting tersebut maka diproyeksikan untuk jangka waktu tahun kedepan hingga ena tahun berdasarkan angka angka rasional! pertumbuhan penumpang. untuk lebih jelasnya proyeksi tersebut l 141x63x3x22x141287:0880x9 ata sean nan har dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut. lobodaan tabel proyeksi pertumbuhan arus penumpang kebutuhan ruang untuk curah car ugi anta operasi taun grasi tak dotetasi tuan membatasi tambatan curah cair ini diproyeksikan sebagai tempat melakukan loading untuk komoditas minyak porn mentah. tambatan untuk zona curah cair ini menggunakan suatu sistem single point motoring spm) dan lom| mm| &s1mi| dengan menggunakan pipa bawah laut dalam melakukan loading kapal tantenya. jenis kapal yang lom|l sal oo. loo sal nona| digunakan untuk curah adalah kapal tenar dongan bobot dwt. lo0m|l mel mal 20ml man) lol 3m| . mual oo lol lo. mus) o2m|l ml .m0m| ms) a01) kebutuhan ruang untuk terminal penumpang yaa aos| page| lol 2s| ms) analisa kebutuhan ruang untuk terminal penumpang dilakukan dengan melihat kecenderungan domuloo mal. 2mag| 2skor| perkembangan penumpang serta proyeksi untuk jangka pendek menengah ataupun jangka panjang. pelayanan lo2as| mm| rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang an) penumpang tabel ( maar naga deamogei kebutuhan luas terminal penumpang ama lal baal loo. oo mal stra| dari kebutuhan untuk terminal penumpang tersebut harus dilengkapi dengan backup area seperti mal fasilitas perkantoran, lapangan parkir fasilitas penunjang perekonomian (kios, toko, wartel, atm, dil.), fasilitas png amal oo. mam! saran umum lain (mushala, poliklinik, karantina, pos jaga, shelter, ruang instalasi listrik, rumah pompa dan menara air, mama oma, sah dll). perkiraan kebutuhan backup area untuk terminal penumpang adalah ha, kebutuhan transit shed, open storage dan warehouse oa, pelabuhan tanjung emas semarang direncanakan akan menangani bongkar barang barang curah ban pon oom kering dry bulk) batu bara. barang barang untuk penyimpanan jangka pendek disimpan transit shed postal @moo msl 2441p sedangkan untuk penyimpanan yang agak lama disimpan open storage dan warehouse. perhitungan oma aula kebutuhan dihitung berdasarkan hasil prediksi arus bongkar muat barang sumbar apai dan konsultan, luas gudang yang diperlukan untuk menampung barang barang tersebut ditentukan dengan formula sbb berdasarkan data yang diperoleh, tren peningkatan jumlah arus penumpang sampai dengan tahun perang ditemukan berdasarkan pada pertumbuhan yang dianggap wajar, berdasarkan pada data data pertumbuhan yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan. berdasarkan tren tersebut maka didapat proyeksi arusdimana penumpang mencapai orang. luas gudang yang dibutuhkan dari data tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan ruang penumpang dengan asumsi waktu efektif proporsi gross yang dihubungkan dengan traffic lane (fvs hari serta kebutuhan tuang per orang m2. sehingga dapat diketahui kebutuhan ruang untuk terminal" during factor penumpang sebagai berikut persentase barang yang masuk gudang pada jangka pendek kebutuhan luasan terminal pelabuhan seluas sedangkan pada perkiraan finale pada tahun rencana (ton) jangka menengah kebutuhan luas terminal dan pada jangka panjang hingga tahun ts: ata ata waktu transit barang (har) luas terminal penumpang ha. rata rata pemakai gudang dalam setahun (m) rata rata ketinggian penyusunan barang gudang (m) rata rata kepadatan barang kapal rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang maintenance and preparation area parapuan bengkel perbaikan dan pemeliharaan akan berupa bangunan gedung struktur beton bertulang. fasilitas pkasetmatan pelayan dad termasuk mobile crane, traktor, dan lain lain. terbuka gedung akan mengakomodasi fa rambunavgai (|| sean asongan didepan gedung akan mengakomodasi berbagai tama keperluan perbaikan dan perawatan. dermagakapalangkutanbatuara dalan usu kan jalanakses masuk keareaunlodingteminal tni gedung administrasi esa bangun ubingemna . les nag drainase ioi gedung administrasi merupakan tempat untuk keperluan administrasi operasional pelabuhan dan dipergunakan dalam pengurusan jasa kepelabuhanan. pada tahap pengembangan pelabuhan ane puasa area tnoadngtemaan tanjung emas semarang, akan dibangun unit gedung administrasi yang akan melayani pengurusan jasa politik taat pelabuhan uni curah kering masing masing gedung admnietasi tersebut memilki ius kurang lebih 400m aan bir r faslitasbunker hat hee ( water uut tai nita parkir merupakan tempat pemberhentian kendaraan untuk jangka waktu yang lama atau sebentar m shelter sesuai dengan kebutuhan. lokasi parkir diusahakan sedekat mungkin dengan tujuan perjalanan dan tidak tetapan na, menyebabkan konflik pada ruas jalan lokasi parkir tersebut. masalah yang berkaitan dengan fasilitas parkir ang asa adalah jika kebutuhan parkir tidak sesuai atau melebihi kapasitas parkir yang disediakan, sehingga kendaraan sana maa pop yang tidak tertampung akan mengganggu lalu lintas jalan atau menyebabkan antrian pada ruas jalan tersebut. ruangtunggu kendaran itis titi tempat parkir sesuai daerah pelayanan masing masing bangunan yaitu daerah sekitar dermaga dan daerah daringanpenunjang too sekitar bangunan alias perkantoran, area parkir disediakan untuk keperluan bar truk sedang menunggu proses bongkar muat. mana parkir peralatan bantu labuh (misalkan fork# rear tai parkir peralatan rusak tabel parkir untuk peralatan personil ukuran kebutuhan fasilitas uploading terminal batubara tabel rencana pengembangan dan konsep master plan fasilitas unioadingi terminal batubara tanjung emas semarang usulan fasilitas faktor pengembangan pengembang teater alur pelayaran toe t i perituransandarkapal intntntst akan pe sa iai | pertrantuterulepelayaran tnt koordnasipenggunaanlahan tni kedalamankoam lull 5suci 28uwl pengaturan sitem kepelabuhanan o ntt eme (z. areeiperakanpelabuhan jetebara, | (' a " a komandan alurpelayaran untuk kapel angkutan batubara | ooo je. keselamatanpelayaran | ( thea tempat labuh untuk kapal angkutan batubara t oo too tni lt rambusuar o 2until 20m) rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang mawas rasiutas ukuran kebutuhan fasilitas gading terminal batubara perencanaan kebutuhan teknis sarana dan prasarana pelabuhan terminal kendal disesuaikan dengan menarasuar oo font o unt peranan dan fungsi terminal kendal, baik dilingkupi jawa tengah maupun secara lokal kabupaten bao apn, aan memperhatikan perkembangan dewasa ini, serta masalah pelayanan pelabuhan tanjung emas sia penadantebaarn sem am, bom semarang yang timbul, perkembangan terminal kendali lebih ditekankan untuk melayani kegiatan pelayanan ape ena sem m angkutan penumpang dengan jenis kapal ro dan angkutan barang khususnya untuk angkutan barang umum aan (general cargo) dan angkutan barang khusus seperti kayu log dan batubara. kapal kapal yang dimungkinkan akan tambat terminal kendal disamping dapat kapal kecil dan kapal untuk pelayaran rakyat juga akan mushola o mm) melibatkan kapal kapal yang berukuran besar, yaitu antara dwt. dengan demikan dermaga yang haa dirancang untuk terminal kendal ditujukan untuk melayani kapal kapal yang berukuran tersebut. etana o dari sisi pembangunan transportasi dan ekonomi wilayah, pembangunan dermaga terminal kendal buang osis merupakan suatu overhead capital dengan tujuan meningkatkan kegiatan pelayanan transportasi yang secara bawahan 00m tidak langsung dapat meningkatkan produksi ekonomi dan mendistribusikannya, yang pada ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu, selain untuk pengembangan kegiatan penyeberangan sumber half analis, dan transportasi laut antar wilayah, wilayah terminal kendal harus dikembangkan sarana penunjang kegiatan kebutuhan sarana dan prasarana terminal kendal perekonomian wilayah sekaligus sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. dari analisis tren perkembangan pengguna jasa angkutan laut, pembangunan terminal kendal pembangunan terminal kendali tidak dapat dilepaskan dari status eksisting terminal kendal yang telah merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan dengan cara melakukan sharing pelayanan melalui upaya ada. pembangunan terminal kendal dari sisi teknis merupakan bagian dari kelanjutan pembangunan fasilitas pemindahan aktivitas pelabuhan laut penumpang dan penyeberangan serta angkutan general cargo pada jenis yang telah ada untuk memperluas pelayanan dalam rangka mendukung peran pelabuhan tanjung emas jenis tertentu yang ada pelabuhan tanjung emas sekarang ini, sehingga secara fungsi, peran dan semarang. melihat kondisi eksisting yang ada, pembangunan terminal kendal dari sisi teknis diskenariokan administrasinya terminal kendal berada bawah naungan pelabuhan tanjung emas semarang. sebagai berikut pengembangan terminal kendal memanfaatkan potensi lokasi yang strategis wilayah kabupaten kendal yang pembangunan terminal didalam breakwater disesuaikan dengan kemungkinan kapal yang dapat sandar berada dekat dengan kota semarang dan terletak pada jalur pantai utara jawa yang merupakan daerah area kolam pelabuhan yang telah disediakan yaitu diantara braakwator tersebut dimana kedalaman transportasi dan perdagangan dari jakarta surabaya. terminal kendal diupayakan dapat menampung perairan maksimum dibuat dalam kedalam untuk mengantisipasi struktur breakwater yang telah beberapa macam funet yaitu ada. dalam perkembangan operasional terminal kendal masa mendatang, perluasan pelabuhan fungsi sebagai pelabuhan penyeberangan mes sisi barat untuk menampung kapal kapal besar yang membutuhkan fungsi pelabuhan penyeberangan terutama untuk melayani rute semarang kumai yang dalam pengembangannya perlu didukung dengan adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai baik pada area diluar sisi barat braakwafor dapat dikembangkan fasilitas perairan kepelabuhanan secara yang terdapat lingkungan perairan maupun lingkungan daratan. sehingga diharapkan mampu maksimal untuk mendukung kapal kapal dalam berbagai ukuran dan generasi disesuaikan dengan mendukung dan melayani pergerakan penumpang dan kapal kapal penyeberangan yang ada baik untuk perkembangan pelayanan tanjung emas semarang. kapal jenis ro maupun ro samping. fungsi sebagai pelabuhan laut untuk general cargo rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang fungsi pelabuhan laut untuk general cargo dan barang khusus yang merupakan fungsi untuk mengembangkan terminal kendal yang terpadu dengan pelayanan penyeberangan yang melayani pengembangan yang dapat dilakukan. untuk jenis barang khusus dimaksud dalam pengembangan tahap aktivitas angkutan laut baik penumpang ataupun barang secara umum secara sinergis dan terpadu dengan awal adalah untuk memenuhi kebutuhan bongkar muat kayu jog. operasional bongkar muat kayu log ini pelayanan angkutan penyeberangan untuk mendukung aktivitas pergerakan pelabuhan tanjung emas. perlu didukung dengan adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai baik yang terdapat menyediakan fasilitas fasilitas pendukung untuk fungsi pelabuhan terpadu, baik fasilitas yang berada lingkungan perairan maupun lingkungan daratan. sehingga diharapkan mampu mendukung dan melayani perairan maupun yang berada daratan. pergerakan kapal kapal laut yang ada. memberikan fasilitas pelayanan bagi penumpang, barang dan kendaraan yang melalui terminal kendal. fungsi sebagai pusat pelayanan dan pengelolaan kepelabuhanan memperlancar transportasi antar wilayah kabupaten kendal dan luar kabupaten kendal melalui fungsi sebagai pusat pelayanan dan pengelolaan kepelabuhanan perlu didukung dengan adanya sarana pengembangan keterpaduan antarmoda transportasi yang ada. dan prasarana pendukung yang memadai yang mampu menampung aktivitas pengelola pelabuhan dengan sedangkan strategi dasar yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut mencakup baik sehingga urusan administrasi kepelabuhanan dan pengelolaan pelabuhan dapat berjalan dengan arahan pengembangan terminal kendal lancar, mengembangkan terminal kendal untuk pelayanan kegiatan bongkar muat barang umum (general fungsi sebagai pendukung atau penunjang aktivitas bersama antara aktivitas penyeberangan dan cargo) dan bongkar muat barang khusus seperti log kayu dengan kapasitas dan fasilitas yang cukup pelabuhan laut. untuk melayani kebutuhan jangka pendek atau selama tahun kedepan. fungsi sebagai pendukung aktivitas bersama ini merupakan fungsi yang dalam pengembangannya mengembangkan terminal kendal untuk pelayanan kegiatan bongkar muat barang umum (general mendukung aktivitas pelabuhan penyeberangan dan pelabuhan pengumpul pengumpan. fungsi ini perlu cargo) dan bongkar muat barang khusus seperti jog kayu dengan kapasitas dan fasilitas yang cukup didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat berperan dengan baik untuk melayani kebutuhan jangka menengah atau selama tahun kedepan. dalam mendukung aktivitas pokok pelabuhan yang ada. fungsi ini berperan pula dalam meningkatkan mengembangkan terminal kendal untuk pelayanan kegiatan bongkar muat barang umum (general pengembangan aktivitas masyarakat dan peningkatan pergerakan, karena dengan adanya fungsi penunjang cargo) dan bongkar muat barang khusus seperti log kayu dengan kapasitas dan fasilitas yang cukup atau pendukung ini, maka secara tidak langsung akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para untuk melayani kebutuhan jangka panjang atau selama tahun kedepan. pengguna jasa dan masyarakat untuk beraktivitas lingkungan pelabuhan tersebut. penataan sistem kepelabuhanan kawasan terminal kendal terutama apabila dikaitkan dengan kedudukan dan fungsinya dengan pelabuhan tanjung emas serta menyangkut sistem pengelolaan s.t. strategi pembangunan terminal kendal disesuaikan dengan kondisi fisik perairan dan fasilitas pelabuhan. hal ini perlu dilakukan untuk melembagakan tata cara pengelolaan pelabuhan yang ada agar pelabuhan yang telah dibangun operasional pelayanan pelabuhan dapat dilakukan secara optimal dan terkontrol dengan baik, sehingga skenario pembangunan pelabuhan terminal kendal dikaji untuk menentukan dan mengembangkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai. pembangunan terminal kendal berdasarkan fungsi dan rencana pembangunan yang telah dilakukan membangun fasilitas pelayanan pelabuhan, yaitu sebelumnya. bahwa dengan telah dibangunnya beberapa fasilitas utama seperti dermaga untuk membuat fasilitas yang berada lingkungan perairan yang mampu menampung aktivitas pelabuhan laut penyeberangan yang direncakan untuk melayani penyeberangan semarang kursi, dermaga kapal feri cepat, yang ada, yaitu alur pelayaran, area perairan tempat labuh, kolam pelabuhan, dan area pemanduan. maka pembangunan dan pengembangan terminal kendal harus memperhatikan fungsi tersebut. membangun fasilitas dermaga baik untuk dermaga laut yang disesuaikan dengan jenis kapal yang akan pada sisi lain pembangunan pelabuhan terminal kendal harus pula memperhatikan kondisi eksisting sandar dermaga tersebut. dalam perencanaannya akan dibuat buah jenis dermaga yaitu dermaga dan perkembangan pelabuhan tanjung emas serta kawasan hinterland pelabuhan secara umum. skenario kapal laut, dermaga kapal ro dan dermaga kapal ro samping yang mampu melayani kapal pengembangan terminal kendal perlu dirumuskan dengan mementingkan efisiensi serta kendala kendala yang antara dwt. ada. dengan dasar pemikiran ini, maka strategi dalam rangka pengembangan terminal kendal adalah rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang mengoptimalkan fungsi fasilitas bangunan yang telah terbangun bagi pelayanan administrasi dan penerapan pencapaian usulan fasilitas faktor pengembangan pengembang kateg kelolaan pelabuhan (kantor pengelola, aula, dil). pengelolaan pelabuhan (kantor pengelola, pos jaga, aula, dl) jam jap menyediakan fasilitas bangunan bagi pekerja pengguna jasa pelabuhan (after, kanan, penginapan, tz aresperarampeabuan di). kolam dan alur pelayaran untuk kapal angkutan barang taman generasi cargo), mengoptimalkan fungsi fasilitas bagi keselamatan pelayaran terminal kendal (rambu navigasi, lampu kolam dan alur pelayaran untuk kapal angkutan kayu log, alt empat are kel ann area tempat labuh untuk kapal barang argo), menyediakan fasilitas bangunan pelayanan sosial masyarakat (poliklinik, mesjid, dll). area tempat jauh untuk kapal angkutan kayu log, dan main penataan lingkungan agar dicapai kondisi pelabuhan yang berwawasan lingkungan. hal ini dapat batubara halal dicapai dangan cara sebagai berikut ( 3mana nano menyediakan fasilitas pembuangan sampah padat ema be mewacanakan laga yang ervawasningungan ama dermaga kapal barang (general cargo), ali skenario rencana induk pengembangan dermaga kapal angkutan kayu log, dan batubara lini iai) |dalan lini berdasarkan rencana, skenario dan strategi pengembangan yang telah diuraikan sebelumnya diatas, jaan akses masi pelabuhan maka kemudian dapat disusun suatu skenario rencana induk pelabuhan terpadu benda! dalam suatu tahapan h aeeendidaaningunganpeatitan. nyi pengembangan, yaitu saluran drainase jalan masuk pelabuhan itl tst iv) pendek saluran drainase jalan lingkungan pelabuhan kakek aei pang gan janji halmepenangpaabuan pengembangan jangka menengah (oo politik voa pengembangan jangka panjang |." gedungpertemuan inti untuk mewujudkannya konsep umum, strategi dan skenario pengembangan terminal kendal diperlukan adanya fasilitas bunker itl fran kotfuhan pengembangan laminal kadal yng tetapi menjadi sahutan untuk alias) anna ita bongkar muat angkutan barang, kebutuhan untuk aktivitas penumpang laut, dan kebutuhan untuk aktivitas " a barel ind tani bersama. dalam implementasinya, masing masing kebutuhan tersebut terbagi menjadi bagian yaitu kebutuhan iam partai langka pendek, jangka menengah gan jangka panjang. adapun implementasi dari masing masing kebutuhan) getaran ntt pengembangan tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini ria instalasi listrik |. rumahpompadan menaraair (tn tabel han pengembangan terminal papa papa areal parkir dan ruang tunggu kendaraan moo ttt ana ana dan tangan penang tata car peraturan jaringan etik asa hearts jaringan telepon dan komunikasi kombinasi penggunaan han nata penghlawanara pengaturan sistem kepelabuhanan uty penghijauan rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang perencanaan kebutuhan fasilitas untuk pengembangan terminal kendal waktu putar merupakan waktu yang diperlukan kapal dari kedatangan sampai dengan keberangkatan kapal. hal perencanaan kebutuhan fasilitas untuk pengembangan terminal kendal terbagi menjadi dua bagian, hal yang menjadi perhatian adalah itu kebutuhan fasilitas perairan fasilitas daratan. akan dan kebutuhan akan did waktu tunggu, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan antara kedatangan kapal dan saat mulai kebutuhan fasilitas perairan merapat dermaga. service time, yaitu jumlah waktu dermaga. kebutuhan fasilitas perairan didasarkan pada beberapa hal antara lain pelayanan dermaga dasar dasar perencanaan pelayanan dermaga menyangkut aktivitas pengisian perbekalan untuk kapal yang berupa bahan dasar dasar perencanaan fasilitas pelabuhan perairan didasarkan pada karakteristik kapal yang akan bakar, air bersih, bahan makanan dan sebagainya. perairan adalah mengenai jenis kapal, panjang dan lebar kapal, bobot kapal, draft kapal, dan kecepatan kapal. berdasarkan pola kegiatan operasional pelabuhan lingkungan perairan yang telah diuraikan sebelumnya, pola kegiatan operasional pelabuhan maka pengelompokkan fasilitas perairan yang dibutuhkan untuk terminal kendal adalah sebagai berikut pola kegiatan operasional yang ada wilayah perairan terminal kendal secara umum terbagi menjadi area alur pelayaran, baik untuk kegiatan penyeberangan maupun kegiatan pelayaran laut. alur tga buah kegiatan operasional, yaitu pelayaran yang ada terdiri dari panjang, lebar dan kedalaman alur yang disesuaikan dengan panjang, kegiatan operasional pelabuhan laut angkutan barang general cargo area perairan tempat jauh, baik untuk kegiatan penyeberangan maupun kegiatan pelayaran laut. kegiatan operasional pelabuhan laut angkutan log kayu dan batubara. perairan tempat labuh ini disesuaikan dengan jenis dermaga yang akan direncanakan dan jumlah dan dari ketiga kegiatan tersebut, secara khusus terdapat beberapa siklus kegiatan kegiatan, yaitu sebagai panjang kapal yang akan berlabuh. berikut arga kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar kapal dan olah gerak kapal, baik untuk kegiatan pelayaran penyeberangan maupun kegiatan pelayaran laut. kolam pelabuhan ini disesuaikan dengan panjang maupun keselamatan penumpang, kendaraan dan barang yang ada baik dari pelabuhan kapal dapat bergerak memutar dengan bebas, tanpa gangguan. penyeberangan maupun pelabuhan laut, sehingga dapat sampai tempat tujuan. adapun untuk area perairan pandu, baik untuk kegiatan penyeberangan maupun kegiatan pelayaran laut. areal ini keselamatan barang atau kendaraan termasuk dalam hal penghindaran dari kerusakan, pencurian dan merupakan alur pelayaran bagi kapal kapal wajib pandu yang bertujuan untuk memberikan pelayanan fasilitas keselamatan pelayaran, merupakan fasilitas yang dapat memberikan jaminan keselamatan beberapa barang perlu adanya kemasan (packaging) sebelum diangkut. kecenderungan yang dan keamanan bagi kapal kapal yang ingin berlabuh menuju terminal kendal. fasilitas ini terdiri dari diutamakan dalam menangani muatan adalah adanya kesatuan muatan agar dapat menekan .& revertmentatau tanggul penahan tanah lahan reklamasi. biaya angkutan. breakwater atau penahan gelombang. pengaturan tata letak muatan dalam kapal, dalam hal ini untuk barang maupun untuk kendaraan menara suar, roda roda dan jenis truk atau bus, yang bertujuan untuk menjaga kestabilan dalam kapal, rambu suar. stabilitas ini diperlukan pada saat kapal berlayar sehingga kerusakan muatan dalam kapal akibat kapal pandu. lengan kapal yang dirampas gelombang laut dapat dihindari. rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang kebutuhan ruang untuk fasilitas fasilitas diinginkan. untuk kedalaman alur pelayaran diambil berdasarkan pertimbangan draft kapal yang berdasarkan pola kegiatan operasional terminal kendal dan karakteristik dari kapal kapal yang tertinggi, dan pada perencanaannya memiliki kedalaman adalah atau lws. untuk lebar alur direncanakan berlabuh, maka pengelompokkan fasilitas yang dibutuhkan untuk terminal kendal dapat pelayaran tergantung dari tebar kapal terbesar, sehingga pada perencanaannya lebar alurnya diuraikan sebagai berikut adalah sedangkan untuk arah alur pelayaran tergantung dari arah angin dominan, topografi fasilitas untuk menampung aktivitas pelabuhan penyeberangan untuk jenis kapal ro dasar pantai dan material dasar pantai. perairan tempat labuh dan alur pelayaran kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar kapal dan olah gerak penentuan luas areal berlabuh tergantung pada jumlah kapal dan panjang kapal yang penentuan luas areal untuk kolam pelabuhan tergantung pada jumlah kapal dan panjang kapal direncanakan akan berlabuh. dengan jumlah kapal yang direncanakan untuk berlabuh maksimal yang direncanakan akan bersandar. dengan jumlah kolam putar yang direncanakan adalah satu, dapat menampung kapal dan masing masing kapal direncanakan memiliki panjang kapal dan kapal yang direncanakan memiliki panjang kapal maksimum maka luas areal kolam putar maksimum luas areal berlabuh yang direncanakan adalah atau ha. pelabuhan yang direncanakan adalah atau ha. sedangkan untuk kedalaman kolam sedangkan untuk alur pelayarannya terdiri dari panjang, lebar, kedalaman dan arah alur pelabuhan dihitung berdasarkan pertimbangan bahwa peruntukannya untuk kapal dengan draft pelayaran. panjang alur pelayaran tergantung dari topografi dasar pantai dan kedalaman alur yang 4m, maka kedalaman kolam yang direncanakan adalah lll. diinginkan. untuk kedalaman alur pelayaran diambil berdasarkan pertimbangan draft kapal yang fasilitas untuk menampung aktivitas pelabuhan laut tertinggi, dan pada perencanaannya memiliki kedalaman adalah atau lws. untuk lebar alur alur pelayaran pelayaran tergantung dari lebar kapal terbesar, sehingga pada perencanaannya lebar alurnya alur pelayaran terdiri dari panjang, lebar, kedalaman dan arah alur pelayaran. untuk panjang atur adalah sedangkan untuk arah alur pelayaran tergantung dari arah angin dominan, topografi pelayaran tergantung dari topografi dasar pantai dan kedalaman alur yang diinginkan. untuk dasar pantai dan material dasar pantai. kedalaman alur pelayaran diambil berdasarkan pertimbangan draft kapal yang tertinggi, dan pada kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar kapal dan olah gerak perencanaannya memiliki kedalaman atau lws. untuk lebar atur pelayaran tergantung dari penentuan luas areal untuk kolam pelabuhan tergantung pada jumlah kapal dan panjang kapal lebar kapal terbesar, sehingga pada perencanaannya isbat alurnya adalah sedangkan yang direncanakan akan bersandar. dengan jumlah kolam putar yang direncanakan adalah satu, untuk arah alur pelayaran tergantung dari arah angin dominan, topografi dasar pantai dan material dan kapal yang direncanakan memiliki panjang kapal maksimum maka luas areal kolam putar dasar pantai. pelabuhan yang direncanakan adalah atau ha. sedangkan untuk kedalaman kolam perairan tempat tabuh pelabuhan dihitung berdasarkan pertimbangan bahwa peruntukannya untuk kapal dengan draft penentuan luas areal berlabuh tergantung pada jumlah kapal dan panjang kapal yang direncanakan maka kedalaman kolam yang direncanakan adalah wil. akan berlabuh. pada perencanaannya, jumlah kapal yang direncanakan untuk berlabuh maksimal untuk jenis kapal ro samping (kapal penyeberangan) dapat menampung kapal dan masing masing kapal direncanakan memiliki panjang kapal perairan tempat labuh dan alur pelayaran maksimum maka luas areal berlabuh yang direncanakan adalah ha. penentuan luas areal berlabuh tergantung pada jumlah kapal dan panjang kapal yang direncanakan akan berlabuh. dengan jumlah kapal yang direncanakan untuk berlabuh maksimal kolam pelabuhan merupakan kolam untuk olah gerak kapal pada saar bersandar. kolam pelabuhan dapat menampung kapal dan masing masing kapal direncanakan memiliki panjang kapal ini memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut maksimum luas areal berlabuh yang direncanakan adalah atau ha. cukup luas sehingga dapat menampung semua kapal yang datang berlabuh dan masih dapat sedangkan untuk alur pelayarannya terdiri dari panjang, lebar, kedalaman dan arah alur bergerak bebas. pelayaran. panjang alur pelayaran tergantung dari topografi dasar pantai dan kedalaman alur yang rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang kebutuhan areal daratan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: lahan daratan eksisting pelabuhan tanjung emas seluas ha, lahan daratan untuk pengembangan pelabuhan tanjung emas seluas ha, dan lahan daratan untuk pengembangan pelabuhan kendalemas semarfasilitas pelabuhan tanjung emas semaracukup lebar sehingga kapal dapat manuver dengan bebas, kalau bisa merupakan gerak penempatan arah pasir pemecah gelombang mempertimbangkan arah datang gelombang melingkar yang tidak terputus. dan perubahannya. cukup dalam sehingga kapal terbesar masih bisa masuk dalam kolam pelabuhan pada saat pemecah gelombang harus mampu menahan gelombang yang signifikan. air surut. tipe konstruksi mempertimbangkan kemudahan pelaksanaan, ketersediaan bahan dan harga. penentuan luas areal untuk kolam pelabuhan tergantung pada jumlah kapal dan panjang kapal cc. alat navigasi pelayaran yang direncanakan akan bersandar. dengan jumlah kolam putar yang direncanakan adalah satu, alat navigasi pelayaran diperlukan untuk keselamatan, efisiensi dan kenyamanan pelayaran kapal. dan kapa! yang direncanakan memiliki panjang kapal maksimum maka luas areal kolam alat ini dipasang pada alur masuk dan sepanjang pantai agar kapal tidak menyimpang dari putar pelabuhan yang direncanakan adalah ha. sedangkan untuk kedalaman kolam pelabuhan jalurnya. alat ini terdiri dari dihitung berdasarkan pertimbangan bahwa peruntukannya untuk kapal dengan draft maka menarasuar kedalaman kolam putar yang direncanakan adalah lll. rambu suar perairan pandu kapal tunda penentuan luas areal untuk pemanduan tergantung pada panjang alur pemanduan dan lebar kapal kapal pandu maksimum. dengan pertimbangan lebar kapal maksimum maka luas areal perairan pandu yang direncanakan adalah kali panjang alur pemanduan. kebutuhan fasilitas daratan fasilitas untuk menampung aktivitas bersama perencanaan fasilitas yang dibutuhkan untuk terminal kendal ini direncanakan terdiri dari kebutuhan untuk aktivitas bersama adalah kebutuhan lahan perairan yang peruntukannya untuk dapat mengakomodasi aktivitas aktivitas aktivitas bersama, dalam hal ini untuk kegiatan penumpang laut maupun penyeberangan. kebutuhan penumpang, pengantar dan penjemput. termasuk dalamnya adalah fasilitas dermaga untuk kapal untuk aktivitas bersama didalamnya menyangkut kebutuhan untuk keselamatan pelayaran, dimana ro dan dermaga untuk kapal ro samping, terminal penumpang untuk angkutan yang direncanakan adalah kebutuhan untuk menjamin keselamatan pelayaran yang ada terminal penyeberangan dan ruang tunggu kendaraan bermotor sebelum naik kapal serta tempat kendal, baik untuk pelayaran laut maupun untuk angkutan penyeberangan. adapun kebutuhan untuk penimbangan kendaraan bermotor. untuk terminal penumpang terdapat beberapa ruang ruang seperti keselamatan pelayaran terdiri dari hall utama, loket, information desk, pemeriksaan bagasi dan lain lain revertment fasilitas utama untuk pelabuhan laut, dapat mengakomodasi aktivitas aktivitas bongkar muat pada areal terluar dermaga diperlukan suatu perlindungan terhadap lereng lerengnya dari angkutan barang, penumpang, pengantar dan penjemput. termasuk dalamnya adalah fasilitas pengaruh laut (gelombang, arus dan lain lain). untuk itu revertment direncanakan berfungsi untuk dermaga untuk kapal laut dan terminal penumpang. untuk terminal penumpang terdapat beberapa melindungi talud dari serangan gelombang dan harus dianalisis stabilitasnya agar terhindar dari ruang ruang seperti hall utama, loket, information desk, pemeriksaan bagasi dan lain lain bahaya longsor, dapat mengakomodasi dreakwater aktivitas aktivitas bongkar muat angkutan kayu log, dan batubara termasuk dalamnya adalah breakwater berfungsi untuk menahan gelombang dan sedimen agar tidak masuk kolam fasilitas dermaga untuk kapal laut dan gudang terminal terbuka untuk kayu log dan batubara. pelabuhan. elevasi puncak breakwater tergantung pada hwl highest water level) dan tinggi fasilitas pengelola, terdiri dari pengelola terminal dan kelengkapannya yang mempunyai aktivitas jagoan. dasar pertimbangan bagi perencanaan breakwater adalah pelayanan terhadap penumpang, pengelolaan pelabuhan, operasional, aktivitas administrasi dan kegiatan kapal, kolam pelabuhan yang aman terhadap gangguan gelombang kesekretariatan, maintenance serta keamanan dan ketertiban. fasilitas pengelola ini merupakan melindungi alur pelayaran, kolam pelabuhan dari pendangkalan sedimentasi dari laut. fasilitas yang memberikan pelayanan bersama untuk pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan. rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang fasilitas penunjang, terdiri dari fasilitas fasilitas yang menunjang kegiatan terminal kendal seperti perencanaan dermaga untuk kapal penumpang didasarkan pada karakteristik dari kapal kapal fasilitas bunker, pemadam kebakaran, musholla, areal parkir, gadung pertemuan, poliklinik, jaringan yang direncanakan akan bersandar dermaga tersebut. perencanaan dermaga terdiri dari listrik, telepon, air bersih, drainase dan lain ain. fasilitas penunjang ini merupakan fasilitas yang perencanaan elevasi dermaga, panjang dan sistem ende . adapun untuk perencanaan dari masing memberikan pelayanan bersama untuk pelabuhan laut khusus penumpang dan pelabuhan masing komponen tersebut yaitu penyeberangan. elevasi dermaga fasilitas pelengkap, merupakan kelengkapan fasilitas pelabuhan yang meliputi fasilitas fasilitas seperti dibuat sedemikian rupa sehingga pada saat pasang tinggi air tidak melimpah permukaan los toko, kantin, km wc, wartel, atm, agen perjalanan dan lain ain. fasilitas pelengkap ini dermaga. elevasi muka air yang digunakan untuk perencanaan adalah lll merupakan fasilitas yang memberikan pelayanan bersama untuk pelabuhan laut khusus penumpang panjang dermaga dan pelabuhan penyeberangan. panjang dermaga ditentukan berdasarkan jumlah kapal yang akan merapat dermaga tersebut berdasarkan pola kegiatan operasional terminal kendal dan karakteristik dari pelaku dan dengan ketentuan jarak antar kapal dan jarak tepi dermaga dengan asumsi aktivitas para pelaku yang ada pelabuhan, maka pengelompokkan fasilitas daratan yang dibutuhkan untuk bahwa jumlah kapal yang sandar maksimal buah kapal dan masing masing memiliki panjang terminal kendal dapat diuraikan sebagai berikut maksimal maka panjang dermaga untuk kapal penumpang adalah kebutuhan untuk aktivitas pelabuhan penyeberangan sistem fender perencanaan dermaga untuk kapal jenis ro didasarkan pada karakteristik dari kapal kapal fender dipasang pada tepi dermaga dan berfungsi untuk menyerap energi yang berasa! dari yang direncanakan akan bersandar dermaga tersebut. perencanaan dermaga terdiri dari benturan kapal pada saat kapal akan berlabuh. sini dihitung pada dermaga yang memikul perencanaan elevasi dermaga, panjang dan sistem fender. adapun untuk perencanaan dari masing energi benturan kapal terbesar yaitu kapal dwt. dalam pemilihan fender, gaya reaksi masing komponen tersebut yaitu tidak menjadi parameter yang menentukan, karena struktur dermaga adalah dinding, dimana elevasi dermaga gaya reaksi fender tidak terpengaruh besar pada pendimensian struktur. dengan demikian dibuat sedemikian rupa sehingga pada saat pasang tinggi air tidak melimpah permukaan dapat dipilih fender yang cukup dapat menyerap energi yang dilepaskan pada saat terjadi dermaga. elevasi muka air yang digunakan untuk perencanaan adalah lll tumbukan. panjang dermaga terminal penumpang untuk penumpang laut panjang dermaga ditentukan berdasarkan jumlah kapal yang akan merapat dermaga tersebut gedung terminal penumpang laut ini terdiri dari bangunan utama dan bangunan utama dengan ketentuan jarak antar kapal dan jarak tapi dermaga dengan asumsi bangunan utama terdiri dari hall utama dan pelayanan umum, seperti front desk, loket, bagasi dan bahwa jumlah kapa! yang sandar maksimal buah kapal dan masing masing memiliki panjang lain lain. hall utama terdiri dari ruangan tempat penumpang dan pengantar, ruangan loket dan maksimal maka panjang dermaga untuk kapal penumpang adalah pelayanan dan ruang pengambilan bagasi. sedangkan bangunan utama terdiri dari ruang tunggu sistem fender embarkasi dan ruang pengelola pelabuhan. luasan total gedung terminal berdasarkan kebutuhan fender dipasang pada tepi dermaga dan berfungsi untuk menyerap energi yang berasal dari penumpang pada tahun adalah m2? sedangkan berdasarkan kebutuhan penumpang pada benturan kapal pada saat kapal akan berlabuh. sini dihitung pada dermaga yang memikul tahun adalah m2. energi benturan kapal terbesar yaitu kapal dwt. dengan demikian dapat dipilih fender dermaga untuk kapal angkutan barang (genera! cargo) yang cukup dapat menyerap energi yang dilepaskan pada saat terjadi tumbukan. perencanaan dermaga untuk kapal penumpang didasarkan pada karakteristik dari kapal kapal kebutuhan untuk aktivitas pelabuhan laut yang direncanakan akan bersandar dermaga tersebut. perencanaan dermaga terdiri dari dermaga untuk kapal penumpang rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang perencanaan elevasi dermaga, panjang dan sistem fender. adapun untuk perencanaan dari masing sistem fender masing komponen tersebut yaitu fender dipasang pada tepi dermaga dan berfungsi untuk menyerap energi yang berasal dari elevasi dermaga benturan kapal pada saat kapal akan berlabuh. sini dihitung pada dermaga yang memikul dibuat sedemikian rupa sehingga pada saat pasang tinggi air tidak melimpah permukaan energi benturan kapal terbesar yaitu kapal dwt. dalam pemilihan fender, gaya reaksi dermaga. elevasi muka air yang digunakan untuk perencanaan adalah lll tidak menjadi parameter yang menentukan, karena struktur dermaga adalah dinding, dimana panjang dermaga gaya reaksi fender tidak terpengaruh besar pada pendimensian struktur. dengan demikian panjang dermaga ditentukan berdasarkan jumlah kapal yang akan merapat dermaga tersebut dapat dipilih fender yang cukup dapat menyerap energi yang dilepaskan pada saat terjadi dengan ketentuan jarak antar kapal dan jarak tepi dermaga dengan asumsi tumbukan, bahwa jumlah kapal yang sandar maksimal buah kapal dan masing masing memiliki panjang kebutuhan untuk aktivitas bersama maksimal maka panjang dermaga untuk kapal penumpang adalah fasilitas bunker dan perbekalan sistem fender adapun kebutuhan luasan dari fasilitas bunker dan perbekalan ini adalah sekitar m3. fender dipasang pada tepi dermaga dan berfungsi untuk menyerap energi yang berasal dari fasilitas pemadam kebakaran benturan kapal pada saat kapal akan berlabuh. sini dihitung pada dermaga yang memikul dalam perencanaannya akan disediakan pemadam kebakaran portabel yang ditempatkan pada energi benturan kapal terbesar yaitu kapal dwt. dalam pemilihan fender, gaya reaksi ruangan dengan jarak tertentu. selain itu juga perlu juga disediakan pemadam kebakaran untuk tidak menjadi parameter yang menentukan, karena struktur dermaga adalah dinding, dimana kebutuhan seluruh bangunan yaitu dengan pemasangan hidran pilar yang diletakkan pada bagian gaya reaksi fender tidak terpengaruh besar pada pendimensian struktur. dengan demikian luar bangunan. dapat dipilih fender yang cukup dapat menyerap energi yang dilepaskan pada saat terjadi samping itu, untuk fasilitas pemadam kebakaran ini, diasumsikan akan digunakan unit tumbukan. pemadam kebakaran yang akan dioperasikan oleh orang petugas. luasan kota: kebutuhan ruang dermaga untuk kapal angkutan kayu log dan batubara bagi pemadam kebakaran adalah perencanaan dermaga untuk kapal angkutan kayu log dan batubara didasarkan pada fasilitas perkantoran karakteristik dari kapal kapal yang direncanakan akan bersandar dermaga tersebut. perencanaan adapun kebutuhan luasan kantor administrasi pelabuhan adalah sekitar yang terdiri dari dermaga terdiri dari perencanaan elevasi dermaga, panjang dan sistem fender. adapun untuk luas lantai efektif dan luas sirkulasi m2. perencanaan dari masing masing komponen tersebut yaitu fasilitas perdagangan dan jasa elevasi dermaga kios tokoftoserba dibuat sedemikian rupa sehingga pada saat pasang tinggi air tidak melimpah permukaan dalam perencanaannya, disediakan suatu lokasi tertentu sebagai tempat menjajakan barang dan gerrnaga. elevasi muka air yang digunakan untuk perencanaan adalah lll jasa dalam bentuk kios maupun toko. adapun tempat tempat tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban, sehingga para pedagang tidak menjajakan barang dagangannya sehingga dapat panjang dermaga mengganggu menganggu sirkulasi penumpang ketika masuk dan keluar terminal. kios toko yang panjang dermaga ditentukan berdasarkan jumlah kapal yang akan merapat dermaga tersebut ada terbagi menjadi dua yaitu dengan ketentuan jarak antar kapal dan jarak tepi dermaga dengan asumsi untuk pelabuhan penyeberangan rute semarang kumai bahwa jumlah kapal yang sandar maksimal buah kapal dan masing masing memiliki panjang kios toko untuk pelabuhan penyeberangan dengan rute semarang memiliki luasan total sekitar maksimal maka panjang dermaga untuk kapal penumpang adalah m3. rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang untuk pelabuhan penyeberangan yang terpadu dengan pelabuhan penumpang laut shelter adapun luasan total dari kios toko yang ada adalah m3, tempat ini disediakan sebagai tempat beristirahat bagi para penumpang, yang terletak lingkungan los toko tersebut berada dalam dan luar terminal. kios kios ini dapat berupa resto kafe siap sekitar areal parkir dan dekat terminal penumpang. shelter yang ada memiliki luasan m2. saji dan dapat berupa kios cendera mata, bank, kantor perwakilan agen kapal atau bentuk lain. ruang instalasi listrik wartel ruang ini disediakan untuk menampung kebutuhan untuk instalasi listrik yang ada pelabuhan, warisi direncanakan terletak pada terminal dengan kapasitas kbu. dengan luasan m2. kim rumah pompa dan menara air atm ini disediakan dengan anggapan pada tahun proyeksi keberadaan atm sangat dibutuhkan ruang ini disediakan untuk menampung kebutuhan air bersih yang ada, dengan luasan sebagai pengganti bank. disediakan atm dengan luasan untuk pelabuhan penyeberangan keseluruhan m2, dan atm dengan luasan total untuk pelabuhan penyeberangan yang terpadu dengan levator pelabuhan laut khusus penumpang. levator berada pada masing masing terminal baik terminal pelabuhan laut maupun terminal fasilitas umum lainnya (tempat ibadah, poliklinik, gedung pertemuan dan lain lain) pelabuhan penyeberangan. adapun luasan total dari levator yang ada untuk pelabuhan musholla penyeberangan semarang kursi berdasarkan kebutuhan penumpang pada tahun adalah mushola yang disediakan unit dengan letak yang dapat dijangkau oleh seluruh pengguna m2, sedangkan berdasarkan kebutuhan penumpang pada tahun adalah m2. sedangkan terminal penumpang pelabuhan. musholla ini direncanakan mampu menampung jemaah luasan total dari levator yang ada untuk pelabuhan penyeberangan terpadu berdasarkan termasuk seorang imam. luasan yang dibutuhkan adalah m?. kebutuhan penumpang pada tahun adalah sedangkan luasan total berdasarkan poliklinik kebutuhan penumpang pada tahun adalah m2. poliklinik disediakan sebagai tempat untuk merawat para penumpang yang sedang sakit atau instalasi air bersih, listrik, telekomunikasi, dan air limbah mengalami gangguan kesehatan setelah turun atau mau naik dari kapal. dalam poliklinik tersebut jaringan air bersih disediakan dokter jaga yang selalu siap sedia untuk menolong pasien yang dilengkapi dengan kebutuhan air bersih dapat dihitung berdasarkan kebutuhan rata rata jumlah karyawan, dan fasilitas penunjang yang memadai. adapun luasan dari poliklinik adalah sekitar yang terdiri jumlah penumpang dan fasilitas fasilitas lain yang membutuhkan. sumber air untuk memenuhi dari ruang tunggu, ruang administrasi, ruang dokter dan perawat, ruang periksa, ruang rawat kebutuhan air bersih terminal kendal disarankan dari pengeboran sumur dalam (artis), namun sementara, ruang obat, dan ruang gudang. dalam perencanaan perlu dipertimbangkan adanya sumber air dari dam. sistem distribusi air karantina bersih menggunakan sistem down feed dengan pembangunan menara menara air (tower). pada ruang ini disediakan untuk menampung orang pasien tempat tidur) dengan standar per setiap bangunan penting harus ada hidran, serta pada setiap jarak pada luar ruangan. orang dan sirkulasi samping itu juga untuk ruang karantina ini diperlukan beberapa jaringan listrik ruang untuk karantina hewan dan barang berbahaya serta untuk sirkulasinya. secara keseluruhan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik, akan tetap dipenuhi oleh pln. untuk fasilitas cadangan kebutuhan lahan untuk ruang karantina ini sekitar perlu disediakan unit generator set untuk menopang kontinuitas operasi beban beban dalam penjaga terminal kendal. ruang ini disediakan untuk menampung petugas keamanan yang bertugas menjaga keamanan cc. jaringan telekomunikasi lingkungan terminal kendal. pos jaga ini terletak bagian depan kompleks pelabuhan yaitu sekitar areal pintu masuk pelabuhan dengan luasan mf. rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang rencana jaringan telekomunikasi akan menggunakan telepon untuk hubungan keluar sedangkan jangan menggunaan ngo dto| muueusrasutas ina aan asam untuk komunikasi antar bagian akan digunakan iphone. untuk memperhitungkan dan memilih jaringan telekomunikasi dalam pelabuhan tersebut ditentukan dengan kolam lahan apabila dipergunakan sentral telepon, perlu diperhitungkan penggunaan sentral telepon pada |." kedaamanatur lws| iws| (oo malabar aam| 192m) waktu sibuk dan senggang sehingga efektifitas penggunaan mental telepon tersebut dapat hatamamparaah ima ifa terpenuhi kolampelabuhan ira|l tha| penuhi. |." kedatamankolam uwl) 6lll) jaringan air limbah dan drainase errans paru gag tebaraur 98m| 192m) untuk memperlancar aliran pembuangan, maka dibuat saluran dari pembuangan pertama keselamatanpalayaran (bangunan), kemudian saluran pembuangan utama untuk selanjutnya dialirkan sungai yang menarasuar ant unit unit terdekat. untuk perencanaan jaringan baru harus mempertimbangkan kemiringan lahan, untuk mengatur arah pembuangan air. saluran air kotor merupakan saluran tertutup dan dipisahkan denotes untukekiirtan penyeberangan ,ps dangan alur terbuka yang merupakan saluran ujan. (pemasunutasi roko) ) dimostom jitostam (pg arap areal parkir yang ada, peruntukannya untuk menampung aktivitas pengelola, kendaraan angkutan ama masitondanaretm some| some| oto umum dan kendaraan penumpang. areal parkir yang disediakan tersebut harus mampu lega terminal fasiiftasuntukterminallaut yoo menampung kebutuhan kendaraan yang ada, yang terdiri dari ia. dermagauntukkapallat (ps332m |pz332m |ps332m final pang areal pengembangan pelabuhan pom femina penumpang laut oom 200m) imersi la. fasiltasbunkr tom om2| 100m) areal pengembangan pelabuhan merupakan suatu areal yang dipersiapkan untuk pengembangan asipenstantebaaan nona ama terminal kendal pada masa yang akan datang. areal tersebut dipersiapkan untuk menampung fasiitasperdagangan peningkatan dari beberapa fasilitas yang telah ada. adapun areal pengembangan pelabuhan sek tam dipersiapkan untuk pengembangan pengembangan dermaga atau anjungan mushola 210m 20m| 270m| pengembangan pengintegrasian dengan jalur los politik atm 16m 176me| pengembangan sub nomina atnanbeman | rumahpompadanmenaraar 160m2| 160m2| 160m2 tabel areatparker rangkuman perencanaan kebutuhan fasilitas pembangunan pelabuhan terminal benda tao gudang tebutafammiai kaya batara ooo mel d0) surat anggara sumber hasil arak fasilitasdiperairan (ff untuk kapal ro ro aan || kedalamanalur miss| #mls| lxs tebar nm| o o6m| oo tbm| rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang rencana pengembangan pelabuhan rencana dan 10t daerah lingkungan kerja pelabuhan dlr) 8ts luas lahan pelabuhan hpl) luas perairan .y nan 09k au) lues daratan batas batas lingkungan kerja pelabuhan sesuai bersama menteri dalam negeri dan menteri perhubungan nomor tahun1982 tanggal januari st km. al. phb bates perairan pelabuhan garis yang dimulai dari titik pelampung suar korowelang dsi yang terletak pada posisi titik 1yt koordinat menuju lurus arah timur sampai pada posisi titik koordinat daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dkp) kemudi #kemudian tegak lurus arah selatan sampai garis pantai pada posisi titik c' tajam skb mendagri dan menhub tersebut diatas, belum dipisahkan antara daerah lingkungan kerja pelabuhan dlr) dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dkp) sebagaimana diatur dalam keputusan menteri koordinat selanjutnya menyusur pantai arah barat melintasi itik pada perhubungan nomor tahun tentang penyelenggaraan pelabuhan laut. koordinat kemudian memasuki kolam kolam pelabuhan, kembali menyusur .na" pantai kearah barat melintasi titik pada koordinat lurus menyusur pantai lae tani sampai titik tanjung korowelang, pada koordinat , dari titik tegak lurus kearah utara sampai pelampung suar korowelang. batas daratan merupakan garis yang menghubungkan titik titik koordinat rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang kendal kan tan banana nan la. mau kang aan tan oo. san king nan peaaaaaaan ara ppu pok fee am) ren prank gambar rencana lkr dan rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang tahapan pengembangan pelabuhan tanjung emas perluasan terminal petikemas semarang tahap dari beberapa aspek yang menjadi landasan penyusunan pertahanan pelaksanaan pengembangan pemindahan terminal log dan batubara hasil reklamasi tahap pelabuhan tanjung emas tersebut atas, tahapan pelaksanaan terbagi atas (tiga) tahapan (dapat dilihat pada pengembangan terminal penumpang tanjung emas semarang tahap tabel vi. gambar s.d. gambar yakni pembangunan akses road pada sisi timur pelabuhan tanjung emas semarang. phase tahun s.d pengembangan terminal gc. ii. phase tahun s.d. pembangunan fasilitas pelabuhan pela. it. phase tahun s.d. relokasi secara bertahap aktivitas pela. revitalisasi dan penataan kawasan perkantoran dan jasa maritimengembangan kawasan logistik tahap komoditas dan keperluan kepelabuhanan. pembangunan yang telah dilaksanakan, agar perubahannya sesuai reklamasi lanjut untuk zona curah dan docking kapal.pembangunan landmark tanjung emas adalah sebagai berikut pengembangan sistem drainase tahap pengembangan jangka pendek pemeliharaan alur dan kolam pelabuhan pelabuhan tanjung emas semarang program pengembangan pembangunan tahap satu antara lain pengembangan intermedia pelabuhan tanjung emas dan terminal kendal tahap revitalisasi pelabuhan dalam pelabuhan tanjung emas semarang tahapan pengembangan jangka panjang revitalisasi dermaga (pelabuhan dalam, samudera dan nusantara) serta pengembangan dermaga (petikemas) dan lapangan penumpukan terminal petikemas pada pelabuhan tanjung program pengembangan tahap (tiga) yang merupakan tahap akhir rencana induk pelabuhan tanjung emas emas semarangrevitalisasi kolam dan alur pelayaran pelabuhan tanjung emas (dredging) tahap (dua),diharapkan rencana induk pelabuhan tanjung emas telah mencapai kondisi optimal suatu rehabilitasi terminal penumpang eksisting pelabuhan. program pengembangan pembangunan tahap tiga antara lain perbaikan drainase untuk mengatasi rob tahap perluasan terminal petikemas tahap pelabuhan tanjung emas semarang perbaikan sistem transportasi pelabuhan tahap perluasan zona curah dan docking pelabuhan tanjung emas semarang. reklamasi tahap sebelah barat break water pelabuhan tanjung emas semarang pengembangan terminal penumpang tanjung emas semarang tahap pembongkaran breakwater dan pembangunan breakwater untuk pengembangan sisi barat pengembangan kawasan logistik tahap pelabuhan tanjung emas semarang. pengembangan drainase tahap pengembangan tidal lock sebagai pengendali pasang surut atau rob pada kawasan pelabuhan tahapan pengembangan jangka menengah tanjung emaspengembangan intermedia dan antar moda pelabuhan tanjung emas dan terminal kendali tahapenyempurnaan fasilitas dan manajemen pelabuhan tanjung emas pelabuhan tanjung emas mendapatkan hasil yang lebih optimal dan realistis. program pengembangan pembangunan tahap dua antara semarang dan terminal kendal). lain pengembangan dermaga samudera sebagai terminal petikemas rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang tabel vi! tahapan pengembangan pelabuhan tanjung emas #&oo ena nolan ttalistelanlieltnlanlankanlaslaelas las ana |2nl ola 1el1i7 |2930j eitambahkanvelumedamsa) iir tereitirirtirtiri revitalisasi pelabuhan dalam pelabuhan tanjung emas seorang til iteeteiitetlitrilii revitalisasi dermaga pelabuhan dalam, samudera dan nusantara) serta pengembangan aan tea merana tema| revitalisasi kolam dan alur pelayaran pelabuhan tanjung emas (dredging) iitrrititieiitii titi perbaikan drainase untuk mengatasi route1 tiirritiiriri tilt titi (perbaikan sistem transportasi pelabuhanthp1 tilt itu reklamasi tahap sebelah barat break water pelabuhan tanjung emas semarang | s6| oom tile iti liter |ententma bea wak megmungan idle pembuka tajam secara os, oom iii pembangunan breakwater untuk pengembangan sisi barat pelabuhan tanjung emas semarang lorem iiiatnittntnt pengembangan dermaga samudera sebagai terminal petite titi letusan terminal petikemas semarang tahap2 gto3o2| ilir iii pemindahan terminal log den batubara berhasil reklamasithp1 titik eet tit iit titi pengembangan terminal penumpang tanjung emas semarangthap1 oo iii til t'pembangunan akoesrond padasititimur pelabuhan tanjung emas semarang ttitiiiltirteiii jemgmtmpawmage rembangunanfasilitaspelabuhanpera iii titi tit setiap mar trap target a revitalisasi dan penataan kawasan perkantoran danjasamariime iiiietel ilt pengembangan kawasan logistik tahap1 oo too latin |l1 |eklamasilanjut untuk zona curah dan docking kapal. too tinitiietiteil diisi pembangunan landmark tanjung ems oo iii init pasangan semantik? aaa pemeliharaan alur dan kolam pelabuhan pelabuhan tanjung emas. menantu dea pengembangan intermedia pelabuhan tanjung kemasan terminal kendaltahmp1 o | iii oolasam iiiitiiii titi perluasan zone curah dan docking pelabuhan tanjung emas semarang looamao|l titi itittetlil titi pengembangan terminal penumpang tanjung emas semarngtaap2 iii tel iti iti iei tipongembangan kawasan logistiktahp2 yiniiiiiiiiii pengembangan drainase tahap3 laiiiiti itelalil iii meme ninnin nana ttd emas pemeliharaan alur dan kolam pelabuhan tanjung ema title pengembangan intermedia dan antarmoda pelabuhan tanjung kemasan terminal kendal tahap2 iii ipenyempumuanfasilitasdan manajemen pelabuhan tanjung ems oo milii dililit iitititl tilt) rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang kade keterangan lot fireakwater dat) o sm| lot jerermwater anon) nam ten) direktorat jenderal perhubungan laut tereakwater rap dapa ann rae mamas: t aah laut jav lean tahan lama temukan l01 oem too 2md 290m) naa pernah sam joerraa std tem apa akan peng rencana pengembangan emas semarang: jelaga too too sam tahap |oda.lzonatopr anassasmf j0assam) pasar iron? a!( port anosiatedingusuy) 744503m testa) potmngndnnatn giri dengan game, ekamiare femme) se7 anam ara mama man izonadoeking too anom) shashi gebang iionatwah seogitsm) larnaaami| oia zonapew emas jrasapam sindoszm) l0240wom kanabasi isbn) rencana kedalaman semen mna kolam: lws pennaaagan eno tata zona genera catus petikemas international ton manan por snn pasukan mea ata mat rencana kedalaman" rencana kedalaman mea ana kolam lws rencana kedalaman kolam sid ruwet kolam fama merta teen antara zona cure (ir es. petik rencana segel gal) a352 mas as! pelabuhan rakai sana memasak teng aa . mas in) ( energi cargo ni, lon el. lirboyo kulon zona lagi stik ran kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas tanjung emas suara aliran a a zona busuk barat kanal barat zona part asem stated industry pad. lapan sel sam akan saa0) cargo" ni, tai nan pada tik men men msn san zone logistik bea snn aim kela kenji gambar tahap pengembangan pelabuhan tanjung emas rencana induk pelabuhan tanjung emas semarangemasperhubungan ini. noda keterangan tea tenan tea dps) jom jirekamer osn utm) d1) jar aremewater am) pam) kene tam pemhuhunaan men? men men direktorat jenderal perhubungan laut joke area gai laut jawa song pelabuhan kelas tanjung bma heatwave ato pem ata (aa era joe oem rah aman nan penuaan " boa pem aan dang (nn singa pet benar c1 mennnnnnne rencana pengencang does koeman ang can malaga asa tuntas nanas amp men saito mea menit men tenanterndantasa math |ooj gitobam| cito0am sant ina tonateding s0 ansor raryaasa ttanatuan soto smg ata ona aeon dian erased tem s002 opa mna rencana kedalaman sean semenngasa kolam lws pem tenan hamndkaman ena luna curah pen itomatanai donat came dikemas tonal roma ati kanvas fan bea san rencana kedalaman rencana kedalaman aula kolam lws rencana kedalaman tatap jera peta tamat kolam lws tau bean ketan termuat penumpang zona rocking zona curah kawasan terminal bea mag sopan wont ya, bli cerai kit sana goes|! petikemas kan pelabuhan rakyat sss) aia naa domestik eh. fan bel yang di : noyuhadi general tan sig ng snn general rar manga landa teborg kun agen zona logistik nn. mea kepala kantor kesyahhandaran dan otoritas zam optik pelabuhan kelas tanjung emas masa aliran zona part panik kanal bar ane tag assgoated. pesan erna ank pat aan band nan kel. tambakrejo kei li: genetik ai capt. kardus sengaja, ama ntbamooa capt. kartu2 sengaja, hm. aaaa nana cargo se. &ip 10n910: sa050 teri para tan lana area parkir truk in. naa gambar tahap pengembangan pelabuhan tanjung emas rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang kode keterangan ana man tren ana aman aka dg) jomakwater dota ?ttm) kementerian perhubungan jorcarwater ang dapa direktorat jenderal perhubungan laut see rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang l04 jorg o tts ant3m| jelaga too drainase pelabuhan tanjung emas semarang tahap |o a2nss3smj 222ss3sml tt00ssa rencana kedalaman pompatatsuoieteany| taman) turbin) jati kolam lws perkanterandaniasamanom | ) itogi) git0ram) oo ) gir00em| ieeneracargo naa) terekam| o dahaga start petai iis ponabating 860m) peranan mana ronatwah setsicsm) 2cinta im| li712207 petikemas international oon iionapetr tem gampang snszmf romowerd international rene open rani kandung kan jalur pendapat. oke nasa rencana kedalaman" kencana kelar menara kolam lws rencana kedalaman mls madu can kolam: 12mws mnn span aa. adaa tone peti kama zona rocking zona curah kawasan terminal mea (eng fan nn. h4. penumpang fong kana petasan tanya rencana petikemas manor pelabuhan rakyat ppn temui erumoang se|bagi ir) pe'abuan rarveggg ella perigi| dana domestik hien wat lag none some kia (ai general bnp cargo lag general lir mer ara bicara zona logistik nan tang "ia banjir kanal barat bee) oi. sake associated kepala kantor kesyanbandaran dan otoritas kedai nama lx. industry pelabuhan kelas tanjung emas spk maa men. yan sera bmc kel. tambakrejo gala sana area parkir truk nana! amin sea sapi. kardus mengadili, ti kawasan zona logistik maa lagi aga daan nip, nan o1g kang wes .kelurahan kempen. o.vera halaman orientasi hn! sae. tayan kel panggung lae. gambar tahap pengembangan pelabuhan tanjung emas rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang & tu, sayatan| wawan wang s0wag ata fee sues ssi rasa pan tinta yna ran agape head tag mer gal nan jin tahanan pengembangan terminal kendal dari beberapa aspek yang menjadi landasan penyusunan pertahanan pelaksanaan pengembangan tahapan pengembangan jangka menengah terminal kendal, tahapan pelaksanaan terbagi atas (tiga) tahapan (dapat dilihat pada tabel vi. gambaryaknihase tahun s.d mendapatkan hasil yang lebih optimal dan realistis. program pengembangan pembangunan tahap, antara lain il. phase tahun s.d. pembangunan breakwater sisi barat terminal kendal untuk terminal !og, batubara dan curah cair ii. phase tahun s.d, pengembangan terminal log, batubara dan curah cair terminal kendalmeliharaan alur dan kolam pelabuhan terminal kendal komoditas dan keperluan kepelabuhanan, pembangunan yang telah dilaksanakan, agar perubahannya sesuai pengembangan intermedia pelabuhan tanjung emas dan terminal kendal tahapadalah sebagai berikut tahapan pengembangan jangka panjang tahapan pengembangan jangka pendek program pengembangan tahap (tiga) yang merupakan tahap akhir rencana pengembangan terminal kendal program pengembangan pembangunan tahap satu antara lainpengembangan terminal penumpang dan niaga terbatas terminal kendal tahap (dua), diharapkan rencana ini telah mencapai kondisi optimal suatu pelabuhan. program dredging untuk kolam dan alur pelayaran terminal kendal pengembangan pembangunan tahap tiga antara lain pengembangan terminal og, batubara dan curah cair terminal kendal pemeliharaan alur dan kolam pelabuhan terminal kendal. perencanaan dan manajemen akses daerah pengembangan terminal kendal. pengembangan intermedia dan antar moda pelabuhan tanjung emas dan terminal kendal tahap rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang tabel vi. tahapan pengembangan terminal kendal t2t2t217272j tlajilij1i| 212121212121212j2 sel7islsloli|l2|3laser7i'si9loli fase tambahkan votumedansatan) iii titi iii pengembangan terminal penumpang dan niaga terbatas terminal kendal) titititii tiititi dredging untuk kolam dan alurpelayaran terminal kendal oo oran tiniitiittttt kanan nan kan kanan tahap pengembangan terminal log, batubara dan curah cardi terminal kendal o inti tilt titi pemeliharaan aturan kolam pelabuhan terminal kedua. iii tiltiltiilil (togembnpn memo falcao tajugtmusantemid kemtaaaal (lasem kol iii |pengembanganterminal log, batubara dan curah cardi terminal kendal oo ilir titik ili iit pemeliharaan alur dan kolam terminal kendal. iltiil til ilititilil perencanaan dan manajemen akses daerah pengembangan terminal kendal, lilit pematang peeeeeeeeeeeeree penyempurnaan fasilitas dan manajemen terminal kendal ili til ttir tilt itl itis rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang luasan kota kader ngan tahap tetap tahap |anga z001)| jireakwater trash ram ibreatwater o tam lg) direktorat jenderal perhubungan laut iomatwatar rta ta. pelabuhan kelas tanjung emas iemakwaero | , ama bee nana asieansesii dermaga ass oom jim team srategictconony aan a10 ami (o32 tone pengembangan terpadu sasa ame pasar) pen akan |o33 jioneniaps terbatas saw9g2wf mna2m| sam0ami mmmm pap oo, kencana pengembangan terminal penumpang maa gsm aman pelayanan kari teladan patel kena oma aga oom bei 00x. yet tamah pama eren rencana kedalaman ar: 5m r051000g benar terkulai penuangan bentet maan tah sasa merahan nee sp. rana once berbisa ramuan kana pelayaran perkataan dan peta bancana pengen tangan kaga penumpang yeraunst oesman erland inan panga berasas penumpang tata mana siaran desa wonorejo kas c omaromersaan kepala kantor kesyahbandaran dam otoritas pelabuhan kelas tanjung emas capt. kardus sengaja, pembina tk. iv b) kaca nip. lal membawa gambar tahap pengembangan terminal kendal moda learn tahap yahoo tahap house gap aan an) laut jawa (or jowatwaer 130ej a0m) dom jamakwasr kantor keyansangaran dan total jom timatwer jw agnmndbannggan 2070m) pemda "uga degree maan pemain sirategictconomr kntnomf tanam| tim 003m) sana jone pengembangan tamu oo deesagae| 1676627mi! rencana pengembangan kencana pengembangan terminal penumpang pesanan kentut inberooi rambu luar (ema kendal tana mma kaw. rencana kedalaman air mumionga) asn z0ng men amat mangan simucoa aah kering ready hp. mean peti kom c. bap, han bara) . zona doc kena haa cl. keswenjaovowniga prot terasi penumpang tema ba. para tuna mega terbitan bean (en pnoetanaan ang penumpang kali ena yan desa wonorejo an. ls, rencesaman ama kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas tanjung emas sang capt. kardus sengaja, nip. pakai o01 senang (opera haasan orientasi pe, gambar tahap pengembangan terminal kendal kementerian perhubungan direktorat jenderal perhubungan laut (an kantor kesyangandaran dan otoritas pelabuhan kelas tanjung emas im) tan rencana induk pelabuhan ranking emas semarang wat terminal kendal tahap (wwe kerta akan. namu lahan anna epanyena "arena tua santa lsn anannnnn mono tenda pena aaa kang rencana kedalaman kekdendadi (aurel zona maan 10lembaga aan mena curah kami terbagi, wotusarn taran orang, pari man ing pem lama peti ke, eta maa aan mas, batu magi mean ntt bara) jani tetesan sentana lahat hara kab memang c. keren hyesand ten muse1 turkestan bian milan penumpang desa wonorejo (oo cesameencesaman sang (aman aman mmm kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas cat. natal 612m) jan baal tema i2ona #enemy pemadu ,7m1 i5t.6cat (own tema aga arm tone terminal penumpang kencang pengembanganterminal penumpang | ) 1052067m3| t002067me) mmm gambar tahap pengembangan terminal kendal rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang kantor kesyandandaran dan otoritas pelabuhan kelas tanjung bab plan oem sesi rencana kolam retensi area fasilitas perairan aurat darurat rambu suar areal karantina atayeran arai alih muat serah dilarang areal muatan tan maan desire gen san ana uaraamuun pelabuhan kelas tanjung emas waras ) wali mangan hm) int tante katun uetutetapi poh jgp, pelet @tamu bp." ani gambar rencana zonasi perairan terminal kendal seo poo laut jama gan section p4) jadi: jap tek pup mekkah hee bas |!) meja a aaa #omcaaar sau pe0 nama ken pam pola paparan bebas kp) area darurat areal tempat labuh mma geni pos saat ' pemberian swt sean antar dapat desa jaran tinggi angan tan tman oma were ptt nature antena eev bet mmm ona gambar rencana zonasi perairan pelabuhan tanjung emas dan terminal kendal bencana induk pelabuhan tanjung emas semarang dan kln, p2, aan umar aris, sh, mm, pembina utama muda iv c) nip.fitas perkapalan.akuatik,,.lei.sltikvore. sumber dampak bersumber dari aktiviisi, rukun, dasar, dan merupakan batuan sedimen yang penurunan kualitas air sekitar wilayah pelabuhan.rir.,j nya. rencana induk pelabuhan tanjung emas semarangvitas perkapalan,kuat..nilapenyidu.hore. sumber dampak bersumber dari aktivitaai, rukun, dasar, dan merupakan batuan sedimen yang penurunan kualitas air sekitar wilayah pelabuhan,ink,i.lliya. rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang dampak sosial yang diprediksikan akan muncul berkaitan dengan perubahan kehidupan dan aktivitas bagi sumber dampak yang ada selama ini berasal dari kegiatan transportasi darat dan laut dan masyarakat sekitar. dampak social yang terjadi terutama pada masa konstruksi, masa pra konstruksi dan masa penggunaan alat alat berat untuk keperluan bongkar muat barang dalam kawasan pelabuhan, pasca konstruksi. terutama apabila ada kapal penumpang atau kapal barang yang merapat dan emisi sumber perkembangan aspek sosial dalam amdal lebih dinamis dari perkembangan amdal itu sendiri. dalam tidak bergerak (industri) yang ada sekitar pelabuhan. bab pembukaan dari undang undang tahun tentang pengelolaan lingkungan hidup, disebutkan tolok ukur dampak bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, tolok ukur dampak adalah terjadinya perubahan kualitas udara dan penambahan tingkat termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan berkehidupan dan kesejahteraan bising. bobot dampak dinilai dengan seberapa jauh kualitas udara dan bising melampaui baku manusia serta makhluk hidup lain. dari rumusan ini jelas bahwa, undang undang tersebut secara eksplisit mutu udara ambien sk. gubernur jawa tengah tahun tanggal april memperhatikan lingkungan sosial. lingkungan hidup, menurut undang undang ini, merupakan sebuah sistem tentang baku mutu udara ambien provinsi jawa tengah dan seberapa besar pengaruhnya yang terdiri dari lingkungan hi, lingkungan non dan lingkungan sosial. terhadap lingkungan serta berupaya memenuhi ketentuan yang berlaku terhadap peraturan terdapat dua paradigma tentang penerapan aspek sosial amdal, yaitu paradigma teknis dan daerah kota semarang nomor tahun tentang pengendalian lingkungan hidup. pembangunan masyarakat (community development) suharto hadi, paradigma teknis menekankan pada metode ilmiah sebagai cara obyektif untuk menyajikan informasi kepada para pengambil keputusan. para kualitas air laut peneliti yang menjadi pendukung model ini menyatakan amdal sosial harus menyajikan masukan ilmiah jenis dampak penting sebagai bahan pengambilan keputusan. hasil studi amdal sosial akan diabaikan jika kualitas ilmiahnya rendah, menurunnya kualitas kimia fisika perairan laut sekitar pelabuhan. untuk membuat amdal sosial lebih berpengaruh adalah dengan meningkatkan kualitas ilmiahnya. sedangkan sumber dampak penting pada paradigma pembangunan masyarakat menurut besar berpendapat bahwa tugas penting dari kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap kualitas air laut ialah aspek sosial amdal adalah memobilisasi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. pendekatan bongkar muat barang baik yang berbentuk cair maupun padat ini #dak memerlukan analisa ilmiah yang canggih karena lebih memerlukan ketrampilan organisatoris dan limbah cair dari kegiatan domestik komunikasi dan kemampuan untuk memahami sikap, kepercayaan, dan nilai dari warga masyarakat yang limbah cair dari kegiatan industri kemungkinan akan terkena dampak dari proyek. pendekatan ini memberikan kesempatan kepada warga kegiatan lain yang ada pelabuhan yaitu bongkar muat barang barang. masyarakat untuk dapat berperan dalam suatu proses pembangunan. saluran limbah kota yang keluarnya berada daerah pelabuhan. identifikasi dampak penting tolok ukur dampak penting dampak komponen lingkungan fisik dan kimia dampak tergolong penting dengan tolok ukur tingginya beberap parameter kandungan logam berat yaitu za, pb, cu, al, cr, suspended solid. bobot dampak dinilai dengan seberapa jauh kualitas udara dan kebisingan kualitas air laut melampaui baku mutu. sebagai tolok ukur digunakan keputusan menteri jenis dampak penting negara lingkungan hidup nomor tahun tentang baku mutu air laut dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian dampak yang terjadi berupa penurunan kualitas udara melalui kandungan debu, n., pencemaran air serta seberapa berat pengaruhnya terhadap kehidupan dan lingkungan. timbal pb) dan hidrokarbon, serta terjadinya peningkatan bising akibat kegiatan yang ada pelabuhan (termasuk kegiatan transportasi barang keluar masuk pelabuhan dan industri). sumber dampak penting rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang dampak komponen lingkungan biologi sumber dampak berasa! dari kegiatan bongkar muat kapal penumpang, kendaraan yang jenis dampak penting keluar masuk pelabuhan dan kegiatan industri yang beroperasi pelabuhan. tolok ukur dampak penting jenis dampak yang terjadi adalah perubahan jumlah jenis dan kelimpahan fora dan fauna jenis dan angka kecelakaan kerja akibat operasional pelabuhan, kecil atau tidak terjadi sarat yang berada dalam kawasan pelabuhan, kecelakaan yang fatal terhadap pekerja pelabuhan. sumber dampak penting sumber dampak yang potensial ada dalam kawasan pelabuhan bersumber dari adanya pendapatan dan mata pencaharian penduduk gas buang kapal dan kendaraan kendaraan yang keluar masuk daerah pelabuhan serta jenis dampak penting kegiatan pengembangan kawasan pelabuhan. jenis dampak yang terjadi adalah terjadinya peningkatan pendapatan penduduk yang tolok ukur dampak penting bermukim sekitar daerah pelabuhan. tolok ukur dampak adalah besarnya perbedaan jumlah jenis dan kelimpahan flora dan fauna sumber dampak penting barat yang ada pada kawasan pelabuhan. sumber dampak berasal dari kegiatan jasa pelabuhan dan kegiatan lainnya yang terkait. tolok ukur dampak penting dampak komponen lingkungan sosial ekonomi dan kesehatan masyarakatketenagakerjaan jenis dampak penting langkah langkah pencegahan dampak jenis dampak penting yang terjadi adalah banyaknya tenaga kerja yang dapat terserap oleh langkah langkah pencegahan dan penanganan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan kegiatan jasa pelabuhan dan kegiatan informal. dan pengembangan pelabuhan kabupaten tanjung emas adalah dengan menyusun rencana pengelolaan sumber dampak penting lingkungan hidup rkl) dan rencana pemantauan lingkungan hidup rpl). sumber dampak berasal dari kegiatan perkantoran, utilitas dan kegiatan sehari hari karyawan rencana pengelolaan lingkungan hidup rkl) merupakan suatu rencana yang memuat upaya upaya pelabuhan serta kegiatan bongkar muat barang dan penumpang. mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak besar dan penting lingkungan hidup yang bersifat tolok ukur dampak pentingtotok ukur dampak adalah banyaknya karyawan dan jumlah tenaga kerja harian yang dapat kegiatan. terserap untuk menjadi tenaga kerja dalam dan luar pelabuhan serta pada jenis kegiatan sedangkan rencana pemantauan lingkungan hidup rpl) merupakan upaya untuk memahami informal dan berkaitan dengan pelabuhan seperti agen muatan kapal laut dan sebagainya. fenomena fenomena yang terjadi atau perilaku dampak yang timbul akibat usaha dan atau kegiatan. pemantauan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampak dan terhadap komponen parameter lingkungan kesehatan dan keselamatan kerja hidup yang terkena dampak. dengan memantau kedua hal tersebut sekaligus akan dapat dinilai mengenai jenis dampak penting efektifitas kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dijalankan. jenis dampak penting yang terjadi adalah terjadinya gangguan kesehatan bagi pekerja dan masyarakat sekitar akibat debu dan penurunan kualitas udara serta terjadinya kecelakaan kerja. sumber dampak penting rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang rencana pengelolaan lingkungan hidup rkl) pengaspalan pada bagian jalan yang dilewati kendaraan dalam kawasan pelabuhan. evaluasi dampak untuk pelabuhan tanjung emas didasarkan pada del tahun tanggal oktober penerapan kewajiban penggunaan alat pengendalian pencemaran udara (cerobong asap, dust collector, peredaran bising) bagi industri yang berlokasi kawasan dari berbagai dampak yang mungkin terjadi terhadap lingkungan, maka prioritas kegiatan dan komponen pelabuhan tanjung emas. lingkungan yang perlu dioksida dan dipantau adalah sebagai berikut: pembuatan taman dengan pohon pelindung untuk menetralisir kandungan bahan komponen fisika kimia kualitas udara dan kebisingan, udara emisi dan air laut. komponen biologi salah biota terestrial dan biota perairan. gas pencemaran udara yang terjadi. komponen sosial ekonomi dan budaya meliputi ketenagakerjaan, persepsi masyarakat. penyiraman pada lokasi lokasi yang dianggap rawan debu. pengaturan operasional mesin bagi kapal yang sandar, guna mengurangi emisi komponen lingkungan fisika dan kimia bahan pencemaran gas yang dihasilkan. kualitas udara dan kebisingan penggunaan peralatan bagi karyawan yang bekerja pada proses pembongkaran jenis dampak penting dan pemuatan barang padat dan atau kapal terutama yang berupa debu. penutupan bak truck yang memuat barang curah kering. dampak yang terjadi berupa penurunan kualitas udara melalui kandungan debu, so., penggunaan ruang kedap suara untuk ruang genset. timbal pb) dan hidrokarbon, serta terjadinya peningkatan bising akibat kegiatan yang ada pemeliharaan secara rutin alat transportasi (kendaraan bermotor) pt. pelindo iii pelabuhan (termasuk kegiatan transportasi barang keluar masuk pelabuhan). persero) cabang tanjung emas semarang. sumber dampak penting berasal dari kegiatan transportasi darat dan laut (transportasi pengangkutan hasil bongkar kualitas air laut muat barang dan petikemas), penggunaan alat alat berat untuk keperluan bongkar muat jenis dampak penting barang dalam kawasan pelabuhan, operasional genset dan aktivitas kegiatan industri yang menurunnya kualitas kimia fisika perairan laut sekitar pelabuhan. ada sekitar pelabuhan. kegiatan dampak penting tolok ukur dampak kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap kualitas air laut ialah totok ukur dampak yang digunakan adalah keputusan menteri negara lingkungan hidup bongkar muat barang, baik barang cair maupun padat. nomor kep menlu keputusan gubernur provinsi jawa tengah nomor limbah cair domestik. tahun keputusan gubernur provinsi jawa tengah nomor tahun tentang kegiatan lain yang ada pelabuhan yaitu bongkar muat barang barang. baku mutu sumber tidak bergerak, keputusan gubernur provinsi jawa tengah nomor saluran limbah kota yang keluarnya berada didaerah pelabuhan. tahun dan peraturan daerah kota semarang nomor tahun bobot dampak buangan limbah cair industri. dinilai dengan seberapa jauh kualitas udara dan bising melampaui baku mutu udara ambien tolok ukur dampak penting dan seberapa besar pengaruhnya terhadap lingkungan serta berupaya memenuhi ketentuan dampak tergolong penting dengan tolok ukur tingginya beberap parameter kandungan yang berlaku. logam berat yaitu za, pb, cu, al, cr, suspended solid, bobot dampak dinilai dengan pengolahan dampak penting seberapa jauh kualitas air laut melampaui baku mutu. sebagai tolok ukur digunakan keputusan menteri negara lingkungan hidup nomor tahun tentang baku mutu air penanggulangan dampak dilakukan dengan cara laut dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan kualitas air dan rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang pengendalian pencemaran air serta seberapa berat pengaruhnya terhadap kehidupan dan melakukan penanaman pohon tanaman hias pada lokasi yang tidak terpakai dalam lingkungan. kawasan pelabuhan. pengolahan dampak penting penanggulangan dampak dilakukan dengan cara lingkungan sosial, ekonomi dan kesehatan mencegah kapal kapal membuang air bahasanya kawasan pelabuhan. ketenagakerjaan mencegah sumpahnya bahan bahan yang sifatnya berbahaya dan beracun jenis dampak penting perairan laut. banyaknya tenaga kerja yang dapat terserap oleh kegiatan jasa pelabuhan dan kegiatan melaksanakan bongkar muat barang dengan cara tertutup dengan menggunakan informal. kontainer atau petikemas. sumber dampak penting menyediakan reception facilities sebagai fasilitas penampungan limbah dari kapal sumber dampak berasal dari kegiatan perkantoran, utilitas dan kegiatan sehari hari berupa limbah minyak dan sampah dalam kawasan pelabuhan berdasarkan kep karyawan pelabuhan serta kegiatan bongkar muat barang dan penumpang. menhub km au. phb tolok ukur dampak penting melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala terhadap gudang gudang tolok ukur dampak adalah banyaknya karyawan dan jumlah tenaga kerja harian yang dapat dan menyimpan bahan cair dan padat secara terpisah, baik bahan yang terserap untuk menjadi tenaga kerja dalam dan luar pelabuhan serta pada jenis kegiatan dikategorikan bahan maupun bahan non informal yang berkaitan dengan pelabuhan seperti agen muatan kapal laut dan mewajibkan kepada perusahaan industri yang berlokasi kawasan pelabuhan sebagainya. untuk melaksanakan pengolahan air limbahnya dan menyediakan instalasi pengelolaan dampak penting pengolahan air limbah secara optimal. penanggulangan dampak dilakukan dengan cara lingkungan biologi rekrutmen tenaga kerja lokalsesuai dengan keterampilan dan tingkat pendidikan biota darat yang dibutuhkan. jenis dampak penting melengkapi pekerja yang bertugas kawasan pelabuhan dengan alat alat perubahan jumlah jenis dan kelimpahan fora dan fauna darat yang berada dalam kawasan kesehatan dan keselamatan kerja). pelabuhan. memperluas lapangan kerja formal dan informal. sumber dampak penting melaksanakan penataan daerah sekitar kawasan pelabuhan sehinggga ada sumber dampak penting yang potensial ada dalam kawasan pelabuhan bersumber dari keterkaitan antara kegiatan kegiatan dalam luar kawasan pelabuhan. adanya gas buang kapal dan kendaraan kendaraan yang keluar masuk daerah pelabuhan. kesehatan dan keselamatan kerja tolok ukur dampak penting jenis dampak penting tolok ukur dampak adalah besarnya perbedaan jumlah jenis dan kelimpahan flora dan fauna terjadinya gangguan kesehatan bagi pekerja dan masyarakat sekitar akibat debu dan darat yang ada pada kawasan pelabuhan. penurunan kualitas udara serta terjadinya kecelakaan kerja. pengelolaan dampak sumber dampak penting penanggulangan dampak dilakukan dengan cara berasal dari kegiatan bongkar muat kapal penumpang, kendaraan yang keluar masuk mengatur kepadatan kendaraan yang keluar masuk pelabuhan. pelabuhan dan kegiatan industri yang beroperasi pelabuhan. rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang tolok ukur dampak penting jenis dan angka kecelakaan kerja akibat operasional pelabuhan, kecil atau tidak terjadi kecelakaan yang fatal terhadap pekerja pelabuhan. pengelolaan dampak penting penanggulangan dampak dilakukan dengan cara melengkapi pekerja dengan masker dan sarung tangan. memberikan latihan keselamatan kerja kepada pekerja. pendapatan dan mata pencaharian masyarakat jenis dampak penting terjadinya peningkatan pendapatan penduduk yang bermukim sekitar daerah pelabuhan. sumber dampak penting berasal dari kegiatan jasa pelabuhan dan kegiatan lainnya yang terkait. tolok ukur dampak pentingpengelolaan dampak penting penanggulangan dampak dapat dilakukan dengan cara melakukan pendekatan dan penyuluhan kepada penduduk yang berada sekitar pelabuhan. memberi kesempatan peluang kerja bagi masyarakat yang tinggal kawasan pelabuhan. rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang tabel vu. rencana pengelolaan lingkungan pelabuhan md: parameter lingkungan lingkungan pengelolaan penanggung jawab ai ari as tahap operasional fisika kimia gasbuarg truck s025 gim3 mencegah agar tidak terjadi memasang filter pada gas| kawasan pelabuhan ass. manager bergurau kualitas udara cedera tanah urug no25 gim3 polusi akibat gas buang dibuang car pemeliharaan tanjung emas smg manager teknik debut gim3 kerajaan mesir. selama pt. pelindo iii general manager nh3: ppm perbaikan secara berkala tanjung emas semarang cos ugm beroperasi kebisingan. can getaran: suara mesin truck) perguruan tingkat bising mencegah perguruan armada pemilihan armada yang kawasan pelabuhan ass. manager bergurau bunyi suara dar. getaran. pengangkut petikemas dan setara yang tidak layak layak tanjung emas smg manager teknik car angkutan kayu log pemeliharaan alat secara) selama pt. pelindo ii) general manager periodik tanjung emas semarang pergcuraar fitur beroperasi perekam suara kualitas air laut kandungan minyak laut cedera minyak dari terjadi peningkatan mencegah agar tidak terjadi pemeliharaan mesir kawasan pelabuhan ass. manager bergurau kekeruhan air laut kapal pasar: terlarut car pencemaran laut mengontrol seal lie tanjung emas smg manager teknik sampah dari hulu minyak laut mencetak cedera selama pt. pelindo iii general manager sungai sampah laut tanjung emas semarang beroperasi hiero oseanografi terdapat) lalu lintas kapal arus perubahan arus berupaya memperbaiki memperbaiki bergurau kawasan pelabuhan ass. manager bergurau arus dan gelombang gelombang kerusakan gelombang breakwater breakwater yang subak rusak tanjung emas smg manager teknik endapan breakwater jumlah ucapan car. tenggelam selama pt. pelindo iii) general manager dalam kolam tanjung emas semarang beroperasi. sosbud lalu lintas darat sering terjadi pergargkutar. barang terjadi kemacetan lalu! mencegah agar tidak terjadi percaturan lalu lintas dar kawasan pelabuhan ass. manager bergurau kemacetan lalu lintas can bongkar muat| lintas karena arus masuk kemacetan lalu lintas pemasaran rambu tanjung emas smg manager teknik barang arus keluar) dan keluar terjadi paca peraturan pada saat) selama pt. pelindo ii) general manager masuk pekerja jam tertentu pergarckutar. tanjung emas semarang beroperasi rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang lampiran menteri perhubungan kan nomor tahun rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang kementerian perhubungan republik indonesia kadi dampak penting sumber dampak tolok ukur tujuan pengelolaan rencana kelola lokasi periode tim pelaksana dan sea sean meter kornea tanam perorora lana infrastruktur (sarana dan) lau lintas darat yang kerusakan jalan, saluran mencegah agar tidak terjadi pengaturan lalu lintas dan| kawasan pelabuhan ass. manager bangunan prasarana umum) keluar masuk pelabuhan drainase dan tempat kemacetan lalu lintas pemasangan rambu tanjung emas smg manager teknik genangan air samudera parker pengaturan pada saat| selama pt. pelindo il| general manager kerusakan jalanjalan dil lalu lintas darat yang pengangkutan tanjung emas semarang dalam dan luar pelabuhan keluar masuk dermaga bapa serbaguna lalu lintas kapal jumlah kapal lalu lintas kapal yang sering terjadi antrian menghindari agar tidak terjadi memantau arus lalu lintas kawasan pelabuhan ass. manager bangunan jenis kapal yang masuk keluar masuk kapal untuk keluar masuk kemacetan lalu lintas kapal keluar masuk kapal tanjung emas smg manager teknik pelabuhan pelabuhan kapal yang lewat selama pt. pelindo general manager tanjung emas semarang beroperasi sumber pt. pelindo iii persero) tanjung emas semarang, menteri perhubungan, ttd, e.e. mangindaan salinan sesuai dengan aslinya, kepala biro kln sana, umar aris, sh. mm, pembina utama muda vic) nip. daftar isi daftar isi.oooocoocooo women name kebutuhan transit shed, open storage dan usg.o.o.o.o.oooooooo.o.ooooooo.o. daftar tabel .oooroereeereeonumomeeeseeuwmennmemmnananeeem mma kebutuhan areal pikir.o.oo.o.oooooovx0xx000000none nenek nana aman. daftar gambar.ooo.oeroroeewven serena kebutuhan sarana dan prasarana temani ndal w.ooo.oroooooooooooocooo.cbooo room pendahuluan .ooooooorereneeeenumnsmemamemeerene menemani strategi pembangunan terminal kendal disesuaikan dengan kondisi fisik perairan dan fasilitas fasilitas perairan pelabuhan tanjung ema8.ooooooo.oooomocooo.co.mo wcooomoomoommanueesan skenario rencana induk pengembangan.o.m.oooooooooo como. mama fasilitas daratan pelabuhan tanjung emas.o.o.oooooooo oo. eno perencanaan kebutuhan fasilitas untuk pengembangan terminal kendal .vo.o.oco ordo. .5sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan pelayaran tanjung emas: .oorlog.oooooooo.i. kebutuhan fasilitas peti .oo.ooo.o.coor.m.common momo memnuneaan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan pelabuhan.oorooooooo.oo.o.coooooooo.oo. kebutuhan fasilitas daratan .oooooooooooooo woo woomooomewmuma terminal kendal .o.cbooo.o.o.o.voodoo. oom!) rencana pengembangan pelabuhan.o.oooooooororoemenr eceran fasilitas perairan.ooovooooo.ooooooooooooooomo.voodoo.moomumesn? rencana dan dkt.a.o.o.o.y. .o.mo nenek nan efek aman nan fasilitas daratan .ooooooooooooooooo momen! tahanan pengembangan pelabuhan tanjung emas .ooooooooo.oo. como kegiatan pelabuhan saat ini .ocrrcoowreoa0o noer seoonenree eren eeee bacaan pengembangan jangka pendek .e.axc.io.o.cbooo.o.ooo.yo.ro.m. volume kunjungan kapal dan gt.ooooooooo.oooooooo. wocooomomaneeeeenan12 tahapan pengembangan jangka menengah .rco.coor.cbooo.co. wooomm49 angkutan laut luar n@g@ .ooooooo.o.ooo.o.omoooooooomnanmmnoemnenanaan13 tahapan pengembangan jangka panjang .o.cbooo.y.w.o.o.coor.ooi9 angkutan laut kapal dalam negeri.oeo.ooooooocomooo oo. oooooomeneneeae tahanan pengembangan terminal kendal.ooo.cbooo.oooooooooo.cbooo. wooooran volume tongkat uat.o.ooooooo oom tahap pengembangan jangka pendek ovo1.o.o.ooococooooo ordo eenansananan proyeksi arus barang dan penumpang untuk periode .o.coo.ooocoooooooo. mo. ooo.g tahapan pengembangan jangka menengah .r.io.co.robot.oooooco.oo9 prediksi tren arus barang .ooooee eeeeneenneeneamnanaananaa21 tahapan pengembangan jangka panjang .oocoooooooo.ooooocoooooo prediksi arus penumpu ng.o.ooo.o.o.rcoooooo. woooooooo mom emennunem nenek t.pokok kajian terhadap lingkungan.ooe.ooeseesereoronorser tenan prediksi tren perkembangan angkutan petik mbs .ooo.o.oocoooooooooooococooo penyajian rona lingkungan wal.o.ocoooooooo.ooooooooooooooooo.ooooomwnmmenn prediksi tren angkutan kapal dan perdagangan global spot of) .o.o.o.o. ta. komponen fisika kimia.oo.oocooooooooooomoooooooooooommmmuanenmumne pelabuhan dan rencana pengembangan wilayah s.aoroarvereveserseorenmeemmeemeenanennen23 komponen biologi flora dan fauna) .oooococooooooooooooooco woomomomumecmenn kedudukan strategis pelabuhan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi jawa tengah . komponen sosial kemasyarakatan .oooooooo.wo.oooooooooo.o men mmumumannan pelabuhan tanjung emas dalam rtrw kota semarang.evo.wo1mo.coocoooorooo.omooooooo .identifikasi dampak penting .o.oooooooooo.oo.ooooooooooo oom 0moomooooommesnanenaunan terminal kendal dalam rtrw kabupaten kendal .kosovo.o.w.cbooo oom. dampak komponen lingkungan fisik dan kimia .o.o.evo.coro.woo.mo.o.o. wom s.kebutuhan ruang pengembangan pelabuhan .ooooooooooooroocoeooomommmo.moo32 dampak komponen lingkungan biologi .ooocoooo.o.ooooooooo.ooooooooommununan kebutuhan ruang untuk general cargo.o.oco.roooooooo mom omoommmomnann32 dampak komponen lingkungan sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat . kebutuhan ruang untuk curah car .kosovo.ooowoowo woo. woo ooooooooooowenun langkah langkah pencegahan dampak .oooroooo.oo.ocoooooo wooocooo. kebutuhan ruang untuk terminal penuh mpa .cbooo.ooo.o.ooooooooooooooooooomnan rencana pengelolaan lingkungan hidup rkl).ooo.o.ooo.o.mo oom momomuneeanan rencana induk pelabuhan tanjung emas semarang |
peraturan daerah kota bontang nomor tahun tentang penyelenggaraan hutan kota dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bontang, menimbang bahwa lingkungan hidup indonesia adalah anugrah tuhan yang maha esa, oleh karena itu harus dijaga kelestarian dan keberlanjutannya demi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang, bahwa untuk pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang hutan kota, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan hutontang tentang penyelenggaraan hutalenggaraan hutan kota. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang yang penggunaannya lebih bersifat terbuka,tempat tumbuh tanaman,baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja idalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak. wilayah perkotaan adalah pusat peawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan dalam utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. tanah negara adalah tanah yang tidak beban hak atas tanah. tanah hak adalah tanah yang beban hak atas tanahtea bab asas, tujuan dan maksud, fungsi dan manfaat bagian kesatu asas penyelenggaraan hutan kota dilaksanakan berdasarkan asas: tanggungjawab pemerintah daerah, kelestarian dan berkelanjutan, keserasian dan keseimbangan: keterpaduan, manfaat, kehati hatian: keadilan: ekoregion, keanekaragaman hi, pencemar dan perusak membayar, partisipatif, kearifan lokal: tata kelola pemerintah yang baik: dan otonomi daerah. bagian kedua tujuan. dan maksud penyelenggaraan hutan kota bertujuan untuk kelestarian, berkelanjutan, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan sosial, dan budaya, penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud pad bagian ketiga fungsi dan manfaat fungsi hutan kota adalah untuk:, dan memberikan dampak penghijauan pada wilayah perkotaan. manfaat hutan kota adalah untuk pariwisata alam perkotaan, rekreasi dan atau olahraga, penelitian dan pengembangan: cd. pendidikan: pelestarian plasma nutfah, dan budidaya dan konservasi tanaman hutan kota. bab penyelenggaraan hutan kota bagian kesatu umum penyelenggaraan hutan kota meliputi penunjukan, pembangunan, penetapan, dan pengelolaan. bagian kedua penunjukan hutan kota penunjukan hutan kota terdiri dari: penunjukan lokasi hutan kota, dan penunjukan lokasi dan luas hutan kota berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota bontang. penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud pada mempertimbangkan: luas wilayah, batas wilayah kota, jumlah penduduk, tingkat pencemaran lingkungan dan udara, kepentingan umum, kondisi fisik kota. lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan bagian dari rth, wilayah perkotaan, lokasi hutan kota dapat berada pada tanah negara atau tanah hak: tanah hak, terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, s5) kompensasi sebagaimana dimaksud pada merupakan pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemegang hak atas tanah melalui musyawarah, penunjukan lokasi hutan kota secara kriteria adalah sebagai berikut terletak wilayah perkotaan, merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan, mampu membentuk atau memperbaiki iklim, estetika dan sebagai resapan air, berada dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit dua puluh lima per seratus) hektar. luas hutan kota paling sedikit sepuluh per seratus) dari wilayah perkotaan. penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan dengan keputusan walikota. bagian ketiga pembangunan hutan kota paragraf umum pembangunan hutan kota dilaksanakan dalam rangka wan membentuk fisik hutan agar berfungsi sebagai hutan kota, pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan penunjukan lokasirencanaan, dan pelaksanaan. paragraf perencanaan rencana pembangunan hutan kota merupakan bagian dari rencana tata ruang kota wilayah perkotaan, rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada meliputi: aspek teknis, aspek ekologis, aspek ekonomis, dan aspek sosial dan budaya setempat. rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada (l) memuat rencana teknis tentang: tipe hutan kota, dan bentuk hutan kota. penentuan tipe dan bentuk dan karakteristik lahan, (2hmukiman, tipe kawasan rekreasi dan pariwisata, tipe kawasan konservasi dan pelestarian, tipe kawasan lindung, tipe kawasan padat lalu lintas, tipe kawasan budaya dan budidaya, tipe kawasan perdagangan dan bisnis. bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada (l) adalah sebagai berikut: jalur, mengelompok, dan menyebar. perencanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut inventarisasi, identifikasi: cc. pemetaan:dan penetapandan dilaksanakan dengan tahapan kegiatan: penataan areal: penanaman: pemeliharaan: dan pembangunan sipil teknis. tata cara pelaksanaan pembangunan hutan kota adalah sebagai berikut: kegiatan penataan areal sebagaimana dimaksud dalam huruf (a): kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf (b),, pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c), meliputi kegiatan pemupukan, penyiaran, penyelaman, pemangkasan dan penjaringan, pembangunan sipil teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf (d), dapat berupa terasering, sesuai kondisi setempat dan sarana penunjang lainnyakeputusan wali, pemegang hak dapat memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota, pemberianpemberian insentif sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan daerah,lima belas) tahun, penetapan tanah hak sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan tanpa melalui penunjukan dan pembangunan,, merupakan ruang terbuka hijau rth) yang dominasi pepohonan, mempunyai luasdengan keputusan walikota,ontang, perubahan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan keputusan walikota. bagian kelima pengelolaan hutan kota paragraf umum, pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatanli) pengelolaan hutan kota yang ber,,aragraf2aragraffungsi dan manfaat hutan kota melalui optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman dengan kegiatan penyelaman, penjaringan, pemangkasan, dan pengayaan serta peningkatan kualitas tempat tumbuh dengan kegiatan pemupukan dan penyiaran. paragraf4, perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui upaya sebgai berikut: pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan, pencegahan dan penanggulangan pencurian flora dan fauna, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, pencegah, indikator perubahan dan penurunan fungsi hutan kota sebagaimana dimaksud pada (l), setiap orang dilarangwin dari pejabat yang berwenang:pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lai: pelestarian plasma nutfah, dan atau budi daya hasil bukan kayu6, hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam meliputi pemberian pedoman, pembimbingan, arahan dan supervisi sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan kota, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik setiap (enam) bulan,n babi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan hutan kotasatuan kerja perangkat daerah yang membidangi kehutanan. pengawasan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kehutanan. babi peran serta masyarakat bagian kesatu umum(l)cc. bantuan teknis: dan insentif. bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam hurufdalam hurudiatur dengan peraturan daerah. bagian kedua bentuk peran serta masyarakatmbangun dan pengelolaan hutan kota, hutan kota, menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota, bagian ketiga tata cara peran serta masyarakat peran masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota dapat disampaikan secara langsung dan atau tertulis kepada walikota pelaksanaan peran masyarakat dilakukan secara bertanggung dan kesopanan. tata cara peran masyarakat dalam penunjukan hutan kotapenunjukan hutan kota melalui media komunikasi dan atau forum pertemuan, dan bekerja sama dalam penunjukan hutan kota. tata cara peran masyarakat dalam pembangunan hutan kota dilaksanakan dengan cara menyampaikan masukan mengenai kebijakan perencanaan pembangunan hutan kota melalui media komunikasi dan atau forum pertemuan, kerja sama dalam pelaksanaan pembangunan hutan kota, memantau dan mengawasi pelaksanaan pembangunlaksanaan pembangunan hutan kotanetapan hutan kotadan pemberian insentif hutan kota melalui media komunikasi dan atau forum pertemuan, memantau dan mengawasi pelaksanaan penetapan hutan kota: mengajukan keberatan terhadap penetapan hutan kota yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. s6) tata cara peran masyarakat dalam pengelolaan hutan kota dilaksanakan dengan cara menyampaikan masukan mengenai kebijakan terkait penyusunan rencana pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan, pengamanan, pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi hutan kota melalui media komunikasi dan atau forum pertemuan: ikut serta dalam mengelola hutan kota: kerjasama dalam pemanfaatan hutan kota, pemanfaatan hutan kota dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan: penataan terhadap izin pemanfaatan hutan kota, memantau dan mengawasi pengelolaaga penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pengelolgelolaan hutan kota yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. tata cara peran masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan hutan kota dilaksanakan dengan cara menyampaikan masukan mengenai kebijakan pembinaan dan pengawasan hutan kota melalui media komunikasi dan atau forum pertemuan, ikut serta dalam kegiatan pembinaan penyelenggaraan hutan kota yang diselenggarakan oleh pemerintah: mengawasi jalannya penyelenggaraan hutan kota secara keseluruhan, melaporkan kepada pejabat instansi dan atau pejabat yang berwenang dalam menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran penyelenggaryelenggaraan hutan kota yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang(l)tata cara mengajukan gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada mengikuti ketentuan perundang undangan yang berlakukewenanganhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana bidang pengrusakan hutan kota:grusakan hutan kota(!) adalah pelanggaran. babi ketentuan peralihan hutan kota yang ditunjuk dan ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini,nagrepublik indonesia nomor tahun tentang narkotika yang mengatur kelembagaan badan narkotika nasional kabupaten kota sebagai instansi vertikal maka peraturan daerah kabupaten berau tentang pembentukan organisasi dan tata kerja pelaksana harian badan narkotika kabupaten berau dicabut dan dinyatakan tidak berlakualin; |
menimbang mengingat bupati pamekasan provinsi jawa timur peraturan daerah i(kabupaten pamekasan nomor tahun 2oi4 tentang tata til) lit baiat pupuk organik dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pamekasan, bahwa dalam rangka mendorong tumbuh kembangnya perekonomian ral5yattata kelola bahan pupuk organik secara terpadu; bahwa pengaturan mengenai tata kelola bahan pupuk organik dan sekaligus untuk pemberdayaan dan peningkatan mesej ahteraan petabahan hapus organ327a1; undang undang nomor tahun tentang pengoperasian lembaran negara republik lndonesia tahun l992 nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor o2)l49, tambahan lembaran negara republik indonesialo2 tahun tentang standardisasi ;79l; peraturan pemerintah nomor tahun ool tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggara rn perlindungan konsume06l; peraturan pemerintah nomor tahun oost2. tpertanian nomor s8 bermental ot. i2oot tentang pelaksanaan sistem standardisasi nasional bidang pertanian; peraturan menteri pertanian nomor o permintaan sr. l4o tentang pupuk organik, truk dan pembunuh tanoll tentang tata kelola bahan truk organik provinsi jawa timur lembaran daerah provinsi jawa timur tahun alletap peraturan daerah tentang tata kelola bahan pupuk organik. bab i{tentu afiata kelola bahan pupuk organi,bahan pupuk organik adalah bahan organik yang berasal dari sisa tanaman dan atau kotoran hewan dan atau yang diperkaya berbagai macam sumber yang bermanfaat memperkaya hara, bahan organik tanah dan memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. alat pembuat bahan pupuk organik dan atau pupuk organibahan pupuk organik dan atau pupuk organik. uji mutu bahan pupuk organiuji efektivitas bahan pupuk organik adalah uji lapang atau rumah kaca untuk mengetahui pengaruh dari bahan pupuk organiadalah standar mutu yang dipersyaratkan dan ditetapkan dalam peraturan daerah ini. pengadaan bahan pupuk organik adalah kegiatan penyediaan bahan pupuk organik yang berasal dari produksi dalam negeri. peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran bahan pupuk organik dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak. penggunaan adalah kegiatan pemanfaatan bahan pupuk organidisingkat dkk adalah perencanaan yang dilaksanakan oleh kelompok tani dalam menentukan rencana kebutuhan bahan pupuk organik, pupuk organik dan anorganik dalam budidaya. standar mutu bahan pupuk organik yang selanjutnya disingkat smp adalah kandungan bahan pupuk organik yang diperkaya berbagai macam sumber dan telah memenuhi persyaratan teknis minimal bahan pupuk organik.t2. 2t. ob' bab asas dati tut'an bagian kesatu asas tata kelola bahan pupuk organik dilaksanakan berdasarkan asas: tanggung jawab pemerintah daerah; kelestarian dan keberlanjutan; keterpaduan; kemanfaatan; kehati hatian; keadilan; kebudayaan; dan partisipatif. bagian kedua juan tata kelola bahan pupuk organik bertujuan: melindungi petani dan atau konsumen untuk mendapatkan bahan pupuk organik bermutu serta menghindari dari penyalahgunaan bahan pupuk organik yang dapat mengancam kelangsungan kehidupan mahluk dan kelestarian ekosistem; mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kehidupan manusia dan alam; mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan. bab iii pengadaan pengadaan bahan pupuk organik hanya dapat dilakukan melalui produksi dalam negeri. pengadaan bahan pupuk organiyang secara bertahap dan terencana, pembinaannya dilakukan oleh pemerintah daerah sampai menghasilkan bahan pupuk organik bermutu. kelompok tani atau gabungan kelompok tani atau koperasi tani yang melakukan produksi atau pengadaan bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud pada harus terdaftar pada dinas lingkup pertanian dan telah dikukuhkan oleh bupatibahan pupuk organik dalam setiap hektar. bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi smp. smp sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan teknis minimal bahan pupuk organik dan terjamin efektivitasnya. bahan pupuk organik yang diproduksi harus berasal dari bahan pupuk organik yang diperkaya dengan berbagai macam sumber dan telah memenuhi persyaratan teknis minimal. ketentuan lebih lanjut tentang smp dan persyaratan teknis minimal diatur dengan peraturan bupati. bahan pupuk organik yang masuk dan keluar wilayah daerah dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang dengan difasilitasi oleh dinas terkait. bab perkara?ait padat'taran bahan pupuk organik yang akan dipergunakan untuk keperluan sektor pertanian harus memenuhi standar mutu dan wajib didaftarkan. bahan pupuk organik yang akan didaftarkan harus didasarkan atas hasil pengujian mutu dari lembaga penguji yang telah distandarisasi dan atau diakreditasi. bahan pupuk organik harus dicantumkan dalam bentuk label. permohonan pendaftaran bahan pupuk organik hanya dilakukan oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani dan atau koperasi tani. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendaftaran bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud pada diatur dengan dalam peraturan bupati. bab tata cara penida.trait permohonan pengujian bahan pupuk organik oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau koperasi tani dilakukan secara tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dinas yang berwenang setelah menerima permohonan pengujian berkewajiban melakukan proses administrasi lebih lanjut sesuai dengan tata kerja. apabila permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada diterima, kepada dinas yang berwenang melakukan pengujian mutu bahan pupuk organik yang akan didaftarkan. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ditolak, oleh dinas yang berwenang diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan secara terus. ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan pengujian diatur dalam peraturan bupati. bab vii i(butt'haji peitgguiyaaiy bahai pupuk organik penggunaan bahan pupuk organik dilakukan oleh petani dalam budidaya tanaman dengan komposisi berdasar produktivitas lahan dan efisiensi biaya usaha tani guna mendorong terwujudnya pelestarian lingkungan hidup. kebutuhan penggunaan pupuk dalam budidaya tanaman direncanakan berdasarkan kebutuhan dalam dkk. bab viii peredaran baiat pupuk orgaitix bahan pupuk organik yang beredar harus memenuhi standar mutu,sedikit memuat nama dagang, jenis, volume bersih, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani dan atau distributor, serta nomor pendaftaran. komposisi bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud pada sesuai yang terdaftarbahan pupuk organi. peredaran bahan pupuk organik bermutu yang diproduksi oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi tani dapat menjangkau wilayah desa, kelurahan, dan kecamatan. pemerintah daerah dapat mensubsidi bahan pupuk organik bermutu yang diusahakan kelompok tani, gabungan kelompok tani dan atau koperasi tani. bab f,x sistem iitfor}isi pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi bahan pupuk organik untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan petani dan sumber daya alam. sistem informasi bahan pupuk organikbahan pupuk organik paling sedikit memuat informasi mengenai komposisi dan mutu bahan pupuk organik sistem informasi sebagaimana dimaksud pada memakan upaya memasyarakatkan penggunaan bahan pupuk organik yang dapat dilakukan melalui penyuluhan, sekolah lapang, media cetak dan atau elektronik. bab tugas dan t'fungsi pemerintah daerah pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya tata kelola bahan pupuk organik yang baik dan berkelanjutan sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan daerah ini. t\gas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan fungsi untuk: menetapkan kebijakan pengembangan bahan pupuk organik; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber bahan organik; menyelenggarakan inventarisasi sumber daya bahan pupuk; mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan bidang pengelolaan bahan pupuk organik;tata kelola bahan pupuk organik; mengelola informasi tata kelola bahan pupuk organik; mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi tata kelola bahan pupuk organik; memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan kepada pengembang bahan pupuk organik; dan menerbitkan izin tata kelola bahan pupuk organik. bab biak, dewa*'bagi, dan i,larangan bagian kesatu hak setiap kelompok tani, gabungan kelompok tani dan atau koperasi tani berhak mengembangkandapatkan pendidikan tata kelola bahan pupuk organik, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atasgajukan usul terhadap rencana usaha dan atau kegiatan pengembangan bahan pupuk organik. setiap kelompok tani, gabungan kelompok tani dan atau koperasi tani berhak untuk berperan dalam pengembangan bahan pupuk organik sesuai dengan peraturan perundang undangan. setiap kelompok tani, gabungan kelompok tani dan atau koperasi tani berhak melakukan pengaduan kepada instansi yang berwenang akibat dugaan penyalahgunaan bahan pupuk organik. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan dan instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian kedua dewa clean setiap kelompok tani, gabungan kelompok tani dan atau koperasi tani yang melakukan usaha dan atau kegiatan pengembangan bahan pupuk organik berkewajiban: memberikan informasi yang terkait dengan mutu bahan pupuk organik secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya bahan pupuk organik; dan menaati ketentuan tentang standar mutu bahan pupuk organikbahan pupuk organik; melepaskan produk rekayasa genetik untuk bahan pupuk organik yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan atau mengedarkan bahan pupuk organik kepada petani, kelompok petani, gabungan kelompok tani dan atau koperasi tani dengan cara pemaksaan yang terkait penggunaan pupuk merek tertentu. bab peraih serta masyarat(at masyarakat dapat berperan aktif dalam pengembangan.n bahan pupuk organik. peran masyarakat dapat gembahan pupuk organik; meningkatkan kemandirian, kebudayaan masyarakat, dan kemitraan dalm pengembangan bahan pupuk organik; menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan.n masyarakat dalam pengembangan bahan pupuk organik; menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial pengembangan bahan pupuk organik; dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pengembangan bahan pupuk organik. bab xii pembinaan i(ti,()mpok tanidilakukan oleh pemerintah daerah atau dinas terkait. pemerintah daerah melalui dinas terkait dan atau dinas yang berwenang wajib mengoptimalisasikan pembinaan kelompok dan penguatan anggota kelompok tani, gabungan kelompok tani drl atau koperasi tani dalam pembuatan bahan pupuk organik bermutu secara massal. untuk mempercepat produk bahan pupuk organik bermutu secara massal, maka pemerintah daerah dapat membantu alat pembuat bahan pupuk organik, sumber hi, laboratorium terstandarisasi dan atau terakreditasi, dengan diikuti sosialisasi, pelatihan, pembinaan, dan pendampingan secara terencana dan berkelanjutan serta didukung data yang akurat. pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan dalam bentuk alat pembuat bahan pupuk organik bermutu bagi kelompok tani, gabungan kelompok tani danlatau koperasi tani sebagaimana dimaksud pada dan yang telah memenuhi syarat dan telah mampu membuat bahan pupuk organik bermutu. dinasa rkan transfer tekbahan pupuk organi guna menuju pembangunan pertanian berkelanjutan diatur dalam peraturan bupati. bab xiii pengaiiiasait dan saksi ai'miitistratif bagian kesatu pengawasan pengawasan dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna bahan pupuk organik dengan melindungi kelestarian fungsi lingkungan, keanekaragaman tanah, kepentingan konsumen, dan pelaku usaha. pengawasan bahan pupuk organik pada tingkat pengadaan, peredaran, dan pengguna rn dilakukan oleh instansi yang berwenang yang ditunjuk oleh bupati sesuai dengan peraturan pemenang undangan. pengawasan atas pengadaan, peredaran, dan penggunaan bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi. kelompok tani, gabungan kelompok tani dan atau koperasi tani yang melakukan pengadaan bahan pupuk organik wajib mengizinkan pengawas bahan pupuk organik untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. pengawas bahan pupuk organik sebagaimana dimaksud dalam mengenang: melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi bahan pupuk organik; melakukan pemeriksaan terhadap sarana tempat penyimpanan dan cara pengemasan; mengambil contoh bahan pupuk organik guna pengujian mutu; memeriksa dokumen dan laporan; dan melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan pengadaan dan atau peredaran bahan pupuk organik. dalam hal pengawas bahan pupuk organik mempunyai dugaan kuat bahwa telah terjadi pemalsuan dan atau kerusakan pada bahan pupuk organik yang beredar, dapat menghentikan sementara peredaran bahan pupuk organik tersebutbahan pupuk organik, maka tindakan penghentian sementara peredarannya berakhir demi hukum. apabila dari hasil pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada diketahui bahwa bahan pupuk organik tersebut tidak sesuai dengan label atau rusak, maka pengawas mengusulkan kepada bupati untuk menarik bahan pupuk organik tersebut dari peredaran. bagian kedua sanksi administratif terhadap pengadaan dan peredaran bahan pupuk organik yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat izintv pe}iy.dikait selain penyidikmelakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran ketentu; melakukan pemeriksaan terhadap setiap or rng yang diduga melakukan tindak pidana; meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana; melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana; menghentikan penyidikan; memasuki tempat tertentu, memotret, dauref atau membuat rekaman audio visual; dan melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, rua.ngan, dan atau tempat lain yang diduga merupakan tempat terjadinya tindak pidana. penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik polisi negara republik indonesia dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum. bab:w ketentuan pidana pelanggaran terhadap ketentuan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama (enam) bulan atau denda paling banyak rp. oo0.ooo,oo (lima puluh juta rupiah). bab 'nti kttentuajtmaret sekretaris daerah kabupaten pamekasan, t* . . alwi lembaran daerah kabupaten pamekasan tahun 2oi5 nomor syafii |
tag tea bupati karawang provinsi jawa barat peraturan daerah kabupaten karawangkarawkarawang, cc.ppt. jenis perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada terdiri atas:jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada bupati melalui bpptpenanam modal yang termasuk kriteria usaha besar wajib melaksanakan kemitraan dengan umkm daerah. membuat dan menyampaikan lpm: dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan bidang penanaman modal.tenaga kerja cc.mengenai teknis pelaksanaan penanaman modalpenjelasan atas rancangan peraturan daerah kabupaten karawangkarawangarawarawintruksi presiden nomor tahun tentang paket kebijakan investepala badan koordinasi penanaman modal nomor tahun tentang tata cara pelaksanaan pengendaliizin lokasipenanaman modal dan pelayabagi umkm dan koperasi:evaluasi lpm dan dari sumber informasi lainnyagrobogan, menimbang bahwa berdasarsebagaimana surat gubernur jawa tengah nomor tanggal juni agar( lembaran daerah kabupaten grobogan tahun nomor diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kedua wpr wpr memilikbukan logam atau batuanumum. selain itu untuk melaksanakan undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineralaturan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan. selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang izin usaha pertambangan yang bermaksud untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, perlu diatur mengenai tata cara jaminan kesungguhan dan tata cara pelaporan. berdasarkan pertimbangan atas dan dalam rangka menyesuaimaka dipandang perlu mengubahii. demi cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten grobogan nomor aman yth.bapak bupati grobo |
walin.kota bontrp. penerimabelanja tidak terduga dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat mendesak,an tidak diharapkan terjadi secara berulang: berada luar kendali dan pengaruh pemerintah,sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk.tatakota bontang, an, adidaya diundangkan bontang pada tanggal desember tan haa plt. sekretaris daerah, wala kom dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati berau, menimbang aa. bahwa dengan adanya perubahan objek retribusi pada peraturan daerah kabupaten berau nomor tahun tentang retribusi izin usaha perikananerau nomor tahun tentang retribusi izin usaha perikanan lembaran daerah kabupaten berau objek retribusi izin usaha perikanan adalah kegiatan usaha perikanan yang meliputi dihapus, usaha pembudidayaan ikan. ketentuan dalam diubah,jangka waktu. ketentuan dalam nomor nomor dan nomor dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikutnyaknya kapal, alat besarnya masa jenis perizinan tangkap, luas tarif (rp) keterangan repipusi lahan, jumlah produksi ama babi surat izin usaha perikanan budidaya budidaya air tawar kolam) s d per tahun kolam pembenihan dikenakan pungutan tambahan rp. kolam s d per tahun dikenakan pungutan tambahan rp. ha kolam air deras s d per tahun dikenakan pungutan tambahan rp. keramba m2? per tahun dikenakan pungutan tambahan rp. budidaya air payau tambak) pembenihan ,5s dl 1ha per tahun dikenakan pungutan tambahan rp. ha pembesaran 5s d 10ha per tahun dikenakan pungutan tambahan budidaya air laut rp. ha pembenihan ikan per tahun dikenakan pungutan tambahan rp. rumput laut lha per tahun dikenakan pungutan tambahan rp. ha teripang m2? per tahun dikenakan pungutan tambahan rp. alone kurungan) per tahun dikenakan pungutan tambahan rp. m2? kja keramba jaring apung) m2? per tahun dikenakan pungutan tambahan rp. m2nt her2015 bupati peran png diundangkan tanjung rede pada tanggal, september sekretaris.daerah kabupaten berau, jolie irwinvestasi daerah dalam rangka mendorong perkembangan perekonomian provinsi kalimantan selatan, dipandang perlu untuk melakukan penambahan modal kepada perusahaan daerah guna meningkatkan kapabilitas dan kualitaspenjaminan kredit daerah kalimantan selatan yang selanjutnya disingkat jamkridarusahaan daerah bank perkreditan rakyat yang selanjutnya disebut bpr adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah provinsi kalimantan selatan dan pemerintah kabupaten kotapenambahan penyertaan modal kepada jamkrida dengan peraturan daerah ini, pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada jamkrida sebesar rp20. (dua puluhmodal yang telah disetor oleh pemerintah daerah kepada jamkridan kredit daerah kalimantan selatan, sebesar rp50. (lima jamkrida menjadi sebesar rp70. (tujuh puluh miliar rupiah). bab iii penambahan penyertaan modal kepada bprbpr daerah sebesar rp46. (empat puluh enamsampai dengan tahun anggaran dengan perincian sebagai berikut:cc.dan. penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada (dua puluh dua) bpr daerah, dengan perincian sebagai berikut pd. bpr sungai tabuk rp2. (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah), pd. bpr martapura rp2. (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah), pd. bpr astambul rp2. (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah), pd. bpr simpang empat rp2. (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah), pd. bpr binuang rp1. (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), pd. bpr tapin selatan rp1. (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), pd. bpr tapin utara rp1. (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), pd. bpr tapin tengah rp2. (dua miliar rupiah), pd. bpr candi laras utara rp1. (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), pd. bpr kandangan rp2. (dua miliar lima ratus juta rupiah), pd. bpr labuan amas selatan rp2. (dua miliar lima ratus juta rupiah), il. pd. bpr amuntai selatan rp1. (satu miliar lima ratus juta rupiah), pd. bpr amuntai utara rp1. (satu miliar lima ratus juta rupiah), pd. bpr amuntai tengah rp1. (satu miliar lima ratus juta rupiah), oo. pd. bpr sungai pandan rp1. (satu miliar lima ratus juta rupiah), pd. bpr kedua rp2. (dua miliar rupiah), pd. bpr hargai rp2. (dua miliar rupiah), pd. bpr muara uya rp2. (dua miliar rupiah), pd. bpr alalak rp3. (tiga miliar rupiah), bpr balangan rp2. (dua miliar rupiah), bpr pelaihari rp2. (dua miliar empat ratus juta rupiah), dan bpr pulau laut utara rp2. (dua miliar rupiah). jumlah seluruh modal daerah yang telah disetor oleh pemerintah daerah kepada bpr daerah selama periode tahun anggaran sampai dengan tahun anggaran sebesar rp18. (delapan belas miliar dua ratus satu juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh dubpr daerah menjadi sebesar rp64. (enam puluh empat miliar dua ratus satu juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut pd. bpr sungai tabuk rp3. (tiga miliar dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pd. bpr martapura rp3. (tiga miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah), pd. bpr astambul rp3. (tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah), pd. bpr simpang empat rp3. (tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), pd. bpr binuang rp2. (dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pd. bpr tapin selatan rp2. (dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), pd. bpr tapin utara rp2. (dua miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), pd. bpr tapin tengah rp2. (dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pd. bpr candi laras utara rp2. (dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tiga ribu delapan puluh dua rupiah), pd. bpr kandangan rp3. (tiga miliar enam ratus empat pu,uh dua juta seratus ribu rupiah), pd. bpr labuan amas selatan rp3. (tiga miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), pd. bpr amuntai selatan rp2. (dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus ribu rupiah), pd. bpr amuntai utara rp2. (dua miliar empat ratus dua juta tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), pd. bpr amuntai tengah rp2. (dua miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah rupiah), pd. bpr sungai pandan rp2. (dua miliar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah rupiah), pd. bpr kedua rp2. (dua miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pd. bpr hargai rp2. (dua miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), pd. bpr muara uya rp2. (dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta riga ratus ribu rupiah), pd. bpr alalak rp3. (tiga miliar tujuh ratus ribu rupiah), bpr balangan rp2. (dua miliar tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bpr pelaihari rp2. (dua miliar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan bpr pulau laut rp2. (dua miliar tiga ratus lima puluh ribu rupiah). bab pelaksanaan penambahan penyertaan modal dan penyertaan modal penambahan penyertaan modal kepada jamkrida dan bprdalamumum dalam rangka memenuhi amanah peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang bank perkreditan rakyat tentang modal minimal yang harus dipenuhi oleh bank perkreditan rakyat provinsi kalimantan selatan serta sebagai upaya mendorong dan memperkuat struktur permodalan untuk meningkatkan kemampuan bank perkreditan rakyat. maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penyertaan modal daerah harus dilakukan dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah serta dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur peraturan perundang undangan. ii. demi cukup jelas. cukup jelasi2 tentang pet.iyelenggaraan admin stasi kependudukan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pamekasan, menimbang:perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam peraturan daerah nomor tahun al2 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun a06 tentang administrasi kependudukan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalan hu11f perlu membentuk peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor tahun ai2kawinan lembaran negara republik indonesia tahun l974 nomor tambahan kumpoao6h t2. t4l;]; undang undang nomor tahun ao9 tentang pelayanan publik (l.erkembangan kependudukan dan pembangunan keluarg8o); undang undang nomor tahun tentang keimigrasi' undang nomor tahun ol5; undang undang nomor tahun ol4 tentang administrasi pemerintahaperaturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan undang undang nomor tahun l97493); peraturan pemerintah nomor tahun aat; l7. peraturan presiden nomor tahun o09 tentang penerapan karlnomor tahun o13;1o tentang pedoman pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bag,aindalam negeri nomor tahun o1operaturan menteri dalam negeri nomor tahun o1o{a yang menangani urusan administrasi kependudukan provinsi dan kabupaten kot(kembaran daerah kabupaten pamekasan tahun o13 nomor peraturan daerah kabupaten pamekasan nomor tahun al2 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan(kembaran daerah kabupaten pamekasan tahun o13 nomor dengan persetujuan bersama dewan perbaiki.an rai(yat daerah i(kabupaten pamekasan dan bupati pamekasan teuutuskai| menetap kan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor tahun 2ai2 tentang pet{selenggarakan stasi keren kan. beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten pamekasan nomor tahun z$n tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan (kembaran daerah kabupaten pamekasan tahun nomor serl.pencatatan sipil kabupaten pamekasan. kecamatan adalah wilayah kedu{a tingkat kecamatan yang bertanggung tr terdaftar sebagai penduduk indonesia. karir keluarga,yang selanjutnya disingkat adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang warnrkor rmen rmbu.inin:4r. lnn tinggal tetap adalah inl<[.mang penyimpanan perangkat database yang menghimpun data kependudukanam garapan administrasi kependuduyajian data kependudukan berskala daerah berasal da ri data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian dalan negeri; dan mengkoordinasikan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan. ketentuan huruf diubah dan setelah ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: tl)nmelakukan pencatatan sipilt3) penuh kepercayaan, berpedoman pada peraturan perundang undangan. ketentuan dan diubah, diantara dan disisipkan (dua} yakni (2a} dan (2b), sehingga berbunyi sebagai berikut: petugas registrasitugas registrasi mempunyai tugas pokok: membantu kepala desallurah dan dinas atau utd kelurahan. {2a) petugas registrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud padapencatatan dalam buku harian, buku mutasi penduduk, dan buku induk penduduk; pemrosesan penerbitan dokumen kependudukan; dan penghubung dalam penyampaian dan pengambilan dokumen kependudukan. (2b) petugas registrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada dan (2a1, bertanggung jawab: secara fungsional kepada kepala dinas; dan secara operasional kepada kepala desa lurahketentuan sampai dengan diubah sehingga terjun5ri sebagai berikut: setiap penduduk warga negara indonesia dan orang asing yang memiliki lain tinggal tetap dan telah mencapai r umur (tuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki ktp el. ktp el diterbitkan oleh dinas. penduduk yang telah memiliki ktp el, wajib membawa ktp el pada saat bepergianketentuan dihapus. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: paragraf pencatatan kelahiran setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada dinas atau utd paling lambat (enam puluh) hari sejak kelahiran. l2ldiatur dalam peraturan bupati. ketentuan dihapus. ketentuan dihapus. ketentuan diubah, dihapus, d, dan diantara dan disisipkan (satu) yakni (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut: kragan pcacetaten kematian setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga domisili penduduk kepada dinas atau utd paling lambat {tiga puluh}3yakni: dalam hal kematian terjadi pada fasilitas pelayanan kesehatan, berdasarkan keterangan dari dokter;,hanya, berdasarkan penetapan pengadilan; dan dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, berdasarkan keterangan dari kepolisian. t4)orngakuan anak hanya berlaku bagi anak yang or rketentuan dan (a)atau utyang dilaksanakan pada saat p"r,""t*arti.rrl*i"an dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada register akta perkawinan' berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada \', pejabat pencatatan sipilmencatatpada register akta pengesahan anakdanmenerbitkan kutipan akta pengesahan anak' pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanyatelahmelaksanakanprkawinansahmenurut hukum agama dan hukum negara' ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan da1 pta cara pencatatan pengesahan anak diatur dalam peraturan pati. ketentuan setelah huruf ditambahkan (empat) huruf yakni huruf lb, c", dan dan setelah att*bahkan {satu) yakni sehingga terjun sebagai berikut: datakependudukanterdiridaridata persero ringan dan atau data agregat penduduk" data perseorangan meli puti: nomor kk; nik; anna lengkap; jenis kelamin; tempat lahir; tanggal bulan tahun lahir; golongan darah; agama ke perayaan; status perkawinan; status hubungan dalam kel warga; cacat fisik dan atau mental; pendidikanterakhir: jenis pekerjaan; nik ibu kandung; warna ibu kandung; nik ayah; warna ayah; alamat sebelumnya; alamat sekarang; kepemilikan akta kelahiran surat kenal lahir; ,r oor akta kelahiran nomor surat kenal lahir; kepemilikan akta perkawinan buku nikah; no mor akta perkawinan buku nikah; tanggal perkawinan; kepemilikan akta perceraian: tto*ot akta perceraian surat cerai; dan aa. tanggal perceraian; bb. sidikjari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib senior euro. data agregat meliputi himpunan data persero rng rn yang berupa data kuantitatif dan kuantdihapus, dan sampai denglaloan tinggal tetap berakhir. penduduk sebagaimana dimaksud pada hanya memiliki (satu) ktp e1. ketentuan (l) diubah, diantara dan disisipkan (tiga) yakni {1a}, (1b} dan (1c), sampai dengan diubah, diantara dan disisipkan (dua) yakni (4a) dan (4b), dan t5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ktp el mencantumkan gambar lambang ganwarna, tempat tanggal lahir, laki laki atau perempuan, amarn(1a) m .peta {4a} dalam hat{4b)persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan ktp el,register; waktu pelaporan, yang meliputi tepat waktu dan terlambatra orang yang mengalami peristiwa penting; warnakta; warn: kutipanwarnwarndan setelah l2l ditambahkan (satu) yaknipenduduk yang harus dilindungi memuat: keterangan tentang cacat fisik danl{21huruf diatur dalam peraturan bupati. setelah ditambahkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut:.layanan data dan informas: ioo; semua instansi pengguna wajib menjadikan nik sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat {satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari menteri; ktp el yang sudah diterbitkan sebelum peraturan daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup; keterangan mengenai alamat, warnsebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah nomor tahun oi2 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan harus dimaknai ktp el"; semua kalimat "wajib dilaporkan oleh penduduk kepada dinas tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah nomor tahun ol2 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh penduduk dinas tempat penduduk berdomisili"; dangustus plh. sekte baris daerah kabupaten pamekasan, mohamad alwi achmad syafii lembaran daerah kabupaten pamekasan tahun nomor |
salinan peraturan bupati sumedbpt yang sudah kadaluarsa. bagian ketujuh prosedur keberatan, banding dan pengurangan bpt permohonan pengurangan both diajukan oleh wajib pajak dan disampaikan skpd yang menangani bpt untuk diteliti. pengajuan pengurangan bpt sebagaimana dimaksud pada disampaikan bupati atau sekretaris daerah melalui skpd yang menangani bpt untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.keberatan, banding dan pengurangan bptlampiran peraturan bupati sumedangatau tempat lain yang ditunjuk atau bendahara penerimaan.tempat lainatau tempat laintempat laini ssd bpt yng telah lengkap pendiriannya, dan pengarsipe, lembar1: untuk bank tempat lain yang ditunjuk bendahara penerimaan sebagai arsip lembar& untuk bank tempat lain yang ditunjuk bendahara penerimaan sebagai laporan kepada fungsi pembukuan dan pelaporan sebelum digunakan dalam proses pembayaran, wajib pajak dan plat menandatangi ssd bpt tersebut. langkah wajib pajak menyerahkan ssd bpt kepada bank tempat laintempat lain yang ditunjuk bendahara penerimaan. langkah bank tempat laintempattempat laintempat lainii. tata cara penelitian pemeriksaantempat lain yang ditunjuk bendahara penerimaan. penelitian setoran pajak daerah bpt dilakukan oleh fungsi pelayanan padavalidas valid: photocopyphotocopy kartu keluarga atau surat keterangan hubungan keluarga, dalam hal transaksi waris, photocopy identitas kuasa wajib pajak (dalam hal dikatakan), photocopyhtbviii. keberatan, banding dan pengurangan tujuan dan skpd. persyaratan untuk mengajukan keberatan yaitudapat berupa:ding wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanymbalan bunga dan sanksi dalam keberatan dan akan konversi dengan ditambah imbalan bunga sebesar sebulan untuk paling lama bulan, yang dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya skpdtetapi tidak dikenakan manakala wajib pajak mengajukan banding. dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian wajib pajak dikenai sankobjek pajak yang tidak dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dalamhuruf yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum seperti gedung pemerintahan, jalan, jembatan, sarana transportasi dan lain lain. bupati sumedang, ttd don mulyomungutan bea perlahan hak atas tanah dan bangunmelaksanakan pengelolaan keuangan daerah. kantor pertanahan yang selanjutnya disingkat adalah kepanjangan kantor dari bpn yang ada kabupaten sumedang dalam rangka penyelesaian pembuatan sertifikat hak atas tanah bidang tanah mempunyai kekuatan hukum terhadap pemilikkepala daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau ba, at terutang bpt adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani, yang bersangkutan mendaftarkan peralihan hak, penunjukan pemenang lelang, dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hmeliputi a.pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan, b.pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan, cc. penelitian dan pemeriksaan ssd bpt, d.pembayaran dan penyetoran bpt, pelaporan bpt, penagihan, sg. keberatan, banding dan pengurangdaftaran akta kantor pertanahan dan atau penerbitan akta oleh plat. prosedur penelitian dan pemeriksadan penyetoran bpt sebagaimana dimaksud pada huruf (d) merupakan prosedur pembayaran dan penyetoran pajakpelayanan, pengolahan data dan informasi, dan cc. pembukuan dan pelaporan. fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf bertugas melayani wajib pajak dalam tahapan tahapan pemungutan bpt dalam proses penelitian ssd dan proses, melalui pejabat pembuat akta tanah plat) atau pejabat lelang sesuaiendiri ssd bpt. ssd bpt sebagaimana dimaksud pada disediakan oleh dppkad kabupaten sumedang. bagian keduantor pertanahan. skpd dapat melakukan kerjasama dengan kantor pertanahan dalam rangka pendaftaran pemindahan hak. bagian ketiga penelitian dan pemeriksaan ssd bpt bupati melalui bidang yang menangani urusan pajak daerah melakukan penelitian dan pemeriksaan atau validasi dokumen. penelitian dan pemeriksaan atau validasi dokumen dalam proses pembayaran bpt sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pejabat yang mempunyai fungsi pelayanan dan atau pejabat yang berwenang. penelitian dan pemeriksaan atau validasi sebagaimana dimaksud pada meliputi kebenaran informasi yang tercantum dalam ssd bpt: dan transaksi jual beli yang dilaksanakan oleh seorang wajib pajak, namun transaksi jual beli tersebut dilakukan lebih dari satu kali transaksi dalam satu hamparan, maka wajib pajak hanya dikenakan npoptkp satu kali, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dilakukan sebelum diberlakukan peraturan daerah nomor tahun tentang pajak daerah, maka pengenaan npoptkp dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu, kelengkapan dokumen pendukung ssd bptbagian keempat pembayaran dan penyetosetor oleh wajib pajak atau kuasanya kas daerah kabupaten sumedang melalui pt. bank jabar dan banten cabang sumedang. pembayaran bpt didasarkan pada harga transaksi jual yang terjadi secara riil dilapangan dengan disertai: bukti akuntansi, surat keterangan yang diketahui pemerintahan setempat penentuan harga sebagaimana dimaksud pada mengacu pada keputusan bupati yang mengatur standar hargaditunjuk bendahara penerimaan paling lambat pada tanggal (sepuluh) bulan.perpustakaanperpustakaanperpustakaan daerah berdasarkan kebijakan bupati, pengurusan program dan pembinaan pengelolaan perpustakaan daerah, cc. pengelolaan dan pelayanan perpustakaan daerah pembantu pimpinan adalah subang tata usaha sub bagian tata usaha kelompok jabatan fungsional. struktur organisasi kantorbidang perpustakaan daerahperpustakaan daerah, penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan bidang perpustakaan daerah, cc. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis bidang perpustakaan daerahperpustakaan daerah menetapkan kebijakan teknis operasional kantor sesuai dengan kebijakan umum daerahperpustakaan daerah meliputi bina pengembangan dan kerja sama antar lembaga, pengelolaan dan pelestarian serta layanan dan informasi memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi mengenai situasi perkembangan penyelenggaraan perpustakaan daerkantor perpustakaandalam pengelolaan urusan umum, pengadaan barang dan jasa kerumahtanggaan, urusan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan lingkungan kantora.menyusun rencana dan program kerja tahunan sub bagian, b.lingkungan kantor perpustakaan daerahil. melaksanakan pembayaran biaya perjalanan dinas, m.melaksanakan evaluasi kegiatan kantor, melaksanakan penyusunan kegiatan kantorpala,perpustakaan daerah kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh tata usahaperpustakaan daerah kabupaten karawang, peraturan bupati nomor tahun tentang uraian tugasperpustakaan daerah kabupaten karawang kepala kantor "ttl sub bagian tata usahapa baratppkppkppkekda pada tanggal november sea bupati bone bolango, asisten ttd#cap asisten hamghapusan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan standar operasional prosedur penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan deskripsi: prosedur ini menguraikan tata cara penghapusan piutalaksana wajib pajak dokumenppkad menugaskan kepala bidang pendapatan untuk membuat usulan penghapusan piutang yang sudah kadaluarsa. kepala bidang pendapatan menugaskan kepala seksi pendaftaran, pendataan dan penetapan untuk menyiapkan konsep keputusan daftar usulan piutang yang sudah kedaluwarsa. kepala seksi pendaftaran, pendataan dan penetapppkad. kepala dppkad meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep keputusan bupati tentang penghapusan piutang serta meneruskan kepada bupati. bupati menyetujui dan menandatangani keputusan penghapusan piutang untuk ditindaklanjuti oleh dppkad. pelaksana menatausahakan daftar penghapusan piutang dan surat penghapusan piutang serta melakukan pemutakhiran data.mrpscap hakim pou |
bupati pamekasan peraturan{ bupati pameran afi' nomor tahun tentang perubatiait atas peraturan bupati nomor taifun 2oo8 tent ail eil jabatan tugas dan fu.isi dinas perindustrian dat perdagait]bait dengan rahmat tuhan yang maha i1,cindustrian dan perdagangan; mengingat,327a1; undang':.a nomor undang undang nomor tahu.$l; peraturan presiden nomor tahun oo7 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modert2. t7, peraturan menteri dalam negeri nomor tahun aomenteri perdagangan nomor dag per lt2l2ao8industrian nomor 41l ind per16 tentang ketentuan dan tata cara pemberian lain usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industririndustrian dan perdagangan berita daerah kabupaten pamekasan nomor seri d); menetapkan memutus(rindustrian dan perdaganganindustrian dan perdagangan diubah sebagai berikut ketentuan bagian kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kelima bidang pengembangan pasar bidang pengembangan pasar mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, peningkatan sarana dan prasarana, pengendalian serta pengawasan pasar. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pengembangan pasar menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan pengendalian pasar dan pedagang; penyusunan dan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan pasar dan pedagang; pen5susunan dan pelaksanaan program peningkatan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pasar; penyusunan dan pelaksanaan program pembinaan, penyuluhan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar dan pedagang; penyusunan dan pelaksanaan program pengendalian dan pengawasan pasar dan pedagangpengembangan mempunyai tugas: men5rusun konsep petunjuk operasional dan materi pembinaan dan pengembangan pasar; melakukan analisa untuk pembinaan dan pengembangan pasar; melaksanakan pen puluhan dalam rangka pembinaan dan pengembangan pasar; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan pasar; mengkoordinasikan dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pembinaan dan pengembanganseksi peningkatan sarana dan prasarana mempunyai tugas men)rusun konsep petunjuk operasional peningkatan sarana dan prasarana pasar; merencanakan program peningkatan sarana dan prasarana pasar; melaksanakan koordinasi dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pasar; meningkatkan sarana dan prasarana pasar; memantau dan mengevaluasi terhadap peningkatan sarana dan prasarana diundangkan pada tanggal antara dan disisipkan (satu) yakni ayang berbunyi sebagai berikut seksi pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas: men5rusun konsep petunjuk operasional pengawasan dan pengendalian pasar dan pedagang; perencanaan program pengawasan dan pengendalian pasar dan pedagang; mengkoordinasikan dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pengawasan dan pengendalian pasar dan pedagang; melaksanakan pengawasan dan pengendalian pasar dan pedagang; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pengawasan dan pengendalian pasar dan pedaganggl3 bupati pamen(asan, pamekasan tourer berita daerah kabupaten pamekasan tahun nomor sekretaris daerah *,pat'tei(asan, alwi |
salin telah ditetapk a i b, sampai dengan golongan iii c ii dbab iii prosedur, pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalamerah adalah badan kepegawai sekretariat dprd, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kelurahan dan satuan polisi pamong prajtai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuegawai negeri sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, akibatpemberhentiankarir adalah perkembangan dan kemajuan prestasi pegawaibab pelimpahan kewenangan dengan peraturan bupati ini, bupati melimpahkan sebagian kewenangan penandatangan dalam bidang kepegawaian kepada: wakil bupati, sekretaris daerah: kepala badan kepegawaian daerah, kepala skpd, dan kepala bidang pada badan kepegawaian daerah. pelimpahan sebagian kewenangan penandatangan dari bupati kepada wakil bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu penandatanganan izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil yang penggunanya adalah pegawai negeri sipil. pengelolaan dan pemrosesan izin sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh bidang kinerja dan kepangkatan pada badan kepegawaian daerah. pelimpahan sebagian kewenangan penandatangan dari bupatilb: penandatangan surat pernyataan pelantikan dalam jabatan struktural eselon ilb: penandatanganan surat pernyataan telah menduduki jabatan bagi pegawai negeri sipil eselon ilb, penandatanganan surat perintah pejabat pelaksana tugas untuk pegawai negeri sipil eselon iii, eselon dan eselon penandatanganan surat perintah pejabat pelaksana harian untuk pegawai negeri sipil eselon iii, eselon dan eselon penandatanganan keputusan tentang alih tugas rotasi dan alih jenjang jabatan dalam jabatan fungsional, penandatanganan rekomendasi perpindahan pegawai negeri sipil dari luar daerah lingkungan pemerintah daerah, h.izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil yang penggunanya adalah non pegawai negeri sipilil. penandatanganan surat tugas belajar untuk pegawai negeri sipil yang melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, penandatanganan surat izin belajar untuk pegawai negeri sipil yang melanjutkan strata s3),sebagaimana dimaksud pada:cc. penandatanganan surat pernyataan pelantikan dalam jabatan struktural eselon iii, penandatanganan surat pernyataan telah menduduki jabatan bagi pegawai negeri sipil eselon iii, penandatangan surat pernyataan pelantikan bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepalapenandatanganan petikan keputusan bupati tentang pengangkatan, pemberhentian dan perpanjangan batas usia pensiun dalam jabatan fungsionaldiploma sampai dengan strata (s2), il.calon pegawai negeri sipil, n., penandatanganan rekomendasi perpindahan pegawai negeri sipil dari lingkungan pemerintah daerah luar daerah,ii d iv a, dan dari golongan iv a iv b, penandatanganan petikan keputusan bupati tentang sistem aplikasi pelayanan kepegawaian secara on line (sapi on line) kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dari golongan i a i b sampai dengan golongan iii c iii degawai negeri sipil pada satuan unit kerja kantor, kecamatan dan kelurahan,skpd sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi:: penandatanganan izin cuti pegawai negeri sipil kecuali cuti besar lingkungan skpd masing masingatuan unit kerja masing masing, penandatanganan legalisasi surat surat yang ada hubungannya dengan bidang kepegawaian, penandatanganan surat perintah pelaksana tugas dan atau pelaksana harian kepala sekolah tk, sd, smp, sma, dan smk oleh kepala dinas pendidikan kabupaten sumedangpengelola kepegawaian pada tiap tiap skpd. pengelolaan dan pemrosesan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh sub bagian umum dan kepegawaian pada sekretariat dinas pendidikan kabupaten sumedang. pelimpahan sebagian kewenangan penandatanganan dari bupati kepada kepala bidang padv, dan eselon v:, penandatangan surat pernyataan pelantikan dalam jabatan struktural eselon dan eselon cc. penandatanganan surat pernyataan telah menduduki jabatan bagi pegawai negeri sipil eselon dan eselonsurat keterangan kartu isteri, kartu suami, aspen dan bapertarum, |
bupati pamekasan peraturan bupati pamekasan nomor tahun 2al4 tentang pbi{beriman peserta didik baru ar{ masa orie tasi sista smp, sma dan smk iiegert arr pela"taran 2ol4l ot5a1412015 serta agar lebih memberikan kepastian hukum, perlu menuangkan ketentuannya dalam peraturan bupati mengingat undang undang nomor tahun oo3o6a8, sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati pamekasan nomor tahun o13; peraturan bupati pamekasan nomor tahun ollal4; memperhatikan keputusan kepala dinas pendidikan provinsi jawa timur nomor 7o3.o2|2a1.a al5; menetapkan keputusan kepala dinas pendidikan provinsi jawa timur nomor a122182al5; memutus(a$20t412o15.ot4. setiap pendaftar penerimaan peserta didik baru dan masa orientasi siswa sma dan smk negeri dikenakan biaya sebesar rp. o.ooo,oot dan masa orientasi siswa smp, sma dan smk negeri tahun pelajaran al4l2 al5ol4|2o15 dengan keputusan kepala dinas pendidikan. (2ta154 bupati pamekasan, diundangkan pamekasan pada tanggal juni ol4 sekretaris daerah kabupaten pamekasan, berita daerah kabupaten pamekasan tahun 2ot4 nomor alwjadwal pptaiganmn petterimaaj{ peserta didik baru dari masa orientasi sesuai (mosi smp, sma day smk negeri tah putaran ot4 bupati pamekasan, kegiatan ar$u dan pelaksanaan mos sampai dengan juli al4n masa orientasi siswa smp, sma dan smk itdgeri takut pelajaran 2ol4|2ol5 bupati pamekasan, jabatan dalami tepaititia afi utama jabatan dapati iiediit. abdlampioi{kelas, isi pedas dan pei{jaringan{ peserta didik ui{ggi'l inpres?asi (portibi eil temali{ peserta didik baru siswa smp, sma dai{ smk negeri array{ putaransulan kelas reguler smpn pamekasan kelas unggulan kelas reguler smpn pamekasan smpn pamekasan smpn pamekasan smpn pamekasan smpn pamekasan kelas usulan kelas reguler smpn pamekasan smpn troppo smpn troppo smpn troppo smpn tanaman smpn galis kelas unggulan kelas reguler smpn larangan kelas usulan kelas reguler smpn laransarl smpn pademawu kelas unggulan kelas reguler smpn pademawu smpn pademawu smpn pemanenan smpn pemanenan r08 smpn kalengan smpn kalengan smpn pamong kelas usulan kelas reguler l42sur barat smpn satu atap tangkis jumlah sma nel76 sman pamong t26 sman waru jumlah smk negeri nama sekolah pagu kelas pagu isi kelas jumlah sakit pamekasan akuntansi l44 sekretaris penjualan l44 broadcasting multi media smkn pamekasan mesin perkakas kendaraan ringan sepeda motor teknik bangunan gambar bangunan batu beton audio video listrik instalasi teknik komputer jaringan smkn pamekasan akomodasi perhotelan tata busana t44 tata bola rekayasa perangkat lunak multi media smkn pamong teknik komputer dan jaringan audio video sepeda motor tata busana smkn promo rekayasa perangkat lunak audio video tata busana smkn asean sepeda motor tata busana komputer jaringan smkn tanaman sepeda motor teknik komputer dan jaringan pengolahan hasil perikanan jumlah bupati pamekasan, |
pakan bupati karawang provinsi jawa barat peraturan bupati karlu menetapkan peraturan bupati kar:talkarawangkarawang, dan yang memiliki npp domisili luar wilayah kabupaten karawangkarawt'pati tulungagt'itg provinsi .'awa timi'r pratt'rai| bi'pati tilt'i|gaga'ng tahun tentang pelimpaiiaii sebagai week{aig pelayat peri.'init dan icon peri'inan dari bi'pati tt'li'ingat'iyg kepada ca.stat kabupaten tulungagt'itg dengan rahmat than yang maria esa menimbang bt'pati tilt'ngaguiyg, bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepa.da masyarakat serta memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan, perlu optimalisasi peran kecamatan sebagai perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik; bahwa salah satu bentuk optimalisasi peran kecamatan memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pelimpahan sebagai wewenang pelayanan perijinan dan non perijinan dari bupati kepada cama\tulungagung tentang pelimpahan sebagian wewenang pelayanan perijinan dan non perijinan dari bupati t\tulungagung kepada camat kabupaten tulungagung;dengan undang undang nomor tahun tentang perubahan kedua ata.4'ol4 tentang pedoman pemberian izin usaha mikro dan kecilstandar pelayanan; peraturan daerah kabupaten t[punggung nomor tahun o1o tentang pengelolaan usaha perikanan dan kelautan kabupaten t\tulungagung (kembaran daerah kabupaten i\punggung tahun nomor seri e); peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor tahun 20ll tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah (kembaran daerah kabupaten tulungagung tahun nomor seri c); menetapkan peraturan daerah kabupaten t\tulungagung nomor tahun o72[(kembaran daerah kabupaten tulungagung tahun nomor seri d); memutuskan: pratt'rain bt'pati tei|ta.itg pelipatan sebagian wewinaitg pelayaitait perijinan dai{ oil perijinan dari bupati tulungagung i(pada camat i(abt'pati{ tilt'ngaguitg. bab ketel|tuai t'diam para[punggung. bupati adalah bupatisatuan keg'a perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat adalah unit keq'a pemerintah daerahempat olahraga adalah tempat olahraga beserta fasilitas penumpangnya milik.mana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang usaha mikro, kecil dan menengah. ,'gt l+.u menjadi be.ain usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan atau membiararr.b mai(sud dati tujuan maksud pelimpahan sebagian wewenang pelayanan perijinan dan non perijinan dari bupati kepada camat adalah sebagai syarat substantif yang harus dipenuhi dalam mewujudkan kecamatan sebagai penyelenggara paten. pelimpahan sslagran weren rng pelayanan perijinan dan non perijinan dari bupati kepada camat mempunyai tuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan lebih cepat. ba.b viewer{ai|gai{ yaitu dilimpiuii(aji kewenangan yang dilimpahkan meliputi pelayanan perizinan; dan pelayanan non perizinan. pelimpahan semoga kewenangan pada aspek perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi izin penggunaan lapangan olahraga milik pemerintah daerah; izin usaha budidaya akan; izin usaha mikro dan kecil ium); izin menempati rumah dinas; pelimpahan sebagian kewenangan pada aspek non perizinan sebagaimana dimaksud pada (l) huruf meliputi perekaman data ktp elektronik ktp el); surat pindah mutasi kependudukan antar desa dalam (satu) kecamatan dan antar kecamatan dalam (satu) kabupaten; surat pengantar pindah antar kabupaten atau antar provinsi. para pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat disertai dengan peningkatan kualitas petugas l,layanan kecamatan serta sarana dan prasarana. para {l) camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam wajib memperhatikan standart dan norma sesuai ketentuan yang berlaku; keserasian, kemanfaatan dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunlayanan; dalam menyelenggarakan teknis pelayanan, camat melaksanakan koordinasi dengan skpd yang terkait perijinan dan non perijinan. kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab pet'abad peiyyeleiv(biara pat etr para pejabat penyelenggara paten terdiri atas camat: sekretaris kecamatan; dan kepala seksi yang membidangi layanan. .et pasal; menetapkan pelaksana teknis layanan; dan mempertanggungjawabkan line{a paten kepada bupati melalui sekretaris daerah. pa:al (l)pa:al kepala seksida seksi yang membidangi pelayanan administrasi bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan. ba'b peityelei| ggiiraaj| pelayan{an para {l) penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan petugas teknis pelayanan, meliputi petugas informasi; petugas pendaftaran dan penerima berkas; petugas operator komputer; petugas penerimaan pembayaran retribusi; petugas loket pengambilan; petugas penanganan pengaduan masyarakat; petugas lainnya sesuai dengan kebutuhan. uraian tugas petugas teknis pelayanan sebagaimana dimaksud pada meliputi: petugas informasi mempunyai tugas penerimaan tamu pengguna layanan; pemberian informasi pelayanan; penerimaan berkas permohonan pelayanan; menggandakan dokumen pelayanan yaitu register mengarsipkan dokumen surat; penyampaian berkas permohonan pelayanan kepada petugas pendaftaran dan penerima berkas; memperbaharui informasi kegiatan layanan kecamatan. ,tt petugas pendaftaran dan penerima berkas mempunyai tugas pemeriksaan berkas persyaratan pelayanan; menyampaikan penjelasan kepada pemohon pelayanan sehingga berkas lengkap dan benar; mengisi lembar kendali; melaksanakan pemrosesan dokumen pelayanan perijinan atau non perijinan; pengajuan konsep surat ijin atau non perijinan secara berjenjang dari kepala seksi membidangi layanan dan sekretaris kecamatan untuk mendapatkan pengesahan; pengajuan konsep surat ijin atau non perijinan yang sudah mendapatkan pengesahan dari kepala seksi yang membidangi layanan dan sekretaris kecamatan kepada camat untuk ditandatangani; menentukan perhitungan besarnya retribusi pada ijin atau non perijinan dari pemohon sesuai dengan peraturan daerah. petugas operator komputer mempunyai tugas memasukan data jenis pelayanan yang diajukan pemohon layanan; mengetik dan mencetak surat sesuai dengan jenis perijinan atau non perijinan yang diajukan pemohon layanan; mengumpulkan dan mengolah data data pelayanan yang diperlukan dalam database kecamatan: memperbaharui perkembangan data pelayanan kecamatan; mengamankan database paten. petugas penerimaan pembayaran retribusi mempunyai tugas penerimaan retribusi; pembuatan surat tanda bukti pembayaran atau surat ketetapan retribusi daerah skr); menyetorkan uang pembayaran retribusi daerah bendahara penerimaan kecamatan untuk disetorkan kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. petugas l,roket pengambilan mempunyai tugas memeriksa surat ijin atau non perijinan; menyerahkan surat ijin atau non perijinan kepada pemohon; meminta kepada pemohon untuk menandatangani agenda pengambilan; membuat rekapitulasi jumlah surat ijin atau non perijinan yang telah diserahkan. petugas penanganan pengaduan mempunyai tugas menerima, mencatat dan mendokumentasikan pengaduan; memfasilitasi penyelesaian masalah pengaduan pemohon dan tindak lanjutnya; membuat rekapitulasi jumlah pengaduan untuk pembenahan proses perijinan. .3t penunjukan petugas terlaris pelayanan sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan camat. bab pembiiiiaaiy, peliiforaiy day ef, valuasi pa:almonitoring dan evaluasi. tim monitoring dan evaluasi sebab:i1ns11s dimaksud dalam {l) mempunyai tugas sebagai berikut melakukan monitoring, evaluasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul atas efektivitas pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat; merumuskan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan mengkoordinasikan dengan pihak pihak terkait; melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf kepada bupati setiap (enam) bulan sekali. hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan rekomendasi kepada bupati untuk menentukan jenis kewenangan lain atau penarikan kembali kewenangan yang dilimpahkan kepada camat. keanggotaan tim monitoring dan evaluasi sekurang kurangnya terdiri dari unsur sekretariat daerah dan skpd terkait. tim monitoring dan evaluasi ssl:gimana dimaksud pada (l) ditetapkan dengan keputusan bupati. camat melaporkan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan atas aspek layanan perizinan dan non perizinan secara berkala kepada bupati melalui sekretaris daerah setiap triwulan. babon pei|er iil aai paradisetor kas daerah. bab viii tata cara pembayaran, etrrgt oran da! tempat eil bayaran tribus panel (l)ecamatan sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan ssd. ."t hasil penerimaan retribusi oleh bendahara penerimaan kecamatan harus disetor kas daerah selambat lambatnya (satu kali dua puluh empat) jam. pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran berupa skr. bab pembiayaan pa:al segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pelayanan perijinan dan non perijinan dari bupati kepada camat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tulungagung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. bab i(eter{tuai{ penagustus diundangkan tulungagung pada sekret agustus daerah it. indra fauzi. pembina utama madya nip. berita daerah kabupaten tulungagung tahun nomor lampiran peraturan nomor tanggal standar pelayanan publik peri.inan pelayanan administrasi terpadu kecaman'tan bupati tulungagung tahun ill ill lll jenis pelayanan persyaratan biaya pelayanan itaku penyelesaian sifat ijin menggunakan lapangan olah raga milik pemerintah daerah mengisi formulir permohonan fotokopi ktp sesuai raga (satu) hari kedua final kecamatan ijin usaha budidaya ikan mengisi formulir permohonan fotokopi ktp surat keterangan dari pengawas la.pangan perikanan kecamatan foto copy npp pas foto pemohon ukuran lembar gratis (satu) hari kerja final kecamatan ium: ijin usaha mikrogratis (satu) hari ke{a final kecamatan persyaratan sup perorangan sup koperasi sru firmawaktu pent'lesbian persyaratan wai{tu penyelesaian sru perorangan.4t ijin usaha kecil wai{tu ffi lesbian persyaratan sru koperasi sup cv firma supjenis pelayanan persyaratan biaya pelayan{an yaitu peivielesaiaiv sifat izin menempati rumah dinas mengisi formulir permohonan foto copy ktp pemohon sesuai peraturan daerah kabupaten t\tulungagung nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah (satu) hari ke{a final kecamatan ,4t standar pelayanan publik non perijinan pelayanan administrasi terpadu kecaiiia.tan jenis pelayanan persyaratan biaya pelayanan yaitu peiityelesaian sifat perekaman data ktp ei permohonan ktp dari desa kelurahan foto copy ktp lama bukti kehilangan dari polri foto copy akta kelahiran foto copy akta nikah surat nikah gratis menit final kecamatan surat pindah mutasi kependudukan antar desa kelurahan dalam (satu) kecamatan dan antar kecamatan dalam (satu) kabupatenke{a final kecamatan surat pengantar pindah antar kabupaten atau antar provinsiuefa final kecamatan bupatibahwa dalam rangka optimalisasi percepatan penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran perlu memberikan kemudahan prosedur dalam pengajuan surat permintaketentuan hurufdihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:,, foto copy sp2d up gu tu sebelumnya, pengajuan makanan dan minuman rapat dihampiri dengan daftar hadir dan foto rapat,(dihapusb,c, d,e, la tgh run, bahwa dengan telah meningkatnya standar biaya perumahan yang berlaku masyarakat, dipandang perlu menambah besaran tunjangan perumahan pimpinan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten tasikmalaya yang tertuangketentuanubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:,akan singapura oktober malaya, z3kaul ulum diundangkan singapura pada tanggal oktober sekretaris daerah kabupaten tasikmalaya, ai. nip. berita daerah kabupaten tasikmalaya tahun nomor |
menimbang salinan bupati kediri provinsi jawa timur peraturan bupati kediri nomor2t tahun 2oi5 tentang izin praktek pelayanan kesehatan hewan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kediri, bahwa sesuai dengperaturan menteri pertanian republik indonesia nomor 02l permintaan ot.l40l tentang pedoman pelayanan jasa medik veteriner mengamanatkan bahwa setiap pelayanan kesehatan hewan () wajib memiliki izin usaha dari bupati walikota; bahwa sesuai nota dinas dari kepala dinas peternakan dan perikanan nomor2 april perlu diatur tentang izin praktek pelayanan kesehatan hewanizin praktek pelayanan kesehatan hewlegamnomor tahun tambahan lembaran negara nomor keputusan menteri pertanian nomor tahun tentang petunjuk teknis operasional pusat kesehatan hewan; peraturan menteri pertanian nomor 64l permintaan ot.l40 ang pedoman pelayanan pusat kesehatan hewan; peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor 02l permintaan ot.l40 tentang pedoman pelayanan jasa medik veteriner; peraturan menteri dalam negeri nomor tahun terulbupati kediri tentang izin praktek pelayan\ian kesehatan hewan. bab ketentuan\umum dalam peraturan bupati kediri ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten kediri' pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten kediri. bupati adalah pati kediri. dinas adalah dinas peternakan dan perikanan kabupaten kediri' kepala dinas adalah kepala dinas peternakan dan perikanan kabupaten kedir'ek kedokteran hewan yang menunjang upaya dalam mewujudkasa pusat kesehatan hewan. pelayanan jasa medik veteriner dan atau pelayanan jasa pusatfitas bidang usahayang bersertifikat'(pelayanan jasa medik veteriner) yang dikeluarkan oleh bupati. yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensinymedik veteriner terdiri atas dokter hewan dan dokter hewan spesialis. t7. dokter hewan dan atau dokter hewan spesialis adalah orang yang memiliki profesi bidang kedokteran hewan danuntuk melaksanakan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan urussarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedis veteriner melaksanakan wuhan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan bawah penyediaan dokter hewan. tenaga paramedis veteriner adalah tenaga kesehatan hewan yang memiliki ijazah diploma kesehatan hewan dan atau sekolah kejuruusat kesehatan hewan pus(swan) adalah suatu lembaga yang menyelenggarakan layanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. dokter hewan praktek adalah dokter hewan yang menyelenggarakan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktek konsultasi kesehatan hewan dan atau transaksi terapeutik dengan izin pra}1ek kesehatan hewan dalam bentuk surat tanda registrasi pelayanan kesehatan hewan. dokter hewan praktek mandiri adalah usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh (satu) orangusaynatu ngamatan intensif terhadap hewan yang mendapatkan gangguan kesehatan hewlayanan rawat daruratseorang dokter hewan sebagai penanggungjawab untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan' mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional lapangan. bab ruas{lingkup ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini meliputi ketentuan mengenai perizinan, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan serta pengaturan sanksi administrasi' bab iii perizinan bagian kesatu jenis perizinan jenis perizinan bidang praktek pelayanan kesehatan hewan, meliputi izin tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner; izin dokter hewan praktek mandiri dan atau benama; izin tenaga kesehatan hewan selain dokter hewan sebagai paramedis veteriner; dan izin tenaga kesehatan hewan warga negara asing. setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari bupati. bagian kedua izin tempat usaha pelayanan\ jasa medikveteriner izin tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner ditetapkan dalam bentuk surat izin tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner. izin sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan pada surat rekomendasi dari otoritas veteriner. suratkelayakan tempat usaha dengan berpedoman pada peraturan menteri pertanian nomor l2 bermental ot.l40lll20ld tentang pedoman pelayanan jasa medik veteriner. surat izin tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner berlaku (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner dan dinas, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. bagian ketiga izin praktek dokter hewan{ mandiri dan atau bersama izin dokter hewan praktek diberikan dalam bentuk surat tanda registrasi pelayanan kesehatan hewan praktek mandiri dan atau bersama dengan jenis pelayanan konsultatif dan atau transaksi terapeutik. lain sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam keputusan bupati dan diberikan atas dasar adanya surat rekomendasi perhimpunan dokter hewan indonesia. surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayal berlaku selama (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah didasarkan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner dan atau dinas, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini. tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada (l) dan pemberian surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada wajib berpedoman pada peraturan menteri pertanian nomor 02l permintaan ot.l4lille0l} tentang pedoman pelayanan jasa medik veteriner. bagian keempat izin tenaga kesehatan}i hewan selain dokter hewan tenaga kesehatan hewan yang terlibat dalam pelayanan jasa medik veteriner dapatif*ur. untuk paramedis veteriner harus memiliki ijazah diploma dan atau sekolah kejuruan kesehatil' bagian kelima izin tenaga kesehatan hewan warganegara asing tenaga kesehatan hewan warga negara asing dapat menjalankan praktek dokter hewan spesialis rumah sakit hewan khusus dan diberikan izin setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut mempunyai izin kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; mempunyai izin tinggal lndonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; mempunyai izin praktek sebagai dollar hewan spesialis yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner pusat; dan mempunyai surat penjaminan kompetensi yang dikeluarkan oleh perhimpunan dokter hewan indonesia. untuk memperoleh izin praktek dokter hewan spesialis, tenaga kesehatan hewan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi persyaratan sebagai berikutnxrn tinggi yang mempunyadankedokteran hewan dari negara asalnyaek sebagai dokter hewan spesialis dari negara asalnya; dan melampirkan kartu anggota atau surat keterangan sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan dari negara asalnya. pasal tata cara pemberian izin tenaga kesehatan hewan warga negara asing wajib berpedoman pada peraturan menteri pertanian nomor02 pementas ot.l40ll tentang pedoman pelayanan jasa medik veteriner. bab tidak dan kewajiban\ bagian kesatu hak dokter hewan yang telah memperoleh izin prakte ya. badan usaha yang telah memperoleh izin tempat praktek usaha operasional mempunyai hak untuk melakukan pelayanan jasa medik veteriner; melahirkan tindakan medik veteriner sesuai kaidah kaidah ilmu kedokteran hewan; menjalankan manajemen klinik hewan, rumah sakit hewan dan atau rumah sakit \ hewan khusus; menetapkan dokter hewan penanggungjawab; memperkerjakan tenaga kesehatnya. bagian kedua kewajiban (l) dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa, medik veteriner secara mandiri dan atau bersamadan berpartisipasi dalam pembinaan praktek kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya4e viberpartisipasi dalam pembinaan praktek kedokteran hewan dengan cara memfasilitasi dokter hewan dan tenaga medik veteriner lainnya untuk menghadiri diskusi, lokakarya4 seminar, pelatihanmaupun pendidikan berkelanjutan dan atau spesialis yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan dan meningkatkan kompetensinya;ek' bab pembinaan dai\ pengawasan bagian kesatu pembinaan dalam rangka pembinaan, dinas berwenang untuk mengakomodasi hak dokter hewan praktek dan pelaku usaha pelayanan asa medik veteriner; mengakomodasi dan mendorong terlaksananya kewajiban dokterhewan melakukan pembinaan prakte; dan membina dan memfasilitasi pengembangan medik reproduksi, medik konservasi dan pusat kesehatan hewan. bagian kedua pengawasan dalam rangka pengawasan, dinas berwenang melakukan untuk koordinasi dalam rangka efektifitas pengawasan pelaksanaan pelayanan jasa medik veteriner; pengawasan terhadap keberadaan dan kinerja tenaga kesehatan hewan warga negara asing indonesia; memberikan apresiasi (reward) dan promosi terhadap dokter hewan praktek dan atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang memenuhi p persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik; dan memberikan peringatan dan atau menjatuhkan sanksi secara be(tahap kepada dokter hewan praktek dan atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang belum memenuhi persyaratan dan menjalankan kelas imannya dengan baik. bayi sanksi administratif dokter hewan pra}tek mandiri dan atau bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan, rumah sakit hewan khusus yang tidak melakukan kewajibannya4 tidak memenuhi persamaan dan atau tidak melaporkan kasus penyakit yang diduga termasuk dalam penyakit hewan yang harus dilaporkan (noticeable diseasedan atau peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan pelayanan; dan pencabutan izin operasional. bab vii ketentuan peralihan (l) praktepraktek dan atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang masa berlakunya izin telah berakhir dan atau pemohon baru wajib mengikuti peraturan bupati ini' babviii ketentuan\inomor gg 492l418. april dengan hasil peserta rapat memutuskan bahwa ketentuan perizinan praktek pelayanan kesehatan hewan diaturhat'n 2oi5 nomor2t:gai\ti sutrisno for ata pemerintah kabupaten kediri dinas peternakan dan perikanan jln. pamenang telp. website ked| membaca mengingat memutuskan surat izin tempat usaha pelayanan jasa didik veteriner nomor .$n0.^ surat permohonan dari drh. . ., tanggal . . surat rekomendasi perhimpunan dokter hewan lndonesia cab. jawa timur nomor .,,.,., undang undang nomor tahun jo. undang undang nomor tahun peraturan menteri pertanian nomor tahun peraturan daerah kabupaten kediri nomor tahun dengan ini memberikan lln pelayanan jasa ledak veteriner kepada: nama anggota pdh alamat rumah alamat praktek eko.ikan dengan ketentuan sebagai berikut: mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku mematuhi sumpah, etika veteriner dan kode etik dot r hewan surat lain tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner dikedua kediri pada tanggal kepala dinas peternakan dan permainan kabupaten kediri lampiran peraturan bupati kediri nomor :27tahun2015 tanggal: 201sformat peitierintah kabupaten kediri dinas pete akan dan perixanaii jln. pamenang telp. website rrv.kedirikab,oo.id ketat membaca mengingat memutuskan surat tai{da registrasi izin dokter hewan praktek l{nomor: .13r, . surat permohonan lain praktek dari :dfi. . tanggal . surat rekomendasi perhimpunan dokter hewan lndonesia cab. jawa timur nomor phi jt lu3 undang undang nomor tahun jo. undang undang nomor tahun peraturan [,vented pertanian nomor tahun peraturan daerah kabupaten kediri nomor tahun dengan ini memberikan lain praktek dokter hewan kepada: nama r'anggota phi alamat rumah alamat praktek pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut mematuhi segala ketentuan yang ada,antara lain kode elik dokter hewan lndonesia p aturan daerah tempat yang angkutan menjalankan praktek memasang papan nama dan jadwal praktek yang tetap melaporkan kepada dinas pet makan dan perikanan kabupaten kevin, jika: menemui penyakit hewan terluar memberikan vaksinasi (laporan secara berkala) surat izin ini berlaku selama tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperbaharui selamballambatnya bulan sebelum habis masa berlakunya. dikeluarkan kediri pada tanggal . kepala dinas peternakan dan perikanan kabupaten kedirij . menyelenggarakan fasilitasi kerjasama penanaman modal nasional dan internasional, menyelenggarkerjasama penanaman modal dibantu oleh: sub bidang promosi, dan sub bidang kerjasama penanaman modal. sub bidang promosi dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala sub bidang promosi. kepala sub bidang promosi mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang promosiromosi adalah sebagai berikut: melaksanakan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang promosi penanaman modal, melaksanakan bimbingan dan pembinaan informasi dan promosi penanaman modal, menyusun informasi dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik dalam maupun luar negeri, menyusun usulan materi promoutakhiran data dan informasi penanaman modal daerah, melaksanakan pengiriman dan penerimaan misi penanaman modal dari dan daerah lain dan luar negeri, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya. sub bidang kerjasama penanaman modal dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala sub bidang kerjasama penanaman modal. kepala sub bidang kerjasama penanaman modal mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan bidangkerjasama penanaman modal adalah sebagai berikut: melaksanakan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kerjasama penanaman modal menyusun materi pengembangan kerjasama penanaman modal, melaksanakan fasilitasi kerjasama penanaman modal dengan dunia usahamelaksan:zinan bidang perizinan dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala bidang perizinan. kepala bidang perizinan mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan kegiatan bidang perizinan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada uraian tugas kepala bidang perizinanelayanan perizinan dan non perizinan, merumuskan standar operasional prosedur bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, cc. menyelenggarakan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan, menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, menyelenggarakan koordinasi pemberian perizinan rekomendasi teknis dengan satuan kerja perangkat daerahanaman modal dan perizinan terpadu kabupaten sumedang. kepala badan adalah kepala badan penanaman modal dan perizinan terpadutugas umum jabatan struktural setiap jabatan struktural pada badan penanaman modal dan perizinan terpaduseorang kepala dengan literatur kepala badan penanaman modal dan perizinan terpadu. kepala badan penanaman modal dan perizinan terpadu mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan fungsibadan penanaman modal dan perizinan terpaduumum, perencanaan strategis, dan peraturan perundang undangan penanaman modal daerah, cc. mengendalikan koordinasi pelaksanaan penanaman modal daerah: menetapkan kebijakan pelayanan penanaman modal, daftar negatif investasi, pemberian insentif luar fasilitas fiskal dan nonfiskal nasional yang menjadi kewenangan daerah, mengendalikan pengembangan peluang dan potensi penanaman modal daerah, mengendalindalikan koordinasi pelaksanaan, perencanaan, pengembangan promosi, kerjasama, iklim investasi dan pengendalian penanaman modal, mengendalikan pembinaan penanaman modal melalui peningkatan kemitraan, daya saing, meningkatkan persaingan usaha yang adil dan penyebaran informasi penanaman modal, mengendalikan fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal, j . mengendalikan koordinasi penanaman modal dalam daerah yang menjalankan kegiatan penanaman modal luar daerah: mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan fasilitasi penanaman modalanaman modal dan perizinan terpadu dibantu oleh: sekretariat: bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal, bidang promosi dan kerjasama penanaman modal, bidang perizin:penanaman modal. kepala bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan kegiatan bidangpenanaman modal adalah sebagai berikut: merumuskan perencanaan umum, perencanaan strategis, peraturan perundang undangan daerah, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal, menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal daerah: cc. merumuskan kebijakan pelayanan penanaman modal daerah,menyelenggarakan pengembangan peluang dan potensi penanaman modal daerah, menyelenggaryelenggarakan koordinasi pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian masalahpenanaman modal dibantu oleh: sub bidang perencanaan, dan sub bidang pengembangan. sub bidang perencanaan dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala sub bidang perencanaan. kepala sub bidang perencanaanadalah sebagai berikut: menyusun perencanaan umum, perencanaan strategis, peraturan perundang undangan daerah dan pengendalian penanaman modal, melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan dan pengendalian penanaman modal daerah, cc. menyusu pembinaan penanaman modal, melaksanakn berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah propinsidipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala sub bidang pengembangan. kepala sub bidangadalah sebagai berikut: menyusun kebijakan pengembangan iklim penanaman modal daerah, melaksanakan pengembangan iklim penanaman modal daerah: melaksanakanadildan mengusulkankerjasama penanaman modal bidang promosi dan kerjasama penanaman modal dipimpin oleh seorang kepala dengan literatur kepala bidang promosi dan kerjasama penanaman modal. kepala bidang promosi dan kerjasama penanaman modal mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan kegiatankerjasama penanaman modalromosi dan kerjasama penanaman modal, menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan informasi dan promosi penanaman modal, cc. merumuskan informasi dan mengendalikan promosi penanaman modal daerah baik dalam maupun luar negeri, menyelenggarakan penyusunan materi promosi dan kerjasama penanaman modal, menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal, menyelenggarakan pemutakhiran data dan informasi penanaman modal daerah, menyelenggarakan pengiriman dan penerimaan misi penanaman modal dari dan daerah lain dan luar negeri, menyelenggar, menyelenggarakan fasilitasi kerjasama penanaman modal dengan dunia usaha dan daerah lain, |
passrenggalektribusi jasa umumngendalian menara telekomunikasi, retribusi jasa usaha: retribusi tempat rekreasi dan olahraga: retribusi perizinan tertentu: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan keramaian, dan retribusi izin usaha perikanan. bab tata cara pengelolaan, penyaluran dan pertanggungjawaban bagian kesatu pengelolaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam dan adalah pendapatan desa dan dianggarkan dalam apb desa masing masing desa. pendapatan sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk pembiayaalam rangka mendukung pelayanan pemungutan obyek pajak daerah dan retribusi daerah. bagian kedua penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam disalurkan dari kas umum daerah desa melalui kas umum desa sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan belanja tidak langsung pada satuan kerja pengelola keuangan daerah. penyaluran bagi hasil pajak daerahsebesar 50y6 (lima puluh keseratus) dari besaran alokasi sementara bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima desa paling lambat pada bulan juni tahun anggaran berkenaan, dan tahap sebesar selisih antara besaran alokasi definitif dengan jumlah yang telah disalurkan desa sebagaimana dimaksud pada paling lambat pada bulan november tahun anggaran berkenaan. bagian ketiga pertanggungjawaban desa mengelola dan mempertanggungjawabkan alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa. daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima desa. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh camat dan perangkat daerah pengelola belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. pengawasan sebagaimana dimaksud pada secara fungsional dilakukan olehpajak daerah untuk setiap obyek pajak daerah anggaran adorasi uraian pen akan, belanja merata desa desa bagi hasil keseluruh lokasi kecamatan desa obyek obyek pajak pajak pajak hotel b 10vxa xb 600x akb| a00xb pajak restoran xa xb d 600x 40x akb| a00xb pajak hiburan b 10vxa xb 600x a00xb pajak reklame b 10vxa xb 600x aok a00kb pajak b 10vxa xb 600x penerangan inn akik ggs binti kang decora moe d3 din pajak air tanah b 10vxa xb 600x a00eb pajak mineral b 10vxa xb 600x bukan logam bea perolehan b 10vxa xb 600x hak atas tanah pajak bumi dan b 10vxa xb 600x bangunan perdesaan danretribusi daerah untuk setiap obyek retribusi daerah anggaran anggaran adorasi uraian pend garan belanja merata desa desa bagi hasil keseluruh lokasi kecamatan desa obyek obyek retribusi retribusi a aam umum retribusi b 105xa c 60oxb d 600x pelayanan kesehatan retribusi b 105xa c 60oxb d 600x pelayanan persamaan bersihkan retribusi b 105xa c 60oxb d 600x pelayanan parkir tepi jalan umum dedayamanpasar pelayanan pasar retribusi b 105xa c 60oxb d 600x pengujian kendaraan bermotor retribusi b 105xa c 60oxb d 600x pengendalian menara telekomunikasi amma usaha retribusi b 105xa c 60oxb d 600x pemakaian kekayaan daerah pass desa kota pelelangan laba pmb terminal peras man delta ketan khusus parkir retribusi tempat b2105xa c 600xb d 600x 40x rekreasi dan olahraga a retribusi perizinan tertentu retribusi izin b 105xa c 60oxb d 600x mendirikan bangunan retribusi izin b2105xa c 600xb d 600x 40x gangguan kera main retribusi izin b2105xa c 600xb d 600x 40x usaha perikanan bupati trenggalek, ttd emil elestiantobea perolehan hak atas tanahrestormineral bukan logam dan batutrenggalekesaran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah terwujudnya kepastian hukum dalam penghitungraturan bupati ini meliputi: tata cara penganggaran, pengalokasian dan penghitungan, dan tata cara penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban. bab tata cara penganggaran, pengalokasian dan penghitungan bagian kesatu penganggaran pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa dalam apbd. alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada paling sedikit sebesar (sepuluh keseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah. alokasi yek belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa dan obyek belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa. alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada dianggarkankan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah. bagian kedua pengalokasian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam dialokasikan kepada setiap desa dengan perincian sebagai berikut: sebesar (enam puluh keseratus) dari alokasi anggaran dibagi secara merata kepada seluruh desa sebagai alokasi merata: dan sebesar (empat puluh keseratus) dari alokasi anggaran sebagai alokasi proporsional. tata cara penghitungan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap obyek pajak daerah dan retribusialokasian bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian ketiga penghitungan data data yang digunakan untuk penghitungan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf berasal dari data data penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut pajak daerah dan retribusi daerah. alokasi bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan data penerimaan pajak daerah yang: pajak mineral bukan logam dan batuan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. alokasi bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan data penerimaan retribusi daerah yang terdiri dari::bolaang mongondow$pada pemerintah kabupaten bolaang mongondowbolaang mongondow yang telah membayar iuranbab tujuan dan sasaran tujuan peraturan bupati ini meliputi meningkatkan kepesertaan bpjs kesehatan: danbupatiatau perpanjangan izin tertentu pada dinas ptsp dandinas ptsp dan teknis lainnya, yaitu perizinan dan non perizinan terkait usaha: izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek: cc. zin mempekerjakan tenaga kerja asing: dan izin perusahaan penyedia jasa pekerja buruh. bukti legalisasi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada meliputi kepesertaan bpjs kesehatan bagi perusahaan besar, menengah dan kecil, dan b.padtifmendapat pelayanan publik tertentu:dinas ptsp dan teknis lainnya, yaitu meliputi: perizinan dan nondan d.izin perusahaan penyedia jasa pekerja buruh. bab pengawasan dan pemeriksaan bupati melalui dinas kesehatan kabupaten bolaang mongondow dan dinas transmigrasi dan tenaga kerja kabupaten bolaang mongondow melakukan pembinaan dan pengawasan program kepesertaan bpjs kesehatan pada perusahaan: pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara periodik setiap tahun: dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dalam melakukan peri dapat membentuk tim koordinasi pelaksana program bpjs kesehatan yangagaro |o bupati bolaang mongondow, at hj. asli soepredjo mokoagow diundangkan tolak pada tangga seks famous merah kabupaten bola aya mongondow, teratasi alang berita daerah kabupaten bolaang mongondow tahun nomor |
isvyang terdiri dari belanja pegawai gaji dan tunjangan bupati wall bupati sebesar rp. belanja penunjang operasional bupati wakil bupati sebesar rp.dibulatkan sebesar rp.olaang mongondow. ditetapkan tolak pada tanggal januari pj. bupati bolaang mongondow, #ai )ranks nixon wat 'ung diundangkan tolak pada tanggal januari pit. sekretaris daerah kabupaten bolaang mongondow, jashartsugehakerjasama pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow dengan media massa, dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bolaang mongondow, menimbang bahwa media cetak adalah wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini yang dapat menumbuhkembangkan interaksi positif dalam mendukung tercapainya'pembangunan daerah; bahwa informasi merupakan; bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi melalui media cetak sebagai wujud .pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang bertanggungjawab, .maka perlu dilakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan media cet3887); undang undang nomor tahun lelang perbendaharaan negara lembaran negara ktunjuk teknis tata cara kerja sama daerah. memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang tata cara kerjasama pemerintah daerah dengan media massarja sama daerah adalah kesepakatan antara pengguna anggaran skpd yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta hak dan kewajiban. pihak ketiga adalah media cetak dan media siber yang dda wilayah administrasi kabupaten bolaang mongondow, sulawesi utara dan nasional. media massa adalah media cetak, media elektrohikdan media siber media.;kontennya media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti'sur.at kabar, koran atau majalah.surat kuasa pihak ketiga adalah naskah yang dikeluarkan oleh pemimpin redaksi direktur pimpinan media cetak sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari pemimpin redaksi direct ur pimpinan media kepada kepala biro perwakilan bolaang mongondow yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemimpin redaksi direktur pimpinkerja sama pemerintah daerah bagian kesatu prinsip kerja sama kerja sama dilakukan dengan prinsip: efisiensi; efektivitas; sinergi; saling menguntungkan; kesepakatan bersama : pengguna anggaran satuan kerja perangkat daerah; dan pihak ketiga yaitu kepala biro media massa perwakilan kabupaten bolaang mongondow. bagian ketiga objek kerja sama objek kerja sama daerah adalah penyebarluasan informasi melalui media cetak mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kabupaten bolaang mongondow, dan advertorial terkait ucapan selamat berkaitan dengan duka cita atau suka cita pemangku kepentingan yang terkait, atau iklan layanan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. bagian keempat bentuk kerja saranpengguna anggaran skpd dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala biro media mas perwakilan kabupaten bolaang mongondow. tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui tahapan (lj'persiapan; penawaran; penyiar 'an kesepakatan; penandatanganan kesepakatan; penyiapan perjanjian; penandatanganan perjanjian; dan pelaksanaan. rancangan perjanjian kerja sama paling sedikit memuat: subjek kerja sama;pengakhiran kerja sama; keadaan memaksa; dan penyelesaian perselisihan. pengguna anggaran skpd kabupaten bolaang mongondow. pengguna anggaran skpd membuat klasifikasi dan atau perengkingaii media massa berdasarkan hasil kajian. pengguna' anggaran skpd dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama dapat melibatkan perangkat daerah terkait dan meminta pendapat dan saran dari pam pakar, serta perangkat daerah provinsi. pelaksanaan perjanjian kerja sama dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah skpd. perjanjian kerjasama ditandatangani oleh pengguna anggaran skpd yang bertindak untuk dan atas 'nama pemerintah daerah dengan kepala biro media massa perwakilan kabupaten bolaang mongondow. kepala. biro media massa perwakilan kabupaten bolaang mongondow menandatangani surat perjanjian kerjasama berdasarkan surat tugas sebagai kepala biro dari pemimpin redaksi direktur pimpinan'n media cetak atau surat kuasa dari pemimpin redaksi direktur pimpinan media massa. bab.ketentuan. pemerintah daerah berhak' untuk tidak menerbitkan informasi yang dikecualikan berdasarkan'hak .'memperhatikan ketentuan media massa berhak untukedia massa berhak untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya da,ri sumber b berita yang harus merahasiakannya. hak bola}<.pengadilan. media massa berkewajiban untuk menyampaikan. informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah kabupaten bolaang mongondowuntuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyara.jalan pemerintah kabupaten bolaang mongondow dengan menghormati nomina norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas [iradiiga bersalah. media massa berkewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi dari pemerintah daerah. media massa'yang berkerjasama dengan pihak pemerintah daerah kalnipaleii bolaang mongondow berkewajiban menempatkan wartawan yang profesional.pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta advertorial. hasil kerja sama bagi media cetak adalah keuntungan perusahaan berupa uang sesuai dengan yang tercantum. dalam perjanjian kerjasama media cetak yang bersangkutan. bab.dilakukan secara rhusyawara mufakat. apabila secara musyawarah mufakat tidal dapat menyelesaikan sengkala dimaksud, maka ditempuh penyelesaian arbitrasi nasional at.au melalui pengadilan yang disetujui bersama dalam perjanjian kerjasama. bab v.h adenium perjanjian kerja sama. bab viii berakhirnya perjanjian kerja sama kerja sama'daerah berakhirapabila: terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian tujuan perjanjian tersebut telah tercapai; terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidakidapat dilaksanakan; salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian; dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; muncul norma baru'a yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama. (?) pengakhiran kerja sama ini. tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama.verse.kebaikannya objek kerja sama tersebut. kerja sama daerah tidak berakhir karena penggantian. pengguna anggaran skpd. pengguna anggaran skp; dan menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan perjanjian kerja sama. bab pembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan unum atas kerja sama antar skpd dengan media massaketentuan lain lain hal hal .oleh kepala skpd'pj. bupati.bolaang mongondow adrianus nixon patung% diundangkan tolak pada tanggal januari pit. se^ re'iris daerah kabupaten bolaang mongondow ashari segera berita daerah kabupaten bolaang mongondow nomor tahun |
kj* ,j?c:'ybiaya perjalanan dinas'idah diu bah beberapa kali, terakhir dengan undang undang nomor; peraturan daerah kabupaten bolaang mongondow nomor tahun tentang pembentukan dan me.tetapi.an susunan perangkat daerah kabupaten bolaang mongondow; peraturan daerah kabupaten bolaang mongondow nomor tahun tentang anggaran pendapatan clperaturan bupati tentang biaya perjalanan dinas dalam nec, ere bagi pejabat negara, pi. pinang dan anggota dprd, dewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya. disebut dprd adalah dprd kabupaten bolaang mongondow. pejabat negara adalah bupati dan wakil bupati.aparatur sipil negara asn)lumpur adalah suatu jumlah uang yang t.elah dihitung terlebih dahulu (pre calculated amount) dan dibayarkan sekaliggram sesuai dengan bidang tugasnya. pelaksana spd adalah pejabat negri'a, pimpinan dan anggota. dewan perwakilan rakyat daerah pegawai negeri sipil, serta pegawai tidak tetap yang melaksanakan kerja jpengumandahan detaseringj adalah penugasan semen tari waktu luar daerah, maupun ice luar daerah dalam provins.empat kedudukan yang berdt.empat kedudukan tempat yang dituju melaksanakan tugas, dan kembali lempar kedudukan semula dalam negerpimpinan dprd adalah ket.ua dan para wakil ketua dpr! kabupaten bolaang mongondow. anggota dprd kabupaten bolaang mongondow adalah anggota dprd kabupaten bolaang mongondow. batmtugas yang selanjutnya disingkat spt adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat.. surat perjalanan dinas yang selanjutnya disingkat. spd adalah dokumen yang diterbitkan oleh pa kpa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.i. uang persediaan yang telah dibelanjakan. surat perintah membayar tambahan uang persediaan.nt! sering.ah membayar langsung yang selanjutnya disingkat s'pm ls adalah dokumen yang dit.terbitkan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran untuk penerbit.an sp2d atas beban pengeluaran dpa skpd kepada "ji ketiga surat perintah pencairan dana yang selanjutnya clisingkal sp2 adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum during berdasarkan spm. iv.m pal kedudukan adalah lokasi tern pal kola mana skit) unit. kerja berada. terurai tujuan adalah tern pat: kota yang menjadi l.tujuan perjalanan dinas. bab ruang lingkup perjalanan dinas permukaan bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan porta nggungjawaban perjalanan dinas bagi pejabat negara pimpinan dan anggota dprd, pegawai ne.geri sipil serta pegawai tid 'ak tetap yang dibebankan pada api3d kabupaten bolaang mongondow. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud awal. ini meliputi perjalanan dinas jabatan; pegawai negeri sebagaimana dimaksud awal ini mampu l:i: pegawai negeri sipil calon pegawai ne.geri sipil lingkungan pemerintah kabu paten bolaang mongondow; li. pegawai negeri yang dipekerjakan dan al.au pembentukan pada pemerintah kabupaten bolaang mongondow. 'pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud awal ini adalah: non pns yang diangkat sebagai sial khusus yang duel.akan dengan keputusan bupati; non pns yang diangkat sebagai tenaga honorer yang disiapkan dengan keputusan bupati: mon pns yang ditugaskan bupati wakil bupati sekretaris daerah dan al.au kepala skit) .m.dfiksanakan program dan kegiatan sesuai dengan gas pokok dan fungsi skpd i lingkungan pemerintah kabupaten bolaang mongondow; kedua wiki. ketua dan pengurus dharma wanita v.satuan kabupaten bolaang mongondow. kedua wakil ketua dan pengurus tim pangeran pkk kabupaten bolaang mongondow raga, lit dan official. kesatuan isteri anggota dewan pengurus kwarda dan pramukasangat prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan (.1daerah kei.p.i dilaksanakan dengan prioritas, efisien dan efektif. akuntabilitas, dalam arti pemberian perintah pelaksanaan serta pertanggungjawaban perjalanan dinas yang jelas dan !cm kii. bab perjalanan dinas jabatan perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud awal peran uran bupati ini digolongkan menjadi perjalanan dinas dalam daerah kabupaten bolaang mongondow. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sulawesi ul.ara, dan pei;jalanan dinas luar daerah luar provinsi sulawesi juara. perjalanan dinas. jabatan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pejabat negara, skpd lingkungan pemerintah kabupaten bolaang mongondow; mengikuti rapat, study banding, sosialisasi, bimbingan l.etnis, seminar, pameran, koordinasi, konsultasi dan kegiatan sejenisnya; pong man (1villa terasering); menempuh ujian dinas ujian jabatan menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri ar.au menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang dil.unjuk, mendapatkan surat, keterangan dokter lengang kesehatannya guna kepentingan jabatan; memperoleh pengobatan berdasarkan sura! keterangan doki.er karena mendapat cedera pada waktu kare.2 s. mengikuti pendidikan dan pelatihin'. kewenangan menerbitkan surat perintah tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut iii tu bagi bupati dan wakil bupati, surat: perintah t.tugas spt) n. bupati bolaang mongondow;; atau pejabat lain yang ditunjuk; bagi pejabat eselon lingkungan sekretariat daerah kabupaten bolaang mongondow, surat perintah tugas spt) ditandatangani oleh bupati wakil bupati dan atau bupati wakil bupati berhalangan surat perintah tugas spt) ditandatangani oleh sekretaris daerah dan atau asisten administrasi masam sekretaris daerah kabupaten bolaang mongondow; bagi pejabat eselon lainnya dilingkungan pemerintah kabupaten bolaang mongondow, surat perintah tugas vtv tj^ ditandatangani oleh bupati wakil bupati, atau sekretaris daerahyuntuk surat perjalanan dirias spd) ditandatangani oleh skpd yang bersangkutan; bagi pejabat eselon iii, eselon dan tenaga sipil lainnya lingkungan pemerintah kabupaten bolaang mongondow yang berada pada satuan kerja perangkat daerah skpd), maka surat perintah tugas spt) dan surat perjalanan dinas (spd) ditandatangani oleh kepala skpd yang bersangkutan; bagi pejabat eselon iii, eselon dan tenaga sipil lainnya lingkungan sekretariat daerah kabupaten bolaang mongondow, surat peran)tah tugas spt) oleh asisten sekda dan surat per|alasan dinas spd) ditandatangani oleh pa kpa; bagi pegawai tidak tetap lingkungan pemerintah kabupaten bolaang mongondow\ yang berada pada dinas badan kantor unit kerja, surat perintah tugas spt) dan surat perjalanan dinas (spd) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja yang bersangkutan. kewenangan sebagaimana dimaksud ( ) huruf fer. ini dapat didelegasikan kepada asisten sekretaris daerah dan atau kepala skpd sesuai lingkup kewenangannya masing masing. spt sebagaimana dimaksud (2j pasar,n dari peraturad sebagaimana dimaksud ini dibuat 'yang dilaksanakan pada hari libur yaitu perjalanan dinas tertentu dan tan dalam keadaan kahar luar biasa (force majeure). perjalanan dinas jabatan yang bersifat konsultasi dan atau koordinasi disesuaikan dengan surat, penugasan: tugas tambahan yang mendesak atas perintah pe.ia.bal: yang bei*wenang pada lokasi f.empat tujuan yang sama dan atau dalam rute perjalanan yang searah. perjalanan dinas untuk mengikut.i kegiatan ia.pai bimbingan teknis, studi banding, .sosialisasi, pameran .serta kegiatan spesifik lainnya yang sudah ditetapkan bahwa j'awal kegiatannya firma.suk hari sabit minggu dan libur nasional. kegiatan spesifik lainnya sebagaimana dimaksud huruf ini antara lain penugasan pemeriksaan; penugasan survei dan atau pengumpulan data penugasan mengikuti pertandingan lokasi yang dimaksud perjalanan dinas dalam keadaan kahar luar biasa. (force majeure)adalah a. perjalanan dinas dalam rangka penunggu j, serta bencana sosial dan atau penundaan penerbangan karena dibatalkan oleh pihak maskapai. bab biaya perjalanan dinas jabatan :!ia,va perjalanan dinas jabatan terdiri alas komponen komponen sebagai berikut uangharian; biaya transpor sewa kendaraan; biaya penginapan; aang representasi; ,,, sewa kendaraan dalam kota. uang harian sebagaimana dimaksud huruf ini dibayarkan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam slv terdiri atas uang anakan uang transpor lokal; dan uang saku. biaya transpor sewa kendaraan sebagaimana dimaksud huruf ini terdiri atas: biaya perjalanan dinas dai'clan kepulangan; biasa retribusi yang dipungut terminal jus, stasiun bandara pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. days penginapan sebagaimana dimaksud awal: huruf ini merupakan biaya yang diperlukan unv.uk menginap di: hotel; atau tempat menginap lainnya. jum jah hari penginapan adalah jumlah dalam hari. menginap yang dibayarkan sesuai biaya riil: negara, pimpinan dan anggota dprd, pejabat eselon yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam provinsi. sen kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud huruf ini adalah biaya sewa kendaraan yang dapat diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd serta pejabat eselon unt.uk keperluan pelaksanaan tugas kota tempat. tujuan. biaya sewa kendaraan selama item pal tujuan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. khusus untuk kegiatan bintik dan sejenisnya uang sewa kendaraan tidak dapat dibayarkan. biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud awalllj biaya perjalanan dinas jabatan digolongkan dalam (enam) tingkat:, yaitu tingkat untuk bupati, wiki. bupati dan pimpinan dprd kabu paten serta istri suami pejabat negara tingkat untuk anggota dprd serta pejabat eselon tingkat untuk pejabat eselon ket.ua wakil ket.ua tim penggerak pkk dan ket.ua dharma wanita persatuan; tingkat. untuk pejabat eselon ja; tingkat untuk pejabat. eselon ijin, pns golongan iv; tipikal: untuk pejabat. eselon iv, pns golongan tingkat untuk pns golongan ii, star khusus, i'naga honorer, pengurus pengurus dharma wanita kesatuan istri anggota dewan kind), kena, pengurus koni, cabang olah raga, alli dan official pengurus kwarda dan pramuksepatu tan tugas yang bersangkutan. biaya uang marian sebagaimana diet maksud masai awal u ) peraturan bupati ini dibayar ci.au pa kpa, kecuali perjalanan dinas sebagaimana dimaksud clan peraturan bupati ini. biaya transpor sewa kendaraan sebagaimana dimaksud ayat peraturan bupati ini, yakni biaya transpor bandara pelabuhan tempat kedudukan pergi pulang, dan biasa transpor dari bandara pelabuhan menuju tempat tujuan pergi pulang; dan lava transpor sewa kendaraan pada moda transportasi vang dibayarkan berdasarkan fasilitas transit' sebagaimana yang tercantum dalam lampiran biasa penginapan dibayarkan sebagaimana dimaksud awal dan awal. peraturan bupati ini inonyesuaikyn 'ligan jinnah hari pelaksanaan tugas sebagaimana yang tercantum pada spt dan spd yang diberikan oleh pejabat vang berwenang atau pa kpa, serta spd. kecuali. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dan peraturan bupati ini;i'fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud) dari tarif hotel sebagaimana tercantum dalam lampiran dan xii; biaya penginapan sebesar (tiga puluh persen sebagaimana dimaksud pada huruf dibayarkan see.ara lumpur, dengan memperhatikan jumlah malam hari menginap sebagaimana dimaksud ayah biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud awal fljicrcanuim dalam lampiran serta lampiran vii peraturan bupati ini; !). biaya transpor sewa kendaraan bandara . pelabuhan tempat kedudukan pergi pulang, dan biaya transpor dari bandara pelabuhan tempat tujuan pergi pulang dibayarkan secara lumpur sebagaimana yang tercantum dalam lampiran viii peraturan bupati ini; bias, tax, dan biaya terminal lainnya; bias jam dibayarkan sesuai biaya riil yang terdiri atas: biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan dalam daerah kabupaten bolaang mongondow lewat perjalanan darat sebagaimana tercantum dalam lampiran viii peraturan bupati ini. biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi lewat perjalanan laut sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi lewat perjalanan udara sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. biaya transpor sewa kendaraan dalam daerah dari lempar kedudukan kecamatan desa dibayarkan sesuai biasa riil; biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan'i bebas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran xii dan lampiran xiii peraturan bupati ini uang representasi dibayarkan secara. lumpur dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran xiv peraturan bupati ini; sewa kendaraan dalam kota lempar. l.tujuan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan dibuktikan dengan dokumen pendukung sesuai event.uan perjalanan dinas jabatan unt.uk mengikuti rapai .seminar, dan lain lain sebagaimana dimaksud huruf i era ran bupati inisebagaimana dimaksud alat ini tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, make biaya perjalanan dinas jabatan dimaksud pat dibebankan pada dpa skpd pelaksana dalam hal perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud huruf dilakukan secara bersama sama maka seluruh pelaksana spd da.pa.ini lebih tinggi dari sat.uan biaya hotel penginapan yang telah ditentukandampingi pejabat negara dan pejabat. use ion iisama dengan memperhatikan standar biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran xii dan xiii. dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut sungai 'penyeberangan untuk waktu paling kurang (rica puluh empat) jam, maka selama waktu transpor isi lei sebut kepala pelaksana spd hanya diberikan uang harian biaya perjalanan dinas jabatan dapat dibayarkan seed urn perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan mekanisme pemboman uang mula atau panjar. dalam hal perjalanan dinas jabatan baris segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud awal: ini dapat: dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dan peran.uran bupati ini melebihi jumlah hari yang diisi.akan jam spt, make kepada. pelaksana spd dapat fliherikan tambahan biaya uang harian penginapan uang representasi dan sewa kendaraan dalam kola lempar juan tambahan biaya sebagaimana dimaksud awal ini. dapat dimintakan kepada pa kpa uni.uk mencapai persetujuan dengan melampirkan dokumen limipii surat keterangan kesalahan kelalaian dari sah bandar kepala bandara perusak lisan iasa transportasi lainnya; atau surai keterangan kepala desa atau c.'aman untuk perjalanan dinas dalam provinsi. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas. berdasarkan dokumen tersebut ini, maka kpa membebankan biaya sebagaimana dimaksud awal ini pada dpa skpd berkenaan dalam hal 'umrah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam spd. pelaksana spd hams mengembalikan kelebihan uang harian biaya penginapan. uang representasi dan sewa kendaraan dalam kma lempar: i:tujuan vang lemah diterimanya kepada bendahara skpd dan atau menyepi.ora.n langsung peking kas umum daerah kabupaten bolaan.g mohon low , ;. ivijaianau dinas jabatan dibebankan pada dpa skpd penerbit spd kecuali ditetapkan lain sesuai ketentuan vpembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana spd paling nepal: tigini dapat.lau mekanisme spm ls. .r. pc.bayaran biaya perjalanan dinas lengan mekanisme ppm dapat: dilakukan melalui: r ( tirai.an lengan penyedia jasa; bendahara pengeluaran; at.au pelaksana spd. (.' >) perjalanan dinas jabatan yang dilakukan melalui terikat.an dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud awal' huruf ini meliputi: perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi skpd; perjalanan dinas jabatan dalam rangka me.niki.ili rapat seminar, pendidikan dan pelatihan, pertandingan lomba, festival pameran lili banding alau kegiatan sejenis; f4) jumlah pelaksana spd dalam pelaksanaan kekinian sebagaimana dimaksud ini adalah dikenal.akan o!eh pejabat vang berwenang al.au pa kpa sesuai fdn.iti.ihan penyedia jasa unt.uk pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan. perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan penginapan penerapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud ini dilakukan sesuai ketentuan yang mengulur i.f'niang pengadaan barang jasa pemerintah komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan lengan perikatan mampu biaya transpor sewa kendaraan termasuk pembelian pengadaan l.kei dan a!:au biaya penginapan kompak perjanjian lengan penyedia jasa dapat dilakukan (satu paket. kegiatan atau kebun.than periode berterus nilai hun harga dalam koni.rnk perjanjian tidak dipake.nenkan melebihi tarif like! resmi vang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi lari penginapan note] resmi yang dikeluarkan oleh penyedia j;is; penguna pan note1. pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan lengan mekanisme spm ls dilakukan melalui transfer dari pembayaran biaya perjalanan dinas eparki penyedia jasa didasarkan alas prestasi kerja yang lemah diselesaikan sid )rig;dimana diatur dalam kontrak perjanjian .a.s dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan penyedia jasa mengajukan tagihan kepada pa kpa opening kas umum daerah opening bendahara pengeluaran, pihak ketiga atau pelaksana spd dalam hal bia.. bendahara skpd klan ai:au menyetorkan langsung rekening kas umum daerah kabupaten bolaang mongondow. dala.m hal setoran rekening kas umum daerah dimaksud pada ini. dibuktikan dengan copy lancia setoran yang harus diserahkan oleh pelaksana spd kepada bendahara skpd. veteran kelebihan pembayaran dimaksud awal ini dilakukan dengan menggunakan surat tanda setoran sts) biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana spd terdapat selisih kurang lari yang seharusnya, maka selisih tersebut dapat: diri.nt.akan kekurangannya. pembayaran kekurangan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud ini dapat dilakukan melalui mekanisme spm up atau spm ls sesuai. dengan ketersediaan dana dalam dpa skpd berkenaan. tal.a eaj' pengajuan tagihan kepada kpa, pengajuan spm)c.icr;ih. dala.pa skpd berkenaan. 3ssebelum berangkat. pembatalan sebagaimana dimaksud ini jika disebabkan bukan oleh kelalaian pelaksana spd yaitu rencana jam, gangguan keamanan. aorta borneana sosial vang sudah dinyatakan ketenarannya dengan keputusan pejabat berwenang sesuai peraturan diundang undangan; kegiatan yang akan dilaksanakan dibuat.akan atau dil unda oleh penyelenggara; atau pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan lari pejabat penerbit spd. yang dimaksud penyelenggara kegiatan tersebut. huruf ini adalah kementerian; keinhaga negara; rah lain; serta instansi pemerintah lainnya. dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pc'inhehanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud awal ini meliputi: surat. keputusan penetapan keadaan bencana sebagaimana dimaksud hunt ini dan . alami berita jeh sekurang kurangnya (liga media cetak yang dikemas dalam bentuk kliping. surat pemberitahuan dari pihak penvelenggani menyangkut pembatalan atau peniadaan pelaksanaan kegiatan dimaksud. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari. pejabat: penerbit. spd, yang dibuat sesuai nor! pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan dari pa kpa. yang dibuat sesuai formal: sebagaimana tercantum lam lampiran xvii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari beraliran bupati ini; pernyataan tanda bukti besaran pengendalian biaya paspor dan atau biaya penginapan dari perusahaan !: isi transportasi dan atau penginapan yang disahkan oleh pa kpa. ;i;no pembatalan yang dapat dibebankan nada dpa skpd sebagaimana dimaksud aya ini sebagai berikut biasa pembatalan tiket transportasi dan biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan fbasil pelaksanaan perjalanan dinas jabatan kepada pemberi tugas clan biaya perjalanan dinas kepada pa kpa paling lambat (lima hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan (ij laporan basil pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dimaksud ini yang dibuat sesuai formal sebagaimana tercanluni dalam lampiran xix peraturan bupati ini. (; > pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dilaksanakan lengan melampirkan dokumen hern pa: spt yang sa.h dari atasan pelaksana spd spd yang telah ditandatangani oleh pa kpa serta via bat cli tempat. pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat uijuaii perjalanan dinas; bukti per bayaran yang berkenaan de.ngan transportasi yaitu: tiket pesawat boarding pass atau manifest penumpang maskapai penerbangan airport' tax; tik ' kapal laut atau manifest penumpang da.ri :id ilustrator pelaku han; kurds tanda masuk pelabuhan tiket kereta api; tri busi ret.tribus; tiket bus; bukti pembayaran moda transportasi la.ininya; surat.tercantum dalam lampiran xvi peraturan bupati ini; daftar pengeluaran riiukti pembayaran sah sewa kendaraan dimaksud peraturan bupati ini berupa kwi; sertafi'kmengesahkan bukti pengeluaran sebagai pertanggungjawaban up tu atau bukti pengesahan spm sp2 dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita.a oleh negaradaerah dapat menetapkan perjalanan dinas khusus sesuai pertimbangan tertentu. bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan bupati ini, naka peraturan bukal.i bolaang mongondow nomor tahun fen tang biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pim pinang dan anggota dprd, pegawai negeri sipil serta pegawai tidak tetap lingkungan pemerintah kabu paten bolaang mongondow tahun anggaran dinyatakan ditahun dan tidak berlaku peran. aliran bupati ini mulai berlaku pada t.angga.laang mongondow. diundangkan tolak pada tanggal, ditetapkan tolak pada tanggal xm^ ibo laa ngo dow, m(ljs nixon katun pit. sb^?retoris daerah kabupaten bidang mongondow sugih ber1ta daerah kabupaten bolaang mongondow tahun nomor. lampiran satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten bolaang mongondow surat perintah tugas nomor (diisi nama jabatan pejabat berwenang memberi perintah.) kabiipal.en bolaang mongondow atas nama bupati bolaang mongondow deng^ ini menugaskan isopoda golongan ruang tujuan maksud jumlah merahu ran bupati bolaang mongondow nomor tanggal '[' em' tahun biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi. pejabat negara pimpinan dan anggota dprddikeluarkan tolak pada tanggal.i pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, pegawai negeri sipil, serta pe.gawai tidak tetap lingkungan pemerintah kabu paten bolaang mongondow tahun anggaran skpd lingkungan pemerintah kabupaten bolaang mongondow lembar nomor surat perjalanan dinas (spd) nomor tanggal spt: pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran nama nip pelaksana spd a.pangkat dan golongan jabatan instansi! tingkat biaya perjalanan dinas maksud perjalanan dinas moda transportasi1 a. tempat berangkat tempat tujuan a. lama perjalanan dinas tangga berang kat tanggal harus kembali tiba tempa'i' baru pengikut: nama tanggal keterangan lahir pembela g(1a a. skpd um; nomor dpa dpp nama keg ikatan kode rekening cl. core1 yang tidak pe.rlu dikeluarkan lobak pada tanggal pejabat pembuat: komitmen ii. tiba pada tanggal kepala nip. iii. tiba pada tangga kepala nip. jv. tiba pada tanggal kepala nip. tiba tempa. kod pada tangga pejabat1. poin )ua komitmen vi. catalan lain ain berangkat dari tempat kedudukan pada tanggal kepala skpd nip. berangkat dari pada tanggal kepala nip. berangkat dari pada tanggal kepala nip. berangkat dari pada tangga kepala nip. telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut. dilakukan atas perintah pejabat. berwenang dan semata mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat singkatnya pejabat pembuat: komitmen nip. vii. perhal.ian: pejabat yang berwenang menerbitkan spd, pegawai yang melakukan i,per:alasan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat tiba, serta pihak vang i.e 'akibat dalam penerbitan spd bertanggungjawab herdasarlei.5rta pegawai tidak tetap kungkungan peter1ntah kabu paten bolaang mongondow tahun anggaran komponen biaya perjalanan dinas luar daerah jenis&j perjalanan dinas jabatan uang m. pelaksanaan tugas 'look dan fungsi skpd sesuai pen utama.n perjalanan dinas jabatan untuk mengaku rapat, seminar dan sejenisnya sesuai penugasan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pengumandaha.n terasering) maksimal (sembilan puluh hari perjalanan dinas jabatan untuk menempuh ujian dinas ujian jaba tan (dua) hari perjalanan dinas jabatan untuk menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negev" atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat, keterangan dokter tentang kesehatannya. guna kepentingan jabatan sesuai penugasan perjalanan dinas jabatan untuk mem peroleh pengobat.tan berdasarkan surat keterangan dokter karena menda.geri sesuai penugasan perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti pendidikan setara diploma. s2 s3 maksimal (dun) hari pprialbnan dinas jabatan sesuai r untuk mengaku l.i pendidikan dan pelatihan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi penugasan sesuai penugasan keterangan: biaya penginapan diberikan pada saat:marian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan biasa penginapan diberikan (satu) hari pada saat: kedatangan dan (saidi hari pada saat kepulangan)r1ncia biaya perjalanan dinas jabatan 'untuktr^ komponen biaya 'rl^ perjalanan dinas uang saku rapat uang harian uang transpor .pegawai biaya penginapan melewati batas kota peserta panitia moderator narasumber ii. dalam kota lebih dari (enam jam peserta panitia moderator . narasumber iii. dalam kota sampai dengan (enam) jam peserta panitia moderator narasumber meter^ ngan:ang transpor pegawai diberikan sesuai biaya riil. da.la.rn ha1.a kan kan luar kantor penyelenggara (hotel tempat lain]'.; lya selatan gang saku paket billboard uang saku paket fully halfway uang v. transpor biaya penginapan uang i harian melewati bat kota peserta panitia moderator narasumber ii. dalam kota lebih dari (enam) jam peserta panitia moderator narasumber iii. dalam kota sampai dengan (jam) jam peserta panitia moderator narasumber . . keterangan: uang marian diberikan (satu hari pada saat kedatangan dan (sain bari pada saat kcpularigan. biaya transpor kepulangan pelaksana spd dalam rangka mengikut.baku 11board fully halfway diberikan sesuai dengan paket raped seminar dan sejenisnya yang diatur dalam peraturan bupati.i yang mengatur tentang standar biaya umum. biaya penginapan diberikan apabila memerlukan waktu unt.uk menginap (satu hari pada saat kedatangan dan atau (satu bari pada saa kupu tangan. uang bang transpor pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan links disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin. ill lampiran peraturan bupati bolaang mongondow nomor tang.gal tentang tahun biaya perjalanan dinas lam negeri bag] pejabat negara pimpinan dan anglo'i'a dprd, pegawai negeri sipil, serta pegawai tidak tetap ling ringan peter1ntah kabu paten bolaang mongondow tahun anggaran 'as1 i.itas transpor bagi pelaksana spd pelaksana spd angkat biaya bupati, wakil bupati dan pimpinan dprd, isti suami pejabat negara) pesawat udara moda tra spor'j'as api bus kapal laut pejabat eselon iia i sekretaris daerah dan anggota dprd pejabat eselon ketua wiki ketua tim bergerak pkk dan ketua dhani nil persatuan bisnis harga tiket vip spesial kelas eksekutif ekonomi kelas pejabat. eselon bayar ;ca rill eksekutif dibayar secara riil ekonomi pejabat eselon pns gol. ekonomi pejabat eselon iv, pns go'l!"l dibayar kelas eksekutif secara riil . ekonomi pns gol. ii, dan sus, tenaga honorer, pengurus pkk dan pengurus dharma wanita persatuan kena, kesatuan isteri anggota dewan, pengurus koni, cabang olah raga, atlit dan official serta pengurus kwarda cabang pramuka dan anggota ekonomi dibakar kelas eksekutif secara ____ riil bayar kelas eksekutif secara riil dibayar kelas eksekutif secara riil segi m ei ekonomi . kelas eksekutif dibayar secara riil cr brands nixon patung? i ' r bolaang mon dow lampiran peraturan bupati bolaang mongondow nomor tanggal tentang tahun b1aya perjalanan dinas dalam ne'geri bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, pegawai negeri1 sipil, serta pegawai tidak tetap lingkungan pemerintah kabupaten bolaang mongondow t \i iun anggaran satuan 111aya uang marian perjalanan dinas luar provinsi wft tingkat tingkat tingkat tingkat tingkat tingkat kat prov1nsi .5o6. aceh sumatera utara riau kepulauan 450j000 .soo too "l. ooo.ooo jambi ff sumatera barat sumatera selatan whi rom lampung o h bengkulu bangka belitung o h i i banten jawa barat v, v rrr o h d.k.i. jakarta o h jawa tengah o h d.i. yogyakarta o h jawa timur o h bali .i.si nusa tenggara barat nusa tenggara timur o h kalimantan barat o h kalimantan tengah kalimantan selatan o h kalimantan timur o h kalimantan utara o h gorontalo sulawesi o h barat sulawesi selatan o h sulawesi tengah sulawesi tenggara o h o h maluku maluku utara o h papua papua barat o h v.;; t 'p+ pt'q t"|(7q biaya uang marian dibayarkan secara lumpur sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam spt .vang pemanfaatannya untuk; uang makan uang transpor lokal, serta uang saku. biaya uang marian dalam tabel ini adalah merupakan batas tertinggi. bolaang mongondow k j manus nixon patung ?ru sli mil vri 'ff lif :ftf| | ftf j|; v v4t* j!* fit uts* i:v kv ; sk, f.) :.*a r.< ; i ;! **v \u< mui i.'wlv lampiranuang har1an perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan dalam daerah kabupaten bolaang mongondow (dalam rupiah) ;ft tingkat satuan no; bitung tomohon minahasa minahasa utara tingkat tingkat tingkat tingkat tingkat tingkat minahasa tenggara minahasa selatan o h bolaang mongondow utara bolaang mongondow timurkecamatan esa kabupaten bolaang mongondow keterangan biaya unit lil ian dibayarkan secara lumpur sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam spt yang pemanfaatannya untuk; uang makan, uang transpor lokal, serta uang saku. biaya uang marian dalam tabel ini adalah batas tertinggi. biaya vang marian untuk perjalanan dinas dalam daerah kabupaten bolaang mongondow dari tempat kedudukan menuju kecamatan desa cin pat tujuan. v, bolaang mongondow, nixon patung if9 j9u .j ini lampiran vii peraturan bupati bolaang mongondow nomor tanggal1provinsi gorontalo dan dalam provinsi sulawesi utara, serta dalam daerah kabupaten bolaang mongondow lewat perjalanan darat dan transpor bandara pelabuhan tempat kedudukan dan dari bandara pelabuhan tempat tujuan pergi pulang (dalam rupiah dari kab.bolmong kab. kota dituju atau sebaliknya bitung biaya tomohon min asa minahasa utara minahasa tenggara minahasa plata manado bolaang mongondow utara bolaang mongondow timur bolaang mongondow selatan kotamobagu dalam kabupaten bolaang mongondow bandara pelabuhan tempat kedudukan k111.3a para pelabuhan tempat tujuan provinsi gorontalo r keterangan "l. biaya transpor sewa kendaraan perjalanan dinas luar daerah provinsi gorontalo, dalam provinsi adalah biaya pergi pulang antara tempat. kedudukan skpd bersangkutan dan tempat pelaksanaan tugas. biaya sewa kendaraan dibayarkan secara risewa kendaraan antar kecamatan desa menyesuaikan dengan biaya transpor yang berlaku kabupaten bolaang mongondow dan dibayar secara sumsum. biaya transpor sewa kendaraan bandara pelabuhan tempat ajal vfi >|p kedudukan pergi pulang dan dari bandara pelabuhan tempat. tujuan pergi pulang dan dibayar j>secara sumsum. aang mongondow v.' 'l c ,fr t v a*to 'au :i! ftm. imi lampiran peraturan bupati bolaang mongondow nomor tahun '.tanggal tentang biaya perjalanan dinas lam negeri bagi pejabat negara pimpinan dan anggota dprd, pegawai negeri i ll,, septa pegawai tidak tetap kungkungan pam1 provinsi sulawesi utara, untuk bupati, wakil bupati. pimpinan dan anggota dprd serta pejabat eselon yang melaksanakan tiga i.) luar daerah provinsi sulawesi utara. biaya ujpatl wak pati dan pimpinan dprd rp. tso.ooo see beta els daerah dan anggota dprd rp. hari pejabat eselon rp. har keterangan biaya transpor sewa kendaraan perjalanan dinas luar daerah provinsi sulawesi utara tempat tujuan adalah sewa kendaraan selama item pal: tugas. biaya transpor sewa kendaraan dibayarkan secara riil. biaya transpor sewa kendaraan dalam tabel ini adalah bates tertinggi yang menjadi acuan dalam pemberian panjar biaya perjalanan dinas. *= bolaang mongondow, ^i& rl^ s'us nixon katun,10wat perjalanan laut dalam appiah dari kab.bolmong kab. kota dituju atau sebaliknya biaya transpor vip vip kepulauan sitaro kepulauan sitaro kepulauan sangihe kepulauan sangihe kepulauan talaud kepulauan talaud keterangan biaya trariapor sewa kendaraan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi adalah biaya pergi pulang antara tempat kedudukan skpd bersangkutan clan tempat pelaksanaan tugas. biaya transpor sewa kendaraan dibayarkan secara ri.tii fcv bolaang mongondow. nixon katun lampiran peraturan bupati bolaang mongondow mom tai iun tanggal tentang biaya perjalanan dinas dalam negeri bag!lewat perjalanan udara (dalam rupiah ;vo. yxigty.' *.v i|y dari bandara kab. kota dituju atau sebaliknya biaya transpor bisnis ekonomi kepulauan sangihe kupu badan laud keterangan biaya transpor sewa kendaraan perjalanan dinas imir daerah dalam provinsi adalah biaya pergi pulang antara tempat keckulukan ski d bersangkut.an dan pal pelaksanaan tugas. biaya transpniysewn kendaraan dibayarkan secara riil biaya i'ekspor down kendaraan dalam tabel ini ada jab bala.s innings* yang menjadi acuan dalam pemberian panjar biaya perjalanan dinas. ml* nixon wat uno w\m.i rv;o^ bolaang mongondow lampiran xii peraturan bupati bolaang mongondow nom tanggal tentang tahun biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara pimpinan dan anggota dprd pegawai negeripenginapan perjalanan dinas luar provinsi provinsi satuan aceh sumatera utara riau kepulauan riau jambi tingkat tingkat tingkat tingkat (dalam rupiah] tingkat sumatera barat sumatera selatan tingkat tingkat o h'selatan sulawesi tengah sulawesi tenggara maluku maluku papua papua baratperjalanan dinas dalam negeri dalam tabel ini merupakan pasokan bal.as tertinggi yang menjadi dasar melaksanakan pqtnbayaran jar kepada pelaksana spd. dalam ha! pelaksana spd r.idak menggunakan fasilitas penginapan maka kepada yang bersangkut.an diberikan biaya penginapan sebesar (liga puluh per,sen dari lari dalam tabel ini. kv v* nixon watu ngy lang mongondow, fii in lampiran xiii nomor tanggal tentang 'peraturan bupati bolaang mongondow tahun biaya perjalanan ginas dalkungkungan pemerintah kabu paten bolaang mongondow tahun anggaran satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar era dalam provinsi tarif hotel (clc uam ruj chih kabupaten kota satuan b1tung tomohon minahasa m1bahasa selatan minahasa utara bahasa tenggara bolaang mongondow utara bolaang mongondow timur bolaang mongondow selatan kotamobagu kepulauan sitaro kepulauan sangihe kepulauan talaud manado tingkat tingkat tingkat tingkat tingkat tingkat tingkat o thl lit; i,mi hi keterangan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dibayarkan secara riil. satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah spd tidak menggunakan fasilitas penginapan, makebolaang mongondow adrianus nixon patung? lampiran xiv peraturan bupati bolaang mongondow n<)mor i'tanggal tentang tahun biaya perjalanan dinas dalam negeri bag1 pejabat negara pimpinan dan anggota dprd pegawai negeri sipil, serta pegawai tidak tetap lingkungan pemerintah kabu paten bolaang mongondow tahun anggaran uang representasi perjalanan dinas jabatan pelaksana spd satuan bupati, wakil bupati clan pimpinan dprd orang hari anggota dprd serta pejabat eselon uang representasi rp. orang hari pejabat eselon orang hari keterangan: uang representasi perjalanan dinas jabatan dibayarkan secara lumpur. uang representasi perjalanan dinas dalam tabel ini merupakan batas tertinggi. i' fi slf.* bolaang ngon nixon katun gtf . i lampu'pemerintah kabupaten bolaang mongondow tanda terima uang muka perjalanan dinas sudah terima dari bendahara pengeluaran uang sejumlah yakni vmbavaran uang muka perjalanan dinas dengan print.iii sebagai berikut: uang harian upaya l.transpor_ . > upaya. penginapan uang representasi sen kendaraan dalam kola upaya pemetaan jenazah upaya angkutan jenazah jumlah rp. rp. rp sesuai ski nomor c'.ii tanggal yang menerima terbilang rp. nip. ppt bendahara nama kegiatan buku kas tanggal nomor nip. nip. diisi nama skpd. diisi dengan html balok besaran jumlah panggang dibayarkan diisi lengan nomor ducal perjalanan dinas. diisi dengan tanggal surat perjalanan dinas. d'isi nara kola lempar kedudukan, tanggal, bulan clan l.a.hun diisi dengan angka kilam pi.ran xvi .'. k aturan bupati bolaang mong ()r tanggal tentang tai iun biaya perjalan nan dinas dalam negeri bag! pejabat negara pimpinan dan anggota dari pegawai negeri sipil, serta pegawai tidak tetap lingkungan pemerintah kabu paten holland, mongondow tahun anggaran surat pernyataan tanggung jawab yang berpandangan wall ini: nama. perjalanan dinas nomor: maka sa.ya telah menerima uang muka (panjar) perjalanan dinas dimaksud saya. akan mempertanggungjawabkan penggunaan uang muka tersebu!. selama. saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan. yang membuat pernyataan, nip. .kb) if petunjuk pengisian format surat pernyataan pembebanan wilaya pembatalan perjalanan dinas jabatan diisi nama pelaksana spi). diisi nip pelaksana spi diisi pangkat golongan ruang pelaksana spd. diisi jabat.an pelaksana spd. diisi nomor surat perintah tugas diisi nomor surat perjalanan dinas. diisi nama kota, tempat. kedudukan, tanggal, bulan sert:a tahun. diisi nama dan l.adat.a.ngan pelaksana spd. diisi nip pelaksana spi i11 lampiran xviipaten bolaang mongondow tahun anggaran surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan nomor yang bert.anc.hi tangan bawah ini: nana nip jabatan h*) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa. tugas perjalanan dinas .layanan alas nama: nama n11j ls) ja.ba.lan dibatalkan al.au lica kapal dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat micndcsak penting dan tidak kapal ditunda yaitu sehubungan dengan pembagi.alan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak kapal. digantikan oleh pejabat pegawai negeri lain. demikian surat pernyataan ini dibuat.l; dengan sebenamva dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya berlangsung .jawab penuh dan bersedia diproses .semu dengan ketentuan hukum yang berlaku yang membuat pernyataan 'petunjuk reng1sian format surat pernyataan . em batasan tugas perjalanan dinas jabatan diisi namn pejabat penerbit spd. diisi nip pejabat penerbit spd. diisi ja.ba1.an pejabat penerbit spd. diisi. namn pelaksana s15d. diisi nip pelaksana sin .). diisi jaba tan pelaksana spd. diisi alasan yang menyebabkan pe.obat.alan spd diisi warna kola tempat kedudukan, tanggai, bulan dan i.him. diisi nama dan i.tandatangan pejabat. yang membatalkan spd. diisi pangkat pejb yang mom batalkan spd. diisi nil pejabat vang membatalkan spd. lampiran xvi i peraturan bupati bolaang mongondow nom tanggal tentang tahun biaya perjalanan dinas negeri bag jabat pimpinan dan anggota pegawai negeri sipil. pegawai tidak tetap ling rung pemerintah kabu paten bolaang mongondow tahun anggaran iaea 'ed, serta surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan nomor: yang bertanya dengan wall ini: nama nip jaba ian skpd merjyataka.n .dengan sesungguhnya, bahwa perjalanan dinas jabatan berdasarkan surat tugas nomor: tanggal dan spd nomor tanggal atas nama: nama nipoan dpa tidak dapat. dikembalikan resund (sebagian seluruhnya sebesar sehingga dibebankan pada dba donna tanggal ski demikian surat: pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat' pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, soya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut kas daerah. yana membuat pernyataan tun.juk pengisian format surat pernyataan pembebanan {java em catalan perjalanan dinas jabatan diisi fim.' kpa siima kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya (2j diisi nip pa kpa sai.uan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya diisi .jabal.au pa kpa satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya? diisi nama skpd vang dibebani biaya perjalanan dinasnya diisi nama pelaksana spit diisi nip pelaksana spi. diisi jabar.an pelaksana spd diisi nama skpd vang dibebani biaya perjalanan dinasnya fisi transpor yang digunakan diisi dengan .ita, tanggal, dan nama skpd yang dibebani biaya perjalanan dinasnya. diisi dengan tern pat dan tanggal menandatangani surat: pernyataan diisi lands tangan dan nama.jelas pa kpa satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan inang;i lampiran xix peraturan bupati bolaang mongondow nomor tahun tanggal tentang biaya perjalanan dinas da0kop naskah dinas perangkat daerah1 lambang dark'a laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas jabatan perjalanan dinas jabatan vndnhiiluan. urban latar belakang landasan hukum maksud dan tujuan ii. kegiatan vang laksanakan iii. hasil ang dicapai iii kesimpulan dan saran penutup. dibuat. pada tanggal pelaksana. spd angka.t nip. ( ) petunjuk pengisian format laporan basil pelaksanaan perjalanan dinas jabatan kop naskah dinas lia.nya dipakai apabila laporan perjalanan dinas jabal.an dibuat: oleh pelaksana spd clidairi dan subs lini kegiatan acara vang diikuti dalam pelaksanaan perjalanan dinas jahat.an diisi nama kola lon! kedudukan.n diisi tanggal lilin scala tahun diisi jaba ian pelaksana spd diisi nama pelaksana spd diisi pangkal pelaksana spd diisi nip pelaksana >. afylftl ran peraturan bupati bolaang mongondow nomor tahun i'anggap, tentang biaya perjalanan dinas pam negeri bagi plv jabat negara pimpinan dan logo'a dprd, pegawai negeri sipil, serta pegawai tidak tetap lingkungan pemerintah i kabupaten bolaang mongondow tahun anggaran eta pengeluaran riil biaya perjalanan dinas lampiran.n spd nomor tanggal peri ncia biaya jumlah bukti pemda varian*) ada i'idak ada tidak dsl. ada tidak jumlah rp. terbilang . telah dibayar sejumlah tanggal, bulan, tahun telah menenun jumlah unit sebesar bendahara pengeluaran yang menerima nip. nip. perhitungan spd rampung ditetapkan sen vang telah dibayar semula sisa ecu rang lebih merge dihuni pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran menyetujui pejabat pelaksana teknis kegiatan .(. nip. nip. catalan: kolom yang hri'fungsi sebagai check list (core!yang tidak perlawikan putussibau pala gagal november goal bedak kan uas hulu, aman pa tas sis diana diundangkan putussibau pada tanggal former po21 nah arah kabupaten kapuas hulu, ema (netdata (ohd. zaini beritadaerah kabupaten kapuas hulu tahun nomor (gi kagyriitan sesuai dengan aslinya han bagian hukum dipindai dengan cam scan: kabupaten kapital hulu om. tas sh.m. uas pembina payo slitian dokumen batas desa antara desa siau hilir kecamatan putussibau utara dengan desa nanga awin kecamatan putussibau utara, nomor k.pu tanggal februari berita acara kesepakatan penetapan dan penegasan batas desa antara desa nanga awin dan desa sungai ulu palin kecamatan putussibau utara kabupaten kapuas hulu provinsi kalimantan barat, nomor ds na nomor ds supds na nomor ds slntanjung beruang kecamatan putussibau utara kabupaten kapuas hulu provinsi kalimantan barat, nomor ds na nomor ds tb tanggal september berita acara kesepakatan penetapan dan penegasan batas desa antara desa siau hulu dengds shu nomor ds na tanggal september berita acara kesepakatan penetapan dan penegasan batas desa antara desa sungai ulu kecamatan putussibau selatan dpemdes dsu nomor pemdes na tanggal oktober dan peta batas wilayah desa nanga awinawinawinnanga awin kecamatan putussibau utara dengan desa seluas kecamatan putussibau utara dimulai dari, selanjutnya arah timur laut menuju titik batas desa nanga awin desa seluas pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah utara menyusuri batas alam sampapalin kecamatan putussibau utara dimulai darampaulu kecamatan putussibau utara dimulai darelanjutnya arah selatan menyusuri batas alam sampai titik batas jembatan bumbung jalan lintas utara pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah tenggara menuju titik batas ujung pemuda garis edison) pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah barat daya menuju titik batas ujung pemuda galai pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah barat daya menujuilir kecamatan putussibau utara dimulai dariselanjutnya arah barat daya menujukecamatan putussibau selatan dimulai daribarat daya menujudan batas desa nanga awinutara menuju titik batas patok pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah barat laut menuju titik batas patok pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah utara menuju titik batas tugu batas sungai kelak pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah barat laut menuju.esi upn bupranapuas hulu, yi: mah ahs diana diundangkan putussibau pada tanggal morermber goal pwi sya sesuai dengan aslinya patin da4 gian hukum retarnaeran kabupaten kapuas ida bangtan kapuas hula aan 3ypu. zam raskin. sh.,m.si ann ny, ip. berita daerah kabupaten kapuas hulu tahun gumuk !4yv 1ahun 4uz1titik koordinat batas desa nanga awin kecamatan putussibau utara lintang bujur nomor nama lokasi deskripsi batas ura lu) timur (b7) hen era rena kena naa batas nanga awin nanga awin kai seluas tanjung seluas tanjung tata beruang beruang (batas desa nanga nanga awin awin desa seluas seluas batas sungai ulu nanga awin bat: palin seluas seluas sungai ia. nanga awin ulu palin batas sungai ulu nanga awin aga palin nanga awin sungai ulu palin siau hulu siau hulu (jembatan nanga awin siau bumbung hulu ujung pemuda nanga awin siau garis (edison) hulu pemuda nanga awin siau galai hulu batas desa nanga nanga awin siau kota naa hulu siau hilir batas desa nanga awin desa siau nanga awin siau hilir desa sungai hilir sungai ulu ulu nanga awin patok sungai ulu tanjung beruang nanga awin patok sona nanga awin patok tugu batas sungai nanga awin kelak tanjung beruang kapuas hulu, sisikirin nangka kecamatan embalohclc iloilo iulolilololi jivllivoivii lai ucl iiy aal ood ljlalamal lama3c81 ppa puas hulu, dan ng, ana ita ikan diundangkan putussibau november seni balinangesual dengan aslinya st, pata' bagian hukum mantan merarnkabupaten kapuas fee ani elisatfet robin, sh.,m. mhd. zaini apu membina berkaldafrah kabupaten kapuas hulu tahun laba batas kecamatan batas kecamatan bunut hilir bunut hilir kecamatan kecamatan embaloh hilir embaloh hilir batas kecamatan delia bunut hilir oo kecamatan embaloh hilir pan bbi kapuas hulu, spg mah. fransiskus diana nabei takkan putussibau dea november bupati rapat hulu, l.) mada," aio mit fransiskus bidan manca diundangkan putussibau aur november ru sekretaris kabupaten kapuas hulu, bal mohd. zaini beritadaerah kabupaten kapuas hulu tahun nomor sajian sesuai dengan aslinya bagian hukum dipindai dengan camscann: oren kapuas hulu lag ym. aset boston. sh.m. iya pembi keputusan bersama kepala desa kirin nangka kecamatan embaloh hilir dan kepala desa ujung bayurkeputusan bersama kepala desa pala pintas kecamatan embaloh hilir dan kepala desa kirin nangkatahun berita acara kesepakatan penetapan dan penegasan batas desa antara desa nanga palin, desa nanga lauk dan desa kirin nangka kecamatan embaloh hilir dengan desa seluas dan desa nanga nyataseptember dan peta batas wilayah desa kirin nangka kecamatan embalohirin nangka kecamatan embalohkirin nangka kecamatan embaloh hilir kabupaten kapuas hulu sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: batas desa kirin nangka kecamatan embaloh hilir dengan desa pala pintas kecamatan embalohtimur laut menuju titik ular kabin pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah utara menyusuri tengah sungai kapuas arah hilir sampai titik batas nanga sungai maju pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah utara menujukeliling pemulung kecamatan embaloh hilirnanga palin kecamatan embaloh hilir dimulai dariselanjutnya arah timur laut menyusuri sungai seluas arah hulu sampananga nyata kecamatan putussibau utaraseluas kecamatan putussibau utara dimulai darselanjutnya arah tenggara menujucangkang kecamatan putussibau utara dimulai dariselanjutnya arah selatan menuju titik batas nanga sungai mengeras pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah selatanpenyerang kecamatan putussibau bika dimulai dari titiks1' dan bt, selanjutnya arah barat menuju titik batasujung bayur kecamatan embaloh hilir dimulai dari titikselanjutnya arah barat menuju titik batas jalan logging pt. bumi raya pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah barat menuju titik batas ulu sungai umbutumbut pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah selatan menuju titik batas sungai lais pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah selatan menuju titik batasdan batas desa kirin nangka kecamatan embaloh hilir dengan desa bunut hulu kecamatan bunutbarat laut menuju titik batas kartometrik tk. pada titik koordinat dan bt, selanjutnya arah barat menujutitik koordinat batas desa kirin nangka kecamatan embaloh hilir lintang bujur nomor nama lokasi deskripsi batas ara (lu) timur (bt) batas kecamatan batas kecamatan jeung tani bunut hilir kecamatan kecamatan embaloh hilir embaloh hilir kirin nangka ular kabin nanga sungai kirin nangka maju pala pintas kirin nangka pala pintas tah pangkal kerudung keliling pemulung nanga palin kirin nangka lubuk rasa nanga palin (sungai seluas) nanga nyata seluas lag. geefaakssa kirin nangka seluas cangkang inang sungai kirin nangka mengeras cangkang batas kirin nangka kirin nangka zen cangkang cangkang penyerang penyerang batas kirin nangka kirin nangka ujung bayur ujung bayur tni penyerang penyerang jalan logging pr. kirin nangka bumi raya ujung bayur penyerang kirin nangka ulu sungai umbu? sang bayu nanga sungai kirin nangka 4p umbut ujung bayur kirin nangka sungai lais mena |
skpd yang selanjutnya disingkakpd yang selanjutnya disingkat dpp skpddoman pelaksanaan apbd kabupaten demak ta. wvcvctctdoman pelaksanaan apbd kabupaten demakpedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak,skpd yang telah ditetapkan)doman pelaksanaan apbd kabupaten demakapakah komponen unsur pembayaran pada uraian pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis kak dan ruang lingkup pekerjaan. pokja pemilihan juga memeriksa apakah hps sudevi rancangan kontrak: dan atau ketentuan penyesuaian harga. dokumen anggaran belanja dpa atau rka skpd yang telah ditetapkan) revi dokumen anggaran belanja dpa atau rka skpedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak,pekerjaan konstruksi jasa lainnya pokja pemilihpekerjaan konstruksi jasa lainnya meliputi penunjukan langsung kriteria penunjukan langsung penyedia barang pekerjaan konstruksi jasa lainnyademaksikap)pokja pemilihan melaksanakan seleksi atau penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit atas rp100. (seratus juta rupiah). penunjukan langsung penunjukkan langsung dapat dilakukan dalam hal: pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak,pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, a.: atau c.c.penyedia dengan memperhatikan jenis barang jasa, nilai pagu anggaran, dan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan pelaku usaha barang jasa tertentu yang ditetapkan oleh skpd yang berwenang. dalam menentukan persyaratanpedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak,barang jasa mempunyai kemampuan untuk menyediakan barang jasa. persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi legalitas, teknis, dan keuangan. syarat kualifikasi administrasi legalitas penyedia barang jasa persyaratan kualifikasi administrasi legalitas untuk penyedia barang jasa, meliputi:. untuk usaha perorangan tidak diperlukan izin usaha. memiliki tanda daftar perusahaan tdp)surat pernyataan), dan)onsorsium kerja sama operasi kemitraan bentuk kerjasama lain. untuk usaha mikro, bentuk perizinan berupa izin usaha mikro kecil ium) dan tidak disyaratkan tanda daftar perusahaan tdp). persyaratan kualifikasi administrasi legalitas untuk penyedia barang jasa perorangan, meliputi:persyaratan kualifikasi teknis untuk penyedia barang, meliputi pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak,pelaksanaan apbd kabupaten demak ta. wvcvctctpersyaratan kualifikasi teknis untuk penyedia jasa lainnya, meliputi: memiliki pengalaman: penyediaan jasa pada divisi yang sama syarat kualifikasi teknis penyedia jasa konsultansi badan usaha persyaratan kualifikasi teknis untuk penyedia jasa konsultansi badan usaha, meliputi:doman pelaksanaan apbd kabupaten dem persyaratan kualifikasi teknis untuk penyedia jasa konsultansi perorangan, meliputi:dituangkan dalam dokumen pemilihan,jasapedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak,doman pelaksanaan apbd kabupaten demak,sampai dan bobot penawaran biaya antara sampaipedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak,yang bersifat kajian makro (masterplanpedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak,sebagai berikut: pengalaman proposal teknis kualifikasi tenaga ahlidoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, kualifikasi tenaga ahli dapat dihitung dengan sub unsur:dapat dilakukan dengan menggunakan: metode satu file dengan menggunakan sistem gugur, pengadaan langsung dan penunjukan langsung. metode satu file digunakan pada pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung. metode dua filemetode dua file digunakan untuk penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan penyedia jasa konsultansi badan usaha dan perorangan melalui seleksipedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, sebagai tindak lanjut tender yang hanya terdapat (dua) penawaran yange reverse auction dapat digunakan antara lain: barang jasa rutin, volume besar, dan risikonya rendah, barang jasa yang memiliki spesifikasi sederhana dan tidak ada perbedaan spesifikasi antar pelaku usaha, tidak ada tambahan layanan atau pekerjaan lain yang spesifik, misalnya tidak ada penambahan pekerjaan instalasi, dan atau pada pasar persaingan kompetitif dengan jumlah sekurang kurangnya (dua) peserta yang mampu dan bersedia berpartisipasi pada e reverse auction,ditentukan berdasarkan kompleksitas pekerjaan dan atau persaingan pasar. penyusunan tahapan dan penetapan jadwal pemilihan tender untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya tender prakualifikasi terdiri dari: tahap kualifikasidan singgah kualifikasi. tahap pemilihan menggunakan (dua) tahap administrasi dan teknis (tahap i): pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis: pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, evaluasi dokumen penawaran administrasi, evaluasi teknis dan negosiasi teknis bagi yang lulus evaluasi teknis: pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis, penyampaian dokumen penawaran teknis (revisi) dan harga (tahap ii), j)) pembukaan dokumen penawaran teknis dan harga,ahap pemilihan menggunakan (dua) fileharga (filedua) file dengan tahapan meliputi: pengumum dan dokumen kualifikasi (file evaluasi administrasi, teknis (file ii), evaluasi harga,satu) file dengan tahapan meliputi: pengumuman tender, pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demakharga dan dokumen kualifikasi, evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi:cepat penyusunan jadwal pelaksanaan tender cepat diserahkan kepada pokjanyampaian penawaran pada hari dan jam kerja. tahapan tender cepat meliputi: undangan, penyampaian dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, pengumuman hasil pembukaan penawaran, verifikasi, dan pengumuman pemenang. seleksi jasa konsultansi terdiri dari: seleksi badan usaha tahap prakualifikasi terdiri dardengan metode kualitasbiaya untuk peringkat (file ii), evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya, pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demakdemaka kpa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pppk atau panitia pejabatdoman pelaksanaan apbd kabupaten demak ta. penetapan dan pengumuman pemenang, dan laporan pokja pemilihan kepada ppk. tahapan pemilihan untuk seleksi dengan metode kualitas dan biaya, pagu anggaran dan biaya terendah untuk bagi penawaran yang lulus evaluasi administrasi dan teknis (file ii):perorangan terdiri dari: pengumummasa singgah, pembukaan dokumen penawaran biaya untuk peringkat teknis (file ii), evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya, penetapan dan pengumuman pemenang, dan laporan pokja pemilihan kepada ppk. jadwal pemilihan pemilihan dengan prakualifikasi tahap pemberian penjelasan (apabila paling cepat (tiga) hari kerja sejak pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, penyampaian dokumen sampai dengan paling kurang (tiga) kualifikasi hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi penetapan dan pengumuman (satu) hari kerja setelah pembuktian kualifikasi masa singgah kualifikasi dalam waktu (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi jawaban singgah paling lambat (tiga) hari setelah akhir masa singgah tahap pemilihan untuk metode penyampaian (dua) tahaplan bata pangan pemberian penjelasan paling cepat (tiga) hari kerja sejak san angga undangan tenor penyampaian dokumen disesuaikan dengan kebutuhan penawaran anda tahap pembukaan dokumen (satu) hari kerjateknis dan negosiasi disesuaikan dengan kebutuhan teknis amma teknis, pengumuman peserta yang (satu) hari kerja setelah evaluasi lulus evaluasi administrasi penawaran dan teknis tahap penyampaian dokumen disesuaikan dengan kebutuhan penawaran stem mem tahap ii) pembukaan dokumen setelah masa penyampaian dokumen tahap ii) evaluasi dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan il. penetapan dan pengumumandoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, masa singgah selambat lambatnya (lima) hari kerja banding (untuk setelah jawaban singgah dimuat dalam pekerjaan aplikasi sse dan jawaban singgah konstruksi)(dua) filegan bra perang pemberian penjelasan paling cepat (tiga) hari kerja sejak sean saat dangan ter(file ii) bagi yang pengumuman peserta yang lulus penetapan dan pengumuman (satu) hari kerja setelah evaluasi il.doman pelaksanaan apbd kabupaten demak,an perang pemberian penjelasan paling cepat (tiga) hari kerja sejak ana aberita acara hasil pemberian penjelasan pembukaan dokumen setelah masa penyampaian dokumen penawaran penawaran berakhir administrasi, teknis dan dokumen kualifikasi (file kualifikasipengumuman peserta yang lulus evaluasi teknis calon pemenang il. penetapan dan pengumuman (satu) hari kerja setelah klarifikpendaftaran dan sampai dengan (satu) hari kerja pengunduhan sebelum batas akhir penyampaian dokumen dokumen penawaran cc. pemberian penjelasan paling cepat (tiga) hari kerja sejak aan ngpenjelasan pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, pembukaan dokumen setelah masa penyampaian dokumen teknis, harga dan kualifikasi pembuktian kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan kepada penetapan pemenang dan (satu) hari kerja setelah klarifikasi masa singgah selama (lima) hari kerja setelahdan jawaban pekerjaan konstruksi) singgahender cepat penyampaian dokumen paling lama (tiga) hari kerja setelah pembukaan dokumen setelah masa penyampaian dokumen pengumuman hasil setelah pembukaan dokumen dokumen penawaran calon pemenang penetapan pemenang dan (satu) hari kerja setelah klarifikasi seleksi jasa konsultansi badan usaha tahapan pradokumen penawaran pemberian penjelasan (apabila paling cepat (tiga) hari kerja sejak penyampaian dokumen paling kurang (tiga) hari kerja setelah kualifikasi berakhirnya penayangan pengumuman pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, penetapan dan pengumuman (satu) hari setelah pembuktian kualifikasi serta daftar pendek masa singgah kualifikasi (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi ((jawaban singgah paling lambat (tiga) hari kerja setelah akhir masa singgah) tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitasjak perang pemberian penjelasan paling cepat (tiga) hari kerja sejak maan dag undangan skaringkat teknismbukaan dokumen setelah masa singgah berakhir atau penawaran biaya (file ii) bagi singgah telah dijawab yang lulus evaluasi teknis dan biaya penetapan dan pengumuman (satu) hari kerja setelah evaluasi masa mend tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas dan biaya, pagu anggaran dan biaya terendah pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak,dokumen sebelum batas akhir penyampaian pee tanggal undangan seleksi penawaran pembukaan dokumen setelah masa penyampaian dokumen administrasi dan teknis (file1 evaluasi administrasi administrasi dan teknis penawaran pembukaan dokumen (satu) hari setelah pengumuman (file ii) bagi yang lulus evaluasi teknis pemenangseleksi jasa konsultansi perorangan tahap pemilihandokumen penawaran pemberian penjelasan paling cepat (tiga) hari kerja sejak manan dag pandangan sta penawaran pembukaan dokumen setelah masa penyampaian dokumen penawaran administrasi penawaran berakhir dan teknis (file dan kualifikasi kualifikasi evaluasi teknis bagi yang lulus disesuaikan dengan kebutuhan jae mess pengumuman hasil evaluasi (satu) hari kerja setelah evaluasi pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, wwwpembukaan dokumen (satu) hari setelah masa singgah penawaran (file ii) bagi yang berakhir il. evaluasi dan negosiasi teknis dan penetapan dan pengumuman (satu) hari kerja setelah evaluasiisi dokumen kualifikasi meliputatau tata cara evaluasi kualifikasipekerjaan konstruksipedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, wwwseleksi penunjukan langsung untuk jasa konsultankakpenunjukan langsung menggunakan surat perintah kerja spk) pejabat pengadaan menyusun dokumen penunjukan langsung paling sedikit meliputi: undangan, (apabila diperlukan) instruksi kepada peserta, rancangan surat perintah kerjasurat perintah kerjadan atau contoh contoh formulir yang perlu diisidoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, pengumuman dilakukan melaluaplikasidoman pelaksanaan apbd kabupaten demak,yang ditetapkan oleh bupativ. azas, prinsip dan siklus pelaksanaan apbd azas umum pengelolaan keuangan daerah. azas umum pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat serta pelaksanaannya harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan keuangandan pelaksanaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna anggaran, pengguna anggaran, pengelola anggarankeuangankeuangan daerah harus transparan untuk memudahkan pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak ta., dan atau evaluasi kualifikasi keuangan. untuk pengadaan barang pekerjaan konstruksiuntuk evaluasi kualifikasi keuangan dilaksanakan menggunakan sistem gugursetelah pokja pemilihan menyampaikan hasil evaluasipedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, kualifikasi pada sse atau yang disediakan dengan dokumen aslipenetapan hasil kualifikasi untuk barang pekerjaan konstruksiditetapkan daftar pendek peserta seleksi yang lulus prakualifikasi berjumlah (tiga) sampai (tujuh). pengumuman hasil kualifikasi hasil kualifikasi di l)bupati. singgah disampaikan kepada pokja pemilihan dalam waktuapabila singgah dinyatakan salah tidak diterima, maka pokja pemilihan melanjutkan proses prakualifikasiejabat penandatangan kontrak, pa kpa, dan api perangkat daerah, atau disampaikan diluar pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak,aplikasilain yang tersedia pada aplikasidalam hal peserta yang menjadi calon pemenang telah terkualifikasi dalam maka proses pembuktian kualifikasi dilakukan melalui aplikasi pelaksanaan pemilihan undangan tender seleksitender seleksi. undangan mencantumkan hari, tanggal, dan waktu pendaftaran dan pengunduhan dokumen tender seleksi. pengumuman tender seleksi jasa konsultansi peroranganpedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, nilai totalambilsemua pelaku usaha yang diundang atauaplikasaplikasse paling kurang (tiga) haridoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, penyiapan kembali dokumen pemilihbadan usaha yang ditunjuk mewakili peserta yang berbentuk konsorsium kerja sama operasi kemitraan bentuk kerjasama lain. pokja pemilihan dapat melakukan perubahan jadwal penyampaian dokumen penawaran disertai dengan penjelasan alasan perubahan jadwaltender pekerjaan konstruksi dengan nilai totalasli disampaikan secara langsung atau melalui pos jasa pengiriman dan diterima ukpga (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran dan paling lambat (satu) jam sebelum batas akhir penyampaian penawaran. dalam hal jaminan penawaran asli tidak diterima ukpga sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur. segala resiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman jaminan penawaran asli menjadi redapat pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak,kahardoman pelaksanaan apbd kabupaten demak,pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak,, dan bertanggal. jaminan penawaran (apabila ada, pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, jaminan penawaran atas nama perusahaan konsorsium kerja sama operasi kemitraan bentuk kerjasama lain harus ditulis atas nama perusahaan konsorsium kerja sama operasi kemitraan bentuk kerjasama lainevaluasi harga pokja pemilihan sebelum melakukan evaluasi harga harus melakukan: untuk pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnyamelakukan koreksi aritmatika untuk kontrak waktu penugasan dan kontrak payung.pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya, azas efisiensi, yaitu pengelolaan keuangan daerah diarahkan agar anggarkeuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan keuangan daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai uang dalam rangka optimalisasi anggaran dan penyusunan laporan keujenis surat lainnya yang disamakan dengan spd, semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran berkenaan harus dimasukkan dalam apbd dan dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah, pa kpa, bendahara penerimaan pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang.skpd penghasil pendapatanbank yang ditetapkan bupati sebagai pemegang rekening kas umum daerah paling pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak ta))))pekerjaan konstruksipada pengadaan pekerjaan konstruksipedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak,))pada pengadaan barang jasa lainnya: meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarahea, tkn preferensi) hargai dimana: hasil evaluasi akhir penawaran pt. pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak,(jika memperhitungkan preferensi) evaluasi harga pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan tender internasional memperhitungkan preferensi harga sebesar (tujuh setengah persen) dimana nilai penawaran harga pt. hargai (jika memperhitungkan preferensi) evaluasi harga jasa lainnyadimana: hea hasil evaluasi akhir penawaran pt.ihea:pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, dimanae reverse auction dalam hal terdapat (dua) penawaran yang lulus administrasi teknis, peserta dapat diberikan kesempatanpenawaran berulang dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.doman pelaksanaan apbd kabupaten demak, penetapan calon pemenang a).b). penetapan calon pemenang pengadaan barang pekerjaan konstruksic). penetapan calon pemenang jasa konsultanpedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak,penawaran biaya terkoreksinya paling rendah.atas dokumen kualifikasi untuk pengadaan barang jasa melalui pascakualifikasi kepada calon pemenang peringkat pertama dan klarifikasi atas kejelasan substansi teknis dan harga biaya. khusus untuk pengadaan jasa konsultansi dilakukan negosiasi teknis dan biaya kepada calon pemenang peringkat pertamapedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak,pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demakedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, pokja pemilihan membuat berita acara hasil pemilihan bahu). untuk pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya dengan nilapa kpa melalui akbp yang dihembuskan kepada ppk dan api pemerintah daerah yang bersangkutanseleksipenetapan penolakanengumuman pokja pemilihan mengumumkan pemenang pemilihan melalui aplikasi sse. isi dan format pengumuman pemenang sesuai dengan fitur yang terdapat aplikasi sse. jawaban singgah diberikapabila singgah dinyatakan salah tidak diterima, maka: untuk pengadaan barang jasa lainnya jasa konsultansi, pokja pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak,erja setelah jawaban singgah dimuat dalam aplikasitotal hps dengan masa berlaku (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan singgah bandingpemilihan penyedia ulang. apabila singgah banding dinyatakan salah tidak diterimaukpgapedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, lambat (satu) hari sejak uang diterima, kecuali diatur khusus dengan peraturan bupatikepala bakpao selaku bud, uang milik daerah yang dikelola oleh badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah bakpao. bunga deposito, bunga tabungan dan jasa giro atas penempatan uang daerah bank adalah merupakan pendapatan daerah, sehingga harus langsung disetor rekening kas umum daerah. pada skpd terdapat bendahara penerimaan (satu) orang bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran (satu) orang dan bendahara pengeluaran pembantu sesuai kebutuhandan bendahara pengeluaranebih dari (satu) hari kerja, kecuali diatur secara khusus.pa kpb, ppt dan., pendapatan daerahnya. pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak ta. wvcvctctpad dan sanggahan bandingtender seleksi gagal yang disebabkan seluruh penawaran harga pada tender barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya atas hps juga berlaku apabila seluruh penawaran biaya pada seleksi jasa konsultansi dengan metode evaluasi pagu anggaran diatas hpsditetapkan oleh pa kpa. tindak lanjut tender seleksi gagal tindak lanjut dari tender seleksi gagal segera melakukan evaluasi penawaran ulang, penyampaian penawaran ulang, atau tender ulang seleksi ulang. sebelum dilakukan tindak lanjut dari tender seleksi gagal pokja pemilihan melakukan revi penyebab tender seleksi gagal. pokja pemilihan melakukan evaluasi penawaran ulang apabila dalam evaluasi, atau negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai. pokja pemilihan melakukan tender seleksi ulang, apabilaatau kkn melibatkan pokja pemilihan ppk. pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, dalam hal tender seleksi ulang yang disebabkan oleh kknaplikasi sse. pelaksanaan pemilihan penyedia selain tender seleksi pelaksanaan pemilihan penyedia selain melalui tender seleksi,, e purchasingbupati2 dikecualikan dari ketentuan persiapan pemilihan penyediadokumen tender penunjukan langsung untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya, dokumen seleksi penunjukan langsung untuk jasa konsultansi, dan dokumen penunjukan langsung menggunakan surat perintah kerja spk)))edoman pelaksanaan apbd kabupaten demak,100. (sedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak,edoman pelaksanaan apbd kabupaten demak,doman pelaksanaan apbd kabupaten demak,masing. ukpga mengusulkan perubahan pemakaman kepada ppk pelaksanaan kontrak secara ringkas, pelaksanaan kontrak meliputipedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak,doman pelaksanaan apbd kabupaten demak, pendapatan daerah dikelompokkan atas: pendapatan asli daerah,nyaterdiri dari dana bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum:: dana hibah, dana darurat dari pemerintah untukotonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. masing masing jenis dirinci menurut obyek dan rincian obyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakubelanja daerah dikelompokkan atas: belanja tidak langsung, dan belanja langsung. belanja tidak langsung dibagi menurut jenisnyapedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak tcc.f.pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demakx v1) hn2oopedoman pelaksanaan apbd kabupaten demakdoman pelaksanaan apbd kabupaten demak,skpdskpdpedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, belanja langsungpembiayaan daerah pembiayaan daerah terdiri dari: penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. penerimaan pembiayaan mencakup:penyertaan modal (investasi). vianode organisasi, kode pendapatan, kode belanja ankode kode tersebut dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening,doman pelaksanaan apbd kabupaten demak ta.pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, yo0sebagai berikut:ibantu oleh tim tenaga ahli pengawas lapangan atau konsultan pengawas) bila perlu dapat dibantu tim teknis. dalam hal serah terima pekerjaan memerlukan tim teknis, maka dapat dibentuk tim teknis yang berasal dari pegawai negeri skpd sendiri maupun skpd lainnya. keanggotaan tim teknis terdiri dari untuk pelaksanaan pengadaan barang jasa sampai dengan nilai rp. (dua ratus juta rupiah) tim teknis berjumlah (tiga) orang,untuk pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan nilai atas rp. (dua ratus juta rupiah) keanggotaan tim teknis pekerjaan berjumlah (tiga) atau lebih dengan ketentuan jumlah anggota gasal anggota unsur skpd yang bersangkutan anggota unsur skpd teknispekerjaan jasa konsultansi dapat menggunakan tim teknis. pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, pengadaan barang jasa dengan metode pemilihan e purchasing dapat menggunakan tim teknis. pemeriksaan dilakukan atasasal dari pegawai negeri dari skpd yang bersangkutan maupun skpd lainnya. dengan ketentuan sebagai berikut untuk pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya sampai dengan nilai rp. (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi sampai dengan nilai rp. (seratus juta rupiah), pejabat pemeriksa hasil pekerjaan php) yang berasal dari unsur skpd yang bersangkutan. untuk pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa dengan nilai atas rp. (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi dengan nilai atas rp. (seratus juta rupiah), panitia pemeriksa hasil pekerjaan php) berjumlah (tiga) orang, terdiri dari: ketua unsur skpd yang bersangkutan sekretaris unsur skpd yang bersangkutan anggota unsur skpd yang bersangkutan. hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam berita acara. pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak,artu garansdoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, d.monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang jasa monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah dilaksanakan oleh bagian pengadaan barang jasa setda kabupaten demak yang terdiri atas: perencanaan pengadaan barang jasa persiapan pengadaan persiapan pemilihan pelaksanaan pemilihan pelaksanaan kontrak serah terima hasil pekerjaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah dilaksanakan melalui rapat koordinasi pengadaan barang jasa tingkat kabupaten yang dilaksanakan secara insidentil dalam rangka mendorong skpd untuk percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa. penyerahan hasil pengadaan barang dan jasa pengguna anggaran bertanggungjawab sepenuhnya atas penyelesaian pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungpk menyerahkan hasil hasil kegiatan yang dapat menimbulkan dan atau menambahkan aset, jika telah selesai kepada pengguna anggaran dengan berita acara untuk selanjutnya dicatat sebagai aset skpd dalam (dua) rangkap, yaitu untuk pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran pejabat pembuat komitmen. pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran menyerahkan secara kolektif hasil hasil kegiatan yang dapat menimbulkan dan atau menambah aset, jika telah selesai kepada bupati dengan berita acara untuk selanjutnya dicatat sebagai aset daerah dalam 3tiga) rangkap, yaitu untuk bupati melalui kepala bakpao. inspektur kabupaten. kepala skpd yang bersangkutan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengguna anggaran pelaksana yang bersangkutan. pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, berita acara penyerahan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud angka dan adalahatas rp. (satu milyar rupiah) penandatanganannya didelegasikan kepada wakil bupati. berita acara penggunaan aset hasil kegiatan sebagaimana dimaksud angka dan ditindaklanjuti dengan proses penyerahan kepada skpd pengguna barang melalui berita acaradiatas rp. (satu milyar rupiah) penandatanganannya didelegasikan kepada wakil bupati. berita acara sebagaimana dimaksud angka dan dibuat rangkap (tiga) yaitu untuk: bupati melalui kepala bakpao. inspektur kabupaten. kepala skpd yang bersangkutan. pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, bab pengendalian dan pelaporan pelaksanaan apbd pengendalian pengendalian dimaksudkan agar pelaksanaan apbd sesuai perencanaan yang telah ditetapkan sehingga dapat tepat waktu, mutu, sasaran, manfaat dan tertib administrasi. pengendalian umum pengendalian umum dilakukan terhadap semua program pembangunan sebagai pelaksanaan apbd. pengendalian umum dilakukan bupati dibantu oleh: sekretaris daerah melalui kepala bagian administrasi pembangunan melaksanakan pengendalian administrasi program kegiatan pembangunan, kepala badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melaksanakan pengendalian perencanaan program pembangunan, kepala badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah melaksanakan pengendalian administrasi keuangan dalam rangka efesiensi dan efektifitas pengeluaran anggaran serta mengendalikan dan mengamankan pendapatan, inspektur melaksanakanpengendalian umum dilakukan melalui: bagian administrasi pembangunan melakukan dan menyusun laporan bulanan triwulan semester sebagai umpan balik dalam aplikasi simpelbang, badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan evaluasi perencanaan program kegiatan, kepala badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah melakukan pengendalian dalam penganggaran, ketatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. inspektur melaui audit, revi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya melakukan kegiatan lain yang diperlukan guna mencapai tujuan pengendalian umumpedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, tu jkt ketentuan yang berlaku. pengendalian administrasi dilakukan oleh,program kegiatan skpd masing masing, dan untuk sk sesuai bidangnya diputar dan dinperkim pengendalian fisik lapangan,tim teknis yang dibentuk, pejabat pelaksana teknis kegiatapabila. rapat koordinasi pengendalian kegiatan rekor pengendalian kegiatan dilaksanakan sebagai berikut tingkat skpd, dilaksanakan pada masing masing skkepala skpd kepada bupati cg. kepala bagian administrasi pembangunan setdaevaluasi dan pengendalian pelaksanatda. pelaksanaannya sekurang kurangnya (empat) kali dalam setahun. dalam rangka pemantauan, pengendalian penyelenggaraan kegiatan pembangunan dana administrasi pertanggungjawaban, skpd wajib membuat laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yang diketahui oleh, asisten ekonomi dan pembangunan sekretariat daerah untuk pekerjaan dengan nilai diatas rp. satu milyar rupiah sedangkan kepala bagian administrasi pembangunan sekretaris daerah untuk pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, cit pekerjaan yang nilainya sampai dengan rp. satu milyar rupiah kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dispu taru) untuk pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum, tata ruang, dan pertanahan sedangkan kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman dinperkim) untuk pekerjaan konstruksi bidang perumahan dan kawasan permukiman pada skpd selain diputar dan dinperkim. pengendalian kegiatan perjalanan dinas. agar tidak terjadi tumpeii. evaluasi tahunan pelaksanaan evaluasi evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan oleh skpd masing masing sesuai program dan kegiatannya setelah berakhirnya tahun anggarmerupakan laporan pertanggungjawaban skpd kepada bupati dan selanjutnya sebagai bahan pertanggungjawaban bupati kepada dprd. hasil evaluasi hasil evaluasi menjadi pedoman atau acuan untuk menilai sejauh iii. pengawasanpedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, 'y'etransparansi, akuntabilitas dan kinerja dalam pengelolaan keuangan publik. hal hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: perlunya setiap skpd untuk mengadakan kotak pengaduan dan papan pengumuman,control terhadap pelaksanaan kegiatan melalui sosialisasi dan informasi secara lebih transparan dana akomodatif,demak. iv. pelaporan dalam rangka pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah, setiap skpd wajib melaporkan kemajuan perkembangan pencapaian target kegiatan pengadaan per bulan, bakpao dan inspektur. laporan tersebut baik yang bersumber dari apbd, apbd provinsi jawa tengahmelalui aplikasi money, aplikasi simpelbang, kertas laporan, dan file laporan selambat lambatnya tanggal (sepuluh) pada bulan berikutnya. dalam rangka pengendalian, bagian administrasi pembangunan dan badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah akan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kegiatan secara berkala. jenis pelaporan sebagai berikut laporan realisasi fisik dan keuangan jenis pelaporan dalam aplikasi simpelbang sebagai berikut laporan kemajuan progres report pelaksanaan program kegiatan baik progres keuangan maupun progres fisik disampaikan secara online melalui entry data pengendalian dalam aplikasi simpelbang sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan) untuk progress fisik pelaksanaan program kegiatan, skpd diwajibkan untuk mengisinya aplikasi simpelbang disesuaikan dengan progres fisik dilapangan. untuk pengendalian pelaksanaan pekerjaan, skpd diwajibkan untuk mengisi rup awal tahun dan unggah (upload) pada portal pengadaan nasional untuk progress realisasi rup diupdate setiap bulan oleh skpd melalui aplikasi simpelbang. pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, bab pengelolangguna anggaran barang daerah. pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan keputusan bupati. ii. koordinator pengelola keuangan daerah koordinator pengelola keuangan daerah adalah sekretaris daerah. koordinator pengelola keuangan daerah berperan dan berfungsi membantu bupati dalam menyusun kebijakan, dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang undda perubahan apbd, dan perdaoordinator pengelola keuangan daerah selain mempunyai tugas koordinasipedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, ta. ' e e es laporan bulanan via aplikasi simpelbang harus diselesaikan (close progress) paling lambat tanggal bulan berikutnya. laporan bulanan via aplikasi simpelbang dari masing masing skpd digunakan sebagai bahan rapat koordinasi evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang pelaksanaannya sekurang kurangnya (empat) kali dalam setahun, dengan penanggungjawab bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah. sisa dana kegiatan. untuk apbd murni, apabila terdapat sisa dana kegiatan dari pelaksanaan pelelangan (sisa tender) dikembalikan kas daerah, untuk apbd yang bersumber dari dak bantuan keuangan pemerintah provinsi, apabila terdapat sisa dana kegiatan dari pelaksanaan pelelangan (sisa tender), penggunaannya menyesuaikan ketentuan yang berlaku laporan monitoring laporan monitoring bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan sertafaktor pendukung keberhasilan kinerja, faktor penghambat capaian kinerja (identifikasi masalah) dan upaya pemecahan, tindak lanjut yang direkomendasikan. laporan monitoring dilakukan (tiga) bulan sekali dengan penanggungjawab kegiatan badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. laporan evaluasi tahunan laporan evaluasi tahunan digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerahddan pemanfaatan dana), rekomendasi. akhir. penanggungjawab pelaporan evaluasi tahunan adalah bagian tata pemerintahan sekretariat daerah.kpao setiap (enam) bulan sekali dalam daftar mutasi aset dan rekapitulasi buku pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak,rnya anggaran, berita acara penerimaan barang oleh pengurustindakan administrasi pemerintahan peryektif dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. dalam rangka melakukan pengawasan untuk tertib administrasi maka api melakukan pengawasan tertib administrasi yang hasil pengawasannya berupa tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif atau,ur pengawas intern pemerintah berupa kesalahan administratif dilakukan tindakur pengawas intern pemerintah berupa kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara dilakukan pengembalian kerugikerugian negara dibebankan kepada badan pemerintahan apabila kesalahan administratif terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang. pengembalian kerugian negara dibebankan kepada pejabat pemerintahan apabila kesalahan administratif terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang. pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, cit bab vii pertanggungjawaban pelaksanaan apbd pertanggungjawaban pelaksanaan apbd. laporan realisasi semester pertamersebut disertai dengan prognosis (rencana yang akan direalisasikan) untuk (enam) bulan berikutnya, yang disiapkan oleh ppk skpd paling lambat (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertamaakhir, kepala, paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggartersebut disampaikan kepada dprd paling lambat akhir bulan juli tahun anggaran laporan tahunan ppk skpd menyiapkan laporan keuangan skpd tahun anggarbupati paling lambat (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. laporan tahunan skpd terdiri dari laporan realisasi anggaran laporan operasional, neraca dan, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan talkdoman pelaksanaan apbd kabupaten demakbulan setelah berakhirnya tahun anggarantersebutperubahan saldo anggaran lebih. laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah tahun tentang standar akuntansi pemerintahan dan dihampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja, laporan keuangan badan usaha milik daerah perusahaan daerah,pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd dirincidilengkapi denganaudit oleh bpk dan dipublikasikan oleh pemerintah daerah. penutup pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten demak tahun anggaran ini merupakan petunjuk bagi pengguna anggaran atau pejabat satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran kegiatan yang menjadi kewenangannya. bupati demak, tid hm. natsir pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak, lampiran peraturan bupati demak nomor tahun pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten demak tahun anggaran format dokumen ketatausahaan keuangan lingkungan pemerintah kabupaten demak pemerintah kabupaten demak buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan nama skpd ncaa. periode dark cara kode ala|la |oa jala jumlah penerimaan nnnnnnannnnnan jumlah yang disetorkan nnnkkkknnnnnnn saldo kas bendahara penerimaan nnnnnnannnnnan terdiri atas: tunai sebesar. . bank sebesar . lainnya. loan mengetahui menyetujui: #eapemerintah kabupaten demak register sts skpd nana tahun anggaran bendahara penerimaan nnananaan sts tanggal kode rekening uraian jumlah menyetor ket mengetahui menyetujui: alaporan pertanggungjawaban administratif bendahara penerimaan namasnnnananaaannnanannaan saldo kas bendahara rpr snnannnnnamyetujui: demaklaporan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaanrpr nnnnnnanakanak saldo kas bendahara rpr snnannnnnnagetahui: eenyetoran bendahara penerimaan pembantu skpd pratama periode dark asean tana tan penyetoran cara kode tot suk pembayaran rekening urutan julian tat losses human afaka jaga jasa juju jumlah penerimaan kananannnnnnnnn jumlah yang disetorkan pnanannaannanaan saldo kas bendahara penerimaan pnganannnnnnnnnn terdiri atas: tunai sebesar. bank sebesar . cc. lainnya. mengetahui:doman pelaksanaan apbd kabupaten demak tahun anggarankepada bupati. iii. pejabat pengelola keuangan daerah (ppid) kepala badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah bakpao) yang merupakan kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah skpd) adalah selaku ppid. ppid bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui koordinator pengelola keuanganendahara umum daerah bud) mempunyai kewenangan sebagai berikut menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan apbd, mengesahkan dpa skpd skpd dan dpp skpduasa bendahara umum daerah kuasa bud) kepala bakpao dalam melaksanakan tugas sebagai ppid selaku bud mengkuasakan kepada para kepala bidang sebagai kuasa bud, yaitu kepala bidang pendapatan selaku kuasa bud mempunyai tugas memantau pelaksanaan penerimaan apbd oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk. melakukan penagihan dan pengelolaan piutang daerah. kepala bidang anggaran selaku kuasa bud mempunyai tugas: menyiapkan surat penyediaan dana spd) menyiapkan anggaran kas menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demak ta. . .," pemerintah kabupaten demak register sts skpd anna. tahun anggaran mean. bendahara penerima pembantu pan kode moss barat peking min jaman pemotor kontrakan mengetahui: kepid bendahara penerimaan ppid kode bukti kode sem faith aman kene dulu ou u dulu jumlah bulan ini jumlah s d bulan lalu jumlah akhir menyetujui: kdemakdoman pelaksanaan apbd kabupaten demak tahun anggaran pemerintah kabupaten demak register spp spm sp2d skpd. jenis |) spp ) | spm sp2p |ups tar nomer tgt omar mom tema keterangan lte tel lte a a demakdoman pelaksanaan apbd kabupaten demak tahun anggaran pemerintah kabupaten demak buku kas umum bendahara pengeluaran skpd :. kode pom amanat peta kas bendahara pengeluaran rp. (kemneemenaaa.kas tunai bendahara pengeluaran skpd enenoanesimpanan bank bendahara pengeluaran skpd nannatatanjar bendahara pengeluaran skpd seeeooeoeeerjak bendahara pengeluaran skpd seseraceseee aansenaneanan jumlah anggaran dpp) rposenaneanan mengetahui: demakkop satuan kerja perangkat daerah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas belanja nomor n.oooddndnnnnnnnnnnn nanah yang bertanda tangan dibawah ini nama danke jabatan kepala skpd. .iioooooooooo nanah selaku pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas segala pengeluaran yang telah dibayarmana yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban ganti uang persediaan. bukti bukti pengeluaran anggaran dan setoran pajak aslidemak, one kepala skpd. pedoman pelaksanaan apbd kabupaten demakidang aset daerah selaku kuasa bud mempunyai tugas: menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan tanah milik daerah.rbendaharaan dan akuntansi selaku kuasa bud mempunyai tugas memantau pelaksanaan pengeluaran apbd oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk b.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan apbd menyimpan uang kas daerah melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola menatausahakan investasi daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana sp2d) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pa kpa atas beban rekening kas umum daerah melakukan pengelolaan utang daerah penunjukan kuasa bud ditetapkan dengan keputusan bupati. kuasa bud bertanggungjawab kepada ppid selaku bud. iv.rapurat bukti pembayaran.doman pelaksanaan apbd kabupaten demak, ta. i5 pemerintah kabupaten demak laporan pertanggungjawaban uang persediaan bendahara pengeluaran skpd nnnannnnnnnnnnnnnnnan tahun anggaran: lltellll tell itllll loo tlh ltttllll loo latto latto latto lllellly elly lttellll ltttllll loo lttttllllt total uang persediaan awal periode uang persediaan akhir periode demak, tanggal. bendahara pengeluaran and tangan) nama jelas) nip. cara pengisian: juduljelas pedoman pelaksanaan apbd tahun anggarankedudukan susunan organisasi tanggal premier s0a1 vha hiburan kapuas sena ii. ir, errysiskus diana diundangkan putussibau tani pada tanggal november gxa1 esa sekretaris daerah kabupaten kapuas hulu, teror setda yl neng ohd.zaini berita daerah kabupaten kapuas hulu tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya pala bagian hukum aan kab kabupaten kapuas hulu gas (setia)iw jadi kasih, sh.m. shan t05 1an003dan bertanggungjawab kepada kepala dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan kabupaten kapuas hulu melalui sekretaris(akapuas hulu. karcis adalah dokumen lain yang dipersamakan untuk mabupaten kapuas hulu berdasarkan permohonan dari pemilik http atau berdasarkan, kekhususan jenis http dan perlengkapannya harus diterbitkan surat keterangan hasil pengujibupati untuk menegurteknis dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tera tera ulang kabupaten kapuas hulu. tujuan disusunnya peraturan bupati ini adalah untuk tertib administrasi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi daerah, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik: tempat pelayanan tera tera ulang, dan cc. tata cara pemungutan retribusimelalui upt pengelola pasar daerah dan layanan metrologi legal, yaitu kantor upt pengelola pasar daerah dan layanan metrologi legal, dan luar kantor upt pengelola pasar daerah dan layanan metrologi legal, yaitu: pelaksanaan sidang tera: dan tempat http yang terpasang tetaptera sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dilaksanakan oleh tim sidang tera. tim sidang tera sebagaimana dimaksud pada terdiri dari genera pegawai berhak, pembantu teknis, dan bendahara penerima pembantu atau yang dikatakan. tim sidang tera melaksanakan tugas dengan surat tugpengelola pasar daerah dan layanan metrologi legal kabupaten kapuas hulu atau tempat http terpasang tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf angka wajib retribusi harus mengajukan permohonan pelayanan tera tera ulang kepada kepala upt pengelola pasar daerah dan layanan metrologi legal melalui kepala dinas. tata cara memperoleh pelayandan selanjutnya diserahkan kepada petugas loket,pengelola pasar daerah dan layanan metrologi legal atau yang mewakili, kepala upt pengelola pasar daerah dan layanan metrologi legal atau yang mewakili menugaskan genera pegawai berhak untuk melakukan tera tera ulang, genera pegawai berhakgenera pegawai gerakan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh genera pegawai berhakpengelola pasar daerah dan layanan, danpengelola pasar daerah dan layanan metrologi legal dan diberikan ssd. tata cara pelaksanaan pelayanan tera tera ulang pada saat pelaksanaan sidang tera sebagaimana dimaksud dalam huruf bangka sebagai berikut: tim sidang tera turun langsung lokasi tempat akan dilaksanakannya sidang tera, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada camat setempat: pemohon atau pemilik http wilayah tersebut menyerahkan http yang akan tera tera ulang kepada pembantu teknis: pembantu teknis melakukan pendataan http yang akan tera tera ulang: genera pegawai berhak melakukan tera tera ulang terhadap http tersebut, pembantu teknis membuat perhitungan retribusi tera tera ulang sesuai jenis http yang tertuang dalam lampiran peraturan daerah nomor tahun tentang pelayanan retribusi tera tera ulang, dan kemudianpengelola pasar daerah dan layanan metrologi legal kabupaten kapuas hulu secara elektronik atau tanda tangan pimpinan sidang tera, dan selanjutnya disampaikan kepada pemohon atau pemilik oren pemohon atau pemilik httppengelola pasar daerah dan layanan metrologi legal kabupaten kapuas hulu dan diberikan ssd, dan retribusi yang dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf akan disetorkan oleh pembantu bendahara penerima rek kas daerah. peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi layanan tera tera ulang bentuk surat ketetapan retribusi daerah (skr) retribusi layanan tera tera ulang kabupaten kapuas hulu (p3 pemerintah nomor (ai nah surat keterangan retribusi daerah bin kapuas hulu (skr) masa tahun nama alamat nomor pokok wajib retribusi (npr) tanggal jatuh tempo koderere nna |o ran versus jenis http jumlah (rp) kaorofu per laa puma jumlah ketetapan pokok retribusi: jumlah sanksi: bunga ubk jaman dengan huruf harap penyetoran dilakukan pada bank bendahara penerimaan pada dinas koperasi, ukm dan perdagangan kabupaten kapuas hulu. apabila skr ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama hari setelah skr diterima sentatatenaanaa potong disini rtareskesankan tanda terima urut ara yang menerima, kapuas hulu, p2, men, fransiskus diana 1l4 |
bupati kapuas hulu provinsi kalimantan barat peraturan bupati kapuas hulu nomor tahundengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kapuas huldmbentuk peserta didik menjadi pribadi yang memiliki integritas moral anti korupsi perlu implementasi pendidikan anti korupsi pada satuan satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar melalui pelaksanaan pembelajaran semua mata pelajaran dan bimbingan konseling,ri kan anak usia dini dan pendidikanmenghormati dan |a. memberikan sesuatu kepada memenuhi hak orang lain sesuai dengan orang lain haknya,mendorong sebab dan akibat timbulnya perilaku korupsi dari perilaku dalam kehidupan korupsi dalam bermasyarakat dan kehidupan bernegara, bermasyarakat mampu mengidentifikasi dan bernegararasa |a. bangga terhadap perilaku bangga karena anti korupsi, berperilaku anti, bersikap anti terhadap korupsi perilaku korupsi. membudayakan menyebarluaskan gagasan perilaku anti dan keinginan untuk korupsi menghindari perilaku lingkungan korupsi, keluarga dan (kkk), kelompok kerja guru kkg), musyawarah guru mata pelajaran mgm), kelompok kerja kepala sekolah (k3stkagustus,syarat pengembalian barang yang hilang adalahpembelajaran anti korupsi dibuat dalam bentuk modul kegiatan sebagai bahan ajar ataupun sebagaicd.atauperilaku antipuas hul' putussibau pada tanggal november seal up, bubar kapuas hulu, bap alam han jas fransiskus diundangkan putussibau pada tanggal norpanber sekremes kan kabupaten kapuas hulu, yaa mohd. zaini asap berita daerah kabupaten kapuas hulu tahun nomor. salinan sesuai dengan aslinya pin aja bagian hukum ba weni setda der a4pef robin, sh. pembina luas peak ion akan .puas huluyelenggaraan pendidikan, peraturan daerah kabupaten kapuas hulu nomor tahun tentang urusan pemerintah.puas hkbmbentuk peserta didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, bembiasakan peserta didik melaksanakan pola hidup tertib, mandiri, pedulipuas hul nilai dan perilaku nomor ciri ciri anti korupsi mengenal perilaku |a. mengenal ciri ciri perilaku korupsi yang korupsi yang perlu dihindari,sesuatu sesuai dengan bertanggung keadaan yang sebenarnya, jawab, dan adil terbiasa melakukan sesuatu dalam kehidupan secara tepat waktu, sehari haripemberian sesuatu yang tidak sesuai dengan pemberian sesuai haknya, dengan yang (ph. tidak mau mengambil menjadi haknya sesuatu yang bukan haknya.dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan iklim investasi yang baik kabupaten purwakarta, perlu dilakukan perbaikkepala badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat kepala bpmptsp adalah kepala badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten purwakartperizinan lingkungan pemerintah daerah. penyelenggaraan ptsp bertujuan untuk: mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau: memperpendek proses pelayanan, mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat, dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. bab iii prinsip dan ruang lingkup prinsip penyelenggaraan ptsp meliputi, ruang lingkupbab penyelenggaraan penyelenggaraan ptsp dilaksanakan oleh bpmptsp. dalam menyelenggarakankepala bpmptsp yang ditetapkan dengan peraturan bupati. bpmptsp sebagaimana dimaksud padadalam penyelenggaraan ptsp, b. penyelenggaraan ptsp berpedoman pada standar pelayanan yang ditetapkan oleh bupati. standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada meliputi komponen: dasar hukum: persyaratan: sistem, mekanisme dan prosedur standar operasional prosedur:jangka waktu penyelesaian pelayanan. bab pelaporan kepala bpmptsp menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan ptsp secara tertulis setiap (satu) bulan kepadanonperizinan secara fungsional dilakukan oleh opd terkait. pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi dilaksanakan oleh bpmptsp. bab vpurwakarta. bab viii ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka: ketentuan dan peraturan bupati purwakarta nomor tahun tentang standar pelayanan pada badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ketentuan waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam keputusan bupati purwakarta nomor kep. portal tentang standar operasional prosedur sop) pada badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten purwakarta,band asin, cnn wan tn) ini way ton berlian ham diundangkan pangkalan balai pada tanggal sekretaris daerah kabuki ten banyuasin (pn hug setda kong mh. syah berita daerah kabupaten banyuasin tahun nomor. c ae provinsi sumatera selatan peraturan bupati banyuasin nomor tahusebagai tindaklanjut dari ketentuan , tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati, setelah berkoordinasi dengan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah, bahwa pemerintah kabupaten banyuasin saat ini belum dapat menyediakan rumah dinas bagi anggota dprd kabupaten banyuasin sehingga perlu diberikan tunjangan perumahan, bahwa berdasarkan surat pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten banyuasin nomor dprd tanggal februari perihal permintaan tunjangan perumahan anggota dprd kabupaten banyuasin, bahwa berdasarkan surat bupati banyuasin nomor dppkad ag tanggal april perihal tunjangan perumahan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten banyuasin, bahwa berdasarkan keputusan sekretaris dprd kabupaten banyuasin nomor puu pts setwan tentang pembentukan tim survey tunjangan perumahan bagi anggota dprd kabupaten banyuasin, bahwa. bahwa berdasarkan berita acara nomor puu pts ba setwan tanggal mei tentang laporan hasil pelaksanaan survey yang dilaksanakan oleh tim survey tunjangan perumahan bagi anggota dprd kabupaten banyuasiatur dengan peraturan bupatisebagaimanamemutuskan menetapkan peraturan bupati banyuasipimpinan dprd adalah ketua dan wakil wakil ketua dprd kabupaten banyuasin. anggota dprd selanjutnya disebut anggota adalah anggota dprd kabupaten banyuasin. sekretariat dprd adalah sekretariat dprd kabupaten banyuasin. bab tunjangan perumahan dalam hal pemerintah kabupaten belum dapat menyediakan rumah dinas anggota dprd maka kepada anggota dprdkni sebesar rp. lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) bulan. tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada termasuk pajak penghasilan sebesar (lima belas persen)sekretariat dprd kabupaten banyuasin. bab iiimberian tunjangan perumahan bagi anggota dprdbupati kapuas hulu provinsi kalimantan barat peraturan bupati kapuas hulu nomor #ketentuan huruffasilitasi toponimi, pemetaan wilayah, pembakuan rupa bumi, pertanahan, dan monografi kelurahan:data, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan terkait kerja sama daerah dalam negeri dan luar negeri yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, oo. fasilitasi forum dan asosiasi pemerintah daerah: penyusunan informasi dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ppd), penyusunan standar pelayanan minimal spm) organisasi perangkat daerahlaporan akhir masa jabatan amj) kepala daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kpj)binaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bagian tata pemerintahan dan dokumentasi dan informasi hukum, dan membina, memantaulaksanakan fungsi sebagai berikut: penyusunan rencana program danlaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah, penyiapan penjelasan kepala daerah dalam proses penetapan peraturan daerah, penyiapan analisa dan kajian produk hukum daerah, penyiapan administrasi pengundangan dan autentikasi produk hukum,il.oosama dalam penanganan perkara hukum, mengoordinasikan dan evaluasi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia ham): ss.penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan tugas bagian hukumdan membina, memantau: penyusunan rencana program danpembinaan, perumusan kebijakan, mengoordinasikan pembinaan, fasilitasi, pengembangan kerja sama dan pelaporan bidang lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama, mengoordinasikan, penyiapan bahan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporoordinasikan,iluluhan dan sosialisasi program transmigrasi kepada masyarakat, fasilitasi kerjasama dan pengarahan terkait dengan pemindahan dan daerah penempatan transmigrasi, oo.ga.ss. mengoordinasikan perumusan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata, dan kemasyarakatan lainnya, penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan tugas bagian kesejahteraan rakyatcc. memantaumenyiapkan dan mengoordinasikan perumusdan membina, memantau dan evaluasi pelaksana, administrasi pembangunan dan sumber daya alam melaksanakan fungsi sebagai berikut: penyusunan rencana operasional bagian perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam,cc.fasilitasi, penyusunan analisa, monitoring, evaluasi dan informasi data serta pelaporan perkembangan dan pencapaian kinerja badan usaha milik daerah dan dan badan layanan umum daerahpariwisata, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perindustrian, dan perdagangansektorkegiatan pembangunan dan pengembanggoordinasikan dan pelaksanaan kegiatan program pembangunan daerah dan pengendalian program pembangunan daerah, penyusunoordinasikanngendalian sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta, sosialisasi, koordinasi, pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penyusunan program dan pengendalian: oo. mengoordinasikan dengan berbagai pihakonitoring, evaluasi, mengolah, menyajikan data, menyusun rekomendasi dan tindak lanjut serta pelaporan atas hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sebagai bahan perumusan kebijakan program pembangunan daerah, penyusunan laporan pelaksanaan tugas bagian perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alammenyiapkan dmembina, memantaulaksanakan fungsi sebagai berikut: penyusunan rencana operasionalperkembangan pelaksanaan tugas bagian pengadaan barang dan jasarja subbagian pembinaan dan advokasimbinaan sumber daya manusia pengadaan barang jasa, menyiapkan bahan koordinasi perencanaan, perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan pembinaan sumber daya manusiadil unit kerja pengadaan barang jasa ukpga), j .oo. melaksanakan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, dan p j, mempunyai tugas: penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan subbagian pengelolaanj . memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, melaksanakan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian pengelolaan pengadaan barang jasa, dan ilc), mempunyai tugas: penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan subbagian layanan pengadaan secara elektronik, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang jaspemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pelaksanamantaulaksanakan fungsi sebagai berikutmerintahmembina, memantau sebagai berikut: penyusunan rencana program dankebijakan terkait dengan penataan kelembagaan perangkat daerah, perumusan tugas dan fungsi jabatan organisasi perangkat daerah, monitoring dil. penyusunan profil kelembagaan perangkat daerahoo.onitoring dan evaluasi pelayanan publik, mengoordinasikan dan fasilitasi inovasi pelayanan publik, penyusunuu. penyusunan, fasilitasi dan sinkronisasi road map reformasi birokrasi:penyusunan lapordan membina, memantaulaksanakan fungsi sebagai berikut: penyusunan rencana program dandokumentasian kegiatan bupati dan wakil bupati, penyusunan notulensi rapatusunan laporan pelaksanaan tugas bagian protokol dan komunikasi pimpinan komunikasi pimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf bj), mempunyai tugas: penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan subbagian protokol dan komunikasi pimpinan, pelaksanaan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah: cc. penyiapan bahan koordinasi dan atau fasilitasi keprotokolan:ngoordinasikan dan fasilitasi kegiatan bupati dan wakil bupatiil. menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan,upati adalah bupati kapuas hulu. wakil bupati adalah wakil bupati kapuas hulu. menyusun naskah sambutan dan pidato bupati dan wakil bupati, menyusun laporan perkembangan pelaksanaan tugas subbagian protokol dan komunikasi pimpinan secara periodik, dan oo.dan membina, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerahlaksanakan fungsi sebagai berikut: penyusunan rencana program dan kegiatan bagian umum, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan administrasi kepegawaian, tatausaha, kearsipan, perpustakaan dan pengelolaan barang milik sekretariat daerahgelolanyusunan laporan perkembangan pelaksanaan tugas bagian umum secara periodik, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten administrasi umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (l) subbagian rumah tangga dan perlengkapangiatan subbagian rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan barang milik sekretariat daerah, cc. pelaksanaanbupati dan wakil bupatirta sekretaris daerah, pelaksanapengelolaan sarana dan prasarana fasilitas wisma mess pemerintah daerah, pelaksanaan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian rumah tangga dan perlengkapan secara periodik, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian umum yang berkaitan denganlaksanaan tugas perangkat daerah bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, dan membina, memantaulaksanakan fungsi sebagai berikut: penyusunan rencana program dan kegiatan bagian perencanaan dan keuangan, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah serta pengelolaan keuangan sekretariat daerahiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan sekretariat daerahrencana kerja anggaran rka), penyiaprangkat daerah, penyusunan perjanjian kinerja sekretariat daerah, penyusunan bah: penyusunan bahan laporan sistem pengendalian intern pemerintah spip), penyusunan bahan laporan keuangan sekretariat daerah: penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan sekretariat daerah, ketatausahaan keuanganoo. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi anggaran lingkungan sekretariat daerah, penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan tugas bagian perencanaan dan keuangasisten melaluipelaksana, dan jabatan fungsional mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. dalam rangka pemanfaatan fasilitas wisma mess pemerintah daerah, ditunjuk pengelola yang bertanggung jawab kepada sekretaris daerah melalui bagian yang menangani urusan umum dan atau perlengkapan. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan wisma mess pemerintah daerah, ditetapkan dengan peraturan tersendirgawai asn yang melaksanakan tugas pada sekretariatlampiran peraturan bupati kapuas hulu nomor peraerah asisten pemerintahan dan asisten perekonomian dan asisten kesejahteraan rakyat pembangunan administrasi umum bagian perekonomian, bagian bagian baal bagian tata bagian ngga sar administrasi pengadaan bagian protokol dan bagian merek pemerintahan hukum nina pembangunan barang dan organisasi komunikasi umum ban dota dan sumber daya jasa pimpinan alam subbagian kelompok kelompok kelompok kelompok frac kelompok buana dian kelompok jabatan jabatan jabatan jabatan desta jabatan sasa emang jabatan fungsional fungsional fungsional fungsional panen fungsional fungsional jasa subbagian pengelolaan kelompok kelompok pengadaan jabatan jabatan barang dan fungsional fungsional jasa subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara kronik kelompok jabatan fungsional bupati kapuas hulu, uan nas sila an, fransiskta pra desember nb nyrapuas hulu, anak amar trans diundangkan putussibau pada tanggal desember seed kain daerah kabupaten kapuas hulu, dtt zaini kelas rita daerah kabupaten kapuas hulu tahun nomor teh salinan sesuai dengan aslinya kepada bagian hukum setda kab aten kapuas hulu setda|: aset mesin sh.m. yas bina mp. sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten kapuas hulu. sekretaris daerah adalah sekretaris: asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, membawahi: bagian tata pemerintahan, yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional. bagian hukum, yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional. bagian kesejahteraan rakyat, yang terdiri daryang terdiri dari kelompok jabatan fungsional. bagian pengadaan barang dan jasa, yang terdiri dari: subbagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa,cc. asisten administrasi umum, membawahi: bagian organisasi, yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional. bagian protokol dan komunikasi pimpinan, membawahi: subbagian protokol dan komunikasi pimpinan, dan kelompok jabatan fungsional. bagian umum, membawahi: subbagian rumah tangga dan perlengkapan: dan kelompok jabatan fungsional. bagian perencanaan dan keuangan, yang terdiri dari kelompok jabatan fungsionalyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah, mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah: pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah: penetapan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pada sekretariat daerah, pemberian petunjuk teknis terhadap kegiatan perangkat daerah, pembinaan dan pendayagunaan aparatur pemerintah kabupaten kapuas hulu, pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah serta menyampaikannya kepada bupati, pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sekretariat daerah secara periodmerintahan, hukum, kerjasamakerjasama dan kesejahteraan rakyat, dan memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, hukum, kerjasamasebagai berikutdan membina, memantau. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bagian tata pemerintahan melaksanakan fungsi sebagai berikut: penyusunan rencana program dan kegiatankoordinasi, pembinaan, sosialisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi urusan pemerintahan umum dan perangkat daerah kecamatan, pengaturan fasilitasi tugas yang bukan merupakan tugas unit kerja tertentu bidang pemerintahan, fasilitasi urusan administrasi kepala daerah, wakil kepala daerah dan dprdd |
anda seksi penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup mempunyai tugas membantu bidang tata lingkungan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup melaksanakan fungsi sebagai berikut: penyusunan rencana kegiatan seksi penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup: penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penegakan hukum, pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup, cc. pengelolaan pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, pelaksanaan penegakan hukum lingkungan, penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal, pengetahuan tradision: pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerafasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup, pengembangan kelembagaan masyarakat peduli lingkungan hidup,bagian kelima bidang pengendalian dan pemeliharaan lingkungan hidup bidang pengendalian dan pemeliharaan lingkungan hidupndalian dan pemeliharaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup serta pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3). untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengendalian dan pemeliharaan lingkungan hidup melaksanakan fungsi sebagai berikut: penyusunan rencana operasional bidang pengendalian dan pemeliharaan lingkungan hidup, penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengendalian dan pemeliharaan lingkungan hidup serta pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun limbah b3), pelaksanaan program bidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman (kehati) dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3), fasilitasi teknis perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun b3) dan pengumpulanpengendalian dan pemeliharaan lingkungan hidupmeliharaan lingkungan hidup terdiri dari seksi pengendalian lingkungan hidup dan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan seksi pemeliharaanmeliharaan lingkungan hidup. seksi seksi pengendalian lingkungan hidup dan limbah bahan berbahaya dan beracunngendalian lingkungan hidup dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun b3). untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengendalian lingkungan hidup dan limbah bahan berbahaya dan beracun melaksanakan fungsi sebagai berikut: penyusunan rencana kegiatan seksi pengendalian lingkungan hidup dan limbah bahan berbahaya dan beracun, penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun b3), cc.b3) dalam (satu) daerah kabupaten, penyiapan rekomendasi teknis perizinan penyimpanan sementara limbahcegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, pemantauan kualitas dan pencemar, pengelolaan laboratorium lingkungan, dan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pengendalian lingkungan hidup dan limbah bahan berbahaya dan beracun,seksi pemeliharaan lingkungan hidupmeliharaan lingkungan hidup dan pengelolaan keanekaragaman hi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pemeliharaan lingkungan hidup melaksanakan fungsi sebagai berikut: penyusunan rencana kegiatan seksi pemeliharaan lingkungan hidup, penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemeliharaan lingkungan hidup dan pengelolaan keanekaragaman hi, cc. pelaksanaan konservasi sumber daya alam, pelaksanaan pencanangan sumber daya alam, pelaksanaan pelestarian fungsi atmosfer, pengelolaan keanekaragaman hi, pengelolaan ruang terbuka hijau rth), pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pemeliharaan lingkungan hidup, danbagian keenam bidang pengelolaan sampah dan pertamanan bidang pengelolaan sampah dan pertamanlolaan sampah dan pertamanan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan pertamanan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pengelolaan sampah dan pertamanan melaksanakan fungsi sebagai berikut: penyusunan rencana operasional bidang pengelolaan sampah dan pertamanan, penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan persamaan dan pertamanan, cc. penyelenggaraan program bidang pengelolaan persamaan, pengembangan sistem dan pengelolaan persamaan regional, fasilitasi teknis pelayanan perizinan dibidang pertamanan, kebersihan dan persamaan. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi seksi pada bidang pengelolaan sampah dan pertamanngelolaan sampah dan pertamanan terdiri dari seksi pengelolaan sampah, dan seksi pertamaseksi pengelolaan sampah mempunyai tugas membantu bidang pengelolaan sampah dan pertamanan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan sampah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pengelolaan sampah melaksanakan fungsi sebagai berikut penyusunan rencana kegiatan seksi pengelolaan sampah, penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan sampah, cc.daerah, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persamaan, penypengembangan sistem dan pengelolaan persamaan daerah, penyiapan bahan rekomendasi teknis perizinaantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pengelolaan sampahseksi pertamanan mempunyai tugas membantu bidang pengelolaan sampah dan pertamanan dalam penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan pertamanan daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pertamanan melaksanakan fungsi sebagai berikut: penyusunan rencana kegiatan seksi pertamanan, penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pertamanan, cc. pemeliharaan lokasi taman dan sarana pendukung keindahan kota: pengadaan dan pemeliharaan sarana penunjang kegiatan pengelolaan pertamanan, pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pertamananbagian ketujuh unit pelaksana teknis pada dinasseluruh pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas pada dinasberlakunyamukimhulu, dra pengguna tam. nan diundangkan putussibau pada tanggal desember tah pendinas lingkungan hidup kabupaten kapuas hulu jabatan fungsional (ps wee rei subbagian program subbagian umum dan keuangan dan aparatur bidang mengaku iea bidang pengelolaan tata lingkungan peka akal sampah dan pertamanan sarang banda tabung lingkungan hidup dan seksi dan kajian dampak dan peningkatan limbah bahan jpg maman pengelolaan lingkungan kapasitas berbahaya dan sampah lingkungan hidup beracun lang kedua upt nun yu. sea kasir yisdinas adalah dinas lingkungan hidup kabupaten kapuas hulu. kepala dinas adalah kepala dinas lingkungan hidup kabupaten kapuas hulu. sekretariat adalah sekretariat pada dinas lingkungan hidup kabupaten kapuas hulu. sekretaris adalah sekretaris dinas lingkungan hidup kabupaten kapuas hulu. unit pelaksana teknis selanjutnya disingkat upt adalah unsur pelaksana teknis dinas lingkungan hiduplaksanakan fungsi perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup bidang tata lingkungan, bidang pengendalian dan pemeliharaan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah dan pertamanan: unit pelaksana teknis upt) dan kelompok jabatan fungsional. struktur organisasi dinas lingkungan hidudinas lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan bidang lingkungan hidup. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut: penyusunan rencana strategis dinas lingkungan hidup mengkoordinasikan seluruh kegiatan dinas lingkungan hidup dengan instansi lainnya, cc. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang lingkungan hidupngawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan dinas, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati sesuai dengan bidang tugasnya.dinasdinas, pengelolaan administrasi keuangan dinas, penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur dan tata laksana dinasdinas, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan keuangan, dan subbagian umum dan aparaturprogram kegiatan d, program kerja dan tata usaha keuangan dinas, laporan kinerja, neraca, laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangangiatan dinas, penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan dinasdinas, cc. penyelenggaraan penatalaksanaan dinas, penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan dinas, pengelolaan barang milik dinastata lingkungan bidang tatalingkungan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis terhadap perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, analisis kajian dampak lingkungantata lingkungan melaksanakan fungsi sebagai berikut penyusunan rencana operasional bidang tata lingkungan, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perlindungan, pengelolaan, penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, cc. pelaksanaan program bidang perencanaingkatan dan penanganan pengaduan lingkungan hiduptata lingkungantata lingkungan terdiri dari seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan, dan seksi penegakan hukum dan peningkatan kapasitasrencanaan dan kajian dampak lingkungan mempunyai tugas membantu bidang tata lingkungan dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penilaian kajian dampaklaksanakan fungsi penyusunan rencana kegiatan seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan lingkungan dan kajian ilmiah lingkungan, cc. penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apple), penyelenggaran kajian lingkungan hidup strategis lhs), penyiapan bahan rekomendasi teknis pelayanan izin lingkungan, pelaksanaan inventarisasi lingkungan, penyusunan status dan indeks kualitas lingkungan hidup, fasilitasimbinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang anggaran dan perbendaharaan secara periodik, dan h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya bidang anggaran dan perbendaharaan terdiri dari kelompok jabatan fungsional. bagian kelima bidang akuntansi bidang akuntansikuntansikuntansi dan pelaporan keuangan daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang akuntansi melaksanakan fungsi sebagai berikut: penyusunan rencana operasional bidang akuntansi, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. penyelenggaraanbadan layanan umum daerah blue), pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang akuntansiterdiri dari kelompok jabatan fungsionalset daerahaset daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut: penyusunan rencana operasional bidang aset daerah, b.penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengelolaan barang milik daerah. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang aset daerahdaerahdenganmasa ran sekretariatgan s# rupa" uji uas hulu lan fransiskus diana uasbupati kapuas lu, udi diana pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, pegawai asn yang melaksanakan tugas pada badan keuangan daerah dan unit pelaksana teknis lingkungan badan keuangandesember ata! up. park bin papa ad sah fransiskus ikan diundangkan putussibau menolak gada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten kapuas hulu, al vv ung apohd. zaini berita daerah kabupaten kapuas hulu tahun nomor 10g sesuai dengan aslinya kepa ajian hukum std kabifraten kapuas hulu x19 sin, sm.m. nur whaling tki hbadan adalah badan keuangan dan aset daerah kabupaten kapuas hulu. kepala badan adalah kepala badan keuangan dan aset daerah kabupaten kapuas hulu. sekretariat adalah sekretariat badan keuangan dan aset daerah kabupaten kapuas hulu. sekretaris adalah sekretaris badan keuangan dan asetuangan dan aset daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut: perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah, pelaksanaan dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaerah dan pengelola, bidang anggaran dan perbendaharaan, bidang akuntansi, bidang aset daerah, unit pelaksana teknis upt dan kelompok jabatan fungsional.ngelolaan keuangan daerah dan pengelolpengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik:umum dan aparatur, dannggaran dan perbendaharanggaran, perbendaharaan daerah dan sistem informasi pemerintah daerah. untuk sebagai berikut: a.penyusunan rencana operasional bidang anggaran dan perbendaharaan, penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan bidang anggaran, perbendaharaan daerah dan sistem informasi pemerintah daerah: penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, penyelenggaraan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, penyelenggaraan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah, |
te: sa,penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipilpenilaian sasaran kerja pegawai negeri sipil perlu didukung sistem daring untuk menilai kinerja pegawai secara proporsional, terukur dan transparan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan huruf perlu menetapkan sistem informasi penilaian prestasi kerja pegawai negerinegara republik indonesia nomor memutuskan menetapkan sistem informasi penilaian prestasi kerjalumajang. pemerintah kabupaten adalah pemerintah kabupaten lumajang. perangkat daerah yang pelanjut disingkat adalah perangkat daerkabupaten lumajangstem informasi presensi pemerintah kabupaten lumajang yang selanjutnya disingkat perlusistem informasi penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil merupakan layanan yang dikhususkan pada penanganan administrasi penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten lumajahari adalah hari kerja. jam kerja adalah masa atau waktu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. bab sistem informasi penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil bagian kesatu penyusunan pns wajib menyusun skp. penyusunan skp sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui aplikasi sistem informasi penilaian prestasi kerja pns. sistem informasi penilaian prestasi kerja pns dioperasikan melalui perangkat gawai berbasis android dan atau komputer. perangkat gawai sebagaimana dimaksud wajib disediakan oleh pns. aplikasi sistem informasi penilaian prestasi kerja pns disediakan dan ditatalaksanakan oleh bkd. pengisian sistem informasi penilaian prestasi kerja pns dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut penyusunan sasaran kinerja dapat dilakukan maksimal (sepuluh) hari kerja pertama pada bulan januari setiap tahun, pengajuan capaian kinerja dapat dilakukan (lima) hari kerja pertama setiap awal bulan, cc. persetujuan capaian kinerja dilakukan maksimal (tiga) hari kerja setelah pengajuan capaian, aktivitas harian diisi setiap hari, aktivitas harian dinilai oleh pejabat penilai setiap hari. modul sistem informasi penilaian prestasi kerja pns sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh kepala bkd. bagian kedua penetapan skp ditetapkan dengan cara mencetak hasil penyusunan sasaran kinerja dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. penilaian prestasi kerja ditetapkan dengan cara mencetak hasil penilaian dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. penetapan sebagaimana dimaksud pada dan diunggah aplikasi sistem informasi penilaian prestasi kerja pns. bab iii sanksi pns yang tidak menyusun skp secara daring dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pejabat penilai yang tidak melaksanakan penilaian prestasi kerja dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab keadaan kahar dalam keadaan kahar penyusunan skp sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan secara tertulis. bab ketentuan peralihan ketentuan dalam peraturan bupati ini mulai berlaku untuk skp periode tahunnilaian prestasi kerja pegawai lingkungan pemerintah kabupaten lumajang berita daerah kabupaten lumajang tahun nomortas pelcc.lumajang. kepala dinas adalah kepala dinas ketahanan pangan dan pertanian kabupaten lumajang. sekretariat adalah sekretariat dinas ketahanan pangan dan pertanian kabupaten lumajang. sekretaris adalah sekretaris pada dinas ketahanan pangan dan pertanitahanan pangan dan pertanian kabupaten lumajang. bidang ketahanan pangan adalah bidang ketahanan pangan pada dinas ketahanan pangan dan pertanian kabupaten lumajang. bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan adalah bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pada dinas ketahanan pangan dan pertanian kabupaten lumajang. bidang tanaman pangan adalah bidang tanaman pangan pada dinas ketahanan pangan dan pertanian kabupaten lumajang. bidang hortikultura adalah bidang hortikultura pada dinas ketahanan pangan dan pertanian kabupaten lumajang. bidang perkebunan adalah bidang perkebunan pada dinas ketahanan pangan dan pertanian kabupaten lumajang. bidang peternakan dan kesehatan hewan adalah bidang peternakan dan kesehatan hewan pada dinas ketahanan pangan dan pertanidan pertanian kabupaten lumajang.abupaten lumajang. balai penyuluhan pertanian yang selanjutnya disingkat bpp adalah balai penyuluhan pertanian pada dinas ketahanan pangan dan pertaningan dkelompok jabatan fungsional. bidang ketahanan pangan terdiri atas kelompok jabatan fungsional, bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan terdiri atas kelompok jabatan fungsional, bidang tanaman pangan terdiri atas kelompok jabatan fungsional, bidang hortikultura terdiri atas kelompok jabatan fungsional, bidang perkebunan terdiri atas kelompok jabatan fungsional, bidang peternakan dan kesehatan hewan terdiri atas kelompok jabatan fungsionaltahanan pangan dan pertaningan dan bidang pertanahanan pangan, prasarana, sarana dan penyuluhan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, pembinambinaan produksi dan produktivitas bidang ketahanan pangan dan pertanian, pengembangan prasarana dan sarana bidang pangan dan pertanian, pengawasan penggunaan sarana bidang pangan dan pertanian, menjaga, melestarikan, dan melindungi tingkat kesuburan lahan sebagaimana amanat aksi gerakan pemupukan organik dan benih unggul bersertifikat, pemberian informasi terhadap penataan, pemanfaatan dan pengendalian lahan pertanian, pengawasan mutu, peredaran, dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih bibit ternak, dan hijauan pakan ternak, pembinaan produksi dan produktivitas bidang pertanian, j . pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan, fasilitasi pengendalian dan penanggulangan dampak bencana alam, pembinaan pengolahan dan pasca panen hasil pertanian, pemberian izin usaha dan atau rekomendasi teknis bidang pangan dan pertanian, pemantauan dan evaluasi bidang pangan dan pertanian, pelaksanaan administrasi dinasdan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset,rencana kerja dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja,laksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pendataan statistik pertanian, penyusunan dan perumusan informasi bidang ketahanan pangan dan pertanian, pelaksanaan keamanan dan kebersihan dinasbarang milik daerahadaan barang dan jasa, melakukan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat,kegiatanmenyusun rencana kerja bidang ketahanan pangan, mengoordinasikanmengoordinasikandaerah bidang pangan, pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan,, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan bidang pangan, pengembangan sistem informasi pbidang ketahanil. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh kepala dinas. bagian keempat bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan bidang prasarana, sarana, dan penyuluhrasarana, sarana dan penyuluhan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan mempunyai fungsi: penyusunan rencana kerja bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, penyusunan kebijakan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, cc. penyediaan dukungan infrastruktur ketahanan pangan dan pertanian, pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian, penyediapenyuluh dan petani, peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasttanaman pangan bidang tanaman pang dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau: penyusunan rencana kerja bidang tanaman pangyusunan kebijakan dan kebutuhan teknologi perbenihan tanaman pangan, penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dilaian kelayakan izin usaha dan atau rekomendasi teknis usaha tanamhortikultura bidang hortikulturapenyusunan rencana kerja bidang hortikulturahortikultura, penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih bidang tanaman hortikultura, pengawasan mutu dan peredaran benih bidang hortikulturayusunan kebijakan dan kebutuhan teknologi perbenihan tanaman hortikulturahortikulturtujuh bidang perkebunan bidang perkebunmpunyai fungsi: penyusunan rencana kerja bidang perkebunperkebunan, penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih bidang tanaman perkebunan, pengawasan mutu dan peredaran benih bidang perkebunyusunan kebijakan dan kebutuhan teknologi perbenihan tanaman perkebunanperkebun. penyusunan rencana kerja bidang peternakan dan kesehatan hewan, penyusunan kebijakan bidang benih atau bibit, produksi peternakan dan kesehatan hewan serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pengelolaan sumber daya genetik hewan, pengendalian, pengawasan penyediaan dan peredaran benih atau bibit ternak, pakan ternak, dan benih atau bibit hijauan pakan ternak, penetapan sasaran produksi peternakan dan populasi ternak, pemberian bimbingan dan pendampingan teknologi peternakan tepat guna, pembinaan pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan, pembinaan dan pengawasan obat hewan, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan, j . pembinaan dan pengawasan pelayanrekomendasi teknisdan pengolahan hasil peterna, uraian tugas dan fungsi upt diatur dalam peraturan bupati tersendirbalai penyuluhan pertanian bpp merupakan unit kerja nonstruktural dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian tingkat kecamatan. bpp sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama, dan pelaku usaha. bpp merupakan pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan. bpp merupakan sarana pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pelaksana operasional kegiatan teknis dinas tingkat kecamatan. hubungan kerja bpp dengan kelembagaan yang menangani penyuluhan kabupaten bersifat konsultatif fungsional. pengelolaan bpp dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan. bpp berkedudukan tingkat kecamatan se kabupaten lumajang. pimpinan bpp koordinator penyuluh pertanian adalah tugas tambahan yang ditunjuk langsung oleh kepala dinas melalui persetujuan bupati. pimpinan bpp bertanggung jawab kepada kepala dinas. bpp sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas menyusun program dan rencana kerja penyuluhan pertanian tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten. melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan program dan rencana kerj, mengembangkan metode penyuluhan pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal, melaksanak. bpp dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi pelaksanaan program dan rencana kerja penyuluhan pertanian, memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan, tempat pertemuan para penyuluh pertanian, petani pelaku utama dan pelaku usaha dan pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasdisampaikan kepada atasan dan |
pan berita daerah kabupaten bantul inspektorat kabupaten bantul. pemerintah daerah. penanganan benturan kepentingnanganan benturan kepentingbantul nomor tahun tentang penyelenggaraan pelayanan publikenturan kepentingan adalah situasi mana setiap penyelenggara daerah kabupaten bantulbantulbantul. skpd unit kerja bumi adalah satuan kerja perangkat daerah unit kerja bumi pemerintah kabupaten bantula.mengutamakan kepentingan publik, b.menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan, c.mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan, dan d.dalam pimpinan skbantulr sekretaris daerah kab ten u,b a sistem pemerintah kepada bagian gunawan santoso.s. sos, m.h nip: |
kelas berita daerah kabupaten bantul dinas kesehatan kabupaten bantul. upaya, kesehatan kerja. bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan bupati bantul nomor tahun tentang upaya kesehatan kerja (ukk) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bantul, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja, diperlukan upaya kesehatan kerja ukk): bahwa sebagai pelaksanaan keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk tentang pelayanan kesehatan kerja pada puskesmas kawasan sentra industri, perlu menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan kerja ukpaya kesehatan kerja ukwajib laporan penyakit akibat hubungan kerja, peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor per men viii tentang pertolongan pertama pada kecelakaan p3k) tempat kerja, peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor per men vii tentang alat pelindung diri tentang pelayanan kesehatan kerja pada puskesmas kawasan sentra industri, memutuskan menetapkan peraturan bupati bantul tentang upaya kesehatan kerja (ukk). bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:upaya kesehatan kerja yang selanjutnya disebut ukk adalah serangkaian upaya pemeliharaan kesehatan pekerja yang terencana, teratur dan berkesinambungan (diselenggarakan dari, oleh dan untuk pekerja)adalah kelompok sekumpulan kegiatan industri sejenis yang lokasinya mengelompok pada jarak yang tidak terlalu jauh dan umumnya daerah pedesaan. sektor informal adalah perusahaan non direktori pnd), dan usaha rumah tangga urt) dengan jumlah tenaga kerja kurang dari (dua puluh) orang. pekerja adalah setiap orang yang dapat bekerja guna menghasilkan baranglayanan kesehatan kerja dasar adalah upaya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pekerja secara minimal dan paripurna meliputi upaya peningkatan kesehatan kerja, pencegahan, penyembuhan serta pemulihan penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja oleh institusi pelayanan kesehatan kerja dasar. institusi pelayanan kesehatan kerja dasar adalah suatu lembaga yang terlibat dalam memberikan pelayanan kesehatan kerja dasar baik sarana kesehatan pemerintah maupun swasta, meliputi pos upaya kesehatan kerja pos ukk), klinik pratama, poliklinik perusahaan, dan puskesmas termasuk puskesmas pembantu. pos upaya kesehatan kerja yang selanjutnya disebut pos ukk merupakandiselenggarakan dari, oleh dan untuk pekerja. kader pos ukk adalah pekerja yang mempunyai kesadaran dan mau bekerja secara sukarela untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan diri sendiri dan kelompoknya agar dapat bekerja dengan aman, sehat dan produktif dalam bekerja. penyakit akibat kerja yang selanjutnya disebut pak adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. kecelakaan akibat kerja yang selanjutnya disebut kak) adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dealat pelindung diri yang selanjutnya disebuukk dimaksudkan untuk: peningkatan pengetahuan pekerja tentang kesehatan kerja, peningkatan kemampuan pekerja menolong diri sendiri, pelayanan kesehatan kerja oleh kader, pekerja dan tenaga kesehatan, kewaspadaan dan kesiapsiagaan pekerja terhadap risiko dan bahaya akibat kerja, pemberian dukungan pengambilan kebijakan daerah terkait kesehatan kerja, dan peningkatan peran aktif semua sektor dalam penyelenggaraan ukk. ukk bertujuan untuk: mengembangkan dan membina upaya kesehatan kerja melalui peran serta masyarakat secara menyeluruh dan terpadu wilayah kerja, mengidentifikasi dan menanggulangi masalah kesehatan kerja pak dan penyakit akibat hubungan kerja wilayah kerja, memberikan pembinaan kepada masyarakat pekerja dalam kegiatan pencegahan terhadap bahaya akibat kerja, perbaikan lingkungan kerja tindakan ergonomis dan pelayanan kesehatan kerja kepada masyarakat tenaga kerja, dan menyusun rencana kerja pelaksanaan program ukk wilayahnya. ukk dilaksanakan berdasark pekerja. bab ukk setiap perusahan atau tempat kerja harus melaksanakan program ukk. untuk mencapai tujuan ukk sebagaimana dimaksud dalam dibentuk pos ukk setiap perusahaan atau tempat kerja sektor informal. pos ukk sebagaimana dimaksud pada dikelola oleh kader dari pekerja perusahaan atau tempat kerja sektor informal, berkoordinasi dengan puskesmas sebagai pembina. pos ukk sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja dan meningkatkan produktivitas kerja. fasilitas pos ukk harus dipenuhi semua perusahaan dan tempat kerja sektor informal. ketentuan persyaratan pembentukan pos ukos ukk sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas sebagai berikut: identifikasi masalah kesehatan lingkungan kerja, menyusun rencana pemecahan masalah, melaksanakan kegiatan promosi kesehatan lingkungan kerja, menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, melakukan pelayanan kesehatan kerja dasar, melaksanakan kewaspadaan dini terhadap risiko dan masalah kesehatan pekerja, melaksanakan rujukan puskesmas fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, melaksanakan pertolongan pertama pada kecelakaan p3k) dan pertolongan pertama pada penyakit (p3p), mengelola penyediaan apd, dan j . melaksanakan pencatatan dan pelaporan. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada setiap pos ukk dibentuk kader pos ukk. kader pos ukk sebagaimana dimaksud dalam merupakan anggota masyarakat atau pekerja yang memenuhi kriteria sebagai berikut dipilih dari dan oleh masyarakat pekerja setempat, dapat membaca dan menulis huruf latin, tinggal lingkungan tempat kerja tersebut, bersedia dan mampu bekerja untuk masyarakat pekerja lingkungannya secara suka rela, mempunyai cukup waktu untuk bekerja bagi masyarakat pekerja, dan sudah dilatih dan paham prinsip prinsip kesehatan kerja. bab iii ruang pos ukk dan apd dalam menyelenggarakan pos ukk sebagaimana dimaksud dalam perusahaan atau tempat kerja sektor informal harus menyediakan ruang pos ukk apabila memperkerjakan pekerja sebanyak (seratus) orang atau lebih: atau memperkerjakan pekerja kurang dari (seratus) orang dengan potensi bahaya tinggi. ketentuan lebih lanjut mengenai ruang pos u perusahan atau tempat kerja dan sektor informal harus menyediakan apd bagi pekerja tempat kerja. apd harus sesuai dengan standar nasional indonesia sni) atau standar yang berlaku. apd harus diberikan oleh perusahaan atau tempat kerja secara cuma cuma. apd dan pakaian kerja yang telah dipakai tenaga kerja tidak boleh dipakai tenaga kerja lain kecuali apabila apd dan pakaian kerja sudah dibersihkan. ketentuan lebih lanjut mengenai apd tercantum dalam lampiran iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini bab pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pos ukk harus dicatat dan dilaporkan kepada puskesmas agar dapat dilakukan pembinaan. pencatatan kegiatan sebagaimana dimaksud pada meliputi: susunan kepengurusan, identitas data dari anggotanya, jadwal dan kegiatan setiap anggotanya, riw kesehatan setiap anggotanya, hasil pertemuan pekerja dan usulan pekerja, administrasi keuangan dan inventaris, daftar apd dan lain sebagainya pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: dilaksanakan oleh perusahaan atau tempat kerja dan sektor informal dilaksanakan secara rutin dan ketika terjadi kejadian luar biasa klb) bencana paling lambat jam. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan program ukk dilaksanakan sebagai berikut aspek kesehatan oleh puskesmas, aspek kelembagaan pos ukk pada perusahaan atau tempat kerja oleh perusahaan atau tempat kerja, cc. aspek kelembagaan pos ukk sektor informal oleh pemerintah desa, dan aspek teknis yang berhubungan dengan pekerjaan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, bimbingan dan penyuluhan, pelatihan, pengawasan dan atau pemberdayaan masyarakat. dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dibentuk tim percepatan program ukk oleh bupati. keanggotaan tim percepatan program ukk sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya dan unsur masyarakat. bab sanksi administratif setiap perusahaan atau tempat kerja yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dan dapat diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, dan atau peringatan tertulis. pelaksanaan pemberian sanksi administratif dilaksanakan oleh kepala dinas kesehatan berdasarkan rekomendasi tim percepatan program ukk. bab vii ketentuan penutup perusahaan atau tempat kerja dan sektor informal harus membentuk pos ukk paling lambat (dua) tahun setelah berlakunya peraturan bupati ini. dinas kesehatan dibantu tim percepatan program ukk memberikan fasilitasi pembentukan pos ukk pada perusahaan atau tempat kerja dan sektor informal sekretaris daerah kabupaten bantul u.b: sistem pemerian han kerala gian guna san so.s. sos, m.h nip. lampiran peraturan bupati bantul nomor tahun tentang upaya kesehatan kerja (ukk) persyaratan pembentukan pos ukk pembentukan pos ukk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ada kelompok pekerja yang membutuhkan pelayanan kesehatan kerja, ada keinginan masyarakat pekerja untuk membentuk pos ukk, ada kesediaan masyarakat pekerja untuk menjadi kader pos ukk, ada tempat yang memadai untuk dijadikan pos ukk yang dilengkapi dengan papan nama pos ukk, tersedianya fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan p3k) kit dan pertolongan pertama pada penyakit (p3p) kit, tersedianya contoh apd untuk pekerja sesuai dengan jenis pekerjaannya, timbangan badan dan alat pengukur tinggi badan, meja, kursi, tempat tidur dan lemari obat, adanya buku pencatatan dan pelaporan, adanya buku panduan dan media penyuluhan, dan alat tulis. persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka sampai dengan angka mutlak harus dipenuhi sebelum dibentuk pos ukk, sedangkan persyaratan yang lainnya dapat dilengkapi secara bertahap sesuai dengan kemampuan masyarakat pekerja. bupati bantul, ttd. sri surya width lampiran peraturan bupati bantul nomor tahun tentang upaya kesehatan kerja (ukk) ruang pos upaya kesehatan kerja (ukk) ruang pos ukk mempunyai persyaratan sebagai berikut lokasi ruang pos ukk mempunyai luas minimal cukup menampung satu tempat tidur pasien dan masih terdapat ruang gerak bagi seorang petugas p3k serta penempatan fasilitas p3k lainnya, bersih dan tenang, ventilasi baik, memiliki pintu dan jalan yang cukup lebar untuk memindahkan korban, diberi tanda dengan papan nama yang jelas dan mudah dilihat, paling sedikit dilengkapi dengan: wastafel dengan air mengalir, kertas tissue lap, usungan tandu kursi roda, badai spark, kotak p3k dan isi, tempat tidur dengan bantal dan selimut, tempat untuk menyimpan alat alat, seperti: sabun dan sikat, pakaian bersih untuk penolong, tempat sampah, dan kursi tunggu bila diperlukan. kotak p3k harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, berwarna dasar putih dengan lambang p3k berwarna hijau, isi kotak p3k paling sedikit memuat kasa steril terbungkus perban (lebar dan cm) plester (lebar cm) plester cepat kapas gram kain segitiga (mitra) gunting peniti sarung tangan sekali pakai masker inset lampu senter gelas untuk cuci mata kantong plastik bersih aguadest povidon iodine ml) alkohol 70y60 buku panduan p3k tempat kerja buku catatan daftar isi kotak p3k penempatan kotak p3k pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau, diberi tanda arah yang jelas, cukup cahaya serta mudah diangkat apabila akan digunakan, sesuai dengan jumlah pekerja, jenis dan jumlah kotak p3k, dalam hal tempat kerja dengan unit kerja berjarak (lima ratus) meter atau lebih masing masing unit kerja harus menyediakan kotak p3k sesuai jumlah pekerja buruh, dan dalam hal tempat kerja pada lantai yang berbeda gedung bertingkat, maka masing masing unit kerja harus menyediakan kotak p3k sesuai jumlah pekerja. bupati bantul, ttd. sri surya width lampiran iii peraturan bupati bantul nomor tahun tentang upaya kesehatan kerja (ukk) alat pelindung diri (apd) apd meliputi pelindung kepala, pelindung mata dan muka, pelindung telinga, pelindung pernafasan beserta perlengkapannya, pelindung tangan, pelindung kaki, pakaian pelindung, pelampung, dan atau alat pelindung jatuh perorangan fungsi apd meliputi fungsi pelindung kepala adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, terbentuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang atau meluncur udara, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan bahan kimia, jasad renik (mikro organisme) dan suhu yang ekstrim, fungsi pelindung mata dan muka adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya, paparan partikel partikel yang melayang udara dan badan air, percikan benda benda kecil, panas, atau uap panas, radiasi gelombang elektromagnetik yang mention maupun yang tidak mention, pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam, fungsi pelindung telinga adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan, fungsi pelindung pernafasan beserta perlengkapannya adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi organ pernafasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat dan atau menyaring cemaran bahan kimia, mikro organisme, partikel yang berupa debu, kabut (aerosol), uap, asap, gas fume, dan sebagainya, fungsi pelindung tangan adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi mention, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan dan tergores, terinfeksi, zat patogen (virus, bakteri) dan jasad renik, fungsi pelindung kaki adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau benturan dengan benda benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajang suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya dan jasad renik, tergelincir, fungsi pakaian pelindung adalah pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi bahan sebagian atau seluruh bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim, pajanan api dan benda benda panas, percikan bahan bahan kimia, cairan dan logam panas, uap panas, benturan (impact) dengan mesin, peralatan dan bahan, pelampung berfungsi melindungi pengguna yang bekerja atas air atau dipermukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur keterangan (buoyancy) pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam (negative bryant) atau melayang (neutral boyband) dalam air, dan alat pelindung jatuh perorangan berfungsi membatasi gerak pekerja agar tidak masuk tempat yang mempunyai potensi jatuh atau menjaga pekerjaan berada pada posisi kerja yang diinginkan dalam keadaan miring maupun tergantung dan menahan serta membatasi pekerja jatuh sehingga tidak membentur lantai. bupati bantul, ttd. sri surya width |
kelas berita daerah kabupaten bantul dinas perijinan kabupaten bantul. perizinan, bangunan bupati bantul daerah istimewa yogyakarta peraturan bupati bantul nomor tahun tentang perizinan bangunan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bantul, menimbang bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tatabantul nomor tahun tentang bangunan gedung, serta menyesuaikan dengan peraturan daerah kabupaten bantul nomor tahun tentang penyelenggaraan perumahan, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai perizinberita daerahyelenggaraan perumahan( lembaran daerah kabupaten bantul tahun nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang perizinkerjaan umum adalah dinas pekerjaan umum kabupaten bantul. kepala dinas pekerjaan umum adalah kepala dinas pekerjaan umumberngembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara perumahan dan permukiman,kan utilitas. rumah tinggalbidang tanah sendirimohon adalah orang atau badan kelompok orang atau perkumpulan yang mengajukan permohonan perizinan kepada pemerintah kabupaten. ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi bangunan gedung dan non gedung yang memuat ketentuan tata cara pengesahan dokumen perencanaan, prosedur pengajuan imb, pengawasan dan pengendalian imb serta slf. bab tata cara pengesahan dokumen perencanaan jenis bangunan yang wajib memiliki pengesahan dokumen perencanaan meliputi bangunan gedung hunian rumah tinggal bertingkat, dengan ketentuan lantai atas beratap dan lebar tentangnya lebih dari (lima) meter, meter persegi), termasuk dalamnya ruang pamer (etalase dan atau showroom), ruang pelayanan utama penjualan barang dagangan jasa, dan ruang transaksi (loket dan atau kasir), bangunan fungsi sosial budaya, dan bangunan bukan gedung meliputi tower dan atau menara telekomunikasi, reklame jenis billboard dan megaton, aksesoris jalan meliputi jembatan penyeberangan dan gapura, jembatan bentang lebih dari (lima) meter, talud dengan ketinggian lebih dari (tiga) meter, dan dinding penahan tanah. untuk bangunan gedung yang merupakan bagian dari pembangunan perumahan oleh pengembang, rumah tinggal deret atau bangunan gedung deret lainnya yang sudah memiliki pengesahan site plan, tidak diwajibkan memiliki pengesahan dokumen perencanaan. tata cara pengajuan pengesahan dokumen perencanaan sebagai berikut: permohonan untuk jembatan dan atau talud diajukan kepada kepala dinas sumber daya air, permohonan untuk bangunan selain talud dan atau jembatan diajukan kepada kepala dinas pekerjaan umum, cc.foto copy ktp identitas diri pemohon, foto copy bukti kepemilikan tanah, foto copy krk yang masih berlaku, dokumen perencanaan yang meliputi:peta lokasi. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf menggunakan formulir yang telah disediakan. pengesahan dokumen perencanaan dilakukan oleh skpd teknis yang membidangi. bab iii prosedur pengajuan imb jenis bangunan yang wajib memiliki imb sebagai berikut bangunan gedung beserta prasarananya, dan bangunan bukan gedung. untuk bangunan gedung yang merupakan bagian dari rumah tinggal deret atau rumah tinggal berdampingan, bangunan gedung deret lainnya yang sudah memiliki sertifikat alas hak atas tanah sendiri sendiri, dapat diberikan imb untuk masing masing bangunan gedung tersebut. permohonan imb atas namaatas alas hak atas tanah sertifikat yang sama dantersebut atas yang lebih dari (empat) harus memenuhi ketentuan setelan. permohonan imb pada (satu) bidang tanah hanya dapat diterbitkan (satu) imb, kecuali bagi pengembang. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada apabila bangunan didirikan oleh ahli waris. permohonan imb diajukan secara tertulis kepada kepala dinas perijinan. permohonan imb sebagaimana dimaksud pada huruf huruf menggunakan formulir yang telah disediakan. persyaratan teknis untuk bangunan bukan gedung sesuai dengan jenis bangunan. penerbitan imb dapat dilakukan setelah diadakan koordinasi dan peninjauan lokasi oleh tim teknis yang terdiri atas dinas perijinan, dinas pekerjaan umum, dan dinas sumber daya air. penerbitan imb disertai stiker imb yang harus dipasang pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum. penerbitan imb sebagaimana dimaksud dihampiri gambar rencana bangunan yang dibubuhi cap dinas perijinan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat imb. bab pengawasan dan pengendalian imb bagian kesatu umum pengawasan dan pengendalian imb dilaksanakan oleh dinas perijinan. dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian imb sebagaimana dimaksud pada dapat bekerjasama dengan dinas instansi terkait. bagian kedua prosedur pembatalan imbtidak mengambil imbtidak mengambil imb, kepala dinas perijinan menerbitkan surat pembatalan imb.belum memulai pelaksanaan pekerjaanbelum memulai pelaksanaan, kepala dinas perijinan menerbitkan surat pembatalan imb bagian ketiga sanksi bagi yang sudah berizin setiap orang atau badan yang membangun bangunan gedung dan bangunan bukan gedung dan atau merubah luas, bentuk dan fungsi bangunan wajib memperbaharui izin. peringatan tertulis diberikan apabila bangunan tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. peringatan tertulis berisi peringatan untuk menghentikan kegiatan pembangunan menyesuaikan dengan izin yang dimiliki dan atau merubah izin sesuai bangunan yang barutujuhtujuh) hari, diterbitkan peringatan tertulis ketiga. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh dinas perizinan dengan tembusan bupati dan satuan polisi pamong praja. apabila peringatan sebagaimana tidak diindahkan, paling cepat dalam waktu (empat belas) hari maka dilakukan pembekuan izin. pembekuan izinsudah diindahkan, izin diaktifkan kembali. pengaktifan kembali izin sebagaimana dimaksud padatidak diindahkan, paling cepat dalam waktu (empat belas) hari izin akan dicabut, dan dilakukan penegakan peraturan daerah oleh satuan polisi pamong praja. bagian ketiga sanksi bagi yang tidak berizin setiap orang atau badan yang membangun bangunan gedung dan bangunan bukan gedung tanpa izin diberikan peringatan. peringatan tertulis kesatu berisi peringatan untuk menghentikan pembangunan dan agar mengurus perizinannyaharihari) hari, diterbitkan peringatan tertulis ketiga peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan oleh dinas pekerjaan umum atau dinas sumber daya air dengan tembusan dinas perijinan dan satuan polisi pamong praja. apabila peringatan sebagaimana tidak diindahkan maka penegakan perda dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja. bab prosedur pengajuan slf pemilik imb mengajukan permohonan sertifikat laik fungsi secara tertulis kepada kepala dinas pekerjaan umum. permohonan sebagaimana dimaksud pada menggunakan formulir yang telah disediakan. penerbitan slf bagi bangunandinas pekerjaan umum. penerbitan slf bagi bangunan tidakpenyedia jasa yang berkompeten. dalam penerbitan slf sebagaimana dimaksud pada memuat gambar blok plan site plan serta lembar pencatatan data, penerbitan, dan perpanjangan slf yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari slf. bab ketentuan penutup persyaratan teknis, formulir dan format yang diperlukan untuk pelayanan perizinan bangunnomor tahun tentang izin mendirikan bangun:b. asisten pemerintah kepala bagi.x:| guna santoso.s. sos, m.h nip: nn format pengajuan lampiran pengesahan dokumen peraturan bupati bantul perencanaan bangunan selain nomor tahun jembatan dan atau talud tentang perizinan bangunanselain jembatan dan atau taludnkananannanananana nana aan ana ana aan naa aan aan alamat kkkakaannnnnn aan rencana kegiatan fungsi berdasarkan rencana kabupaten .o.oonnnnnnna fungsi bangunan kakananaanannananana anakan ana aan aan luas bangunan don kananannanananan aan aan anna anna aan ana ana data tanah lokasi kaakanaana nana naa ana anna ana pemilik dewakanananananl naa aanformat pengajuan pengesahan dokumen perencanaan bangunan jembatan dan atau taludjembatan dan atau talud kepada yth. kepala dinas sumber daya airwakaanakanannanakananan aan anna anna anakan anna aan aan aka anna alamat dnaaaaaanann anna naa ana ana aan aaa aan rencana kegiatan fungsi berdasarkan rencana kabupaten . w.o.oooennnn fungsi bangunan denanaanananananann anna luas bangunan donkanananaananananaan anna kana ana aan data tanah lokasi dokaakanannanannanaanaaan aan ana kana anna anna pemilik kaakanaana nana naa ana anna anacc. format pengesahan dokumen perencanaan pemerintah kabupaten bantul dinas pekerjaan umum panembahan senopati, palbapangnaa anna naa aan luas tanah mankaknakaa anna aan lokasi tanah mankaknakaa anna aan fungsi bangunan bankananananaa nana. diishasil tes penyelidikan tanah (sindir): dan: rencana anggaran biaya rab) apabila bangunan bukan gedungpekerjaan umum:pekerjaan umum kabupaten bantul tembusan disampaikan kepada ka. dinas perijinan kab. bantul, arsip. format pengesahan dokumen perencanaan pemerintah kabupaten bantul dinas sumber daya air kolonel sugiana nobangunan bukan gedung.anna aan aan luas tanah manknakakaa akan ana ana lokasi tanah manknakakaa akan ana ana nama jaringan saluran .o.voodoo wom bannknnnanan fungsi bangunan bankananananaa nana naa aanpeka oldan rencana anggaran biaya rab).sumber daya air,sumber daya air kabupaten bantul tembusan disampaikan kepada ka. dinas perijinan kab. bantul, arsip. format permohonan imb gedung permohonan imb gedung lamp. (satu) bundel perihal permohonan ijin mendirikan bangunalamatdata tanah namaalamatluas tanah maan lokasi tanah knanaanannanan anna ana nana nana nana ana ana naa ana ana anna ana anakan aka naa ana ana data bangunan luas bangunan mean fungsi bangunan mean ketinggian bangunan |. www nama pemborong mean sempadan bangunan snananananan oat senang oli oleh petugas) bersama ini kami lampirkan fotokopi identitas diri ktp pemohon: surat kuasa dan fotokopi ktp penerima kuasa apabila pengurusan diwakilkan: fotokopi sertifikat tanah bukti kepemilikan tanah dengan status tanah pekarangan atau non pertanian,:lantai ketinggian lebih dari melampirkan hasil tes sindir: bangunan gedung untuk kepentingan umum dan komersial dengan luas ruang komersial lebih dari (lima puluh empat meter persegi): untuk selain bangunan rumah tinggal tidak bertingkat dan bangunan usaha dengan luas ruang usaha lebih dari dilengkapi dengan: surat keterangan rencana kabupaten, dan dokumen perencanaan disahkan oleh dinas pekerjaan umum. untuk perumahan dilengkapi dengan:m2. tanggal, .iiieiuunua tanggal, mie tanggal, lio nomor dennanananananananaa nomor paakakaaaaa pemohon, camat peletakdnkaakaa tanaka desa dnkaakaa tanaka nama pemilik: .cbooo woo woo wommenannannnnanannalnnnnlnnlnan yang berlokasi desa dankaakaa naa kecamatan mrnannanaann akanntuk kanananana nana anakan berlantai. seluas.e.nnnenannnannannaanananannnnannananaan tandatangan materai sebelah selatan nan ana kanan aan,nan aeneenen menyatakan dengan sebenarnya, bahwa kami selaku pemilik tanah hak milik nomor . terletak desa .e.eee. seluaslkakakanaa kaka ana alamat daformat imb bukan gedung permohonan imb bukan gedung lamp. (satu) bundel perihal permohonan ijin mendirikan bangunan bukan alamat pemohon maan data tanah nama pemilik maan alamat pemilik aan luas tanah maan lokasi tanah aan data bangunan luas bangunan mena anaknya fungsi bangunan kannananunna nan aan anna nana anna nana aan ana aan anakan anna nana ketinggian bangunan mean nama pemborong mena anaknya sempadan bangunan senanananann len nan nana lii oleh petugas) bersama ini kami lampirkan foto copy ktp identitas diri penanggung jawab: surat kuasa dan fotokopi ktp penerima kuasa apabila pengurusan diwakilkan: rencana anggaran biaya rab): dan persyaratan teknis lain sesuai jenis bangunan. tanggal, .o.book mengetahui pemohon, ketua p3a ip3a gp3a ) tanggal, .o.oo. tanggal, oom nomor pnanananannanannnananaan nomor pnanananannanannnananaan camat mankannaaanannanannanpnknakaaana nana aan desa pnknakaaana aan ana zaman nama pemilik: .oocooooonnannnn nan yang berlokasi desa pnkaaaaatana nana kecamatan panaaaaaatanamu ena bela tai.iii uas. im?knnanaatanaaannnnnannaaaaan tandatangan materai sebelah selatan aanamatan tanaman menanamanna menyatakan dengan sebenarnya, bahwa kami selaku pemilik tanah hak milik nomor . terletak . jeoeeeeu. seinkakakaaa kakak aan alamat manpersyaratan teknis bangunan bukan gedung tower menara telekomunikasi, dihampiri dengan::, surat pernyataan kerelaan dari pemilik tanah apabila bangunan bukan pada tanah milik sendiri:: m.: surat pernyataan kerelaan dari pemilik tanah apabila pendirian bangunan bukan pada tanah,trencana pondasijembatan dan atau talud, dihampiri dengan gambar situasi dengan skala gambar rencana dan perhitungan konstruksi teknis bangunan: surat pernyataan kesanggupan pemohon menjamin kelancaran aliran air dan menjaga: dan kelestarian bangunan irigasi yang sudah terbangun. kolam renangcc.format penerbitan imb bukanwebsite izin mendirikan bangunan (imb) bukan gedung berdasarkan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah:bangunan bukan gedung. peraturan bupati bantul nomor tahun tentang perizinan bangunan::bukannerbitan imbten website izin mendirikan bangunan (imb) gedung berdasarkanperumahan:perizinan bangunan,,,rmohonan slf permohonan sertifikat laik fungsi lamp (satu) bundel perihal permohonan sertifikat laik fungsisertifikat laik fungsi dengan data data sebagai berikut: data pemohon nama pemohon ann ann ppn nnn ennnnnn nan pan ann annnnnnn aapaennranaann paa aaaaaanaannnn alamat ban data imb nama pemilik izin bana alamat nama pemilik bangunan .oooooooo wo## www www. alamat ban lokasi bangunan ann ann neeennnnnnn ppp paeennannnn nrp npannnnnnnn napaenararaann paa aanaaanaannnnnnaa fungsi bangunan ann ann ppn nnn ennnnnn nan pan ann annnnnnn aapaennranaann paa aaaaaanaannnn jenis bangunan ann ppn pnp nnnnnnp ppp neennnnnnn aarpanannn aaa pannrarnann paa aaaaaanaannn nnn luas bangunan ann ann ann panen pnnannnnnnnn pap aenennannn nan naanannaannnn raaannannnn nnn rencana kegiatan jenis kegiatan ann nan papan nan nnn pppannnnann ppa annan nnaaaannaannnn paaaaannnannnna nnn nnn jangka waktu tetap sementara dengan perkiraan . wujud. tahun sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan fotokopimilik atau pengawas yang ditunjuk: dan surat pernyataan tidak ada perubahan data dalam imb, pemohon, keterangan coret yang tidak sesuai format penerbitan slf pemerintah kabupaten bantul napa dinas pekerjaan umum panembahan senopati, palbapang, bantul telp. email ten website sertifikat laik fungsi (slf)rizinan bangunan: menyatakan bahwa nama bangunan dana jenis bangunan ann ana aneh panen nnareni . fungsi bangunan hpn nan ann ananda rapararrrit . nomor imb nan ane ennppnnnerarapat pemilik bangunan pra nomor bukti kepemilikan pan napanapapparpaat . lokasi anta papararrt . cu. eno sebagai laik fungsi kanan (oji seluruhnya sebagian) sesuai dengan lampiran lampiran sertifikat ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini. sertifikat ini berlaku sampai . dengan ketentuan sebagai berikut pemanfaatan bangunan harus sesuai dengan yang tercantum dalam slf: keberadaan bangunan idak akan membahayakan keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, sertifikat ini berlaku selama tidak ada perubahan fungsi, perubahan beban, perubahan luas bangunan serta tidak mengalamidan tanda slf harus dipasang ditempel pada bangunan bagian depan pada tanggal dikeluarkan kabupaten bantul kepala dinas pekerjaan umum kabupaten bantul bupati bantul, ttd. sri surya width |
a13 bupati bantul peraturan bupati bantuldengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bantul, menimbang .a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertumbuhan ekonomi desa yang berkesinambungan dalam upaya peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta melaksanakan program bantuan pemberdayaan masyarakat, bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan program bantuan keuangan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta kepada desa kabupaten bantul, dipandang perlu untuk memberilurah desa. bantuan keuangan adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta kepada desa yang diberikan melalui apbd kabupaten untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. bagian pemerintahan desa adalah bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten bantul. kelompok sasaran program adalah gabungan individu pengguna atau manfaat program yang terdiri anggota masyarakat yang masuk dalam wilayah pedukuhan. tso adalah tenaga kerja sukarela otonom tingkat desa dan kecamatan sebagai tenaga pendamping kelompok penerima program pemberdayaan masyarakat bantuan keuangan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta. bab maksud dan tujuan program bantuan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memberikan akses bagi kelompok masyarakat miskin: menumbuhkan kapasitas masyarakat miskin dalam kegiatan ekonomi produktifsdan cc. mewujudkan penguatan permodalan dan manajemen usaha kecil pada kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori status sosial ekonomi miskin. tujuan program bantuan pemberdayaan masyarakat adalah mendistribusikan dan melindungi sumber daya keuangan kepada kelompok masyarakat miskin: meningkatkan sinergi keberpihakan antara pemerintah provinsi diy, pemerintah daerah kabupaten bantul dan pemerintah desa terhadap program pengentasan kemiskinan, cc. meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat miskin:dan @d. meningkatkan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa dalam program pemberdayaan masyarakat. bab iii mekanisme program bagian kesatu pelaksana dan pendamping program satuan kerja perangkat daerah sebagai pelaksana program bantuan keuangan untuk pemberdayaan masyarakat desa kabupaten bantul adalah bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten bantul. dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program bantuan keuangan, sekretaris daerah membentuk tim pendamping kabupaten dengan melibatkan camat selaku pembina desa. pemerintah desa adalah pendamping dari program bantuan pemberdayaan masyarakat tingkat desa. pemerintah desa membentuk tim pelaksana tingkat desa yang ditetapkan dengan keputusan lurah desa. susunan tim pelaksana tingkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan desa, paling tidak terdiri dari penanggungjawab lurah desa: ketua dari unsur pamong desa: sekretaris dari unsur lpml: bendahara dari unsur pamong desa,dan anggota dari unsur tso desa dan dapat ditambah dari unsur tokoh masyarakat. tugas tim pelaksana tingkat desa adalah sebagai berikut memberikan sosialisasi program tingkat desa: memberikan masukan pedukuhan calon penerima bantuan, cc. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat calon penerima bantuan berdasarkan potensi yang dapat dikembangkan: menyeleksi anggota kelompok makin sesuai data dari bkk,pp dan kabupaten bantul, menyalurkan dana bantuan kepada kelompok penerima,dan melaporkan tugasnya dan bertanggungjawab kepada lurah desa. bagian kedua sosialisasi program tim pendamping kabupaten melaksanakan sosialisasi pengenalan program dan petunjuk pelaksanaan program kepada pemerintah desa. berdasarkan hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat tingkat pedukuhan sebagai persiapan pembentukan kelompok. bagian ketiga pembentukan kelompok masyarakat membentuk kelompok dengan prioritas anggotanya adalah keluarga miskin yang memiliki potensi untuk diberdayakan. kelompok sebagaimana dimaksud pada dibentuk tingkat pedukuhan melalui proses musyawarah warga pedukuhan dengan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan. struktur organisasi kelompok disusun sesuai kebutuhan, dengan sekurang kurangnya memuat unsur unsur: pengurus, yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara:dan anggota jumlah anggota kelompok paling sedikit (sepuluh) orang dan paling banyak (lima belas) orang warga dalam (satu) pedukuhan yang memiliki kesamaan profesi. lurah desa, pamong desa dan anggota bpd tidak diperbolehkan menjadi anggota kelompok. jenis kegiatan usaha ditentukan sendiri oleh kelompok melalui musyawarah dengan ketentuan: jenis usaha yang akan dikelola oleh kelompok harus benar benar mencerminkan kemampuan, potensi dan mempunyai prospek untuk dikembangkan:dan jenis kegiatan adalah bidang ekonomi produktif dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, jasa, industri rumah tangga dan industri kerajinan, perdagangandan kemampuan sebagai bahan penyusunlarangan dana bantuan tidak boleh dipergunakan untuk membiayai kegiatan selain yang tercantum dalam proposal yang diajukan oleh kelompok. dana bantuan tidak boleh diinvestasikan dalam rekening bank atau lembaga keuangan lainya dalam rangka untuk mendapatkan bunga atau pendapatan lain dari perbankan. pemerintah desa tidak diperkenankan mengelola dana bantuan yang telah diserahkan kepada kelompok. bagian kelima pengajuan proposal kelompok mengajukan proposal pengajuan dana bantuan yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui tso desa, tso kecamatan, dukuh, lurah desa dan camat kepada bupati bantul c.g. kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten bantul. proposal kelompok disusun dengan bantuan dan pendampingan dari tenaga kerja sukarela otonom tso) kabupaten bantul. proposal sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat: surat permohonan bantuan, latar belakang: maksud dan tujuan: rencana anggaran dan biaya rab): susunan pengurus dan anggota kelompok, aturan ,kesepakatan usaha kelompok, dan berita acara pembentukan kelompoklam data makin dari badan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupaten bantul tahun bagian keenam verifikasi proposal tim pendamping kabupaten melakukan verifikasi proposal yang diajukan oleh kelompok. materi verifikasi terdiri atas: kelengkapan dan kesesuaian proposal menurut pedoman pelaksanaan program: komposisi anggota adalah (delapan puluh persen) miskin berdasar data miskin dari badan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana bkk,pp dan kb) kabupaten bantul:dan apabila komposisi anggota miskin tidak terpenuhi (delapan puluh persen) dapat diambilkan dari warga yang masuk kategori rawan miskin. kelompok yang lolos verifikasi ditetapkan oleh bupati cg. kepala bagian pemerintahan desa. bagian ketujuh penetapan alokasi dana bagian pemerintahan desa menetapkan besaran alokasi dana untuk masing masing desa dengan mempertimbangkan jumlah makin, kondisi masyarakat dan desa. besaran alokasi dana untuk masing masing desenam pencairan dana bantuan keuangan disalurkan kepada pemerintah desa melaui rekening kas desa sebagai bagian dari anggaran pendapatan dalam apb desa tahun anggaran pemerintah desa melalui bendahara desa menyerahkan dana kepada pelaksana tingkat desa. pelaksana tingkat desa menyalurkan dana kepada kelompok sesuai besaran alokasi yang telah ditetapkan. penyaluran dana kepada kelompok paling lambat hari setelah dana masuk rekening desa. penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada dan disertai bukti bukti pengeluaran yang sah. bab ketentuan penggunaan dana dan pengelolaan program bagian kesatu ketentuan penggunaan dana bantuan digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok dan kegiatan yang menunjang pemberdayaan masyarakat. bantuan diberikan bagi kelompok masyarakat yang belum pernah menerima bantuan pemberdayaan masyarakat dari pemerintah provinsi diy kecuali kelompok yang mendapatkan reward karena usaha kelompok dapat berkembang dengan baik. reward sebagaimana dimaksud pada diatas diberikan bagi kelompok yang dinyatakan lolos evaluasi dan seleksi oleh tim pendamping kabupaten. jumlah bantuan untuk masing masing kelompok sebesar (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bantuan tidak diperbolehkan untuk membiayai kegiatan fisik yang tidak menunjang program seperti untuk membangun gapura, prasasti, gardu, jalan, rehab kantor desa dan sejenisnya termasuk untuk belanja penunjang seperti honor tim, uang lembur, atk, perjalanan dinas. paling lambat dalam waktu (satu) bulan setelah kelompok menerima bantuan, harus sudah membelanjakan sesuai proposal pengajuan. bagian kedua ketentuan pengelolaan program bupati menerbitkan peraturan bupati tentang ketentuan mengenai penggunaan dan pengelolaan dana pada masing masing desa. peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat pengaturan mengenai ketentuan yang mengatur besaran dana untuk masing masing kelompok, pertanggung jawaban kelompok, cc. pembinaan dan pengawasan: dan pelaksana tingkat desa. pemerintah daerah dapat menganggarkan dana pendampingan dalam apbddan minum rapat, atk, dan perjalanan dinas. bab pertanggungjawaban pemerintah desa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program tingkat desa melalui mekanisme apb desa tahun kelompok penerima bantuan melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha tiap triwulan sekurang kurangnya selama satu tahun. materi laporan sekurang kurangnya memuat kelembagaan kelompok laporan keuangan kelompok: perkembangan pelaksanaan program masalah yang dihadapi tingkat kelompok,:dan manfaat program. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati bantul cg. bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten bantul. bab pendampingan, pembinaan dan pengawasan pendampingan program kabupaten dilaksanakan oleh tim pendamping tingkat kabupaten yang bertanggung jawab kepada bupati. tugas tim pendamping kabupaten sebagaimana dimaksud pada adalah menyusun pedoman pelaksanaan program, melakukan sosialisasi pengenalan program dan pedoman pelaksanaan program kepada pemerintah desa dan masyarakat, cc. melakukan verifikasi proposal pengajuan program dari pemerintah desa, memberikan masukan, saran dan arahan kepada pemerintah desa maupun langsung kepada kelompok penerima bantuan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang dipandang perlu: melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program:dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati. dalam melaksanakan tugasnya tim pendamping kabupaten dibantu oleh tso, tugas tso sebagaimana dimaksud pada adalah memfasilitasi pembentukan kelompok, memfasilitasi penyusunan proposal kelompok, cc. memberikan motivasi kepada kelompok untuk terlibat secara aktif dalam program dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program: memfasilitasi kelompok dalam pengelolaan managemen organisasi, meningkatkan kemampuan kelompok dalam pemanfaatan dana stimulan program untuk pengembangan usaha, mengidentifikasi dan memberikan saran pemecahan terhadap setiap permasalahan kelompok, melakukan koordinasi dengan pendamping tingkat kecamatan dan kabupaten: dan memfasilitasi pengembangan jaringan antar kelompok sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. pendampingan dan pembinaan program tingkat desa dilaksanakan oleh pelaksana tingkat desa yang bertanggung jawab kepada lurah desa. pemerintah desa dapat menganggarkan dana pendampingan dalam apb desaminum rapat dan atk. monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh tim pendamping tingkat kabupaten untuk melihat capaian kualitas program, hambatan dan persoalan persoalan yang berkembang. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu: monitoring dan evaluasi sebelum proses dilaksanakan untuk menjaring masukan, kritik dan saran yang dapat memperbaiki rencana operasional monitoring dan evaluasi dalam proses dilaksanakan dengan memantau kegiatan kelompok untuk mengetahui perkembangan kegiatan sekaligus menjaring masukan dan saran yang dapat memperbaiki proses pelaksanaan :dan monitoring dan evaluasi setelah proses dilakukan untuk memberikan evaluasi secara menyeluruh terhadap program sebagai masukan untuk memperbaiki program lanjutan. penyimpangan dan atau penyalahgunaan yang terjadi dalam pelaksanaan program dapat dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat kabupaten bantul. bab viidaftar alokasi bantuan program pemberdayaan masyarakat dari provinsi diy kabupaten bantul tahun . 2sarden .gadingharjo i.srigading oo imurtigading sal . ie. parangtritis i.donotirto | mtirtosari oo tirtohargo ww55.p n.srihardono mulyadi oo) i.sumbermulyo gi6| pandak |i.gilangharjo rewimierejo to| . . dibantu |i.palbapang n.ringinharjo | bantul oo ) ssi trirenggo o | is sabdodadi oo 9jetis ' .patahan gaji jecanden oo i.sumberagung mirimulyo . newukirsari oo kebonagung karangtengah isgirrejo oo) menata mana dulu s0, tu gebancunaean jib atu seo teman guna pan |oos35000| lot sasa swcosar samson ron o5e2500| h aman soo, robert 5s25o0 o mayo soo samara meta toe a kcunmaso pan gunma yo| | ap konvoi amanat oo375000 eesmmaro margorejo 3h nreowuyo bupati bantul sri surya width |
berita daerah kabupaten bantul dinas kesehatan kabupaten bantul. kesehatanseri c)ssudah tidak sesuai lagiperaturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem jamkesda. peraturan bupati ini bertujuan untukpenduduk bantul berhak menjadi peserta jamkesda berdasarkan persyaratan pesertenerima bantuan iuran pbi). peserta pbi sebagaimana dimaksud pada dengan syarat didaftarkan menjadi peserta jamkesda dengan melampirkan fotokopi surat keterangankeluarga miskin, keluarga rawan miskin, memiliki kartu tanda penduduk ktp ei) dan atau kartu keluarga kk) kabupaten bantul, dikecualikan bagi kelompok khusus, dan ataukeluarga miskin sebagaimana dimaksud pada huruf adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang berupa sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan serta keterbatasan akses terhadap air bersih, listrik, kepemilikan kekayaan dan beban tanggungan yang cukup tinggi. keluarga rawan miskin sebagaimana dimaksud pada huruf adalah keluarga yang rentan kesehatan termasuk risiko tinggi atau keluarga yang mempunyai keterbatasan jangkauan untuk mencapai pusat pusat pelayanan kesehatan. termasuk dalam ketentuan keluarga yang rentan kesehatan dan berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada adalah. kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada huruf termasuk yang tidak memiliki ktp bantul. setiap peserta jamkesda diberikan kartu jamkesda atau rekomendasi dari bkk, dan atau bukti verifikasi kepesertaan. pemutakhiran data peserta jamkesda dilakukan setiap tahun oleh bkk dan kb. bab iii pelayanan kesehatan ppk jamkesda meliputi fasilitas kesehatan tingkat pertama ftp) meliputi: bidan praktek mandiri, puskesmas dan jaringannya, dan klinik pratama. fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan rtl) meliputikegawatdarurawat jalan dan rawat inap pada fasilitas kesehatan tingkat pertama ftp): dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan rtl)peserta jamkesda yang akan mengajukan pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan ppk) harus menunjukkan kartu jamkesda atau rekomendasi bkk, dan atau bukti verifikasi kepesertaanatau rekomendasi bkk dan atau bukti verifikasi kepesertaan, surat rujukan dari ppk secara berjenjangpkoleh kepala dinas. dalam rangka kendali mutu dan biaya,dan anggaran pendapatan dan belanja daerah daerah istimewa yogyakarta, upt jamkesda menyampaikan usulan anggaran jaminan kesehatan bagi peserta pbikepada bupati bab besaran klaim besaran klaim peserta jamkesda untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap ftp diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. besaran klaim rtl. besaran klaim jaminan kesehatan oleh upt jamkesda paling banyak rp. (sepuluh juta rupiah). apabila terdapat peserta jamkesda yang biaya klaimnya melebihi rp. (sepuluh juta rupiah) danmemperoleh tambahan pembiayaan kesehatan dengan rekomendasi bupati kepada gubernur diy. mekanisme pembayaran biaya pelayanan dari pemerintah diy diatur dalam perjanjian kerja sama. klaim dari ftp dan rtl yang belum terbayarkan sampai bulan desember akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya dengan aslinya ati. sekretaris daerah kabupaten bantul w.b: asisten pemerintah kepada bagian hujan bas lan gunawan b5)pelayanan perparkiran kepada pasien dan pengunjung rumah sakit umum daerah panembahan senopati kabupaten bantul, perlu partisipasi masyarakat pengguna jasa parkir, bahwa ketentuan retribusi tempat khusus parkir sebagaimana diatur dalam peraturan bupati bantul nomor tahun tentang perubahan tarif retribusi tempat khusus parkir pada tempat khusus parkir rumah sakit panembahan senopati kabupaten bantul, sudah tidak mampu menutup biaya penyediaan pelayanan perparkiran pada tempat khusus parkir rumah sakit umum daerah panembahan senopati kabupaten bantul, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan saat injasa usah. menyesuaiktempat khusus parkir pada tempat khusus parkir rsud panembahan senopati ditetapkan sebagai berikut sepeda sebesar rp1. (seribu rupiah) sekali parkir, sepeda motor sebesar rp2. (dua ribu rupiah) sekali parkir, kendaraan bermotor roda empat rp3. (tiga ribu rupiah) sekali parkir, kendaraan bermotor roda enam rp10. (sepuluh ribu rupiah) sekali parkir, dan kendaraan bermotor roda lebih dari enam rp15. (lima belas ribu rupiah) sekalisuhartono diundangkan bantul pada tanggalnip. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.