text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
salinan dag nt, peraturan walikota tegal nomor tahun tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja staf ahli walirlu menetapkan penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja staf ahli walitaf ahlitaf ahli walistaf ahli adalah staf ahli walikota tegal. dengan peraturan walikota ini ditetapkan staf ahli walikota terdiri dari staf ahli bidang hukum, politik dan pemerintahan: staf ahli bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan: cc. staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. bab kedudukan, tugas pokok dan fungsi staf ahli adalah pejabat yang ditunjuk untuk membantu walikota dalam menelaah suatu permasalahan yang terjadi atau mungkin akan terjadi daerah untuk kemudian merekomendasikan pemecahan kepada walikota. staf ahli berada bawah dan bertanggung jawab kepada walikota yang secara administratif dikoordinasikan sekda. staf ahli mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam memonitor dan menelaah permasalahan yang dihadapi daerah, untuk selanjutnya menyusun rekomendasi pemecahan sesuai bidang tugas masing masing. annannnaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada staf ahli mempunyai fungsi inventarisasi, analisis dan telaahan permasalahan serta rekomendasi pemecahan:bab iii penjabaran tugas pokok dan fungsi bagian kesatu stafpokok memonitor dan memberikan telaahan mengenai masalah masalahhukum, politik dan pemerintahan mempunyai:hukum, politik dan pemerintahmeneliti konsep produk hukum daerah yang berkaitan dengan bidang hukum, politik dan pemerintahpokok memonitor dan memberikan telaahan mengenai masalah masalahpembangunan, ekonomi dan keuangan mempunyai:pembangunan, ekonomi dan keuangpembangunan, ekonomi dan keuangonitor dan memberikan telaahan mengenai masalah masalah:kemasyarakatan dan sumber daya manusiakemasyarakatan dan sumber daya manusiab aren aanananh bab tata kerja yang berlakusatuan kerja perangkat daerah skpd) lain sesuai bidang tugasb pengangkatan dan pemberhentian staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh walikota berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. staf ahli sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi syarat bertakwa kepada tuhan yang maha esa: berstatus pegawai negeri sipil pns): pangkat golongan minimal pembina iv a): pendidikan minimal s1: sehat jasmani dan rohani: memiliki pengalaman dan keahlian serta wawasan yang luas. staf ahli sebagaimana dimaksud dalam diberhentikan apabila mengundurkan diri dari jabatannya: mencapai batas usia pensiun: cc. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil pns): diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional: cuti diluar tanggungan negara: tugas belajar lebih dari bulan: adanya perampingan organisasi: tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani: ii. hal lain yang ditentukan dalamrepublik . indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara ten tang republik nomor negara tahun lembaran negara undang undang perbendaharamengingat undang undang nomor menimbang: bahwa peraturan walikota surakarta nomor tahun2013 tentang tarif layanan kesehatan badan layanan kesehatan badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum daerah kota surakarta tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan rumah sakitnomor tahun olperaturan walikota surakarta provinsi! jawa tengah walikota surakarta peraturan .mimpin . dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kata surakarta. walikota adalah walikota surakarta. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kata surakarta yang selanjutnya disingkat rsud kata surakarta adalah rsud milik pemerintah kari unsurketentuan umum menetapkan:ata surakarta umum daerah kata surakarta berita daerah pemerintah kata surakarta tahun nomorata surakarta; terapi . pemimpin direktur adalah pemimpin direktur blue pada rsud kota surakarta. bab maksud dan tujuan terapi tempat . kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempatrawat darurat, rawat sehari (one day care), dan rawat rumah (home care). bagian kesatu kegiatan pelayanan bab kegiatan yang dikenakan tarif subyek tarif adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat pelayanan dan mendapatkan pelayanan kesehatan dari rsud kota surakarta. objek tarif layanan kesehatan adalah semua tempat pelayanan dan jenis pelayanan yang ada pada rsud kota surakarta. setiap pelayanan kesehatan pada rsud kota surakarta dipungut tarif dengan nama tarif layanan kesehatan. bab iii nama, obyek tarif dan subyek tarif tujuan dikenakannya tarifaksud menetapkan peraturan walikota ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan jasa tempat pelayanan dan jenis pelayanan pada blue rsud kota surakarta. tindakan . jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pelayanan medis; pelayanan penunjang medis. jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pemeriksaan dan konsultasi; visite dan konsultasi; tindakan medis operatif; tindakan medis non operatif; persalinan;; tindakan medis operatif sedang; tindakan medis operatif besar; dan tindakan medis operatif khususdirektur blue pada rsud kota surakartalapangan, magang, orientasi, studi banding. bagian kedua kegiatan non pelayananradiodiagnostik; pelayanan laboratorium; pelayanan farmasi; pelayanan elektromedik; pelayanan rehabilitasi medik; pelayanan gizi; pelayanan pemulasaraan jenazah; dan pelayanan penunjang medis lainnya. jenis pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: persalinan normal; persalinan dengan penyulut sedang; persalinan dengan penyulut berat; dan pelayanan resusitasi bayi baru lahir. . bab pola perhitungan tarif bagian kesatu umumesaran jasa pelayanan berlaku untuk setiap kelas perawatan.pada rsud kota surakarta atas pemakaian akomodasi, sarana dan prasaranai komponen tarifdirektur blue pada rsud kota surakarta.: bagian kedua rawat jalan pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan blue pada rsud kota surakartalayanan,;sarana . tarif pelayanan rawat inap meliputi jasa: sarana akomodasi ruang perawatan;tau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tern pat tidur; pelayanan rawat inap terdiri atas: rawat sehari (one day care); rawat rumah (home ri (dua puluh empat) jam;dirumah. bagian ketiga rawat inap tindakan medis rawat jalanpelayanan tarif rawat jaarif tau cacat; bagian keempat rawat darurat hari rawat untuk pasien terhitung dari pada tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar. sarana akomodasi rawat sehari one day care); sarana akomodasi rawat rumah (home care); sarana akomodasi rawat intensive; sarana akomodasi kamar operasi; sarana akomodasi kamar bersalin; sarana akomodasi kamar tindakan lainnyasarana penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis rawat inapinap. bagian keenam kegiatan non pelayanan tarif penunjang medis diperhitungkan dari; besaran tarif penunjang mediunjang medisdarutarif pelayanan rawat darurat meliputi jasa: tarif layanan rsud kata surakarta diusulkan oleh pemimpin direktur blue . bab pengusulan dan penetapan tarif layanan peserta program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial bpjperusahaan asuransi, cara pembayarannya melalui klaim. bab viii peserta program jamidirektur pemimpin bluevii kebijakan tarif pelayanan kesehatan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dalam (satu) tahun; besaran tarif kegiatan non pelay1n1, maka peraturan walikota surakarta nomor tahun tentang tarif layanan kesehatan badan layanan . bab xii ketentuan peralihan peraturan walikota mengenai tarif jasa pelayanan kesehatan pada bluemendasarkan pada ketentuan dalam untuk teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan direktur pimpinan. bab ketentuan lain lain tanda bukti pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada blue rsud kota surakarta berupa kwitansi atau alat bukti pembayaran yang disamakan dengan kwitansi. babi tanda bukti pembayaran blue kepada walikota melalui sekretaris daerah;eri daerah kota surakarta tahun ;l014 nomor ditetapkan surakarta pada tanggal vac;.<iri'o!lf' walikota surakarta,i ~~f adi rukyat~ surakarta vlt sw\wpebruari bab xiii ketentuan penutup layanan umum daerah pada rumah sakit umum daerah kota surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. item pelayanan jasa jasa tarif saran pelayanan infeksi pemberian obat peretas pasang infus pasang kateter urine lepas kateter urine pasang ngt lepas ngt pasang badai lepas badai bilas lambung pasang ett lepas ett atraksi kuku angkat corpus alienus heating sampai heating (per jahitan) incisa abses shock rjp pavement tampon epistaksis buka heating (per heating) necrotomi meditasi kecil (kasa sedang (kasa besar (kasa tampon vagina transfusi suction pasang gip buka gip combustion ringan tarif tindakan poli rawat jalan dan igd tarif tindakan medis non operatif rawat jalanitem pelayanan jasa jasa tarif sarana pelayanan biasa administrasi rm) rawat jalan pasien baru pasien lama pemeriksaan medis klinik umum pemeriksaan medis klinik gigi pemeriksaan medis klinik spesialis konsultasi klinik sosialis tarif pela kanan rawat jalan (per kunjungan) lampiran peraturan walikota surakarta mor \'\ opemasangan badai pemasangan gaps debridement kecil debridement sedang heating sampai heating (per jahitan) cross insist balas punct reposisi sendi exolorasi corpus cleanup buka gip buka heating (per heating) necrotomi meditasi kecil (kasa sedang (kasa s d besar (kasa pasang katetertarif tindakan bedah item pelayanan jasa jasa tarif sarana pelayanan biopsi iud pasang atau buka implan pasang atau buka vulva hygiene lepas pasang pesarium perawatan payudara pasang laminasi tarif tindakan orgsyn (kebidanan dan kandungan) combustion sedang combustion berat irigasi trauma mata pemasangan ransel verbal imunisasi mantu test tindik item pelayanan jasa jasa tarif sarana pelayanan aneh test tio meditasi mata lepas jahitan mata koreksi kacamata ekstraksi corpus alienus mata slit lamp usg mata funduscopi tarif tindakan penyakit mata item pelayanan jasa jasa tarif sarana pelayanan ekstraksi serum prop epidermis prop kolesteatomangiogram nada murni impedansi audiometri nasoendoskopi nasofarinzoskopi endoskopi telinga laringoskopi optik biopsi tumor hidung biopsi nasofaring secara endoskopi parasintesis biopsi nasofaring tanpa endoskopi tarif tindakan tht item pelayanan jasa jasa tarifezence state chler intelligence state for children pemeriksaan kesehatan jiwa narkotik sederhana: sekolah pegawai negeri sedang: calon legislatif untuk keperluan cerai untuk keperluan warisan tarif tindakan penyakit jiwa item pelayanan jasa jasa tarif saran pelayanan currentpage biopsi carter inici edici cro surgery laser aff hechtinz larva migran tarif tindakan penyakit kulit kelamin item pelayanan jasa jasa tarif saran pelayanan preparasi jacket crown dengan atau tan anestesi preparasi bridge per gizi plate ballast plate ballast bilateral protes partial gizi elemen valnalst full venture gigi) per rahang ballast plate aclvrik protes partial gizi elemen aclvrik full venture aclvrik inlay only pasak komposit inlay only pasak alloy crown komposit crown alilik crown alloy viewer mencetak gigi per rahang tarif tindakan prostodontia item pelayanan jasa jasa tarif saran pelayanan terpanas gigi pembersihan karang gigi (per kuadran) fluoridasi kuadran tempatan sementara tamatan logam kecil tempatan logam sedang tempatan sinar kecil tamatan sinar besar preparasi mahkota external saluran akar preparasi saluran akar pengisian saluran akar cabut gizi susu dengan cabut gizi permanen cabut gigi permanen dengan komplikasi spoofing tarif tindakan gigi dan mulut item pelayanan jasa jasa tarif sarantarif tindakan psikologi walikota surakarta,fpemimpin badan layanan umum daerah melalui konsultasi dengan pihak yang berkompeten. item pelayanan jasa jasa tarif saran pelayanan surat keterangan sehat surat keterangan calon pengantin surat keterangan visum repertum hidup surat keterangan visum repertum meninggal tarif pelayanan administrasi kesehatan catatan: tarif verse but belum termasuk bhp, obat, tindakan medik dan pemeriksaan penunjang jasa jasa pelayanan item pelayanan saran dokter dokter tarif umum spesialis pelayanan dokter umum pelayanan dokter spesialis tarif rawat sehari one day care) visite konsultasi item ruangan dokter dokter spesialis umum spesialis ranah kelas iii kelas kelas vip icu iccu nica picu ruang perinatolozi ruang isolasi tarif visite dan konsultasi antar spesialis rawat inap cata tan untuk bayi sehat (booming in) dari tarif kamar ibu sesuai kelas sewa item ruangan mar makan jasa tarif pelayanan kelas iii kelas kelas vip icu iccu nica picu ruang perinatologi ruang isolasi tarif rawat inap lampiran peraturan walikota surakarta nomor 'tl\t\ uti ol.jasa medis tarif sarana pelayanan operator anestesi operas! kecil kelas iii kelas kelas vip operasisedang kelas iii kelas kelas vip iii operasibesar kelas iii kelas kelas vip operasikhusus kelas iii kelas kelas vip tarif tindakan medis operatif (kamar bedah) item pelayanan jasa jasa tarif sarana pelayanan tindakan pela kanan tabulasi vena sentral cvc) dewasa tabulasi vena sentral cvc)(cvc) anak wsd water sealed drainage) shock tindakan pernapasan inkubasi trakea ekstasi trakea rjp suction washing hari tindakan insersi tube kateter insersi ngt maag cooling cooling spelling power kateter kateter urine kateter rectal schorsthein klima lepas kateter urine lepas ngt tarif pelayanan icu iccu picu nica bagian mata ekspirasi pterigium rekonstruksi palpebrae ekspirasi tumor conjunction simbleparatomi jahit kornea bagian kulit dan kelamin papillosa biopsi condiloma bagian mata extirpasi tumor palpebrae jahit palpebrae conjungtiva perasisedang bagian bedah circumsisi dengan excisa dan exterpasi pada soft tissue tumor ganglion wrist joint dan polita fam gynecomastia biopsi jaringan dengan exilis hemangioma fistulectomy abses perdana hernia umbilicalis amputasi jari dengan pasang idw imw debridement luka dengan bagian kebidanan dan kandungan perineum repair derajat dan pemasangan tampon uterus dan vagina inici abses pada vagina bagian bedah repair luka debridement dan necrotomy kecil amputasi jari luas jari) dengan incisa abses dan nematoda repair dair vena sectio circumsisi dengan cystostomy fungsi class dengan toward pasang wsd sederhana razorplasty eksplorasi karpal jari tracheostomi sederhana satu operator melakukan lebih dari satu jenis operasi pada satu pasien pada saat yang berbeda, tarif dihitung sendiri sendiri sesuai kriteria tindakan masing masing. lebih darindiri sendiri sesuai kriteria masing masing tindakan. kelompok penyakit berdasarkan kategori operas! kecil dis operas] operasi iii dst operator anestesi pelayanan pada tindakan cito urgen akan dibebankan biaya kali nya tarif.bagai berikut ketentuan: bagian mata phacoemulsifikasi pada katarak bagian kandungan dan kebidanan histerectomy kistectomy hamil luar kandungan ket ruptur uteri laparatomy pada endometriosis laparatomy pada costa ovarium kolphorapic tindakan laparascopy sectio caesarea bagian mata operasi katarak efek trabekulotomi nukleasi buli evicerasi buli iridectomy iv. operas! khusus bagian bedah criptochrismus cholecystectomy mastectomy radical skin drafting cimino shunt laparatomy eksplorasi appendixcitis perforasi illus obstruktif hernia residen pasang hernia mesh resepsi usus mile's operation splenectomy hernia incarserata strangulate open prostatectomy laparatomy perdarahan abdomen colostomy hemoroid dengan trombus gastronomi gastrectomi parotidectomi nephrolitotomy palatoplasty labioplasty tindakan laparascopy bagian kandungan dan kebidanan sectio caesarea myomectomy laparatomy eksplorasi iud iii. operas! besar bagian bedah appendixitis act herniotomy hernioraphi hemmoroidectomy strumectomy debridement luas aricokelectomy palopo orchidectomy mastectomy simple subkutan hidrocokelectomy multiple lima vesicolithotomi ruptur tenda bagian kebidanan dan kandungan minilaparatomi pada etomi laparascopy diagnostic pengangkatan polip serviks marsupialisasi perineum repair derajat iii currentpage bio psi carcinoma mow ruangan jasa jasa tarif sarana pelayanan las iii kelas kelas vip resusitasi bayi baru lahir kamar bersalin ruangan jasa jasa tarif saran pelayanan las iii kelas kelas vip resusitasi bayi baru lahir post kamar bedah yang termasuk dalam kategori persalinan patologis dengan penyulut berat adalah extract vakum persalinan dengan peb ruptur perineum dengan derajat ruptur porsi jasa jasa jasa medis ruangan sarana pelayanan dokter dokter umum spesialis las iii kelas kelas vip persalinan dengan penyulut berat ketentuan: tarif verse but tidak termasuk obat obatan, bahan habis pakai, pemeriksaan yang termasuk dalam kategori persalinan patologis dengan penyulut sedang adalahgemella (kembar) persalinan dengan episiotomi, ruptur perineum tingkat ii, iii persalinan dengan distopia bahu.dengan penyulut sedang ketentuan: tarif verse but belum termasuk kamar, obat obatan, bahan habis pakai,normal tarif tindakan persalinan walikota surakarta uraian jasa jasa tarif saran pelayanan terencana cyt tarif pelayanan hemodialisa c ~ r ,y fx.hadirudyatmo~tindakan medis non operatif rawat darurat sesuai dengan tarif tindakan medis non operatif rawat jalan. item pelayanan jasa jasa tar sarana pela nan pemeriksaan medis dokter konsultasi spesialis tarif pelayanan rawat darurat (per kunjungan) lampiran iii peraturan walikota surakarta nomor ta\ \i jthorax posisi thorax posisi abdomen bno posisi abdomen bno posisi abdomen bno posisi pelvis posisi pelvis posisi humerus posisi cubit elbow posisi antebrachium posisi shoulder posisi shoulder posisi manus posisi wrist joint posisi navicula lemur posisi genus posisi crucis posisi ankle posisi pedis posisi nasal lateral uranium posisi uranium posisi uranium posisi mastid mandibula posisi vertebra cervical posisi vertebra cervical posisi vertebra thoracic posisi vertebra lumbal posisi vertebra lumba sakral posisi vertebra lumba sakral posisi spn sinus paranasal orbit mammografi cor analisa bno ivp cvstografi petrografi esophagografi mdf maag duodenografi) barium follow through colon loop topografi ppendicografi hsg histerosalphyngografl) fistulografi cholangiografi tarif pelayanan radiodiagnostik tarif penunjang medis lampiran peraturan walikota surakarta nomor 1a\\ ut\ a,o,jenis pemeriksaan jasa jasa tarif sarana pelayanan hematologi darah rutin hb, al, ae,at,hct) darah lengkap hb, al, ae,at,hct, diff,index eritrosit, led) led bbs hitung jenis diff count golongan darah rhesus waktu pembekuan ct) waktu pendarahan bt) hemoglobin hb) leukosit eritrosit trombosit reticulosit hematokrit ihc l.e sell morfologi darah teni test none test padi cross match limfosit plasma biru ipb1 rival kimia darah gula darah sewaktu gula darah puasa gula darah iam asam urat cholesterol trizliserit hdl cholesterol ldl cholesterol reum kreatinin slot tarif pelayanan laboratorium ketentuan: pemeriksaan yang dilakukan icu, biayanya ditambah pemeriksaan dengan kontras, dikenai tambahan bhp retrouv torfi rpg retrograde pvelogafi) apg integrate paleografi] sialozrafi paleografi ultrasonografi ultrasonografi film film film film usg4d usg vaskuler donner alkalioosohatase kali loh ck mb trooonin gamma bilirubin total bilirubin direct bilirubin direct albumin total protein globulin kalsium urinalisa urine rutin ph, reduksi, protein) urine lengkap sedimen reduksi protein bilirubin urine drug abuse: amfetamin date morphine cocaine thc ganja serologi imunologi kidal tes kehamilan hbs anti hbs drl tha hcv hbs titer anti hbs titer anti hcv titer hiv lgm salmonella dan dengue ast crp prothrombin time] att activated partial tharomboplastin time] inr parasitology faces rutin darah samar malaria mikrobiologi pewarnaan gram jamur koh mikroskopis bta putus bta kulit rez serum) jamur south mikroskopis item pelayanan jasa jasa tarif saran pelayanan ekg echo radiografi eeg endoskopi kolonoskopi bronchoskopi anuskopi ctg (per hari) cap (per hari) blue light (per hari) nebulizer ventilator (per hari) emg beside monitor (per hari) shrine pump (per hari) infus pun (ner hari snirometri micro elektro fisioterapi (per alat) autorefractometer nanometer tarif pelayanan elektromedik item pelayanan jasa jasa tarif sarana pelayanan harga obat obatan alves, dan bhp setiap pelayanan resep ditambah biaya embalage embalage sediaan jadi non racikan per r ) sediaan jadi embalage obat racikan per r ) obat racikan berupa: kapsul, buyer, salep, sediaan cair tarif pelayanan farmasi secret vagina secret uretra benzoin each mikroskopis lesser diptheriae) mikroskopis leptospira lain lain elektrolit na, cl) analisa sperma pap smear toxoplasma lgm rubella lgm bgajasa jasa pelayanan item pelayanan non para sarana sopir para medis dis ambulance mobil jenazah dalam kota (maks km) luar kota km s d km) km luar kata luar kata tarif pelayanan ambulanceitem pelayanan jasa jasa tarif saran pelayanan perawatan jenazah penitipan jenazah (per hari) tarif pemulasaraan perawatan jenazah keterangan untuk rawat inap hitung satu kali selama rawat inap. item pelayanan jasa jasa tarif saran pelayanan rawat jalan kelas iii kelas kelas vip icu tarif konsultasi pelayanan gizi item pelayanan jasa jasa tarif saran pelayanan latihan fisik exercise breathing exercise okupasi terapi sensori integrasi lat. aktivitas kehidupan sehari hari proper body mekanik latihan relaksasi analisa intervensi, persepsi, kognitif psikomotor terapi wicara fungsi bicara fungsi bahasa laku ~~ fungsi menelan tarif pelayanan rehabilitasi medis fisioterapi fx.hadirudyat~ walikota surakarta jumlah volume per jam liter liter liter liter liter liter liter liter liter liter tarif pemakaian oksigen walikota surakarta . kelompok bia keterangan praktek lapangan sederajat per orang per periode sederajat per orang per periode ners sederajat per orang per periode pembimbing per orang per periode ii. penelitian kti per judul skripsi per judul iii. mag ang magang per orang (maksimal iv. praktek lembaga pendidikan dan per orang per peri ode ketrampilan sma smu luar kata per orang per periode surakarta studi banding studi banding vi. sewa temp dan ruan gan ruang terbuka tanpa listrik l,5m per bulan ruang terbuka dengan ,5m per bulan listrik ruang pertemuan per hari tarif non pelayanan untuk pendidikan dan penelitian lampiran peraturan walikota surakarta nomor il\tt |
salinan naa bah sip) wta nag lmmaka dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dinas daerah kota tegal perlu membentuk unit pelaksana teknis pada dinas daerah padnnnaan bagian ketiga dinas kelautan dan pertanian paragraf unit pelayanan pemotongan hewan ternak unit pelayanan pemotongan hewan ternakmotongan hewan ternakmotongan hewan ternakpemotongan hewan ternak. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada unit pelayanan pemotongan hewan ternak mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan teknis dinas kelautan dan pertanian kota tegal bidang penyelenggaraan pemotongan hewan ternakrumah pemotongan hewan ternakparagraf unit pelayanan pelelangan ikan unit pelayanan pelelangan ikanlelangan ikantempat pelelangan ikan.kelautan dan pertanian bidang penyelenggaraan tempat pelelangan iklelangan ikanbagian keempat dinas permukiman dan tata ruang paragraf unit pengolahan sampah unit pengolahan sampahsampsampahsampah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada unit pengolahan sampahsampmbuangan akhirparagraf unit pengolahan limbah tinja unit pengolahan limbah tinjlimbah tinjlimbah tinjlimbah tinja. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada unit pengolahan limbah tinjalimbah tinjngolahan limbah tinjabagian kelima dinas pekerjaan umum unit pemadam kebakaran) unit pemadam kebakaran merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas pekerjaan umum kota tegal. unit pemadam kebakarkerjaan umum kota tegal. unit pemadam kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas pekerjaan umum kota tegal bidang penyelenggaraan pemadam kebakaran. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada unit pemadam kebakaran mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan teknis dinas pekerjaan umum kota tegal bidang penyelenggaraan pemadam kebakarmadam kebakaran: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas pekerjaan umum kota tegal sesuai tugas pokok dan fungsi. bagian keenam dinas perhubungan, komunikasi dan informatika unit pengelolaan terminal) unit pengelolaan terminal merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota tegal. unit pengelolaan terminalhubungan, komunikasi dan informatika kota tegal. unit pengelolaan terminaloperasional pengelolaan terminal. snnnannnnanaanperhubungan, komunikasi dan informatika kota tegal bidang operasional pengelolaan terminalrminal: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota tegal sesuai tugas pokok dan fungsi. bab susunan organisasi bagian kesatu dinas pendidikan paragraf unit pelayanan pendidikan dasar susunan organisasi unit pelayanan pendidikan dasarndidikan dasarpertama susunan organisasi sekolah menengah pertamad7) nnaananaaaan bagan organisasi sekolah menengah pertamaatas susunan organisasi sekolah menengah atasatas sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran iii peraturan walikota ini. paragraf sekolah menengah kejuruan susunan organisasi sekolah menengah kejuruankejuruan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. paragraf sanggar kegiatan belajar susunan organisasi sanggar kegiatan belajar terdiri dari kepala: subbagian tata usaha: kelompok jabatan fungsional. snnnannnnananggar kegiatan belajar sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. bagian kedua dinas kesehatan paragraf pusat kesehatan masyarakat susunan organisasi pusat kesehatan masyarakatkepala dinas kesehatan dapat membentuk puskesmas pembantu yang dipimpin oleh seorang kepala puskesmas pembantu. kepala puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada merupakan jabatan fungsional.annannnaaan bagan organisasi balai pengobatan penyakit paru paru sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran vii peraturan walikota ini. paragraf instalasi farmasi dan perbekalan kesehatan susunan organisasi instalasi farmasi dan perbekalan kesehatinstalasi farmasi dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran viii peraturan walikota ini. paragraf laboratorium kesehatan lingkungan susunan organisasi laboratorium kesehatan lingkunglaboratorium kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. paragraf akademi keperawatan susunan organisasi akademi keperawatan terdiri dari direktur: subbagian tata usahannananaanakademi keperawatan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan akademi keperawatan kota tegal, direktur dapat membentuk kelembagaan yang dibutuhkan. bagian ketiga dinas kelautan dan pertanian paragraf unit pelayanan pemotongan hewan ternak susunan organisasi unit pelayanan pemotongan hewan ternakmotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. paragraf unit pelayanan pelelangan ikan susunan organisasi unit pelayanan pelelangan iklelangan ikan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran xii peraturan walikota ini. bagian keempat dinas permukiman dan tata ruang paragraf unit pengolahan sampah . susunan organisasi unit pengolahan sampahii peraturan walikota ini. paragraf unit pengolahan limbah tinja susunan organisasi unit pengolahan limbah tinjv peraturan walikota ini. bagian kelima dinas pekerjaan umum unit pemadam kebakaran) susunan organisasi unit pemadam kebakarmadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. bagian keenam . bagian keenam dinas perhubungan, komunikasi dan informatika unit pengelolaan terminal) susunan organisasi unit pengelolaan terminalterminal sebagaimana dimaksud pada tercantum pada lampiran xvi peraturan walikota ini. bab penjabaran tugas pokok dan fungsi bagian kesatu dinas pendidikan paragraf unit pelayanan pendidikan dasndidikan dasarbidang keahlisuai peraturan perundang undangan yang berlaku. paragraf sekolah menengah pertamapertamatas .ataskejuruankejurusnnacanaaanggar kegiatan belajanggar kegiatan belajarnanaaadinas kesehatan paragraf pusat kesehatan masyarakatpusat kesehatan masyarakatbalai pengobatan penyakit paru paru kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam lobalai pengobatan penyakit paru paruinstalasi farmasi dan perbekalan kesehatinstalasi farmasi dan perbekalan kesehlaboratorium kesehatan lingkunglaboratorium kesehatan lingkungakademi keperawatan lanakademi keperawtiga dinas kelautan dan pertanian paragraf unit pelayanan pemotongan hewan ternakmotongan hewan ternaklayanan pelelangan iklelangan ikanananaanmpat dinas permukiman dan tata ruang paragraf unit pengolahan sampahsampahngolahan limbah tinja kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam limbah tinjlima dinas pekerjaan umum unit pemadam kebakaranmadam kebakarnnaanananaann utd sebagaimana dimaksud dalam pada dinas pendidikan kota tegal terdiri dari unit pelayanan pendidikan dasar, terdiri dari unit pelayanan pendidikan dasar kecamatan tegal timur: unit pelayanan pendidikan dasar kecamatan tegal barat: unit pelayanan pendidikan dasar kecamatan tegal selatan: unit pelayanan pendidikan dasar kecamatan maradona. sekolah menengah pertama, terdiri dariatas, terdiri darikejuruan, terdiri dari sekolah menengah kejuruan sekolah menengah kejuruan sekolah menengah kejuruan sanggar kegiatan belajar.kecamatan tegal timur dengan wilayah kerja meliputi kecamatan tegal timur: pusat kesehatan masyarakat kecamatan tegal barat dengan wilayah kerja meliputi kecamatan tegal barat: pusat kesehatan masyarakat kecamatan tegal selatan dengan wilayah kerja meliputi kecamatan tegal selatan: pusat kesehatan masyarakat kecamatan maradona dengan wilayah kerja meliputi kecamatan maradonanam dinas perhubungan, komunikasi dan informatika unit pengelolaan terminalterminal.nnananaaa bab tata kerja kepala dan direktur yang berlaku dan. dalam melaksanakan tugas setiapkepala, direktur, kepala subbagian, kepalaeselonisasi kepala dan direktur merupakan jabatan struktural eselon va, kecuali kepala pada sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan merupakan jabatan fungsional. kepala subbagian tata usaha dan kepala tata usaha sekolah menengah kejuruan merupakan jabatan struktural eselon iviii kepegawaian kepala, direktur, kepala subbagian, kepala tata usaha dan ketua kelompok jabatan.aa nananutup pada saat peraturan walikota ini berlaku maka peraturan walikota tegal nomor tahun tentang pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja akademi keperawatanpelaksanaanndidikan daspertamadesember bagan organisasi sekolah menengah atas pada dinas pendidikan kota tegal kelompok jabatan lilin littkejuruananggar kegiatan belajpusat kesehatan masyarakatdesember bagan organisasi balai pengobatan penyakit paru parulai pengobatan penyakit paru paru: unit instalasi farmasi dan perbekalan kesehatan: laboratorium kesehatan lingkungan: akademi keperawatan. utd sebagaimana dimaksud dalam pada dinas kelautan dan pertanian kota tegal terdiri dari: unit pelayanan pemotongan hewan ternak: unit pelayanan pelelangan ikan.: unit pengolahan limbah tinja. utd sebagaimana dimaksud dalam pada dinas pekerjaan umum adalah unit pemadam kebakaran. utd sebagaimana dimaksud dalam pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika adalah unit pengelola terminal. bab iii kedudukan, tugas dan fungsi bagian kesatu dinas pendidikan kota tegal paragraf unit pelayanan pendidikan dasar unit pelayanan pendidikan dasar merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas pendidikan kota tegal pada wilayah kecamatan. unit pelayanan pendidikan dasunit pelayanan pendidikan dasdasar. annannnaan lampiran viii peraturan walikota tegal nomor tahun tanggal desember bagan organisasi instalasi farmasi dan perbekalan kesehatanlaboratorium kesehatan lingkungakademi keperawatmotongan hewan ternak pada dinas kelautan dan pertani peraturan walikota tegal nomor tahun tanggal desember bagan organisasi unit pelayanan pelelangan ikan pada dinas kelautan dan pertanii peraturan walikota tegal nomor tahun tanggal desember bagan organisasi unit pengolahan sampah pada dinas permukiman dan tata ruangv peraturan walikota tegal nomor tahun tanggal desember bagan organisasi unit pengolahan limbah tinja pada dinas permukiman dan tata ruangmadam kebakaran pada dinas pekerjaan umumvi peraturan walikota tegal nomor tahun tanggal desember bagan organisasi unit pengelolaan terminal pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatikadalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada unit pelayanan pendidikan dasdasar: pelaksanaan pelayanan umum: cc. pelaksanaan urusan administrasi: pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah daspertama sekolah menengah pertama merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas pendidikan kota tegal. sekolah menengah pertampertamapertama. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sekolah menengah pertamapertampertamaatas sekolah menengah atas merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas pendidikan kota tegal. sekolah menengah atasatasatas. annannnaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sekolah menengah atasatasataskejuruan sekolah menengah kejuruan merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas pendidikan kota tegal. sekolah menengah kejurukejuruankejuruan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sekolah menengah kejuruankejurukejuruananggar kegiatan belajar sanggar kegiatan belajar merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas pendidikan kota tegal. sanggar kegiatan belajanggar kegiatan belajluar sekolah. annannnaaa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sanggar kegiatan belajluar sekolanggar kegiatan belajbagian kedua dinas kesehatan paragraf pusat kesehatan masyarakat pusat kesehatan masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas kesehatan kota tegal. pusat kesehatanpusat kesehatan masyarakatpusat kesehatan masyarakat mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan tekniusat kesehatan masyarakatbalai pengobatan penyakit paru paru balai pengobatan penyakit paru paru merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas kesehatan kota tegal. balai pengobatan penyakit paru paru. balai pengobatan penyakit paru paru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan kota tegal bidang pelayanan balai pengobatan penyakit paru paru. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada balai pengobatan penyakit paru paru mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan teknis dinas kesehatan kota tegal bidang pelayanan balai pengobatan penyakit paru parubalai pengobatan penyakit paru paruinstalasi farmasi dan perbekalan kesehatan instalasi farmasi dan perbekalan kesehatan merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas kesehatan kota tegal. instalasi farmasi dan perbekalaninstalasi farmasi dan perbekalan kesehataninstalasi farmasi dan perbekalan kesehatan mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan tekniinstalasi farmasi dan perbekalan kesehatlaboratorium kesehatan lingkungan laboratorium kesehatan lingkungan merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas kesehatan kota tegal. nnnaananaaaan laboratorium kesehatan lingkunglaboratorium kesehatan lingkunglaboratorium kesehatan lingkungan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada laboratorium kesehatan lingkungan mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan teknis dinas kesehatan kota tegal bidang penyelenggaraan laboratorium kesehatan lingkunglaboratorium kesehatan lingkungakademi keperawatan akademi keperawatan merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas kesehatan kota tegal. akademi keperawatan dipimpin oleh seorang direkturakademi keperawatprogram pendidikan akademikademi keperawatan mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan teknis dinas kesehatan kota tegal bidang penyelenggaraan program pendidikan akademi keperawatan: teknologi dan penelitian bidang keperawatan: pelaksanaan urusan administrasi: pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana akademi keperawatan,bagian ketiga . |
sa) salinan aa,kota tegal dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerahcc. penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan bidang penghapusan barang lingkungan sekretariat daerah: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian umum sesuai tugas dan fungsi. paragraf asisten ekonomi pembangunan dan kesejahteraan sosial asisten ekonomi pembangunan dan kesejahteraan sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah, penyelenggaraan tugas, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten ekonomi pembangunan dan kesejahteraan sosial menyelenggarakan fungsi: mengkoordinasikan perumusan bahmengkoordinasikan pelaksanaan tugas cc. mengkoordinasikan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaramantauan, evaluasi dan pelaporlaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sesuai tugas dan fungsi. dalam melaksanakan tugas dan fungsi, asisten ekonomi pembangunan dan kesejahteraan sosial berada bawah dan bertanggung jawab kepada sekda. asisten ekonomi pembangunan dan kesejahteraan sosial, membawakan: bagian perekonomian dan pembangunan bagian kesejahteraan sosial: bagian keuangan:sosial, pelaporan kebijakan pemerintahan daerah bidang perekonomian daerah, administrasi pembangunan dan badan usaha milik daerah. : perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang perekonomian dan pembangunan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang perekonomian dan pembangunan: cc. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perekonomian dan pembangunan: pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunanperekonomian dan pembangunan, membawakan: subbagian perekonomian daerah: subbagian administrasi pembangunan: subbagian badan usaha miliksubbagian perekonomian, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi,n. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subbagian perekonomian daerahdan fungsi. . subbagian badan usaha milikinvestasi dan bumi serta tata usaha bagian perekonomian dan pembangunan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subbagian badan usaha milik daerah,subbagian administrasi pembangun. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subbagian administrasi pembangunanpenyiapan bahan pelaporan pelaksanaan pembangunan secara berkalaparagraf bagian kesejahteraan sosial . bagian kesejahteraan sosia pemudasosial mempunyai fungsi: perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang agama, kesejahteraan rakyat, pemuda olahraga dan kebudayaan: mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang agama, kesejahteraan rakyat, pemuda olahraga dan kebudayaan: cc. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang agama, kesejahteraan rakyat, pemuda olahraga dan kebudayaan: pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang agama:, pemuda olahraga dan kebudayaankesejahteraan sosial, membawakan: subbagian keagamaan: subbagian kesejahteraan rakyat subbagian bagian pemudasosial. subbagian keagamakeagamaan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subbagian keagamagamaan. sub bagian kesejahterapemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja transmigrasi, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subbagian kesejahteraan rakyat mempunyai fungsikependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tenaga kerja transmigrasi, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana.sub bagian pemuda, olahraga dan kebudaya. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subbagian pemuda, olahraga dan kebudayparagraf bagian keuangan bagian keuangan mempunyai tugas menyusuevaluasi dan pelaksanaan bidangbagian keuangan mempunyai fungsi: derasannanananrencanaan keuangan lingkungan sekretariat daerah:lolaan keuangan lingkungan sekretariat daerah,ndalian dana pelaporan keuangan lingkungan sekretariat daerahtda sesuai tugas pokok: cc.rencanaan anggarencanaan keuangan lingkungan sekretariat daerah:pelaksanlolaan keuangan lingkungan sekretariat daerahndalian dan pelaporndalian dan pelapordan pelapor, dokumentasi dan publikasi serta protokol. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam: mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang hubungan masyarakat dan protokol:: pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang pemberitaan, dokumentasi dan informasi, serta protokol:hubungan masyarakat dan protokol, membawakan: subbagian pemberitaan: subbagian dokumentasi dan publikasi: subbagian protokol. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subbagian pemberitaan mempunyai fungsi, pengarahan keynote speech dan makalah pimpinan: penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang peliputancc.ublikasi dan dokumentasi daerah bidang analisis pendapat umum, penyusunan resume pendapat umum yang menonjol, pembuatan jurnal pendapat umum yang menonjol, penyelenggaraan diskusi atas permasalahan aktual, dan pemantauan pendapat umum yang disampaikan melalui berbagai forum: penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan dan fasilitasi radio publik daerah dan media massa daerahpokok dan fungsi. subbagian publikasi dan dokumentasimeliputi menghimpun, mengolah, menyusun materi publikasi, menerbitkan dan mempublikasikan serta mendistribusikan materi publikasi hasil hasil pembangunan dan potensi unggulan serta menyelenggarakan kegiatan dialog interaktif melalui media masa. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subbagian publikasi dan dokumentasi mempunyai fungsi: darananannaanbbi akan pemerintahan daerah bidang penghimpunan, pengolahan dan penyusunan materi publikasiokumentasian, penerbitan dan pendistribusian materi publikasi hasil hasil pembangunan dan potensi unggulanelenggaraan dialog interaktif melalui media massamedia, penyusunan ringkasan berita menonjol untuk kliping, penyusunan jurnal dan pembuatan realisasi ringkasan berita media menonjolsubbagian protokolrotokol. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subbagian protokol mempunyai fungsiruang dan tata tempatacara resmi maupun kenegaraperjalanan dinas pimpinadministrasi dan pendokumentasian seluruh kegiatan tamu vip dan vipbagian. bagian kedua sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kota tegal paragrafparagraf sekian: bagian risalah dan perundang undangan: bagian keuanganrisalah dan perundang undangan bagian risalah dan perundang roduk hukum dan perundang undangansekretariat daerah paragraf setda . untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bagian risalahnyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang penyusunan produk hukum dan perundang undangan: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekian sesuai tugas dan fungsi. bagian risalah dan perundang undangan, membawakan: subbagian rapat dan risalah: subbagian produk hukum dan perundang undisalah dan perundang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dprd. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subbagian rapat dan risalahsubbagian produk hukum dan perundang undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanundang undangan, melaksanakan pengkajian terhadap produk hukum, menyusun rancangan keputusan pimpinan dprd dan rancangan peraturan daerah. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subbagian produk hukumproduk hukum dan perundang undanganparagraf . paragrafpengelolaan keuangsekian sesuai tugaskeuangan, meliputi penyusunan perencanaan keuangan, pengendalian keuangan dan pelayanan administrasi perjalanan dinasngelolaan keuangan, meliputi verifikasi dan pembukuan keuangan, pembayaran keuangan pegawai, anggota dan pimpinan dprd serta kegiatan operasional sekian dan perlengkapan serta hubungan masyarakat dan protokol lingkungan setwnyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang hubungan masyarakat dan protokol: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekian sesuai tugas dan fungsi. bagian umum, membawakan: subbagian tata usaha: subbagian rumah tangga dan perlengkapan: cc. subbagian hubungan masyarakat dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi, tatalaksana dan ketatausahaan lingkungan sekretariat dprdngelolaan dan pelaksanaan kepegawaiamanan lingkungan gedung dan kantor, analisis kebutuhan, pengadaan dan inventarisasi serta perlengkapan pemeliharaan kendaraan dinas. . untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam subbagian rumah tangga dan perlengkapan mempunyai fungsi: penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang rumah tangga: penyiapan bahan pengelolaan dan pelaksanaan sarana dan prasarana: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian umum sesuai tugas dan fungsi. subbagian hubungan masyarakatbungan masyarakat dan protokol, meliputi pelaksanaan kegiatan kehumasan, pengelolaan sistem informasi, hubungan antar lembaga, keprotokolan serta penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam subbagian hubungan masyarakat dan protokol mempunyai fungsi: penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang kehumasan: penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan keprotokolan: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian umumd dan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah. sekda, sekian, asisten, kepala bagian, kepala subbagian, dan ketua kelompok jabatan fungsional setda dan sekiandan sekretariat dewan perwakilan rakyatda diatur oleh sekdawan diatur oleh seka setda mempunyai tugas membantu walikotauntuk menyelenggar daerah: mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerahwalikota sesuai tugas dan fungsi. paragraf sekda sekda memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dan sekda, membawakan asisten pemerintahan dan administrasi: asisten ekonomi pembangunan dan kesejahteraan sosial. paragraf asisten pemerintahan dan administrasi asisten pemerintahan dan administrasi, hukum, organisasi dan umum. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten pemerintahan dan administrasi menyelenggarakan fungsi: mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang tata pemerintahan, hukum, organisasi dan umum: mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang tata pemerintahan, hukum, organisasi dan umum: mengkoordinasikan fasilitasi bidang tata pemerintahan, hukum, organisasi dan umum: mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang tata pemerintahan, hukum, organisasitata pemerintahan, hukum, organisasi dan umum: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekda sesuai tugas dan fungsi. . dalam melaksanakan tugas dan fungsi, asisten pemerintahan dan administrasi berada bawah dan bertanggung jawab kepada sekda. asisten pemerintahan dan administrasi, membawakan: bagian tata pemerintahan: bagian hukum dan organisasi:administrasi. paragraf bagian tata pemerintahan bagian tata pemerintahtata pemerintahan umum, kecamatan, kelurahan dan kependudukan, pertanahan, ketenteraman dan ketertiban, serta administrasi penataan wilayah. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam bagian tata pemerintahan mempunyai fungsi: perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang tata pemerintahan: mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang tata pemerintahan: cc. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang tata pemerintahan: pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang tata pemerintahan umum, kelurahan dan kependudukan, pertanahan, ketenteraman dan ketertiban, dan administrasi penataan wilayah: pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah bidang tata pemerintahan: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan administrasi sesuai tugas dan fungsi. bagian tata pemerintahan, membawakan: subbagian pemerintahan umum: subbagian administrasi pertanahan: cc. subbagian pemerintahan kecamatan dan kelurah. subbagian pemerintahan umum, pemerintahan umum, dan tata usaha bagian. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subbagian pemerintahan umum mempunyai fungsi penyusunan dan penyiapan konsep program kegiatan dibidang pemerintahan umum: penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pemerintahan umumadministrasi pertantanahan, ketenteraman dan ketertiban, dan administrasi penataan wilayah untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subbagian administrasi pertanahan mempunyai fungsi penyusunan dan penyiapan konsep program kegiatan dibidang administrasi pertanahan: penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang administrasi pertanahanpemerintahan kecamatan dan kelurbidang administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan, pengembangan kapasitas pemerintahan kecamatan dan kelurahan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subbagian pemerintahan kecamatan dan kelurahan mempunyai fungsi penyusunan dan penyiapan konsep program kegiatan dibidang pemerintahan kecamatan dan kelurahan: penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pemerintahan kecamatan dan kelurahan: cc.paragraf . paragraf bagian hukum dan organisasi bagian hukum dkebijakan pemerintahan daerah bidang peraturan perundang undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi dan sosialisasi hukum, pengawasan produk hukum daerah, kelembagaan, kinerja aparatur pemerintahan daerah dan penatalaksanaan. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian hukum dan organisasi mempunyai fungsi: perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang hukum dan organisasi: mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang hukum dan organisasi: pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang hukum dan organisasi: pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang peraturan perundang undangan, bantuan hukum dan ham, dokumentasi dan sosialisasi hukum, kelembagaan, kinerja aparatur pemerintahan daerah dan penatalaksanaan: pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah bidang hukum dan organisasi. bagian hukum dan organisasi, membawakan: cc. subbagian kelembagaan, tata laksana dan kinerjadan organisasi. subbagian peraturan perundang undangancangan peraturan daerah, rancangan peraturan dan keputusan walikota serta pengkajian produk hukum. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subbagian peraturan perundang undangan mempunyai fungsi penyusunan dan penyiapan konsep program kegiatan dibidang peraturan perundang undangan:penelitian, pengkajian dan penelaahan serta penyiapan rancangan produk hukum daerah: penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang peraturan perundang undangan. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian hukum dan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi. subbagian jaringan dokumentasi, informasi dan kajian hukjaringan dokumentasi, informasi dan kajian hukum. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subbagian jaringan dokumentasi, informasi dan kajian hukum mempunyai fungsi penyusunan dan penyiapan konsep program kegiatan dibidang jaringan dokumentasi, informasi dan kajian hukum: pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pidana perdata tata usaha negara: penyiapan bahan konsultasi dengan instansi lain (kejaksaan, pengadilan negeri dan kepolisian serta pihak lain pengacara atau korban dalam rangka penyelesaian sengketa baik pidana perdata tata usaha negara:: pemberian bantuan hukum didalam dan diluar pengadilan kepada pegawai lingkungan pemerintah daerah yang tersangkut perkara kedinasan: penyusunan dan pelaksanaan konsep kebijakan teknis dibidang pembinaan ppnsubbagian kelembagaan, tata laksana dan kinerja aparaturmbangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah, koordinasi penyusunan database perangkat daerah, pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah, fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah, pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah, pelaksanaan pedoman umum, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan analisis jabatan perangkat daerah, penyusunan kebijakan, fasilitasi, pembinaan,, penyusunan. . untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subbagian kelembagaan, tata laksana dan kinerja aparatur mempunyai fungsi penyusunan dan penyiapan konsep program kegiatan subbagian kelembagaan, tata laksana dan kinerja aparatur: pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah dan koordinasi penyusunan database perangkat daerah: cc. pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah dan fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah: pelaksanaan pedoman umum, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan analisis jabatan perangkat daerah: penyusunan kebijakan, fasilitasi, pembinaan dan: penyusunan konsep: pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah: pengumpulan dan penginventarisiran bahan penyusunan petunjuk teknis prosedur kerja: penyusunan konsep kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan melekat: pengolahan data yang berhubungan dengan kelembagaan, tata laksana dan kinerja aparaturumah tangga, perlengkapan, kesekretariatan dan sandi telekomunikasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian umum mempunyai fungsi: perumusan kebijakan pemerintahan daerah bidang umum: mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang umum: cc. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang umum: pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang rumah tangga, perlengkapan, kesekretariatan, kepegawaian dan sandi telekomunikasi: pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang umumnya. bagian umum, membawakan: subbagian tata usaha dan sandi telekomunikasi: subbagian rumah tangga:sandi telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan dan pelayanan bidang urusan tata usaha sekretariat daerah, kepegawaian dan sandi telekomunikasi. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam subbagian tata usaha dan sandi telekomunikasi mempunyai fungsi: penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan bidang urusan tata usaha sekretariat daerah: penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan bidang kepegawaian sekretariat daerah: penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan bidang sandi telekomunikasimempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan dan pelayanan bidang urusan dalam, rumah tangga dan kelengkapan rumah dinas walikota, wakil walikota dan sekretaris: penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan bidang urusan dalamrumah tangga rumah dinas walikota, wakil walikota dan sekretaris daerah: cc. penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan bidang perlengkapanpenerimaan, jamuan, akomodasi dan transportasi tamu vip dan vipmempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan dan pelayanan bidang pengadaan, mutasi dan penghapusan baranglengkapan mempunyai fungsi: penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan bidang urusan pengadaan barang lingkungan sekretariat daerah: penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan bidang mutasi barang lingkungan sekretariat daerah: |
jurnal surya kencana dua: dinamika masalah hukum dan keadilan vol. maret sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif undang undang nomor tahun tentang sistem peradilan pidana anak guntarto widodo dosen fakultas hukum universitas pulang e mail: abstrak kajian ini menggambarkan prinsip perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam undang undang republik indonesia nomor tahun tentang sistem peradilan pidana anak mengacu kepada konvensi hak hak anak convention the rights the child), dan hal ini juga telah mencakup sebagianbesar prinsip perlindungan anak pelaku tindak pidana. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena termasuk lingkup dogmatik hukum yang mengkaji atau meneliti aturan aturan hukum. penelitian ini mendapatkan pertama, ketentuan sanksi terhadap anak telah sesuai dengan yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nbo. tahun tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa pidana penjara dapat diterapkan terhadap anak apabila tidak ada upaya terahkir lagi, dan dilakukan terpisah dari penjara dewasa. kedua, upaya perlindungan anak dilaksanakan dengan memberlakukan pemidanaan restoratif (restoration justice) dan diverse (diversion) jika memenuhi persyaratan dari undang undang nomor tahun tentang sistem peradilan pidana anak. kata kunci: sistem pemidanaan, sistem peradilan pidana, perlindungan anak abstract this study describes the principles system legal protection against children criminal perpetrator law the republic indonesia law number concerning juvenile criminal justice system refer the convention the rights the child and has covered most the principles child protection perpetrator well. the research method used this study normative legal research because includes the scope legal dogmatic learning researching legal rules. the study also found first, the provision punishment against the child has been accordance with that stipulated law number concerning children protection which states that imprisonment can applied the child when there not last effort any longer, and shall executed separately from the adult prison:, second, the child protection efforts shall implemented imposing sentencing restoration (restoration justice) and diversion the event that completing the requirement law number concerning juvenile criminal justice system. guntarto widodo sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif . keywords: sentencing system, criminal justice system, child protection pendahuluanfisik, mental, dan sosial secara utuh. bagi bangsa indonesia anak merupakan subyek dan modal pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat undang undang dasar oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal. dalam proses bimbingan dan pembinaan ini akan terjadi proses pembentukan tata nilai anak anak remaja. tata nilai tersebut terbentuk dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. oleh karena itu, keluarga memahami proses pembentukan tata nilai anak anak remaja mereka karena pasti akan berhadapan dengan aspek ini dalam kehidupan sehari hari. tata nilai ini penting karena mempengaruhi pola relasi dan interaksi seseorang dengan orang lain. faktor faktor utama pembentuk tata nilai seorang anak remaja diantaranya keluarga, agama, sekolah, dan lingkungan. selalu terdapat dampak ganda yang timbul oleh lingkungan terhadap tata nilai anak remaja. sebagai contohnya, pergaulan akan berdampak positif karena membawa nilai nilai kebaikan jika berada dalam koridor yang benar. namun, pergaulan juga sering menyeret para remaja dalam perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan asusila, amoral, bahkan tindakan kejahatan. penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh remaja dalam arti kenakalan anak juvenile delinguency) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana). jurnal saya kencana dua: dinamika masalah hukum dan keadilan pengganti .'' hukum pidana untuk anak yang diatur dalam tahun tentang pengadilan anak dianggap belum memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. oleh karena itu perlu adanya perubahan dan pembaruan. tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan pidana anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. berbicara masalah pidana tentu tidak lepas dari pembicaraan mengenai pemidanaan. menurut prof. soeharto dikatakan bahwa: perkataan pemindahan sinonim mengenai istilah penghukuman . penghukuman sendiri berasal dari kata hukum , sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (rechten). menetapkan hukuman ini sangat kuat artinya, tidak hanya dalam bidang hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainya. oleh karena istilah tersebut harus ditempatkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim." penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan peradilan pidana anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. segala aktivitas yang dilakukan dalam peradilan pidana anak, seyogianya dilakukan oleh penyidik anak penuntut umum anak, hakim anak atau petugas lembaga pemasyarakatan anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan anak. hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wijaya hukum. sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. peradilan pidana anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali kehidupan burt galway and joe hudson. offender restitution theory and actions, lexington: mass death, hlm. eliminating. op.cit, hlm. guntarto widodo sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif . masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. setiap melaksanakan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. mencegah akibat akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan, pemidanaan merupakan tindakan terhadap anak nakal yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, penilaian anak nakal, tidak selalu didasarkan pada kualitas kemampuan rohaniah dan psikis pada waktu kenakalan dilakukan, tetapi terutama didasarkan pada kemampuan mereka berhak untuk menerima pidana dan tindakan." hakim tidak boleh menjatuhkan akumulasi hukuman kepada terdakwa, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus. namun dalam perkara anak nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orang tua wali orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan laporan pembimbing kemasyarakatan.'' secara gradual, jenis jenis sanksi bagi anak diatur ketentuan undang undang nomor: dan dapat berupa pidana atau tindakan. apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat pidana pokok dan pidana tambahan. pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana pengawasan pidana tambahan terdiri dari perampasan barang barang tertentu pembayaran ganti rugi. tindakahlm. bid. hlm. jurnal saya kencana dua: dinamika masalah hukum dan keadil, menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. pada atasnya, identik dengan hukum pidana umum (lus commune) maka pengadilan anak hanya mengenal penjatuhan (satu) pidana pokok saja. tegasnya, kopulasi (dua) pidana pokok dilarang. kongresnya, terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana angka huruf hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana pokok atau tindakan sedangkan terhadaphuruf hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan selanjutnya,hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, rumah tangga, orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antar anggota keluarga dan lingkungannya. demikian pula, hakim wajib memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan." penetapan sanksi terhadap anak yang menjadi pelaku kejahatan atas telah diuraikan tentang pengertian anak yang berkonflik dengan hukum seperti yang tertuang dalam butir namun, undang undang tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. pada penjelasan atas undang undang nomor tahun tentang sistem peradilan pidana anak, pada paragraf bagian umum menyatakan bahwa dari kasus yang muncul, ada kalanya anak berada dalam status saksi milik mulyadi.guntarto widodo sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif .perumusan sanksi pidana dan sanksi tindakan ini menunjukan bahwa tentang sistem peradilan pidana anak telah menganut apa yang disebut dengan double track system. dengan kata lain, ini telah secara eksplisit mengatur tentang jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus. menurut mulai penggunaan sistem dua jalur zweipurigkeit) merupakan konsekuensi dianutnya aliran neo klasik.'' pemikiran bahwa pendekatan tradisional seolah olah sistem tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu harus ditinggalkan. dalam pembangunan hukum pidana positif indonesia, memang telah diakui keberadaan sanksi tindakan selain sanksi pidana, walaupun dalam kuhp menganut single track system yang hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksipidana kuhp). pengancaman sanksi tindakan dalam menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan. sebenarnya tingkat praktis, perbedaan antara pidana dan tindakan sering agak samar, namun tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan? , sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan itu? . dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap mulai, op, cit, hal. berusaha untuk memanfaatkan kelebihan kedua aliran sebelumnya (aliran klasik dan aliran modern) dan meninggalkan kelemahan yang ada. asas pembalasan diperbaiki dengan teori kesalahan yang bertumpu pada usia, antologi, dan pengaruh lingkungan. dikembangkan alasan alasan yang memperingati dan memperberat pemidanaan, selatan ahli (expert testimony) ditonjolkan, diatasnya system dua jalur double track jurnal saya kencana dua: dinamika masalah hukum dan keadilan pelaku perbuatan tersebut. jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengambilan). merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan pembuat. atau seperti yang dikatakan j.e. joker bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (bijzonder seed) kepada pelanggar supaya merasakan akibat perbuatannya. selain ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan penjelasan terhadap perbuatan pelaku. dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terlatak pada ada tidaknya unsur penjelasan, bukan ada tidak nya unsur penderitaan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. jika ditinjau dari sudut teori teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. semata mata ditujukan pada pretensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. singkatnya sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. perbedaan orientasi ide dasar dari dua jenis sanksi tersebut, sebenarnya memiliki kaitan pula dengan paham filsafat yang memayungsinya, yakni filsafatindeterminisme sebagai sumber ide sanksi pidana dan filsafat jones, buku pedoman hukum pidana hindia belanda, bina aksara, jakarta, guntarto widodo sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif . determinisme sebagai sumber sanksi tindakan. ' lebih lanjut, terkait dengan sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. untuk pidana pokok, ada (ima) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam yaitu: pidana peringatan, pidana dengan syarat, pembinaan luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan ada dua macam, yakni:perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau, pemenuhan kewajiban adat,apabila dibandingkan dengan ketentuan kuhp, dimana memuat pidana pokok berupa: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. maka khusus untuk pidana mati, undang undang sistem peradilan pidana anak tidak menghendaki apabila anak yang telah melakukan kenakalan diancam dan dijatuhi pidana pokok berupa pidana pidana mati. sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum dilatarbelakangi oleh filosofi bahwa semata mata demi kepentingan anak. artinya, terhadap anak yang notabene sebagai generasi penerus bangsa tidak diinginkan untuk dijatuhi pidana mati, karena anak sangat memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan yang menunjang perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. karena itu, apabila dilancarkan pidana mati, maka upaya pembinaan dan perlindungan tidak akan am. sholehuddin, op. cit, hlm. jurnal saya kencana dua: dinamika masalah hukum dan keadilan pernah dapat diberikan sementara usia yang akan dijalani oleh seorang anak masih sangat panjang. demikian pula sama halnya dengan ancaman pidana seumur hidup, yang bermakna bahwa pelaksanaan pidana akan dilalui sepanjang hidup anak lembaga pemasyarakatan. hal tersebut tidak diinginkan sistem peradilan pidana anak. sehubungan dengan hal tersebut atas, sistem peradilan pidana anak menegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama (sepuluh) tahun. dari kelima pidana pokok yang diperuntukkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, pidana pengawasan adalah jenis pidana yang baru. yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anakjadi pidana pengawasan bukan merupakan pidana penjara ataupun kurungan yang dilaksanakan rumah anak, tetapi berupa pengawasan terhadap terpidana selama waktu tertentu yang ditetapkan putusan pengadilan. mengenai pidana tambahan, kuhp, merumuskan tiga macam, yaitu berupa:pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang barang tertentu dan pengumuman putusan hakim apabila ketentuan tentang pidana tambahan dalam kuhp dibandingkan dengan ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak menghendaki agar anak yang melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak hak tertentu, selain juga pengumuman putusan hakim. berkaitan dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak hak nashriana, op. cit hat penjelasan nomor tahun sistem peradilan pidana anak guntarto widodo sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif . tertentu, memang sudah sepatutnya tidak diberlakukan terhadap anak. anak yang memang lebih dikedepankan haknya dibanding kewajiban yang ada padanya, akan menjadi berseberangan terhadap hak hak yang seharusnya peroleh sebagai seorang anak. sebagai contoh haknya untuk mendapat pendidikan, apabila hak tersebut dicabut, maka secara otomatis anak sebagai generasi penerus bangsa akan menjadi bodoh, yang memang sesuatu hal yang tidak dikehendaki bersama. apalagi dikatakan dengan tujuan negara yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali anak anak. berkaitan dengan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, sistem peradilan pidana anak tidak menjelaskan lebih jauh tentang hal ini. artinya, ketentuan yang berlaku dikembalikan pada kuhp sebagai hukum umum. kuhp merumuskan bahwa: barang barang kepunyaan terpidana, yang diperoleh dari kejahatan atau dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas, jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran, dapat juga dijatuhkan hukuman merampas itu dalam hal tertentu seperti yang ditentukan undang undang,terbatas pada barang barang yang telah disita. sebagai komparasi, dalam wvs nederland yang memasukkan bab baru bab viii terkait ketentuan khusus bagi anak pada tahun 1961berdasarkan nomor november dan kemudian mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan juli alam kuhp, hak hak yang dapat dicabut adalah: hak untuk menduduki jabatan jabatan tertentu, hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan umum, hak untuk menjadi penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawasan, pengampu, atau pengampu pengawas dari anak anaknya sendiri, hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampunan atas anak anaknya sendiri, hak untuk melakukan pekerjaan pekerjaan tertentu jurnal saya kencana dua: dinamika masalah hukum dan keadilan merumuskan bahwa jenis jenis perampasan barang 33a) yaitu: barang yang dimiliki terpidana atau yang dapat digunakan olehnya sebagai alat melakukan tindak pidana, barang barang yang berhubungan dengan dilakukannya tindak pidana, barang yang digunakan untuk melakukan atau mempersiapkan tindak ani yang digunakan merusak hasil penyelidikan kejahatan, barang yang dihasilkan atau dituju diharapkan, light rem dan right personal yang berhubungan dengan butir dari apa yang telah diatur dalam kuhp belanda tersebut, tampak bahwa ketentuan dalam kuhp belanda telah mengatur secara spesifik terkait dengan pidana tambahan perampasan barang barang tertentu bagi anak bila dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak. selanjutnya tentang pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat, dalam undang undang sistem peradilan pidana anakdalam rancangan kuhp tahun selain mengatur tentang pidana pokok, juga mengatur pidana tambahan dan pidana khusus. terhadap pidana tambahan, telah direncanakan memberlakukan pidana pembayaran ganti kerugian ini, selain juga penambahan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat dan (jenis) pidana tambahan yang sama dengan kuhp. artinya, undang undang sistem peradilan pidana anak telah lebih dahulu menerbitkan ketentuan yang terkait dengan pidana tambahan berupa ganti kerugian, hanya saja tidak ada penjelasan lebih jauh tentang hal itu dan peraturan pemerintah yang diisyaratkan oleh tersebut juga belum diterbitkan. undang undang sistem peradilan pidana anak juga tidak menginginkan anak yang telah melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa bara nawawi arief, op. cit, hlm. lihat juga bara nawawi arief, beberapa masalah perbandingan hukum pidana, raja grafindo persada, jakarta, hlm. guntarto widodo sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif . pengumuman keputusan hakim. hal ini memang dibenarkan, karena anak yang walaupun telah divonis pidana yang tentu saja akan berpengaruh terhadap perkembangan fisik, sosial, dan mentalnya, akan menambah penderitaannya kalau ditambah dengan pengumuman terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut yang kemudian akan diketahui oleh masyarakat luas termasuk teman temannya. hal inilah yang tidak dikehendaki timbul pada seorang anak, sekalipun telah melakukan kejahatan. jenis sanksi hukuman yang kedua bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah berupa tindakan. berdasarkan undang undang sistem peradilan pidana anak, sanksi tersebut ada tiga macam, yaitu:pengembalian kepada orang tua walisapabila anak yang berkonflik dengan hukum yang menurut putusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau seseorang bukan berarti sepenuhnya bawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi anak yang bersangkutan tetap berada bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan. dalam suatu perkara anak yang berkonflik dengan hukum, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau seseorang tidak dapat(sebagai anak sipil) untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. latihan kerja dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan bidang pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya, sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri.akan tetapi dalam dalam kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada jurnal saya kencana dias dinamika masalah hukum dan keadilan hukum internasional telah menetapkan standar perlakuan yang harus dan atau dapat dirujuk oleh setiap negara dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. hukum internasional mensyaratkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pengembangan hukum, prosedur, kewenangan, dan institusi (kelembagaan).' angka undang undang nomor tahun tentang pengadilan anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur tahun tetapi belum mencapai tahun dan belum kawin. ketentuan ini mendapat pengecualian apabila seorang yang belum mencapai tahun tetapi telah melakukan perkawinan pernikahan, maka anak tersebut tetap dianggap telah dewasa walaupun umurnya belum mencapai tahun.? menurut undang undang tahun tentang sistem peradilan pidana anakundang undang dasar menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dan tidak ada kembalinya. namun terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak." jelaskan juga dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak,undang undang nomor tahun tentang pengadilan anak, lembaran negara republik indonesia nomor tahundasar jurnal saya kencana dias dinamika masalah hukum dan keadilan organisasi sosial kemasyarakatan, seperti: pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memerhatikan agama anak yang bersangkutan. penjatuhan sanksi hukum berupa tindakan: (a) pengembalian kepada orang tua wali, (b) penyerahan kepada seseorang, (c) perawatan rumah sakit jiwa, (d) perawatan pks, (e)(f) pencabutan surat izin mengemudi, dan atau (g) perbaikan akibat tindak pidana. tersebut pada huruf huruf dan huruf dikenakan paling lama (satu) tahun,yang dimaksud perawatan dirumah sakit jiwa adalah tindakan yang, sedangkan yang dimaksud dengan "tujuan perlindungan anak yang terdapat dalam undang undang tahun tentangkodrat dan martabat manusialembaga pemasyarakatan anak sebagai salah satu lembaga yang digunakan untuk mendidik anak anak yang menjalani pidana penjara. dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang sedang dirampas kemerdekaannya (anak yang menjalani pidana), yang dapat dilakukan adalah memenuhi hak anak anak yang sedang menjalani masa pidana tersebut. berdasarkan guntarto widodo sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif . wawancara dengan bapak ketut kawedanan selaku kasi pembinaan anak didik dan kegiatan kerja kasi bintik), menyatakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak anak yang menjalani pidana penjara adalah berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing, berhak mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani atau rohani, berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, berhak menyampaikan keluhan, berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, berhak mendapatkan kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), pembebasan bersyarat (asimilasi), mendapatkan cuti (cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas). dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani pidana, tidak hanya sebatas memenuhi hak haknya saja tetapi tak mau kalah. jurnal saya kencana dua: dinamika masalah hukum dan keadilan penutup kesimpulan pertama, kebijakan sistem pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana indonesia dalam perspektif undang undang republik indonesia nomor tahun tentang sistem peradilan pidana anak dapat dilakukan dengan sarana penal atau non penal. kedua, kebijakan sistem pemidanaan dengan sarana penal dalam undang undang nomor tahun dilakukan dengan menerapkan upaya hukum pidana, yaitu melalui proses penyidikan, penuntutan, persidangan pengadilan, serta pembinaan lembaga. kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dalam undang undang nomor tahun hanya dapat diterapkan terhadap anak pelaku yang telah berusia (dua belas) tahun namun belum mencapai usia (delapan belas) tahun, akan tetapi anak yang dapat dilakukan penahanan karena perbuatannya ialah anak yang berusia (empat belas) tahun dan perbuatannya itu merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana penjara tahun atau lebih. saran pertama, kebijakan sistem pemidanaan anak yang menjadi pelaku kejahatan menjadi bagian penting dari perlindungan hukum terhadap anak, oleh karena itu kepada pemerintah harus ada upaya yang bersifat sistematis dalam penanganan masalah anak yang menjadi pelaku kejahatan. melibatkan pihak yang terkait dengan kejiwaan anak, dinas sosial, dan dinas pendidikan. kedua, upaya yang harus dikedepankan dalam penanganan masalah anak sebagai pelaku tindak pidana adalah mengedepankan aspek kemaslahatan anak masa yang akan datang, oleh sebab itu restoratif justice system lebih diutamakan. namun harus juga dilihat pada aspek jera terhadap anak, dengan memberikan kesempatan untuk tumbuh kembang anak dengan baik. guntarto widodo sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif . daftar pustaka buku babussalam, hukum perlindungan anak, restu agung, jakarta, abdul hakim, garuda nusantara dalam bukunya maiden gultom, perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak indonesia, ketika ditata, bandung,bagi, bandung burt galway and joe hudson, offender restitution theory and actions, lexington: mass death,j.e. jones, buku pedoman hukum pidana hindia belanda, bina aksara, jakarta milik mulyadi,maiden gultom, perlindungan hukum terhadap anak. bandung ketika ditata2010. soemitro, ronny hanitijo, metodologi penelitian hukum dan jurimetri, thalia indonesia, jakarta, shanty dellyana, wanita dan anak mata hukum, liberty, yogyakarta, jurnal surya kencana dua: dinamika masalah hukum dan keadilan vol. maret peraturan dasar dan peraturan perundang undangan undang undang dasarguntarto widodo sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif .mperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. penangkapan, penahanan, atau sangsi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak. tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam bentuk kecil yang melakukan tindak pidana. sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku indonesia. pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual atau personal individual responsibility) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh ataspasti, bandung hlm, jurnal saya kencana dua: dinamika masalah hukum dan keadilan tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang orang yang ada dekatnya. sementara itu dalam undang undang tahun azas yang dianut dalam sistem peradilan anak antaranya adalah:erampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. tersebut menyatakan, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak antaranya: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa,dansistem peradilan anak pun wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diverse dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak: menyelesaikan perkara anak luar proses peradilantama, pelaksanaankedua, upaya perlindungan hak hak anak sebagai pelaku tindak pidana menurut undang undang nomor guntarto widodo sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif .untuk mengetahuiuntuk mengetahui upaya perlindungan terhadap hak hak anak sebagai pelaku pidana menurutdan tindak pidana anak yang dapat dilanjutkan pada pemidanaansistem pemidanaan anak,dan undang undang perlindungan anak serta hasil penelitian, dan referensi lainnya. penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena ketentuan mengenai sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai sarana alternatif pidana hilang kemerdekaan secara tegas belum diatur tentang pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana anak serta adanya norma kabur maupun konflik norma secara horizontal dalam pengaturannyaibid. hal. jurnal saya kencana dua: dinamika masalah hukum dan keadilpembahasan pengertian anak dalam hukum positif indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarig person under age), orang yang dibawah umur keadaan dibawah umur (minderjarig head inferioritas) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (minderjarige under voorbij). pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. perbedaan pengertian anak tersebut dapat dilihat pada tiap aturan perundang undangan yang ada pada saat ini. misalnya pengertian anak menurut undang undang nomor tahun tentang kesejahteraan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur tahun dan belum pernah kawin." pengertian anak pada convention the rights the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa).' undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. raja ukir pendingin anak rest asing jaka, him guntarto widodo sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif . pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang berusia (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. sedangkan dalam undang undang nomor tahun tentang sistem peradilan pidana anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum telah mencapai umur (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin. pada juli dpr ri mengesahkan tahun tentang sistem peradilan pidana anak yang akan menggantikan pengadilan anak, tahun sejak diundangkan yaitu akan mulai berlaku pada juli tahun telah mengadopsi putusan mahkamah konstitusi puu vii yaitu dengan memberikan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum sebagai angka tahun namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan hukum tata negara, hak memilih dalam pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau sudah mencapai usia (tujuh belas) tahun. melihat dari hal hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya. hak hak anak yang berlawanan dengan hukum hak tersangka meliputi: hak untuk mendapatkan surat perintah penahanan atau penahan lanjutan atau penetapan hakim kurap), hak untuk menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim kurap), hak untuk mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan kurap), hak hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut, sebagi tersangka, hak hak yang diperoleh sebagai jurnal saya kencana dua: dinamika masalah hukum dan keadilan tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan) (victim) hak untuk yang dilayani kerena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial, hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan, hak untuk dilindungi dari bentuk bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan." hak hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. hak hak anak pada saat pemeriksaan kejaksaan sebagai berikut, hak untuk mendapatkan keringanan masa waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan rutan rumah tahanan negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang berbicara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum. hak hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah, hak untuk memperoleh pemberitahuan datang sidang pengadilan kurap), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan kurap), hak untuk memperoleh apa yang dibawakan huruf kurap), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah kurap), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi dan kurap) hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi. hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku yaitu hak mendapatkanguntarto widodo sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif . penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya, hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan, hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun, hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya, hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya. pengembangan hak hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, penegak hukum yang saling mempengaruhi. keluarga, masyarakat, dan penegak hukum perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan memperhatikan hak hak anak demi kesejahteraan anak.'' hak hak yang diperoleh anak pipa sebagai pelaku tindak kejahatan yaitu memperoleh bantuan hukum dan bantuan hukum lainnya secara efektif mulai dari proses kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan, tidak dipublikasikan identitasnya, dan untuk tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali upaya terahir. tujuan dan pedoman pemidanaan anak hukuman yang terbaik bagi anak dalam peradilan pidana bukan hukuman penjara, melainkan tindakan ganti rugi menurut tingkat keseriusan tindak pidananya. ganti rugi yang dimaksud adalah sebuah sanksi yang diberikan oleh sistem peradilan pidana pengadilan yang mengharuskan pelaku membayar sejumlah uang atau kerja, baik langsung maupun maiden gultom, perlindungan hukum terhadap anak. bandung ketika ditata2010 hlm wawancara dengan ibu amati kuliah koordinator) pipa setia budi medan, mei |
gras kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi ya, universitas lampung 5gl ly: fakultas teknik jalan prof. dr. sumantri bojonegoro bandar lampung telepon. fax. lane laman: keputusan dekan fakultas teknik universitas lampung nomor: un26. pp., menimbang bahwa dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mahasiswa fakultas teknik universitas lampung ada beberapa matakuliah vang harus dilakukan response: bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu ada penetapan response matakuliah, bahwa untuk itu dipandang perlu adanya penetapan response matakuliah mahasiswa untuk semester ganjil tahun akademik pada jurusan teknik elektro: kesatu nama nama asisten response matakuliah mahasiswa semester ganjil tahun akademik pada jurusan teknik elektro tersebut dibawah ini: moj mama|omm matan ke) (unida aditya kimiawan bbc menggambar teknik tea kedua asisten response matakuliah sebagaimana tersebut pada dictum kesatu bertugas untuk bertugas untuk mengoreksi tugas tugas pr, presentasi matakuliah (diluar jam kerja)pada semester ganjil tahunwo) ran, tas tea san uya karno to2 h tembusan tas teks rektor universitas lampung ketua jurusan teknik elektro unila. vbs untuk dilaksanakan |
na kementerian negara pendayagunaan aparatur negara p.t benda telan mendung kasih masa integra ale bi. persegi teman prosiding rapat koordinasi koordinasi monitoring dan evaluasi (koroner) pelaksanaan instruksi presiden nomor tahun tolok ukur keberhasilan dan kegiatan dalam pelaksanaan instruksi umum instruksi umum indikator kinerja kegiatan yang dapat dilaksanakan dictum jumlah standar inventarisasi peningkatan pelayanan yang pelayanan publik kualitas diterbitkan penyusunan pelayanan jumlah pelanggaran bean publik terhadap standar evaluasi implementasi pelayanan standar pelayanan kepuasan penyediaan sarana masy: rakyat (diukur lara eta dan janin pemantauan terhadap mewyarakatdan penyelenggaraan kasus pungutan liar) pelayanan publik aan tim koroner nasional koroner deputi bidang pengawasan, menang pan kantor kementerian negara pendayagunaan aparatur negara te. jl. end. sudirman kav. jakarta selatan ours telp. fax. pama tea aa. . mat mann pemasaran asa fn) aan nan . kana set sn nan masa hama pakta naas say nun oran teratas ut. ran negara par yang saku ben rear penguat pena tina bea ata tee nya ang ust pata apa tag masa san ruang roa bana da pen bee pagan dao yan her ser (il ena tolok ukur keberhasilan dan kegiatan dalam pelaksanaan instruksi umum bea anakan dictum jumlah standar inventarisasi peningkatan pelayananyang pelayanan publik: kuat herba perbaikan standar pelayanan jumlah pelanggaran n. publik terhadap standar evaluasi implementasi) pelayanan standar pelayanan ' ' kepuasan penyediaan sarana masyarakat (diukur mean bone can htm han lay pemantauan terhadap papi penyelenggaraan harakat dan pelayanan publik l. kasus pungutan liar) tan pln tim koroner nasional tim korup deputi bidang pengawasan, menang pan types s)p kantor kementerian negara pendayagunaan aparatur negara , " jl. end. sudirman kav. jakarta selatan rup? telp. fax. masing masing diselenggarakan selama dua hari. sasaran rapat regional adalah menemukan dan memaparkan best practices yang telah dilaksanakan oleh beberapa daerah. sambutan pimpinan kpk (oleh: taufigurrahman rugi kedua kpk) dalam sambutannya menekankan bahwa inpres adalah perintah, jawabannya hanya satu yaitu harus ditaati dan dilaksanakan, tidak ada pilihan lain. ada butir (dictum) umum dan satu (dictum) khusus yang intinya what do. untuk masalah what tersebut terserah kepada pimpinan instansi. dijelaskan bahwa dari dictum dan lakon), peroleh data bahwa hanya yang sudah melapor. seharusnya pimpinan instansi menginventarisasi, melaporkan dan mengevaluasi siapa yang belum melaporkan lakon. pada kenyataannya dari ribu yang wajib lapor, baru yang melaporkan. pada dictum (membuat penetapan kinerja), tidak ada laporan menyangkut dictum ini, dan target kinerja seperti apa yang ditetapkan? target kinerja memudahkan untuk melakukan punishment dan reward. menurut laporan yang diterima dalam hal pelaksanaan dictum (meningkatkan kualitas pelayanan publik): masih sedikit instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan sebagaimana yang diharapkan. menurut pimpinan kpk tersebut pelayanan publik tidak mudah untuk distandarkan karena masing masing jenis pelayanan publik berbeda. dijelaskan bahwa cpi (corruption perception index atau ipk) indonesia tahun rendah sekali, tahun tahun dan tahun sementara ipk negara thailand, malaysia, viet3m, dan suriname lebih tinggi. ini ipk) bukan korupsi yang sesungguhnya tetapi diukur dari bentuk bentuk pelayanan publik. ada dua macam pelayanan publik, pertama licensing seperti pelayanan sim, stok, perijinan, fiskal luar negeri, dan kedua non licensing seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain lain. kalau masih terjadi kasus busung lapar suatu daerah yang relatif dekat dengan ibukota jakarta, berarti ada sesuatu yang tidak benar pemerintahan kita. untuk itu diperlukan kearifan sos dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. rapat sektor dan region koroner jelaskan beberapa temuan kpk institusi (pelayanan) pertanahan: temuan. sosialisasi prosedur kepada publik masih kurang: temuan back office diacak acak, pengguna jasa memasuki back office: temuan masih terjadi pungli: temuan masih terjadi kontak dengan pengguna jasa yang seharusnya hal itu dilarang: temuan waktu pelayanan terlambat, temuan sebaiknya pengguna jasa (publik) memiliki arsip dobel karena kemungkinan besar akan hilang tangan petugas (yang melayani), temuan sistem penyimpanan arsip dan juru ukur belum tertib: temuan teknologi penunjang belum memadai: temuan hasil penjualan beberapa pungutan pnb) tidak jelas apakah akan disetorkan atau disetor mana dan tidak jelas harga (tari) resminya, temuan10 jam layanan (dimulai) tidak dipenuhi atau jadwal jam layanan belum dipatuhi. keimigrasian: temuan tidak ada sistem antrian untuk pelayanan ganti foto (berebutan): temuan terjadi kontak langsung petugas pelayanan dengan pengguna jasa: temuan terjadi pungutan liar dan biaya luar ketentuan yang jumlahnya tuntutannya bermacam macam: temuan pengelolaan pnb tidak jelas dan tidak tertib: temuan dukungan teknologi informasi belum memadai: temuan data cikal terlambat diterima sehingga yang bersangkutan (yang dicekal) dapat lolos luar negeri: temuan persyaratan yang tidak lengkap tetap diproses oleh petugas: rapat sektor don region koroner hd. temuan permohonan tidak diisi (lengkap) oleh penguna jasa, namun tetap diproses oleh petugas. tujuan kpk dalam hal pelayanan publik bukan untuk menangkap pelaku tetapi bertujuan memperbaiki kinerja pelayanan publik guna meningkatkan citra (pemerintah) indonesia. bapak presiden susilo bambang yudhoyono) sewaktu malaysia dipermalukan oleh masalah perdagangan wanita, keimigrasian, dan kemudahan (kesulitan dalam) pelayanan publik. atas dictum disampaikan bahwa secara diam diam kpk sudah melakukan tindakan. dengan merekam kejadian kejadian yang rawan korupsi dalam rangka melihat praktik praktik dan wilayah yang belum bebas korupsi. pada sambutannya simpulkan bahwa pelaksanaan inpres tahun (sampai dengan akhir oktober belum memberikan hasil yang maksimal. oleh karena itu tingkatkan koordinasi, tetapkan target pencapaian, dan diperlukan komitmen kita semua. sambutan menteri negara pan oleh: taufik effendi) pada sambutannya men. pan mengemukakan: hari seperti ini sebenarnya saya tunggu tunggu, karena selama dua tahun kita (dirasakan) masih berjalan tempat. ada sesuatu yang salah, karena kita selama dua tahun masih bertindak dan melaporkan sangat normatif, tidak pernah melihat permasalahan yang sebenarnya. oleh karena itu sebelum melakukan evaluasi, kita harus melihat kondisi obyektif bangsa ini seperti apa. kalau tidak tahu kondisi obyektifnya maka hasilnya akan berbeda . kondisi obyektif pertama, dengan dipimpin men. pan, diharapkan lebih efisien, efektif, dan produktif. menurut men. pan, tanpa ingin melakukan excuse, mulai hari ini lakukan langkah langkah yang lebih terarah dan bukan basa basi. yang saya namakan dengan kondisi obyektif adalah seperti kalau saya diberi kain meter kemudian diminta membuat jas maka penjahit tidak akan mampu, karena untuk membuat jas saya memerlukan kain meter . selanjutnya disampaikan kondisi obyektif kita saat ini, jumlah pns: juta ditambah honorer yang akan diangkat ribu, maka kita akan mempunyai juta pns. tahun kita akan punya pensiunan juta orang dan menanggung sekitar triliun rupiah per bulan. kasihan negara ini harus menanggung sebesar itu. dari juta pns, x nya adalah pegawai administratif. rapat sektor dan region koroner menpan menetapkan langkah selanjutnya agar memperbanyak rapat koordinasi. saya minta segera dikoordinasikan masalah investasi dengan segala permasalahannya, undang semua yang terkait, lalu kita rumuskan aturan mainnya seperti apa maunya . dirasakan betapa rumitnya investasi, ada sup, ,npp, registrasi, ijin investasi bkpm, fiskal, ijin lokasi, dan seterusnya. untuk mengurus ijin investasi ada yang harus menghadap lurah, camat, dan bupati. menurut men. pan yang kedua dikoordinasikan adalah masalah ketenagakerjaan, kalau masalah ketenagakerjaan tidak benar mana ada yang mau berinvestasi. mengenai tki, sebelum inpres tahun turun ada simpul, begitu inpres turun menjadi simpul (malah bertambah). kita dikoordinasikan masalah tki dan perburuhan dengan menterinya . berikutnya masalah koordinasi bidang hukum. men. pan mengharapkan bagaimana kita belajar dari vietnam yang efisiensinya yang tinggi sekali, bahkan investor negara kita banyak yang lari vietnam. sebagai perbandingan disebutkan bahwa biaya listrik kita lebih tinggi dari china dan vietnam. kita merupakan tertinggi diantara negara negara tetangga. pemaparan pelaksanaan inpres tahun pukul: wib) moderator waluyo deputi kpk bidang pencegahan dalam pengantarnya moderator menyampaikan: dpr telah meratifikasi konvensi pbb tentang anti korupsi. karena kita indonesia) juga sebagai penandatangan konvensi maka kita akan menyampaikan laporannya. pihak eksternal dan internal selalu memberikan tekanan kepada kita untuk segera memberantas korupsi. oleh karena itu kami persilakan pemasar untuk menyampaikan ajarannya". pemaparan pelaksanaan inpres nomor tahun lingkungan departemen pendidikan nasional pembicara: inspektur jenderal dep. diknas) penanggung jawab inpres tahun dep. diknas dipegang irjen bukan sekjen sebagaimana dikehendaki oleh surat edaran men. pan. selanjutnya, pemasar menyampaikan latar belakang, dasar hukum, pelaksanaan pembentukan tim an ppk (aksi nasional percepatan pemberantasan korupsi) dep. diknas dengan kep. men. diknas nomo:: rapat sektor dan region koroner p visi, misi, dan tujuan itjen dep. diknas, susunan tim an ppk dep. diknas, menjelaskan tugas tim an ppk. perkembangan pelaksanaan inpres tahun depdiknas: dictum dan lakon): semua pejabat dan auditor telah memahami lakon. sudah orang yang menyampaikan lakon. dictum penetapan kinerja): menargetkan perbaikan pada opini bpk atas laporan keuangan depdiknas menjadi wajar tanpa syarat (yang dimaksud adalah: wajar tanpa pengecualian, sebagai opini terbaik dari lima macam opini auditor yang dikenal) namun capaiannya masih wajar dengan catatan (yang dimaksud adalah wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, sebagai opini kedua terbaik dari lima opini auditor yang dikenal). itjen tertantang menurunkan penyimpangan sehingga menjadi penyimpangan depdiknas, sertifikat iso yang diperoleh pmp ppp bpplsp. dictum (peningkatan pelayanan publik), baru siswa yang telah gratis sekolah melalui program bos sd mi: warga usia wajar (wajib belajar) telah mengikuti pembelajaran paket dan untuk pembelajaran paket serta membuat program kapal belajar bagi masyarakat desa wilayah terpencil. dictum program dan wilayah bebas korupsi), telah dilakukan langkah mengenakan sanksi kode etik kepada auditor yang melanggar disiplin. dictum pengadaan barang dan jasa pemerintah), telah diselenggarakan diklat sertifikasi pengadaan barang dan jasa dan menghasilkan pengelola yang bersertifikat. dalam melaksanakan dictum (dukungan kepada penegakan hukum), telah ditutup lembaga pemberi gelar akademik dan mengajukan pengelola pengadilan sebanyak perkara yang terdiri atas perdata, tata usaha negara, permohonan uji materiil ma, dan permohonan uji materiil mk. dictum (kerja sama dengan kpk tentang kajian sistem yang menimbulkan korupsi) telah dilakukan forum pertemuan masing masing unit utama dengan mengundang kpk. dictum (peningkatan pengawasan dan pembinaan aparatur). telah terealisasi atau satker dari target satker yang direncanakan. rae sektoral do: regional kgmonev dalam melaksanakan instruksi khusus (menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilakuanti korupsi) telah diterbitkan tahun tentang standar nasional pendidikan, namun untuk itu depdiknas tidak menetapkan kurikulum tersendiri tetapi materinya dimasukkan dalam salah satu mata pelajaran yang isinya sikap anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. pemaparan pelaksanaan inpres nomor tahun lingkungan departemen tenaga kerja dan transmigrasi pembicara: irjen departemen nakertrans) pendekatan yang digunakan dalam pemberantasan korupsi adalah pencegahan, penindakan, dan monitoring evaluasi. mendorong tindakan preventif karena lebih efektif tanpa mengabaikan penindakan. untuk itu mendesain ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, meningkatkan pemberdayaan perangkat pencegahan korupsi. bidang penindakan telah dilaksanakan sanksi hukum atas penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dilanjutkan monitoring untuk memastikan apakah langkah tersebut telah dilaksanakan. keterlibatan masyarakat dep. nakertrans diperlukan sebagai sosial kontrol. dalam monitoring pelaksanaan ran pk, terhadap pelayanan publik dinas tenaga kerja dan transmigrasi telah dilakukan monitoring. permasalahan yang paling banyak terdapat pada penempatan tenaga kerja luar negeri, pelatihan, dan pelindungan hak hak ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. pada tahun dilakukan monitoring terhadap propinsi, sedangkan pada tahun dilaksanakan monitoring propinsi (dari propinsi yang direncanakan). hasil monitoring terhadap pelayanan publik oleh dinas nakertrans propinsi menghasilkan simpulan: pada umumnya belum menetapkan standar pelayanan publik: pelayanan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian lebih banyak dilaksanakan kabupaten kota: perda pelaksanaanya belum disosialisasikan: belum ditunjuk personil yang secara khusus menangani pelayanan publik: rapat aktor dan region none ha. informasi yang diperlukan masyarakat (syarat, biaya, dan waktu penyelesaian) baru disampaikan pada saat masyarakat datang membutuhkan pelayanan, dan sarana pelayanan belum memadai. lebih lanjut dijelaskan bahwa departemen tenaga kerja dan transmigrasi telah memantau jenis pelayanan publik sembilan propinsi lingkungannya. pemaparan pelaksanaan inpres nomor tahun lingkungan kementerian negara pendayagunaan aparatur negara oleh sekretaris kementerian negara pan pembicara: dimakan adinegoro kepala biro perencanaan, kementerian negara pan) pada kesempatan ini kepala biro perencanaan menyampaikan bagaimana kementerian negara pan menjawab how atas pelaksanaan inpres tahun selain butir instruksi umum, kementrian pan juga mendapat instruksi khusus pada dictum kesebelas, angka huruf sampai dengan huruf dalam rangka melaksanakan inpres tahun kementerian pan telah melaksanakan: dictum dan lakon): form 100x, sedangkan untuk form sebagian masih dalam proses. sebelum inpres ini terbit, menteri pan telah menerbitkan beberapa edaran tentang lakon yaitu tahun tahun dan tahun dictum penetapan kinerja berjenjang untuk jabatan eselon dan telah ditetapkan dan telah digabungkan dalam satu buku. bidang peningkatan pelayanan publik dictum kementerian pan bukan institusi yang langsung melakukan pelayanan publik. dictum dalam proses pertimbangan unit mana yang akan ditetapkan sebagai wilayah bebas korupsi. dictum dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, tela bentuk tim pemantau independen yang terdiri dari unsur masyarakt:. dictum men, pan telah mengeluarkan edaran (se) cyan melaksanakan kederihanaan hidup, bahkan sebelum inpres ta un terbit. rapat sektor dan regina aneh dictum terhadap upaya penindakan telah dilakukan penyediaan kotak pengaduan, akses nomor tim pemantau independen, pemasangan spanduk untuk tidak menerima sesuatu, dan kesaksian tim pemantau independen dalam proses pengadaan barang dan jasa. terhadap dictum sedang dilakukan inventarisasi masukan stakeholder dalam rangka mengkaji sistem yang menimbulkan korupsi. instruksi khusus angka telah ditentukan unit yang bertanggung jawab melaksanakannya. dalam perumusan kebijakan pelayanan publik, penetapan kinerja, good governance, dan pengkajian sistem kepegawaian, men. pan telah menerbitkan beberapa surat edaran. men. pan juga telah membentuk tim koroner dengan keputusan men. pan. pada tanggal desember telah ditandatangani pakta integritas oleh men. pan, disusul pada tanggal april penandatanganan pakta integritas bagi eselon dan ii. pemaparan pelaksanaan inpres nomor tahun lingkungan badan pengawas tenaga nuklir oleh sekretariat utama kapten pembicara: abdul salam sesama kapten) pemasarannya dimulai dengan pertanyaan apakah benar ada korupsi indonesia? kalau memang ada mengapa ada korupsi, mengapa terjadi korupsi. hal ini terjadi karena peluang. ilustrasi seperti ini yang coba dikembangkan dengan cara mematikan peluang sejak dini melalui sistem pengendalian manajemen. ternyata korupsi dimulai dengan keinginan dan faktor perencanaan. selanjutnya dipertanyakan peluang kerawanan dalam sistem belanja pegawai, barang, dan modal, manakah yang paling rawan? yang lebih parah adalah berlari barang yang keluarannya dokumen. bisa saja loses kapten mulai pemberantasan korupsi dari situ. hasil belanja barang harus dalam bentuk asset. fungsi pengawasan yang harus dilaksanakan. kapten adalah pengawas tenaga nuklir seluruh indonesia, mempunyai pnb rp. juta, bisa terjadi pungli perijinan. perijinan dilakukan dalam tahap: kontrol! administrasi oleh deputi perijinan, tetapi yang melakukan assessment, tetap deputi teknis dan pembayarannya melalui bank. dengan demikian jalur terpotong, kemudian keluarkan yang menetapkan ijin dan tarifnya, sehingga tidak dapat dipermainkan. tentang perijinan juga dimaksudkan untuk memberi batas waktu hari kerja apabila administrasi rapat setara dan regional koroner ha. telah memenuhi syarat. kalau dilanggar, pejabatnya paling lama satu minggu sudah dimutasi. pengendalian manajemen ditetapkan dalam bentuk visi dan misi: yang mencakup dapat dipercaya, dihormati, independen, dan disegani. kemudian ditetapkan lima kebijakan utama: pembinaan pengguna, pelayanan masyarakat, pengawasan pengguna, jaringan kerja online, dan penguatan kelembagaan. dalam hitungan detik, keluhan masyarakat dapat disampaikan dan diterima kapten. untuk itu telah ditetapkan indikator keberhasilan dari lingkup kebijakan pengawasan kapten: pengawasan pengguna, pelayanan masyarakat, pembinaan pengguna, jaringan on line, dan penguatan kelembagaan. setiap jenjang jabatan menerima pembagian tugas sesuai peran, sehingga seluruh tugas terbagi habis. masing masing membuat laporan kinerja tahunan atau semester atau triwulanan sesuai panjangnya. eselon membuat triwulanan, eselon semester, dan eselon tahunan. bahasa sanksi yang gunakan jelas, diberhentikan atau dimutasi. pelaksanaan inpres nomor tahun dictum lakon) sudah lakukan, bahkan ada yang sudah kecuali untuk wilayah bebas korupsi, masih belum ditetapkan. tanya jawab enero utomo anggota pokja koroner nasional: kepada depdiknas: keberhasilan harus punya dampak politis, hal hal yang romantis tidak akan populer. harus ada tujuan dan sasaran yang terukur. kami mohon agar menjadi perhatian. kepada kapten: bapak dari kapten tidak realistis, lingkupnya tidak besar." kepada depnaker: "yang dilaporkan seharusnya tidak normatif. dalam menanggapi pertanyaan ini depnaker mengemukakan bahwa dalam rangka percepatan skor ada beberapa tahapan kegiatan. aktivitas bervariasi, untuk itu menyusun kebijakan, bukan oleh itjen tetapi mem'nta seluruh pejabat teknis melakukannya. dikatakan praktisnya, kita menyikapi secara makro apa yang menyebabkan terjadinya kkn depnakertrans, aturan atau personilnya yang tidak benar, harus dits ti? mencatat apa yang sampaikan agar tidak normatif . rapat sektor dan region money bagus rumbo bappenas menyampaikan saran kepada depnaker: kami hargai depnaker melakukan rekor dengan bahasa bahasa, agar dikoordinasikan dengan forbes. depnaker agar mengkoordinasikannya pula dengan itjen yang lain sehingga bagi bahasa tidak terjadi koordinasi yang berkali kali. atas saran ini depnaker dapat menerimanya departemen sudah melaksanakan inpres tahun dan mengharapkan feed back dari men. pan, demikian pula dengan laporan ran pk dan penetapan kinerja. tahun telah melaporkan penetapan kinerja eselon dan disampaikan kepada men. pan tetapi belum evaluasi. pertanyaan selanjutnya mengenai pelaporan dictum tentang penetapan program dan wilayah bebas korupsi: implementasinya kurang jelas sehingga subyektivitif kalau menetapkan sendiri, mestinya men. pan tetapkan saja mana yang menjadi wilayah bebas korupsi. tahun untuk dictum men. pan tetapkan saja dep pu". menangani pertanyaan diatas gunawan hadisusilo deputi men. pan bidang pengawasan menjelaskan hal hal sebagai berikut: saya mengapresiasi depdiknas, depnaker, dan kapten yang telah memberikan ajarannya. saya tidak setuju kalau dikatakan pemberantasan korupsi berjalan ditempat. dahulu orang berani menjadi pimpin sekarang takut berarti kita tidak berjalan tempat. menyangkut yang disampaikan dari departemen pu, selain melakukan koroner dan rapat rapat kami juga menetapkan kebijakan dan melakukan sosialisasi. evaluasi terhadap laporan sudah dilakukan, pada saat ini sudah meja menteri men. pan) untuk dilaporkan kepada presiden. laporan laporan tersebut perlu dievaluasi apakah sudah sesuai dan apakah sudah melibatkan masyarakat. sub pokja sub pokja sudah melakukan evaluasi disamping melalui rapat regional juga direncanakan melakukan survai pendapat masyarakat atas kinerja pemberantasan korupsi. evaluasi yang kita lakukan belum sempurna menunggu hal itu. penetapan wilayah bebas korupsi jangan ditetapkan oleh men. pan, tetapi oleh masing masing instansi karena mereka yang lebih tahu, dan bisa sifatnya sektor atau bisa puta wilayah. rapat aktor dan rdoba koroner ha. maa sit dapat sektoral dan regional. djnimotatkuk montorindidan stasi ikormonev) seo ada tek segel coal menata din hong muka tun kanan inpres no, 'ahun anna latar belakang meskipun agenda utama reformasi adalah pemberantasan korupsi untuk menuju pemerintahan yang bersih (good governance), ternyata dalam praktiknya perilaku korupsi ini sangat sulit dihilangkan. dalam penilaian internasional pun, indonesia masih dikenal sebagai negara korupsi. hal ini tampak dari persepsi tentang korupsi yang dilakukan oleh sebuah lembaga independen internasional yang bekerja mengukur kinerja pemerintahan dari perspektif pebisnis banyak negara. pada tahun indonesia mendapatkan nilai ipk index persepsi korupsi) sebesar dari skala s.d. mana nilai adalah negara mutlak terhirup dan nilai adalah negara mutlak bebas korupsi. hingga tahun nilai ipk hanya beranjak menjadi hal ini disebabkan antara lain begitu lambatnya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan indonesia. atas dasar pertimbangan tersebut maka presiden menetapkan untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintahan maupun pihak lainnya yang kompeten dengan tugas pemberantasan korupsi, dengan menerbitkan inpres tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi.ditugaskan mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan inpres ini. dalam rangka mewujudkan amanah yang diberikan kepada menteri negara pendayagunaan aparatur negara, kementerian negara pendayagunaan aparatur negara telah menyusun berbagai program yang mendukung pelaksanaan inpres dimaksud. salah satu: program adalah mengadakan rapat sektoral dan regional dengan tema koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan inpres tahun rapat sektoral dan regional ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen para pemimpin instansi untuk menjabarkan dictum dictum yang tercantum pada inpres tersebut dalam program konkrit yang rapat sektoral dan regional koroner hal. agar laporan kita tidak formalitas perlu di adjust oleh keterlibatan masyarakat. yang membuat laporan pelaksanaan inpres adalah sekjen dan yang memonitor adalah itjen. selanjutnya depnaker menanggapi bahwa keterlibatan masyarakat mungkin belum sepenuhnya sesuai harapan men pan, tetapi kalau ada respek (tanggapan atau reaksi) masyarakat, akan menjadi input bagi kami. kemudian depdiknas menambahkan bahwa meskipun dep. diknas belum menyampaikan laporan terukur, namun setiap bulan seluruh eselon telah menyampaikan kepada menteri diknas melalui rapat. moderator menghimbau bahwa pada akhir november diharapkan seluruh instansi sudah melaporkan pelaksanaan inpres nya kepada men. pan. penutupan pukul wib) acara ditutup oleh deputi kpk bidang pencegahan, mewakili penyelenggara dari kementerian negara pan bekerja sama dengan kpk. rapat sektoral dan regional koroner hal. rapat regional indonesia bagian tengah hotel sahid raya, rabu kamis, november jl. pantai kuta, telp. fax. kuta bali aa! sama: em. rapat koordinat regional pr mau sas mom foliasi tkormorev canaan apps oleh taman pel snn 2gno yaa mpe eka "pd ag: buta ia boa ear rama koes ana bata tenan pap lae sak sana aka meta eno beta bah keong pai irc sein kannsaan ba: ng! ng ata wan oom teri pan esa lag pen naa nana enya ba, maag a53 nat gag nya bea ina beni tea jab yga sep. manik nani tntorbe boa ing koordinasi removal medan negara pendis2dugaan aparatur sanam pres mos tama tea ban para bae montana owe aeon akan negara peneaeaplbelan mmmngnkur mea a.m mem at, she pond. papan pel maa oa: bai sai naa kes li. ine pai lee kal ana eni rapat sektoral dan regional koroner rapat regional indonesia bagian tengah dsn das hotel sahid raya, rabu kamis, november jl. pantai kuta, telp. fax. kuta, denpasar, bali penyelenggaraan rapat regional kegiatan ini dilaksanakan. oleh kementerian negara pendayagunaan aparatur negara bekerja sama dengan pemerintah propinsi bali. lokasi dan waktu rapat regional kota ji. pantai kuta, denpasar denpasar hotel bali rabu kamis, pesan sahid raya telp. fax.waluyo deputi bidang strategi kpk dalam percepatan pencegahan kpk) pemberantasan korupsirini penganti asisten deputi kebijakan sistem pengendali nter pengawasan bidang sistem pengendali intern) rapat sektor dar region koroner sudirman arifin asisten deputi kebijakan pengaduan masyarakat pengawasan bidang pengawasan masyarakat) iskandar hasan asisten deputi kebijakan pengawasan fungsional pengawasan bidang pengawasan fungsionalslamet anggota pokja koroner nasional tampung ginseng sekda pelaksanaan inpres propinsi kalteng) propinsi kalteng herman seniman kepala pelaksanaan inpres kota bahasa kota cirebon) cirebon suparman kepala biro pelaksanaan inpres prop. organisasi propinsi kaltim) kaltim lalu syafruddin kepala bahasa pelaksanaan inpres kabupaten lombok barat) kabupaten lombok barat moderator komarudin staf ahli men. pan gede binasa bupati penyelenggaraan pelayanan publik jembrana) kabupaten jembrana kusdianto bambang wihara pelaksanaan pelayanan samgat kepala didenda jateng) jateng sandi kepala kantor pelayanan pelaksanaan pelayanan publik satu atap terpadu kabupaten sragen) sragen suharto inspektur propinsi pelaksanaan good governance kalsel) kalsel moderator komarudin staf ahli men. pan rapat sektor dan regina koroner ha. rekaman proses hari pertama november pukul wita) pembukaan laporan pelaksanaan rapat regional, oleh: gunawan hadisusilo deputi menteri negara pan bidang pengawasan penyelenggaraan rapat koroner dilaksanakan secara regional, sektoral, dan nasional berkala setiap tahun, dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inpres nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi. rapat regional ini akan dilanjutkan dengan rapat regional manado dengan peserta dari bahasa, sekda propinsi dan kabupaten kota maluku dan sulawesi serta rapat regional iii batam dengan peserta bahasa, sekda propinsi dan kabupaten kota sumatera dalam rapat koordinasi ini akan dipaparkan kebijakan pengawasan dalam dalam upaya pemberantasan korupsi, pemahaman intres nomor tahun serta pemaparan best practice pelaksanaan inpres nomor tahun oleh instansi terpilih. index persepsi korupsi indonesia yang dibuat oleh transparency international meningkat dari pada tahun atau peringkat dari negara yang survey, menjadi pada tahun atau peringkat dari negara yang disney, perlu dipacu lagi sehingga pada tahun paling tidak mendekati angka adapun komponen yang dinilai untuk menentukan index persepsi korupsi adalah unit unit pelayanan publik yang dibutuhkan para investor seperti perijinan sup, imb, ho, tenaga kerja dan lain2 yang jumlahnya bisa puluhan perijinan), adanya pungli baik dalam pengurusan perijinan maupun dalam proses produksi dan transportasi, prosedur yang sangat panjang dan melelahkan. tahun depan bila ada daerah yang bersedia menjadi penyelenggara rapat regional, kementerian pan akan memfasilitasikan. penyelenggaraan rapat koordinasi nasional akan disatukan dengan rapat koordinasi pan nasional. mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah penyelenggara dan pemasar atas kerjasamanya sehingga dapat terselenggaranya rapat regional ini. rapat sektor dan region koroner hd. sambutan pimpinan kpk, oleh: waluyo deputi kpk bidang pencegahan memulai sambutannya dengan beberapa pertanyaan seperti berapa kali rakormonev telah diadakan, berapa kali money masing masing pemerintah propinsi dan kabupaten kota telah dilakukan, apakah kita semua telah melakukannya, cukuplah usaha kita, bagaimana mengukurnya, mengapa hasilnya ipk dari masih apa angka pengukurannya. ada daerah yang sudah spesifik dan detail pengukurannya (key performance indikator). kalau kita tidak bisa mengukur, maka kita tidak akan bisa memperbaikinya!. dalam rekor ini akan dilakukan best practices sharing. apakah alat umurnya sudah benar, pengukuran internal dapat dilakukan dengan mengukur jumlah masing masing program yang diselesaikan, evaluasi terhadap program dan langkah perbaikannya serta best practices sharing. pengukuran eksternal atau penilaian pihak luar dapat dilakukan dengan survey yang dilakukan sendiri seperti kabupaten solok serta survey oleh pihak independent seperti cpi, perc, dll indonesia berada urutan dari negara mensurvei dengan cpi score ipk skor ini hanya naik poin dari sebelumnya pada tahun kalau cpi ini dianggap raport, maka nilai kita masih merah. survei ini mencerminkan persepsi masyarakat (mayoritas pebisnis) suatu negara atau orang asing yang melakukan bisnis negara tersebut terhadap tingkat korupsi suatu negara. indeks ini bukanlah mencerminkan tingkat korupsi yang sebenarnya, walaupun tidak mencerminkan tingkat korupsi yang sebenarnya, indeks ini penting sebagai alat ukur terhadap tingkat korupsi dari sudut pandang masyarakat. survai perc indonesia juga belum menggembirakan dalam tahun berdasarkan survey tersebut, tingkat korupsi negara negara asia menurun, namun indonesia tetap juara korupsi. yang dinilai dalam survey ini antara lain adalah penegakan hukum, infrastruktur dan isu perburuhan. data lain menunjukan daya saing indonesia menjadi dari negara yang disurvei pada tahun daya saing dipengaruhi buruknya inefisiensi birokrasi, dan buruknya infrastruktur. indonesia tetap punya harapan untuk memberantas korupsi. robert klitgaard rektor clermont graduate univ) mengatakan: saya senang melihat kemajuan yang telah indonesia capai. saya yakin dalam kurun tahun lagi kemajuannya akan lebih pesat lagi sehingga kondisi indonesia rapat sektor dan region koroner ha. menjadi lebih baik, (disampaikan robert depan jajaran pemerintah dalam kunjungannya jakarta). indonesia sedikit demi sedikit telah berhasil membangun suatu tata pemerintahan yang baik dan bebas korupsi (good governance). kondisi ini secara tidak langsung merupakan buah dari semakin kondisinya iklim demokrasi indonesia. robert optimis dan bahkan memprediksi dalam kurun tahun, indonesia nantinya akan menjadi contoh bagi dunia sebagai negara yang berhasil mewujudkan good governance. upaya pemberantasan korupsi seyogyanya tidak dapat dihalang halangi oleh alasan alasan, seperti bahwa korupsi itu sudah membudaya, korupsi terjadi dimana mana ataupun butuh waktu yang sangat lama untuk memberantas korupsi. korupsi, adalah suatu tindak pidana yang berbahaya karena tidak hanya dapat merugikan keuangan negara tetapi juga dapat merusak iklim investasi. hal ini menjadi isu yang penting bagi indonesia saat ini. best practice sudah ada tapi kurang mencuat, mari kita ambil best practices dari daerah lain. marilah kita introspeksi, sharing dan komunikasi best practice, komitmen, komitmen, dan komitmen. sambutan dan pembukaan gubernur bali, yang dibacakan oleh: wakil gubernur bali pemerintah propinsi bali menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada menteri negara pendayagunaan aparatur negara atas prakarsanya untuk melaksanakan rapat regional pulau bali. hal ini merupakan kepedulian seluruh komponen bangsa indonesia untuk ikut secara aktif dalam upaya recovery bali. mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta rapat koordinasi. mengharapkan pelaksanaan rapat koordinasi dapat dipergunakan sebagai ajang tukar menukar informasi, mengevaluasi pelaksanaan inpres nomor tahun membahas permasalahannya dan mencari alternatif solusinya. peningkatan pemahaman dan komitmen dalam pemberantasan korupsi merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh aparat pemerintah daerah sebagai bahan untuk memperlancar pelaksanaan tugas tugas pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan publik yang kesemuanya itu akan bermuara pada upaya mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. rapat ekor dan regional koroner percepatan pemberantasan korupsi dewasa ini merupakan salah satu agenda nasional yang wajib mendapat perhatian dan dukungan berbagai pihak baik instansi pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat. salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan pelaksanaan pengawasan yang ketat terhadap seluruh pelaksanaan tugas tugas pemerintahan. pengawasan merupakan kewenangan dan tanggung jawab aparat pengawas fungsional intern pemerintah yang terdiri dari inspektorat jendral departemen lembaga pemerintah non departemen dan bahasa propinsi, kabupaten kota. pembukaan ditandai dengan pemukulan gong. pembacaan doa rehat pukul wita) pemaparan panel kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi (pukul moderator sinaro anggota koroner nasional) kebijakan pengawasan dalam upaya pemberantasan korupsi disampaikan oleh: gunawan hadisusilo deputi men. pan bidang pengawasan disamping faktor keserakahan dan kesempatan, kebutuhan merupakan faktor lain penyebab timbulnya tindak pidana korupsi, namun ada pula faktor pengungkapan yang dapat mengerem pelaksanaan pemberantasan korupsi seperti misalnya banyak pns yang tidak bersedia menjadi pimpin. selama tahun s.d ipk naik dari menjadi dan menjadi pada tahun ipk tahun diharapkan mendekati kesempatan korupsi dapat ditutup dengan adanya peraturan perundang undangan, melaksanakan wasiat, mengefektifkan dan mengefisienkan wasal, asas, dan program skor. pengawasan sebagai quality assurance: keberhasilan pengawasan bukan dengan indikator adanya temuan tindak pidana korupsi tapi adalah membuat orang tidak membuat kesalahan atau setidaknya kesalahan menjadi berkurang. pelaksanaan inpres ditujukan kepada sekitar instansi pemerintah pusat dan daerah. ada instruksi umum dan instruksi khusus yang wajib dilaksanakan termasuk oleh kem. pan. rapat sektoral dan regional koroner hal. pelaksanaan koroner dilaksanakan secara berjenjang. laporan masih belum berjenjang karena banyak kabupaten dan dinas yang: langsung melaporkan kepada men. pan. dari sekitar instansi yang harus melaporkan, baru instansi yang melaporkan pelaksanaan inpres tahun untuk mengurangi niat" dibuat pakta integritas. solok sudah berulang tahun pakta integritas yang iii. pakta integritas kita berjanji kepada diri sendiri (kejujuran) dan konsekuensinya jika tidak dilaksanakan diberikan sanksi. kapten ada sanksi dicopot dimutasi dari jabatan disertai sanksi lainnya. dalam pengadaan barang dan jasa juga dipantau oleh pemantau independen. pemahaman inpres nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi, disampaikan oleh: lukman suara asisten deputi bidang pemantauan dan evaluasi pemberantasan korupsi pada deputi menpan bidang pengawasan pelaksanaan dictum umum dan khusus yang terdapat dalam inpres nomor tahun oleh banyak instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, tidak menarik pers media karena bersifat pencegahan. padahal banyak yang telah melaksanakannya dengan baik seperti sragen. pemasar menyampaikan pula pemahaman tentang pelaksanaan dictum dictum dalam inpres nomor tahun antara lain: secara nasional penyampaian lakon sudah 65x tapi kalau masih bawah itu perlu effort yang lebih. sering terjadi perdebatan dalam mengisi lakon, misalnya perlukah eselon iii menyampaikannya?. bidang penetapan kinerja: pada dasarnya ada kejelasan program dan target kinerja serta saksinya. belum banyak evaluasi terhadap penetapan kinerja oleh instansi (bukan oleh kementerian negara pan) pelayanan publik: kementerian negara pan mendorong berbagai kebijakan standar pelayanan publik dan kotak pengaduan. inti dari dictum adalah standarisasi pelayanan publik yang dipublikasikan peran api selain melakukan audit juga mengawasi penyelenggaran pelayanan publik dictum yang telah dilaporkan sampai saat ini adalah pemeriksaan lhp), seharusnya adalah pembinaan aparatur. penetapan program dan wilayah bebas korupsi: perlu membuat rencana aksi program lintas unit kerja bahkan sektoral, atau wilayah kerja. pelaporan pengadaan barang dan jasa: baru berkisar pengeluaran dan bintik: pengumuman paket pengadaan barang dan jasa sudah rapat sektoral dan regina koroner dapat diukur tingkat keberhasilannya serta menyebarluas yang telah dilaksanakan oleh beberapa daerah. diharapkan setelah pelaksanaan rapat sektoral dan regional, para peserta dapat memahami dan memiliki komitmen untuk melaksanakan dictum dictum yang tercantum dalam inpres tahun selanjutnya berinisiatif untuk mencontoh praktek praktek terbaik (best practices) yang sudah ada atau bahkan mendorong terwujudnya suatu best practices baru yang lebih inovatif daerahnya. tujuan meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaksana inpres tahumemperoleh masukan dan saran dari stakeholder dalam rangka penyempurnaan mekanisme pelaksanaan dan pelaporan koroner inpres tahun substansi kebijakan pengawasan dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi: strategi kpk dalam pemberantasan korupsi, pemahaman pelaksanaan dictum dictum inpres tahun mekanisme penyampaian laporan pelaksanaan inpres tahun pengadaan barang dan jasa yang bersih dari korupsi: praktik praktik terbaik best practices) yang sudah dilakukan oleh beberapa instansi baik pusat maupun daerah. sasaran instansi pemerintah pusat inspektur jenderal departemen inspektur kementerian negara dan kementerian koordinator inspektur land instansi pemerintah daerah rapat sektor dan regional koroner banyak dilakukan, ketaatan terhadap keppres belum dipantau dan dievaluasi dengan benar. dahulu interaksi pengadaan barang dan jasa tidak diketahui masyarakat karena hanya melibatkan pemerintah dan swasta saja. dalam penerapan kesederhanaan: pimpinan instansi diminta untuk membuat program sendiri.( dictum untuk mendukung pemberantasan korupsi perlu kerjasama antara api dan aph dictum kajian sistem yang menimbulkan korupsi dictum belum ada satu pun instansi yang melaksanakan dictum ini. kita harus meneliti sendiri dahulu, jika perlu libatkan kpk sesuai inpres. memilah program, tidak perlu semua dictum dikerjakan secara simultan, dikerjakan tergantung kriteria kesulitan, dil. strategi kpk dalam percepatan pemberantasan korupsi oleh waluyo deputi kpk bidang pencegahan lima tugas utama kpk yaitu. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tpk: menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tpk, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tpk kepada instansi terkait, melaksanakan dengar pendapat pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tpk, meminta laporan instansi terkait. kpk berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan menjelaskan dalam hal penindakan akan lebih intensif sejalan dengan capacity dan institutional building yang semakin mapan. semenjak sby memimpin: sudah gubernur, bupati walikota wakilnya yang telah diperiksa. gubernur telah memberikan ijin untuk memeriksa anggota dprd dari kabupaten dan kota baik sebagai saksi maupun tersangka. langkah kpk kedepan bersama seluruh elemen bangsa adalah penindakan, supervisi, koordinasi, pencegahan: pendidikan anti korupsi: dan kampanye anti korupsi. setahun terakhir kepatuhan lakon meningkat tajam sejak didorong men. pan, yang melaporkan sudah ribu dari ribu pejabat yang wajib lakon. memeriksa lakon secara acak. ada penyelenggara yang dilimpahkan kejaksaan. mengingatkan pejabat yang wajib untuk rapat sekitar dan region koroner ha. melaporkan lakon. ada yang melaporkan tetapi tidak menyertakan bukti, untuk hal ini dimohonkan ketenarannya. mengusulkan agar daerah menuliskan program unggulannya (best practices) untuk diangkat secara nasional oleh kem. pan dan kpk sebagai pemberitaan yang baik. dijelaskan pula bahwa peran serta masyarakat sangat banyak dalam pendidikan anti korupsi,antara lain sudah ada yang membuat modul antikorupsi untuk smp. komentar moderator adalah optimisme pemberantasan korupsi harus ditumbuhkan terus . pengadaan barang dan jasa yang bersih dari korupsi oleh budihardjo direktur eksekutif ipw masalah pengadaan barang dan jasa sudah digarap secara internasional oleh badan internasional maupun badan donor yang membantu indonesia, menelurkan reformasi pengadaan barang dan jasa. penyimpangan keuangan negara menurut urutan yang pertama adalah pengadaan barang dan jasa, disusul perijinan mulai dari ktp sampai perijinan investasi, dan ketiga, pengumpulan pendapatan negara. pencegahan penyimpangan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. oleh karena itu ada tiga pilar: pemerintah, swasta dan masyarakat, sehingga ada keterbukaan. penyimpangan sistemik dalam pengadaan barang dan jasa sama dengan kebocoran uang negara. telah disusun (lima belas) tahapan dalam pengadaan barang dan jasa untuk mengatasi (enam puluh) jenis penyimpangan sistemik. mencegah lebih baik daripada mengobati patologi, (terdapat pada penganggaran berupa penggelembungan sampai dengan pelaksanaannya). ada kasus yang ditampilkan. kasus kasus tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa, kasus pengusaha asing boleh masuk kalau bekerja sama dengan pengusaha indonesia namun ternyata pengusaha asing tersebut hanya paper company, kasus pelecehan terhadap dan keppres. ada sekian paket pekerjaan propinsi yang melakukan praktek monopoli, persekongkolan antar entitas pengadaan, dan manipulasi dokumen, sehingga nilai nilai sosial mer.zdi hilang: kasus ada anggaran rp426 trilyun, menyiksa1g9 rapat sektor dan regional koroner berjamaah, tidak ada yang disalahkan, mencari pembenaran dari suatu yang salah, dan excuse terhadap suatu kondisi yang berjalan. penanggulangannya dilakukan dengan mereformasi peraturan pengadaan barang dan jasa: membenahi kualifikasi mitra kerja, seperti misalnya mewajibkan tanggung jawab pengusaha konstruksi untuk tetap bertanggung jawab selama sepuluh tahun setelah konstruksinya: dan penerapan pakta integritas. pakta integritas perlu disempurnakan agar ada komitmen entitas pengadaan untuk tidak melanggar piagam pbb anti korupsi, seperti: hak tanya jangan dihalangi, partisipasi masyarakat dilindungi, ada pengawas independen dan perlindungan saksi. tanya jawab bahasa klungkung gede sukadana mempertanyakan cost and benefit kehadiran kpk kalbar kota singkawang mempermasalahkan dau yang dapat dipermainkan, agar tidak timbul persekongkolan menyarankan pemerintah pusat meninjau kembali aturannya. selanjutnya mengusulkan agar expose daerah dapat tingkatkan dan aturan dalam keppres tahun mengenai keterlibatan pengusaha asing, disempurnakan, misalnya dengan menambah keterlibatan pengusaha daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan daerah. bambang muryantono sekda brebes keppres tahun setelah dilaksanakan, ternyata pengadaan barang dan jasa menjadi tidak efisien terutama untuk yang nilainya tidak terlalu besar, sekitar rp60 juta. ada kesulitan pengaturan dari asosiasi yang mengatur siapa yang akan ikut lelang. menyatakan pada acara ini bahwa peserta mempunyai peluang untuk korupsi karena spp sudah ditandatangani peserta bisa pulang lebih awal. bawah kab boyolali jateng mempertanyakan isu anggota dpr dan voucher pendidikan, langkah konkrit apa yang diambil kpk terhadap hal tersebut?. rapat sektoral dan regina koroner gunawan hadisusilo menyangkut pencairan dau yang perlu pelican, pernah bicara dengan sekjen dep. keuangan, banyak pungli ppn. katakan bapak ibu juga mohon jangan memberi, kalau kompak masalah tersebut bisa diatasi . selanjutnya ditegaskan masalah korupsi terulang kepada diri kita sendiri, jika saudara mau pulang sebelum waktunya karena spp sudah ditandatangani, tidak ada yang dapat melarang dan tidak ada yang tahu . moderator. saya pernah mengamati praktik departemen keuangan, kemudian kami meminta rapat dengan departemen keuangan dan menunjuk langsung petugas yang meminta (uang pelican) . saat ini tidak ada lagi pemotongan ppn untuk uang kegiatan komisi ombudsman. waluyo kpk anggaran kpk digunakan untuk pembelian barang modal dan operasional. kpk melakukan upaya penindakan dan pencegahan, sehingga mengembalikannya tidak langsung. keberhasilan kpk bukan hanya mengenai seberapa banyak jumlah yang diangkat, tetapi asymthotic menurunkan sampai level yang dapat kita terima. pengadaan gedung kpk apakah juga harus ditembak!ikan, tentu tidak. anggaran yang sama hongkong dan malaysia mencapai usd per kapita, sedangkan indonesia sen per kapita. kalau direct cost yang akan dipakai ukuran, maka anggaran pencegahan hanya milyar rupiah. pengumuman pengadaan barang dan jasa dulu jarang sedangkan sekarang banyak. banyak kinerja yang sulit diukur kecuali dengan ukuran intermedia seperti banyaknya pengaduan masyarakat dil. pengembalian kerugian negara sebelum kpk (berperan sebagai trigger) sebesar milyar rupiah, setelah ada kpk sekarang sudah triliun rupiah. apakah itu hanya kinerja kpk dan bagaimana mengukurnya, tentu sulit. peningkatan penerimaan pajak sebesar terjadi dalam periode seandainya pak men. pan sudah menaikkan gaji terendah, tentu anggarannya berasal dari pajak". menyangkut pertanyaan saudara dari brebes, itulah gurunya pencegahan, tidak selalu dari eksternal kontrol tetapi yang bagus sari internal control, voluntarily (sukarela). rapat sektor dan regional koroner voucher gate (note: voucher pendidikan yang diterima anggota dpr untuk diberikan pada daerah) menjelang sebaran ternyata hanya voucher yang berasal dari dana apbn, yang bisa untuk mengurus bantuan pendidikan. saya melihat hal ini sebagai pembedahan terhadap masyarakat, seolah olah kedatangan anggota dpr membawa anggaran. budiharjo ipw pendirian ipw tahun berbentuk yayasan yang dalam proses pembiayaannya dilakukan secara kolektif disamping melakukan kegiatan kegiatan profit. mengenai asosiasi yang turut mengatur lelang, itu merupakan hal yang salah langkah. seharusnya tidak boleh, dan kalau terjadi merupakan persekongkolan. dijelaskan, pengadaan rp60 juta dapat dilakukan melalui pemilihan langsung dan pengumumannya kantor saja tidak perlu media. pemenang harus dinegosiasikan harganya. selanjutnya mengingatkan bahwa perusahaan yang empat tahun berturut turut tidak mendapat pekerjaan tetapi tetap eksis harus dimatikan karena kemungkinan menjadi pendampingan. lukman suara menambahkan dan memberikan contoh mengenai hal ini koroner mengadakan rapat regional tiga lokasi masing masing biayanya juta. kita belajar dari pengalaman yang lain . koroner juga akan mengadakan survai pendapat masyarakat untuk mengukur efektifitas inpres nomor tahun dari kacamata masyarakat dengan melibatkan konsultan. shima (pukul rapat sektor dan region koroner hd. pemaparan panel kebijakan men. pan bidang pengawasan pukul wita, moderator drs. slamet anggota pokja koroner nasional) kebijakan sistem pengendalian intern spi) oleh: rini penganti asisten deputi pengendalian intern pada deputi men. pan bidang pengawasan wasiat adalah sistem pengendalian intern atau sistem pengendalian manajemen. makna yang terkandung adalah manajemen yang melekat pada kepemimpinan. wasiat adalah intern diri kita. wasiat juga sebagai upaya peringatan dini. kem. pan mempunyai kebijakan dengan harapan dan target yang dapat diukur. salah satu syarat keberhasilan wasiat adalah komitmen pimpinan untuk melaksanakan wasiat.masing, asas tidak diperlukan mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, dan pemantauan tindak lanjut. selanjutnya pemasar menekankan dalam pelaksanaan wasiat, evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode checklist, jajak pendapat, bagan arus, dan wawancara. evaluasi dilakukan dengan memilih jawaban atau tidak. men. pan tahun tgl. oktober tentang peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat mengandung muatan materi yang sama dengan rpp spi, namun cakupan materi rpp spi lebih luas dari pada wasiat. kebijakan penanganan pengaduan masyarakat disampaikan oleh sudirman arifin,'uh kesah masyarakat. apabila lapisan pengawasan bagian dalam beras efektif maka pengawasan vang lain dapat berjalan dengan ba'k, dengan rapat sektor dan region koroner demikian keluh kesah masyarakat akan berkurang. perlu adanya sinergi pengawasan antara wasiat, wasal, caleg dan asas. peran serta masyarakat diatur dalam tahun dan tahu, untuk meneliti aduan masyarakat akan diturunkan tim kem. pan dan dibentuk tim gabungan. dasar penanganan humas adalah men. pan kep m.pan kendala melaksanakan humas antara lain adalah humas dianggap sebagai tugas sambilan, sering terjadi identitas pelapor tidak jelas, tanggapan api terhadap humas lambat, dan sebagainya. kebijakan pengawasan fungsional oleh iskandar hasan, asisten deputi pengawasan fungsional pada deputi men. pan bidang pengawasan apa yang bahas adalah melaksanakan dictum inpres menjelaskan dua agenda pembicaraan yaitu jakwasnas api tahun dan ruu sistim pengawasan nasional. sistem pengawasan nasional adalah satu kesatuan mekanisme pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan negara yang dilaksanakan melalui suatu sistem pengendalian. porsi terbesar siswasnas adalah pada pengawasan intern karena banyak kelemahannya, misalnya tidak ada sanksi atas pengawasan intern, kelembagaannya pada umumnya berada dibawah sekretariat, masalah akuntabilitas danprogram pengawasan: kegiatan api tidak hanya melakukan audit, tetapi juga melaksanakan monitoring, evaluasi, revi,saja. dasar hukum pelaksanaan tugas api pusat dan daerah sampai saat ini masih berbeda. menyadari hal ini. maka akan dilakukan perencanaan jangka panjang. begitu kuatnya dasar hukum pengawasan eastern bpk) yaitu uud dan dua undang undang, sebaliknya bagi pengawasan intern selain dasar hukum berbeda juga tidak serasi. rapat sektor dan region kermonev ha. kebijakan tindak lanjut hasil pemeriksaan tlh), oleh:inpres nomor tahun permasalahan: peraturan perundang undangan tidak sinkron, koordinasi pengawasan lemah: sistem pengendalian intern lemah: sdm lemah dan kurang komitmen: kualitas hasil pengawasan rendah: disclaimer bpk: temuan berulang: upper tidak jalan. tlh pengawasan fungsional merupakan salah satu upaya penanggulangan kkn. namun menemui hambatan, pelaksanaan tlh yang lambat. kebijakan: menyusun sistem informasi management pengawasan: dengan wujud: kep men. pan surat m.pan tanggal februari dan menyiapkan sistem informasi pemantauan tlh fungsional. rapat sektor dan region karmonev hari kedua november pukul wita) pengarahan menteri negara pan (pukul laporan deputi bidang pengawasan men. pan laporan sampaikan seperti yang disampaikan pada hari pertama. pengarahan menteri pendayagunaan aparatur negara pada kesempatan ini menyampaikan bahwa untuk dapat dilakukan koordinasi, ada syarat: tidak mungkin ada koordinasi kalau tidak ada kesamaan persepsi dan kesamaan definisi, kesamaan tujuan, dan kesamaan dalam action plan . korupsi terjadi karena adanya faktor niat dibarengi faktor kesempatan. negeri ini niatnya besar dan kesempatannya besar. kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing masing yaumilmaghsar . siapa yang bertanggung jawab soal niat dan kesempatan ini, penggarapannya harus holistik dan tidak bersifat partial karena selama ini kita menggarap partial saja. yang bertanggung jawab pertama adalah keluarga , dan yang kedua pendidikan , sedangkan yang ketiga adalah lingkungan . menurut men. pan penanggulangan korupsi, ada dua macam: represif (penindakan) dan pencegahan. pembangunan sistem ada pencegahan . penindakan harus sistemik, konsepnya adalah lima langkah pemberantasan korupsi: kehendak kuat dari pemerintah (strong political will dari government). pada saat desember inpres ditandatangani, isinya dari kpk. ini harus diikuti oleh kehendak bersama seluruh aparatur, single identification number sin). dananya sudah didapat dari loan oleh depdagri. seseorang tidak akan lagi mempunyai ktp, setiap orang akan didata dengan nik, karena ini menjadi sumber kejahatan dan pemalsuan: e government yang diikuti procurement. kalau tender cukup dengan email (secara elektronis). seperti jawa timur sudah mulai dan ternyata memberi keuntungan yang lebih besar, pembenahan peraturan perundang undangan, pembenahan dan penyusunan kembali cjs (criminal justice system). ini adalah pembenahan yang holistik. faktor yang menghambat pemberantasan korupsi! antara lain: kemiskinan, sistem yang lemah: penindakan yang lemah, dan adanya kondisi obyektif bangsa yang lemah. yang disebut kondisi obyektif adalah hal hal yang tidak bisa kita debat, seperti misalnya kalau saya diberi (dua) meter kain tidak mungkin untuk membuat jas. rapat sektor dan regional koroner had. menjadi pejabat muda tetapi menjadi pemimpin tidak gampang, ada syarat pemimpin: tokoh masyarakat, oleh karena itu dia harus bertingkah sebagai tokoh masyarakat. komandan, yang perintahnya dipatuhi guru bapak, yang mengasihi anaknya dengan sungguh sungguh dan penuh kasih sayang. dia adalah sahabat. poin penting yang bisa disimpulkan dari sambutan saya adalah" pelajari variabel variabel bangsa. jangan mudah mengadaptasi (mengimpor) ilmu serampangan karena variabelnya berbeda. makanan dan pakaian (budaya) bangsa kita berbeda dengan bangsa lain. karena tidak ada yang mumpuni, perlu jaminan quality assurance. membangun best practices. silahkan tiru saja yang bagus bagus dari daerah lain dan berprasangka baik melakukan right sizing kemudian melakukan pelatihan. saya tidak mau laporan yang normatif saja. rehat (pukul wita) pemaparan panel iii pelaksanaan inpres nomor tahun beberapa daerah pukul wita, moderator kaharuddin staf ahli kementerian negara pan) pemaparan pelaksanaan inpres nomor tahun propinsi kalimantan tengah oleh tampung ginseng sekda propinsi kalimantan tengah) menyampaikan laporan pelaksanaan inpres nomor tahun antara lain: telah melaksanakan dictum dan dictum sudah menetapkan kinerja semua kepala skpd propinsi, kabupaten dan kota. telah disusun penetapan kinerja dictum kegiatan yang dilakukan adalah membentuk layanan satu pintu, melayani pengobatan gratis bagi penduduk tak mampu dengan moto talenta bajirao (melayani dengan senang hati), pembayaran langsung kepada kas daerah bank, penentuan prosedur pelayanan, layanan kesehatan kepada masyarakat daerah terpencil dengan slat transportasi sungai, dan layanan humas kotak pos sudah masuk pengaduan. rapat sektor dan region karmanev kepala daerah sekretaris daerah badan pengawas daerah pelaksanaan rapat kegiatan rapat sektoral dan rapat regional ini merupakan upaya untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan inpres tahun oleh masing masing instansi baik pusat maupun daerah. selain itu kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengenalkan praktik praktik terbaik yang telah dilakukan oleh suatu daerah sehingga dapat dijadikan sebagai contoh oleh daerah lainnya, atau bahkan mendorong suatu daerah membangun suatu praktik terbaik lain yang lebih inovatif. tema kegiatan pengawasan dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi sesuai dengan instruksi presiden nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi tempat . rapat sektoral dilaksanakan ruang sriwijaya kementerian negara pendayagunaan aparatur negara, november rapat regional dilaksanakan tempat dengan waktu kegiatan kuta, denpasar, bali november manado, sulawesi utara november batam, kepulauan riau november peserta rapat sektoral: kurang lebih berjumlah orang rapat regional: kuta, denpasar, bali peserta manado, sulawesi utara peserta batam, kepulauan riau peserta materi rapat sektoral dan rapat regional kebijakan pengawasan dalam upaya percepatan per berantakan korupsi rapat antara dan region korrmsnev ha. dictum gubenur menetapkan pelaksanaan program good governance. dictum pakta integritas sudah dilaksanakan. pengumuman paket pengadaan barang dan jasa sudah dilaksanakan melalui website, palangkaraya pos dan surat kabar lainnya. dictum kesederhanaan hidup sudah dilaksanakan. dinas luar dikurangi, dan dikeluarkannya instruksi gubernur untuk tidak menerima dan mengirim parsel. dictum kepada pns yang terlibat diberikan ijin selama hari sebagai saksi atau dididik dalam penegakan hukum. dictum dilaksanakan dengan penerbitan surat. dictum10: penambahan perwakilan bpk kalteng. perwakilan kpk dan bpk sudah diupayakan untuk membuka kantor penghubung. pembentukan lembaga ombudsman dalam proses fit dan proper test terhadap orang. optimalisasi pengawasan dengan pembentukan tim koroner dengan gub vib bpd tgl feb telah menyusun ran pk. instruksi khusus: penerapan tata pemerintahan yang baik dilakukan melalui penerapan pilot project kabupaten katingan, pemberian tunjangan bagi pns tahun penerapan absen ketat dengan absensi digital, pengelolaan anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas, penyederhanaan birokrasi, pemberian reward kepada unit pelayanan yang baik, pelayanan satu pintu rsud palangkaraya, melaksanakan pakta integritas, melaksanakan diklat pbj, penggunaan it, meningkatkan kualitas sdm dengan komitmen antara mendikan dengan gubernur dan antara gubernur dengan bupati dan walikota, memberikan sekolah gratis sampai dengan sla, memberikan bea siswa, tunjangan pendidikan daerah terpencil untuk orang, puskesmas keliling, dan perbaikan bidang ekonomi. pemaparan pelaksanaan inpres nomor tahun kota cirebon oleh herman seniman kepala bahasa kota cirebon) melaporkan pelaksanaan inpres nomor tahun antara lain: dictum dan sosialisasi dan inventarisasi pejabat wajib lakon sudah selesai dilaksanakan. rapat sektor dan region koroner dictum telah diinstruksikan oleh walikota untuk membuat visi dan misi dan telah dilaporkan hasilnya kepada gubernur dictum melakukan pembinaan pelayan publik, penerbitan walikota tahun agustus tentang penyelenggaran umum pelayanan publik dengan menerbitkan standar pelayanan masyarakat. dictum penetapan program dan wilayah bebas korupsi dimulai dengan mengumumkan larangan untuk menerima materi dalam bentuk apapun. dictum pelatihan sertifikasi pbj dan ujian, beberapa staf sudah memiliki sertifikat orang). dictum penerbitan walikota 0tda tgl september tentang penghematan energi. dictum menganggarkan operasional penegakan hukum dengan kodim dan polresta. dictum melaksanakan workshop bintik pengisian apbd yang benar dengan arahan kpk dictum melaksanakan ppt, mengirim peserta diklat penanganan khusus, penyusunan laki, monitoring tlh, monitoring pelaksanaan wasiat instruksi khusus antara lain penerapan prinsip prinsip tata pemerintahan yang baik, musrembang kota cirebon tahun penyusunan dokumen bahan kpj kota cirebon, peningkatan pelayanan publik dan kelembagaan unit layanan, pencegahan kebocoran keuangan negara dengan mengoptimalkan peran dan spj, menyajikan laporan keuangan. dictum dan belum dapat dilaksanakan konkrit. pemaparan pelaksanaan inpres nomor tahun propinsi kalimantan timur oleh suparman kepala biro organisasi propinsi kaltim) sampai sekarang belum membentuk tim koroner tetapi fungsi dan prinsip sudah dilaksanakan dengan gub k249 tentang pembentukan tim sosialisasi dan spt sekda kaltim org tg! tentang pembentukan pokja yang bertugas membantu tim sosialisasi san root sektor dan region koroner menginventarisasi pejabat wajib lakon. baru pejabat wajib lakon yang sudah menyampaikan kepada kpk. mekanisme kerja tim adalah fungsional sesuai tupoksi masing masing. sekretariat koroner dikoordinasikan oleh biro organisasi kegiatan yang dilakukan: sosialisasi inpres kepada seluruh kab kota terdiri dari materi gg, pbj. bintik pengisian lakon, penetapan kinerja, dll. ada bentuk korupsi lingkungan pemerintah propinsi kaltim kab kota antara lain: penyalahgunaan wewenang, pembayaran fiktif, persekongkolan, spp fiktif, suap pelican, pungli, komisi jual beli yang tidak disetor kas negara, memperlambat pembayaran, pengumpulan dana taktis, menerima hadiah, menerima sumbangan. spp pns per orang kurang lebih kali sebulan. dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dilaksanakan hal hal antara lain adalah: penghematan melalui kegiatan rapat, efisiensi penggunaan biaya perjalanan, penggunaan bahan kertas, pada kendaraan dinas, pada pengadaan peralatan kerja, efektivitas kepegawaian: jam kerja jam seminggu, pemberian insentif, apel pagi sore pada hari tertentu: efisiensi dan efektivitas tatalaksana melalui rincian tugas, kontrak kinerja, prosedur kerja jelas dan pendek, pembagian tugas yang jelas. kendala yang dihadapi antara lain adalah: kurang komitmen dalam pelaksanaan inpres antara lain karena sanksi yang lemah. pemaparan pelaksanaan inpres nomor tahun kabupaten lombok barat oleh lalu syafruddin kepala bahasa kabupaten lombok barat) menyampaikan kondisi umum, visi dan misi kabupaten lombok barat. untuk mendukung pembangunan daerah yang mempunyai visi: akselerasi peningkatan indeks pembangunan manusia ipm) sebagai pilar kemajuan pembangunan kabupaten lombok barat tahun maka telah disusun misi pemerintah daerah yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan terhadap akses pertumbuhan ekonomi, kualitas sdm, pemantapan kinerja pemda dan kamtibmas. kabupaten lombok barat telah melaksanakan inpres nomor tahun dengan baik hal ini nampak dari komitmen dan kesungguhan pimpinan dalam melaksanakan instruksi tersebut. sebagai contoh rapat aktor dan region koroner dijelaskan bahwa pada money pelaksanaan dictum dan peroleh data bahwa beberapa pejabat belum memperoleh formulir lakon, mengatasi permasalahan ini dilakukan koordinasi dengan kpk untuk membantu pengadaan formulir, menghimpun jan menyerahkan langsung kpk ri. untuk mendukung pelaksanaan dictum pemda mencoba mentaati peraturan pemerintah nomor tahun tentang tata cara pertanggung jawaban kepala daerah. sehubungan dengan itu telah susun beberapa peraturan daerah sebagai jumlah peraturan pemerintah dimaksud. shima (pukul wita) pemaparan panel praktek praktek terbaik pukul wita, moderator kaharuddin staf ahli kementerian negara pan) pemaparan penyelenggaraan pelayanan publik kabupaten jembrana oleh gede binasa bupati jembrana) berdasarkan prinsip prinsip good governance, berusaha mewujudkan masyarakat sejahtera peradilan dan mandiri, sesuai visi kabupaten jembrana terwujudnya masyarakat jembrana yang sejahtera berkeadilan beriman dan berbudaya. untuk mewujudkan visi dimaksud disusun langkah strategis sebagai berikut meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat: peningkatan pelayanan umum, membangun persatuan dan kesatuan bangsa: mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien. peningkatan kualitas pendidikan yang menarik dari dari daerah ini selain pembebasan dan keringanan biaya sekolah juga terobosan kreatif dan inovatif dengan membuka sekolah yang disebut sebagai sekolah kajian yang merupakan pengembangan model pola pendidikan pondok pesantren, smu taruna nusantara dan sekolah sekolah jepang. program peningkatan kualitas kesehatan unggulan daerah ini adalah program asuransi kesehatan masyarakat( jaminan kesehatan jembrana) keuntungan program ini adalah masyarakat dapat memilih tempat pelayanan baik puskesmas maupun swasta. rapat extra dan region' koroner program lain yang dapat dicontoh dari daerah ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan kelompok kelompok masyarakat dengan bantuan peralatan kerja, melalui dana bergulir. pemaparan pelaksanaan pelayanan samgat pada provinsi jateng oleh kusdianto bambang wihara kepala didenda jateng) samgat jateng berusaha memberikan pelayanan yang nyaman, aman, dan mudah bagi masyarakat, yang berakibat pada peningkatan pad propinsi jateng. kantor bersama samgat propinsi jawa tengah mempunyai visi terwujudnya pelayanan prima berbasis teknologi informasi menuju pemerintahan yang bersih . keunggulan dari pelayanan samgat jawa tengah adalah pelayanan samgat line yang memberikan keseragaman sistem, prosedur dan biaya secara transparan dan akuntabel dan kemudahan pada wajib pajak dapat melakukan pembayaran pkb dan pengesahan stok pada kantor samgat terdekat. selain itu layanan pembayaran pkb, bank dan swdkllj dapat dilakukan melalui fasilitas perbankan yang dapat mengurangi resiko, dan memberikan perlindungan bagi pembayar. kontribusi pad terhadap apbd propinsi jawa tengah melalui pelayanan samgat line pada tahun adalah sebesar y4. pemaparan penerapan sistem pelayanan satu atap pada kab sragen, oleh sandi kepala kantor pelayanan terpadu kabupaten sragen) pelayanan satu atap menjamin tidak terjadinya pungli dan tercapainya peningkatan pad. data terperinci prestasi yang dapat tergambar dari penyelenggaraan pelayanan publik satu atap pada kabupaten sragen dalam (tiga) tahun adalah: nilai investasi industri kecil menengah naik. pada tahun adalah sebesar dan meningkat pada tahun tahun berikutnya, dimana pada tahun menjadi tahun menjadi dan tahun menjadi so), industri besar naik. tahun sebesar tahun sebesar tahun sebesar dan tahun sebesar yo), penyerapan tenaga kerja sektor industri meningkat. ya), rapat sekitar dan region koroner jumlah perusahaan yang memiliki perijinan (legalitas usaha) meningkat. se): perkembangan jumlah perijinan meningkat. ijin kepercayaan kepada pns dan pemda semakin baik, kemudahan tadi berdampak pada aspek peningkatan investasi pemaparan implementasi good governance kalimantan selatan, oleh suharto inspektur propinsi kalsel) luas kalsel ha, terkecil diantara prov lain kalimantan, juta penduduk, kota dan kabupaten. kalsel telah melaksanakan penerapan good governance. pada oktober dilakukan penandatanganan mou gubernur dan pemerintah kab kota tentang implementasi good governance dengan kpk dan depdagri antara lain: program peningkatan kapasitas pemda: dikeluarkannya instruksi gubernur, bupati, walikota membentuk tim implementasi good governance, penanganan humas melalui sms yang dikelola badan informasi daerah, bekerja sama dengan unlam untuk implementasi good governance. tanya jawab mempertanyakan insentif pns (take home pay) yang memadai, seperti halnya gorontalo (insentif juta), bagaimana konsistensi kebijakan kontrak kinerja, apakah diberhentikan? apa rewardnya bagi yang inovatif berkinerja? atas pertanyaan tersebut tanggapan yang berikan adalah bahwa insentif diberikan kepada seluruh jajaran pegawai, tergantung kepada kemampuan pemda. besarnya belum terukur pada kinerja tetapi baru dari absensi. kontrak kinerja sudah dimulai dan evaluasi setahun kali, pada tengah tahun dan akhir tahun awal tahun. bila kinerja kurang dari siap2 untuk dimutasi. reward belum dapat diberikan karena belum ada alat ukur kinerjanya mempertanyakan kendala apa yang dihadapi sragen dalam pembentukan oss, dan berapa lama proses berlangsung setelah tahap awal dilakukan sampai running? tentang pengobatan gratis, berapa subsidi yang diberikan kepada pemberi layanan, jika swasta apakah rapat sektor dan region koroner hd. juga gratis? bagaimana mensejahterakan masyarakat dan pertanyaan lainnya. menjawab pertanyaan tersebut, ulas hal hal sebagai berikut untuk mendorong motivasi pegawai, menganggarkan dua kali insentif pada apbd. setelah pembangunan oss ada kemudahan dan peningkatan pelayanan, jumlah pemohon meningkat dengan nilai fiskal naik pad meningkat kali lebih tanpa menaikkan retribusi satu sen pun. daya serap sangat tinggi. pelatihan pada umum nya tidak usah membayar. semua investor yang masuk kawasan industri tidak dipungut biaya sehingga menimbulkan multiplier yang mensejahterakan masyarakat. sragen sudah tidak ada ijin yang ditandatangani bupati. ijin yang dikeluarkan tahun tidak ada masalah. mempertanyakan kesulitan dan kelemahan jembrana mensejahterakan masyarakatnya menjawab pertanyaan ini dijelaskan bahwa jembrana tidak ada lagi horor luar gaji dan tunjangan daerah, swakelola dinobatkan sejak menyusun proyek berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas. pendidikan gratis untuk sekolah negeri sd, smp. sma. dampak sekolah gratis setiap tahun dievaluasi angka angkanya yang drop out do), kelulusan, dil. angka sekarang dibawah dahulu wajib belajar bukan lagi tahun tapi tahun, sampai lulus sma. pengobatan gratis untuk ppk (deteksi dini). program gratis meningkatkan pasien dan omzet dokter karena yang dahulu tidak dokter sekarang pergi dokter untuk berobat. bagi masyarakat yang mampu tetap membayar. jelaskan bahwa dalam penyelenggaran samgat jateng, semua penerimaan didenda, kepolisian, dan jasa raharja tercatat dalam jurnal. penutupan rapat atas nama penyelenggara dari kementerian pan, terima kasih kepada bz ak dan ibu yang menghadiri acara ini. rapat sektor dan region koroner rapat regional indonesia bagian timur hotel quality manado, rabu kamis, november jl. piece tandan telp. fax: boulevard manado sulawesi utara pama psk sans bar timur rapat koordinasi regional timur nona son koordinasi, monitoring dan ewluasikormonev pagi mama (mu pelaksanaan inpres nomor tahun kementerian peran negara telan smu ena sim ker pe" agate net itu rapat sektoral dan regional koroner rapat regional indonesia bagian timur manado hotel quality manado, rabu kamis, november jl. piece tandan telp. boulevard manado sulawesi utaramanado. lokasi dan waktu rapat regional kota jl. piece tandan hotel boulevard manado sulawesi rabu kamis, manado quality utara manado telp.suryadi yulianto penasehat strategi kpk dalam percepatan kpk) pemberantasan korupsi lukman suara asisten deputi pemahaman inpres tahun pengawasan bidang pemantauan dan evaluasi pemberantasan korupsi) budiharjo direktur eksekutif ipw) pengadaan barang jasa yang bersih dari korupsi moderator komarudin staf ahli men. pan markus lambert rahasia kepala pelaksanaan inpres nomor tahun bahasa kab. maluku tenggara) tentang percepatan pemberantasan korupsi kabupaten maluku tenggara long djanggola bupati parigi pelaksanaan aksi implementasi inpres rapat sektoral dan regional koroner hal. strategi kpk dalam pemberantasan korupsi pengadaan barang dan jasa yang bebas korupsi pemahaman dictum dictum dan mekanisme pelaporan pelaksana an inpres tahun pelaksanaan inpres tahun pada beberapa instansi daerah terpilih pelaksanaan praktik terbaik (best practices) pada beberapa daerah terpilih waktu rapat sektoral dilaksanakan selama hari pukul wib. rapat regional berlangsung selama hari dan dilaksanakan dari pukul waktu setempat. nara sumber rapat sektoral kementerian negara pendayagunaan aparatur negara kpk departemen pendidikan nasional departemen tenaga kerja dan transmigrasi badan pengawas tenaga nuklir rapat regional kementerian negara pendayagunaan aparatur negara: deputi menpan bidang pengawasan dan para asisten deputi kepala bidang lingkungan kedeputian pengawasan kpk ipw: direktur eksekutif pemda: kepala daerah kepala bahasa sekda rapat sektor dan region koroner motorik) nomor tahun kabupaten parigi moutong syarief sabar kepala bahasa implementasi good governance propinsi gorontalo) propinsi gorontalo moderator george martin anggota pokja koroner nasional agus harsono kepala bidang kebijakan sistem pengendali intern pada deputi pengawasan spi) menpandirman arifin asisten deputi kebijakan pengawasan pengaduan pengawasan bidang pengawasan masyarakat masyarakatenero utomo anggota pokja koroner nasional pattinama kepala bahasa pelaksanaan inpres propinsi prop. maluku) maluku haryanto kepala kantor sintas sistem pelayanan satu atap sintas) kota parepare) pelayanan publik berstandar iso andi mutakhir mustafa wakil kepemerintahan yang baik: walikota kendari) pelaksanaan dan tantangan kasus kota kendari elitoderator ferdinand mawengkang asisten iii gubernur sulawesi utara rapat sektoral dan regina koroner rekaman proses hari pertama november pukul wita) pembukaan laporan pelaksanaan rapat regional oleh lukman suara, asisten deputi pengawasan bidang pemantauan dan evaluasi pemberantasan korupsi penyelenggaraan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan inpres tahun ini dilakukan secara sektoral, regional dan nasional. setelah rapat regional bali (seluruh propinsi ntt, ntb, bali, jawa, dki dan kalimantan) dan rapat regional manado propinsi maluku, sulawesi dan papua), akan diselenggarakan pula rapat regional ili batam. rapat regional akan dilaksanakan setiap tahun. tahun depan bila ada daerah yang bersedia akan difasilitasi. menjelaskan mekanisme pemaparan hari pertama dan kedua, serta mengucapkan terima kasih kepada pemasar dan penyelenggara. dijelaskan pula bahwa pemasar berasal dari instansi terpilih yang telah berhasil melakukan praktek praktek terbaik daerahnya masing masing. sambutan pimpinan kpk oleh suryadi, penasihat kpk beberapa hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa pemberantasan korupsi perlu waktu yang panjang, seperti china misalnya sudah memulai pemberantasan korupsi sejak tahun an. yang penting resep pemberantasan korupsi adalah komitmen kita bersama, terutama pemimpin. sektor swasta harus dibenahi karena omong kosong apabila swasta tidak dibenahi korupsi akan berkurang. hingga saat ini kita masih termasuk negara korup meskipun ada kenaikan ipk dari tahun menjadi tahun ini masih belum sesuai yang kita harapkan. ipk adalah suatu persepsi yang lebih banyak dilihat dari kacamata pebisnis. sekarang sebenarnya sudah ada perbaikan dengan melaksanakan good governance dan best practices. ada beberapa daerah yang melakukan one stop services untuk pelayanan publik dan hasilnya sangat baik, menguntungkan masyarakat maupun pemerintah. rapat extra dan region money ha. jangan terjebak dengan alasan bahwa korupsi ini sudah biasa atau merupakan budaya. harus ada perubahan paradigma dan ini harus dirubah. sambutan men. pan yang diwakili oleh deputi men. pan bidang pengawasan gunawan hadisusilo dalam sambutannya menyatakan tanggal desember adalah hut untuk inpres tahun dan akan melaporkan perkembangan pelaksanaan inpres tahun kepada presiden. dalam rapat regional ini yang ingin diketahui adalah kepatuhan instansi untuk melaporkan pelaksanaan inpres. pada saat rapat regional ini diselenggarakan, yang melaporkan inpres tahun secara keseluruhan ternyata baru mencapai s6. disampaikan pula bahwa men pan akan membangun sistem informasi untuk pemantauan dan evaluasi pemberantasan korupsi, yang integrated dengan berbagai instansi, baik ap!p maupun aph. kenaikan ipk yang hanya maka bila kenaikannya konstan, pada tahun hanya akan mencapai menjadi score ipk memang lebih baik dan ada kemajuan, namun masih belum memuaskan. investor akan melihat, bila rapor indonesia tetap: merah akan malas untuk masuk, kuning pikir pikir, dan hijau akan masuk dengan aman. pemantauan akan dilakukan dengan melibatkan masyarakat, membentuk tim pokja koroner yang melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat dan dilakukan secara berjenjang. karena itu sangat perlu adanya tim koroner daerah. berhentilah memaki diri sendiri, mulailah bekerja dan berbuat, seperti kita bangun suatu bangunan dengan menata bata satu persatu. mulailah dari diri sendiri. contohlah best practices bp) solok, jembrana dan sragen kementerian pan sedang mengadakan survey masyarakat melalui tim independen untuk mengetahui respon dan kepedulian masyarakat dalam pemberantasan korupsi. terima kasih pada gubernur dan pihak yang membantu terlaksananya kegiatan ini, dan mohon kepada bapak gubernur untuk memberi sambutan sekaligus membuka secara resmi rapat regional ini. rapat sektoral dan regional karmonev ha. sambutan gubernur sulawesi utara mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas dipilihnya manado sebagai tempat rapat regional koroner pemberantasan korupsi. komitmen untuk pemberantasan korupsi adalah program yang sudah lama dari propinsi sulut. salah satu upaya, adalah dengan melaksanakan secara efektif wasal dan wasiat. didukung dengan tlh yang melaksanakan tidak lanjut riil. untuk itu diperlukan sekali kerja sama yang baik dengan api dan aph. menurut gubernur sulut korupsi itu mudah ditemui, yang sulit adalah kolusi yang memerlukan waktu lama untuk pembuktiannya. sementara nepotisme berada area abu abudisampaikan oleh gunawan hadisusilo deputi men. pan bidang pengawasan korupsi menurut teori gone dapat ditanggulangi secara preventif dan represif. pembentukan forum komunikasi antara api dan aph dilatar belakangi dengan niat pemberantasan korupsi bersama yang didukung dengan komitmen dan kejujuran. untuk menaikkan ipk, antara lain dilakukan peningkatan pelayanan publik dengan memperbaiki sistim dan prosedur perijinan. untuk pelayanan publik yang telah melakukan best practices seperti: sragen, solok, jembrana dan lain lain perlu ditularkan kedaerah lain. kementerian pan juga melakukan kerja sama dengan partnership untuk lakukan best practices dengan instansi (daerah), seperti aceh untuk pengadaan barang dan jasa, padang untuk investasi, balikpapan untuk samgat, yogya, dan papua untuk pelayanan kesehatan. siapa yang akan menyusul, silakan hubungi men pan. kuncinya adalah komitmen dan konsistensi. untuk mengurangi niat korupsi, men. pan telah mempelopori penandatanganan pakta integritas. lebih lanjut kementerian pan: membentuk pula desk desk dalam pokja untuk menampung keterlambatan dalam pengaduan masyarakat. rapat sektoral dan region koroner hd. bb. strategi kpk dalam pemberantasan korupsi, oleh suryadi penasehat kpk menurut penasihat kpk ini penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa selama ini yang terjadi adalah sebesar sekitar 70x pada hampir seluruh sektor. dulu masyarakat juga ikut peduli dan memantau, sekarang banyak yang tidak peduli akan lingkungan fokus kita saat ini sini, adalah melaksanakan fungsi pencegahan, jenis pencegahan antara lain melakukan kajian sistem yang menimbulkan korupsi (apabila terjadi korupsi, maka yang rugi bukanlah negara, namun masyarakat). pemberantasan korupsi tidak akan selesai kalau hanya dilakukan parsial. mestinya dilakukan secara sinergi. pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsep yaitu reformasi birokrasi dengan merit system, remunerasi yang memadai hongkong, setelah berjalan tahun pemberantasan korupsi baru dapat apresiasi dari masyarakat. pemahaman inpres th. tentang percepatan pemberantasan korupsi, oleh lukman suara asisten deputi pengawasan bidang pemantauan dan evaluasi pemberantasan korupsi dalam pemasarannya disampaikan bahwa pelaksanaan inpres tahun adalah dengan melaksanakan dictum dictum dalam instruksi umum maupun instruksi khusus. menerangkan pelaksanaannya dengan beberapa langkah yakni: dengan menetapkan indikator dst. kendala seringkali: keterlambatan membentuk unit organisasi. diharapkan setiap penyelenggara pelayanan publik menyusun standar masing masing sesuai dengan karakter instalasinya. yang paling berhak menilai adalah masyarakat. oleh karena itu salah satu sarana untuk evaluasi adalah dengan mengadakan kotak pengaduan masyarakat. sebelum menetapkan wilayah bebas korupsi upayakan untuk melakukan pakta integritas. rapat sektor dan region koroner ha. pengadaan barang dan jasa yang bersih dari korupsi, oleh budi rahardjo direktur eksekutif ipw pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk mendapatkan barang terbaik dengan harga yang murah dan waktu yang cepat namun sesuai dengan keppres menerangkan tindak pidana yang bisa dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, antara lain penyuapan, penggelapan, komisi, pemerasan, dan lain lain. agar pengadaan barang dan jasa berjalan secara transparan dan fair maka perlu melibatkan semua pihak elemen antara lain dengan membentuk tim pemantau independen. tanya jawab dalam hal tanya jawab permasalahan yang banyak dipertanyakan adalah masalah pengadaan barang dan jasa. ada peserta yang mengungkapkan keberatannya untuk menyamai kan lakon karena merasa tidak mempunyai apa apa. pertanyaan lainnya beragam dan tidak fokus pada pelaksanaan inpres tahun antara lain mengenai aspek kelembagaan pada suatu instansi pemerintah. pemaparan panel praktek praktek terbaik dan pelaksanaan inpres nomor tahun daerah moderator george martin anggota pokja koroner nasional) pelaksanaan inpres tahun kab. maluku tenggara oleh markus lambert rahasia kepala bahasa kab. maluku tenggara sudah melakukan pelaksanaan beberapa dictum antara lain dictum dan tentang lakon, pada tahun seluruh pejabat eselon dan auditor harus mengisi lakon. untuk penetapan kinerja telah dilakukan sosialisasi, sedangkan dictum dalam pengadaan barang dan jasa telah mengadakan diklat pengadaan barang dan jasa agar panitia lelang menjadi lebih paham. diklat dan sosialisasi ini dilaksanakan bekerja sama dengan bappenas. pelaksanaan aksi implementasi inpres nomor tahun kabupaten parigi moutong, oleh long djanggola bupati parigi moutong dalam pemasarannya menyampaikan bahwa kabupaten parigi moutong adalah pemekaran dari kabupaten donggala daerah rapat sektor dan region koroner hd. pemekaran, problem utama adalah sdm. dan sdm terbesar adalah tenaga pendidik. oleh karena itu, pelayanan publik belum dapat berjalan secara optimal. namun demikian telah banyak dilaksanakan pelayanan publik yang mendukung pelaksanaan dictum antara lain peri'berikan ktp gratis untuk masyarakat miskin. pelaksanaan dictum dilaksanakan dengan penetapan harga standar untuk daerah. setiap bulan ada evaluasi dan bulan ada revisi. sudah angkatan melakukan pelatihan pengadaan barang dan jasa. pemerintah daerah kabupaten parigi moutong mengawali langkah langkah konkrit dengan berupaya menerapkan pola hidup sederhana dan ini langsung diberikan contoh oleh bupati. hambatan yang sangat mendasar yang dihadapi adalah faktor budaya. sistim pemerintahan dan reformasi birokrasi dalam mewujudkan good governance, oleh syarif sabar kepala bahasa propinsi gorontalo untuk menunjang pelaksanaan good governance, pemerintah gorontalo merubah paradigma pembangunan daerah dengan merumuskan model pemerintahan menggunakan manajemen entrepreneurial government . prinsip yang digunakan adalah mendorong inovasi dan daya saing daerah, oleh karena itu perlu merubah mindset dari birokratik entrepreneur. untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, orientasi pekerjaan diarahkan pada kinerja dan hasil kerja, mendorong organisasi dan pegawai agar lebih fleksibel, menetapkan tujuan dan target organisasi secara lebih jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil, menerapkan desentralisasi, memberikan perhatian pada pasar, melibatkan sektor swasta dan melakukan privatisasi. pns gorontalo sudah memenuhi standar penghasilan, untuk pejabat eselon mendapatkan tunjangan kinerja diluar gaji. tanya jawab pertanyaan tidak difokuskan pada inpres: tahun namun lebih terkalahkan pada terobosan terobosan yang dilakukan pemerintah propinsi gorontalo dalam penerapan good governance, seperti misalnya pertanyaan atas tunjangan kinerja yang dipertanyakan penempatannya, apakah pada belanja pegawai, belanja modal atau belanja barang. untuk rapat sektor dan regina koroner menjawab pertanyaan ini bahasa mengatakan bahwa tunjangan kinerja ini termasuk dalam belanja tidak langsung. hari kedua november pukul wita) pemaparan panel ill kebijakan men. pan bidang pengawasan (moderator: enero utomo anggota pokja koroner nasional) kebijakan sistem pengendali intern spi) oleh agus harsono kepala bidang pada asisten deputi sistem pengendali interncaleg, asas tidak akan diperlukan. salah satu syarat keberhasilan wasiat: komitmen pimpinan untuk melaksanakan wasiatdan: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, adan pemantauan dan tindak lanjut. kebijakan pengawasan fungsional oleh edy sudaryanto kepala bidang pada asisten deputi pengawasan fungsional membahas melaksanakan dictum inpres tahun berkaitan dengan jakwasnas api tahun dan ruu siswasnas. program pengawasan adalah kegiatan api yang tidak hanya melakukan audit, tetapi juga melaksanakan monitoring, evaluasi, revi, danporsi terbesar siswasnas adalah pada pengawasan intern karena kelemahan, misalnya tidak ada sanksi atas was intern, kelembagaannya, masalah akuntabilitas dnarapat sektor don record koroner ha. cc. kebijakan penanganan pengaduan masyarakat disampaikan oleh sudirman arifinluh kesah masyarakat, dasar penanganan humas adalah men. pan kep m.pa akan diturunkan tim kem. pan dan dibentuk tim gabungan untuk klarifikasi pengaduan. kendala humas antara lain sebagai tugas sambilan, kecenderungan melindungi aparat: identitas pelapor tidak jelas kebijakan tindak lanjut hasil pemeriksaan tlh), olehmemaparkan contoh laporan inpres tahun bidang tlh. tlh wasal merupakan upaya penanggulangan kkn tanya jawab peserta menanyakan bagaimana koordinasi dengan daerah agar daerah bisa terlibat dalam penurunan ruu siswasnas. pendapat peserta lain bahwa .kunci pemberantasan korupsi adalah tingkat kesejahteraan. ada juga yang mempertanyakan mengapa pelapor yang tidak menyebut nama tidak diproses padahal biasanya yang tidak menyebutkan nama mengandung kebenaran penangan humas tercantum dalam men. pan kep m.pan pemaparan panel praktek praktek terbaik dan pelaksanaan inpres nomor tahun daerah moderator ferdinand mawengkang asisten ill gubernur sulawesi utara) pelaksanaan inpres tahun propinsi maluku oleh pattinama kepala bahasa propinsi maluku pelaksanaan inpres tahun provinsi maluku antara lain adalah: untuk pelaksanaan dictum dan telah dilakukan hal berikut. seluruh pejabat eselon atas sudah melaksanakan lakon dan telah rapat sektoral dan regional koroner ha. dilakukan sosialisasi lakon dan gratifikasi. diharapkan pada tahun semua pejabat eselon iii dan auditor mesti mengisi lakon. untuk dictum tiga, baru dilakukan sebatas sosialisasi. dilakukan juga tentang skpd. laki kabupaten sudah tahun terakhir dilaporkan tepat waktu. dilaporkan ada peningkatan ablik propinsi maluku, tapi tidak disebutkan secara terperinci. penetapan program dan wilayah bebas korupsi: sesuai dengan ran pk, dan hasil yang dicapai dari program akan diujicobakan dictum dilaksanakan pbj dengan penetapan harga. selain itu juga dilakukan diklat dan sosialisasi pbj agar paham dengan bekerja sama dengan bappenas penyelenggaraan pelayanan publik kabupaten pare pare oleh haryanto kepala kantor sintas pare pare pelaksanaan sintas secara langsung dapat mengurangi biaya dan waktu pelayanan dan secara tidak langsung meningkatkan pad pare pare dan menurunkan tingkat korupsi. dalam melaksanakan tugasnya kabupaten pare pare mempunyai prinsip dasar bahwa pemberian pelayanan prima merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat kep men pan nomor tahun prosedur perizinan yang panjang (berhubungan dengan berbagai instansi pemerintah), persyaratan banyak dan tumpang tindih, biaya masih mengenal biaya tidak resmi, dan waktu tidak ada kepastian, merupakan latar belakang sintas kabupaten pare pare untuk memperbaiki perizinan usahanya dalam rangka menarik minat investor. kunci keberhasilan pelayanan satu atap adalah: pelayanan satu atap mensyaratkan perbaikan regulasi, oleh karenanya mutlak diperlukan dukungan kuat pimpinan tertinggi eksekutif bupati walikota untuk tingkat kabupaten kota), untuk menjamin kesinambungannya, sangat diperlukan dukungan legislatif dprd) dengan memberikan dasar hukum implementasi pelayanan satu atap dimaksud dalam perda. dalam pelaksanaannya, dilakukan beberapa inovasi dapat memberikan dampak langsung dan tidak langsung, antara lain: sertifikasi internasional iso rapat sektoral dan regional koroner rapat sektoral ruang rapat sriwijaya, november kantor kementerian pendayagunaan aparatur negara jl. end. sudirman kav. jakarta telp: fax.: sita or m aan bari nas. teri grey kaa sena tentu nan nan una maan pan ng efek dita sisa hk pan tiba aan ada samaran 2ron sen anda lsi mat sil terima, sman won pak nenowcune sai man pelaksana fan lam mela ter dit menetes akun teratas teri ega pai cengeng pet r | hama tan lea aka ina and. sela wbs set baar ie pena one snn nah set aan tenan yag ram sen survey kepuasan pelanggan indeks kepuasan masyarakat ikm), pembayaran via bank, unit pengaduan, sistem informasi sentuh layar (touchscreen). kepemerintahan yang baik, pelaksanaan dan tantangan kasus kota kendari), oleh andi mutakhir mustafa wakil walikota kendari, sultra pada intinya menyampaikan bahwa makna otonomi daerah bagi pemerintah kota kendari adalah "penguatan otonomi masyarakat , bukan berhenti pada otonomi pemerintah daerah. oleh karena itu pemerintah kota harus menjadi fasilitator untuk penguat masyarakat. pemberian insentif kepada para pemuka agama dan ketua rt rw adalah suatu bentuk penghargaan atas partisipasi mereka dalam pelayanan masyarakat dan menjaga keamanan lingkungan. pelaksanaan inpres tahun kabupaten talaud oleh elly engelbert last bupati kepulauan talaud kabupaten ini melaksanakan majelis tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi tp tgr) untuk menyelesaikan kerugian keuangan dan barang daerah kabupatennya. (ttir)majelis pertimbangan tp tgr terdiri dari para pejabat yang secara ex officio yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala daerah bertugas untuk membantu kepala daerah dalam menyelesaikan kerugian daerah. pada pelaksanaan tugasnya, majelis tgr melakukan koordinasi dengan instansi pusat kpk, bpk ri dan kejaksaan agung serta mabes polri) dan daerah gubernur, kejaksaan tinggi, dan kapolda). untuk membangun komitmen pemda tentang keterbukaan pengelolaan keuangan daerah telah pula dilakukan seminar transparansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten kepulauan talaud bekerjasama dengan perguruan tinggi, universitas sam ratulangi manado. majelis tp tgr berhasil menyelesaikan kerugian daerah pada tahun dan berturut turut y5, 45x dan 73y2. rapat sektoral dan region koroner hd. tanya jawab peserta menyampaikan apresiasi kepada kota kendari dan sintas pare pare. selanjutnya dipertanyakan apabila telah selesai dengan pelunasan ttir, apakah kasus tersebut akan dilimpahkan kepada aph. kemudian dipertanyakan uang insentif untuk rt rw yang dijawab sesuai dengan kemampuan.fax: nagoya batam regional :papan nan sea atasan malam upaya percik rapat "gional era pengawasan lz. upaya. mari pemberat tan korupsi ani mt. hotel good sen ng apa namu "nan pena nam uni, hotel good batam, kori pg lama ag ta, po. be sai krian nanya rapat sektoral dan regional koronernagoya, batamlokasi dan waktu rapat regional kota jl. imam bonjol nagoya batam goodman batam maa kam, hotel batam telp:!eko haryanto direktur strategi kpk dalam percepatan pendidikan dan pelayanan pemberantasan korupsi masyarakat kpk)moderator komarudin staf ahli men. pan rini penganti asisten deputi kebijakan sistem pengendali intern pengawasan bidang sistem pengendali intern) rapat sektoral! dan regional koroner hal. pengendali intern) abdul hakim kepala bidang kebijakan pengaduan masyarakat pada asisten deputi pengawasan masyarakatharto asisten deputi kebijakan tindak lanjut hasil pengawasan bidang pemeriksaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional) moderator komarudin staf ahli men. pan ridwan hamzah kepala pelaksanaan percepatan pem bahasa prop. kepulauan riau) berantakan korupsi propinsi kepulauan riau amir husein kepala bahasa) kemajuan pelaksanaan inpres nomor tahun pemerintah kota pekanbaru helmi mahmud kepala bahasa pelaksanaan instruksi presiden propinsi lampung) nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi propinsi lampung aum noor kepala bahasa laporan kemajuan pelaksanaan propinsi riau) inpres nomor tahun propinsi riau moderator harun rasyid inspektur kementerian pan gusman bupati solok) implementasi pakta integritas integrity pact) dalam mewujudkan good governance and clean government kabupaten solok sumatera barat amran nur wakil walikota program pemberdayaan ekonomi rapat sektor dan regional koroner ha. ham sawahlunto) kerakyatan kota sawahlunto ellyusyrik suwardi inspektur pengelolaan barang jasa provinsi provinsi sumatera selatan) sumatera selatan moderator dimakan adinegoro karo perencanaan men. pan rapat sektor dan regional koroner ha. rekaman proses hari pertama november pukul wib) pembukaan laporan pelaksanaan rapat regional. dalam laporan tersebut disampaikan bahwa rapat regional dimaksudkan sebagai media pembelajaran dan tukar menukar pengalaman dalam melaksanakan inpres nomor tahun dan praktik praktik terbaik dari beberapa instansi terpilih dengan sasaran mendorong instansi yang lain untuk segera melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan inpres nomor tahun dan berlomba lomba melakukan praktik praktik terbaik dalam bidang pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan publik. sambutan kpk oleh eko haryanto direktur pendidikan dan pelayanan masyarakat kpk dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa indeks persepsi korupsi ipk) indonesia, yang berbasis pada pelayanan publik, mengalami sedikit perbaikan. meskipun presiden telah memberikan perhatian terhadap masalah korupsi, ternyata masih banyak pejabat yang belum pernah membaca dan atau menerapkan inpres nomor tahun sambutan oleh gunawan hadisusilo deputi menang. pan bidang pengawasan dalam sambutan tersebut disampaikan tingkat pelaporan hasil pelaksanaan inpres nomor tahun yang masih rendah dan harapan adanya kemauan untuk saling berbagi pengalaman tentang praktik praktik terbaik. target skor ipk indonesia tahun sebesar dianggap terlalu ambisius, skor mungkin lebih realistis yang dapat dicapai melalui peningkatan pelayanan publik. diingatkan juga bahwa hakekat otonomi daerah adalah mendekatkan pemerintahan dengan rakyatnya. pelaksanaan inpres nomor tahun dapat dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemungkinan penerapannya. diharapkan setiap instansi membentuk tim koroner yang melibatkan serta mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha. rapat sekitar dan region koroner sambutan dari wakil gubernur kepulauan riau yang dibacakan oleh edy wijaya sekretaris daerah propinsi kepulauan riau dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa pemberantasan korupsi dan pelaksanaan good and clean government memerlukan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel yang dalam prakteknya mengalami banyak kendala dan memerlukan upaya yang berkelanjutan dalam mengimplementasikannya. dikemukakan juga bahwa pengangkatan pegawai telah menerapkan fit and proper test dan dalam meningkatkan pengawasan, penguatan badan pengawasan mutlak diperlukan sedangkan pengawasan masyarakat dinilai sangat strategis dalam menerapkan kebijakan pelibatan masyarakatoleh gunawan hadisusiio deputi menang. pan bidang pengawasan dalam paparan tersebut disampaikan bahwa keserakahan, kesempatan dan kebutuhan merupakan faktor penyebab terjadinya korupsi, sedangkan pengungkapan (exposure) dapat menghambat terjadinya korupsi. terdapat (empat) aspek yang menghambat pemberantasan korupsi, yaitu aspek struktural, kultural, instrumental dan manajemen. pengawasan, disamping menerapkan inpres nomor tahun juga dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat dengan paradigma mendorong orang menerapkan pakta integritas dan tidak membuat kesalahan. pelaporan hasil pelaksanaan inpres nomor tahun diharapkan dilakukan secara berjenjang, taat aturan dan penuh tanggungjawab, seperti misalnya pelibatan masyarakat dalam kelompok kerja koroner, pelibatan pemantau independen dalam pengadaan barang jasa pemerintah, dan pelaksanaan survei pendapat masyarakat atas efektivitas instansi. evaluasi inpres nomor tahun tentang percepatan pemberantasan korupsi dalam paparan tersebut disampaikan bahwa penjabaran lebih lanjut dari inpres nomor tahun antara lain adalah rencana aksi rapat sektor dan regional karmonev ha. jabar kantor kementerian negara pendayagunaan aparatur negara ruang rapat sriwijaya, kamis, november jl. jenderal sudirman, kav. jakarta telepon fax jakarta selatan pemberantasan korupsi. koroner dilaksanakan secara berjenjang dan melibatkan pejabat lintas instansi, masyarakat dan dunia usaha. lebih lanjut dijelaskan secara lebih rinci mengenai kerangka alur pikir dan contoh contoh per dictum yang harus dilaporkan. strategi kpk dalam pemberantasan korupsi oleh eko haryanto direktur pendidikan dan pelayanan masyarakat kpk dalam paparan tersebut disampaikan mengenai lima tugas kpk (koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, pencegahan dan monitoring serta informasi bahwa tingkat penyampaian lakon masih rendah dan bahwa korupsi terjadi pada pelayanan akte kelahiran sampai dengan surat kematian. kpk berfungsi sebagai pemicu dengan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dan tidak mengenal sp3. perlu lima jenis bukti agar kasus dugaan korupsi sampai pengadilan. untuk menangkap tersangka, kpk tidak memerlukan ijin dari presiden. diduga kita menerima korupsi sebagai gaya hidup, sehingga korupsi menjadi kejahatan luar biasa. dalam hal ini, peran serta masyarakat sangat penting. terhadap pelanggaran gratifikasi, kpk akan segera melakukan penindakan. pengadaan barang jasa yang bersih dari korupsi oleh budihardjo direktur eksekutif ipw dalam paparan ini disampaikan bahwa dalam pengadaan barang jasa terdapat prinsip prinsip efisien, efektif, non diskriminatif, akuntabilitas, persaingan sehat, transparan dan terbuka. proses pengadaan barang jasa dimulai sejak perencanaan penyiapan dokumen, penyusunan daftar peserta lelang seleksi, pelaksanaan, penyiapan dan penandatanganan kontrak, implementasi dan penyerahan. seleksi bukan ajang kompetisi melainkan ajang kompetensi. toolkit yang tersedia mengungkapkan jenis penyimpangan sistemik dan langkah tahapan dalam pengadaan barang jasa. penyimpangan sistemik merupakan kebocoran keuangan negara. kebocoran uang negara terjadi dalam pengadaan barang'jasa, perijinan serta pengumpulan pendapatan negara. terdapat macam penyebab terjadinya kkn dan langkah untuk menanggulanginya yang berkaitan dengan: penyuapan, penggelapan, pemalsuan, penyalahgunaan. usaha sendiri, pemerasan, nepotisme, pilih kasih, menerima komisi dar sumbangan illegal. kasus yang ditangani kpk, sebesar terkait rapat sektor dan regional koroner pengadaan barang jasa yang melibatkan berbagai elite. waspadai modus operandi paper company dan pengalihan pejabat pada penyimpangan pengadaan barang jasa. terdapat enam cara untuk penanggulangan masalah atas yaitu: reformasi peraturan pengadaan barang jasa, pembenahan kualifikasi mitra kerja, penerapan pakta integritas, penerapan anggaran berbasis kinerja, penerapan inpres nomor tahun dan peningkatan peran serta masyarakat. indonesia belum menyelenggarakan public hearing perihal pengadaan barang jasa dan nya masih memerlukan perbaikan. pemaparan panel kebijakan men. pan bidang pengawasan (moderator: komarudin staf ahli men. pan) kebijakan spi oleh dra. rini penganti asisten deputi pengawasan bidang sistem pengendali intern kementerian negara pan dalam paparan ini disampaikan bahwa ragam, hik, letak, dan peran pengawasan melekat wasiat) sebagai alat kendali pimpinan yang dibutuhkan organisasi. selain itu disajikan juga faktor, unsur, dan faktor faktor keberhasilan wasiat, serta evaluasi, metode dan hasil evaluasi wasiat dengan contoh penerapan propinsi bali. surat edaran menang. pan nomor tanggal oktober menewaskan bahwa wasiat sebagai quality assurance yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi. kebijakan penanganan pengaduan masyarakat oleh drs. m.i. hakim kepala bidangpada asisten deputi bidang pengawasan masyarakat dalam paparan ini disampaikan bahwa rumusan mengenai pengaduan masyarakat yang harus disikapi bahwa menanggapinya adalah sebuah bentuk layanan kepada masyarakat. untuk itu dijelaskan riw upaya layanan tersebut dan kendala hukum yang dihadapi serta harapan tumbuh kembangnya peran masyarakat sebagai kontrol sosial, barometer kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah, serta tegaknya hukum dan keadilan. kebijakan pengawasan fungsional oleh iskandar hasan asisten deputi bidang pengawasan fungsional dalam paparan ini disampaikan bahwa pengawasan yang dilaksanakan sekarang ini masih berjangka pendek dengan nakhoda yang berbeda, instansi pusat oleh kementerian negara pan sedangkan instansi rapat sektoral dan region koroner ha. daerah oleh departemen dalam negeri yang dari tahun tahun, penekanan berlainan. siswasnas diperlukan untuk meningkatkan pengawasan dalam era good governance, efektivitas unsur unsur siswasnas dan karena belum sinetronnya dasar hukum unsur unsur siswasnas. cakupan siswasnas antara lain: tujuan, hubungan pengawasan eastern dan intern, kelembagaan, akuntabilitas, anggaran dan sanksi. kebijakan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional oleh kaharuddin kepala bidang pada asisten deputi pengawasan fungsional dalam paparan ini disampaikan kaitan tlh dengan dictum dan dictum inpres nomor tahun yang kuncinya adalah adanya indikator dan kegiatan untuk bantuan berupa komunikasi dan penyampaian rekomendasi atas hasil pemeriksaan serta peniadaan perilaku korupsi. dalam penanganan tlh terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang undangan, koordinasi, sistem, sdm dan sejenisnya. untuk itu diperlukan sistem manajemen pengawasan yang terpadu yang mendukung monitoring dan evaluasi terhadap tlh, baik melalui wasiat, wasal maupun asas yang terintegrasi. hari kedua november pukul wib) pengarahan menteri negara pendayagunaan aparatur negara laporan pelaksanaan rapat regional oleh gunawan hadisusilo deputi menang. pan bidang pengawasan kementerian negara pan dalam laporan tersebut disampaikan bahwa penyelenggaraan rapat koordinasi regional ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan komitmen, penyebarluasan praktik praktik terbaik dan memperoleh masukan serta saran mengenai pelaksanaan inpres nomor tahun selain itu dikemukakan juga bahwa tingkat pelaporan hasil pelaksanaan inpres nomor tahun masih rendah. pengarahan oleh menteri negara pan dalam pengarahan ini disampaikan bahwa menang. pan punya komitmen untuk mengangkat seluruh honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pns. disitir juga beberapa analog yang berkaitan dengan peran dan batasan peran dari kementerian pan berkenaan kepegawaian. rapat sektor dan regional koroner 4d. berbagai penyesatan logika yang dilakukan, hal hal yang seharusnya dilakukan tetapi karena tidak populis kemudian tidak satupun pihak yang berupaya melakukannya. dikemukakan juga oleh menang. pan bahwa bangsa ini tidak pandai bersyukur tetapi gampang memaki, sehingga dirasa ada balasan atas perilaku tersebut. diingatkan bahwa agar rapat koordinasi bermakna, harus ada kesamaan persepsi, kesamaan tujuan dan kesamaan action plan. selain itu, perlu dilakukan penggalian berbagai praktik terbaik, yang memang ada indonesia, untuk kemudian dibukukan sebagai bahan rujukan. dinyatakan bahwa tidak ada lagi ujian nasional pns, dan setiap instansi boleh meminta pegawai asal jelas untuk apa dan rekrutmennya dilakukan secara transparan. masalah pns adalah masalah yang demikian krusial dan membebani anggaran negara. betapa tidak, ujian nasional untuk itu penuh basa basi, dari pegawai yang ada adalah pegawai tata usaha, pns yang ada tidak seimbang jauh melebihi kebutuhan, dan bahkan ada menteri yang meminta agar setengah dari pegawainya dirumahkan saja meskipun tetap digaji daripada datang kantor mengganggu teman temannya. jika kondisi ini dibiarkan begitu saja, maka pada tahun kita akan memiliki pensiunan sebanyak juta orang yang akan menyerap dana sebesar triliun per tahun, dan ini bisa bikin bangkrut negara. patut dipikirkan kembali kepantasan dan perlu ada atau tidaknya pensiunan untuk pns, para menteri dan para anggota dewan. menteri menyampaikan mengapa kita tidak meninggalkan sesuatu yang berarti buat bangsa ini dengan mencoba memperbaikinya yang dimulai dari diri sendiri yang kemudian akan memberi imbas pada perbaikan seputar kita. pemaparan panel iii pelaksanaan inpres nomor tahun daerah moderator harun rasyid inspektur kementerian negara pan) pelaksanaan inpres nomor tahun pada propinsi riau oleh uni noor kebawah propinsi riau dalam paparan ini disampaikan berbagai hal tentang pelaksanaan inpres nomor tahun propinsi riau seperti misalnya capaian indikator penyampaian lakon yang mencapai upaya dan evaluasi penetapan kinerja, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pengadaan barang jasa, kesederhanaan hidup, dukungan kepada penegak hukum, peningkatan pengawasan serta berbagai hambatan kendala yang dihadapi. rapat sektoral dan record koroner ha. berkenaan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan: pemberian pelayanan pendidikan gratis untuk dan slip, pelayanan gratis rawat jalan pada puskesmas: penyediaan papan informasi prosedur pelayanan dan kotak pengaduan, sosialisasi dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah: penetapan piket pelayanan publik khusus hari sabtu: serta pengawasan distribusi minyak tanah dan pupuk bersubsidi. pengelolaan barang jasa yang bebas korupsi propinsi sumatera selatan oleh musyrik suwardi kebawah propinsi sumatera selatan dalam paparan ini disampaikan bahwa lakon telah dilaksanakan. koroner juga menerima pengaduan masyarakat yang sumur. propinsi sumatera selatan telah membentuk komite gerakan moral anti korupsi dan mungkin bisa menjadi percontohan. dikemukakan bahwa korupsi terdapat berbagai sektor, khususnya pengadaan barang jasa, padahal apbd adalah untuk pengadaan barang jasa dimana tingkat kebodohannya antara sampai dari segi aturan cukup baik, tapi pelaksanaannya belum sebagaimana yang diharapkan. pelaksanaan inpres nomor tahun propinsi lampung oleh helmi mahmud kabawasda propinsi lampung dalam paparan ini disampaikan tiga strategi yang digunakan yaitu: preventif, detektif dan represif. berkenaan dengan pelaksanaan inpres nomor tahun diusulkan beberapa hal berupa kelulusan peserta sertifikasi pengadaan barang jasa bagi yang telah terlibat dalam kegiatan pengadaan barang jasa. usul lainnya adalah agar dibuatkan ukuran kesederhanaan. koroner propinsi lampung telah berjalan tetapi tidak mulus karena belum ada kesamaan pemahaman antara bahasa dengan aparat penegak hukum. pelaksanaan inpres nomor tahun propinsi kepulauan riau oleh penyandi sekretaris bawah propinsi kepulauan riau dalam paparan ini disampaikan bahwa beberapa penyebab kkn seperti gaji dan moral pns yang rendah, adanya peluang, perilaku hidup yang boros, mewah, perintah tekanan atasan dan lemahnya pengawasan. syarat utama dalam upaya pemberantasan kkn adalah adanya kemauan pemerintah untuk melakukan itu. rapat aktor dan region koroner ha. upaya yang dilakukan pemerintah propinsi kepulauan riau adalah dengan melakukan beberapa strategi seperti pembenahan kantor sendiri dengan memilih pegawai yang memiliki integritas moral dan jujur. pemaparan panel praktek praktek terbaik daerah moderator harun rasyid inspektur kementerian negara pan) pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi kabupaten kepulauan talaud oleh elly last bupati kepulauan talaud dalam paparan ini disampaikan bahwa upaya percepatan pemberantasan korupsi ditempuh dengan membuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, expose interaktif dengan masyarakat, peningkatan sdm bekerjasama dengan ipb, universitas sam ratulangi dan lan. untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku korupsi, dibentuk majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ttir) serta dengan menerapkan peraturan yang ada. hal ini mampu mencegah kekeliruan administrasi yang mungkin terjadi. saat ini sudah kontraktor yang di tgr kan. ttir ini mampu memanggil anggota dewan yang melakukan kekeliruan administrasi. dampak lain yang dirasakan adalah jumlah temuan bahasa menurun dari temuan menjadi temuan, pad kabupaten kepulauan talaud pada tahun meningkat dari pad tahun menjadi rp5, milyar, dan kabupaten kepulauan talaud menjadi peringkat pertama dalam penyetoran pajak. pemberantasan korupsi mendapat banyak resistensi yang kemudian dibalas masyarakat dengan menyampaikan tuduhan tuduhan korupsi aparat hukum dan mendapat respon cepat dari kepolisian dan kejaksaan. terjadi distorsi antara hasil pemeriksaan bpk dengan aparat penegak hukum, yang menurut pemasar perlu adanya koordinasi oleh instansi yang berwenang. pelaksanaan pakta integritas kabupaten solok oleh gusman bupati kabupaten solok dalan paparan ini disampaikan bahwa pakta integritas sebagai kesepakatan kejujuran dengan diri sendiri untuk melaksanakan tugas sebaik baiknya telah dicanangkan sejak tanggal desember penerapan pakta ini muncul karena tuntutan masyarakat akan adanya transparansi, akuntabilitas dan pelayanan prima kepada masyarakat. cikal bakal dari pakta integritas itu sendiri dimulai pada tahun ketika rapat sektor dan region koroner had. dibangun pos pelayanan publik pelayanan satu pintu plus) yang bersifat one stop service dimana ada kejelasan mengenai prosedur yang harus ditempuh dan siapa yang melayani tanpa perlu bertemu dengan pihak yang melayani perijinan. pada waktu itu hal diterapkan untuk pelayanan gratis pembuatan akte kelahiran dan ktp manula. dalam proses perencanaan dibentuk tim sinergi yang anggotanya terdiri dari birokrat profesional yang vokal serta anggota dprd sebagai pribadi serta melibatkan masyarakat madani. tim ini bekerja merumuskan berbagai program sebelum dijadikan apbd. hasil kerja tim tersebut adalah untuk mempertajam perencanaan. selain itu, tiga bulan sekali pemerintah bertemu dengan lsm membahas penyelenggaraan pemerintah daerah. bidang keuangan, dibentuk pos rekening giro giro sehingga bendahara dalam mengurus uang tidak perlu bertemu langsung dengan orang yang mengurus uang semu. bidang administrasi, dijadwalkan waktu pengurusan surat, sehingga bagi masyarakat jelas kapan penyelesaian permasalahan yang diajukan. selain itu, juga diterapkan reward and punishment, penandatanganan kontrak kinerja dengan kepala dinas dan kepala kantor untuk melihat kemampuan dan bakat tempatnya, serta penyusunan laki. dalam pengadaan barang jasa, setiap peserta lelang harus menandatangani pakta integritas dan tidak ada lagi administrasi proyek yang melibatkan bupati atau sekretaris daerah, karena semuanya telah didelegasikan kepada kepala dinas, kecuali urusan monitoring. selain itu, bantuan untuk tempat ibadah jumlahnya distandarisasi tanpa mempertimbangkan jarak. pemberdayaan ekonomi kerakyatan pada kota sawahlunto oleh amran nur walikota sawahlunto dalam paparan ini disampaikan bahwa pertanian dan peternakan dijadikan sebagai tumpuan pariwisata. objek pariwisata ini akan ditambah lagi dengan water boom, pacuan kuda dan taman safari yang sedang dibangun. untuk mewujudkannya, masyarakat menerima semua bibit tanaman keras dan pupuk secara cuma cuma. rata rata setiap petani menanam batang yang dapat menghasilkan minimal rp. ribu per minggu. penanaman bibit coklat yang telah dilakukan sejak tahun diharapkan akan mulai menghasilkan buah pada tahun depan dengan nilai rapat sektor dan region koroner sebesar rp. milyar sampai rp. milyar, jumlah yang cukup untuk kota sawahlunto. untuk ekonomi kerakyatan, pemerintah kota sawahlunto menyediakan dana rp. milyar yang telah dipinjamkan kepada masyarakat sebesar rp. milyar dengan bunga setahun untuk membeli sapi dan berdagang yang dananya dikelola oleh business development center dengan npl dana tersebut dialokasikan untuk peternakan sapi unggul yang jumlahnya telah mencapai ekor sapi unggul dimana pinjaman tersebut tanpa jaminan asalkan penerima pinjaman mau menanam rumput. hasilnya adalah peringkat ukm meningkat menjadi pengusaha yang agak baik dan berhak memperoleh pinjaman sebesar rp. juta. pengusaha yang sudah baik berhak mendapat pinjaman antara rp. juta sampai rp. juta dan dua tahun kemudian pinjamannya diubah menjadi kredit komersial. upaya lain yang dilakukan adalah menyediakan dana sebesar rp. ribu per tahun untuk setiap warga kota, memberi tunjangan bulanan bagi sarjana yang menganggur namun bersedia menjadi petani, serta menyediakan proyek untuk orang miskin dengan memberi tanah untuk digunakan sebagai lahan pertanian sari wangi dan menyediakan instalasinya, serta pemberian sapi secara cuma cuma kepada orang miskin. selain itu, jaringan on line dari kantor kecamatan telah dibangun dan pengawasan telah melibatkan tokoh tokoh masyarakat. sektor pendidikan, pemerintah kota telah menetapkan standar ota (sejak tahun menyediakan komputer dan lab bahasa bagi setiap sekolah. pemaparan pelaksanaan good governance pemerintah kota pekanbaru oleh amir husin kebawah kota pekanbaru dalam paparan ini disampaikan bahwa kota pekanbaru merupakan pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan pusat pelayanan kesehatan, serta pusat perdagangan dan jasa propinsi riau dan telah meraih adipura pada tahun dan tahun sebagai kota terbersih kategori kota besar seluruh indonesia. sebagai bagian dari penerapan inpres nomor tahun telah disusun dan disosialisasikan rencana aksi penerapan tata kepemerintahan yang baik kepada para pejabat seluruh jajaran pemerintahan kota pekanbaru. peningkatan kinerja pelayanan masyarakat dilakukan melalui revitalisasi unit pelayanan umum terpadu tingkat kecamatan dan pembentukan kantor pelayanan terpadu pemerintahan kota pekanbaru rapat sektor dan regina koroner hd. pada tanggal april transparansi dalam pelayanan perijinan dilakukan dengan memasang neon box yang memuat persyaratan administrasi, waktu penyelesaian, tarif dan prosedur yang legal. selain itu, juga dicanangkan penerapan sistem administrasi kependudukan pada tanggal november beberapa program yang dilaksanakan pada tahun adalah: pelayanan kesehatan puskesmas untuk masyarakat kota pekanbaru berupa pelayanan berobat jalan gratis dengan alokasi anggaran rp. milyar dan menyediakan unit puskesmas dengan fasilitas rawat inap: pemberian buku pelajaran gratis bagi murid kelas s.d dan kelas smp dengan alokasi anggaran rp9, milyar. anggaran pendidikan tahun naik dari menjadi dari total apbd tahun berjalan. juga sedang disusun konsep pendidikan murah yang berkualitas dari tingkat sampai sma smk dengan meniadakan biaya tambahan, biaya masuk, biaya ujian akhir, menyediakan biaya operasional dan melengkapi murid dengan buku buku berlandaskan imag dan budaya melayu: proses pengadaan barang jasa didasarkan pada persaingan sehat, transparan dan terbuka: pemberian tunjangan daerah sesuai beban tugas dan tanggungjawab bagi seluruh pns lingkungan pemerintah kota pekanbaru. manajemen pemerintahan diarahkan pada penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja dengan penerapan sistem skip: penetapan kinerja sebagai kontrak kerja antara walikota dengan pejabat bawahnya, penganggaran berbasis kinerja, pembuatan laki serta evaluasi kinerja. peningkatan kesadaran anti korupsi dilakukan dengan: pembukaan tromol pos pengaduan kantor pos pusat pekanbaru, sms nomor dan kotak saran kantor pelayanan terpadu, kantor kecamatan, dan kantor kelurahan lingkungan pemerintah kota pekanbaru, pendidikan anti korupsi sekolah sekolah unggulan mulai dari sampai dengan sma smk dan penyusunan visi sekolah yang mengutamakan imag dan budaya melayu secara terintegrasi dalam kurikulum ektrakurikuler dan ekstrakurikuler. rapat sektoral dan region koroner rangkuman diskusi ipk merupakan persepsi dan oleh karenanya tidak absolut. singapura ber ipk berarti dipersepsikan koreksinya rendah, padahal 90x uang sana berasal dari indonesia (yang dipersepsikan koreksinya tinggi). investor sangat mempertimbangkan ipk. mari berbenah diri. hampir seluruh dunia melarang penyelenggara negara menerima apapun dalam kaitan dengan jabatannya. adalah sebuah kemajuan kalau pns mulai takut korupsi, menerima gratifikasi atau bahkan untuk menyantap hidangan rapat regional. personel kpk memang tidak diperkenankan menerima penjemputan, makan, dan minum pada sebuah penugasan. pemberantasan korupsi memerlukan political will. likuidasi ataupun perubahan sebutan bawah jadi inspektorat adalah wewenang mendagri, namun demikian lebih substansial lagi adalah peningkatan independensi, kesetaraan jenjang antara pengawasan dengan sekda dan juga masalah dana pengawasan. ketidaktaatan terhadap inpres nomor tahun atau turunannya, seperti tidak membentuk tim koroner, dapat dipandang sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap atasan. menang. pan hanya memberi panduan, sedang pemberi sanksi adalah presiden. kinerja kpk dianggap belum memuaskan meskipun telah memberi kontribusi pada penyelidikan kasus), penyidikan kasus), penuntutan kasus), upaya banding kasus), upaya kasasi kasus) dan inkrach kasus). hukuman kasus yang ditangani kpk lumayan berat, belum termasuk denda dan rasa malu. efisiensi pada rekanan memungkinkan penawaran jauh bawah hps (oe). nomor tahun melarang adanya persekongkolan, dan keppres nomor tahun mengharuskan persaingan sehat. mari kita kaji kembali peraturan perundang undangan yang terkait dan mari kita bangun manusia siddiq, fathanah, achlagul karimah. penyusunan ruu siswasnas akan melibatkan berbagai pihak terkait sebelum disampaikan dpr. harus ada kejelasan mengenai jenis pemeriksaan, lembaganya, dan peran kedudukan instansi pusat. tahun draft ruu diharapkan selesai untuk kemudian tahun disampaikan departemen hukum dan ham untuk harmonisasi. ombudsman juga sedang menyusun ruu ombudsman. australia, yang berperan dalam pengawasan justru ombudsman. indonesia, api harus diperkuat karena api harus merevisi laporan keuangan. penyampaian laporan api dpr melalui gubernur dan bupati masih metatable karena dpr melihat ini bukan sebagai masalah kinerja tetapi masalah politis. tumpang tindih pengawasan sedemikian memakan energi, perlu koordinasi peningkatan sdm dan api. rendahnya gaji pegawai negeri dipandang sebagai penyebab utama kkn? bukankah dpr banyak juga koreksinya? tetapi bukankah rapat sektor dan regional koroner had. penyelenggaraan rapat sektoral kegiatan ini diselenggarakan oleh kementerian negara pendayagunaan aparatur negara. lokasi dan waktu rapat sektoral tempat alamat hari tanggal jl. jendral sudirman kav. kamis, ruang rapat jakarta sriwijaya telp: fax.: november narasumber nama narasumber materi waluyo deputi bidang moderator pencegahan kpk) inspektur jenderal depdiknas) pelaksanaan inpres nomor tahun lingkungan departemen pendidikan nasional oleh itjen dep. diknas inspektur jenderal pelaksanaan inpres nomor departemen nakertrans) tahun lingkungan departemen tenaga kerja dan transmigrasi dimakan kepala biro pemaparan pelaksanaan inpres perencanaan, kem. negara pan) nomor tahun lingkungan kementerian negara pendayagunaan aparatur negara abdul salam sesama pemaparan pelaksanaan inpres kapten) nomor tahun dilingkungan badan pengawas tenaga nuklir rapat sek'aa dan region koroner korupsi juga terjadi karena keterpaksaan? penyebab lain adalah niat, keserakahan dan kondisi (tekanan). pemberian temuan kepada aph, atau bahkan sekedar pengaduan atas proses pelelangan sebelum hak singgah diberikan, menjadikan para pihak yang diduga menjadi bulan bulanan aph. kondisi ini jadi penghambat pembentukan koroner yang melibatkan aph. dalam rapat dengan aph, tidak ada kejelasan mana tindak korupsi mana non korupsi, mereka tidak berkomentar, akan tetapi konsep dibawa dan tak kembali, bahan yang diserahkan dibawa dan mereka bergerak sendiri. perlu penyamaan persepsi antara api dan aph, perlu payung hukum koordinasi. manfaatkan dialog gubernur dengan musica. jiwa dan samgat sumatera selatan mendapat penghargaan pelayanan prima dari kementerian negara pan, masing masing dua dan empat kali. pemilik kendaraan sumsel dapat dilayani melalui sms dengan mengirim nomor polisinya nomor tertentu dan akan mendapat jawaban berapa yang harus dibayar asalkan dokumennya lengkap. ada papan pengumuman dan jalur antri serta mesin scanner untuk tandatangan kepala didenda jika yang bersangkutan tidak tempat. lakukan reformasi birokrasi. kota sawahlunto kembali basisnya, dari pertambangan pertanian. pembentukan dan penerapan ttir kabupaten talaud berhasil meningkatkan pad. pada tahun ada kenaikan pendapatan pns, kenaikan riilkah?(ad dea tara, ta, pe. apa yan atu dion pia "aa png aan. tgk par eng sena tra ten rekaman proses pembukaan pukul: wib) laporan deputi men. pan bidang pengawasan oleh: gunawan hadisusilo) dalam laporannya dijelaskan bahwa untuk melaksanakan dictum huruf kementerian pan membangun sistem koroner inpres tahun secara berjenjang. men. pan membentuk pula organisasi koroner nasional, dibantu sekretariat koroner dan pokja koroner yang meliputi unsur pejabat pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. disamping hal tersebut men. pan juga membentuk (empat) desk, yaitu: desk pencegahan, desk penegakan hukum, desk sdm aparatur, dan desk pelayanan publik. disampaikan bahwa kegiatan koroner nasional antara lain menyusun pedoman, modul modul, tool kit anti korupsi, mendorong partisipasi masyarakat, membangun sistem informasi koroner, dil. rapat koordinasi sektoral yang dilaksanakan hari ini dimaksudkan untuk menyebar luaskan praktik praktik terbaik (best practices) dalam upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah pusat. peserta rapat adalah anggota forbes api dan anggota pokja koroner nasional. pemaparan praktik praktik terbaik pada rapat kali ini disampaikan oleh (empat) instansi, melaksanakan instruksi presiden tahun yang terdiri dari (sepuluh) dictum instruksi umum dan (satu) dictum instruksi khusus (kesebelas) yang juga harus dilaksanakan. disampaikan bahwa pada bulan november koroner nasional! akan melaksanakan tiga rapat regional tiga kota yang akan diikuti seluruh pemerintah daerah propinsi, kabupaten, dan kota: pertama bali tanggal november yang akan diikuti (tiga belas) propinsi se jawa (enam propinsi), kalimantan (empat propinsi), bali, ntt, dan ntb, kedua manado tanggal november yang akan diikuti (sepuluh) propinsi se sulawesi (enam propinsi), maluku (dua propinsi), dan papua (dua propinsi), dan ketiga batam tanggal november yang akan diikuti (sepuluh) propinsi se sumatera: rapat sektor dan region koroner ha. |
nan bupati jember provinsi jawa timur peraturan bupati jember nomor tahundalam rangkasahzinan tertentudpp skpd adalah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah. dpp ppid adalah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangandengan melampirkan pertimbangan teknis yang tepat untuk pencapaian program dan kegiatan skpd, kepala skpd dan ppid dapat mengajukan permohonan pergeseran anggaran kas skpd dan ppid (satu) atau beberapa kegiatan dari (satu) triwulan triwulan yang lainnya kepada sekretaris kabupaten selaku koordinator pengelola keuangan daerah melalui kepala badan pengelolaan keuangan dan aset kabupaten. pengajuan permohonan pergeseran anggaran kas skpd dan anggaran kas ppid sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh kepala skpd dan ppid paling lambat (sepuluh) hari kerja sebelum masuknya triwulan yang berkenaan. sekretaris kabupaten selaku koordinator pengelola keuangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi keuangan daerah dapat menyetujui atau menolak pergeseran anggaran kas skpd dan anggaran kas ppid dengan menyampaikan pemberitahuan surat persetujuan atau penolakan pergeseran anggaran kas skpd ppid paling lambat (lima) hari kerja sejak surat pergeseran anggaran kas skpd ppid diterima. pergeseran anggaran kas skpd dan anggaran kas ppid sebagaimana dimaksud pada hanya diperkenankan (satu) kali dalam setiap triwulan dan tidak dapat dilakukan setelah anggaran belanja yang berkenaan telah direalisir pada pertanggungjawaban bendahara. pergeseran anggaran kas skpd ppid sebagaimana dimaksud pada merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dpp skpd dpp ppid yang bersangkutan. bab iii ketentuan penutup pelaksanaan anggaran kas yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dpp skpd |
lampiran peraturan bupati jember nomor tahun tanggal juli ata 2gsebesar rp. see. pemerintah desa . kecamatan.o.o.i. tahun anggaran pemerintah kabupaten jember kecamatan . desa . senannann, honda. nomor sifat . kepada lampiran penting yth. bapak bupati jember perihal cg. camat . permohonan pencairan belanja bertahap bagi hasil pajak daerah kan dan retribusi daerah bagi desabagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa tahap. . kecamatan . s d triwulan. tahun anggaran kode rekening kegiatan pagu anggaran esa peta dara let aaa aaa asrama lili eit lele eie erat thai kepala desa. bendahara desa .o.o. mengetahui, camat secoo. triwulan. tahun anggaran permintaan rekening desa pencairan s d pencairan s d uan octa bentet setan san boabagi hasil pajak daerah dan retro busi daerah bagi desa. kecamatan . tri wulan.tahun anggaran han jane enam rekening anggaran sekarang .karangnnmoenanannnnnnn kepala desa encnnnnnennnnnann bendahara desa rnnnnannnannnann tahun anggaran nnnenanananananan bulan nnnenanananananan | e selasa gam open ega dosa drama kami a42 iii penerimaan jivanadarisendaara ani. www ersrasisnal karang taruna ppp.) fe'#free pep pepetasional eeee pan jopsrasisnal pemerintah basa aed dea dea lol. joon penerimaan fponsewaran $ . . ese raya eee eff eee ma. pel ensrasisnal kerang taruna ppp. e'#fee'efe (aj ensrasisnal pemerintah besa ppp) fee embenanvasaa www mm ow aga ws. sama asa nan erastumanan ttu kenanannnnnnnan tgl. kepala desa .ooo bendahara desa . snnnannannnnanaan mengetahui, snnanannnnnanann camat niplo. leo esa ppp pesan ata ppp maa ppp bip pesstawaraaa pemsemrmraia mengetahui, persanatang lover kepala desa s.o.cocok bendahara desa. mengetahui, camat secococcocm. khusus pengajuan tahap pemerintah kabupaten jember ket) san tea sekretariat kabupaten bawa" yaw iau.www aas bht$f .w aau t mwv w.um bhn laporan pemungutan dan penyetoran pajak tahun tahap penerima dana: desa wo. kec, seoooro. alamat jember jumlah anggaran rp. rencana penerima: tahap rp. . tahap rp. see cbooo.co. pajak yang disetor tahap ini pajak yang akumulasi pajak bukti disetor yang disetor jenis pajak tanggal setor jumlah tahap sebelumnya| s d tahap ini rp) |alun ioi |alen22 yoh |alen2 lalu2 yoh osn yoh least oomcasa desa .zowa. alamat jember jumlah anggaran rparerananann rencana penerimaan tahap rp. .ooooooo tahap rp. .cboim apbd& sebelumnya s d tahapan tanggal jumlah sebelumnya s d tahap ini tahap ini moto tom mol lom lem ah. 10t yoo jalar jember, menyetujui, bendahara desa . kepala desa . pas. pemerintah kabupaten jember kecamatan oo. desa .voodoo onnsannannnnnan jumlah anggaran rp. coc. uraian kegiatan belanja jumlah anggaran jumlah sesuai rab yang sesuai rab yang realisasi sp2d| bukti oo. bukti kan rae ball line .umah menyetujui, jember, se. kepala desa . bendahara desa . pemerintah kabupaten jember kecamatan . eeranamereti no, tentnnanaen telp, enannannen tenannannn prana bln nomor . kepada sifat penting yth. sdr. pimpinan pt. bank jatim lampiran: cabang jember perihal pencairan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa jember tahap. tahun desa . kecamatan. berkaitan dengan pengajuan permohonan pencairan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah bagi desa"d: pemerintah kabupaten jember ser kecamatan . errnersvasnnan no, tensnnsnnan telp, sensnveeran menmanssl surat permohonan dari pemerintah desa ul rencana penggunaan dana rpd) al kwitansi penerimaan anggaran asli dengan materai cukup al foto copy npp lal foto copy nomor rekening kas pemerintah desa yang sah. kal foto copy pemdes apb des dan atau papa des tahun yang telah diundangkan kerrnersvasnnan no, tensnnsnnan telp, sensnveeran menmans. dan atau papa desanannnnng than ketua tim verifikasi kepala bagian pemerintahan desa (nama) pemerintah kabupaten jember kecamatan . sncerserensan no, ensnsorran telp, tennannnen tenaanasncerserensan no, ensnsorran telp, tennannnen tenaanaanndimohon dengan hormat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. senananana blannnnantaneana ketua tim verifikasi kepala bagian pemerintahan desasurat pernyataan tanggung jawab yang bertandatangan dibawah ini nama senanesananssanann sana identitas ktp persen senen nan annnananrarnansnnnnnannnnnann terbilang wnnnsenenannnnnnnan teripang serena nen mor.) tahap sebesar rp3 sernnntnrnnsnnnananan tekdiiang secara.) bantuan dana tahap sebesar s.eeee.coor. siang mo.) telah kami terima, sehingga sisa bantuan dana yang tersedia adalah sebesar rp. s.eeocoocooco.oco.o. terbilang wo.kj.penanganan mengetahui, yang membuat pernyataan camat .oro. kepala desa.o.ohio. materai nama 55n nama kwitansi sudah terima dari kepala badan pengelolaan keuangan dan aset kabupaten jember (wp tetang:rp. jumlah uang lrakananmaan, berenang. pan yang menerima, kepala desa .voodoo. bendahara desa .o. mengetahui, camat wo. |
remas ota binjai dengan dprd. jdih.binjaikota.go.id peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pendapatbelanja daerah rp. surplusjdih.binjaikota.go.id dana perimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf terdiri dari:defisitjdih.binjaikota.go.idkota binjsalinan asli kepala walikota binjai, daerah kota binjainomor jdih.binjaikota.go.id belasan atas peraturan daerah kota binjai nomor tahun umum anggaran pendapatarus diarahkan untuk mengurangi penganggaran dan pemborosan sumbereh, nag mgmbinaan terhadap administrasi pengelolaan hibah dan bantuan sosial, perlu dilakukan penyesuaian terhadaprekomendasikan bantuan sosialsebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh skpd unit kerjabantuan sosial, surat pernyataan tanggungketentuan diubah, sehingggubernur, melalui kepala dprd selaku ppid untuk bantuan sosial berupa uang, kepala skpd unit kerja terkait selaku pengguna anggaran kuasadiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan hibah dan bantuan sosial dilakukan oleh: skpd terkait: biro ekonomi dan administrasi pembangunan bersama skpd unit kerja. peraturan gubernur ini berlaku surutsamosir, sh. pembina utama muda nipdan dihapusorganisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum, dan cc. organisasi tertentu. dihapus. dihapus. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pemerintah, masyarakat dan ormas dapat mengajukan permohonanan ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi masyarakat dan ormas. permohonan hibahkretariat daerahan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, dapat diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.dihapus. ketentuan huruf huruf dihapus, serta huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: permohonan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya dilengkapi dokume panitia, dan surat pernyataan tidak menerima hibah tahun sebelumnya. cc. lampiran proposal terdiri dari: foto copy kartu tanda pengenal ketua, sekretaris dan bendahara pengurus panitia dan nomor telepon yang dapat dihubungi, dihapus, surat keterangan domisili dari desa lurah setempat, dan foto lokasi kegiatan. ketentuan huruf angka huruf dan huruf angka: bagi ormas yangdihapus,,mas yang tidaksurat keterangan domisili dari desa lurah setempat,dihapus, surat keterangan tempat kegiatan, foto lokasi kegiatan surat pernyataan tidak duplikasi kegiatan nomor pokok wajib pajak, surat keterangan terdaftar pada pemerintah daerahakte notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakandan gambar teknis untuk kegiatan konstruksi. bagi organisasi tertentu:antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap pemberian hibah dituangkan dalam keputusan gubernur tentang pemberian hibahmbidangi mengelola hibah barang atau jasahibah barang atau jasa dilakukan oleh kepala skpd unit kerja terkait kepada: pemerintahtempel instansi, nph: fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pimpinan instansi, surat pernyataan tanggungjawab mutlak,ormaslembaga organisasi dan ditempel, nph: fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pimpinan lembaga organisasi,masyarakatketua kelompok masyarakat dan ditempel, nph: fotokopi kartu tanda penduduk atas nama ketua kelompok masyarakat, danketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalamsampai dengan akhir tahun anggaran, maka wajib membuat laporan pada tanggalterdapat penerima hibah yang penggunaan dananya tidak dipergunakan sampai berakhirnya tahun anggaran berkenaan maka penerima hibah wajib mengembalikan kas daerah. ketentuan desaran jumlah bantuan sosial bagi masing masing penerima diatur paling banyak sebagai berikutbanyakketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: individu keluarga, kelompok masyarakat serta lembaga non pemerintah dapat mengajukan permohonan bantuan sosialtandatangani dan atau dibubuhi stempel dengan ketentuan: bagi lembaga non pemerintah dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh ketua ataubantuan sosialtdaihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:permohonan tertulis dan permohonan melalui situs web pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam dan untuk bantuan sosial yang tidak terencana disampaikan oleh pemohon kepada gubernur melalui biro umum sekretariat daerah provinsi banten pada tahun berkenaan sepanjang dananya tersedia dan dianggarkan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:. penetapan penerima dan besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada peraturan daerah tentang apbd perubahan apbd dan peraturan gubernurpenyaluryang diberikan sampai dengan rp5. (lima juta rupiah) cukup dengan akuntansi bukti penerimaan uang bantuan sosial. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap pemberian bantuan sosial dituangkan dalam keputusan gubernur tentang pemberian bantuan sosial. |
bupati pati provinsi jawa tengah peraturan bupati pati nomor tahunlayanan pemasaran jenazah dengan diagnosis covid atau terkonfirmasi positif covid yang meninggal pada saat isolasi mandiri rumah guna mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat, bahwa dalam rangka pelayanan pemasaran jenazah dengan diagnosis covid atau terkonfirmasi positif covid dimaksud perlu diatur tarif pelayanan dengan berpedoman pada surat menteri keuangan tanggal april nomor mk. hal satuan biaya penggantian atasbab. aadalah rumah sakit umum daerah raa secondo pati dan rumah sakit umum daerah kayenenazah adalah pasien dengan diagnosis covid atau pasien dalam pengawasan pdp) probable yang meninggal namun belum ada hasil pemeriksaan covid jenazah lain yang dicurigai sebagai suspect covid atau jenazah terkonfirmasi sebagai covidtertentu yang telah ditentukan. bab. bab nama, obyek, dan subyek tarif pelayanan dengan nama tarif pelayanan pemasaran jenazah yang meninggal pada saat isolasi mandiri rumah dipungut biaya sebagai imbalan atasobyek tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam adalah pelayanan pemasaran jenazah yang meninggal pada saat isolasi mandiri rumah. subyek tarif pelayanan adalah orang yang memperoleh pelayanan pemasaran jenazah yang meninggal pada saat isolasi mandiri rumah. bab iii besaran tarif pelayanan besarnya tarif pelayanan ditetapkan sebesar rp3. (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut gjaammermetiiaman solo selain tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada dapat ditambahkan biaya penjemputan jenazah dari rumah duka rumah sakit sebesar rp. (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:i | seed ana (ek ramit, sh., mh. pembina |
ng, salinan gubernur jawa baratdengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jawa barat, menimbang bahwa kawasan bandung utara yang memiliki fungsi dan peranan penting dalam menjamin keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan lingkungan hidup cekungan bandung, telah ditetapkan menjadi kawasan strategis provinsibahwa pemanfaatan ruang kawasan bandung utara yang tidak terkendali akan mengancam keberlangsungan fungsi konservasi kawasan sebagai daerah tangkapan air dan menimbulkan berbagai bencana alam, bahwa guna mewujudkan ketertiban dalam pemanfaatan ruang kawasan bandung utara sampai dengan ditetapkannya regulasi daerah atas kawasan strategis provinsi kawasan bandung utara yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang undangan, perlu dilakukan upaya pengendalian kawasan bandung utara, bahwasudah tidak efektifdoman pengendalian kawasan bandung utara sebagai kawasan strategislurahan sindangjaya yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian kelurahan pasir imun yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian kelurahan jatihandap yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, kecamatan sukamara, meliputi: kelurahan sarijadi, kelurahan sukaraja:, kelurahan gegerkalong, dan kelurahan isola: kecamatan sukawati, meliputi: sebagian kelurahan pasteur yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, kelurahan spedes, sebagian kelurahan sukabungah yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, kelurahan sukagalih: dan kelurahan sukamara: kecamatan cilacap, meliputi: kelurahan hegarmanah, kelurahan ciumbuleuit, dan kelurahan ledeng, kecamatan cicero, meliputi: sebagian kelurahan husein sastranegara yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, dan sebagian kelurahan sukaraja yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, kecamatan oblong, meliputi: sebagian kelurahan sekelas yang berada sebelah barat laut garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian kelurahan lebakgede yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian kelurahan lebak siliwangi yang berada sebelah utara dan timur garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian kelurahan cipaganti yang berada sebelah barat garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, kelurahan dago, kecamatan biru, meliputi: sebagian kelurahan pasirbiru yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian kelurahan cipayung yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian kelurahan pelajari yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian kelurahan kesurupan yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, kecamatan ujungberung, meliputi: sebagian kelurahan pasirwangi yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian kelurahan pasirjati yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, dan sebagian kelurahan pesanggrahan yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, kecamatan cibeunying kaler, meliputi sebagian kelurahan digabung yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, dan kecamatan cibeunying kidul, meliputi sebagian kelurahan pasirlayung yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl. wilayah administratif kbu daerah kota cimahi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kecamatan cimahi tengah, meliputi: sebagian kelurahan cigugur tengah yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian kelurahan karangmekar yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian kelurahan setiamanahan kelurahan cimahi, kecamatan cimahi utara, meliputi: kelurahan pasirkaliki: sebagian kelurahan dibabat yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian kelurahan cipageran yang berada sebelah timur garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, kelurahan citeureup, wilayah administratif kbu daerah kabupaten bandung barat sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kecamatan cikalong wetan, meliputi: sebagian desa mekarjaya yang berada sebelah timur garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian desa cicada yang berada sebelah timur garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian desa mandalamukti yang berada sebelah timur garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian desa ciptagumanti yang berada sebelah timur garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian desa isoman barat yang berada sebelah timur garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian desa banjarsari yang berada sebelah selatan garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian desa mandalasari yang berada sebelah timur garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian desa wangunjaya yang berada sebelah selatan garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, kecamatan cisarua, meliputi: sebagian desa sadangmekar yang berada sebelah utara dan timur garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, desa cicada, desa jambudipa, desa kerawang, desa padaasih: desa pasirhalang, desa pasirlangu, desa tugumukti, kecamatan lembang, meliputi: desa bodas, desa cbooo, desa cikahuripan, desa dibidang, desa circle: desa gudangkahuripan, desa jayagiri, desa kayuambon, desa langensari, desa lembang, desa mekarwangi, desa pagerwangi, desa sukajaya, desa suntenjaya, desa wangunharja, dan desa wangunsari, kecamatan ngamprah, meliputi: sebagian desa tanimulya yang berada sebelah timur garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian desa came yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian desa mekarsari yang berada sebelah timur laut garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian desa ngamprah yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian desa sukatani yang berada sebelah utara dan selatan garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian desa bojongkoneng yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian desa cimanggu yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, dan desa pakuhaji, kecamatan padalarang, meliputi: sebagian desa tagogapu yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, dan sebagian desa campakamekar yang berada sebelah timur laut garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, kecamatan parongpong, desa cigugur girang, desa hanjuang, desa hanjuang rahayu, desa cihideung, desa waruga, desa karyawan, dan desa siliwangi. bagian kedua lingkup pengaturan lingkup pengaturan pedoman pengendalian kbu, meliputi: kebijakan pengendalian kawasan, pola ruang dan arahan pola ruang, zonasi dan arahan zonasi, konservasi dan rehabilitasi: pembinaan dan pengawasan, penertiban, kelembagaan kawasan bandung utara, koordinasi: sistem informasi kawasan bandung utara, partisipasi masyarakat, tugas pembantuan, izin dan rekomendasi, insentif dan disinsentif: penegakan hukum, oo. larangan, sanksi meliputi sanksi administratif dan ketentuan pidana, dan pembiayaan. bab kebijakan pengendalian kawasan kebijakan pengendalian kbu diarahkan pada: pengendalian dan pembatasan, pencegahan peningkatan kekritisan fungsi hidroorologis pada lahan dengan kondisi mulai kritis dan agak kritis, cc. pemulihan dan penanggulangan pada lahan dengan kondisi fungsi hidroorologis kritis dan sangat kritis, dan penetapan arahan pola ruang, arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, penertiban, dan pengenaan sanksi. bab pola ruang dan arahan pola ruang bagian kesatu pola ruang pola ruang kbu merupakan pola ruang sebagaimana tercantum dalam rtrw kabupaten kota atau rencana rinci tata ruang daerah kabupaten kota yang berada kbu. pola ruang kbu meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: hutan lindung yang terletak kesatuan pemangku hutan kph) bandung utara, kawasan berfungsi lindung luar hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan sungai, kawasan sekitar mata air, kawasan pelestarian alam, yaitu taman hutan raya ir. juanda yang terletak daerah kabupaten bandung, daerah kota bandung, dan daerah kabupaten bandung barat, serta taman wisata alam angkutan parahu yang terletak daerah kabupaten bandung barat, kawasan suaka alam, yaitu cagar alam angkutan parahu yang terletak kabupaten bandung barat, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, yaitu observatorium bosscha yang terletak daerah kabupaten bandung barat, serta situs situs yang berada kbu: kawasan rawan bencana alam geologi, terdiri atas: kawasan rawan bencana gunung api, kawasan rawan gerakan tanah, dan kawasan rawan gempa bumi, yaitu sesar lembang. kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: kawasan budidaya kehutanan, kawasan budidaya perkebunan, kawasan budidaya pertanian, kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, dan kawasan peruntukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pola ruang kbu sebagaimana dimaksud dalam dimuat dalam rencana rinci tata ruang kabupaten kota, dengan peta berskala bagian kedua arahan pola ruang paragraf umum arahan pola ruang kbu menjadi pedoman untuk mensinergikan rencana pemanfaatan ruang daerah kabupaten kota yang wilayahnya berada kbu guna meningkatkan fungsi lindung dan upaya pemulihan daya dukung lingkungan kbu. arahan pola ruang sebagaimana dimaksud pada terdiri dari arahan pola ruang kawasan lindung dan arahan pola ruang kawasan budidaya. arahan pola ruang sebagaimana dimaksud pada dan menjadi acuan daerah kabupaten kota dalam penyusunan rtrw dan rencana rinci tata ruang. padu serasi pola ruang pada rtrw dan rencana rinci tata ruang kabupaten kota dengan arahan pola ruang kbu sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lama (satu) tahun setelah peraturan daerah ini ditetapkan. peta padu serasi pola ruang kbu sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. paragraf arahan pola ruang kawasan lindung pemanfaatan ruang kawasan lindung kbu, dilakukan sebagai berikut: mempertahankan fungsi kawasan lindung dan atau memperluas kawasan lindung yang ada, wilayah wilayah yang layak dan potensial dikembangkan untuk kegiatan budidaya dapat diarahkan untuk budidaya pertanian, budidaya perkebunan, budidaya kehutanan, dan budidaya wisata bernuansa lingkungan dengan tetap mempertahankan fungsi lindung, melakukan perlindungan tebing tebing bantaran sungai yang potensial terhadap erosi dan longsor, dengan penanaman tanaman keras dan atau struktur teknis, melakukan perlindungan sumber air dan mata air dengan penanaman tanaman keras dan upaya teknis lain sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung, melakuk, mitigasi bencana pada daerah risiko bencana vulkanik, tektonik, rawan longsor, dan rentan gerakan tanahlakukan penertiban terhadap kegiatan kawasan lindung yang tidak berizin dan atau mengganggu fungsi lindung kawasan, dan melakukan rehabilitasi lahan kritis. pemanfaatan ruang pada kawasan lindung tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf arahan pola ruang kawasan budidaya pemanfaatan ruang kawasan budidaya kbu dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sebagai berikut: pembangunan pada kawasan perkotaan atau kawasan dengan kepadatan tinggi atau pada daerah yang memiliki sudah melebihi kwt ideal, dilakukan berdasarkan ketentuan kelayakan daya tampung dan daya dukung lingkungan, memprioritaskan pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam atau ekowisata pada kawasan perdesaan, cc. pemanfaatan ruang budidaya permukiman yang berada pada garis kontur ketinggian atas (seribu) mdpl atau yang berbatasan dengan kawasan lindung dilakukan perubahan menjadi budidaya perkebunan, pertanian, atau pariwisata tertentu secara bertahap untuk mengembalikan dan meningkatkan fungsi konservasi kawasan, menerapkan prinsip meminimalisasi air harian dengan melakukan rekayasa teknis dan rekayasa vegetasi untuk mengurangi air harian, dan meningkatkan fungsi resapan lahan, menerapkan kaidah konservasi lahan dan kegiatan budidaya ramah lingkungan, khususnya pada daerah budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanannambah jumlah tanaman keras dan mengembangkan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kawasan, mempertahankan bentang alam alami dan tidak mengubah kontur lahan: pada lokasi dengan kemiringan lereng lebih dari (tiga puluh persen), sekitar mata air, sempadan sungai, perbatasan zona lindung dan zona budidaya, digunakan untuk area penghijauan dan reboisasi, rth atau rtha, menyediakan rtha, memperluas rtha melalui pembebasan lahan, penataan perkotaan dan kawasan kavling terbangun, il. setiap kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi berdampak penting harus melakukan kajian lingkungan, geologi, dan mitigasi bencana, m.melakukan pembangunan gedung secara vertikal dan membatasi penambahan bangunan gedung yang bersifat horisontal, sesuai dengan zonasi, pada kawasan dengan ketinggian (seribu) mdpl atau lebih, pendirian bangunan vertikal paling tinggi (tiga) lantai, oo. menerapkan prinsip green building atau bangunan ramah lingkungan untuk setiap pembangunan gedung, melakukan perlindungan mata air dan sumber air lainnya, melakukan peletakan bangunan hanya pada kelerengan kurang dari (tiga puluh persen), serta menerapkan struktur bangunan tahan gempa, melakukan pemetaan kerentanan gerakan tanah dan risiko bencana longsor dan gempa bumi pada skala detil untuk mitigasi dan penanggulangan bencana, dilarang melakukan pemecahan lahan (kegiatan budidaya sekitar kawasan lindung tidak boleh mengganggu fungsi kawasan lindung, harus membantu upaya perlindungan kawasan lindung, dan ramah lingkungan, pada daerah (sepuluh) meter dari batas kawasan taman hutan raya ir. juanda dilarang membangun bangunan dan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kawasan, penetapan kdb, kdh, dan koefisien lantai bangunan klb) mengacu pada kdb paling tinggi, kdh paling rendah, klb paling tinggi per pola ruang per zona, berdasarkan pertimbangan tingkat resapan air per zona, kepadatan wilayah, dan ketinggian wilayah dari atas permukaan laut, kdb paling tinggi pada daerah resapan rendah adalah (empat puluh persen) dan bertambah ketat pada daerah resapan tinggi, dengan ruang terbuka paling rendah adalah 60y6 (enam puluh persen), kecuali untuk bangunan tertentu, luasan lahan kecil, dan lokasi tertentu, kdb paling tinggi dapat dipertimbangkan ditambah setelah melalui kajian khusus, serta memenuhi kriteria yang ditetapkan, xx. pengembangan perumahan baru atau rumah susun hanya diperbolehkan luar zona lindung zona dan berada pada area dengan ketinggian bawah (seribu) mdpl, pada peruntukan budidaya permukiman, setelah melalui kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan kegiatan yang bersifat komersial, khususnya perdagangan dan jasa, dikendalikan dan diarahkan pada kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran, permukiman perkotaan, lokasi tertentu permukiman perdesaan dan koridor jalan arteri kolektor provinsi, kabupaten kota, bangunan vertikal diarahkan hanya terletak koridor jalan arteri dan kolektor, aa. pengurangan nilai kwt secara bertahap untuk kawasan perkotaan atau kawasan dengan yang telah melampaui kwt ideal, bb. ketentuan lain untuk pemanfaatan ruang mengacu kepada arahan zonasi kbu, dan cc. membatasi penggunaan air tanah dalam sebagai sumber air baku pada kawasan budidaya kbu. bab zonasi dan arahan zonasi bagian kesatu zonasi pengendalian paragraf umum zonasi pengendalian kbu disusun dengan pertimbangan utama pada aspek mitigasi bencana, serta kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. zonasi pengendalian kbu sebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman daerah kabupaten kota dalam menyusun rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi. paragraf penetapan zonasi pengendalian zonasi pengendalian kbu terdiri atas: zona adalah zona konservasi atau lindung utama, meliputi kawasan lindung, terutama kawasan hutan lindung, hutan konservasi, taman hutan raya ir. juanda, twa angkutan parahu, cagar alam angkutan parahu, lindung alami, kawasan observatorium bosscha, koridor (dua ratus lima puluh) meter kiri kanan sesar lembang, kawasan rawan bencana iii gunung api angkutan parahu, sempadan sungai dan situ danau, radius (lima puluh) meter dari mata air, serta lahan dengan kelerengan (empat puluh persen) atau lebih, hutan produksi, ruang terbuka hijau dan rthdoman pengendalian kawasan bandung utara sebagai kawasan strategis provinsi jawa barat. zona adalah zona lindung tambahan, meliputi kawasan hutan masyarakat, kawasan rawan bencana dan gunung api angkutan parahu, kawasan perdesaan dengan fungsi resapan air tinggi, zona adalah zona pemanfaatanrendah, zona adalah zona pemanfaatan perkotaan, merupakan kawasan dengrendah, zona adalah zona pemanfaatan terbatassedang, zona adalah zona pemanfaatansedang, dan zona adalah zona pemanfaatan sangattinggi. zonasigian kedua arahan zonasi paragraf umum arahan zonasi kbu dimuat dalam rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi, serta sebagai dasar penerbitan perizinan daerah kabupaten kota. paragraf arahan umum zonaserta mencegah dan atau mengurangi dampak akibat bencana alam, pemanfaatan ruang dibatasi pada kegiatan yang menjamin tidak terganggunya fungsi lindung, keutuhan kawasan, dan ekosistemnya, kegiatan diarahkan untuk mendukung pemulihan dan peningkatan fungsi lindung, atau kegiatan lain seperti ekowisata, wanawisata, atau sejenis yang tidak mengganggu fungsi lindung kawasan, meminimalisasi risiko bencana dengan menolak permohonan perizinan baru untuk bangunan hunian daerah rawan longsor, koridor alur sesar lembang, dan letusan gunung api, larangan mendirikan bangunan atau menambah kawasan terbangun, larangan melakukan kegiatan kegiatan yang berdampak perusakan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem dan fungsi lindung kawasan, larangan kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik tepi sungai, mata air, serta mengganggu aliran air, pengecualian untuk kegiatan yang mendukung fungsi kawasan, kepentingan khusus atau strategis negara, sarana dan prasarana vital pemerintah, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan tentang kawasan lindung atau kawasan konservasi atau kehutanan yang diperbolehkan, kdb paling tinggi yang diperbolehkan untuk bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah paling tinggi (sepuluh persen) dari luas lahan, dengan ruang terbuka paling rendah (sembilan puluh persen) dari luas lahan,mencegah dan mengurangi dampak dan risiko akibat potensi bencana alam yang ada, serta berfungsi sebagai fungsi lindung tambahan dan penyangga zona kegiatan pemanfaatan ruang diutamakan untuk kehutanan, perkebunan, pertanian, wisata alam atau ekowisata, instalasi khusus atau strategis milik pemerintah, permukiman perdesaan secara terbatas, bangunan gedung untuk tujuan penyediaan sarana prasarana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan secara terbatas dan ketat: setiap pembangunan terutama yang berdampak penting harus memiliki dokumen kajian lingkungan dan dilaksanakan berdasarkan kajian mendalam dan komprehensif, setiap pembangunan sekitar daerah risiko bencana, terutama sekitar koridor sesar lembang, harus berdasarkan kajian mendalam terhadap risiko dan mitigasi bencana: pembangunan baru, terutama hunian rumah tinggal atau perumahan diarahkan kawasan hunian atau kawasan permukiman yang telah ditetapkan dan berada area garis kontur ketinggian kurang dari (seribu) mdpl, khusus untuk hunian rumah tinggal luar kawasan permukiman atau atas garis kontur (seribu) mdpl, masih diperbolehkan untuk masyarakat asli lokal dengan pembatasan dan pengendalian terhadap jumlah dan luas kawasan terbangun, ketinggian bangunan vertikal paling tinggi (empat) lantai, kdb paling tinggi adalah (dua puluh persen) dengan ruang terbuka paling rendah (delapan puluh persen) setelah melalui kajian daya dukung dan daya samping lingkungan, dan j . penetapan kdb dilakukan melalui pertimbangan kdb maksimumpembangunan baru ataunya diarahkan untuk permukiman perdesaan dan perumahan kepadatan rendah, wisata, pertanian, dan perkebunan,40y6j .dengan ketentuan: pemanfaatan ruang diarahkan untuk pembangunan baru dan diarahkan untuk permukiman perkotaan dan perumahan kepadatan rendah sampai sedang, wisata, dan pertanianpenanganan terhadap lahan dengan kriteria kritis dan agak kritisj .desaan, serta untuk mendukung upaya pemulihan fungsi resapan air, kegiatan pemanfaatan ruang diarahkan untuk kegiatan kehutanan, perkebunan, pertanian, wisata alam atau ekowisata permukiman perdesaan, dan perumahan kepadatan rendah, cc. pembangunan baru, terutamapenanganan terhadap lahan dengan kriteria kritis dan agak kritis, setiap pembangunan terutama yang berdampak penting, harus melakukan kajian lingkungan, khususnya aspek hidrologi, pencemaran, dan konservasi tanah, j . setiap pembangunan sekitar daerah risiko bencana, terutama sekitar koridor sesar lembang harus berdasarkan kajian mendalam terhadap mitigasi bencana, kdb paling tinggi adalahserta meningkatkan upaya perbaikan dan penataan lingkungan, kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perkotaan, cc. pengembangan permukiman atau perumahan baru hanya untuk tingkat kepadatan sedangnyaatau membatasi penggunaan air tanahil.30y6, oo. pembangunan baru atau renovasi yang berada pada jalan arteri atau lokasi tertentu, yang secardapat memberikan lahan kompensasi atau lahan pengganti zona lindung (zona sebagai rtha setelah melalui kajian dan memenuhi kriteria yang ditetapkpengendalian ketat, serta meningkatkan upaya perbaikan dan penataan lingkungan, kegiatan pemanfaatan ruangnya untuk kegiatan perkotaan, pembangunan diprioritaskan yang bersifat renovasi atau perbaikan lingkungan, dan koefisien wilayah terbangun kawasanha, ketinggian bangunan pada area lahan yang berada pada garis ketinggian kontur lebih dari (seribu) mdpl adalah paling tinggi (empat) lantaidan membatasi penggunaan air tanah, il.(dua puluh persen) dengan ruang terbuka paling rendah adalah (delapan puluh persen), kecuali untuk luas lahan bidang tanah yang berukuran paling tinggi 180m? (seratus delapketentuan teknis pengendalian ruang setiap zoarahan zonasi observatorium bosscha penataan lingkungan dan pelestarian pada zonasi observatorium bosschazonasi observatorium bosscha terdiri atas: zona inti observatorium bosscha: dan radius (dua koma lima) kilometer dari observatorium bosscha. penataan lingkungan dan pelestarian observatorium bosscha sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: larangan mendirikan rumah susun, perumahan, dan bangunan tinggi pada radius (satu) kilometer dari observatorium bosscha: pembatasan jenis lampu yang dipergunakan untuk penerangan luar, lampu hias, atau lampu iklan, diwajibkan untuk melindungi lampu lampu luar agar tidak menyebar langit, pembatasan penggunaan jenis jenis lampu yang tingkat pencahariannya sukar untuk dikurangi, larangan penggunaan lampu lampu sorot luar rumah dan pada papan reklame, pembatasan waktu penggunaan penerangan, yaitu waktu menyalakan lampu hanya pada periode tertentu malam hari, pengurangan wilayah wilayah perkerasan yang terkena sinar lampu, ketentuan dalam pemasangan papan papan reklame berlaku harusdiberi pelindung agar sinarnya tidak menghambur langit, ketentuan jenis lansekap yang tidak berdaya pantul besar, j . pembatasan atau pengaturan jenis aktivitas malam pada arena terbuka, pembatasan jenis kegiatan yang menimbulkan polusi udara: il. penghijauan wilayah terbuka untuk mengurangi jumlah partikel debu, dan pembatasan lalu lintas kendaraan berat dan penggalian tanah sekitar observatorium bosscha. bab vii konservasi dan rehabilitasi bagian kesatu umum konservasi dan rehabilitasi kbu dapat dilakukan melalui: penyediaan rtha, penataan kawasan, dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. konservasi dan rehabilitasi dilakukan seluruh kbu melalui kegiatan fisik dan non fisik, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. konservasi sumber daya alam dilaksanakan melaluionservasi rehabilitasi dilakukan melaluisebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara paling kurang meliputi: identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan lingkungan, penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi, dan cc. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi. rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada diprioritaskan untuk wilayah dengan kriteria kritis dan mulai kritis. bagian kedua penyediaan rtha penyediaan rtha sebagaimana dimaksud dalam, sebagai tempat tumbuh tanaman dengan dominasi tanaman keras atau pohon,gubernur, bupati wali kota, serta dunia usaha dan masyarakat yang memperoleh rekomendasi dan atau izin pemanfaatan ruang kbpemerintah desa kelurahan adalah pemerintah desa kelurahdinas permukiman dan perumahan yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas permukiman dan perumahan provinsi jawa barat. kawasan bandung utara yang selanjutnya disingkat kbu adalah kawasan strategis provinsi jawa barat yang dimuat dalam rencana tata ruang wilayah provinsi jawa barat tahuncekungan bandung adalah sebagian wilayah daerah kabupaten bandung, seluruh wilayah daerah kota bandung, seluruh wilayah daerah kota cimahi, sebagian wilayah daerah kabupaten sumedang, dan sebagian wilayah daerah kabupaten bandung baratgubernur atau bupati wali kota, lain yang mengakibatkan pengurangan rtha, ketidaksesuaian fungsi, atau penurunan fungsi rtha bagian ketiga penataan kawasan penataan kawasan kbu bertujuan untuk: meningkatkan daya dukung lingkungan kawasan, memperbaiki atau memulihkan kwt dan estetika kawasan, dan mengurangi pelanggaran pemanfaatan ruang. penataan kawasan kbu dapat dilakukan melalui restorasi, rehabilitasi kawasan, konsolidasi lahan, dan atau relokasi untuk lahan lahan masyarakat dengan luasan kecil atau lahan lahan bernilai indeks konservasi tinggi secara bertahap. penataan kawasan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, masyarakat, dan dunia usaha. penataan kawasan diutamakan pada kawasan dengan koefisien wilayah terbangun aktual melebihi koefisien wilayah terbangun ideal, kawasan permukiman kepadatan tinggi, kawasan kumuh, kawasan risiko bencana, dan kawasan terbangun zona lindung. perbandingan perwilayah desa kelurahan dimuat dalam tabel sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. pembangunan kbu dilakukan pada lahan yang paling tidak peka ditinjau dari bentuk tanah, geologi, dan vegetasi, dengan ketentuan:, memperkecil luas lahan yang terbangun dengan menggunakan terasering sesuai kontur tanah, dan menghindari perusakan unsur unsur alam yang perlu dilestarikan. bab viii pembinaan dan pengawasan bagian kesatu umum gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kbu. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan kepada: pemerintah daerah kabupaten kota, pemerintah desa: dan masyarakat. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berkala,dilakukan oleh dinas. bagian kedua pembinaan dinas melakukan pembinaan melalui: sosialisasi: pertemuan berkala, konsultasi: pelatihan, bantuan teknis: dan hal hal lain dalam rangka peningkatan pemahaman, kesadaran dan pemberdayaan manfaat ruang kbu dan masyarakat. dalam melakukan pembinaan, dapat dilakukan kerja sama dan kemitraan dengan pihak yang memiliki kompetensi bidang penataan ruang. bagian ketiga pengawasan dinas melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang kbu. pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud padaruang yang pengawasannya tidak atau belum dapat dilaksanakan secara efektif oleh pemberi izin pemanfaatan ruang. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan berkoordinasi dengan satuan polisi pamong praja provinsi jawa barat. dalam melaksanakan pengawasan, dinas dan satuan polisi pamong praja provinsi jawa barat mempunyai wedan atau menghentikan pelanggaran tertentu. dalam melakukan pengawasan, dinas dapat melakukan audit tata ruang secara berkala. bupati wali kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah daerah kabupaten kota. pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada meliputi pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang wilayah daerah kabupaten kota kbu. pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada dansetelah izin pemanfaatan ruang diterbitkan. bab penertiban gubernur dan bupati wali kota melaksanakan penertiban dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang kbu, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang undangan. penertiban sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh satuan polisi pamong praja daerah provinsi dan satuan polisi pamong praja daerah kabupaten kota. satuan polisi pamong praja daerah provinsi dan satuan polisi pamong praja daerah kabupaten kota melakukan penertiban kbu, meliputi: pelaksanaan peraturan daerah, pelanggaran manfaat ruang kbu, dan cc. pelanggaran berada pada lahan yang merupakan aset pemerintah daerah provinsi dan aset daerah kabupaten kota. dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada satuan polisi pamong praja daerah provinsi dan satuan polisi pamong praja daerah kabupaten kota bersama sama menyusun standar operasi dan prosedur. bab kelembagaan kawasan bandung utara gubernur dapat membentuk kelembagaan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang kbu. susunan keanggotaan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada meliputi: unsur pemerintah daerah provinsi, unsur pemerintah daerah kabupaten kota, unsur pemerintah desa terkait: unsur kepolisian daerah jawa barat, unsur komando daerah militer iii siliwangi unsur kejaksaan tinggi jawa barat, unsur instansi terkait lainnya, dan unsur lembaga pendidikan. ketentuan mengenai susunan personalia, serta tugas dan fungsi kelembagaan non struktural ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab koordinasi gubernur melaksanakan koordinasi terkait pengendalian pemanfaatan ruang kbu dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten kota, instansi terkait, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xii sistem informasi kawasan bandung utara untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang, gubernur membentuk sistem informasi kbu yang terintegrasi dengan sistem informasi rencana tata ruang daerah kabupaten kota. sistem informasi kbu sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat: arahan zona dan pemanfaatan ruang kbu, tata cara pemanfaatan ruang kbu, peta kbu skala kondisi kbu: dan informasi rtha. pembentukan sistem informasi kbu sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan oleh dinas. bab xiii partisipasi masyarakat masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam pengendalian pemanfaatan ruang kbu. peran masyarakat dapat berupa: pemberian pendapat, saran, dan usul, keberatan, cc. pengaduan, dan penyampaian informasi dan atau pelaporan. ketentuan lebih lanjut peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan gubernur. bab xiv tugas pembantuan dalam mengendalikan pemanfaatan ruang kbu, gubernur dapat menugaskan pemerintah daerah kabupaten kota dan pemerintah desa. tugas pembantuan kepada pemerintah daerah kabupaten kota dan pemerintah desa diatur dengan peraturan gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab izin dan rekomendasi setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang kbu wajib memperoleh rekomendasi gubernur dan izin pemanfaatan ruang dari bupati wali kota, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. rekomendasi gubernur sebagaimana dimaksud pada diajukan sebelum izin pemanfaatan ruang diterbitkan bupati wali kota. pemberian rekomendasi gubernur dan penerbitan izin pemanfaatan ruang kbu sebagaimana dimaksud pada dan wajib memperhatikan: arahan zonasi dan pemanfaatan ruang kbu, daya dukung dan daya tampung lingkungan yang dinyatakan dalam nilai indeks konservasi, koefisien wilayah terbangun, dan indikator lingkungan atau teknis lain, cc. potensi dan risiko bencana, pelestarian nilai sejarah dan budaya, hak masyarakat adat dan kearifan lokal: dan hak atas tanah. rekomendasi gubernur sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan kepada pemohon dan bupati wali kota sebagai dasar dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang. proses pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh badan penanaman modal dan perizinan terpadu provinsi jawa barat. dalam hal bupati wali kota menerbitkan izin pemanfaatan ruang kbu tidak berdasarkan rekomendasi gubernur, maka keputusan izin dinyatakan batal demi hukum. bab xvi insentif dan disinsentif bagian kesatu insentif gubernur dapat memberikan insentif kepada pemerintah daerah kabupaten kota, pemerintah desa kelurahan, dan masyarakat kelompok masyarakat. insentif sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan dengan ketentuan: tidak melanggar peraturan perundang undangan bidang pemanfaatan ruang, memelihara dan meningkatkan kualitas kbu, dan atau kegiatan lainnya yang berdampak positif terhadap pemanfaatan kbu. insentif kepada pemerintah daerah kabupaten kota dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan. insentif kepada masyarakat dan atau kelompok masyarakat dapat diberikan kepada masyarakat dan atau kelompok masyarakat yang telah melakukan penataan secara sukarela yang melebihi kewajibannya, sebagaimana persyaratan persyaratan dalam izin dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. insentif kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan dalam bentuk insentif fiskal dan atau insentif non fiskal, sesuai ketentuan peraturan perundang undanganimbalan, bantuan, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan atau publikasi atau promosi. bagian kedua disinsentif disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara fiskal dan atau non fiskal kepada setiap orang dan pemerintah daerah kabupaten kota agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif dalam pemanfaatan ruang kbugubernur dapat memberikan disinsentif kepada bupati wali kota dan masyarakat kelompok masyarakat. gubenur memberikan disinsentif kepada bupati wali kota yang berkinerja rendah dalam pengendalian pemanfaatan ruang kbu. gubernur memberikan disinsentif kepada masyarakat dan atau kelompok masyarakat yang melakukan penataan bawah batas minimal kewajibannya, sebagaimana telah ditentukan dalam persyaratan persyaratan izin maupun ketentuan peraturan perundang undangan. disinsentif kepada bupati wali kota diberikan dalam bentuk pemberhentian bantuan keuangan. disinsentif kepada masyarakat kelompok masyarakat dapatdaerah fiskal sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: pengenaan kompensasi, kewajiban memberi imbalan, cc. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana, pembatasan sarana dan prasarana serta penyediaan infrastruktur dasar wilayah mencakup jalan, jaringan air minum dan atau air bersih, drainase, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan komunikasi, dan lainnya untuk menghindari penurunan fungsi lindung atau perubahan fungsi ruang yang telah ditetapkan, pembatasan atau pencabutan bantuan dan subsidi, tidak diberikan rekomendasi untuk memperoleh sumber pembiayaan, dan atau tidak diberikan rekomendasi terhadap penerbitan izin pemanfaatan ruanglarangan setiap orang dilarang: melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai tata ruang, mendirikan bangunan tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, cc. mengganggu dan mengubah fungsi kawasan lindung, melakukan alih fungsi peruntukan pemanfaatan ruang kbu: melakukan kegiatan pertambangan kbu, melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan, membangun akses jalan baru atau memperlebar jalan akses tanpa izin, mengganggu dan mengubah fungsi rtha, melakukan pengambilan air tanah dalam dan atau air tanah untuk keperluan komersial tanpa izin, dan mengubah dan atau merusak bentang alam. setiap pejabat dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan bab xix sanksi administratif bagian kesatu umum paragraf manfaat ruang kawasan bandung utara berdasarkan penilaian hasil pengawasan, penanggung enghentian kegiatan, cc. penutupan lokasi kegiatan, paksaan pemerintah, berupa: uang paksa paling tinggi (sepuluh persen) dari nilai bangunan gedung, penggantian atau kompensasi lahan, dan atau pembongkaran, pembekuan izin, pembatalan izin, pencabutan izin, denda administratif: pemulihan fungsi ruang, dan sanksi administratif lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal terjadi pelanggaran terhadap mendirikan bangunan tanpa izin atau tidak sesuai tata ruang atau melebihi ketentuan teknis bangunan dapat dilakukan penghentian kegiatan atau penutupan lokasi bersamaan dengan teguran tertulis pertamaarahan pengendalianpengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada meliputi pemberian hukuman disiplin, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga akumulasi sanksi pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam tidak membebaskan manfaat kbu dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan sanksi pidana. bagian keempat tata cara pengenaan sanksi administratif paragraf manfaat kawasan bandung utara:denganggungjawab usaha dan atau kegiatan, tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran terhadap lingkungan hidup, dan atau. bab ketentuan pidana setiap orang yang melanggar ketentuan diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuaixdana, maka:, semua perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, semua perizinan masih tetap berlaku, dan cc. semua rekomendasi gubernur yang telah diberikan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, masih tetap dipergunakan untuk proses perizinan. dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka: kegiatan pemanfaatan ruang kbu yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap dilaksanakan sepanjang sesuai dengan rtrw dan atau rencana rinci tata ruang, perizinan, dan fungsi konservasi, kegiatan pemanfaatan ruang kbu yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dan sesuai dengan rtrw dan rencana rinci tata ruang, tetapi belum memiliki izin, harus mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan peraturan perundang undangan paling lama (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diterbitkan, cc. setiap kegiatan pemanfaatan ruang yang telah ada harus melakukan rekayasa teknik dan atau rekayasa vegetatif untuk meningkatkan dan memulihkan fungsi konservasi kbu,daerah ini, dilakukan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal terdapat bangunan gedung kbu yang tidak memiliki imb, maka dilakukan penyelesaian sebagai berikut: terhadap bangunan gedung yang dibangun sesuai dengan peruntukannya, rencana tata ruang,dan standar konstruksi yang benar,serta tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan kepentingan umum, maka wajib mengajukan permohonan imb sesuai ketentuan dalam peraturan daerah ini, terhadap bangunan gedung yang dibangun diatas lahan yang melanggar ketentuan peruntukan dan rencana tata ruang, maka dilakukan penertiban sesuai peruntukan lahan, terhadap bangunan gedung yang dibangun dan dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, serta pemerintahan, wajib mengajukan permohonan imb sesuaidaerah kabupaten kota harus melakukan penataan dan penertiban sesuai dengan peruntukan, serta wajib mengajukan permohonan imb. dalam hal terdapat bangunan gedung kbuaidalam hal terdapat bangunan yang sudah memiliki izin, tetapi tidak memiliki rekomendasi gubernur maka pembangunan dihentikan. bupati wali kota melakukan penyelesaian dan atau tindakan hukum terhadap bangunan gedung yang telah terbangun kbu sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dengan ketentuan sebagai berikut: terhadap bangunan gedung yang sudah memiliki izin sesuai peruntukan, peraturan bangunan, dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, maka keberadaan bangunan gedung tersebut sah dan tetap berlanjut. terhadap bangunan gedungdaerah ini diterbitkan,terhadap bangunan gedung yang telah memiliki izin, sesuai peruntukan, dan melanggar peraturan bangunan gedung, maka: dikenakan sanksi administrasi paksaan pemerintahan atau uang paksa, dikenakan uang paksa kumulatif dengan denda, dan dikenakan kewajiban membayar kompensasi, dalam hal terjadi pada bangunan cagar budaya, dapat kumulatif dengan sanksi pidana. terhadap bangunan gedung yang telah memiliki izin, sesuai peruntukan dan peraturan bangunan gedung, namun terdapat keberatan dari masyarakat, maka: izin tetap berlaku, dan melakukan komunikasi dan pendekatan. terhadap bangunan gedung yang telah memiliki izin, sesuai peruntukan, dan peraturan bangunan, namun melanggar ketentuan izin, maka dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan daerah ini. terhadap bangunan gedung yang tidak memiliki izin, namun sesuai dengan peruntukan dan peraturan bangunan, maka wajib untuk mengurus izin. terhadap bangunan gedung yang permohonan izinnya sedang diproses, tetapi pembangunan sudah berjalan, maka: dilakukan penghentian kegiatan sampai dengan terbitnya izin, ditertibkan sesuai dengan ketentuan peruntukan dan peraturan bangunan gedung, dengan ketentuan: dalam hal sesuai dengan ketentuan peruntukan dan peraturan bangunan gedung, maka dapat dikenakan sanksi kumulatif uang paksa, perintah untuk mengurus izin, dan denda atas keterlambatan mengurus izin, dan dalam hal melanggar ketentuan peruntukan dan peraturan bangunan gedung, maka dilakukan penertiban. bab xxiii ketentuan penutup rencana tata ruang kawasan strategis provinsi kawasan bandung utara harus ditetapkan paling lama (tigh.j.jumum kawasan bandung utara kbu) merupakan kawasan yang,, dan gunung manglayang, sedangkan sebelah barat dan selatan dibatasi oleh garis (kontur) (tujuh ratus lima puluh) meter diatas permukaan laut (mdpl). pada zaman kolonial belanda, kbu sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi karena daerah ini memiliki potensi resapan air yang tinggi, sehingga secara alami menjadi daerah pasokan air bagi daerah bawahannya yakni daerah kota bandung dan sekitarnya. suplai air tanah bagi wilayah cekungan bandung, sekitar (enam puluh persen) berasal dari kbu, dan sisanya sekitar (empat puluh persen) berasal dari kawasan bandung selatankbu ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi jawa barat anorama yang indah, udara yang sejuk, serta akses yang mudah menjadikan kbu sebagai kawasan yang sangat menarik dan diminati oleh siapa saja. berbagai aktivitas mulai berkembang kawasan ini, mulai dari rumah tinggal atau vila, kemudian muncul resort, perumahan, permukiman, hingga apartemen, berbagai tempat wisata, serta hotel dan penginapan. selain itu, telah dibangun pula berbagai tempat pendidikan dan latihan, serta perkantoran. pertumbuhan kawasan terbangun kbu yang cepat dan kurang terkendali, mengakibatkan penurunan daya dukung kbu sebagai kawasan resapan air bagi daerah bawahannya. berbagai dampak negatif lingkungan mulai dirasakan, seperti longsor, meningkatnya limpasan air, berkurangnya daerah resapan, hilangnya beberapa mata air, berkurangnya debit mata air, hingga berkurangnya kesejukan udarapemerintah daerah provinsi jawa barat telah berupaya untuk mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan bandung utara melaluiperaturan daerah ini terbit sebelum ditetapkannya kawasan bandung utara menjadi kawasan strategis provinsi jawa barat. namun, untuk penertiban kawasan bandung utara dalam rangka perlindungan lingkungan hidup, maka pemerintah daerah provinsi jawa barat pendudukan kawasan bandung utara sebagai kawasan yang dampak kegiatannya lintas daerah kabupaten kota, sehingga pemerintah daerah provinsi jawa barat berwenang untuk melakukan pengendalian dalam pemanfaatan ruang kawasan bandung utara. dalam implementasinya, mengalami beberapa kendala, sehingga peraturan daerah ini menjadi tidak efektif. dengan ditetapkannya kbu sebagai kawasan strategis provinsi jawa barat, berdasark, terhadap kawasan strategis provinsi diamanatkan diamanatkan untuk disusun rencana tata ruang yang ditetapkan dengan peraturan daerah. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi paling kurang memuat pola ruang, struktur ruang, pemanfaatan, dan aspek pengendalian pemanfaatan ruang. untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi kbu perlu waktu dalam pengkajian substansi yang akan dimuat, sedangkan pengendalian kbu tidak dapat ditunda seiring dengan kecepatan pembangunan wilayah kbu yang tidak terkendali. oleh karena itu, pemerintah daerah provinsi jawa barat memandang krusial untuk segera meninjau kembali peraturan daerah provinsi jawa barat nomor tahun peninjauan kembali didasarkan pada alasan alasan sebagai berikut: adanya perubahan batas desa kelurahan wilayah daerah kabupaten bandung dan wilayah desa daerah kabupaten bandung barat, adanya keinginan pemerintah daerah kabupaten kota dan masyarakatagar batas kbu mudah dilihat, dikenali, dan jelas lapangan, perlu sinkronisasi peta pola ruang kabupaten kota dan provinsi wilayah kbu, harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang undangan, perlu adanya perbaikan terhadap beberapa (substansi tertentu) sehingga peraturan daerah dapat lebih implementasi lapangan, tidak menimbulkan perbedaan pemahaman dan mampu meningkatkan fungsi koordinasi dalam pengendalian, antara lain: terkait perizinan dan rekomendasi pemanfaatan ruang, terkait koordinasi pengawasan, penanganan pelanggaran, pengenaan sanksi, dan penertiban, penanganan bangunan bangunan lama yang belum berizin terkait upaya pemulihan fungsi kbu, rehabilitasi, dan konservasinya, dan peningkatan peran dan kemitraan masyarakat dunia usaha. pengendalian kbu sementara ini didasarkan atas pola ruang daerah kabupaten kota. kedepan, dalam rencana tata ruang kawasan strategis provinsi kbu, pola ruang kbu ditetapkan pemerintah daerah provinsi jawa barat dan harus dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah kabupaten kota wilayah kbu dalam menyusun rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruangimbangan adalahbahwa setiap kegiatan yang dijalankan dalam pemanfaatan ruang kbu harus memperhatikan fungsi ekosistem sehinggakeserasian adalah bahwa pengendalian kbu memperhatikan berbagai aspek seperti pelestarian ekosistem, perlindungan masyarakat, sosial, budaya, serta ekonomi. huruf yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalahbahwa pengendalian kbulestarian adalahdalam pengendalian kbu harus dilaksanakan secara adil bagi perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat. huruf yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa pengendalian kbu dilaksanakrserta masyarakat adalah masyarakat kelompok masyarakat didorong untuk berperan dalam pengendalian kburinci tata ruang kabupaten kota meliputi rencana detail tata ruang kabupaten kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten kota. huruf peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentangrbatasan luas adalah keterbatasan luas lahan milik penduduk masyarakat yang lahannya kurang dari (seratus delapan puluh) pada zona dan zona b5, kurang dari (seratus dua puluh) pada zona dan zona b4, kurang dari (sembilan puluh) pada zona dan b2, yang bukan bagian dari pemecahan lahan (splitting) dari (satu) sertifikat induk surat kepemilikan lahan. huruf tingkat kekritisan fungsi hidroorologis dinilai berdasarkan indikator indeks konservasi dan tata guna lahwasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pariwisata, wisata alam, perkebunan,koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disingkat kdb atau nisbah dasar bangunan yang selanjutnya disingkat ntau yang selanjutnya disingkat nisbah dasar hijau ndh adalah angka persentase perbandingan antara seluruh luas ruang terbuka luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi penghijauan pertamananmerupakan kawasan budidaya selain permukiman perkotaan, permukiman perdesaan dan perdagangan dan jasa yang berfungsi sebagai sarana dan prasarana (contoh: fungsi pendidikan,rumah sakit, dan sarana olah raga), fungsi pertahanan dan keamanan, fungsi kantor pemerintahan, serta industri mikro dan industri kreatif yang pemanfaatannya masih sesuai dengan kaidah konservasi kbuktur teknis adalah sebagai upaya pencegahan bahaya longsor, berupa terasering tanah yang bertujuan untuk mencegah bahaya longsor, talud trap atau dinding penahan tanah, tiang pancang tertentu yang bertujuan untuk mencegah bahaya longsor, dan brondong serta kiri untuk tebing pada daerah sungai. huruf cukup jelas. huruf rekayasa teknis adalah upaya untuk meningkatkan fungsi konservasi dan atau meningkatkan fungsi resapan air serta mencegah air harian (run off) keluar dari suatu kawasan yang dilakukan dengan rekayasa teknis, yaitu dengan pembuatan sumur retensi resapan, sumur resapan dalam, kolam retensi resapan, lubang resapan biopori, serta pembuatan sistem drainase yang terintegrasi dengan kolam resapan, dan atau sumur resapan, dan lubang resapan biopori. rekayasa vegetatif adalah upaya untuk meningkatkan fungsi konservasi dan atau fungsi resapan air, serta meningkatkan kualitas iklim mikro suatu kawasan dengan penanaman tanaman keras pohon. huruf cukup jelas. huruf lahan enclave adalah lahan dan atau permukiman yang dimiliki oleh masyarakat yang berada tengah tengah kawasan hutan kawasan lindung. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. pemanfaatan kawasan lindung tertentu adalah pemanfaatan kawasan lindung berupa taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, sesuai yang diatur dalam peraturan pemerintah nomorserta kawasan lindung berupa kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, sesuai yang diaturhuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pariwisata tertentu adalah pariwisata yang berwawasan lingkungan, atau wisata alam. huruf cukup jelas. huruf menerapkan kaidah konservasi lahan dan kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, dan kehutanan adalah kegiatan budidaya yang masih tetap memperhatikan fungsi konservasi, seperti menghindari plastikultura atau penggunaan plastik mulsa untuk kegiatan pertanian dan perkebunan yang dapat menyebabkan tingginya air harian (run off) suatu kawasan, sedangkan kegiatan kehutanan yang sesuai dengan kaidah konservasi adalah kegiatan yang memperhatikan konservasi tanah, dan konservasireen building atau bangunan hijau merupakan bangunan yang didesain agar mampu meminimalisasi dampak lingkungan, khususnya melalui efisiensi energi, air, dan sumber daya lain, serta reduksi limbah dan polntingan khusus yaitu pusat pemerintahan, serta pertahanan dan keamanan. strategis negara antara lain: pusat penelitian dan pengembangan, pusat pendidikan dan pelatihan, dan rumah sakittanamsetiap orang adalah perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang berkedudukgian kedua asas pengendalian kbu dilaksanakan berdasarkan asas: keseimbangan, keserasian: keterpaduan, kelestarian, keadilan, manfaat: dan perserta masyarakat. bagian ketiga maksud dan tujuan paragraf maksud maksud pedoman pengendalian kbu yaitu untuk mewujudkan tertib tata ruang kbu sebagai ksp jawa barat. paragraf tujuan tujuan pedoman pengendalian kbu yaitu untukgiatan fisik adalah kegiatan yang pendekatannya lebih arah fisik atau konstruksi sipil, seperti pembuatan sumur resapan, kolam resapan, penguatan tebing, dam penahan, embung buatan, dan lain lain. kegiatan non fisik adalah kegiatan yang pendekatannya lebih arah penghijauan, reboisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, dan lain lainrestorasi adalah upaya mengembalikan atau memulihkan suatu kawasan yang mengalami kerusakan, penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungannya, akibat aktivitas manusia atau gangguan alam, agar fungsi lingkungan kawasan menjadi normal kembali atau lebih baik, misalnya restorasi kawasan kumuh, kawasan padat, kawasan pinggir atau sempadan sungai. konsolidasi lahan adpai, efisien, dan optimal, yang pelaksanaanya dilakukan secara bertahap relokasi lahan dapat dilakukan melalui penyediaan rumah susun, terutama untuk lokasi risiko bencana tinggi, sempadan sungai, situ, kawasan kumuh, kawasan padat, kawasan enclave. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelaserian rekomendasi gubernur dilaksanakan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi kbinsentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang kbuingkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora dan fauna, meningkatkan pengendalian dan penertiban ruang kbu untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan, dan mewujudkan kepastian hukum dalam pengendalian kbu. bagian keempat sasaran sasaran pedoman pengendalian kbu yaitu: perkuatan peran, fungsi dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota secara terpadu dalam pengendalian kbu, terwujudnya penataan, perlindungan, dan keberlangsungan fungsi konservasi air, tanah, flora, dan fauna kbu, serta memulihkan daur karbon dan iklim mikro, terwujudnya fungsi hidroorologis kbu sebagai daerah tangkapan air, meresap, dan mengalir air bagi daerah bawahannya, dan terkenalnya perubahan bentang alam kbu. bab kedudukan peraturan daerah ini merupakan pedoman dalam: pengaturan zonasi kbu sebagai kawasan strategis provinsi jawa barat, pelaksanaan evaluasi terhadap rtrw daerah kabupaten kota dan rencana rinci tata ruang daerah kabupaten kota oleh pemerintah daerah provinsi, cc. penerbitan izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah daerah kabupaten kota wilayah kbu, pemberian hak atas penggunaan tanah berkaitan dengan pemanfaatan ruang kbu, dan pelaksanaan penertiban ruang kbu. bab iii ruang lingkup bagian kesatu wilayah kawasan bandung utara paragraf umum batas kawasan kbu ditetapkan berdasarekosistem kawasan, dan wilayah administratif. berdasarkan batas ekosistem kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf kbu dan gunung manglayang, sedangkan sebelah barat dan selatan dibatasi oleh garis kontur (tujuh ratus lima puluh) meter atas permukaan laut (mdpl) yang secara geografis terletak antara bujur timur, lintang selatan. batas ekosistem kawasan sebagaimana dimaksud pada merupakan dasar dalam menilai cakupan dampak kegiatan dan keterkaitan fungsi fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup kbu. wilayah administratif kbu sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi:tas administratif sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar untuk penetapan batas kbu yang dimuat dalam dokumen penataan ruang daerah kabupaten kota, meliputi: rtrw kabupaten kota, rencana rinci tata ruang kabupaten kota, dan peraturan zonasi batas ekosistem kawasan dan wilayah administratif kbu sebagaimana dimaksud dalam dan tercantum dalam peta dengan skala pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. paragraf wilayah administratif kbu wilayah administratif kbu daerah kabupaten bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: kecamatan kemenyan, meliputi: desa burial, sebagian desa kadut yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, desa kemenyan, sebagian kelurahan cibeunyingesa mandalamekar, desa mekarmanik, sebagian desa mekarsaluyu, dan sebagian desa sindanglaya yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, kecamatan cilengkrang, meliputi: sebagian desa jatiendah yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian desa girimekar yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, desa cilengkrang, desa cipanjalu, desa ciporeat, dan desa melatiwangi, kecamatan cileungsi, meliputi: sebagian desa cileungsi wetan yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh)mdpl, sebagian desa cileungsi kulonyang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian desa mekar yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian desa cimanuk yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, sebagian desa biru wetan yang berada sebelah utara garis kontur (tujuh ratus lima puluh) mdpl, wilayah administratif kbu daerah kota bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kecamatan mandalajati, meliputi: |
tpkepulauan tahun yang diajukan oleh: ina la) nama drs. irianto malintang, m.m. pekerjaan wiraswasta pee maan pat alamat kelurahan silakan, kecamatan tinangkung, kabupaten banggai kepulauan nama respon firatoni v.l. mandili pekerjaan wiraswasta alamat desa tompudau, kecamatan tinangkung, kabupaten banggai kepulauanberdasarkan surat kuasa khusus tanggal februari memberi kuasa kepada ariani barry male, s.h.: agus darwis, s.h., m.h.: abdul rahman, s.h.: sleman, s.h.: dan ishak adam, s.h., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor advokat konsultan hukum ariani barry male partners, yang beralamat jalan chairil anwar nomor rt rw kelurahan susu tengah, kecamatan palu timur, kota palu, provinsi sulawesi tengah, yang selanjutnya memberikan surat kuasa substitusi, tanggal maret kepada amir paku, s.h.kabupaten banggai kepulauan, berkedudukan jalan bhayangkara jalur ii) silakan, kabupaten banggai kepulauan, provinsi sulawesi tengah:i., s.h.: hindi ariana, s.h.: reza ria nanda, s.h.: hindi saparan, s.h.: hayuning tirta p., s.h.: para advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam tim kuasa hukum komisi pemilihan umum kabupaten banggai kepulauan yang berdomisilizainal mus alamat desa bohong, rt rw kecamatan taliabu barat, kabupaten pulau taliabu nama rais adam alamat jalan suprapto gang palu rt rw desa false, kecamatan palu timur, kota palumerdeka barat jakarta toba fax email sementara@wahkamahkonsilusigoid, bahwa tindakan tindakan pelanggaran pasangan calon nomor urut zainal mus dan rais adamanggai kepulauan tahun untuk pemenangan pasangan calon nomor urut telah memengaruhi hasil perolehan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahunemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahun yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut zainal mus dan rais adam) bersama tim kampanye tim pemenangan, yaitu politik uang, penggelembungan suara, kampanye terselubung, dan keberpihakan aparat pemerintah desa serta penyelenggara pemilu memohon) dan aparatur sipil negara yang terurai sebagai berikut: politik uang bahwa pasangan calon nomor urut zainal mus dan rais adammempengaruhi pemilih demi kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut. bahwa terjadi pembagian uang dan janji politik dengan modus atau cara cara kejahatan yang dilakukan dengan pembagian dan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldbanggai kepulauan: bukti ta. fotokopi kumpulan persyaratbanggai kepulauan tahun model kwk parpol):hasil pemeriksaan kesehatan dari tim dokter rsud trikora silakan, terhadap (empat) pasangan calon, bukti ta. fotokopi kumpulan tanda terima dokumen perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati banggai kepulauan model tt. kwk):merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati: bukti ta. fotokopibukti ta. fotokopi keputusan kpu kabupaten banggai kepulauan nomor pts kpu pangkep tanggal oktober tentang penetapan nomor urut dan daftarta. fotokopi putusan panwaslih kabupaten banggai kepulauan nomor perkara wsl.bgp. x bertanggal november bukti ta. fotokopi putusan pengadilan tinggi tata usaha negara nomor perkara pilkada pt.tun.mks, bertanggal november bukti ta. fotokopi putusan bawaslu provinsi sulawesi tengah nomor tsm wsl.sulteng i bertanggal januari bukti ta. fotokopi surat rekomendasi panwaslih kabupaten banggai kepulauan nomor merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold panas pangkep! ll bertanggal februari bukti ta fotokopi surat kpu kabupaten banggai kepulauan nomor kpu pangkep bertanggal februari bukti ta fotokopi putusan bawaslu nomor perkara kb wsl i1 bertanggal februari tb: daftar bukti surat yang berkaitan dengan pemutakhiran data, penyusunan dps, dan dpt. alat bukti uraian buktkabupaten banggai kepulauan tahun nomor dukcapil dan nomor baikertanggal juli bukti tb. fotokopi kumpulan berita acara kpu kabupaten banggai kepulauan terkaitbukti tb. fotokopi berita acara kpu kabupaten banggai kepulauan nomor ba kpu pangkep tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahun oleh kpu kabupaten, bertanggal desember beserta berita acara nomor ba kpu pangkep tentang sinkronisasi rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) dan berita acara nomor ba kpu pangkep tentang rekapitulasi daftar pemilih tidak memiliki identitas kependudukan sebagai dasar penetapan rekapitulasi dpt dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan, bukti tb. fotokopi surat kpu republik indonesia nomor kpu perihal penyampaian hasil pencernaan data pemilih ac kwk, tertanggal februari bukti tb. fotokopi rekapitulasi daftar pemilih pindahan ph) pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahun bertanggal februari bukti tb. fotokopi daftar pemilih tambahan tb) pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan, bertanggal februari tc: daftar bukti surat yang berkaitan dengan sosialisasi, kampanye, dan laporan dana kampanye. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold alat bukti uraian bukti bukti tc foto foto dan dokumentasi kegiatan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahun bukti tc fotokopi kumpulan surat keputusan kpu kabupaten banggai kepulauan tentang aturan pelaksanaan kampanye tahun bukti tc fotokopi kumpulan surat keputusan tim kampanye seluruh pasangan calon yang didaftarkan kpu kabupaten banggai kepulauan tahun bukti tc fotokopi kumpulan laporan dana kampanye seluruh pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahun td: daftar bukti yang berkaitan dengan proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. alat bukti uraian bukti bukti td. fotokopi kumpulan daa kwk perkecambahan dalam wilayah kabupaten banggai kepulauan, bukti td. fotokopi kumpulan foto da1 plant perkecambahan dalam wilayahkumpulan da kwk dan da1 kwk perkecambahan dalam wilayah kabupaten banggai kepulauan: bukti td. fotokopi kumpulan da2 kwk perkecambahan dalam wilayah kabupaten banggai kepulauan, bukti td. fotokopi kumpulan da7 kwk perkecambahan dalam wilayah kabupaten banggai kepulauan, bukti td. fotokopi surbukti td. fotokopi db kwk dan db1 kwk kabupaten banggai kepulauan, bukti td. fotokopi db2 kwk kabupaten banggai kepulauan: bukti td. fotokopi db3 kwk kabupaten banggai kepulauan: bukti td. fotokopi db5 kwk kabupaten banggai kepulauan. bukti td. fotokopi db6 kwkdb7 kwk kabupaten banggai kepulauan: bukti td. fotokopi db8 kwk kabupaten banggai kepulauan.tanggal oktober bukti pt dan keputusan kpu kabupaten banggai kepulauan nomor pts kpu pangkep tentang penetapan nomor urut dan daftar calon bupati dan wakil bupati banggai kepulauan peserta pemilihan bupati dan wakil bupati banggai kepulauan tahun tbanggai kepulauabanggai kepulauaomor perolehan zainal mus dan rais adam batasan drs. irianto malintang, dan respon firatoni mesbanggai kepulauan tahunmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold hasil pemilihan bupati dan wakil bupati banggai kepulauan tahun mahkamah konstitusi republik indonesia. ii. dalam eksepsi mahkamah konstitusi tidak berwenangnggai kepulauanlah menentunya, halketentu(vide bukti pt bahwa pelanggaran pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, masifmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bukanlah mahkamah konstitusi, sehingga mahkamah konstitusi tidak berwenang menghadirinyakepulauan tahun yang diajukan oleh pemohon dengan alasan: bahwa apabila adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, masifbagaimanabanggai kepulauanapabila berunsur sengketa antarpeserta dengan peserta dan atau penyelenggaraseluruh dalil yang disampaikan pemohon dalam posisinya hanya mempersoalkanyang telah diajukan laporan bawaslu provinsi sulawesi tengah oleh pemohon atau tim pemenangan pasangan calon nomor urut terhadap laporan tersebut, bawaslu provinsi sulawesi tengah telah memeriksa dan memutus terhadap laporan tersebut dengan menyatakan, terlahir zainal mus dan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold pendataan masyarakat untuk masuk menjadi tim pemenangan tingkat desa dan kecamatan seluruh wilayah kabupaten banggai kepulauan: bahwa nama nama komposisi keanggotaan tim pemenangan luar tim pemenangan tim kampanye yang didaftarkan kepada memohon yang dijadikan dasar untuk kepentingan pembagian uang oleh pasangan calon nomor urut untuk memengaruhi pemilihyang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut h. zainal mus rais adam (zara) bahwa pasangan calon nomor urut zainal mus dan rais adam) pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan telah melakukbanggai kepulauan:cara menerbitkan dan menandatangani surat keputusan tentang komposisi keanggotaan tim pemenangan (ada perorangan dan juga ada dalam jumlah anggota tim pemenangan yang banyakmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold, berdasarkan putusan nomor tsm wsl.sulteng i bertanggal januari bahwa terhadap putusan bawaslu provinsi sulawesi tengah nomor tsm wsl.sulteng i tersebut, diajukan keberatan bawaslu dengan register perkara nomor kb wsl i1 dan telah dilakukan pemeriksaan dengan memutuskan bahwa,bukti ptepala daerah kabupaten banggai kepulauan sebagaimana pemohon dialihkan dalam permohonannya yang merupakan pengulangan yang sebelumnya telah ditempuh oleh pemohon kepada bawaslu provinsi sulawesi tengah dan terakhir bawaslu, maka menurut pihak terkait, bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi lagkepulauapemohon tidak mempunyai kedudukan hukum legal standing) karena selisih perolehan suara mencapai bahwa berdasarkan ketentuan nomor. tahun jo. pmk nomor tahun sebagaimana telah diubah terakhir dengan pmk nomor tahun yang mengaturbanggai kepulauan tahun adalah sebanyak (seratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan) jiwa berdasarkan data dari bappeda banggai kepulauan. jumlah penduduk tersebut masih bawah (dua ratus lima puluh ribu) jiwa,tahun tanggal februari yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut: nomor perolehan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bangunan, s.h. tak tam respon firatoni v.l. mandili pemohon (oo alasan gas bahwa berdasarkan ketentuan pmk telah disyarasebanyak suara, sedangkan pemohon hanya mencapai suara. dengan demikian,berdasarkan ketentuan pmk nomor tahun bagian kedua tentang amar putusan mahkamah, telah menentugatakan memiliki legal standing dengan mendasarkan pada beberapa putusan mahkamah konstitusi terdahulu seperti yang dikutip pemohon, yakni putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vi dan putusan nomor php.d vi adalah dalil yang mengada ada, karena putusan putusan mahkamah terdahulu didasarkan pada ketentuan perundang undangan yang berlaku pada saat itu. oleh karenanya, putusan putusan tersebut saat itu memiliki landasan yuridis yang benar. namuterjadi perubahan norma yang secara yuridis mengikat mahkamah untuk melaksanakannya, bahwa mahkamah telah berketetapan untuk mempertahankan eksistensi norma yang terdapat dalam undang undang nomor tahun tersebut sebagaimana terlihat pada putusan mahkamah tanggal juli dalam perkara nomor puu xiserta dikeluarkannya peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun yang diubah dengan peraturan mahkamah konstitusi merdeka barat jakarta fax email [email protected] nomor tahun yang tetap mempertahankan ketentuan ambang batasnggai kepulauanggai kepulauan. dengan demikian menurut pihak terkait, permohonan pemohon diajukan tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan mahkamah konstitusi karena tidak memenuhi ketentuan huruf juncto pmk atau pmk permohonan pemohon tidak jelas (obscura libel) menurut pihak terkait, dalil permohonan pemohon tidak jelas dan kabur berdasarkan alasan sebagai berikut: bahwa permohonan pemohon yang register dengan nomor perkara nomor php.bup xv tanggal maretyang telah ditetapkan oleh memohon sebagaimana(objek permohonan vide bukti pt merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bertanggal februari pukul wita, hal tersebutsecara pasti: bahwa dalil dalil permohonan pemohon terdapat kontradiksi satu sama lain baik dalam posisinya maupun dengan petitumnya, dan data yang disampaikan olehdalil yang menjadi permohonan pemohon kabur atau tidak jelas dan kontradiksinyanomor tahun jo. pmk nomor tahun namunbanggai kepulauan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati banggai kepulauan tahun bahwa permohonan pemohon dalam perkara guo baik dalam polita maupun dalam petit, pemohon mengabaikan ketentuan terhadap merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold huruf angka dan pmk nomor tahun dengan tidak menguraikan secaradengan demikian menurut ketentuan huruf angka dan pmk nomor tahun beralasanhuruf dan huruf pmk. yang dianggap mempunyai keterkaitan dengnggai kepulauan tahun adalah tidak berdasar sama sekali. apalagi tuduhan tersebut berkaitan dengan sengketa proses yang telah diselesaikan oleh bawaslu provinsi sulawesi tengah dan dinyatakan tidak memenuhi unsur yang dikuatkan oleh bawaslu, olehggai kepulauyang menjadi dalil permohonan pemohon mahkamah konstitusiadanya politik uang,netralitas penyelenggara dan aparat pemerintah sebagaimana pada halaman sampai dengan halaman merupakan permasalahan hukum pada tingkat proses penyelenggaraan yang telah dilakukan penyelesaiannya melalui bawaslu provinsi sulawesi tengah sebagaimana putusan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold nomor tsm wsl.sulteng i yang ditetapkan dan dibacakan pada tanggal januari dengan amar putusan: menyatakan terlahir zainal mus dan: bahwa berdasarkan penilaian dan pendapat dari majelis pemeriksa bawaslu provinsi sulawesi tengah dalam putusan nomor tsm wsl.sulteng i halaman menyatakan: bahwa berdasarkan fakta fakta yang disampaikan oleh pelapor dan fakta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, kegiatan pasangan calon nomor urut atas nama zainal mus dan rais adam yang memberikan sejumlah uang kepada masyarakat pemilih sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon oleh kpu kabupaten banggai kepulauan tanggal oktober merupakan hak pribadi zainal mus dan rais adam dan bersifat bantuan sosial yang tidak termasuk dalam peristiwa kampanye sebagaimana diatur dalam lampirendaftaran tim pemenangan dan juru kampanye sebanyak yang didahului pembuatanbangkepiix dan nomor o3 sk.tim zara pangkep ix merupakan hak pasangan calon bupati merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold dan wakil bupati nomor urut zainal mus dan rais adam sebagaimanambuatan kartu keluarga bagi pemilih yang belum mempunyai identitas kependudukan oleh salah satu aparatur sipil negara asn) pada dinas kependudukan merupakan upaya untuk membantu penduduk atau pemilih untuk mendapatkan haknya dalam memperoleh dokumen serta membantu pemerintah kabupaten banggai kepulauan dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten banggai kepulauan untuk menunaikan kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi. selanjutnya mengenai peran kepala bidang kependudukan dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten banggai kepulauan yang membantu pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan beberapa pemilih berupa kartu keluarga kk) merupakan tindakan yang memberi pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk yang berdomisili kabupaten banggai kepulauan: bahwa pendaftaran tim kampanyepangkep ix dan nomor o3 sk.tim zara pangkep ix serta lampiran keputusan nomor sk bc zara bk x tentang komposisi keanggotaan tim pemenangan zainal mus dan rais adam kabupaten banggai kepulauan, yang berjumlah (dua puluh dua ribu seratus dua merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bahwa surat keputusan tentang komposisi keanggotaan tim pemenangmenerbitkan dan menandatangani surat keputusan tentang komposisi keanggotaan tim pemenangan yang merupakan tindakan yang ilegal dan melanggar karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan aturan kpu, yaitu bahwa tim pemenangan adalah yang telah resmi daftarkan kpu, selain yang didaftar maka tidak ada lagi tim pemenangan yang beredar dan bekerja untuk pasangan calon, namun tim nomor urut (tiga) tetap melaksanakan modus tersebut dan juga disertai dengan kartu anggota relawan sehati zara nomor urut yang beredar (dua belas) kecamatan kabupaten banggai kepulauan, yang dalam laporan bawaslu provinsi disebut sebagai terlahir, yaitu: kecamatan tinangkung:, kecamatan tinangkung utara: bahwa terlahir menerbitkan dan menandatangani surat keputusan tentang merdeka barat jakarta fax email [email protected] puluh tiga) orang merupakan prosedur yang ditempuh oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati banggai kepulauan sebagaimana diatur dalam ketentuan pkpu nomor tahun namun demikian, kpu kabupaten banggai kepulauan sebagai bagian dari penyelenggaraan harus berpedoman pada asas kepastian hukum yang bertumpu pada asas tunggal yakni asas legalitas. asas ini mensyaratkan bahwa setiap tindakan penyelenggara pemilihan harus menggunakan instrumen hukum berupa aturan atau keputusan. oleh karena itu demi kepastian hukum bagi pihak atau lembaga yang berkepentingan dalam pelaksanaan kampanye, kpu sejatinya menerbitkan keputusan atas pendaftaran tim kampanye tim pemenangan dari setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati, bahwa terhadap putusan bawaslu provinsi sulawesi tengah nomor tsm wsl.sulteng i tersebut, pelapor atas nama muhammad rival arie yang merupakan anggota dprd kabupaten banggai kepulauan mengajukan keberatan bawaslu dengan register perkara nomor kb asli ii dan telah dilakukan pemeriksaan. hasil dari pemeriksaan bawaslu berdasarkan pertimbangan bawaslu nomor kb wsl ii bertanggal februari (vide bukti pt pada halaman menyatakan bahwa penilaian dan pendapat dari majelis dalam amar putusan nomor kb asli ii tanggal februari sebagai berikut: mengadili:bahwa berdasarkan putusan tersebut, maka terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana yang dijadikan dasar permohonan keberatan pemohon mahkamah konstitusi telah diselesaikan oleh lembaga penyelesaiannya melalui bawaslu provinsi sulawesi tengah sampai tingkat bawaslu yang menyatakan dan diperkuat oleh putusan bawaslu. berdasarkan putusan tersebut pula tidak ada rekomendasi bawaslu provinsi sulawesi tengah untuk menarik semua surat keputusan tentang komposisi keanggotaan tim pemenangan pasangan calon nomor urut tingkat desa kelurahan dan kecamatan se kabupaten banggai kepulauan, sebagaimana yang telah memohon sampaikan dalam surat nomor kpu pangkep tanggal februari perihal penjelasan rekomendasi panwaslih kabupaten banggai kepulauan bukti pt pelanggaran pelanggaran yang justru dilakukan pemohon bahwa dalil pelanggaran yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. tetapi justru pemohonlah yang melakukan pelanggaran pemilu dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahun dengan menggunakan money politik dan intimidasi terhadap masyarakat yang terjadi kabupaten banggai kepulauan, antara lain yaitu sebagai berikut: bahwa pada tanggal februari israel malintang, adik kandung pemohon calon bupati nomor urut yang merupakan wakil ketua dprd dan hanan keponakan pemohon calon bupati nomor urut membagikan uang kepada lebih dari orang merdeka barat jakarta fax email [email protected] masyarakat termasuk anak rumah iran selaku ketua badan permusyawaratan desa yang beralamat desa tombol, kecamatan peling tengah, kabupaten banggai kepulauan bukti pt yang masing masing diberikan uang sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah) bukti pt dengan mengatakan jangan lupa color nomor dan money politic tersebut berdampak pada hasil pemungutan suara tps dan desa tombol, kecamatan peling tengah dengan perolehan suara pasangan calon nomor urut paling tinggi bukti pt dan pt bahwa pada tanggal februari royce kundondung yang beralamat desa batang bahasa, kecamatan torium bukti ptnomor pemohon) terhadap resmi tim sukses pasangan calon nomor karena resmi menerima uang sebesar rp. bukti pt dari pasangan calon nomor urut yang dianggap melakukan money politic, padahal resmi menerima uang tersebut sebagai operasional karena yang bersangkutan adalah tim sukses tingkat desa batang bahasa bukti pt pada tanggal februari terjadi tindakan pengancaman oleh orang tim sukses pemohon yang bernama yanto, nasrul dibuka dari desa posisi, ham dari desa toulon dan lius dari desa kadangkala dengan cara mendatangi rumah hartono bande desa posisi, kecamatan peling tengah bukti pt dan mendatangi saud dibuka selaku koordinator desa tim pemenangan pihak terkait zara) serta ancaman terhadap sekitar orang masyarakat posisi, mana nasrul dibuka mengatakan, apabila zara menang desa kadangkala maka akan terjadi pembantaian orang, tidak usah tunggu penanganan hukum kita bantai saja bukti pt akibat adanya ancaman yang merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold dilakukan oleh tim sukses pemohon tersebut membuat masyarakat desa posisi menjadi resah dan ketakutan. hal tersebut berdampak pada perolehan suara pasangan calon nomor urut pemohon) yang berhasil meraih suara paling tinggi tps desa posisi bukti pt pada hari pencoblosan tanggal februari sekitar pukul zainal dahlan yang beralamat desa season, kecamatan torium bukti pt didatangi oleh kira asad dan bahan talam sebagai tim sukses pasangan calon nomor dengan memberikan uang sebesar rp. (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan rp. (lima puluh ribu rupiah) sebanyak lembar bukti pt dengan mengatakan, ingat nomor bukti pt pemohon menggunakan kekuasaan yang ada pada diri imam mesjid desa luk yang bernama ramli inilah dalam ceramahnya pada saat sholat jumat tanggal februari mengajak kepada jemaah untuk memilih pasangan calon nomor urut karena putra daerah dan prestasi yang telah dilakukan oleh calon bupati pasangan calon nomor urut padahal sebagai imam mesjid tidak boleh menyampaikan ceramah keagamaan dengan mengajak atau mempengaruhi hak politik warga atau jemaah lain bukti pt pada tanggal februari ramli inilah sebagai imam mesjidlainnya berkunjung rumah passer malintang (adik kandung calon bupati paslon nomor dengan demikian, pasangan calon nomor urut menggunakan imam mesjid sebagai mesin pemenangan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon nomor urut yang memperoleh suara, sementara pasangan calon nomor urut hanya memperoleh suara kecamatan peling tengah bukti pt merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bahwa pasangan calon nomor urut tidak hanya menggunakan imam mesjid sebagai mesin pemenangan, tetapi juga dengan menggunakan kekuasaan sdr. sulaeman, anggota dprd kabupaten banggai kepulauan dengan cara memprovokasi warga, sebagaimana. berdasarkan surat kabar tersebut, ada dugaan sogokan atau suap tim pemenangan terhadap anggota dprd kabupaten banggai kepulauan bukti pt dan menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak sebagai wakil rakyat, melainkan bertindak provokatif dan ancaman bukti pt adanya pembakaran terhadap warung milik ibu hawaiian yang merupakan pendukung pasangan calon nomor urut pihak terkait) yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab bukti pt bahwa pada tanggal februari telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh sleman hasen yang merupakan wakil ketua dprd serta sebagai adik kandung calon bupati pasangan calon nomor urut kira, kepri martabat, feri goo terhadap tim pasangan calon nomor yang bernama mulyani adil tim pihak terkait dan anggota dprd) dan rahmat obat tim pemenangan pihak terkait) yang dilakukan desa kartu, kecamatan tinangkung. berdasarkan peristiwa tersebut telah dilaporkan polres banggai kepulauan dan prosesnya sudah tahap kejaksaan negeri banggai. bahwa adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut telah dilaporkan panwaslih kabupaten banggai kepulauan, perlu pihak terkait sampaikan bahwa pihak terkait telah menerima ucapan selamat dari fraksi dprd kabupaten banggai kepulauan, merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold mana partai golkar dan partai pan merupakan partai pengusung pemohon, dan partai pdip pengusung pasangan calon nomor urut dalam pemilihan bupati dan wakil bupati banggai kepulauan tahun dari fraksi dprd tersebut menyatakan sikap dukungannya agar tercipta sinergitas sebagai mitra pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan dan mempersiapkan rapat paripurna penetapan pasangan calon terpilih dprd kabupaten banggai kepulauan, sebagaimana surat kabar harian luwuk post terbit selasa, maret dengan judul empat fraksi dprd dukung zara bukti pt selain itu, secara langsung pasangan calon nomor urut dan nomor urut juga telah mengucapkan selamat kepada pihak terkait dan siap mendukung pasangan calon nomor urut untuk membangun kabupaten banggai kepulauan dan yang paling utama adalah seluruh masyarakat kabupaten banggai kepulauan telah menerima hasil perolehan suara yang berjalan demokratis, jujur, dan adil dan tetap terjaga keamanan dan ketertiban, berdasarkan uraian argumentasi tanggapan bantahan sebagaimana pihak terkaitapalagi seluruh saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati banggai kepulauan tidak ada satu pun yang mengajukan keberatan atas rekapitulasi baik tingkat kpps, pps, ppk, dan kabupaten.telah merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold diselesaikan pada tahapan pilkada oleh bawaslu provinsi sulawesi tengah terakhir diperkuat oleh bawaslu ri. dengan demikiantanggal februaralat bukti uraian buktiertanggal oktober bukti pt fotokopiertanggal februari bukti pt fotokopnggai kepulauan tahun model db kwk) berikut lampiran, bukti pt fotokopi berita acara nomor ba kpu pangkep tentang perbaikan penulisan formulir model db1 kwk dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahun bertanggal februari merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bukti pt fotokopi badan pengawas pemilihan umum provinsi sulawesi tengah, status laporan nomor registrasi tsm wsl.sulteng i bertanggal januari bukti pt fotokopi putusan badan pengawas pemilihan umum nomor kb bwsliii bertanggal februari bukti pt fotokopi surat kpu kabupaten banggai nomor kpu pangkep perihal penjelasan rekomendasi panwaslih kab. banggai kepulauan bertanggal februari bukti pt fotokopi surat panas kabupaten banggai kepulauan nomor panas pangkep il perihal himbauan bertanggal desember bukti pt fotokopi surat panas kabupaten banggai kepulauan nomor panas pangkep ! !! perihal balasan surat bertanggal februari bukti pt fotokopi: bukti pt fotokopi surat kabar harian radar banggai, terbit januari dengan judul siap lepas jabatan hingga demo berdarah : bukti pt fotokopi tanda bukti penerimaan. laporan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold kena nomor lp pilkada bupati bukti pt fotokopi tanda bukti penerimaan laporan nomor lp pilkada bupati x11 berserta surat pernyataan bertanggal desember atas nama: manusia, utara punggung: yuna, bukti pt foto warung yang telah bakar milik ibu hawaiian: bukti pt fotokopi berita acara pemeriksaan saksi terhadap anak tertanggal februari yang menerima uang dari hanan keponakan irianto malintang calon bupati paslon nomor bukti pt fotokopi identitas ktp) anak yang beralamat desa tombol, kec. peling tengah: bukti pt fotokopi uang senilai rp. dengan nomor seri ruu589365eriksaan saksi terhadap voice kundondung bertanggal februari yangmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold komposisi keanggotaan tim pemenangan, yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang tercantum namanya dalam tim tersebut: kecamatan tinangku selatan, kecamatan toriumtoriumkecamatan liadanroyce kundondung yang beralamat desa batang bahasa, kecamatan torium: bukti pt fotokopi uang senilai rp. dengan nomor seri dej578021, bukti pt fotokopi berita acara pemeriksaan saksi terhadap hartono bande bertanggal februari yang mengetahui adanya intimidasi ancaman terhadap pendukung pasangan calon nomor urut yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut bukti pt fotokopi identitas ktp) hartono bande yang beralamat desa posisiposisi, kecamatan peling tengah: bukti pt fotokopi berita acara pemeriksaan saksi terhadap zainal dahlan bertanggal februari yang menerima uang sebesar rp. dengan pecahan rp. sebanyak lembar dari kira asad dan bahan talam sebagai tim sukses pasangan calon nomor pada tanggal februari atau pada saat pemungutan suara,zainal dahlan yang beralamat desa season, kecamatan torium: bukti pt fotokopi uang pecahan rp. sebanyak lembar dengan nomor seri guk801376, guf492490, wsn106995: bukti pt fotokopi berita acara pemeriksaan saksi terhadap syahril balkon, bertanggal februari yang mendengar ceramah ramli inilah pada shalat jumat yang mengajak kepada jemaah untuk memilih pasangan calon nomor urut bukti pt fotokopi identitas ktp) syahril balkon yang beralamat desa luk, kecamatan peling tengah, bukti pt fotokopi berita acara pemeriksaan saksi terhadap warta langit, bertanggal februari yang melihat ramli inilah sebagai imamyang tidak dikenal berkunjung rumah passer malintang (adik kandung calon bupati paslon nomor urut bukti pt fotokopi identitas ktp) warta langit yang beralamat tombol, kecamatan peling tengah: bukti pt fotokopi surat kabar harian luwuk post terbit selasa, maret dengan judul empat fraksi dprd dukung zara . merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelituj3)merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldrdeka barat jakarta fax email [email protected] kepulaumerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold kecamatan peling tengah: kecamatan bulagi. bahwa selain tersebut atas, juga beredarkecamatan bulagibulagi utarawa hal ini sudah dilaporkan panwaslih kecamatan bulagi utara, dan juga ada temuan pemberian barang kepada masyarakat. bahwa hal ini sudah ada yang dilaporkan kepada panwasli kecamatan bulagi utara, merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldbanggai kepulauan diumumkan oleh memohonhari rabu, tanggal februari pukul wita dirdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gol.menyatakan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahun yang telah memenuhi syarat adalah zainal mus dan rais adam, hery long, s.t dan adjumain lumban, sos, drs. irianto malintang, m.m dan respon firatoni v.l. mandili, demand siak, dan akp. purn) najib bangunan, s.h: (vide bukti bukti ta. bukti pt sertiki bupati kabupaten banggai kepulauan tahun bertanggal oktober menyatakan bahwa pasangan calon bupati demand siak, dan wakil bupati akp. purn) najib bangunan, s.h pada nomor urut (satu): pasangan calon bupati hery long, s.t dan wakil bupati adjumain lumban, sos pada nomor urut (dua): pasangan calon bupati zainal mus dan wakil bupati rais adam pada nomor urut (tiga): pasangan calon bupati drs. irianto malintang, m.m dan wakil bupati respon firatoni v.l. mandili pada nomor urut (empat) (vide buktigai kepulauanmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar (duseratus enam belas ribu dua ratus duanggai kepulaudalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten banggaih, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu golm.p sitompul dewa gede laguna ttd santoukodalam satu surat keputusan tim pemenangan dengan jumlah orang, kecamatan bukobahwa perbuatan pasangan calon nomor urut zainal mus dan rais adam) tersebut atas merupakan perbuatan pelanggaran administrasi dan juga pelanggaran pidana dengan caramelalui surat keputusan tentang komposisi keanggotaan tim pemenangan yang tersebar (dua belas) kecamatan kabupaten banggai kepulaubahwa atas tindakan pasangan calon nomor urut zainal mus dan rais adam) telah dilaporkan bawaslu provinsi sulawesi tengah dan telah mengeluarkan putusan nomor tsm wsl.sulteng merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold netralitas penyelenggara dan aparat pemerintah berupa: operasi tertangkap tangan: laporan masyarakat: diadakannya bawaslu provinsi untuk periksa dan telah terbukti pemeriksaan bawaslu provinsi dan dikuatkan oleh bawaslu ri: bahwa pemohon juga telah melaporkan memohon dewan kode etik kehormatan republik indonesia dkpp, yaitu: pengaduan dan atau laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu nomor perkara: i p l dkpp pengadu dan atau pelapor: nama muhamad rival arie nomor ktp tempat tanggal lahir liang, juli jenis kelamin laki laki pekerjaan anggota dprd kabupaten banggai kepulauan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold alamat desa golongan, kabupaten banggai kepulauan nomor telpon terpadu dan atau terlahir nama taman, pd. si. jabatan ketua kpud kab. banggai kepulauan alamat kantor jalan bhayangkara jalur ii) silakan nomor telepon terpadu dan atau terlahir ii: nama sudirman dapat, pd.,ii: nama muslim abd. muin b., kom. m.m.v: nama drs. moh. adrianus raafmerdeka barat jakarta fax email [email protected] terpadu dan atau terlahir nama rion kanji, s.pbahwa kelima terpadu terlahir dkpp adalah cast sebagai memohon dalam sidang sengketa mahkamah konstitusi ini yang dalam laporan terlahir telah melakukan pelanggaran berat terkait dengan penolakan hasil sidang bawaslu provinsi yang dituangkan dalam surat rekomendasi panwasli kabupaten banggai kepulauan nomor panas pangkep!!! bertanggal februari perihal rekomendasi. adapun rincian pelanggaran, yaitu: peristiwa yang diadukan dan atau dilaporkan: waktu kejadian pada tanggal februari tempat kejadian kantor kpud kabupaten banggai kepulauan perbuatan mengeluarkan surat nomor: kpu pangkep yang perihal penjelasan rekomendasi panwaslih kabupaten banggai kepulauan, untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi panwaslih kabupaten banggai kepulauan, sebagaimana surat panwaslih kabupaten banggai kepulauan nomor panas pangkep !l bertanggal februari perihal rekomendasi. yang dilanggar:yelenggara pemilihan umum khususnya asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, dan profesionalitas khususnya pulhuruf huruf huruf huruf dan huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf dan huruf bahwa pemohon juga telah melaporkan tindak pidana politik uang terhadap tim zara pihak gakkumdu dan polres banggai kepulauan terkait pemberian uang dan pemalsuan tanda tangan warga sebagai penerima uang yang pelakunya adalah seorang anggota dprd yang bernama mulyani la'adil sebagai terlahir (bukti terlampir). hasil sidang bawaslu provinsi sulawesi tengah bahwa pemohon yang dalam laporannya bawaslu provinsi terkait tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif telah melahirkan putusan, yaitu pada intinya mengakui bahwa pasangan calon nomor urut zainal mus dan rais adam) telah memenuhi ketentuan sebagai tindakan yang sistematis dan masif bukti putusan bawaslu provinsi dan bawaslu terlampir)tanggal maret memberi kuasa kepada heru widodo, s.h., hum.: supriyadi adi, s.h.: novitriana royal, s.h.: dimas pradana, s.h.: aan sudirman, s.h. dan mustahil dee, s.h., m.h., para advokat yang tergabung pada kantor heru widodo law office hwl), legal solution and beyond, yang beralamat menteng square tower lantai ao jalan mataraman raya kavling pemangsaan,rabu tanggal maretmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold, berupa: operasi tertangkap tangan: laporan masyarakat, diadakannya bawaslu provinsi untuk diperiksa dan telah terbukti pemeriksaan bawaslu provinsi serta dikuatkan oleh bawaslu, bahwa dengan demikian, pemohon memohon kiranya majelis hakim mahkamah konstitusi perlu melihat permohonan ini secara komprehensif, cermat, dan menyeluruh dengan satu tujuan, yaitu menemukan fakta materiil sebuah kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif tsm) dalam pemilukada banggai kepulauan yang telah merusak sendi sendi penegakan hukum dan demokrasi indonesia, maka dengan itu kami memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk memutus dengan putusan sebagaimana dalam petit bawah inenyatakan tidak sah, batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengik: mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut atas nama zainal mus dan rais adam), sebagai pemenang dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauanyakni drs. irianto malintang, m.m. dan respon firathoni vl. mandili, m.m. sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauanpts kpu merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldukti fotokopi surat keputusan bawaslu provinsi sulawesi tengah nomor tm wsl.sulteng i bertanggal januari bukti fotokopi surat putusan bawaslu nomor kb wsl i1 bertanggal februari bukti fotokopi surat panwaslih kabupaten banggai kepulauan nomor panas pangkep!! bukti fotokopi tanda bukti penerimaan berkas pengaduan dkpp: bukti fotokopi formulir temuan nomor tm pilkada merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bukti fotokopi daftar temuan pelanggaran masa minggu tenang, bukti fotokopi tanda bukti keterlibatan aparatur sipil negara asn, bukti fotokopi dokumen penyelenggara pemilu yang terlibat aktif untuk pemenangan paslon nomor zara) kecamatan torium kabupaten banggai kepulauan: bukti fotokopi tanda bukti laporan tindak pidana umum pemalsuan tandatangan oleh tim pasangan nomor zara), bukti fotokopi bukti laporan pelanggaran berat kader pan, bukti fotokopi surat pernyataan bukti keterlibatan aparat pemerintah desa: bukti fotokopi surat kpud kabupaten pangkep nomor kpu pangkep xi1 tentang hasil rapat koordinasi mengenai evaluasi pelaksanaan kampanye, bukti fotokopi surat pengantar kpud kabupaten pangkep nomor ses pangkep x11 bertanggal desember dan berita acara nomor ba kpu pangkep tentang kronologis tim kampanye tim pemenangan, juru kampanye dan relawan pasangan calon, merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bukti fotokopi surat panwaslih kabupaten pangkep nomor panas pangkep l bertanggal januari tentang himbauan kepada pasangan calon: bukti fotokopi bukti pengumpulan ktp dan identitas lain: bukti fotokopi tanda bukti pelanggaran politik uangsebagai berikut. dalam eksepsi kewenangan mahkamah konstitusi mahkamah tidak berwenang mengadil,merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold:, memohon, dan aparatur sipil negara dengan menuduh telah terjadi pelanggaran money politic, ketidaknetralan dan keberpihakan memohon, dan tuduhan memohon tidak melaksanakan rekomendasi panas kabupaten banggai kepulauan nomor panas pangkep!!l bukti ta. keterlibatan aparatur sipil negara terhadap pihak terkait,sampai dengan terkait dengan adanya berbagai tuduhan pada saat kampanye serta adanya praktik praktimerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold sampai dengan dan sampai denganbanggai kepulauan nomor pts kpu pangkep mendiskualifikasi pihak terkait, dan memohon agar menetapkan pemohon sebagai bupati dan wakil bupati banggai kepulauan terpilih:nggai kepulauanpermohonan pemohon melebihi batas selisih perolehan suara bahwa ketentuan dalam jo.kabupaten banggai kepulauan tahun jumlah penduduk kabupaten banggai kepulauanzainal mus dan rais adanggai kepulauananggai kepulauan tahun nama pasangan calon perolehan suara urut (bepublikinggrepiamerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bahwa, perolehan suara pemohon pasangan calon nomor urut drs. irianto malintang, m.m. dan respon firatoni v.l. mandili) adalah suara, sedangkan pihak terkait pasangan calon nomor urut zainal mus dan rais adam, yaitu suara, bahwa dengan demikianad).erdasarkan catatan pemohon, dari permohonan perselisihan hasil pemilihan tahun mahkamah konstitusi terdapat permohonan merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldkali putusan mahkamah dalam perkara sengketa pemilukada, seperti perkara nomor php.d vi dan nomor php.d v gubernur, bupati, dan atau walikoterdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold. signifikansi merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldd: merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold dalil pemohon pada halaman mengenai penggelembungan suara adalah dalil yang tidak jelas, karena pemohon tidak menyebutkan kapan, mana, siapa, dan bagaimana kecurangan tersebut dilakukan, penggelembungan suara milik pihak terkait, dan berasal dari tps mana saja: dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis,, dan masif,lbanggai kepulauh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold gambaran umum pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahun untuk setiap kecamatan kabupaten banggai kepulauan, dijelaskan secara terpisah dalam bentuk keterangan tertulis dari ppk dalam wilayah kabupaten banggai kepulauan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini, mana pada pokoknya pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulaugambaran umum pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauansengketa tata usaha negara pemilihan:kabupaten banggai kepulauan tahun kejadian khusus. ii.a.i.pendaftaran bakal pasangan calon sesuai dengan keputusan kpu kabupaten banggai kepulauan nomor pts kpu pangkep x1 tentang perubahan ketiga atas keputusan kpu kabupaten banggai kepulauan nomor pts kpu pangkep tentang tahapan, progam, dan jadwal merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahun pendaftaran bakal pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahunanggai kepulauan tahun yang melakukan pendaftaran adalah bukti ta.: zainal mus dan rais adam yang diusung oleh gabungan partai politik yaitu partai demokrat, partai pks, partai hanura dan partai pbb:rtai pan, partai nasdem dan partai ppp. bahwa berdasarkan keputusan kpu kabupaten banggai kepulauan nomor pts kpu pangkep tentang perubahan atas keputusan kpu kabupaten banggai kepulauan nomor pts kpu pangkep tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap dpt) pemilihan terakhir sebagai dasar perhitungan jumlah minimal dukungan persyaratan bakal pasangan calon perseorangan dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahun syarat minimal dukungan pasangan calon perseorangan sejumlah bukti ta. orang dengan persebaran kecamatan, sedangkan berdasarkan keputusan kpu kabupaten banggai kepulauan nomor pts kpu pangkep tentang persyaratan pencalonan jumlah merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahun adalah suara sah atau paling sedikit kursi anggota dprd kabupaten banggai kepulauan: bahwa terdapat bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan yang ditolak pada saat pendaftaran, yaitu: agustus. agustus untuk diketahui bakal pasangan calon pat. nor bilal, th. dan sabarudin selatan mendaftar kali, yaitu pada tanggal agustus dan pada tanggal agustus (dukungan perbaikan). bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat calon adalah:, zainal mus dan rais adam yang diusung oleh gabungan partai politik yaitu partai demokrat, pks, partai hanura dan pbb,merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldn, partai nasdem dan ppp. penetapan pasangan calon pada tanggal oktober sesuai denganggai kepulauan adalah: demand siak, dan najib bangunan, sh: hery long dan adjumain lumban, sos, cc. zainal mus dan rais adam, dan drs. irianto malintang, m.m dan respon firatoni v.l mandili. ii.a. il. sengketa tata usaha negara pemilihan bahwa pada tanggal november drs. lanka laos dan drs. abubakar orphan saleh, m.m. mengajukan gugatan sengketa pemilihan panitia pengawas pemilu bawaslu) kabupaten banggai kepulauan yang terdaftar dalam nomor perkara wsl.bgp. x dengan alasan pada pokoknya adalah: pelanggaran atas keabsahan pencalonan pasangan irianto malintang dan respon mandili sebagai calon bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan periode pelanggaran atas keabsahan pencalonan pasangan zainal mus dan rais adam sebagai calon bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan periode merdeka barat jakarta fax email [email protected] terhadap permohonan tersebut, kpu kabupaten banggai kepulauan menghadiri sidang pendahuluan penyelesaian sengketa (musyawarah) bukti ta. bahwa atas gugatan dari drs. lanka laos dan drs. abubakar orphan saleh, m.m., bawaslu kabupaten banggai kepulauan telah mengeluarkan putusan nomor wsl.bgp. x pada tanggal november mana pada pokoknya gugatan drs. lanka laos dan drs. abubakar orphan saleh, m.m. ditolak, bahwa selanjutnya atas putusan panas kabupaten banggai kepulauan nomor wsl.bgp. x tersebut atas, drs. lanka dan drs. abubakar orphan saleh, m.m. melakukan banding pengadilan tinggi tata usaha negara makassar dengan registrasi perkara pilkada pt.tun.mks yang hasilnya pengadilan tinggi tata usaha negara makassar menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. bukti ta. bahwa dengan demikiadalah: demand siak, dan najib bangunan, sh, nomor urut hery long dan adjumain lumban, sos, nomor urut zainal mus dan rais adam, nomor urut dan drs. irianto malintang, m.m dan respon firatoni v.l mandili, nomor urut bukti tah, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu golanggai kepulauan tahun jumlah nama kecamatan laki laki (perempuan| total tinangkung tinangkung selatan tinangkung utara torium selatan penting tengah bug selatan bulagi utara buto selatan total merdeka barat jakarta fax email [email protected] kepulauantahun berdasarkan keputusan memohon nomor pts kpu pangkepberdasarkan uraian tersebut atashuruf (a)berita acara komisi pemilihan umum kpu) kabupaten banggai kepulauan nomor ba kpu pangkep bertanggal oktober dan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten banggai kepulauan nomor:kepulauan tahun bertanggal oktober kemudianmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold:banggai kepulauan. selanjutnya,banggai kepulauan, dan tim kampanye pasangan calon, banggai kepulauan. dalam rapat pleno tersebut tim kampanye pasangan calon dan panas kabupaten banggai kepulauamerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold kwk disampaikan salinannya kepada setiap tim kampanye pasangan calon, panas kabupaten banggai kepulaua,banggai kepulauan, panas kecamatan, dan panas kabupaten banggai kepulauan, dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauananggai kepulauan banggai kepulauan. daftar pemilih sementara dps) memohon melakukan monitoring kepada seluruh ppk kecamatan se kabupaten banggai kepulauan, laporan proses pencocokan dan penelitian pemutakhiran data pemilih, memerintahkan kepada ppk kecamatan se kabupaten banggai kepulauan agar melakukan monitoring dan pencernaan terhadap pelaksanaan tugas petugas pemutakhiran data merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldoktober aula kpu kabupaten banggai kepulauan. dari berita acara rekapitulasi manual jumlah ppk, pps, tps, dan pemilih pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahun nomor ba kpu pangkep diperoleh daftar tabel rekapitulasi dps per kecamatan seperti anggai kepulauan tahun rekapitulasi daftar pemilih kecamatan ara l4p jlh jlh pps tps buko selatan bulagi selatan bulagi utara peling tengah tinangkung tinangkung selatan data) tinangkung utara merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold torium selatan data) jumlah bukti tb daftar pemilih tetap dps pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahun selanjutnya diberikan kepada bawaslu kabupaten banggai kepulauan rangkap), dan untuk setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauananggai kepulauan tahun banggai kepulauan: jumlah dpt yang ditetapkan oleh memohon berdasarkan berita acara kpu kabupaten banggai kepulauan nomor 58t ba kpu pangkep tanggal desember tentang rekapitulasi daftar pemilih tetap adalah sebanyak (tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh belas). selanjutnya, daftar pemilih tetap dpt) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada bawaslu kabupaten banggai kepulauan dan masing merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldbanggai kepulauanbanggai kepulauaanggai kepulauanaula kpu kabupaten banggai kepulauananggai kepulauan tahun dengan nomor ba kpu pangkep tanggal desemberanggai kepulauan tahun ana pps tps merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold selagi selatan 3nol sungai utara sea| bose) sana peling tengah inangrane ses same| tinangkung selatan tinangkung utara pasok pn. torium selatan data) jumlahbanggai kepulauan dan atau kecamatan yang sedang menyelenggarakan pemilihan dalam satu wilayah, merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldbanggai kepulaua, berdasarkan hasil rekapitulasi suara dalam tingkat kabupaten banggai kepulauanmpa oam pepe geo (ejmasas apa imasarasean g0| masasuss pop open ae, bukti tb merdeka barat jakarta fax email sekretanst@mahkemahkonsihusigo.,pada disebutkanmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu golbanggai kepulauabanggai kepulauabanggai kepulaua: berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kabupaten banggai kepulauan,mana jumlah pemilih tambahan untuk setiap kabupaten banggai kepulauan adalah sebagai berikut: tabel ii.a. jumlah daftar pemilih tambahan per kecamatan kecamatan pps tps dada merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold os| bukti tb il. a.iv. sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahun bahwabanggai kepulauan tahun kepada masyarakat warga kabupaten banggai kepulauananggai kepulauan tahun antaranya melalui sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahun secara substansial membuka luas hak politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. sistem dan tata acara penyelenggaraan yang netral, profesional dan berintegritas menjadi aspek penting dalam mensosialisasikan informasi pemilihan bupati dan wakil bupati banggai kepulauan tahun dalam pelaksanaannya senantiasa didorong kearah pemilikan kesadaran, kegairahan serta memiliki kapasitas untuk menentukan pilihannya yang rasional, dan memberikan bekal cukup cerdas untuk memilih pemimpin daerah yang dihindari secara langsungkabupaten banggai kepulauan tahun bertanggal oktober pemohon adalah peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahun dengan nomor urut bahwa dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahun jumlah penduduknya sampai dengan jiwa. dengan demikian, berdasarkanoleh kpu banggai kepulauan dengan ketentuohon telahomisi pemilihan umumlikota juncto merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold tanpa diwakilkan. komisi pemilihan umum kabupaten banggai kepulauan telah mengambil beberapa langkah langkah untuk mensosialisasikan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati banggai kepulauan, yaitu pada bulan maret melaksanakan sosialisasi persiapan pelaksanaan bupati dan wakil bupati banggai kepulauan yang dihadiri ketua kpu provinsi sulawesi tengah, porkompinda kabupaten banggai kepulauan, ketua panwaslih dan tokoh tokoh masyarakat. pada tanggal maret kpu kabupaten banggai kepulauan mengadakan launching tahapan, maskot dan jingle pilkada serentak tahun yang dihadiri oleh kpu provinsi sulawesi tengah, porkompinda kabupaten banggai kepulauan, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. selanjutnya kpu kabupaten banggai kepulauan juga melaksanakan sosialisasi tentang tahapan, program dan jadwal serta produk hukum pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati banggai kepulauan. pada tanggal juli kpu kabupaten banggai kepulauan mengadakan sosialisasi tata cara pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan kepada partai politik dan tokoh masyarakat. kemudian kpu kabupaten banggai kepulauan juga melaksanakan sosialisasi kepada pemilih pemula sekolah menengah atas sma) dan sederajat antara lain smk negeri buko, negeri buko, sma negeri bulagi, aliyah bulagi, sma negeri peling tengah, sma negeri torium selatan, madrasah aliyah season torium, sma negeri tinangkung, sma kesehatan tinangkung, smk liang, adik normal dan sosialisasi sewaktu menjadi pembina upacara sma negeri bulagi selatan. samping itu kpu kabupaten banggai kepulauan membentuk relawan demokrasi sebanyak orang sesuai keputusan komisi pemilihan umum kabupaten banggai kepulauan nomor pts kpu pangkep tanggal januari tentang penetapan nama nama relawan demokrasi pada pemilihan bupati dan wakil bupati banggai kepulauan tahun merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold adapun tugas relawan demokrasi adalah sebagai pelopor demokrasi untuk mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. hasil pemungutan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebesarputaran pertama dilaksanakan pada tanggal desember dan putaran kedua tanggal januari yang diselenggarakan gedung graha knpi kabupaten banggai kepulauan, kompleks perkantoran, mana acara debat publik disiarkan melalui media televisi republik indonesia tvri) sulawesi tengah. acara debat publik tersebut dihadiri oleh seluruh pasangan calon, yaitu demand siak, md. dan najib bangunan, s.h., hery long dan adjumain lumban, sos., zainal mus dan rais adam, dan drs. irianto malintang, m.m. dan respon firatoni v.l mandil sebagai dasar untuk menentukan siapa calon yang akan dipilih menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan: memohon juga telah memfasilitasi metode pelaksanaananggai kepulauan.. wilayahanggai kepulauananggai kepulauan. memohon telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten banggai kepulauanng, selain itu, kegiatan sosialisasi juga dilakukan dengan cara membuat iklan kampanye media massa cetak yakni luwuk post, banggai raya, dan radar banggaibanggai kepulaua: memohon juga telah melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat luas baik dalam bentuk kegiatan olah raga, yaitu jalan sehat menuju pilkada yang jujur, adil, demokratis, dan berintegritas yang dilaksanakan pada tanggal januarimerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldcetak yakni luwuk post, banggai raya, dan radar banggai juga dipergunakan untuk.ii.avbanggai kepulauan tahun telah dilaksanakan pada tanggal februari tpssampai dengan februari dilaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara kecamatan se kabupaten banggai kepulauananggai kepulauanbanggai kepulauan banggai kepulauan. bahwa pada waktu rekapitulasi. ditingkat merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldbanggai kepulauabanggai kepulauan, kpu kabupaten banggai kepulauabanggai kepulaua banggai kepulauan, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten banggai kepulauan telah dilaksanakan pada hari rabu, februari pukul wib sampai dengan pukul wibabupaten banggai kepulauan sebagai berikut bukti td. yakobsen yon disini dan abdul rauf, saksi pasangan calon nomor urut rustam hadis dan hud al. kapok, saksi pasangan calon nomor urut nurdin dan sabarudin selatan, saksi pasangan calon nomor urut hari purnama, saksi pasangan calon nomor urut seluruh ketua dan anggota dari ppk dari wilayah kabupaten banggai kepulauan: panas kabupaten banggai kepulauan khaerudin ilyas s.e. rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten banggai kepulauan adalah sebagai berikut bukti td. nomor urut memperoleh suara,yang tidak menggunakan hak pilih pemilih: k.,kecamatan dalam wilayahjomosaaan (sr (os (ia (io fee merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold its jim jera size jasa bulagi selatan bulagi utara peling tengah tinangkung .| tinangkung selatan tinangkung utara torium selatan jumlah bukti tddesa kelurahan kecamatan bukojawa nos jumlah bukti td. pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan buko telah dilaksanakan pada hari jum'atdan anggota panwascam, dan panas kabupaten banggai kepulauan sebagai berikut bukti td. reliyanus, saksi pasangan calon nomor urut muhamad, saksi pasangan calon nomor urut sandi, saksi pasangan calon nomor urut abd. huraerah, saksi pasangan calon nomor urut seluruh ketua dan anggota ppk kecamatan buko: luthfi sambal, panas kecamatan buko, merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldbukod.ko selatanselatan nomor urut pasangan suara desa kelurahan calon sah ape ina jen mahkamah koksinosp jumlah ses. bukti td. pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan buko selatan: merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold,, bahwa memaknai pengertia,berpengaruh terhadap hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahun baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan maupun pasangan calon serta tim kampanye tim pemenangan. hal ini sejalan dengan pertimbangan mahkamah dalam beberapa kali putusan mahkamah, khususnymerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold saksi pasangan calon nomor urut tidak mengikuti proses rekapitulasi, terus, saksi pasangan calon nomor urut anwar sabtu, saksi pasangan calon nomor urut doni setiawan, saksi pasangan calon nomor urut seluruh ketua dan anggota ppk kecamatan buko selatan: indra guna sambi, hasan wanita, dan subang jemari, panas kecamatan buko selatan. rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan bukonomor urut pasangan suara sah desa kelurahan calon aaa tega joe pup pereka nasa jet jae jan jaw osa|halaman jaa jas jam merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold ter aja jaga jumlah bukti td. pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan bulagi bukti td. saksi pasangan calon nomor urut tidak mengikuti proses rekapitulasi tingkat kecamatan bulagi, hwan sekali, saksi pasangan calon nomor urut hence panel, saksi pasangan calon nomor urut yori balance, saksi pasangan calon nomor urut adonan rumah, panas kecamatan bulagi. rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan bulagimerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldrselatan kabupaten banggai kepulauanselatan nomor urut pasangan calon suara desa kelurahan sah geo merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold aon bis men bukti td. pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan bulagi selatan telah dilaksanakan pada hari jum'at, februari pukul merdeka barat jakarta fax email [email protected]: boni masi, saksi pasangan calon nomor urut suharto ama, saksi pasangan calon nomor urut melkianus kopi, saksi pasangan calon nomor urut seluruh ketua dan anggota ppk kecamatan bulagi selatan, f.' marian panwascam. rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan bulagiutara nomor urut pasangan suara desa kelurahan calon sah gaya per jaa agama jua jas jar lojramuma ojo jas (so jaa merdeka barat jakarta fax email [email protected] bukti td. pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan bulagicc. arti tulis, saksi pasangan calon nomor urut eukariot pranala, saksi pasangan calon nomor urut seluruh ketua dan anggota ppk bulagi utara, adri rataan, panwascam. rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan bulagi,merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold:liangliang nomor urut pasangan suara desa kelurahan calon sah aje merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold ppp ana jumlah bukti td. pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan liaeko prasetyo, saksi pasangan calon nomor urut sulaeman, saksi pasangan calon nomor urut mulan, saksi pasangan calon nomor urut bayu aji, saksi pasangan calon nomor urut seluruh ketua dan anggota ppk liang, salerno, panwascam. rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan liang, bahwa. il. tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa berdasarkan juncto pmkk.peling tengah kabupaten banggai kepulauan adalah sebagai berikut: tabel ii.a13peling tengah merdeka barat jakarta fax email [email protected] daa yan jumlah |2sos bukti td. pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan peling tengahmelawan kubah, saksi pasangan calon nomor urut yasan panga, saksi pasangan calon nomor urut saud dibuka, saksi pasangan calon nomor urut hanan baru, saksi pasangan calon nomor urut seluruh ketua dan anggota ppk peling tengah: merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold grafik semasa, panwascam. rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan peling tengahla. ambang |76e |2s4 |900o apa ep" mere sia co" cnn akan yon pet (pn ana gan bukti td. pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan tinangkujacobson yon disini, saksi pasangan calon nomor urut wahyudi koda, saksi pasangan calon nomor urut moh. fahri adam, saksi pasangan calon nomor urut saran tatang, saksi pasangan calon nomor urut seluruh ketua dan anggota ppk tinangkung: rudi koda, panwascam. rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan tinangkung adalah sebagai berikut bukti td. nomor urut memperoleh suara, merdeka barat jakarta fax email [email protected] desa kelurahan sah merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold ee jumlah bukti td. pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan tinangkung selatannasrudin, saksi pasangan calon nomor urut cc. harris buhari balik, saksi pasangan calon nomor urut rasyid burung, saksi pasangan calon nomor urut seluruh ketua dan anggota ppk tinangkung selatan, aspar baca, panwascam. rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan tinangkungutaragama ape erp jumlah bukti td. pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan tinangkungariyanto saksi pasangan calon nomor urut alpina palermo, saksi pasangan calon nomor urut lukman shabu, saksi pasangan calon nomor urut sa'ad kadar saksi pasangan calon nomor urut seluruh ketua dan anggota ppk tinangkung utara, rival tindakan, panwascam. rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan tinangkungmerdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldoriumdesa kelurahan sah merdeka barat jakarta fax email [email protected] jumlah bukti td. pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan toriumrianto abd. samad, saksi pasangan calon nomor urut suhani bani, saksi pasangan calon nomor urut mas'ud nadila, saksi pasangan calon nomor urut seluruh ketua dan anggota ppk torium, maskulin panwascam. merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldan didaftarkan secara online kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari jumat, tanggal februari pukul wibkepulauanodel kwk kpu) juncto suratcast sebagai obyek sengketa, telah menetapkan pasangan calon nomor urut sebagai peraih suara terbanyak,yangdan judul). dengan demikian, pilkada kabupaten banggai kepulauan tahun tidaklah merepresentasikan kehendak rakyat akan tetapi berkuasanya politik uang dan tindakan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pasangan calon maupun tim kampanye tim pemenangan untuk mempengaruhi pemilih melalui tindakan money politic (bagi bagisuara tingkat kecamatan toriumselatan desa kelurahan sah merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold at jumlah bukti td. pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan torium selatan telah dilaksanakan pada hari kamisahmad paudni, saksi pasangan calon nomor urut bustami pasien dan bahri selong, saksi pasangan calon nomor urut andi ghazali, saksi pasangan calon nomor urut seluruh ketua dan anggota ppk torium selatan: risma dade, pd, panwascam. rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan toriumanggai kepulauaanggai kepulaua.kwk beserta laporannya, selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung terdapat beberapa kejadian khusus, yaitu: merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold pada tps desa langganan kecamatan tinangkung terdapat keberatan dari saksi pasangan calon zara nomor urut yang sampaikan oleh suai jalani, yaitu mengenai surat suara yang tidak sengaja sobek. penyelesaiannya sudah dilakukan penggantian surat suara yang rusak: pada tps desa manggarai kecamatan tinangkung (terdapat keberatan dari saksi pasangan calon zara nomor urut yang disampaikan oleh adrawati, yaitu mengenai pemilih yang sakit, awalnya yang sakit datangkan tps, belum selesai itu dilakukan muncul aturan yang membenarkan pemilih yang sakit bisa antarkan surat suara rumahnya, itu yang membuat saksi keberatan. dan telah terjadi kejadian khusus pemilih dari tps tps atas nama darwin nomor dpt nik hari rabu jam tanggal yang sudah tuangkan dalam formulir d2, pada tps kelurahan silakan kecamatan tinangkung form model .kwk kurang satu lembar pada saat perhitungan jumlah daftar hadir pemilih yang menggunakan hak pilihnya selisih orang penyebabnya model kurang lembar, pada tps kelurahan silakan kecamatan tinangkung model .kwk yang tidak teratur dengan baik, pada tps kelurahan desa sabang kecamatan bulagi utara, saksi paslon nomor urut atas nama dulu l.a memburu tidak terdaftar dalam dpt dan tidak mempunyai dokumen kependudukan: pada tps desa bangunemo kecamatan bulagi utara, terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut yang sampaikan oleh eni katibino, yaitu mengenai pencoblosan surat suara diakui tidak sah tetapi bagi kami sebagai saksi adalah sah karena walaupun surat suara itu robek tetapi masih ada dalam kotak gambar dan itu hanya nomornya saja yang sobek, pada tps desa kambang kecamatan buko selatan, terdapat keberatan dari saksi pasangan calon zara nomor urut yang merdeka barat jakarta fax email [email protected] sampaikan oleh randy, yaitu mengenai pencoblosan surat suara pada nomor urut yang tidak memakai alat color yang telah sediakan (paku), pada tps desa lovato kecamatan torium, terdapat saksi pasangan calon yang tidak hadir, yaitu dermawan malahan dari pasangan calon desa membangun nomor urut dengan alasan saksi tersebut hadir tps dan semua saksi pasangan calon telah menerima salinan berita acara hasil perhitungan suara kecuali saksi dari pasangan demand siak a.md dan najib bangunan, sh, nomor urut tidak menerima salinan berita acara hasil perhitungan suara disebabkan yang bersangkutan tidak hadir tps il. f.ibanggai kepulau bukti td. bukti td. dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauabanggai kepulauan sesuai dengan model da kwk bukti td.ecamatan yaitu bukti td. kecamatan tinangkung kabupaten banggai kepulauan terdapat kejadian khusus berupa bukti td. pembetulan pengguna hak pilih dpp pada tps desa mungkin: pembetulan jumlah pemilih dan jumlah pengguna hak pilih pada tps desa mungkin: pembetulan perolehan suara sah paslon nomor urut pada tps desa kartu, perbaikan jumlah surat suara yang tidak digunakan tertulis seharusnya pada tps desa sayang, pembetulan jumlah pengguna hak pilih dpp pada tps desa manggarai: pembetulan surat suara dikembalikan dan surat suara yang digunakan pada tps desa ambang, data jumlah pemilih dan jumlah seluruh pengguna hak pilih pada tps desa tompudau, data jumlah pemilih pada tps desa tompudau, saksi pasangan calon nomor urut tidak menandatangani form berita acara model da kwk, da1 kwk, daa kwk dan da1 kwk plant), upaya untuk menghubungi saksi paslon sudah dilakukan tetapi yang bersangkutan tidak ditemukan datang sampai sampul disegel dan dimasukan dalam kotak.(sesuai form model da2 kwk kecamatan tinangkung). kecamatan tinangkung selatan kabupaten banggai kepulauan terdapat kejadian khusus berupa bukti td. kesalahan penulisan pada formulir .kwk untuk jumlah dpt jumlah perempuan tertulis dilakukan perbaikan menjadi merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold jumlah surat suara termasuk cadangan pada desa gasal tertulis pada formulir .kwk berjumlah seharusnya sehingga dilakukan pembetulan yang dituangkan dalam form model da2 kwk menjadi terjadi kesalahan jumlah data pemilih pada tps desa bob, jumlah laki laki dalam formulir .kwk tertulis seharusnya dan jumlah pemilih perempuan tertulis seharusnya sehingga dilakukan pembetulan pada formulir daa kwk, terjadi kesalahan jumlah seluruh pengguna hak pilih tps desa bob, jumlah laki laki pada formulir .kwk tertulis seharusnya dan jumlah perempuan seharusnya dan telah dilakukan pembetulan: jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak keliru color pada formulir .kwk tertulis seharusnya dan sudah dilakukan pembetulan.(sesuai form model da2 kwk kecamatan tinangkung selatan). cc. kecamatan tinangkung utara kabupaten banggai kepulauan terdapat kejadian khusus berupa bukti td. terjadi kesalahan penulisan perolehan suara pasangan calon nomor urut (tiga) pada model daa kwk plant tps desa lukaku tertulis seharusnya dan sudah dilakukan perbaikan, terjadi kesalahan penulisan pada formulir .kwk yang diterima panwaslih pada tps desa dalam, jumlah perempuan tertulis seharusnya dan ppk sudah melakukan perbaikan, terjadi kesalahan penulisan pada dpt yang menggunakan hak pilih tps desa pending pending pada formulir .kwk, jumlah laki laki tertulis seharusnya jumlah perempuan seharusnya dan sudah dilakukan perbaikan: terjadi kesalahan penulisan data pemilih tps desa along, jumlah data pemilih tertulis data panwaslih seharusnya merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold dan ppk sudah melakukan perbaikan (sesuai formulir model da2 kwk kecamatan tinangkung utara). kecamatan liang kabupaten banggai kepulauan terdapat kejadian khusus berupa bukti td. telah terjadi kesalahan teknis dalam hal pemasukan sampul berisi formulir model .kwk yang diperuntukan untuk ppk dan kpu kabupaten, yang seharusnya tidak dimasukan dalam kotak tetapi oleh kpps dimasukan dalam kotak. sesuai masukan dan rekomendasi dari panwaslih dan saksi pasangan calon agar kotak suara dapat dibuka untuk diambil sampul yang berisi formulir .kwk dimaksud dan ppk melaksanakan rekomendasi tersebut: telah terjadi kesalahan penulisan pada formulir .kwk jumlah (ima) surat suara yang seharusnya ditulis pada kolom surat suara tidak sah tetapi oleh kpps ditulis pada kolom surat suara dikembalikan karena rusak keliru color, selain itu terjadi kekeliruan penulisan angka dan sesuai saran dan rekomendasi panwascam dan saksi, ppk kecamatan liang melakukan perbaikan yang dibubuhi para.(sesuai formulir model da2 kwk kecamatan liang). kecamatan peling tengah kabupaten banggai kepulauan terdapat kejadian khusus berupa bukti td. pada formulir model daa kwk halaman tabel point jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan atau keliru color berjumlah orang seharusnya nihil karena surat suara tersebut masuk kategori surat suara tidak sah dan ppk kecamatan peling tengah sudah melakukan perbaikan pembetulan, sampul yang berisi formulir .kwk yang berhologram tps desa posisi seharusnya berada dalam kotak suara, setelah dibuka sampul tersebut tidak berada dalam kotak suara, tps desa luk jumlah pemilih pada data pemilih berbeda salah penjumlahan dan ppk peling tengah sudah melakukan perbaikan, merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold terjadi kesalahan penulisan pada formulir .kwk tps desa patukuki pada data pemilih jumlah pengguna ktp e, surat keterangan berjumlah seharusnya dan ppk sudah melakukan perbaikan pembetulan: terjadi kesalahan penjumlahan tps desa posisi pada pengguna hak pilih, jumlah pengguna hak pilih dalam dpt tertulis seharusnya dan ppk peling tengah sudah melakukan perbaikan pembetulan yang ditandatangani oleh paslon nomor urut nomor urut nomor urut dan nomor urut (sesuai formulir model da2 kwk kecamatan peling tengah). kecamatan bulagi kabupaten banggai kepulauan terdapat kejadian khusus berupa bukti td. terdapat kesalahan penulisan dalam perhitungan jumlah laki laki tertulis seharusnya jumlah perempuan tertulis seharusnya kelurahan bulagi tps pemilih terdaftar dalam daftar pemilih pindahan tertulis seharusnya nihil: pemilih dalam daftar pemilih tambahan tertulis jumlah laki laki seharusnya perempuan seharusnya jumlah pemilih (1t243) perempuan tertulis seharusnya dan jumlah pemilih seluruhnya tertulis seharusnya jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan tertulis laki laki seharusnya nihil: pengguna hak pilih yang menggunakan ktp e atau surat keterangan jumlah perempuan tertulis seharusnya dan ppk sudah melakukan perbaikan pembetulan kesalahan penjumlahan dari poin s d poin tps desa bolos dalam pengguna hak pilih tertulis seharusnya dikarenakan pemilih dalam pemilih (laki laki). dalm laki laki perempuan yang menggunakan hak pilih tidak tertulis dalam daftar hadir, merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold tps desa sambal sampul formulir model yang berisi hologram tertukar dengan sampul kpu sehingga formulir berada luar kotak suara, tps desa all formulir .kwk hologram buka untuk mengambil salinan formulir .kwk untuk ppk dan tps ada pembetulan kolom jumlah surat suara karena tidak dipakai, tps desa komba komba pengguna e ktp usia papan tidak tertulis dalam daftar hadir: tps desa kuno formulir .kwk saksi pasangan calon nomor urut tertulis jumlah surat suara sah seluruhnya yang seharusnya (sesuai formulir model da2 kwk kecamatan bulagi). kecamatan bulagi selatan kabupaten banggai kepulauan terdapat kejadian khusus berupa bukti td. tps desa palabatu pada formulir model .kwk mengenai data pemilih kolom dan kosong seharusnya laki laki dan pada kolom kosong seharusnya perempuan dan sudah dilakukan perbaikan pembetulan, tps desa sorotan data pemilih pada formulir .kwk yang diberikan pada pasangan calon nomor urut pada kolom pemilih pindahan jumlah laki laki perempuan seharusnya jumlah laki laki perempuan nihil dan sudah dilakukan perbaikan pembetulan: tps desa tatarandang penulisan formulir .kwk untuk saksi paslon nomor urut terjadi kekeliruan penjumlahan pada kolom jumlah seluruh suara sah tertulis seharusnya dan sudah dilakukan perbaikan pembetulan, tps desa alasan nggolubuton penulisan formulir .kwk dalam dpt jumlah laki laki seharusnya jumlah perempuan seharusnya dan sudah dilakukan perbaikan pembetulan: merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold uang) serta berbagai pelanggaran dan atau kecurangan lainnya antaranya keterlibatan perangkat pemerintahan desa, pegawai negeri sipil pns), dan struktur penyelenggaran pemilu tingkat kpps dan pps yang dapat diskualifikasi terstruktur, sistematis, dan masif baik yang dilakukan oleh memohon, maupun pasangan calon nomor urut bersama tim kemenangannya. pelanggaran dan atau kecurangan guo mempunyai hubungan langsung dan memengaruhi rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh memohon, bahwa pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan pilkada banggai kepulauan tahun setidak tidaknya terjadi pada dan buko selatan. adapun uraiannya adalah sebagai berikut:aa. bahwa dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahun pasangan calon nomor urut zainal mus dan rais adamn mencederai konstitusi dalam pelaksanaan pemilihan umum bupati dan wakil bupati kabupaten banggai kepulauan tahunzainal mus dan rais adam)merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold tps desa lantang pengisian formulir .kwk pada kolom tertulis laki laki perempuan jumlah seharusnya nihil dan tidak mengubah perolehan suara, perbaikan ini disetujui oleh saksi pasangan calon nomor urut dan panas kecamatan. (sesuai formulir model da2 kwk kecamatan bulagi selatan). kecamatan buko selatan kabupaten banggai kepulauan terdapat kejadian khusus berupa bukti td. tps desa sean tb surat keterangan melebihi dikhawatirkan ada kecurangan penggelembungan suara), tps desa kambang tb surat keterangan melebihi dikhawatirkan ada kecurangan (penggelembungan suara), saksi pasangan calon nomor urut tidak menghadiri rapat pleno: terdapat kesalahan penulisan jenis kelamin tps dibangun sebanyak orang: tps desa lelang matamaling model c kwk, c1 kwk dan laporannya yang serahkan kepada saksi pasangan nomor urut tidak tertulis nama desa, nomor tps, nama kecamatan provinsi, tps lelang matamaling terjadi kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih. jumlah pengguna hak pilih tertulis seharusnya saksi pasangan nomor urut terlanjur bertanda tangan dalam kolom tanda tangan ppk. ppk kecamatan buko selatan sudah melakukan perbaikan pembetulan dari poin sampai dengan poin yang disetujui oleh panwascam dan saksi masing masing paslon (sesuai formulir model da2 kwk kecamatan buko selatan). pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kabupaten banggai kepulauan telah dilaksanakabupaten, dihadiri oleh merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold seluruh saksi saksi pasangan calon dan panwaslih kabupaten banggai kepulauan, sebagai berikut bukti td. yakobsen yon disini saksi pasangan calon demand siak, md. dan najib bangunan, s.h. nomor urut rustam hadis saksi pasangan calon hery long, s.t. dan adjumain lumban, sos. nomor urut nurdin lamanya saksi pasangan calon zainal mus dan rais adam nomor urut hari purnama saksi pasangan calon drs. irianto malintang, m.m. dan respon firatoni v.l. mandili nomor urut khaerudin ilyas panas kabupaten banggai kepulauan. berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kabupaten banggai kepulauan diperoleh hasil sebagai berikut bukti td. nomor urut ,memperoleh suara, nomor urut memperoleh10. suara, c.jumlah surat suara jumlah surat suara yang rusak merdeka barat jakarta fax email [email protected] jumlah surat suara yang digunakan jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan hasil rekapitulasi pada umumnya semua saksi pasangan calon hadir tetapi saksi pasangan calon nomor urut (empat)bukti td. bahwa terdapat beberapa kejadian khusus pada waktu rekapitulasi pada tingkat kabupaten, yaitu bukti td. terdapat kejadian khusus berupa: adanya keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut atas nama yakobsen yon milano mengenai sertifikat model da1 kwk kecamatan liang jumlah dpt laki laki bukti td. adanya keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut atas nama yakobsen yon milano mengenai pemilih tambahan kecamatan liang tertulis seharusnya dan sudah dilakukan perbaikan pembetulan bukti td. adanya keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut atas nama hari purnama mengenai kesalahan penjumlahan dalam sertifikat model model da1 kwk kecamatan tinangkung merdeka barat jakarta fax email [email protected] utara pada penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilih. (sesuai form model db2 kwk kabupaten banggai kepulauan). terdapat kejadian khusus berupa saksi pasangan calon nomor urut atas nama hari purnama hadir pada saat rapat pleno sampai dengan selesai tetapi tentang gambaran umum pemilihantidak benar terdapat pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif bahwa tidak benar dalil pemohon pada halaman sampai dengan halaman dan dalil pemohon pada halaman sampai dengan halaman merdeka barat jakarta fax email [email protected] permohonan guo yang pada pokoknya menuduh telah terjadi pelanggaran money politic yang terstruktur, sistematis dan masif, karena bawaslu provinsi sulawesi tengah telah memberikan putusan mengenai hal ini atas laporan dari muhammad rival arie dalam perkara nomor tsm wsl.sulteng i tanggal januari dan putusan bawaslu nomor perkara kb asli ii bertanggal februari perkara ini adalah perkara mengenai keberatan pelapor, yaitu muhammad rival arie atas putusan bawaslu provinsi sulawesi tengah dalam perkara nomor tsm wsl.sulteng i adapun amar putusan kedua putusan tersebut adalah sebagai berikut: amar putusan bawaslu provinsi sulawesi tengah dalam perkara nomor tsm wsl.sulteng i menyatakanbukti ta. selain iturekomendasi apapun dari panas kabupaten banggai kepulauan mengenai adanya pelanggaran politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif, amar putusan bawaslu dalam perkara nomor kb asli i1 sulteng ! bukti ta. bahwa berdasarkan putusan bawaslu provinsi sulawesi tengah dalam perkaradan putusan bawaslu republik indonesia nomor perkara kb wsl i1 tanggal februari maka jelas pada penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun bukti ta. dan bukti ta. ini tidak terbukti telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dengan demikian dalil pemohon yang menuduh adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif tsm) haruslah ditolak. tidak benar memohon telah bertindak tidak netral tidak benar dalil pemohon pada halaman sampai dengan halaman yang pada pokoknya mengenai ketidaknetralan penyelenggara dan aparat pemerintah karena memohon dengan seluruh jajarannya telah bekerja secara profesional dan akuntabel, sesuai dengan dan pkpu nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan pkpu nomor tahun serta pkpu nomor tahun yang merupakan perubahan kedua darmengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pemohon dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp) adalah merupakan dugaan dari pemohon yang masih memerlukan proses pembuktian dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp), bahwa pemohon dalam permohonannya menyatakan telah mengadukan memohon kepada dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp) terkait dugaan penolakan hasil sidang bawaslu provinsi sulawesi tengah yang dituangkan dalam surat rekomendasi panwaslih kabupaten banggai kepulauan nomor panas pangkep !l tertanggal februari merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold bahwa perlu memohon sampaikan berdasarkan dan terkait dengan rekomendasi dari panas bawaslu provinsi, kpu memang memiliki tugas dan wewenang untuk menindaklanjuti rekomendasi panas bawaslu provinsi tersebut. akan tetapi perlu memohon tegaskan bahwa tindaklanjut dari kpu tersebut dalam pengertian menindaklanjuti dengan membuat kajian dan atau tanggapan kepada panwaslih bawaslu provinsi yang dihasilkan melalui rapat pleno, hal ini diatur dalam pkpu nomor tahun tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum sebagaimana telah diubah pkpu nomor tahun bahwa memohon pada tanggal februari telah mengeluarkan surat nomor kpu pangkep yang pada pokoknya isi surat tersebut menjelaskan bahwa terkait amar putusan yang tertuang dalam putusan bawaslu provinsi sulawesi tengah nomor tsm wsl.sulteng i tidak memerintahkan kepada kpu kabupaten banggai kepulauan untuk menarik semua surat keputusan tentang komposisi keanggotaan tim pemenangan nomor urut yaitu zainal mus dan rais adam: bahwa dengan diterbitkannya surat nomor kpu pangkep tersebut atas maka sebenarnya memohon telah menindaklanjuti rekomendasi panas kabupaten banggai kepulauan, bukti ta. dengan demikian dalil pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan oleh mahkamah. tidak benar ada keterlibatan penyelenggara dan aparatur sipil negara (asn) dalam pemenangan pihak terkait tidak benar dalil pemohon pada halaman halaman halaman halaman halaman dan halaman yang pada pokoknya mengenai keterlibatan dalam pemenangan pihak terkait dan ketidaknetralan merdeka barat jakarta fax email [email protected] penyelenggara dan aparat pemerintah karena sampai jawaban ini dibuat tidak ada rekomendasi dan atau temuan memohon dari panwaslih kabupaten banggai kepulauan maupun dari bawaslu provinsi sulawesi tengah mengenai adanya keterlibatan penyelenggara dan aparatur sipil negara asn) dalam pemenangan pihak terkait. bahwa pihak terkait bukanlah pasangan calon yang berstatus petahana yang memiliki kekuasaan secara hirarkis dengan aparatur sipil negara asn) sehingga dapat mempengaruhi asn untuk terlibat dalam pemenangan pihak terkait. dengan demikian mahkamah dapat menyambungkan atas dalil pemohon tersebut, bahwa mengenai keterlibatan penyelenggara dan aparatur sipil negara asn) dalam pemenangan pihak terkait ini telah pula diperiksa bawaslu provinsi sulawesi tengah dalam perkara nomor tsm wsl.sulteng bertanggal januari dimana dalam pertimbangan hukumnya bawaslu provinsi sulawesi tengah menyatakan: bahwa secara substansial, tidak terdapat aparatur sipil negara dan aparat struktural yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau tidak terdapat penyelenggara pemilihan sebagai tim kampanye atau tim pemenangan dalam surat keputusan tentang komposisi keanggotaan tim pemenangan zainal mus dan rais adam yang ditandatangani oleh zainal mus dan rais adam selaku pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan bupati dan wakil bupati banggai kepulauan tahun serta tidak terlibat dalam pendistribusian dimaksud dan tidak terlibat dalam pemberian uang atau janji memberikan uang untuk memengaruhi pemilih sehingga perbuatan pasangan calon nomor urut zainal mus dan rais adam dan atau tim kampanye yang memberikan atau menjanjikan uang kepada pemilih tidak terjadi secara struktural sebagaimana dinyatakan dalam undang undang nomor tahun tentang perubahan kedua undang undang merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold, dengan demikian dalil pemohon mengenai keterlibatan penyelenggara dan aparatur sipil negara asn) haruslah dikesampingkan oleh mahkambertanggal februari pukul wita. menetapkyang benar adalah sebagai berikut: perolehan nama pasangan calon urut suara demand siak, md. dan najib suara bangunan, sh. hery long, s.t dan adjumain lumban, suara merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu gold zainal mus dan rais adam suara drs. irianto malintang, m.m dan respon suara firatoni v.l. mandilialat bukti uraian bukti bukti ta. fotokopi keputusan kpu kabupaten banggai kepulauan nomor pts kpu pangkep tentang perubahan ketiga atas keputusan kpu kabupaten banggai kepulauan pts kpu pangkep tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraankeputusan kpu kabupaten banggai kepulauan mengenai syarat minimal pencalonan bagi pasangan calon perseorangan dan pasangan calon yang diajukan oleh partai politik: merdeka barat jakarta teh, fax mat: sekretariat omahkamahkorelitu goldgunungsitoli, provinsi sumatera utara tahun diajukan oleh: fm) nama drs. martinus lase, msp ing pekerjaan walikota gunungsitoli bor alamat jalan diponegoro nomor kelurahan ilir, mah kecamatan gunungsitoli, kota gunungsitoli nama drs. kemurnian zebra, be. pekerjaan pensiunan pns alamat jalan bunga stella nomor lk xiv kelurahan simpang selayang, kecamatan medan tuntunan,gunungsitoli tahun nomor urut berdasarkan surat kuasa khusus nomor skg.mk kht xi1 tanggal desember memberi kuasa kepada darisalim telaumbanua, s.h., m.h., advokat kuasa hukum pada kantor hukum darisalim telaumbanua, s.h., m.h., rekan, beralamat jalan bagian nomor kelurahan sambo, kecamatan gunungsitoli, kota gunungsitol: terhadap: komisi pemilihan umum kota gunungsitoli, beralamat desa wahana tabalong, kecamatan gunungsitoli, kota gunungsitol.sip kpu.gs i tanggal januari memberi kuasa kepada ikhwaluddin simatupang, s.h., hum., khomaidi kembali siambaton, s.h., m.h., bayu ariyanto, dan husna wulandari tanjung, advokat kuasa hukum pada kantor simatupang ikhwaluddin partners, beralamat jalan kh. muchi. nama ir. lakshmi zaro zebra pekerjaan pegawai negeri sipil pensiun) alamat gunungsitoli nama sowa lali s.e., si. pekerjaan mantan anggota dprd kota gunungsitoli alamat gunung sitoli niasnomor urut berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk lo.ha i tanggal januari memberi kuasa kepada sehati halaman, s.h., m.h., dan pinta mk. tarigan, s.h., advokat kuasa hukum pada kantor advokat halaman associates, beralamat jalan gatot subroto psr. nomoremungutan suara ulang merupakan solusi yang tepat, agar tidak ada lagi pihak pihak yang dirugikan sebagai akibat money politic dari salah satu paslon, kendati pemungutan suara ulang tersebut negara harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, akan tetapi filosofi kejujuran tidak bisa dinilai dengan uang, adalah yang utama dan terpentinggunungsitoli nomor pts kpu k.gstmemerintahkan memohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang kecamatan gunungsitoli idxno, kecamatan gunungsitoli utara, kecamatan gunungsitoli alo'oa, kecamatan gunungsitoli barat, kecamatan gunungsitoli dan, kecamatan gunungsitoli selatan, atau setidak tidaknya kecamatan gunungsitoli idxno, kecamatan gunungsitoli, dan kecamatan gunungsitoli utara, atau setidak tidaknya khusus untuk kecamatan gunungsitoli, mendiskualifikasikan paslon nomor urut an. ir. lakhomizaro zebra dan sowa'a lali, se., si., sebagai calon walikota dan wakil walikota gunungsitoli, atau sebagai calon walikota dan wakil walikota yang memperoleh suara sebanyak suara,jika terbukti persidangan mahkamah konstitusi melakukan money politic atau pelanggaran atau kecurangan lainnya, atau mengurangi setengah dari jumlah suara yang didapatkan oleh paslon nomor urut tingkat kecamatan, dimana paslon nomor urut terbukti melakukan money politic atau kecurangan lainnya, memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kota gunungsitol bagibukti uraian alat bukti bukti keputusan kpu kota gunungsitoli nomor pts kpu k.gst tanggal desember bukti berita acara rekapitulasi tingkat kecamatan, bukti foto tentang pengrusakan kotak suara kec. idxno, yang selanjutnya diisolasi kembali, bukgunungsitoli tahun nomor ba xi1 bukti daftar pemilih ganda, sebanyak pemilih: bukti daftar pemilih tetap yang tidak memiliki nik dan nomor kk, sebanyak pemilih: bukti pkpu nomor tahun tentang semu akhiran data dan daftar pemilih: bukti surat pernyataan, sebanyak surat per nyatakan, bukti bukti penerimaan laporan dari panas kota gunungsitoli nomor lp pantai xii tanggal desember bukti surat ketua dprd kota gunungsitoli nomor dprd xi1 tanggal desember bukti laporan nomor lp pantai xii tanggal desember bukti formulir (daftar hadir) dan formulir surat panggilan untuk memilih), bukti dpt pilkada kota gunungsitoli, bukti surat bank sumut nomor kco7 pm tanggal desember bukti pengumuman harta kekayaan penyelenggara negara, bukti surat dari ketua pengadilan negeri gunungsitoli: bukti foto sekretaris kpu kota gunungsitoli: menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, memohon memberi jawaban padandahuluan bahwa memohon telah menyelenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli tahun sesuai dengan peraturan perundang undangan yakni: undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu selanjutnya dalam jawaban ini dituliskan: bahwa memohon dalam menyelenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli tahun juga berdasarber hatirdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idlam penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli, memohon telah pulazakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bupati dan atau walikota dan wakil walikota sebagaimana telah diubah olehalam jawaban ini dituliskan pkpu nomor tahulanjutnya dalam jawaban ini dituliskan pkpu nomor tahun bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli, memohon telah menyelenggarakan: menetapkandalam keputusan memohonyakni pasangan calon ir. lakhomizaro zebra dan sowa'a lali, se., si, dan pasangan calon drs. martinus lase, msp., dan drs. kemurnian zebra, be. (bukti .ta 001j, menetapkan nomor urutengan menetapkan pasangan calon drs. martinus lase, msp., dan drs. kemurnian zebra, be., sebagai pasangan calon nomor urut pasangan calon ir. lakhomizaro zebra dan sowa'a lali, se., si., sebagai pasangan calon nomor urut bukti ta menetapkanpasangan merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgoatas nama calon walikota sulaiman mendarat, s.h., m.h., dan ilham mendoza, s.p., m.m., bukti ta berdasarkan keputusan sengketa nomor permohonan ps wsl.gns.o2. 1x atas nama pasangan calon sulaiman zendrato, s.h., m.h., dan ilham mendoza, s.p., m.m., yang diterbitkan panitia pengawas pemilihan panawaslih) kota gunung sitoli bukti ta 004j, menetapkan nomor urutbukti ta dan bukti ta 006j, sebagai akibat pemenuhan keputusan sengketa nomor permohonan ps wsl. gns. 1x yang diterbitkan panwaslih kota gunungsitoli, dengan menetapkan pasangan calon sulaiman zendrato, s.h., m.h., dan ilham mendoza, s.p., m.m., sebagai pasangan calon nomor urut bukti ta 004j, menetapkan rekapitulasi daftar pemilih sementara dps) kota gunung sitoliix tanggal september dengan total jumlah pemilih sebanyak bukti tb 001j. pada rekapitulasi dps turut hadir ketua dan anggota panitia pengawas pemilihan kota gunungsitoli serta pasangan calon walikota dan wakil walikota gunungsitoli bukti tbmenetapkan rekapitulasi daftar pemilih tetapdpt sebanyak (bukti tb pada merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id rekapitulasi dpt hadir anggotadan memohon telah mem berikan soft copy dalam kepada tim kampanye masing masing pasangan calon (bukti tb 006j, menetapkan rekapitulasi daftar pemilih tetap tambahantb sebanyak bukti tb pada rekapitulasi tb turut hadir ketua dan008j009j: bahwyang disaksikan seluruh saksi pasangan calon serta pengawas lapangan pl), bahwa kehadiran saksi para pasangan calon dibuktikan dengan surat mandat yang ditandatangani oleh tim kampanye pasangan calon bukti tn sampai dengan bukti tn 006j, bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara seluruh tps tidak ada kejadian khusus yang menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang serta tidak ada keberatan saksi para pasangan calon yang dituliskan dalam formulir model c2 kwk atau rekomendasi tps (vide c2 kwk pada bukti .a dan bukti tc. gunungsitoli barat bahwa formulirgunungsitoli tahun dan formulir model c1 kwk tentanggunungsitoli tahun ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calbukti tc. gunungsitoli utara bukti tc. gunungsitoli alo'a dan bukti tc. gunungsitoli barat j|: bahwa setelah selesai pemungutan dan penghitungan perolehan suara tps, kpps menyerahkan kotak suara yang berisikan dokumen logistik pemungutan dan penghitungan perolehan suara kepada pps untuk pelanjut nya diserahkan kepada ppk bahwa (enam) panitia pemilihan kecaman ppk) se kota gunungsitoli telah melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat ppk, yakni: kecamatan gunungsitoli alo'opada bukti te 001j:idxno kecamatan gunungsitoli idxnoidxnoselatan kecamatan gunungsitoli selatan dilaksanakan pada tanggal desember merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idselatankecamatan gunungsitoli dilaksanakan pada tanggal s.d., model daa kwk bukti te 004j,4jbarat kecamatan gunungsitoli baratbarat, model daa kwk bukti te 005j:5j)utara kecamatan gunungsitoli utarutara, model daa kwk (bukti te 006j: merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo6j, bahwa kehadiran saksi para pasangan calon pada rekapitulasi hasil perolehan suara ppk dibuktikan dengan surat mandat yang ditanda tangani oleh tim kampanye pasangan calon (bukti sms 007j: bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat ppk, saksi pemohon hadir namun tidak menandatangani formulir model da kwk dan formulir da kwk dan formulir daa kwk (empat) ppk yakni rekapitulasi ppk kecamatan gunungsitoli idxno (vide bukti te kecamatan gunungsitoli selatan (vide bukti te dan kecamatan gunungsitoli (vide bukti te 004j serta dan kecamatan gunungsitoli utara (vide bukti te 006j: bahwa saksi pemohon pada saat mengikuti rekapitulasi perolehan suara (empat) ppk yakni rekapitulasi ppk kecamatan gunungsitoli utara, kecamatan gunungsitoli selatan dan kecamatan gunungsitoli, tidak meng ajukan keberatan atau mengisi formulir model da2 kwk, bahwa untuk(vide bukti te bahwa untuk rekapitulasi tingkat ppk kecamatan gunungsitoli barat (vide bukti te 005j saksi pemohon tidak hadir, bahwa setelah selesai ppk melaksanakan rekapitulasi perolehan suara, ppk menyerahkan hasil rekapitulasi kepada memohon disertai dengan berita acara, surat pengantar dan tanda terima penyerahan sebagaimana yang dituangkan dalam formulir model da4 dan model db (bukti tf 001j, bahwa pada tanggal desember bertempat wisma solida gunungsitoli, kpu kota gunungsitoli melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara dengan dihadiri seluruh saksi pasangan calon yang dibuktikan dengan surat mandat yang ditandatangani tim kampanye pasangan calon (bukti sms 008j, bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat kpu kota gunungsitoli dihadiri oleh forum koordinasi pemerintah daerah kota gunungsitoli, panitii. kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa berdasarkan ketentuan nomor tahun berbunyidalam ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun pedoman berbicara dalam perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, berbunyi: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pengawas pemilihan kota gunungsitoli, ppk se kota gunungsitoli, panitia pengawas kecamatan se kota gunungsitoli (bukti tg 001j, bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kpu kota gunungsitoli, ketua panitia pengawas pemilihan kota gunungsitoli, fred karena, si, pada saat menyampaikan kata sambutan menyampaikan bahwa selama pelak santan pemungutan, penghitungan, rekapitulasi, tidak ada pelanggaran yang ditemukan panitia pengawas pemilihan kota gunungsitoli juga tidak ada menerima laporan pelanggaran yang dilaporkan pasangan calon atau masyarakat (bukti tg bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kpu kota gunungsitoli, tanggal desember dituliskan dalam berita acara (bukti tg bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kpu kota gunungsitoli, tidak ada keberatan saksi yang diajukan dalam formulir model db2 kwk dan juga tidak ada rekomendasi panitia pengawas pemilihan kota gunungsitoli (vide model db kwk pada bukti .tg bahwa(bukti tg 004j, bahwa perolehan suara untuk (tiga) pasangan calon tidak ada perbedaan perolehan suara yang dihitung dan dicatatkan pada formulir model c1 kwk. hasil rekapitulasi tingkat ppk yang dicatat dalam formulir model daa1 kwk dan rekapitulasi tingkat kpu kota gunungsitoli sebagaimana dicatat dalam formulir model db1 kwk vide bukti tg |.: bahwa selanjutnya memohon menerbit(bukti tg 005j|: bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kpu kota gunungsitoli (bukti tg 003j dan sitoli (bukti tg 005j, masing masing perolehgunungsitoli tahun adalah sebagai berikut: urut nama pasangan calon jumlah perolehan paslon suarasulaiman zendrato, s.h., m.h., dan ilham mendoza, s.p., m.m. bahwa berdasarkan berita acara kpu kota gunungsitoli nomor ba xitertanggal desember bukti tg 006j maka peringkat suara terbanyak serta persentase perolehan suara sah maka diperoleh data sebagai berikut: jumlah persentaseken sulaiman zendrato, s.h., m.h., dan ilham mendoza, s.p., m.m. ben bahwa seluruh tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli tahun yang diselenggarakan oleh memohon telah berjalan dengan lancar, tertib, dan aman,memohon hendak mengajukan jawaban sebagai berikut: jawaban memohon dalam eksepsi kewenangan mahkamah konstitusi memeriksa dan mengadili perkara guo pohonan pemohon tidak dapat diskualifikasi sebagai perkara per selisih kalah konstitusi nomor tahu calon walikota dan wakil walikota gunungsitoli yang tempe oleh suara terbanyak, bahwa permohonan pemohon untuk membatalkan keputusan memohon nomor pts kpu k.gst pada pokoknya didasari dalil dalil: money politic yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, daftar pemilih tetap dpt) ganda, dan memiliki hak suara untuk memilih lebih dari (satu) kali, pencoblosan yang dilakukan oleh seseorang yang telah menggunakan hak pilihnya, merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo kekurangan surat suara sekitar (seratus) lembar yang terjadi kecamatan gunungsitoli barat: pengrusakan pada kotak suara tingkat tps kecamatan gunungsitoli idxno oleh salah satu pasangan calon, terjadinya perubahan jenis kelamin pemilih hampir seluruh kecamatan kota gunungsitoli, pemohon tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat ppk dan kpu kota gunung sitoli,: memohon tidak teliti untuk memverifikasi persyaratan pasangan calon nomor urut karena, mempunyai kewajiban hutang sebesar rp. bank sumut cabang gunungsitolimemohon pada bagian jawaban pokok permohonan, bahwa dalil dalil permohonan pemohon sebagaimana pada angka atas adalah merupakan domain panitia pengawas pemilihan kota gunungsitoli dan atau penegak hukum serta lembaga peradilan lainnya luar kewenangan mahkamah konstitusi bagai putusannya, yaitu putusan nomor php.d vi tanggal desember pemilukada provinsi jawa. timur),pemohon menurut memohon per pgunungsitoli sesuai dengan data administrasi kependudukan tanggal april bukti tb 010j adalah jiwa (tidak sampaiasangan calon suara terbanyak peringkat (in cast pasangan calon nomor urut bahwa perolehan suara sebagaimana penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh memohon bukti adalah suara untuk pemohon dan suara untukhingga perbedaan perselisihan perolehan suara antara pemohon dan pasangan calon nomor urut sebesar suara atau sama dengan (sebelas koma dua puluh lima persen): bahwa berdasarkan pmk nomor tahun dan pilkada selisih perolehan suara untuk dapat meng ajukan permohonan hasil pemilihan antara pemohon dengan pasangan calon suara terbanyak peringkat adalah (dua persen: putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiii dan nomor puu xii1 telah menguatkan ketentuan pilkada terhadap dengan menolak uji materil pilkada: bahwa berdasarkan urai permohonan pemohonnomor tahun pada pokoknya meng wariskan, permohonan pemohon paling kurang memuatmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tidak merinci secara jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh memohon: tidak menjelaskan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon,perkaratentang money politic yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon sebagaimana dalil pemohon pada: halaman angka huruf halaman angka halaman angka dan halaman angka jawaban memohon: bahwa seandainya dalam penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli ditemukan adanya politik uang maka hal yang demikian adalah merupakan kewenangan panitia pengawas pemilihan kota gunungsitoli yang dapat ditindaklanjuti oleh aparatur penegak hukum kota gunungsitoli, sehingga hal yang demikian bukanlah merupakan tugas, wewenang dan kewajiban memohon sebagaimana ditentukan dalam penyelenggara pemilu dan pemilukada,yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilihan sebagaimana ditentukan pilkada: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idtentang politik uang yang melibatkan salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota gunungsitoli sebagaimana ditentukan pilkada: tentang daftar pemilih tetap dpt) ganda, dengan menguraikan bahwa adanya daftar pemilih tetap dpt) ganda yang terjadi hampir seluruh kecamatan sebagaimana dalil pemohon pada halaman huruf jawaban memohon: bahwa dalil pemohon tidak jelas karena tidak diuraikan fokusnya, nama nama pemilih ganda beserta dokumen administrasi yang sah untuk membuktikannya, pemohon tidak menjelaskan tps mana adanya pemilih yang memilih lebih dari (satu) kali, memohon hingga saat jawaban ini disampaikan tidak mengetahui adanya laporan peristiwa yang dituduhkan pemohon khususnya dari panwaslih kota gunungsitoli, bahwa penyusunan dps, dpt, adalah melalui proses penelitian kpu kota gunungsitoli yang dituliskan dalam berita acara kpu kota gunungsitoli bukti tb bukti tb dan bukti tb bahwa penyusunan dps, dpt, dihadiri tim kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota gunungsitoli bukti tb bukti tb dan bukti tb 009j, bahwa dps, dpt, telah memohon serahkan kepada pemohon untuk meminta masukan sebagaimana bukti bukti dan bukti tb tetapi sampai dilaksanakan pemungutan suara, pemohon tidak ada memberikan masukan berkaitan dengan dpt yang telah diterima, bahwa dpt yang ditetapkan memohon bersumber dari daftar penduduk potensial pemilih pemilu dp4) dari kementerian dalam negeri sebagaimana bukti tb dan memohon bukanlah pihak merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id yang berwenang memberikan nomor induk kependudukan, berdasar kan verifikasi faktual memohon ditemukan bahwa pemilih dalam dp4 adalah benar adanya, tentang terjadinya pencoblosan yang dilakukan oleh seseorang (berdasarkan daftar hadir pemilih, yang bersangkutan telah meng gunakan hak pilihnya), akan tetapi yang bersangkutan tersebut sudah tidak bertempat tinggal kota gunungsitoli sebagaimana dalil pemohon pada halaman huruf jawaban memohon: dalil pemohon tidak jelas, tidak diketahui lokasi kejadian dan tidak diketahui tps dan desa mana dan siapa nama pemilih yang melakukan pencoblosan: memohon tidak pernah menerima laporan dari panwaslih kota gunungsitoli tentang permasalahan yang didalilkan pemohon, tentang kekurangan surat suara sekitar lembar yang terjadi kecamatan gunungsitoli barat, sebagaimana dalil pemohon pada halaman huruf jawaban memohon: bahwa dalil pemohon tentang kekurangan surat suara adalah tidak jelas mana fokusnya, tps mana dan desa mana, bahwa yang memohon ketahui telah ada kejadian khusus kecamatan gunungsitoli barat pada saat pemungutan suara tanggal desember adalah tps desa share'o diwakili namun bukan merupakan kekurangan surat suara bukti tl |:, bahwa pada saat pembukaan pemungutan suara oleh kpps disaksikan tps, saksi para paslon nomor urut dan dan dilakukan penghitungan jumlah surat suara sesuai dengan jumlah dpt ditambah ,5y6 dari jumlah dpt bukti l 003j, bahwa sekitar pukul wib, ketua kpps baru mengetahui jumlah surat suara yang masih ada atas meja kpps sejumlah lembar lagi, sementara pemilih yang belum menggunakan hak pilih masih banyak, lebih dari pemilih bukti tl bahwa pada saat itu panitia pengawas pemilihan kota gunungsitoli budi alamsyah telaumbanua, pd.), ketua serta anggota panaswakil walikota gunungsitoli, berdasarkan keputusan kpu kota gunungsitoli nomor pts kpu k.gsta.n. drs. martinus lase, msp dan drs. kemurnian zebra, be., serta an. ir. lakhomizaro zebra dan sowa'a lali, se., si., juncto pengumuman nomor kpu.k.gst.juncto keputusan kpu kota gunungsitoli nomor pts kpu k.gst tanggal agustushi. pasangan a.n. drs. martinus lase, msp dan drs. kemurnian zebra, be., adalah pasangan nomor urut sedangkan pasangan an. ir. lakhomizaro zebra dan sowa'a lali, se., si., adalah pasangan nomor urut bahwa selanjutnya komisi pemilihan umum kota gunungsitoli telah mengeluarkan keputusan nomor pts kpu k.gst tanggal oktoberpermohonan nomor ps wsl.gns. 1x juncto surat keputusan komisi pemilihan umum kota gunungsitoli nomor pts kpu k.gst tanggal oktoberpermohonan nomor ps wsl.gns.o2. 1x dhi. pasangan a.n. sulaiman zendrato, sh., dan ilham mendoza, sp., m.m., menjadi pasangan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id cam gunungsitoli barat hadir lokasi tps desa share'o, juga ketua dan anggota kpu kota gunungsitoli serta ketua dan anggota ppk gunungsitoli barat (bukti tl 003j, bahwa sampai batas waktu pendaftaran pukul wib, tidak ada pemilih yang mendaftarkan diri untuk memilih dan setelah selesai pemungutan suara, sisa surat suara yang tersisa meja kpps ada (ima) lembar lagi (bukti .tl 003j, bahwa untuk penyelesaian permasalahan tps desa share'o diwakili, panwascam gunungsitoli barat merekomendasikan secara lisan sebagai berikut (bukti tl kpps tetap menerima pendaftaran pemilih sampai batas waktu pendaftaran pemilih dan pemungutan suara, setelah selesai pemungutan suara, kpps menghitung model c kwk yang telah diterima kpps dan menyinkronkan dengan daftar hadir model c7 kwk,: kpps membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara yang telah digunakan dan dimasukan dalam kotak suara, bahwa rekomendasi panwascam gunungsitoli barat tersebut telah dilaksanakan kpps tps desa share'o diwakili dan hasilnya adalah jumlah model c6 kwk yang diserahkan pemilih kepada kpps sejumlah lembar, jumlah pemilih yang tercatat dalam model c7 kwk sejumlah pemilih serta surat suara yang masuk dalam kotak suara, jumlahnya sama yakni lembar. dengan demikian jumlah pemilih dan jumlah surat suara dalam kotak suara sama jumlahnya yakni bahwa setelah jumlah surat suara yang ada dalam kotak suara sama dengan jumlah pemilih maka dilanjutkan dengan penghitungan perolehan suara masing masing pasangan calon, bahwa kejadian khusus tps desa share'o diwakili, kecamatan gunungsitoli barat telah dicatat kpps dalam formulir model c2 kwk divide c2 kwk tps desa share'o diwakili pada bukti tc. gunungsitoli barat j|: bahwa pada saat pelaksanaan penghitungan suara tidak ada rekomendasi yang diajukan tps dan juga tidak ada keberatan merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo yang diajukan saksi pemohon dan pasangan calon nomor dan divide c2 kwk tps desa share'o diwakili pada bukti tc. gunungsitoli barat j|: bahwa pada tanggal desember ppk gunungsitoli barat bersama panwascam gunungsitoli barat melakukan rapat koor dinasti berkaitan dengan kejadian khusus tps desa share'o diwakili, kecamatan gunungsitoli barat, dan kesimpulan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara (bukti tentang terjadinya perusakan pada kotak suara tingkat tps kecamatanangan calon, sebagaimana dalil pemohon pada halaman huruf jawaban memohon: dalil pemohon ini adalah tidak benar dan sangat bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya. bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah pada saat pendistribusian logistik (kotak suara) beserta kelengkapan tps dari ppk pps yakni pada hari selasa, tanggal desember sebagian kotak suara ada satu kotak suara yang putus tali pengikutnya tepat bagian bawah kotak suara (diduga putus pada saat pendistribusian dari kpu ppk menggunakan truk). berkaitan dengan hal tersebut dijelaskan bahwa demi menjaga keamanan dari logistik, maka ppk kecamatan gunungsitoli idxno bersama panwascam kecamatan gunungsitoli idxno menyepakati untuk melakukan kotak suara dan disaksikan oleh pihak kepolisian tanpa mengeluarkan isi dari kotak suara, perbaikan tersebut turut disaksikan oleh, pps, anggota kpu kota gunungsitoli atas nama hamdan telaumbanua dan pihak pam dari kepolisian, sehingga kotak suara tersebut tidak jebol atau rusak pada saat pendistribusian kepada pps, setelah selesai pendistribusian sampai kepada pps dan kpps, pada saat pemungutan suara tps pada tanggal desember tidak ada laporan atau kejadian khusus bahwa berkurangnya rusaknya isi dari kotak suara tersebut sehingga proses merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id rapat pemungutan dan penghitungan suara tps berjalan dengan baik bukti tl 001j, bahwa seluruh dokumen pemungutan dan penghitungan suara tps terjaga dan terpelihara dengan baik hingga saat ini: bahwa ketua panitia pengawas kecamatan gunungsitoli idxno yang hadir pada rekapitulasi tingkat kpu kota gunungsitoli secara tegas menyatakan tidak ada temuan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berkaitan berkurangnya rusaknya isi dari kotak suara, tidak ada keberatan saksi pemohon yang diterima oleh panitia pengawas kecamatan gunungsitoli idxno berkurangnya rusaknya isi dari kotak suara dan saksi pemohon urut tidak ada mengisi formulir model da2 kwk berkurangnya rusaknya isi dari kotak suara. permasalahan berkurangnya rusaknya isi dari kotak suara telah selesai pada saat rekapitulasi tingkat ppk gunungsitoli idxno pada tanggal desember (bukti tl dan bukti te tentanglosan tps, hal ini terjadi hampir seluruh kecamatan kota gunungsitoli, sebagaimana dalil pemohon pada halaman huruf jawaban memohon: tidak benar terjadi perubahan jenis kelamin pemilih yang telah melakukan pencoblosan tps. dalil pemohon patut diabaikan karena tidak menjelaskan lokasi peristiwanya, bahwa yang memohon ketahui adalah terjadi kesalahan penulisan jumlah pemilih laki laki dan jumlah pemilih perempuan dalam formulir model da kwk. hal tersebut telah dilakukan pembetulan: bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi ada temuan dari panitia pengawas pemilihan kota gunungsitoli pada data formulir model da1 kwk (lima) ppk yakni kecamatan gunungsitoli selatan, kecamatan gunungsitoli utara, kecamatan gunungsitoli idxno dan kecamatan gunungsitoli dimana jumlah pemilih laki laki dan pemilih perempuan tidak sinkron dengan jumlah pemilih laki laki .dan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id perempuan pada dpt yang ditetapkan kpu kota gunungsitoli pada tanggal oktober sementara total jumlah pemilih dalam dpt sama formulir (vide model kwk bukti te bukti te bukti te bukti te 004j: bahwa kesalahan penulisan jumlah pemilih laki laki dan pemilih perempuan formulir da1 kwk, pada saat itu juga dilakukan pembetulan dengan dibubuhkan para ketua kpu kota gunungsitoli, para ketua panitia pengawas pemilihan kota gunungsitoli dan para masing para saksi pasangan calon bukti tl dan bukti tl dan bukti te bukti te bukti te bukti te 004j, tentang pemohon tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan ppk) dan kpu di karenakan adanya pelanggaran yang bersifat massif yang dimulai dari penyelenggara tidak professional dan pelanggaran pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh salah satu pasangan calon sebagaimana dalil pemohon pada halaman sampai dengan halaman angka jawaban memohon: dalil pemohon adalah salah dan keliru dan tidak memiliki bukti. pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas pelanggaran yang bersifat massif sebagaimana yang dituduhkan pemohon, dan cenderung membangun opini publik bahwa pemilihan walikota dan wakil walikota diwarnai dengan berbagai pelanggaran baik yang dilakukan memohon maupun pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, selama pelaksanaan tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli tahun memohon tidak ada dan tidak pernah panggil oleh panitia pengawas pemilihan kota gunungsitoli untuk klarifikasi atas laporan atau pengaduan pelanggaran atau memohon tidak ada menerima rekomendasi panitia pengawas pemilihan kota gunungsitoli sebagai tindak lanjut atas laporan atau pengaduan terjadi pelanggaran pelaksaan tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli tahun merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id saksi pemohon tidak menandatangani formulir hasil rekapitulasi tingkat ppk tidak melanggar ketentuan. dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun mence bu, saksi pemohon tidak menandatangani berita acara dan hasil rekapitulasi formulir model da kwk dan formulir daa kwk) hanya (tiga) ppk yakni rekapitulasi ppk kecamatan gunung sitoli idxno, kecamatan gunungsitoli selatan dan kecamatan gunungsitoli, sedangkanrekapitulasi tingkat ppk kecamatan gunungsitoli barat dan kecamatan gunungsitoli utara saksi pemohon tidak hadir bukti te bukti te bukti te bukti te bukti bukti te saksi pemohon hadir pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kpu kota gunungsitoli yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal desember sampai selesai danbukti dan bukti tg 004j, saksi pemohon tidak menandatangani formulir hasil rekapitulasi tingkat kpu kota gunungsitoli tidak melanggar ketentuan. dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun menyebutkanketua dan anggota kpu kip kabupaten kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani, walaupun saksi pemohon sebagian tidak menandatangani berita acara dan hasil rekapitulasi penghitungan suara kecamatan dan tingkat kpu kota gunungsitoli tidak menghalangi penetapan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id peroleh suara pasangan calon pada pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli tahun dan fakta adalah bahwa seluruh tps tps) wilayah kota gunungsitoli berita acara formulir model c kwk dan sertifikasi penghitungan suara formulir model c1 kwk) tingkat tps telah ditandatangani oleh saksi pemohoa dan bukti tc. gunungsitoli barat bahwa dengan demikian pemohon telah menerima hasil perolehan suara pada pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli tahun memohon telah memberi kesempatan kepada seluruh pasangan calon walikota dan wakil walikota gunungsitoli untuk menanda tangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan ppk) dan kpu kota gunungsitoli, sehingga apabila pemohon tidak menandatangani berita acara tingkat ppk dan kpu kota gunungsitoli adalah merupakan hak pemohon yang tidak dapat dipaksakan memohon sebagaimana digariskan pkpu nomor tahun tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan:merupakan fakta bahwa memohon telah menyelenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli secara professional: perolehan suara masing masing pasangan calon pasti berbeda jika pelaksanaan pilkada kota gunungsitoli tahun dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dengan menjunjung tinggi kejujuran dan tidak merugikan hak konstitusional salah satu pihak, sebagai mana dalil pemohon pada halaman angka dan angka jawaban memohon: bahwa dalil pemohon merupakan asumsi pemohon saja yang tentunya tidak dapat dibuktikan, bahwadan berdasarkada merupakan fakta bahwa memohon telah menyelenggarakan pemilihan secara bertanggung jawab, bahwa dalam penyelenggaran pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli tidak ada hak konstitusional pemohon yang dirugikan keikutsertaan pemohon sebagai peserta pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli merupakan fakta bahwa hak konstitusional pemohon terpenuhi, tentang, sebagaimana dalil pemohon pada halaman angka jawaban memohon: bahwa pemohon salah dan keliru mendalilkan pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli tidak dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil: bahwa merupakan fakta umum yang dapat disaksikan seluruh masyarakat kota gunungsitoli bahwa: pemilih dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli adalah dengan pemilih langsung yang mendatangi tps yang disediakan memohon sehingga penyelenggaran pemilihan berjalan secara langsung, pemilih dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli berada dalam bilik tps yang disediakan memohon sehingga penyelenggaran pemilihan ber jalan secara rahasia: pemilih dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli tps tidak diintimidasi sehingga bebas menggunakan hak pilih: seluruh pasangan calon walikota dan wakil walikota gunung sitoli diperlakukan secara adil oleh memohon sejak tahapan pencalonan, kampanye hingga pemungutan penghitungan suara tps serta rekapitulasi hasil penghitungan suara ppk dan kpu kota gunungsitoli, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dalam penyelenggaraan pemilihan calon walikota dan wakil walikota gunungsitoli memohon melaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan, terbuka dan dapat dikoreksi apabila ada yang keberatan terhadap kesalahan memohon, tentang pemungutan suara ulang sebagai solusi agar tidak ada lagi pihak pihak yang dirugikan sebagai akibat politik uang, sebagaimana dalil pemohon pada halaman angka jawaban memohon: bahwa hingga jawaban ini disampaikan mahkamah konstitusi tidak ditemukan adanya kasus politik uang dalam pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli tahun yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dalil memohon untuk menyatakan adanya politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli tidaklah memiliki dasar hukum: bahwa pemohon salah dan keliru mendalilkan adanya politik uang sebagai sebab untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. hal ini disebabkan peraturan perundang undangan tentang pilkada telah memberikan pedoman tentang pemungutan suara ulang sebagai managariszakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.ntang dalil pemohon pada halaman angka yang pada pokoknya menguraikan bahwa memohon tidak teliti untuk men verifikasi persyaratan pasangan calon nomor urut a.n. sowa'ao.n. sowa'a lali, se., si., mempunyai ke wajibkan hutang sebesar rp. bank sumut cabang gunungsitoli, dan hal tentunya telah melanggar amanat undang undang nomor tahun huruf jawaban memohon: bahwa dalil yang diuraikan pemohon pada halaman angka adalah tidak benar. bahwa memohon hanya melakukan verifikasi terhadap dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam pkpu nomor tahun juncto dan dan dan pkpu nomor tahun bahwa memohon tidak ada menerima surat dari bank sumut cabang gunungsitoli berkaitan dengan hutang a.n. sowa'a lali, se., si., dan juga tidak ada menerima laporan dari masyarakat selama proses penerimaan dan verifikasi dokumen pemenuhan persyaratan calon walikota dan wakil walikota gunungsitoli tahun bahwa untuk kepentingan penelitian apakah sowa'a lali, se, memiliki tanggungan utang memohon mendasari atas surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang nomor w2.u1 hkm. vi1 tanggal juli dari pengadilan negeri niaga ham phi perikanan dan tipikor medan bukti ta 007j: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa memohon sangat tidak mungkin melakukan verifikasi ter hadap dokumen yang tidak diterima memohon sebagai pemenuhan persyaratan calon walikota dan wakil walikota gunungsitoli tahun bahwa dalil dalil pemohon yang menduga dan menilai bahwa telah terjadinya pelanggaran yang masif dan memohon tidak profesional dalam menyelenggarakan pemilihan walikota dan wakil walikota adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak ada buktinya. bahwa memohon telah melaksanakan tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang undangsitoli tahun bergunung sitoli tahun yang benar adalah sebagai berikut: urut jumlah perolehan drs. martinus lase, msp., dan drs. kemurnian zebra, be. 128p? ir. lakhomizaro zebra, dan sowa'a lali, s.e., si. sulaiman zendrato, s.h., m.h., dan ilham mendoza, s.p., m.nomor urut sehingga dengan demikian pilkada kota gunungsitoli diikuti oleh (tiga) pasangan calputuskan oleh kpu kota gunungsitoli pada tanggal desember pukul wib. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, menurut pemohon, per pyelenggarakan pemilihan kepala daerah, calon walikota dan wakil walikota gunungsitoli pada tanggal desember bahwa memohon telah mengeluark.ta .tb .tb .7c .tc .te .te .tf .tg .tg .tl .7tl sampai dengan bukti .tn .tn sebagai berikut: ratan busi (f7ukti surat keputusan kpu kota gunungsitolinomor permohonan ps ps wsl.gns.o2. 1x atas nama pasangan calon sulaiman zendrato, sh, dan ilham mendoza, sp, bukti ta surat keputusan kpu1x yang diterbitkan panitia pengawas pemilihan kota gunungsitoli, tertanggal oktober bukti ta berita acara nomor ba x tentang penetapan nomor urut pasangan calomerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ix yang diterbitkan panitia pengawas pemilihan kota gunungsitoli, tertanggal oktober bukti surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang pengadilan negeri niaga ham phi perikanan dan tipikor medan nomor w2.u1 hkm. vii tanggal juli bukti berita acara komisi pemilihan umum kota gunungsitoli nomor ba ix tanggal september tentang penetapan daftar pemilih sementara dps) kota gunungsitoli dalamn penetapan daftar pemilih sementara dps) pada pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli tahun bukti tanda terima soft copy dps dalam yang diterima tim kampanye pasangan calon nomor dan tim kampanye pasangan calon nomor bukti berita acara kpu kota gunung sitoli nomor ba x tanggal oktober tentang penetapan daftar pemilih tetapdpt) dalam pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli tahun tanggal oktober bukti tanda terima soft copy dpt (a. kwk) dalam yang ditandatangani oleh tim kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota gunungsitoli tanggal oktober bukti berita acara kpu kota gunungsitoli nomor: ba x tanggal oktober tentang daftar pemilih tetap tambahan dalam penyu kenetambahan tb dalam pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli tahun tanggal oktober merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id model tb kwk, tanggal november bukti bukti tc berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps kecamatan gunungsitoli model c kwk) yakni desa bawodesolo tps, boy tps, dihadang gawa gawa tps, dihadang tabalong opsi, favor lasarv tps, pilihan tps), hilimbaruzo tps), ilina'a tps, ilir i20 tps, iraonogeba tps, lasarv famili tps, lolowono niko'tano tps, madolaoli opsi, madura tps, desa tiga tps, mudik tps, ombolataulu tps, onowaembo tps, onozitoli flora opsi, onozitoli sifaoroasi tps, see tps, sambo tps, sifalaete tabalong tps, sifalaete ulu tps, share'o tabalong tps, simadraolo tps, sisarahili sisambualahe opsi, sisobahili tibalah opsi, tuhemberua ulu tps, sisarahiligamu tps), mau tps), pasar tps) bukti tc berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps kecamatan gunungsitoli idxno model c kwk) yakni desa awa'ai tps, bawodesolo tps, binasa opsi, wahana tps, favor tps, helefanikha tps, hilimbawodesolo tps, hilimbowo idxno tps, hiliweto idxno tps, humane tps, idanotae tps, lewuoguru idxno tps, lolo'ana'a idxno tps, obovata tps), onowaembo tps), samawi tps, simanaere opsi, siwalubanua opsi, siwalubanua tps, tererosi tps), tererosi tps, tuhegeo tps, tuhegeo (1tps, hilihambawa tps), sifalaete tps, gowa tps) bukti tc berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps kecamatan gunungsitoli selatan model c kwk) yakni desa fardhu tps, foto tps, hiligara opsi, hiligodu obovata tps, lolofaoso tabalong tps, lololakha opsi, lolomboli tps, luahalaraga tps, masing tabalong tps, obovata menari tps, ononamolo lot tps, onoczitoli tabalong tps, share'o tibalah opsi, sisobahili tanoe'o tps, tererosi obovata opsi merdeka barat jakarta tel, fax ema: [email protected] bukti tc berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps kecamatan gunungsitoli utara model c kwk) yakni desa asia tps, gawa gawa bus tps|, membawa tps), hiligodu ulu opsi, hilimbowo flora tps, lasarv sow tps, lolo'a,ana'a lolomoyo tps, teluk belukar tps, tererosi asia tps, flora opsi bukti tc berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps kecamatan gunungsitoli alo'oa model c kwk) yakni desa favor hilimbowo tps, favor you tps, iraonolose opsi, lololawa tps, nazalou alofa tps, nazalou lolowau tps, niko'tano dao opsi, orahili tanoe'o tps, tarakhaini tps) bukti tc berita acara pemungutan dan penghitungan suara tps kecamatan gunungsitoli barat model c kwk) yakni desa gada tps, hilinakhe tps, lolomoyo tuhemberua opsi, ononamolo lot tps, onozhiko tps, orahili tumor tps), share'o diwakili tps, tumor tps, tumor balohili tps bukti tc berita acara rapat koordinasi ppk gunungsitoli barat bersama panwascam gunungsitoli barat tanggal desember sitoli alo'oa|idxnoselatanmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idbarat kwk gunung sitoli utara kota gunungsitoli tahun model da kwk): seluruh ppk kota gunungsitoli bukti daftar hadir rapat pleno terbuka kpu kota gunungsitoli dalam rangka rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan pasangan calon walikota dan wakil walikota gunungsitoli tahun tanggal desember bukti tg rekaman kata sambutan ketua panwaslih kota gunungsitoli dalam acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara kota gunungsitoli. (pada durasi bukti berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kota dalam pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli nomor ba xi1 tahun dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di. tingkat kabupaten kota dalam pemilihan walikota wakil wakil walikota gunung sitoli model db, formulir model db1 kaki, tanggal desemberpu kota gunungsitoli, tanggal desember model kwk kepada saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota gunungsitoli buktigunungsitoli tahun model db2 kwk bukti keterangan penjelasan ppk kecamatan gunung sitoli idxno terhadap kronologis kejadian khusus pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli tahun beserta lampiran foto peristiwa gunungsitoli selatan, tanggal januari gunungsitoli barat, tanggal januari gunungsitoli, tanggal januari gunungsitoli alo'oa, tanggal januari gunungsitoli utara, tanggal januari gunungsitoli idxno, tanggal januari gunungsitoli gunungsitoli idxno gunungsitoli selatan gunungsitoli utara gunungsitoli alo'oa. gunungsitoli barat bukti tn surat mandat saksi pasangan calon untuk meng hadiri rekapitulasi hasil perolehan suara ppk untuk seluruh kecamatan kota gunungsitoli bukti tn surat mandat saksi pasangan calon pada penyelenggaraan, tanggal desember bukti tn berita acara penyerahan dan pengantaran logistik pemilihan walikota dan wakil walikota gunung sitoli tahun dari kpu kota gunungsitoli seluruh ppk i2. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pihak terkait memberikan keterihak terkait: bahwa pihak terkait atas nama ir. lakhomizaro zebra, dan sowa'a lali, se., si, adalah sebagai calon walikota dan wakil walikota gunungsitoli dalam perkara perselisihan hasil pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli tahun register nomor php.kot xiv hal itu berdasarkan surat keputusan kpu kota gunungsitoli nomor pts kpu k. gst tanggal agustus tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota gunungsitoli periode s d (vide bukti surat pihak terkait bertanda: ft. pengumuman komisi pemilihan umum kpu) kota gunung sitoli nomor kpu.k gst. vi11 tanggal agustus (vide bukti surat pihak terkait bertanda: ftsurat keputusan kpu kota gunungii. tentang pokok permohonan: tidak benar pihak terkait pasangan calon nomor urut melakukan money politic kecamatan gunungsitoli idxno, kecamatan gunungsitoli, kecamatan gunungsitoli alo'oa, kecamatan gunungsitoli barat, kecamatan gunungsitoli selatan dan kecamatan gunungsitoli utara, bahwa dalil alasan permohonan pemohon dalam perkara guo terhadap pihak terkait tentang money politic, pihak memohon bantah dengan tegas, alasan pemohon dalam permohonan pemohon tersebut tidak mempunyai fakta yang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum: bahwa pihak terkait membantah dengan tegas atas alasan alasan permohonan pemohon yang diuraikan oleh pemohon pada alasan pemohon nomor angka huruf dan proses yang berkaitan dengan pelaksaan pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli tahun tidak ada kendala, tidak ada keributan dan tidak ada terjadi pelanggaran hukum oleh penyelenggara pemilihan: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa tentang persyaratan kelengkapan administrasi calon wakil walikota gunungsitoli nomor urut atas nama sowa'a lali, se., si., terkait dengan pinjamannya bank sumut cabang gunungsitoli, hal itu telah kiper timbangan dan diberikan keputusan oleh memohon komisi pemilihan umum kpu) kota gunungsitoli jauh sebelum pemungutan suara pemilihan calon walikota dan wakil walikota gunungsitoli tahun bahwa tentang pinjaman calon wakil walikota gunungsitoli nomor urut atas nama sowa'a lali, se. si. tersebut, telah dijelaskan oleh pihak bank sumut cabang gunungsitoli, yaitu melalui: surat nomor kco7 pm tanggal desember tentang informasi data pinjaman atas nama sowa'a lali, se, si, berisikan: fasilitas kredit didapatkan sejak desember dengan pmk nomor kco7 apk kmg tanggal desember plafon rp. (dua ratus juta) jangka waktu kredit: s d bulan) sisa pokok pinjaman sampai dengan surat ini dikeluarkan sebesar rp. (seratus enam puluh juta tujuh puluh dua ribu empat puluh tiga rupiah) (vide bukti surat pihak terkait, bertanda: ft. surat nomor kco7 pm l tanggal januari tentang informasi data pinjaman a.n. sowa'a lali, se., si., berisikan: bahwa saudara sowa'a lali, se., si, masih tercatat sebagai nasabah peminjam bank sumut cabang gunungsitoli yang berasal dari institusi dprd kota gunungsitoli pada tanggal desember namun sejak tanggal desember saudara sowa'a lali, se, si, sudah tidak lagi berkedudukan sebagai anggota dprd kota gunungsitoli sesuai dengan surat dari sekretariat dprd kota gunungsitoli nomor setwan tanggal desember bahwa sesuai dengan persetujuan membuka kredit pmk) nomor kco7 apk kmg tanggal desember antara bank sumut cabang gunungsitoli dengan saudara sowa'a lali, se., si, terdapat perikatan hukum terkait dengan kredit pinjaman yang bersangkutan dan hingga saat ini masih belum lunas serta dalam kondisi lancar. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id (vide bukti surat fihak terkait, bertanda: ft. bahwa berdasarkan ketentuan angka undang undang berbeda harian negara menyebutkahaman kerugian negara ini dapat disimpulkan mengandung tiga unsur, yaitu: berkurangnya keuangan negara: bersifat nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum. memperhatikan surat dari bank sumut cabang gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam bukti surat pihak terkait yang bertanda ft. dan ft. yang menerangkan bahwa benar calon wakil walikota gunungsitoli nomor urut atas nama sowa'a lali, se. mempunyai pinjaman bank sumut sebesar rp. pelunasan sampai pada tahun tidak ada permasalahan dan lancar, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan angka undang undang perbendaharaan negara, perikatan yang terjadi antara bank sumut cabang gunungsitoli sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian nomor kco7 apk kmg tanggal desember tidak ada kerugian negara, ii. tentang pelanggaran dalam kampanye pihak pemohon: bahwa terjadi pelanggaran dalam kampanye yang diduga dilakukan oleh pemohon dan tim kampanye pemohon dalam perkara ago (pasangan calon walikota dan wakil walikota gunungsitoli nomor urut yaitu pada tanggal november dengan mempergunakan fasilitas umum objek muara indah desa asia kecamatan gunung sitoli utara), hal tersebut telah dilaporkan oleh masyarakat melalui(vide bukti surat pihak terkait, bertanda: ft. nomor dpd lsm.gpn tanggal november (vide bukti surat pihak terkait, bertanda: ft. dan kemudian tindak lanjut proses panitia pengawas pemilihan kecamatan gunungsitoli utara sebagaimana dimaksud dalam surat nomor panwascam gsu x tanggal november (vide bukti surat pihak terkait, bertanda: ft. tindak lanjut prosegunungsitoli utara sebagaimana dimaksud dalam surat nomor panas x1 tanggal november (vide bukti surat pihak terkait, bertanda: ft. photo photo (gambar) sebanyak lembar (vide bukti surat pihak terkait, bertanda: ft. bahwa dari uraian dan fakta tersebut yang diajukan pemohon dalam perkara guo bukan sengketa tentang perolehan suara calon walikota dan wakil walikota gunungsitolitahun sebagaimana telah atas, pihak terkait pasangan calon walikota dan wakil walikota gunungsitoli nomor urut memohon kepada mahkamah konstitusi agarft sampai dengan bukti ft sebagai berikut: nomor pts kpu k. gst tanggal agustus tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil walikotadengan per olahan suara sebanyak (delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua) suara,dengan perolehan suara sebanyak (dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) suara, pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut an. sulaiman zendrato, s,h., m.h., dan ilham mendoza., s.p., m.m., dengan perolehan suara sebanyak (sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh) suara. bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah kota gunungsitoli tersebut seharusnya dilaksanakan secara demokratis berlandaskan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan, akan tetapi hal ini justru sebaliknya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah kota gunungsitoli, penuh dengan pelanggaran pelanggaran diantaranya sebagai berikut: terjadinya money politik yang diduga dilakukan oleh paslon nomor urut pasangan ir. lakhomizaro zebra dan sowa'a lali, se., si., yang terjadi kec. gunungsitoli idxno, kec. gunungsitoli, kec. gunungsitoli alofa, kec. gunungsitoli barat, kec. gunungsitoli selatan serta kec. gunungsitoli utadanya daftar pemilih tetap dpt) ganda,, dpt yang tidak memiliki nik., yang terjadi hampir seluruh kecamatan gunungsitoli, dengan estimasi daftar pemilih tetap yang tidak memenuhi persyaratan sebagai mana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan berdasarkan penghitungan sementara mencapai surat suara pemilihmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mungstoi periode bukti ft pengumuman komisi pemilihan umum kpu) kota gunungsitoli nomor kpu.k gst. viii tanggal agustus bukti ft berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kota dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota gunung sitoli tahun dan laporannya bukti ft surat keputusan kpu kota gunung gunung sitoli tahun dan laporannya bukti ft surat nomor kco7 pm tanggal desember tentang informasi data pinjaman atas nama sowa'a lali, se., si. bukti ft surat nomor kco7 pm l tanggal januari tentang informasi data pinjaman a.n. sowa'a lali, se., si. bukti ft suratbukti ft surat lembaga swadaya masyarakat gerakan peduli nias nomor dpd lsm.gpn tanggal november bukti ft surat panitia pengawas pemilihan kecamatan gunungsitoli utara nomor panwascam gsub xi tanggal november bukti ft surat panas nomor panas os xi atas nomdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id. hasil pemilihan umum. dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.ida.merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.iddmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id.terjadinya pencoblosan yang dilakukan oleh seseorang, (berdasarkan daftar hadir pemilih model c7 kwk , yang bersangkutan telah meng gunakan hak pilihnya telah cellist oleh penyelenggara ), akan tetapi yang bersangkutan tersebut sudah tidak bertempat tinggal kota gunungsitoli, hal ini berdasarkan bukti sementara yang kami miliki terjadi kec. gunungsitoli idxnokekurangan surat suara yang terjadi kec. gunungsitoli barat, sebanyak lembar surat sungrusakan pada kotak suara tingkat tps, yang terjadi kec.lonaan tps, hal ini terjadi hampir seluruh kecamatan kota gunungsitoli. bahwadapatkan hasil tiap kecamatan sebagai berikut:memperoleh suara sebagai berikut: kecamatan gunungsitoli sebanyak suara: kecamatan gunungsitoli alo'oa sebanyak suara, kecamatan gunungsitoli barat sebanyak suara, kecamatan gunungsitoli idxno suara, kecamatan gunungsitoli selatan sebanyak suara: kecamatan gunungsitoli utara sebanyak suara. total perolehan suara urut suarmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idbertanggal desember divide bukti bukti .7g bukti fgunungsitolgunungsitoli diumumkan oleh memohon berdasarpukul wib (vide bukti bukti .tg bukti fgunungsitoli, provinsi sumatera utara tahun berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum kota gunungsitoli nomor pts kpu k.gst tentang penetapanada pemilihan walikota dan wakil walikota gunungsitoli tahun tanggal agustus (vide bukti bukti ft serta keputusan komisi pemilihan umumkota gunungsmemohon mengajukan eksepsi terkait hal tersebut, bahwa jumlah penduduk wilayah kota gunungsitoli berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan dak2) adalah jiwa (vide bukti .gunungs.mempasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut a.n. sulaiman zendrato, s.h., m.h., dan ilham mendoza, s.p., m.m., mem bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan, maupun berita acara tingkat kota gunungsitoli, oleh kami dari pemohon tidak menandatangani, hal ini dikarenakan begitu hasilnya pelanggaran pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pilkada kota gunungsitoli tahun mulai dari pihak penyelenggara yang tidak profesional dalam melaksanakan pilkada kota gunungsitoli, dan juga pelanggaran pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh salah satu paslon untuk memperoleh hasil yang diinginkannya dengan cara cara yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan etika, bahwa tentunya seseorang dalam memilih memiliki kebebasan untuk memilih pemimpinnya, tanpa terikat untuk memilih salah satu paslon karena telah menerima pembayaran, bahwa demikian juga, perolehan suara antara masing masing calon pastilah berbeda jika, pelaksanaan pilkada kota gunungsitoli tahun merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan menjunjung tinggi kejujuran, dengan tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan hati, bahwa kami memohon kepada yang mulia hakim mahkamah konstitusi agar mendiskualifikasikan paslon nomor urut jika persidangan mahkamah konstitusi terbukti melakukan money politic atau kecurangan lainnya, atau mengurangi setengah dari jumlah suara tiap kecamatan dimana paslon yang bersangkutan terbukti melakukan money politic atau kecurangan lainnya, bahwa selain itu juga memohon tidak teliti untuk memverifikasi persyaratan paslon nomor urut dhi. paslon a.n. sowa'an. sowa'a lali, se., si., mempunyai kewajiban hutang sebesar rp. bank sumut cabang gunungsitoli, dan hal ini tentunya telah melanggar amanat undang undang nomor tahun huruf yang berbunydemikian juga paslon nomor urut a.n. sowa'a lali, se., si., telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam data yang diberikannya sebagai persyaratan pencalonan sebagai peserta pemilihan pada pilkada kota gunungsitoli tahun yaitu terkait tentang keterangan yang bersangkutan a.n. sowa'a lali, se., si., yang pada faktanya masih memiliki kewajiban hutang kepada negara, dhi. bank sumut cabang gunungsitoli, dan juga dalam laporan harta kekayaan calon wakil walikota a.n. sowa'a lali, se., si., memberikan keterangan yang tidak benar terkait dengan hutangnya kepada negara dhi. bank sumut cabang gunungsitoli, dan tentang hal ini melanggar nomor tahun yang berbunyimerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo, dan hal ini berakibat didiskualifikasikannya paslon nomor urut pasangan a.n. ir. lakhomizaro zebra dan sowa'a lali, se., si., karena tidak memenuhi persyaratan calon walikota dan wakil walikota sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang undangan, bahwa tentunya harapan masyarakat kota gunungsitoli dan juga harapan semuanya dalam pelaksanaan pilkada yang pertama kalinya dilaksanakan secara serentak ini, harus benar benar dilaksanakan dengan profesional, penuh tanggung jawab dan kejujuran dengan tidak merugikan hak konstitusional salah satu pihak, karena hal ini menjadi barometer tentang baik buruknya pelaksanaan pilkada secara serentak tahun ini, bahwapun kepemimpinan yang dilahirkan dari pilkada ini, adalah benar benar pilihan rakyat yang memilih dengan atas kesadaran sendiri, dan bukan karena adanya faktor politik uang sehingga pilihan dijatuhkan kepada paslon yang bersangkutan dan kejujuran dari pemimpin yang dilahirkan melalui pilkada serentak tahun ini, adalah hendaknya benar benar pemimpin yang dilahirkan dari kejujuran agar nantinya daerah yang pimpinan, menuju arah kemajuan dan tidak sebaliknya, bahwa negara dalam pelaksanaan pilkada secara serentak tahun ini, dimana kota gunungsitoli termasuk dalamnya, mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap warganya, termasuk paslon nomor urut a.n. drs. martinus lase, msp., dan drs. kemurnian zebra, be., agar tidak dirugikan oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab sebagai akibat dari money politic yang diduga dilakukan oleh salah satu paslon, dan juga pelanggaran pelanggaran lainnya yang sangat merugikan hak konstitusional pemohon, yaitu untuk mendapatkan pemilihan kepala daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.perlu. babadalah informasi perkiraan tingkat likuiditas lps per bulan untuk jangka waktu (enam) bulan kedepan.rekomendasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh kepala badan kebijakan fiskal kepada menteri untuk dimintakan penetapan. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada menteri mempertimbang pelaksanaan pinjaman bagian kesatu penganggaran (l) berdasarkan surat menteri sebagaimana dimaksud dalam menteri mengusulkan alokasi anggaran dana pinjaman dalam rancangan apbn dan atau rancangan apbn perubahan. pengalokasian ipa bun. berdasarkan alokasi dana pinjaman dalam undang undang mengenai apbn dan atau apbn perubahan diterbitkan dipa bun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangdalam hal persetujuan menteri atas permohonan pinjaman lps diberikan setelah undang undang mengenai apbn dan atau apbn perubahan ditetapkan dan tidak terdapat rencana perubahan terhadap undang undang mengenai apbn dan atau apbn perubahan, menteri mengajukan permohonan persetujuan pemberian pinjaman pemerintah kepada lps secara tertulis kepada dewan perwakilan rakyat. dalam hal dewan perwakilan rakyat menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada menteri menetapkan alokasi dana pinjaman. dalam hal persetujuan tertulis dewan perwakilan rakyat karena suatu dan lain hal belum dapat ditetapkan dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah permohonan persetujuan disampaikan menteri kepada dewan perwakilan rakyat sebagaimana dimaksud pada menteri menetapkan alokasi dana pinjaman. kewenangan penetapan alokasi dana pinjaman oleh menteri sebagaimana dimaksud pada. dalam hal dewan perwakilan rakyat menyetujui sebagian atau menolak permohonan persetujuan pinjaman sebagaimana dimaksud pada menteri menyampaikan hasil keputusan dewan perwakilan rakyat tersebut kepada lps secara tertulisdan, surat persetujuan pinjaman: surat kuasa apabila ketua dewan komisioner lps berhalangan, dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam penyusunan perjanjiwww jdih.kemenkes.go.stwakili ketua dewan komisioner lps sebagaimana dimaksud pada, cc. nilai pinjaman, tingkat suku bunga, jadwal pencairan, hak dan kewajiban, mekanisme pembayaran kewajiban, ketentuan dan persyaratan pinjaman, jaminan pinjaman, j . jangka waktu pinjaman, jangka waktu penarikan pencairan pinjaman, il. masa tenggang: percepatan pembayaran, denda, dan oo. keadaan kahar. sbn yang dimiliki lps merupakan jaminan atas pemberian pinjaman dari pemerintah. sbn sebagaimana dimaksud pada dihitung setelah dikurangi pajak penghasilan. dalam hal diperlukan, menteri dapat meminta jaminan lain tambahan luar jaminan sebagaimana dimaksud pada ane aitekomenkeuras jaminan lain tambahsbn sebagaimana dimaksud pada dan jaminan lain tambahan sebagaimana dimaksud padasumber dana pinjaman dengan ketentuan: dalam hal pinjaman bersumber dari sal, tingkat suku bunga setara imbal hasil sbn dan interest margin (spread) dengan tenor terdekat, dalam hal sumber dana pinjaman berasal dari penerbitan utang, tingkat suku bunga setara imbal hasil sbn dengan tenor terdekat, dan dalam hal sumber dana pinjaman berasal dari sal dan penerbitan utang, tingkat suku bunga dihitung secara tertimbang. jdih.kemenkeu.go.ice a17cc.vmmidinkemenkewoo.t, penyaluran dana pinjaman kepada lps, dan,cc. penerbitan spm ls. bagian kedua pencairan paragraf ketentuan umum pencairan bamvidin kemonkeuco.i apabila kesulitan likuiditas lps sebagaimana dimaksud dalam akan terealisasi dalam jangka waktu (tiga) bulan dep, dan nomor rekening untuk pemberian dana pinjamamwjainkemenkeu.go paragraf,wunwjdih.kemenkeu.go.ipinjaman kepada bumn pemerintah daerah lembaga badan lainnya.stop)topakuntansi tagihan pemberian dana pinjaman dan stoptoptopjauh.kemenkeu.goa pemberian dana pinjaman kepada lps dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap dengan memerhatikan: rencana penggunaan dana pinjaman yang memuat daftar kebutuhan dana sebagaimana dimaksud dalam hurufvii penambahan pinjaman dan pembayaran kembali bagian kesatu penambahan pinjaman dalam hal diperkirakan terjadi tambahan kebutuhan dana pinjaman yang melebihi pagu pinjaman yang telah ditetapkan, ketua dewan komisioner lps dapat menyampaikan permohonan pinjaman baru kepada menteri. omi komonkewooies ketentuan mengenai permohonan pinjaman dan penganggaran sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini berlaku mutasi mutans terhadap pengajuan penambahan jumlah pinjaman sebagaimana dimaksud dalam bagian keduaswjainkemenkew oosit, penggunaan dana pinjaman atas penyaluran dana dari kpa bun, cc. kegiatan penggunaan(l)waw jdihkemenkeu.go.id, dan atau terdapat indikasi gagal bayar,, dan akuntansi pemberian pinjaman. bab ketentuan penutup peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. keiwidinikamenkew.ae una pit. kepala bagian administrasi kementerian ap gn birohukum and syah antar sen?akuntansi tagihan pemberian dana pinjaman tahun anggaran ol) nomor t . ketua dewan komisioner lps . panen serasa (inimuan mur ang rawan e pit. kepala bagian minist sah kementerian biro umum nixrencana penggunaan dana yang bertanda tangan bawah ini: nama .etua dewan komisioner lps vena marun g3) www jdih.kemenkeu.go.id . petunjuk pengisian rencana penggunaan dana pinjaman diisi nama ketua dewan komisioner lps diisi nomor urut tujuan penggunaan dana pinjaman diisi tujuan penggunaan dana pinjaman diisi rincian penggunaan dana pinjaman diisi nilai nominal dana dari tiap rincian rencana penggunaan diisi jumlah nominal penggunaan dana pinjaman diisi tempat, tanggal, bulan, tahun penerbitan akuntansi tagihan bukti pembayaranlt. kepala bagian administrasi kementerian ardiansyah ada nin9780213199703y alampiran iiisampinjaman pemerintah kepada lps dari kpa, kegiatan penggunaan dana pinjaman pemerintah kepada lps,tua dewan komisioner lps . susan petunjuk pengisian surat pernyataan tanggung jawab mutlak diisi nomor surat pernyataan tanggung jawab mutlak diisi nama lengkap ketua dewan komisioner lps diisi nomor akuntansi tagihan bukti pembayaran diisi tanggal, bulan, tahun penerbitan akuntansi tagihan bukti pembayaran berkenaan diisi jumlah uang (angka) akuntansi tagihan bukti pembayaran berkenaan diisi jumlah uang (terbilang) akuntansi tagihan bukti pembayaran berkenaan diisi tempat, tanggal, bulan, tahun penerbitan surat pernyataan tanggung jawab mutlaka plt. kepala bagian afiministr kementerian andriajisyai nin9pengeluaran pembiayaan nomor: . satuan kerja . kode satuan kerja . nomor tanggal dipa bun . yang bertanda tangan bawah ini, kuasa pengguna anggaran satuan kerja . s5), menyatakan bahwa dana pinjaman pemerintah kepada lps sebagai berikut:sigsaaseg knanekasen kuasa pengguna anggaran . sesasanas petunjuk pengisian surat pernyataan tanggung jawab pengeluaran pembiayaan diisi nomor surat pernyataan tanggung jawab pengeluaran pembiayaan diisi nama satuan kerja diisi kode satuan kerja diisi nomor tanggal dipa bun diisi nama satuan kerja diisi kode mata anggaran tagihan lengkap dengan kegiatan, output, akun diisi jumlah uang untuk mata anggaran berkenaan diisi nomor akuntansi tagihan bukti pembayaran berkenaan diisi tanggal akuntansi tagihan bukti pembayaran berkenaan diisi tempat, tanggal, bulan, tahun penerbitan akuntansi tagihan bukti pembayaran berkenaan diisi tanda tangan pejabat pembuatan komitmen diisi nama lengkap pejabat pembuatanplt. kepala bagian administrasi entertain aro ardiansyah nin9730213 bab laporan tingkat likuiditas lps bagian kesatu laporan berkala tingkat likuiditas lps (l)periode semester sesuai dengan ketentuansebagaimana dimaksud pada untuk periode: semester disampaikan paling lambat minggu kedua bulan januari. semester disampaikan paling lambat minggu kedua bulan juli,: penjualan investasi dengan perjanjian membeli kembali:, dan pembayaran kegiatan operasional kantor. cc. dana tersedia untuk investasi. tingkat likuiditas. tingkat likuiditas lpsps. lps mengalami kesulitan likuiditas apabila tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud pada kurang dari 100y6 (seratus persen). dalam menghitung tingkat likuiditas lps, sumber daya keuangan yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam huruf dan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud dalam hurufangka bagian kedua laporan sewaktu waktu tingkat likuiditas lps lps menyampaikan laporan tingkat likuiditas sewaktu waktu dan informasi tambahan kepada menteri c.g. kepala badan kebijakan fiskal dalam hal lps memperkirakan tingkat likuiditas akan berada bawah (seratus persen) untuk jangka waktu (enam) bulan kedepan.lomwidin.kemenkeu.goaiii konsultasi pelepasan sbn yang dimiliki lps (l) dengan memerhatikan tingkat likuiditas, lps dapat melakukan pelepasan sbn yang dimilikinya dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai lps. dalam hal pelepasan sbn berpotensi dapat mengganggu stabilitas pasar sbn, ketua dewan komisioner lps menyampaikan permohonan konsultasi kepada menteri c.g. direktur jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko dengan tembusan kepada kepala badan kebijakan fiskal. permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat informasi mengenai: nominal, seri, tenor, jumlah sbn yang akan dilepas, rencana pelepasan sbn dan periode pelepasan sbn, cc. alasan pelepasan sbn, tenggat waktu kebutuhan, penilaian kondisi pasar, dan alternatif lainnya. permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada dapat diajukan bersamaan dengan laporan sewaktu waktu sebagaimana dimaksud dalam dalam (dua) surat terpisah. direktur jenderal pembiayaan dan pengelolaan risiko atas nama menteri dapat meminta lps untuk menyampaikan klarifikasi dan keterangan lebih lanjut dalam konsultasi pelepasan sbn. berdasarkan hasil konsultasi pelepasan sbn yang dimiliki lps dengan menteri, lps dapat: mengajukan permohonan kepada menteri agar dapat membeli kembali sbn yang dimiliki lps, dan atau melepas sbn kepada pihak lain selain pemerintah. pelaksanaan pembelian kembali sbn yang dimiliki lps oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sesuai dengan peraturan menteri mengenai pembelian kembali sbn. bab pemberian pinjaman kepada lps bagian kesatu ketentuan umum pinjaman dalam hal kebutuhan likuiditas lps tidak dapat dipenuhi dengan pelepasan sbn yang dimilikinya sebagaimana dimaksud dalam. bagian kedua permohonan pinjaman permohonan pinjaman., upaya yang telah dilakukan lps untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, estimasi kebutuhan likuiditas, data jaminan, rincian rencana penggunaan dana pinjaman, fl. rencana penarikan dana pinjaman, rencana pengembalian dana pinjaman yang disertai dengan analisis kemampuan membayar kembaliisi keman penilaian permohonan pinjaman sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh badan kebijakan fiskal dengan memerhatikan: tingkat likuiditas lps, kebutuhan likuiditas lps, cc. kemampuan membayar kembali lps, kapasitas fiskal, dan kesinambungan apbn. dalam melakukan penilaian permohonan pinjaman sebagaimana dimaksud pada badan kebijakan fiskal berkoordinasi dengan meminta masukan tertulis kepada, direktorat jenderal anggaran untuk melakukan penilaian kapasitas fiskal,badan kebijakan fiskal paling lambat (empat) hari kerja sejak permintaan masukan diterima. www jdih.kemenkeu.go.itelah ditetapkan besaran tarif bea masuk tindakan pengamanan atas barang impor berupa produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnyarpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang dikenakan bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf senjata opadiubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bea masuk tindakan pengamanan dikenakanpada bab sebagai berikut: sungai hadid sro21o00 sno22000 oma madara inn seowali kota dumai provinsi riau peraturan wali kota dumai nomor tahun tentang rencana detail tata ruang bagian wilayah perencanaan medang samp perlumemutuskan:bab ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: daerah adalah daerah kota duma lingkungan sekunder sebagaimana dimaksudung sub bwp jalan khusus sebagaimana dimaksud huruf terdapat pada blok blok dan blok kelurahan pelindung sub bwp jaringan rel kereta api antarkotaaj, dan blok kelurahan teluk makmur sub bwp jalur pejalan kakhalte sebagaimana dimaksud pada hurufterminal penumpang tipe sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat pada blok kelurahan pelindung sub bwp terminal barang sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat pada blok kelurahan pelindung sub bwp stasiun barang sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat pada blok kelurahan pelindung sub bwp terminal khusus sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan dermaga angkutan laut terdapat pada: blok dan blok kelurahan pelindung sub bwp dan blok dan blok kelurahan gundam sub bwp pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat pada blok kelurahan pelindung sub bwp rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam lampiran ii b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini. bagian keempat rencana jaringan prasarana rencana jaringan prasarana bwp medang sampaiair minum, rencana jaringan drainase, rencana jaringan pengelolaan air limbah, rencana jaringan persamaanpenyaluran minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi penyimpanan, saluran udara tegangan tinggi, cc. saluran udara tegangan menengah, saluran udara tegangan rendah, dan pembangkit listrik tenaga uap, dan gardu listrik. jaringan penyaluran minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi penyimpanan bwp medang sampai sebagaimana dalam huruf meliputi: jaringan penyaluran minyak bumi dari fasilitas produksi kilang pengolahan jaringan penyaluran gas bumi dari fasilitas produksi penyimpantinggi sebagaimana dimaksud huruf terdapat pada: blok blok blok dan blok kelurahan pelindung sub bwp dan blok dan blok kelurahan teluk makmur sub bwp saluran udara tegangan menengah sebagaimana dimaksudrendah sebagaimana dimaksud padapembangkit listrik tenaga uap sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat pada blok kelurahan pelindung sub bwp gardu listrik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: gardu distribusdan blok dan blok kelurahan gundam sub bwp dj, dan pengembangan gardu induk sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat pada blok kelurahan pelindung sub bwp rencana jaringan energipadablok dan blok kelurahan gundam sub bwp dan stasiun telepon otomatis yang berada pada blok kelurahan teluk makmur sub bwp jaringan bergerak seluler sebagaimana pada huruf berupa menara base transceiver stationdan blok kelurahan gundam sub bwp rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada digambarkan pada peta dan tercantum dalam lampiran ii d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali yaitu berupa jaringan perpipaan yang terdiri daripa transmisi air minumpipa unit distribusidj, dan cc. unit produksi terdapat pada blok kelurahan teluk makmur sub bwp bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi terminal air sebanyak (lima)air minumkelurahan gundam sub bwp saluran drainase sekundersaluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat pada: blok blok blok blokrencana jaringan drainasepengelolaan air limbah rencana jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa sistem pengolahan air limbah domestik terpusat. sistem pengolahan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada huruf berupa prasarana dan sarana pelengkapdan blok kelurahan gundam sub bwp rencana jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam lampiran ii g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kotaakhir, dan tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle. tempat pemrosesan akhir tpa) sebagaimana pada huruf terdapat pada blok kelurahan pelindung sub bwp tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle sebagaimana pada huruf terdapat pada: blokpersamaan sebagaimana dimaksud pada digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam lampiran ii h yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kotatempat evakuasi, dan cc. pengaman pantai. jalur evakuasi bencanatempat evakuasi sebagaimana pada huruf meliputi: meeting pointblok dan blok kelurahan gundam sub bwp tempat evakuasi sementaradan tempat evakuasi akhir terdapat pada blok kelurahan teluk makmur sub bwp pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat pada: blok kelurahan pelindung sub bwp blok dan blok kelurahan gunung sub bwp dan blok kelurahan teluk makmur sub bwp rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam lampiran ii i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini. bab rencana pola ruang bagian kesatu umum rencana pola ruang sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: zona lindung, dan zona budidaya. rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada digambarkan padata rencana pola ruang rdr tersebut merupakan peta zonasi (koning map) untukcc. zona ruang terbuka hijau dengan kode rth. paragraf zona sempadan pantai zona sempadan pantai dengan kode sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan dengan luas (dua ratus lima belas koma tujuhdan kelurahan gundam sub bwp paragraf zona sempadan sungai zona sempadan sungai dengan kode sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan dengan luas (enam puluh tujuh koma tujuh enam hektar) terdapat pada: blok blok blok blok blok blok blok blok kelurahan pelindung sub bwp blok kelurahan gunung sub bwp blok blok blok blok kelurahan teluk makmur sub bwp dan blok blok dan blok kelurahan gundam sub bwpirencanakan dengan luas (lima ratus tujuh puluh tiga koma lima puluh lima hektar), terdiri atas: sub zona taman kota dengan kode rth sub zona taman kecamatan dengan kode rth cc.direncanakan dengan luas (lima ratus dua puluh tujuh koma tujuh dua hektar) terdapat pada: blok blok blok blok blok blok blok dan blok kelurahan pelindung sub bwp blok blok dan blok kelurahan teluk makmur sub bwp dan blok blok dan blok kelurahan gundam sub bwp sub zona taman kecamatan dengan kode rth sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan dengan luas (tujuh belas koma tiga satu hektar) terdapat pada: blok blok kelurahan pelindung sub bwp dan blok blok kelurahan teluk makmur sub bwp dan blok kelurahan gundam sub bwp sub zona taman kelurahan dengan kode rth sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan dengan luas (dua puluh lima koma satu sembilan hektar) terdapat pada: blok blok dan blok kelurahan pelindung sub bwp blok blok kelurahan gunung sub bwp blok blok dan blok kelurahan teluk makmur sub bwp dan blok blok blok blok kelurahan gundam sub bwp sub zona pemakaman dengan kode rth sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan dengan luas (tiga koma tiga empat hektar)sarana pelayanan umum dengan kode spu, zona perkantoran dengan kode ktil. zona transportasi dengan kode tr, dan m.zona peruntukan lainnya kode pl.seribu dua ratus delapan puluh sembilan koma empat empat hektar)cc.direncanakan dengan luas (dua ratus enam puluh empat koma empat tiga hektar) terdapat pada: blok kelurahan pelindung sub bwp dan blok kelurahan teluk makmur sub bwp sub zona rumah kepadatan sedang dengan kode sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan dengan luas (sembilan ratus sembilan puluh delapan koma nol tujuhc.1l,sub zona rumah kepadatan rendah dengan kode sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan dengan luas (dua puluh enam koma sembilan empat hektar) terdapat pada blok kelurahan pelindung sub bwptiga ratus dua puluh satu koma nol empat hektar), terdiri atasirencanakan dengan luas (tiga puluh satu koma enam tiga hektar) terdapat pada blok kelurahan teluk makmur sub bwp sub zona perdagangan dan jasa skala sub bwp dengan kode sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan dengan luas (dua ratus delapan puluh sembilan koma empat satuempat puluh enam koma dua tujuh hektar)irencanakan dengan luas (dua puluh tujuh koma tiga enam hektar) terdapat pada: blok kelurahan pelindung sub bwp blok kelurahan gunung sub bwp dan blok dan blok kelurahan teluk makmur sub bwp sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode spu sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan dengan luas (lima koma tiga delapan hektar) terdapat pada:dan blok kelurahan gundam sub bwp sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode spu sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan dengan luas (tiga belas koma limaperkantoran zona perkantoran dengan kode sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan dengan luas (empat belas koma empat satu hektar) terdapat pada pada blok kelurahan teluk makmur sub bwpbwp medang sampai yang dilengkapi dengan peraturan zonasi bwpota atau kawasan strategis daerah yang akan atau perlu disusun rdtmerupakan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan atau administrasi yang melayani seluruh wilayah daerahdaerahdaerahirencanakan dengan luas (tiga ribu dua puluh tujuh koma enam sembilan hektar) terdapat pada: blok blok blok blok blok blok kelurahan pelindung sub bwp aj, dan blok kelurahan gunung sub bwp paragraf zona hutan produksi zona hutan produksi dengan kode sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan dengan luas (sembilan ratus delapan koma satu lima hektar) terdiri atas: sub zona hutan produksi terbatas dengan kode hpt', dan sub zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode hpk. sub zona hutan produksi terbatas dengan kode hpt sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan dengan luas luas (lima puluh satu koma lima empat hektar) terdapat pada blok kelurahan pelindung sub bwp sub zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode hpk sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan dengan luas (delapan ratus lima puluh enam koma enam satukelurahan gundam sub bwpperkebunan dengan kode direncanakan dengan luas (seribu seratus sembilan puluh enam koma lima enam hektar) terdapat pada: blok blok blok blok blok kelurahan pelindung sub bwp blok kelurahan gunung sub bwp blok kelurahan teluk makmur sub bwp dan blok kelurahan gundam sub bwpdirencanakan dengan luas (sebelas koma sembilan tujuh hektar) terdapat pada pada blok kelurahan pelindung sub bwp paragraf zona pembangkit tenaga listrik zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode ptl sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan dengan luas (empat puluh koma sembilan satu hektar) terdapat pada blok kelurahan pelindung sub bwp paragraf zona pariwisata zona pariwisata dengan kode sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan dengan luas (seratus empat koma tiga hektar) terdapat pada: blok blok kelurahan teluk makmur sub bwp dan blok kelurahan gundam sub bwpdua puluh tiga koma nol empat hektar) terdapat pada pada blok kelurahan teluk makmur sub bwplima belas koma enam lima hektar) terdapat pada: blok dan blok kelurahan pelindung sub bwp pada, dan blok blok kelurahan gundam sub bwpdirencanakan dengan luas (sembilan puluh delapan koma tujuh satu hektar) terdapat pada blok dan blok kelurahan pelindung sub bwpsebagaimana dimaksud pad, mendukung tercapainya agenda pembangunan dan pengembangan kawasan, merupakan sub bwp yang memiliki nilai penting, fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan atau memiliki nilai penting lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan kota, dan sub bwp yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: lokasi sub bwp prioritas: dan tema penanganan sub bwp prioritas. lokasi sub bwp prioritas, sebagaimana dimaksud pada huruf terletak di: kawasan industri sensing kelurahan pelindung sub bwp pada blok seluas seluas (enam puluh enam koma nol enam hektar): dan kawasan pulai bungkuk kelurahan gundam sub bwp pada blok seluas (tujuh belas koma nol dua hektar). tema penanganan sub bwp prioritas sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: tema penanganan blok kelurahan pelindung sub bwp yaitu pembangunan baru prasarana, sarana kawasan industri selongsong sebagai pusat ekonomi baru bwp medang sampai, dan tema penanganan blok kelurahan gundam sub bwp yaitu perbaikan prasarana, sarana, dan kawasan pulai bungkuk sebagai kawasan berbudaya melayu. sub bwp yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam lampiran iv, iv a dan iv b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini.untuk mewujudkanbagian kedua konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang program utama dalam pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam meliputi: kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan program pemanfaatan ruang. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha:an undangan yang berlaku. program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: arahan pemanfaatan ruang, lokasi: besaran: sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu dan tahapan pelaksanaan. arahanyang diprioritaskan penanganannya. lokasi program perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan blok dalam sub bwp. besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana pada huruf merupakan perkiraan jumlah satuan masing masing program pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakanasional, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi riau, anggaran pendapatan dan belanja daerah, swasta: masyarakat: pemerintah: pemerintah provinsi, pemerintah daerah, masyarakat, dan atau swasta. waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana pada huruf terdiri atas (empat) tahapanwaktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada bwp medang sampaikesesuaian kegiatapengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan. manfaat peraturan zonasi pada peraturan wali kota ini meliputi: menjamin dan menjaga kualitas ruang bwpterdiri atas: aturan dasar, dan teknik pengaturan zonasi. sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: sub zona rumah kepadatan tinggi dengan kode sub zona rumah kepadatan sedang dengan kode cc. sub zona rumah kepadatan rendahzona kawasan peruntukan industri dengan kode kpi, sub zona hutan produksi terbatas dengan kode hpt, il. sub zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode hpk: m.sub zona perkebung . zona pertahanan dan keamanan dengan kode hk, zona transportasi dengan kode tr, dan sub zona pergudangan dengan kode plmenjadi: kegiatan diperbolehkan diizinkan dengan kode kegiatan diizinkan terbatas dengan kode kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode dan kegiatan tidak diizinkan dengan kode klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada disajikan dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan matriks itbketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada lampiran vi,daerah: dan luas kavling minimum pada zona perumahan. luas kavling minimum pada zona perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf sebesar (sembilan puluh meter persegi)um (lima persen):um (lim persen),um (dua puluh peran):,rumah kepadatan tinggisatu), dan kdh minimum (lima belas persen). paragraf ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona rumah kepadatan sedangmeliputi: kdb maksimum (delapan puluh empat persen), klb maksimum (dua koma lima), dan kdh minimum (enam belas persen). paragraf ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona rumah kepadatan rendahmeliputi: kdb maksimum (enam puluh lima persen), klb maksimum (dua koma dua), dan kdh minimum (tiga puluh lima persenempat koma tiga), dan kdh minimum (lima belasdua koma enam), dan kdh minimum (empatota ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona sarana pelayanan umum skala kotacamatan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatlurahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahkawasan peruntukan industrimaksimum (delapan puluh delapan persen), klb maksimum (enam koma dua), dan kdh minimum (dua belas persen). paragraf ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona hutan produksi terbatasparagraf ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona hutan produksi yang dapat dikonversidaerah atau bagian wilayah daerah. sub zona taman kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk (satu) kecamatan. sub zona taman kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk (satu) kelurahan. sub zona pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagaidaerdaerahum (empat puluh persen), klb maksimum (dua koma satu), dan kdh minimum (enam, sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kdb maksimum (enam puluh persen), klb maksimum (satu koma delapan), dan kdh minimum (empat puluh persen) paragraf ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pembangkitan tenaga listrik ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode ptl, sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kdb maksimum (enam puluh tiga persen), klb maksimum (satu koma enam), dan kdh minimum (dua puluh tujuh persen). paragraf ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pariwisata ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona pariwisata dengan kode sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kdb maksimum (delapan puluh satu persen), klb maksimum (enam koma lima), dan kdh minimum (sembilan belaspergudangum, gsb minimum, jarak bebas antar bangunan minimal,dan jarak bebas samping dan jarak bebas minimumviii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali jalur pejalan kaki, ruang terbuka hijau, cc. ruang terbuka non hijau, prasarana lingkungan, dan prasarana pendukung. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada disajikan pada tabel ketentuan prasarana dan sarankegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan. ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud pada meliputi: ketentuan khusus kawasan rawan bencana: ketentuan khusus tempat evakuasi bencana, ketentuan khusus pertahanan keamanan, dan ketentuan khusus penyangga. ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana tercantum dalam lampiran x a, x b, x c dan x d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini. bagian ketujuh ketentuan pelaksanaan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: kegiatan dan penggunaan lahan yang yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi, dan pemberian insentif dan disinsentifterlanjur terbangun sebelum peraturan wali kota ini ditetapkan namun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan zonasi. pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan ketentuan pemberipemberipemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada huruf dilakuakuntabilitas: dan keberlanjutan. pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada huruiberikan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya sesuai dengan rdr. pemberian insentif dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huru daerah. ketentuan tata cara pemberian insentif fiskal berupa keringanan pajakfiskal berupa pengurangan retribusiberupa kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan pada saat izin dikeluarkan dan atau perpanjangan izin. kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk percepatan pemberian perizinan yang meliputi seluruh jenis perizinan. pemberian kemudahan perizinan paling sedikitmitra dengan usaha mikro, dan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk memperkuat struktur ruang guna mendukung pola ruang yang sesuai dengan rtrw. penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada dikhususkan bagi pembangunan pada daerah yang termasuk dalam tingkat kepadatan penduduk rendah dan sesuai dengan tata ruang. pemberian insentif penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan oleh wali kota berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh tim teknis berupa: penyediaan sarana dan prasarana jalan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana jembatan, dan penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan. penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada para pihak yang berhasil memberikan manfaat pada tata ruang daerah. penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh wali kota dan diberikan pada peringatan hari jadi daerah berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh forum penataan ruang daerah. publikasi atau promosi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan upaya pemerintah daerah agar para pihak memberikan manfaat tata ruang yang maksimal. publikasi atau promosi daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh wali kota berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh tim teknis dalam bentuk pemberian ruang publikasi atau promosi milik daerah berupa: billboard, website pemerintah daerah, cc. pameran daerah, dan videotron daerah. pengenadiberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kegiatan eksisting dengan batas waktu dan syarat sesuai dengan aturan yang berlaku. pengenaan disnon fiskal. disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada berupa: pengenaan kenaikan tarif pajak, dan pengenaan kenaikan tarif retribusi daerah. disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada berupa:pemberian diskompensasiruang guna mendukung pola ruang yang sesuai dengan dengan rtrw. kompensasi pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan ruang pada daerah yang diprioritaskan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pengenaan disinsentif persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat bagi kegiatan pemanfaatan ruang. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada diberikan sebagai upaya mengantisipasi dan atau menghindari kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan kerusakan atau degradasi lingkungan, stabilitas pasar dan atau kondisi sosial masyarakat. persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana dimaksud pada dikenakan pada saat permohonan izin dan atau hasil pengawasan, pemantauan dan pengendalian dari forum penataan ruang yang diberikan paling lama (lima) tahun sesuai dengan pemanfaatan dan kebutuhan tata ruang. kewajiban memberi imbalan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakanruang untuk memastikan kelestarian lingkungan dan daya dukung alam. imbalan sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan jenis kegiatan, nilai kemanfaatan, dan skala kepentingan. imbalan sebagaimana dimaksud meliputi: penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau, penyediaan dan pengelolaan resapan air, cc. penyediaan dan pengelolaan lingkungan. imbalan sebagaimana dimaksud diberikan sesuai ketentuan perundang undangan. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pengurangan terhadap sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah daerah. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh forum penataan ruang daerah kepada dinas terkait berdasarkan pertimbangan tim teknis meliputi: pembatasan penyediaan sarana dan prasarana akses jalan, pembatasan penyediaan sarana dan prasarana drainase, cc. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana peneranganjalan. penyediaan sarana dan prasarana yang dibatasi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab pemohon disinsentifatau zona berupa: zona ambang dengan kode dan teknik peraturan zonasi khusus dengan kode zona ambang sebagaimana dimaksud pada huruf berada pada kawasan hutan produksi terbatas pada sub blok .m, merupakan ketentuan pengaturan pada blok peruntukan yang belum mendapatkan persetujuan subtansi perubahan fungsi darisehingga pemanfaatan dan peruntukan ruangnya ditentukan kemudian berdasarkan persetujuan subtansi tersebut. zona ambang sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku setelah peraturan wali kota ini disahkan sampai adanya peraturan berlaku, pencabutan zona ambang dilakukan melalui keputusan wali kotatetapkan sebagai zona ambang sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan sesuai ketentuan perundang undangan. teknik peraturan zonasi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf adalah tpz yang memberikan pembatasan pembangunan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut pada suatu zona. tpz khusus berlaku pada zona atau sub zona sebagai berikut: sub zona hutan produksi yang dapat konversi terletak pada sub blok .a, sub blok .v, dan sub blok .o, kawasan peruntukan industri terletak pada sub blok .i, sub blok .k, sub blok .l, sub blok .g, dan sub blok .b. perdagangan dan jasa skala sub bwp terletak pada sub blok dan sub blok .n, perkebunan terletak pada sub blok .a, sub blok .i, sub blok dan sub blok .g, rumah kepadatan sedang terletak pada sub blok .g, sub blok .g, sub blok .m, sub blok dan sub blok .n: sarana pelayanan umum skala kelurahan terletak pada sub blok dan sub blok .n: dan taman kota terletak pada sub blok dan sub blok .n. teknik peraturan zonasi khusus sebagaimana dimaksud pada berlaku aturan sebagai berikut: pembangunan baru dan pengembangan kegiatan eksisting, pondasi bangunan menggunakan pondasi kedalaman lebih dari (lima meter) tipe pondasi tiang pancang beton cast in place, kawasan perkebunan wajib menyediakan saluran atau kanal air untuk menjaga kondisi intensitas air, penyediaan alat pemantau kualitas udara dan pendeteksi karhutla (hotspot) sebagai sistem deteksi dini, dan pembatasan pemakaian air tanah sebesar (seratus meter kubik) per kepala keluarga perbulan.daerah. untuk membantu pelaksanaan tugas forum penataan ruang kota dumaiserta kelompok kerja kota. bab ketentuan lain lain jangka waktu rdr bwp medang sampaiselain perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada peninjauan kembali dapat dilakukan apabila terjadi perubahan rtrw nasional yang terkait dengan rtrw daerahrdr perkotaan bwp medang sampai dapat ditinjau kembali lebih dari (satu) kali dalam (lima) tahun. peraturan walikota tentang rdr bwp medang sampai tahuwali kota ini. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan wali kota ini tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin habkota zona sarana pelayanan umum skala daerdaerah, luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru. sub zonaperkebunan adalah peruntuzona tempat pemrosesan akhir adalah peruntukan tanah daratan dengan batas batas tertentu instalasi hankamdistrik militer, komando rayon militer dan sebagainyaberupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan peruntukan lainnya. sub zona pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan dan pemindahan barangopling tertentu. jarak bebas antar bangunanrdr merupakan rencana rinci tata ruang sebagai penjabaran rtrw kota yang menjadi rujukan bagi penyusunan rencana teknis sektor dan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang. fungsi rdr terdiri atas: kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kota berdasarkan rtrw daerahdaerah, cc. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, acuan bagi pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, acuan penetapan lokasi dan fungsi untuk investasi, dan acuan dalam penyusunan rtl. manfaat rdr terdiri atas: penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan karakteristikpada tingkat bwp atau sub bwp untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya. bab ruang lingkup dan tujuan ruang lingkup yang diatur dalam peraturan wali kota ini meliputi: ruang lingkup bwp,ketentuan lain lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. ruang lingkup bwp sebagaimana dimaksud pada huruf disebut sebagai melintasi bwp medang sampai. melintasi bwp medang sampai sebagaimana yang dimaksud pada berdasarkan aspek administrasi dan fungsional dengan luas wilayah kurang lebih (delapan ribu seratus tujuh puluh koma sembilan tujuh hektar), mencakup batas ruang daratan, perairan, udara dan ruang dalam bumi pada koordinat dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. batas batas bwp medang sampai sebagaimana yang dimaksud pada adalah: sebelah utara dibatasi oleh pulau rupat kabupaten bengkalis, sebelah selatan dibatasi oleh kecamatan bukit kapur, sebelah timur dibatasi oleh kecamatan bandar laksamana kabupaten bengkalis: dan sebelah barat dibatasi oleh kecamatan dumai timur. bwp medang sampai sebagaimana yang dimaksud pada secara administratif terdiri atas: sebagian kelurahan pelindung seluas (enam ribu enam puluh tiga koma empat nol hektar), sebagian kelurahan gunung luas (tiga ratus tiga puluh tujuh koma dua satu hektar), sebagian kelurahan teluk makmur seluas (seribu dua puluh lima koma tujuh nol hektar), dan sebagian kelurahan gundam seluas (tujuh ratus empat puluh empat koma enam enam hektar). bwp medang sampai sebagaimana dimaksud pada meliputi: sub bwp terdiri dari (delapan) blok, sebagai berikut: blok seluas (seratus tujuh puluh tiga koma enam tujuh hektar), blok seluas (enam ratus tujuh puluh enam koma empat satu hektar): blok seluas (seribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma delapan enam hektar): blok seluas (sembilan ratus dua puluh satu koma empat lima hektar), blok seluas (tujuh ratus tiga puluh koma nol empat hektar), blok seluas (seratus tujuh puluh dua koma satu sembilan hektar): blok seluas (tujuh ratus enam puluh satu koma satu enam hektar), dan blok seluas (enam ratus sembilan puluh delapan koma enam satu hektar), sub bwp terdiri dari (dua) blok, sebagai berikut: blok seluas (seratus tujuh puluh satu koma satu delapan hektar), dan blok seluas (seratus enam puluh enam koma nol empat hektar): sub bwp terdiri dari (empat) blok, sebagai berikut: blok seluas (lima ratus tiga puluh lima koma lima lima hektar), blok seluas (seratus enam puluh empat koma enam sembilan hektar), blok seluas (seratus delapan puluh tiga koma tiga dua hektar), dan blok seluas (seratus empat puluh dua koma satu empat hektar), sub bwp terdiri dari (empat) blok, sebagai berikut: blok dengan luas (seratus delapan puluh empat koma satu tujuh hektar), blok seluas (seratus dua puluh koma dua enam hektar), blok seluas (seratus tujuh belas koma sembilan nol hektar), dan blok seluas (tiga ratus dua puluh dua koma tiga dua hektar). melintasi bwp medang sampai sebagaimana dimaksud pada digambarkan pada pettujuan penataan bagian wilayah perencanaan medang sampai sebagaimana dimaksud pada huruf adalah untuk mewujudkan perkotaan medang sampai sebagai pusat industri nasional dan pariwisata berbudaya melayu yang berketahanan. tujuan sebagaimana dimaksud pada diwujudkan kedalam masing masing sub bwp yang terdiri dari: sub bwp yang berfungsi sebagai berfungsi sebagai pusat perekonomian, perdagangan dan jasa, kesehatan dan permukiman, sub bwp berfungsi sebagai pusat permukiman dan jasa perdagangan, sub bwp berfungsi sebagai pusat pariwisata, permukiman, pemerintahan, pertahanan dan keamanan dan industri usaha mikro, kecil dan menengah, dan sub bwp berfungsi sebagai pusat permukiman, pendidikan, perdagangan jasa dan industri usaha mikro, kecil dan menengah. bab iii rencana struktur ruang bagian kesatu umum rencana struktur ruang bwp medang sampai sebagaimana dimaksud padapadadaerah kawasan perkotaan, sub pusat pelayanan daerah kawasan perkotaan, dan cc. pusat lingkungan. pusat pelayanan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup kelurahan pelindung sub bwp pada blok sub pusat pelayanan daerah kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdapat pada: kelurahan pelindung sub bwp pada blok kelurahan teluk makmur sub bwp pada blok dan kelurahan gundam sub bwp pada blok pusat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdapat pada kelurahan gunung sub bwp pada blok rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada digambarkan pada peta dan tercantum dalam lampiran ii a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali ringan jalur kereta api antar daerah, jalur pejalan kaki, halte: il. terminal penumpang tipe terminal barang, stasiun kereta api, oo. terminal khusus: dan pelabuhan pengumpul. jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat pada: blok blok blok blok blok dan blok kelurahan pelindung sub bwp blokjalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat pada blok kelurahan pelindung sub bwp dan blok kelurahan teluk makmur sub bwp jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat pada: blok kelurahan gunung sub bwp dan blok dan blok kelurahan teluk makmur sub bwp jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat pada blok dan blok kelurahan gundam sub bwp jalan lokal primer sebagaimana dimaksud hurufkuk makmur sub bwp dan blok blok dan blok kelurahan gundam sub bwp jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud huruf terdapat pada: blok blok kelurahan pelindung sub bwp blok kelurahan gunung sub bwp dan blok blok dan blok kelurahan teluk makmur sub bwpreki in| nama anna benturan pekerjaan mengurus rumah tangga nak alamat jalan simpang golf kavling grogol selatan, kebayoran lama m.h., syaefullah hamid, s.h., afifullah amin nasution, s.h., teuku mahar ardian, s.hi., advokat kuasa hukum, pada kantor hukum syamsul hamid partners,rdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god maret yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan ber. bahwa pemohon mengajukan permohonan uji materi terhadap undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidanuud bahwa undang undang dasar republik indonesia tahun uud junctomahkamah konstitusi mk) lembaran negara republik indonesia nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor dan hurufbukti: buktimerdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god terpidana dan ahli warisnya yang berhak untuk mengajukan peninjauan kembali dan harus dilaksanakan berdasarkan cara cara yang diatur dalam nomor tahun sekaligus untuk menegaskan bahwa penegakan hukum harus sesuai dengan norma yang diatur dalam nomor tahunhal ini mengandung pengertian bahwapembatasan kewenangan penegak hukum secara tegas untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat menjamin perlindungan, penegakan hak asasi manusia dan kepastian hukum yang berkeadilan sesuai amanat dan dan undang undang dasar yang mewajibkan negara untuk menjamin dan menegakkan hak asasi manusia, bukan malah sebaliknya, yaitu menciptakan ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak asasi. dengan menggunakan instrumen hukum pidana, maka negara berkewajiban untuk memastikan bahwa penegakan hukum pidana melalui hukum acara pidana dapat merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god melindungi hak asasi manusia dan menjamin kepastian hukum yang berkeadilan: bahwa untuk memenuhi kepastian hukum yang berkeadilan dan perlindungan hak asasi manusia (vide dan undang undang dasar konsideran huruf nomor tahun menggambarkan cita hukum nasional yang melandasi dibuatnya nomor tahun (vide bukti yang menyatakan bahwailanjutkan dalam konsideran bahwadan kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan undang undang dasar cita hukum nasional menekankan perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum demi tercapainya keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dengan tetap mengingatkan peran masyarakat dan penegak hukum secara bersamaan untuk mencapai pembangunan hukum nasional yang dicita citakan. penegakan hukum yang mengabaikan hak asasi manusia akan merusak cita hukum nasional yang melandasi nomor tahun bahwa cita hukum atas bersumber dari pancasila dan undang undang dasar yang menjadi pedoman untuk mengukur apakah suatu undang undang sesuai dengan cita hukum nasional ataukah justru bertentangan dengan cita hukum tersebut. ditegaskan oleh rowspan saleh bukti bahwa: merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god cita hukum adalah yang disebut rechtsidee dalam penjelasan undang undang dasar mengenai ini rudolf sampler mengemukakan bahwa cita hukum adalah konstruksi pikir yang merupakanpenentu arah bagi tercapainya cita cita masyarakat. walaupun disadari benar bahwa titik akhir dari cita cita masyarakat itu tidak mungkin dapat dicapai sepenuhnya, namun cita hukum memberikan faedah positif karena mengandung dua sisi: dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku, dan kepada cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha untuk mengatur tata kehidupan masyarakat dan bangsa . . keadilan yang dituju cita hukum itu menjadi pula usaha dan tindakan mengarahkan hukum positif kepada cita hukum. dan dengan begitu maka hukum yang adil adalah hukum yang diarahkan oleh cita hukum untuk mencapai tujuan tujuan masyarakat dalam konteks hukum acara pidana yang secara prinsipil mengatur kewenangan penegak hukum, maka hukum yang adil adalah hukum yang membatasi kewenangan penegak hukum berdasarkan undang undang sedemikian rupa agar dapat menjamin melindunginya hak asasi warga negara yang tersangkut dalam proses hukum dan masyarakat pada umumnya. cita hukum yang demikian itu memastikan bahwa penegakan hukum dapat menciptakan tertib hukum masyarakat secara umum sekaligus pada saat yang sama menjaga terciptanya tertib hukum bagi individu, karena tertib hukum individu adalah bagian dari masyarakat yang turut memengaruhi terciptanya tertib hukum masyarakat. keduanya berjalan seiring, bahwa terkait hal ini, mahkamah konstitusi dalam putusan perkara yang mengadili sengketa pilkada tahun telah memberikan pelajaran yang positif kepada bangsa ini untuk senantiasa patuh dan menerapkan undang undang, sebagaimana dinyatakan dalam ratusan putusan mahkamah konstitusi, antara lain putusan nomor php.bup xiv (him. yang menyatakan bahwardeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua goddalam pertimbangan selanjutnya (hlm. dinyatakan bahwa: . menurutputusan guo mengajarkan bahwa sesungguhnya tertib hukum hanya tercipta manakala masyarakat dan negara secara bersama sama dapat menaati dan mematuhi undang undang. kewajiban untuk mematuhi dan menaati undang undang juga berlaku bagi jaksa penuntut umum dalam menegakkan hukum. dalam hal nomor tahun tidak menyebutkan jaksa penuntut umum sebagai pihak yang diberi hak untuk mengajukan peninjauan kembali, maka seharusnya jaksa penuntut umum tidak dapat mengajukan peninjauan kembali. jika putusan dipahami secara contrato, maka pengabaian dan ketidakpatuhan terhadap undang undang dapat merusak tertib hukum dan menjauhkan kita dari cita hukum nasional yang bersumber dari pancasila dan undang undang dasar terlebih lagi jika pengabaian dan ketidakpatuhan itu dilakukan oleh alat perlengkapan negara sebagaimana terjadi dalam pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum yang bertentangan dengan nomor tahun bahwa dalam rangka mewujudkan cita hukum nasional tersebut, negara mengatur dalam nomor tahun yang menyatakan bahwa peradilan dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini. tersebut merujuk kepada asas legalitas dalam fungsi negatif dan fungsi sekunder hukum pidana yang mengandung ajaran bahwa aturan hukum pidana berfungsi untuk membatasi kewenangan penegak hukum, bukan memberikan kewenangan. george fletcher mengatakan dalam bukunya basic concepts the criminal law bahwa: merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god . the negative principle holds the highest concern legal system should protect the citizens against aggressive state that will invariabel seek impose its will its subjects. the rule advanced legislative warning serves bind the justice against jealous decision making for the sake immediate political objectives. the judges must justify their decisions the language enacted rules, shared community whole, they are less likely act idiosyncratic ways bukti senapan dengan pendapat atas, soeharto menyebutkan bahwa: . yang khas bagi hukum pidana ialah fungsi sekundernya, ialahtugas yuridis dari hukum pidana bukanlah policing society akan tetapi policing the police . bukti dengan demikian, asas legalitas dalam fungsi negatif yang terkandung dalam nomor tahun mengatur bahwa dalam penegakan hukum, penegak hukum hanya diperbolehkan menggunakan cara cara yang diatur secara tegas dalam undang undang. cara cara yang tidak diatur atau tidak disebutkan dalam nomor tahun harus dipandang sebagai larangan bagi penegak hukum dan oleh karenanya tidak dapat dipergunakan dalam penegakan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada peninjauan kembali yang diajukan jaksa (vide nomor tahun bahwa nomor tahun merupakan soko guru bagi seluruh ketentuan yang ada dalam nomor tahun sebab, .cara yang diatur dalam undang undang ini mengandung dua pedoman penting. pertama, frasa .cara yang diatur dalam undang undang ini merupakan fondasi pembatasan bagi penegak hukum dalam menggunakan kewenangannya guna menjamin perlindungan hak asasi manusia. oleh karenanya, seluruh kebijakan dan diskresi dalam penegakan hukum hanya dapat diwujudkan melalui cara cara yang secara tegas dinyatakan dalam nomor tahun kebijakan dan diskresi yang menyimpang dari apa yang telah ditegaskan oleh nomor tahun merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god harus dipandang sebagai penyalahgunaan diskresi (misuse discretion) yang bertentangan dengan undang undang. kedua, frasa .cara yang diatur dalam undang undang ini mengandung pengertian bahwa hanya undang undang yang menjadi sumber hukum acara pidana indonesia. ketentuan perundang undangan lain luar undang undang dan putusan pengadilan tidak dapat dijadikan sumber hukum terlebih lagi jika putusan tersebut bertentangan dengan undang undang yang mengatur hukum acara pidana tersebut: bahwa meskipun secara historis dan teleologis, pembentuk undang undang merumuskan nomor tahun sebagai pembatas kewenangan penegak hukum, namun kaidah dan norma dalam tersebut tidak secara tegas menyebutkan hal itu. terlebih lagi bahwa tidak ada penjelasan apapun dalam penjelasan nomor tahun sehingga asas asas, maksud dan tujuan yang terkandung dalam tersebut menjadi terabaikan dan pada akhirnya tidak dapat dijadikan pedoman dalam mencegah munculnya penyalahgunaan kekuasaan (abuse power) dalam penegakan hukum pidana. oleh karena asas dan prinsip yang membatasi kewenangan penegak hukum pidana tidak terejawantahkan dalam nomor tahun maka potensi potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi dalam setiap tahap proses penegakan hukum pidana termasuk tetapi tidak terbatas pada peninjauan kembali sesuai nomor tahun bahwa untuk memberikan kepastian hukum yang adil guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, maka perlu kiranya mahkamah konstitusi menegaskan kembali asas, maksud dan tujuan yang terkandung dalam nomor tahun agar dapat memberikan kepastian hukum dan dijadikan pedoman dalam penegakan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada penegakan hukum berdasarkan nomor tahun sehingga dapat menciptakan pedoman dan pembatasan bagi jaksa penuntut umum agar dalam penegakan hukum hanya menggunakan cara cara yang ditegaskan dalam hukum, yakni jaksa penuntut umum tidak mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum. apabila rumusan nomor tahun dibiarkan begitu saja tanpa merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god penafsiran konstitusional, maka hal itu berpotensi menciptakan penyalahgunaan kekuasaan karena tidak ada batasan dan konsekuensi bagi penegak hukum manakala para penegak hukum menggunakan kewenangannya secara berlebihan dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi dalam penggunaan upaya hukum luar biasa: bahwa sebagai soko guru yang secara tersirat melandasi seluruh ketentuan dalam nomor tahun maka asas hukum yang tersirat dalam yaitu pembatasan kewenangan, harus ditegaskan dalam nomor tahun sehingga dapat dijadikan pedoman bagi jaksa penuntut umum dalam menggunakan upaya hukum luar biasa yang disediakan oleh nomor tahun dengan demikian, pengalaman pahit yang secara nyata dialami oleh suami pemohon yang menjadi korban dalam peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa, tidak terjadi lagi: bahwa secara prinsipil kaidah dan norma nomor tahun seharusnya mengandung pembatasan kewenangan bagi jaksa penuntut umum agar tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali, namun hal itu tidak dipahami dan diri dengan baik oleh jaksa penuntut umum, sehingga peninjauan kembali tetap diajukan, meskipun dalam putusan pengadilan negeri pid. pn. jak. sel (vide bukti dan putusan mahkamah agung pid (vide bukti suami pemohon dilepaskan dari tuntutan hukum. berdasarkan nomor tahun hanya terpidana dan ahli warisnya yang diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali, sehingga pihak lain termasuk jaksa penuntut umum dilarang mengajukan peninjauan kembali dan terhadap putusan bebas dan lepas dari tuntutan hukum tidak dapat diajukan peninjauan kembali. namun hal ini dilanggar oleh jaksa penuntut umum yang tetap mengajukan peninjauan kembali terhadap suami pemohon: bahwa alasan kepentingan negara atau kepentingan umum yang seringkali digunakan sebagai alasan oleh jaksa penuntut umum dalam mengajukan peninjauan kembali adalah salah satu bentuk kesewenang wenangan hukum. dalam sistem peradilan pidana indonesia, kejaksaan ditempatkan sebagai perwakilan negara dan masyarakat umum sehingga merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god bisa dipastikan bahwa kejaksaan selalu melakukan penuntutan atas dasar kepentingan umum dan kepentingan negara. namun jika alasan tersebut ditafsirkan secara subyektif, maka hal itu berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. terlebih lagi jika kepentingan negara dan kepentingan umum dihadapi hadapan dengan kepentingan pribadi terdakwa dan berakhir pada keputusan bahwa kepentingan terdakwa harus selalu dikalahkan. jika penafsiran semacam itu yang dipupuk dalam pembangunan peradilan pidana kita, maka hal itu justru akan merusak bangunan sistem peradilan pidana kita karena kepentingan terdakwa menjadi tidak berharga dan dapat dilanggar kapan saja karena alasan kepentingan umum atau kepentingan negara. bahwa sudah sepatutnya alasan kepentingan negara dan kepentingan umum seharusnya ditafsirkan sesuai cita hukum nasional agar sejalan dengan pancasila dan undang undang dasar merujuk kepada konsideran huruf nomor tahun yang merupakan cita hukum nasional dalam pembentukan hukum acara pidana nasional, maka alasan kepentingan negara atau kepentingan umum yang diemban oleh jaksa penuntut umum harus diletakkan dalam konteks asas keseimbangan yang diberikan oleh nomor tahun yaitu adanya upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada jaksa agung berupa kasasi demi kepentingan hukum (vide nomor tahun dan yang diberikan kepada terpidana dan ahli warisnya berupa peninjauan kembali (vide nomor tahun peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum justru bertentangan dengan cita hukum nasional, pancasila dan undang undang dasar khususnya dan pada akhirnya akan merusak bangunan sistem peradilan pidana indonesia, bahwa sampai saat ini mahkamah agung merupakan salah satu penjaga hukum yang dapat mencegah terjadinya pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum sebagaimana putusan mahkamah agung nomor pk pid bukti yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa: bahwa kurap telah menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god putusan bebas dan lepas dari tuntutan hukum, terpidana dan ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada mahkamah agung,, menimbang berdasarkan hal hal tersebut disimpulkan bahwa jaksa penuntut umum tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. oleh karenanya apa yang dimohonkan oleh jaksa penuntut umum merupakan kesalahan dalam penerapan hukum acara, sehingga permohonan peninjauan kembali yang diajukan jaksa penuntut umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pertimbangan tersebut atas mencerminkan asas legalitas dalam fungsi negatif yang membatasi kewenangan penegak hukum. oleh karena nomor tahun tidak menyebutkan jaksa penuntut umum, maka hal itu berarti bahwa jaksa penuntut umum dilarang mengajukan permohonan peninjauan kembali. esensi pertimbangan tersebut atas sejalan dengan pandangan mahkamah konstitusi dalam putusan nomor php.bup xiv yang pada pokoknya menyatakan keharusan untuk menaati dan mematuhi undang undang, termasuk tetapi tidak terbatas pada nomor tahun meskipun putusan mahkamah agung telah menyatakan jaksa penuntut umum tidak berwenang mengajukan peninjauan kembali, namun sampai saat ini masih banyak ditemukan jaksa penuntut umum yang mengajukan peninjauan kembali. untuk itu diperlukan peran serta mahkamah konstitusi bersama sama dengan mahkamah agung dalam mencegah pelanggaran uu, yakni pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum. terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, dengan cara memberikan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god tafsir konstitusional terhadap nomor tahun agar memberikan kepastian hukum dan menutup penafsiran yang merugikan hak hak masyarakat pencari keadilan: bahwa peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak berkaitan dengan implementasi norma, tetapi merupakan akibat dari norma dan kaidah nomor tahun yang tidak tegas mengatur larangan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. berbagai penafsiran tersebut dapat dilihat dari beberapa pernyataan kejaksaan agung dalam beberapa berita online sebagai berikut: kejaksaan akan terus ajukan pk republika online) tanggal september terkait rencana peninjauan kembali jaksa terhadap joko tjandra, jaksa agung kendaraan sugandi mengakui bahwa kurap hanya memberikan hak peninjauan kembali kepada terpidana dan ahli warisnya, namun tersebut tidak menyebutkan larangan jaksa untuk mengajukan pk. bukti dalam kasus akbar, hak jaksa untuk ajukan dipertanyakan hukum online) tanggal februari menanggapi pendapat yang menolak peninjauan kembali jaksa terhadap akbar tanjung yang diputus bebas, kapuspenkum kejaksaan agung kemas yahya rahman menyatakan bahwa sependapat bahwa terpidana dan ahli warisnya diberikan hak peninjauan kembali. namun tidak ada larangan yang tegas bagi jaksa menempuh upaya hukum luar biasa itu. hak jaksa memang tidak diatur, tetapi juga tidak ada larangan. bukti pernyataan tersebut atas menunjukkan bahwa persoalan utamanya tidak terletak pada persoalan implementasi norma, melainkan pada ketidakjelasan norma dan kaidah nomor tahun sehingga kejaksaan menganggap bahwa jaksa penuntut umum tidak dilarang mengajukan permohonan peninjauan kembali. bahwa ketidakjelasan pengaturan nomor tahun tentang peninjauan kembali oleh jaksa penuntutan umum seringkali merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godmerupakan istri yang sah dari joko soeharto tjandra sebagaimana akte perkawinan nomor tanggal september bukti mempunyai hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sesuai undang undang dasar secara implisit, undang undang dasar memandang pentingnya perlindungan keluarga guna mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. untuk itu, (vide penjelasan umum lembaran negara republik indonesia nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor bukti oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa suami istri adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. hal hal buruk yang menimpa suami akan dirasakan oleh istri, dan begitupun sebaliknya. bahwa hak hak yang dijamin oleh konstitusi dan hukum tersebut atas belum dapat dinikmati oleh pemohon karena kepergian suami pemohon dari indonesia disebabkan oleh penegakan hukum yang bertentangan dengan kepastian hukum yang adil yang menjadi ciri utama dari negara hukum sesuai dan undang undang dasar yakni peninjauan kembali terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap suami pemohon dalam peninjauan kembali yang menyebabkan sampai saat ini merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god dipandang sebagai kekosongan hukum, sehingga diperlukan penemuan hukum. secara prinsipil, tindakan penegak hukum baik itu tindakan mendidik, menuntut dan mengadili adalah proses penemuan hukum yang akan berakhir pada dua hal. pertama, penemuan hukum yang menyatakan suatu peristiwa tertentu memenuhi unsur delik. kedua, penemuan hukum yang menyatakan suatu peristiwa tidak memenuhi unsur delik. hans kersen menjelaskan tentang kesenjangan hukum (gap the law adalah istilah yang digunakan oleh kersen untuk menggambarkan kekosongan hukum) dalam bukunya the pure theory law" sebagai berikut: order judge the theory gaps the law necessary determine the circumstances under which, according that theory, gaps the law occurs. according this theory, the valid law not applicable concrete case general legal norm refers this case: therefore the court obliged fill the gap creating corresponding norm. the essential argument that the application the valid law, conclusion from the general particular, locally impossible this case because the necessary condition the validity general norm referring this case missing. this theory erroneous because ignores the fact that the legal order permits the behavior individual when the legal order does not obligat the individual behave otherwise. the application the valid legal order not impossible this case which traditional theory assumes gap. the application single norm, true, not possible, but the application legal order and that, too, law application possible. bukti dari penjelasan atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada suatu peristiwa yang dinamakan kekosongan hukum melainkan, dalam konteks hukum pidana, adalah suatu peristiwa yang memenuhi atau tidak memenuhi rumusan delik. dalam hal undang undang tidak melarang perbuatan tertentu, maka hal itu berarti undang undang membolehkan siapapun untuk melakukan perbuatan tersebut. pernyataan bahwa suatu peristiwa memenuhi atau tidak memenuhi unsur delik adalah sebuah penemuan hukum (rechtvinding). sementara itu dalam konteks hukum acara pidana yang memiliki mekanisme kebalikan dari hukum pidana, yakni merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god perbuatan yang dapat digunakan dalam penegakan hukum adalah perbuatan yang secara tegas diatur dalam undang undang, sedangkan perbuatan yang tidak diatur dipandang sebagai dilarangnya penggunaan perbuatan tersebut dalam penegakan hukum, maka kesimpulannya adalah apakah peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum diatur ataukah tidak diatur dalam nomor tahun dalam hal nomor tahun mengatur peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum, maka upaya hukum luar biasa tersebut diperbolehkan. sebaliknya, dalam hal nomor tahun tidak mengatur peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum, maka. hal itu berarti jaksa penuntut umum dilarang mengajukan upaya hukum tersebut. dengan demikian, tidak adanya pengaturan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum dalam nomor tahun bukanlah suatu kekosongan hukum, tetapi suatu larangan bagi jaksa penuntut umum untuk menggunakan upaya hukum tersebut. dalam kaitannya dengan itu pula, maka penemuan hukum tidak selalu dimaknai dengan penjatuhan pidana luar aturan pidana (hukum pidana) atau dengan pelanggaran prosedur yang ditentukan dalam hukum acara pidana, bahwa putusan mahkamah agung nomor pk pid (vide bukti adalah penemuan hukum yang menyelaraskan kepastian hukum dan keadilan. kepastian hukum dalam putusan tersebut mengacu kepada nomor tahun yang secara prinsipil melarang jaksa penuntut umum dan pihak pihak lain selain terpidana dan ahli warisnya mengajukan permohonan peninjauan kembali. keadilan dalam putusan guo terletak pada kesesuaian aturan dengan asas hukum yang melatarbelakanginya. putusan tersebut merupakan penemuan hukum yang sebenarnya dengan tetap mengacu kepada aturan dan asas hukum: bahwa frasa kepastian hukum yang adil dalam uud menyiratkan bahwa kepastian hukum dapat berjalan seiring dengan keadilan. kepastian hukum yang adil sebagaimana amanat konstitusi adalah kepastian hukum yang berlandaskan asas hukum. dengan kata lain, kepastian hukum yang adil adalah kepastian hukum yang berasal dari undang undang atau aturan yang sesuai dan sejalan dengan asas hukum. merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god kesesuaian aturan hukum dengan asas hukum inilah yang menjadi tolak ukur apakah suatu aturan dikatakan adil atau tidak adil. dengan demikian, keadilan bukanlah penilaian subyektif atas moralitas atau etis suatu hal tertentu. dalam konteks permohonan ini, maka nomor tahun dapat dikatakan adil manakala aturan tersebut berlandaskan asas hukum yang termuat secara jelas dalam batang tubuhnya. meskipun secara teleologis nomor tahun bertujuan untuk memberikan hak kepada warga negara yang terjerat proses hukum dan membatasi kewenangan penegak hukum, namun tersebut tidak dapat menampakkan asas pemberian hak bagi terpidana dan asas pembatasan kewenangan terhadap penegak hukum dalam batang tubuhnya. akibatnya, asas hukum tidak terejewantahkan dengan baik dalam tersebut sehingga tidak memberikan pedoman yang jelas bagi jaksa penuntut umum. hal ini dibuktikan dengan banyaknya peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum secara terus menerus, menunjukkan bahwa nomor tahun tidak menampakkan atasnya sehingga tidak dapat dipahami dan diri dengan baik oleh jaksa penuntut umum. dengan demikian, nomor tahun tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan. dikatakan tidak memberikan kepastian hukum karena rumusan dan batang tubuh tersebut tidak menegaskan larangan bagi jaksa penuntut umum dalam mengajukan peninjauan kembali, sehingga menimbulkan penafsiran bahwa peninjauan kembali dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum. dikatakan tidak memberikan keadilan, karena nomor tahun tidak menampakkan asas pembatasan kewenangan penegak hukum yang terkandung dalam nomor tahun sehingga menyebabkan nomor tahun tidak sejalan dengan asas pembatasan kewenangan. konstitusi untuk memberikan kepastian hukum yang adil. merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa meskipun secara prinsipil hukum acara pidana tidak memuat sanksi pidana, namun sanksi atau konsekuensi terhadap penegakan hukum yang keliru dan sewenang wenang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa amanat konstitusi untuk memberikan perlindungan hak asasi dan kepastian hukum yang adil dapat terwujud dalam penegakan hukum republik indonesia. untuk itu diperlukan penegasan tentang larangan penegakan hukum yang menggunakan cara cara yang tidak diatur dalam nomor tahun dengan menyatakan penegakan hukum semacam itu batal demi hukum. penafsiran ini bukanlah penambahan atau perubahan norma, melainkan hanya menegaskan kembali asas asas hukum yang terkandung dalam nomor tahun melalui tafsir konstitusional terhadap tersebut. hal ini dimaksudkan sebagai sanksi yang diharapkan dapat mendorong penegak hukum agar menegakkan hukum secara hati hati, bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakunomor tahun tidak seusaindang undang dasar kaidah kaidah undang undang itu juga tidak sesuaindang undang dasar hal ini sejalan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban pemerintah cg. kejaksaan dalam menjamin perlindungan dan penegakan hak asasi dalam penegakan hukum berdasarkan undang undang dasar pada akhirnya, tidak adanya perlindungan hak asasi dan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap suami pemohon melahirkan perlakuan diskriminatif (vide uud dan merugikan hak konstitusional pemohon berupa hilangnya perlindungan terhadap keluarga, hilangnya rasa aman dan perlindungan dari ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana diamanatkan oleh undang undang dasar merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godnomor tahun tidak sesuaiperlindungan dari perlakuan diskriminatif, perlindungan atas pribadi dan keluarga, kehormatan, martabat, perlindungan atas rasa aman dan dari ketakutan sebagaimana diatur dalam dan undang undang dasar oleh karena itu, mahkamah konstitusi dimohon dapat memberikan penafsiran konstitusional terhadap nomor tahun sebagaimana pernah dilakukan oleh mahkamah konstitusi dalam beberapa putusan mahkamah, antara lain putusan nomor puu vii1 dan putusan nomor puu viii bahwa penafsiran yang dimaksud adalah jika nomor tahun dibiarkan tanpa perubahan dan penegasndang undang dasar bahwa untuk menjadikan kaidah undang undang dalam nomor tahun menjadi conditional constitutional, maka kaidah itu haruslah diberi tafsir konstitusional sehinggbahwa tafsir konstitusional tidak menjadikan mahkamah konsitusi sebagai legislator (positive legislator) karena tafsir konstitusional tersebut tidak melahirkan norma baru, tetapi hanya menegaskan secara tertulis asas merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god asas yang melatarbelakangi nomor tahun yang merujuk kepada nomor tahun yaitu pembatasan kewenangan bagi jaksa penuntut umum berupa larangan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum. penafsiran konstitusional guna menegaskan prinsip prinsip hukum dalam sebuah ketentuan adalah hal yang wajar dan dapat dilakukan oleh mahkamah konstitusi, antara lain dalam putusan nomor puu viii yang memberikan tafsir konstitusional terhadap nomor tahun sehingga seorang anak yang lahir luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya bukti hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak untuk mendapatkan pengakuan dan kasih sayang kedua orang tuanya. hak tersebut tidak dapat dicabut dengan alasan tidak terpenuhinya kewajiban administratif. berdasarkan pertimbangan tersebut, mahkamah konstitusi memberikan tafsir konstitusional yang menegaskan pemenuhan kebutuhan anak sebagai prinsip dasar yang melatarbelakangi nomor tahun sejalan dengan putusan atas, permohonan ini memohon kepada mahkamah konstitusi untuk memberikan tafsir konstitusional yang menegaskan kembali asas asas hukum yang tersirat dalam nomor tahun dengan merujuk kepada nomor tahun yang mengandung asas legalitas dalam fungsi negatif dan asas pembatasan kewenangan terhadap penegak hukum sebagai asas fundamen dalam hukum acara pidana indonesia, yakni bahwa hanya terpidana dan ahli warisnya yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pemidanaan, sedangkan penegak hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada jaksa penuntut umum dilarang mengajukan permohonan peninjauan kembali, khususnya terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, penafsiran semacam ini akan membuat kaidah kaidah undang undang sebagaimana termaktub dalam nomor tahun itu secara kondisional adalah konstitusional (conditional merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god constitution) terhadap kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam dan undang undang dasar dengan penafsiran atas, maka setiap penegakan hukum harus menggunakan cara cara yang diatur dalam undang undang. cara cara yang tidak diatur dalam undang undang harus dianggap sebagai larangan sehingga cara itu tidak boleh digunakan dalam penegakan hukum karena penggunaan cara yang tidak diatur dalam undang undang menyebabkan batal demi hukum, termasuk berkenaan dengan pihak yang mengajukan peninjauan kembali, cast jaksa penuntut umumseluruhnya, memberikan hak. dan peninjauan kembali dari pihak selain terpidana dan ahli warisnya tidak batal demi hukum: merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonstitugo.idmemberikan hak, dan peninjauan kembali dari pihak selain terpidana dan ahli warisnya tidak batal demi hukum: atau jikmenyatakan konstitusional bersyarat (conditional constitutional) jika diartikan bahwmerdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godnna benturrkawinan nomor bertanggal september bukti fotokopi berita acara eksekusi nomor wka vii bertanggal agustus perihal: eksekusi: bukti fotokopi putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid. pn. jak. sel, bertanggal agustus bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor pid bertanggal juni bukti fotokopi putusan mahkamah agung peninjauan kembali nomor pk pid. sus bertanggal juni bukti fotokopi buku rowspan saleh berjudul, pembinaan cita hukum dan asas hukum nasional bukti fotokopi buku george fletcher, basic concepts the criminal law bukti fotokopi buku soeharto berjudul hukum dan hukum pidana bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor pk pid bertanggal juli bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang perkawinan, bukti fotokopi surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan mahkamah agung prin fu. tanggal september dan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god berita acara, bertanggal september bukti fotokopi artikel media masa republika online kejaksaan akan terus ajukan pk , bertanggal september bukti fotokopi artikel media masa dalam hukum online dalam kasus akbar, hak jaksa untuk ajukan dipertanyakan , bertanggal februari bukti fotokopi buku the pure theory law bab v): bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii bertanggal februaritel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god suami pemohon belum kembali indonesia. pemohon sebagai warga negara indonesia dan istri sah (ahli waris) dari joko soeharto tjandra yang diberikan hak oleh nomor tahun untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, maka pemohon merasa bahwa hak hak konstitusional pemohon baik yang telah disebutkan atas maupun yang akan disebutkan kemudian, telah dirugikan dengan berlakunya nomor tahun yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: nomor tahunbahwa sejak tahun dan masih berlangsung pada saat permohonan ini diajukan, suami pemohon yang pada waktu itu berstatus sebagai orang yang bebas merdeka dan tidak berstatus sebagai terdakwa atau terpidana, sedang melakukan perjalanan bisnis luar negeri, belum kembali indonesia disebabkan karena terjadi ketidakadilan yang dialaminya atas peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. belum kembalinya suami pemohon indonesia disebabkan ketakutan dan hilangnya rasa aman sebagai akibat dari peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. kepergian suami pemohon sebelum putusan peninjauan kembali bukanlah pembangkangan hukum karena selama proses penyidikan sampai persidangan pengadilan negeri jakarta selatan, suami pemohon selalu menaati proses hukum meskipun dilakukan penahanan terhadapnya. namun rasa aman, perlindungan dan jaminan atas kepastian hukum yang adil menjadi hilang manakala jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid. jak. sel juncto putusan nomor pid peninjauan kembali tersebut diajukan setelah (delapan) tahun sejak kedua putusan tersebut atas mempunyai kekuatan hukum tetap, bahkan putusan kasasi tersebut telah dilaksanakan sebagaimana surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan mahkamah merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua, fax email seretarst omahkamahkonstistwarga negara indonesia (vide bukti yang merupakan istri yang sah dari joko soeharto tjandra (vide bukti bahwa suami pemohon joko soeharto tjandra) telah diputus lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid. pn. jak. sel, bertanggal agustus dan dikuatkan dengan putusan mahkamah agung nomor pid bertanggal juni dan telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti dan bukti namun, pada tanggal juni mahkamah agung melalui putusan peninjauan kembali nomor pk pid. sus (vide bukti telah menghukum suami pemohon joko soeharto tjandra) atas dasar permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang mendasarkan pada dengan adanya putusan mahkamah agung dimaksud, pemohon merasa haknya atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh uud telah dilanggar dan dirugikan. kerugian dimaksud, menurut pemohon, timbul karena adanya penafsiran terhadap yang diperluas oleh jaksa penuntut umum dan kemudian diterima oleh mahkamah agung. selain tidak memberikan kepastian hukum, menurut pemohon, penafsiran atas juga menyebabkansebagaimana dimaksud dalam uud i3. menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan pada paragraf atas, telah terang bagi mahkamah bahwa pemohon telah memenuhi syarat menjadi pemohon sebagaimana dimaksud dalam mkdalam praktik, acapkali terjadi kesalahan dalam penjatuhan putusan yang disebabkan oleh kekeliruan dalam hal fakta hukumnya (feitelijke dealing) maupun kekeliruan dalam hal hukumnya sendiri (dealing omtrent het recht). kesalahan dalam penjatuhan putusan ini dapat merugikan terpidana maupun masyarakat pencari keadilan dan negara. sepanjang masih dalam ruang lingkup upaya hukum biasa, terhadap kesalahan demikian, baik terpidana maupun jaksa penuntut umum dapat melakukan upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi. namun terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god hanya ada dua upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan yaitu, kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa penuntut umum atau peninjauan kembali yang merupakan hak terpidana maupun ahli warisnya, jika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu adalah putusan yang oleh terpidana atau ahli warisnya dirasa merugikan terpidana karena terpidana ataupun ahli warisnya merasa bahwa negara telah salah terpidana seseorang yang sesungguhnya tidak bersalah atau memberatkan terpidana, maka lembaga peninjauan kembali bisa menjadi upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana ataupun ahli warisnya (vide 1981j, dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh dengan demikian sistem hukum pidana yang dibangun oleh telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada terpidana maupun kepada jaksa penuntut umum yang mewakili kepentingan negara untuk melakukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ataupun putusan pemidanaan yang dinilai oleh jaksa penuntut umum tidak memberikan rasa keadilan pada masyarakat, maka jaksa penuntut umum dapat mengajukan banding atau kasasi, sedangkan terhadap putusan pemidanaan yang dinilai oleh terpidana atau ahli warisnya tidak memberikan rasa keadilan kepada pihaknya, maka dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali,dari rumusan tersebut, menurut mahkamah, ada empat landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam dimaksud, yaitu: peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde zack): peninjauan kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum: permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya: peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan, merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god i3.. dengan kata lain, lembaga peninjauan kembali ditujukan untuk kepentingan terpidana guna melakukan upaya hukum luar biasa, bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban. sebagai upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana, maka subjek yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah hanya terpidana ataupun ahli warisnya, sedangkan objek dari pengajuan peninjauan kembali adalah putusan yang menyatakan perbuatan yang dibawakan dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana. oleh karena itu, sebagai sebuah konsep upaya hukum bagi kepentingan terpidana yang merasa tidak puas terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidaklah termasuk dalam objek pengajuan peninjauan kembali, karena putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pastilah menguntungkan terpidana: pranata peninjauan kembali diadopsi semata mata untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya dan hal tersebut merupakan esensi dari lembaga peninjauan kembali. apabila esensi ini ditiadakan maka lembaga peninjauan kembali akan kehilangan maknanya atau menjadi tidak berarti,rdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godi3. menimbang bahwa mahkamah dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi bertanggal agustus dalam salah satu pertimbangannya telah menyatakan sebagai berikut: i3. . : dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam putusan mahkamah nomor puu vi atas telah jelas bahwa hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah hak terpidana atau ahli warisnya, bukan hak jaksa penuntut umum. jika jaksa penuntut umum melakukan peninjauan kembali, padahal sebelumnya telah mengajukan kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan telah dinyatakan ditolak, maka memberikan kembali hak kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan sekaligus tidak berkeadilan: merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god ketika peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari peninjauan kembali itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek peninjauan kembali. dikatakan ada pelanggaran terhadap subjek karena subjek peninjauan kembali menurut undang undang adalah terpidana atau ahli warisnya. sementara itu, dikatakan ada pelanggaran terhadap objek karena terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dijadikan objek peninjauan kembali. i3eralasan menurut hukum secara bersyelvetanat@mahkamahkonsitua godmerdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godmenahan m.p sitompul dewa gede laguna ttd. ttd. materialis akbar wahiduddin adams ttd. ttd. santoagung nomor prin fu. tanggal september beserta berita acaranya tanggal september bukti dan telah pula dieksekusi oleh jaksa penuntut umum sebagaimana terbukti dalam berita acara eksekusi nomor wka 73i vii tanggal agustus bukti namun jaksa penuntut umum tetap mengajukan peninjauan kembali yang bertentangan dengan undang undang. sebab selain jaksa penuntut umum tidak diberi hak untuk itu, peninjauan kembali tersebut diajukan terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum (noflag van rechtvervoiging) yang nyata nyata bertentangan dengan nomor tahun secara berturut turut dapat dijelaskan proses hukum yang terjadi terhadap suami pemohon adalah sebagai berikut: putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid. pn. jak. sel, tanggal agustus bukti pengadilan negeri jakarta selatan memutuskan bahwa suami pemohon lepas dari tuntutan hukum karena perbuatan yang dibawakan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana. disebutkan dalam pertimbangan putusan guo halaman bahwa: menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur delik tersebut atas, pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dibawakan terdakwa tersebut atas, sebagaimana dalam dakwaan primaire terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana melainkan termasuk perkara perdata, maka terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum (noflag van rechtsverfolging): satu dan lain hal karena tidak adanya sifat melawan hukum (wederrechtelijk head) atas perbuatannya . putusan mahkamah agung nomor pid tanggal juni bukti dalam kasasi, mahkamah agung menolak permohonan kasasi dari penuntut umum pada kejaksaan negeri jakarta selatan. oleh karenanya putusan tersebut tetap mengacu kepada putusan pengadilan negeri jakarta selatan (vide bukti disebutkan dalam pertimbangan putusan kasasi tersebut halaman bahwa: merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god menimbang bahwa berdasarkan alasan alasan dan pertimbangditolak . putusan mahkamah agung peninjauan kembali) nomor pk pid. sus tanggal juni bukti jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali atas putusan mahkamah agung nomor pid tanggal juni dalam putusan tersebut, suami pemohon dinyatakan terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana (dua) tahun penjara. terdapat dua perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari dua hakim agung, yaitu prof. kamariah among sapardjaja dan suwardi, sh., mh, yang pada pokok pokoknya menyatakan sebagai berikut: prof. dr. kamariah among sapardjaja, sh. peninjauan kembali adalah upaya hukum yang diadakan untuk melindungi kepentingan terpidana. sejalan dengan penafsiran sistematis berdasarkan kurap, maka peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa bagi terpidana, bukan jaksa penuntut umum. suwardi, sh., mh. peninjauan kembali dalam perkara pidana mengacu kepada kurap sebagai lex specialis dari nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman. dalam kurap diatur secara tegas dan limitation bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana dan ahli warisnya dan diajukan terhadap putusan selain bebas dan lepas dari tuntutan hukum. oleh karenanya jaksa penuntut umum tidak berwenang untuk mengajukan peninjauan kembali, terlebih lagi jika peninjauan kembali diajukan terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum. dengan demikian, nomor tahun harus dipahami dalam konteks asas pembatasan kewenangan, sehingga peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana dan ahli warisnya, dan peninjauan kembali tidak merdeka barat jakarta telp fax email [email protected] dapat diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari tuntutan hukum. pendapat kedua hakim agung atas sejalan dengan prinsip prinsip due process law yang menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai hukum, tidak bertentangan dengan undang undang karena hal itu akan menghilangkan kepastian hukum serta mengedepankan asas pembatasan kewenangan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse power) dan pelanggaran hak asasi manusia, bahwa meskipun suami pemohon telah diputus lepas dari tuntutan hukum pengadilan negeri jakarta selatan dan mahkamah agung dan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu telah dieksekusi (vide bukti dan namun delapan tahun kemudian jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap suami pemohon, meskipun jaksa penuntut umum bukan pihak yang diberi wewenang untuk itu dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali adalah putusan lepas dari tuntutan hukum. oleh karenanya, peninjauan kembali tersebut melanggar hukum dan bertentangan dengan nomor tahun jika jaksa penuntut umum sebagai representasi dari pemerintah ternyata bertindak sewenang wenang dan mengabaikan perlindungan hak asasi pemohon dan suami pemohon dengan mengajukan peninjauan kembali, lantas kemana lagi pemohon, suami pemohon, anak anak dan keluarga akan mencari kepastian hukum dan jaminan atas perlindungan hukum dan keadilan? sebagai representasi dari pemerintah yang bertanggung jawab atas pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia, maka kejaksaan seharusnya bertanggung jawab atas perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam penegakan hukum (vide undang undang dasar dan memastikan bahwa setiap warga negara yang telah menerima putusan yang berkekuatan hukum tetap harus memperoleh haknya atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, termasuk bagi pemohon dan keluarga (vide undang undang dasar sehingga peninjauan kembali tidak diajukan oleh jaksa penuntut umum: merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa kesewenang wenangan hukum tersebut secara nyata nyata terjadi kepada suami pemohon dan menimbulkan implikasi secara langsung kepada pemohon, anak anak dan keluarga yang sampai ini masih tidak dapat berkumpul dengan suami pemohon layaknya keluarga pada umumnya dan tidak dapat menikmati hak hak yang dijamin konstitusi dan hukum sebagaimana disebut atas. implikasi tersebut merugikan hak konstitusional pemohon berdasarkan undang undang dasar karena nyata nyata perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat menjadi hilang. bahkan ketidakpastian hukum dan hilangnya perlindungan martabat dan kehormatan tersebut secara potensial dapat terjadi kepada pemohon, anak anak pemohon dan keluarga pemohon dan semua rakyat indonesia manakala berhadapan dengan hukum. . bahwa menurut hemat pemohon, kesewenang wenangan tersebut terjadi disebabkan nomor tahun tidak memberikan kepastian hukum, bersifat multi tafsir dan tidak memuat pengaturan secara tegas tentang konsekuensi yuridis manakala peninjauan kembali dilaksanakan tidak sesuai dengan cara cara yang ditentukan dalam nomor tahun ketidakpastian hukum dan sifat multi tafsir dari tersebut atas membuka ruang terjadinya penegakan hukum yang represif, tidak berkeadilan dan melanggar hak asasi yang merugikan pemohon, suami pemohon, anak anak dan keluarga. bahwa kerugian konstitusional pemohon sebagai akibat dari peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana tersebut atas adalah(vide undang undang dasar dan dalam kapasitasnya sebagai istri sah yang diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali menurut nomor tahun maka pemohon merasa dirugikan disebabkan hilangnya perlindungan dan jaminan atas kepastian hukum yang berkeadilan manakala jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali atas putusan lepas dari tuntutan hukum, bahwa kerugian konstitusional lain yang diderita oleh pemohon adalah hilangnya kehormatan dan martabat pemohon, suami pemohon dan anak merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god anak pemohon sebagai suatu keluarga (vide undang undang dasar karena seolah olah suami pemohon dipandang sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara padahal sesuai putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid. pn. jak. sel tanggal agustus (vide bukti yang dikuatkan dengan putusan mahkamah agung nomor pid tanggal juni (vide bukti yang menyatakan pada pokoknya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh suami pemohon adalah perbuatan perdata. berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon disebabkan adanya ketidakpastian hukum dan sifat multi tafsir dalam nomor tahun bahwa merujuk kepada putusan mahkamah konstitusi puu tanggal mei dan putusanmerdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godpa hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat serta terbebas dari rasa takut dan tidak aman sesuai undang undang dasar hak untuk mendapat perlindungan dan jaminan atas kepastian hukum yang adil dan hak terhadap negara agar dapat menegakan hak asasi secara bertanggung jawabnomor tahun yang mengandung multi tafsir dan ketidakpastian hukum,peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum bertentangan dengan nomor yang menyebabkan suami pemohon meninggalkan indonesia. hal ini menyebabkan pemohon, suami pemohon, anak anak dan keluarga tidak pernah lagi berkumpul lagi dengan pemohon selayaknya sebuah keluarga sampai saat ini. hal ini menyebabkan hilangnya perlindungan atas pribadi pemohon dan suami pemohon sebagai satu keluarga, hilangnya kehormatan, martabat dan rasa aman sesuai amanat undang undang dasarnomor tahun yang tidak memberikan kepastian hukum sehingga jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap suami pemohonhanya merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god |
us p.h butar butar, s.h. tempat tanggal lahir banjarmasin, maret kej pagi alamat jalan madrasah blok nomor rt rw kar lali kelurahan duren sawit, naliniia kecamatan duren sawit, kota jakarta timur, provinsi dki jakarta nama iso mario, s.h. tempat tanggal lahir jakarta, april alamat jalan napas blok d ll nomor rt rw kelurahan pondok kelapa, kecamatan duren sawit, kota jakarta timur, provinsi dki jakartamerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidelalui permohonan ini kami memohonkan pengujian materiil dan undang undang nomor tahun pemilu) terhadap undang undang dasar uud kami ajukan permohonan ini kepada mahkamah konstitusi berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut, yaknibahwa berdasarkan hurufdan oleh karenanya mahkamah konstitusi berwenang untuk menguji dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum terhadap undang undang dasar merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected] tidak terdapat ketentuan konkrit atau pemaknaan tentang kedudukan kedaulatan dalam identitas orang orang indonesia asli pada kriteria calon presiden dan wakil presiden. jelas sekali bahwa tentang calon presiden dan wakil presiden semata ditentukan oleh partai politik. oleh karena pembukaan uud tegas menyatakan, maka uud adalah sebuah susunan tentang kemerdekaan bangsa indonesia. dan oleh karenanya segala sebagai pengejawantahan uud haruslah selaras dengan uud yang bermakna melindungi seluruh tumpah darah indonesia". melindungi seluruh tumpah darah indonesia adalah kalimat yang merujuk kepada pertumpahan darah dalam perlawanan dan perang rakyat semesta saat menuju gerbang kemerdekaan. dan yang menumpahkan darah untuk kemerdekaan indonesia adalah leluhur orang orang indonesia asli. konstitusi indonesia telah memberikan amanat khusus kepada pemerintahan republik indonesia yang akan dibentuk setelah kemerdekaan. bahwa perjuangan berdarah para leluhur harus dijaga, dirawat dan dilestarikan sebagai penyebab kemerdekaan. oleh karenanya terdapat nilai pewarisan dari para pejuang yang telah menumpahkan darah untuk kemerdekaan indonesia, kepada generasi penerus para leluhur. generasi tumpah darah, yakni orang orang indonesia asli. dan oleh karena hal itu, maka tidak bisa tidak, pemilu haruslah bermakna tentang kedaulatan tumpah darah indonesia dalam pengertian orang orang indonesia asli. dan dalam pengertian orang orang indonesia asli, terdapat satu identitas budaya orang orang indonesia asli, yakni restu . tidak ada orang indonesia asli yang tidak mengenal restu. seluruh sub budaya indonesia sangat mengenal bahkan kental dengan budaya restu. jika ada warga negara indonesia yang asing terhadap restu, patut diragukan ke indonesianya. dalam dua hal tersebut lah, yakni kedaulatan orang orang indonesia asli dan identitas budaya indonesia bentuk restu, seharusnya bermakna dalam hal merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoid calon presiden dan wakil presiden. namun berdasarkan dan pemilu terbukti bahwa dua hal tersebut terabaikan. tersebut telah 'mengamputasi' kedua hal dimaksud. seluruh kedaulatan dan identitas budaya orang orang indonesia asli kemudian hanya dimaknai dengan kedaulatan partai politik. kami tidak mengharamkan partai politik. bahkan partai politik kami pahami sebagai instrumen sistem demokrasi yang penting. namun terkait kedaulatan dalam permohonan guo, patut dipahami bahwa partai politik oleh pembentuk telah diberikan kewenangan mengesampingkan nilai nilai konstitusi yang ber roh kemerdekaan negara indonesia. partai politik adalah organisasi politik yang secara umum dapat dipahami bahwa keberadaannya tidak lepas dari uang. bahkan kekuatan utama membangun partai politik adalah uang. dalam konotasi paling sederhana, bahkan untuk mendirikan sebuah sekretariat partai politik desa pun butuh uang. dengan uang, partai politik mampu membangun kekuatan besar untuk memenangkan pemilu. sesungguhnya membangun kekuatan politik dengan kekuatan uang bukanlah hal yang salah. namun secara nalar dapat dipahami bahwa jika melaksanakan proses politik dalam hal calon presiden dan wakil presiden, maka jika hanya oleh kewenangan partai politik, akan identik dengan resultats calon calon presiden dan wakil presiden semata oleh kekuatan uang. maka uang menjadi berdaulat . lalu bagaimana dengan kedaulatan rakyat? khususnya bagaimana dengan kedaulatan dalam identitas orang orang indonesia asli? tentu saja bisa dimengerti bahwa hal demikian tidak menutup kesempatan bagi orang orang indonesia asli untuk menjadi presiden dan wakil presiden. tapi oleh kedaulatan uang juga terbuka kesempatan untuk mengesampingkan kedaulatan dan identitas orang orang indonesia asli. bahwa dalam wewenang serta pengaruh presiden dan wakil presiden, terdapat posisi dan potensi yang sangat besar dalam hal menjaga atau meruntuhkan kelestarian indonesia. identitas budaya terjaga atau tidak sangat ditentukan oleh presiden dan wakil presiden yang terpilih. ke indonesian presiden dan wakil presiden menjadi penentu arah dan nasib identitas negara republik indonesia. terdapat hubungan erat antara hak dan kedaulatan warga negara bangsa indonesia asli dengan ke indonesian presiden dan wakil presiden. presiden dan merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoid wakil presiden yang tidak dari identitas orang indonesia asli secara nalar berpotensi mengabaikan nilai nilai yang terkandung dalam uud yang ber roh kemerdekaan itu. maka sangat beralasan secara nalar jika presiden dan wakil presiden yang bukan dari orang indonesia asli berpotensi menghilangkan hak dan kedaulatan orang orang indonesia asli, bahkan dapat mengaburkan makna konstitusional dua gen warga negara sebagaimana diatur dalam uud hal tersebut atas adalah sebuah potensi kerugian, bukan saja bagi warga negara dari orang orang indonesia asli, namun juga bagi indonesia secara keseluruhan. dalam ungkapan sederhana dapat disebutkan dengan berpotensi indonesia tinggal nama' belaka. tentang hal seperti tersebut atas terdapat contoh yang sangat dekat, yakni negara singapura. pada awalnya adalah wilayah bangsa melayu, tetapi kini bangsa melayu tidak memegang kedaulatan identitas bangsa asli singapura. singapura tinggal namanya dan lagu kebangsaannya saja yang melayu. namun kekuasaan politik dan dominasi sosial berada ditangan bangsa bukan melayu. semua yang terjadi pada singapura itu berawal dari dikesampingkannya kedaulatan masyarakat asli melayu dalam konstitusi singapura. tentang singapura dapat dimaklumi karena kemerdekaan singapura bukanlah kemerdekaan hasil perjuangan bangsa asli singapura yakni melayu, melainkan pemberian koloni. dengan demikian tidak cukup kuat alasan menuntut kedaulatan identitas bangsa asli. sangat berbeda dengan indonesia, sebagaimana telah kami terangan. kedaulatan berada ditangan rakyat tanpa hak konstitusional tersendiri bagi etnis melayu. sehingga undang undang terkait politik tidak lagi mengenal pembedaan antara warga singapura asli dan pendatang. demikianlah yang terjadi kini indonesia. pemilu khususnya tentang kriteria calon presiden dan wakil presiden dalam nya mengesampingkan kedaulatan identitas orang orang indonesia asli. seluruh hak pencalonan diberikan kepada partai politik semata. artinya, siapapun calon yang akan dipilih rakyat indonesia, semua tergantung kepada pilihan partai politik yang berhak mencalonkan. dan pemilu yang berlaku saat ini tidak dapat menolak siapapun calon yang diusung oleh partai politik. kedaulatan orang orang merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoid indonesia asli menjadi tunduk kepada pemilu. jika partai politik mengusung orang bukan indonesia asli, atau orang yang ke indonesianya diragukan masyarakat, tidak dapat ditolak. jika calon itu terpilih sebagai presiden dan wakil presiden republik indonesia, rakyat harus menerimanya. dan pemilu seperti tersebut diatas sesungguhnya adalah bertentangan dengan uud secara bersyarat (conditional unconstitutional) dengan makna perubahan ke tigabertentangan juga secara bersyarat (conditional unconstitutional) dengan perubahan ke tigami sebutkan bertentangan berdasarkan sebagaimana yang telah kami uraikan dibagian awal. yakni bahwa seluruh dan dalam uud haruslah. pemaknaan tersebut adalah pemaknaan tentang adanya hak konstitusional orang orang indonesia asli dalam bentuk kedaulatan. dan pemaknaan seperti itu tidak terdapat dalam dan pemilu. kedaulatan orang orang indonesia asli itulah yang akan menjaga jati diri bangsa indonesia. kedaulatan orang orang indonesia asli tersebut memaknai dan uud maka oleh karena itu seharusnya ketentuan dan pada pemilu bermaknakan kedaulatan orang orang indonesia asli. untuk memaknai dan pemilu sebagai yang mengatur kriteria bakal calon presiden dan wakil presiden bermaknakan kedaulatan orang orang indonesia asli, perlu diterapkan ketentuan untuk pemaknaan tersebut. dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah penerapan ketentuan yang merepresentasikan bahwa telah terpenuhinya makna kedaulatan orang orang indonesia asli pada pencalonan presiden dan wakil presiden. bahwa uud tidaklah kurang lengkap untuk menjaga kedaulatan orang orang indonesia asli dan identitas budaya tumpah darah indonesia. terdapat merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoid didalam uud tentang dewan perwakilan daerah. dalam bunyi uud perubahan ke tiga menyatakan, anggota dewan perwakilan daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum . bahwa dengan merujuk pembukaan uud tentang uud sebagai susunan kemerdekaan kebangsaan indonesia, dan sebagai tujuannya melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, maka dewan perwakilan daerah dpd) patut dimaknai sebagai lembaga perwakilan kedaulatan orang orang indonesia asli dan identitas budaya bangsa. dan setiap anggota dpd adalah wakil dari kedaulatan orang orang indonesia asli dan identitas sub budaya indonesia. anggota anggota dpd patut dimaknai sebagai perwakilan dari orang orang indonesia asli generasi pewaris kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para leluhur bangsa dari generasi awal perjuangan nusantara hingga generasi proklamasi agustus anggota dpd yang mencalonkan diri tersebut bukanlah bagian calon dari partai politik, sebagaimana diterangkan dalam perubahan ke tiga uud yang menyatakandemikian terdapat pemisahan tegas antara dpd dengan partai politik. terlepas dari adanya kemungkinan dalam dpd terdapat anggota dpd yang bukan dari orang indonesia asli, namun mekanisme pemilihan anggota dpd telah patut diyakini bahwa yang terpilih menjadi anggota dpd adalah seorang yang telah dipercaya ke indonesianya. hal mekanisme tersebut patut dipahami sebagai mekanisme yang tidak mungkin sempurna. karna tuhan yang maha esa sajalah pemilik kesempurnaan. sebagai mekanisme untuk menjaga kedaulatan dan identitas orang orang indonesia asli, dpd telah patut diyakini sebagai format apriori menangkal pribadi dan semangat yang bertentangan dengan ke indonesian. hal ini berdasarkan bahwa yang memilih anggota dpd adalah seluruh warga negara indonesia, yang mayoritas sampai saat ini adalah orang orang indonesia asli. dan calon anggota dpd bukanlah wewenang partai politik untuk mencalonkannya. sebagai lembaga yang mewakili kedaulatan orang orang indonesia asli dan identitas budaya bangsa, maka dpd patut dilibatkan dalam kaitan kewenangan partai politik tentang mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. hal ini untuk memenuhi dan pemilu dengan makna merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid uud perubahan ke tiga dan uud perubahan ketiga, yang bermakna oleh uud perubahan ketiga yang menyatakan, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar, yang mana uud menurut pembukaannya merupakan susunan kemerdekaan kebangsaan indonesia. kemerdekaan yang diperjuangkan oleh orang orang indonesia asli, yang kemudian diwariskan kepada warga negara orang orang bangsa indonesia asli hingga saat ini. namun dpd tidaklah patut menjadi lembaga penentu pasangan calon yang akan mengikuti pemilu. hal demikian adalah melanggar ketentuan uud perubahan ketigaalam hal permohonan guo, dpd dimaksudkan sebagai lembaga pemberi restu kepada warga negara yang bermaksud menjadikan dirinya bakal calon' presiden atau bakal calon wakil presiden. dan hal tersebut bertujuan untuk kemudian partai politik hanya akan memasangkan warga negara warga negara yang telah menjadi bakal calon atas restu dpd, menjadi pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden untuk didaftarkan menjadi calon presiden dan wakil presiden. permohonan guo sama sekali tidak bermaksud menghapus kewenangan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. permohonan guo bermaksud agar yang dicalonkan oleh partai politik adalah warga negara yang menurut dpd selaku representasi kedaulatan orang orang indonesia adalah warga negara dari orang indonesia asli, atau setidak tidaknya patut dan layak dipercaya sebagai orang yang memiliki jiwa indonesia yang akan menjaga jati diri dan martabat bangsa indonesia dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. telah jelas dalam dan pemilu yang mengatur ketentuan pencalonan presiden dan wakil presiden sepenuhnya nyata nyata dalam kekuasaan partai politik, dan telah nyata terjadi pengenyampingan kedaulatan orang orang indonesia asli serta identitas budaya indonesia. dalam dan pemilu tersebut tidak terdapat ketentuan yang menghadirkan serta mengukuhkan kedaulatan orang orang indonesia asli dan identitas budaya bangsa indonesia. hal tersebut telah merugikan hak konstitusional warga negara orang orang bangsa indonesia asli. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kerugian dimaksud adalah bahwa ketentuan dan pemilu sangat membuka peluang kepada terpilihnya bakal calon yang kemudian menjadi calon presiden dan atau bakal calon yang kemudian menjadi calon wakil presiden yang tidak memiliki jiwa ke indonesian, yang secara nalar sangat berpotensi mengesampingkan kewajiban negara menjaga tumpah darah indonesia. dalam hal tersebut terjadi, maka segala ke indonesian secara nalar dapat dipastikan hilang. dari nilai perjuangan kemerdekaan, hak waris orang orang indonesia asli yang dianugerahkan oleh para leluhur bangsa, kedaulatan orang orang indonesia asli, bahkan dominasi sosial politik bangsa indonesia pun akan lenyap. jika hal tersebut terjadi dapat dipastikan indonesia hanya akan tinggal nama dan lagu kebangsaan semata. dan itulah kehilangan jati diri bangsa indonesia. dan oleh karenanya telah cukup untuk menerima alasan bahwa dan pemilu telah bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai dengan kedaulatan orang orang indonesia asli. bahwa jika dan pemilu diberlakukan, haruslah dimaknai dengan pembuktian tentang adanya nilai nilai kedaulatan orang orang indonesia asli. dan representasi nilai nilai kedaulatan orang orang indonesia asli berdasarkan uud terdapat pada dewan perwakilan daerah. oleh karenanya, pemberlakuan dan pemilu haruslah dimaknai dengan persetujuan atau restu dari anggota dpd. bahwa dengan demikian, maka setiap bakal calon yang diusulkan oleh partai politik haruslah bakal calon yang telah mendapatkan restu dari dpd untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden republik indonesia. dan untuk menjaga nilai yang teguh tentang ke indonesian tersebut, maka bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang akan didaftarkan kepada komisi pemilihan umum kpu) oleh partai politik, haruslah hanya bakal calon yang sebelumnya telah mendapatkan restu atau persetujuan lebih dari setengah anggota dpd. untuk itu patula masing masing bakal calon yang diusulkan oleh partai politik adalah warga negara yang telah mendapatkan persetujuan anggota dpd untuk menjadi bakal calon presiden, dan warga negara yang telah mendapatkan persetujuan anggota dpd untuk menjadi bakal calon wakil presiden. merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected] untuk hal itu patula dpd mengadakan sidang untuk memberikan persetujuan restu kepada setiap warga negara yang bermaksud dicalonkan oleh partai politik sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. bahwa dalam sidang tersebut dpd berhak memberikan restu atau persetujuan kepada siapa saja yang menurut dpd adalah bakal calon yang memiliki bobot dan bibit, atau kapasitas personal yang dapat diyakini akan menjaga kelestarian indonesia dalam kedaulatan orang orang indonesia asli sebagaimana makna kemerdekaan republik indonesia. permohonan putusan provisi sela mengingat waktu pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden sebagaimana telah diketahui umum akan dilaksanakan pada bulan agustus tahun yang tidak lama sejak saat ini, dan mengingat mengatur bahwa putusan mahkamah tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak konstitusional pemohon (dalam hal ini penerimaan pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dan pemilu yang tengah diuji), parauntuk menunda pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. kami menyadari bahwa tidak mengatur secara spesifik mengenai putusan provisi, namun menurut kamikami anggapperbuatan hukum yang terkait dengan permohonanrdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoid memerintahkan penundaan sementara suatu pelaksanaan perbuatan hukum yang terkait dengan perkara yang sedang diuji. permohonan provisi ini penting untuk diajukan oleh para pemohon, untuk memberikan kepastian hukum atas permohonan guo dalam hal pencalonan presiden dan wakil presiden. maka mengingat hal hal yang kami jadikan alasan untuk mengajukan permohonan provisi diatas, dan juga dengan mendasarkan kepada yurisprudensi mahkamah konstitusi dalam hal putusan provisi yang dikabulkan mahkamah konstitusi terhadap permohonan uji materiil undang undang yang diputus dalam putusan nomor puu vii yang mengabulkan seluruh permohonan, maka kami ajukan permohonan provisi ini. hal hal yang kami ajukan sebagai permohonan uji materiil terhadap uud ini adalah karena satu satunya sebab. yakni karena kecintaan pemohon kepada indonesia, tempat lahir kami, tanah tumpah darah orang orang indonesia asli. dan tentu kami juga meyakini kecintaan majelis hakim terhadap negeri ini. sebagai warga negara dari bangsa indonesia asli yang bertanggung jawab, kami mengajukan permohonan ini. sebagai bukti bakti kepada negeri, sebagai bukti kepedulian kami sesama warga negara dari orang orang indonesia asli, sebagai hormat dan kagum kepada seluruh pejuang bangsa yang telah memerdekakan negeri ini. agar indonesia abadi dan lestari. agar cukup saat berjuang saja para pahlawan menangis, tidak menangis lagi alam bakatnya. demi anak cucu indonesia, tidak menjadi warga negara kelas dua negeri sendiri. jika permohonan ini dikabulkan dapat diyakini bahwa kerugian konstitusional orang orang indonesia asli, termasuk pemohon akan terhindarkan. mekanisme restu dpd kepada bakal calon yang didaftarkan oleh partai politik patut diyakini mampu mencegah terjadinya upaya yang dilakukan dengan sengaja atau oleh proses yang alamiah pada hilangnya indonesia, melalui hilangnya jati diri indonesia, melalui hilangnya hak kedaulatan orang orang indonesia asli, melalui hilangnya kedaulatan orang orang indonesia asli dalam undang undang yang mengatur ketentuan bakal calon presiden. jika permohonan guo dikabulkan, maka orang orang indonesia asli akan mendapatkan manfaat dari dan pemilu. sebaliknya jika tidak dikabulkan, maka orang orang indonesia asli akan mendapatkan kudarat dari dan pemilu tersebut. merdeka bart jakarta tel fax email sekretariat@mahkamahkonsitusigoidalam provisi: menerima permohonan provisi para pemohon: sebelum menjatuhkan putusan akhir mahkamah konstitusi memerintahkan kepada institusi komisi pemilihan umum kpu) republik indonesia untuk menunda penerimaan pendaftaran bakal calon presiden dan wakil preside, menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pemohon pengujian undang undang yang diajukan pemohon: menyatakan frasa bakal pasangan calon" dalamanggota dewan perwakilan daerah republik indonesia , menyatakan nomor tahun tentang pemilihan umum adalahatau apabila mahkamah konstitusikedudukan hukum pemohon legal standing) pemohon adalah perorangan warga negara indonesia. yang mana tentang warga negara indonesia diatur dalam undang undang dasar uud yang berbunymaka dalam hal ini pemohon adalah warga negara indonesia dari orang orang bangsa indonesia asli. pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan untuk menjaga jati diri indonesia dalam negara kesatuan republik indonesia, yang potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan menjadi kerugian bagi orang orang bangsa indonesia asli dengan diberlakukannya dan nomor tahun tentang pemilu (bukti jati diri bangsa indonesia yang tidak utuh atau hilang, mungkin bukan kerugian bagi umumnya warga negara indonesia, tetapi pasti menjadi kerugian bagi khususnya warga negara indonesia dari orang orang bangsa indonesia asli, termasuk pemohon. hal demikian karena mengingat bahwa tentang warga negara indonesia, uud mengenal dua 'gen' warga negara sebagaimana bunyi uud tersebut. hal tersebut kami dasar dengan pertimbangan dan alasan alasan sebagaimana kami uraikan berikut ini, bahwa keberadaan warga negara indonesia adalah bermula dari kemerdekaan indonesia yang diproklamirkan pada tanggal agustus kemerdekaan tersebut bukanlah kemerdekaan yang diberikan berdasarkan keputusan politik. namun berdasarkan keputusan para pejuang dan keputusan perjuangan. bahkan lebih dari itu, sejarah mencatat tentang adanya kesepakatan antara beberapa tokoh bangsa dengan panglima perang jepang untuk asia tenggara jenderal tersuci yang akan memberikan kemerdekaan kepada indonesia pada tanggal agustus yang ditolak oleh para pejuang dan khususnya pembeda indonesia. hal ini membuktikan bahwa kemerdekaan yang dicita citakan adalah kemerdekaan murni tanpa syarat dan tanpa pertimbangan politis. kemerdekaan yang murni tanpa syarat itu sangat beralasan kuat. mengingat bangsa indonesia sebelumnya telah menjalani perjuangan panjang untuk menjadi bangsa merdeka. proklamasi agustus tidak lepas dari semangat sempat pembeda dan sempat pembeda tidak lepas dari semangat merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoideh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiddirugikan oleh keberadaan dan pemilu. pemilu memerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid surat pem.surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan .s pki dari kepolisian,selanjutnya, pemilu menyatakan:merdeka barat jakarta toba fax email: secretary@wahkamahkonsilustgoidsebagaimana dikemukakan dalam perbaikan permohonan, para pemohon khawatir bahwa ketentuan dalam dan pemilu tidak mampu menjaga jati diri indonesia dalam negara kesatuan republik indonesia. didalilkan oleh para pemohon, ketentuan dalam guo, menurut penalaran yang wajar, dapat dipastikan akan menjadi kerugian bagi orang orang bangsa indonesia asli (vide perbaikan permohonan, hal. menimbang bahwa kedudukan para pemohon dalam kapasitasnya sebagai perseatas nama martinus p.h. butar butar dan iso mario. terhadap dalil para pemohon yang menyatakan bahwa norma dalam kedua guo merugikan hak konstitusional para pemohon, mahkamah menilai. terlebih dahulu para pemohon harus dapat menerangkan dan membuktiahkamah konstitusi. dalam hal ini, para pemohon tidaklah merupakan pihak yang dirugikan dengan berlakunya dan pemilu karena norma pemilu adalah merupakan persyaratan yang harus dipenuhi bakal pasangan calon, yaitu bakal pasangan presiden dan wakil presiden. sementara itu, pemilu terkait dengan kelengkapan administrasi yang harus diserahkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik yang akan mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden kpu. melihat substansi norma dalam kedua guo, menjadi terang bahwa para pemohon tidak mampudalam dan pemilu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dipersyaratkan dalam merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid menjelaskan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan. dengan demikian, tidak ada keraguan sama sekali bagi mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberlakuan norma dalam kedua tersebut sama sekali tidak merugikan hak konstitusional para pemohon. menimbang bahwa untuk maksud agar pasangan calon presiden dan wakil presiden mampu menjaga jati diri indonesia dalam negara kesatuan republik indonesia, para pemohon menghendaki agar ketentuan dan pemilu dimaknai agar masing masing pasangan calon telah mendapatkan restu dari anggota dewan perwakilan daerah republik indonesia, menurut mahkamah, pemaknaan demikian kian menguatkan bukti bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan guo. selain sebagaimana diatur dalam uud bahwa dewan perwakilan daerah tidak memiliki wewenang apapun dalam proses pengajuan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, para pemohon dalam perkara guo bukan anggota dpd, melainkan perseorangan warga negara, yang karenanya bukan subjek hukum pemilik pemegang hak konstitusional yang diatur oleh uud berdasarkan pertimbangan tersebuttetapimaria farida indrawi ttd. ttd. arief hid dewa gede laguna ttd. ttd. menahan sitompul wahiduddin adams panitera pengganti, ttd. martian wibowo mara aa, jalan 2ispnolo, bai saetanangmunkenan haha kebangkitan nasional dan kebangkitan nasional tidak lepas dari semangat (bahkan dendam) perlawanan atas penistaan para penjajah bangsa bangsa luar sejak ratusan tahun sebelumnya. air mata dan darah tertumpah seluruh tanah negeri ini. nyawa tergabung, dan nafas pejuang putus dari ujung sumatera hingga papua. semua terjadi olehkarena perlawanan orang orang nusantara penduduk negeri ini terhadap orang orang asing pendatang, yang menjarah dan menistakan bangsa ini, demi menjaga martabat dan harkat manusia negeri ini. mereka yang berjuang untuk melawan para penjajah itu adalah leluhur orang orang indonesia asli. dan kemerdekaan indonesia ini adalah warisan yang sungguh sungguh tak dapat dinilai harganya dengan apapun bagi generasi penerusnya. maka orang orang indonesia asli adalah pewaris kemerdekaan ini. maka adalah sangat tepat dan patut disyukuri jika kemudian negara indonesia ini berdiri, bangsa ini membuat sebuah konstitusi yang diawali dengan pembukaan preambule) yang mencatatkan serta merefleksikan sejarah panjang perjuangan tersebut. proklamasi agustus disebut dalam pembukaan uud sebagai gerbang kemerdekaan . proklamasi agustus dimaknai sebagai hasil perjuangan yang sangat panjang dari puluhan generasi orang orang indonesia asli sebelumnya. hal ini sangat jelas dalam paragraph kedua pembukaan uud yang mana pembukaan uudmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidkalimatpada alinea ketiga pembukaan uud sangat menjelaskan bahwa proklamasi kemerdekaan indonesia adalah 'roh' dari konstitusi indonesia yang harus dimaknai oleh setiap dalam batang tubuh uud setiap atau dalam uud harus, orang orang asli nusantara yang melawan orang orang asing, yang sampai pintu gerbang kemerdekaan bukan karena hasil keputusan politik berupa pemberian kemerdekaan. dengan kemerdekaan, maka indonesia berdaulat. maka segala bentuk kedaulatan yang dimaksudkan dalam dan uud adalah kedaulatan yang harus dimaknai sesuai nilai nilai dalam pembukaan uud dan jika fakta sejarah yang tercatat dalam pembukaan uud membuktikan bahwa perjuangan panjang bangsa ini dilakukan sepenuhnya oleh orang orang asli nusantara, maka tentang 'orang orang bangsa indonesia asli' menjadi identitas kedaulatan sekaligus identitas budaya indonesia. budaya indonesia, yang berarti kumpulan sub identitas budaya nasional, adalah menjadi hak dan kewajiban setiap orang orang bangsa indonesia asli untuk menjaga dan mempertahankannya. dan sebagaimana bunyi undang undang dasar perubahan ke duamaka negara wajib menghargai identitas budaya orang orang bangsa indonesia asli. maka dari itu segala undang undang wajib memperhatikan dan mengutamakan juga identitas kebudayaan dalam segala hal yang diatur didalamnya. dalam hal permohonan guo, yakni tentang calon presiden dan wakil presiden, maka undang undang wajib memberlakukan ketentuan yang bermaksud menjaga identitas budaya indonesia. tujuan hal tersebut bertalian dengan upaya menjaga jati diri bangsa sebagaimana telah kami uraikan. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dalam hal permohonan ini kami tertuju kepada hubungan kedudukan kedaulatan rakyat terhadap pencalonan presiden dan wakil presiden republik indonesia. tentang hal itu uud pada dan mengatur kriterianya. dan sebagaimana telah kami sampaikan diatas, bahwa setiap dan pada uud haruslah dimaknai dengan nilai nilai pembukaan uud maka dan uud tersebut haruslah dipahami dalam pemaknaan yang seturut dengan nilai nilai pembukaan uud uudbunyi tersebut memang tidak menyebut secara tersurat tentang kriteria calon harus dari orang indonesia asli. ada wacana kesulitan menentukan kriteria asli hingga dalam amandemen ke tiga uud berbunyi demikian, hingga saat ini. tentu hal tersurat tersebut bukan hal yang pemohon persoalan. namun bagaimanapun bunyi dalam uud tidaklah patut jika tidak dimaknai oleh nilai nilai pembukaan uud yang disusun dengan 'roh' kemerdekaan agustus yang merupakan hasil perjuangan panjang rakyat asli indonesia. oleh karenanya, makna yang berbunyi, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar, haruslah dimaknai, bahwa ketentuan perundang undangan tentang kriteria calon presiden dan wakil presiden dimaknai oleh kedaulatan bangsa indonesia orang orang asli. uud tersebut sesungguhnya telah bersubstansi tentang ke indonesian' calon presiden dan calon wakil presiden. jika merujuk kepada nilai nilai pembukaan uud maka yang patut menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah orang orang indonesia keturunan orang orang nusantara leluhur bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. namun sekali lagi tentu sulit membuat kriteria demikian. jika secara 'genus' sulit menentukan kriteria yang sesuai nilai nilai pembukaan uud bukan berarti tentang ke indonesian harus diabaikan. menurut kami adalah pantangan besar jika oleh karena sulitnya menentukan jati merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid diri ke indonesian sesuai nilai pembukaan uud lalu tentang jati diri ke indonesiakan terabaikan dalam kriteria calon presiden dan calon wakil presiden. lebih dari itu, jika ternyata ada yang oleh karena kesulitan tersebut justru memanfaatkan kesulitan tersebut untuk mengesampingkan kedaulatan rakyat bangsa indonesia asli dalam implementasinya pada calon presiden dan wakil presiden, maka secara nalar yang wajar tentang jati diri bangsa hanya tinggal menunggu waktu untuk hilang, menguap dan lenyap. sebagai generasi penerus leluhur para pejuang yang telah menerima warisan kemerdekaan ini, adalah kerugian sangat besar bagi bangsa indonesia dari orang orang indonesia asli saat ini jika jati diri calon presiden dan wakil presiden tidak selaras dengan nilai nilai dalam pembukaan uud yang dengan terang benderang membuktikan bahwa kemerdekaan indonesia adalah hasil perjuangan leluhur orang orang indonesia asli. sebuah mekanisme seharusnya dapat diterapkan dalam sebuah undang undang untuk menjaga dan mempertahankan nilai nilai kedaulatan orang orang bangsa indonesia asli. undang undang yang tidak memaknai kedaulatan orang orang bangsa indonesia asli adalah undang undang yang merugikan dan selanjutnya secara nalar akan merugikan negara dalam bentuk hilangnya jati diri bangsa indonesia. kerugian tersebut adalah kerugian dalam arti bahwa warga negara bangsa indonesia asli umumnya dan khususnya pemohon uji materiil selaku pewaris kemerdekaan mengalami sesuatu yang kurang baik (tidak menguntungkan) , atau kudarat . sebagaimana menurut kamus besar bahasa indonesia yang telah dikenal umum, kata kerugian' berasal dari kata, rugi ru gi, yang artinya, terjual kurang dari harga beli atau modalnya: tidak mendapat laba, kurang dari modal karena menjual lebih rendah daripada harga pokok, tidak mendapat faedah (manfaat), tidak beroleh sesuatu yang berguna, sesuatu yang kurang baik (tidak menguntungkan), kudarat. dengan demikian pengertian kerugian dapat dipahami sebagai kerugian akibat adanya sesuatu, atau kerugian akibat tidak adanya sesuatu . juga dapat dipahami sebagai kerugian karena menerima sesuatu yang buruk, atau tidak menerima sesuatu yang baik . merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dan dalam permohonan guo kerugian yang dimaksud adalah kerugian karena pemohon warga negara orang orang bangsa indonesia asli tidak mendapat faedah atau tidak mendapat sesuatu yang berguna atau mendapat kudarat, karena sesuatu pemilu) yang kurang baik . kerugian tersebut terjadi karena pemilu yang mengatur syarat syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden tidak memaknai pembukaan uud dan untuk hal itulah kami mengajukan uji materiil dan pemilu terhadap uud yang mana kedua tersebut kami anggap merugikan pemohon selaku orang orang bangsa indonesia asli. oleh karena itu patula kata rugi dalam konteks kerugian konstitusional dalam permohonan guo diartikan sebagai: adanya undang undang yang mengakibatkan pemohon uji materiil tidak mendapat faedah (manfaat): tidak beroleh sesuatu yang berguna . dan berdasarkan hal hal tersebut atas dan berdasarkan hukum menurut ketentuan(bukti maka pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian pemilu terhadap undang undang dasar alasan alasan permohonan bahwa undang undang dasar perubahan ke tiga menyatakan, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar" (bukti dan sebagaimana telah kami sampaikan dibagian sebelumnya, maka kedaulatan rakyat harus dimaknai dengan makna kedaulatan dalam uud proklamasi kemerdekaan, hingga sejarah panjang perlawanan atau perang rakyat semesta nusantara. yang mana segala perjuangan tersebut dilakukan oleh orang orang indonesia asli, maka kedaulatan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid rakyat seharusnya dimaknai dengan pengakuan adanya kedaulatan orang orang indonesia asli didalam kedaulatan seluruh rakyat indonesia. juga sebagaimana telah kami terangan bahwa terdapat kesulitan yang dapat dipahami tentang 'gen' orang indonesia asli, maka setidaknya dalam sebagai pengejawantahan uud terdapat mekanisme hukum yang memberi makna tentang adanya kedaulatan dan identitas budaya orang indonesia asli didalam kedaulatan seluruh rakyat indonesia. bahwa pemilu berbunyint singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon: ii..libat organisasi terlarang dan merdeka barat jakarta toba fax email: secretary@wahkamahkonsilustgoid .s pki dari kepolisian:bahwa pemilu berbunyidan pemilu tersebut nyata nyata tidak menunjukkan adanya kedaulatan dalam identitas orang orang indonesia asli. dan hal demikian adalah kerugian bagi warga negara indonesia dari orang orang indonesia karena telah mengesampingkan kedaulatan dalam identitas orang orang indonesia asli. merdeka barat jakarta toba fax email: secretary@wahkamahkonsilustgoid |
pemerintah kabupaten muaro jambi peraturan daerah kabupaten muaro jambi nomor tahun tentang rencana umum tata ruang kota mengerti tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati muaro jambi, menimbang bahwa perkembangan pembangunan kota mengerti dimasa mendatang akan semakin pesat sesuai dengan peningkatan fungsinya sebagai ibukota kabupaten muaro jambi, sehingga diperlukan adanya pedoman untuk mengendalikan pembangunan tersebut, bahwa pedoman tersebut ialah rencana umum tata ruang kota putra), yang mana untuk kota mengerti putra tersebut sudah sangat tidak sesuai terutama sehubungan dengan adanya perubahan fungsi dari ibukota kecamatan menjadi ibukota kabupaten, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada sub dan diatas perlukawasan industrivinsi daerah tingkat dan rencana umum tata ruang kabupaten daerah tingkatota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan dan mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam perundang undangan yang berlaku. perkotaan adalah satuumum tata ruang adalah rencana peruntukan, penggunaan,dan serasi bagi sebesar besar kemakmuran rakyat. rencana umum tata ruang kota selanjutnya disebut putra yang ditampilkan dalam peta peta rencana dengan skalatata ruang kota. bagian wilayah kota bwk) adalah satu kesatuan wilayah dari kota bersangkutan danwilayah lingkungan adalah kelompok aktivitas yang memiliki homogen fungsi terhadap peruntukan lahan tertentu. il. wilayah unit lingkungan blok) adalah pengelompokan aktivitas dan peruntukan yang tinggi tingkat homogenitasnya, yang ditujukan untuk efisiensi pelayanan fasilitas. bab maksud dan tujuan maksud perencanaan kota adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota. tujuan perencanaan kota adalah supaya kehidupan dan penghidupan warga kota aman, ramah, indahtujuan serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah. menciptakan kelestarian lingkungan, keserasian dan keseimbangan fungsi serta intensitas penggunaan lahan kota. menciptakan hubungan yang serasi antara, manusia dan lingkungannya yang tercermin dari intensitas pola penggunaan ruang kota. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan ruang secara optimal. mempermudah dalam penyusunan rencana detail tata ruang dalam rencana teknik ruang kota serta program pembangunan kota jangka menengah maupun proyek proyek tahunan pada masing masing bagian wilayah kota yang diprioritaskan pengembangannya. upaya pencapaian yang dimaksud dilaksanakan melalui berbagai pendekatan yaitu dengan pendekatan politis yang menyangkut berbagai aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. pendekatan strategis yang menyangkut penentuan fungsi kota, pengembangan kegiatan kota, dan pengembangan tata kota yang merupakan penjabaran dan pengisian dari rencana rencana pembangunan nasional dan daerah secara jangka panjang. pendekatan teknis yang menyangkut upaya mengoptimalkan pemanfaatan ruang kota, diantaranya melalui perbaikan lingkungan, peremajaan manajemen pertanahan, pemberian fasilitas dan utilitas secara tepat, pengefisiensian pola angkutan, peningkatan kualitas lingkungan perkotauangan, hukum dan perundangan agar rencana kota dapat dilaksanakan melalui koordinasi, penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian rencana kota. bab iii jenis rencana kota jenis rencana kota yang disusun dalam peraturan daerah ini adalah rencana umum tata ruang kota mengerti atau selanjutnya disebut putra. rencana umum tata ruang kota yang dimaksud disusun dan ditetapkan pemerintah kabupatenpunyai wilayah perencanaan yang terikat dengan batas wilayah administrasi kota. rencana umum tata ruang kota merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota dengan memperhatikan kebijaksanaan wilayah hirarkis diatasnya. rencana umum tata ruang kota memuat rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan kota, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana struktur utama tingkat pelayanan kota, rencana sistem utama transportasi, rencana sistem utama jaringan utilitas kota dan rencana pengelolaan pembangunan kota dengan rincian sebagai berikut kebijaksanaan pengembangan kota, mencakup penentuan tujuan pengembangan kota, fungsi kota, strategi dasar pengembangan sektor sektor dan bidang pembangunan, kependudukan, intensifikasi dan intensifikasi pemanfaatan ruang kota dan pengembangan fasilitas dan utilitas, rencana pemanfaatan ruang kota, mencakup arahan pemanfaatan kota yang menggambarkan lokasi intensitas tiap penggunaan, baik untuk kegiatan fungsi primer dan fungsi sekunder yang ada didalam kota sampai akhir tahun perencanaan, rencana struktur tingkat pelayanan kota, mencakup arahan tata jenjang fungsi pelayanan didalam kota, yang merupakan rumusan kebijaksanaan tentang pusat pusat pelayanan kegiatan kota berdasarkan jenis, intensitas, kapasitas, dan lokasi pelayanan, rencana sistem tranportasi, memuat arahan garis besar tentang pola jaringan pergerakan arteri dan kolektor baik fungsi primer maupun sekunder termasuk jaringan jalan kereta api yang ada dalam kota tersebut, rencana sistem jaringan utilitas kota, memuat arahan utama tentang pola jaringan fungsi primer dan sekunder untuk sistem jaringan pergerakan air bersih, telepon, listrik, air kotor dan air limbah dalam kota, rencana pengelolaan pembangunan kota, memuat arahan tahapan pelaksanaan program pembangunan, arahan penanganan lingkungan berupa peningkatan fungsi, perbaikan, pembaharuan atau peremajaan, pemugaran dan perlindungan, manajemen pertanahan, arahan sumber sumber pembiayaan pembangunan serta arahan bagi pengorganisasian aparatur pelaksana pembangunan kota, rencana umum tata ruang kota ini dilengkapi dengan peta peta rencana dengan bakal rencana umum tata ruang kota yang dimaksud disusun dan ditetapkan pemerintah daerahdalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kota baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dalam jangka panjang dan jangka menengah. rencana umum tata ruang kota angka dan ini berisikan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana struktur tingkat pelayanan kota, rencana sistem jaringan fungsi jalan, rencana jaringan utilitas, rencana kepadatan bangunan lingkungan, rencana ketinggian bangunan, rencana garis sempadan, rencana penanganan lingkungan, rencana tahapan pelaksanaan pembangunan, yaitu sebagai berikut kebijaksanaan pengembangan penduduk mencakup arahan distribusi dan kepadatan penduduk menurut blok blok untuk peruntukan sampai tahun perencanaan, rencana pemanfaatan ruang kota mencakup arahan pemanfaatan ruang ditinjau dari peruntukan ruang dan besaran ruang kota untuk setiap blok peruntukan, rencana struktur tingkat pelayanan kegiatan kota mencakup hubungan tata jenjang antar fungsi fungsi pelayanan lingkungan dalam wilayah kota, rencana sistem jaringan fungsi jalan mencakup arahan lokasi dan besaran fungsi jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, lokal primer, arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder dalam wilayah, rencana system jaringan utilitas mencakup arahan lokasi dan besaran jaringan sekunder dan tersier untuk sistem jaringan air bersih, telepon, listrik, air kotor, air limbah, rencana kepadatan bangunan lingkungan mencakup arahan perbandingan keseluruhan luas lahan yang tertutup bangunan dan atau bangunan bangunan pada setiap peruntukan dalam tiap blok peruntukan, rencana ketinggian bangunan, mencakup arahan ketinggian maksimum dan minimum bangunan untuk setiap blok peruntukan, rencana garis sempadan atau garis pengawasan jalan dan sungai merupakan penetapan tentang garis batas bagi lahan yang boleh dan tidak boleh ada bangunan diatasnya yang terdapat pada masing masing blok peruntukan wilayah kota, rencana tahapan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana selama tahun yang dibagi dalam tahapan tahunan pada setiap bagian wilayah kota: pengelolaan penanganan lingkungan mencakup arahan jenis jenis penanganan lingkungan dalam bagian bagian wilayah kota yang terdiri dari peningkatan, perbaikan, pembaharuan, pemugaran, peremajaan, perlindungan lingkungan dan manajemen pertanahan serta arahan pengoperasian aparat pelaksana dan pengendali putra pada tingkat pemerintahan wilayah kecamatan, rencana umum tata ruang kota yang dimaksud dilengkapi peta peta rencana skala bab rencana umum tata ruang kota dan ruang lingkup wilayah perencanaan bagian pertama rencana umum tata ruang kota jl). rencana umum tata ruang kota ditetapkan oleh pemerintah kabupaten yang meliputi seluruh wilayah kota mengerti. peninjauan kembali kebijaksanaan struktur tata ruang yang telah ditetapkan, berisi tentang kebijaksanaan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam rencana umum tata ruang wilayah kabupaten muaro jambi yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan kota. tinjauan terhadap kemampuan fisik wilayah berisikan tentang masalah daya dukung kawasan, kendala lingkungan orientasi pengembangan fisik, kawasan potensial yang dapat dikembangkan serta kapasitas tampung wilayah. kerangka dasar pengembangan tata ruang kota berisikan dasar penetapan batas dan fungsi bwk, dan dasar penetapan tingkat hubungan fungsional antar elemen pembentuk lingkungan. rencana umum tata ruang kota sebagaimana dimaksud pada ini ditetapkan untuk jangka waktu hingga tahun organisasi formal dan atau non formal atas nama masyarakat umum dapat berperan aktif untuk mengajukan saran dalam penyusunan maupun pelaksanaan rencana umum tata ruang kota kepada pemerintah kabupaten. saran sebagaimana dimaksud dalam ini merupakan bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana umum tata ruang kota. bagian kedua ruang lingkup wilayah perencanaan (l). wilayah perencanaan rencana umum tata ruang kota meliputi seluruh batas wilayah ibukota kabupaten yang terdiri dari (empat) bagian wilayah kota. keempat bagian wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam ini adalah bwk. dengan luas wilayah ha, bwk. dengan luas wilayah ha, bwk. dengan luas wilayah ha, bwk. dengan luas wilayah ha, ruang lingkup keempat bagian wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ini adalah sebagai berikut bwk. bagian wilayah kota (baki) terletak dibagian barat kota mengerti yang merupakan bagian dari desa bukit baling, bwk ini disebelah utara dan barat dibatasi oleh sungai kacang, sebelah selatan oleh kel. mengerti dan sebelah timur oleh ruas jalan lintas timur, bwk. bagian wilayah kota (bwk) yang terletak bagian utara kota mengerti yang merupakan bagian dari desa bukit baling, bwk ini dibatasi oleh sebelah utara jalan lingkar luar kota mengerti (ruas jalan jambi kecil sebelah timur jalan perkebunan sawit, sebelah barat oleh ruas jalan lintas timur dan sebelah selatan oleh kel. mengerti, bwk. bagian wilayah kota (bwk) terletak bagian barat kota mengerti, meliputi kelurahan mengerti dan sebagian desa pematang pulai, dengan dibatasi disebelah utara oleh bukit baling, sebelah selatan desa pematang pulai, sebelah timur oleh desa berkembang, dan sebelah barat oleh sungai batanghari, bwk. dj: bagian wilayah kota (bwk) terletak dibagian selatan kota mengerti, meliputi desa berkembang dan desa pematang pulai, dengan dibatasi dibagian utara oleh desa bukit baling, bagian selatan sungai batanghari, bagian barat oleh kelurahan mengerti dan bagian timur oleh desa tunas baru, bab rencana pengembangan tata ruang kota bagian pertama konsepsi sistem pengembangan bwk untuk mencapai struktur tata ruang yang kompak dalam usaha mencapai pengelolaan ruang yang efisien, diperlukan sistem konsepsi kewilayahan yang bersifat hirarki. konsep sistem kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ini adalah wilayah kota, wilayah bagian wilayah kota, wilayah unit lingkungan. bagian kedua rencana struktur tata ruang untuk mencapai struktur tata ruang yang dikehendaki perlu disusun rencana peruntukan lahan yang lebih umum pada setiap bagian wilayah kota bwk). rencana peruntukan sebagaimana yang dimaksud pada ini akan memuat aspek aspek kegiatan yang sesuai dengan fungsi dan peran bwk. rencana peruntukan lahan yang lebih umum sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini meliputi berbagai fungsi dan peranan bwk sebagai berikut bagian wilayah kota bwk) pengembangan fungsi kegiatan utama dalah sebagai pusat kegiatan industri minyak dan gas bumi dan khusus bagian sepanjang sisi ruas jalan lintas timur merupakan kawasan kegiatan fungsional campuran perumahan kepadatan tinggi dan jasa perdagangan. sedangkan lahan sisanya difungsikan sebagai lahan cadangan pengembangan kota yang penggunaannya saat sekarang dibatasi hanya untuk kegiatan pertanian perkebunan rakyat. bagian wilayah kota bwk) bwk merupakan pengembangan wilayah kota arah bagian utara terutama untuk mengantisipasi pengembangan kegiatan transportasi regional. fungsi utama bwk ini adalah sebagai pusat kegiatan transportasi regional terminal bis regional, stasiun ka, terminal truk peti kemas): pusat pemerintahan kabupaten muaro jambi, cc. pusat industri non politik: pusat pertanahan keamanan markas kodim dan polres), kawasan perumahan kepadatan rendah, bagian wilayah kota bwk) kawasan bwk difungsikan sebagai bwk pusat kota terutama pada sektor kegiatan perdagangan dan jasa yang berpusat pasar mengerti. selain kegiatan perdagangan dan jasa, pada bwk ini juga difungsikan sebagai pusat kegiatan pelayanan umum skala kota, pusat kegiatan hiburan dan rekreasi (pemanfaatan alam sungai batanghari) dan taman api abadi yang akan menjadi landmark kota mengerti. sementara untuk pengembangan perumahan diarahkan pada tingkat kepadatan tinggi dan kepadatan sedang. bagian wilayah kota bwk) fungsi kegiatan utamanya adalah sebagai pusat kegiatan olah raga (stadion) dan pusat pendidikan dan pengembangan islam (mulai dari tingkat sampai perguruan tinggi) yang berpusat desa berkembang, serta kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi. bagian ketiga rencana kepadatan dan distribusi penduduk (l). rencana kepadatan dan distribusi penduduk akan mempengaruhi upaya pengembangan fisik kota, oleh karena itu perlu adanya pengarahan alokasi penyebaran penduduk yang terencana. rencana kepadatan penduduk yang dimaksud dalam ini didasarkan pada tingkat kecenderungan perkembangan serta maksud dan tujuan penetapan bagian wilayah kota, oleh karena itu kepadatan penduduk ditetapkan sebagai berikut kepadatantinggi jiwa ha, kepadatan sedang jiwa ha, kepadatan rendah jiwa ha. bagian keempat rencana intensitas penggunaan ruang jl). dengan ditetapkannya rencana kepadatan dan distribusi penduduk seperti yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini akan mempengaruhi terhadap intensitas penggunaan ruang. agar terpelihara keserasian, keteraturan dan keindahan lingkungan diperlukan pengaturan intensitas penggunaan ruang setiap blok peruntukan. rencana intensitas penggunaan ruang yang dimaksud dalam ini meliputi rencana berikut rencana kepadatan bangunan, rencana ketinggian bangunan, rencana sempadan bangunan. (l) rencana kepadatan bangunan seperti yang dimaksud dalam sub dicerminkan kepada besarnya koefisien dasar bangunan kdb) dan koefisien lantai bangunan klb) dengan kriteria jenis kegiatan yang ditetapkan, kondisi eksisting dan estimasi perkembangan, daya dukung fisik lahan yang menyangkut karakteristik dan struktur batuan (topografi, geologi dan hidrologi), aspek aspek urban disain.dasar bangunan kdb) adalah sebagai berikut peruntukan lahan perumahan kepadatan tinggi kdb peruntukan lahan perumahan kepadatan sedang kdb peruntukan lahan perumahan kepadatan rendah kdb peruntukan lahan pemerintahan dan perkantoran kdb peruntukan lahan perdagangan dan jasa ekonomi kdb peruntukan lahan untuk pelayanan umum dan fasilitas sosial kdb peruntukan lahan industri kecil kdb 60o, peruntukan lahan industri dan pergudangan kdb peruntukan lahan terminal stasiun kdb j . peruntukan lahan olah raga kdb peruntukan lahan rekreasi dan wisata kdb peruntukan lahan instalasi pam, pln, telepon kdblantai bangunan klb) ditekankan kepada kesesuaian dan pertimbangan aspek urban design, kesan ritmik dan monumental bangunan. rencana ketinggian bangunan seperti yang dimaksud dengan sub didasarkan kepada kriteria jarak vertikal dari lantai dasar lantai atasnya tidak lebih dari (lima) meter, jarak vertikal dari vertikal dari lantai dasar lantai atasnya tidak lebih dari (empat) meter, tinggi puncak atap suatu bangunan tidak bertingkat maksimum (delapan) meter dari lantai dasar, rencana sempadan bangunan seperti yang dimaksud dengan sub didasarkan kepada pencapaian secara fisik akan terwujud jarak antara bangunan dalam setiap blok peruntukan, adanya ketentuan batas yang tegas antara lahan yang boleh dan tidak boleh ditempati bangunan dalam setiap blok peruntukan. adanya ketentuan batas yang tegas antara petak peruntukan dengan daerah milik jalan dmj). bagian kelima rencana geometris dan sistem pelayanan sarana prasarana (l). untuk memberikan pelayanan sarana dan prasarana kota kepada seluruh kota secara merata, perlu dibuat rencana sarana dan prasarana yang menyangkut rencana geometris sistem pelayanan. rencana sarana dan prasarana seperti yang dimaksud pada ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran kota serta memberikan kenyamanan kepada penduduk kota. sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini adalah (l). rencana penyediaan fasilitas social dan ekonomi. rencana penyediaan jaringan air bersih. rencana penyediaan jaringan air hujan dan air limbah. rencana penyediaan jaringan listrik dan telepon. rencana penyediaan sistem pengelolaan sampah. rencana penyediaan fasilitas sosial dan ekonomi yang dimaksud pada angka peraturan daerah ini ditetapkan atas dasar pertimbangan pada tiga azas, yaitu azas kelengkapan, azas pemenuhan, azas pencapaian. azas kelengkapan yang dimaksud pada sub ini yaitu jenis fasilitas yang ditetapkan kebutuhannya dalam rencana harus mampu menampung, memenuhi dan melayani kegiatan penduduk serta pemerintah kota. azas pemenuhan yang dimaksud pada sub ini adalah terpenuhinya jumlah fasilitas yang dibutuhkan untuk setiap jenis fasilitas, baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas. azas pencapaian yang dimaksud pada sub ini adalah kemudahan pencapaian fasilitas sesuai dengan sifat pelayanan fasilitas dan pemakai fasilitas tersebut. (l). rencana penyediaan jaringan air bersih yang dimaksud pada angka peraturan daerah ini meliputi perluasan dan rehabilitasi jaringan, perluasan daerah pelayanan serta peningkatan kapasitas produksi. tahapan pembangunan kapasitas air bersih disesuaikan dengan proyeksi jumlah perkembangan penduduk dan perkembangan kegiatan perkotaan. jl). rencana penyediaan jaringan air hujan drainase dan air limbah seperti dimaksud pada peraturan daerah ini dilakukan dengan sistem terpisah. sistem terpisah seperti dimaksud ini adalah dengan mengalirkan air hujan dan air limbah secara sendiri sendiri. (l). rencana penyediaan jaringan listrik seperti dimaksud pada angka peraturan daerah ini dilakukan dengan menambah kapasitas daya serta peningkatan dan perluasan jaringan. rencana penyediaan jaringan telepon seperti dimaksud pada angka peraturan daerah ini dilakukan dengan meningkatkan intensitas dan kapasitas pelayanan, pengadaan dan penambahan fasilitas telepon umum dan perluasan jaringan pada rencana kawasan pemukiman dan kawasan kegiatan perkotaan dan industri. (l). rencana penyediaan sistem pengelolaan sampah seperti dimaksud pada angka peraturan daerah ini dilakukan secara terpadu, menyeluruh dan profesional. sistem pengelolaan sampah terpadu dan profesional seperti dimaksud dalam ini yaitu dengan sistem pengumpulan, pengangkutan, penampungan sementara tps) dan penampungan akhir (tpa) serta pemusnahan sampah secara profesional. bagian keenam rencana jaringan transportasi rencana jaringan transportasi terdiri dari jaringan transportasi darat yang terdiri dari jaringan jalan dan jaringan rel kereta api. jl). rencana jaringan transportasi darat yang dimaksud peraturan daerah ini meliputi penentuan fungsi jalan, penentuan lebar dan profil melintang tiap kelas jalan dan rencana pengembangan terminal. rencana penentuan fungsi jalan meliputi jalan jalan arteri primer, kolektor primer, lokal primer, arteri sekunder, kolektor sekunder dan lokal sekunder. rencana lebar dan profil melintang tiap fungsi jalan akan dikembangkan adalah jalan arteriarteri(l). rencana jaringan rel kereta api seperti dimaksud pada peraturan daerah ini merupakan bagian yang tak terpisah dari rencana pengembangan sistem jaringan kereta api trans sumatera (trans sumatera railway). pelaksanaan pengembangan dan pembangunan jaringan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini dengan demikian sangat tergantung pada pelaksanaan pengembangan dan pembangunan trans sumatera railway, baik dalam hal yang menyangkut aspek aspek teknis ataupun waktu pelaksanaannya bagian ketujuh rencana sarana dan prasarana sistem transportasi kota (l). untuk memberikan pelayanan terhadap sistem transportasi secara merata, perlu dibuat rencana sarana dan prasarana transportasi kota yang terpadu. rencana sarana dan prasarana seperti yang dimaksud pada ini dimaksudkan untuk mendukung terhadap sistem transportasi kota sehingga menunjang kelancaran kota serta memberikan kemudahan dalam pencapaian hubungan antar penduduk kota. sarana dan prasarana sistem transportasi kota sebagaimana yang dimaksud pada peraturan daerah ini adalah (l). rencana pengembangan terminal, rencana sistem perparkiran, rencana rute angkutan umum. rencana pengembangan terminal sebagaimana disebut pada diatas meliputi (empat) buah terminal yakni terminal regional, terminal kota dan sub terminal kota (terminal bwk), serta ditambah terminal khusus untuk truk dan peti kemas. (l). rencana sistem perparkiran yang dimaksud dalam meliputi sistem parkir jalan dan luar jalan. sistem parkir dijalan yang dimaksud dalam ini didasarkan kepada pertimbangan berikut kawasan bersangkutan sudah tidak siap menampung perkembangan jumlah kendaraan, kawasan bersangkutan tidak memungkinkan dikembangkan sistem parkir diluar jalan disebabkan tidak tersedia lahan khusus untuk parkir luar jalan, adanya kegiatan khusus yang menuntut fasilitas parkir relatif besar (perdagangan, pendidikan, perkantoran), jalan bersangkutan memungkinkan diterapkan sistem parkir pinggir jalan, pengaturan sudut parkir (sejajar, tidak bertentangan dengan kawasan (jalan) bebas parkir (estetika, keamanan, jalur jalan kecepatan tinggi). sistem parkir diluar jalan yang dimaksud dalam ini didasarkan kepada pertimbangan berikut kawasan bersangkutan masih siap menampung perkembangan jumlah kendaraan: kawasan bersangkutan masih memungkinkan dikembangkan sistem parkir diluar jalan disebabkan masih tersedia lahan khusus untuk parkir diluar jalan, adanya kegiatan yang yang diharuskan membangun fasilitas parkir luar jalan, jalan bersangkutan tidak memungkinkan diterapkan sistem parkir pinggir jalan walaupun dengan pengaturan sudut parkir (sejajar ditetapkannya jalan bebas parkir karena pertimbangan estetika, keamanan, jalur jalan kecepatan tinggi. (l). rencana rute angkutan umum yang dimaksud dalam meliputi skala pelayanan. skala pelayanan rute angkutan umum yang dimaksud dalam ini yaitu rute pelayanan angkutan regional dan rute pelayanan angkutan lokal. pertimbangan terhadap rencana rute angkutan umum didasarkan kepada beberapa pertimbangan yaitu seluruh masyarakat dapat dengan mudah terlayani rute angkutan umum penumpang, menjamin sistem operasi yang aman bagi kepentingan masyarakat, pengguna jasa angkutan, petugas pengelola angkutan dan pengusaha jasa angkutan, alokasi terminal yang dikemukakan dalam rencana pengembangan terminal: simpul utama angkutan umum adalah terminal kota dengan demikian rute angkutan umum tersebut harus saling menghubungkan satu terminal dengan terminal lainnya dengan rute berbeda, tidak boleh adanya lintasan terhimpit yang tidak saling menunjang sehingga menyebabkan persaingan yang tidak sehat antar rute angkutan umum penumpang kota maupun antar angkutan umum penumpang, mengarah agar lingkungan terutama lingkungan yang memerlukan ketenangan tidak terlalu terganggu oleh kegiatan angkutan umum penumpang, rencana rute angkutan merupakan satu kesatuan dalam lingkup kota yang saling menunjang, jenis angkutan umum regional diarahkan untuk tidak melayani penumpang dalam kota. bagian kedelapan rencana pengembangan kawasan pusat pemerintahan kabupaten muaro jambi (l). untuk lebih meningkatkan kemudahan pelayanan serta untuk mendukung tercapainya efektifitas interaksi dan optimasi koordinasi antar instansi, maka seluruh dinas kantor badan lembaga yang berskala kabupaten dan berada dibawah kewenangan bupati akan ditempatkan pada satu lokasi kawasan khusus. untuk pelayanan pemerintahan yang berskala kota seperti kantor kecamatan, kantor kelurahan dan atau kantor kantor lain akan ditempatkan diberbagai tempat wilayah kota mengerti sesuai dengan tingkat hirarki pelayanannya. kawasan khusus yang dimaksud dalam ini selanjutnya akan disebut sebagai kawasan pusat pemerintahan kabupaten muaro jambi atau kawasan pusat pemerintahan. kawasan dimaksud dalam ini akan berlokasi bwk yang secara administrasi merupakan bagian dari wilayah desa bukit baling dengan luas areal kawasan adalah ha. penataan kawasan pusat pemerintahan ini harus diupayakan sedemikian rupa sehingga secara umum harus memberikan kesan visual yang berwibawa. terbuka dan ramah serta indah dan teratur. selain kegiatan pemerintahan, dalam kawasan ini juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang yang antara lain akan terdiri dari rumah jabatan bupati dan jajaran musica kabupaten muaro jambi serta rumah jabatan para kepala dinas badan kantor lembaga yang ada dilingkungan pemerintah kabupaten muaro jambi, rumah sakit kabupaten yang dilengkapi dengan asrama dan perumahan untuk para dokter dan tenaga medis lainnya, gedung serba guna convention hall) yang dilengkapi sarana penunjang lainnya, dimana tujuan utama penyiapan fasilitas ini adalah untuk menunjang dijadikannya kota mengerti sebagai penyelenggara berbagai seminar city conference), komplek sarana olah raga terbuka (lapangan tennis, basket, volley, dan lapangan golf mini) serta kolam renang dengan ukuran standar internasional, kolam rekreasi yang selain berfungsi sebagai tempat rekreasi juga berfungsi sebagai tempat penampungan air resapan, pertokoan dan bank yang terutama ditujukan untuk melayani kegiatan perkantoran, komplek dan gedung dprd. bagian kesembilan rencana pengembangan kegiatan industri (l). rencana pengembangan kegiatan industri yang dimaksud harus berdasarkan kepada prinsip dan strategi pengembangan industri. prinsip dan strategi pengembangan industri yang dimaksud ini harus memenuhi seperti berikut industri yang dikembangkan menggunakan bahan baku dari daerah belakangnya sehingga dapat memberikan dampak pertumbuhan dan perkembangan serta timbal balik dan kumulatif antar kota mengerti dan daerah belakangnya, proses pengolahan harus semaksimal mungkin dalam arti sedapat dapatnya produk yang dihasilkan langsung dapat dikonsumsi. dengan demikian berarti proses produksi harus memberikan nilai tambah yang terbesar yang mungkin dapat dicapai atau berarti mengembangkan kegiatan dari hulu sampai hilir , perlu adanya sinkronisasi dan koordinasi serta integrasi dari berbagai faktor dan sumberdaya bagi tumbuh dan berkembangnya industri antara lain penggunaan teknologi tepat guna mempekerjakan tenaga kerja setempat optimal mungkin baik dari segi kuantitas agar tidak terjadi pengangguran maupun kualitas tenaga kerja yang dipekerjakan, pembinaan dan pengembangan industri yang sudah ada serta mempunyai prospek yang baik untuk jangka panjang. (l). khusus untuk kegiatan industri batu bata dan genteng serta industri sawmill yang saat ini sudah berlangsung diwilayah kota mengerti, berlaku ketentuan ketentuan khusus. ketentuan khusus untuk industri batu bata dan gentengbatu bata dan genteng saat ini yang sebagian besar terletak ditengah tengahgenteng dan batu bata harus dialokasikan ketempat yang baru yang lebih sesuai,ketentuan khusus untuk industri sawmillsawmill yang saat ini yang sebagian besar terletak dipinggir sungai batanghari serta ditempat lainsawmill harus dialokasikan ketempat yang baru yang lebih sesuai:untuk kegiatan industri pandai besi dengan skala kegiatan yang tergolong sebagai kegiatan industri kecil, masih dapat diselenggarakan kawasan pusat kota dengan catatan dapat diusahakan ditempatkan pada suatu sentra lokasi khusus sehingga juga bisa berfungsi sebagai bagian dari tujuan wisata kota mengerti. bagian kesepuluh pengembangan kegiatan pariwisata dan rekreasi jl). rencana pengembangan kegiatan pariwisata rekreasi yang dimaksud pada ini didasarkan kepada konsep dasar pengembangan kawasan wisata. rencana pengembangan kawasan pariwisata rekreasi yang dimaksud ini meliputi hal berikut kreasi dan pemeliharaan lingkungan yang baik, peningkatan kebutuhan fasilitas pariwisata, pemeliharaan estetika dan pemeliharaan alam, pencegahan bencana dan penyelamatan, perbaikan kondisi sanitasi atau peningkatan kebersihan, pemanfaatan potensi sumber daya yang ada. bab penetapan kriteria pengendalian fisik untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, perlu dibuat ketetapan teknis dalam pelaksanaannya. ketetapan teknis yang dimaksud ini harus mempertimbangkan dan menyangkut hal hal sebagai berikut kebutuhan akan udara segar, pencahayaan matahari yang mencukupi, sirkulasi kegiatan manusia tidak terhambat, kemungkinan bahaya kebakaran, jenis kegiatan pada blok peruntukan, pengaturan bangunan dan jalan, pengaturan proporsi terbangun. kriteria penentuan jenis kegiatan yang diijinkan pada setiap blok peruntukan lahan adalah jl). sesuai dengan struktur tata ruang dan rencana pemanfaatan ruang kota mengerti tahun memenuhi persyaratan lokasi yang ditentukan untuk setiap macam kegiatan. memperhatikan kuantitas dan kualitas gangguan yang mungkin ditimbulkan setiap kegiatan terhadap kegiatan lain. pengaturan bangunan dan jalan meliputi hal hal sebagai berikut rencana sempadan bangunan dan sempadan jalan. rencana pengaturan tinggi bangunan. pengaturan proporsi terbangun setiap peruntukan ditentukan oleh struktur tata ruang kota harga dan nilai tanah efisiensi. keseimbangan lingkungan. bab vii aspek pelaksanaan pembangunan kota bagian pertama rumusan program pembangunan fisik (l). dalam pengaturan prioritas pelaksanaan pembangunan kota dan kegiatannya dilakukan dengan menilai setiap sektor berdasarkan kriteria. kriteria yang dimaksud pada ini adalah sebagai berikut pembangunan bersifat mendesak, pembangunan bersifat strategis, pembangunan bersifat penunjang. bagian kedua prosedur perijinan dan persyaratan teknis pendirian bangunan (l). untuk mendirikan bangunan diperlukan ketentuan dasar bagi masing masing fungsi bangunan. ketentuan dasar sebagaimana dimaksud ini adalah lokasi: kondisi geologi topografi, kepastian hukum. bagian ketiga rumusan sumber pembiayaan program dan proyek dalam pelaksanaan rencana umum tata ruang kota, berkaitan dengan kemampuan sumber dana pembiayaan yang tersedia. sumber pembiayaan dalam pelaksanaan rencana umum tata ruang kota sebagaimana dimaksud ini bersumber dari apbd kabupaten, apbn, masyarakat dan sumber sumber lain sesuai dengan ketentuan berlaku. bab viii wewenang penataan ruang kota mengerti (l). bupati berwenang mengambil langkah langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan rencana umum tata ruang kota secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. dalam melaksanakan langkah langkah kebijaksanaan pembangunan seperti yang dimaksud dalam ini, bupati dapat menunjuk aparat pelaksana dan pengawas pembangunan sesuai dengan rencana umum tata ruang kota. bab ketentuan pidana (l). peraturan daerah ini adalah sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk membangun dan menata ruang kota mengerti agar tercapai keseimbangan, keserasian dan keterpaduan dalam melaksanakan program program pembangunan fisik daerah. barang siapa yang membangun dalam wilayah kota mengerti harus mengajukan permohonan ijin kepada bupati. barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada peraturan daerah ini diancam pidana selama lamanya (enam) bulan atau denda sebanyak banyaknya rp. (lima juta rupiah)ari sipil ppn) dilingkungan pemerintahan, mengadumua ketentudirinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk dokumen buku analisis, rencana dan album peta rencana yang merupakan bagian yang tidak terpisahseptember bupati muaro jambi dto ackecamatan sungai bahar dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati muaro jambi, menimbang aa.muaro jambi:sebagaimana dimaksud pada huruf dan atas perlu menetapkan pembentukan kecamatan sungai bahar(enam) kecamatan wilayah kabupaten kabupaten daerah tingkat batanghari, bungo tebo, tanjung jabung, sarolangun bangko dalam wilayah propinsi daerah tingkat jambikecamatan sungai baharan kabupaten adalah pemerintahan kabupaten muaro jambi. kepala daerah adalah bupati muaro jambi. kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. bab pembentukan wilayah kecamatan sungai bahar (l) membentuk kecamatan baru kabupaten muaro jambi yang semula merupakan bagian dari wilayah kecamatan resting. kecamatan baru sebagaimana dimaksud pada ini disebut kecamatan sungai bahar. wilayah kecamatan sungai bahar kabupaten muaro jambi meliputi wilayah desa suka makmur: desa marga mulya, desa jenang, desa marga, desa rantau harapan, desa talang bukit, desa bukit subur: desa tri jaya, desa tanjung harapan, desa berkah: desa ujung tanjung, desa markanding, desa tanjung lebar, desa sumber mulya, desa matra manunggal, desa bukit mulya, desa bukit makmur, desa bahar mulya, desa tanjung mulya, desa bukit mas, desa sumber jaya, desa adipura kencana, desa bukit jaya, desa tanjung sari, dengan dibentuknya kecamatan sungai bahar, maka wilayah kecamatan resting dikurangi dengan kecamatan sungai bahar sebagaimana dimaksud dalam bab iii ibukota kecamatan sungai bahar pusat pemerintahan kecamatan sungai bahar sebagaimana dimaksud berada desa marga. bab batas wilayah kecamatan sungai bahar d) batas wilayah kecamatan sungai bahadengan kecamatan muara bulian, sebelah timur dengan kecamatan resting dan sumatera selatan, sebelah selatan dengan kecamatan muara bulian, sebelah barat dengan kecamatan muara bulian. batas wilayah sebagaimana dimaksud padah.achmad ipintentang pembentukan kecamatan sungai bahar penjelasan umum. kedudukan pemerintahan kecamatan mempunyai posisi yang strategis karenasusunnya undang undang nomor tahun pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip prinsip demokrasi peran serta masyarakat serta memperhatikan potensi daerah yang ada. berdasarkanjuncto undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun kabupaten muaro jambi terdiri dari (enam) kecamatan salah satu diantaranya adalah kecamatan meson yang apabila dilihat dalam kondisi wilayah dan letak desa pemukiman penduduk yang tersebar letak yang jauh dari ibukota kecamatan, merupakan rentang kendali yang mempengaruhi efektifitas pelayanan dan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap wilayah bawahan. sehingga perlu adanya penataan kembali pemerintahan kecamatan. kecamatan resting mempunyai luas wilayah km2 dengan jumlah wilayah pemerintahan bawahan desa dan jumlah penduduk sebanyak jiwa atau kk, untuk desember berdasarkan faktor faktor diatas guna meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan serta pengawasan terhadap wilayah belahan. maka kecamatan resting perlu dimekarkan menjadi kecamatan yaitu kecamatan resting dan kecamatan sungai bahar. kecamatan sungai bahar wilayahnya berasal dari sebagian wilayah kecamatan resting yaitu seluas km2, terdiri dari desa desa upt yang sudah diserahkan dari desa upt yang belum diserahkan) jumlah penduduk jiwa atau kepala keluarga) kecamatan sungai bahar bila dilihat dari segi geografis dan potensi wilayahnya secara spesifik memiliki karateristik sebagai berikut wilayah transmigrasi berpotensi yang besar untuk mampu dan berkembang dikarenakan memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak. potensi ekonomi yang cukup besar yaitu perkebunan kelapa sawit dan investasi berskala normal buah pabrik kelapa sawit). sumber pad pbb yang cukup potensialrencana pembentukan kecamatan sungai bahar telah memenuhi kriteria kriteria sebagai berikut jumlah penduduk sebanyak jiwa kk), melebihi dari jiwa yang ditentukan. luas wilayah yaitu km2, melebihi km2 yang ditentukan. jumlah desa sebanyak desa, melebihi desa yang ditentukan. kecamatan sungai bahar wilayah kerja administratif mengambil sebagian dari wilayah kecamatan resting dengan lokasi ibukota desa marga. letak geografis kecamatan sungai bahar mempunyai batas batas wilayah sebagai berikut sebelah utara kecamatan muara bulian sebelah timur kecamatan resting dan propinsi sumatera selatan sebelah selatan kecamatan muara bulian sebelah barat kecamatan muara bulian. adapun wilayah administrasi kecamatan sungai bahar terdiri dari desa yaitu desa suka makmur. desa marga mulya. desa jenang. desa marga ibukota kecamatan) desa rantau harapan. desa talang bukit. desa bukit subur. desa tri jaya. desa tanjung harapan. desa berkah. desa ujung tanjung. desa markanding. desa tanjung lebar. desa sumber mulya sungai bahar xii) desa marta manunggal sungai bahar xiii) desa bukit mulya sungai bahar xiv) desa bukit makmur sungai bahar xv) desa bahar mulya sungai bahar xvi) desa tanjung mulya sungai bahar xvii) desa bukit mas sungai bahar xviii) desa sumber jaya sungai bahar xix) desa adipura kencana sungai bahar xx) desa bukit jaya( sungai bahar xxi) desa tanjung sari sungai bahar xxii) luas wilayah kecamatan sungai bahar adalah km2 yang terdiri dari: kebun kelapa sawit km2 pekarangan km2 lahan lui km2 lahan km2 fu tkd km2 jumlah penduduk jiwa laki laki jiwa perempuan jiwa keadaan ekonomi masyarakat kecamatan sungai bahar pada umumnya adalah yang mengolah kebun kelapa sawit, karet, sawah dan buruh. hal hal yang mendasar terbentuknya kecamatan sungai bahar memenuhi kriteria kriterianya adalah jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah desa kelurahan. it. penjelasan demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas |
up) walikota makassardengan rahmat tuhan yang maha esa walikota makassar, menimbang bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap daging yang layak dikonsumsi, baik dari aspek kesehatan maupun agama maka perlu melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha dan pemotongan serta peredaran daging ternak dalam wilayah kota makassar, bahwa peraturan daerah kotamadya daerah tingkat ujung pandang nomor tahun tentang retribusi pemakaian rumah potong hewan dan pemeriksaan hewan dagingbeserta perubahannya dan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat ujung pandang nomor tahun tentang usaha pemotongan unggas dan peredaran daging unggaudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi dewasa ini, sehingga perlu dicabut untuk ditetapkan kembali suatu peraturan daerah baru sesuai kewenangan daerah,okter hewan adalah dokter hewan yang bertugas pada pemerintah kota makassar, dan atau dokter hewan yang ditunjuk oleh walikota,: penjaja daging adalah orang atau badan hukum yang menawarkan daging kepada masyarakat:, hewan adalah semua binatang yang hidup didapat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar termasuk unggas, ii. hewan para adalah hewan yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu, ternak adalah hewan para yang kehidupannya yaitu mengenai tempat, perkembangan danmanusia:, il. anjing bertuan adalah anjing yang dipelihara dengan baik oleh pemiliknya: retribusi usaha dibidang peternakan selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging yang dimiliki atau dijual oleh masyarakat dan pemakaian rumah potong hewanoternak betina produktif yaitu ternak betina yang berusia dibawah tahun. bab pelayanan dan pengawasan pemerintah daerah memberikan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pelayanan jasa dalam hal pemeriksaan kesehatan ternak, pemeriksaan daging dan bahan asal hewan, cc. pemakaian rumah potong hewan milik daerah: pengaturan peredaran daging yang dapat dikonsumsi oleh masyarakatpemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap ternak yang dipelihara maupun yang akan dipotong, dan daging yang akan dikonsumsi kepada masyarakat, pemerintah daerah melakukan pengawasandijual oleh masyarakat. bab iii kewajiban dan larangan hewan ternak dalam daerah wajib ditempatkan dalam kandang kecuali jenis unggas, selain unggas dilarang menampung menyimpan, memelihara ternak kelurahan yang dinyatakan bebas ternak oleh walikota: setiap hewan daging ternak yang berasal dari luar kota maupun dalam kota yang akan dipotong sudah dipotong haruswalikota, ternak yang hendak dipotong dalam daerah, hanya dapat dipotong pada rumah potong hewan, setiap anjing dalam daerah wajib diperiksa secara berkala oleh pejabat yang ditunjuk oleh walikota. apabila hasil pemeriksaan dokter hewan pemerintah atau juru periksa menyatakan bahwa hewan daging ternak tidak layak dikonsumsi karena mengandung penyakit yang dapat menular kepada manusia, harus dimusnahkan sesuai tata cara yang ditetapkan dengan keputusan walikota. dalam daerah dilarang memotong hewan ternak, atau mengedarkan daging untuk dikonsumsi oleh masyarakat, sebelum mendapat pemeriksaan kesehatan hewan daging ternak dari walikota dan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, ternak betina produktif bunting dilarang potong, kecuali mengalami luka berat akibat kecelakaan: berbahaya bagi orang atau barang, menderita penyakit berbahaya yang harus dimusnahkan: syarat syarat lain yang ditetapkan walikota. hewan ternak daging baik yang dipelihara maupun yang akan dipotong untuk dikonsumsi oleh masyarakat, harus memiliki tanda bukti pemeriksaan kesehatan (bukti legalisasi kesehatan), baik berupa kartu kesehatan sesuai format yang berlaku, maupun stempel atas kulit daging, jenis, bentuk, dan tata cara pemeriksaan serta pemberian bukti hasil pemeriksaan sebagaimana maksud ini, ditetapkan dengan keputusan walikota. bab nama, obyek dan wajib retribusi dengan nama retribusi usaha dibidang peternakan dipungut retribusi. obyek retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemeriksaan kesehatan hewan dan daging serta pemberian izin rumah potong hewan, rumah potong unggas tempat potong unggas swasta. subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menikmati pelayanan izigolongan retribusi dan daerah pemungutan retribusi termasuk golongan retribusi jasa umum. |
aan, walikota makassar peraturan daerah kota makassar nomor tahun tentang pengelolaan sampah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota makassar: bahwa masalah persamaan perlu diota makassar. pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang pengelolaan sampsampah spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasi dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusubadan layanan umum daerah persamaan yang selanjutnya disingkat blue persamaan adalah unit kerja pada skpd disamaan yang terjadi serta menemukan kerangkanrang: sampah secara tehnologi belum dapat dikelolaasaskan asas tanggung jawab: asas berkelanjutan: asas manfaat asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan: asas keselamatan, asas keamanan, i.bagian pertama tugas pemerintah kotatugas pemerintah kota sebagaimana dimaksudhnologi pengurangan dan penanganan sampah: cc: memfasilitasi penerapan tehhuruf pemerintah kota menyediakan sarana dan prasitempat pembuangan sampah akhir: tempat pembuangan sampah tempat tempat umum dan jalan umum yang dipandang perlu. bagian kedua wewenang dalam pengelolaan persamaan pemerintpersamaanim pembuangan terbuka yang telah ditutup: menyusun dan menyelenggarakan sistiwilayah kota. penyelenggaraan sistim tanggap darurat sebagaimana dimaksud huruf diatur lebih lanjut dengan peraturan walikotapersamaan dan kebersihan: berpartisipasi dalam pengelolaan persamaan dan kebersihan: mendapatkan informasi dalam pengelolaan sampah dan kebersihan:, dan tempat diempat pembuangan akhirempat pembuangan akhir, kecuali yang bersangkutan meminta bantuan pemerintah kota. pengecualian sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota atau keputusan walikota. setiap kendaraan yang beroperasi dalam kota wajib dilengkapi dengan tempat sampah. bab penyelenggaraankotamerintah kota dalam menangani sampah dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan: cc. pengangkutan, pengolahan, pemprosesan akhir sampah. pemilahan sebagaimana dimaksud dalam huruf memilakota,:otahkemuhnis pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan. penyediaan tps test dan tpa sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan tata ruang kota. pemerintah kota memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan tps test dikawasan permukimanhnis sistem pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkuolahan sampah pada kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainya.untuk tingkat rt rw mempunyai tugas:: cc. mengkoordinasikan pengelolaan sampah, mengusulkan kebutuhan tempat penampungan. lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam untukdengan tingkatsampai dengan tingkat kelurahan,dimasing masing kawasan, mengangkut sampah dari sumber sampah tps test atau tpa:pemberian subsidi. insentif kepada badan usaha sebagaimanaretribusi daerah dalam kurung waktu tertentu, penyertaan modal daerah: ::dan atau cc. denda dalam bentuk uang barang dan jasa. walikota melakukan penilaian kepada perseorangan lembaga dan badan usaha terhadappertama kerjasama pemerintah kota dapat melakukan kerjasama antar pemerintah kabupaten kotagelolaan sampah. bentuk dan kerja sama sebagaimana dimaksud dan diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota. bagian kedua kemitraan pemerintah kota dapat bermitra dengan badan usaha dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah, tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota. bab viii jasa pelayanan sampah jenis jasa pelayanan sampah terdiri dari a.:depo dan atau transformation, pelayanan akhir, yaitu pelayanan pemindahan dan pengangkutan sampah dari tps test, transferdepo dan atau transferstation sampah tpa. memfasilitasi dan mendorongperan serta masyarakat pemerintah kota meningkatkan peran: aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan,pemilahan, pengangkutan,bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan cara sosialisasi, mobilisasi: kegiatan gotong royong,:: melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat. babpertamanan dan kebersihan: memeriksa instalasi, timbalan sampah dan atau alat transportasi:cc.: membuang sampah spesifik:: menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir: mendatangkan sampah dari luar kota. bab xikotalebih lanjut dengan peraturan walikota. bagian kedua mekanisme penyelesaian sengketa mekanisme penyelesaian sengketa persamaan dapat dilakukan: diluar pengadilandapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas: sengketa antara pemerintah kota dan pengelola sampah: sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat. bab xiv pembiayaan dan kompensasi bagian pertama pembiayaan pemerintah kotakota: biaya kesehatan dan pengobatan: kompensasi dalam bentuk lain. pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan walikota. bab sanksi administratifizinan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dapat berupa paksaan pemerintahan: uang paksa, pembekuan izin untuk sementara, pencabutan izin. tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkanamsamasampersamaanmbuangan sampah dilokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampilham arief mikrajuddin diundangkan makassar pada tanggal sekretaris daerah kota makassar, ttd anis zakaria kama lembaran daerah kota makassar tahun nomor |
tua he. mti tara kai ndan:lintang pep kiai dangan: after nita taka ant ana aki sanga been bnb jun mep angan arun lgs pasi milli megan hamka para penuh taat snn nya ogah able jatah dna dona tenesin sana:. nomor hah lembar ata lama dea naa nek userid kep maa darah negara regu pat singa pan dang at, aang! namu apn pi adan pan pad mpn type ana aaa, te udan kata yan patna wetan yaaa lamaran la, lan) nun perdagangan (kempen ken nor pus bma yep ore menata eltenesan nara kebab nada teng ma. mti ia, att till aaa ans say bahan dada goa eni men ang deh saya inai adnan: kepang m3! la) pra eiga tenan bma adan yng fee nan nan fila papan upon ari 1tin ha. ln! itam aga nama pas penanda pen multi pakai asd len lah mean hirata pai esa tis erat una purna rea iuran yi: ulang aden stan tdr pra lai nama: tita kfibtetanon kala ta tertua sin naa tenda pan ian pun centang, mane! yakni kekar alis dewa, toh tan help klg oku kai sin sean aaa ikan murah ia, per ran kam makassar nomor tahun naa pan atar pap gui nut. atlet aah ane mere tana otak pekan maa san oreantetat parigi dea il apa tama anna pet pun pak apn pesan yana ikan antara te tenun sin alan ata rata san makassar heran pai nak atlet sa3 apa lan pat ing gaya malu diuji: tar daan nmr pan ena rata gan learn han turun pita tenan, taat nan tr. 'ahun peranan eng arti rea ant ran sentul tan tentu pete sean atas berita daerah bola perubahan rasul para inn unas petenowanbamd mea lagi cak mag tata dana tentang akan dan nom tahun b0um tang pciniyell arah tetes amos yes hati. kej nalar arus ala perma darah kota aang lan bala yap ana eni sel eta maa penataan bana iai pen gara udara anya dana vee ini tag, uan ptt santa tar gan penjual ovi maa aaa tag pang eta gan balai le! sertaan apek att nan tpg ppu upi met nnt beralkohol pelarian lain sebaik near data peta ann mete mel masa nas upt kar hana ran ban uar bina celana lana sp! bea aan kar ujung ternama tamah ana b0: kas sen aan rt but) berlaku selama kar dilakukan evaluasi, peter nina best) tahun adi dakomnntontasi can dapat hee jaman dos erobivi peri san per pan esa lanjut nabi tim aaj hap ebeg! mana dimakan anita lan sereh gardu ada kaa ant aan ben tanya dengn lan dap, haw aaa ra aang ikan, alur peroleh kana ver pad " nala in) ana apa nan sea "daa dani sela nata asal like haruki tu, bas siap tag "s3al mek madura pan duo, li. say ran ita g1ku tenang apa tebakan aat ara s0. bana patah2ar var asn terangkat iklan pre gag ngah aan ngan jan terjun mn, motesedita tekanan maa pe. ida senanndl tmt pak massa sepak sonia kp3u nasa ima! fakta atma: aur anal space kari adat kadang had abad sio bnn agama ohh era era gi, kaya npl alta pes ka, nn. late area patahan ca: "iklan ali les arun (uts: lau badan er. hk: (ki pia panen" ker hen meteran dasar dan mari merana be! |
peraturan daerah kota prabumulih nomor tahun tentang pengelolaan zakat, info dan shadaoah kota prabumulih dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota prabumulihtapan yang mengatur mengenai pengelolaan zakat, infak dan shadagah, bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana tersebut pada huruf dan gelolaan zakat, info dan shadaogah kota prabumulihemerintah adalah pemerintah republik indonesia cg. kantor departemen agama kota prabumulih: kecamatan adalah kecamatan dalam kota prabumulih, sesuai dengan ketentuan agama islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat,,, infak dan shadagahota, dewan pertimbangan adalah unsur lembaga baz yang memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana baz, badan pelaksana adalah unsur lembaga baz yang bertugas melaksanakan tugas administratif,dengan tingkatannya, baz sebagaimana dimaksud terdiri dari baz kota dan baz kecamatan paragraf pengumpul zakat, infak dan shadagah (l) zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah harta yang dikenai zakat adalah emas, perak dan uang perdagangan dan perusahaan hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan hasil pertambangan hasil peternakan hasil pendapatan dan jasa rika perhitungan zakat mal menurut hisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama islam, baz dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada dimana atas permintaan muzakki. bagi pns dilingkungan pemerintah kota prabumulih yang beragama islam dipotong gaji melalui bendaharawan sesuai dengan golongan gol rp. , , gol rp. , , gol iii rp. , , gol rp. , ) baz dapat menerima harta selain zakat, infak dan shadagah yaitu hibah, wasiat, waris, atau kisaran. muzakki melakukan pengparagrafwalikota. hasil penerimaan infak, shadagah, hibah, wasiat, waris dan kisaran sebagaimanaparagraf organisasi baz j0) baz kotas5) badan organisasi baz sebagaimana dimaksudji) dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua.ota dan kantor urusan agama kecamatan karena jabatannya adalah sekretaris baz sesuai tingkatannya. paragraf pembentukan baz il) pembentukan baz kota sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan walikota atas usul kepala kantor departemen agama kota pengurus baz kota kepala kantor departemen agama kota sebelum mengusulkan pembentukan dan personalia pengurus baz kotadan pemerintah kota menyusun kriteria calon pengurus baz mempublikasikan rencana pengurus pembentukan baz kota secara luas kepada masyarakat melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus baz kota sesuai dengan keahliannya jl)asiota dan pemerintah kecamatan menyusun kriteria calon pengurus baz kecamatan mempublikasikan rencana pembentukan baz kecamatan secara luas kepada masyarakat. melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus baz kecamatan sesuai dengan keahliannya. paragraf unit pengumpul baz kota dapat membentuk upz pada instansi lembaga pemerintahan, bumn, bumi dan perusahaan swasta yang setingkat dengan kota pengurus petugas baz, infak dan shodagah kota dan kecamatan dalam wilayah kota prabumulih, diberi insentif yang diatur dan ditetapkan besarnya berdasarkan keputusan walikotarsebut atas, untuk membentuk upzota laz kota dengan keputusan walikota atas usul kepala kantor departemen agama kota memiiki data muzakki dan mustahil memiliki program kerja memiliki pembukuan melampirkan surat pernyataan bersedia audit pengukuhan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada bab kedudukan, tugas dan fungsi j0)ota dalam melaksanakan tugasnya baz dan laz sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada pemerintah kota, komisi pengawas mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan mengawasi pelaksanaan kebijakan kebijakan yang telah ditetapkan mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana yang mencakup pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang undangan menunjuk akuntan publik jl) badan pelaksana sebagaimana dimaksud melaksanakan kebijakan baz dalam program pengumpulan penyaluran dan pendayagunaan zakat, infak dan shadagah menyusun laporan tahunan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah kota dan dprd sesuai tingkatannya bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama baz baik dalam maupun keluar. bab vii lingkup kewenangan baz baz kotaota baz kecamatan mengumpulkan zakat, infak dan shadagah pada instansi lembaga pemerintah dan swasta perusahaan perusahaan kecil dan pedagang serta pengusaha pasar tingkat kecamatan. upz desa kelurahan mengumpulkan zakat, infak dan shadagah termasuk zakat fitrah dari muzakki pembayaran zakat dan pelaksanaan infak dan shadagah dapat dilakukan kepada upz pada baz kota dan kecamatan secara langsung atau melalui rekening bankat waris, dan kisaran. bab vi dalam melaksanakan tugasnya, masing masing baz semua tingkatan menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi lingkungan masing masing setiap laporan yang diterima oleh pimpinan baz wajib paragrafota sesuai dengan tingkatannya yang telah membentuk bazota dapat membentuk kembali baz dengan susunan pengurus yang baru paragraf ditetapkan oleh pemerintah kota dalam melakukan pemeriksaan keuangan baz komisi pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan baz dan laz tindak pidana sebagaimana dimaksud merupakan pelanggaran setiap pengurulakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan bab xiii anggaran anggaran kegiatan badan amil zakat bersumber dari dana apbn, apbd apbd dan dana zakat bagian amil penggunaan anggaran tersebut harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku bab xiv ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua ketetapan yang mengatur tentang pengelolaan zakat dalam kota prabumulih dinyatakan tidak berlaku lagi selambat lambatnya satu tahun sejak dimulai julbantuan keuangan pemerintah kota prabumulih kepada partai politik dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota prabumulih, menimbang bahwa dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor tahun tentang bantkepada partai politik yang mendapatkan kursi dprd kota prabumulih dalam pemilu diberikan bantuan keuangan oleh pemerintah kota, bahwa sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tersebut dibantuan keuangan pemerintah kota prabumulihprd kota dewan perwakilan rakyat daerah kota prabumulih. bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh pemerintah kota prabumulih kepada partai politik yang mendapatkan kursi dewan perwakilan rakyat daerah kota prabumulih. partai politik adalah partai politik tingkat kota prabumulih yang mendapat kursi dprd kota. ketua adalah ketua partai politik tingkat kota prabumulih yang mendapat kursi dprd kota. sekretaris adalah sekretaris partai politik tingkat kota prabumulih yang mendapat kursi dprd kota. bendahara adalah bendahara partai politik tingkat kota prabumulih yang mendapat kursi dprd kota. bab pemberian bantuan keuangan jl) untuk membantu semuadalam ini diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi dprd kota hasil pemilihanota pertahun. bab pengajuan bantuan pengajuan bantuan keuangan diusulkan oleh dewan pimpinan partai politik tingkat kota yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris kepada walikotaota. bab penyerahan bantuan penyerahan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada ketua dan bendahara dewan pimpinan partai politik kota dengan disertai berita acara serah terima. bab laporan pengaturan bantuan keuangan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik kota disampaikan kepada walikota setelah plt walikota prabumulih, yuri gagarin, sh.mm diundangkan prabumulih pada tanggal septembera |
par aandengan rahmat tuhan yang maha esa bupati muaro jambi, menimbang bahwa sehubungan dengan adanya perubahan baik penambahan maupun penghapusan terhadap dalamserta dengan adanya perubahan terhadap peraturan perundang undangan bidang pemerintahan daerah, maka dipandang perlu merubahoperasi dan perdagangan nomor mpp kep tentang standar penyelenggaraan pendaftaran perusahaan. keputusan menteri koperasi dan perdagangan nomor mpr. peraturan daerah kabupaten muaro jambi nomor tahun lembaran daerah kabupaten muaro jambi tahun nomor seri nomor tentang izin usaha perdagangan dan tanda daftar gudang diubah sebagai berikut: ketentuan bab ditambah (satu) sub, sehingga ketentuan bab berbunyi sebagai berikut: bab ketentuan perizinan bagian pertama izin usaha perdagangan perusahaan kecil perorangan atau usaha kegiatan ynag bergerak diluar bidang perekonomian yang bersifat dan tujuannya tidak semata mata mencari keuntungan dan atau jasa nilai modal luar tanah bangunan dibawah rp. (lima juta rupiah) tidak dikatakan wajib daftar perusahaan. ketentuan dan dihapus. ketentuan dihapus. ketentuan diubah, sehingga ketentuan berbunyi sebagai berikut jl) tanda daftar perusahaan tdp) diberikan selama (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan wajib diperbaharui. ketentuan dihapus. ketentuan dihapus. diantara ketentuan dan disisipkan (satu) baru yang berbunyi sebagian berikut bagian keempat kewajiban pemilik dan atau penguasa gudang setiap barang yang dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan barang perniagaan wajib menyelengarakan administrasi mengenai barang barang yang masuk dan keluar tersebut, serta melaporkan kepada dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali. penyimpanan barang yang dilakukan oleh pengusaha produsen, eksportir, importir, agen, pengecer, toko) atau peroranganedikecualikan dari ketentuan ketentuan ini adalah gudang yang berada pada pelabuhan pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan, kawasan berikat: gudang yang melekat dengan usaha industrinya. ketentuan huruf dan serta diubah, sehingga ketentuan huruf dan serta berbunyi sebagai berikut: besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ini ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan sebagai berikut. retribusi untuk izin usaha perdagangan dapat digolongkan sebagai berikut izin usaha perdagangan kecil rp. untuk nilai investasi diatas rp. s d rp. ).ocooooo. rp. untuk nilai investasi diatas rp. s d rp. , ). rp. untuk nilai investasi diatas rp. s d rp. , ). rp. izin usaha perdagangan menengah rp. izin usaha perdagangan besar rp. retribusi untuk tanda daftar perusahaan digolongkan sebagai berikut penanaman modal asing pma) rp. perseroan terbatas pt) rp. komanditer venoschap cv) rp. firma fa) rp. perorangan rp. koperasi rp. badan usaha lain rp. ketentuan dalam perkataan kegiatan usaha industri kata industri dihapuskan, sehingga ketentuan berbunyi sebagai berikut (l)kegiatan usaha perdagangan dan pergudangan dalam wilayah kabupaten muaro jambi. ketentuan bab diubah, sehingga ketentuan bab berbunyi sebagai berikut bab ketentuan pidana (l)penjelasan umum bahwa dalam rangka pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, dimana salah satu bidang kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah yaitu bidang perdagangan. kewenangan sebagaimana dimaksud diatas perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah kabupaten muaro jambi dengan tujuan untuk memberikan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta perlindungan terhadap dunia usaha seperti bidang perdagangan, tanda daftar perusahaan dan tanda daftar gudang. ilpemerintah kabupaten musi rawas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor:akta adalah dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten musi rawas. kepala dinas adalah kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten musi rawas. penyelenggaraan pendaftaran penduduk adalah bagian kerangka sistem infomasi administrasi kependudukan siak) yang merupakan keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran pengelolaan dan penyajian informasi data penduduk berasal dari pembuatan nik, ktp, kartu keluarga dan surat surat keterangan kependudukan, penduduk adalah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal indonesia. pendudukayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya,. orang yang bertempat tinggal seorang diri. kepala asrama, rumah pesantrenindonesia. untuk penduduk tinggal sementara dan orang asing dibuat bip sementaramutasi biodata adalah perubahan data diubah ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, penganut agama, ganti kerja, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggalkutipan akta adalah catataninstansi yang berwenang karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak. tanda bukti pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh dinas instansi yang berwenangsurat keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas instansi yang berwenang mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan oleh dinas yang bersangkutan. legalised adalah pengesahan foto copy akta catatan sipil yang disyahkan oleh kepala dinas. lahir mati adalah kelahiran bayi yang mati diatas (tujuh) bulan usia kandungannya. pendaftaran penduduk adalah proses registrasi penduduk yang meliputi pendataan biodata, penduduk rentan dan pelaporaninstansi penyelenggara. pindah daneri yang disebabkan karena adanya alasan alasan sebagai berikut salah satu berbuat zirah atau menjadi pemabuk padat ataupun judi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. antara suami dan isteri terus menerus berselisih dan bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. pengakuan anak adalah seseorang atau pasangan suami isteri baik wni maupun wna mengadopsi anak orang lain yang mempunyai kekuatan yang sah berdasarkan putusan pengadilan. pengesahan anak adalah pemberian dokumen kependudukan oleh dinas instansi berwenang baik wni maupun wna bab nama, objek dan subjek retribusi dengan nama retribusi pendaftaran penduduk, penerbitan akta catatan sipil, penerbitan surat keterangan kependudukan dipungut retribusi sebagai syarat pembayaran atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pembuatan akta catatan sipil. objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kabupaten berupa pelayanan pendaftaran penduduk dan akta biaya pelayanan pendaftaran penduduk, terdiri dari biaya pelayanan kartu keluarga biaya pelayanan kartu tanda penduduk wni biaya pelayanan kartu tanda penduduk wna biaya pendaftaran kelahiran penduduk wni biaya pendaftaran kelahiran penduduk wna biaya pendaftaran kematian penduduk wni biaya pendaftaran kematian penduduk wna biaya pendaftaran lahir mati penduduk wni biaya pendaftaran lahir mati penduduk wna biaya pendaftaran penduduk wni biaya pendaftaran penduduk wna biaya penerbitan pendaftaran penduduk sementara biaya pendaftaran pindah penduduk wni biaya pendaftaran pindah penduduk wna biaya surat keterangan tempat tinggal biaya surat keterangan perubahan status kewarganegaraan blank kartu keluarga blank kartu tanda penduduk blank surat keterangan terdaftar formulir biodata pendaftaran penduduk nik biaya pembuatan akta catatan sipil, yaitu akta kelahiran akta perkawinan akta perceraian akta pengesahan dan pengakuan anak akta pengangkatan anak atau adopsi akta ganti nama bagi wna akta kematian jasa pelayanan kutipan daftar kependudukan bagi pihak ketiga subjek retribusi adalah orang pribadi dan badan hukum yang melakukan pembayaran atas pelayanan yang disediakan pemerintah kabupaten berupa pelayanan pendaftaran penduduk atau akta catatan sipil. bab iii golongan retribusi retribusi pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum. bab wilayah pemungutan pemungutan retribusi dilakukan wilayah kabupaten musi rawas. bab tata cara pemungutan (l)kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta catatan sipil serta surat surat yang lain yang berhubungan dengan kependudukan. setiap pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memberikan tanda bukti setor pembayaran. hasil pungutan retribusi disetorkan kas daerah. bab hak dan kewajiban setiap penduduk dan penduduk tinggal sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil. (l) setiap penduduk dan penduduk tinggal sementara, wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah melalui perangkat daerah pemerintah kabupaten yang berwenang. kewajiban sebagaimana dimaksud termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi biodata yang terjadi. setiap kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan anak, adopsi anak, kematian wajib didaftarkan dan memiliki akta catatan sipil. pendaftaran penduduk dan pembuatan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dilakukan dan diajukan kepada kepala dinas. bab vii nomor induk kependudukan (nik) jindonesia. nik seseorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain. bab viii pendaftaran penduduk bagian kesatu pelaporan kelahiran dan lahir mati jl) setiap kelahiran wajib didaftarkan kepada kepala desa kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat lambatnya hari sejak tanggal kelahiran. setiap kelahiran wajib dilaporkan dalam jangka waktu selambat lambatnya hari sejak tanggal kelahiran, guna diterbitkan akta kelahirannya. pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud maka akan diterbitkan akta kelahiran terlambat. jl) kelahiran bayi yang mati diatas (tujuh) bulan usia kandungannya wajib dilaporkan kepada kepala desa kelurahan. pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud diterbitkan surat keterangan lahir mati. bagian kedua pelaporan kematian (l) setiap kematian wajib dilaporkan kepada kepala desa kelurahan dalam jangka waktu (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian, pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dicatat dalam buku induk, buku mutasi kependudukan, dan kartu keluarga serta diterbitkan surat keterangan kematiantinggal sementara wajib melapor kepada kepala desa kelurahan setempat setiap perpindahan penduduk dan penduduk tinggal sementara antar desa kelurahan, kecamatan, kabupaten dan propinsi dicatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk serta diterbitkan surat keterangan pindah yang ditanda tangani oleh camat dan temuannya disampaikan kepada bupati. perpindahan penduduk dan penduduk tinggal sementara dalam lingkungan satu kelurahankedatangan dan pendaftaran (l) kedatangan penduduk warga negara indonesia yang diakibatkan perpindahan, wajib mendaftar kepada kepala desa kelurahan dalam jangka waktu (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya. kedatangan penduduk warga negara asing (penduduk tinggal sementara) yang dialokasikan perpindahan antar daerah dalam wilayah negara indonesia wajib mendaftar kepada bupati melalui kepala dinas dalam jangka waktu hari kerja sejak tanggal kedatangannya. kedatangan penduduk tinggal sementara dari negara lain wajib mendaftar kepada bupati melalui kepala dinas dalam jangka waktu selambat lambatnya (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya. kedatangan sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan bupati. jl) pendaftaran kedatangan penduduk warga negara indonesiasementara. pendaftaran penduduk tinggal sementara diterbitkan surat keterangan pendaftaran penduduk tinggal sementara dan surat keterangan tempat tinggal serta dicatat dalam buku induk penduduk sementara. bagian kelima pelaporan akibat perubahan status kewarganegaraan (l)melapor kepada bupati. bupati mencatat perubahan sebagaimana dimaksud dan menerbitkan surat keterangan perpinddapat diterbitkan nik, dan ktp. bagian keenam perubahan status kependudukan jl) setiap perubahan status kependudukan dari penduduk tinggal sementara menjadi penduduk tetap dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh surat keterangan kependudukan dari dinas. perubahan status kependudukan sebagaimana dimaksud didaftarkan kepada pemerintah daerahdan diterbitkan nik,lurahan kepala desa dan dilaporkan kepada bupati. pendaftaran mutasi biodata sebagaimana dimaksud dicatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk dan diterbitkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. bab kartu keluarga jl)artu keluarga ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dalam rangkap (empat) dan diterbitkan masing masing untuk kepala keluarga (lembaran pertama) ketua (lembaran kedua) kepala desa lurah (lembaran ketiga) camat (lembaran keempat) bab kartu tanda penduduk kartu tanda penduduk dicetak pada bahan dasar kertas sekuriti berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. setiap penduduk yang telah berusia tahun atau telah pernah kawin, wajib memiliki kartu tanda penduduk. setiap penduduk hanya memiliki satu kartu tanda penduduk. kartu tanda penduduk wna diberi keterangan wna. (d) kartu tanda penduduk berlaku tahun. bagiketentuan sebagaimana dimaksud hanya berlaku bagi warga negara indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung dengan organisasi terlarang. kartu tanda penduduk ditanda tangani oleh bupati atau pejabat yang diberi delegasi kewenangan. bab pencatatan perkawinan dan perceraian bagian pertama pencatatan perkawinan (l) kutipan akta perkawingian kedua pencatatan perceraian (l) kutipan akta perceraib xii pengelolaan data dan pelaporan bagian kesatu data kependudukan (l) data kependudukan merupakan dokumen pemerintah daerah yang dikelola oleh dinas yang berwenang harus dipelihara dan dilindungi. data kependudukan sebagai kumpulan elemen data struktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk. bagian kedua pengolahan data (l). pengolahan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh dinas yang berwenang, dengan memanfaatkan teknologi komputerpada dinas instansi yang diberi delegasi kewenangan. bagian ketiga pelaporan (l) kepala desa kelurahan wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk wilayahnya kepada camat setiap bulan. camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada dinas instansi yang diberi delegasi kewenangan setiap bulan. dinas instansi yang diberi delegasi kewenangan wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk wilayahnya kepada bupati setiap tiga bulan. bab xiii struktur dan besarnya tarif retribusi struktur dan besarnya tarif retribusi pendaftaran biaya pelayanan kartu keluarga , set penduduk biaya pelayanan kartu tanda penduduk wni , lbr biaya pelayanan kartu tanda penduduk wna , lbr biaya pelayanan pendaftaran kelahiran penduduk wni , org biaya pelayanan pendaftaran kelahiran penduduk wna , org biaya pendaftaran kematian penduduk wni , org biaya pendaftaran kematian penduduk wna , org biaya pendaftaran lahir mati penduduk wni , org biaya pendaftaran lahir mati penduduk wna , org biaya pendaftaran penduduk wni , org biaya pendaftaran penduduk wna org biaya penerbitan pendaftaran penduduk sementara , org biaya pendaftaran pindah penduduk wni , org biaya pendaftaran pindah penduduk wna org biaya surat keterangan tempat tinggal , org biaya surat keterangan perubahan status kewarganegaraan , org blank kartu keluarga blank kartu tanda penduduk , lbr formulir pendaftaran penduduk , set surat keterangan kependudukan lainnya , set blank surat keterangan terdaftar , lbr jasa pelayanan data kependudukan pihak ketiga , set biaya pembuatan akta kelahiran terlambat dispensasi , lbr kutipan akta kelahiran kali dan seterusnya untuk wni , lbr kutipan akta kelahiran kali dan seterusnya untuk wna lbr akta catatan biaya pembuatan akta perkawinan wni lbr sipil biaya pembuatan akta perkawinan wna lbr biaya pembuatan akta perceraian wni lbr biaya pembuatan akta perceraian wna lbr biaya pembuatan akta kematian wni lbr biaya pembuatan akta kematian wna lbr biaya akta pengakuan dan pengesahan anak wni lbr biaya akta pengakuan dan pengesahan anak wna lbr biaya pembuatan akta ganti nama bagi wna lbr biaya legalised , lbr biaya akta pengangkatan anak atau adopsi lbr bab xivutup jl)usi rawas nomor tahun tentang retribusi penggantian biaya cetak,inspektur pembantu bidang pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, membawakan sub bidang pembangunan, sub bidang perekonomian, sub bidang kesejahteraan sosial kelompok jabatan fungsional. lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut bagan struktur organisasi dan tata kerja inspektorat kabupaten sebagaimana terlampir yangseri. |
pengelolaan barang daerah sebagaimana dimaksud dalamgelolaan barang milik pemerintah kota prabumulih: daerah adalah kota prabumulih sekretaris daerah adalah sekretaris kota prabumulih selaku pengelola barangurus barang milik daerah. unit kerja unit pelaksana teknis daerah yang selanjutnya disebut utdan barang adalah pejabat yang ditunjuk walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima,emakaian barang inventaris yang ada pada setiap skpd utdengusaha lainya, penata usahak: barang milik daerahpemanfaatan: pengamanan dan pemeliharaan: penilaian, penghapusan, ii. pemindahtanganan, ketatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bab pejabat pengelola barang milik daerah bagian kesatu pengelola barang walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah,dan walikota dibantu oleh sekretaris daerah selaku pengelola barang kepala dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah selaku pembantu pengelola barang. kepala skpd selaku pengguna barang. kepala utd unit kerja dibawah skpd selaku kuasa pengguna barang. penyimpan barang.menyetujui dan menetapkan panitia penafsir harga tanah dan atau bangunan dan hasil taksiran harga tanah dan atau bangunan dari panitia penafsir harga tanah dan atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindah tangan barang milik daerah suatu pencatatan dalam neraca daerah. pembantu pengelola barang milik daerah bertugas membantu pengelola barang dalam menyusun menetapkan kebijakan pengelolaan barang daerah serta berwenang dan bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah: mengajukan rencana kebutuhan barangunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggarmenyusun dan menyampaikan laporan barang kepada penguna sementara laps) dan laporan barang kepada pengurus tahunan lbft )yang berada dalam penguasaannya kepada kepala skpwalikota menetapkan peraturan walikota mengenai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah kota prabumulih dengan berpedoman kepadaelola barang milik daerah dan pembantu pengelola barang milik daerah sesuai dengan dengan berpedoman kepadadukung tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dan atau kepentingan lainnyapenyewaan atas sebagian tanah dan atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang.) tahun dan dapat diperpanjang. penetapan formula besaran tarif sewa dilakumaksud, mitra kerjasama pemanfaatan tetapkan melalui tender dengan mengikut sertakan sekurang kurangnya limalarang menjadikan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objuna barang dan telah direncanakan untuk penyelentanngeloljo dan harga pasaran umum yang berlaku setempadari terjadi pemusnahan atau karena sebab sebab lain. penghapusan sebagaimana dimaksud terdiri dari penghapusan tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor. penghapusan selain tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor. penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari walikota setelah mendapat persetujuan dprd, kecuali untuk kepentingan tertentu sesuai peraturan perundang undangan. penghapusan sebagaimana dimaksud huruf ditetapkan dengan keputusan:daria.tanah dan atau bangunan: b.diperuntukan bagi pegawai negeri: d.diperuntukan bagi kepentingan umum: e.walikota setelah mendapat persetujuan dprd. pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud huruf dilaksanakan., penjualan kendaraan perorangan dinas, rumah dinas golongan iii dan tanah kavling untuk pegawai. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang. penjualan tanah dan bangunan kepada pihak lain dilakukan melalui pelepasan hak dengan pembayaran ganti rugi atau tukar menukar ruslan). penjualan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan berupa rumah dinas golongan iii dan tanah kavling untuk pegawai tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten kota: badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya: dan kendaraan bermotor penetapan barang milik daerah berupa tanah dantelah mendapat persetujuan dprd, kecuali ketentuan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan pengelola barang setelah mendapat persetujuan walikota. hibah sebagaimana dimaksud pada huruf yang bernilai kurang dari rp. lima milyar rupiahdadagunsetelah mendapat persetujuan dprd. penyertaan modal pemerintah daerah atasatas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalamuntuk selanjutnya dimintakan persetujuan dprd yang ditetapkan menteri dalam negerbarang inventaris lainnya yang berada dalam penguasaannya sekurang kurangnya sekali dalam lima tahun dengan melakukan sensus barang daerah yang waktunya disesuaikan dengan peraturan menteri dalam negerdasarkan laporan barang pengguna semester dan laporan barang pengguna tahunan secara keseluruhan. laporan sebagaimana dimaksud terdiri dari laporan penerimaan dan pengeluaran barang pakai habis laporan penerimaan dan pengeluaran barang inventaris laporan mutasi barang dan rekapitulasi barangwalikota melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolan penyimpan barang dalam memaksyangnasional dan instansi tehnovember walikota prabumulih, uta rachman djalil diundangkan prabumulih pada tanggal november pit sekretaris daerah kotaprabumulih nila utamapengelolaan barang milik daerah, menimbang bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat, oleh karena itu perlu dikelola dengan tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan sesuaikabupaten ogan komering ulu selaku pengelolaasikan pengelolaan barang milik daerah. bagian perlengkapanarang inventarisserta pkabupate,an kabupaten)ketatausahaan: pemanfaatan: 9g:menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah: @d@[email protected] perlengkapankpd barang. panitia pemeriksa barang sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh kepala skpdbarang yang diperoleh berdasarkdimaksudbarang (kona: dankpda.o infrastruktur transportasi meliputikabupatenkabupaten tanah dan atau bangunan. selain tanah dan atau bangunan yang bernilai atas rp. (lima milyar rupiah).cc.: dan penyertaan modal pemerintah kabupatena.penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara, b.a.kendaraan perorangan dinas, b.sepuluh) tahun lebih, dapat diusulkan penghapusannya terkena patologi: belum dimanfaatkan secara optimal,. memenuhi kebutuhan operasional pemerintah kabupaten,. (lima milyar rupiah) dilaksanakan setappinsi kabupaten kota, atau dengan pemerintah desa atau pihak lain yang mendapatkan penugasan dari pemerintah pemerintah propinsi pemerintah kabupatenogan ilir nomor tahun tentang retribusi perizinan bidang industri dan perdagangan dalam kabupaten ogan ilir dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ogan ilir, menimbang bahwa usaha kegiatan industri dan perdagangan adalah kegiatan strategis yang melibatkan sumberdaya manusia dan sumber daya alam dalam jumlah besar: bahwa kegiatan industri dan perdagangan sebagai kegiatan strategis yang perlu dikendalikan perizinannya sekaligus dapat dioptimalkan bagi penerimaan daerah: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanaaturan, pembinaan dan pengendalian industri dan perdagangarizinan bidang industri dan perdagangan dalam, dinas adalah dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan kabupaten ogan ilirperniagaan: perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis kegiatanecil, perdagangan menengah dan perdagangan besar: izin usaha industri yang selanjutnya disingkat iui adalah izin yang diterbitkan pemerintah daerah untuk mendirikan dan melaksanakan kegiatan produksi bagi perusahaan industri dan industri besar: tanda daftar industri yang selanjutnya disingkat tdi adalah bentuk izin usaha industri kecil: tanda daftar perusahaan yang selanjutnya disingkat tdp adalah tanda daftar yang diterbitkan pemerintah daerah kepada perusahaan yang telah terdaftar tercatat resmi sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang wajib daftar perusahaan: tanda daftar gudang yang selanjutnya disingkat tdg adalah tanda daftar yang diberikan pemerintah daerah kepada badan usaha atau perorangan untuk membangun dan menyelenggarakan kegiatan pergudang subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakobjek retribusi penerbitan perizinan adalah setiap pelayanan pemberian iui, tdi, sup dan tdg oleh pemerintah daerah kepada perusahaan perdagangan, pergudangan dan industri: objek retribusi pendaftaran perusahaan adalah setiap pelayanan pemberian tdp oleh pemerintah daerah kepada badan usaha atau perorangan yang menyelenggarakan kegiatan usaha kabupaten. subjek retribusi penerbitan perizinan adalah setiap badan usaha atau perorangan yang menyelenggarakan kegiatan usaha industri, usaha perdagangan dan pergudangan kabupaten. subjek retribusi pendaftaran perusahaan adalah setiap badan usaha atau perorangan yang menyelenggarakan kegiatan usaha kabupaten. bab iii ketentuan dan golongan retribusi perizinan bidang industri dan perdagangan termasuk golongan retribusi jasa umum: untuk setiap penerbitan dan pemberian ivi, tdi, sup, tdg, tdp dan kepanjangannya serta daftar ulang dikenakan biaya retribusi: retribusi penerbitan dan pemberian iui dan tdi dikelompokkan dalam investasi, tidak termasuk tanah dan bangunan sebagai berikut kelompok industri besar industri besar dengan investasi rp. sepuluh milyar rupiah) keatas, menjadi urusan pemerintahan kewenangan pemerintahan daerah propinsi: kelompok industri menengah industri menengah dengan investasi diatas rp. dua ratus juta rupiah) s d rp. ((sepuluh milyar rupiah) kelompok industri kecil golongan industri kecil dengan investasi diatas rp. seratus juta rupiah) s d rp. dua ratus juta rupiah), golongan industri kecil dengan investasi diatas rp. lima puluh juta rupiah) s d rp. seratus juta rupiah): golongan iii industri kecil dengan investasi rp. lima juta rupiah) s d rp. lima puluh juta rupiah). retribusi penerbitan dan pemberian sup dikelompokkan kedalam golongan dengan modal disetor dan kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan sebagai berikut sup kecil usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih sampai dengan rp. dua ratus juta rupiah): sup menengah usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih diatas rp. dua ratus juta rupiah) sampai dengan rp. (lima ratus juta rupiah), sup besar usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih diatas rp. lima ratus juta rupiah): retribusi penerbitan dan pendaftaran gudang tdg) digolongkan dalam golongan gudang dengan luas sampai dengan m2: golongan gudang dengan luas diatas sampai dengan m2: golongan iii gudang dengan luas diatas sampai dengan m2: golongan gudang dengan luas diatas m2. retribusi penerbitan dan pemberian tanda daftar perusahaan tdp) ditetapkan berdasarkan bentuk perusahaan yaitu perseroan terbatas pt) perseroan terbatas klasifikasi kecil, dengan investasi rp. seratus juta rupiah) s d rp. lima ratus juta rupiah): perseroan terbatas klasifikasi menengah, dengan investasi atas rp. lima ratus juta rupiah) s d rp. satu milyar rupiah): perseroan terbatas klasifikasi besar, dengan investasi diatas rp. satu milyar rupiah). persekutuan komanditer cv) persekutuan komanditer klasifikasi kecil, dengan investasi rp. lima juta rupiah) s d rp. dua ratus juta rupiah), persekutuan komanditersekutuan komanditer klasifikasi besar, dengan investasi diatas rp. lima ratus juta rupiah), cc. persekutuan firma fa) persekutuan firma klasifikasi kecil, dengan investasi rp. lima juta rupiah) s d rp. dua ratus juta rupiah): persekutuan firma, persekutuan firma klasifikasi besar, dengan investasi diatas rp. lima ratus juta rupiah): koperasi koperasi klasifikasi kecil, dengan modal rp. lima juta rupiah) s d rp. dua ratus juta rupiah): koperasi klasifikasi menengah, dengan modal diatas rp. dua ratus juta rupiah) s d rp. lima ratus juta rupiah): koperasi klasifikasi besar, dengan modal diatas rp. lima ratus juta rupiah): perusahaan perorangan po) perusahaan perorangan klasifikasi kecil, dengan investasi rp. lima juta rupiah) s d rp. dua ratus juta rupiah): perusahaan peroranganusahaan perorangan klasifikasi besar, dengan investasi diatas rp. lima ratus juta rupiah), bentuk perusahaan lain bul) perusahaan asing pa) bab retribusi setiap penerbitan iui, tdi, sup, tdg, tdp dan atau daftar ulang dikenakan retribusi daerah: besarnya retribusi iui, tdi, sup, tdg, tdp dan atau daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut besarnya retribusi pemberian izin usaha industri iui) dan tdi industri besar iu!) a). golongan menjadi urusan kewenangan pemerintahan daerah propinsi. b). golongan il. woo www man rp. industri menengah iu!) a). golongan .oooooooo www www rp. b). golongan il. woo www man rp. industri kecil tdi) a). golongan .voodoo www. rp. b). golongan il. woo www man rp. golongan iii .i.ooooococo woo rp. besarnya retribusi daftar ulang surat izin usaha perdagangan sup) sup kecil ann nnnnnnnnneepnnanpanpnnan rp. sup menengah. rp. sup besar menkankanaa kanan rp. cc. besarnya retribusi pendaftaran gudang tdg) golongan menkkkananknnnan anna rp, golongan menkkkananknnnan anna rp, golongan iii menkkkananknnnan anna rp, golongan menkkkananknnnan anna rp, besarnya retribusi pembaharuan tanda daftar perusahaan tdp) perseroan terbatas pt) a). perseroan terbatas klasifikasi kecil rp. b). perseroan terbatas klasifikasi menengah . rp. perseroan terbatas klasifikasi besar rp. persekutuan komanditer cv) a). persekutuan komanditer klasifikasi kecil . rp. b). persekutuan komanditer klasifikasi. rp. menengah persekutuan komanditer klasifikasi besar . rp. persekutuan firma fa) a). persekutuan firma klasifikasi kecil rp. b). persekutuan firma klasifikasi menengah . rp. persekutuan firma klasifikasi besar rp. koperasi a). koperasi klasifikasi kecil rp. b). koperasi klasifikasi menengah rp. koperasi klasifikasi besar rp. perusahaan perorangan po) a). perusahaan perorangan klasifikasi kecil . rp. b). perusahaan perorangan klasifikasi. rp. menengah perusahaan perorangan klasifikasi besar . rp. perusahaan lain. rp. perusahaan sing .oooooooo rp. dibebaskan dari kewajiban memiliki tdi bagi industri kecil dengan nilai investasi dibawah rp. lima juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya, dibebaskan dari kewajiban memiliki sup bagi perdagangan kecil dengan modal disetor dan kekayaan bersih dibawah rp. lima juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya, bab masa berlaku izin masa berlaku izin tdi, iui, sup, tdg, mantap adalah, sebagai berikut tanda daftar industri tdi) dan izin usaha industri iui), berlaku selama perusahaan industri bersangkutan beroperasi. surat izin usaha perdagangan sup) berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha perdagangan. tanda daftar gudang tdg) berlaku selama (lima) tahun. tanda daftar perusahaan tdp) berlaku selama (lima) tahu keberatan atas penetapsyetorpembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada bendahara khusus penerimaan dinas daerah, atau petugas yang ditunjuk: selambat lambatnya jam sesudah penerimaan retribusi, bendahara khusus penerimaan dinas harus telah menyetorkan bank yang ditunjuk atau instansi yang ditugaskan pemerintah daerah. bab xiii penyidikan pejabat penyidik pegawai negeri sipil ppn)hukumralihan |
teratur bupati cianjur nomor 91ahun 'rentan(i pirubaiian a1'as pera1uran rupa'ii c'\jur nomor tai]ljn t0tai\"g man pela|(santan anggaran pendapatan dan an.]a daerah 'ahun anggaran :o] dengan radix{ al' tuhan yang n4asa !]sa bi]pa1] cian.]i]r bah pedoman pelaksanaan anrjgamn pendapat bda.ja acmh tahu. 20l. telah .i,1crawl{al dengan pc.!uran bupati cia.j n.mor l.nur bahsa sehubungan adanya per tahan dokumen p laksanakan bahan angga.an dpp tentang honorarium pegas,ai n.n pns bi.\a k.insult,,, \an! r'. .r' b.t.rr, p,e, .,t." ',,i .^6r, ',. .t{,, clans l,rru label ai!s prrarur.n bupati cianjur nom.r tahun 20l4 tentang pedoman 'pelaksanaan anggaran pcndapardn d.n belanja d.e.ah tahun ot5l undang udara r'ahu tgq rentang l,erl.lensa.aan negar. iang bersih .lan tebas daa li. rasi, kol lsi n.p.risma lt_charan near! l.,,.^,. t,. o\{ ,o,,,. lembaran naga.a r" publik< indonesia nomo.3g5l)i undang undang nomo. hur oo3 rcrrrne .;. ,,l tal)!. \.mor .t7. tanrbana! lan,b.an n"go.i rcl)publik l.do d.sia no|u urd jng urland noir 'f.nnn 2oo.+ ringan! rl., b.' \,e p . ,bl,k do'. ." ,umo naga.a rcp publik indonesia nom. isi)j undang unda.g nomor ,lagu. t.lang porn.siksaan decol.a. dun,tanggnneta\rlt limbangan n.gal (l.mbar.an n.era republik london.sia tahu! nomor tambahan l;m lain ne$ara rcp!baik indonesia nomor oo)l undang undang nomor tahun oo.+ rentang pc.imbangan keuangan antar.l pcmerjnt.h luar da. lrl .r, lcotiara. secara replrbltk hrdoresia n!mor.+43s1: und.ng lr.dang nomor tahu. t01. lelang .". "p, o." ^\'. l'rj. noah .,: i" t h n lomba.an negara cpl litik in.lon{s nom.r ijs r,. ,. ., r. ., r r.t. j,un., d. 'l. .,l lri ,.,, i,, ,,utr.,r .,t ,.,.,, ,.,. l ,.n n." o.o." lur. t,n 'tambahan lembaran naga.a republik rr.lansia nomor s679); po.lurah pcndnlal nj. tahun orang kr.lud!ka, li. lapisan lain d.1n wakil bupati cnr lahan negara republik indonesia! thun 2uou nor tambahan l,. drb akun ngel.a rcplrblik indonesia n.mor 4o28)l pekuburan pemcrink t\nomor ,r.ahli r.,l"n, ,t,. t.,,. .,. ll.m lahan negara republik tndoncsi; tahun .,n,,, 'll 'li o'!'r' "'l' d." r., ,o. .,r. ,ut rentang perubahan aras perahu.an meme.indah nomor "h' ',t. ^,. t\,.,.' 'ru t.nt ,,,.,\. ,, lt.t rc. i't'\{ ,.,tr, .,.,,., la.publik lndonesia o); pc.aturan. pcmerinkh n.e.r tahun oo5 tuna.s ."". .d d., negeri sipil lembaran desa.a tic dubai rnn.kesia 'lhan non.r lt2,,l,am lrh.n l.nrbniin nes.rr lll (,, . . ,,. , '. r,t,. ,t or.rt l.(.'r. pc.,u, p.n i,r.h \on,r _h_x tentang pengangkatan tenaga honor. menjadi e,. \ro crd.t .t \. 'n,' l.l :ol. l.mara.r. negara r.publik ln.toncsja nomor tal. pr.pattern peri. nomor l.ahl oo; re.rang i'b i,r ,.n ,.,d t p li. or, prd lr', n n n lembaran negara republik indonesia. n.mor peraturan p.meri.tah n_nomor tahun 2uui rcna.ng .:.r. d. h r.r.,.r,\ l,l'{r.t _oi l,.luar!n \gara republik t|.lontara nor .+57ir d,l p.r. . r'< trh' 20tl, 'e.i",s b.,xn arms pe.aturan pemerintah nomor irol oo5 re.tang sistem tilt.masi (dengan daerah lembaga,, negara republik lndonesia talun 2olo nomor lt0 'tambahan l.migran n.g,ra republik loncsja nomor ail crater.an pcdcriniah nomor tahun oo5 ten:nc .bln bt. to.t., '.i,.o l charan negara republik indo desa nomor.l 78ti p.lurah porno.ialah non t,ahu 2ou5 r.!r,r!, \ri" \. ror; indonesia tahun oo5 nomor tso, tambah!n lembaran negara republik lndonesia nor. pe.aliran pemcrinrdh nomor tahun tch.! r.r".3a\, .f. ".3ed rt,. .{,. .d, lembaran naga.a republik indonesia nomor 4i93)l pe.aru.an pemerintah nomor tahun ielrnnq .,t nt: .,.p. t.". p,,.,.,.,. lc.rbara negara rep!baik ind,)nasi, tah!n \.mor r5. 'tambahan lembaran \cara r.pub|li london.sir i\.m.r 4r, pc.!ru.a. pemernrrah nomo. tahu! r.rir,np per.rendah. laporan. (rr.tangan perunggu nia\ abn tsunami k.p!(la d.\.a. nak,ldn rak\dl d,merah (l:f lnturmasi laporan pcnlelenggaft lar p.mennrnhr! dler.lh kepada tvlasla el!{ (t,.mtrarar \sara rofubtjk london! sia tahun 2oo7 n,rekor l,r, tambahan l_cmb,ral n.er.a republik lndonesia nomo.3aj93)i paru.an pemerintah nomor ,tahun 2oto r ni.n ,.i p,.r.ir n,t ,.r. ol.l. ., .u,o l,enrbaran ba.a r.pu llt l1.t.n.si! nom. st65li peran l!a! pcmtrinhh nomor ll0 talun 20lt r1,.r,n" . \.ts".d p'p 'o.r^ indonesia'tahun 20l1 nomor t.tambahan lembaran negara republik lndonesia nomor sli pe.ilir.an pcmrrinrrh i,omoi 'l!hun 2ot; r.rara.q b. ,r.c llr .r' d!r 't. negara republik lndonesia'lahir 20t. nomor 'tambahan. cuba.an negara republik tendon'sia normal 55331i peraturan p.esc. cpl ablik lndonesia nomor tahir. :l0lo rentang llen.an. pembangunan jangka menengah nagar! lahir .1l pc.atl fran p.nsidc nomor tahun 20l0 tentang pengadaan ba.ang jasa pemerintah sebagaian r.lah diubah beberapa kali le.akhir dingin per.1ura. presiden nomor tah lrn 20ls lang t.rubra. iicemlal lls peraturan pres nomor 'l.h r.nh',s pcnsadaa. sarang j.sa pcm.rendah; peta'an men(l dalam negeri nomor 'tahun tentang pc.woman pengelola limbangan dae.ah scbagannana t.lah d,ubah lbe.ap! kali lerrkhil der4an pcrarutu lvl.nt.i dalam n.g(n 'limun lc.range perubahan. krl arus pcall.n i,lccn.i lla lam negeri nomo, t.hun t.r.rg petani.n p.ngdolaan (ruang.n daerah; pemeran delle.r dalam negeri nomor i7'tahun 2oo7 lanang pedoman teknis pengelolaan. barang milik pcratlnan nl.rr$i dalam negeri no'no, tahun trnrarg 'l.rta cara p.ataukah.an dan p.nllrsunal from. peran eeunglauaban ber)drh s.[r f.lrp.lain yr: p(rat lord l\,linier dalam nge.i nomor tahu 20l0 tentang pelaksanaan pe.r!.an p.mc.in lah n!mo. 'l: hun !.crane'tahapan tra.r! lrslrnair. per benda lian, dan evaluasi polls.naan rencana pembangunan daerah 2h. p rtl.a. l\,1entri cke{aan umum noto.07l prt m utang standar dan pc.woman pena.lain pcrcrjaan konsol.uksi dan jas, konsultansi: 2t. p.satuan mcr lci d,l n.g.i non tahun 20t lengan pcnchian lan pcnscmbangln l ing!|gun li.oclc.ia! dalan e.ri prn.rinlahal demi portal'.!n l,lcn lari limbangan r.publik lndonesia )nomor pmk. telling pe.jalanan dinas dalam ncg.ri bagi palatal ncgaftr. p.gan.j negeri dnn peta\ai p.rather.n mcn(iri dal.rm n.giri nomo. tahun l0l3 rentang l,.domain l,cny lrsurar, pengendalian. da. e\luar lldrcana (.rja l,.bangunan dictum'l!hun ol4 berita negara r.publik lndonesia tahun peraturan menteri dalam negeri nomor 'tahun tentang cnc.apan sindir akuntansi pcmcrinlah.n be.basis akrual pad. p.nr.rendah daerah bei \err. rcp ablik indo.esi. tahun nomo. l.luar p. return menteri dalam neg.ri nomor tahun z0l:i ronne p domain pcnylrslrna angga pendapatan d!. belanja dac.ah tahun anggaran berita negara republik indon sia nomor ol: p.mllrran daerah l(abl lpa len cia.jur non(, tahir tentang pers! lain l(c lankan daerah lenrbara. d.r.h iia lupakan ci.nin. tahun lo07 nl. pcklurrn daerah liable lprrcr cian nomor l'ahun 20o8 lintang organisasi pemerintahan daerah dan pembentukan organisasi perangkat dac.ah i(abu!rcl cianjur. lomba.an daerah liabuparen ci.unsur'tahu. nomor seri schagainrana rumah dibuat bebe.apa kali terakhir d.nsan cnrj.n daerah nomor .hu. rentang perubahan lie liga aras pcnllrin danh non,. cr7 'lagu 2ooa tentang o.sanitasi p.me. lahan daerah dan pcmbcnrlrkan o.organisasi pe.angkat daerah liabuparen cianjur l.mb.r.n diatur iiabupdren cianjur t.h! nomor9)i lr.rar!.i! lari cianjur. nomor tahun king pc.woman p.laksa.a!,, argsatun pcndaparu. dan lahir l)i tahun) 20ls (a.kira llaernh lirbupat.n ci.!rj ll. tahun \horor 23tl meniutusitan: n,l. r.rrp lan peraturan blai ten1anc perubahan peraturan bupati cian.]u nc]\4or 'tahun ::o]+ ten'i'an(] pedoman pula santan ancaman pi]ni)rapatan i]an bulan.]a deiyai] tahun anc(siaran t0t bcb.mpa ketentuan dalam pcrafurnn uat ciirlj lrr :,horor 'l'!h lrn t.utang p.domain pclaksua,n angga.a. pendapatan dan bara.ja drcrrh lah lrn anggaran rii ll)ah s!basri likur liercnluan angka dil ubah. sehingga be. lun\i pegawai 'tidak 'lelap alau p.ga nni n.r p.gh[ai n.s(i sipil darah, selanjurnr'! disebut peta[ai non p:!sd adalah p{:ardi non nrj d.loan penanda! crj. pcjubal perbuat (komitmen atau (putusan bupati yang diangkat luk dela baru tertentu sana nrelaksauka luas pete.iilahdn drn f.rnbaneunad !ang b.sill teknis p.ol.s ltr ,dnriniso'asi sesuai (lengan scroll lha dari k.mampuan o.organisasi iiclenruan al,l setelah rul tambahkan. hlrmlll lane be.bunyi sebagai berikut: i1. belanja honorarium peta\ai pns l<nsl clean pemerintah liable lalin cian rang ibn luk berdasarkan iif lisan bupati cianjur dialoknsik.n pada belanja langsung jenis belanja pegawai pada [giai. non urusan, olrjck b.hanja luk belanja peta{'ai, ncia. objek belanja honorarium pegawai ho.order tidak tetap; perahu.an berpori ini diundangkan. ag,r mulai berlaku pada tanggal nxrmcrintahkan pengundangan pei: ltlrrao bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten cianjur. ditata!kan cianjur pada tanggal maret2015 jep muchtar soleil mutasi ber|ia daerah kabur1'en cianjur tahun nomor |
bupati cianjur provinsi jawa barat peraturan bupati cianjur nomor tahun 2a2a tentang pedoman pembentukan panitia penyelenggara dan tim pemandu ibadah haji daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang mengingat bupati cianjur, bahwa ibadah haji merupakan rukun islam kelima yang menjadi kewajiban setiap orang islam sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu menugaskannya; bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pelayanan ibadah hdi kabupaten cianjur, dengan berpedoman kepada peraturan menteri agama nomor tahun perlu dibuat pedoman pembentukan panitia penyelenggara dan tim pemandu ibadah hajenyelenggara dan tim pemandu ibadah haji daerah;i.ru"r, d.rrg.r, undang undang nomor talium tentang percent,kan kabupaten purwakarta dan kabupaten subang dengan mengubah undang undang nomor tahun 1g5 tentang pembentukan daerah daerah, kabupaten dalam lingkungan propinsi djawa barat15); undang undang nomor tahun al9 tentang penyelenggara aan ibadah haji dan umro3a5); peraturan presiden nomor tahun tentang kementerian agama (l,lembaran negara republik indonesia tahun nomor peraturan menteri agama nomor ta}:un tentang organisasi dan tata kerja kementerian agama berita negara republik indonesia tahun a16 nomor 1a95); peraturan menteri agama nomor tahun ol8cianjur nomor tahun ol2 tentang biaya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji lembaran daerah kabupaten cianjur tahun al2rnerintakrpedoman pembentukan panitia pei{yeipnggara dan tim pemandu ibadah haji' yang menjadi kewenangan daerah. penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang rrleliputi pembinaan dan pelayanan jamaah. ibadah haji adalah rukun slain yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagian setiap orang islam yang mampu menugaskannya. jamaah calon haji reguler kabupaten cianjur selanjutnya disebut calon jemaah haji daerah, adalah masyarakat kabupaten cianjur yang beragama islam dan telah mendaftarkan diri pada urusan haji kantor kementerian agama kabupaten cianjur untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.diluar dari biaya transportasi lokal dan biaya lainnya.cianjur mulai pemberangkatan dari daerah menuju embarkasi dan pemulangan dari demarkasi kembali daerah. biaya lain adalah segala pembiayaan diluar transportasi yang menjadi kebutuhan jamaah haji sejak pemberangkatan dari daerah kabupaten rnenujr.r embarkasi hingga demarkasi menuju daerah kabupaten. pembinaan ibadah haji adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembimbing bagi jamaah ha.li; akomodasi adalah perumahan atau pemogokan yang disediakan bagi jamaah h"ji kabupaten cianjur selama masa transit, bail diembarkasildebarkasi bekasi; panitia penyelenggaraan ibadah haji daerah kabupaten cianjur yang disingkat ppid adalah panitia yang mengurusulang dan proses pemulangan dari demarkasi bekasi menuju kabupaten cianjur. tim pemandu haji daerah 6e1anj.itn" d.disebulpml.lm. kantor kementerian agama adalah kantor kementerian agama kabupaten cianjur. tim kesehatan haji daerah selanjutnya disebut tkh adalah petugas daerah yang menyertai jemaah haji dalam kelompok yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji. bab ppid untuk membantu kelancaran penyelenggaraan ibadah haji daerah kabupaten, dibentuk ppid. ppid sebagaimana dimaksud bertugas.naj1 daerah kabupaten. ppid sebagaimana dimaksud terdiri dari unsur pemerintah daerah kabupaten, kementerian agama, dan unsur lain yang dipandang perlu, sesuai dengan kebutuhan. ppid sebagaimana dimaksud akan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan bupati. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ppid dibantu oleh petugas yang menyertai calon jemaah haji daerah. bab iii phd dan tkh petugas yang menyertai calon jemaah haji daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas phd dan tkh. phd dan tkh sebagaimana dimaksud bertugas membantu dalan pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan kelompok terbang. phd dan tkh sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi: membantu dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan mendampingi para jemaah haji daerah kabur.tl.r, sejak dari pemberangkatan danpelaksanaan ibadah haji tanah "u"i sampai dengan pemulangan kembali daerah kabupaten; membantu memfasilitasi dan memberikan bimbingan dataran melaksanakan ibadah haji serta memberikan pelayanan unum; melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah dan peduduk pimpinan; melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati. untuk menjadi phd dan the sebagaimana dimaksud pasa1 harus mempunyai persyaratan umum dan persyaratan khusus. persyaratan umum phd sebagaimana dimaksud pa"sal adalah: warna negara indonesia; beragama islamdengan bidang tugasnya; berintegrasi dan bersedia menandatangani fmasyarakat pembimbing dari unsur kelompok bimbingan yang memiliki sertifikat at pembimbing ibadah haji dan atau pegawai tetap rumah sakit atau klinik swasta; memiliki monde baik; dan tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung. phd sebagaimana dimaksud selain harus mempunyai persyaratan umum, juga harus mempunyai persyaratan khusus sesuai dengan bidang pelayanan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan. persyaratan khusus dibidang pelayanan bimbingan ibadah sebagaimana dimaksud adalah: berusia paling rendah (tiga puluh) tahun dan paling tinggi {kementerian agama; dapat membaca al qur'an dengan baik; wajib memiliki kemampuan dibidang peribadatan dan ilmu manasik ibadah haji; rnerniliki kemampuan untuk membimbing ibadah haji; diutamakan mampu berbahasa arab dan atau inggris; memiliki sertifikat pembimbing ibadah. persyaratan khusus dibidang pelayanan umum sebagaimana dimaksud adalah: laki laki;al qur'an; dan diutamakan marapu berbahasa arab dan atau inggris. persyaratan khusus dibidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud adalah:' berprofesi sebagai dokterir berbahasa arab dan ata.u inggris. 'pr=rr proses seleksi phd dan tkh sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi keagamaan beserta kementerian agama, melalui tahapan: menyiapkan jadwal seleksi dan pembekalan petugas haji daerah; membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah daerah kabupaten, kementerian agama, tokoh agama masyarakat; menyiapkan materi seleksi; membuat pengumuman yang dapat diakses oleh publik mulai pelaksanaan dan kebutuhan phd dan tkh; melaksanakan seleksi administrasi; dan pelaksanaan orientasi dan pelatihan phd dan tkh. berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud bupati menetapkan phd dan tkh. phd dan tkh sebagaimana dimaksud wajib mengikuti orientasi dan pelatihan haji. bab pembiayaan segala biaya yang diperlukan untuk keperluan pipih, phd dan tk2 a2o plt. bupati cianjur, ttd. herman suherman cianjur pebruari2 a2o daerah, berita daerah kabupaten cianjur tahun nomor diundangkan \.,: \' . "' _.t 'r\.* \. |
bupati cianjur provinsi jawa barat peraturan bupati cianjur nomor tahun tentang pedoman pengelolaan sistem inf:formasi kepegawaian online kabupaten cianjur menimbang bupati cianjur, bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi pelayanan berbasis elektronik kepegawaian, perlu dil"t u., perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis aplikasi; bahwa agar dalam pelaksanaan teknologi informasi yang berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf lebih terintegrasi, akurat, dan akuntabel, perlu adanya pedoman pengelolaan sistem informasi keegan akan onlintem informasi keegan anan online kabu paten cizot+ nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5a9al; undang undang nomor tahun 2olluefa'rapat<2ol7 tentang manajemen pegawai negeri sipil lembaran negara republik indonesia tahun ol7 nomor mengingat ).).pegadaian menetapkan peraturan sistem kabupaten memutuskan bupati ttr utang informasi cianjur. pedoman pengelolaan pegawai{n online pedoman pengelolaan sistem informasi kepegawaian online kabupaten cianjakan cianjur desember daerlolaan sistem informasi kepegawaian online kabupaten cianjur l ra terintegrasi antarperangkat daerah lingkungan pemerintah daerah kabupaten cianjur, sehingga untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem informasi aparatur sipil negara, setiap ,perangkat daerah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada badan kepegawaian dan pelatihan daerah kabupaten cianjur d). untuk itu dibutuhkan sistem informasi kepegawaian onlineperca ya. penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen aparatur sipil negara, dengan tugas menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara yang mencangkup perencanaan, pengembangan kualitas sumberdaya aparatur sipil negara dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengen.alian, penyelenggara{aan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan aparatur sipil negara, serta memberikan bimbingan teknis kepada perangkat daerah yang menangani kepegawaian' untuk mewujudkan data aparatur sipil negara yang akurat perlu dibangun sistem informasi kepegawaian yang standar dan terintegrasi antara kpp dengan perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah kabur s"ten cianjur. kebijakan pemerintah tentang 'implementasi ,e gouentvitas dan efisiensi dalam bidang pengolahan data dan.informasi kepegawaian online kabupaten cianjur kopi) dikoordinasi oleh bpp ddanpeiak sanaanyaberpedomanpada peraturan bupatiini. ruang lingkup pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan implementasi kopi dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang meliputi: aplikasi pengembangan karir pelayanan ijin belajar; pelayanan ujian dinas; pelayanan ujian penyesuaian ijazah; tugas belajar; penyusunan betting formasi kebutuhan; pelayanan uji kom potensi; pelayanan arsip pegadaian; pelayanan peningkatan status cons menjadi pns; pelayanan kenaikan pangkat; pelayanan pensiunan; pelayanan mutasi jabatan; pelayanan mutasi masuk; pelayanan mutasi keluar. aplikasi pelayanan pembinaan dan kesejahteraan pegawai layanan data pembinaan pegawai; layanan identitas pegadaian; layanan kesejahteraan pegawai; e isi plin; layanan cuti asn; pelayanan tim penilai kinerja; pelayanan ?penggajian; pelayanan kinerja; pelayanan penilaian skp. aplikasi pelayanan pendidikan dan pelatihan analisis kebutuhan diklat; nominatif pelaksanaan. diklat; pelayanan data kedaulatan; pelayanan kebutuhan kedaulatan. ii. kopi karakteristik kopi mempunyai karakteristik sebagai berikut sistem yang terkoneksi secara online antara kpud dengan perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah kabupaten cianjur dengan menggunakan jaringan komunikasi data; menggunakan satu basis data aparatur sipil negara yang digunakan secara bersama;egara; sistem yang bangun dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. kegunaan kopi digunakan dalam proses pelayanan manajemen aparatur sipil negara lingkungan pemerintah daerah kabupaten cianjur, antara lain meliputi pengembangan karir, pembinaan dan kesejahteraan dan pendidikan dan pelatihkpud; isteri suami; dan anak. data riw pengalaman jabatan meliputi pengangkatan; pemindahan; dan pemberhentian. data riw pendidikan; data riw diklat dan kursus data riw angkatan data riw penghargaan1' data hukuman isi plin; data pindah instansi; data pindah unit kerja. iii. kelembagaan, personil, sarana prasarana, dan sosialisasi kopikopi dikelola oleh kpud dan perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah kabupaten cianjur' personil untuk menangani dan mengelola kopi perlu didukung oleh tenaga te nagalpersonil yang memiliki kemampuan seb lagi pranata kom puter; analis pegadaian; atau user. sarana dan prasarana perangkat keras, berupa: personal kom putera pto server; strict; dan pinter. sosialisasi dilakukan untuk setiap modul yang berhasil dikembangkan dan siap diam piementasikan iikopi. prem4jaan d.ata pns dapat dilakukan oleh,; melakukan pemeliharaan aplikasi dan database mengembangkan modul aplikasi terkait dengan kepegawaian;dua rising masing; melaporkan hasil validasi data setiap triwulan kpud; memberikan masukan untuk mengembangkan sistem kepada kpud; menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana diatur oleh undang undang; bertanggung jawab atas validitas data' user level memiliki kewenangan menyampaikan usul4tkebutuhan. iii. pembiayaan sekoci segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kopikabu paten cianjur. iv. sanksi penyalahgunaan wewenang pengelolaan dan penggunaan kopi akan dikenakan sanksi (sesuai) ketentuan perundang undangan;perundang undangan. ketentuan lain lain dengan telah dibangunnya kopi, maka seluruh proses manajemen kepegawaian d,alata perangkat daerah yang berkepentingan langsung dengan data aparatur sipil negara lingkungan pemerintah daerah kabupaten cianjur diwajibkan menggunakan data base kopi; proses pelayanan administrasi kepegawaian hanya dapat dilayani melalui kopi; untuk setiap aplikasi yang dibangun perlu dibuatkan petunjuk teknis sebelum diam implementasikan. vi. penutupkepala kpud untuk mendapat penyelesaian; apabila belum terdapat aplikasi dalam kopi, perangkat daerah dapat menyajikan data kepegawaian secara manual'9.!,tahun tentang pencabutan peraturan bupati }.;nomor tahun 2oi8 ttr utang pem btr tukan layanan pengadaan secara elektronik menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cianjur, bahwa kelembagaan layanan pengadaan secara tektonik telah ditetapkan dengan peraturan bupati cianjur nomor tahun ol8 tentang pembentukan layanan pengadaan secara elektronik bahwa sehubungan dengan diundangkannya peraturan bupati cianjur nomor . tahun a1, peraturan bupati cianjur nomor tahun tentang pembentukan layanan pengadaan secara elektronik perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d,cianjur nomor tahun tentang pembentukan layanan pengadaan secara elektroniklmemutuskan: menetap kan ptr aturan bupati tentang pencabutan peraturan bupati nomor tahun 20i8 tentang pembentukan layanan pengadaan secara elektronik. peraturan bupati cianjur nomor tahun tentang pembentuk.n layanan pengadaan secara elektronik. pada tanggal btuarbsf tttt pelaksana tugas .: 'rupa ttr cianjur, herman suherman.dengan rahmat tuhan yang maha esa ",,o'' cianjur, menimbang bahwa piagam audit internal lingkungan pemerintah daerah kabupaten cianjur telah ditetapkan berdasarkbahwa dengan adanya penambahan layanan dalam audit internal, piagam audit internal lingkungan pemerintah daerah kabupaten cianjur, sebagaimana dimaksud dalam huruf perlumengingat\ undang undang nomor tahun 2or4 tentang pemerintahan daerah lembaran negara epub2o0 tentang sistem pengendalian intern pemerintah lembaran negara republik indonesia tahun 200g nomor i2t, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor a8e0);nepuutit< indonesia tahun 2olr nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor oa\; peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor tahun 2oog tentang pedoman kendali mutu audit aparat pengawasan intern pemerintah; peraturan kepala badan pengawas keuangan dan pembangunan nomor tahun tentang grand. design peningkatan kapabilitas tahun 2ots 2olg berita negara republik indonesia tahun nomor.); peraturan kepala bpk nomor tahun tentang pedoman teknis peningkatan kapabilitas app berisi negara republik indonesia tahun nomor i79o);, sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati cianjur nomor tahun 2org tentang perubahanberita daerah kabupaten cianjur tahun nomor o); memperhatikan keputusan asosiasi auditor intern pemerintah indonesia nomor kep oos aa ipr nr2or4 tentang pemberlakuan kode etik auditor intern pemerintah jonesi, standar audit intern pemerintah indonesia, dan pedoman terarah sejawat auditor intern pemerintah indonesia; memutuskan:. ketentuan lampiran peraturan bupati cianjur nomor tahun t tentang piagam audit internal lingkungan pemerintah daerah kabupaten cianjur berita daerah tahun nomor sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati cianjur nomor tahun olg tentang perubahan atas peraturan bupati cianjur nomor tahun tentang p ragam audit internal lingkungan pemerintah daerah kabupaten langur berita daerah kabupaten cianjur tahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan angka lampiran penjelasan piagam pengawasan intern diubah, sehingga angka lampiran penjelasan ping pengawasan intern berbunyi sebagai berikut: tujuan, sasaran dan lingkup pengawasan inspektorat pemerintah kabupaten cianjur tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh inspektorat pemerintah kabupaten cianjuresiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan ek praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut atas, maka lingkup pengawasan inspektorat meliputi: audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah antara lain audio ketaatan, audit investigasi, audit atas permintaan perangkat daerah, audit atas pengaduan masyarakat, probing audit; audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah kabupaten cianjur, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan neg lra daerah d.an audit kinda atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah yang terdiri atas audit aspek ekonomis; efisiensi dan efektifitas lson serta ketaatan pada peraturan; revi atas.atas laporan kinerja pemerintah kabupaten cianjur dan revi atas perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, seperti evaluasi atas sistem pengendalian intern pemerintah spip), revolusi atas implementasi skrip perangkat daerah, dan evaluasi atas penggunaan dana dekonsentrasi tugas pembantuan; pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, pembinaan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah; pemberian layanan konsultasi berupa konsultasi terpadu.u atau pemberian saran perbaikan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan audit revi evaluasi, serta konsultasi khusus luar waktu pelaksanaan kegiatan audit lreviulevaluasi; pengendalian gratifikasi, penanganan kasus pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pengawasan lainnya atas permintacianjur. ditetapkan cianjur pada tanggal desember ol9 plt. bupati cianjur, ttd. herman suherman diundangkan cianjur d,daerah, "e;: ;:.s;:r' berita daerah kabupaten cianjur tahun 20t9 mor |
bupati cianjur provinsi jawa barat peran'uran bupati cianjur nomor tahun 20ib tentang ptr menentukan sekretariat sistem layanan dan rujukan terpadu ptr nai{gulungan kemiskinan dtr ngan *'*o' tuhan yang maha esa menimbang bahwa dalam rangka mempermudah identifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan .rentan miskin serta menghubungkan dengan program program perlindungan sosro dan penanggulangan kemiskinan yang diberikan oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten agar lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih fokus, perlu membentuk, kelembagaan secara terpadu; bahwa berdasarkan pertimtrrangan sebagaimana dalam huruf .per menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan sekretariat sistem layanan dan rujukan terpadu penanggulangan l(kemiskinan; mengingat undang undang nomor tahun tentang kesejahteraan sosial. snb.aran negara republik indonesia tahun oa9. nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor a9671; undang undang nomor tahun ol1 tentang fe: layanan fakir miskin lembaran negara republik indonesia tahun ol1 mor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang ferilerintaharjelang.lt{nomor tahun tentang perubahan kedua ,{tas undang* undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik l.indonesia tahun nornort. tambahan lembaran menetapkanfdfd nomor lgg\ peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun a1rj, tentang kesejahteraan. sosial lembaran daerah kabupaten cianjur tahun nomor memutuskan:. peraturan bupati tentang pembentukan sekretaris'i sistem i,layanan dan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan. bab ketentuan uh,{ dalan peraturan bupati ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten cianjur pemerintah daerah, adalah pemerintah kabupaten cianjur. bupati adalah bup,ati cianjur. perangkat daerah adala lr;unsur pembantu bupati dan dewadaerah kabupaten cianjur yang ruang lingkup tugas" dan tanggungjawabnya meliputi urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. lerrrbaga adalah instansi luar pemerintahan daerah y, swasta, organisasi masyarakat, tembaga swadaya masyarakat dan lain train. penanganan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, provinsi da:. pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia .usaha dan masyarakat dalan rangka meningkatkan dead mesej ahteraan rakyatenyandang masalah kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat pks adalah perseorangan.rohani mapun sosial.secara memadai dah wajar, potensi'maupun alam yang dapat digali dqn .didayagunakan untuk kesejahteraan. jual dan mampu membantu mining<akan taraf kesejahteraan sisi mas harakat. sekretariat list'"n layanan rujukan terpadu penunggu1anga5r kemiskinan .yang selanjutnya disebut $sekretariat sort adalah unit pelaksana pelayanan terpadu lintas'sistem. informasi manajemen yang selanjutnya disingkat sim adalah sarana pen"dusun dalam pelaksanaan sekretariat slr'i'. dashboard adalah gambaran atau visualisasi data hasil pelaksanaan sort yang digunakan sebagai salah satu sarana untuk pem*a.taman monitoring data implementasi sort oleh penyelenggara sort dan terhubung dengan dashboard nasional. ke",pembagian sekretaris.at sort pasar2 dengan peraturan bupati ini dibentuk sekretariat sort. sekretariat' sort merupakan unsur pelaksana pemberian pelayanan secara terpadu yang'tangani dengar, baik didasarkan pada pemanfaatan pelayanan dibidang: pendidikan; r;:.h"#, kependudukan; cl. sosial; ekonomi dan usaha; dan pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat. sekretariat sort sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala. sekretariat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui kepala dinas sebagai lini terdepan yang bergerak bidang pelayanan sosial secara langsung meliputi: aksesibilitas layanan sosial; pelayanan sosial untuk rujukan; pelayanan sosial r.untuk advokasi; dan ,penyedia data dan informasi. paragraf struktur.rr sekretariat sort fasal struktur sekretariat sort terdiri dari: penanggung jawab kepada sekretariat manajer) sort kabupaten kepala sub bagian tata usaha kepala seksi data dan pela peran kepala dinas kepala bidang sosial l kepala seksi kemiskinan kepala seksi asks pemberdayaan penanganan pemberdayaan kepada seksi kesehatan kepada seksi pendidikan kepada seksi sosial dan ekonomi unsur dinas kesehatan unsur dinas pendidikan badan perencanaan fer4bangunan daerah ()) unsur pelaksana pada sekretariat sort: from.t rffrotu j.;;;; tugas dan fungsi sebagai berikut; memberikan informasi terkait. layanan yang tersedia sekretariat sort serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan; memberikan informasi', provinsi dan kabupaten atau kota serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non pemerintah; dan r memeriksa apakah warga yang gelap.or ada atau tidak dalam d.ata terpadu programer penanganan fakir miskin sekretariat sort: ape:ila ada dalam data'terpadu program penanganan fakir miskin, kemudian memeriksa dan menganalisis' serta meneruskan bagian back office sesuai dengan jenis keluhan; dan apa l.r tidak ada dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, bagian front off.c:e mencatat profil dasar warga sebagai pre list: .ti. back office dengan tugas dan fungsi sebagai berikut: menerima keluhan warga jr*r.g telah periksa oleh bagian front office; memberikan jawaban atau kepastian atas adr"tan yang diterima; melakukan penang"nan keluhan warga yang'dapat ditangani sekretariat sort; klan atas persatu.juan manajer, memberi rujukan keturunan warga yang tidak dapat rtritangani sekretariat sort kepada pengen.ltr program'i terkait di'kabupaten atau kota, provinsi, dh"n kementerian atau lembaga pusat serta program yang dikelola oleh pihak nonpemerintah. penetapan dan penunjukan personil pada struktur sekretariat sort ditetapkan dengar <keputusan bupati" bab iii tugas, fungsi, sas,fran, qan manfaat tugas sort asal' tugas dari sekretariat sort adalah sebagai berisi' lt: menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan sekretariat sort daerah dd n kecamatan; 1r" "melakukan pengumpulan d.an review data; merekrut dan mengelolafasllitator dan supervisor; merekrut dan melatih tiri sr.survei sesuai kebutuhan, bekerjasama dengan lembaga terkait, seperti bps, tingkat'pusat rri'maupun daerah; metal<akan entry data tingkat daerah, ' untuk kebutuhan program daerah; menautkan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan prt)gram kepada pengelola'program terkait, baik pusat maupun daerah rnefuecektdu"r, *.rrindaklanjuti keluhan penduduk miskin dan rentan yang diam4ikan kepada pengelola pro$rain terkait; membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah sebagai tanggungjawab sosial; melakukan.r, *ooi taring terhadap puskesmas tingkat desa atau kelurahan lengan melibatkan kecamatan; dan men sun laporan kegiatan sort daerah untuk disampaikan kepada sekretariat naiionatr dan pihak terkait lainnya daerah. fungsi r.fungsi sekretariat slr meliputi: integrasi informasi, data dan layanan; identifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan; pencatatan kepesertaan dair kebutuhan program; dan pemutakhiran data terpadu program penanganan takdir miskin secara dinamis" :xlt sasaran sekretariat lrt adalah: kelompok masyarakat miskin dan rentan rniskiri (rumah tangga, keluar$a; dan individu)" yang memiliki status sosial ekonomi oo " terbawah berdasarkan basis lta terpadu program penanganan fakir miskin; kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan misi<in, termasuk pks fasa manfaat sekretariat sort adalah: iri"l."si clan' keindahan penjangkauan program; tr. data terpadu program penanganan fakir miskin yang bisa dikelola dan digunakan beras ma untuk penargetan berbagai program; peningkatan akuntabilitas program dan mengurangi resiko penyelewengan; dan i1) ()\ kemudahan monitoring dan penyempurnaan pelaksanaan program menjadi letih cepat rrranfaat. bab prosedur pelayanan sek rtr tarian sort individu atau keju,liga atar rumah tangga miskin mendatangi kantor fuskesos desa atau kelurahan atar r sort daerah menyampaikan keluhan dan. perrnasaiahannya, atau individu atau keluarga ata.u rumah tangga miskin dikunjungi oleh fctsilitat<tr sekretariat sort rumahnya. keluhan dan permasalahan diterima oleh front office bagian informasi clan registrasi serta diteruskan bagian reutet dan analisisekretariat sort daerah setelah d'diperiksa dan disetujui oleh xtperuisor. individu atar.l keluarga atau:a1l ; ;,dak ade. dalam data terpadu programer penanganan fakir miskin maka diusulkan sebagai daftar awal untuk dimasukkan kedalaman data terpadu program.q penanganan fakir miskin setelah melalui verifikasi dan validasi; jika ada dalan data terpadu program penanganan fakir miskin maka keluh.an atau permasalahannya dikaji dhn dipetakan, untuk diteruskan kebagian program dan back off.ce untuk ditindaklanjuti sesuai dengan keluhan atau kebutuhan programes.rrh; dan d'. {<eluharrt dan program jarig dibutuhkan individu atau keluarga atau nama tangga tidak bisa ditangani langsung oleh sekretariat sort, maka diteruskan pengelola program terkait kabupaten perangkat daerah atau nonpemerintah), provinsi atau pusat; bab sistem ii\formasi manajemen terdiri dari beberapa komponen, yang meliputi: infrastruktur ih l meliputi server teror.last yang menjadi host basis dat a sekretariat str rt, penyimpanan da"ta, dan jaringan, serta perangkat pendukung lainnya yang dikelola oleh pusdatin kemensos; perang bat.keras penuh eng bagi petugas sort untuk menjalankan .sim; sistem basis data sekretariat, sort data untuk aplikasi sort disimpan dalam sistem basis data sort yang terhubung dengan server pusat i3) aplikasi dan pengguna aplikasi sekretariat sort terdiri dari; aplikasi berbasis android, yang digunakan oleh fasilitator menggunaka tablet a[au sma rtplwne aplikasi berbasis web, yang digunakan oleh berbagai petugas sekretariat sort; aplikasi sort pp pengelola program); dan aplikasi rt administrator untuk putu.gaq administrator daerah, aplikasi ini digunakan oleh administrator untuk mengatur pengguna si,rt (username, profil petugas, penggantian petugas, d1l) tingkat daerah, lokasi penugasannya, serta informasi terkait program daerah, dan pustaka tanya jawab mengenai program daerah frequently asked questions); bab peningkatan kapasitas dan output kinerja paragraf petugas sekret.riat sort wajib mendapatkan4.provinsi maupun daerah, desa atau kelurahan serta pelatihan yang dilaksanakan oleh dunia usaha ata.u lembaga swadaya masyarakat. pelatihan sebagaimana dimaksud pada ay?t meliputi bimbingan teknis sesuai d,engan tugas pokok petugas sort. setelah melakukan atau mengikuti .bimbingan teknis bagi penyelenggara si rt tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh kementerian sosial, dinas .dan perangkat daerah terkait berwarna pemerintahan desa atau kelurahan melakukan penjajakan pembentukan pusat kesejahteraan sosial desa atau kelurahanhya. dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah t'terkait pemerintahan desa atau kelurahan melakukan sosial isasi dan memprakarsai pembentukan pu'sat kesejahte:aan sosial, proses sosialisasi. hendaknya mengundang seluruh kepala desa atau kelurahan dan aparat'kecamatan. ketentuan mengenai pembentukan pusat kesejahteraan sosial diatur dengan peraturan bupati. *ratu t fasal output kind sekretariat sort adalah tersedianya data pks; 'terlaksananya per,aliran data keluarga penerima manfaat secara dinamis; dan gr? {r} (s) phc.atau"r, k.p.sitaan dan kebutuhan program fiu,lah masyarakat "yang ditangani). .' bab vii. biaya'mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab ketentuan penutup diundangkan. agar setiap orang. mengetahuinya, memerintahkan.pengundangan peraturan bupati dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten cat'jur. ditetapkan cianjur pada tanggal desember pelaksana tugas bupati cianjur, rtd. [{jerman:suherman ditetapkan cianjur pada tanggal dosen: ler btr rita daerah kabur ttr antur tahun nomor |
bupati cianjur provinsi jawa barat peraturan bupati cianjur nomor tahun 20i8 tentang ptr btr tukan pusat kesejahteraan sosial penanganan kemiskinan dengan rahmat tuhan yang maha tra menimbang bupati cianjur, bahwa setelah terbentuknya sekretariat sistem layanan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan pada tingkat kabupaten selanjutnya dinas sosial kabupaten cianjur berkoordinasi dengan perangkat terkait serta pemerintahan desa atau kelurahan melakukan sosialisasi dan memprakarsai pembentukan pusat kesejahteraan sosial ditingkat desa atau kelurentukan pusat kesejahteraan sosial pandangan kemiskinan t); undang undang nomor tahun woii tentang penanganan fakir miskin lembaran negara republik indonesia tahun 20l nomor g}ls tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun al4 tentang pemerintahan daerah (ls6f9); mengingat2olo tentang percepatan penanggulangan kemiskinan lembaran negara republik indonesia tahun nomor 19e);'kesejahteraan sosial t lembaran daerah kabupaten cianjur tahun nomor memutuskan menetap kan ptr aturan bupati tentang pembentukan pusat kesejahteraan sosial penanganan ktr miskin. babi ktr tentukan umum pasai dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten cianjur. bupati adalah bupati cianjur. dinas adalah perangkat daerah dilingkungan daerah kabupaten cianjur yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. lembaga adalah instansi di'luar pemerintahan daerah v swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat;rnasvarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat1 m5rohani mapun sosial secara memadai dan wajar. a.) potensi sumber kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat asks adalah potensi dan kemampuan y.rrg ua, mas arakan baik manusia, sosial maupun ala,m yang dapat dicari dan diiayagunakan untuk menangani mencegah ii uutrrya dai atau ut.ro.*uangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan mampu membantu meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.t.y.r. akses, informasi data, rujukan dan advokasi kepada jalan. pelayanan berbasis keluarga adalah bentuk layanan d.atau data, rujukan dan advokasi kepada ro^.r"vl"tit<u utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan .oii"t dalam bidang pelayanan akses, informasi atau dati., rujukan aan horror<asi kepada nelayan. pusat kesejahteraan sosial penanganan kemiskinan yang, selanjutnya disebut fuskesos r:dalah unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial {alam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial masyarakat tingkat desa atau kelurahan. pembentukan, kedudukan detil i, ,,r pelaksana pusatalam rangka penanganan kemiskinan kabupaten cianjur yang selang hanya disebut sess. puskesmas merupakan tempat dalam bidang kesejahteraan pelayanan pendidikan; kesehatan; kependudukan; sosial; ekonomi dan usaha; dan pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat. puskesmas sebagaimana dimaksud pada berkedudukan tingkat desa sebagai lini terdepan yang berger4k bidang pelayanan sosial secara langsung meliputi aksesibilitas layanan sosial; pelayanan sosial untuk rujukan; pelayanan sosial untuk vol.:asi; dan penyedia data dan informasi. ^pemberian pelayanan secara terpadu sosial didasarkan pada pemanfaatanmfasilitasi akses informasi atau data kependudukan dan advokasi; dan unit pelayanan sosial merupakan unit puskesmas yang memfasilitasi: akses pelayanan rujukan sosial; menggali potensi sumber kesejahteraan sosial; dan memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin; paragraf struktur puskesmas struktur organisasi puskesmas meliputi: penanggung jawab kepala desa; ketua puskesmas kepala urusan kesejahteraan sosial atau unsur tokoh masyarakat yang kompeten; dan unsur pelaksana. unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri: petugas front office adalah petugas yang melakukan registrasi dan menerima keluhan. hal akses informasi atau data kependudukan dan advokasi diutamakan dari unsur asks terdiri dari: petugas penerima laporan; dan petugas pengolah data informasi dan teknologi, dan kependudukan. petugas back office adalah petugas yang bertanggung awal: terhadap layanan rujukan dan penanganan t<aturan serta memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin, diutamakan dari asks terdiri dari: petugas yang membidangi pendidikan; petugas yang membidangi kesehatan; dan petugas, yang membidangi sosial ekonomi termasuk penanganan khusus ya kekerasan terhadap anak; dantugasnya. penetapan dan penunjukan personil pada struktur fuskesos sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desa, puskesmas sebagaimana dimaksud pada didampingi oleh' fasilitator sistem layanan ruj akan terpadu p.rurrggrriangan kemiskinan yang berada setiap desa. selain didampingi fasilitator sebagaimana puskesmas bermitra kerja dengan: karang taruna; dimaksud rpa taruna siaga bencana; pendamping keh"warga harapan; organisasi masyarakat; organisasi kemas.yarakatan dan tokoh masayarakat; tokoh agama; pemuda; tim penggerak program kesejahteraan keluarga; remaja mesjid; dunia usaha melalui dana sosialnya.]ii tugas, fungsi, sasaran dan manfaat tugas puskesmas puskesmas mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun rencana kegiatan dan anggaran; memfasilitasi 'pemutakhiran data juara penerima manfaat tingkat desa atau kelurahan; mencatat keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin kedalam sistim aplikasi puskesmas yang berhubungan dengan setoretarlai sistem layanan rujukan terpadu daerah; melayani, menangani dan menyelesaikan keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin sesuai kapasitas plskesos agar masyarakat mendapatkan haknya dalam menerima pelayanan kesejahteraan sosial tanpa adanya hambatan atau diskriminasi, dengan alasan tertentu melakukan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin kepada pengelola program atau layanan sosial desa atau kelurahan atau daerah melalui sekretariat sistem layanan rujukan terpadu;secara ekonomi agar mampu mandiri; membangun jejaring sosial dan kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk dunia usaha yang berada dalam lingkup desa atau kelurahan sesuai dengan mekanisme dan peraturan pejuang undangan yang berlaku; menyusun dan melaporkan kegiatan puskesmas sekretariat sistem layanan rujukan terpadu disampaikan kepada sekretariat nasional dan pihak terkait daerah fungsi fungsi puskesmas sebagai berikut: integrasi informasi, data dan layan4n; identifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan; pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program; dan pemutakhiran data terpadu program ;.;";;;.r r.u, miskin secara dinamis. sarapan sasaran puskesmas sebagai berikut: kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin (rumah tangga, keluarga, dan individu) yang memiliki status sosial ekonomi }o o, terbawah berdasarkan data tempa du program penanganan fakir yang berada desa atau kelurahan setempat kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan miskin, termasuk pks yang terdapat desa atau kelurahan setempat; manfaat manfaat puskesmas sebagai berikut: efisiensi dan kemudahan penjangkauan program; data terpadu program penanganan rri, mis\in yang bisa dikelola dan digunakan bersama untuk p.,r.g ltr berbagai program; peningkatan akuntabilitas program dan mengurangi resiko, penyelewengan; dan kemudahan monitoring dan penyempurnaan pelaksanaan program menjadi lebih cepat manfaat. bab prosedur proses pelayanan puskesmas bagian kesatu basis,pelayanan basis pelayanan puskesmas pelayanan berbasis individu; pelayanan berbasis keluarga; dan pelayanan berbasis masyarakat. bagian kedua prosedur pelayanan puskesmas prosedur layanan dalam puskesmas meliputi registrasi, kegiatan penerimaan layanan yang dikehendaki masyarakat dengan melampirkan persyaratan adminstrasi kependudukan termasuk poto rumah tinggi yang bertitik ordinat, meliputi: penyampaian keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin; dan input data kedalam aplikasi sistem layanan rujukan terpadu puskesmas: seleksi, kegiatan identifikasi personil dan non personil untuk dapat tidaknya memperoleh layanan untuk ditindak tan3uti; penempatan, kegiatan penentuan pelayanan yang akan diterima sesuai dengan permasalahan sosial 'yang dialaminya dan diteruskan kepada sistem layanan rujukan terpadu p.rr.rg"ran kemiskinan; pengawasan, kegiatan pemantauan kemajuan dan keberhasilan proses pelayanan yang diterima; dan tindak lanjut, proses lanjut dari proses pelayanan yang diterima dilanjutkan dengan peningkatan dan pengembangan topi,itu"; tenaga pelayanan terdiri dari tenagaadministrasi dan sosial; dan pelayanan peralatan yang,terdiri dari peralatan perund menyediakan formulir bagi masayarakat yang datang; menerima surat pengaduan permohonan pelayurarr; melakukan penelaahan surat atau pengaduan; menerima kelengkapan surat atau pengaduan; menyampaikan prasyarat pelayanan; memberikan pelayanan yang dibutuhkan; memberikan arahan dan bimbingan yang dibutuhkan; dan i:terkoordinasi dengan sekretariat sistem layanan rujukan terpadu apabila tidak dapat diselesaikan tingkat'desa disesuaikan dengan data terpadu program.penanganan fakirprovinsi maupun daerah, desa iru kelurahan serta pelatihan yang dilaksanakan oleh dunia usaha atau lembaga swadaya mas.harakat. pelatihan sebagaimana dimaksud pada meliputi bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok petugas pusat.ou. bagian kee4am eran kecamatan pemerintahan kecamatan berperan dalam hal pelaksanaan sosialisasi; peningkatan kapasitas; pembelajaran antar desa atau kelurahan; monitoring puskesmas; dan mendukung pelaksanaan rekor kecamatan dalam penanganan kemiskinan paling sedikit dua) kali dalam setahun. kecamatan monyet.akan ruang kr:rja untuk supervisi sistem layanan rujukan terpadu officio tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. pembina puskesmas tingkat kecamatan adalah camat kepala seksi kesejahteraan rakyat. puskesmas berkoordinasi dan melaporkan kegiatan sekretariat sistem layanan,rujukan terpadu dengan tembusan kepada desa dan camat. bagian ketujuh output output kinerja puskesmas adalah: tersedianya data mks; terlaksananya pemutakhiran data keluarga penerima manfaat secara dinamis; dan pencatatan kepesertaan masyarakat yang ditangani). dan kebutuhan program jumlah bab biaya segala biasbupati 1n1 bab ketentuan penutup mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan p_peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam kabupaten cianjur pengundangan berita daerah ditetapkan cianjur pada tanggal desember 201g pelaksana tugas bupati cianjur, ttd. herman suherman diundangkan cianjur gagal27 desember daerahnjur, menimbang :a. bahwatelah ditetapkan debahwa sehubulum dapat memenuhi kebutuhan hukum mengenai pelaksanaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotabupati adalah bupati cianjur. dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perpajakan daerah. kepala dinas adalah kepala perangkat daerah yang membidangi urussementara yang selanjutnya disingkat tts adalah tanda terima setoran sementara pbb yang digunakan untuk memfasilitasi setoran pbb secara kolektif oleh petugas pemungut pbb terutama untuk mengakomodir daerah yang sulit sarana dan prasarana tempat pembayaran pbb. tts bukan merupakan bukti pembayaran pbb yang sah yang harus ditukarkan oleh petugas pemungut pbb dengan ssd pbb. daftar penerimaan harian yang selanjutnya disingkat dph adalah daftar rincian penerimaan pbb untuk memfasilitasi setoran pbb secara kolektif oleh petugas pemungut pbb. tempat pembayaran pbb yang selanjutnya disingkat pbb adalah bank, pos indonesia dan atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh bupati untuk menerima pembayaran pbbpajak. b."menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajakkarena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajakajakan atau sanksi administratif berupa bunganaga ahli adalah orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari praktisi pajak dan konsultan pajak atau perangkat daerah yang membidangi dan mendalami masalah pajak.tempat pelayanan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:empat pelayanan (tp)pada menghasilkan spot, daftar himpunan ketetapan pajak, dan dokumen cetak massal. spot pbb sebagaimana dimaksud pada dikelompokan menjadi (lima) buku yaitu: bukuiiijumlah pokok ketetapan pajak diatas spot pbb diterbitkan rangkap (satu) yang ditandatangani oleh kepala dinas: buku ii, dan iii menggunakan stempel tanda tangan dan stempel dinas, buku dan menggunakan tanda tangan'dan stempel dinas. daftar himpunan ketetapan pajak diterbitkan dalam rangkap (empat) dan ditandatangani oleh kepala dinas untuk didistribusikan kepada dinas(lembar ke desa kelurahan(lembar ke kecamatan (lembar ke bank, pos indonesia dan atau tempat pembayaran lain nya (lembar ke untuk mengamankan data hasil cetak massal, dinasuntuk kepentingan wajib pajak, sebelum spot diterima oleh wajib pajak, kepala dinas mengeluarkan surat keterangan nop berdasarkan permohonan wajib pajak., bukti pembayaran pbb (ssd pbb), dan dokumen lain yang mendukung alasan yang diajukan. kertas kerja, laporan, atau berita acara penelitian digunakan oleh petugas peneliti untuk menyusun laporan hasil penelitian dalam rangka menyelesaikan permohonan keterangan nop. dalam hal ini petugas yang ditunjuk membuat rekomendasi dan menandatangani laporan hasil penelitian. kepala dinas atau pejabat serendah rendahnya setingkat eselon iii dinas atas nama kepala dinas dapat menandatangani surat keterangan nop. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pajak yang terutang dibayar rsud melalui tempat pembayaran pbb yang ditunjuk oleh bupati. tempat pembayaran pbb yang ditunjuk oleh bupati sebagaimana dimaksud pada dapat berupa bank, pos indonesia, bank elektronik atm, internet banking, payment point online ppo) atau sistem pembayaran sejenis yang ditetapkan dengan keputusan bupati. pembayaran pajak bumi dan bangunan pbb) yang dilaksanakan tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada dapat dikenakan biaya administrasi yang besarannya ditentukan berdasarkan pada surat perjanjian kerjasama spk) yang ditanda tangani oleh kepala dinas dengan tempat pembayaran yang telah tunjuk. hasil penerimaan pajak tempat pembayaran pbb yang ditunjuk oleh bupati sebagaimana dimaksud pada disetor rsudrsud. wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pbb diberikan ssd pbb atau bukti pembayaran pbb lainnya yang ditetapkan sebagai bukti pembayaran pajak. bentuk dan isi formulir bukti pembayaran pajak sebagaimana maksud pada tercantum dalam lampiran peraturan bupati. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam dan harus memenuhi persyaratan: satumencantumkan: jumlah utang pbbbb yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaannya, diajukan paling lambat bb (lima) tahun sebelumnya. dihampiri fotokopi spot, skpd, atau std, yang dimohonkan pengangsurannya atau penundaannya. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: (l) bankssd. menerima pembayaran melalui tempat pembayaran elektronik antara lain anjungan tunai mandiri atm), internet banking, electronic data capture edc) bank dengan bukti pembayaran berupa resi struk atm internet banking edc bank. cc:cetak ssd pbb selambat lambatnya (tujuh) hari kerja sejak pembayaran pbb diterimastruk ssd pbb lembar untuk wajib pajak, struk ssd pbb lembar: struk ssd pbb lembardan tanggal pembayaran untuk setiap pbb. bankstruk ssd pbb lembar untuk tempat pembayaran pbb, dph lembar ke untuk pbb yang telah registrasi. pos indonesiaresi struk pos indonesia: menerima pembayaran dengan sistem spp pos system online payment point pos) yang dapat dilakukan pada kantor pos pemeriksa kpk), kantor pos cabang kpc), loket ekstemsiom le) dan pos keliling kota pkk) dengan bukti pembayaran berupa resi struk pos indonesia,:resi struk pos indonesia untuk wajib pajak, resi struk pos indonesia, resi struk pos indonesiatanggal pembayaran dan nomor resi pembayaran untuk setiap pbb. pos indonesiaresi struk pos indonesia untuk tempat pembayaran pbb, dph lembar ke untuk pbb yang telah registrasi. pos indonesia hanya mencetak bukti pembayaran pbb berupa resi struk, untuk memperoleh ssd wajib pajak dapat menukarkan resi struk pembayaran pbb kantor dinas perpajakan daertetapkan. cianjur pada tanggal ali reaksi ki daerah kabupaten cianjur, oti tel penai ko poin berita daerah kabupaten cianjur tahun nomor |
j_{}j,{ { }._.i,\. jt" peraturan bupati cianjur nomor tasiun 2oi. tentang perubahan atas peraturan bupati cianjur nomor ta}tttt 2oi. tentang sistem dan prosedur pemungutan{ pajak daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cianjur, menimbang bahwa sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah kabupaten cianjur telah diatur berl.besarkan peraturan bupati nomor tahun bahwa dalam rangka efektifitas dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemungutan pajak daerah agar da pat berdayaguna dan berhasiiglrn*l, sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pala:ran bupati cianjur nomor tahun tentang sister dan prosedur pemungutan pajak daerah; undang undang nomor tahun tahun tentang pembentukan daerah daerah kabupaten dai.am lingkungan propinsi djawa barat {tjerita negara republik indonesia tahun i950) seba.g.m198i tentang hukum acara pidana lembaran negara regu}:lik indonesia tahun 198i nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor mengingat r )21|8 g),a286a4ga negara republik indonesia nomor aa38); undang undang nomor tahun. tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan.n rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewa perwakilan rakyat daerah lembaran naga.ra republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik .t. \ ) i6. l7. undang undang nomor tahun tentang pajak dan retribusi daerah lem luaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor oa9);g1o tentang pedoman penyusunan peraturan der,r,i61); peraturan pemerintah nomor tahun 20iat tentang per:s6ipm.ot 2a10z pmk.at zalol4s pmk.ot l2}rc1 nomor seri c); peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun aat tentang pengelolaan keuangan daerah lembaran daerah kabupaten cianjur tahun oacianjur tahun a12 nomor seri a);o); a.) ao. nil utusan menetap kan peraturan bupati ttr utang perubahan atas peraturan bupati cianjur nomor taifun tentang sistem dan pro str dur ptr pungutan pajak daerah. beberapa ketentuan dalam peraturan bupati cianjur nomor tahun o1i tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah berita daerah kabupaten cianjur tahun 20i nomor diubah sebagai berikut bab ix, diubah disisipkan bagian dan (satu) baru, sehingga berbunyi sebagai berikut bab pembukuan dan pemeriksaan bagian kesatu pembukuan wajib pajak diwajibkan menyelengga.rakan pembukuan sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lahir, dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha. pembukuan sebagai.ana dimaksud pada untuk mempermudah wajib pajak dalam menge:.k dapat menunjukan pembukaan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjual.un(i) (s) bagian kedua pemeriksaan dinas be.ul,menang melakukan pemeriksaan untuk menguji sepatu.an wajib peak dalan menjalankan kewajiban perpajakan. mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada (l), mengacu kepada ketentuan perundang undang.n yang terlallebih lanjut oleh dinas. diantara bab dan bab disisipkan (satu) bab, yakni bab ixa, sehingga" berbunyi sebagai berikut bab ixa tata cara ptr bayaran pembayaran pajak dilakukan melalui bendaharawan penerima dinas, selanjutnya oleh dinas disetor: kas daerah sesuai waktu yang telah dit"bentukan dalam speed, skpd, skpd, skpdkbt, dan std. apabila pemtrayaradan dilakukan dengan menggunakan ssd. (a) pajak yang terutang dapat dibayar pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati. penunjukan tempat pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui pembukaan rekening pada bank milik negara atau bank milik daerah yang sehat. pengelolaan penerimaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam per anj ian kerjasama. beritafebruari bupati cianjur, caplttd. tetep muchtar sole}i akan cianjur februari 20i3 upa ttr cianjur, kabupaten cianjur tahun nomor ox gi |
bupati cianjur peraturan rupa'ti cianjur nomor tahun 2o] tentang tarif i.layanan badan layanan umum daerah pusat kesehatan magyar,ii<at ung(angan pemerintah kabupaten cian.'ur bupati cianjur, bahwa denga abdya beberapa pusat kesehatan masa bakat yang tebal dit takkan untuk menerapkan pola dg load keung band islam daerah etik menit satuan mutu pelayan pada band leyte umm daerah pusat kesehatan masuda&at lingkung pemerintah kabupaten tinju, maka ! rtu mengatur tif kyd adm laude daerah pusat kesehatan masyarakat lingkungan pemerintah kabupaten cianjur; bdi berdastukd pas6l etd deal1 kabupaten. tinju nomor tahu t ntd peubah@ l( d atas peraturan da r.n (kabupaten cianjur nomor tahun 2oll tentu retribusi played (e*hati, inf keluar@ band layer umum dae e}i pusat kesehatan ma6ya&.kat diatur denga perahu bupati; bahwa berdasekm pertihbdrsd *bagaitua djmag<sud dalam huru huruf perlu menetapkan p ratu bupati tente tif layar band laluan umum daerah put reehaizn masa dekat lingkung pembeli dan kabupaten undang undang tahu tentang keuangan negra [.mba negra republik indonesia tahu nomor t@bane mbm ngm republik indonesia nomor undang undang nomor tal tent@g pe.bendahdaan negra lembar nge republik lndonesia tahu nomor t@bano bdm naga epub lndonesia nomor unduh undo nomor tahun tentang pemetik@ pengelola i@ssu jawab khusus netra lembap negra republik indonesia tahun nomor tambah lembek negra republik indonesia nomo. under under nomor atl t ntd sistem perang@@ pembegune nasional lembap nge republik lndonesia iai nomor tuban@ left negra republik indonesia nomor4421); undang undang nomor aau oo4 tentang penmbmgd keung anda pemeranan put dan pemqintaho dae (amba n negara republik lndonesia tahun nomor tambo})an l bee ngm republik* indonesia unduh und@e nomor tahu serta4g kesehatan lembam needs republik indones,a tahu nomor tuban l baran negra republik indonesia nomor s063)r undang unda nomor tahun oi4 tente update sipil nesta mode n gae republik indonesia tahun nomor t@base lomba negara republik indonesia nomor undo under nomor tahun tentang p melintang daerah &embed negra republik lndonesia ta]run nomor band l mb@ negra republik lndonesia nomor sba sai then diubah dengan ete pemerintah pengen eti under und@g nomor tente perubah atas under undo nomor tahun tentang pemerintah daerah pembom negra republik indonesia talun nomor ,'lamban l mdd negra republik indonesia nomor 55a9); peran@ pemerintah nomor tahun tag pengelola i<pusat band ymd frm l.bdm negara republik lndonesia tahu nomo. 4a, mbang emblem negra republik lndonesia nomor sebagaimana telah diubah denga peraturan pemerintah nomor tenun tentang perubalrs atas perahu@ pemerintah nomor tahun tentang pengelola tieuasd badan lay umum mdd nesta republik if,indonesia tahu nomor maha l(mbd \ege republik lndonesia tr. l7. peratrtm pe@lintah nomor tahun tentang pengelola keung daerah pemeran negara republik indonesia take nomor tiba}ld pmb negra republik london.s perahu n pemerintah nomor tahun tentang pedoman pen round penerapan studi pelayan minimal lembar nge republik indonesia tan nomor tambah irmbdm negara republik lndonesia nomor asas); peratutu pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan! pemberi etal daerah l mbd@ negra republik indonesia talun nomor tambahan lembu \eg@ republik lndonesia peraturan pemerintah nomor tahun tentang lap keung kinerja instansi pemerintah lembam negra republik indonesia atau nomor tambah lembo naga.a republik indo.esia nomor tur meme.intl nomor tentang stand akurasi meme.intan kembali ngm republik indonesia tahu! nomor tuban lembut nee republik indonesia pirate menteri dal@ nge nomor turun tentang pado pengelola keuangan daerah 6bagaimana telah diubah genera perahu mente dal@ negeri nomor tdn tentang perban kedua atas pelacur menteri dd@ gegen nomor tan tentang pedati pengelola keung dae eh; pfrturs morte.i dal@ gegen nomor tahun tentang p dor n'felis pengelola keuangan band layanan umum d&e buru daerah kabupaten tidur nomor tan tents organisasi eenntahm daerah pembentukan orymisasi peringkat dae l mbm daerah kabupaten jiu tahun 200a nomor sel ebagaimma telat trb rapa kali diubah tera}hir deng@ palatum dae kabupaten tidur nomor alun 2ol3 tentang perubah ketiga atas ete dalla.h kabupaten crj nomor talun 2o0a rentang org gas pemeran ehe dae e}l pedbenrul<m orgaiqsi perangkat da rat (kabupaten cianjur (tf,batu daerah v bupati cianjur t.nm 20l3 novo. euro daerah kabupaten tinju nomor ta}1u tentang perupa}]an kedua atas peraturan daerah kabupaten timur nomor tahun ilembtud dae kabupaten cid tanur pe tur bupati tinju nomor talun termg pembentuk pusat kesehatan masyrakat puskesmas laboratory kehati daerah berita daerah kabupaten cid t6iun perahu.m bupati timur nomor tahu! tentang organisasi tata kerja pusat kesehatan masyrakat puskesmas) pada dinas kesehatan @enta daerah kabupaten tidur tahun m tetapkan pei{aturan bupati ten'iang tarif l,\kanan badan layanan umum daerah pusat xesehataii masyarakat l]lingkungan pemerintah kali'paten (]iamiijr bab retensi'an imi]m panel dalm peratutu bupati ini ymg dimaksud denga: bad@ rayon umum daerah, yag selanjutnya disingkat blue, adan sahid beda peringkat daerah atau unit r rja pada satem kedua naskah daerah linskmgs pemerintah (kabupaten himjar ydg dibentuk untuk memberika pelayan kepada @soda*at berupa penyedia bug ds atau jasa ydg dijual stupa me,utama(zn dari keuntungan dalm pelatuk& kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi produktivitas. pola pengelolaan lleuango adm layang umum daerah, ymg selanjutnya disingkat ppk blue, adalah pola pengelola kelas ymg memberika fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek praktek bisnis ydg *hat unh meningkatkan pelayan kepada@syarat dalam enka memajukan! kesejante.aan umum meacerdak@ sehidup@ bangsa. pusat (kesehatan masy akan yeg seldjuliya disebut puskesmas da atau pushes adab unit p lama teknis dinas pid) pada kesehatan kabupaten cianjur ymg mene pekan ppk' blue, tif layan adalah pembom imbal atas bdm, pengguna salah esdm dm atau ja* lama ydg diberikan. pra<tik bisnis ymg sha adalah penyeloggdad fu.gsi organisasi berdada kaidah m@elemen yms baik dalm .maka pemberi tar nd ymg bermutu berkesinmbung{. bupati adalah bupati ciri! bab nama, objek dan su&iek tarif i yana]\i denga pe.atom bupati ini menetapkan tif lama pada pushes@s dilatar puskesmas d?p deng@ nma tif layo trrskcstuas lan atau puskesmas dtp. objek tdi land adan: p lavs klinik pelayan kesehatan hanya}at; praktik pendidik k sehat. subjek tif layar adalah ordo pribadi atau bad@ yds dempercl h pelayan p'skema* dm atau puskesmas dtp bab iii prinsip dan sasaran dalam pen japan tarif prinsip sam dalm penetap bes'ila tei tayo pushes@s dd atau pus s@s dtp dinas kan pada kejar<tu .heran denga hemperhatikd biaya pen dim jasa, kepkpud masy@kat, aspek keadilan pengendali atas pelayan. pen tapan dir lsid menpertimbmgkd kontinuitas alan peng beam layar, daya beli masyarakat, asas keadilan kepatutan serta kompetisi yag that, bab pelayanan puskesmas dan atau puskesmas dtp (r) pelayan kritik sebagainya dial<sud dal h'ef poliklinik eum; poliklinik gigi multi poliklinik icl im@isa{; konsultasi. pelatuk 24jm terbatas ugd: pond; player elit komedi; p layar ambulance; pelayan laboratorium setulosa imunologi; hematologi; kimia dan bakteriologi. t2t penunjuk.nonmedis. pelaku kesehatan masyarakat sebagai@ dimaksud dal pasa.l (l) huruf meliputi hombre perawatan juga rumah; pemeriksa sampel praktik pendidikan kesehatan sebagai dimaksud dalm pasat huruf meliputi: p.t]<tik klinik dan nol{link pelayan studi adding pelayan penelitian, tif lay@an kesehatan sebagaimana dimaksud dalm digolongkan berdasarkan jenis pelayan yeg diperoleh. struct tarif l5).ron uruk \setiap jenis fl.arm kesrhare seba b&mme dimaksud pada lt) terbaru date lampu sebagai bagi ymg tidak terpisah{m dari peraturan bupati ini_ bab (ketentuan penutup pasal7 peraturan bupati ini mulai berlaku pada tunggal diundang. agd flip orang men be'a}|inya, fmrnnbhk n peneunde pprarur; loa[ in. dengan oenempabrrya fri.a daerah] kabupaten ditetapkan4 timur pada tanggal janji bupati cianjur, iijetjep muciitait soleh juara daerah, .yrl laut^ qt, rita daf]rah kali'pati,n cianjur tahun 20t5 nomor nomor tahun teman .|arif i"{kanan badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarat(at lingkungan pemeran'iah kabupaten cianjur besar.n tarif rpl polis,,ini sitrat ketddsd dollar ket. sehat pemeriksa buta wali amerika@ don de&dini apendiks@ virus mah pemdiksae visum, vila kombu hidup untuksurssi visum period per.aula series kesehatan haji te.t kebun*s ejaan kali potjxlii{ix gigi dax mulai tetap dqs kom diksi niei den kom lokasi bersih !66s sisi member*ih dug gigi mual scaling) pei reg pembersih k6ue isi ultra soni. seal1e.) setu p r.date topikal apukasr do. pegawai kapang pulpa 'ru para nara u,tuk rawan war tkuniunam tamatan $tentara untuk perawat s3r (kunjungan ii! tempat peta! denga glass none. cemar gic) satu pemuka jumpai t tap dense class monomer c next (gic) dua lemak@ tempatan tetap dead glass former come {clc) l bih ddi dua tudpatd tutup dens@ resin komposit ltr curing lc) satu tempat tetap d$go renn komposit light curing lc) dua erato tetap mgm resin komposit i,right urine lc) lebih dua tindak lain (poli isi) p mata ,roles sisi psalm {iqi berikut trenldaii isi qan een besaran poi,esj(e( xia xb dfi invasi penabuh enr penabuh iud dm@ renalis panas@m plant 1ol pemeriksa (ins.kurd visual asu serat) kon.untai dokter an,i konsultasi psikolog t{pa ass.ss.nt konsultasi p6ik lo* denim assent xoneullasi klinik r.e6du vcl' melayani{iix i'fil tertata' uod puaigsmaa sisi dau'retina dawil finder(u luka ini penuh8l dndarcr r k dereanjahio f.r fhi6 brriklbr8 o@63i luhur minat su*rasial resesi*i tu6 rapi 16l r.sanitasi d.n@ dl' lunasi komune kemih amfibi de']@ asasi lokal i&i pas< euro atau del tindak panas@ color n.ck pmb.cid s.rules mri balu vd&n nn.ta]ls sum.iberia llo besaran pe.amh luka ba]<d d.n!d kompilasi klaim oksigen 3al obsesi m.dik 3st obffisi e8d1k 2ran pasar up cara. pem@ge tipon peisalind normal oleh dokter pd$lina den@ e n art obh dokter ps8alim ol.h dodd dens vakum eks&asi presdir nomaloleh bido persalinan d.n@ onl$t oleh ide tindakan digital abortus) visite oleh dokter mutu visite oleh d.lder sn.si,lis pegawai kers (pd hdi) perawat kelas (pd hai) perawat kelas iii (per h&il m .k6 mitra pasir lp r hsi) phototheralv (per ha! inkubator (p r hri) usg p maka (temasuk iasa sopir. d n etd, bumi pakai atas small hdm tia ldr berikutnya (t.masuk i6a dn, pen@rtr bumi 6eroi gr, teknologi test x hena sebesar patologi jalur udah rutin hitusid leukosit dir laju map led) mch jetis pet,]iya.iin arr$ lr?l r3l waktu p iddah@ ta) waktu p bella cula puasa ssel:tu 2jm eum versi 1l) sco 12t sapi rawat ngai &.u!tl@ ilir y.ni olr title oleh dolierllmuo visite ol.h dover spesies pete k.la (p r hai) pqa mta kd4 {pd p iwate kelas iii (pei heil maka minum pasien {per hdi) peitunjai'io icon media lin.n lp r kali @ti) puuinahs limbah medis der ksl ayah all kepe ajax masa.i't^f home,cire perawatan kuitjii'{6an rumah daratan ltunjugd rumah p3l< (m.l<sial jm): operasional abuses pemeriksa.a]t simpel pen@bile super pelginnm del ptiaxiek pendidik ax x'a ia'iax pri al( klinik dari ot. ,(rrtllx lon e hall d4ls1 iii,kiyai{ai{ stt'di til dii{g besaxaii tarif bia ma}a minum dcr o.ns) sd@ plus m hsi pet,biji!.ii pe{ei,istri{ diretapko tidur pada tsgrd jd1 rupa'ti cianjur, tjrijep muchtar sole{ |
bupati cianjuitentang penetapan tarif air minum pada perusahaan daerah air minum, perlu; undang undang nomor tahun lg50'api99mengingat t2.ooorun oothwk o2i.l97nomor memutuskan:. bab ketentuan umumebupegawai adalah pegawai perusahaan daerah air minumusahaan, selanjutnya disebut rap adalah anggaran pendapatan dan belanja perusahaan daerah air minum kabupaten cianjur. persatuan perusahaan air minum seluruh indonesia, selanjutnya disebut pereaksi adalah asosiasi persatuan perusahaan air minum seluruh indonesia. bab kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kedudukan dam sebagai badan usaha milik daerah merupakan salah s ia berdasarkan pancasila yaituam mempunyai tugas pokok membantu bupati dalamkesehatan dan melaksanakan pelayanan jasa teknis dan administratif yang diselenggarakan atas dasar prinsip prinsip ekonomi perusahaan berdasarkam mempunyai fungsi pelaksana sebagian kewenangan pemerintah daerah dibidang pengelolaan, penyediaan, pengusahaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat; penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dibidang pengelolaan dam; perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan dam; pelaksanaan pengelolaan, penyediaan, pengusahaan dan pelayanan air minum yang memenuhi standar kesehatan; pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sumber air dan lingkungannya; pelaksanaan pengelolaan dam; pembinaan terhadap cabang perusahaan dan unit pelaksana teknis perusahaan; pelayanan jasa dan teknis administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab iii organisasi susunan organisasi dam terdiri dari bupati selaku pemilik; dewan pengawas; direktur, membawakan wakil direktur; bagian; kepala sub bagian; cabang perusahaan; kelompok jabatan fungsional. tugas, fungsi, tata kerja, dan bagan organisasi dam ditetapkan lebih lanjut oleh direktur. (s) pengisian jabatan wakil direktur, kepala bagian, kepala sub bagian, kepala cabang perusahaan, dan kelompok jabatan fungsional, dilakukan oleh direktur dengan persetujuan bupati. pembentukan cabang perusahaan ditetapkan lebih lanjut oleh direktur setelah mendapat persetujuan dari bupati melalui dewan pengawas. pengisian jabatan dibawah kepala cabang lingkungan cabang perusahaan dilaksanakan oleh direktur. bab dewan pengawas bagian kesatu pengangkatan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada hurufsebagaimana dimaksud pada setinggi tingginya (enam puluh lima) tahun. persyaratan untuk menjadi dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada adalahwan pengawas lain atau direktur sampai derajat oleh bupati. jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan paling banyak (tiga) orang. jumah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud padalakukan apabila telahtugas dewan pengawas, adalah melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengumpan dan pengelolaan dam;t dan tahunan dam yang dibuat direktur kepada bupati untuk mendapatkan pengesahan. wewenang dewan pengawas, adalah menilai kinerja; meminta keterangan direkturpelaksanaan tugas dewan pengawas, dapat dibentuk sekretariat olehengan memperhatikan efesiensi pembiayaan dam. pembiayaannya sekretariat dewan pengawas sebagaimana (2t bagian ketiga penghasilan kepada dewan pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa. pengaturan penghasilan uang jasa dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut ketua merangkap anggota setinggi tingginya sebesar 45yo (empat puluh lima keseratus) dari gaji direktur; sekretaris merangkap anggota setinggi tingginya sebesar (empat puluh keseratus) dari gaji direktur; anggota setinggitingginya sebesar (tiga puluh lima keseratuskepada ketentuan sebagaimana dimaksud pada besarnya uang jasa dan bagianya.t; meninggal dunia.enam puluh lima tahun; tidak dapat melaksanakan tugaskegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf dan(lkesatu pengangkatan direktur diangkat oleh bupati atas usul dewan pengawassyaratan untuk menjadi calon direktur adalah mempunyai pendidikan sarjana strata (s11if yang dibentuk oleh bupati. direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yaitu pejabatadan usaha milik daerah lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha swasta; jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada dam;bagian kedua tugas dan wewenang1rusun rencana strategis bisnis (lima) tahunan business ian dan corporate plant yang disahkan oleh bupati melalui usul dewan pengawas; men rusun dan menyampaikan rencana kerja dan tahunan dam yang merupakan penjabaran dari rencana strategis bisnis business ian dan corporate plan) kepada bupati melalui dewan pengawas; men rterdiri dari laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada dewan pengawas. (2t pada dan keuangan lap_tur dan dewan pengawas disampaikan kepada bupati. laporan._tahunan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat (seratus dua puluh;direkturwewenang direktur dalam melaksanakan tugasnya adalah mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf setelah mendapat persetujuan dari bupati; menetapkan organisasi dan tata kerja dam dengan persetujuan dewan pengawas dan disahkan oleh bupati; (s) mewakili dam didalam dan ditur dalam satu tahun. bagian ketiga penunjukan pejabat sementara apabila sampai berakhir masa jabatan direktur, pengangkatan direktur baru masih dalam proses penyelesaian atau berhalangan menjalankan tugasnya, bupati dapat menunjuk mengangkat direktur yang lama atau seorang pejabat struktural dam setingkat dibawahnya sebagai pejabat sementara. pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati(2t bagian keempat penghasilan, jasa pengabdian penghasilan direktur terdiri dari gaji tunjangan sebagaimana dimaksud dari: dan cuti dan tunjangan. pada terdiri tunjangan perawatan kesehatan yang layak termasuk istri suami dan anak; tunjangan lainnya. dalam hal dam memperoleh keuntungan, direktur memperoleh bagian jasa produksi. (s) (2t besarnya gaji, tunjangan,du1u. kepadaooo* . ;::;f:" cuti yaituuti diluar tanggungan dam. direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ay.atkeluarkan oleh bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kelima pemberhentian direktur dapat berhenti karena (2t masa jabatannya berakhir; meninggal dunia. direktur dam dapatberkepentingan daerah atau negara; mencapai batas usia (enam puluh) tahun;pemberian pesangon kepada direktur ditetapkan oleh bupati atas usul dewan pengawas. (2t (2t bab kepegawaian perencanaan, pengangkatan, kepangkatan, penghasilan dan cuti, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pembinaan karier pegawai, penghargaan dan tanda jasa, kewajiban dan larangan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kepegawaian dam diatur lebih lanjut oleh direkturngangkatan pegawai dan pengangkatan dalam jabatan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari bupati. bab vii dana yang berlaku. atas dasareaksi. dam dapat memanfaatkan pereaksi sebagaimana dimaksud padaagian laba serta pemberian jasa produksi laba yang dibagikan adalah laba netto setelah dikurangi pajak dengan pengalokasian sebagai berikut: untuk dana pembangunan daerah (tiga puluh persen); (2t untuk cadangan umum (lima belas persen); untuk sosial dan pendidikan (sepuluh persen); untuk jasa produksi (sepuluh persen); untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan oo o (sepuluh persen). bab i)( tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi direktur dan atau pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya baik langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi dam, dapat diminta pertanggung jawaban atau ganti rugi. tata cara penyelesaian pertanggung jawaban dan ganti rugmbinaan dan pena1hasan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap dam. tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pembubaran pembubaran dam ditetapkan oleh bupati. penetapan pembubaran dam sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh bupati. panitia pembubaran dam sebagaimana dimaksud pada memberikan pertanggungjawaban atas pembubaran dam kepada bupatibupati menyelesaikan kekaryaan direktur dan pegawai dam. bab xii ketentuan peralihan pada saat berlakunya peraturan bupati ini, dewan pengawas dan direktur tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. kepala bagian, kepala sub bagian, kepala cabang dan jabatan lainnya, sebelum diberlakukannya peraturan bupati ini, tetap diberi hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan paling lama (enam) bulan terhitung sejak tanggal dinding annya peraturan bupati ini. organisasi dan tata kerja dam tetap berlaku selama belum ditetapkannya struktur organisasi dan tata kerja yang baru sesuai dengan ketentuan perundang_undangan yang berlaku. bab xiv ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka keputusan bupati cianjur nomor tahun oo2 tentang organisasi dan tata kerja perusahaan daerah air minum lembaran daerah kabupaten cianjur tahun nomor seri d3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan bupati diundangkan. diundangkan cianjur maret kabupaten cianjurini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan cianjur, pada tanggal maret bupati cianjur, caplttd. tetep muchtar soleh ali |
menimbang mengingat bupati cianjur peraturan bupati cianjur nomor tasiun tentang pengadaan dan peitgolaiian dari dengan rahmat tuhan yang masa esa bupati cianjur, bahwa hak hidup merupakan hak konstitusional setiap warga negara indonesia yang harus dijamin oleh negara termasuk oleh pemerintah kabupaten cianjur; bahwa untuk menjamin keberadaan darah kabupaten cianjur perlu diatur mengenai pengadaan dan pengolahan darah sebagai penunjang hak hidup wargadan pengolahan darahtagairfi (; undang undang nomor tahun ao4 tentang sistem jaminan sosial nasional i*marun negara republik indonesia tahun oo4 iriomote tambahan lembaran negara republik indonesia nomor sq; undang undang nomor tahun aa97|yang telah diubah dengan peraturan presiden nomor tahun ol3 tentang per'.bahan peraturan presiden nchner tahun tentang jaminan kesehatan lembaran negara repr.milik lndonesia tahun nomor peraturan menteri kesehatan nomor tahun o13 tentang standar tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan familia"lookf'loo+o zahrrnataa lia rrr tamar n7' tiolrrrn onna qvr4lr l\qvq lvl vr@r jqr lrvralvr a4lal vvvalang merah lndonesia cabang cianjur selanjutnya disebut pmi cabang cianjur adalah palang merah indonesia cabang kabupaten cianjur. rumah sakit adalah rumah sakit umum daerah kabupaten cianjur. bank darah rumah sakit adalah bank darah yan berada rumah sakit hanya meliputi penyimpanan darah aman dan pendistribusian kepada pasien. darah adalah darah manusia atau komponen komponennya yang diambil dan diolah secara khusus untuk tujuan pengobatan dan pemulihan kesehatan. pelayanan transfusi darah adalah tindakan medis pemberian (dalam bentuk darah lengkap atau komponen) secara langsung kedalam pembuluh darah orang yang penderita penyakit berat atau tidak dapat diobati dengan cara lain. pela}kanan darah transfusi adalah segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan memungkinkan penggunaan darah yang meliputi pengerahan pen;kumbang darah sukarela, pengambilan darah, pengamanan darah, pengolahan dan penyampaian darah kepada orang sakit. penyumbang darah adalah semua orang yang dengan sukarela memberikan donor untuk maksud dan tujuan pelayanan darah transfusi. bab pengadaan dan pengolahan darah pengadaan darah dilakukan secara sukarela tanpa memberikan ganti rugi berupa apapun. kepada siapapun dilarang memperjualbelikan darah dengan dalih apapun. pengolahan dan pelaksanaan pelayanan darah transfusi dilakukan oleh unit transfusi darah pmi cabang cianjur. pen5selenggarakan usaha pelayanan darah transfusi ditujukan untuk menghasilkan darah yang berkualitas tinggi, amat, efektif dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam menunjang pelayanan kesehatan, meliputi pengerahan penyumbang darah sukarela, pengambilan darah, pengorbanan darah dan pengolahan darah. pelayanan darah transfusi dilakukan melalui bank darah rumah sakit meliputi penyimpanan darah dan aan{i c#*i}rr ^ ^ ra#r rl o1 ^.'^ ur^ ulg jr@r u(uai qll vre j4r@r. bab iii tarif biaya pengganti pengolahan darah besarnya tarif biaya penggantian pengolahan darah mengacu pada peraturan perundang tendangan yang berlaku. bab ketentuan penutup pada saat peraturan bupati mulai berlaku, peraturan bupati cianjur nomor tahun oo9 tentang tarif pengganti pengolahan dar cianjur mei ol4 daerah cianjur, |
bupati cianjur perahu]ian bup.yi] cianjur nomor tahun tentang pedoman pengelola.{an bantuan keuangan 4perintah kadipaten c]an n]r kepada desa dengan rahmat tuhan yang n1aha dsa bi]pati cianjur'r. i,penambang :a. bah\ra agar pengelola. bantuan i(keuangan pefternrldh (kabupaten cia daur kepada desa be.data guna dan berhasil guna secara optimal, perlu menyusun pedoman b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hur lrl perlu rtenerapkdn beralur.n bupati rentang pedoman pengelolaan ba.ruan (ruangan pemerintah urutan ci.tru. kepada desai m ne last unda undang nomo. tahun tentang desa lembaran negara republik indo.usia tahun nomor 'tambahan lembaran negara republik lndonesia nomor bidang undang nomor tahun ol4 ten.rng pemerintahan daerah (l,lembaran negara rctlrblik hrlorcsia tahun nomor ,'tambahan lensa.a neg.a republik,k lndonesia nomor 5sa7l seb.gaiftuna telah diubah dengan undang undang nomo. tahun tentu pe.delapan perahu.a pemerintah pengganti un.lang undang nomo. 'l'ahun tentu perubahan atas undang bundar nomor tahun rencana pem a,i.lahan daerah niel.di u.dang undang lomba.an negara republik indonesia tahun nomo. tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5657ll peraturan pemerintah nomo. tahun tentang peraturan pelaksanaan un.lang undang iun 20l; rentang desa ll emba.an negara republik lndonesia 'tahun non. tambahan lembaran negara republik l.{:lansia nomor ss3g): scroll fran menteri dalam negeri nomo. tahun terutang pengelolaan keu.ngan desa berita naga.a republik ind.kesia t!hun nomor peraturan daerah kabupaten cianjur nomo. tahun le.lang pokok' pokok pengelolaan lielrangan d.sa lomba.an dae.ah kabupaten cianjur tahun nomo. seri tambahan lcmbararl dae kab lrp^ten cianjur nomor memutus(an menerapkan peraturan bupati'tentang pedoman pengelolaan bantuan kesan(ia\ pet4erina].i k{kabupaten c]an.]ur kepada desa, bab ketentuan umum bagian (saru definisi dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten cianjur. pcmernrah dae.ah pem entah daerah adalah berpori sebagai unsur. penlelcnssa.a pen.arahan daerah yang memimpin pelaksanaan ll.san pem rifltahan iang menjadi ke\kenangan daerah otonom. bupati adalah bupati cianjur. p.angkat dae.ah adalah unsur pembantu kepala daerah dar delman perwakilan rak 'at daerah .la lam pendek.n sarana urusan p.merinrahan yang menjadi k.\,can ban daerah s.krctariai daerah adalah s k tarian dae.ah i(kabupaten ci.jur dinas pengelolaan (keuangan dan ast dae.ah ring selanjutnya disrnskar dead adalah dinas pengelolaan keuangan dan aset dae.ah kabupaten cianjur. badan pemberdayaan mas]arakan dan meme.tatahan desa yang selanjutnya disingkat bmpd adalah badan pemberdayaan masa\akar dan pefternlahan desa fiabulaten cianjur des! adalah desa tilawah da .ah. (e!a]a desa adalah pimpin penyelenggaraan kegiatan p.marini.h.n desa sekrcuris desa adalah bertindak selaku koo.diatur pelaksanaan pengen(nabi keuangan desa. b.bendahara adalah unsur sari sekrclariai desa yang membina dsi urlrsln admins rasi keuangan intrik menatausahakan keuangan. pelaksana teknis pengelolaan acuan ban desa iang selanjutnya disingkat pi<d adalah unsur perangkat desa lang membdrltu kepala desa untuk melaksanakan. pengelolaan keuangan desa. anggaran panda jalan dln belanda desa r'ang selanjutnya disingkat bl)es adalah r.n.a.a keuangan tahunan pemerintahan desa tang dibahas dan disetujui bersama leh pemerintah desa dan bpd dan ditetapkan dengan peraturan desa. p.rarlrran desa adalah peraturan perundang u.dangan tang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama ldan perm s!a$a.atan desa. p.ng{lohan (keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi p.rcr1.an.an, lclaksanaln, penaralrsahaan, pelaporan, dan pcrranegu. sja aban keuangan desa. baluran l<keuangan pefternlhh kabupaten cianjur kepada d sa ya.g sel.urn)a disebut bantuan (keuangan adalah .lana yang dialokasikan oleh pemerintah dae.ah kepada desa ]arg bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pejabat pcn bella lieuaruan daerah ]ang silang nara disebut pp(d adalah impala dpi<ad sebagai kela]a saluran ke.ja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pcnsclolaan apbd dan bertindak seb.gai bendahara umum daerah. satuan ke.ja pengelola keluasan dae.ah lane selanjutnya disebut skpd adalah pe.angkat da.ah pad. pcftcrintah daesh tang lahsarah,n pcngclolaari anggaran pe.dataran dan belanja daerah. ren.a.a (cria.lan anggaran iang telanjur"va disingkat rka d.dh r ,r l.!d j". r1a "r"r dp(dd. ;l deddy"c dokumen pelaksanaan anggaran ppid yang selanjutnya disini lat dpa merupakan dokumen pelaksanaan anggaran selaku bendahara umum daerah bendahara pengeluaran ppid adalah rendah.a pengeluaran dpi{ad selaku ians mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja basi hasil, belanja bantuan kcuangall, t,belanja tidak terduga, d.! pengeluaran pembicaraan. su.al pcrmirltaar pembayaran ]ane selanjutnya disingkat spp.dalah dokumen r"ang le.b,tekad oleh pejabat ya.g bcrtanegungarvab aras p.laksa dr.n kegiatan rendah.a pcrsclua.an unmul< mcn ajukan !.rincian pembayaran. su.al perintah membayar yang selanjuurra disingkat spm .salah dokumen jans {:terbitkan oleh pengguna anggaran kuasa lenggltna angga.an untuk penerbitan sp2d atas beban pengeluaran dpa opd. su.at pernah pencairan dand ian sclantutnra disingkat sp2d adalah dokumen fng digunakan sebagai dasar pencairan dana lang dit.biarkan " h rendah.a umum dae.ah berdasarkan spm. bagian kedua maksud dan aliran per.llr.ln bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pe.angkat l)daerah dan desa dalam pence bolaan ban luan keuangan dengan ['luan un'uk menuju.akan kelas.ard dan ketertiban dalam pengelolaan bantuan bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup peraturan bulan ini meliputi peran.angan, pelaksanaan peru lausahaan, pelapor.an, dan pcrransannsta\rawan keuangan desa. bab pengelolaan bantuan keuangan b4gian iicsaru jenis bantaran keuangan jenis tuan l< tangan desa terdiri aras banua. keuangan bersilat umum dan bantuan keuangan bersifat khusus bantuan kedua.gan kepada desa bersifat umum sebagaimana dimaksud pada alai (rl, pcrurltu lan dan pengguna.anna die.akan sepenuhnya kepada desa, bantuan keuangan kepada b$sifat. khusus sebagaimana dimaksud pada agar peruntukan dan pengelolaannya diarahkan dan atau ditetapkan oleh bupati bantuan l(keuangan sebagain"na dimaksud pada (ll dicantumkan bagian kedua pers!arahan (l) des! calon pcn.anna bantuan keuangan harus m miliki rekening bank !ang daten akan oleh meme.indah dae.ah. desa penerima duran keduanya. najib menggunakan dana bantuan keuangan sesuai dengan proposal dan ren.ana anggaran bia]a desa pen.ima bantuan (ruang be.silat khusus {wajib mens bunaliannya sesuai dengan ]ane ditetapkan dalam keputusan la) desa p.n.ima bantuan (ruangan wajib membuat laporan bai fisik nr.dprd administrasi sebagai perlanggungawaba! kepada bupati melalui camat dengan hembusan kepada dp(ad dan bmpd bagian ketiga d.' f'" (ll desa mengajukan permohonan kepada bupati. surat permohonan pengajuan ajuan yang paling sedikit rnemuar lira. belakang maksud ddn tujuan, lokasi baru dala umum seru r.nana penggunaan bantuan kcda.gan. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada bpn1pd melakukan evaluasi terhadap keabsahan dan kelengkapan persyaratan p.permohonan ba.tuan keuangan. bagian kampar pcnganegara. (ll ba.titan keuangan berupa uang dicantumkan .dalam rka ppid. ppn sebagaimana dimaksud lada alar me.jadi dasar p anggaran bantuan orang dalam bd. ppid menganga.kan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud.l pada alat (r) dalam kelompok belanja tidak ia.ssrn. bagian (clima pencairan (ll rencana bantuan keuangan didasarkan lada a ppid. n. .no t., . r \ d,.) dj' "'"', 'r;. b.rd. ppid.rnf .l"nu. djp.ad, ol.r^. rexenrnp kas fsd. pe.m.conan lencana dinamai.i persyaratan s.6asai berikut p.n, .r b,r . n ldn! ,o.' d\.rd t ,.rdr ,_), |kr,.t ,,, .r' '"."r o "t", ,., tt,. o., p6guru, o.n o.re b sa.mn]a lelah diterapkan dalam e"*t.n" e"p"ti a.n7 "r.i keputusan bupati; d . o'jl( . p,.r jor i,n.,._a. . o lod dl! n4pd.ten.ian mct.md!kf,n ',. .,r apb drd"t nn. "t, gd.a kedua dani lap.an penggunaan tuan keuangan tahap setrctumnl,a benda a.ara h.sil evaluasi dan ver kasi ci "t l".rr"i"p bantuan ruangan; salinan xqrlusan kepada dead citra pembentukan tim pelaksana iiesiara.; suku cmr aan ].panggung jas.ab penggunaan bantuan lr.nsan dari kapata desa ar. rb,, ,t ,bd. "tr, b"rj. .d.l l!.d jld.ni k.pat. dead, foro copy (art ,randa penduduk impala d sa dari bendahara desai foto copy nomor rckcni rias desa. bpmf melakukan verifikasi terhadap p permohonan per1.aj.at1 ban lua. (tuan aan. dvd n\r p"i\,n .r"r per ,n". pr., ,r.,\1d, b.d"ri cents"a, tlp.krn.,_, t"'mo aid "d.n,., r"t,r di.e .^"\i unt!k n.nd jnc p.scrub buna. berdasarkan persetujuan bupati, dp(ad menerbitkan spp, spm, dan sp2d atas nama bendahara pengeluaran ppid dan atau sp2d fng telah diterbitlm oleh bendanya umum daerah bud) disdpaikd bank yds ditunjuk untuk pecah pemindahbukuo dana sebesar tersebut dalm sp2d dari rekening kas umum daesh rekening kas desa atau bendahara pengeluaran ppid. batuan i<human dari rekening bendahara pengemudi@ ppid selanjutnya dipindalbukukm rekening kas de6a bagi keenam pelapor laporan penggunaan dana bantuan keuangan disampaikan kepada bupati melalui camat denga tembusan kepada dead dan bmpd setelah diverifikasi oleh sek.etnis desa selaku koordinator ftp(d dan akan menjadi pertama@gan member.ian batuan i(eulogy lapor pengguna dma batu keuangan sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat (saru) bulan setelah tahun @agar berati. format laporan penggunaan dala bantu keuangan pada meme.indah desa sebagaimana dima lsid tercantum darah lampiran sebagai bagian ydg tidak terpisanks dri peraturan bagian ketujuh pertanggungjawaban setiap transaksi penari@n pengeluaran keuangan wajib dicatat, dibukukan, da. tipe.tanggungjawab oleh bendahara desa 6serta melakukan turut buku setiap akhir bold secara tertib, diketahui oleh (kepala desa selalu pemegang kekuasaan pe.gelolmn keuangan desa setelah diverifikasi oleh sekretaris desa selaku koordinator ppid. lalu pertanssunsjawaban sebagaimana dimaksud buku kas umum buku kas pembantu buku bank, bukti bukti penseludm ydg sai harus ditmdatmsdi oleh m koordinator pxd. laporan pertanggungjawaban batrtud kudus dis@baik kepada bupati melalui camat dilampirkan dalam peran pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb desa setiap 2khi tahun m88ard. bab iii ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaga, pengatur mengenai batuan keung kepada pemerintah desa dalm pe@tu bupati tidur nomor tahun rentang pedoman pengelolaan belajar subsidi, bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik dan belanja tidak terduga pemeritrbn daerah kabupaten cianjur berita daerah (kabupaten cianjur talun nomor dicabut da. dinyatakan peraturan bupati ini mulai berlaku! pada tanggal diundangkan agar setiap o.ang mengetahuinya, memerintah pengundangan peraturan bupati ini dengan perempat@ya lam berita daerah kabupaten cianjur. ditetapkan tidur pada tanggal april2015 bupati1 cianjur, t.iet,iep char so],eh api12015 mutasi daerah io1kabupaten cianjur tahun nomor l{mp]ran peraturan jpa'ti nomor ten'inc pedoman pengelola ld\ ban'ikan (keuangan pem ezu ntah k{kabupaten cianjur kepada desa contoh format laporan penggunaan dana bantuan (keuangan semester a(hir'tahun peter]ntah desa,., tahun anggaran.,, t,{n rp) realisasi leb]h kurang rp) ket kode rekening(i b_ .el34l4 tunjang belajar penghasil la! peta! lgrglcls! tunjangan kepada desa qan perangkat lelaki1 terra! perjalanan diulas lgqdihaqan .&l!peq. belanja modal 2t2f bid@s peran a!)fu pembangunan desa : &!cce$q!4_ (konsumsi3ep3t ga"i konsesi rapat &s!arg!e! bl. e" lc4i4 t,r "dn vi? [eri" pen;spam j_alan !p{ l! esensi!qqt.__ kegiatan pembinaan pebasket eid&s eberdayen honor pelatih baha; p.r;iih;; k;siaran . clerg:k\:tetdusd rlu! !4l bara4l!!r surplus {!,clq!e4 . 1e;ntu@ l9!@ig!ltr islsliplsi!&* ilusi4!.( p9aussi."" hasil kekayaan desa mt" rpl desis]t tangga! ttd kepada desa (poiiertm pembiayaan pengeluaran pembiayaan bc{j61e (sel ist pembiayaan net'to dengan hasil surplus desis format rencana anggaran biaya (rab) rencana anggaran biaya .,,,.,. kecamatan.,.,,. tahun anggaran.,, bidang ,. . . (gerald, .,. . ,. waktu pcl e}susan jumlah ,,, ,.,,,,,, ,,,, tdg]:a] ''',',,,, ,,, ,,,, disetujui nensesshi<m bidang .diisi dengan rekening bedasarkan klasifikasi kel depak benda d.e. kegiatan .diisi dengan kafe rekening sesuai dengar urutan kegiatan data, lam diisi .lengan narco tut kolam drs dengan urutan berupa ia\ kebututnt dalan keg;!'tai. lain isi densa value dapat berupa jumlah runs barus (). lam .diisi dengan haga satuan g4ng 'merupakan besaran untuk membalas lan drl dengan jun lah perkalian datar kolam dengan kolam l'ki! l*, iaa*aia.aaa bo f,.!. a !;.il;i;i;ii ::\\.:! iii ii+i ei! i!ttr:!!i<:: er:l{r i!ii;\5ri ii$tiri sets :;+r *h', ': : sli iti il' erq e,! =tn "!" il; i r= l.n fia s,if [; .;;,i;i: aaa{ eoa3 a',a'a arol lnr! ett test! e:\: gi!:e: tags;d.ii i1{g inside!: l. :', :'ir' :e+e!t :r!:bp .free "ix!! slip lne i'. >za =, !;;,> s*'t i" isi :,: xxx>xx^ x nia5$kills=s= .r. n. aai;;;i! :!\ii: " t !:: t.t.tee!i le: y:!:{g;ai { s!ie!6f1! shinn:ll +r> i! !:. ,rir: ;" 5ia ";. i;a.!mbentuk{an pusat kesehatan masyarat(at (puskesmas) dan laboratorium kesehatan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cianjur, menimbang a bahwa unit pelaksana teknis dinas pusat kesehatan masyarakat dan laboratorium kesehatan daerah pada dinas kesehatan, telah dibentuk berdasarkan peraturan bupati cianjur nomor tahun bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan bupati nomor tahun olo sebagaimana dimaksud pada huruf perubahan status pusat kesehatan masyarakat dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, beban tugas dan kemampuan keuangan pemerintah daerah; bahwa berdasarkan anggaran, pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran pemerintah kabupaten cianjur telah menyelesaikan pembangunan sarana gedung puskesmas cibeber, sukamara, cugenang, tanggung, dan puskesmas takokak, yang berfungsi sebagai pelayanan disentri neonatal emergency dasar, oleh karena itu status pusat kesehatan masyarakatpusat kesehatan masyarakattbeberapakali diubah terakhir dengan peraturan daerahoo9l peraturan bupati cianjur nomor tahun o7o tentang pembentukan pusat kesehatan masyarakat puskesmuskesmas) pada dinas kesehatan berita daerah kabupaten cianjur tahun nomor memutuskan menetap kan peraturan bupati tentang perubahan atas peraturan bupati cianjur nomor tahun 2oio tentang pembentukan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan laboratorium kesehatan daerah.daerah berita daerah kabupaten cianjur tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan angka angka angka angka dan angka dia pus. ketentuan sesudah angka ditambahkan angka baru yang berbunyi sebagai berikut puskesmas cibeber kecamatan cibeber, dengan wilayah kerja desa petir t2. desa peuteuycondong; desa layak; desa kondang; desa bokor; desa selagedang; desa kanoman; desa risalah; desa cibadak; desa sukamara. puskesmas sukamarat2. desa sukagalih; desa bumbangsari; desa cisujen; desa hegarmanah; desa waringinsarberita diundangkan cianjur mei ol3 kabupaten cianjur, paten cianjur tahun 20t3 nomor |
dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cianjur, menimbang bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan landasan pen susunan kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara dalam bingka pen)bupati cianjur peraturan bupati cianjur nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun undang undang nomor tahun 2ao4 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional lembar".ri negara republik indonesia tahun 2oo4 nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor aa2l*o. tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 48a2orl perubahan kedua atas peraturan menteri menging20l1 tentang sistem perencanaan pembangunan daerah lembaran daerah kabupaten cianjur tahun ol7 nomor seri d); peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun ol1nomor seri d); peraturan daerah cianjur nomor tahun 2ol2 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten cianjur tahun ol| 2ol6 lembaran daerah kabupaten cianjur tahun oi2 nomor seri d);, selanjutnya disebut rpm adalah dokumen,isi daftar tabel daftar gambar bab pendahuluan: latar belakang; landasan hukum; hubungan antar dokumen' sistematika; l2. bab bab iii bab bab bab .t. arah evaluasi hasil kinerja pelaksanaan tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan: gambaran umum kondisi daerah: aspek geografis; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan pendidikan;; permasalahan pembangunan daerah. rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah: arah kebijakan perekonomian daerah: kondisi ekonomi daerah ol4 dan perkiraan tahun tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun kebijakan pendapatan daerah: kebijakan pendapatan daerah; kebijakan belanja daerah; kebijakan pembiayaan daerah. prioritas dan sasaran pembangunan daerah: fulan dan sasaran pembangunan; prioritas pembangunan: prioritas pembangunan nasional; prioritas pembangunan provinsi jawa barat tahun prioritas pembangunan kewilayahan; prioritas pembangunan kabupaten cianjur tahun rencana program dan kegiatan prioritas daerah. penutup. bab iii ketentuan lain dan penutup rkdasaran rkd adalah sebagai acuan dan pedoman pembangunan daerah tahun fungsi rkd adalah: bagi opd merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja; bagi pemerintah daerah merupakan pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran, plafon prioritas anggaran sementara dan rancangris daerah cianjur, mutasi berita daerah kabupaten cianjur tahun nomor daftar isi daftar isi daftar tabel daftar gambar bab pendahuluan latar belakang landasan hukum hubungan antar dokumen sistematika. maksud dan tujuaspek demografi. aspek kesejahteraan masyarakat . aspek pelayanan umum aspek daya saing daerah. evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rkd sampai tahun bedakan dan realisasi rpm review rpm. hasil evaluasi pelaksanaan sampai tahun berjalan permasalahan pembangunan daerah . ii g6 permasalahan daerah yang berhubungan ii dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah bab iii rancangan kerang(a ekonomi daerah dan iii.i kehijau(an keuangan daerah arah kebijakan ekonomi daerah. . kondisi ekonomi daerah tahun dan iii perkiraan tahun tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun arah kebijakan keuangan daerah. . i s arah kebijakan pendapatan daerah. . i s arah kebijakan belanja daerah lll z arah kebijakan pembiayaan daerah. . ui z il il il tt ii. tt tt tr ii. iii. bab prioritas dan sasaran pembangunan daerah. iv. tujuan dan sasaran ry l indeks pembangunan manusia kabupaten lv s cianjur. prioritas pembangunan. . iv g prioritas pembangunan nasional dan provinsi iv jawa barat tahun prioritas pembangunan kabupaten cianjur tahun rencana program dan kegiatan prioritas v.i daerah penutup. .,.o., vi_1 bab bab jumlah penduduk menurut kelompok umur jenis kelamin kabupaten cianjur tahun ol2 tabel tabel tabel2. tabel tabel tabel2. tabel tabel2. tabel io. tabel i1. tabel tabel tabel tabel tabel tabel tabel tabel tabel tabel tabel perkembangan nilai sektor dalam pdrb tahun o|o 2o12 atas dasar harga berlaku dan harga konstan kab. cianjur perkembangan konstribusi sektor dalam pdrb tahun o|o 2o12 atas dasar harga berlaku hb) dan harga konstan hk) kab. cianjur. laju pertumbuhan pdrb atas dasar harga berlaku hb) dan harga konstan hk) tahun olo 2o12 kab. cianjur perkembangan pdrb per kapita tahun atas dasar harga berlaku hb) dan harga konstan hk) kab. cianjur nilai inflasi rata rata tahun o|o 2o12 provinsi jawa barat perkembangan angka melek huruf tahun 20t2 rata rata lama sekolah tahun lo 2or2 ii kab. cianjur. akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. ii indikator urusan pekerjaan umum tahun 2otl kab. cianjur . indikator urusan perumahan tahun 2olo 2o12 ii kab. cianjur. indikator urusan tata ruang tahun 2olo 2o12 rr kab. cianjur. indikator urusan perhubungan kab. cianjur ii_16 indikator urusan lingkungan hidup kab.cianjur. rr l persentase rata rata pengeluaran per kapita rr 2g sebulan menurut kelompok barang kabupaten cianjur tahun . daya beli kecamatan kabupaten cianjur tahun rr 2g olt nilai tukar petani tp) tahun rr 2g provinsi jawa barat perkembangan indikator makro ekonomi lrr kabupaten cianjur tabel proyeksi perekonomian tahun }ls perkembangan pendapatan daerah tahun oi2_ ol4 dan proyeksi tahun o15. perkembangan belanja daerah tahun 2ol2 2ot4 iii g dan proyeksi tahun o1s . pembiayaan daerah tahun oi2 2o14 dan iii_9 ii ii ii ii ii ii iii iii proyeksi tahun 2ols tabel tabel4. tabel tabel hubungan visi misi dan tujuan sasaran iv pembangunan. perkembangan ipm kabupaten cianjur. iv s hubungan antara prioritas pembangunan iv g kabupaten cianjur, provinsi jawa barat dan nasional prioritas dan sasaran pembangunan beserta iv l1 target dalam rkd tahun ol5 daftar gambar gambar alur pen5susunan gambar struktur perekonomian daerah berdasarkan sektor tahun 2ols iii bab pendahuluan latar belakang dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan menjadi prasyarat utama untuk menjamin peningkatan pertumbuhan ekonomi. upaya ini perlu disusun secara terencana dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan memperhatikan pencapaian target pembangunan jangka panjang, menengah maupun pendek. sejalan dengan hal tersebut, pemerintah harus menyusun dokumen perencanaan dalam rangka pencapaian target target yang diinginkan. pembangunan daerah kabupaten cianjur berada dalam tahapan pelaksanaan lima tahun kedua dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) tahun 2oo5 2o2s yang dituangkan kedalam rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) tahun 2oll 2ol6 yang akan menjadi dasar dalam pen5susunan rencana pembangunan tahunan yang disebut rencana kerja pembangunan daerah rkd). pada tahun berjalan pemerintah kabupaten cianjur harus mulai serangkaian proses penyusunan rencana pembangunan tahun yang merupakan tahun ke dalam pelaksanaan rpm tahun 20ll mendekati akhir masa pembangunan jangka menengah tersebut, rkd tahun perlu disusun secara cermat untuk ,rr"r,rarr"span permasalahan maupun target pembangunan sebagaimana terdapat dalam visi misi pembangunan jangka menengah pembangunan tahun 20ll proses penyusunan rkd tahun ol5 menggunakan pendekatan teokratis dengan melibatkan partisipatif dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan dengan memperhatikan pendekatan bottom dan top down dengan berpedoman kepada dokumen jmd tahun 20ll serta mempertimbangkan proses politis yang tejadi. proses analisis diperlukan untuk mengetahui sejauhmana perkembangan pelaksanaan pembangunan dan tingkat capaian dari target target yang telah ditetapkan. capaian pembangunan selama ini dievaluasi untuk mengetahui sejauhmana realisasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya sesuai dengan prioritas dan sasaran dalam rpm. atas dasar tersebut, kemudian ditetapkan prioritas pembangunan sebagai solusi terhadap kebutuhan pembangunan tahun dengan tersusunnya dokumen rkd tahun ol5 ini diharapkan menjadi pedoman bagi tahapan selanjutnya baik dalam penyusunan kebijakan umum anggaran maupun penyusunan rapid tahun landasan hukum peraturan perundang undangan yang melatarbelakangi penyusunan rkd kabupaten cianjur tahun ini adalah sebagai berikut2+ nomor !2s, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 44sz)2olt tentang pembentukan peraturan perundang undangan; peraturan pemerintah nomor tahun 2oo4 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga200sevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah; peraturan pemerintah nomor tahun200s tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun oo4 2oo9; peraturan presiden nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah tahun oo7; peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2olo tentang pedoman pengelolaan keuangansistem perencanaan pembangunan daerah; dan peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun 2oll tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) 2oos 2o2s. peraturan daerah nomor tahun 2ol2 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten cianjur tahun t2. t9. hubungan antar dokumenoo4 dan peraturan daerah nomor tahun tentang system perencanaan pembangunan daerah, maka keberadaan rkd kabupaten cianjur tahun ol5 yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah rkp) tahun merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja lingkungan pemerintah kabupaten cianjur khususnya bagi opd dalam penyusunan rencana kerja senja) opd.oo3, maka rkd kabupaten cianjur akan dijadikan landasan bagi penyusunan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka pen5susunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah rapid)+. penyusunan rkd ditujukserta kabupaten yang, provinsi dan dokumen perencanaan tingkat daerah, sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. gambar alur penyusunan rkd sistematika susunan dokumen rkd tahun dibagi kedalam bab dan sub sub bab yang terdiri daridokumen dokumen perencanaan maupun kabupaten. sistematika menjelaskan kerangka pemikiran ingin dituju berdasarkan tema direncanakan. maksud dan tujuan menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunpembangunan target bab iii2olg dan serta pencapaian indikator rpm kabupaten cianjur. rancangan kerang(prioritas dan sasaran pembangunan daerah menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan tujuan dan sasaran pembangunan prioritas pembangunan daerah rencana program dan kegiatan prioritas daerah menjelaskan rincian program dan kegiatan prioritas tahun 2ols,penutup menguraikan tentang hal hal pokok yang mekd tahun dengan baik tingkat nasional, provinsi tentang substansi rkd yang perencanaan tahunan yang bab bab bab maksud dan tujuan maksud dari pen)susunan dokumen rkd tahun 201s adalah menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan termasuk didalamnya program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun adapun tujuan yang hendak dicapai adalah memberikan arah kebijakan pembangunan tahunan daerah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tahun ol5 dan menjadi pedoman bagi pen5susunan rencana kerja oleh opd dalam lingkup pemerintah kabupaten cianjurz.t. aspek geografi dan demografi luas wilayah kabupaten cianjur adalah ha, secara geografis berada tengah propinsi jawa barat, dengan jarak sekitar dari ibu kota propinsi jawa barat (bandung) dan dari ibu kota negara jakarta), dan terletak diantara 6o21' lintang selatan dan lo7o25' bujur timur, dengan batas batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara, berbatasan dengan wilayah kabupaten bogor dan kabupaten purwakarta sebelah barat, berbatasan dengan wilayah kabupaten sukabumi sebelah selatan, berbatasan dengan samudra indonesia sebelah timur, berbatasan dengan wilayah kabupaten bandung, kabupaten bandung barat dan kabupaten garut kabupaten cianjur terletak kaki gunung gede dengan ketinggian antara meter atas permukaan laut. secara geografis wilayah ini terbagi dalam bagian yaitu cianjur bagian utara merupakan dataran tinggi terletak kaki gunung gede dengan ketinggian meter, sebagain besar ini merupakan daerah dataran tinggi pegunungan dan sebagian lagi merupakan dataran yang dipergunakan untuk areal perkebunan dan pesawahan. cianjur bagian tengah, merupakan daerah yang berbukit bukit kecil dikelilingi dengan keadaan struktur tanahnya labil sehingga sering terjadi tanah longsor dan daerah inipun merupakan daerah gempa bumi, dataran lainnya terdiri dari areal perkebunan dan daerah persawahan. cianjur bagian selatan, merupakan dataran rendah akan tetapi terdapat banyak bukitbukit kecil yang diselingi oleh pegunungan yang melebar sampai daerah pantai samudra indonesia, seperti halnya daerah cianjur bagian tengah, bagian selatanpun tanahnya labil dan sering terjadi longsor dan daerah gempa bumi, disini terdapat pula areal untuk perkebunan dan pesawahan tetapi tidak begitu luas. kabupaten cianjur memiliki garis pantai sepanjang dengan karakteristik sebagian besar adalah pantai berpasir membentang dari kecamatan agrabinta sampai kecamatan daun. daratan tersebut dapat dibedakan atas karakteristik topografi yang terdapat kabupaten cianjur adalah sebagai berikut dataran merupakan daerah dengan kemiringan lereng yang berkisar antara o o yang menempati daerah pantai, daerah alluvial sungai dan dataran lahar. daerah yang termasuk satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi yang rendah yang terdistribusi pada daerah sukaresmi, cikalongkulon, cianjur, dirancang, bojong picung, sebelah utara cibeber, pagelaran, tanggeuflg, kadupandak, dan sepanjang pantai selatan mulai dari agrabinta sampai daun. perbukitan relief halus satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang halus dengan kemiringan lereng yang terdapat pada daerah utara pacet, warungkondang, takokak sebelah barat, daun, dan sebelah timur sindangbarang perbukitan relief sedang satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sedang dengan kemiringan lereng 25o o yang tersebar pada daerah utara mande, sebelah selatan kadupandak, dan sebelah selatan cibeber perbukitan relief agak kasar satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang agak kasar dengan kemiringan lereng 4ooh yang tersebar pada daerah takokak, bagian utara dan selatan kadupandak, bagian utara sukanagara, agrabinta, sebelah utara daun, sebelah selatan pagelaran, dan sebelah barat tanggung. perbukitan relief kasar bentuk permukaan pada bagian ini adalah bergelombang kasar sangat kasar dengan kemiringan lereng o o yang terdistribusi pada daerah selatan sukaresmi, sebelah selatan bojong picung, sukanagara, gunung bulu, sebelah timur takokak dan gunung sambil. timur pagelaran, bagian selatan dan utara kadupandak serta karangtengah yang membentuk gawit gerakan tanah yang hampir tegak lurus. daerah lain yang memiliki bentuk permukaan seperti ini adalah daerah gunung panggang, pasir besar, pasir taman sampai pasir gambir, pasir negros, gunung pondokcabang, gunung berbentuk, dan pasir gook kabupaten cianjur secara administratif terdiri dari kecamatan, dari kecamatan tersebut, dibagi lagi menjadi desa dan kelurahan. dari desa kelurahan tersebut terdapat desa yang terletak pesisir pantai serta desa yang tidak berada pesisir pantai. curah hujan tahunan rata rata berkisar antara mm tahun, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan maret dengan jumlah harian hujan efektif secara tahun adalah hari, namun demikian cuaca kabupate(global warming) yang merupakan fenomena alam yang belakangan menjadi isu yang diisyaratkan dan dipertimbangkan dalam pengembangan dan pembangunan wilayah seluruh dunia. dalam konteks kabupaten cianjur, dampak pemanasan global cenderung akan terasa wilayah selatan. yang berbatasan dengan samudra indonesia. peningkatan muka air laut dan tidak menantunya cuaca, merupakan salah satu dampak pemanasan global, berpengaruh pula terhadap kehidupan para nelayan dan petani dalam menentukan musim tanam. selain sumber daya alami, kabupaten cianjur memiliki situ dan waduk buatan diantaranya yaitu terdapat waduk dirata yang membendung sungai citarum dengan luas genangan mencapai ha. waduk ini juga merupakan sumber air permukaan penampung air yang dapat dimanfaatkan sebagaikabupaten cianjur terdapat dan sungai pasokan. sungai citarum melintasi beberapa kecamatan mulai dari kecamatan bojongpic lang yang berbatasan dengan kabupaten bandung barat sampai dengan kecamatan cikalongkulon yang berbatasan dengan kabupaten purwakarta. beberapa daerah, air mengalir sepanjang tahun karena curah hujan cukup tinggi, sehingga pada musim kemarau tidak terlihat adanya kekeringan. sungai sungai yang mengalir mempunyai pola dendritik, dan sungai pasokan. sungairsungai tersebut membentuk sub das yang merupakan bagian dari das citarum yang bermuara laut jawa. bagian selatan terdapat sungai dihuni, sungai pasokan, sungai citadel, sungai diujung, dan sungai laki yang merupakan sub das dihuni laki yang bermuara samudera indonesia. terdapat (tiga) buah waduk yang memanfaatkan aliran sungai citarum yaitu jatiluhur, dirata, dan sagulung. waduk dirata mempunyai luas genangan ha, dimana menggenangi wilayah kabupaten cianjur. genangan tersebut merupakan sumber air permukaan penampung air yang dapat dimanfaatkan sebagai pengairan persawahan,selain sungai, potensi air permukaan kabupaten cianjur adalah adanya situ rawa yang terdapat kecamatan pagelaran, tanggung, cibinong dan kadupandak. terdapat sekitar situ rawa mencakup luas dengan perkiraan volume air dan mampu mengairi sawah ha. air permukaan tersebut manfaatkan untuk kebutuhan air minum, industri, pertanian, dan lain lain. kabupaten cianjur merupakan salah satu wilayah yang memiliki kerentanan terhadap bencana alam. sebanyak titik rawan bencana tersebar beberapa wilayah kabupaten cianjur. dari titik wilayah yang rawan bencana hasil dari pemetaan, terbagi atas tiga kategori. antaranya, daerah rawan longsor yang terdapat kecamatan, rawan gunung berapi kecamatan, dan rawan tsunami kecamatan. akibatnya, pengguna ruang kabupaten cianjur yang cenderung semakin intensif menjadikan kondisi fisik kawasan terbangun dan kawasan budidaya semakin rentan terhadap bencana. sekali kondisi fisik yang rentan, struktur bangunan rumah, gedung, maupun infrastruktur juga memperparah keadaan karena cenderung tidak tahan gempa dan tidak tahan gerakan tanah, serta konstruksinya tidak ramah banjir. berdasarkan data dari bps kabupaten cianjur, jumlah penduduk tahun hasil proyeksi adalah jiwa yang terdiri dari jiwa laki laki dan jiwa perempuan dengan sex ratio io7,l3.rsen sedangkan penduduk usia non produktif ditambah tahun atas) sebesar persen. tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin kabupaten cianjur tahun sumber: bps kabu paten cianjur. laju pertumbuhan penduduk kabupaten cianjur pada tahun ot2 adalah sebesar o,g4 persen. adapun sex rasionya sebesar lo7,l4 yang artinya penduduk laki laki kabupaten cianjur lebih banyak dibandingkan penduduk prem puan. dari total penduduk usia kerja tahun atas sekitar dua pertiga penduduk kabupaten cianjur termasuk dalam angkatan kerja. tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami sedikit penurunan selama periode oo6 2ol2 dari persen menjadi persen' tingkat p.,gregg.fran terlihat semakin menurun selama kurun waktu oo7 2o12. pada tahun 2oo7 tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar persen. angka ini menurun menjadi persen pada tahun ot2' ir{.r. ati perkembangan tingkat pengangguran ini selama kurun waktu earn run terakhir masih tergolong tinggi, dibandingkan pada tahun ) air hanya sebesar persen.ind"kantor: pertumbuhan pdrb, laju inflasi provinsi, pdrb pei, angka kriminalitas yang tertangani. pertumbuhan pdrb gambaran pertumbuhan pdrb secara sektor lapangan usaha tahun hingga 2oli dapat dilihat pada tabel berikut. secara umum, sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif baik atas dasar harga berlaku dan harga konstan. sektor pertanian masih menjadi sektor dengan nilai pdrb terbesar yaitu sebesar trilyun rupiah. kelompok umur laki laki perempuan total tahun tahun 74t. .4t7. to7. jumlah l.o77. .23t.lo7 bab hal4 tabel2. perkembangan nilai sektor dalam pdrb tahun atas dasar harga berlaku dan harga konstan kabupaten cianjur s r::ber: bps kabupaten cianjur *r angka sangat sementara. berdasarkan kontribusi sektor, terlihat bahwa sektor pertanian, listrik gas dan air bersih,pengangkutan dan komunikasi, keuangan sewa dan jasa perusahaan mengalami penurunan persentase selama tahun terakhir. sektor yang mengalami peningkatan yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, konstruksi. sedangkan sektor jasa jasa cenderung mengalami pertumbuhan fluktuatif. khusus untuk sektor pertambangan dan penggalian relatif stabil selama tahun terakhir. tabel. perkembangan kontribusi sektor dalam pdrb tahun 2o1 o zo1 z atas dasar harga berlaku hb) dan harga konstan hk) kabupaten cianjur sektor 20tl 20t2l* juta rupiah) juta rupiah) juta rupiah juta rupiah juta rupiah juta rupiah) pertanian .6tt.to7 .s53. pertambangan penggalian ro. industri pengolahan .t48, .9t6 listrik, gas air bersih .r76, .68t, konstruksi 29t. perdagangan, hotel restoran o5. ,o9 ?pengangkutan l{ . :lokasi .r20, ,to ,t8 sa 'asa 9t2. l'.:: t8. sektor 20to 20tt 20t2)* o o o o pertanian pertambangan& penggalian o,l2 industri pengolahan listrik, gas& air sektor 20to 20t7 20r2)* o o o o o o o o bersih konstruksi perdagangan, hotel, restoran ,4l pengangkutan komunikasi keuangan, sewa, js. perusahaan jasa jasa pdrb sumber: bps kabupaten cianjur *") angka sangat sementara laju pertumbuhan j1:l; ".' harga berlaku hb) dan harga konstan hk) tahun olo 2ol2 kabupaten cianjur sumber: bps kabupaten cianjur *") angka sangat sementara sektor 20to 20rt 20t2) o () pertanian pertambangan& penggalian ,r8 industri pengolahan l9, ,o7 1o, listrik, gas& air bersih r1, konstruksi perdagangan, hotel, restoran l7, pengangkutan komunikasi ,lo keuangan, sewa, js. perusahaan jasa jasa pdrb 1o, apabila dilihat dari laju pertumbuhan, hampir semua sektor lapangan usaha mempunyai laju pertumbuhan yang berfluktuasi. beberapa sektor mengalami kenaikanpada tahun )ll yaitu sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, perdagangan hotel dan restoran, konstruksi dan jasa jasa, listrik, gas dan air bersih. sedangkan yang mengalami penurunan adalah sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan dan pertanian. hanya sektor konstruksi yang terus mengalami pertumbuhan positif selama tahun. dari tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2oll, kinerja kelompok sektor primer yang ditopang oleh sektor pertanian mengalami penurunan cukup besar. meski sektor pertambangan dan penggalian yang juga termasuk dalam kelompok sektor primer, mengalami kenaikan, akan tetapi dari kontribusi terhadap pdrb tidak signifikan (o,l2%). sedangkan kelompok sektor sekunder dan tersier umumnya mengalami kenaikan laju pertumbuhan pada tahun hal sebaliknya terjadi pada tahun ol2 dimana sektor pertanian mencatatkan pertumbuhan positif. meski demikian, selama tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kabupaten cianjur terus mengalami kenaikan positif. kondisi tersebut mencerminkan bahwa kinerja sektor pertanian tidak serta merta berpengaruh terhadap kinerja sektor lain. bahkan ketika sektor :kita:rian mengalami penurunan, sektor sekunder dan tersier mampu cr:peran sebagai substitute pertumbuhan ekonomi. hal ini juga i: .perlihatkan bahwa sektor pertanian belum mengalami proses nilai a::ubah da1am rantai perekonomian cianjur. tabel. perkembangan pdrb kapita tahun olo s.d 2o12 atas dasar harga berlaku hbf dan harga konstan sumber: bps kabupaten cianjur angka perbaikan. **) angka sangat sementara pdrb per kapita pdrb perkapita dapat dijadikan indikator kasar yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran suatu wilayah. dari tabel atas, memperlihatkan perkembangan pdrb perkapita kabupaten cianjur pada tahun hingga ol2 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan yang terus mengalami kenaikan. kondisi ini menggambarkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten cianjur selama kurun waktu tersebut. namun, tingkat kesejahteraan tersebut perlu dievakuasi lebih lanjut dengan indikator makro lainnya seperti gini ratio. kabupaten cianjur uraian r"pt"h) 20to 20trr 2012y. rupiah) rupiah) rupiah) rupiah) pdrb per kapita atas dasar harga berlaku ,t4 to.o22. pdrb per kapita atas.dasar harga konstan .o32, .67t. laju inflasi inflasi atau indeks harga konsumen ihk) kabupaten cianjur secara khusus tidak pernah dipantau oleh bps. provinsi jawa barat, bps hanya memunculkan data ihk meliputi kota saja yaitu kota bandung, cirebon, tasikmalaya, bekasi, bogor, sukabumi dan depok. laju inflasi yang digunakan sebagai asumsi adalah laju inflasi provinsi jawa barat. selama kurun waktu tahun terakhir, nilai inflasi provinsi jawa barat cenderung berfluktuasi. naik turunnya nilai inflasi sangat berkaitan dengan kondisi makro ekonomi nasional. untuk tahun dapat diasumsikan nilai inflasi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. ini dapat dilihat dari inflasi per bulan oktober ol3 yang telah mencapai persen. pengaruh defisit neraca berjalan nasional yang dipengaruhi kinerja ekspor impor pemerintah, volatilitas nilai rupiah dan situasi perekonomian global memberikan tekanan terhadap inflasi tahun hal tersebut juga mengakibatkan hampir semua asumsi makro ekonomi nasional mengalami revisi. tabel nilai inflasi rata rata tahun olo 2o12 provinsi jawa barat angka inflasi sampai bulan oktober oi3angka melek huruf perkembangan angka melek huruf kabupaten cianjur meningkat o,loh dari tahun yaitu ,55o o menjadi tahun ot2. tabel2, perkembangan angka melek huruf tahun olo 2ol2 uraian 20t7 angka melek huruf (persen) sumber: bps provinsi jawa barat angka rata rata lama sekolah hasil analisis angka rata rata lama sekolah selama tahun mengalami peningkatan dan penurunan, yaitu meningkat o,l1oh dari tahun tahun ol7 dan mengalami penurunan sebesar lo o tahun uraian 20ro 20tr 20t2 rata rata inflasi inflasi sumber: bps provinsi jawa barat tabel rata rata lama sekolah tahun s.d,2oi, kabupaten cianjur uraian 20to rata rata lama sekolah tahun) sumber: bps fokus seni budaya dan olahraga pembangunan bidang seni, budaya, dan olahraga terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. pencapaian pembangunan seni, budaya dan olah raga kabupaten cianjur dapat ditinjau melalui pendekatan indikator jumlah grup kesenian, penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah gelangganglbalai remaja, dan jumlah lapangan olahraga. perkembangan jumlah grup kesenian mengalami peningkatan, meski tidak signifikan. tercatat hingga tahun grup kesenian yang ada kabupaten cianjur adalah grup. sedangkan festival seni dan budaya selalu diselenggarakan setiap tahunnya. selanjutnya jumlah gelangganglbalat remaja masih cukup sedikit. namun untuk jumlah lapangan olahraga kabupaten cianjur cukup banyak, yaitu berjumlah st2lapangan olahraga. .l. aspek pelayanan umum pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelajar: fokus layanan urusan wajib analisis kinerja atas layanan lpembangunan sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting bagi kesuksesan dan keseimbangan pembangunan nasional yang telah digariskan, pembangunan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prioritas yang harus diperhatikan dan dirancang sedemikian rupa serta berdasarkan pemikiran yang matang untuk mengimbangi lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendunia. pendidikan memiliki peranan yang sangat vital serta merupakan suatu wadah yang sangat tepat dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta harus menjadi prioritas secara optimal dan berkesinambungan. tabel akses masyarakat terhadap layanan pendidikan indikator sasaran sqft tahun tahun ol2 capaian tahun keadaan awal target realisasi rasio jumlah sekolah paud terhadap jumlah penduduk usia paud thn) baik formal maupun non formal rasio l26 9l, jumlah daya tampung pendidikan dini ruang kelas rasio jumlah sekolah dan smp terhadap pendudukan usia sekolah dan smp thn) baik formal maupun non formal rasio jumlah daya samping sd smp ruang kelas rasio jumlah sekolah sma smk ma terhadap penduduk usia sma smk ma baik formal non formal rasio i:l, jumlah daya tampung sma smk ma ruang kelas persentase jalan desa mantap yang dibangun menuju sarana pendidikan l12, l60 o persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi d ll12, rata rata capaian kinerja sasaran sumber dinas pendidikan, diulas binamdrgd kabupaten cianjur dari tabel atas dapat dilihat bahwa rata rata capaian kinerja pada tahun adalah ,82o o termasuk dalam kriteria baik. dari indikator yang telah ditetapkan terdapat indikator termasuk dalam kriteria baik, indikator termasuk dalam kriteria cukup dan indikator lainnya termasuk dalam kriteria kurang. selanjutnya indikator melebihi target, indikator belum memenuhi target target yang telah ditetapkan namun diantaranya termasuk dalam kriteria baik. kesehatan target persentase rumah tinggal bersantai pada tahun yaitu dengan menggunakan data prediksi jumlah rumah tangga pada tahun ol2 dengan pembangunan sarana sanitasi sebanyak unit mck dan unit mc6++ plus asumsi melalui pemberdayaan masyarakat ,5o o diperoleh jumlah rumah tangga akses sarana sanitasi atau ,93o o. berdasarkan data bps tahun 2ol2 yang menggunakan hasil susunan tahun 2oll, diperoleh datajumlah rumah tanggajumlah rumah tangga kk. dengan demikian capaian kinerja indikator rumah tinggal bersantai yaitu vo, namun apabila menggunakan data jumlah rumah tangga sebagaimana tercantum dalam cianjur dalam angka tahun capaian indikator rumah tinggal bersantai menjadi realisasi kinerja puskesmas dan jaringannya yang berfungsi dengan baik pada tahun ol2 yaitu ,38o o dari target yang telah ditetapkan yaitu b5%. rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk idealnya pada tahun ol2 realisasi kinerja indikator tersebut yaitu capaian kinerja tahun ol2 mencapai bb,22o o atas target pada tahun ol2telah melebihi target yang telah ditetapkan dan mengalami peningkatan ,l7o o dari tahun dari target oo o dapat direalisasikan l7o o dengan capaian kinerja ,53oh. realisasi kinerja prevalensi gizi buruk tahun ol2 yaitu i,2oh dari target l,3o o mengalami peningkatan dari tahun2o11 dengan capaian kinerja io2,3lo o. capaian kinerja tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan. selama tahun ol2 terdapat kasus balita gizi buruk( bb tb) yang ditemukan dan seluruhnya telah mendapat penanganan yaitu penanganan sebanyak kasus dan yang meninggal sebanyak kasus. cakupan desa kelurahan universal child imrrutnizationpada tahun ol2 mengalami peningkatan ,14o o dari ,6oh pada tahun 2oll. dari target oo o dapat direalisasikan oo o dengan capaian kinerja oo%. target cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin yaitu oo o dan dapat direalisasikan dengan capaian kinerja cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada tahun ol2 mencapai orang atau dari target orang. capaian kinerja tahun ol2 tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2oll, dari target loh dapat direalisasikan dengan capaian kinerja io4,39o o. pekerjaan umum indikator aspek pelayanan umum urusan wajib pekerjaan umum kabupaten cianjur dapat dilihat dari beberapa aspek. indikator tahun ^l2 prosentase sawah terdiri penataan pemakaman muslim dan non muslim ,5l:,a sumber laki pemkab cianjur oi2 perumahan dalam urusan wajib sektor perumahan tiga indikator kinerja yang dinilai antaranya adalah indikator jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih berkualitas, indikator persentase rumah tinggal bersantai, dan indikator rumah tinggal layak huni. indikator indikator tersebut diukur berdasarkan jumlah pengguna air bersih,oo o. untuk jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih berkualitas pada tahun ol2 adalah ,28o o. indikator tersebut mencakup pelayanan air bersih perdesaan dan air bersih ikk ibu kota kecamatan) dengan target pelayanan air bersih perdesaan sebanyak desa. adapun faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja indikator tersebut antara lain adanya bantuan provinsi untuk pembangunan ikk pagelaran yang berkontribusi terhadap yang memiliki akses air bersih yang berkualitas. indikator kedua yaitu rumah tinggal bersantai, berdasarkan data bps tahun ol2 yang menggunakan hasil susunan tahun 2oll, diperoleh data jumlah rumah tinggalhalaman diperoleh data jumlah rumah tangga kk. dengan demikian capaian kinerja indikator rumah tinggal bersantai pada tahun oi2 yaitu sedangkan untukjumlah rumah layak huni pada tahun ol2 mengalami peningkatan ,39o o dari tahun tabel .ll indikator urusan perumahan tahun olo 2o12 kabupaten cianjur indikator tahun 20l2 jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih berkualitas persentase rumah tinggal bersantai o o i). rumah tinggal layak huni o o o o penataan ruang untuk urusan wajib penataan ruang indikator kinerja yang menjadi aspek penilaian adalah indikator meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan'teknis ruang yang di perda kan, indikator tersedianya informasi mengenai rtrw kabupaten cianjur, indikator ketaatan terhadap rtrw, dan indikator rth per satuan luas wilayah perkotaan. indikator meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan teknis ruang yang di perda kan, pada tahun ol2 mencapai o%. dari target dokumen dapat direalisasikan dokumen. tidak terpenuhinya target yang telah ditetapkan tersebut dikarenakan dokumen dokumen tersebut masih dalam proses perbaikan dan revisi dan akan dilanjutkan prosesnya pada tahun 20t3. capaian ketaatan terhadap rtrw pada tahun ol2 mencapai d,ari target 95oh dapat direalisasikan \o o. ketaatan tersebut dapat dilihat dari rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah kabupaten cianjur atas usulan perijinan dan penanaman modal yang disesuaikan dengan perda rtrw. apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap rtrw, kemungkinan perijinan yang dikeluarkan sebelum adanya perda rtrw. luas rth hanya dihitung dari rth perkotaancianjurberdasarkan peraturan daerah nomor tahun ol2 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten cianjur tahun o|l 2o31 luas eksisting rth kawasan perkotaan seluas dari total luas kawasan perkotaan seluas yang meliputi kecamatan cianjur (ditambah beberapa desa kecamatan karangtengah dan cipaku), warungkondang, dirancang, pagelaran, sindangbarang sukanagara pacet, cipanas dan daun. dengan demikian capaian kinerjanya mencapai ol, o. capaian tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan baik tahun ol2 maupun target akhir tahun sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya. indikator tersebut dapat dilihat pada tabel bawah ini. tabel indikator urusan tata ruang tahun olo 2o12 kabupaten cianjur indikator tahun oll meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan teknis ruang yang di perda kan ooh o o tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten cianjur o o ooh ketaatan terhadap rtrw o o rth per satuan luas wilayah perkotaan (rata rata) perencanaan pembangunan dokumen ipjp kabupaten cianjurkabupaten cianjur tahun oo5 2o25, dengan dem]kian capaian kinerja tersedianya dokumen ipjp yang telah ditetapkan dengan perda mencapai o%. dokumen rpm kabupaten cianjur telah ditetapkan melalui peraturan daerah nomor tahun ol2tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah( rpm) kabupaten cianjur tahun 20ll dengan demikian capaian kinerja tersedianya dokumen rpm yang telah ditetapkan dengan perda mencapai o0%' perhubungan peningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda maupun seria angkutan umum menuntut ketersediaan sarana dan p.^=r.r*a perhubungan yang memadai. target kinerja persentase cakupan ketersediaan fasilitas sampai dengan tahun ol2 yaitu meningkat ,55oh dari pada tahun o7t target kinerja yang telah ditetapkan pada ahun ol2 yaitu mengalami peningkatan dari tahun olt dan rea isasi yang diperoleh pada tahun ot2 yaitu ioo%. sampai dengan tahun ol2 persentase cakupan ketersediaan fasilitas mencapai adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun yaitu ,3o o. target kinerja efektivitas pelayanan angkutan sampai dengan tahun arc yaitu menit[kat l3,34oh dari ,33o o pada tahun target kinerja pada tahun yaitu meningkat ,34o o (25o o dari ,34oh\ dari pada tahun 2otl d.rg"t, capaian kinerja mencapai sampai dengan tahun ol2 efektivitas pelayanan angkutan mencapai adapun capaian kinerja terhadap.ap target akhir tahun ot6 mencapai 25oh. target kinerja persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas sampai dengan tahun ot6 yaitu meningkat 36oh dari pada tahun target dan realisasi pada tahun ol2 mencapai logo, dengan demikian capaian kinerja tahun ol2 telah memenuhi target akhir tahun sehingga perlu adanya evaluasi penetapan kinerja pada tahun berikutnya. target kinerja persentase upaya kelaikan keselamatan end arahan sampai a.tgr. tahun solo yaitu meningkat dari pada tahun 2ol1 target kinerja pada tahun ot2 yaitu meningkat ,l7oh dari pada taf,un 2oll d"rgr.n capaian kinerja tahun ol2 mencapai logo o. sampai dengan tahun ol2 persentase tingkat upaya kelaikan keselamatan kendari., mencapai ,44o o. adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun yaitu dan indikator terakhir d.ari urusan wajib ini, persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas, dimana sampai dengan tahun yaitu meningkat ,87o o d,ari ,59o o pada tahun }ll. target kinerja pada tahun ol2 yaitu meningkat o,74o o dari 4t,59o o pada tahun dengan capaian kinerja mencapai sampai dengan tahun ol2 persentase "u.k pr,r, keandalan pir."r.tu.rr. dan fasilitas mencapai ,33o o' adapun "u pu. l., kinerja terhadap target akhir tahun mencapai ,95oh. indikator urr"r.t perhubungan dapat dilihat pada tabel bab hal tabel indikator urusan perhubungan kabupaten cianjur indikator tahun 2o1 20l2 persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan o o o o persentase cakupan ketersediaan fasilitas o o efektivitas pelayanan angkutan persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas o o o o persentase upaya kelaikan keselamatan kendaraan o o persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas o o lingkungan hidup kabupaten cianjur memiliki sumber daya alam yang cukup melimpahol5 sebagai tempat kelangsungan hidup makhluk hidup yang didalamnya terdapat lpada tahun 2olltarget yang ditetapkan untuk tahun adalah meningkat 2oo o atau bertambah usaha kegiatan dari kondisi awal tahun 2ol1. adapun realisasinya mencapai ataudengan demikian sampai dengan tahun sudah terealisasi usaha kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. jumlah rencana usaha kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi dengan dokumen pada tahun ol2 mengalami peningkatan sebesar o,8o o dengan captain kinerja ,94o o. peningkatan tersebut disebabkan karena banyaknya jumlah pemilik penanggungjawab kegiatan usaha yang mengajukan perijinan legalitas kegiatan usahanya, serta meningkatnya pemahaman dan kesadaran penanggung jawab kegiatan tersebut untuk menyusun dokumen lingkungan hidup sebagai bagian dari perencanaan kegiatannya yang merupakan salah satu prasyarat untuk mengurus ijin operasional yang dibutuhkan dari dinas instansi terkait. hal ini juga mengindikasikan banyaknya investasi usaha kegiatan yang muncul selama tahun ol2 dan menunjukan komitmen dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin operasional usaha kegiatan untuk turut serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. bab hal salah satu upaya untuk menjaga lingkungan hidup tersebut adalah melalui pengelolaan sampah. persentase penanganan sampah pada tahun ol2 mengalami peningkatan sebesar ,2o o dari tahun dengan capaian kinerja peningkatan tersebut didukung dengan penambahan jumlah sarana pengangkut sampah dari unit menjadi :unit dengan kondisi baik unit sedang unit rusak unit sampai dengan tahun cakupan wilayah penanganan sampah kabupaten cianjur baru kecamatan, yaitu kecamatan haurwangi kecamatan dirancang kecamatan karangtengah kecamatan sukaiuyu kecamatan cugenang kecamatan pacet kecamatan gerbong kecamatan cipaku kecamatan warungkondang kecamatan cianjur kecamatan cipanas adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun yaitu ,42o o. realisasi kinerja tempat pembuangan sampah per satuan penduduk pada tahun ot2 mencapai diperoleh dari kapasitas tps dalam kurun waktu tahun yaitu dibagi jumlah penduduk pada kecamatan yang terlayani yaitu o24.o37 jiwa (bps kabupaten cianjur tahun o11). dengan demikian capaian kinerjanya yaitu tabel ,t4 indikator urusan lingkungan hidup kabupaten cianjur indikator tahun 20t 20t2 jumlah usaha kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air kegiatan keg persentase usaha kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara o o jumlah rencana usaha kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup amdal uk upl spl) buah o o persentase pegangan sampah tempat pembuangan sampah tps) per satuan penduduk o o bab }{all7 kependudukan dan catatan sipil adapun gambaran umum tentang pelayanan untuk kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut: kepemilikan ktp. target kepemilikan ktp (e ktp) pada tahun 2ol2 yaitu atau orang, dapat direalisasikan atau .g)orang dengan capaian kinerja ,37o o. kepemilikan akta kelahiran per penduduk. target kepemilikan akta kelahiran per penduduk pada tahun ol2 yaitu dapat direalisasikan dengan capaian kinerja ll4,57oh. kepemilikan kartu keluarga. target kepemilikan kartu keluarga pada tahun ol2 yaitu dapat direalisasikan lo o dengan capaian kinerja o5,22o o. 1o. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adapun gambaran umum tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut: persentase partisipasi perempuan lembaga pemerintahan. persentase partisipasi perempuan lembaga pemerintahan pada tahun mengalami penurunan dari tahun )ll dengan capaian kinerja ,470h. persentase partisipasi perempuan lembaga swasta. persentase partisipasi perempuan lembaga swasta pada tahun mengalami peningkatan o,25o o dari tahun dengan capaian kinerja loo,32o o. rasio kdrt. rasio kdrt pada tahun ol2 mengalami peningkatan ,0001o o dari tahun 2oll dengan capaian kinerja ,31o o. persentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan. capaian kinerja persentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan pada tahun ol2 yaitu logo o, dari target dapat direalisasikan merasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. merasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan pada tahun ol2 tidak ada peningkatan dari tahun 2a11 dengan capaian kinerja toko o. tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga kecamatan. tenaga pendamping kelompok bina keluarga kecamatan pada tahun mengalami peningkatan ,82o o dari tahun o11 dengan capaian kinerja 27o,25o o ll. keluarga berencana dan keluarga sejahtera adapun gambaran umum tentang keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah sebagai berikut: rata rata jumlah anak per keluarga rata rata jumlah anak per keluarga tahun tidak ada peningkatan dari tahun oll dengan capaian kinerja rasio akseptor kb. rasio akseptor pada tahun ol2 tidak ada peningkatan dari tahun }ll dengan capaian kinerja cakupan peserta aktif. cakupan peserta aktif pada tahun ol2 *mengalami peningkatan dari tahun o11 dengan capaian kinerja 7o2,42o o. bab ha1hun.ada tahun tidak ada peningkatan dari tahun 2a7l dengan capaian kinerja logo o persentase keluarga yang mengetahui kesehatan kesehatan reproduksi remaja. persentase keluarga yang mengetahui kesehatan reproduksi remaja pada tahun ol2 tidak ada peningkatan dari tahun dengan capaian kinerja logo o. persentase pusat informasi dan konseling remaja per kecamatan. persentaseinerja o2, 4o o. sosial adapun gambaran umum tentang pemberdayaan perempuan dan perlu.naungan anak adalah sebagai berikut: ketersediaan sistem penanganan permasalahan sosial secara preventif dan kuratif (lokasi). terjadinya ketentraman masyarakat, ketertiban umum (terhadap pelanggaran dan kondisi trantibum) pada tahun oi2 di.laksanakan lokasi dari target lokasi sehingga capaian kinerjanya sebesar oo o. adapun tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk mengamankan aset negara, menciptakan kondisi yang aman, tertib, terkendali dan kondusif dimasyarakat serta menekan tindakan perilaku kriminal kejahatan yang terjadi lingkungan masyarakat. persentase pks yang dibina. persentase pks yang dibina pada tahun 2ol2 sebesar dari target ,94oh sehingga capaian kinerjanya sebesar jumlah total pks sebanyak sedangkan pks yang dibina pada tahun 2ol2 sebanyak %), bila dibandingkan dengan tahun 2o1l pks yang dibina sebanyak 2l.69o sehingga ada peningkatan sebesar o,18o o. pembinaan tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dengan alokasi anggaran yang bersumber dari apbd ii, apbd dan apbn. jumlah panti asuhan dan panti sosial non pemerintah. jumlah panti asuhan dan panti sosial non pemerintah pada tahun ol2 sebanyak buah sesuai dengan target yaitu buah sehingga capaian kinerjanya sebesar adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun yaitu koperasi usaha kecil dan menengah persentase koperasi aktif pada tahun ol2 mengalami peningkatan o,b3oh dari tahun 201i dengan capaian kinerja 7o7,o7o o. pada dasarnya jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan selama tahun terakhir, namun seiring dengan bertambahnya jumlah koperasi sehingga persentase koperasi akhir mengalami fluktuatif. adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun yaitu 77o o. jumlah umkm non bpr lkm ukm dan jumlah bpr lkm aktif mengalami peningkatan 25oh dart tahun 2oil dengan capaian kinerja adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun yaitu 56oh. jumlah bpr lkm aktif pada tahun ol2 mengalami peningkatan 22o o darr tahun ol7 dengan capaian kinerja adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun yaitu capaian kinerja persentase usaha mikro bab dan kecil pada tahun 2ol2 yaitu ioo% dengan peningkatan sebesar o.99o o dari tahun 2o11. adapun jumlah usaha mikro dan kecil pada tahun sebanyak orang. penanaman modal jumlah peningkatan angka investasi tahun ol2 mengalami penurunan b,64oh dari tahun 2ott dengan capaian kinerja adu.p.rl capaian kinerja terhadap target akhir tahun yaitu rata rata lama proses perijinan pada tahun ol2 tidak ada peningkatan dibanding"r, dengan tahun 2oll dengan capaian kinerja sebesar oo o. adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun yaitu 0olo. jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha pada tahun ol2 "m.ngalam pening.t"n dari tahun 2o11 dengan capaian kinerja 2o%. ada "un capaian kinerja terhadap.ap target akhir tahun ot6 yaitu oo o dengan demikian, "r"pu ir".,kepemudaan dan olah raga jumlah kelompok pemuda yang berorientasi pada pendidikan pen'alahgunaan napa, minuman keras, penanganan dan pencegahan p."l ur"r, hiv aids. jumlah kelompok pemuda yang berorientasi pada pendidikan penyalahgunaan napa, minuman keras, penanganan dan pencegahan penularan hiv aids pada tahun 2ol2 ada kelompok dari target kelompok sehingga capaian kinerjanya 1o0%' kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tingkat penyelesaian pelanggaran k3mengalami peningkatan ooh dari tahun pari target kasus dapat direalisasikan kasus dengan capaian kinerja t}r,83o o,peningkatan tersebut dikarenakan adanya koordinasi anti"ra saipul dengan dinas instansi terkait dalam penyelesaian kasus kasus p"lu.rrg"ran perda antara lain pelanggaran ijin pertambangan umum, imb, pelanggaran ijin usaha, perda tentang larangan pelacuran. personil satpol terhadap jumlah penduduk tahun 2o12mengalami peningkatan dari tahun 2oll dari target menjadi dengan target line.3a o2,83o o. walaupun capaian kinerja tersebut sudah melebihi target yangielah ditetapkan, namun pada kenyataannya jumlah personil satpol ya.r! aaa saat ini sebanyak orang masih belum sebanding dengan jumlah penduduk kabupaten cianjur sebanyak jiwa. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian target kinerja berkurangnya pelanggaran disiplin pns sampai dengan tahun oi6 yaitu kr."r". adapun target yang telah ditetapkan pada tahun ol2 yaitu ku."r" dengan capaian kinerja 07o karena selama tahun 2ol2 kasus pelanggaran disiplin" tersebut masih dalam proses dan belum dijatuhi huliriman pelanggaran disiplin. persentase jumlah pejabat yang "ra.f, mengikuti dit<lat kepemimpinan pada tahun mencapai oo o dart target so%. dengan demikian capaian kinerjanya mencapai ooh' bab lh.al20 persentase pegawai yang mengikuti diklat prajabatan tepat waktu pada tahun ol2 mencapai dari target pegawai yang mengikuti ur.t prajabatan, seluruhnya dapat direalisasikan. persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis pada tahun ol2 mengalami peningkatan orang dari tahun dari target orang seluruhnya dapat direalisasikan dengan capaian kinerja oo o. pada tahun ol2 telah tersedia laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel untuk disampaikan publik, dengan demikian capaian kinerjanya menjadi oa o. peraturan daerah nomor tahun 2ol.tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran oll memang belum tepat waktu, dari target ditetapkan pada tanggal juli oi2 baru dapat direalisasikan pada tanggal agustus dengan demikian capaian kinerjanya mencapai ,44o o. target peningkatan pernyataan opini bpk pada tahun ol2 yaitu wdp wajar dengan ir.rg""rr,1ian) dan dapat direalisasikan, dengan demikian capaian kinerja mencapai rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah pada tahun mengalami peningkatandari ,99o o pada tahun ll. dari target ,8o o dapat direalisasikan dengan capaian kinerja adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun ol2 mencapai ll4,l9%. rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah pada tahun mengalami penurunan ,21o o darr ,33o o pada tahun }lt. dari target dapat direalisasikan ,12o o. sertifikasi aset daerah pada tahun ol2 mengalami peningkatan 2oh d,ari ,45o o pada tahun 2olt dengan capaian kinerja ,09o o. peningkatan tersebut memang masih sangat kecil sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan. hal tersebut dikarenakan proses pensertifikatan aset tanah membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal yaitu badan pertanahan nasional bpn). selama tahun masih ada beberapa sub kegiatan yang belum terealisasikan dengan pihak bpn. pendapatan asli daerah pada tahun mengalami peningkatan. dari target rp. dapat direalisasikan rp. dengan capaian kinerja ,98o o. pendapatan asli daerah dari sektor pajak pada tahun ol2 mengalami peningkatan dari rp. pada tahun 2oll. dari target rp. .08i.o+o.or4, dapat direalisasikan rp. .o91. dengan capaian kinerja peningkatan tersebut didukung oleh adanya peningkatan pendapatan pada semua sektor pajak daerah kecuali pajak part<bidan p.rgr"aha burung walet. adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun mencapai ketahanan pangan ketersediaan pangan utama kabupaten cianjur masih bergantung pada produktivitas padi. indikator kinerja ketersediaan pangan utamadiukur melalui jumlah produktivitas padi dengan capaian tahun yaitu ,49oh, mengalami penurunan dari tahun o11. dari target kuintallha dapa"t direalisasikan kuintal ha. penurunan produktivitas tersebut dikarenakan adanya kenaikan luas panen padi dari pada tahun 2oll menjadi pada tahun namun kenaikan luas panen tersebut belum mencapai jumlah produksi yang optimal akibat anomali cuaca selama tahun yang berpengaruh terhadap jumlah gabah kering panen kp) dan menyebabkan rendahnya produktivitas padi secara agregat.' adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun yaitu bab hal2l pemberdayaan masyarakat dan desa adapun gambaran pelayanan umum untuk pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut: prosentase lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang sesuai target lima tahun depan (%). persentase lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang sesuai target tahun depan pada tahun oi2 mencapai too%. dari target oo o dapat direalisasikan seluruhnya. adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun mencapai 2oo o. prosentase pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai target lima tahun depan (%). persentase pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan target tahun depan pada tahun ol2 mencapai dari target dapat direalisasikan seluruhnya. kebijakan tentang pemerintahan desa dokumen). ketersediaan profil d"esa yang valid pada tahun ol2 mencapai ,76yo. dari target desa dapat direalisasikan desa. persentase jumlah rukun tetangga rt) kreatif. persentase jumlah rukun tetangga rt) kreatif pada tahun ol2 mencapai dari target o.4o2 yang direncanakan mendapatkan stimulan dari pemerintah kabupaten cianjur, seluruhnya dapat direalisasikan. statistik ketersediaan database untuk analisis perencanaan pembangunan pada tahun ol2 sudah tersedia sehingga capaian kinerjanya sebesar oo o. kearsipan jumlah opd yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku pada tahun ol2 sebanyak opd dari target opd sehingga capaian kinerjanya sebesar ketersediaan prasarana pengelolaan arsip pada tahun ol2 tidak ditargetkan. komunikasi dan informasi jumlah desa yang dapat akses jaringan informasi pada tahun sebanyak desa dari target desa sehingga capaian kinerjanya sebesar oo o. persentase cakupan ketersediaan media distribusi informasi pada tahun yaitu ,43o o dari target ,43o o sehingga capaian kinerjanya sebesar adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun sebesar soh. persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informasi pada tahun tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi sehingga capaiannya tingkat upaya sinergitas distribusi informasi pada tahun ol2 sebesar dari target o. dibandingkan dengan tahun 2oll ada peningkatan sebesar ,99o o. perpustakaan kendaraan perpustakaan keliling direncanakan ditambah unit pada tahun namun karena adanya keterbatasan anggaran, rencana tersebut belum dapat direalisasikan sehingga capaian kinerja indikator tersebut adalah bab j22 perpustakaan desa pada tahun }ll sebanyak buah, mengalami peningkatan pada tahun ol2 sebanyak buah sehingga jumlah perpustakaan desa menjadi buah dan capaian kinerjanya mencapai oo o. jumlah perpustakaan mesjid besar kecamatan target pada tahun yaitu buah. pada tahun ol2 pemerintah daerah pada tahun hanya menargetkan mempertahankan jumlah perpustakaan mesjid besar kecamatan yang telah ada sebanyak buah, belum menargetkan untuk menambah jumlah perpustakaan tersebut. pada tahun o1l koleksi buku yang tersedia perpustakaan daerah sebanyak eksemplar, mengalami peningkatan pada tahun ol2 sebanyak eksemplar yang terbagi menjadi paket dari target sebanyak eksemplar, sehingga capaian kinerjanya mencapai ,33o o. peningkatan yang cukup tinggi ini dikarenakan adanya bantuan buku dari pemerintah provinsi. jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun yaitu sebanyak orang, mengalami penurunan pada tahun ol2 menjadi orang dari target orang. dengan demikian capaian kinerja tahun ol2 mencapai ,38o o. fokus layanan urusan pilihan pertanian produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya pada tahun ol2 mengalami penurunan ,51o o dari tahun dari target kuintal ha dapat direalisasikan kuintal ha dengan capaian kinerja penurunan produktivitas padi secara umum disebabkan masih rendahnya nilai produktivitas padi ladang yaitu kw ha, sehingga hal tersebut dapat menurunkan nilai produktivitas padi secara umum (padi sawah padi ladang). kontribusi sektor pertanian perkebunan terhadap pdrb pada tahun ol2 mengalami penurunan ,8loh dari tahun )ll. pertumbuhan sektor pertanian sangat erat kaitannya dengan pola tanam dan musim panen raya yang dihitung berdasarkan hasil dari bahan baku primer, terjadinya penurunan tersebut karena adanya nilai sekunder atau bahan hasil olahan masuk nilai presentase sector industri pengolahan. hal tersebut merupakan keberhasilan program agribisnis kabupaten cianjur. adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun mencapai o. nilai produksi padi tahun ol2 mengalami peningkatan dari tahun 2olt. dari target ton dapat direalisasikan ton dengan capaian kinerja ,28o o. adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun yaitu oo,78o o, dengan demikian capaian kinerja tahun ol2 telah melebihi target kinerja sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya. nilai produksi palawija pada tahun ol2 mengalami peningkatan dari tahun dari target l48 ton dapat direalisasikan ton dengan capaian kinerja ,88o o. adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun yaitu b5, oo o. nilai produksi sayuran mengalami penurunan ,51o o dari tahun dari target ton dapat direalisasikan ton dengan capaian kinerja ,19o o. adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun yaitu ,42buah buahan mengalami penurunan o8o o dari tahun 2oii. dari target l74.41o ton dapat direalisasikan ton dengan capaian kinerja vo. adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun yaitu dengan demikian capaian kinerja tahunproduk perkebunan pada tahun ot2 mengalami peningkatan ,72oh dari tahun 2oll. dari target ton dapat direalisasikan ton dengan capaian kinerja o4,l7o o. adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun yaitu ,39o o. produktivitas tanaman perkebunan pada tahun ol2 mengalami peningkatan dari tahun 2oll. dari target tonllna dapat direalisasikan tonga dengan capaian kinerja oo o. adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun yaitu o%. peningkatan kinerja indikator nilai produk dan produktivitas produk perkebunan dan produktivitas tanaman perkebunan pada tahun ol2 didukung oleh adanya pelaksanaan program peningkatan produksi pertanian'perkebunan dengan anggaran yang bersumber dari apbn melalui kegiatan kegiatan antara lain rehabilitasi tanaman rempah dan penyegar serta peremajaan tanaman perkebunan tahunan. jumlah produksi daging pada tahun mengalami peningkatan ,27o o dari tahun dari target o81, dapat direalisasikan ton dengan capaian kinerja 1o2, oo o. peningkatan tersebut1a1yaitu o. jumlah produksi dan telur tahun ol2mengalami peningkatan o,54oh dari tahun 2o11. dari target ton dapat direalisasikan ton dengan capaian kinerja o, hal iniingkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halala16 yaitu ,81o o. untuk jumlah produksi susu tahun ol2 mengalami penurunan ,39o o dari tahun }ll. dari target liter dapat direalisasikan liter dengan capaian kinerja ,52o o. penurunan produksi tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya populasi sapi perah. luas areal persawahan kabupaten cianjur tahun ol2 mencapai o.7t9 dan sawah yang terdiri meliputi luas areal atau bo,96o mengalami peningkatan dari tahun 2o11. dengan demikian capaian kinerja persentase sawah terairiyaitu oo,t oo o. peningkatan tersebut didukung dengan pengaturan pola tanam yang dilaksanakan oleh petani. adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun yaitu ,21o o. bab ha124 kehutanan target kinerja berkurangnya lahan kritis pada tahun ol2 yaitu berukuran[ sso dari pada tahun capaian kinerja pada tahun oi2 mencapai 641ha atau 4l,3soh. tidak terpenuhinya capaian kinerja tersebut disebabkan karena bibit bibit yang dihasilkan dari kegiatan kebun bibit rakyat pad.a tahun ol2 yang didanai oleh pemerintah pusat baru akan ditanam awal tahun ol3 sehingga upaya penanganan melalui penanaman ini belum dapat berkontribusi terhadap pengurangan luas lahan kritis. cakupan luas kawasan lindung luar kawasan hutan pada tahun ol2 1n"ragu]u"*i peningkatan olo o dari tahun dari target seluas , 36c. dapat direalisasikan ,6goh atau seluas dari total luas kawasan lindung luar hutan seluas dengan capaian kinerja g1,good. peningkatan tersebut didukung dengan adanya pelaksana.r., program konservasi dan sumber daya hutan melalui kegiatan perlindungan "r*b"r mata air, pemeliharaan dan penataan hutan kota, pemelihaiun kanan kiri jalan (kaki), pembangunan hutan kota, penanaman kanan kiri jalan (kaki). terpeliharanya konservasi kawasan lindung pada tahun ol2 mengalami peningkatan o,g3o o dari tahun 2o11. adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun yaitu jumlah ketersediaan dokumen perencanaan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kehutanan dan perkebunan pada tahun ot2 mengalami peningkatan sebesar dari tahun oll dengan capaian kinerja ""b"""r z". peningkatan tersebut didukung melalui pelaksanaan program perencanaan dan pengembangan hutan. produk hasil hutan bukan kayu pada tahun ol2 mengalami peningkatan !o o dari tahun dari target ton dapat dikenal pasukan l.o24 ton dengan capaian kinerja ,43o o. peningkatan tersebut didukung oleh pelaksanaan program pemanfaatan potensi sumber daya hutan melalui kegiatan kegiatan antara lain pengembangan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat (social forestry\. fokus pengembangan hasil hutan bukan kayu pada tahun ol2 yaitu melanjutkan pengembangan perseteruan alam dan budidaya lebah madu. selain dengan mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak provisi sumber daya hutan pdh), menertibkan peredaran hasil hutan melalui pengendalian dokumen dokumen hasil hutan kayu baik kau, ssb, fake dan akb. adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun yaitu ,2o o. jumlah kelompok tani yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya kehutanan dan perkebunan pada tahun mengalami peningkatan l28,l3o o dari tahun 2olt. dari target kelompok dapat dikenal larikan kelompok dengan capaian kinerja ,35oh. adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun yaitu ,51o o. pariwisata jumlah objek dan daya tarik wisata pada tahun tidak ada peningkatan dari tahun d.engan capaian kinerja objek daya tarik wisata otw) yang dikelola oleh pemerintah kabupaten cianjur yaitu kawasan wisata bodas, cikundul, januari dan jayanti. adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun yaitu oo o. bab j25 jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2ol2 mengalami penurunan l2o o dari tahun 2oll. dari target orang dapat direalisasikan orang dengan capaian kinerja 88o o capaian tersebut diperoleh dari jumlah wisatawan yang mengunjungi kawasan wisata yang dikelola oleh pemerintah kabupaten cianjur. penurunan tersebut masih dikarenakan dengan adanya tol cipularang d.an kemacetan wilayah puncak serta adanya objek wisata yang dikelola oleh pihak swasta sehingga terjadi pemecahan destinasi wisata. adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun yaitu kelautan dan perikanan jumlah produksi perikanan budi daya pada tahun ot2 mengalami peningkatan "ib"su. s,o+ot dari tahun }lt dengan capaian kinerja ,1s ilo, yaitu d.ari jumlah produksi ikan budi daya ton menjadi ,.lg7 ton. namun tingginya target yang telah ditetapkan dalam kontrak produksi perikanan den[an provinsi jawa barat menjadi salah satu pen sebab iia"t tercapainya target yang telah ditetapkan dalam penetapan i.i.r. tahun adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun yaitu ,4to o. jumlah kelompok tani yang memanfaatkan teknologi tepat guna d.a1am budidaya peternakan perikanan pada tahun ol2 mengalami peningkatan ,6io o dari tahun ot1. dari target kelompok dapat direliasasikarr kelompok dengan capaian kinerja ,31oh. beberapa hal yang mendukung peningkatanjumlah kelompok tani tersebut antara lain ,.curry" program bantuan langsung masyarakat, kegiatan pengembangan usaha mina perdesaan pump) p.siku,tt.n budidaya yang bersumber dari apbn. adapun capaian'kinerja terhadap target akhir _ta_hun yaitu ll8,71cakupan bina kelompok nelayan pada tahun ol2 mengalami peningkatan dari tahun 2otl dengan capaian kinerja renin[t atan tersebut didukung oleh adanya program bantuan langsung masyarakat kegiatan pengembangan usaha mina perdesaan pump) perikanan tangkap yang bersumber dari apbn dengan jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sebanyak kelompok dari kelompok nelayan yang ada, mengalami peningkatan dari tahun 2o1t dimana kelompok yang mendapat bantuan seba,nyak kelompok dari kelompok nelayan yang "du. eau"prr, ""pu ian kinerja terhadap target akhir tahun yaitu too"t", d.engan demikian capaian"kerja pada tahun berikutnya. produksi perikanan kelompok nelayan pun mengalami peningkatan sebesar o,o2o o d,ari pada tahun }ll menjadi o,52o o pada tahun ot2. perdagangan kontribusi sektor perdagangan terhadap pdrb pada tahun ol2 mengalami peningkatan ".b.*"i otot dari tahun dari target dengan ""p" kinerja lo2,o5o o. meningkatnya sektor perdagangan ditunjang oleh adanya peni.rekaman produksi sektor riil dan juga peningkatan konsumsi masyarakat.s aktor ini menjadi salah satu barometer bergeraknya roda p.r&orromian. adapun "aprikot kinerja terhadap target akhir tahun yaitu bab hd, realisasi cakupan bina kelompok pedagang pada tahun ol2 sebesar o'yo, hal ini dikarenakan selama tahun ol2 tidak ada pelaksanaan pembinaan maupun pemberian bantuan kepada kelompok pedagang. adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun yaitu perindustrian kontribusi sektor industri terhadap pdrb pada tahun mengalami peningkatan o,1o o dari tahun peningkatan tersebut didukung oleh adanya pembinaan ukm disektor industri dengan meningkatkan kemampuan sdm dan pangsa pasar dan meningkatnya permintaan konsumen. adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun yaitu 99o o. cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun ol2 mengalami peningkatan o,8lo o dari tahun dengan capaian kinerja t96,43o o. transmigrasi pada tahun }ll jumlah transmigran umum asal kabupaten cianjur sebanyak dengan rincian ditempatkan upt pangsa kabupaten boalemo provinsi gorontalo dan ditempatkan upt sari putih kabupaten maluku tengah provinsi maluku. sedangkan untuk tahun dari target yang dapat mengikuti program transmigrasi umum, hanya direalisasikan sebanyak dengan rincian ditempatkan upt sei perang kabupaten ketapang provinsi kalimantan barat, ditempatkan upt sei bulan kabupaten kubu raya provinsi kalimantan barat, ditempatkan upt dadap kabupaten kapuas provinsi kalimantan tengah. masih ada lagi yang ditangguhkan keberangkatannya sei perang kabupaten ketapang provinsi kalimantan barat karena sarana dan prasarana yang belum siap. dengan demikian capaian peningkatan transmigrasi umum yaitu ,5oo o mengalami peningkatan dari tahun sebelumnyauntuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek daya saing daerah dalam menyusun rancangan awal ipjp provinsi, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kabupatenkota wilayah provinsi. sedangkan untuk kabupatenkota disusun menurut kecamatan diwilayah kabupaten kota masing masing. indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari:pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan perkapita (persentase konsumsi untuk non pangan) komposisi pengeluaran konsumsi non pangan dan pangan dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu wilayah selain pdrb per kapita. bawah ini tabel persentase konsumsi rumah tangga tahun 20ll. tabel persentase rata rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok barang kabupaten cianjur tahun a0, s.d uraian 20ll pengeluaran untuk pangan (%) 62r59 pengeluaran non pangan (%) 4r, jumlah oo,oo 1oo,oo loo,oo 1oo,oo 1oo,oo 1oo,oo sumber: indikator indera tahun ot2 dari tabel atas terlihat adanya fluktuasi persentase pengeluaran rumah tangga untuk pangan dan non pangan. komposisi pengeluaran terbesar penduduk cianjur masih untuk pangan dan terlihat juga kecenderungan pengeluaran untuk non pangan semakin menurun. persentase pengeluaran non pangan yang semakin tinggi menunjukkan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat dan begitu pula sebaliknya. hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk secara umum belum mengalami peningkatan. apabila dikaitkan dengan peningkatan pdrb per kapita, ternyata tidak memberikan manfaat yang merata bagi sebagian besar masyarakat kabupaten cianjur. hal tersebut juga berkaitan dengan kemampuan daya beli masyarakat cianjur yang cukup terbatas. berdasarkan tabel bawah ini terlihat bahwa beberapa kecamatan kabupaten cianjur masih memiliki daya beli bawah rata rata kabupaten. tabel. beli per kecamatan ulr kecamatan ppp kecamatan ppp agrabinta l.cibeber 6t7. leles .warung kondang sindang barang .gerbong daun .cipaku naringgul .sukaluyu .9l cibinong .bojongpicung 62t. kayu t.haurwangi tanggung b.dirancang pasirkuda .mande .l4 kadupandak lo.karangtengah sejati l.cianjur takokak l2.cugenang sukanagara pacet .l7 pagelaran cipanas campaka sukaresmi campaka mulya 6l4, cikalongkulon kabupaten cianjur 2o1l bawah rata rata kabupaten tabel atas memperlihatkan bahwa beberapa kecamatan kabupaten cianjur masih memiliki daya beli bawah rata rata kabupaten. kecamatan yang memiliki daya beli bawah rata rata umumyang masih bawah rata rata kabupaten cianjur. masih terjadinya ketimpangan pendapatan yang mencolok antara penduduk wilayah tengah selatan dengan utara menunjukkan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan belum mewujudkan pemerataan kesejahteraan seluruh wilayah. nilai tukar petani nilai tukar petani diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuanlsemakin tinggi ntp, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan daya beli petani. seperti halnya inflasi, analisis ntp dilakukan terbatas dalam lingkup regional (provinsi) dan gabungan (nasional). nai tukar ,."',1fr1?)?llr' 2oo8 s.d 2o1 provinsi jawa barat uraian 20l2 indeks yang diterima petani (1t) lob, indeks yang dibayar petani (1b) it2, r22, rasio rzl 1o4,9o 1o8, 11o,o4 sumber: bps provinsi jawa barat. ntp sampai dengan bulan november oi3 dari tabel atas, terlihat bahwa ntp provinsi jawa barat menunjukkan kenaikan selama kurun waktu tahun. hingga bulan november ntp provinsi jawa barat telah mencapai kenaikan ntp tersebut menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan petani jawa barat. evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rkd sampai tahun berjalan dan realisasi rpm review rpm rkd merupakan merasionalisasi dari rpm kabupaten cianjur tahun oll 2o76 sehingga perencanaan tahunan tidak dapat lepas dari perencanaan pembangunan jangka menengah. capaian kinerja selalu dir.ctkr.r dan diakumulasikan dengan capaian lima tahunan. hasil evaluasi akan d"digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan rkd tahun rencana, dengan tujuan agar target kinerja rpm akhir tahun periode rpm dapat tercapai. dan masyarakat; meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan pr"""rarr" kesehatan; meningkatnya layanan kesehatan masyarakat; peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat; terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat; menjamin setiap orang miskin mendapatkan pelayanan jeratan rujukan yang bermutu; terpenuhinya f.rrrrini"a., p.t.yu"nu,., dan kesehatan reproduksi yang berkualitas; meningkatnya "pengetahuan kesehatan reproduksi remaja krr); senin[katakan .lit." hidup dan perlindungan ana\ serta peran p;;.;;"an dalam berbagai bidang pembangunan; meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan elang"rt g"t hidup anak; terpenuhinya permintaan pelayanan din kesehatan reproduksi yang berkualitas; meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan da]a berbagai bidang pembanguttr:rr; dan meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak' evaluasi terhadap pencapaian misi ketiga menlngkqtkqn data belt mqsgdrctkat" terdapat dua bidang lingkup perencanaan terkait dengan misi ketiga yaitu perencanaan pemblngr.u., perekonomian dan infrastruktur dan irg lrrrgan hidup.tajam r.r!k. pencapaian misi tiga meningkatkan daya beli masyarakat lingkup p"r"rr"u ttan pembangunan ekonomi terdapat sasaran pembangunan di misi term laut yang hendak .dicapai' pada umumnya pencapaian sasaran yang hend'ak dicapai menunjukkan kinerja y;;t rain unit dan telah ,.r"rr"u.iu] target yang.telah ditentukan' pencapaian "r.*iru.r, tersebut ditunjukkan oleh masing masing indikator' dari sasaran sasaran tersebut yang telah mencapai bahwa,n melampaui target yang telah ditentukan ,.a.iu.f, berkembangnya agribisnis yang mampu i."grr"*i1kan produk dan industri pertanian yang berdaya ".orig, n"rk".n u"rrg[ryu" p.*"rfu.r tan dan pengelolaan pesisir.dan kelautan secara optimal d;n berkelanjutan, meningkatnya aksesibilitas umkm terhadap modal, teknologi dan pasar dan meningkatkan promosi dan kerjasama investasi. sasaran sasaran yang kinerjanya cukup baik tapi b.belum mencapai target berkembangnya p.ml.tautan dan pengelolaan pesisir dan kelautan """".r. optimal da"n berkelanjutan. sementara untuk sasaran terwujudnya iklim investasi yang sehat kinerjanya masih kurang dan belum memenuhi target sasaran. sedangkan dalam lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup, ada sasaran pembangunan misi ketiga yang hendak dicapai. khusus untuk bidang infrastruktur danny lingkungan hidup, terdapat sasaran yang ingin dicapai dalam misi tersebut' pada umumnya sasaran yang hendak, dicapai menunjukkan kinerja yang baik *atr.pun terdapat beberapa yang belum memenuhi target yang ditetapkan' dari kesemua sasaran yang ada, sasaran pembangunan yang mencapai kinerja baik adalah berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing' dari kesemua "r,"r.ri., yang ada, sasaran pembangunan yang mencapai kinerja sedang adalah terwujudnya pemanfaatan rua.r. dari kesemua sasaran yang ada, sasaran pembangunan yang tercapai kinerja kurang adalah menguatnya implemenhal leaks anto;o;n efo masi asi" dalam rangka pencapaian misi keempat yaitu memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi, terdapat sasaran pembangunan misi tersebut yang hendak dicapai. pada umumnya sasaran yang hendak dicapai menunjuk<kan kinerja yang baik walaupun sebagian besar masih belum *"rr"ri.i target y.rg telat ditentukan. pencapaian sasaran tersebut ditunjukkan oleh masing masing indikator. dari kesemua sasaran yang ada, sasaran pembangunan yang berkinerja baik dan mencapai target yang telah ditentukan dan bahkan melampaui target adalah term'wujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif han" efisien, pmb.ii"n p "l"y.rr.n prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi p"*"int"h secara optimal dan perwujudan aparatur yang halal,' terwujudnya p"n"gu.kr.r hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam ,".rgu. supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guru. pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dt, keamanan yang kondusif, terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengar sumberdaya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi. sasaran pembangunan yang menunjukkan kinerja yang baik namun belum memenuhi target adalah meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan p"l.yr t kepada masyarakat, meningkatnya pro"sion isme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. adapun sasaran yang masih menunjukan kinerja yang cukup datar terwujudnya dan terima gmentasikannya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumberdaya aparatur yang ber usai luhur, tangguh darr cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa kesetiakawanan, bef . evaluasi terhadap pencapaian misi kelima waktu. isasi nilai'nilai o.kulkul ko rmol d.alam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara" dalam rangka pencapaian misi kelima yaitu aktualisasi nilai nilai aklakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, terdapat (tiga) sasaran pembangunan misi tersebut yang hendak dicapai, yaitu terwujudnya pemahaman yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakt"i paten cianjur pada nilai nilai akhlak karimah. pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai nilai akhlak karimahlada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan sosial. pada umumnya sasaran yang hendak dicapai menunjukkan penilaian kinerja yang baik meskipun pada sasaran tiga belum. me.capai target yang telah ditentukan. sasaran pembangunan tiga yaitu terwujudnya lp"i" preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan sosial" dengan indikator presentasi pks yang dibina menunjukkan kinerja yang baik namun belum memenuhi target.etal tersebut terjadi dikarenakan tingginya angka pks yang tidak sebanding dengan upaya penanganan yang dilaksanakan. evaluasi terhadap pencapaian misi keempat memantapkan hasil evaluasi pelaksanaan rkd sampai tahun berjalan hasil evaluasi pelaksanaan tahun la1u digunakan untuk melihat sejauh mana p"r"u,p"ir.n program dan kegiatan serta faktor faktor apa saja y.rrg menghambat atau mendorong capaian program kegiatan. hasil lrraltasi p"lrk""urban rkd tahun lalu serta tahun tahun sebelumnya pada periode np.luo dikompilasikan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target rpm, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, misalnya bidang bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu dipertahankan kinerjanya. evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori ,rr"u.n wajib urusan pilihan pemerintahan daerah. iniurusan wajib koperasi dan umkm program dan kegiatan dalam urusan koperasi dan umkm pada umumnya telah mencapai target yang telah ditentukan. program yang pelaksanaannya telah mencapai target tahun oi3 antara lain program p.t itu.at iklim usaha kecil menengah yang kondusif, program pengembangan sistem pendukung bagi usaha_mikro kecil dan *"i".tgu" ltkualitas suivi dan pemanfaatan kelembagaan kuku. keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh faktor faktor tersedianya tenaga pendamping, motivasi berusaha dari pelaku umkm, adanya kerjasama antar pelaku umkm, adanya dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam promosi produk umkm, adanya dukungan program dan kegiatan serta pembiayaan dari pemerintah. namun demikian bukan berarti sudah tidak< ada permasalahan dalam pengembangan umkm karena pada kenyataannya target sasaran yang telah ditetapkan masih berada dibawah jumlah umkm yang ada kabupaten cianjur sementara perekonomian kabupaten cianjur masih ditopang oleh usaha kecil dan menengah sehingga masih perlu terus dilakukan usaha pembinaan dan pemberian kemudahan kemudahan terkait usaha kecil dan menengah. penanaman modal program kegiatan terkait urusan penanaman modal yang telah mencapai target kinerja tahun adalah program peningkatan promosi dan kerjasama investasi yaitu melalui kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur badan penanaman modal daerah serta kegiatan penyelam[gu"rar"n pameran investasi, bahkan untuk kegiatan peiingkair., p.*pantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu mencapai l72oh atau telah mengeluarkan izin berupa imb dan ho. kepada aan program kegiatan urusan kebudayaan yang telah mencapai target ,rt tahun ol3 ad.alah program pengelolaan kekayaan budaya melalui kegiatan kegiatan pasanggiri mamas, mano, dan sosialisasi undangundang tahun 2olo tentang cagar bab hal budaya. program pengelolaan keragaman budaya melalui kegiatan kemilau nusantara, eksibisi seni budaya dan festival jayanti. pekerjaan umum program program yang memenuhi target yang telah ditetapkan adalah program pembangunan infrastruktur perdesaan, program peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah, program pengembangan perumahan, program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbahelolaanggulangan pasca bencana. selain itu, terdapat beberapa program yang tidak memenuhi target 'itu program pembangunan infrastruktur perdesaan, program pemberdayaan jasa konstruksi, program rehab pemeliharaan jalan dan jembatan, program rehab pemeliharaan trotoar dan program rehab pemeliharaan saluran drainase gorong gorong. terdapat jug. program yang melampaui targetyaitu program penanggulangan pasca bencana bidang infrastruktur, program pembangunan infrastruktur perdesaan (untuk indikator tingkat kapasitas daya dukung jalan desa), program pembangunan jalan dan jembatan, program pembangunan trotoar. penataan ruang program yang memenuhi target yang ditetapkan adalah program pengendalian pemanfaatan ruang, sedangkan program yang tidak memenuhi target program perencanaan tata ruang dan program yang melampaui target program pemanfaatan ruang. perumahan program yang tidak memenuhi target adalah program lingkungan sehat perumahan, program pengelolaan areal pemakaman, dan program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. lingkungan hidup program yang memenuhi target realisasi capaian kinerja adalah program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sedangkan program yang tidak memenuhi target adalah program pengembangan kinerja pengelolaan persamaan dan program pemeliharaan ruang terbuka hijau. komunikasi dan informatika program yang melampaui target realisasi capaian kinerja adalah program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi. program yang memenuhi target realisasi capaian kinerja adalah program fasilitasi peningkatan sdm bidang komunikasi dan informatika. program yang tidak memenuhi target yaitu program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, program kerjasama informasi dengan mass media. perhubungan program yang melampaui target realisasi capaian kinerja adalahpeningkatan pelayanan angkutan, program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. program yang memenuhi target yaitu program pengendalian dan pengamanan lalu lintas dan program pengembangan data dan informasi lalu lintas. sedangkan target yang tidak memenuhi target yaitu program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan' kesatuan bangsa dan politik dalam negeri program yang tidak memenuhi target yaitu program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam' urban pilihan pariwisata kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan pariwisata ] ang dilaksanakan tahun ol3 pada umumnya dapat mencapai ir.tit. s.tentara kegiatan yang dilaksanakan tersebut termasuk da lam program pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata yang telah melakukan penataan bodas serta lokasi wisata kuliner cianjur dan program pengembangan kemitraan pariwisata. perdagangan pada tahun urusan perdagangan melaksanakan program program yaitu perlindungan konsumen dan pengamanan p"t[u.gr"rg"tt, peningkatan dan pengembangan ekspor, peningkatan lfi*i.toi "ta.g"t g^., dr1"m negeri yang rata rata pencapaian pada kegiatan kegiatannya dapat memenuhi target' industri urusan industri melaksanakan program pengembangan industri kecil dan menengah serta program pengembangan kapasitas iptek sistem produksi. progr. pengembangan industri kecil dan menengah baru dapat *.rr""pu. 80o o dari target yang ditentukan dengan tidak tercapainya target dari kegiatan peningkatan kualitas produk ikm dan design kemasan. program peningkatan kapasitas iptek system prod uksi melalui kegiatan p"r.tu.p".t teknologi tepat guna dapat mencapai target kegiatan. kehutanan dan perkebunan program program urusan kehutanan yang telah mencapai bahkan iretampaui target adalah program rehabilitasi hutan dan lahan *"rl"u,prj dengan capaian 2ol,g4oh, program peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan dengan captain l75o o, program peningkatan kesejahteraan petani 373oh. program program yang telah mencapai target yaitu program pengembangan usaha perkebunan besar, serta program perencanaan dan pengembangan hutan. sementara program program yang belum mencapai target ya itu program pemantau"lrr "rr*b". d.y, hutan, program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan yang hanya mencapai dari target bab hal untuk peningkatan luas kawasan lindung dan 53o o untuk pemeliharaan kawasan lindung diluar kawasan hutan, program pengembangan usaha perkebunan ralat baru mampu mencapai dalam usaha pengolahan hasil perkebunan rakyat yang bernilai tambah dan berdaya saing, program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan, program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, program peningkatan produksi pertanian perkebunan, program pengembangan usaha perkebunan besar dan program pengembangan agribisnis. tidak tercapainya target program tersebut antara lain karena tidak tersedianya data yang akurat tentang luas kawasan lindung serta sulitnya mempertahankan kawasan lindung yang telah ada yang tanahnya merupakan milik masyarakat. selain itu terbatasnya anggaran dan ketergantungan pada anggaran dari pusat menyebabkan terhambatnya pencapaian target. pertanian program program dalam urusan pertanian yang dapat memenuhi target yaitu program peningkatan kesejahteraan petani, program peningkatan ketahanan pangan, program pengembangan peningkatan pemasaran hasil produk pertanian dan program pengembangan agribisnis. tercapainya program program ini masih didukung oleh anggaran dari pusat. peternakan, perikanan dan kelautan program dalam urusan peternakan yang pencapaiannya melampaui target yaitu program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak sebesar ,97o o. faktor yang menyebabkan kinerja melebihi target antara lain adanya peningkatan penyuluhan dan petugas kesehatan hewan serta adanya dukungan dari pemerintah pusat lewat tunjangan yang ditujukan untuk petugas dan dokter hewan daerah mampu meningkatkan motivasi kerja mereka. sementara program peningkatan produksi hasil peternakan masih belum mampu mencapai target terutama untuk indicator peningkatan hasil produksi peternakan, tidak tercapainya target program karena masalah anggaran untuk pelaksanaan yang diterima tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan serta kesulitan untuk menyelamatkan anak sapi hasil karena masih banyak sapi hasil yang dijual ketika masih kecil. program lain yang belum mampu mencapai target yaitu pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan baru mencapai program pengembangan budidaya perikanan ,7o o, program pengembangan perikanan tangkap bb,45o o dan program pengembangan system penyuluhan perikanan lo o. energi dan sumber daya mineral program yang memenuhi target realisasi capaian kinerja adalah program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikanhasil evaluasi terhadap pencapaian target rpm dan hasil pembahasan yang melibatkan stakeholders terkait terutama opd lingkup pemerintahan kabupaten cianjur telah merumuskan beberapa permasalahan terkait pencapaian sasaran sasaran pembangunan sebagai penjabaran visi dan misi jangka menengah daerah dalam rpm. adapun permasalahan pembangunan kabupaten cianjur tersebut adalah: permasalahan pencapaian misi pertama yaitu meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang bermutupertama "meningkatkan ketersediaan dan jangkauan layanan pendidikan yang bermutu" yaitu meliputi rata rata daya tampung sekolah dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama untuk sekolah sd, smp, dan sma masih belum memadai berdasarkan standar yang diinginkan masih kurang bertanya kualitas pendidikan tiap jenjang pendidikan masih tingginya angka putus sekolah tingkat dan sma smk yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan serta masih tingginya biaya sekolah terutama untuk pendidikan menengah masih rendahnya penyerapan tamatan sekolah kejuruan untuk diterima dunia usaha masih kurangnya kesadaran kesetaraan gender dalam penyediaan layanan pendidikan masih terbatasnya sumber daya manusia yang peduli dalam antisipasi penanggulangan bencana masih rendahnya kualitas pendidikan tinggi lokal dan belum ada perguruan tinggi negeri cianjur kesadaran budaya baca dari masyarakat yang masih kurang permasalahan pencapaian misi keduapada misi kedua, yaitu perilaku masyarakat yang kurang memelihara lingkungan ditandai sebagian masyarakat belum memiliki jamban sehat; akses mendapatkan air minum yang berkualitas masih kurang; puskesmas dan jaringannya belum berfungsi maksimal, karena akses terhadap layanan kesehatan yang sulit terjangkau; sdm kesehatan masih relatif kurang; kesadaran masyarakat terutama ibu hamil dan bayi masih kurang untuk berkunjung sarana kesehatan puskesmas maupun posyandu; pada prinsipnya semua masyarakat miskin berkunjung sarana kesehatan dasar maupun rujukan terlayani; tingkat pemerataan dan distribusi obat sarana kesehatan perlu ditingkatkan;; ll.,. keterlambatan dalam pembayaran klaim biaya jamkesmas jake sda jampersal masih adanya berkas yang tidak lengkap sehingga menyulitkan klaim pusat; rendahnya intensitas kie kontrasepsi jangka panjang mjp) oleh petugas; terbatasnya ketersediaan alat kontrasepsi bagi keluarga pra dan alasan ekonomi; terbatasnya pusat rujukan, informasi dan konsultasi bagi pemenuhan kebutuhan remaja tentang kesehatan reproduksi;ta peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. ratio kekurangan petugas pkb dibandingkan dengan wilayah garapan desa kelurahan) adalah permasalahan pencapaian misi ketiga meningkatkan daya beli masyarakat berdasarkan evaluasi kinerja sasaran pembangunan dalam rpm, permasalahan yang muncul berkenaan dengan pencapaian misi tiga meningkatkan daya beli masyarakat lingkup bidang perencanaan pembangunan ekonomi meliputi masih lemahnya akses umkm terhadap permodalan, informasi usaha, dan kemitraan, sulitnya pengurusan perizinan usaha bagi umkm dan masih kurangnya regulasi yang mendukung umkm menghambat berkembangnya umkm kabupaten cianjur masih kurang berkembangnya destinasi wisata dan event event budaya masih adanya ketergantungan komoditas daging sapi kabupaten cianjur dari luar dan masih kurangnya minat peternak dalam memelihara sapi perah masih kurangnya dukungan data tentang pelaku usaha ikm, eksportir dan data periodik ekspor impor masih banyaknya jaringan irigasi yang rusak mencapai oo o dan perlunya pemeliharaan jaringan irigasi yang sudah baik. masih belum adanya penanganan yang serius terhadap padi pandanwangi yang menjadi komoditas unggulan dan khas cianjur. belum optimalnya pembinaan kepada masyarakat terutama dalam budidaya hasil hutan bukan kayu. kondisi lahan perkebunan dengan kondisi tanaman tua dan rusak masih cukup luas. sedangkan dalam lingkup perencanaan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup, terdapat beberapa permasalahan meliputi permasalahan kelembagaan jalan dengan belum lengkapnya database penanganan jalan belum selesainya rtr dan perda rdr belum selesai padahal paling lambat tahun setelah rtrw ditetapkan rth masih perlu koordinasi lintas opd belum dapat menurunkan jumlah sampel secara signifikan. perlu ditindaklanjuti rencana pembuatan tpa cikalongkulon, cipaku karena tpa pasirsembung sudah melebihi kapasitas. saat ini baru peningkatan mengenai pengelolaan sampah masyarakat saat ini masih menertibkan penambang penambang yang yang belum berizin dan belum dapat mengawasi lokasi lokasi yang tidak boleh ditambang adanya kesadaran dan meningkatnya pemahaman terhadap dokumen lingkungan hidup data listrik desa belum lengkap sehingga angka rasio belum bisa muncul database infrastruktur jalan lingkungan permukiman masih dalam kajian dan belum selesai data luasan kawasan kumuh belum ada sehingga untuk menetapkan indikator masih berupa rancangan perhitungan. tidak tersedianya data akurat tentang lahan kritis dan sulitnya mendata dan melestarikan kawasan lindung luar kawasan hutan dan mata air. permasalahan pencapaian misi keempat memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasiempat "memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi", yaitu meliputi kurangnya kesadaran masyarakat yang berkaitan dengan kepemilikan dokumen kependudukan, serta masih terbatasnya peralatan perekaman dan pencetakan ktp elektronik. masih terbatasnya inovasi dalam pengembangan teknologi tepat guna perdesaan. masih terbatasnya sumber daya manusia pedesaan dalam melakukan pendataan penyusunan profil desa dan kurangnya perangkat teknologi dan informasi. permasalahan pendapatan misi kelima aktualisasi nilai nilai aklakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.lima aktualisasi nilai nilai akhlak karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara", yaitu meliputi masih adanya angka perceraian pada lingkungan pns. masih ditemukannya warga masyarakat cianjur yang melanggar perda. belum optimalnya partisipasi masyarakat cianjur dalam pemilu, pemilukada. rasio jumlah petugas lintas dibandingkan dengan jumlah penduduk belum mencukupi. masih adanya warga yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. bab iii rancangan kerang(a ekonomi daerah dan kehijau{an keuangan daerah arah kebijakan ekonomi daerah kebijakan pembangunan ekonomi kabupaten cianjur tahun tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan oleh nasional * .rpm provinsi dan perlu disinergikan satu sama lainnya. selain itu, arah kebijakan ekonomi ditetapkan berdasarkan kepada kondisi perekonomian sebelumnya dan perkiraan tahun kondisi ekonomi daerah tahun dan perkiraan tahun ol4 kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator makro ekonomi diantaranya perkembangan nilai pdrb kabupaten cianjur, laju pertumbutr.t "korosi daerah, struktur pdrb, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. nilai produk domestik regional bruto pdrb) kabupaten cianjur secara nominal dari tahun tahun senantiasa mengalami peningkatan. pada tahun nilai pdrb berdasar harga konstan tahun mencapai rp. trilyun, sementara pdrb harga berlaku adalah rp. trilyun, sedangkan berdasarkan angka bps kabupaten cianjur pada tahun drb berdasar harga konstan meningkat menjadi rp. trilyun dan pdrb harga berlaku menjadi rp. tribun. seiring peningkatan nilai tambah produksi dilihat dari nilai pdrb, trend pertumbuhan pdrb mengalami peningkatan. pada tahun "r*p"i tahun 2olt pertumbuhan ekonomi berada pada nilai kisaran pertumbuhan sebesar. o o, balkan pada tahun pertumbuhan ekonomi telah menyentuh pertumbuhan atas walaupun pada tahun laju pertumbulru"., *"alami sedikit penurunan bawah 5o o. pada tahun pertumbuhan ekonomi sees o4o o meningkat menjadi pada tahun lg. trend pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut diharapkan terus mengalami peningkatan. bab iii hal indikator makro satuan realisasi proyeksi tahun tahun tahun tahun 201t tahun tahun tahun l42 pdrb harga berlaku) truly'un t6, pdrb harga konstan) trill'un .) tingkat pertumbuhan ekonomi pdrb harga konstan tahun tertentu persen aa. pdrb per kapita rupiah to.o22. struktur,7r 4l,4ll 5t, laju pertumbuhan.o7 ,o4 jumlah penduduk miskin jiwa t4, t4, l3,l7 ,o tingkat pengangguran persen it, r1, sumber bps kabupaten cianjur tahun tabel perkembangan indikator makro ekonomi kabupaten cianjur laporan triwulanan pdrb kab. cianjur proyeksi berdasarkan rkd aang telah disesuaikan bab iii dilihat dari struktur ekonomi yang ada, sektor tersier (sektor perdagangan, hotel, dan restaurant, senior last jasa, sektor pengangkutan dan komunikasi) memberikan kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian daerah sebesar ,5go o, diikuti oleh sektor, pri.r"r i,4loh) terutama dari sektor pertanian serta sektor sekunder sebagai'pemberi kontribusi terkecil namun dilihat dari pertumbuhannya sektor tersier menunjukkan pertumbuhan yang tertinggi sebesar ,58o o, sektor sekunder sebesar dan sektor primer menuai a mi pertumbuhan yang paling kecil %)' hal ini menunjukkan telah terjadi'pergeseran struktur ekonomi daerah yang pada masa lalu didominasi toi pri*. kepada sektor tersier. adapun sektor sekunder perlu dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi masa yang datang. dari ketiga sektor perekonomian yang ada, pertanian masih menjadi pemberi kontribusi,terbesar ,3oo o), aditi oleh sektor perdagangan, hotel dan restaurant %). walaupun telah terjadi peru ua"tran struktur ekonomi, sektor pertanian p"r1r._tetap diperhatikan melalui peningkatan produktivitas pertanian yang dinilai masih rendah selama ini. selain itu dilihat dari struktur. mata pencaharian, penduduk kabupaten cianjur masih bergantung kepada pertanian sebagai mata pencaharian mereka. kontribusi dari masing masing komponen senior perekonomian yang ada dapat dilihat dalam gambar bawah ini. pertanian perlambang,an& penggal ian *ra industri pengolahan listrik,6ai& air br:raih kans\ruk$i perdagangan, l.model restoran.l gambar struktur perekonomian daerah berdasarkan sektor tahun ol3 seiring dengan tumbuhnya perekonomian daerah, upaya pengentasan kemiskinan menjadi hal yang p.rti.rg dan menjadi perhatiannya bersama tidak hanya tingkat daerah .rarr., pula tingkat provinsi, nasional dan international' adapun jumlah pend,uduk miskin kabupaten cianjur setiap tahunnya mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dari persentil.se penduduk miskin yang makin kecil terhadap jumlah penduduk total yang ada. pada tahun ot2 persentase penduduk< miskin sebesar l3,l7o o lebih "i1 dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada tahun trend positif terhadap perkembangan penduduk miskin selama ini diharapkan dapat dijaga dalam rangka malang keberhasilan program pengentasan kemiskinan masa yang akan datang. adapun persoalan lain yang penting berkaitan dengan kependudukan dan ekonomi adalah masalah pengangguran. tingkat" p.rrg.rrgguran kabupaten cianjur dari tahun zoo} zol2 fluktuatif dimana pada tahun tingkat pengangguran kabupaten cianjur tercatat sebesar %o. tingkat pengangguran ini diukur dari jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dibandingkan terhadap jumlah penduduk usia kerja. upaya pengurangan tingkat pengangguran selain dilakukan melalui prodi. bab iii hal program pembangunan oleh pemerintah, perlu didukung oleh peran serta masyarakat dan dunia usaha yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja baru. tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun ol5 perekonomian daerah tahun mempunyai prospek dan tantangan yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun yang berasal dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. prospek perekonomian dari dalam daerah sendiri berasal dari potensi yang dimiliki daerah yang lebih ditunjang oleh potensi alam yang mendukung, letak kabupaten cianjur yang strategis dan kinerja perekonomian yang semakin baik. faktor alam menjadi sangat potensial untuk dikembangkan mengingat kekayaan alam yang cukup melimpah meliputi hamparan lahan yang luas dan potensi untuk dikembangkan mulai dari wilayah cianjur utara, cianjur tengah dan cianjur selatan. kinerja perekonomian makin baik dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami trend meningkat walaupun masih bersifat fluktuatif. laju pertumbuhan yang diharapkan semakin meningkat pada tahun tahun berikutnya dan dapat tumbuh atas o o. faktor letak yang strategis lebih ditunjang oleh posisi kabupaten cianjur yang berada antara dua pusat kegiatan nasional pkn) yaitu ibukota negara jakarta dan ibukota provinsi jawa barat, bandung yang merupakan jalur perdagangan nasional dan regional. dengan adanya potensi yang dimiliki diharapkan adanya peningkatan investasi yang selama ini dinilai baik dilihat dari makin banyaknya pertumbuhan industri baru dan jasa yang memberikan pertumbuhan dan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian daerah. pada tahun diharapkan peluang investasi dapat ditingkatkan. disamping adanya prospek yang mendukung pembangunan perekonomian pada tahun permasalahan yang dapat menghambat pembangunan masih mewarnai pembangunan tahun seperti tingginya angka kemiskinan, ketimpangan wilayah, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada dan kurang optimalnya infrastruktur wilayah yang menuju ang pembangunan perekonomian. pengaruh luar yang diperkirakan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian tahun adalah membaiknya perekonomian nasional seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, adanya perdagangan bebas bafta yang akan dimulai pada tahun ol5 yang dapat dorong peningkatan produksi produk unggulan daerah. sedangkan dampak negatif yang mungkin muncul dari faktor faktor luar adalah adanya perubahan iklim yang tidak menentu dan bencana alam. selain itu, adanya fluktuasi harga bbm dunia yang dapat mendorong kenaikan harga bbm dalam negeri dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penetapan dan pencapaian target target pertumbuhan ekonomi daerah yang diinginkan dan hal tersebut tentunya perlu diantisipasi. dengan mempertimbangkan prospek dan tantangan yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian tahun tersebut atas, perkembangan perekonomian daerah tahun dinilai positif yang ditandai dengan membaiknya nilai indikator makro perekonomian daerah. hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. bab iii }{al4 p.lo 0cp egypt f}t, fort!, 'ld fre iro he!,) no) ohn a!, url etr c,i c,j cl) i\] hfd fl>z p<tr 0qp l,' r.t a p p pt a p crp ept,!t u!,o ot, wpn +pa ptf u!, e,llp upo ftp ;.a l0: !r' i cd hro opp fri toad =.: t 1po4p *pa jpo tro et, u!,o truth ldn poo (,l g)obo too b\]sia ooo .1j {l{j (i(i jlb o)6o (no o)!' 0og i\) o'ttr l') "oo (,lo c,) o)ii{ q){ "ooo h(, it{ i(,li {t @ioo n)i .ta b{j (rl n)aa b.+p obo (,l (,to\ c,) !,l (r)obo e.,too no!) ot,o (,l ii) i0b$ 'loo fir t\)\o t\)t) sno t\) opa+n lno9 (,l ig)o p{ro \oj :'r trn (,l+ i.) cr)o ioo o'\ mojo n)i c^)p \\o9 ol{ p\] cn{ \op io\ nbo ni)$ oli)+ q)+ no!, opo pgl (,l ,)ii( ig)'o\t i$op +oj ( ) ioo cdi iai room{ novo&'o p{u ao)r+o t\) 00b l'){ o'1obo (,l (,l cn6 @obo i(}) n)i olb o'1o cl) pi,joo n)i\o jon l') cl) in+{ n{ b loon !,, c,t (,i(i o)t+ (,l 0q!, flt, bot(, (,l orj good aj{\o ij{ t apollo c,) "to t\) to5 g)o in (ni ot+ irr (nn io+ ul{ oj\] (,lj "(,^, o't enn s., g,) to "\o ioo+ orn tgl crl\o "o5 oti'o (,| a+otp 0qp).; c+o fri arah kebijakan belanja daerah belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. belanja tidak langsung merupakan belanja daerah yang tidak dipengaruhi oleh adanya program kegiatan pembangunan sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dipengaruhi oleh adanya prograrnfkegiatan pembangunan. besar kecilnya belanja langsung dalam struktur belanja daerah sangat mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja pembangunan. karena adanya keterbatasan kemampuan belanja daerah, arah kebijakan belanja daerah harus ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja dalam rangka memenuhi pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang telah ditentukan. belanja daerah sedapat mungkin ditujukan kepada prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dan opd dalam menyerap penganggaran. tabel menunjukkan perkembangan besaran belanja daerah dari tahun tahun. seiring dengan peningkatan pendapatan daerah, kemampuan belanja daerah juga mengalami peningkatan. pada tahun ol3 belanja daerah sebesar rp. atau meningkat o o dibandingkan tahun sebelumnya sedangkan pada tahun ol4 belanja daerah menjadi sebesar rp. .3t7, l7. pada tahun belanja daerah lebih banyak dipergunakan untuk belanja tidak langsung yang mencapai ,o90 terhadap total belanja yang dilaksanakan sedangkan belanja langsung menempati porsi sebesar ,31o o. belanja langsung untuk anggaran tahun ol4 diproyeksikan mencapai rp. hal tersebut sudah termasuk dana alokasi khusus dak). arah kebijakan pembiayaan daerah pembiayaan daerah tersusun atas komponen penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. penerimaan pembiayaan diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya, pinjaman, pencairan dana cadangan dan lain lain, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi), pembayaranawah ini. bab iii hal7 od +to c,t j(o liar toko oi6 coq rjt \ roc\ tr) ro^ +oq rose +ctq cio oio c.it q f. r. q oqo toko ot d.c! (l) too o,t 00n oo. ooo c,oq ooq (r) c,kd r. ioo \on io o d.\ f. ro^ if. f. c.j irj l. \(x ot ; !ot c\i f. co tr) ciq c\iq roq f.qoogoifq co\ri t + cbooo (r)oe crj n,( ilo o16 lo, 5lc? lr{ o\oq coq n(' 01q t t \nn c.j tr 'ri ro; lo; o++ co\ c.it co\ icl c;oqo flq l. q dq; =t t ( 00t lo$ c.i (r) cbooo \oo on\ odo (ud o6ooo foq (oo $oq oiq ott \f, r o r. .j\j (\i rrj f. r' @[\ ,rj i " f l <.n c.j oc! oit c') 00oo dio di6\o \ro \+t\o cf) flq b.a d n o6qoo !,.q o\+ c,k 4il itr agz tilt l ia tlz , .1t! gr.l *j oft; mlj az{^ trl _<q af] z< !j, ze'. \r 't rn es= < ft <<> 'ltr; hd< mvo.o f,e# tf{a a>l z(aa i0. eev o.o!j rnf t:z a(,z frl rno lf.,] flz f]tr fra laut tr f{on alh j4o >)o h0. ltr l+) t{on e(,f etr.{o tt{cir (rfi cl:f. f,?t (rodn .rl t.t cds )t koa od 9ii >toka oqooqoog oog o^ooqoogooqo ooo c,qoo lr) oo. ooo c,qoo o^ooqoogoo ooo c,oq ooe d.+o fi,k (?oq cr) \oq 0o\f \oq <.: (ooq di( qoo ooqooq c.j oo ooo c,qoo (o (l)oq oqo odo doi (o^ \t.tq c9rfq \ro f. t\tq co+ lo* \t.te! (,)$q ioo toc! cl) ciq ro\ iot ton (r) nto no+ (r) (do ton (oo c,o o\q ooo c;oq f. +ci foq o o c,6q ! t o\t f.oc! \ci i f. f. =t: r. ! t f oq t,. 00c! c!. n (oo \oq !,. ftc! (otq (tl. 4il frl& (l,koda g,si t{o b0id )l+tr oa j.rih ':i: u)na ),,) (ds hoa k(, dli, (do fi, erl otr clk aod !ao !v o .r d (.) cdli ,d>rs !,a clh tut (t, fnz fia (,oz f]a frl r ton j(o o$i cd$io +jo t {on .ia j{o>, t,.* g,e loo drq rti dodo tg>, bab prioritas dan sasaran pembangunan daerah tujuan dan sasaran pembangunan daerah kabupaten cianjur sedang memasuki tahapan pembangunan jangka menengah kedua dalam pembangunan jangka ranjang. sebagaimana terdapat dalam dokumen rpm tahun visipeib.rgrrru., kabupaten cianjur adalah cian jur lebih bahtera dan berg.kill6it karimah. adapun penjabaran visi tersebut dituangkan kedalam misi pembangunan yang meliputi meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu; "\4en tingkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu; meningkatkan daya beli masyarakat; memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan aktualisasi nilai nilai aklakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. visi dan misi pembangunan tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan 6an sasaran pembangunan seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini. tabel hubungan visi misi dan tujuan sasaran pembangunan misi tujuan sasaran meningkatkan meter sediaan dan ketapang kanan pelayanan pendidikan yang bermutu mewujudkan layan pendidikan yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan terkenalnya angka mengulang dan drop out setiap tingkatan dan jenjang meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan meningkatnya lulusan smk yang terserap dunia kerja tertanamkannya nilai nilai akhlak karimah dalam pribadi peserta didik meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam kanan pendidikan bab hal misi tujuan sasaran meningkatnya pence tahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal meningkatnya partisi pasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan meningkatkan minat dan kebiasaan mem baca masyarakat meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan meningkatkan meter sediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu menyelenggarakan pembangunan kesehatan baik oleh masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis terwujudnya masyarat kat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartai pasi aktif menolong dirinya, serta mampu membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan meningkatnya layanan kesehatan masyarakat peningkatan ketersedian pembiayaan kesehatan masyarakat meningkatkan daya beli masyarakat meningkatkan pen dapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas usaha berbagai sektor perekonomian berkembangnya agri bisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya meka nisme distribusi dan aksesibilitas panga.rl berkembangnya pemain jabatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan bab hal2 misi tujuan sasaran meningkatnya pari wisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan peta berprinsip pada pembangunan berke lanjutan meningkatnya aksesi militan umkm terhadap modal, teknologi, dan pasar terwujudnya pengelola industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh sda, sdm, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna menguatnya implement terwujudnya pemain jabberkembangnya wilayah dengan didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infra struktur yang handal terwujudnya kepe imbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi mentransformasi budaya birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik seluruh unit kerja pemerintah kabupaten terwujudnya dan terimplementasikann perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumberdaya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa bab hal misi tujuan sasaran kesetiaan main, beke terwujudnya penyu kenegaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran seca ra efektif dan efi"sien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal,dan perwujudan sdm aparatur yang handal meningkatnya prof nasionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pela kanan kepada masyarakat terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumberdaya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi aktualisasi nilai nilai aklakul karimah dalam kehidupan bermassa rakyat berbangsa dan bernegara mewujudkan nilai nilai akhlak karimah sebagai karakter pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terwujudnya peta zaman yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat kabupaten cianjur pada nilai nilai akhlak karimah bab hal4 komponen ipm realisasi proyeksi ipm berdasarkan rpm 2014x rata rata lama sekolah ppp 6t3.26c sumber indikator indera ka"b. cianjur tahun koleksi dalam rkd tahun dan target ipm tahun prioritas pembangunan prioritas pembangunan nasional dan provinsi jawa barat tahun rencana pembangunan nasional tahun masih dalam masa transisi menunggu hasil pemilihan legislatif dan presiden pada tahun adapun prioritas pembangunan nasional tahun ol4 dapat dijadikan acuan awal meliputi prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola; prioritas pendidikan; prioritas kesehatan; prioritas penanggulangan kemiskinan; prioritas ketahanan pangan; prioritas infrastruktur; prioritas iklim investasi dan iklim usaha; prioritas energi; prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; prioritas daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; prioritas kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi; prioritas bidang politik, hukum dan keamanan; prioritas bidang perekonomian; dan prioritas bidang kesejahteraan rakyat. adapun tingkat provinsi jawa barat, prioritas pembangunan jawa barat terdiri dari1 prioritas sebagaimana terdapat dalam dokumen rpm jawa barat tahun oi3 2o meliputi: cg2 cg3 cg4 cg5 cg6 cg7 cgs meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan p2) meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan( p3) mengembangkan infrastruktur wilayah, energi dan air baku( p6, p8) meningkatkan ekonomi pertanian( ps, meningkatkan ekonomi non pertanian p7, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan( p9) meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan( p11) meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan p14) bab hal hasil penelaahan terhadap rpm tahun 20ll dan isu isu strategis tingkat global, nasional dan provinsi dapat diidentifikasikan isu strategis dan prioritas pembangunan yang relevan dan perlu diperhatikan terkait dengan pembangunan tahun adapun isu strategis pembangunan tersebut meliputi: peningkatan capaian indeks pembangunan manusia ipm) daya saing ekonomi perluasan kesempatan kerja perwujudan infrastruktur wilayah yang handal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan pengurangan tingkat kemiskinan perwujudan kawasan lindung perwujudan sistem mitigasi bencana reformasi birokrasi pengembangan masyarakat (community development) kehidupan beragama dan aktualisasi nilai nilai akhlak karimah pengarusutamaan gender sedangkan prioritas pembangunan kabupaten cianjur tahun terdiri dari: peningkatan kualitas dan layanan pendidikan peningkatan kualitas dan layanan kesehatan penataan ruang peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana peningkatan infrastruktur will5rah peningkatan ketahanan pangan daerah peningkatan perekonomian daerah peningkatan reformasipemerintahan peningkatan aktualisasi nilai nilai akhlak karimah perencanaan pembangunan tahun ol5 juga telah merumuskan beberapa progam kegiatan yang menjadi komitmen pemerintah committed proj ct) diantaranya meliputi pembangunan pasar induk lanjutan pengembangan dekranasda pembangunan dinas kesehatan rehabilitasi pembangunan asrama haji pembangunan pasar warungkondang pelebaran persimpangan jalan ir. juanda, suwardi, abdullah bin nuh penanaman pohon kaki jalan lingkar timur pembangunan rumah sakit pagelaran lanjutan perbaikan jalan kabupaten dalam konteks proses top daun dan bottom prioritas pembangunan telah memperhatikan kesesuaian dengan dokumen perencanaan diatasnya baik provinsi maupun pusat serta memperhatikan hasil hasil musyawarah perencanaan tingkat kecamatan maupun desa. jika disandingkan dengan prioritas pembangunan baik tingkat nasional maupun propinsi terdapat kesesuaian sehingga prioritas pembangunan yang dilaksanakan selaras dan bersinergi dengan perencanaan atasnya sebagaimana terlihat dalam tabel bawah ini. bab hal tabel hubungan antara prioritas pembangunan kabupaten cianjur, provinsi jawa barat dan nasional prioritas nasional rpm 2o1o 20l4l prioritas provinsi rpm jawa barat o18) prioritas kab. cianjur pendidikan penanggulangan kemiskinan kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi bidang kesejahteraan. peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan, pengelolaan seni, budaya, wisata serta kepemudaan kemiskinan, pks dan keamanan peningkatan kualitas dan layanan pendidikan kesehatan penanggulangan kemiskinan bidang kesejahteraan rakyat; peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan ketahanan keluarga dan kependudukan kemiskinan, pks dan keamanan peningkatan kualitas dan layanan kesehatan infrastruktur infrastruktur wilayah, energi dan air baku penataan ruang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana pengelolaan hidup dan kebencanaan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana penal bilangan kemiskinan infrastruktur energi daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; infrastruktur wilayah, energi dan air baku kemiskinan, pks dan keamanan peningkatan infrastruktur wilayah penanggulangan kemiskinan ketahanan pangan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; ekonomi pertanian, ekonomi non pertanian kemiskinan, pks dan keamanan peningkatan ketahanan pangan daerah bab hal prioritas kab. cianjur prioritas provinsi rpm jawa barat o181 prioritas nasional rpm 2o1o 20t4l peningkatan perekonomian daerah ekonomi pertanian, ekonomi non pertanian, pengelolaan seni, budaya, wisata serta kepemudaan kemiskinan, pks dan keamanan iklim investasi dan iklim usaha penanggulangan kemiskinan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi bidang perekonomian peningkatan reformasi pemerintahan tata kelola pemerintahan kemiskinan, pks dan keamanan reformasi birokrasi dan tata kelola bidang politik, hukum dan keamanan peningkatan aktualisasi nilai ni1ai akhlak karimah kemiskinan, pks dan keamanan bidang politik, hukum dan keamanan prioritas pembangunan tersebut kemudian dijabarkan kedalam sasaran pembangunan beserta target target indikator sasaran yang harus dicapai pada tahun sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut. bab hal o.' h.hh lj h o ,ry s.\h $ee 5pp 'hh ) lp h!(+pa fi!,r+o x'iui p;i c5g. t'b p55 o.ri l l.) ii\ 'r. !+p x'^c e u oti.\ =op i j hr {g frl '*:. >$." prn o.ri ).j) b'h r f'< =tsn pfj ,(j l l (+phh i\p icl ipt5l p l r+p 0qa zii b'e o , t t r+pp '"3e 7i ,lv v! _l^ hair 2e.a o'o footer ) r ' f,r ' : x$: ehp fao c+pao hv) p.t i,j)o 7ipa uf1 p(, hcd trq hg) 5u. ijh pl rno xi(, ld* i)t h'u o0d trc q.< ,ih huv 4fr lpt 0qo(+ n)o (rt .tso(i lij n,agp a!,a!,rtp d!, 0ctr cnrj eef r{. t,rl!, 0coa| lore urf!, h(,l =ohp 0q,ipr+ x'aoa h$ <b) p(, note i<f1 h.+ r r hp ai!,o o r5 gugat jl. uv hoq f.{.t) llh pp:i.p hqg vh^i^ 61p pi.l f.t p=p p13 5po ats. p g) h^ah ppp f+) a.a ? opp h h\y g^\jh i^)rp n'd afr hr+.+ la\ f l (?i bel hjh ld. px. pa p ri5 h .io lhr1 so*b o.p ij ha\i.i.* lipi r { ^rph xpp bhf' ij.p a a? i l rri ok4 p5h 0q<p i'd ol nif jh. h a\l! ij. h.fi .v) , h( .(, ?rg pcl. ph) $.+ h.i rfz roof r+!q i i . t.)t* ^! \r, cl'q hh ji {(r. r r ? ,0a< a!tap ftp nra ittf!, dl3 oo ir f =ts n'; i'i ijh oax 0ap p.+ lh. $. a{p r3o fto p.p a.p $oo '1b f'h oi< o){ rdd 0pnp' lfh efi o.a iio ?ru= h! lj!rn1r. 0d i\r+otr ern .+h q9. ryj fr+ tsa x0q g'.'u u5o i t l' nrd ''i \ro =gp ht) 0qfp r l = la 0qnp itar!,r+o npa cn\] "oo o\+ oos a+s oos oos oos oos +pt 0qor} u)5tr iir+ ppp 55fph rrp r+pa l+!,a !oo$r frd.l d $.( b p ee,e r l e.r ts 57i5tz h'*'i! '{ i t ot! f,tf+ 16z )lo hr0a pri pr3 ire ojp (hf a.? gp5 ct6 $ri\ 'rr ni+ h''t5 'j5s) po, fip r3l3 o.r3 sp.p agp i.e ij. i ] 'ii'd r.h p0 '$< r r pll pnl . t $.r3 tgh' ffi vih klip pi+ oci h.ps p'a c'o n,a a!,ot: f't) tro fip 0ct h'u ,;ftp a'a 5nr dnt '\ px' he. .tp oxc yi+ ,ie 7i'j i$ord rie $c+ i , 0l, o0q nq) .u i'd d'u tsp ofqp (!. lu,i rdo c7i pd n c $t{qd dc+ f.lama.p ,i'u a'o id5.+ ',a i,\(d 9c, 5ri bfi'r+ fil ui0) (uah.(+u hbb.h efa# +h' 'h it o e0q 09od ll: ih;s aap: dqp p'j srt lhr pil i + jpo o.o edit,aio php t5h'ao f.l ittf 0qo jip tts. 'i"u =oo.d ft+ cd5(d=. a"r , r ni( h.u pfi' :. h}!!'a ooo,p c+p ht) b'f eij y0q hr+ hj5k p!d n ts, n 'il apps rq' i i^ il. *r, rla) bfj dorf ='p po. 7io'eh e p .a. l j :trb 9ef +dn pr. plr ftg. l a at,o ft!, f'o tst!t h ) total f'i :tpi 0ql ti!,l3l e'$rd old )xb ilp 'a3 ,ig qid atr i.ij kri h0)6r r r r { r+p c+oh o.tr l)h n'e r+i\ lj! h,) ht) inap ftp e,i ju(up x.d * ! n\h hs. o.p pps ljh}jh ho, ef, o.+ ^fl ii.oo d*u jha aii h5' ' i )aco l.h lr+ )?a fjo l . oo. ilp) i<,oi fjh t)h ( . p,i d"u lr\ fie h.b a 'a pf) b.e hu(uh hu, p(,fr +.+!p f,e 6a* *.91_ ( i q'dh) ui+i \ glj i])n rio h0a ptr' ) t oo. of{ p(, i.j poi ,iro, oc+ ir, l{h hd. 0qp apai *lpn 0qor+ jrp f'o citra r l elp) d=' sgr )i.b h l. di+5p the ilf s'i r hh: $$e p5w b*e: ij. +6ri r ' u! db ga? ur3 hi00 ern d.a a+p coq )i! tre i6ih.o lp;d s'* a'b *'a p5!s) py h'h'+ ooo e.h hxh. ll h trh ijp so. fg) i ) c,ot, f'o d!t itt, t_y 5o. ui. ri ij$rd rc5 d9. n0) i . 5ij ooo s'a o f fi5iil o,q ,io p.s f;p d q ftp. q.'u h.o tro crq n i ai. pt3 fto r l ts.o eo(, ts ( pf) c q o=' :i. h\j .+p fto '(j 'i' ooo or5 $;(, u.q i '= +;r0) oc+ i + r35 o0d ',a q.'u j lo jhh4 pi,^ cn6 hri ffl e.*k .th lrr; goq l | .p:.t !wf^\p':rg f.+ ra\yh. +ij ,+k0a0a ilw ,i{ ja\re e,u r3p r3oao (+p fra .+o fia r+paofoaoo l)p oqo h)o >1l)ato p,i npa att!, ooo )p 0qo jip (,rl c^) o0a ,} \ f't upo x''u poo of5 pi , lri 5p0a h,) 0ap f'a bt# 5ll f1.'i tx6 sh' f.e ,i< 'p doa *'n r ( i j pgv hjh pii o.h dtl o$$f i+i4\rh hs( fry fh:.p ts. d,^ o,i il.e _(diah o e i5.e i.' rt'o =o ot na a!,ap f'xt d'o hll et, fao c+pao r to f1p tia t \a a+o float. tia flow. l)o jco http) ) oh. ird eo. | .td do 1ts1 a'\ ho. h,+ p,a p'u o$n ,i5 sts 'a+ l,< h6' d u i1p up^. lur$ i . f t halo.pp 0ap r +p ,fo r'+p 0qp r+p f t ita f0aio r.l lo )op rlo a+p a!,a| 'tr n: h\o +ao io+i+oo iodin ol++ @io{ (,^) o"'{t\) n)o (.^) 0qo (,l d0q i$q f'a!, ftp pto ii,ac 0ctr i)p ftp f.lao pao 'l)o f1pa pti a h ,ip oi]h 5cd' o.p i . uhp , ' fro h0a a.ts i f 5qq l),i pr+ 'a+pa (+p f{p) r5noo. ,icon lo'z ar. p.a. 13q. dr: h.(+pa c+on )jh pxc ph8 hpl $hrh nr' h6a ct o.rio ( hij . , xol y h gfi r+o r5p ep55 eeb, otr0) h.y lts dprd rhc d=t e.h oqk :,_i ,^, q 0a x'= l. ai^ rasul yfi hirta\ nii hp5 eo n6' a+o lp 0qor+ n)o fist16rh$ t.+[$ ef;rr bd{gd hsf 0q da'x r' ptq *,e trp g.) oro ^ t udg amf hs.':fr toq b"h free 6s$z n;.] i10) flow 'h. r j to.; papan a!ta!, r.ttt eol r35 il) 'at $;+ e. eo) ,i{ 50al t)p h . 0qp ap(+p r)p oap f.t a.p o.e (2o d6 0qp ftp o t tro 'ld kor $ii{ fi: o.f l h px( 0qp ul{ p!d jio l,d opf o,i 0atl0rl l . "ux ni3 f.t a+t a+oe,$l p l '(ji p,i i\o 15oa.p 0qp l t 'io l )t) gh.pd i+n q"q lj0al h5p iio l,)p 0qp (jpi tpl r+o psi tsu ot \ rc3 o;i c.i n i i ,poa pa+ lpt uqo n)o jrp pa+pp t 'u i'o rhh ij^; coa ai ppa\ 0a5h otr w13 ott ato e'z prt o00 ?dh 5t< d'f 7i5 ij. nlt!,l .:e) =cro puc trop) i .i p.< el.ri fri l x'o j ^h qpf64 hs.\ c)+ pi.{ ee' .i. i.{ $lpq. bii55 efw" 5r5 h'd:r jf ll^h d.h tss c , a{r dpj 5a ? <ho dl. 0fr a;p p'u sf'ee foa q's c.ij tr5cdq < frg. pg) rotate jhh.v ts't hl!5a) f'o!t d'a fl!,x pto fex ts. hj5ro 8e' i.i ( r n.d (r. ol tss app ii5 ='a f.t uq^ 'j. pp8r' 5i+ p<p 7io ua\e5 'ap ftp lj ats) !+o 60c jp. t p 5oao r+p ftp a+p i t 0a,ip c+p ,io c o x o$f r$2h' fi=f fase ,fi fiq p.q, tr9oio qvv sr'rlt j!h lj! .i l.hhp pl.r u +^rv ='$'h lop.: ( f.t i^p ,)p \jhh jti optik !ts) jo,!' )kp lle f.tr!,ato f,t oop c+p f'.itr 'ts2 c^) n)ol (,^) i.j lp 0qo jrp 5x' i f 'to hl {pa = o r't i\.+ ir )kp at!ta door f.t t p e', u55t bee (j hh p^6e. 'o'n h)j <i5 a\ijh.\ hi. e.e $+e ib*ry hei lj^rpp h f ffi tbol{s 'fi p.irp., ;jfj 5r3 x.o hfr gr rte d;'h cro'.rfi eir' )r' ra0q qg lio ii\ !!4ph hilir, efi irh e15d e e cr il'g ar, lhp,e f'op ftp ito !ldp '0w i!. ftp, r3op 0qp ftp oao oc5 r+ udq li) 0qp jil5+ i + oo(, e.e ith' l ( qah tr. f'i' tt, rp t . )i a.! pa+ l.h i0a p(1l hij tro r5e htd pull p(d oa o flp x'r3 food h $;j ilb b'* cfq h 'r \e. gl57i p pc hfh ,:., e l i1e h9 '+p ftp i^o {pap c+pp a+p r+oh n+n{ r5nu ,ip hh) f'atom stat trp flp' 0qo t\)o jrp n)o f.o r+po e ee g,6he"6hh; sh .u5h e. +b$fi fis$$$ 16e g;e eni b$fi ffi i'ri trr' r +< q6qq6qedhhheb il:g *sb; e ee* gh;e 'p lr+i,\ jf l . ' h'o x xe bfe$ fff f'ap ntop ft!, ots $rd sti strp ffi p')trh) ld a$dx vl# . u^\ i u^$d (jp o0q hp+ jdh' o:d c'i f.!. jq8 ;^. e.{ fs' pc. por 'u5 urd i\o trj n\a uua ts. . tii r.t iii lj^! bru 7ip p\r5< i.l fip p;r o; p"; o.o. x'o pi\ 0a5 tu uc trl n i l { fi!, a.p lo l l p.p p,f a.p p,i a!t f}tr *]pn 0qor+ n)o jip l.r r+pa hr5r5 dl3 .q.t.q [$s bo'ts $*$ o f jpg a!,ot, jc!, 'l) tpa spa l. ept 0qp o15 hh. fake r3o riro p.]f rl' ggh brr xee terj ti;'t $ie *'tr' h.jh r.f l ' ii)0a fro' oro fif1 io. fi!, oij 5h( mfi .td tio 5ts tl. pri , . l. ftc+ cdx, =.+ i.d hx; a'# b;b h'o r r q.^rhp ffg $.+o= hhp jpr5 o o hg. $hr e.h i d (tor rih :p 'ip oou) fte r"5o sch hbi ( lj . hoq l' )jhh. f\(+ l{te l . hfi!,(. npa p.p )+p l+p p,i rio o.p,i uo,i ap.i e!tx lp 0qor+ jrp ttt r.t apa f'ot, 'a!, |.t ifl ta6 0ctr ifi e l o=' j5tu dri hg)< qhi p65 orf ph$a l.8r pa) p'u pfj '0o tari ftp r+p apt1 tiap l : f.t ol h!j pi+ l.) hu+x ,ig t,e6' 'na (d. ( . lo(+p i,d at+ r=: p,ip r+o pr+p r3o a't p or+o foto p)p rje* soap r+ lh '(j ,fr+o ooq l i jpf o"a i . +il' , f0qp tr.+ r+o p7i (uh i+h hoo 'a5 (.rt r r' lii+ (,) h o alih ajh xoq h0) ,hn hi\po i l tr. aoa ota.p o,iah'ta+t o.p a.o pe. p.pa 2ip 'i ts1 t+p l{t)) erl)ato x'u 5xr ;l.p hhj pri i+, uo,i h)o f'.i lp 0qor+ jip (,^) pp*u tiri 5f5 p65 i p) fs.s h.p. io) r { i r ts)tp5 apa flo ofi (.f. r+ h)a ,ic ecr p13'u gtrtrg e'h +be eff f.ii e.h' h ja1 e*h. tib hr3 h15 re.g b't eit$ rrh*, tr95 o.oq iid pi. h.r+ ='k'o jpf^ li!\ o'=' :!. pi\ 5oq erp9 h:.pap l .i nll+nt, u$*t* k"x =o0q fjo"1p m h usai h.p a!,o!, fra '.| fhp tro i!ld!,ts 0qtr fi) ac pi po r t or+ 5un1 'ra .tp h.f +r+ i0!o l .t 'fp [.r h,i arp a+o apa o'u p0i rji harga j(j odh dad f.tp,ip i . i^p h,+p' jp ,.o rd? cle p:e 0ap f,tp onto r5z nl npc cr! tr< , . $." lpb p6 ee fft hr3 !ph p ^\ ftf! $;.+!d 'gl yir fj;j rj< a e 7ih $(ap +0q half $ r r flu fi' (r. el iri)tetra )lj t , hs.d a.p i,^aoa ita|o wtp roti c+p a!tr.t f)x 0qo n)o c,i jip l.t f.o flt. a|!,o bts pll x0a l+p aq, of) bh. opo!t nto flp uce t)p hl3 (d( oal e.e (d11 hlh.p b"t p c e t (z< n i il!jp6 pfi ,ir3 ts.e itf$[ s.f ibe >o b r3'i.c hp. b.'j se',g 'r+ .'+^ *dhj pra +ta sb. efi tro' ,ik tj:+ .i' torsi qfd 0qh5 *il hts 5p o. $l '5ts (no r+p l { fe,fl'aio h(j r3o,i ap.irp "jp oqo n)o (,l bab rencana program dan kegiatan prioritas daerah hasil rumusan prioritas dan sasaran pembangunan dijabarkan lebih lanjut kedalam rencana program dan kegiatan prioritas daerah. penentuan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mempertimbangkan skala prioritas yang didasarkan kepada layanan dasar wajib yang harus dilaksanakan sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing masing opd dan urusan program kegiatan yang telah menjadi committed projects yang harus dilaksankan pada tahun permasalahan pembangunan kabupaten dan permasalahan urusan yang harus ditangani oleh opd masing masing usulan musrenbang kecamatan mempertimbangkan pembangunan pengembangan wilayah sektor, lintas sektor dan memperhatikan isu strategis, tema dan kebijakan tahun prioritas pembangunan baik level nasional maupun provinsi kesesuaian dengan rpm, renstra baik jenis program dan kegiatan mengacu kepada peraturan pemerintah nomor tahun oo7kembang rafi; maka uraian rencana program dan kegiatan yang disajikan secara menyeluruh, yaitu selain memuat rencana program dan kegiatan yang akan didanai apbd kabupaten, apbd provinsi jawa barat, apbn serta sumber pembiayaan lainnya. matrik rekapitulasi rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun ol5 dimaksud, selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran ini. bab hal bab penutup rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten cianjurcianjur tahun o11 2o16. dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah rkp) tahun rencana kerja pemerintah daerah rkd) provinsi jawa barat dan hasil analisis pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan rkdjuga sebagai acuan pembangunan daerah kabupaten cianjur, baik bagi opd lingkungan pemerintah daerah maupun masyarakat, termasuk dunia usaha dilakukan langkah langkah strategis. beberapa kaidah pelaksanaan yang diperlukan adalah sebagi berikut organisasi perangkat daerah opd) kabupaten cianjur,tahun 201s dengan sebaik baiknya;pemerintah kabupaten cianjur ku apbd) dan penyusunan prioritas dan plafon anggaran ppa). namun demikian, penjabaran terhadap ku dan ppa ini akan memerlukan perumusan tentang pengelompokan yang bersifat wajib danoo7; dalam upaya sinkronisasi integritas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pelaksanaannya bersumber dari apbd, apbn bantuan luar negeri dan sumber lainnya, setiap organisasi perangkat daerah harus membuat rencana kerja yang dapat menggambarkan sinergitas programm kegiatan sesuai dengan sumber anggaran; partisipasi masyarakat dalam proses pen5susunan rencana pembangunan melalui forum gabungan serta forum penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang) ditunjukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat; masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagi pelaksana map lin sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan; untuk menjaga efesiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap kepala ocianjur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bab hal kepala bappeda kabupaten cianjur melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan hasil pemantauan dan pengendalian opd, apabila ditemukan adanya ketidak sesuaikan penyimpangan, bupati sukabumi. kepala bappeda kabupaten cianjur menyampaikan rekomendasi dan langkah tang ufrkepada bupati cianjur. kepala bappeda kabupaten cianjur. pad.a akhir tahun anggaran setiap kepala wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan kegiatan tahun kepala bappeda menyusun rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kepala dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun ditetapkan cianjur pada tanggal mei ol4 bupati cianjur, ttd. tetep muchtar soleh bab hal2 |
gzp,fiq a,{up r peraturan bi.]pati cianjur nomor tahun 2oi3menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cianjur, :bahwa untuk melaksanakan peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun ol2 tentang penyelesaian kerugian daerahpenyelesaian kerugian daerah;2oo.hu., lembaran negara republik indonesia nomor safeun otob3, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor peraturan menteri dalam negeri nomor tahun lgg7 daerah; peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2or tentang pembentukan produk hukum daerah; peraturan badan pemeriksa keuangan republik indonesia nomor tahun 2ooz tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahararol2 nomor seri d); peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun 2ol2 tentang penyelesaian kerugian daerah lembaran daerah kabupaten cianjur tahun ol3 nomor b); memutuskan menetapkan peraturan daerahaparat pengawas pemerintah daerah yang selanjutnya disebut aparat pengawas adalah aparat yang pelaksana.kan fungsi p.ragu*san pada pemerintah kabupaten cianjurpada kementerian dalam negeri, dan inspektorat daerah kabupaten cianjur. majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi tim penyelesaian kerugian daerah yang selanjutnya disebut majelis tpk adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang ditetapkan oleh bupati. organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten cianjurdiluar dugaan dan diluar kemampuan manurg4,iu";;g[, pelaksanaan padaaafrara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. l9yang melanggar. t"rrt lanjut4khusus yang selanjutnya disingkat tp tgr khusus adalah pio." tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dalam hal pelaku tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti nu[i meninggal dunia, melarikan diri atau berada bawah p.rg.puan, dan terdapat ahli waris pengampu, atau pihak yang .*.i.iti dan bertanggung jawab atas penyelesaian kerugian daerahyang dilakukan pelaku tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti sufi penyimpan barang pegawai pada opd, bumi, instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan yang menggunakan dana apbd maupun barang milik daerah baik langsung maupun tidak langsung merugikan daerah. kekurangan perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saidutu1] tempat lain yang ditunjuk. kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk mengampu.rg ".ltrrrh pen dimana daerah dan membayar seluruh pengeluarfmenyatakan sesuatu hal atau p.rute*ugeser.akan; pegawai perusahae6 pluit bendahara y.rr[_a9ta< tahun ahli warisnyiatau adal.r1i.rg tidak layak menjadi tunggangannya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah"".y.[kut fisik ",ipr.,ktm ad.alah surat pernyataan tanggungjawab pegawai untuk mengembalikan kerugian daerahhoc adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah pada opd atau bumi yang ditetapkan oleh kepala opd atau direksi pengampu.l adalah orang yang tidak cakap hukum atau verifikasi adalah pembenaran dari pihak yang berwenang, dalam hal ini tim hoc. bab penilaian kerugian daerah perhitungan dan penilaian kerugian daerah dilakukan oleh majelis tpk sebagai pertimbangan dalam menetapkan besaran nilai yang dibebankan kepada pelaku tp tgr yang dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian daerah. w1]ai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada merupakan nilai dasar bagi majelis untuk menetapkan: tanggung jawab pelaku tp tgr dengan mempertimbangkan faktor aktor yang meringankan atau memberatkan pelaku fp f cn. kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab pelaku tp tgr merupakan piutang tp tgr yang dicantumkan dalam skt, berdasarkan penetapan dari majelis kd. dalam menetapkan nilai kerugian daerah ditentukan sebagai berikut; kerugian daerah sebagai akibat hilangnya ,r.,g, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;;;huruf huruf dan huruf dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. (s) bab ii& perlu diperhatikan faktor faktor yang meringankan atau memberatkan, lhirrgg.sampai dengan 34o o dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila pelaku tp tgrr"ak, bobot kesalahan sedang, dikenakan sees 35o o sampai dengan dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila pelaku tp tgr, ditoo o sampai dengan loo%{ar; memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan; menerima dan menyimpan uang palsu; merusak barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;; meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang ditentukan; meninggalkan tugas pekerjaan setelah selesai memaksakan tugas belajar yang diatur lebih lanjut dalam penetapan tugas belajar; kehilangan uanglbarang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertipu atau terdiri diluar epentlnga, dinas dan pelaku tp tgr tidak melakukan upaya pengamanan; rusak. bab iii penyelesaian tp tgr oleh majelis tpk penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan penerbitan skt yang ditandatangani oleh pelaku tp tgr dengan anggota majelis serta disaksikan oleh yang bersangkutan. dengan terbitnya skt,opd berkoordinasi dengan bi.rrr pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten cianjur, dan tiap triwulan menyampaikan laporan penyelesaian piutang tp tgr kepada bupati. apabila pelaku tp tgr dimutasi opd lain, pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan piutang tp dirk.,akan oleh opd baru.(s) majelis tpk memproses tp tgr pemberitahuan undangan tertulis kepada dengan menyebutkan: waktu dan tempat sidang majelis kd, dalam tempo (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan dikeluarkan; identitas sebagai pelaku tp tgr yang menyebabkan kerugian daerah; jumlah taksiran kerugian daerah; sebab sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dansaat sidang majelis tpkjelis tpk mempelajari dan mengklarifikasi dengan inspektorat daerah kabupaten cianjur untuk mengupayakan dapat dilanjutkannya tp tgr. dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada majelis tpk tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang diakibatkan pelaku tp tgr, maka majelislrp melakukan siaan[ kedua dengan agenda penerbitan berita a,cara risalah sidang yang memuat materi tidak ada piutang tp tgr. setelah melakukan klarifikasi dan terdapat kerugian daerah, maka majelis tpktpk, selanjutnya diputuskan beban yang harus ditanggung dan diterbitkan surat keputusan pembebanan berikut skt. penyelesaian kerugian daerah melalui tp tgr. apabila kondisi keuangan pelaku tp tgr tidak memungkinkan, majelis tpk dapat mempertimbangkan angsuran sebagaimana dimaksud pada (satu) untuk paling lama (dua) tahun. penyelesaian piutang tp tgr dengan cara menganggur untuk pelaku tp tgr pns pemerintah daerah, dilakukanbiasa dimulai dengan pelaku tp tgr yang dituntut (s) apabila pelaku tp tgr sebagaimana dimaksud pada (tiga) dimutasi opd lain, kepala asar berkewajiban memberikan penjelasan tertulis kepada opd baru bahwa pela tpopd baru. piutang tp tgr dengan pelaku tp tgr pns pemerintah daerah apabila nilai kerugian yang menjadi tanggungjawabnya diperhitungkan ete in.ng.r, .ru pemotongan gaji,ns pemerintah daerah penyetoran angsuran dilakukan secara langsung kas daerah. format surat kuasa untuk melakukan pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada (tiga) tercantum dalam lampiran huruf dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam dan,opd, sedangkan salinannya disimpan oleh dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten cianjur, dan untuk barang jaminan disimpan ditempat yang ditentukan oleh majelis. format surat kuasa menjual barang jaminbupati ini. apabila kewajiban menganggur seluruh piutang tp tgr telah dipenuhi oleh pelaku tp tgr, prosedur yang harus dilakukan adalah: kepala opd menyampaikan laporan pelunasan piutang tp tgr kepada bupati dengan tembusan kepada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten cianjur; (s) (s) hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi kepala menerbitkan surat tanda bukti pelunasan tp tgr; dan surat tanda bukti pelunasan piutang tp tgr dan surat kuasa menjual barang jaminan yang asli, ser barang jaminan diserahkan oleh kepala opd kepada pelaku tp tgr. bab penyelesaian tp tgr khusus oleh majelis tpk dalam pelaksanaan tp tgr khusus, kepalapembantu lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh kepala;; ain1dalam hal pelaku tp tgr berada dibawah pengampunan. terhadap khusus., dan dalam batas *.kt., (empat belas) hari diberikandaerah kabupaten cianjurpenyelesaian kerugian daerah melalui tp tgr khusus dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau menganggur. bab pencatatan bupati menerbitkan suratis daerah. bab penyetoran penerimaan penyelesaian piutang tp tgr dengan cara tunaisetorkan oleh pengurus rekening kas daerah dengan menggunakan surat tanda setoran sts). surat tanda setoran (srs) memuat data sebagai berikut: identitas sebagai pelaku tp tgr; besarnya jumlah yang dibayar dan bila angsuran merupakan yang beberapa; danpemotongan gaji disertai pembayaran berikut: yang dilakukan dengan cara tunai dilaksanakan sebagai pelaku tp tgr menyetor pengurus gaji sebesar nilai yang ditetapkan untuk dibayar tunai dalam skt; pengurus gaji menyetorkan rekening kas daerah dengan *.tiga.r.rakan surat tanda setoran sts) senilai uang tunai yang disetor pelaku tp tgr termasuk nilai hasil potong gaji; bendahara penerimaan yang ditunjuk atau pengurus gaji yang'dinas pengelolaan i{"ru.rgu.n dan aset daerah kabupaten cianjurlatau uang tuntutanbukukan kepada rekening bumi bersangkutan.naerirr ini dengan p".r" pamannya dalam berita daerah kabupaten cianjur' ditetapkan cianjur pada tanggal mei bupati cianjur, rtd. tetep muchtar soleh diundangkan tanggal aris cianjur mei ol3 daerah kabupaten cianjur, uddin aliberita acara penilaian kerugian daerah nomor: pada hari ini . tanggal buran tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini tim majelis tpk n berdasarkan surat perintah tugas dari ., daerah nomor cianjur tanggal atau tim penilai berdasarkan surat perintah kerja dari . tanggal nomor atau penilai internal yang dibentuk dengan keputusan bupati cianjur tanggal . nomor . . ." (.(jenis barang) (spesifikasi) penggunaan opd).,.,.*) adanya selisih antara nilai yang tercatat dalm kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada barang) gudang penggunaan berupa (.1jenis (spesifikasi) sejumlah .,. (satuan)senilai rp. penggunaan (op .,.,.,, atau (.) hilangnya uang pemerintahan daerah cianjur penggunaan (op .,, (.) dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu nama nip pangkat gol. :. jabatan senilai telp. dasar hukum peraturan pemerintah nomor tahun oo9cianjur nomor tahun oo7 tentang pengelolaan keuangan daerah; peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun tentang pengelolaan barang milik daerah. peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun ol2tentang penyelesaian kerugian daerah..(jenis barang) . (spesifikasi), sebagaimana iklan penjualan .,. pada koran .,, yang terbit pada tanggal ., atau daftar harga daritoko perusahaan .,. pada tanggal senilai rp. terlampir atau (.) nilai uang yang hilang berdasarkan surat tanda laporan kepolisian tanggal senilai rp. terlampir atau (.) laporan hasil pemeriksaan aparat fungsional tanggal .,. nomor . ..). berdasarkan data data tersebut diatas, maka tim majelis tpk n tim penilai penilai internal (., ., sesuai hasil perhitungan dari harga toko perusahaan. pada tanggal . atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (..) pilih salah satu coret yang tidak perlu risalah sidang nomor hari ini tanggal . bulan tahun dua ribu ., kami yang bertanda tangan ;att'al majelis pertimbangan tkn d kabupaten cianjur ia g c.e r'truk dengan surat keputusan bupati cianjur = 33a tahun . nomor .,,. tahun .,. telah melakukan rapat sidang majelis yang i''.z:z liga crladirioleh (perwakilan opd), serta oleh pelaku) dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu berupa hilang rusaknya barang daerah penggunaan opd) (jenis barang) (spesifikasi).) gudang penggunaan opd) ., berupa (jenis barang) penggunaan (spesifikasi)sejumlah . (satuan) senilai rp. . lo"] atau (.) hilangnya uang pemerintah daerah cianjur penggunaan senilai rp. . (.) dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu nama nip pangkat gol. . jabatan alamat kantor telp. alamat rumah telp. dasar hukumcianjur nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun tentang pengelolaan barang milik pemerintah kabupaten cianjurselanjutnya diperoleh data pasar atas barang (yang hilang) berupa (spesifikasi), sebagaimana iklan penjualan.,. pada koran . senilai daftar harga dari toko perusahaan . pada tanggal .,. yang terbit pada tanggal (jenis barang) atau terlampir;,.,., sesuai data harga pasar yang tercantum pada koran .,. yang terbit pada tanggal atau daftar harga dari toko.perusahaan . pada tanggal atan dengan perincian perhitungan sebagai berikut (.tanggal nomor pada saat pemeriksaan .,.,") nomor surat kepala .,. tanggal perihal laporan kehilangan barang milik daerah pemerintah kabupaten cianjurdaerah cianjur yang menjadi tanggungjawabnya, berupa tindakanisenilai . o orak untuk menyelesaikan, sebesar (dalam huruf), dan penyelesaiannya dengan cara .,.% .,. rp.atau diangkut sendiri secara tunai melalui pengurus gaji . selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar rp. . (cianjur pada rekening nomor setiap bulan selama ., (bulan) mulai bulan ,,. apabila pelaku non daerah). paling lambat tanggal sebesar tahun . sampaidengan bulan.,.,. tahun menugaskan pengurus gaji untuk memotong gaji atau menerima angsuran tunai dari pelaku setiap bulan paling lambat tanggal .,.,. sebesar rp. .,. ., selama (bulan) mulai bulan . tahun . sampai dengan bulan . kas daerah kabupaten cianjur pada rekening nomor: . tahun ,. selanjutnya menyetorkan apabila pelaku non daerah). menugaskan sekretaris tkn d guna bertindak untuk dan atas nama pemerintah kabupaten cianjur.cianjur melalui pengurus gajidaerah), atau menugaskan kepaladaerah). (.penyelesaian kru negara daerah kabupaten cianjur catatan pilih salah satu coret salah satu surat keterangan tanggung jawab mutlak nomor yang bertanda tangan dibawah ini nama nip jabatan nama instansi jabatan dalam panitia tanda tangan hadir dalam sidang perwakilan opd hadir dalam sidang, pelaku tp tgr alamat kantor telp. , (jenis barang) (spesifikasi) penggunaan opd) bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyelesaikan kerugian daerah senilai rptanggal . tahun .cianjur nomor . (tanda buktipenyetoran terlampir) (.selama,., (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar rp. (.) memberikan .,.,. selama . (bulan) bersedia memberikan jaminan kepada pemerintah daerah cianjur berupa barang ,. (jenis barang)cianjurcianjur. yang menerangkan menyatakan, saksi.saksi tanda tangan nip pangkat gol. .,. jabatan inspektur pembantu bidang keuangan dan perlengkapan inspektorat daerah cianjur nama .,.,.,. tandatangan: .,. nip pangkat gol. . jabatan kepala bagian administrasi aset pada dead nama tanda tangan .,. nip jabatan sekretaris opd daerah cianjur surat kuasa untuk melakukan pemotongan gaji yang bertanda tangan dibawah ini nama nip pangkat gol. jabatan alamat kantor alamat rumah telp. . dengan ini memberi kuasa penuh kepada nama nip jabatan alamat kantor telp. ,. khusus untuk melakukan pemotongan gaji penghasilan arn secara tetap per bulan mulai bulan sesuai dengan surat keterangan tanggung jawab mutlak skt) tanggal . tahun nomor sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan pemerintah kabupaten cianjur, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan kas daerah kabupaten cianjur pada rekening nomor oocianjur, yang memberi kuasa, surat kuasa menjual barang jaminan yang bertanda tangan dibawah ini nama nip pangkat gol. . jabatan alamat kantor . . te|p. alamat rumah dengan ini memberikan kuasa penuh kepada nama nip pangkat gol. . jabatan alamat kantor . . te|p. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah kabupaten cianjur,cianjur berdasarkan surat keterangan tanggung jawab mutlak skt) tanggal . tahun ., nomor ., surat kuasa ini diberikan dengan hak subtitusi, yaitu apabila penerima kuasa beralih tugas ocianjuryang menerima kuasa, cianjur, yang memberi kuasa, ditetapkan cianjur pada tanggal mei bupati cianjur, ttd, tetep muchtar soleh |
t': peraturan bupati cianjur nomor tahun 2ot4 tentang ketika]<an akuntansi berbasis n(kuat dengan that tuhan yang maha esa bupati cia}jur, menimbun:bahwa hrk melalsaiako pasal perata]la menteri dalah nge.i nomor ta}lun ot3 teater penemu stand asuransi pemerintah}lm berbasis lqd, perlu menetapkan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah bupati cid.; mengingat undang under nomor tahun oo3 tentang kuarsa ngm l mdd nes@ republik indonesia tahu nomor tambang lembu negra republik lndonesia nomor 42a6)i dda dg unda nmo. taru oo4 tentang perbendatrsae nge embed neg@ republik indonesia tanh nomor tmbatrd irman naga republik indonesia nomor undang utrdog nomor tahu oo4 rentang pemeriksa@ p ryelolau targsunsjawab keung nesta mdd nes republik indonesia tahun nomor bahar l.bale negra republik indonesia nomor 44o0lr uang, under nomor the oo4 tentang pem6intl daerah} l.mbm n sda republik indonesia ta]lu nomor absen r.mgf nesta republik indonesia nomor sebagai ten diubah denga unduh undang no@! satu tentang penetap p6stu@ pemerintah pengganti undang utrdog nomor tahu oo5 tentang perubah undang undang nomor tall tag meme.intan d&ran e jadi unda dg un.tang (lambda negra republik indo@sia ?a}lu nomor tambal i,diare neg@ epub indonesia nomo.454a); under undang nomo. tahun tentang perimbmgo keung antara pemerintah pusat pemerintah daerah e bdo n cda republik indonesia lain nomor ambang k6bdm n gda republik ldon 6ia nomor return peoeriatall nomor talian rataan dma perimbdgd l batu n gda republik lndonesia talun nomor abad mdd neg@ republik indonesia nomor perahu pemerintah nomor talu pengelola (@and daerah lembut nes republik indon sia a6n nomor i40. tmbsnd mba neg@ republik indonesia nomor etd p perintah nomor tehran t utang pelapor helm akan kinda institusi pemerintah g.mode negra republik indonesia tali]n nomor tmb.ahu lembek neg@ republik indonesia noah. pemilu menteri dalm ceri nomo! ta}lu ymg t l,ai beberpa kati diubah teran denga perahu mente.i dalam negeri nomor tahun tentang perupa}ld kedua atas perd menteri dalm negri nomor tahu tentang pado pengelola l<el ega; perahu menteri dalm negeri nomor tahun tetra pen laps stand aldhtansi be.basis aliran pada pemerintah daerah, etal dasar kabupaten s isi nomor tanu tentang p ngelolatu i<bungsu da rah {totem dei.nl kabupaten tinju tahu 2oo7 nomor seri d); memutuskan: m tetapan pemeran bupati tentang (sebuah{an aii tani berbasis akurat. bab ketentuan umum p6al dale p ratu bupati ini y8ng alimatsud denga: daerah adab kabupaten cianjur. meme.intan daerah ajaran pemerintah (kabupaten ci4ju!. pemerintah dae adr pemerintah da r6]r (bupati n timur lde dlselenggdalan oleh peminta} dprd kabupaten n cucu. bupati adalah bupati cid. t2. keu@se daerah adakan semu hak k wajib daerah dalm rangka peryelenssd@ pemerintah4i@ daerah ymg dapar dinilai denga 'rg t@suk dalma desa.la bentuk kekal ,@s berhubung denga hat ksajibm daerah pen a lota xeudgd dae h adalah keseluruh kegiatan yug meliputi perang@, pelat<small pentas6l gelar dre, pertaggungjawabd, pengawas keung daerah. asumsi adalah pro* p catatan, p gule, p@gklasiftkasid, pergi*]list trmsalsi kejadian keuangan, p.nsinterp tabid atas hasil dya, serta p yatim lapor. ketika &.septum profil tesi pemerintah ad6.tah prinsip prinsip ]@g fondasi pen]^rue p@gembmgu studi al<mutasi pemerintah@ komik studi ar{mutasi pem .intl jmpl<an rujukan pentas bagi komite stands akuntansi e6hta}re, pen usu lapor keung@, p periksa adalam men@i pemeran atas sesuatu arca.lah yang belum diatur keras dalm pembatas stand akuntan dsi p@lintah, studi akuntansi pemerintah, selanjutnya disebut sap, adab p.insipprinsip akuntansi ymg diterapkan dal @dusun alan mmyajikm layout kemudian p@erina}l (ebijalqn akuntansi adab prinsippri disp, das das, konvensi konde ei, auto atom, perl<tik praktik spesi yog dipilih oleh suatu entitas pelapor dal@ penyusun penyaji sistem ar\fantasi pmeiintlnm adalah e.usage prosedur metal @upu ldg terkomputerisasi mulai ddi pengumpul data, pencatat, pensilhtisd pelapor.u posisi kelud esi keluarga pemerintah, kendala umum dl1 adalah p jabat yag diberi tugas untul melakseake turns6i kendala slanjutttya disingkat bud entitas p layout adalah unit pemerintah ymg terdiri ddi satu atau lebih entitas alusi yug male ketan p ratu tudor umgu wajib rcnymparkan lapor pertdssunsjaete tanpa laporan keung. entitas altulansi adalah @it p.mainland pengguna carm p n88rjm bard bud wajib eenlrlenggaaka al'uteri d}lsu tapol ke'hem utuh digabuekd pada entitas pelapor. unit pmid, adalah p n8gu.a gger@ p n&lm bdg ydg berada setup kerja pemikat dae gll l(bupati@ ciri. bab kebijakan aku1tani ketika&an akuntansi peh int kabupaten tinju. me.rapid sap be.basis al@al (bijak al<mutasi pemerintah daerah terdiri atas lebih6k@ ekuntatui p lapor@ keualgd kebal<d .l<instansi a}m. (biar(d ar<mutasi pelapor kids memuat penjelas atas layout kel@ge yeg be.fungsi sebagai added dalam penyaji pelapor@ kerlund (a) kebijakan lht"nii aku menyatu definisi, dengar.ua, pentul<l]m, penyaji p ngungkapd arms l<si atau peristiwa sesuai denga permata sap atas: pemilih metode lan&nsi atas ketika.ka a]{html dal@ pen sah!@ yeg lebih rinci atas kebijakan art@si dalm kejar<an ar<rotasi pelapor kel egd tediri ddi: ke@gka konseptual cetakan akuntansi meme.ita} dada pen jia lap@ keung; lapor realisasi agg@; lap@ perubah impor ope nasional; lapor aqs (as; tapol perubah ekuitas catatan atas kapoor lego kebiiald atut aku tediri ddi: aksesi asc akut&si (@anime; latest ekuitas; akuntansi pendapat! l, pendapatan, lintasi beam belajar; akta dsi transfer akuntansi pembiak@j akuntansi atas koreksi (searah, perubah kebijatrd akr desi perubah esti@si akurasi, operasi tidak< dildjutkd bab iii pdi {peran keuangan p2sl dari reka pe.tunggu jawab pelaksana apbd entitas pelapor @jib m nes@ mcn jikan pola reu@s@ tahum, setidak tidatoyaterdiri ddi: l por@ realisasi angsa6i laporan peribadi lapor operasional; sport arus l(as; vapor p rubath ekuitas; catatan atas ta!o@ i(edge, d6rm tsuka pe.tdssungjawabm pelat{sd@ apbd entitas akuntansi utuk uit p.menntqha @jib menaruh lapor@ kelud t.nun, ydg setidak tidsloya terdiri ddi: lap@ rea.isasi angelo; lapor operasional; e@, catatan atas layoffs (umum. dale tsuka pertangsungjawabd pengelola berpendar eaa altera} bud elib menyusu lord k@dga, ydg setidak tid. inya terdiri dari lapor realisasi angga; vapor op@sinyal; layout arus (as; lap]a perubdid ekuitas; catatan atas lap@ lounge. i(emlja<m arn ensi pelapor ketus@ l(kebijakan akuntansi akun tercmtlm dal@ lupa soba ai bagi yde tidak terpisah ddi perahu bupati ini. bab ketentuan peralihan k tentu *baeaimma dimaksud dalam dilakmake mulai p lusa lap@ keudrsd tahun lensa@ kepada k pijakan alusi *bel'lama ydg berikut pada p mentah bab (rten'ikan penutup peraturan bupati cianjur.cianjur ini dengan p penempatannya dalam lembaran dae kabupaten cianjur. ditetapkan cianjur pada tanggal mei tetep much soleh me] daerah cianjur, mvtaqin berita daerah kabupaten cianjur taifun nomor |
(ann tan wanilirgiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. babi. gean wbahan bakar minyak, kegiatan usaha hulu, kegiatan usaha hilir, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga, badan usaha, bentuk usaha tetap, izin usaha, pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah, pemerintah daerah, badan pengaturaik berupa produk akhir atau produk antara kecuali pelumas dan produk petrokimia. cadangan . gean ra! presiden republik indonesiaatauhak. gelang san nun presiden republik indonesia, dan sarana infrastruktur transbab il. gean yaa ra! presiden republik indonesia bab penyelenggaraan kegiatan usaha hilir kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh menteri danlakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam pengaturan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh menteri yang meliputi: izin usaha yang diberikan kepada badan usaha, jenis, standar dan mutu bahan bakar minyak, gas bumi, bahan bakar gas, dan bahan bakar lain serta hasil olahan, cc. jamina, pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, cadangan strategis minyak bumi guna mendukung penyediaan bahan bakar minyak dalam negeri, kebijakan cadangan bahan bakar minyak nasional, rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional, teknis. can pa) ra! presiden republik indonesia teknis, mekanisme dan atau formulasi harga bahan bakar gas dan jenis bahan bakar minyak tertentu pada masa sebelum harga dapat diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar dan sehat, ketersediaan dan distribusi jenis bahan bakar minyak tertentu, peningkatan potensi kemampuan nasional, il. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri. pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf dan huruf mempertimbangkan masukan dari badan pengatur dan atau instansi terkait. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh menteri yang meliputi: jenis, standar dan mutu bahan bakar minyak, gas bumi, bahan bakar gas dan bahan bakar lain serta hasil olahan, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup, cc. penggunaan tenaga kerja asing dan pengembangan tenaga kerja indonesialingkungan dan masyarakat setempat, penguasaan, . men sat pai presiden republik indonesia penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi minyak dan gas bumi, pelaksanaan izin usaha selain pengawasan yang dilaksanakan oleh badan pengatur, kaidah keteknikan yang baik, penggunaan peralatan dan sistem alat ukur pada kegiatan usaha hilir. badan pengatur melakukan pengaturan dan pengawasan atasyang diselenggarakan oleh badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari menteri. pengaturan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam meliputi: menetapkan kewajiban badan usaha yang akan atau telah mempunyai izin usaha dari menteri, menetapkan kewajiban badan usaha yang akan atau telah mempunyai izin usaha dari menteri untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil dalam rangka mengatur ketersediaan bahan bakar minyak seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia, menetapkan . man dag presiden republik indonesia menetapkanbahan bakar minyak nasional, menetapkan pemanfaatan bersama termasuk mekanisme penentuan tarifterutama dalam kondisi yang sangat diperlukan, terjadi kelangkaan bahan bakar minyak dan atau untuk menunjang optimasi penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak daerah terpencil, menghitung dan menetapkansuai dengan volume bahan bakar minyak yang diperdagangberkaitan dengan kegiatan usaha niaga bahan bakar minyakturan atas pelaksanaan pengangkutan gas bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam meliputi: menetapkan ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi yang didasarkan pada pertimbangan teknis dan ekonomis untuk dilelang kepada badan usaha yang telah memiliki izin usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa, memberikan . kan want presiden republik indonesiamelalui lelang berdasarkan rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional, menetapkan tarifnilai keekonomian dari badan usaha sertaghitung dan menetapkan besaran iuran badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha bidang pengangkutan gas bumi melalui pipa sesuai dengan gas bumi yang diangkut dan didistribusipengangkutan gas bumi melalui pipawasan atas penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam dilakukan terhadap badan usaha. pengawasan . gean sat pai presiden republik indonesia pengawasan oleh badan pengatur sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan atau pengangkutan gas bumi melalui pipa, pelaksanaan pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa serta fasilitas penunjang milik badan usaha, pelaksanaan hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa, harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf termasuk pemberian pertimbangan kepada menteri dalam menetapkan sanksi atas pelanggaran izin usaha yang dilakukan oleh badan usaha. ketentuan lebih lanjut pelaksanaan dan diatur lebih lanjut dalam keputusan dan pedoman badan pengatur. bab iii izin usaha kegiatan usaha hilir, meliputi:. kan bag presiden republik indonesia,kegiatan usaha hilirmenteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin usaha untuk kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam yang diatur lebih lanjut dalam keputusan menteri. pengajuan dan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut: kegiatan usaha pengolahan yang menghasilkan. kan dag presiden republik indonesia kegiatan usaha pengangkutan minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau hasil olahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa diajukan kepada dan diberikan oleh menteri, kegiatan usaha penyimpanan minyakusaha niaga minyak bumi, gas. pengajuan izin usaha pengolah, dan izin usaha niaga bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf disampaikan temuannya kepada badan pengatur. izin usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari izin usaha niaga umum wholesale) dan izin usaha niaga terbatas trading). untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam badan usaha mengajukan permohonan kepada menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat: nama penyelenggara, jenis usaha yang diajukan, kewajiban untuk mematuhi penyelenggaran pengusahaan, informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha. menteri . gean wan presiden republik indonesia menteri menetapkan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam dalam hal badan usaha melakukan kegiatan usaha pengolahan dengan kegiatan pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga sebagai kelanjutan kegiatan usaha pengolahannya, maka kepada badan usaha hanya diwajibkan mempunyai izin usaha pengolahan. dalam hal badan usaha sebagaimana dimaksud dalam melakukan kegiatan usaha niaga umum wajib mendapatkan izin usaha niaga umum wholesale) terlebih dahulu. dalam hal badan usaha melakukan kegiatan usaha pengolahan dengan kegiatan usaha pengangkutan, penyimpanan, dan niaga tidak sebagai kelanjutan kegiatan usaha pengolahannya, maka kepada badan usaha wajib mempunyai izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga umum wholesale) atau izin usaha niaga terbatas trading) secara terpisah. dalam hal badan usaha melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa pada ruas transmisi atau pada wilayah jaringan distribusi wajib memiliki hak khusus dari badan pengatur. dalam hal badan usaha melakukan kegiatan usaha penyimpanan dengan kegiatan pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha penyimpanannya, maka kepada badan usaha diberikan izin usaha penyimpanan dan tidak diperlukan izin usaha pengangkutan. dalam . man setan sat presiden republik indonesia dalam hal badan usaha melakukan kegiatan usaha penyimpanan dengan kegiatan pengangkutan tidak sebagai penunjang kegiatan usaha penyimpanannya, maka kepada badan usaha wajib memperoleh izin usaha penyimpanan dan atau izin usaha pengangkutan secara terpisahsebagai penunjang kegiatan usaha naganya, maka kepada badan usaha diberikan izin usaha niaga dan tidak diperlukan izin usaha penyimpanan dan atau izin usaha pengangkutantidak sebagai penunjang kegiatan usaha naganya, maka kepada badan usaha wajib memperoleh izin usaha niaga umum wholesale) atau izin usaha niaga terbatas trading), izin usaha penyimpanan, dan atau izin usaha pengangkutan secara terpisah. bab pengolahan badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha pengolahan minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahan wajib memiliki izin usaha pengolahan dari menteri. . lan dag presiden republik indonesia dalam melaksanakan kegiatan usaha pengolahdan menjamin bahwa produk akhir yang dihasilkan memenuhi standar dan mutugolahan wajib menyampaikan laporan kepada menteri dan badan pengatur mengenai jadwal rencana tahunan, realisasi pelaksanaan bulanan, dan penghentian operasi guna perawatan fasilitas dan sarana pengolahan dalam rangka menjaga ketersediaan bahan bakar minyak. dalam melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, badan usaha perlu memperhatikan kepentingan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas dalam negeri. dalam hal terjadi kekurangan pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam menteri dapat menunjuk dan menugaskan badan usaha tertentu untuk meningkatkan kegiatan produksi bahan bakar minyak dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis dari badan usaha. pengolahan gas bumi menjadi lng, lpg dan gas liguefied gti) termasuk dalam dan atau merupakan kegiatan usaha hilir selama ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba serta bukan merupakan kelanjutan kegiatan usaha hulu. kegiatan . man wat pai presiden republik indonesia kegiatan usaha pengolahan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari menteri. pengolahan minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahan untuk memproduksi produk pelumas dan produk petrokimia ketentuan pengaturannya ditetapkan dan dilaksanakan bersama oleh menteri dan menteri yang membidangi industri. bab pengangkutan badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha pengangkutgangkutan dari menteri. terhadap kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat hak khusus dari badan pengatur. dalam melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan, badan usaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup,. man dag presiden republik indonesia badan usaha dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan yang menggunakan sarana angkutan darat selain pipa mengutamakan penggunaan usaha pengangkutan milik koperasi, usaha kecil, dan atau badan usaha swasta nasional melalui seleksi. badan usaha pemegang izin usaha pengangkutan wajib menyampaikan laporan kepada menteri setiap bulan sekali mengenai rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan usahanya meliputi jenis, jumlah dan kegiatan operasi atau sewaktu waktu apabilagas bumi melalui pipa yang dimilikinya dengan pertimbangan aspek teknis dan ekonomis. dalam hal terjadi kelangkaan bahan bakar minyak, dan pada daerah terpencil, guna menekan biaya distribusiyang dimilikinya dengan pertimbangan aspek teknis dan ekonomis. pemanfaatan bersama fasilitas dan sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan, diatur dan diawasi lebih lanjut oleh badan pengatur dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis. . man sat luh yati presiden republik indonesia badan usaha pemegang izin usaha pengangkutan wajib menyampaikan laporan kepada badan pengatur mengenai rencana dan realisasi pelaksanaan operasi kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa meliputi penggunaan fasilitas dan sarana pengangkutan gas bumi melalui pipa setiap bulan atau apabila diperlukan dengan tembusan disampaikan kepada menteri. pengaturan, penetapan dan pengawasan tarif dilakukan oleh badan pengatur dengan mempertimbangkan perhitungan keekonomian dari badan usaha, kepentingan pemakai dan konsumen. dalam melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa, badan usaha wajib menyesuaikan dengan rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional. rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasionalkepentingan pemerintah dalam mengembangkan pasar domestik. badan pengaturkepada badan usaha berdasarkan rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional. . gean sat pai presiden republik indonesia badan usaha yang telah melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dapat meningkatkan kapasitas fasilitas dan sarana pengangkatannya setelah mendapatkan penyesuaian hak khusus. terhadap kegiatan pengangkutan gas bumi yang berada dalam kegiatan usaha hulu dan digunakan untuk pengangkutan gas bumi produksi sendiri oleh kontraktor bersangkutan dan tidak merupakan usaha yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba, merupakan kegiatan usaha hulu dan tidak diperlukan izin usaha. terhadap kegiatan pengangkutan gas bumi yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan dan atau laba dan atau digunakan bersama dengan pihak lain dengan memungut biaya atau sewa atau pembebanan biaya bersama secara komersial, merupakan kegiatan usaha hilir dan wajib mendapatkan izin usaha dan hak khusus. bab penyimpanan badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha penyimpanyimpanan dari menteri. . gean naz wat luh yati presiden republik indonesia dalam melaksanakan kegiatan usaha penyimpanyimpanan wajib menyampaikan laporan kepada menteri mengenai rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan usaha penyimpanan meliputi jenis, jumlah dan atau mutu komoditas yang disimpan setiap (tiga) bulan sekali atau sewaktu waktuada wilayah yang mengalami kelangkaan bahan bakar minyak dan pada daerah terpencilemanfaatan bersama fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh badan pengatur. badan usaha yang telah melaksanakan kegiatan usaha penyimpanan dapat menambah dan meningkatkan kapasitas fasilitas dan sarana penyimpanan setelah mendapatkan penyesuaian izin usahanya. penyesuaian . san ra! presiden republik indonesia penyesuaian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam wajib terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari badan pengatur. badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penyimpanan lng wajib memiliki izin usaha penyimpanan lng. menteri menetapkan persyaratan dan pedoman pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam bab vii niaga badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha niagawajib memiliki izin usaha niaga dari menteri. dalam melaksanakan kegiatan usaha niaga, badan usaha wajib: menjamin ketersediaan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan atau hasil olahan secara berkesinambungan pada jaringan distribusi naganya, menjamin ketersediaan gas bumi melalui pipa secara berkesinambungan pada jaringan distribusi naganya, menjamin harga jual bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan atau hasil olahan pada tingkat yang wajar, menjamin . man wan presiden republik indonesia menjamin penyediaan fasilitas niaga yang memadai, menjamitetapkan oleh menteri, menjamin dan bertanggung jawab atas keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan, menjamin penggunaan peralatan yang memenuhi standar yang berlaku. badan usaha pemegang izin usaha niaga wajib menyampaikan laporan kepada menteri mengenai pelaksanaan kegiatan usaha niaga setiap bulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan dengan tembusan kepada badan pengatur. terhadap badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha niagaapat diberikan izin usaha niaga umum wholesale) atau izin usaha niaga terbatas trading). badan usaha pemegang izin usaha niaga umum wholesale) sebagaimana dimaksud dalam dapat melakukan kegiatan niaga untuk melayani konsumen tertentu (besar).penyimpanan serta jaminan suplai dari sumber dalam negeri dan atau luar negeri. menteri . gean sat presiden republik indonesia menteri menetapkan kapasitas fasilitas penyimpanan minimum sebagaimana dimaksud dalam yang harus direalisasikan badan usaha. badan pengatur memberikan pertimbangan kepada menteri berkaitan dengan penetapan kapasitas fasilitas penyimpanan minimum sebagaimana dimaksud dalam badan usaha sebagaimana dimaksud dalam dapat memulai kegiatan usaha naganya setelah memenuhi kewajiban kapasitas fasilitas penyimpanan minimum. badan usaha pemegang izin usaha niaga umum wholesale) dalam menyalurkan bahan bakar minyak, bahan bakar gasadan usaha melalui seleksi. penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud dalam wajib mengutamakanmasarkan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan lpgiliki perizinan sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku. badan usaha pemegang izin usaha niaga umum wholesale) bertanggung jawab atas standar dan mutu sampai tingkat penyalur. badan . ann wat presiden republik indonesia badan usaha wajib menyampaikan laporan kepada menteri dan badan pengatur mengenai penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud dalam dan badan usaha pemegang izin usaha niaga umum wholesale) bahan bakar minyak dapat melakukan kegiatan penyaluran secara langsung kepada pengguna transportasi melalui fasilitas dan sarana yang dikelola dan atau dimilikinya. kegiatan penyaluran secara langsung pada fasilitas dan sarana milik badan usaha sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat dilaksanakan paling banyak (dua puluh persen) dari jumlah seluruh sarana dan fasilitas kegiatan penyaluran yang dikelola dan atau dimiliki oleh badan usaha. kegiatan penyaluran pada sarana dan fasilitas yang dikelola dan atau dimiliki badan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam pengoperasiannya hanya dapat dilaksanakan oleh koperasi, usaha kecil dan atau badan usaha nasional. koperasi, usaha kecil dan atau badan usaha nasional dapat memiliki dan mengoperasikan fasilitas dan sarana milik sendiri melalui kerjasama dengan badan usaha pemegang izin usaha niaga umum wholesale). ketentuan pelaksanaan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri setelah mendapat pertimbangan dari badan pengatur. . gean wan presiden republik indonesia pengguna langsung yang mempunyai atau menguasai fasilitas pelabuhan dan atau terminal laut penerima (receiving terminal) dapat melakukan impor bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan atau, hasil olahasebagaimana dimaksud dalam dilarhasil olahan. terhadap pengguna langsung yikenakan sanksi pidana dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. badan usaha pemegang izin usaha niaga yang melaksanakan kegiatan niaga lpg wajib memiliki atau menguasai fasilitas dan sarana penyimpanan dan pengisian tabung lpg (battling plant). badan usaha pemegang izin usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam wajib mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu. badan usaha pemegang izin usaha niaga bertanggung jawab atas standar dan mutu lpg, tabung lpg, fasilitas dan sarana penyimpanan dan pengisian. . kan dag presiden republik indonesia badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha niaga gas bumi terdiri dari badan usaha yang memiliki fasilitas jaringan distribusi gas bumi dan badan usaha yang tidak memiliki fasilitas jaringan distribusi gas bumi. kegiatan usaha niaga gas bumi yang dilaksanakan oleh badan usaha yang memiliki fasilitas jaringan distribusi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan setelah mendapat izin usaha niaga gas bumi dan memperoleh hak khusus untuk wilayah jaringan distribusi. kegiatan usaha niaga gas bumi yang dilaksanakan oleh badan usaha yang tidak memiliki fasilitas jaringan distribusi sebagaimana dimaksud dalammperolehdalam melaksanakan kegiatan usaha niagamenteri menetapkan standar teknis atas tabung bahan bakar gas dan lpg serta fasilitas pengisian tabung bahan bakar gas dan lpg (battling plant) dari badan usaha pemegang izin usaha niaga bahan bakar gas dan lpg. menteri menetapkan standar teknis minimum atas fasilitas dan sarana kegiatan penyalur. . aan yaa wan presiden republik indonesia terhadap penjualan minyak bumi dan gas bumi sebagai hasil produksi yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian kegiatan usaha hulu tidak diperlukan izin usaha niaga. bab viii cadangan strategis minyak bumi cadangan strategis minyak bumi disediakan oleh pemerintah yang dapat diperoleh dari produksi dalam negeri dan atau impor. pemerintah dapat menugaskan badan usaha untuk menyediakan cadangan strategis minyak bumi sebagaimana dimaksud dalam menteri mengatur dan menetapkan cadangan strategis minyak bumi yang berkaitan dengan jumlah, jenis, dan lokasi penyimpanan serta penggunaan cadangan strategis minyak bumi. jumlah cadangan strategis minyak bumi ditetapkan berdasarkan kebutuhan bahan bakar minyak dan jenisnya disesuaikan dengan konfigurasi fasilitas pengolahan dalam negeri yang akan menggunakan cadangan strategis minyak bumi. penggunaan cadangan strategis minyak bumi ditetapkan oleh menteri pada saat terganggunya pasokan minyak bumi guna mendukung penyediaan bahan bakar minyak dalam negeri. pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan atas cadangan strategis minyak bumi diatur lebih lanjut oleh menteri. bab . (ann tan wat presiden republik indonesia bab cadangan bahan bakar minyak nasional menteri menetapkan kebijakan mengenai jumlah dan jenis cadangan bahan bakar minyak nasional. jenis cadangan bahan bakar minyak nasional sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan menteri. menteri dapat menunjuk badan usaha pemegang izin usaha pengolahan, badan usaha pemegang izin usaha penyimpanan dan badan usaha pemegang izin usaha niaga yang menghasilkan dan atau mengusahakan jenis bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam untuk menyediakan cadangan bahan bakar minyak nasional. cadangan bahan bakar minyak nasional dari masing masing badan usaha sebagaimana dimaksud dalam diatur dan ditetapkan oleh badan pengatur. pengawasan penyediaan cadangan bahan bakar minyak nasional sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh badan pengatur. cadangan bahan bakar minyak nasional sebagaimana dimaksud dalam hanya dipergunakan pada saat terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak yang pengaturan dan penetapannya dilaksanakan oleh badan pengatur. dalam hal kelangkaan bahan bakar minyak telah dapat diatasi, cadangan bahan bakar minyak nasional dikembalikan pada keadaan semula. . wat presiden republik indonesia badan usaha yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam wajib melaporkan mengenai kondisi bahan bakar minyak sebagai bagian dari cadangan bahan bakar minyak nasional meliputi lokasi, jumlah dan jenisnya kepada badan pengatur dengan tembusan kepada menteri setiap bulan. dalam hal badan usaha tidak menyediakan cadangan bahan bakar minyak nasional pada saat diperlukan sebagaimana dimaksud dalam menteri dapat mengenakan sanksi administratif dan atau denda kepada badan usaha sesuai dengan rekomendasi badan pengatur. bab standar dan mutu menteri menetapkan jenis, standar dan mutu bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan atau hasil olahan yang berupa produk akhir (finished product) yang akan dipasarkan dalam negeri. standar dan mutu bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau hasil olahan yang dipasarkan dalam negeri wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan menteri sebagaimana dimaksud dalam dalam menetapkan standar dan mutu sebagaimana dimaksud dalam menteri wajib. gean yaa wat presiden republik indonesia badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengolahan yang menghasilkan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau hasil olahan wajib mempunyai laboratorium uji terakreditasi. badan usaha yang melakukan kegiataatau hasil olahan menyediakan fasilitas pengujian terhadap mutu hasil pencampuran (blending) sesuai standar dan mutu yang ditetapkan menteri. dalam hal badan usaha sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat menyediakan fasilitas pengujian milik sendiri, dapat memanfaatkan fasilitas laboratorium uji yang terakreditasi milik pihak lain. terhadap bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau hasil olahan yang berupa produk akhir (finished product) yang diimpor untuk dipasarkan langsung dalam negeri wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh menteri. terhadap bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau hasil olahan yang akan diekspor, dapat ditetapkan standar dan mutu oleh produsen sesuai permintaan konsumen. terhadap bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau hasil olahan dengan permintaan khusus dapat ditetapkan standar dan mutu tersendiri dan harus dilaporkan kepada menteri. . man sat presiden republik indonesia menteri mengatur dan menetapkan tata cara pengawasapasarkan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam bab ketersediaan dan distribusi jenis bahan bakar minyak tertentu untuk menjamin ketersediaan dan distribusi jenis bahan bakar minyak tertentu diselenggarakan kegiatan usaha niaga melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. pelaksanaan secara bertahapmengatur ketentuan mengenai jenis bahan bakar minyak tertentu, perencanaan penjualan dan ketentuan ekspor dan impor bahan bakar minyak. dalam hal penyelenggaraan kegiatan usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam belum mencapai mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan, diberlakukan pengaturan penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu. pengaturan sebagaimana dimaksud dalam hanya berlaku bagi badan usaha pemegang izin usaha niaga umum wholesale) bahan bakar minyak. . gean sat luh yati presiden republik indonesia menteri menetapkan wilayah usaha niaga jenis bahan bakar minyak tertentu dalam negeri. wilayah usaha niaga jenis bahan bakar minyak tertentu sebagaimana dimaksud dalam meliputi wilayah usaha niaga bahan bakar minyak yang mekanisme pasarnya sudah berjalan, wilayah usaha niaga bahan bakar minyak yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan wilayah usaha niaga bahan bakar daerah terpencil. badan pengatur memberikan pertimbangan kepada menteri berkaitan dengan penetapan wilayah usaha niaga jenis bahan bakar minyak tertentu sebagaimana dimaksud dalam badan pengatur menetapkan wilayah distribusi niaga jenis bahan bakar minyak tertentu untuk badan usaha pemegang izin usaha niaga berikut tata caranya. badan pengatur menetapkan pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan termasuk fasilitas penumpangnya dalam penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu terutama untuk wilayah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil. apabila diperlukan terhadap wilayah usaha niaga jenis bahan bakar minyak tertentu yang belum dan atau tidak mampu untuk terbentuknya mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan, pemerintah dapat menetapkan batasan harga eceran jenis bahan bakar minyak tertentu. harga. aan wat presiden republik indonesia harga eceran jenis bahan bakar minyak tertentu sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari harga tingkat usaha niaga umum wholesale) ditambah biaya distribusi dan margin pengecer serta pajak. pemerintah menetapkan batasan harga sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan masukan dari badan pengatur sesuai dengan perhitungan nilai perekonomiannya. badan usaha pemegang izin usaha niaga umum wholesale) yang melaksanakan kegiatan niaga jenis bahan bakar minyak tertentu kepada pengguna transportasi, wajib memberikan kesempatan kepadajenis bahan bakar minyak tertentu. gean wat presiden republik indonesia badan usaha pemegang izin usaha niaga umum wholesale) yang melaksanakan kegiatan niaga bahan bakar minyak jenis minyak tanah untuk rumah tangga dan atau usaha kecil wajib melakukannya melaluibahan bakar minyak jenis minyak tanahpenyalur sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat melaksanakan penyaluran kepada pengguna rumah tangga dan atau usaha kecil dan tidak dapat melaksanakan penyaluran kepada lingkup pengguna laindalam rangka menunjang kegiatan usaha niaga jenis bahan bakar minyak tertentu yang dilaksanakan oleh penyalur, badan usaha pemegang izin usaha niaga umum wholesale) wajib mengutamakan penggunaan usaha pengangkutan milik koperasi, usaha kecil dan atau badan usaha swasta nasional melalui seleksi. usaha . aan wan presiden republik indonesia usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam wajib dilakukan secara terintegrasi dengan badan usaha melalui perjanjian kerjasama. usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam wajib memperoleh perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xii harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi harga bahan bakar minyak dan gas bumi, kecuali gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil sebagaimana dimaksud dalam diatur dan ditetapkan oleh badan pengatur dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis atas penyediaan gas bumi serta sesuai dengan kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah. badan pengatur melaksanakan pengawasan atas harga bahan bakar minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam dan harga eceran bahan bakar minyak dalam negeri terdiri dari harga tingkat badan usaha pemegang izin usaha niaga umum wholesale), ditambah biaya distribusi dan margin pengecer serta pajak. . naz sat luh yati presiden republik indonesia pengenaan pajakxiii penyaluran bahan bakar minyak pada daerah terpencil menteri menetapkan kebijakan untuk daerah terpencil berdasarkan atas pertimbangan lokasi, kesiapan pembentukan pasar dan nilai strategis wilayah yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan dari badan pengatur. penyaluran bahan bakar minyak daerah terpencil diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh badan pengatur. dalam melaksanakan penyaluran bahan bakar minyak daerah terpencil sebagaimana dimaksud dalam badan usaha dapat bekerja sama dengan badan usaha milik daerah, koperasi, usaha kecil dan atau badan usaha nasional yang telah mempunyai jaringan distribusi daerah terpencil dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis. bahan bakar minyak yang wajib disalurkan daerah terpencil sebagaimana dimaksud dalam adalah bahan bakar minyak jenis bensin, minyak solar dan minyak tanah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. bab xiv . kan bag presiden republik indonesia bab xivbadan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga wajib menjamin dan menaati ketentuan, pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam dalam kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. badan usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga ikut bertanggung jawab dalam pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat dalam rangka menjalin hubungan dengan masyarakat sekitarnya. tanggung jawab badan usaharbadan usaha dengan masyarakat sekitarnya. . ann wan presiden republik indonesia kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat oleh badan usahaimana kegiatan usahanya dilaksanakan. bab pemanfaatan barang, jasa, kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri serta penggunaan tenaga kerja penggunaan barang dan peralatan dalam kegiatan usaha hilir wajib memenuhi standar yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha hilir. man naa! pai presiden republik indonesia dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha hilibadan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha hiliyang berlakubadan usahambinaan dan pengembangan tenaga kerja warga negara indonesia dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xvi . man yaa ra! presiden republik indonesia bab xvi pembinaan dan pengawasan menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga sesuai peraturan pemerintah ini. pengawasan yang terkait dengan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dilaksanakan oleh badan pengatur. ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut oleh menteri. ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut oleh badan pengatur. bab xvii sanksipengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan atau izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh menteri. dalam . aan tan wat presiden republik indonesia dalam hal badan usaha setelah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalamdalam menteri dapat membekukan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga. badan pengatur menetapkan dan memberikan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran hak khusus kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa. badan pengatur menetapkan dan memberikan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban badan usaha dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak. sanksi sebagaimana dimaksud dalam dan berupa teguran tertulis, denda, penangguhan, pembekuan, dan pencabutan hak dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak serta pencabutan hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa. ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut oleh badan pengatur. yen wat presiden republik indonesiamenteri dapat memberikan sanksi teguran tertulis, penangguhan, dan pembekuan serta pencabutan izin usaha terhadap badan usaha yang melakukan pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam segala kerugian yang timbul sebagai akibat diberikansetiap orang atau badan usaha yang melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam dipidana sesuai dengan peraturan perundang undangan bidang minyak dan gas bumi. setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, hasil olahan, dan atau bahan bakar lainsetiap . ann tan naz wat presiden republik indonesia setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dipidana penjara paling lama (enam) tahun dan denda paling tinggi (enam puluh miliar rupiah). bab xvii ketentuan lain pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga, yang berkaitan dengan kegiatan usaha hilir, badan usaha wajib menggunakan sistem alat ukur yang ditetapkan menteri.menteri mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi keadaan kelangkaan bahan bakar minyak. dalam keadaan harga bahan bakar minyak dan bahan bakar gas jenis lpg menjadi tidak stabil atau bergejolak yang mengakibatkan beban yang sangat berat bagi konsumen, pemerintah dapat melakukan tindakan untuk menstabilkan harga dengan mempertimbangkan kepentingan pemakai, konsumen, dan badan usaha. . man sat pai presiden republik indonesia setiap orang dan atau badan usaha yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran oleh badan usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam dapat melaporkan secara tertulis kepada badan pengatur. tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh badan pengatur. bab xix ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan pemerintah ini segala peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan usaha hilir, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan atautetapkan. agar . ann naa!pemerintah dengan memperhatikan dampak yang dapat ditimbulkannya. peraturan pemerintah ini mengatur mengenai kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, yang antara lain meliputi . want presiden republik indonesia meliputi pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasannya, mekanisme pemberian izin usaha, kegiatan pengolahan, pengangkutan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa, penyimpanan dan niaga, cadangan strategis minyak bumi, cadangan bahan bakar nasional, standar dan mutu, ketersediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu, harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi, penyaluran bahan bakar minyak pada daerah terpencil,pemanfaatan barang, jasa, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri serta penggunaan tenaga kerja dan sanksi dalam kegiatan usaha hilir. demi cukup jelas kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin usaha dan hanya diberikan kepada badan usaha setelah memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang diperlukan. badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha hulu dilarang melakukan kegiatan usaha hilir dan badan usaha hilir tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu kecuali dengan membentuk badan hukum yang terpisah atau secara holding company. cukup jelas huruf cukup jelas huruf b. kan wanbahan bakar minyak tertentu antara lain bensin, minyak solar dan minyak tanah dan atau bahan bakar minyak jenis lain. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas . aan cpengaturan dan penetapan dimaksudkan agar badan usaha memberikan kesempatan pemanfaatan bersama tersebut dan badan pengatur wajib memperhatikan dan mempertimbangkan segi teknis dan ekonomis sehingga badan usaha yang memiliki dan atau menguasai fasilitas penyimpanan dan pengangkutan bahan bakar minyak tidak terganggu kegiatan operasinya.penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak. huruf cukup jelas . yaa wat presiden republik indonesiahuruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf agar tidak merugikan dan memberatkan badan usaha dan konsumen, maka dalam menetapkan tarif, badan pengatur wajib memperhatikan kepentingan pemilik gas bumi, pemilik pipa dan konsumen. huruf penetapan harga gas bumi hanya diberlakukan untuk rumah tangga dan pelanggan kecil yang menggunakan gas bumi dengan skala konsumsi tertentu. huruf cukup jelasusaha pengangkutan gas bumi melalui pipa. huruf cukup jelas. aan dat presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas pemberian pertimbangan tertulis tersebut antara lain memuat pelanggaran pelanggaran yang dilakukan badan usaha, dampak kajian dari segi teknis dan keekonomian serta usulan jenis sanksi yang akan diberikan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas pelimpahan wewenang pemberian izin usaha untuk kegiatan tertentu adalah dimaksudkan untuk lebih memudahkan pelaku usaha dan dalam rangka efisiensi guna menghindari ekonomi biaya tinggi serta dengan memperhatikan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha termasuk dalamnya dengan memperhatikan kepemilikan saham asing dan atau pemanfaatan fasilitas penanaman modal. pelimpahan wewenang pemberian izin usaha untuk kegiatan tertentu dapat dilakukan kepada pemerintah daerah, instansi terkait, dan atau badan tertentu yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi penanaman modal. . kan aka dag presiden republik indonesia huruf cukup jelas huruf badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutanruas transmisi dan atauhuruf cukup jelas huruf badan usaha yang melakukan kegiatan usaha niagacukup jelas cukup jelas cukup jelas . want presiden republik indonesia persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha ditetapkan dalam suatu keputusan menteri yang antara lain memuat akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapat pengesahan instansi yang berwenang: profil perusahaan (company profile), nomor pokok wajib pajak npp), surat tanda daftar perusahaan (tdp), surat keterangan domisili perusahaan, surat informasi sumber pendanaan, surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan, surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana. yang dimaksud dengan kelanjutan kegiatan usaha pengolahannya adalah bahwa badan usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga merupakan kegiatan yang menunjang dan terkait langsung dengan kegiatan usaha pengolahannya serta tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba. cukup jelas cukup jelas cukup jelas . anolahgolah. kan yan dag presiden republik indonesia cukup jelas berdasarkan ketentuan ini, untuk bidang pelumas diberlakukan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu bahwa berkaitan dengan pemberian izin usaha pabrikasi (blending) pelumas dan atau pengolahan pelumas bekas diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab bidang perindustrian setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari menteri. sedangkan mengenai penetapan standar dan mutu pelumas seta pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh menteri. yang dimaksudkan dengan izin usaha pengangkutan dari menteri adalah izin usaha yang diberikan menteri kepada badan usaha untuk melakukan kegiatan pemindahan, penyaluran dan atau pendistribusian mengingat bahwa komoditas tersebut mempunyai sifat strategis dan vital yang mempunyai dampak secara langsung terhadap kepentingan masyarakat banyak. terhadap badan usaha yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk melengkapi perizinan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan bidang transportasi. cukup jelas cukup jelas . pia presiden republik indonesia pengangkutan yang dapat dilaksanakan oleh koperasi, usaha kecil dan atau badan usaha swasta nasional adalah pengangkutan yang menggunakan sarana angkutan darat luar kereta api, dengan tujuan memberdayakan kemampuan koperasi, usaha kecil dan atau badan usaha swasta nasional untuk ikut serta dalam kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak ditingkat pengecer yang penunjukannya dilaksanakan oleh badan usaha melalui seleksi. dalam melakukan seleksi dan menentukan kriteria badan usaha swasta nasional didasarkan pada perusahaan lokal, setempat atau perseorangan dengan keseluruhan kepemilikan modal atau sahamnya adalah dalam negeri (seratus per seratus).angkutan gas bumi melalui pipain yang akan memanfaatkan fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa. aanyimpan. fan yaa sat presiden republik indonesiayimpancukup jelas cukup jelas ketentuan wajib memiliki izin usaha juga berlaku terhadap badan usaha yang ditunjuk untuk menjual minyak bumi dan gas bumi bagian pemerintah yang bukan merupakan kelanjutan dari kegiatan usaha hulu dan tidak terkait dengan kontrak kerja sama. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf c. kan want presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan harga jual bahan bakar minyak pada tingkat yang wajar adalah harga jual bahan bakar minyakhuruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas izin usaha wajib dimiliki oleh badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha niaga terbatas trading) yang tidak mempunyai fasilitas dan sarana niaga. persyaratan untuk mendapatkan izin usaha niaga terbatas trading) dibedakan dengan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha niaga umum wholesale) yang mempunyai fasilitas dan sarana niaga. cukup jelas cukup jelas . kan presiden republik indonesia yang dimaksud dengan penetapan kapasitas dalam ketentuan ini adalah fasilitas penyimpanan minimum yang harus disediakan badan usaha untuk kegiatannya dengan mengacu pada kewajiban kapasitas fasilitas penyimpanan minimum bahan bakar minyak yang ditetapkan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas tanggung jawab atas standar dan mutu tidak hanya dibebankan pada badan usaha pemegang izin usaha niaga umum wholesale) tetapi secara tanggung renteng juga merupakan tanggung jawab penyalur sampai tingkat konsumen. cukup jelas . ann tan wat presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan pengoperasian oleh koperasi, usaha kecil dan atau badan usaha swasta nasional adalah bahwa pengoperasiannya dilaksanakan melalui seleksi dan terintegrasi dengan badan usaha niaga skala besar yang telah mempunyai izin usaha niaga umum wholesale). cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas . aan tan yaa wat presiden republik indonesia cukup jelas cukup jelas dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan penugasan untuk menyediakan cadangan strategis minyak bumi hanya dapat ditugaskan atau diwajibkan terhadap badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha pengolahan yang memiliki dan atau menguasai fasilitas dan sarana kilang. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan jenis cadangan bahan bakar minyak adalah bahan bakar minyak yang selalu tersedia dalam jumlah dan jenis tertentu yang dapat digunakan setiap saat dan apabila tidak tersedia dan atau terlambat digunakan akan mengakibatkan gangguan dan sangat mempengaruhi perekonomian nasional. . iny dmperhatikan kebutuhan masyarakat, keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan dan untuk melindungi konsumen bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan atau hasil olahan, pemerintah melalui menteri mengatur dan menetapkan standar dan mutunya termasuk tatacara pengawasannya. menteri dalam menetapkan standar dan mutu juga memperhatikan perkembangan teknologi permesinan serta standar dan mutu internasional. . kan dag presiden republik indonesia cukup jelas yang dimaksud dengan pengaturan secara bertahap dalam keputusan presiden ini adalah aturan mengenai pertahanan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha niaga jenis bahan bakar minyak tertentu meliputi perencanaan penjualan badan usaha yang didasarkan pada kebutuhan tahunan setiap wilayah usaha niaga bahan bakar minyak dan mekanisme pengalihan hak penjualan kepada badan usaha lain serta ketentuan tatacara ekspor dan impor termasuk rekomendasinya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat konsumen. yang dimaksud dengan perencanaan penjualan adalah jumlah jenis bahan bakar minyak tertentu yang diajukan untuk diusahakan badan usaha dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak wilayah usaha niaga jenis bahan bakar minyak tertentu dan mendapat penetapan dan persetujuan badan pengatur. cukup jelas cukup jelas. aan yaa wat presiden republik indonesia dalam menetapkan pembagian wilayah usaha niaga jenis bahan bakar minyak tertentu didasarkan pada pertimbangan kebutuhan, lokasi, kesiapan pembentukan pasar dan nilai strategis dari wilayah yang bersangkutan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas ketentuan terhadap harga bahan bakar gas jenis lpg diserahkan pada mekanisme pasar dilakukan setelah adanya persaingan terbentuknya dalam pasar lpg atau sekurang kurangnya terdapat (dua) badan usaha pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha niaga lpg. cukup jelas . gean sat presiden republik indonesia pengawasan atas harga jual bahan bakar minyak dan gas bumi berpedoman pada tingkat harga yang wajar, hargan wat presiden republik indonesia cukup jelascukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas . getoleh menteri adalah ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pemeriksaan teknis sistem alat ukur. yang dimaksud dengan tindakan menteri adalah cara dan atau langkah untuk mengatasi keadaan kelangkaan bahan bakar minyak melalui pelepasan cadangan bahan bakar minyak nasional yang dimiliki oleh badan usaha atau melalui peningkatan impor bahan bakar minyak dengan pemberian kemudahan dan insentif yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan badan pengatur. . naz wat presiden republik indonesia yang dimaksud dengan tindakan pemerintah adalah cara atau langkah untuk menstabilkan harga bahan bakar minyak melalui penetapan harga jual eceran tertinggi yang ditetapkan bersama menteri dan menteri terkait setelah berkonsultasi dengan presideadio republik indonesia presiden republik indonesia, menimbang aa. bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing bidang pelayanan jasa penyiaran kepada masyarakat pada era globalisasi, dipandang perlu mengalihkan bentuk satuan kerja instansi pemerintah menjadi badan usaha pelayanan yang secara mandiri dan otonom mengelola manajemen instalasinya, bahwa radio republik indonesia sebagai salah satu unit pelaksana teknis pemerintah bidang jasa penyiaran, sejalan dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pelayanan yang dicapai, perlu memiliki landasan kerja guna meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan jasa penyiarannya, bahwa guna kelancaran dan terjaminnya pelaksanaan pengelolaan radio republik indonesia secara ekonomis satu pihak dan diperolehnya manfaat yang sebesar besarnya bagi rakyat, bangsa dan negara lain pihak, maka perlu mengalihkan status radio republik indonesia menjadi suatu badan usaha pelayanan, yang memiliki kewenangan otonomi yang lebih luas, bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan ketentuan tentang pendirian perusahaan jawatan peran) radio republik indonesia dengan peraturan pemerintah.saha negarajawatan radio republik indonesia. bab ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: perusahaan jawatan adalah perusahaan jawatan radio republik indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun yang selanjutnya disingkat peran. menteri keuangan adalah menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan peran. direksi adalah direksi peran yang bertanggung jawab atas kepengurusan peran, serta mewakili peran baik dalam maupun luar pengadilan. mean nya ny sen. kpo presiden republik indonesia dewan , sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha yang ditetapkan oleh menteri keuangan. penyiaran radiogelombang elektromagnetik, table, serat optik, dan atau lainnya untuk dapat diterima oleh masyarakat dengan pesawat penerima siaran radio dengan atau tanpa alat bantu. siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara yang dipancarkan atau ditransmisikan melalui gelombang elektromagnetik baik terestrial maupun satelit, kabel, serat optik atau media lainnya yang dapat diterima oleh khalayak dengan pesawat penerima siaran radio dengan atau tanpa alat bantubab pendirian perusahaan jawatan untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan kegiatan usaha penyiaran radio, dengan peraturan pemerintah ini didirikan perusahaan jawatan radio republik indonesia. memang nya ny presiden republik indonesia bab iiijasa penyiaran publik dalam bidang penyiaran radioperan berkedudukan dan berkantor pusat jakarta. peran didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. bagian ketiga maksud, tujuan dan kegiatan maksud dan tujuan peran adalah menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio sesuai dengan prinsip prinsip radio publik yang independen, netral, mandiri dan program siarannya senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat, serta tidak semata mata mencari keuntungan. untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud peran menyelengarakan kegiatan usaha jasa penyiaran publik dalam bidang mapan pa) nya ny sen. kpo presiden republik indonesia informasi, pendidikan dan hiburan serta usaha usaha terkait lainnya yang dilakukan dengan standar kualitas yang tinggiperan dapat menerima: bantuan dan atau subsidi yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara berupa uang ataupun barang, hasil jasa penyiaran iklan, hasil kerjasama dengan lembaga lain yang mempunyai keterkaitan fungsi, hasil usaha usaha yang sah. dalam rangka pengembangan usaha, peran dapat: menerima hibah sesuai,radio republik indonesia sebagai unit pelaksana teknis, berdasarkan penetapan menteri keuangansan plan presiden republik indonesia bagian keenam . bagian keenam pembinaan pembinaan keuangan dan pembinaan teknis peran dilakukan oleh menteri keuangan. pembinaan pernya, penggunaan hasil usaha serta kebijakan pengembangan lainnya. pembinaan. pedoman sebagaimana dimaksud dalam disusun berdasarkan kebijakan pengembangan peran sebagaimana dimaksud dalam dalam rangka melaksanakan pembinaan peran, menteri keuanganndirian permean pa) nya ny kun presiden republik indonesia. anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh menteri keuangan. anggota direksi dapanggota anggota direksi dilarang memangku jabatan rangkap:elolaan perperaturan perundang undangan yang berlaku. san naz ang presiden republik indonesia . direksi mempunyai tugas dan wewenang untuk: memimpin dan mengelola peran sesuai dengan tujuan peran dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna, menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan peran, mewakili peran dalam dan luar pengadilan, melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus peran sebagaimana yang telah digariskan oleh menteri keuangan, menetapkan kebijakan operasional peran, menyiapkan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran peran, mengadakan serta memelihara pembukuan dan administrasi peran sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi peran,peran, menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala. dalam menjalankan tugasnyaa) nya ny presiden republik indonesiaelolaan peran dijalankan oleh dewan pengawas. dalam . dalam melaksanaan, baik sendiri maupun bersama sama, orang atau badan lainan apabila: terjadi perkara depan pengadilan antara perdalam melaksanakan tugasrapat direksi diselenggarakan paling sedikit (satu) kali dalam (satu) minggumea pa) nya ny kpo presiden republik indonesiapaling lambat (enam puluh) hari sebelum rencana jangka panjang berlaku secara efektif. pengesahan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh, proyeksi keuangan, hal hal yang memerlukan pengesahan menteri keuangan. rencana kerja dan anggaran perman pkn ita nya ny presiden republik indonesia sepanjang telah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran peran. bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran peran sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh menteri keuangan. bagian kecepatan . bagian kecepat dan seorang diantaranya diangkat menjadi ketua dewan pengawasyel lain plnatau terlibat dalam tindakan. keputusan :an nya ny sen. kpo presiden republik indonesia memberikan pendapat dan saran kepada menteri keuangan mengenai rencana kerja dan anggaran peran yang diusulkan oleh direksi: mengikuti perkembangan kegiatan peran, memberikan pendapat dan saran kepada menteri keuangan mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengurusan peran, melaporkan dengan segera kepada menteri keuangan,tugaskeuangan dapat mengangkat seorang sekretaris atas beban peranpaling sedikit (satu) kali dalam (satu) bulan. dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam dibicarakan hal hal mean presiden republik indonesiakegiatan peran, serta menilai mengenmen nya ny presiden republik indonesia: perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan. dalam hal adamean nya ny presiden republik indonesia pembangunan untuk diperiksa. laporan tahunan yang telah diperiksa oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan atau akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam disampaikan secara tertulis oleh direksi kepada menteri keuangan, untuk dimintakan pengesahlaporan tahunan tersebut sesuai dengan bidang tugasnya masing masing. dalam . dalam hal laportahunan baik laporan triwulan, laporan semester, maupun laporan lainnya tentang kinerja peran disampaikan kepada menteri keuangan dan dewan pengawas. laporan tahunan, laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam babkepegawaian pegawai peran adalah pegawai negeri sipil, direksi atas persetujuan menteri keuangan dapat mengangkatpa) nya ny sen. kpo presiden republik indonesia oleh menteri keuangan.an diatur oleh direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian ketigabelas ketentuan lain lain tata cara untuk menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang ditetapkan oleh menteri keuangan.tentangmencampuri pengurusan dan pengelolaan peran. instansi pemerintah dilarang membebani peran luar tugas pokok dan fungsi peran. bab ketentuan peralihan man ita nya ny snn kpomengenai radio republik indonesia,ny)presiden republik indonesia, menimbang bahwa ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang perairan indonesia yang merupakan tindak lanjut pengesahan konvensi perserikatan bangsa bangsa tentang hukum laut tahun memuat ketentuan antara lain bahwa hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, bahwa undang undang nomor tahun tentang perairan indonesia tersebut juga menentukan bahwa pemerintah menentukan alur alur laut termasuk rute penerbangan atasnya yang cocok digunakan untuk pelaksanaan lintas alur laut kepulauan tersebut dengan menentukan sumbu sumbunya yang dicantumkan pada peta peta laut yang diumumkan, bahwa komite keselamatan maritim maritime safety committee) international maritime organization pada sidangnya tahun dengan resolusi msc. telah menerima usulan indonesia tentang alur laut kepulauan indonesia, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf dan perlu ditman ya na, wat presiden republik indonesia memutuskan men. babi ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan alur laut kepulauan adalah alur laut sebagaimana dimaksud dalam butir undang undang yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan. undang undang adalah undang undang nomor tahun tentang perairan indonesia. hak lintas alur laut kepulauan adalah hak kapal dan pesawat udara asing untuk melakukan lintas sebagaimana dimaksud dalam dan undang undang. hak lintas damai adalah hak kapal asing untuk melakukan lintas sebagaimana dimaksud dalam undang undang. laut teritorial adalah laut teritorial sebagaimana dimaksud dalam undang undang. perairan kepulauan adalah perairan kepulauan sebagaimana dimaksud dalam undang undang. konvensi adalah konvensi sebagaimana dimaksud dalam angka undang undang. bab hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan kapal dan pesawat udaramelintasi laut teritorial dan perairan kepulauan indonesia. . mulan ata na, kpo presiden republik indonesia (l)alur laut kepulauan tersebut sebagaimana ditetapkan dalam pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini bagian bagian lain perairan indonesia dapat dilaksanakan setelah (l)mpergunakan amunisi. kecuali dalam keadaan force majeure atau. man ya na, kpo presiden republik indonesiasanayy(l)udalam atau(l) kapal asing sewaktu melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan wajib men. malang na, kpo presiden republik indonesia kapal asing sewaktu melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan dalam suatu alur laut mana telah ditetapkan suatu skema pemisah lintas untuk pengaturan keselamatan pelayaran, wajib menaati pengaturan skema pemisah lintas tersebut(l) pesawat udara sipil asing yang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan harus pengawas lalu lintas udara yang berwenang ysanakan hak lintas alur laut kepulauan harus menghormati peraturan udara mengenai keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf jl) kapal asing yang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan dilarang membuang minyak, limbah. naz sen. kpi presiden republik indonesia(l)oleh suatu kapal perang atau pesawat udara negara asing, sewaktu melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui perairan indonesia. bab iii penetapan alur laut kepulauan yang dapat digunakan untuk hak lintas alur laut kepulauan jl)cina selatan samudera hindia atau sebaliknya, melintasi laut natuna, selat kalimat, laut jawa, dan selat sundasampai dengan sebagaimana tercantum dalam daftar koordinat yang dimaksud dalam alur. naz eat presiden republik indonesia alur laut kepulauan sebagaimana dimaksud dalam atas mempunyai alur laut kepulauan cabang yang menjadi satu dengan alur laut kepulauan pada titik untuk pelayaran dari selat singapura melalui laut natuna atau sebaliknya, yang garis sumbunya merupakan garis yang menghubungkan titik titik penghubung ia dansulawesi samudera hindia atau sebaliknya, melintasi selat makassar, laut flores, dan selat lombokii sampai dengan i1adalah alur laut kepulauan iii yang garis sumbunya merupakan garis yang menghubungkan titik titik penghubung iii sampai dengan iii sebagaimana tercantum dalam daftar koordinat yang dimaksud dalam s5) alur laut kepulauan iii a sebagaimana dimaksud dalam atas mempunyaidan laut banda, dan selat leti yang garis sumbunya merupakan garis yang menghubungkan titik titik penghubung iii nibcabang iii pada titik iii untuk pelayaran dari samudera pasifik laut aragua atau sebaliknya, melintasi laut maluku, laut seram, dan laut banda, yang garis sumbunya merupakan garis yang menghubungkan titik titik penghubung ini ini dan iii sebagaimana tercantum dalam daftar koordinat yang dimaksud dalam alur. tan naz presiden republik indonesiayang garis sumbunya merupakan garis yang menghubungkan titik titik penghubung iiihindia laut sulawesi atau sebaliknya, melintasi laut satu, selat ombak, laut banda, laut seram, dan laut maluku atau untuk pelayaran dari laut timor laut sulawesi atau sebaliknya, melintasi selat leti, laut banda, laut seram, dan laut maluku atau untuk pelayaran dari laut aragua laut sulawesi atau sebaliknya, melintasi laut banda, laut seram, dan laut maluku yang garis sumbunya merupakan garis yang menghubungkan titik titik penghubung iii iii dan iii sebagaimana tercantum dalam daftar koordinat yang dimaksud dalam (l) garis sumbu alur alur laut kepulauan dan titik titik penghubung garis sumbu sebagaimana dimaksud dalam atas dicantumkan dalam peta peta navigasi untuk dipublikasikan sebagaimana mestinya. koordinat geografis titik titik penghubung garis garis sumbu alur laut kepulauan yang dimaksud dalam adalah sebagaimana tercantum dalam daftar koordinat, dalam lampiran lampiran ii, lampiran kita, dan lampiran iii. posisi titik titik penghubung ia ini lia nib nic nid dan iii sebagai titik penghubung terluar garis sumbu alur laut kepulauan sebagaimana tercantum dalam daftar koordinat geografis yang dimaksud dalam terletak pada perpotongan garis sumbu alur laut kepulauan dengan batas terluar laut teritorial. apabila karena perubahan alamiah titik penghubung terluar garis sumbu tersebut tidak berada pada posisi geografis seperti yang tercantum dalam daftar koordinat geografis yang dimaksud dalam maka posisi geografis titik titik penghubung terluar tersebut ditetapkan sesuai dengan kenyataan lapangan. peta. men tao nya ny snn kpo presiden republik indonesia (s5) peta ilustratif yang menggambarkan garis garis sumbu dan titik titik penghubung garis sumbu sebagaimana dimaksud dalam dilampirkan sebagai lampiran iv, lampiran lampiran dan lampiran vii. bab ketentuan lain lain ketentuan dalam peraturan pemerintah ini tidak mengurangi hak kapal asing untuk melaksanakan lintas damai dalam alur alur laut kepulauan. ketentuan dalam peraturan pemerintah ini mengenai alur laut kepulauan indonesia dan lintas alur laut kepulauan indonesia tidak berlaku bagi selat leti dan sebagian selat ombak yang berbatasan dengan wilayah timor timur, yang dengan perubahan status wilayah timor timur, berubah statusnya menjadi perairan yang tidak merupakan bagian dari perairan kepulauan indonesia. enam bulan setelah peraturan pemerintah ini mulai berlaku, kapal dan atau pesawat udara asing dapat melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan hanya melalui alur laut kepulauan sebagaimana ditetapkumum undang undang nomor tahun tentang perairan indonesia yang ditetapkan sebagai tindak lanjurairan pedalaman juga laut teritorial dan perairan kepulauan serta wilayah udara atas wilayah daratan, perairan pedalaman, laut teritorial dan perairan kepulauan tersebutmengandung ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara asing menikmati hak lintas alur laut kepulauan melalui laut teritorial dan perairan kepulauan indonesia tersebut untuk keperluan melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif bagian lain dari laut bebas atau zona ekonomi eksklusif. undang undang nomor tahun tentang perairan indonesia, mengandung ketentuan pokok mengenai haksedangkan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan ketentuan hak lintas alur laut kepulauan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. peraturan pemerintah tersebut perlu mengandung ketentuan pelaksanaan dari ketentuan ketentuan lintas alur laut kepulauan yang termuat dalam undang undang nomor tahun tentang perairan indonesia dan ketentuan ketentuan lainnya mengenaidalam. naz bad dah presiden republik indonesia dalam rangka pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan tersebut untuk melintasi laut teritorial dan perairan indonesia tersebutalur laut tertentu dari antara alur laut yang lazim digunakan bagi pelayaran internasional sebagai alur laut yang dapat digunakan untuk pelaksanaan lintas alur laut kepulauan tersebut. pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan tersebut dilakukan melalui rute rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional seperti yang ditentukan dalam konvensi dapat menimbulkan banyak risiko dari segi keamanan, karena lintas alur laut kepulauan tersebut merupakan lintas yang mengandung kebebasan kebebasan tertentu. untuk mengurangi risiko dari segi keamanan, pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan tersebut perlu ditetapkan alurpenetapan alur laut tersebut dilakukan oleh pemerintah indonesia dengan memperhatikan kepentingan masyarakat internasional melalui organisasi internasional yang kompeten bidang pelayaran internasional yaitu international maritime organization imo). pada tanggal mei sidang komite keselamatan maritim ke dari organisasi maritim yaitu maritime safety committee msc imo) telah menerima usulan (sublist) pemerintah indonesia mengenai penetapan sumbu (tiga) alur laut kepulauan beserta cabang cabangnya yang dapat digunakan untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan melintasi perairan indonesia. sebagai tindak lanjut diterimanya usulan pemerintah indonesia oleh imo, perlu menetapkan (tiga) alur laut kepulauan beserta cabang cabangnya tersebut dalam peraturan pemerintah dengan menetapkan koordinat geografis titik titik penghubung garis sumbu alur laut kepulauan tersebut. dengan ditetapkannya (tiga) alur laut kepulauan dengan cabang cabangnya tersebut, tidaklah berarti bahwa ketiga alur laut kepulauan dengan cabang cabangnya tersebut hanya dapat digunakan untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan oleh kapal kapal asing yang hendak berlayar dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif melintasi perairan indonesia bagian lain dari laut bebas atau zona ekonomi eksklusif. kapal asing yang hendak berlayar dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif menuju salah satu pelabuhan indonesia atau menuju bagian lain dari laut bebas atau zona ekonomi eksklusif dapat melaksanakan pelayarannya berdasarkan hak lintas damai dalam perairan indonesia, baik alur laut kepulauan maupun luar alur laut kepulauan. berhubung dengan itu sesuai dengan ketentuan dandan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak alur laut kepulauan melalui alur laut yang ditetapkan. peraturan. men tao nya ny wat kpo presiden republik indonesia peraturan pemerintah ini mengandung ketentuan mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan, penetapan alur laut kepulauan yang digunakan untuk hak lintas alur laut kepulauan, ketentuan lain lain: dan ketentuan penutuprairan indonesia yang merupakan tindak lanjut ratifikasi konvensi perserikatan bangsa bangsa tentang hukum laut dengan undang undang nomor tahun tentang pengesahan united nations convention the law the sea. berhubung dengan itu, dalam rangka untuk menjamin konsistensi interpretasi ketentuan peraturan pemerintah ini dengan interpretasi ketentuan konvensi perserikatan bangsa bangsa tentang hukum laut tahun sesuai dengan yang telah dilakukan dalam penjelasan undang undang nomor tahun dalam penjelasan atas peraturan pemerintah ini dipandang perlu dilakukan penunjukan kepada atau ketentuan konvensi perserikatan bangsa bangsa tersebut, khususnya penjelasan atas yang ketentuannya tidak terdapat dalam undang undang nomor tahun tentang perairan indonesia akan tetapi terdapat dalam konvensi perserikatan bangsa bangsa tentang hukum laut tahun tersebutt nomor tahunbl. nomor dan peraturan pelaksanaannya yaitu verordening laut teritorial dan lingkungan maritim tbl. saluran ya na, kpo presiden republik indonesia ketentuan mengenai lintas alur laut kepulauan dapat digunakan oleh kapal asing hanya untuk melintas perairan indonesia, sedangkan ketentuan mengenai lintas damai dapat digunakan oleh kapal asing baik untuk melintas melalui perairan indonesia tanpa memasuki pelabuhan indonesia maupun untuk singgah salah satu pelabuhan indonesia. kapal asing yang berlayar perairan indonesia dengan tujuan untuk memasuki pelabuhan indonesia atau sebaliknya tunduk pada ketentuan lintas damai dan oleh sebab itu dalam pelayaran dalam alur laut kepulauan tetap tunduk pada ketentuan lintas damai dan tidak dapat menggunakan ketentuan mengenai lintas alur laut kepulauan. lihat penjelasan umum pada alinea cukup jelasperang dan pesawat militer. malang ya na, eat kpo presiden republik indonesiaketentuan ini merupakan penerapan jo. konvensi. ketentuan dalam ini merupakan penerapan ketentuan perundang undangan bidang perikanan dan ketentuan jo. huruf konvensi. ketentuan dalam ini merupakan penerapan ketentuan bidang perikanan dan ketentuan jo. huruf konvensi. . yel lain tao nya ny) snn kpo presiden republik indonesia ketentuan dalam ini merupakan penerapan ketentuan perundang undangan bidang kepabeanan, fiskal, keimigrasian, dan kesehatan dan ketentuan jis. huruf dan huruf konvensi.yang dimaksud dengan zona terlarang adalah zona yang ditetapkan sekeliling instalasi yang lebarnya (limbatus) meter dari titik titik terluar instalasi atau titik titik lainnya yang merupakan bagian tetap instalasi mana kapal pihak ketiga tidak boleh berlayaruntuk melindungi instalasi instalasi tersebut dari bahaya bahaya yang ditimbun kan oleh pelayaran kapal kapal asing tersebuthuruf dan konvensi. . mulan ya na, kpo presiden republik indonesia ketentuan dalam ini merupakan penerapan konvensi. perjanjian internasional yang dimaksud dalam ini adalah sebagai berikut convention the physical protection nuclear materials, radiated nuclear fuel inf) codes: international maritime dangerous goods img,) codes, hazardous materials and notions substance hns) codes. yang dimaksud dengan tanggung jawabdalam ini adalah tanggung jawab perdata seperti penggantian kerugian atau kerusakan. ketentuan dalam ini merupakan penerapan jo. konvensi. cukup jelas pencantuman alur laut kepulauan dalam peta peta navigasi dimaksudkan agar pelayaran kapal kapal asing dapat dilaksanakan dengan mematuhi persyaratan lintas alur laut kepulauan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini sebagai penerapan ketentuan konvensi perserikatan bangsa bangsa tentang hukum laut tahun koordinat geografis titik titik penghubung garis sumbu alur laut kepulauan disebutkan dalam lintang dan bujur, dengan penjelasan tentang perairan mana titik titik tersebut berada serta data data petunjuk lainnya yang diperlukan. cukup jelas . naz presiden republik indonesia ketentuan dalam ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum tentang letak sebenarnya dari titik penghubung terluar garis sumbu tersebut. peta peta ilustratif sebagaimana dimaksud dalam ini merupakan peta peta yang memberikan gambaran umum tentang kedudukan garis garis sumbu alur laut kepulauan dan tidak merupakan peta referensi navigasi. lihat penjelasan umum alinea ke usul indonesia mengenai penetapan alur laut kepulauan telah diterima oleh imo international maritime organization) dengan resolusi msc. pada sidang komite keselamatan maritim maritime safety committee) yang berlangsung london dari tanggal hingga tanggal mei tahun pada saat selat leti dan sebagian selat ombak yang berbatasan dengan wilayah timor timur masih merupakan bagian dari perairan kepulauan indonesia. akan tetapi dengan perubahan status wilayah timor timur, selat leti dan sebagian selat ombak tersebut tidak lagi merupakan selat yang menjadi bagian dari perairan kepulauan indonesia, karena telah berubah menjadi selat yang terletak antara dua negara. ketentuan dalam ini merupakan ketentuan bagi perubahan dari suatu keadaan mana sesuai dengan ketentuan konvensi, hak lintas bagi kapal dan pesawat udara asing masih dapat menggunakan rute rute yang biasanya digunakan bagi pelayaran internasional keadaan mana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini hak lintas bagi kapal dan pesawat udara asing tersebut dapat dilakukan melalui alur alur laut tertentu. waktu selama (enam) bulan, dimaksudkan sebagai waktu yang cukup bagi persiapan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran melalui alur laut kepulauan tersebut. cukup jelas tambahan lembaran negara republik indonesia nomor aan ka) n"t1 posisi geografis untuk pelayaran dari sampai me laut cina selatan tetapkan garis melintasi laut natuna, sumbu dari laut selat kalimat, laut cina selatan, laut natuna samudera hindia atau sebaliknya. posisi geografis sampai menetapkan garis sumbu dari laut natuna sampai selat kalimat. posisi geografis sampai alur laut kepulauan menetapkangaris cabang sumbu melalui untuk pelayanan dari selat kalimat. selat singapura me posisi geografis lintasi laut natuna, sampai selat kalimat, laut menetap jawa dan selat sunda kan garis sumbu samudera hindia melalui laut atau sebaliknya, atau jawa bagian melintasi laut natuna barat posisi laut cina selatan geografis atau sebaliknya. sampai menetapkan garis sumbu melalui selat sunda samudera hindia. posisi geografis ia sampai menetapkan garis sumbu dari selat singapura melalui laut natuna. pada daftar koordinat sebagaimana ditetapkan dalam kesepakatan dengan imo nomor msc. satuan sekon busur diberikan dalam desimal menit busur. presiden republik indonesia, ttd megawati soekarnoputri alan nynanannnnannnnnnnn sumbu lintang bujur alur laut kepulauan ii posisi geografis (u sampai untuk pelayaran dari menetapkan laut sulawesi melintasi garis sumbu dari selat makassar, laut laut sulawesi flores dan selat lombok sampai selat samudera hindia atau makassar. sebaliknya. posisi geografis sampai (1i menetap kan garis sumbu antara pulau kalimantan dan pulau sulawesi. posisi geografis sampai (1i menetap kan garis sumbu melalui laut flores. posisi geografis sampai (1i menetap kan garis sumbu melalui selat lombok sampai samudera hindia. presiden republik indonesia, ttd megawati soekarnoputri alan ntpita jiwa posisi geografis untuk pelayaran dari tiga (iia sampai samudera pasifik me tia (iia mene lintasi laut maluku, tiga takkan garis laut seram, laut banda, iia sumbu dari samu selat ombak dan laut iia dera pasifik me satu sebelah barat iia lalui laut pulau satu samudera iia maluku. hindia dan sebaliknya tia posisi geografis iia (iia sampai iii (iia mene tia takkan garis iii sumbu melalui laut seram. posisi geografis hina sampai (usia mene takkan garis sumbu melalui laut banda sampai selat ombak. posisi geografis hina sampai (uia mene takkan garis sumbu melalui selat ombak dan laut lawu diantara pulau sumba dan pulau satu sampai samudera hindia. presiden republik indonesia, ttd megawati soekarnoputri aan ka) ny pos presiden republik indonesia lampiran tigahic alur laut kepulauan nomor ref koordinat keterangan titik peng hubung grs annnannnnnnnnnnnanniia sampai lintasi laut maluku, tib (hib mene laut seram, laut takkan garis banda dan selat leti itis sumbu melalui laut timor atau laut banda dan sebaliknya selat leti sampai laut timor. alur laut kepulauan cabang itc untuk pelayaran dari iia posisi geografis samudera pasifik me tib (hib sampai lintasi laut maluku, ic mene laut seram dan laut tib takkan garis banda laut aragua sumbu melalui atau sebaliknya. iic laut banda sampai laut aragua presiden republik indonesia, ttd megawati soekarnoputri aanhina sampai lintasi laut maluku, hid mene laut seram, laut banda, takkan garis selat ombak dan laut iii sumbu dari laut satu sebelah timur satu sampai laut pulau satu samudera diantara pulau hindia atau sebaliknya. satu dan pulau roti sampai samudera hindia. alur laut kepulauan cabang iii untuk pelayaran dari iie posisi geografis samudera pasifik me iie sampai lintasi laut sulawesi iie (iia mene melintasi laut maluku, takkan garis laut seram, laut banda, iia sumbu dari laut selat ombak dan laut sulawesi sampai satu sebelah barat laut maluku. pulau satu atau laut satu sebelah timur pulau satu samudera hindia atau sebaliknya, atau melintasi laut maluku, laut seram, laut banda, selat leti dan laut timor samudera hindia atau sebaliknya, atau laut seram dan laut banda laut aragua atau sebaliknya. presiden republik indonesia, ttd megawati soekarnoputri lampiran s d vii lihat fisik |
peraturan pemerintah republik indonesia (pp)presiden republik indonesia, menimbang bahwa dengandipandangundang undangan yang berlaku. bagi pensiunan warakawuri atau duda anggota kepolisian republik indonesia.: b.republik indonesia sebagai dasar pembayaran pensiun. dipengurus partai politik, bahwa dalam penjelasan umum undang undang tersebut, antara lain disebutkan bahwa pegawai negeri sipiljr: nya nyi sat presidendan atau pengurus partai politik. jr: nya nyi say presiden republik indonesia pegawai,:say presiden republik indonesia pejabat.alamrtimbangrjr: nya nyi sat presiden republik indonesia pejabat.emberhentian sebagai pegawai negeri sipil atau penangguhan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam dan disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan danjr: nya nyi say presiden republik indonesia bab iv.jr: nya nyi sat presiden republik indonesiana) nya ny sat presiden republik indonesia tahun dinyatakan tidak berlaku. erekam sat presiden republik indonesia penjelasan atas peraturan pemerintah republik indonesiaagcarl. demi . jr: nya nyi say presiden republik indonesia il. demi cukup jelas cukup jelas ketentuan ini bahwa sebelum seseorang pegawai negeri sipil menjadi anggota dan atau pengurus partai politik,gan sat presiden republik indonesia huruf b.jr: nya nyi sat presiden republik indonesia . ketentuan dalam peraturan pemerintah ini diberlakukan bagi pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun berhak menerimasejak akhir bulan yang bersangkutan menjadi fata nya ny sat presiden republik indonesia anggota dan atau pengurus partai politikpresiden republik indonesia, menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan kadar maksimum kandungan nikotin dan tar rokok diperlukan jangka waktu pengkajian baik teknologi maupun dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan pemerintah nomor tahunmanan rokok bagi kesehatan. i. san nya ny ang presiden republik indonesia beberapa ketentuan dalamdapat dilakukan media elektronik, media cetak atau media luar ruangan." ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: setiap orang yang memproduksi atau yang memasukkan rokok putihbperaturan pemerintah ini ditetapkan. setiap orang memproduksi rokok kretek buatan mesin dantujuh) tahun untuk setiap orang yang memproduksi rokok kretek buatan mesin, (sepuluh) tahun untuk setiap orang yang memproduksi rokok kretek buatan tangan. untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dibentuk lembaga pengkajian rokok yang merupakan lembaga non pemerintah, wakil organisasi profesi, pakar bidang rokok, wakil industri rokok, dan unsur lin yang terkait yang ditetapkan dengan keputusan presiden. man ita nya ny presiden republik indonesia setiap . setiap orang yang memproduksi rokok sebagaimana dimaksud padumum peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengamanan rokok bagi kesehatan merupakan salah satu pelaksanaan ketentuan undang undang nomor tahun tentang kesehatan. dalam peraturan pemerintah nomor tahun dimaksud telah menetapkan bahwa batas kadar maksimum kandungan nikotin dan tar pada setiapnetapan batas kadar maksimum kandungan nikotin dan tar tersebut membutuhkan teknologi pengolahan yang canggih dan bersifat machina. perusahaan rokok yang akan terpengaruh dengan ketentuan tersebut adalah perusahaan yang bersifat manual dan perusahaan rokok yang bersifat campuran yaitu manual dan machina. dampak penggunaan teknologi tersebut akan sangat mempengaruhi perusahaan rokok kretek yang umumnya diolah secara manual yang menghendaki cita rasa tradisional. badan penelitian dan pengembangan kehutanan dan perkebunan telah menghasilkan varietas varietas tembakau dengan kadar nikotin rendah (sekitar y0) dibandingkan dengan yang umumnya saat ini digunakan kurang lebih namun demikian penggunaannya oleh industri rokok memerlukan tenggang waktu sebelum dapat diterima oleh konsumen akibat perubahan rasa. selain itu juga penggunaan teknologi canggih tersebut memerlukan persiapan sumber daya, sarana dan prasarana untuk pelaksanaannya. dalam peraturan pemerintah nomor tahun pengamanan rokok bagi kesehatan telah ditetapkan tentang waktu untuk penyesuaian persyaratan batas kadar maksimum kandungan nikotin dan tar. namun demikian batas waktu untuk setiap orang yang memproduksi rokok kretek buatan tangan (sepuluh) tahun, oleh karena tembakau yang dipanen pada tahun pengolahannya baru dilaksanakan pada tahun nya ny ang presiden republik indonesia berkaitan . berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan pengamanan rokok bagi kesehatan dipandang perlu juga untuk membentuk lembaga pengkajian rokok yang terdiri dari wakil unsur pemerintah, organisasi profesi, pakar bidang rokok, industri rokok dan unsur lain yang terkait yang akan mengkaji berbagai permasalahan dan memantau pelaksanaan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengamanan rokok bagi kesehatan sehingga peraturan pemerintah ini dapat diterima oleh semua pihak. demi angka cukup jelas yang dimaksud denganiklan rokok pada media elektronik hanya dapat dilakukan pada pukul sampai dengan pukul waktu setempat. angka cukup jelas ketentuan ini berlaku baik bagi industri rokok kretek yang berskala besar maupun yang berskala kecil. pemberlakuan masa peralihan tersebut dilakukan setelah diperoleh rekomendasi dari hasil kajian oleh lembaga pengkajian rokok. lembaga pengkajian rokok tersebut bertugas melakukan pengkajian dan evaluasi tentang kelayakan pelaksanaan ketentuan seperti tercantum pada berdasarkan atas pertimbangan teknologi, sosial dan ekonomi. man ita nya ny eat dahbentuk untuk menindaklanjuti pengesahan konvensi perserikatan bangsa bangsa tentang hukum laut tahun memuat ketentuan bahwa peta yang menggambarkan wilayah perairan indonesia atau daftar koordinat geografis titik titik garis pangkal kepulauan indonesia, diatur dengan peraturan pemerintah: bahwa samping peta peta dengan skala yang memadai yang diperlukan bagi penetapan batas batas wilayah perairan indonesia, daftar koordinat geografis titik titik garis pangkal kepulauan yang menggambarkan batas batas wilayah perairan indonesia dapat segera ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan, cc.bab ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan koordinat geografis adalah koordinat yang besarannya ditetapkan dalam derajat, menit, dan detik sudut pada sistem sumbu lintang dan bujur geografis. garis air rendah adalah datum hidrografi peta kenavigasian yang ditetapkan pada kedudukan rata rata garis air rendah perban. datum hidrografi adalah muka urutan peta yang merupakan satu referensi permukaan laut yang dipergunakan untuk melakukan reduksi angka angka kedalaman laut pada peta kenavigasian. peta navigasi adalah peta laut yang disusun untuk kepentingan kenavigasian laut dengan memperhatikan standar internasional, dalam rangka keselamatan pelayaran. datum geodetik adalah referensi matematik untuk menetapkan koordinat geografis titik titik atau untuk pemetaan hidrografi. arah umum pantai adalah arah rata rata yang ditunjukkan oleh arah garis garis pantai yang memiliki persamaan arah umum tempat tertentu. konfigurasi umum kepulauan adalah bentuk tata letak pulau pulau atau kelompok pulau pulau terluar atau karang kering terluar dan elevasi surut terluar satu sama lain yang menggambarkan konfigurasi tertentu. lintang dan bujur adalah sistem referensi sumbu koordinat geografis permukaan bumi. mil laut adalah mil geografis yang besarnya adalah (satu per enam puluh) derajat lintang. pemerintah menarik garis pangkal kepulauan untuk menetapkan lebar laut teritorial. penarikan garis pangkal kepulauan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan: garis pangkal biasa, garis pangkal lurus: garis penutup teluk: garis penutup muara sungai, terusan dan kuala: dan garis penutup pada pelabuhan. bab penarikan garis pangkal kepulauan bagian pertama garis pangkal lurus kepulauan antara pulau pulau terluar, dan karang kering terluar kepulauan indonesia, garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis pangkal lurus kepulauan. garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam adalah garis lurus yang menghubungkan titik titik terluar pada garis air rendah pada titik terluar pulau terluar, dan karang kering terluar yang satu dengan titik terluar pada garis air rendah pada titik terluar pulau terluar, karang kering terluar yang lainnya yang berdampinganpangkal lurus kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga maksimum (seratus dua puluh lima) laut. penarikan garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan dengan tidak terlalu jauh menyimpang dari konfigurasi umum kepulauan. penarikan garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalamatasnya terdapat suar atau instalasi serupa yang secara permanen berada atas permukaan air atau elevasi surut yang sebagian atau seluruhnya terletak pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari garis air rendah pulau terdekat. perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam adalah perairan kepulauan dan perairan yang terletak pada sisi luar garis pangkal lurus kepulauan tersebut adalah laut teritorial. bagian kedua garis pangkal biasa dalam hal bentuk geografis pantai suatu pulau terluar menunjukkan bentuk yang normal, dengan pengecualian sebagaimana ditentukan dalam dan garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis pangkal biasa. garis pangkal biasa sebagaimana dimaksud dalam adalah garis air rendah sepanjang pantai yang ditetapkan berdasarkan datum hidrografi yang berlaku. pada pulau terluar yang terletak pada atol atau pada pulau terluar yang mempunyai karang karang sekitarnya, garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis pangkal biasa berupa garis air rendah pada sisi atol atau karang karang tersebut yang terjauh arah laut. garis air rendah sebagaimana dimaksud dalam dan dicantumkan dalam peta navigasi skala besar yang diterbitkan secara resmi oleh badan pembuat peta navigasi pemerintah. perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal biasabiasa tersebut adalah laut teritorial. bagian ketiga garis pangkal lurus pada pantai mana terdapat lekukan pantai yang tajamonjol dan berseberangan mulut lekukan pantai tersebut. pada pantai mana karena terdapat delta atau kondisi alamiah lainnya, garis pantai sangat tidak stabiljorok paling jauh arah laut pada delta atau kondisi alamiah lainnya tersebut. perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal luruslurus tersebut adalah laut teritorial. bagian keempat garis penutup teluk pada lekukan pantai yang berbentuk teluk, garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis penutup teluk. garis penutup telukpaling menonjol dan berseberangan pada mulut teluk tersebut. garis penutup teluk sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat ditarik apabila luas teluk tersebut adalah seluas atau lebih luas dari pada luas (satu per dua) lingkaran yang garis tengahnya adalah garis penutup yang ditarik pada mulut teluk tersebut. apabila pada teluk terdapat pulau pulau yang membentuk lebih dari satu mulut teluk, maka jumlah panjang garis penutup teluk dari berbagai mulut teluk tersebut maksimum adalah (dua puluh empat) mil laut. perairan yang terletak pada sisi dalam garis penutup telukluk tersebut adalah laut teritorial. bagian kelima garis penutup muara sungai, terusan dan kuala pada muara sungai atau terusan, garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis lurus sebagai penutup pada muara sungai, atau terusan tersebut. garis lurus sebagaimana dimaksud dalam ditarik antara titik terluar pada garis air rendah yang menonjol dan berseberangan. dalam hal garis lurus sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat diterapkan karena adanya kuala pada muara sungai, sebagai garis penutup kuala dipergunakan garis garis lurus yang menghubungkan antara titik titik kuala dengan titik titik terluar pada garis air rendah tepian muara sungai. perairan yang terletak pada sisi dalam garis penutupgian keenam garis penutup pelabuhan pada daerah pelabuhan, garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis garis lurus sebagai penutup daerah pelabuhan, yang meliputi bangunan permanen terluar yang merupakan bagian integral sistem pelabuhan sebagai bagian dari pantai. garis lurus sebagaimana dimaksud dalam ditarik antara titik titik terluar pada garis air rendah pantai dan titik titik terluar bangunan permanen terluar yang merupakan bagian integral sistem pelabuhan. perairan yang terletak pada sisi dalam garis garis penutup daerah pelabuhanb iii daftar koordinat geografis titik titik terluar garis pangkal kepulauan posisi titik terluar garis garis pangkal kepulauan untuk menetapkan lebar laut teritorial sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan dalam koordinat geografis disertai dengan referensi datum geodetik yang dipergunakan. koordinat geografis dari titik titik terluar garis pangkal kepulauan untuk menetapkan lebar laut teritorial sebagaimana dimaksud dalam dan adalah sebagaimana tercantum dalam daftar koordinat geografis sebagai lampiran peraturan pemerintah ini. daftar koordinat geografis titik titik terluarmana titik tersebut berada, data data petunjuk lapangan, jenis garis pangkal antara titik titik terluar, peta peta referensi dengan keterangan skalanya dan datum geodetik yang dipergunakan. lampiran sebagaimana dimaksud dalam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. apabila pada bagian perairan indonesia, data koordinat geografis titik titik terluar belum termasuk dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam atau apabila karena perubahan alam koordinat geografis titik titik terluar tersebut dianggap tidak berada pada posisi seperti yang tercantum dalam lampiran tersebut, maka koordinat geografis titik titik terluar yang dipergunakan adalah koordinat geografis titik titik terluar yang sesuai dengan kenyataan lapangan. bab pengawasan dan pembinaanbab penetapan batas perairan pedalaman dalam perairan kepulauan penetapan batas perairan pedalaman dalam perairan kepulauan dilakukan dengan menggunakan garis pangkal biasa, garis pangkal lurus, dan garis penutup muara sungai, terusan, atau kuala, teluk dan pelabuhan yang terdapat pada pantai pulau pulau yang menghadap perairan kepulauan. ketentuan mengenai penetapan batas perairan pedalaman sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut dalamgaris pangkal kepulauan indonesia data petunjuk, nomor peta, urut perairan lintang bujur jenis garis pangkal, jarak kala, referensi |aut: natuna tg. merakit terbaru toansargpe titik dasar dot p0) pilar pendekat tr.0o1 p0) jarak td.oo1 td.001a wgs' garis pangkal lurus kepulauan nan laut: natuna sentuh otogseru to4249' titik dasar td.00ia p0) pilar pendekat tr.kota p0) jarak td.0o1a td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan aut: natuna tolong malang biu o2gigooru tos235' titik dasar td. p0) pilar pendekat tr. p0) jarak td. td. .50nm wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut: natuna damar o22a429ru titik dasar td. po) pilar pendekat tr. p0) jarak td. td. .34nm wgs' garis pangkal lurus kepulauan tosrosaeru t0s28s'oor titik dasar td024 po) pilar pendekat tr. p0) jarak td. td. .28nm wgs' garis pangkal lurus kepulauan jogioseu titik dasar td025 po) pilar pendekat tr. p0) jarak td. td. .35nm wgs' garis pangkal lurus kepulauan osp2maru to6?16r08"t titik dasar td. p0) pilar pendekat tr. p0) jarak td. td. .03nm wgs84 garis pangkal lurus kepulauan |laut: natuna tokongboro omogoru titik dasar td028 p0) pilar pendekat tr. p0) jarak td. td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan oaarogru t0724817"t titik dasar td. p0) pilar pendekat tr. p0) jarak td. td.030a wgs' garis pangkal lurus kepulauan o1a225ru titik dasar dosa po) pilar pendekat tr.030a p0) jarak td.030a td.030b .18nm wgs' garis pangkal lurus kepulauan orarasru titik dasar td.080b po) pilar pendekat tr.030a p0) antara td.030b td.03od wgs' po) garis pangkal biasa nan karapas' tonbori"t titik dasar td.0iod p0) pilar pendekat tr. p0) jarak td.030d td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan orooderu to8225'0at titik dasar tdo3t p0) pilar pendekat tr. p0) jarak td.o31 td. .03nm wgs84 garis pangkal lurus kepulauan jogorsru titik dasar td. p0) pilar pendekat tr. p0) jarak td. td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan nan laut: natuna kepala o2saru tooptooe titik dasar td088 po) pilar pendekat tr. p0) jarak td. td. onm wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut: natuna tg. datu o22os"tor to9238' titik dasar td. po) pilar pendekat tr. p0) antara td. td.036c wgs84 naa laut sulawesi gigitan titik dasar td.036c pilar pendekat tr.036c antara td.o86ctdoisb. wgs84 laut sulawesi gigitan titik dasar td.036b pilar pendekat tr.036b jarak td.036b td.036a wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut sulawesi sepadan titik dasar td.036a pilar pendekat tr.036a jarak td.036a td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut sulawesi tg. arang titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut sulawesi maratha titik dasar td. d0) pilar pendekat tr. jarak td. td. 1m. wgs84 laut sulawesi sambil titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut sulawesi ingin titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan too to. titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td.044a wgs' garis pangkal lurus kepulauan too laut sulawesi dolanan titik dasar td.044a pilar pendekat trauma antara tdaomatd.omb wgs84 laut sulawesi dolanan titik dasar td.044b pilar pendekat tr.044a jarak td.044b td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut sulawesi tg. kramat titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td.046a wgs' garis pangkal lurus kepulauan titik dasar td.046a pilar pendekat tr.046a jarak td.046a td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut sulawesi bangkit titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut sulawesi laimpangi titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td.049a wgs' garis pangkal lurus kepulauan too to. laut sulawesi mantera titik dasar td.049a pilar pendekat tr.049a jarak td.049a td.051a wgs' garis pangkal lurus kepulauan o2oawissu t2s2og28" titik dasar dosa pilar pendekat tr. jarak td.051a td.053a wgs' garis pangkal lurus kepulauan too to. titik dasar td.053a pilar pendekat tr. jarak td.053a td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan too laut mindanao kawin titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut mindanao more titik dasar td. pilar pendekat tr. antara td. td.055a wgs' garis pangkal biasa laut mindanao more titik dasar td.055a pilar pendekat tr. jarak td.055a td.055b wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut mindanao batubawaikang titik dasar td.055b pilar pendekat tr. jarak td.055b td. wgs' laut filipina manga titik dasar td. pilar pendekat tr. antara td. td.056a wgs' garis pangkal biasa laut filipina manga titik dasar td.056a pilar pendekat tr. jarak td.056a td.057a wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut filipina marapi titik dasar td.057a pilar pendekat tr. antara td.057a td. wgs' garis pangkal biasa laut filipina marapi titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td.058a wgs' garis pangkal lurus kepulauan aan laut filipina antara 3g' titik dasar td.058a ph) pilar pendekat prosa antara td.soba dos8 wgs84 laut filipina kelarutan titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut halmahera tg. tampil titik dasar td. pilar pendekat tr.0s9 marak td. td. .751m. wgs84 laut halmahera tg. sopi titik dasar td. pilar pendekat tr. antara td. td.061a wgs' garis pangkal biasa titik dasar td.061a pilar pendekat tr. jarak td.061a td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut halmahera tg. lelakibudifans titik dasar td. pilar pendekat tr. antara td. td.066a wgs' too samudera pasifik fans titik dasar td.066a pilar pendekat tr. jarak td.066a td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan samudera pasifik miss titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td.070a wgs' garis pangkal lurus kepulauan samudera pasifik tg. yamursba titik dasar td.070a pilar pendekat tr.070a jarak td.070a td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan samudera pasifik tg. wasitdanilo titik dasar td. pilar pendekat tr. antara td. td.072a wgs' samudera pasifik bras titik dasar td.072a pilar pendekat tr. jarak td.072a td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan too to. samudera pasifik beyond titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td.076b wgs' garis pangkal lurus kepulauan too to. samudera pasifik tg. wasanbari titik dasar td.076b pilar pendekat tr. jarak td.076b td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan too to. samudera pasifik tg. bahari titik dasar td. p0) pilar pendekat trot7 marak td.o77 td. wgs84 aan samudera pasifik tg. namakuwikitg. saudara o9' titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td.080a wgs' garis pangkal lurus kepulauan too to. samudera pasifik tg. kelapa titik dasar td.080a pilar pendekat tr.obor marak td.obor td.obi 1m. wgs84 samudera pasifik tg. finale titik dasar td. pilar pendekat tr. antara td. td. wgs' laut arafuru torsi titik dasar td. pilar pendekat tr. antara td. td.082a wgs' laut arafuru torsi titik dasar td.082a pilar pendekat tr. antara td.082a td.082b wgs' laut arafuru torsi titik dasar td.082b pilar pendekat tr. antara td.082b td.082c wgs' garis pangkal biasa laut arafuru torsi titik dasar td.082c pilar pendekat tr. antara td.082c td. wgs' too laut arafuru latar titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td. wgs'osn2story 1ge25ar2ge titik dasar td086laut aru klepon titik dasar td.088e pilar pendekat tr. jarak td.088e td.088f wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut aru koprima titik dasar td.088f pilar pendekat tr. jarak td.088f td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut aru cooklaut aru lang titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut arafuru latar titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td. wgs' garis pangkal lurus kepulauantitik dasar td.088e pilar pendekat tr. jarak td.088e td.088f wgs' garis pangkal lurus kepulauan onepage2srs 1a72501s0 titik dasar td.bbf pilar pendekat tr. jarak td.088flang titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan aan laut aru tg. pohonbatuacaranya titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td.097a wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut aru ararkula titik dasar td.097a pilar pendekat tr. p0) jarak td.o9ta.td. 25021m wgs84 laut aru karaweira titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan orig2srs isarsarsar titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td.099a wgs' garis pangkal lurus kepulauan titik dasar td.099a pilar pendekat tr. jarak td.099a td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan too to. laut aru kultural selatan titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td.100a wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut aru karang titik dasar td.100a pilar pendekat tr.100a antara td.100a td.100b wgs' garis pangkal biasa 4g" titik dasar td.100b pilar pendekat tr.100b jarak td.100b td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan too laut aru enu titik dasar td. pilar pendekat tr.100b antara td. td.101a wgs' garis pangkal biasa too to. laut aru enu titik dasar td.101a pilar pendekat tr.100b jarak td.101a td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut aru batugoyang titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td. wgs' laut aru tg. kedua titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut aru larat titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td.105b wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut aru karang sarikilmasa titik dasar td.105b pilar pendekat tr. jarak td.105b td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut timor asutubun o7" titik dasar td. pilar pendekat tr. antara td. td.105c wgs' garis pangkal biasa laut timor asutubun titik dasar td.105c pilar pendekat tr. jarak td.105c td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut timor selalu timur titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td.106a wgs' garis pangkal lurus kepulauan lil too laut timor selalu barat titik dasar td.106a pilar pendekat tr. jarak td.106a td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut timor batarkusu titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td.107a wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut timor survey titik dasar td.107a pilar pendekat tr. antara td.107a td.107c wgs' laut timor tg. arus titik dasar td.107c pilar pendekat tr. jarak td.107c td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut timor masala titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut timor meatimiarang titik dasar td. pp) par pendekat tr1o9 antara too tda1s wgs84 laut timor tg. with titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut timor tg. batu merah titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan |t04 to2o7tari titik dasar tdm17 pilar pendekat tr. jarak td. td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan too too perairan data petunjuk, nomor peta, lintang bujur jenis garis pangkal, jarak skala, referensi laut timor tg. tondanpuluhmerebantara td. td.123a wgs' garis pangkal biasa samudera hindia dana titik dasar td.123a pilar pendekat tr. jarak td.123a td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan samudera hindia tg. nganjngadu titik dasar td. pilar pendekat tr. antara td. td.125a wgs' garis pangkal biasa samudera hindia mengadu titik dasar td.125a pilar pendekat tr. jarak td.125a td.128bmeraup titik dasar td.128b pilar pendekat tr.128b antara td.128b td. wgs' garis pangkal biasa samudera hindia tg. kargoro doro titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td.130a wgs' garis pangkal lurus kepulauan samudera hindia tg. tahunan titik dasar td.130a pilar pendekat tr. jarak td.130a td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan samudera hindia tg. tahunophialouisediting og? titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td.134a wgs' garis pangkal lurus kepulauan samudera hindia tg. ungaran '06e"s titik dasar td.134a pilar pendekat tr.134a antara td.134a td. wgs' garis pangkal biasa bam data petunjuk, nomor peta, uru lintang bujur jenis garis pangkal, jarak skala, referensi ( samudera: hindia tg. melulu ii22 |owswses |poros titik dasar td. po) pilar pendekat no, tr. ann denda jarak td. td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan |. samudera: hindia tg. bangunan its josarurs jangan titik dasar td. p0) pilar pendekat no, tr. jarak td. td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan samudera hindia baruekuel titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td.139a wgs' garis pangkal lurus kepulauan samudera hindia panahan titik dasar td.139a pilar pendekat tr. jarak td.139a td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan samudera hindia tg. baturnusakambangan o02' titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td.144a wgs' ann pena pen garis pangkal lurus kepulauan io. samudera: hindia tg. legokjawa titik dasar td.144a pilar pendekat tr.144a jarak td.144a td.144cmanuk titik dasar td.144c pilar pendekat tr. jarak td.144c td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan samudera hindia tg. tawurgedegenteeli o01' titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td.148a wgs' garis pangkal lurus kepulauan samudera hindia karang bayang titik dasar td.148a pilar pendekat tr. jarak td.148a td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan samudera hindia tg. guhakolaatukecilalor titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td.154atg. kaszabi titik dasar td.154a pilar pendekat tr.154a jarak td.154a td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan samudera hindia tg. labuh titik dasar td. pilar pendekat tr. antara td. td.154b wgs' garis pangkal biasa samudera hindia tg. labuh titik dasar td.154b pilar pendekat tr. jarak td.154b td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan samudera hindia tg. kombarubarubetumonyalnya titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td.161b wgs' garis pangkal lurus kepulauan samudera hindia tg. simansih titik dasar td.161b pilar pendekat tr. antara td.161b td. wgs' garis pangkal biasasakaladat titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td.164b wgs' garis pangkal lurus kepulauan samudera hindia sibuk titik dasar td.164b pilar pendekat tr. antara td.164b td. wgs' garis pangkal biasa samudera hindia sibutoyolawmeulucalat besar titik dasar td. pilar pendekat tr. antara td. td.171c wgs' garis pangkal biasa samudera hindia salat besar titik dasar td.171c pilar pendekat tr.171a jarak td.171c td. wgs'g4rayrusa titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td.176a wgs' garis pangkal lurus kepulauan samudera hindia benggala titik dasar td.176a pilar pendekat tr.176a jarak td.176a td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan samudera hindia rondo titik dasar td. pilar pendekat tr. antara td. td.77a wgs' garis pangkal biasa samudera hindia rondo titik dasar td.177a pilar pendekat tr. jarak td.177a td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan selat malaka ug. mulidieusanganjamboree titik dasar td. pilar pendekat tr. antara td. td.181a wgs' garis pangkal biasamalaka paru bus titik dasar td.181a pilar pendekat tr. jarak td.181a td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan selat malaka ug. peureulak '3g8"tamiang titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan selat malaka berhala titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan selat malaka batu mandipunah titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td.186a wgs' garis pangkal lurus kepulauan selat malaka tg. parit titik dasar td.186a pilar pendekat tr.186a jarak td.186a td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan selat malaka tg. kelabuelat malaka iyu kecil titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan selat malaka karimun kecil titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan selat main nipa titik dasar td. pilar pendekat tr. antara td. td.190a wgs' garis pangkal biasa selat main nipa titik dasar td.190a pilar pendekat tr. jarak td.190a td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan selat main pelampung titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td.191a wgs' garis pangkal lurus kepulauan selat main kr. helen mars o1?o7' titik dasar td.191a pilar pendekat tr.191a jarak td.191a td.191b wgs' garis pangkal lurus kepulauan selat main kr. benteng titik dasar td.191b pilar pendekat tr.191b jarak td.191b td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan selat singapore batu berhentisingapore nongsa titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan selat singapore tg. saling titik dasar td. pilar pendekat tr. jarak td. td. wgs' garis pangkal lurus kepulauan laut natuna tg. merakit titik dasar td. pilar pendekat tr. antara td. td. wgs' garis pangkal biasaumum undang undang nomor tahun tentang perairan indonesia yang ditetapkan untuk menindaklanjuti ratifikasi konvensi perserikatan bangsa bangsa tentang hukum laut, dalamuntuk menarik garis pangkal kepulauan disertai referensi datum geodetik yang diperlukan. pembuatan peta laut perairan indonesia yang memadai untuk menggambarkan garis garis pangkal kepulauan memerlukan waktu pembuatan yang lama, samping memerlukan dana dan sumber daya manusia yang besar. samping itu perubahan pantai dan dasar laut sekitarnya oleh kekuatan alam menyebabkan bahwa kegiatan pembuatan peta navigasi memerlukan kegiatan yang bertahap, terus menerus, sistematis dan melembaga. berhubung dengan itu sambil menunggu pembuatan peta navigasi yang penyelesaiannya dapat dilakukan secara bertahap, perlu dibuat daftar koordinat geografis titik titik untuk menarik garis pangkal kepulauan untuk kegiatan pelayanan dan penegakan hukum perairan indonesia. berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, makasesuai dengan ketentuan dalam konvensi perserikatan bangsa bangsa tentang hukum laut tahun dalam perairan kepulauan dapat ditarik garis garis penutup untuk menetapkan batas perairan pedalaman teluk, muara sungai atau terusan, kuala dan daerah pelabuhan. walaupun ketentuan tersebut tidak menentukan bahwa garis batas perairan pedalaman perairan kepulauan dapat ditarik sepanjang pantai, perairan yang terletak pada sisi dalam garis air rendah sepanjang pantai mempunyai kedudukan sebagai perairan pedalaman. berhubung dengan itu garis rendah tersebut juga merupakan batas perairan pedalaman dalam perairan kepulauan. ketentuan mengenai penetapan batas perairan pedalaman tersebut dalam undang undang nomor tahun tentang perairan indonesia tidak terdapat suatu ketentuan untuk diatur lebih lanjut, namun demi kepastian hukum mengenai penetapan batas perairan pedalaman dalam perairan kepulauan perlu diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri. titik terluar pada garis air rendah pantai yang berbatasan dengan negara tetangga yang berhadapan atau berdampingan yang merupakan titik terluar bersama untuk penarikan garis pangkal ditetapkan berdasarkan perjanjian kedua negara serta memenuhi ketentuan hukum internasional. perjanjian perbatasan dengan negara tetangga tersebut pengesahannya dilakukan dengan undang undang. sehubungan dengan hal tersebut atas, pada peraturan pemerintah ini dilampirkan daftar koordinat geografis titik titik garis pangkal kepulauan indonesia. daftar koordinat geografis tersebut merupakan lampiran pada peraturan pemerintah ini dan tidak dimasukkan sebagai ketentuan dalam batang tubuh peraturan pemerintah ini, dengan tujuan agar perubahan atau pembubaran (updating) data dalam daftar koordinat geografis tersebut dapat dilakukan dengan tidak perlu mengubah ketentuan dalam batang tubuh peraturan pemerintah ini. namun demikian, lampiran lampiran tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. selain untuk kepentingan pelayanan dan untuk penegakan hukum perairan indonesia, daftar koordinat tersebut juga dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam dan undang undang nomor tahun tentang perairan indonesia yang menentukan bahwa daftar koordinat tersebut harus didepositkan sekretariat jenderal perserikatan bangsa bangsa. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas garis lurus yang ditarik antara (dua) titik pada garis air rendah tersebut merupakan garis yang ditarik secara lurus antara dua titik berdampingan yang lazim dilakukan dalam batas batas pengertian navigasi dan pemetaan untuk kepentingan navigasi. cukup jelas penarikan garis pangkal lurus kepulauan dilakukan dengan memperhatikan tatanan letak kepulauan atau kelompok pulau pulau yang letaknya berurutan dan bersambungan secara beraturan, oleh karena itu penarikan garis pangkal lurus kepulauan tidak dapat dilakukan menyimpang dari arah konfigurasi umum kepulauan. pengertian konfigurasi umum kepulauan merupakan pengertian yang tujuannya identik dengan pengertian arah umum pantai, yaitu untuk mencegah perluasan laut teritorial suatu negara dengan cara yang tidak sewajarnya. pemanfaatan elevasi surut dilakukan dengan memperhatikan konfigurasi umum kepulauan dan panjang garis pangkal. cukup jelas yang dimaksud dengan pulau adalah daratan yang berbentuk secara alamiah, dikelilingi oleh air dan tetap berada atas permukaan air pada air a adalah bagian perairan depan mulut sungai yang memiliki keutuhan ekosistem dengan perairan muara sungai. cukup jelas cukup jelas cukup jelas lihat penjelasan umum alinea dan alinea cukup jelas lihat penjelasan umum alinea mengenai besarnya tugas yang dihadapi dalam menetapkan secara benar semua garis pangkal kepulauan yang meliputi seluruh garis pantai indonesia serta tugas untuk menetapkan kembali garis garis pangkal yang berubah karena alam, maka demi kepastian hukum, penyelesaian penegakan hukum yang terjadi daerah demikian dapat dilakukan melalui pengamatan sesuai dengan kenyataan lapangan. cukup jelas lihat penjelasan samping hal tersebut, perubahan dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam ini, sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang perairan indonesia, perlu didepositkan sekretariat jenderal perserikatan bangsa bangsa.rep nonedepartemedepartemen pertahanan, tni atau(persero) pindad, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan departemen pertahanan, tni ataudan peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh departemedepartemen pertahanan, tni atau pihak yang ditunjuk oleh departemen pertahanan atau tni.? ketentuanmukiman dan prasarana wilayah,, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada departemen pertahanan, tni atau polri, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh (persero) pindad untuk keperluan departemen pertahanan, tni atau pol(persero) kereta api indonesia dan komponen atau bahan yang diserahkan kepadaperalatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk yang diserahkan kepada departemen pertahanan atau tni.? ketentuan angka dan angka diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh,: jasa perawatan atau reparasi pesawat udara, jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh (persero) kereta api indonesia,departeme? menambah satu baru diantara dan yaitu yang berbunyi sebagai berikutwajib dibayar sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat dikreditumum pemberian fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai ppn), terakhir dengan undang undang nomor tahun yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. namun, dalam pelaksanaannya terdapat hal hal yang perlu disempurnakan, dalam rangka memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam pemberian fasilitas tersebut. oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan peraturan pemerintah nomor tahun tersebut yang meliputi hal hal sebagai berikut: menambah jenis barang kena pajak tertentu untuk keperluan tni atau polri yang atas impor dan penyerahannya dibebaskan dari pengenaan ppn, yaitu alat angkutan darat, kendaraan patroli dan suku cadang darimemberikan kemudahan kepada departemen pertahanan seperti yang diberikan kepada tni atau polri karena departemen pertahanan juga melakukan impor dan pembelian barang kena pajak tertentu yang serupa. samping itu, juga memberikan kemudahan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh departemen pertahanan, tni atau polrmemberikan perlakuan yang sama kepada dan penyeberangan nasional untuk melakukan impor atau pengadaan barang kena pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka dan angka peraturan pemerintah ini dan perlakuan yang sama terhadap pemanfaatan jasa sebagaimana dimaksud dalam angka peraturan pemerintah ini. memberikan kemudahan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional untuk melakukan pengadaan barang kena pajak tertentu berupa suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara. menambah jenis barang kena pajak tertentu yang atas impor dan penyerahannya dibebaskan, yaitu komponen atau bahan yang diimpor atau diserahkan kepada pihak yang telah sebagaimana dimaksud dalam angka dan angka peraturan pemerintah ini. menambah jenis barang kena pajak tertentu yang atas impor dan penyerahannya dibebaskan, yaitu suku cadang daridan memberi kemudahan kepada departemen pertahanan seperti yang diberikan kepada tni, serta memberikan kemudahan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh departemen pertahanan atau tnperubahan terhadap pihak yang menyerahkan jasa dalam rangka tersedianya data batas dan photo udara wilayah negara republik indonesia, yang semula dilaksanakan hanya oleh tni, diubah sehingga menjadi dapat dilaksanakan oleh siapapun sepanjang diserahkan kepada departemen pertahanan atau tni. perubahan redaksi pada angka angka dan angka yaitu dengan menambahkan kalimat ?untuk mendukung pertahanan nasional? hal ini sesuai yang tercantum dalamda ketentuan mengenai impor dan atau penyerah, dan jasa penyediaan data batas dan photo udara wilayah negara republik indonesia. mendemi yang dimaksud dengan alat angkutan air dan alat angkutan bawah air termasuk didalamnya adalah kapal perang dan yang dimaksud dengan alat angkutan udara termasuk didalamnya adalah pesawat tempur. sedangkan yang dimaksud dengan alat angkutan darat adalah kendaraan angkutan pasukan. yang dimaksud pihak yang ditunjuk oleh departemen pertahanan, tni atau polri adalah perusahaan berbadan hukum indonesia yang memenuhi syarat secara legal maupun formal untuk melakukan pengadaan untuk keperluan departemen pertahanan, tni atau polrikepulauan riau, perlu dilaku, bahwa berdasarkan usulan gubernur riau dan bupati kepulauan riau serta hasil kajian tim pusat, bandar seri rentan wilayah kecamatan teluk bintan layak untuk ditetapkan sebagai ibukota kabupaten kepulauan riauabupaten kepulauan riaupresiden republik indonesiaibukota kabupaten kepulauan riau dipindahkan dari kota tanjung pinang bandar seri rentan wilayah kecamatan teluk bintan kabupaten kepulauan riau. batas batas bandar seri rentan terdiri dari sebelah utara dengan desa sri bintan kecamatan teluk seong kabupaten kepulauan riau, sebelah . bat presiden republik indonesia sebelah timur dengan desa toa paya kecamatan gunung kijang kabupaten kepulauan riau, sebelah selatan dengan desa tumbling kecamatan teluk bintan kabupaten kepulauan riau: dan sebelah barat dengan desa elang angular kecamatan teluk seong dan desa tenaga kecamatan teluk bintan kabupaten kepulauan riau. batas wilayah bandar seri rentaepulauan riaukepulauan riau dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kabupaten kepulauan riauumum sejalan dengan gerak laju pembangunan saat ini, kabupaten kepulauan riau tumbuh dan berkembang cepat, secarakepulauan riau, khususnya bagi pusat pemerintahan ibukota kabupaten kepulauan riau. sejalan dengan hal tersebut,kepulauan riau yang beradakepulauan riau, upaya pemindahan pusat pemerintahan dari kota tanjung pinang bandar seri rentan wilayah kecamatan teluk bintan kabupaten . lain wayan! presiden republik indonesia kabupaten kepulauan riau pada dasarnya telah mendapatkan persetujuan bupati kepulauan riau nomor pem tanggal desember dan keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kepulauan riau nomor pts dprd tanggal oktober keputusan bupati kepulauan riau nomor tahun tanggal maret dan usulan gubernur riau nomor bp tanggal april ii. demi bandar seri rentan sebagai ibukota kabupaten kepulauan riau sekaligus merupakan tempat kedudukan pusat pemerintahan kabupaten kepulauan riaea nn)kec. teluk seong sri bint esa sri bintan pad bandar desa elang seri rentan" angular desa kec. laga pata" bintan buku bintan utara can kx kec. nis gunung "an, bag kijang desa busung paksa ting teluk bintan toa paya sel kec. tanjung pinang peta lokasi wilayah ibukota kabupaten kepulauan riau keterangan sasa batas wilayah calon ibukota ' ' ' batas kecamatan calon ibukota presiden republik indonesia, ttd megawati soekarnoputripresiden republik indonesia, menimbang aa. bahwa terbatasnya jumlah guru yang diperlukan pada sekolah dan tenaga pendidik pada satuan pendidikan luar sekolah berakibat pada ketersediaan tenaga guru atau tenaga pendidik yang dapat diangkat sebagai pengawas atau penilik tidak dapat terpenuhi, bahwa dalam rangka penyediaan tenaga kependidikan yang akan ditugaskan sebagai pengawas pada jalur pendidikan sekolah dan pemilik pada jalur pendidikan luar sekolah, dipandang perlu untuk mengubah peraturan pemerintah nomor tahun tentang tenaga kependidikanaga kependidikan. i. san naz sen. kpo presiden republik indonesia mengubah ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang tenaga kependidikan sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:pada dasarnyamilik jalur pendidikan luar sekolah pada dasarnya dipilih dari kalangan tenaga pendidik. dalam hal penugasan sebagai pengawas dan penilik tidak dapat dilakukan yang diakibatkan oleh keterbatasan jumlah guru dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam dan menteri dapat menugaskan pegawai negeri sipil lainnya untuk menjadi pengawas atau penilik dengan cara melakukan penyaringan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh menteri. calon tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam dan dipersiapkan melalui pendidikan khususenaga kependidikan umum kebutuhan akan tenaga kependidikan untuk ditugaskan sebagai pengawas pada jenjang pendidikan dasar serta menengah dan penilik pada lajur pendidikan luar sekolah dipilih dari kalangan guru dan tenaga pendidik. dalam pelaksanaannya, kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi seutuhnya sehingga pelaksanaan pendidikan dapat terganggu karenanya. untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan maka pengawas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta penilik pada jalur pendidikan luar sekolah apabila tidak dapat dipenuhi dari kalangan guru dan tenaga pendidik dimungkinkan untuk diambil dari pegawai negeri sipil, yang pelaksanaannya dilakukan secara terseleksi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. demi cukup jelas. man ya na, kpo presiden republik indonesia (l)yang bersumber dari jenis(l)um(l)dibebaskan. terhadap pengunjung tertentu yang mengunjungi kebun raya dan museum zoologi etnobotani dapat diberikan keringanan pengenaan karcis tanda masuk. ketentuan. klan ya na, presiden republik indonesiadaya alam yang berlokasi bogor, bodas, purwodadi, dan bali. . man na, snn kpo presiden republik indonesia yang dimaksud dengan pengunjung tertentu adalah pengunjung yang jumlahnya minimal orang, tamu negara, atau yatim piatu dengan mengajukan permohonan kepada kepala lembaga ilmu pengetahuan indonesipresiden republik indonesia, menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuanan dan perlengkapanjenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen perindustrian dan perdagangan adalah penerimaan dari biaya pengujian mutu barang, penerimaan dari biaya jasa pelatihan: penerimaan dari jasa pelayanan usaha berjangka komoditi: penerimaan dari denda atas sanksi administrasi setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang undangan dibidang perdagangan berjangka komoditi: penerimaan dari jasa pelayanan informasi perusahaan: penerimaan dari jasa penyelenggaraan pendidikan: penerimaan dari jasa pelayanan teknis: penerimaan dari jasa pelayanan informasi ekspor: penerimaan dari jasa pelayanan teknis sertifikasi produk penggunaan tanda sni, penerimaan dari jasa profesi fungsional genera, jasa sewa alat kalibrasi, jasa pengujian dalam rangka persyaratan izin tipe dan izin tanda pabrikatas penerimaan negara bukan pajak atas jasa pelatihan yang berupa rancang bangun dan perekayasaan alat, adalah sebesar (tiga) kali lipat biaya bahan baku yang dipergunakan. besarnya tarif atas penerimaan negara bukan pajak berupa jasa pelatihan kerjasama dengan organisasi internasional, jasa pelayanan informasi perusahaan seperti penerimaan royalti, fee atau bentuk penerimaan lainnya, sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama yang bersangkutan. besarnya tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan perundang undangan bidang perdagangan berjangka komoditi, ditetapkan sesuai peraturan perundang undangan bidang perdagangan berjangka komoditi. kriteria mahasiswa, instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, industri kecil dan industri menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan pemerintah ini ditetapkan oleh menteri perindustrian danindustrian dlan wayan!solok, perlu dilaku, bahwa berdasarkan usulan gubernur sumatera barat dan bupati solok serta hasil kajian tim pusat, asuka wilayah kecamatan gunung talang layak untuk ditetapkan sebagai ibukota kabupaten solok. ibukota kabupaten solok dipindahkan dari kota solok asuka wilayah kecamatan gunung talang kabupaten solok. batas batas asuka terdiri dari sebelah utara dengan nagari koto gak kecamatan gunung talang, sebelah timur dengan nagari koto gak kecamatan gunung talang, sebelah . bat presiden republik indonesia sebelah selatan dengan nagari batang barus kecamatan gunung talang, sebelah barat dengan nagari batang barus kecamatan gunung talang. batas wilayah asukasolok sebagaimana dimaksud dalam dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten solok dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kabupaten solokumum sejalan dengan gerak laju pembangunan saat ini, kabupaten soloksoloksoloksolok asuka kecamatan gunung talang, kabupaten solok. sejalan dengan hal tersebut dan sesuai hasil kajian pemerintah kabupaten solok maupun pemerintah, kelayakan lokasi ibukota atau pusat pemerintahan kabupaten solok asuka wilayah kecamatan gunung talang kabupaten solok pada dasarnya telah memenuhi persyaratan dan telah mendapatkan persetujuan bupati solok nomor tp tanggal agustus perihal mohon penerbitan peraturan pemerintah tentang pemindahan . man ta! presiden republik indonesia pemindahan ibukota kabupaten solok dari kota solok asuka, keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten solok nomor tahun tanggal april tentang persetujuan pemindahan ibukota kabupaten dati solok dari solok sukabumi lubuk selasih dalam daerah kabupaten dati solok, keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten solok nomor tahun tanggal oktober tentang persetujuan core dan nama ibukota kabupaten solok, surat gubernur sumatera barat nomor pem tanggal mei perihal usul pemindahan ibukota kabupaten solok. ii. demi asuka sebagai ibukota atau tempat kedudukan pusat pemerintahan kabupaten solon) kenapagi nagari koto gak kec. gunung talang asuka stx con nagari batang barus kec. gunung talang peta lokasi wilayah ibukota kabupaten solok keterangan sasa batas wilayah calon ibukota ' ' ' batas nagari presiden republik indonesia, ttd megawati soekarnoputri |
peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang mengadakan mahkamah tentara luar biasa purwakarta, sukabumi, sibolga dan kotapraja., mengingat undang undang nomor tentang peraturan pengadilan tentara dan peraturan pemerintah nomorpurwakarta, sukabumi, sibolga dan kotapraja. jikalau keadaan daerah memaksa, opsir tentara tertinggi dalam daerah karesidenan jakarta, karesidenan bogor, karesidenan tapanuli dan karesidenan acehukabumi meliputi seluruh karesidenan bogor. kecuali: daerah tangerang, daerah kawedanan kebayoran, dari kabupaten jatinegara. daerah hukum mahkamah tentara luar biasa sukabumi meliputi seluruh karesidenan bogor, kecuali: dari daerah kabupaten bogor: daerah kawedanan bogor, daerah kawedanan masing, daerah kawedanan leuwiliang. berita negara republik indonesia dari daerah kabupaten sukabumi: daerah kawedanan curug, daerah kawedanan cibadak, daerah kawedanan palabuhanratu. daerah hukum mahkamah tentara luar biasa sibolga meliputi seluruh daerah karesidenan tapanuli. daerah hukum mahkamah tentara luar biasa kotapraja meliputi seluruh daerah karesidenan aceh. dengan menyimpang daripada: daerah daerah yang ditunjuk dalam sebagai daerah hukum mahkamah tentara luar biasa purwakarta dan sukabumi dikeluarkan dari daerah hukum mahkamah tentara garut: daerah daerah yang ditunjuk dalam sebagai daerah hukum mahkamah tentara luar biasa sibolga dan kotapraja dikeluarkan dari daerah hukum mahkamah tentara pematang siantar. mahkamah tentara luar biasa terdiri atas seorang ahli hukum sebagai ketua,ri serta kepala kejaksaan pengadilan negri purwakarta, masing masing menjadi ketua, panitera dan jaksa tentara pada mahkamah tentara luar biasa purwakarta. ketua dan panitera pengadilan negeri serta kepala kejaksaan pengadilan negeri sukabumi, masing masing menjadi ketua, panitera dan jaksa tentara pada mahkamah tentara luar biasa sukabumi. ketua dan panitera pengadilan negeri serta kepala kejaksaan pengadilan negeri sibolga, masing masing menjadi ketua, panitera dan jaksa tentara pada mahkamah tentara luar biasa sibolga. ketua dan panitera pengadilan negeri serta kepala kejaksaan pengadilan negeri kotapraja, masing masing menjadi ketua, panitera dan jaksa tentara pada mahkamah tentara luar biasa kotapraja. dua orang opsir tersebut dalam ditunjuk oleh opsir tertinggi yang tersebut dalam dalam hal ketua atau jaksa tentara berhalangan, maka diwakili oleh opsir tertinggi yang termasuk dalam dalam hal panitera berhalangan, maka diwakili oleh seorang pegawai yang bisa mewakilinya pada pengadilan negeri atau oleh orang lain atas petunjuk ketua. dalam daerah hukumnyapertahanan. amir sjarifoeddin diumumkan pada tanggal maret sekretaris negara, a.c. pringgodigdo penjelasan peraturan pemerintah penjelasan umum. untuk melancarkan penyelenggaraan pengadilan tentara dibeberapa daerah, dan dalam hal tersebut mengingat pada soal perhubungan dalam daerah daerah hukum mahkamah tentara masing masing, pun juga pada keamanan dalam daerah daerah tersebut, maka dianggap perlu untuk mengadakan beberapa mahkamah tentara luar biasa baru yaitu purwakarta, sukabumi, sibolga dan kotapraja. pada hakekatnya peraturan pemerintah yang mengatur hal mahkamah tentara luar biasa dapat menyimpang dari undang undang noo. undang undang tentang peraturan pengadilan tentara") hanya dalam susunan pengadilan raja (lihat undang undang sedang dalam hak atau kekuasaan dan kewajiban mengadili (kompetensi), cara mengadili pemberian pangkat militer (pangkat tituler) maka undang undang tsb. tetap berlaku buat mahkamah tentara luar biasa. berhubung dengan penyimpangan seperti yang dimaksud diatas, maka diperingatkan disini pada kekuasaan dan kewajiban opsir tentara tertinggi dalam daerah karesidenan yang bersangkutan. lihat juga peraturan pemerintah tentang mahkamah tentara luar biasa serang dan pamekasan). penjelasan demi tidak membutuhkan penjelasan. lihat penjelasan umum. dan daerah hukum mahkamah tentara luar biasa serang tetap seperti yang tercantum dalam peraturan pemerintah sekarang ini, daerah hukum mahkamah tentara garut dikurangi dengan daerah daerah yang ditunjuk menjadi daerah hukum mahkamah tentara luar biasa serang, dikurangi lagi dengan bagian bagian yang merupakan daerah hukum mahkamah luar biasa purwakarta dan sukabumi, sehingga daerah hukum mahkamah tentara luar garut meliputi hanya sebagian daerah karesidenan priangan yang meliputi seluruh daerah kabupaten bandung, kabupaten sumedang dan kabupaten garut. dengan berlakunya ketetapan menteri pertahanan tanggal yang memuat perubahan daerah hukum mahkamah tentara garut dan mahkamah tentara cirebon, maka daerah hukum mahkamah tentara garut diperluas sehingga meliputi seluruh daerah karesidenan priangan. tentang daerah hukum mahkamah tentara luar biasa sibolga dan kotapraja, tidak dibutuhkan penjelasan. sama dengan peraturan pemerintah selanjutnya tidak membutuhkan penjelasan. bandingkan dengan undang undang tentang sejumlah anggota opsir buat mahkamah tentara biasa). sama dengan dan peraturan pemerintah diperingatkan disini pada hak kewajiban menteri kehakiman untuk menunjuk pejabat pejabat pada mahkamah tentara menurut undang undang dan pada adanya ketua jaksa dan panitera penganti dalam mahkamah tentara biasa yang ditunjuk oleh menteri kehakiman. berkenaan dengan mahkamah tentara luar biasa, lihatlah peraturan ini yang sama bunyinya dengan peraturan pemerintah berbeda dengan undang undang peraturan pemerintah lihat penjelasan sub diatas. selanjutnya tidak membutuhkan penjelasan dan sama dengan p.p. sama dengan p.p. tidak membutuhkan penjelasan. sama dengan p.p. dan tidak membutuhkan penjelasan. tidak membutuhkan penjelasan. |
berita daerah kota samarinda salinan an dengan rahmat tuhan yang maha kuasa walikota samarinda, menimbangrekonsiliasi billing adalah kegiatan mencocokkan data billing yang telah diterbitkan dengan data billing yang telah dibayar. anjungan tunai mandiri disingkat atmsystem official assessment adalah pajak yang dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan berdasarkan penetapan walikota. kas daerah adalah kas daerah kota samarindsusun sistem dan prosedur pemungutan pajak adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam melakukan pendataan, pemungutan, pembayaran, penyetoran dan penagihan pajak yang telah diserahkan kewenangan pengelolaannya kota, kecualiperaturan ini bertujuan untuk pertamanya proses pengelolaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, terwujudnya transparansi, akuntabel, dan responsibility pengelolaan pajak daerah, optimalisasi kinerja pelayanan, dan peningkatan pendapatan dari sektor pajak daerah. ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara penilaian dan pengolahan data, tata cara verifikasi dan penetapan pajak, pengenaan tarif pajak untuk jasa layanan penyangga, penolakan wajib pajak terhadap skpd, skpd, penutupan objek pajak, media bayar, tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pemungutan pajak, tata cara penagihil. tata cara pembukuan, pemeriksaan dan pengawasan, hal hal lain yang perlu diatur dalam peraturan walikota ini. bab iii tata cara pendaftaran dan pendataan bagian kesatu pendaftaran pajak dengan cara official assessment pendaftaran untuk jenis pajak yang ditetapkan oleh walikota official assessment) adalah kegiatan pencatatan pertama kali bagi perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya dan atau didaftarkan berdasar penjaringan guna menjadi wajib pajak daerah dengan keterangan lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan. jenis pajak yang ditetapkan oleh walikota sebagaimana adalah pajak reklame, dan pajak air tanahformulir scope dan ditandatangani oleh wajib pajak,dan scope diambil dan atau diserahkan, tidak dikembalikan oleh wajib pajakbagian kedua pendaftaran pajak dengan cara self assessment pendaftaran bagi wajib pajak daerah yang memenuhi perhitungan kewajiban perpajakan sendiri self assessment) adalah kegiatan pencatatan pertama kali baik perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya atau badan guna menjadi wajib pajak daerah dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan pada saat pendaftaran dilakukan. jenis pajak yang ditetapkan berdasarkan perhitungan dan pembayaran sendiri sebagaimana.scope dan ditandatangani oleh wajib pajak.pendapatan daerahpendaftaran dan scope diambil dan atau diserahkan, tidak dikembalikan oleh wajib pajak,khusus untuk objek pajak restoran yang tidak memenuhi perhitungan kewajiban perpajakan tetap dilakukan pendaftaran namun tidak diterbitkan ppd sebagai wajib pajak. bagian ketiga pendataan pajak dengan cara official assessment pendataan untuk jenis pajak yang ditetapkan olehpenanggung pajak, dan dasar pengenaan pajaknya. pendataan terhadap pajak reklame sebagaimana dimaksud berkenaan dengan reklame baru: perpanjangan reklame lama, penghentian dan pembongkaran reklame, penerbitan dan pengiriman surat pemberitahuan kewajiban pajak reklame kepada penanggung pajak sebelum masa pajak berakhir. pendataan terhadap pajak air tanah sebagaimana dimaksud berkenaan dengan volume pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah setiap bulan, faktor faktor yang mempengaruhi nilai perolehan air tanah. bagian keempat pendataan pajak dengan cara self assessment pendataan untuk jenis pajak yang memenuhi perhitungan kewajiban perpajakan sendiri self assessment) adalah kegiatan untuk memperoleh data objek pajak daerah secara akurat. pendataan sebagaimana juga akan dilakukan manakala ditemukan adanya keraguan terhadap data yang disampaikan oleh wajib pajak sebagaimana guna verifikasi terhadap data objek pajak daerah, maka pendataan sebagaimana dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut membuat daftar wajib pajak daerah yang telah dilakukan pemeriksaan dokumen pendaftarannya, dan ditemukan adanya keraguan terhadap data yang dilaporkan, menerbitkan surat tugas untuk petugas yang akan melakukan verifikasi data wajib pajak daerah, menerima hasil verifikasi lapangan atas data wajib pajak daerah dari petugas yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan lapangan dengan melampirkan berita acara dan bukti hasil pemeriksaan, apabila dalam hasil pemeriksaan wajib pajak daerah ditemukan data atau perhitungan yang tidak sesuai dengan laporan, maka akan diterbitkan skpd. data wajib pajak sebagaimana huruf menjadi acuan dalam membuat nota perhitungan. bagian kelima revisi data objek dan subjek pajak wajib pajak dapat melakukan revisi terhadap data yang terdapat dalam kartu data manakala terdapat kekeliruan dalam rekamannya. pengajuan revisi data oleh wajib pajak dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan revisi objek dan atau subjek pajak dari wajib pajak yang ditujukan kepada kepala dinas, dilengkapi data pendukungnya. seksi pendataan dan pendaftaran atas disposisi kepala dinas melakukan pemeriksaan lapangan ulang, dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapangan untuk selanjutnya diberikan kepada seksi penilaian dan pendataan. berdasarkan surat permohonan dan berita acara lapangan oleh seksi penilaian dan pendataan digunakan sebagai bahan untuk merevisi kartu data. revisi kartu data dikirim seksi verifikasi dan penetapan untuk dibuatkan nota perhitungan dan skpd. bab tata cara penilaian dan pengolahan data seksi penilaian dan pengolahan data menerima, memeriksa hasil pencatatan scope dan speed kemudian membubuhkan para, untuk selanjutnya menerbitkan ppd dan kartu data. ppd sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan perhitungan perpajakan daerah, dan juga berfungsi sebagai identitas nama, tanggal, bulan dan tahun pajak serta sebagai tanda pengukuhan sebagai wajib pajak daerah. pemberian kartu ppd hanya diberikan kepada wajib pajak yang memiliki objek pajak daerah. data subjek dan objek pajak yang terekam dalam kartu data sebagaimana dimaksud pada berfungsi sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan pajak daerah oleh seksi verifikasi dan penetapan. ppd yang diterbitkan memuat kodifikasi sebagai berikut kodifikasi jenis pajak, kodifikasi nomor pokok, kodifikasi kecamatan, kodifikasi kelurahan. kodifikasi jenis pajak sebagaimana dimaksud huruf adalah pajak hotel o1kodifikasi nomor pokok sebagaimana dimaksud huruf yaitu urutan nomor registrasi kodifikasi kecamatan sebagaimana dimaksud huruf adalah samarinda utara o1) sungai pinang samarinda ilir sambutan samarinda kota samarinda ulu sungai kunjung samarinda seberang loa janan ilir pasaran kodifikasi kelurahan sebagaimana dimaksud huruf adalah kelurahan rawa makmur kelurahan handal bakti kelurahan bukan kelurahan bantuan kelurahan simpang pasir kelurahan sungai belerang kelurahan bagi kelurahan masjid kelurahan simpang tiga kelurahan tani aman kelurahan sengkotek kelurahan harapan baru kelurahan rapat dalam kelurahan bukit pinang kelurahan jawa kelurahan air putih kelurahan teluk lereng ilir kelurahan air hitam kelurahan gunung kedua kelurahan sidodadi kelurahan dadi mulya kelurahan karang rumus kelurahan pelabuhan kelurahan pasar pagi kelurahan bugis kelurahan sungai pinang luar kelurahan pelita kelurahan sidomulyo kelurahan sidodamai kelurahan sungai dama kelurahan selalu kelurahan sungai kasih kelurahan sambutan kelurahan makron kelurahan sindang sari kelurahan pulau atas kelurahan teluk lereng ulu kelurahan karang anyar kelurahan karang asam ulu kelurahan karang asan ilir kelurahan loa bakung kelurahan loa buah kelurahan loa bahu kelurahan pelindung permai kelurahan sungai pinang dalam kelurahan gunung lengai kelurahan mugirejo kelurahan bandara kelurahan sungai siring kelurahan tanah merahlurahan lemak kelurahan sempat utara kelurahan sempat selatan bab tata cara verifikasi dan penetapan bagian kesatu sistem official assessment pengenaan pajak dengan system official assessment adalah pajak reklame, dan pajak air tanah. penetapan besaran pajak yang dipungut dengan sistem sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan setelah dilakukan perhitungan yang didasarkan pada kartu data dengan melampirkan speed (a). hasil perhitungan sebagaimana dituangkan dalam nota perhitungan pajak daerah. berdasarkan nota perhitungan pajak daerah sebagaimana dimaksudkpd. skpd yang diterbitk, skpdbagian kedua sistem self assessment pengenaan pajak dengan system self assessment adalah pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, sarang burung walet. wajib pajak sebagaimana dimaksud pada dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, menggunakan speed (b) yang diisi dengan benar, jelas, lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak dalam hal wajib pajak melaporkan spp nya, wajib melampirkan laporan secara rinci pencatatan omzet usaha dan atau pajak yang dipungut serta dapat dipertanggung jawabkan dan ditandatangani wajib pajak atau yang diberi kuasa oleh pemilik usahhampiri laporan sebagaimana dimaksud pada setiap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada melaporkan bukti pemotongan pajak dengan mengisi speed paling lambat tanggal (sepuluh) setiap bulannya, apabila lewat maka akan diterbitkan surat teguran untuk menyampaikan speed, setelah (tujuh) hari kerja disampaikan surat teguran tidak dipenuhi, maka pajak akan ditetapkan secara jabatan berdasarkan laporan tertinggi selama (lima) bulan sebelumnya atau dihitung oleh petugas yang ditunjuk. apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana pada maka seksi penilaian dan pengolahan data akan mengeluarkan surat teguran yang ditandatangani oleh kepala bidang pendataan dan penetapan, untuk melaporkan sebagaimana pada khusus untuk objek pajak parkir, penetapan besaran tarif parkir masing masing objek yang diberlakukan berdasarkan surat keputusan walikota. surat keputusan walikota sebagaimana dimaksud diusulkan oleh dinas setelah memperoleh rekomendasi teknis dari dinas perhubungan kota samarinda atas permohonan masing masing pengelola parkir. bagian ketiga penetapan secara jabatan selain tata cara penetapan pajak terutang dengan skpd sebagaimana dimaksud pada atau dengan speed sebagaimana dimaksud pada walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini kepala dinas dapat menerbitkan skpd secara jabatan,danwalikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini kepala dinas, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh dinas) namun tidak melegalisasinya tanpa ada persetujuan kepala dinas pendapatan daerah. wajib pajak melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam dan sebelum penetaphuruf penetapan pajak ditaksir dan dihitung berdasarkan rata rata perolehan, penjualan, dan atau pembayaran. khusus untuk pajak air tanah, pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada hurufkhusus untuk pajak air tanahbina marga dan pengairan, atau sumber lain yang dapat dipercayatau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini kepala dinas dalam jangka waktu (tujuhbulan dihitung dari pokok pajak ditambahb pengenaan tarif pajak untuk jasa layanan penyangga khusus untuk jasa layanan penyangga atau pendukung yang merupakan satu kesatuan dari jasa layanan hotel, dan dinikmati oleh tamu hotel, maka tarif pajak yang dikenakan adalah tarif pajak hotel. jasa layanan penyangga sebagaimana dimaksud pada dan dinikmati oleh penerima jasa layanan yang bukan merupakan tamu hotel, maka tarif pajak yang dikenakan adalah tarif pajak hiburan dan atau restoran sesuai dengan layanan penyangga yang diterima. sedangkan jasa layanan penyangga yang diselenggarakan oleh penyelenggara hiburan, maka tarif pajak yang dikenakan adalah tarif pajak hiburan. bab vii penolakan wajib pajak terhadap surat ketetapan pajak seksi verifikasi dan penetapan membuat daftar atas skpd, skpd dan skpdkbt yang ditolak dan atau tidak mau diterima oleh wajib pajak berdasarkan laporan petugas penyampai untuk diserahkan kepada seksi penegakan hukum pada bidang penagihan. seksi penegakan hukum melakukan upaya pemanggilan kepada wajib pajak yang tidak mau menerima skpd, skpd dan skpdkbt untuk diberikan penjelasan tentang kewajiban wajib pajak dan sanksi hukum yang berlaku. membuat berita acara dan pernyataan dari wajib pajak atas hasil pelaksanaan pemanggilan sebagaimana dimaksud pada upaya yang telah dilaksanakan oleh seksi penegakan hukum hasilnya disampaikan kembali kepada bidang pendataan dan penetapan. bab viii penutupan objek pajak prosedur penutupan objek pajak dapat dilakukan dengan cara laporan seksi verifikasi dan penetapan terhadap skpd, skpd dan skpdkbt yang tidak dapat disampaikan akibat subjek dan objek pajak tidak ditemukan atau sudah berubah objek usaha. laporan bidang penagihan atas subjek dan objek pajak yang tidak dapat ditemukan pada saat menyampaikan surat teguran dan tagihan atas skpd, skpd dan skpdkbt. laporan wajib pajak atas penutupan objek pajak. berdasarkan laporan sebagaimana dan seksi pendaftaran dan pendataan melakukan peninjauan lapangan, dan menuangkan hasil peninjauan lapangan tersebut dalam berita acara peninjauan lapangan tentang penutupan objek pajak. berita acara peninjauan lapangan tentang penutupan objek pajak diserahkan pada seksi pendataan dan pendaftaran, untuk selanjutnya dibuatkan daftar penutupan objek pajak. daftar penutupan objek pajak sebagaimana tersebut pada disampaikan pada bidang dana perimbangan dan pembukuan. bab media bayar, tata cara pembayaran dan penyetoran pajak bagian kesatu media bayar sistem official assessment pembayaran pajak air tanah dan pajak reklame dapat dilakukan setelah diterbitkannya ketetapan besaran pajak terutang dengan menggunakan media skpd. bagian kedua media bayar sistem self assessment pembayaran pajak sebagaimana dapat dilakukan setelah wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan perhitungan omzet serta menuangkannya dengan media speed. media speed disampaikan setiap bulan dilengkapi dengan lampiran pemotongan pajak pada bidang pendataan dan penetapan, seksi pendaftaran dan pendataan melalui petugas pelayanan. seksi penilaian dan pengolahan data melakukan perekaman dalam kartu data atas speed yang disampaikan wajib pajak. selain media speed, besaran pajak sebagaimana yang terutang dapat ditetapkan dengan media skpd, dan atau skpdkbt. penerbitan skpd dan atau skpdkbt dapat dilakukan sebagaimana huruf dan khusus wajib pajak restoran (pengusaha jasa boga catering) dan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan selama potensi masih ada, wajib menyampaikan speed nya setiap bulan sebagaimana meskipun tidak ada transaksi kegiatan jual beli untuk diterbitkan skpd. bagian ketiga tata cara pembayaran pembayaran pajak dapat menggunakan skpd, speed, std, skpd, skpdkbt, skpd, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan surat keputusan banding yang telah diterbitkan, paling lambat (tiga puluh) hari atau (satu) bulan setelah saat terulangnya pajak yang tercantum pada format sebagaimanaebagai bukti telah lunas pembayaran pajak terutang, wajib pajak memperoleh ssd atau dokumen sah lainnya yang telah divalidasi oleh pihak bankakan dilakukan penagihan dengan menggunakan media std. bagian keempat tata cara pembayaran pajak atas penyelenggaraan hiburan guna menjamin keamanan dan kepastian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maka untuk penyelenggara pajak hiburan yang menggunakan htm harga tanda masuk) diatur dengan ketentuan sebagai berikut setiap penyelenggara hiburan diwajibkan memperhitungkan, melaporkan dan membayar pajak hiburan muka dengan menggunakan media speed sebelum tanda masuk disahkan legalisasi oleh dinas pendapatan daerah. kewajiban memperhitungkan, melaporkan dan membayar pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada paling lambat dilakukan (tiga) hari sebelum waktu penyelenggaraan hiburan. besarnya pembayaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya (lima puluh persen) dari jumlah pengenaan pajak terhadap harga tanda masuk yang akan perforasi legalisasi. perhitungan jumlah htm yang terjual dilaporkan paling lambat (tiga) hari setelah waktu penyelenggaraan, dan apabila perhitungan melebihi atau kurang dari 50y6 maka akan diterbitkan skpd atau skpd. apabila ditemukan penjualan htm tidak berperforasi atau melebihi jumlah htm yang dilaporkan akan diterbitkan skpdkbtyang dimaksudkan melaporkan sendiri pada adalah wajib pajak melaporkan secara tertulis penambahan htm (dua) jam sebelum pertunjukan dimulai kantor dinas pendapatan daerah. untuk pajak hiburan (kategori pertandingan olahraga) jumlah pengenaan pajaknya dilaporkan setelah pertandingan olahraga selesai. wajib pajak penyelenggara hiburan yang ditemukan tidak melaporkan kegiatannya, maksebesar (dua puluh lima persen dari pokok pajak d. bagian kelima tata cara pembayaran pajak restoran atas pengadaan makanan dan minuman oleh satuan kerja perangkat daerah, pribadi dan atau badan untuk pelayanan atas penyediaan makanan dan minuman pada satuan kerja perangkat daerah, pribadi dan atau badan pengenaan pajak restoran diatur dengan ketentuan sebagai berikut satuan kerja perangkat daerah skpd) penerima pelayanan atas penyediaan makanan dan minumpejabatpengguna penyedia jasa makanan dan minuman baik pribadi atau badyang bersangkutan atauapabila penyedia jasa makanan dan minuman, dan skpd satuan kerja perangkat daerah) sebagaimana dan tidak melaporkan data atau melaporkan data yang tidak sebenarnya, maka akan diterbitkan skpd. bagian keenam pembayaran dengan billing system pembayaran pajak secara elektronik (billing system) diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang terdaftar pada dinas: pemenuhan kewajiban perpajakan yang dibayar atas nama dan ppd wajib pajak sendiri, pembayaran pajak secara elektronik (billing system) dapat dilakukan melalui teller (over the counter): anjungan tunai mandiri atau atm, internet banking: phone banking: cash management service cms): dan fasilitas perbankan elektronik lainnya. pada layanan perbankan yang ditunjuk oleh pemerintah kota. pembayaran pajak dianggap sah apabila jumlah uang dalam rekening wajib pajak telah berhasil disebut dan dipindahkan rekening penerimaan pajak pada tempat pembayaran elektronik bank yang ditunjuk pemerintah kota samarinda. bukti pembayaran pajak yang diterbitkan atas transaksi sebagaimana berupa bukti pembayaran yang sah dikeluarkan oleh bank. bagian ketujuh tata cara pembayaran pajak dengan billing system tata cara pembayaran pajak dengan billing system diatur sebagai berikut pendaftaran masuk situs yang telah ditetapkan oleh dinas, klik data baru: masukan ppd, alamat email, dan user yang diinginkan. aktifkan akun cek email wajib pajak, klik link untuk mengaktifkan akun, setelah akun aktif, lakukan pembayaran pajak dengan tahaplaksanaanpendapatan daerah kota samarinda. perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahlakukan login situs yang telah ditetapkan, input pembayaran atas jenis pajak yang akan dilakukan, terbitkan kode billing: cetak kode billing: pembayaran. bagian kedelapan pembayaran angsuran walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini kepala dinas, disertai rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak denganyang disetujui walikota melalui kepala dinas dituangkan dalam surat keputusan pembayaran secara angsuran, setelah terlebih dahulu dibuatkan telaahan dari bidang penagihan, pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk dua belas) kali angsuran dalam waktu dua belasatas nama walikota,bagian kesembilan penundaan pembayaran walikota melalui kepala dinasnundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut wajib pajak yang akan melakukan penundaan disertai rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak dengan alasan yang jelas dengan melampirkan foto copy skpd, skpd, skpdkbt, atau std berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima, permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf harus sudah diterima walikota melalui kepala dinas paling lama (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan, permohonan penundaan pembayaran yang disetujui walikota melalui kepala dinas dituangkan dalam surat keputusan penundaan pembayaran, setelah terlebih dahulu dibuatkan telaahan dari bidang penagih,skpd, skpdkbt dan std, kecuali ditetapkan lain oleh kepala dinas pendapatan daerah atas nama walikotay6nundaan pembayaran, tidak dapat mengajukan permohonan angsuran pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama. bagian kesepuluh tanggung jawab pengenaan pajak terhadap usahajika ada kegiatan hiburan yang dilaksanakan dalam dan atau kawasan hotel atau restoran, maka penyelenggara hiburan event organizer eo) bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak hiburan. apabila penyelenggaraan hiburan dilakukan hotel yang menyatu dengan pengelolaan hotel, dikenakan pajak hotel. apabila penyelenggaraan hiburan dilakukan restoran yang menyatu dengan pengelolaan restoran, dikenakan pajak restoran. apabila penyelenggaraan restoran menyatu dengan tempat hiburan maka dasar pengenaan pajak restorannya mengikuti tarif pajak hiburan yang dipungut kepada wajib pajak hiburan. apabila fasilitas hotel (pub, spa, karaoke, sanggar senam, kolam renang) digunakan oleh bukan tamu hotel maka dasar pengenaan pajak mengikuti tarif pajak hiburan. dalam pengenaan tarif pajak sebagaimana dan harus disesuaikan dengan izin usaha yang dikeluarkan pemerintah daerah. bagian kesebelas tempat pembayaran pembayaran pajak terutang dapat dilakukan loket loket bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah kota samarinda. selain menggunakan fasilitas loket bank sebagaimana pada pembayaran pajak dapat dilakukan via layanan jasa perbankan lainnya yang dimiliki oleh bank sebagaimana bab tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pemungutan pajak dalam rangka efektifitas dan sinergitas pelaksanaan pemungutan pajak, maka perlu adanya koordinasi antara dinas dengan skpd teknis sesuai dengan tugas dan kewenangannya. skpd teknis yang dimaksud pada adalah dinas bina marga dan pengairan, pertambangan dan energi, dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan dan dinas perhubungan. tugas dan tanggung jawab dinas bina marga dan pengairan dalam pemungutan pajak adalah melaksanakan studi kelayakan terhadap objek pajak air bawah tanahair bawah tanah yang disampaikan oleh wajib pajak, cc. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap volume pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanahmbangan dan energi dalam pemungutan pajak adalah melaksanakan studi kelayakan terhadap objek pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak penerangan jalan non pln, dan penggunaan dan atau penjualan tenaga listrik non pl, dan pemanfaatan dan atau penjualan tenaga listrik non plnian, perkebunan dan kehutanan dalam pemungutan pajak adalah melaksanakan studi kelayakan terhadap objek pajak sarang burung waletpenjualan sarang burung wallet yang disampaikan oleh wajib pajak. melakukan verifikasi terhadap persyaratan pemberian atau penerbitan surat angkutan tumbuhan dan satwa liar dalam negeri sats dn) khususnya terhadap sarang burung walet agar wajib ajak memperlihatkan bukti lunas pembayaran pajak dari dinas pendapatan daerah kota samarinda,hubungan dalam pemungutan pajak adalah melaksanakan studi kelayakan terhadap objek pajak parkiromzet usaha parkir yang disampaikan oleh wajib pajak, cc. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap operasional layanan parkir oleh wajib pajak secara terkoordinasi dengan instansi terkait. melakukan tugas tugas lain guna mendukung optimalisasi perolehan pajak daerah. bab tata cara penagihanstd yang diterbitkan sebagaimanatd yang diterbitkpeesebagaimana diatur sebagai berikut penerbitan dan penyampaian std kepada wajib pajak dalam waktu sekurang kurangnya (tujuh) hari kerja setelah diterbitkan std, apabila wajib pajak tidak mengindahkan std yang diterbitkan sebagai mana pada huruf maka diterbitkan surat panggilan untuk dilakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. apabila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai mana pada huruf maka ditberlaku sebagai mana pada huruf maka akan diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan,(dua kali dua puluh empat) jam dengan membuat berita acara pelaksanaan penyitaan, walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal iniwalikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini kepala dinas dalam waktu paling singkat (empat belas) hari kerja memohon melalui badan urusan piutang dan lelang negara bulan), walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal inif:, walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini kepala dinaskerjasurat atau dokumen pendukung terkait sebagaimana pada huruf hingga hurufmaka diterbitkan dpenagihan pajak, dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaranxdalam hal ini kepala dinas atas suatu skpd, skpd, skpdkbt, skpd, dan skpd sertalam penyelesaian keberatan sebagaimana sesuai kewenangannya walikota dapat meminta pertimbangan kepala dinas. kewenangan dalam penyelesaian keberatankeberatan sebagaimana huruf dituangkan dalam surat keputusan walikota. hasil keputusan keberatan sebagaimana huruf dituangkan dalam surat keputusan kepala dinpointhotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakantempat hiburan dengan dipungut bayaran. walikota melaluiwajib pajak harus membayar sebesar dari skpd setelah proses std melalui seksi penagihan. wajib pajak harus membayar sebesar pokok dari skpd, skpdkbt, skpd, dan skpd setelah proses std melalui seksi penagihan. wajib pajak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan pajak skpd, skpd, skpdkbt, skpd, dan skpd dengan melampirkan bukti pembayaran sebagaimana dan dalam jangka waktu (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, walikota atau kepala dinas atas namapenerimaan ataudinas atas namawalikota dapat memerintahkan kepala dinas untuk diwalikota dapat berkoordinasi dengan kepala dinasmbuat telaahan dinasdinas sebagaimana dimaksud pada walikota mengeluarkan rekomendasi atau berupa disposisi kepada kepala dinas dan atau kepala bagian hukumwalikota melalui, pembebasan pajak dalam pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, walikota sesuai kewenangannya dapat meminta pertimbangan kepala dinas. kewenangan dalam pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajakpemberian sebagaimana huruf dituangkan dalam surat keputusan walikota. hasil keputusan pemberian sebagaimana huruf dituangkan dalam surat keputusan kepala dinas. wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak sebagaimana padadinas melakukan penelitian melalui bidang penagihan pada seksi pertimbangan dan keberatan mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan pengurangan pajak untuk setinggi tingginya (lima puluh persen) dari pokok pajak. permohonan dan pemberian pengurangan sebagaimana dimaksudpermohonan keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan berupa angsuran pembayaran pajak terutang atau penundaan pembayaran pajak terutang sebanyak (lima) kali selama (lima) bulanwajib pajak penanggung pajak berada luar negeri, wajib pajak penanggung pajak tengah melakukan renovasi atau pengembangan usaha, dari pokok pajakdinas atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan skpd, speed,pembetulan sebagaimana huruf diterbitkan d dokumen sebagaimana huruf, dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan, jsurat keputusan sebagaimana huruf diterbitkan danurat keputusan sebagaimana huruf yang diterbitkan ditandatangani oleh kepala seksi pertimbangan dan keberatan, atau kepala seksi penagihan, atau kepala seksi penegakan hukum atas nama kepala dinas. walikotawalikota atau diterima, maka walikota melalui kepala dinas menerbitkan std atas pengenaan sanksi administrasi atau pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi bunga atau dendwalikota melaluiwalikota melaluiwalikota atauwalikota atau kepala dinas melakukan rapat koordinasi dengan bidang tekniswalikota atau kepala dinas menetapkan persetujuan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan menerbitkan surat keputusan. bab xiv tata cara pembukuan, pemeriksaan dan pengawasan bagian kesatu pembukuan laporan penerimaan seluruh jenis pajak, tunggakan dan piutang seluruh jenis pajak dilakukan oleh bidang dana perimbangan dan pembukuan. seksi pelaporan dan pembukuan pada bidang sebagaimana melakukan kegiatan pembukuan pajak daerah antara lain mencatat seluruh jenis pajak sebagaimana dokumen speed, skpd, skpd, skpdkbt, skpd, skpd, dan std. mencatat realisasi penerimaan pajak daerah dengan mengacu pada ssd atau dokumen yang sah diterbitkan oleh bank yang ditunjuk oleh pemerintah kota. cc. membuat laporan penerimaan pajak secara komprehensif, baik periodik dan insidentil. pencatatan terhadap seluruh penetapan tunggakan dan piutang pajak, meliputi tunggakan pajak adalah ketetapan pajak pada tahun berjalan berupa speed, skpd, skpd, skpdkbt, skpd, skpd, dan std yang belum dibayar. piutang pajak adalah ketetapan pajak pada tahun yang lampau berupa speed, skpd, skpd, skpdkbt, skpd, skpd, dan std yang belum dibayar. cc. membuat daftar tunggakan pajak secara berkala sesuai masa pajak yang telah ditetapkan dalam tahun berjalan sebagaimana pada huruf membuat daftar piutang pajak setiap awal tahun setelah tahun pajak sebagaimana huruf pelaporan seksi pelaporan dan pembukuan membuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis pajak. seksi pelaporan dan pembukuan. seksi pelaporan dan pembukuan membuat buku kendali. seksi pelaporan dan pembukuan melakukan pencatatan seluruh transaksi pajak daerah dan kondisi benda berharga. seksi pelaporan dan pembukuan melakukan penyusunan laporan benda berharga. seksi pelaporan dan pembukuan membuat lap. realisasi penerimaan pajak daerah. seksi pelaporan dan pembukuan menyampaikan lap. realisasi penerimaan pad. bagian kedua pengawasan dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak, wajib pajak tetap berkewajiban melaporkan kepada dinas pendapatan daerah, paling lambat (tujuh) hari kerja apabila akan menyelenggarakan kegiatan insidentil lokasi tempat usaha tetapnya (hotel, restoran, hiburan). untuk keperluan pelaksanaan pengawasan, kepala dinas berwenang menempatkan petugas pengawas yangditunjuk berdasarkan surat keputusan kepala dinas atas nama walikota, dan dilengkapi surat tugas dan atau peralatan equipment) baik sistem manual dan atau sistem line (komputerisasi) lokasi tempat usaha tetapatau pihak yang bekerjasama dengan pemerintah kota melalui sistem jaringan informasi secara line bilamana fasilitasnya sudah tersedipihak yang bekerjasama dengan pemerintah kotas nama walikoto(lima) bulan terakhiriipenetapan tarif dan pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet dinyatakan dicabut dan tidak berlakuberwenangwajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang mengusahspanduk dan umbul umbul adalah reklame yang tujuan materinya promosi ataupun pemberitahuan event dalam jangka pendek atau bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, plastik, atau bahan lain yang sejenis, termasuk dalamnyawalikotnilai kontrak adalah nilai sewa yang disepakati oleh konsumen distributor terhadap pihak ketiga selaku penyelenggara reklame dalam jangka waktu tertenwajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang mengusahaktidak bergerak atau berhenti yangwajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkisistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) adalah serangkaian proses, dalam sistem penerimaan daerah. nomor identitas peserta billing yang selanjutnya disebut dengan. personal identification number pin) atau passworduser adalah nama identitas wajib pajak yang bersama dengan pin dapat digunakantelah ditetapkmaka perlu melakukan perubahan dan penyempurnaan atas peraturan walikota samarinda nomor tahun tentang struktur organisasi penjabar dasar pelaksanaan,sebagaimana telah diubah ketigakali dengan peraturan daerah kota samarinda nomor tahun lembaran daerahberita daerah tahun nomor dihapus. dihapus. dihapus. dihapus. dihapus. paragraf inspektur pembantu wilayah iiiampai dengan diubah, sehingga sampai dengan berbunyi sebagai berikut bagian kedua badan perencanaan pembangunan daerah bappeda) paragraf kedudukan lembaga teknis daerah berbentuk badan perencanaan pembangunan daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah bidang perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. lembaga teknis daerah berbentuk badan perencanaan pembangunan daerah dipimpin oleh kepala badanparagraferian dukungan atas perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah. mengkoordinasikan penyelenggarainaan dan pengendalilaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatmengkoordinasikan penyelenggaraan kesekretariatan badan, penyelenggaraan unit pelaksana teknis bad sekretariat membawakan sub bagian umum sub bagian keuangan sub bagian perencanaan program bidang evaluasi dan statistik membawakan sub bidang statistik dan dokumentasi sub bidang analisa, penilaian dan pelaporan bidang perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah membawakan sub bidang prasarana wilayah sub bidang pengembangan wilayah bidang perencanaan sdm membawakan sub bidang pendidikan, mental dan spiritual sub bidang kesejahteraan rakyat bidang perencanaan pemerintahan dan aparatur membawakan sub bidang pemerintahan sub bidang aparatur bidang perencanaan ekonomi membawakan sub bidang pengembangan dunia usaha, pariwisata dan budaya sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. kelompok jabatan fungsional. paragraf kepala badan kepala badandalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud kepala badan kepala badan dibantu oleh sekretariat dan bidang bidang yang merupakan unsur staf dan unsur pelaksana teknis manajemen perencanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. paragraf sekretariat dan sub bagian sekretariat adalah sekretariat badan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan unsur staf yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan tugas tugas kepala badan dalam menyusun perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dan mengkoordinasikan bidang bidang lingkup badan dengan menyelenggarakan pelayanan administratif kesekretariatan badan perencanaan pembangunan daerah. sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam menyelenggarakan kegiatannya berkedudukan dibawahpokok sebagian tugas kepala badan dalam dan administrasi keuangan. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi: perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas dibidang sekretariat,m dan kehumasan, kepegawaian, penatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan serta pengelolaan keuangan bappeda, pembinaan dan pengendalian kegiatan dibidang kesekretariatan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretarpelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sekretariat dibantu oleh sub sub bagian lingkup sekretariat badan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan unsur pelaksana administratif sekretariat badan. sub bagian sebagaimana dimaksud dalam adalah sub bagian umum, sub bagian keuangan dan sub bagian perencanaan progra badan perencanaan pembangunan daerah. sub bagian umum dan pengendalian dan bimbingan dibidang pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, penatalaksanaan, perlengkapan, pemeliharaan, kehumasan protokoler dan perpustakaan kearsipan. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sub bagian umum mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis sub bagian umum. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis sub bagian umum. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi satuan kerja bidang umum. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian program sub bagian umu penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pelaporan pertanggungjawaban badan. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sub bagian keuangan mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis sub bagian keuangan. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis sub bagian keuangan. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi satuan kerja bidang keuangan. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian program sub bagian keuanganpokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam penyusunan rencana dan program, rkd, kua, pas, ppa, monitoring, evaluasi serta pelaporan. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sub bagian perencanaan program mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis sub bagian perencanaan program. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis sub bagian perencanaan program. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi satuan kerja bidang perencanaan program. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian program sub bagian perencanaan prograevaluasi dan statistik bidang evaluasi dan statistik merupakan unsur pelaksana teknisevaluasi dan statistikevaluasi dan statistik bimbingan, pengendalian perencanaan pembangunan evaluasi dan statistik pembangunan daerah. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud bidang evaluasi dan statistik mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang evaluasi dan statistik. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan bidang evaluasi dan statistik. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang statistik dan dokumentasi. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang analisa, penilaian dan pelaporanbidang evaluasi dan statistik dibantu oleh beberapa sub bidang yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional bidang evaluasi dan statistik. sub bidang sebagaimana adalah sub bidang statistik dan dokumentasi, dan sub bidang analisa, penilaian dan pelaporanstatistik dan dokumentasistatistik dan dokumentasi pelaksanaan pembangunan daerah. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sub bidang statistik dan dokumentasi mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis sub bidang statistik dan dokumentasi. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis sub bidang statistik dan dokumentasi. penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan instansi satuan kerja sub bidang statistik dan dokumentasi. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian sub bidang statistik dan dokumentasiketentuan sampai dengan diubah, sehingga sampai dengan berbunyi sebagai berikut bagian pertama inspektorat daerah paragraf kedudukan lembaga teknis daerah berbentuk inspektorat daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah sebagai pengawas terhadap pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. lembaga teknis daerah berbentuk inspektorat daerahsub bidang analisa, penilaian dan pelaporanalisa, penilaian dan pelaporan pembangunan daerah. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sub bidang analisa, penilaian danpelaksanakoordinasi pembinaan dan kerjasama dengan instansi satuan kerja sub bidang analisa, penilaian dan pelaporan. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian sub bidang analisa, penilaian dan pelaporrasarana dan pengembangan wilayah bidang perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah merupakan unsur pelaksana teknis manajemen perencanaan, pengembangan wilayah dan kawasan daerahrasarana dan pengembangan wilayahrasarana dan pengembangan wilayah, perencanaan pembangunan prasarana dan pengembangan wilayah. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud bidang perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah mempunyai fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan bidang perencanaan prasarana dan pengembangan wilayah. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang perencanaan prasarana wilayah. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang perencanaan pengembangan wilayahpoksinya kepala bidang perencanaan prasarana dan pengembangan wilayahrasarana wilayah dan sub bidang pengembangan wilayahrasarana wilayahbina marga, pengairan dan perhubungan. dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud sub bidang prasaranarasarana wilayah. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis sub bidang prasaranarasarana wilayah. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian sub bidang prasaranagembangan wilayahtata ruang, cipta karya, penataan ruang dan permukiman. dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud sub bidang pengembanganwilayah. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis sub bidang pengembanganwilayah. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian sub bidang pengembangansumber daya manusia bidang perencanaan sumber daya manusiasumber daya manusiasumber daya manusiasumber daya manusia. dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud bidang perencanaan sumber daya manusiamempunyai fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang perencanaan sumer daya manusia. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan bidang perencanaan sumber daya manusia. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang perencanaan pendidikan, mental dan spiritual. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang perencanaan kesejahteraan rakyatsumber daya manusiadidikan, mental dan spiritual dan sub bidang kesejahteraan rakyatdidikan, mental dan spiritualpendidikan, mental spiritual, pemuda dan olahraga. dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud sub bidang pendidikan, mental dan spiritual pendidikan, mental dan spiritual. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian sub bidang pendidikan, mental dan spiritualkesejahteraan rakyatkesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud sub bidang kesejahteraan rakyatmempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis sub bidang kesejahteraan rakyat. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis sub bidang kesejahteraan rakyat. penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan instansi satuan kerja sub bidang kesejahteraan rakyat. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian sub bidang kesejahteraan rakyatemerintahan dan aparatur bidang perencanaan pemerintahan dan aparaturemerintahan dan aparaturemerintahan dan aparaturmerintahan dan aparatur. dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud bidang perencanaan pemerintahan dan aparatur mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang perencanaan pemerintahan dan aparatur. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan bidang perencanaan pemerintahan dan aparatur. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang perencanaan pemerintahan. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang perencanaan aparaturpemerintahan dan aparaturmerintahan dan sub bidang aparaturmerintahanerintahan. dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud sub bidang pemerintahan mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis sub bidang pemerintahan. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis sub bidang pemerintahan. penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan instansi satuan kerja sub bidang pemerintahan. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian sub bidang pemerintahparaturaparatur. dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud sub bidang aparatur mempunyai fungsi: penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis sub bidang aparatur. penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis sub bidang aparatur. penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan instansi satuan kerja sub bidang aparatur. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian sub bidang aparaturekonomi bidang perencanaan ekonomi ekonomiekonomingembangan dunia usaha, pariwisata, budaya, sumber daya alam dan lingkungan hidup. dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud bidang perencanaan ekonomi mempunyai fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang perencanaan ekonomi. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan bidang perencanaan ekonomi. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang perencanaan pengembangan dunia usaha, pariwisata dan budaya. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian bidang perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidupekonomigembangan dunia usaha, pariwisata dan budaya dan sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidupgembangan dunia usaha, pariwisata dan budayaindustri, perdagangan dan koperasi, ketahanan pangan dan penyuluhan, kebudayaan dan pariwisata serta pengembangan dunia usaha dan investasi. dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud sub bidang pengembangan dunia usaha, pariwisata dan budayapelaksanadunia usaha, pariwisata dan budaya. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian sub bidang pengembangan dunia usaha, pariwisata dan budayaaragraf tugas inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah merumuskan kebijakan dan koordinasi dibidang pengawasan. paragraf fungsi untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada inspektorat daerah mempunyai fungsi perumusan kebijakan bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang. mengkoordinasika. penyelenggaraan urusan kesekretariatan. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatansumber daya alam dan lingkungan hidup merupakpertanian tanaman pangan, peternakan, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan serta pertambangan dan energi. dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidupsumber daya alam dan lingkungan hidup. penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidupmenempatk kota samarinda kepala! buatan hukum green, nip. inspektur pembantu wilayah kelompok jabatan fungsional. paragraf inspektur inspektur daerahyang bersifat spesifik khususnya teknis operasional penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud inspektur mempunyai fungsi perumusan perencanaan program kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan didaerah. pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengawasan dengan melakukan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, mengkoordinasikan kegiatan kedinasan meliputi pelayanan teknis administrasi kesekretariatan dan pelaksanaanpengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan serta pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatannya inspektur dibantu oleh sekretariat dan beberapa inspektur pembantu yang merupakan unsur staf dan unsur pelaksana teknis sesuai dengantugas dan fungsinya. paragraf sekretariat dan sub bagian sekretariat adalah sekretariat yang merupakan unsur staf yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan tugas inspektur dalam menyusun perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dan mengkoordinasikan inspektur pembantu, dengan menyelenggarakan pelayanan administrasi umum kesekretariatan. sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan kegiatan kediamannya berkedudukan didalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudnya, sekretariat dibantu oleh sub sub bagian lingkup sekretariat yang merupakan unsur pelaksana administratif sekretariat. sub sub bagian sebagaimana dimaksud adalahusunan anggaran dan pelaksanaan urusan keuangan. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sub bagian perencanaan mempunyai fungsi: mengkoordinasikan penyiapan rencana program kerja pengawasan. mengkoordinasikan dan menghimpun petunjuk teknis yang berkaitan dengan rencana program kerja pengawasan. penyiapan bahan penyusunan program kerja pengawasan tahunan ppt). penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan dan perencanaan. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, perubahan dan penyusunan laporan keuangan. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerjanyusun laporan kegiatan pengawasan. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sub bagian evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi dan pelaporan. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis inspektorat. mengkoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki). mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi laki skpd. pelaksanaan evaluasi perkembangan atas pelaksanaan rencana program kegiatan pada inspektorat. mengkoordinasikan dan penyelenggaraan evaluasi dan laporan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan baik oleh api intern maupun easternadministrasi dan umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, perlengkapan, ketatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud sub bagian administrasi dan umum mempunyai fungsi: penyusunan rencana dan program kerja sub bagian administrasi dan umum. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian. penyelenggaraan urusan tata usaha surat menyurat, tata kearsipan, kepustakaan, dokumentasi dan informasi. penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga serta pemeliharaan barang inventaris. penyusunan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk keperluan operasional sesuai norma dan prosedur yang berlaku. mengkoordinasikan, penyiapan dan pengolahandata kepegawaian. pengolahan administrasi kepegawaian dan membuat laporan kepegawaian. pelaksanaan urusan kepegawainya kepala kepala sub bagian sekretariat dibantu oleh beberapa orang pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional, merupakan unsur pelaksana operasional pelayanan administratif sekretariat. pegawai non struktural dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugasinspektur pembantu wilayah ii, iii, dan inspektur pembantu wilayah ii, iii dan merupakan unsur pelaksana teknis manajemen pengawasan bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas tugas inspektur daerah dalam menjalankan penyusunan kebijakan teknis manajemen pengawasan dalam mengkoordinasikan tugas pelayanan teknis antar unsur ita maupun dengan skpd terkait serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan tugas tugas umum lainnya sesuai ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangan sesuai arahan dan kebijakan inspektur daerah. inspektur pembantu wilayah ii, iii dan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang inspektur pembantu dalam melaksanakan kegiatan kedinasan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada inspektur melalui sekretaris. inspektur pembantu wilayah ii, daninspektur pembantu wilayah ii, iii dan mempunyai fungsi penyusunan rencana dan program kerja sesuai bidang tugas dan fungsinya. inspektur pembantu wilayah ii, iii da. inspektur pembantu wilayah ii, iii dan dibantu oleh jabatan fungsional pengawas pemerintah dan atau auditor lingkup inspektorat daerah yang merupakan unsur pelaksana pelayanan teknis operasional inspektorat daerah |
berita daerah kota samarinda salinan peraturan walikota samarind walikota samarindwalikota menetapkan jenis usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk kriteria wajib amdal wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup ukl upl) dan tidak wajib dilengkapi ukl upl wajib membuat surat persyaratan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang izin lingkungan, wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup ukl) dan upaya pemantauan lingkungan hidup up, memutuskan:kepala badan lingkungan hidup daerah kota samarinda yang selanjutnya disebut kepala badan adalah kepalasamarindadan upl. pemrakarsa adalah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan. izin lingkungan adalah izin yang diterbitbagi prasyarat memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. prosedur operasional standar standard operating procedure) selanjutnya disingkat sop adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh usaha dan atau kegiatan sesuai prosedur operasional yang berlakudan upl atau spl. bab usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki ukl dan upl setiap jenisjeniskl uharus dilengkapi dengan sop pengelolaan besaran dampak lingkungan hidup sesuai jenis usaha dan atau kegiatan. pemrakarsa mengajukan ukl dan upl atau spl atas usaha dan atau kegiatan yang berlokasi dalam wilayah kota samarinda diajukan kepada walikota melalui kepala badan lingkungan hidup. memberikan tanda bukti penerimaan ukl dandan upl atau spl. setelah memenuhi format sebagaimana dimaksud pada dilakukan pemeriksaan ukl dan upl atau pemeriksaan spl yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bidang yang menangani ukl dan upl atau spl. kepala badandanrekomendasi ukl dan upl sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan. izin lingkungan sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan dan atau operasi dan atau konstruksi. izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan atau kegiatan dan atau operasi dan atau konstruksi. izin usaha dan atau kegiatan dan atau operasi dan atau konstruksi berakhir atau habis masa berlaku maka pemrakarsa wajib melengkapi davis teknis perpanjangan izin yang diterbitkan oleh badan lingkungan hidup kota samarinda. pemrakarsa dalam menyusun ukl dan upl dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen lingkungan hidup konsultan pembuat dokumen lingkungan). jasa pemeriksaan ukl dan upl dibebankan kepada pemrakarsa usaha dan atau kegiatan, kecuali untuk usaha atau kegiatan bagi golongan ekonomi lemah. biaya pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan administrasi ukl upl atau spl, penerbitan rekomendasi ukl dan upl atau persetujuan spl, pelaksanaan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kota samarinda. setiap rencana usaha dan atau kegiatan tidak diperkenankan melakukan kegiatan pembukaan pembersihan pematangan lahan, mendirikan bangunan dan atau kegiatan fisik lainnya pada lokasi rencana usaha dan atau kegiatan sebelum diterbitkannya izin lingkungan atau persetujuan spl. bab iii sanksi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam akan dikenai sanksi berupa penghentian usaha dan atau kegiatan dan atau pencabutan terhadap segala bentuk perizinan yang telah dimiliki oleh rencana usaha dan atau kegiatan dimaksud. pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan atau kantor satuan polisi pamong praja kota samarinda. pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kantor satuan polisi pamong praja setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil ppn) pemerintahwilayah kota samarinda berita daerahsusunan organisasi dan tata kerja perusahaan daerah air minum tirta kencana kota samarinda dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota samarinda, menimbang bahwa dalam rangka lebih meningkatkan profesionalisme dan kinerja perusahaan daerah air minum kota samarinda dibidang pelayanan jasa air bersih kepada masyarakat dalam wilayah kota samarinda, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan susunan organisasi dan tata kerjanya, bahwa peraturan walikota kota samarindyang adwalikota samarindkeputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman penilaian kinerja dam, peraturan menteri negara otonomi daerah nomor tahun tentang pedoman akuntansi daerah, peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang organisasi dan kepegawaian damendagri nomor tahupembentukan perusahaan daerah air minumkepala daerah adalah walikota samarindaamarinda. dewan pengawas adalah dewan pengawas dam yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. direksi adalah direksi dam kota samarinda yang terdiri dari direktur utama, direktur bidang umum dan direktur bidang teknik. kepala bagian adalah unsur pimpinan yang berada dibawah direksi dan membawahi kepala seksi. kepala unit pelayanabagian satuan pengawas interseksi adalah unsur pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian dan membawahi unsur pelaksana. tenaga ahli adalah tenaga profesional yang dipekerjakan untuk kepentingan dam sesuai dengan keahliannya. bab kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi bagian pertama kedudukan dam sebagaiutama dibawah pengawasan suatu dewan pengawas yang bertanggung jawab kepada kepala daerah. bagian kedua tugas dam mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan air minum secara profesional untuk memenuhi kebutuhan air minum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum. uraian tugas jabatan lingkungan dam akan diatur lebih lanjut dalam keputusan direksi. bagian ketiga fungsi untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dam mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan air minelolaan air minum, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan umum, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan teknis, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis satuan pengawas intern, pelaksanaan unitam terdiri atas kepala daerah selaku pemilik modal, dewan pengawas, dan direksi. bagian kelimadam terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan cc. anggota. bagian keenam direksi direksi mempunyai tugas merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pemberian bimbingan serta pengendalian pengelolaan air minum dibidang umum, teknis, satuan pengawasan intern, dan unit pelayanan wilayah. direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi: perumusan kebijakan dam dibidang umum, teknis, satuan pengawasan intern, dan unit pelayanan wilayah, mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian dibidang umum, teknis, satuan pengawasan intern, dan unit pelayanan wilayah, cc. pembinaan penyelenggaraan administrasi dibidang umum, teknis, satuan pengawasan intern, dan unit pelayanan wilayah, pengendalian pelaksanaan kebijakan dam dibidang umum, teknis, satuan pengawasan intern, danuntuk membantu tugas direksi dam maka direktur utama dapat mengangkat tenaga ahli yang mempunyai keahlian sesuai bidang tugas masing masing. tenaga ahli direksi sebagaimana dimaksud pada sebanyak (dua) orang masing masing yang membidangi masalah administrasi dan keuangan dan masalah teknik dam. tenaga ahli direksi sebagaimana dimaksud pada diberikan gaji yang ditetapkan oleh direksi dengan memperhatikan kemampuan dam sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. tenaga ahli direksi sebagaimana dimaksud pada memenuhi persyaratan: pendidikan minimal sarjana strata usia maksimal tahun: domisili kota samarinda: mempunyai pendidikan dan pengetahuan yang luas mengenai dam, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada direksi sebagai bahan dalam menentukan kebijaksanaan atau tindakan tindakan yang perlu diambil. direksi dam terdiri atas direktur utama: direktur bidang umum, membawakan: bagian administrasi dan kepegawaian membawakan: seksi perlengkapan dan aset: seksi gudang, seksi tata usaha, seksi perawatan bangunan, gedung dan komputer, seksi personalia, seksi humas dan protokol, seksi informasi dan teknologi. bagian keuangan membawakan: seksi anggaran, seksi pembukuan, seksi kas. bagian hubungan pelanggan membawakan: seksi hukum dan keamanan, seksi rekening dan piutang, seksi pembaca meter wilayah seksi pembaca meter wilayah ii, seksi pembaca meter wilayah iii, seksi pembaca meter wilayah iv. direktur bidang teknik membawakan bagian perencanaan, penelitian dan pengawasan membawakan: seksi perencanaan teknik dan me, seksi penelitian, seksi pengawasan fisik. bagian produksi membawakan: seksi laboratorium induk, seksi perawatan dan seksi bengkel, seksi ipa cendana, seksi ipa tirta kencana, seksi ipa seberang, seksi ipa pasaran dan bukan, seksi ipa selalu dan pulau atas, seksi ipa bengkuring dan lemak, seksi ipa gunung lipan, seksi ipa loa bakung, seksi ipa gunung lengai, seksi ipa benang. bagian distribusi membawakan seksi transmisi distribusi, booster dan penanganan kebocoran wilayah seksi transmisi distribusi, booster dan penanganan kebocoran wilayah ii, seksi transmisi distribusi, booster dan penanganan kebocoran wilayah iii, seksi transmisi distribusi, booster dan penanganan kebocoran wilayah iv. bagian kehilangan air membawakan seksi meter air, seksi penertiban, seksi gis geography information system) dan analisis jaringan. bagian satuan pengawas intern membawakan seksi pengawas administrasi dan keuangan, seksi pengawas teknik. unit pelayanan wilayah membawakan sub unit pemutusan dan tunggakan wilayah sub unit pelayanan wilayah unit pelayanan wilayah membawakan sub unit pemutusan dan tunggakan wilayah ii, sub unit pelayanan wilayah ii. unit pelayanan wilayah iii membawakan sub unit pemutusan dan tunggakan wilayah iii, sub unit pelayanan wilayah iii. unit pelayanan wilayah membawakan sub unit pemutusan dan tunggakan wilayah iv, sub unit pelayanan wilayah iv. tenaga ahli direksi terdiri dari: tenaga ahli bidang administrasi dan keuangan, tenaga ahli bidang teknik. direktur utamaerah. direktur bidang umum dan direktur bidang teknik utama. bagian bagian pada direktur bidang umum dan direktur bidang teknikmasing masingbagian satuan pengawas interutama. kepala unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala unit yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur utama. bagan susunan organisasi dam sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam peraturan walikota ini. bab iii kepegawaian direksi diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai dam dan atau non pegawai dam yang memenuhi persyaratan atas usul dewan pengawas sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. kepala bagian, kepala unit pelayanan wilayah dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama. apabila direktur utama berhalangan sementara untuk menjalankan tugas pekerjaannya, maka direktur utama dapat mengusulkan kepada kepala daerah untuk menunjuk seorang pelaksana tugasnya, yaitu salah satu direktur yang dianggap mampu melaksanakan tugas direktur utama: dan apabila anggota direksi tidak ada seorang pegawai yang tertua pangkat golongan dan jabatannya, profesional, serta mampu melaksanakan tugas direktur utama. bab tata kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, direktur utama, direktur, kepala bagian, kepala unit pelayanan wilayah, kepala sesetiap pimpinan dalam lingkup damdamlingkup damkerja yang mempunyai hubungan kerja. setiap pimpinan dalam lingkup dam wajib melaksanakan pengawasan melekat. setiap pimpinan dalam lingkup dam wajib melakukan rapat berkala bersama bawahannya agar lebih bersinergi dalam melaksanakan tugasutamamberita daerah kota samarinda tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |
dibahwa sehubungan dengan peraturan daerah nomor tahun tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kota samarinda tahun telah ditetapkan, maka perlulembaran daerah daerahlembaran daerah kota samarinda tahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan dalam diubah dan ditambah (satu) angka yakniperubahan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kota samarinda tahun adalah rencana tahunan yang menggambarkan rancangan kerjketentuan dalam diubah dan ditambah (satu) huruf, yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:ketentuan diubah dan antara angka dan angka disisipkan (satu) yakni (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut:(2a) perubahan rencana kerja pemerintah daerah kota samarinda tahun merupakan dokumen lanjutan dari rencana kerja pemerintah daerah kota samarinda tahun yang disusun akibat perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (perubahan rpm) kota samarinda tahuyuka martin,dikebersihan dan pertamanan kota samarinda dibidang pemprosesan sampah perlu dilakukan secara terencana dan terstruktur sehingga pengelolaan sampah kota samarinda dapat berlangsung dengan baik, perlu membentuk unit pelaksana teknis dinas tempat pemprosesan akhir sampah sambutan, berdasarkan pertimbangan huruf perlu ditetapkan peraturan walikota samarindtahun nomor peraturan daerah kota samarinda nomor tahun tentang pengelola sampah,dinas adalah dinas kebersihan dan pertamanan kota samarinda. kepala dinas adalah kepala dinas kebersihan dan pertamanan kota samarindasambutan pada dinas kebersihan dan pertamantempat pemprosesan akhir sampah sambutan kota samarinda. utd sebagaimana dimaksud pada merupakan utd pada dinas kebersihan dan pertamanan kota samarinda sambutan sambutan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, kepala utd mempunyai fungsi pelaksanasambutansambutan:kepala sub bagian tata usahadalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, kepala sub bagian tata usaha mempunyai fungsi pelaksanapelaksana. melaksanakini adalah jabatan yang dalam melaksanakan tugas,, jenis dan jenutd dan yang berlakuutdmenjadi tidak atau kurang bermanfaat sebagaimana dimaksud huruf dan huruf diatas,kepala daerah dapat dilakukan perampingan dengan cara penghapusan atau, perubahan status dari utd menjadi satuan tugas atau penggabungan dengan utd atau unit kerja, oleh karenanya para pejabat struktural diberhentikan dari jabatan strukturalnya oleh kepala daerah. dengan ditetapkannya peraturan ini, maka segala bentuk instruksi ataupun petunjuk yang ada dan ketentuan yang mengatur materi yang sama dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagimenindaklanjuti surat sekretaris daerah provinsi kalimantan timur nomor: hk tanggal september hal klarifikasi peraturan walikota, untuk memberikan santunan bantuan korban bencana yang merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang menjadi korban bencana dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, bahwa sesuai ketentuan peraturan kepala bnpb nomor tahun tentang pedoman pemberian dan besaran santunan duka citanpb nomor tahun tentang pedoman pemberian dan besaran santunan duka cita: peraturan kepala bnpb nomor tahun tentang pedoman penggunaan dana siap pakai,ita daerah kota samarinda tahun nomor memutuskan: menetapkan: perubahan atas peraturan walikota nomor tahun tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penetapan besaran santunan bantuan korban bencana. beberapa ketentuan dalambantuan biaya pemakaman. uang duka sebagaimana dimaksud pada huruf dengan syarat meliputi:cc.duka cita bagi ahli waris korban bencana meninggal dunia ditetapkan dengan keputusan walikota. alokasi besaran bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban bencana meninggal dunia ditetapkan melalui tim verifikasi yang ditetapkan dengan keputusan walikota. besaran bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban bencana meninggal dunia berjiwa dalam bentuk biaya pemakaman dan atau uang duka. alokasi bantuan santunan duka cita diberikan dengan syarat korban yang meninggal akibat bencana sampai dengan (lima) orang berlokasi kejadian, mendapat santunan daringtan hukum green, nip. i bpbd. x1 bencana berita daerah kota samarindbpbd kota menggunakan dana siap pakaiuntuk kegiatan pada saat tanggap darurat bencana juga dapat menggunakan dana yang dianggarkan melalui anggarayang disediakan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tanah longsor, tanggap darurat bencana non alam seperti konflik sosial, epidemi, wabah penyakit,siap pakaisiap pakaiketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut::dan bantuan santunan duka cita meliputi: bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana dapat diberikan berupa material dalam bentuk komponen bangunan atau uang dengan ketentuan sebagai berikut: bantuan berupa material dalam bentuk komponen bangunan berupa bahan bangunan dasar (sebagai bentuk stimulan) untuk membangun agar rumah segera untuk dapat ditempati kembali, dan atau bantuan berupa uang yang besarannya ditetapkan dengan keputusan walikota. bantuan santunan duka cita terdiri dari biaya pemakaman dan atau uang duka, meliputi: biaya pemakaman diberikan kepada ahli waris dterjadinya bencana menyelenggarakan pemakaman atas korban. apabila keluarga korban karena satuang duka diberikan dengan persyaratan: penyerahan uang duka diberikan kepada ahli waris yang sudah dewasa paling rendah), b)dan juang duka diberikan persatuan korban yang meninggal dunia karena bencana. pemulihan sosial psikologi::,a., koordinasi dengan instansi lembaga yang terkait dibidang keamanan dan ketertiban,a.b.tentuan bab viii diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab viii penetapan besaran bantuan korban bencana pos sumber pendanaan dan sumber keuangan lainnya pada bantuan korban bencana disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. besaran bantuan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. penerima bantuan korban bencana menyampaikan laporan penggunaan bantuan korban bencana kepada walikota melalui skpd terkait. diantara bab viii dan bab disisipkan (satu) bab, yaitu bab viii sehingga berbunyi sebagai berikut: bab viii kriteria, kategori, dan besaran bantuan santunan duka cita bagian kesatu kriteria korban bencana kriteria bantuan santunan duka cita meliputi: seorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana, dan :rw: |
any kementerian pendidikan dan kebudayaan fakultas ekonomi dan bisnis universitas lampung denga2p u: surat usulan ketua jurusan akuntansi no: un. .ii,okan day. pars ditetapkan bandarlampung badatanggal: april wakatobi yani tembusan: (n waki: un. .ii pp. tanggal aprinama mahasiswa pemotong pembimongii our sepi sma analisis perbandingan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah implementasi saring slendro, yeni agustina, dede rahman siregar international financial reporting standards studi s.e., si., akt. s.e., sc., akt. komparatif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar bei tahun pesaamasaantai ema menata kentogongl ke3us andi, s.e. dunia amelia, s.e, pera kalah keuangan, bea annisa adil si., akt. si., akt., ca. keuangan, dan teknologi terhadap kesejahteraan keuangan nik digit teknologi term: npl, joko prasetyo, ikan pengaruh digital ogi terhadap npl lulu aprilia nurfadila se. si. akt kusumawardhani, profitabilitas, dan efesiensi perbankan studi pada s.e., sc., akt. perbankan yang terdaftar bei (sukan ditetapkan bandar lampung pada tanggal april pak pra nip eko |
gema air salinan. pr, ld lembaran daerah kabupaten indramayu nomor tahun seri: peraturan daerah kabupaten indramayu nomor 2tahun lembaran daerah tentang kabupaten indramayu penyertaan modal daerah nomor 2tahun seri:e. dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati indramayu, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan peraturan daerah kabupaten indramayu pelayanan kepada masyarakat, nomor tahun menggali potensi dan mengoptimalkan sumber keuangan dan aset daerah, serta dalam upaya tentang meningkatkan pendapatan asli daerah pad) perlu dilakukan penyertaan modal daerah kegiatan penyertaan modal daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha daerah, baik melalui badan usaha milik negara bumn), badan usaha milik daerah bumi) dan badan usaha bagian hukum lainnya, maupun lewat kerja sama setda kabupaten indramayu usaha, perlu dibentuk suatu regulasi mengenai penyertaan modal pemerintah daerah: bahwa berdasarkan pertimbangan undang undang nomor tahun sebagaimana dimaksud pada huruf tentang perusahaan daerah dan diatas,nyertaan tambahan lembaran negara modal daerah.keuangan negaradaerah republik indonesia nomor daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi jawa barat undang undang nomor tahun berita negara tahun tentang perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan negarapurwakarta dan republik indonesia nomor kabupaten subang dengan mengubah undang undang nomor undang undang nomor tahun tahun tentang tentang pembentukan pembentukan daerah daerah peraturan perundang undangan kabupaten dalam lingkungan lembaran negara tahun propinsi jawa baratnentuan proporsi persentase modal masing bab viii masing pihak sebagaimana dimaksudkan pada tata cara penyertaan modal ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai bersama atau oleh bagian pertama lembaga independen yang bersertifikasi bidang penyertaan modal kepada bumi penilaian aset. penyertaan modal daerah kepada bumi merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor waktu yang diperlukan dalam penyertaan modal sebagaimana yang ditentukan dalam pendirian pemerintah daerah (pengelolaan aset daerah) bumi. melalui kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga ditentukan berdasarkan kesepakatan penyertaan modal daerah dapat ditujukan untuk masing masing pihakdengan mengacu pada membiayai kegiatan peningkatan kinerja peraturan perundang undangan. perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan. apabila waktu yang diperjanjikan telah berakhir, maka aset pemerintah daerah dapat penyertaan modal daerah kepada bumi yang didayagunakan kembali melalui kontrak atau berbadan hukum perseroan terbatas terdiri dari kerjasama dengan memberikan prioritas kepada kewajiban modal ditempatkan pada saat pendirian pihak ketiga yang telah mendayagunakan sebagaimana komposisi kepemilikan saham dan sebelumnya. modal disetor untuk pemenuhan kewajiban saham portabel. pihak ketiga tidak boleh mengalihkan hak dan kewajiban termasuk mengalihkan kontrak perjanjian rencana usulan penyertaan modal kepada kepada pihak lain kecuali atas persetujuan pemerintah pemerintah daerah merupakan bagian dari daerah.pertimbangan sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada direksi harus senantiasa memperhatikan prospek wajib menyusun rencana usaha business plan) usaha perusahaaan, kebutuhan biaya dan kondisi berdasarkan hasil studi kelayakan usaha dan riil perusahaan serta mempertimbangkan investasi, guna menjamin adanya kepastian bagi kepentingan pemerintah daerah sebagai pemilik.direksi menyampaikan usulan penyertaan modal persaingan, analisa pasar, strategi usaha, analisa dilengkapi dengan proposal dan kelengkapan financial, serta dihampiri dengan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada pendukung seperti profile perusahaan dan kepada pemerintah daerah melalui opd yang manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja membidangi bumi. dan kredibilitas serta dokumen hukumdireksi menyampaikan usulan penyertaan modal aspek legal, administrasi, teknis dan ekonomis, kepada pemerintah daerah dengan melampirkan serta disampaikan kepada tim anggaran saran dan pertimbangan badan pengawas dewan pemerintah daerah untuk dibahas, selanjutnya pengawas bagi bumi yang berbentuk badan dijadikan bahan pembahasan dengan dprd. hukum perusahaan daerah atau saran dan pertimbangan dewan komisaris serta berita acara opd sebagaimana dimaksud pada keputusan rups bagi bumi yang berbentuk berkewajiban untuk memantau dan mengikuti badan hukum perseroan terbatas. secara aktif seluruh proses pembahasan usulan penyertaan modal dimaksud. badan pengawas dewan pengawas pada perusahaan daerah atau komisaris pada opd sebagaimana dimaksud pada perseroan terbatas yang ditunjuk sebagai berkewajiban melakukan evaluasi dan kajian perwakilan pemerintah daerah, dalam melakukan sebagai bahan kebijakan mengenai penyertaan telaahan sebagai bahan pemberian saran dan modal dan kepemilikan bumi. bagian kedua saham sebagaimana dimaksud pada atas penyertaan modal dalam pembelian saham nama pemerintah daerah. badan hukum perusahaan bab penyertaan modal daerah dalam bentuk pembelian saham badan hukum perusahaan dapat aset daerah kepada bumi dilakukan terhadap perusahaan milik negara atau swasta. dalam rangka pembelian saham sebagaimana aset daerah yang disertakan sebagai penyertaan dimaksud pada terlebih dahulu harus modal kepada bumi merupakan aset daerah yang dilakukan pengkajian terhadap badan hukum dipisahkan. perusahaan yang akan menjual saham untuk mendapatkan informasi dan data mengenai jenis penetapan pengelolaan aset daerah yang dan harga saham. dipisahkan ditetapkan oleh bupati setelah mendapat persetujuan dprd. tugas pengkajian sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud bupati. pada dan dilakukan dengan pertimbangan, sebagai berikut pelaksanaan pembelian dan penjualan saham aset daerah yang dari awal pengalamannya ditetapkan oleh bupati setelah mendapat sesuai dokumen penganggaran diperuntukan persetujuan dprd.penyimpanan saham daerah dilakukan oleh opd dibentuk. yang membidangi keuangan. pelaksaan penyertaan modal sesuai peraturan perundang undangan: penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan, penyertaan modal daerah atas barang milik dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: daerah berupa selain tanah dan atau bangunan, pengelola barang mengajukan usul penyertaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut modal pemerintah daerah atas tanah dan atau bangunan kepada bupati disertai pengguna barang mengajukan usul kepada alasanpertimbangan serta kelengkapan data: bupati melalui pengelola barangdisertai alasan pertimbangan dan kelengkapan data dan hasil bupati membentuk tim untuk meneliti dan kajian tim intern instansi pengguna: mena, usul yang disampaikan oleh pengelola melakukan penelitian dan pengkajian dan apabila memenuhi syarat, pengelola apabila bupati menyetujui atas rencana barangdapat mempertimbangkan untuk penyertaan modal tersebut, selanjutnya bupati menyetujui usul dimaksud sesuai batas mengajukan permohonan persetujuan kepada kewenangannya, dprd untuk menghapus memindahkan aset tersebut yang akan dijadikan sebagai hasil penelitian dan kajian tersebut atas, penyertaan modal: pengelola barang menyampaikan kepada bupati dan apabila bupati menyetujui, setelah mendapat persetujuan dprd, bupati selanjutnya pengelola barang menyiapkan menetapkan penghapusan terhadap aset rancangan peraturan daerah dan disampaikan tersebut, selanjutnya pengelola menyiapkan kepada dprd, maan dah: daerah tentang hal hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis setelah peraturan daerah ditetapkan, pelaksanaan akan diatur oleh bupatibab pelaksanaanpelaksanaan penyertaan modal daerah untuk pembentukan perusahaan, bupati menunjuk dalam melakukan pencairan dana penyertaan pejabat dan atau kuasa untuk mewakili modal, opd yang membidangi keuangan harus pemerintah daerah duduk dalam kepengurusan terlebih dahulu memperhatikan pengkajian opd perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang membidangi pembinaan bumi sebagaimana dimaksud pada mendapat perundang undangan. persetujuan bupati setelah ditetapkan dengan bupati menunjuk pejabat dan atau kuasa untuk peraturan daerah. bertindak mewakili pemerintah daerah dalam melaksanakan pembelian dan penjualan saham. bab bupati menunjuk pejabat dan atau kuasa yang hasil usahabagian hasil usaha penyertaan modal daerah dan dengan memprioritaskan pejabat yang untuk masing masing pihak merupakan berwenang yang memiliki kompetensi dalam prosentase laba bersih usaha berdasarkan hasil membidangi tugasnya. audit akuntan publicat akuntan negara sesuai dengan peraturan perundang undangan. kuasa sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan jika tidak ada pejabat yang bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang memiliki kompetensi. menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, disetor kas daerah dan pejabat dan atau kuasa sebagaimana dimaksud dimasukan dalam apbd tahun berikutnya. pada dan bertanggungjawab kepada bupati. bab xii pembinaan dan pengawasanpemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan lanjut oleh bupati sesuai peraturan perundang pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan undangan. modal daerah. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bab xiv terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah ketentuan penutup sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh opd yang membidangi tugas fungsi bidang tersebut dan atau tim yang dibentuk oleh bupati. peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. direksi bumi wajib melaporkan realisasi hui indah penyertaan modal daerah kepada bupati. gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan laporan sebagaimana dimaksud pada penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten terdiri dari laporan semesterdan laporan tahunan indramayu.ditetapkan indramayu bab xiii pada tanggal juni ketentuan peralihan bupati indramayu, sejak berlakunya peraturan daerah ini, hal yang cap ttd menyangkut penyertaan modal daerah harus disesuaikan dengan ketentuan ketentuan dalam anna sophanah peraturan daerah inipemerintah nomor undang undang nomor tahun tahun tentang perusahaan tentang pemerintahan daerah perserosana engan tahun lembaran negara nang nomor akun republik indonesia tahun 2008tentang perubahan kedua atas nomor tambahan lembaran undang undang nomor tahun negara nomor tentang pemerintahan bat daerah( lembaran negara republik peraturan pemerintah nomor indonesia tahun nomor tahun tentang pengelolaan tambahan lembaran negara keuangan daerah lembaran negara republik indonesia nomor republik indonesia tahun und und tah nomor tambahan lembaran undang undang nomor akun negara republik indonesia nomorgarang milik negara daerah lembaran negara publi undang undang nomor tahun kembar tahun o06 nomor tentang kuat majelis tambahan lembaran negara dek arg dewan republik indonesia nomor enak dewan sebagaimana telah diubah dengan arah dana peraturan pemerintah nomor para apik tahun lembaran negara lembaran negara epudiiinvestasi peraturan daerah kabupaten pemerintah lembaran negara indramayu nomor akun republik indonesia tahun tentang sekretariat daerah dan nomor. tambahan lembaran sekretariat dewan perwakilan rakyat negara republik indonesia nomor daerah kabupaten indramayu lembaran daerah kabupaten indramayu tahun nomor peraturan presiden republik seri indonesia nomor tahun tentang kerjasama pemerintah peraturan daerah kabupaten dengan badan usaha dalam indramayu nomor tahun penyedia infrastruktur tentang pengelolaan barang milik sebagaimana telah diubah dengan daerah kembaran daerah peraturan presiden nomor tahun kabupaten indramayu akun nomor seri peraturan daerah kabupaten persegi indramayu nomor tahun engan persetujuan bersama tentang tata cara pembuatan dewan perwakilan rakyat daerah peraturan daerah lembaran daerah kabupaten indramayu kabupatenmemutuskan: modal daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan atau aset daerah baik yang menetapkan peraturan daerah tentang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan penyertaan modal daerah.bab tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca ketentuan umum daerah. penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada badan dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan usaha milik negara bumn), badan usaha milik daerah bumi), pada suatu usaha bersama antar daerah adalah daerah kabupaten indramayu. daerah, dan atau dengan badan usaha swasta badan lain dan atau pemanfaatan modal pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten daerah oleh badan usaha badan lain dengan suatu indramayu yang terdiri dari bupati dan perangkat maksud, tujuan dan imbalan tertentu. daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahbupati adalah bupati indramayu. kekayaan yang dipisahkan pada bumi atau yayasan yang didirikan olehaset daerah adalah semua barang yang dibeli daerah kabupaten indramayu.selanjutnya disebut apbd adalah anggaran saham daerah adalah penyertaan modal atau pendapatan dan belanja daerah kabupaten pembelian saham badan hukum perusahaan yang indramayu.perseroan terbatas yang selanjutnya disebut dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan perseroan adalah badan hukum yang didirikan dan pedoman serta melakukan pengelolaan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha barang milik daerah. dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang pengguna barang adalah pejabat pemegang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang kewenangan barang milik daerah. undangan. pihak ketiga adalah perorangan, organisasi perangkat daerah yang selanjutnya instansi lembaga, badan usaha yang berbadan disebut opd adalah organisasi perangkat daerah hukum yang dapat melakukan kerja sama dengan dilingkungan pemerintah kabupaten indramayu. pihak pemerintah daerah, yaitu bumn, bumi dan badan usaha lainnya yang tunduk pada hukum saham portabel adalah saham yang merupakan indonesia. selisih antara modal dasar dengan modal yang ditempatkbab sahamnya sekurang kurangnya dimiliki oleh tujuanpenyertaan modal daerah bertujuan untuk badan usaha yang pendiriannya ditetapkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan peraturan daerah yang sebagian besar meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah atau seluruh modalnya berasal dari aset daerah, dan mendayagunakan aset daerah dalam rangka yang kemudian statusnya ditetapkan sebagai aset perlindungan dan stabilitas ekonomi masyarakat, daerah yang dipisahkan.bentuk penyertaan modal daerah, meliputi dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi penyertaan modal kepada bumi baik berbentuk perusahaan dan sesuai dengan kelayakan usaha. perusahan daerah maupun perseroan terbatas atau berbentuk badan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab iii jenis dan bentuk penyertaan modal penyertaan modal dalam pembentukan perusahaan yang memiliki prospek baik: penyertaan modal untuk pembelian saham badan jenis penyertaan modal daerah dapat berupa hukum perusahaan yang dimiliki oleh negara atau uang, yang dianggarkan terlebih dahulu dalam swasta: apbd: penyertaan modal dalam rangka pengelolaan aset barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat daerah melalui kontrak atau kerjasama yang dinilai denganuang, yang dalam pengerjaannya bersifat menguntungkan bagi pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan undangan. perundang undangan: fasilitas pemerintah daerah berupa kemudahan bab kemudahan dalam pelaksanaan penyertaan modal besaran penyertaan modal daerah daerah pada pihak ketiga yang dinilai dengan besaran sesuai kesepakatan bersama, antara lain berupa insentif investasi, percepatan perijinan, keringanan pembayaran pajak dan retribusi daerah besaran penyertaan modal daerah disesuaikan dengan dan lain sebagainya sesuai peraturan perundang jenis dan bentuk usahanya, yaitu undangan. penyertaan modal kepada bumi sesuai dengan modal dasar atau komposisi kepemilikan saham: penyertaan modal dalam pembentukan perusahaan bab yang memiliki prospek baik, sesuai dengan modal penilaian asetpenilaian terhadap aset daerah yang disertakan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,penyertaan modal dalam rangka pengelolaan aset yang dibentuk oleh bupati dan atau dapat dilakukan daerah melalui kontrak atau kerjasama sesuai oleh lembaga independen bersertifikat bidang dengan nilai aset daerah yang dinilai dengan uang. penilaian aset. keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada kan oleh penyertaan modal daerah dalam bentuk uang kya denganbab daerah ditetapkan oleh bupati sesuai batas penyertaan modal kewenangannya. dalam pembentukan perusahaerah dalam rangka penyertaan modal dan komposisi kepemilikan pembentukan perusahaan baik atas prakarsa saham dengan persetujuan dprd.cc. barang milik daerah selain tanah dan atau sebagaimana dimaksud pada mengacu bangunan. pada ketentuan peraturan perundang undangbab vii penyertaan modal aset daerah sebagaimana dimaksud pada dalam pengelolaan aset daerah dibuat daftar inventaris tersendiri. melalui kontrak atau kerjasama penyertaan modal daerah dalam pengelolaan aset perjanjian dasar antara pemerintah daerah daerah melalui kontrak atau kerjasama dengan dengan pihak ketiga memuat materi pokok pihak ketiga adalah aset daerah yang tidak identitas masing masing pihak: dipisahkan dan merupakan aset yang tidak produktif atau masih dapat ditingkatkan jenis dan nilai modal masing masing pihak, pendayagunaannya. bidang usaha: penyertaan modal daerah dalam pengelolaan aset inn daerah melalui kontrak atau kerjasama dengan jangka waktu perjanjian, pihak ketiga dapat berupa hak dan kewajiban: tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah atau yangtelah diserahkan kepada sanksi: bupati: lain lain yang dianggap perlu. tanah dan atau bangunan yang dari awal pengalamannya direncanakan untuk disertakan pelaksanaan kontrak dan kerjasama sebagaimana sebagai modal: dimaksud pada diatur oleh bupati. dalam susunan organisasi perusahaan, dibentuk dewan direksi yang terdiri dari bidang usaha penyertaan modal daerah dalam masing masing pihak, pengelolaan aset daerah melalui kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga ditentukan pihak ketiga menyampaikan laporan berdasarkan analisis penggunaan yang memiliki pengelolaan usaha secara berkala setiap nilai tertinggi dan terbaik. semester dan tahunan. penggunaan tertinggi dan terbaik sebagaimana aset daerah yang dikelola langsung oleh pihak dimaksud pada dimaksudkan sebagai ketiga perorangan dilakukan dengan dasar penentuan studi kelayakan (feasibility studi) memperhatikan terhadap aset daerah yang akan dikerjasamakan. keutuhan aset daerah itu sendiri: keuntungan yang akan didapat oleh pemerintah daerah: dan memberikan dampak sosial ekonomi kepada dalan penyertaan modal daerah, aset daerah masyarakat:masing masing pihak mendapatkan imbalan atas untuk aset daerah yang dikelola langsung oleh pendayagunaan aset daerah berdasarkan pihak ketiga, diatur dengan ketentuan sebagai pembagian keuntungan (profit sharing) yaitu berikut keuntungan bersih operasional setelah dipotong pajak. pemerintah daerah menempatkan tenaga yang ditunjuk untuk duduk dalam dewan komisaris besarnya persentase pembagian keuntungan bagi perusahaan: |
sea kementerian pendidikan dan kebudayaan universitas lampung lana fakultas ekonomi dan bisnis yrbibra.n indindu rika gamayuni, s.e.,m.si.nip, b.mk. pemeriksaan akuntansi dr. einde evans, s.e., si., akt., ca., cpa. nip. c.mk.spm. controlearship dewi sukmasari, s.e., m.s.a., akt. nipmuhammad iqbal maret ana nip w66062119900, bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepabeanan terhadap impor sementara kapal wisata asing dalam bentuk prosedur yang lebih sederhana, aplikatif, efisien, dan efektif tanpa mengurangi unsur pengawasannya, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai impor sementara kapal wisata akapal wisata asing, www .jdih.kemenkeu.go.idmpor sementara kapal wisata asing,egiatan kepabeanan importir dan impor sementara kapal wisata asing sebagaimana dimaksud pada tidak dilayani selama (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ekspor kembali. importir yang kedapatan tidak menyampaikan vessel declaration pada saat ekspor kembali, kegiatan kepabeanan importir dan impor sementara kapal wisata asing, tidak dilayani selama (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal realisasi ekspor kembali. bab vii ketentuan lain lain pemenuhan kewajiban pabean atas impor sementara kapal wisata asing dan suku cadang (spare parts), dapat dilakukan tempat pelayanan terpadu. tempat pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada merupakan tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean berdasarkan undang undang kepabeanan. tempat pelayanan terpadu yang disamakan dengan kantor pabean sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan keputusan menteri. bab viii ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: keputusan menteri keuangan mengenai impor sementara kapal pesiar perorangan (yacht) yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang impor sementara, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin impor sementara. impor sementara kapal wisata yacht) asing yang telah mendapat keputusan menteri keuangan sebagaimana dimaksud pada angka diselesaikan sesuai peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang impor sementara. bab ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut mengenai: tata cara pemberian persetujuan impor sementara kapal wisata asing sebagaimana dimaksud dalam tata cara pemberian persetujuan impor sementara suku cadang (spare part) yang tidak tiba bersama kapal wisata asing sebagaimana dimaksud dalam tata cara penyelesaian impor sementara kapal wisata asing dengan ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam dan tata cara penyelesaian impor sementara kapal wisata asing selain ekspor kembaliimpor sementara, sepanjang mengatur ketentuan mengenai impor sementara kapal pesiar perorangan (yacht) yang melalui pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana dimaksud dalamf bagian menteri rote nip19590420198# anpelabuhan biak, biak, provinsi papua menteri keuangan republik indonesia, ttd. bambang bojonegoro kepala yan sa.b. nen kepala bagian t u kementerian manis umum giartol nip anne www .jdih.kemenkeu.go.id nomor pmk. format vessel declaration kapal wisata asing lembar depan republik indonesia pp: kementerian keuangan set direktorat jenderal bea dan cukai pemberitahuan impor sementara kapal wisata asing ang vessel declaration) pang eaten pee amen aammamama te 0leh pejabat bea dan cukai jenis, identitas, alamat importir alba semen jinivaninpssewessonnaswnunavensadasanunnsan ship ceri cate . latar preeenenpeserererreennennmennene nan maan alamat email telepon kapten kantor pabean pemasukan kue tujuan mengunjungi indonesia tanggal penandatanganan persatu pelabuhan tera sebelum indonesia persetujuan pejabat! dan cukai rencana pelabuhan selanjutnya (point to point) hanan tanyakan nama nani go) rencana pelabuhan ekspor kembali unp anta ane detail informasi kapal wisata asing nomor dan tempat pendaftaran kapal nama kapal, call sign, kebangsaan kapal knnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannn jenannnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanann peranan pemilik kapal penerbit ship certificate particular tahun panjang lebar gross penggerak tipe kapal pembuatan kapal kapal nett tonnage eresencesenannsennanannannnaa ponananennnnnennnnnnannnamannanaaanan jaminan tertulis dan pernyataan importir bahwa saya bertanggungjawab atas kapal wisata asing dan atau barang atas kapal dalam hal terjadi pelanggaran bidang kepabeanan indonesia. bahwa saya bersedia mengaktifkansistem identifikasiotomatis kapal wisata asing selama berada wilayah indonesia untuk mendukung pengawasan oleh pejabat bea dan cukai. bahwa saya akan menyampaikan vessel declaration kepadadari daerah pabean indonesia untuk proses ekspor kembali.kewajiban kepabeanan indonesia. bahwa saya bertanggung jawab terhadap kapal wisata asing dan barang diatasnya selama berada daerah pabean indonesia: tidak akan dijual, disewakan, dihibahkan, dibuang indonesia tanpa izin pejabat bea dan cukai, dan tidak akan digunakan untuk kegiatan komersial selama berada indonesia". bahwa saya sanggup menjamin pungutan negara berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang. apabilaseluruh bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan atau sanksi administrasi berupa denda sebesar dari bea masuk yang seharusnya dibayar kepada kantor pabean tempat pemenuhan kewajiban pabea. jaminan tertulis dan pernyataan ini berlaku selama kapal wisata asing dan barang diatasnya berada dalam daerah pabean indonesia terhitung tanggal .hingga melakukan penyitaan atas kapal wisata asing dan barang diatasnya yang saya kuasai untuk penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku. dan telah memahami isi pernyataan kapten kapal importir. knnannannnn pannannnnnnnnng menananannnn (20p nnn ana narang kapten kapal importir ea, : :zt: c t diisi oleh pejabat bea dan cukai nomor pendaftaran: tanggal pendaftaran: persetujuan pejabat bea dan cukai knnnnennnnnnnnnennne ponananananannnnann snnnnnannnnnnnnn lponnnnnnnnnnn m2. knnnnannannnnnnn panannnnnnnnnnanan kapal ini berangkat menuju .coooocoooooooo )encenacoconnnnnnan dari pelabuhan .oooocooooooooooooooorparococococoocomo. nama sereeeeseeenn00( oponnnnnnnnnnnnanaan pada tanggal .oooooooooo.ooooooooooooooooo(k9)pa acc. nip sereteneneenenen (@porannntnnenetanatn www .jdih.kemenkeu.go.id via lembar belakang daftarbarang diatas kapal dalam hal diperlukan dapat menggunakan lembar tambahan) tidak ada (io 2atar dekat kali open ea . jika ada sebutkan: aa. www www s aeea www daftar senjata api ( . . .i:::::( ). jika ada sebutkan: daftar obat obatan termasuk narkotika untuk penggunaan pengobatan ' o|. |.i221. jika ada sebutkan: daftar barang lainnya: (contoh: tv, jetski, motor vehicle, bicycle, sekoci, smallboat, dingin, radar, komputer, radio, stereo, helikopter, dl) ' . pan ana pan apa panen makanan pena japan pen apn pan ana ane pena ppn panen tanpa pan ana para panen papan pan papan titik i et&w&w&wt j apakah ada barang pribadi penumpang yang akan diturunkan dari atas kapal? l .nt22h. l. . ). apakah ada barang pribadi penumpang yang akan diturunkan dari atas kapal" '' jika ada, beritahukan dalam customs declaration saat diturunkan '' daftar awak sarana pengangkut dan penumpang untuk jumlah awak sarana pengangkut dan penumpang orang, dapat menggunakan lembar tambahan atau ata ska datar awak saran pena gaia nan aan la. annnppyyn papan nnnpepaa papan enepepepapan papaaaaaaann nasa van kep bahan e u uuvuvuvuu d nge i r woo ovwovow lw w uu u , u diisi oleh pejabat bea dan cukai und bean rerata amat dikesesasetaten anang sana aan angan adakan ena kartun dana a3) nan ina eta muara nama tua tel pee bass att oat kun tan naa sun kan anton manan aan oam din and panna ana anang penahanan aksi yasa kaki kal kakak makna ana yaa sas sayaka btn. pelan ank kaa aan pan aaa snn nba sini lamp aman ran aan ban neo naa kan nan tea, sal akalidentitas alamat importir. nomor diisi diisi nama kapten kapal. nomor diisi diisi alamat email telepon kapten nomor diisi diisi tujuan mengunjungi indonesia nomor diisi diisi nama perusahaan yang mendapat penundaan. nomor diisi diisi rencana pelabuhan selanjutnya (point to point) nomor diisi diisi rencana pelabuhan ekspor kembali. nomor diisi diisi nomor dan tempat pendaftaran kapal. nomor diisi diisi nama pemilik kapal. nomor diisi diisi tahun pembuatan kapal. nomor diisi diisi panjang kapal. nomor diisi diisi lebar kapal. nomor diisi diisi berat kapal. nomor diisi diisi nama kapal, call sign,anggal saat kapal wisata asing masuk daerah pabean. nomor diisi diisi tempat pemasukan. nomor diisi diisi tanggal penandatanganan pernyataan vessel declaration. nomor diisi diisi nama dan tanda tangan penandatangan pernyataan vessel declaration nomor diisi diisi simbol apabila ada atau tidak ada nomor diisi diisi uraian barang berupa bekal kapal nomor diisi diisi uraian barang berupa senjata api nomor diisi diisi uraian barang berupa obat obatan termasuk narkotika untuk penggunaan pengobatan nomor diisi diisi uraian barang berupa barang lainnya nomor diisi diisi nama awak sarana pengangkut dan penumpang nomor diisi diisi jenis kelamin awak sarana pengangkut dan penumpang nomor diisi diisi tempat dan tanggal lahir awak sarana pengangkut dan penumpang nomor diisi diisi kewarganegaraan awak sarana pengangkut dan penumpang nomor diisi diisi nomor paspor awak sarana pengangkut dan penumpang diisi oleh kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai nomor diisi diisi nomor pendaftaran vessel declaration nomor diisi diisi tanggal pendaftaran vessel declaration nomor diisi diisi ada atau tidak ada nomor diisi diisi nama kantor pabean tempat pemasukan nomor diisi diisi nilai kurs saat tanggal pendaftaran vessel declaration nomor diisi diisi alamat email kantor pabean tempat pemasukan untuk kepentingan laporan (enam) bulanan nomor diisi diisi tanggal penandatanganan persetujuan nomor diisi diisi stempel dan tanda tangan kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai nomor diisi diisi nama kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai nomor diisi diisi nip kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai nomor diisi diisi nomor urut nomor diisi diisi hasil pemeriksaan fisik dan keterangan lainnya saat impor nomor diisi diisi hasil pemeriksaan fisik dan keterangan lainnya saat ekspor kembali nomor diisi diisi nomor pendaftaran ekspor kembali nomor diisi diisi tanggal pendaftaran ekspor kembali nomor diisi diisi nama pelabuhan tujuan setelah keluar daerah pabean nomor diisi diisi nama pelabuhan tempat ekspor kembali nomor diisi diisi tanggal realisasi ekspor kemba, bagian kementerian simo umum giartop nip nan nee www .jdih.kemenkeu.go.id nomor pmk. si: gan republik indonesia dag tea ipa kementerian keuangan lee? masal den pekan direktorat jenderal bea dan cukai pemberitahuan impor sementara suku cadang nas pane kapal wisata asing pena vessel declaration pas peranan bahwa barong dalam daftar suku cadang adalah benar untuk jenis, identitas, alamat importir dipasangkan pada kapal wisata aing dengan mann omanemnn penanaman aman emn eni nana meme. maroon op. neon inna com sim. o ema| oo. o cain yang belah mendapatkan nomor pendaftaran vassal dor orang mama kapten kapal sn onna0wn2h diy. ono omenmaenn sana bahwa saya bertanggung jawab atas suku cadang dalam hal terjadi alamat email telepon kapten pelanggaran bidang kepabeanan. imoesesonssa wenas moon esmernanaeowera sanaa apabila saya melanggar ketentuan kepabeanan atau tidak tujuan pemasukan sok canda menyelesaikan kewajiban kepabeanan. pejabat bea dan cukai dapat melakukan penyitaan. lokasi kapal wisata asing saya bertanggung jawab terhadap penyelesaian atas suku cadang kmr emoonomn kanoman mann kanoman mann momen aman aman sesuai peraturan perang undangan yang berlaku negara rencana pemasangan suku cadang indonesia. dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal hal seniman one penemnmem nama nemnamann yang diberitahukan dalam dokumen ini dan telah memahami pernyataan kapten kapal importir. menara asal suku badan nomor lb) omne metngownnmneen (lb) monomer kapten kafe importir ninsnenanmnnna sena fememapanmnonncnonmenatna asas sonata mura| vmv cetsisnsvi case sessssa ia. daftar suku cadang duet oleh pejabat bea nam cllkag dalam hal dipadukan, dapat menggunakan lembar tambakan) nnmojlenis berang nomor seri merk dagang u ju j vw e ena erie tan pro tera it) di5 eh ? edan edan dus! oleh: petugas bea dan clip rena kti wani (tn oam peredaran pala hai am, ceo apa tanggal sni pera tata pengelak sarat kuasa kepada reports diberi eta bekam kapten berdasarkan sprint bae sta tetapi metgaraama mak kontan stan, kam kaca meme pan ema (aan paseban penamawikaan anang aan mara non aan ml! aan akan kat alan acap penerima tana meera bajakan sejak eos dan dubai wong pejabat tana sun pata, men mam stadia jaa anak jab nusa metal apa ena akan sad itu nan aoa batak peramal maai (nan pena ana nino mana ana mrt ate ala pap pen ran dana tuk ega ton taka berdasarkan seri torn nee tan inn ddr ana rape nah nan ada anu lau pelan maa osaka pap saya pat "apaan kem eyes damai pejabat bea dam cukai aan jen ane kan baba umr banda pata ape man puasa netnomor identitas dan alamat importir. nomor diisi diisi nama kapten kapal. nomor diisi diisi alamat email dan nomor telepon kapten. nomor diisi diisi tujuan pemasukan suku cadang yakni untuk digunakan atau dipasang pada kapal wisata asing. nomor diisi diisi lokasi kapal wisata asing saat akan dilakukan pemasangan suku cadang. nomor diisi diisi rencana waktu pemasangan suku cadang. nomor diisi diisi negara asal suku cadang. nomor diisi diisi nama kapal tujuan pemasangan suku cadang. nomor diisi diisi call sign kapal. nomor diisi diisi nomor pendaftaran vessel declaration atas kapal wisata asing tujuan pemasangan suku cadang. nomor diisi diisi tempat penandatanganan vessel declaration suku cadang. nomor diisi diisi tanggal penandatanganan vessel declaration suku cadang. nomor diisi diisi nama dan tanda tangan kapten kapal atau importir. nomor diisi diisi nama kapal, call sign, danempat pemasukan. diisi oleh kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai nomor diisi diisi simbol apabila sesuai atau tidak sesuai. nomor diisi diisi nomor pendaftaran vessel declaration suku cadang. nomor diisi diisi tanggal pendaftaran vessel declaration suku cadang. nomor diisi diisi ada atau tidak ada . nomor diisi diisi kantor pabean tempat pemasukan suku cadang. nomor diisi diisi kurs saat pemasukan suku cadang. nomor diisi diisi tanggal penandatanganan persetujuan. nomor diisi diisi stempel dan tanda tangan kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai. nomor diisi diisi nama kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai tempat pemasukan. nomor diisi diisi nip kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai tempat pemasukan. nomor diisi diisi hari saat mulai pengawalan atau penyegelan. nomor diisi diisi tanggal saat mulai pengawalan atau penyegelan. nomor diisi diisi lokasi saat mulai pengawalan atau penyegelan. nomor diisi diisi pengawalan atau penyegelan . nomor diisi diisi nomor surat perintah pengawalan atau penyegelan. kapal pesiar cruise ship) asing adalah alat angkut perairan yang berbendera asing danpemberitahuan impor sementara kapal wisata asing yang selanjutnya disebut dengan vessel declaration adalah pemberitahuan pabean yang digunakan saat impor sementara dan sekaligus digunakan saat ekspor kembali atas kapal wisata asing dan atau suku cadang (spare partslayanan terpadu adalah tempat diberikannya kemudahan pelayanan secara terpadu bidang kepabeanan, perkarantinaan, keimigrasian, dan kepelabuhanan bagi kapal wisata asingimpor sementara kapal wisata asing (l)nomor diisi diisi nama pelabuhan atau bandara atau tempat pemasukan lainnya dari suku cadang. nomor diisi diisi lokasi tujuan pengawalan atau penyegelan suku cadang. nomor diisi diisi jenis sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkutlan atau penyegelan. nomor diisi diisi nama pejabat bea dan cukai yang melakukan pengawalan atau penyegelan. nomor diisi diisi nip pejabat bea dan cukai yang melakukan pengawalan atau penyegelan. nomor diisi diisi hari saat pembukaan segel. nomor diisi diisi tanggal saat pembukaan segel. nomor diisi diisi lokasi saat pembukaan segel. nomor diisi diisi nomor surat perintah pembukaan segel. nomor diisi diisi stempel dan tanda tangan pejabat bea dan cukai yang melakukan pembukaan segel. nomor diisi diisi nama pejabat bea dan cukai yang melakukan pembukaan segel. nomor diisi diisi nip pejabat bea dan cukai yang melakukan pembukaan segel. nomor diisi diisi hari saat pemasangan suku cadang. nomor diisi diisi tanggal saat pemasangan suku cadang. nomor diisi diisi lokasi saat pemasangansan pemasangan suku cadang. nomor s1) diisi diisi nama pejabat bea dan cukai yang melakukan pengawasan pemasangan suku cadang. nomor diisi diisi nip pejabat bea dan cukai yang melakukan pengawasan pemasangan suku cadpa, nip ng"importir menjamin seluruh pungutan negara dalam rangka kepabeanan yang terutang atas impor sementara kapal wisata asing sebagaimana dimaksud dalam jaminan sebagaimana dimaksud pada berupa jaminan tertulis yang dinyatakan dalam vessel declaration. www .jdih.kemenkeu.go.id untuk dapat memasukkan kapal wisata asing dalam daerah pabean dengan impor sementara, importirpenyampaian vessel declaration sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui sistem komputer pelayanan impor sementara kapal wisata asing. dalam hal sistem komputer pelayanan sebagaimana dimaksud pada belum diterapkan atau mengalami gangguan, importir membuat dan menyampaikan vessel declaration secara manual dengan tulisan atas formulir. kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk tempat pemasukan,dilakukan pemeriksaan fisik. dalam hal dilakukan pemeriksaan kapal (boetzoeking), pelaksanaan pemeriksaan kapal (boetzoeking) dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud padalakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik terhadap kapal wisata asing sebagaimana dimaksud dalam kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk tempat pemasukan dapat memberi persetujuan impor sementara kapal wisata asing. www .jdih.kemenkeu.go.id persetujuan impor sementaravessel declaration yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada merupakan dokumen pelindung atas kapal wisata asing selama berada daerah pabean. jangka waktu impor sementara kapal wisata asing diberikan paling lama (tiga) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan sebagaimana dimaksud pada importir dapat memasukkan suku cadang (spare parts) sebagaimana dimaksud dalam yang tidak tiba bersama kapal wisata asing dalam daerah pabean dengan impor sementara. untuk dapat diberikan pelayanan kepabeanan atas impor sementara suku cadang (spare parts) sebagaimana dimaksud pada importir mengajukan permohonan kepada kepala kantor pabean tempat pemasukan. permohonan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: identitas kapten kapal, identitas kapal, cc. spesifikasi suku cadang (spare parts), dan tujuan pemakaian. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada kepala kantor pabean tempat pemasukan memberikan persetujuan atau penolakan. dalam hal permohonan pemasukan suku cadang (spare parts) sebagaimana dimaksud dalam dapat disetujui, pemasukan suku cadang (spare parts) dilakukan dengankepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk tempat pemasukan melakukan penelitian atas kebenaran vessel declaration sebagaimana dimaksud pada terhadap suku cadang (spare parts) sebagaimana dimaksud dalam dilakukan pemeriksaan fisik. setelah dilakukan penelitiamasukan dapat memberikan persetujuan impor sementara suku cadang (spare parts). persetujuan impor sementara suku cadang (spare parts) sebagaimana dimaksud pada diberikan dengan menandatangani dan menandaskan vessel declaration.mastikan pemenuhan ketentuan impor sementara kapal wisata asing, kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan fisik sewaktu waktu. bab iii penyelesaian dengan ekspor kembali impor sementara kapal wisata asing diselesaikan dengan ekspor kembali. www .jdih.kemenkeu.go.id importir wajib menyerahngeluaran kapal wisata asing, sebelum jangka waktu impor sementara sebagaimana dimaksud dalam berakhir. kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk tempat pengeluaranyang diselesaikan dengan ekspor kembali, dilakukan pemeriksaan fisik. setelah dilakukan penelitian terhadap vessel declarationgeluaran memberikan persetujuan ekspor kembali kapal wisata asing. persetujuan ekspor kembalibab penyelesaian selain ekspor kembali penyelesaian impor sementara kapal wisata asing selain ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan dalam hal: kapal wisata asing yang nyata nyata masih diperlukan penggunaannya atau tidak memungkinkan untuk diekspor kembali, atau kapal wisata asing yang mengalami kerusakan parah karena kecelakaan atau keadaan memaksa (force majeure). (l)menuhi ketentuan larangan dan atau pembatasan, melunasi bea masuk, cukai, dan atau pajak dalam rangka imporea masuk, cukai, dan atau pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan nilai pabean dengan nilai tukar mata uang pada saat tanggal pendaftaran vessel declaratiolunasi bea masuk, cukai, dan atauwww .jdih.kemenkeu.go.id 4g, bab pengawasan pergerakan kapal wisata asing kapal wisata asing yang diberikan impor sementara harus dilengkapi dengan sistem yang dapat menunjukkan keberadaan kapal berupa automatic identification system ais). selama berada daerah pabean, sistem sebagaimana dimaksud pada harus diaktifkan. dalam hal kapal wisata asing berada daerah pabean lebih dari (enam) bulan, importir kapal wisata asing wajib melaporkan keberadaan kapal wisata asing kepada kepala kantor pabean atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk tempat pemasukan setiap (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan impor sementara sebagaimana dimaksud dalam penyampaian laporan keberadaan kapal wisata asing sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui media elektronik. dalam hal importir tidak melaporkan keberadaan kapal wisata asing sebagaimana dimaksud pada pejabat bea dan cukai dapat melakukan pencegahan terhadap kapal wisata asing sampai dengan pelaporan dipenuhi. bab sanksi kapal wisata asing yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan impor sementara kapal wisata asing, wajib diekspor kembali. www .jdih.kemenkeu.go.id |
sean aan anna era iba ana meta mua ana bea ban himpunan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara, dan'reformasi birokrasi (bn . tahun daa sia nelsilahkan.menpan.go.idiisilahkan.menpan.go.id pet capaian kinerja setiap kementerian lembaga tnt sara sar tara eau pen prog mas mag kin juan sas aan ram jak cap erj aksilahkan. menpan.go.idsilahkan.menpan.go.id nansilahkan.menpan.go.idsilahkan. menpan.go.idsilahkan.menpan.go.idbadan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk) melakukan review atas laporan kinerja pemerintah pusat pp). silahkan. menpan.go.id ae tujuan pelaksanaan review adalah meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja pemeran keandalan informasi sebagaimana disebutkan pada meliputi kesesuaian jppew bagi bpk. silahkan. menpan.go.id berita acara kesepakatan dan laporan hasil reviewsilahkan.menpan.go.id oo jawab kinerja penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan evaluasi silahkan.ew atas laporan kinerja pemerintah pusat berita acara klarifikasi dan perbaikan lkwbp berita acara klarifikasi dan perbaikan lkwbp kinerja pemerintah pusat ang disusun oleh kementerian para tahun . sebagai berikut: semula tertulis perbaikan menjadi keterangan yee jakarta,.o. kementerian lembaga kementerian bpk meteninnan dinasan para kepala bpk (nama penanda ekt .ooooooco oom (nama penanda tangan) nip silahkan. ew atas laporan kinerja pemerintah pusat pernyataan telah di reviewpada laporan hasil review) jakarta, bpk (nama penandasekutu .oco (nama penanda tangan) nip silahkan. menpan.go.id napa tanilahkan.menpan.go.id menpan.go.id ngasilahkan. menpan.go.id lisp, tpilahkan.menpan.go.idsilahkan. menpan.go.id,: waktu pelaksanaan evaluasi, penugasan evaluasi, dan hal lain yang dianggap perlu silahkan. menpan.go.idsebagaimana dimaksud pada (l) dilakukan oleh aparat pengawasan internal masing masing hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada (l),,lahkan. menpan,sp, tbsilahkan. menpan.go.ids3,silahkan.menpan.go.idansilahkan. menpan.go.idsilahkan.silahkan. menpan.go.idsilahkan.menpan.go.idsilahkan.menpan.go.idsilahkan.menpan.go.idsilahkan.menpan.go.id jaesilahkan.menpan.go.idsilahkan. menpan.go.id: yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi bmn lingkungan kantor. silahkan.menpan.go.idsilahkan.menpan.go.id pelayanan publik telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya belum maksimal, publik agar memberikan bahkan.menpan.go.idsilahkan. menpan.go.id.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang akuntabilitas aparatur. silahkan, menpan.go.idsilahkan. menpan.go.idsilahkan.menpan.go.idsilahkan.menpan.go.id ngesilahkan. menpan.go.id silahkan. menpan.go.id k:silahkan.menpan.go.idsilahkan.menpan.go.id evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik mulai dari perencanaan, :silahkan. menpan.go.id.silahkan. menpan.go.id tagmas persentase untukmengetahui pelaksanaan reformasi k l prov kab kota) yang ipp ipd yang lokasi (rb) memilikinilaiindeks telahmenerapkan baik kategori keatas) secara baik. peningkatankelembagaa persentase pusat yang dentata menyelesaikanpenataanbis laksana pemerintah nis proses antar unit yang tepatfungsi, dalamsatuinstansipemerint tepatukuran, dantepat proses persentaselembaga yang efektifsetelahpenataanberd asarkanhasilevaluasi audit terwujudnyatatalaksan jumlah yang mengetahuibanyaknya pemerintahan yang menerapkantatakelolapeme ipp ipd yang berbasiselektronik rintahanberbasis menerapkan dalamkegiatan operasionalnya terwujudnya sdm persentase yang aparatur yang sudahmenerapkanpengisia kompeten njabatansesuaistandarkom petensijabatan persentase yang metempanenetanser silahkan. menpan.go.id meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja akuntabilitas kinerja rata rata nasional persentase yang nilai akuntabilitas kinerjanya baik meningkatnya kualitas indeks pelayanan publik pelayanan publik nasional jumlah yang inovasinya mendapat pengakuan internasional silahkan. menpan.go.id t2015: inovasi pelayanan publik lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, silahkan. menpan.go.id bahwaberdasarkanpertimbangansebagaim anadimaksuddalamhuruf dan huruf perlumenetapkan peraturan menteri pendar agunan aparatur negara dan reformasi birokrasitentang kompetisi inovasi pelayanan publik lingkungan kementerian, lembaga,dan pemerintah daerah tahun mengingat undang undang nomor25 tahun2009silahkan.menpan.go.id sertakan inovasi pelayanan publik lingkungan instansi masing masing menpanijsilahkan.menpan.go.idsilahkan. menpan.go.id(dan pemerintah daerah(disilahkan. menpan.go.id tujuan penyelenggaraansilahkan.menpan.go.id bab organisasi, peserta,:serta pemerintah daerah,silahkan.menpan. go.id kena kompetisi ini dapat diikutioleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerahsilahkan.menpan.go.idsilahkan. menpan. go.idkriteria deskripsi memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan memperkenalkan yang baru dalam penyelesaian masalah, ata pendekatan baru kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, ata: (wajib) modifikasi dari inovasi yang telah ada,dala rangka transparansi, akuntabilitas, responsivitas untuk perbaikan pemberian dela kanan kenapa pataka menyederhanakan syarat pelayanan, menyederhanakan proses, meningkat mengurangikerumitanbirokrasi: haa pat memperbaikikoordinasi: tea melakukan tindakan tindakan lain dalam rangka meningkatkanefisiensi. meminta umpan secara aktif meminta masukandanumpan balikdari balikdarimasyarakat mengenai masyarakat kepuasanterhadappelayanan publik. keadilan dan memberikan pelayanan secara adil kepada kemudahan kelompok rentan (misalnyakelompok akses pelayanan miskin, bagi kelompok perempuan,minoritas,lansia,penyandangcacat), rentan memberikan kemudahan akses pelayanan. membangun kemitraan antara sektor publik, membangun masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam kemitraan rancangan dan pelaksanaan pelayananpublik. silahkan.menpan.go.id memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan melalui mekanisme yang inovatif amamemperkenalkan pendekatan baru| inovasi yang telah ada,dalam rangka (wajib)adanya mekanismeketerbukaanpublik mendorong keterlibatan dalam penyusunan kebijakan: masyarakat dalam menciptakan mendorong partisipasi inovasi pelayanan publik masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dengan inovasi. menyediakan sarana dan atau mekanisme dalam rangka memfasilitasi masyarakat untuk memberikan apresiasi, keluhan, kecepatan pemerintah dalam kritik, dan saran perbaikan pelayanan merespons masukan dari publik, masyarakat meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap permintaan dan kebutuhan masyarakat. silahkan. menpan. go.id mendorong pemerintahan berbasis pendekatan kolaboratifdalam era informasikenalkan atau modifikasi dari inovasi yang telah pendekatan baru ada,dalam rangka transparansi, (wajib)menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan publik meningkatkan fungsi fungsi dengan pemerintahan dankapasitas sumber daya manusia, menggunakan ib. mendorong untuk bersinergi dengan teknologi informasi unit pelayanan terkait dalam dan komunikasi membangun integrasi sistem pelayanan publik (e government. meminimalkantumpangtindih kebijakan dan mengurangibiaya meningkatkan melaluipertukaran informasi dan efektivitas pelayanan pemberian layanan terpadu satu pintu, publik mendorongbudayaorganisasi untuk mempermudah pelayanan, transparansi, dan akuntabel. silahkan.menpan.go.id meningkatkan cc. meningkatkan komunikasidan keikutsertaan interaksiantara instansipemerintah masyakarat dan denganmasyarakatyangbertujuanunt kolaborasi antara meningkatkanarusinformasi, instansi pemerintah transparansi,danakuntabilitas:, dengan masyarakat meningkatkan partisipasiaktif masyarakatuntukmelakukan pengawasanterhadap penyelenggaraan pelayanan publik menujutatakelolapemerintahan yang mendorong responsif gender dalam pemberian pelayanmemperkenalkan jeng pelaksaan ban atau modifikasi dari inovasi yang telah pendekatan baru (wajib) ada,adanya mekanismeyang mendukung kemudahan bagi perempuan dalam meningkatkan mengakses informasi pelayanan pelayanan yang publik, responsif memoberiktat aksesyang gender lebihbesardan keterjangkauanbagiperempuan, adanyamekanismepelayananyang sesuaidengankebutuhan spesifik perempuan. silahkan. menpan.go.idipa desa analisis apa masalah uraikan situasi yang ada masalah y0inovasi ini? yang siapa saja paling banyak kata, tan strategis yang telah ringkasan inovasi ini tentang mengusulkan apa dan bagaimana inovasi ini pemecahannya dan telah memecahkan masalah bagaimana inovasi yang dihadapi. ini telah uraikan strategi yang telah memecahkan dilakukan, termasuk tujuan masalah tersebut? utama dan kelompok sasarannya. dalam hal paling banyak kata, apa inovasi ini diilustrasikan apa yang kreatif dan inovatif? silahkan.menpan.go.id na seseorang atau kelompok rangsang melaksanakan mystery shopping. ruang lingkup ruang lingkup pedoman evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publikasi meliputi : kuesioner, wawancara. mystery hopper. bab tahapanevaluasi kegiatan evaluasi kinerjasilahkan. menpan.go.idcc. memaksa bagaimana paling banyak kata, naan dan strategi ini uraikan unsur unsur rencana penerapan dilaksanakan? aksi yang telah dikembangkyang berkontribusi untuk desain terlibat dalam dan atau pelaksanaan inovasi ini, pelaksanaan?paling banyak kata, daya apa saja yang sebutkan biaya untuk sumber digunakan untuk daya keuangan, teknis, dan inovasi ini dan manusia yang berkaitan bagaimana sumber dengan inovasi ini. daya itu bagaimana proyek ini dibiayai dimobilisasi? silahkan.menpan.go.id derpaling banyak kata, uraikan yang diterapkan bagaimana anda memantau dan untuk memantau mengevaluasi pelaksanaan kemajuan dan strategi ini. mengevaluasi kegiatan? apa saja paling banyak kata, uraikan kendala utama yang masalah utama yang dihadapi dihadapi dan selama pelaksanaan dan cara bagaimana kendala penanggulangan serta tersebut dapat penyelesaiannya. diatasi? silahkan. menpan. go.id dampak apa saja paling banyak kata, sebelum dan manfaat utama yang uraikan dampak dari inovasi sesudah dihasilkan inovasi ini.ja. paling banyak kata, sebelum dan uraikan perbedaan sebelum sesudah inovasi?weber apa saja paling banyak kata, uraikan lanjutan pembelajaran yang pengalaman umum yang anda dapat dipetik? peroleh dalam melaksanakan inovasi ini, pembelajarannya,dan rekomendasi anda untuk masa depan. apakah paling banyak kata, inovasi ini uraikan bagaimana inovasi ini berkelanjutan dan sedang dilanjutkan (misalnya silahkan. menpan. go.id pns(jatau pejabat yang diberi wewenang. cara mengajukan proposal secara online sebagai berikut: silahkan.menpan.go.id ai admin lokaldiberi pengguna dan sandi oleh admin kementerian. admin lokal membuatkan akun bagi unit pelayanan. ccdan proposal yang sudah diterima, namamenyertakan rencana aksi dalam satu tahun terakhir:silahkan.menpan.go.id pie(: silahkan menpan. go.iddi:komponen unsur nilai( terhitung hasil naa (maks. oel oo) iksan presentasi penampilan, dan penguasaan materi wawancara presentasi, dan kejelasan jawaban silahkan. menpan. go.id 1g ova replikasi dan mainshopperdan pemerintah daerah (silahkan.menpan.go.idj: bimbingan teknis bintik). kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasisilahkan. menpan.go.id jnilahkan.menpan.go.id ilahkan, menpan.go.id usilahkan.menpan.go.id reformasi birokrsahkan.menpan.go.idmenpan.go.id kalahkan. menpan.go.id 17silahkan.menpan.go.id ag ta:: koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, silahkan.menpan.go.id (re:silahkan. menpan.go.id.silahkan. menpan.go.id::silahkan. menpan.go.id manajemen penataan organisasi penataan penataan sistem program penguatanpelaksanaan reformasi birokrasi unit kerjasilahkan. menpan.go.id subindikator serta bukti, dan metodologi sebagaimana rincian bawah ini: indikator standar standar dasar hukum desk pelayanan pelayan perda, permen, evaluation se, sk) kuesioner sudah standar wawancara ditetapkan operasional prosedur sop) bagi pelaksana memaksa integrasi wawancara naan internalisasi observasi standar diseminasi mystery pelayan diklat shopping ms) kesana penurunan wawancara bung keluhan observasi perbaikan mystery terbaik proses shopping ms) maklumat adanya dasar hukum desk pelayanan pernah perda, permen) evaluation aan bukti publikasi kuesioner maklum (banner, wawancara website) aplikasi sesuai janji observasi hak memaksa tingkat wawancara naan keluhan maklum pengaduan silahkan.menpan.go.id: pemutakhiran peraturan perundang undangan website dan jdih: pemutakhiran buku peraturan perundang undangan, silahkan. menpan.go.id:e performance, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, sistem .pengaduan, layanan pengadaan secara elektronik, aplikasi sms center, aplikasi silahkan.menpan.go.idsilahkan. menpan.go.idmenerapkan little blower system dan gratifikasi, sebagai langkah pencegahan kkn:: membuka forum konsultasi pengawasan untuk menjamin dan mengenali kemungkinan kesalahan sejak awal: silahkan. menpan.go.idsilahkan. menpan.go.id 1gsilahkan. menpan.go.idelektronisasi dengan berbagai sistem aplikasi e government sumber daya manusia penerapan arms integrated human:silahkan. menpan.go.id karier dan pola rotasi pegawai::silahkan. menpan.go.idperundang revi kebijakan para yang undangan sudah tidak relevan. pelaksanaan harmonisasi dan revisi kebijakan kementerian rank dengan lebih menyeluruh:budaya penguatan internalisasi nilai nilai kerja aparatur budaya unggul integritas, profesional dan akuntabel ipa): pengembangan agen perubahan lingkungan kementerian para. silahkan. menpan.go.idfi. penguatan sistem manajemen sdm asn penguatan peraturan perundang undangan peningkatan kualitas'perubahan menegakpengawasan:silahkan. menpan.go.id hasil pelaksanaan surat tugas, desk survei survei evaluation kepuasan pernah laporan hasil kuesioner masyarakat dilaksanakan survei (skm) atau tidak. secara tahunan atau periodik) pengelolaan seberat dasar hukum desk evaluation pengaduan aan perda, permen, kuesioner petugas se, sk) pengelola aan pengadu uan mekanis jumlah jenis les evaluation sop wawancara pengelola aan pengadu uan penyelam pembaharuan survei saran updating data observasi aktuaris dan informasi) asi penanganan informa pengaduan pelayan publik sistem seberat dasar hukum desk evaluation informasi aan perda, permen, kuesioner pelayanan sistem se, sk) publik dan sosial media mekanik facebook, sme twitter) sipp silahkan. menpan.go.idakuntabilitas informasi dalam manajemen kinerja kinerja penguatan restrukturisasi kelembagaan asn penguatan perluasan penerapan e government tatalaksana: penerapan sistem kearsipan yang handal masing masing k l dan pemda, penguatan perbaikan berkelanjutan sistem sistem perencanaan kebutuhan pegawai manajemen asn lingkungan masing masing sdm k l dan pemda. aparatur penyempurnaan sistem pengendalian jumlah pegawai lingkungan masing masing k l dan pemda: perumusan kebijakan pendistribusian pegawai lingkungan masing masing k l dan silahkan. menpan. go.idsilahkan. menpan.go.id asn masing masing k l dan pemda:perundang yang sedang diberlakukan, undangan menyempurnakan merubah berbagai peraturan perundang undangan yang dipandang tidak relevan lagi, ti: peningkatan penerapan pelayanan satu atap kualitas masing masing kementerian pelayanpemerintah silahkan.menpan.go.idperubahan berperan pengembangan maksimal dalam kapasitas agen meningkatkan perubahan kinerja organisasi penguatan pembentukan monitoring dan pengawasan wbk bbm evaluasi unit belum dilakukan kerjapenegakan sistem konflik monitoring dan kepentingan evaluasi belum dilakukan monitoring dan evaluasi hasi penerapan whistle penegakan sistem men silahkan.menpan.go.id belum dilakukan evaluasi monitoring dan evaluasi penguatan monitoring dan pengawasan evaluasi tlh terutama terkait audit bpk manajemen identifikasi risiko resiko belum penetapan risiko diterapkan secara monitoring dan baik evaluasi penguatan penguatan penjabaran target akuntabilitas perencanaan kinerja organisasi unit kinerja kinerja dalam kerja secara berjenjang rangka menjamin sampai tingkat keselarasan individu:monitoring dan evaluasi dan evaluasikelembagaan belum menjabarkan struktur pembagian tugas dan organisasi baru silahkan. menpan.go.id (o9a fungsi analisis jabatan penguatan belum terdapat revi proses tatalaksana proses bisnis bisnis yang sesuai penyempurnaan dengan proses bisnis kebutuhan organisasi standard revi sop operating penyempurnaan procedures sop)nerapan arms sistem pegawai dalam integrated human manajemen jabatan belum resources sdm aparatur sesuai dengan management standard system) yang saat kompetensi ini dikembangkan jabatan: memerlukan belum terdapat konsistensi perencanaan pelaksanaannya, pendidikan dan terutama pelatihan yang menyangkut: berbasis penempatan kompetensi dan pegawai dalam kebutuhan jabatan sesuai organisasi: dengan standard belum terdapat. kompetensi kebijakan pola jabatan: karier dan pola penguatan rotasi pegawai perencanaan silahkan.menpan.go.id anekonsistey pendidikan dan sistem penilaian pelatihan yang kinerja belum berbasis dikaitkan dengan kompetensi dan pemberian kebutuhan tunjangan kinerja organisasi: pengalihan penyusunan jabatan pedoman pola struktural kepada karier dan pola berbagai jabatan rotasi pegawai: fungsional belum pengembangan dilakukan secara sistem penilaian maksimal kinerja dikaitkan database pegawai dengan belum diupdate pemberian secara tunjangan komprehensifsilahkan.menpan.go.id penguatan banyak peraturan pelaksanaan peraturan perundangan yang harmonisasi dan perundang tidak sesuai dengan revisi kebijakan undangan perkembangan, kementerian disharmoni dan para tumpang tindih pemutakhiran indeks peraturan perundang undangan dalam bentuk cetak maupun digital websites peningkatan standar pelayanan penguatan kualitas yang telah ditetapkan penerapan standar pelayanan sudah tidak sesuai pelayanan publik dengan kebutuhan semen para stakeholder penguatan pelayanan informasi dan pengaduan terkait pelaksanaan tugas kementerian sahkan.menpan.go.idkementerian para:silahkan.menpan.go.id:::silahkan. menpan.go.id mekanis sop survei website observasi wawancara akurasi pembaruan survei dan updating data| observasi aktuaris dan informasi) asi informa pelay.isalnya: survei atau yang lain, menentukanpula pendekatan dalam pengumpulan data. silahkan. menpan.go.idmenpan.go.id penanggung jawab: herman suratan penyusun: ananta antasari suryo hid arie nur rachmat naik wulandari pudjiastuti chairul fatmawati deity bharat nandiwardhana editor: ananta antasari suryo hid penghimpun data: serius kopong pati kabilah china sahara dimas ary wibowo penjajahan tata letak: serius kopong pati dimas ary wibowo penerbittahun 2ga gm) pee . apa naa kan sen nan apa. penaprer mae aan anna muba son nina sit ank pen ams ng) aha nan gaun pena rana nana tae set mpe nana men kata pena eng pan pap gara mena bma cah dai eng tel pakaian gal aan maut pagi ani baya bae bea cab ten aa ana akan ank ran nan tan pa? ten lan) tan nang bata kak ajh sana yati pe. page pelan ani pa, aan makan aan ina see hal eta matan kun knp gir amp lan oa, san kaki maan aah kek uja leak bean uin anne ena maan yam nanda? tan maag tae ena aya hana pan eiasiika rea dephan per aga pena ola ane hen aah ana ana eaee pen ulang wee atu min una aka sai apn, sak ina masa naa ane get ana mae bagai tin sean aah main baba aan bana daa han map hata tel ona eka rei eta sean tau wah ana naa yee mel sera aan tes rae: mna ola nya and nan apa ana aan ka: uan tea lau met ena tan anta near rar maa pai met ang pena pie sana lia hata birth tanu bira ala ikatan ata anta ama una ane pan tere dak sela ina sii rpl aon dea. pen sila tenan rea opa dan saya ken manuk mena sek gan sar aan naa boa enak aan ana nan sen nag maa men dak den ana ana ben naa aa aan bela maa ta ega pena naa tahu tn: ana tan mna sabang mer tan naa san a10 ear sea nata bata ind pan san bea laa an" tas bee eat apaan pra tit nan tera pepe pena pi tek ain maa matik dan.olah dan menganalisa data silahkan. menpan.go.id,silahkan. menpan.go.idlaporan disusun berdasarkan kke silahkan.menpan.go.idsilahkan. menpan.go.id ni silahkan. menpan.go.id psilahkan.menpan.go.id berupa nilai ambang batas (passing grade) tertentu dalam seleksi calon pegawai negeri sipil:silahkan.menpan.go.idsilahkan.menpan.go.iditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:n dari nilai maksimal tes wawasan kebangsaan dengan jumlah soauntuk jabatan pelatih olah raga, afirmasi diberikan sesuai peraturan menteri ini dengan ketentuan adanya jaminan berupa surat pertanggungjawaban mutlak spam) dari menteri pemuda dan olah raga atau pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan bahwa peserta yang dinyatakan lulus seleksi akan diangkat dan menjalankan tugas sebagai pelatih dan disediakan sarana dan prasarana memadai untuk melaksanakan tugas kepelatihan. silahkan. menpan.go.id. peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal desember dalam seleksi calon pegawai negeri sipil tahun nilai ambang kriteriaalam seleksi calon pegawai negeri sipil tahun nilai ambang kriteria nilai ambang batasbe plahkan.menpan.go.idsilahkan. menpan.go.idsilahkan,i:silahkan.menpan.go.id sie himpunan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tahun apaan,non lia reformasi birokrasi kamu?ilahkan.menpan.go.id serta tahapan dalam mengimplementasikan sistem pengelolaan pengaduisilahkan.menpan.go.idsecaralisan, tertulis, sms, media cetak, media elektroniksilahkan. menpan.go.id , sedangkan kondisi awal angka mencapai rata rata bawah "wsilahkan.menpan.go.idsilahkan. menpan.go.idsilahkan. menpan.go.idilahkan.menpan.go.id aasilahkan.menpan.go.id, menpan:: silahkan.menpan.go.id (ai ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengasilahkan. menpan.go.terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebi.1l,pada pokoknypmaksud dan tujuan maksud penetapan rpm adalah sebagai pedoman, antara lain penyusunan rkd untuk jangka waktu (satu) tahutujuan penetapan rpm adalah untuk, antara laincc.iiisi dan uraian rpm isi dan uraian rpm kabupaten indramayu tahun sebagaimana dimaksud tertuang dalam bukur ttasakan hukum setda (setda, aal pik of, sh., aina tmenimbamaret telah mengajukan usulan per'ubahan terhadap tarif layanan badan layanan umum politeknik ilrrtu pelayaran makassar pada kementerian perhubungan; mengingat menetapkan bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan badan layanan umur,)mengubah lampiran peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang tarif layanan bacaan layanan umum politeknik ilmu pelayaran makassar pala kementerian perhubu. ttd. bambang epub lll\ indonesia nomor 05i2015 tent badan layanan umum politeknik ilmu pelayaran makassar pada kementerian perhubungan rp), keterangan tarif pendidikan diploma pelayaran seleksi penerimaan pendaftaranpemeriksaan per calon taruna kehamilan program pendidikan diploma jurusan nautik,<::,': tarif rp) keterangteknik pendidikan per semester semester taruna biaya pendidikan per semester semester taruna rp) keteranganpenatalaksanaan angkutan pelabuhsemester pendek per taruna mata kuliah rp) keterangan ujian perbaikan per taruna kuliah ujian ulang sidang per taruna skripsi skripsi wisuda per taruna tarif diklat pelaut penentangan jurusan nautikajurusan tekniktarif diklat pelaut pemutakhiran jurusan nautikarp) keterangan diklat pelaut iii per peserta diklat manajemen jurusan teknikdiklat pelaut iii per peserta diklat manajemen tarifarea simulator) per peserta diklat training officers and per peserta diklatmass global maritime per peserta diklat distress and safety system) radio operator roc restricted per peserta diklat operator certificate) sso officer) ship security per peserta diklat ism international safety per peserta diklat management) code brm bridge resource per peserta diklat manage) course ttp oil tanker per peserta diklat training program) edis electronic chart per peserta diklat display system) information bwm ballast water per peserta diklat management) ssd seawater with per peserta diklat designated security duties) rp) keterangan sat security awareness per peserta diklat training) erm engine room per peserta diklat resource management) bot) basic oil and per peserta diklat chemical tanker blt) basic training for per peserta diklat liquid gas tanker cargo operation foto) advance per peserta diklat training for oil tanker cargo operation act) advance training per peserta diklat for chemical tanker cargo operation alto) advance per peserta diklat liquid gas tanker cargo operation cmt) crowd per peserta diklat management training ps, and hit) per peserta diklat passenger safety, cargo safety and hull integrity training combat) crisis per peserta diklat management and human behavior training keterangan rp) keterangan frb) fast rescue boat per peserta diklat prosedur eksport per peserta diklat import stevedoring per peserta diklat kepabeanan per peserta diklat marketing internet per peserta diklat kemasan labeling per peserta diklat diklat penanganan per peserta diklat pal pengangkut muatan cur ring berbahaya dan beracun tarif validasi"6t keterangan area simulator) per peserta diklat mass radio operator per peserta diklat roc restricted operator per peserta diklat certificate) tarif diklat penyegaran per peserta diklat diploma pelayaran tarif penggunaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pendidikan penggunaan asrama per taruna bulan (pakai ac) penggunaan asrama per taruna bulan (tanpa ac) pengenaan makan per taruna bulan pengenaan laundry per taruna bulan penggunaan dapur per bulan penggunaan ruang per m2 bulan fotokopi penggunaan ruang per m2 bulan cucian penggunaan ruang per m2 bulan kan tin penggunaan ruang per bulan koperasi rp) keterangan penggunaan ruang per bulan pani tia ian keahlian pelaut penggunaan ruang per bulan makan penggunaan ruang per kelas hari kelas penggunaan ruang per jam minimal aula 4jam penggunaan ruang per jam pat penggunaan ruang per m2 bulan cukur penggunaan bengkel per orang hari penggunaan lapangan per jam tenis penggunaan lapangan per jam futsal penggunaan lapangan per jam bulu tangkis penggunaan lapangan per jam volley penggunaan lapangan per jam basket penggunaan sound per jam system rp) keterangan penggunaan kursi per unit hari penggunaan kolam per orang sekali latih masuk penggunaan guest per hari house penggunaan kendaraan per unit hari rodaambulance penggunaan marching per kegiatan band drum band outbond per orang kartu perpustakaan per peserta untuk umum bulan tarif klinik pemeliharaan kesehatan pemeriksaan kesehatan peserta non diklat pemain tukan pemeriksaan kesehatan peserta diklat pembentukan surat keterangan berbadan sehat pengujian kesehatan bagi pelaut dan tenaga penunjang keselamatan pelayaran pemeriksaan kesehatan tht dan mata test narkoba tarif rp) keterangan per taruna bulan per orang sekali periksa per orang sekali periksa per orang surat per orang per orang per orang center! keuangan republik indonesia, ttd. bambang bojonegoropeternaternapeternaternakan kabupaten tanjung jabung timur: kepala dinas adalah kepala dinas peternakan kabupaten tanjung jabung timur. bab susunan organi sasi susunan organisasi dinas peternakmelaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf seksi dan lalu lintas hewan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kesehatan hewan. kepala bidang kesmavet mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusankesmavet dan memberikan alternatif pemecahan masalah, menyiapkan bahan penetapan perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat veteriner: melakukan pengawasan produk pangan asal hewan dan hasil pangan asal hewan: melakukan pengawasan dan pembinaan produk hewan non pangan, melakukan pengawasan tempat pemotongan hewan tph) dan tempat pemotongan unggas tpu): memberikgu kesehatan manusia, melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan bidang kesmavet: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. kepala seksi pangan asal ternak mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan pangan asaldan pemantauan terhadap pelaksanaan higiene dan sanitasi lingkungan: cc. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk dan hasil pangan asal hewan: merumuskan standar teknis minimal tempat pemotongan hewan tph) dan tempat pemotongan unggas tempat pemotongan unggas): melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap tph dan tpu: merumuskan dan memantau penerapan standar pelayanan minimal bidang kesmavet: 9g. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf seksi pangan asal ternak, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kesmavet. kepala seksi non pangan asal ternak mempunyai tugas membantu kepala bidangterhadap pelaksanaan pengawasan produk hewan non pangan dan penerapan standar higiene sanitasi lingkungan: merumuskan dan memantau penerapan standar pelayanan minimal dibidang produk non pangan asal ternak, memantau dan mengawasi pelaksanaan peraturan bidang produk non pangan asal hewan sesuai dengan kewenangan kabupaten, melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf seksi seksi non pangan asal ternak: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kesmavet. kepala seksi perlindungan masyarakat mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan perlindungbimbingan dan penyuluhan tentang kesehatan masyarkat veteriner: cc. merencanakan kegiatan berkaitan dengan perlindungan masyarakat: mengkoordinasikan kegiatan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh panitia ternak kabupaten, merumuskan dan memantau penerapan standar pelayanan minimal masyarakat veteriner: memantau dan mengawasi pelaksanaan peraturan dibidang perlindungan masyarakat veteriner: 9g. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf seksi perlindungan masyarakat: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kesmavetpenyusunan program: seksi pengolahan data, seksi monitoring evaluasi dan pelaporan. bidang budi daya ternak seksi usaha, pengelolaan dan pemasaran ternak, seksi penyebaran dan pengembangan ternak, seksi pengelolaan lahan dan pengembangan areal. bidang kesehatan hewan seksi ppp dan obat hewan, seksi zoonosis: seksi dan lalu lintas hewan. bidang kesmavet seksi pangan asal ternak, seksi non pangan asal ternak, seksi perlindungan masyarakatternaternaternakan, pelaksanaan ketatausahaan dinas peternakan: pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pada bidang peternakan: pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh staf dinas peternaternakan, pengaturan pelaksanaan kebijakan dibidang peternaternaternaternakan,peternakan, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner:mbangunan peternakan, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner: penyusunan rencana target penerimaan sektor pembangunan peternakan, kesehatan hewan dan masyarakat veterinerpeternakan,ternakan, kesan dan kesmavet: mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan data statistik peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner: memberikan masukan metode pengelolaan data yang tepat guna kepada pelaksana sebagai penyaji data, mengelola dan menyajikan data pembangunan dan statistik peternakan melalui tehnologi informasi jaringan internet: melaksanakan bimbingan pembinaan dan evaluasi terhadap staf seksi pengolahan data. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang program. kepala seksi monitoring evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan monitoriternabudi daya ternak mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan budi dayabudi daya ternak dan memberikan alternatif pemecahan masalah, cc. merumuskan dan memantau pelaksanaan standar minimal dibidang budi daya ternak: melaksanakan dan memantau pelaksanaan dan penerapan peraturan pemerintah dibidang budi daya ternak, melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pengembangan budi daya ternak, mengidentifikasi dan menetapkan daerah budi daya ternak: memantau, mengawasi, mengeluarkan, melaporkan populasi dan produksi ternak: melaksanakan tehnologi tepat guna dibidang budi daya ternak: melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan bidang budi daya ternak, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. kepala seksi usaha, pengelolaan dan pemasaran ternak mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan usaha, pengelolaan dan pemasartentang pengelolaan, pemasaran ternak dan hasil ternak, melakukan identifikasi permasalahan sehubungan dengan pengelolaan pemasaran ternak, hasil ternak dan alternatif pemecahan masalah, melaksanakan pembinaan, bimbingan pengelolaan, pemasaran ternak dan hasil ternak, melaksanakan pendayagunaan usaha dibidang peternakan, melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf seksi usaha, pengelolaan dan pemasaran ternak: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang budi daya ternak: kepala seksi penyebrangan dan pengembangan ternak mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan penyebrangan dan pengembangtentang penyebaran dan pengembangan ternak, cc. merumuskan dan memantau standar pelayanan minimal penyebaran dan pengembangan ternak yang wajib dilaksanakan oleh petani ternak: melaksanakan penyebaran informasi tentang penyebaran dan pengembangan ternak, merumuskan dan memantau penerapan peraturan pemerintah dibidang penyebaran dan pengembangan ternak, melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pengawasan penyebaran dan pengembangan ternak, melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf seksi penyebaran dan pengembangan ternak, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang budi daya ternak. kepala seksi pengelolaan lahan dan pengembangan areal mempunyai tugas membantu bidang dalam melaksanakan urusan pengelolaan, mengolah dan menyajikan data tentang pengelolaan lahan dan pengembangan areal: menyusun peta areal pengembangan peternakan, merumuskan kebijakan system pengembangan peternakan berdasarkan pengembangan areal: menyusun data base areal pengembangan peternakan, melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf seksi pengolahan lahan dan pengembangan areal: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang budi daya ternak. kepala bidang kesehatan hewan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan kesehatanpermasalahan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan hewan dan memberikan alternative pemecahan masalah. menyiapkan bahan penetapan perumusan kebijaksanaan dibidang kesehatan hewan: melaksanakan pengamatan, mencegah dan memberantas penyakit hewan: memantau epidemiologi penyakit hewan, mengawasi peredaran obat hewan dan lalu lintas hewan, mencegah dan memberantas penyakit zoonosis, melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan staf bidang kesehatan hewan: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh oleh kepala dinas. kepala seksi pencegahan, pemberantasan penyakit hewan ppp) dan obat hewan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan ppp) dan obategah dan melindungi ternak dan lingkungan dari penyakit hewan, merencanakan, mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi dan pemberantasan penyakit hewan: 0d. mengatur dan melaksanakan penanggulangan wabah penyakit hewan menular lintas kabupaten atau kecamatan, merencanakan kebutuhan obat hewan dan peralatan kesehatan hewan dalam rangka pemberantasan penyakit hewan: hewan yang wajib dilaksankan oleh petani peternak, melaksanakan pengawasan peredaran obat hewan: melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit gangguan reproduksi, melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf seksi ppp dan obat hewan: j . pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kesehatan hewan. kepala seksi zoonosis mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan zoonosterhadap penyakit zoonosis, baik yang bersifat endemis maupun penyakit baru: menyiapkan bahan penetapan kebijaksanaan pemerintah dibidang zoonosis: merencanakan dan mengatur pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan lintas kabupaten atau kecamatan,: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kesehatan hewan. kepala seksi dan lalu lintas hewan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan dan lalu lintasmatan dan pencatatan kejadian penyakit hewan, cc. membuat fakta penyidikan dan evaluasi epidemiologi penyakit hewan, 0d. merumuskan dan menghimpun hasil pengamatan penyakit hewan: melakukan penyidikan penyakit hewan lintas kabupaten atau kecamatan: membuat laporan hasil peramalan dan pemantauan dalam bentuk peta penyakit hewan: merumuskan dan memantau pelaksanaan lalu lintas hewan, pangan asal hewan pah) dan hasil pangan asal hewan upah): |
kan kementerian pendidikan dan kebudayaan (s5 universitas lampung. ' fakultas ekonomi dan bisnis tab(tjkeputusan dekan fakultas ekonomi dan bisnis un26. pp. tentara.g pengangkatan dosen pembimbing laporan akhir program studi keuangan dan kn,prakarsa panjinegara, s.e., penguji utama kriya wirawan, s.e., m.m sekretaris pendamping ahmad faisal, s.e., m: :siswa libya yudha kusuma npm program studi keuangan dan perbankan judul laporan akhir. prosedur pembiayaan griya ibi hasanah dengan menggunakan akad murabahah pada bank bni syariah kantor cabang tanjung onan ditetapkan bandar lampung sas menggali apr sa: tembusan mnid dekan sebagai lapokegiatan dan penggunaan anggaran pada daftar isian pelaksanaan anggaran yang mengakibatkan pengeluaran negara, dilakukan melalui pembuatan komitmen, bahwa pembuatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam bentuk perjanjian kontrak untuk pengadaan barang jasa dan atau dan atau penetapan keputusan, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran terdapat komitmen yang dibuat dalam valuta asing yang dananya bersumber dari rupiah murni, bahwa agar pelaksanaan pembayaran atas komitmen sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat terlaksana dengan baik, perlu mengatur mengenai pembayaran komitmen menggunakan valuta asing yang dananya bersumber dari rupiah murni dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada daftar isian pelaksanaan anggaran, go.id. pan pembayaran kepada penyedia barang jasa dilaksanakan berdasarkan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan. berdasarkan pkb, kpa mengajukan surat permintaan persetujuan pembukaan l c sebesar nilai pkb kepada ppn khusus pinjaman dan hibah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: ringkasan pkbjasa yang dikontraskan, surat pernyataan dari kpa bahwa pkb mensyaratkan pembukaan l carsip data komputer adk) data supplier dan data kontrak. berdasarkan surat permintaan persetujuan pembukaan l c sebagaimana dimaksud pada ppn khusus pinjaman dan hibah melakukan pengujian atas ketersediaan pagu dan ringkasan pkpu. dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada telah sesuai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ppn khusus pinjaman dan hibah menerbitkan surat persetujuan pembukaan l c sebesar nilai pkb. surat persetujuan pembukaan l c sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kpa dan bank indonesia. surat persetujuan pembukaan l c(l) berdasarkan surat persetujuan pembukaan l c sebagaimana dimaksud dalam kpa mengajukan surat permintaan pembukaan l c kepada bank indonesia. surat permintaan pembukaan l c sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan: fotokopi pkb, fotokopi daftar barang jasa yang dikontraskan, dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh bank indonesia. berdasarkan surat persetujuan pembukaan l c sebagaimana dimaksud dalam dan surat permintaan pembukaan l c sebagaimana dimaksud pada bank indonesia melakukan hal hal sebagai berikut: membuka l c sebesar nilai yang tercantum dalam surat persetujuan pembukaan l c, menyampaikan surat pemberitahuan pembukaan l c kepada: kpa, dan ppn khusus pinjaman dan hibah. berdasarkan surat pemberitahuan pembukaan l c sebagaimana dimaksud pada huruf kpa dan ppn khusus pinjaman dan hibah melakukan pencatatan untuk pengawasan l c. dalam rangka pembayaran pkb, bank indonesia menyediakanukan dengan mekanisme dari rekening kas umum negarasanakan melalui ppn khusus pinjaman dan hibah. penyedia barang jasa mengajukan tagihan kepada bank koresponden berdasarkan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan. berdasarkan tagihan yang diajukan oleh penyedia barang jasa, bank koresponden mengirimkan tagihan beserta dokumen l c yang dipersyaratkan untuk mengajukan pembayaran kepada bank indonesia. berdasarkan dokumen tagihan yang diterima dari bank koresponden, bank indonesia melakukan pemeriksaan dokumen l c serta menerbitkan dan menyampaikan pemberitahuan tertulis atas tagihan kepada kpa dan ppn khusus pinjaman dan hibah, paling lambat (tiga) hari kerja sejak menerima dokumen tagihan dari bank koresponden. berdasarkan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada kpa mengajukan permintaan pembayaran dengan spm ls kepada ppn khusus pinjaman dan hibah dihampiri dengan: ringkasan pkb: fotokopi surat persetujuan pembukaan l c, cc. fotokopi pemberitahuan tertulis dari bank indonesia, dan surat setoran pajak ssp) sesuai peraturan perundang undangan bidang perpajakan. kpa mengajukan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada paling lambat (tiga belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tertulis. jdih.kemenkes.go id berdasarkan spm ls sebagaimana dimaksud dalam ppn khusus pinjaman dan hibah melakukan penelitian dan pengujian meliputi: kelengkapan dokumen pendukung spm ls sebagaimana dimaksud dalam kebenaran penulisan pengisian jumlah angka dan huruf pada spm ls, kebenaran perhitungan angka atas beban apbn yang tercantum dalam spm ls, dan ketersediaan dana pada kegiatan output jenis belanja dalam dipa dengan yang dicantumkan pada spm ls. dalam hal hasil penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada memenuhi persyaratan, ppn khusus pinjaman dan hibah menerbitkan dan mengirimkan sp2d senilai tagihan atas beban rekening pengeluaran bank indonesia rekening blico penampungan sementara dalam valuta asing, paling lambat (dua) hari kerja sejak diterimanya spm ls dari kpa. bank indonesia mentransfer dana rekening bank koresponden sebesar nilai tagihan paling lambat (dua) hari kerja setelah menerima sp2d dari ppn khusus pinjaman dan hibah sebagaimana dimaksud pada berdasarkan realisasi l c yang diterima bank koresponden, bank indonesia menyampaikan nodes kepada kpa dan ppn khusus pinjaman dan hibah. berdasarkan nodes sebagaimana dimaksud pada kpa dan ppn khusus pinjaman dan hibah melakukan pencatatan realisasi l c pada pengawasan l c. penyelesaian pembayaran tagihan mulai dari diterimanya tagihan dari bank koresponden oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan transfernya dana rekening bank koresponden sebagaimana dimaksud dalam dilakukan paling lambat (dua puluh) hari kerja. (l) tata cara penerbitan spp, spm, dan sp2d lingkungan kementerian negara lembaga berpedoman kepada peraturan menteri keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan apbn. tata cara penerbitan spp, spm, dan sp2d lingkungan kementerian pertahanan berpedoman keni. bab pembayaran pada akhir tahun pembayaran pada akhir tahun dapat dilakukan sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan dengan melampirkan jaminan penyelesaian pekerjaan. jaminan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada yang menjadi dasar pelaksanaan pembayaran harus diterbitkan oleh bank umum milik pemerintah yang berkedudukan indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran dan jaminan penyelesaian pekerjaan pada akhir tahupelaporan kpa melakukan pencocokan jumlah saldo l c pada rekening blico penampungan sementara dalam valuta asing berdasarkan jumlah pengeluaran rekening blico penampungan sementara dalam valuta asing dan realisasi l c berdasarkan nodes yang diterima dari bank indonesia. hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara berkala kepada ppn khusus pinjaman dan hibah untuk rekonsiliasi dengan hasil ketatausahaan pengeluaran dan realisasi l c pada rekening blico penampungan sementara dalam valuta asing ppn khusus pinjaman dan hibah. dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran, masih terdapat saldo l c pada rekening blico penampungan sementara dalam valuta asing bank indonesia, saldo l c dimaksud disajikan dalam laporan keuangan kementerian negara lembaga kkl) dan laporan keuangan pemerintah pusat lopp) sebagai aset lainnya dana yang dibatasi penggunaannya dalam neraca dan diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. dalam hal pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh penyedia barang jasa namun masih terdapat saldo l c pada rekening blico penampungan sementara dalam valuta asing, bank indonesia menyetorkan sisa saldo l c dimaksud kas negara. pembukuan untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada menggunakan akun pendapatan anggaran lain lain dengan menggunakan ba, eselon satker bun transaksi khusus pengelola pendapatan dan belanja beban dalam rangka pengelolaan kas negara pada direktorat pengelolaan kas negara). realisasi l c atas saldo l c pada rekening blico penampungan sementara dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam diselesaikan paling lambat pada akhir periode penyusunan lopp tahun berkenaan. atas realisasi l c sebagaimana dimaksud pada diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan pada kkl dan lopp. bab vii monitoring dan evaluasi dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pembayaran atas pkb sk dalam valuta asing yang dananya bersumber dari rupiah murni, kpa melaksanakan monitoring dan evaluasi. kpa mengambil langkah langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dalam hal ditemukan pelaksanaan dan penyaluran pembayaran atas pkb sk dalam valuta asing yang dananya bersumber dari rupiah murni yang tidak sesuai dengan ketentuan. bab viiiatas pkb sk dalam valuta asing yang dananya bersumber dari rupiah murniketerlambatan pembayaran yang disebabkan karena ppn khusus pinjaman dan hibah tidak dapat menerbitkan sp2d untuk rekening blico penampungan sementara dalam valuta asing dalam rangka pembayaran tagihan l c sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam seluruh biaya yang timbul antara lain berupa kerugian, klaim, pinalti dan atau bank charges, menjadi tanggung jawab kpa yang bersangkutan. bab ketentuan lain lain pelaksanaan pembayaran atas pkb sk dalam valuta asing yang dananya bersumber dari rupiah murni, pelaksanaan pembayaran dimaksud dapat dilakukan oleh ppn tertentu selain ppn khusus pinjaman dan hibah. ppn tertenpenetapan ppn tertentu sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan sepanjang: mendukung optimalisasi pelaksanaan pembayaran atas pkb sk dalam valuta asing yang dananya bersumber dari rupiah murni, dan pelaksanaan pembayaran atas pkb sk dalam valuta asing yang dananya bersumber dari rupiah murni telah didukung oleh sistem yang memadai. ketentuan mengenai pembayaran atas pkb sk dalam valuta asing yang dananya bersumber dari rupiah murni melalui ppn khusus pinjaman dan hibah sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dan berlaku secara mutasi mutans terhadap pembayaran atas pkb sk dalam valuta asing yang dananya bersumber dari rupiah murni melalui ppn tertentu sebagaimana dimaksud pada bab ketentuan peralihan transaksi pembayaran menggunakan valuta asing melalui mekanisme l c yang dananya bersumber dari rupiah murni dan dananya masih tersimpan rekening blico penampungan sementara dalam valuta asing sebelum peraturan menteri ini berlaku, disajikan dalam neraca kementerian negara lembaga sebagai aset lainnya dana yang dibatasi penggunaannya duni u.b. kepala bagian t.u. kementerian cargo fk:www jdih ringkasan kontrak untuk pengadaan barang jasa dalam valuta asing yang dananya berasal dari rupiah murni nomor dan tanggal dipa plan kode kegiatan output sumber dana :. nomor dan tanggal kontrak peranan aan nomor dan tanggal adenium peranan aan nama kontraktor perusahaan ann men alamat kontraktor peranan ana nilai kontrak peranan uraian dan volume pekerjaan peranan ana cara pembayaran peranan aan jangka waktu pelaksanaan peranan aan tanggal penyelesaian pekerjaan peranan jangka waktu pemeliharaan peranan ketentuan sanksi peranan tempat, tanggal . . a.n. kuasa pengguna anggaran pejabat pembuat komitmen, catatan: apabila terjadi addendum kontrak, data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya. www .jdih.kemenkeu.go.id petunjuk pengisian ringkasan kontrak nomor uraian isian diisi tanggal dan nomor dipa diisi kode kegiatan, kode output dan sumber dana sesuai dipa diisi nomor kategori dan uraiannyayang bersangkutan diisi nilai kontrak yang diperjanjikan diisi uraian pekerjaan dan volume pekerjaan sesuai kontrakrodengan tanda tangan pejabat pembuat komitmen 1usi dengan nama lengkap pejabat pembuat komitmen diisi lengkap pejabat pmb komi,.dengan aslinya kepala biro umum u.b. kepala bagian t.u. kementerian gia prof nip lampiran peraturan menteri keuangan regu bakor surat? nenek) surat pernyataan perjanjian kontrak pengadaan barang jasa dengan menggunakan l c nomor. yang bertanda tangan bawah ini: nama donna satuan kerja stan nan ara non ene nun nan ane yan alat kalu nusa ana ms) unit organisasi nala ana been nan nan bat aing namun auto amanat anna aan naa ara) kementerian lembaga kaanaanana menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa pembayaran atas perjanjian kontrak pengadaan barang jasa nomor. tanggal . senilai . dilakukan dengan menggunakan l ckuasa pengguna anggaran, meterai rp6. www .jdih.kemenkeu.go.id petunjuk pengisian surat pernyataan diisi dengan kop instansi berkenaan diisi nomor surat diisi nama jelas kpa diisi nomor induk kpa diisi nama dan kode satuan kerja diisi nama dan kode unit organisasi diisi nama dan kode kementerian lembaga diisi nomor kontrak yang diperjanjikan diisi nilai kontrak yang diperjanjikan diisi tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan menteri keuangan republik indonesia, ttd. bambang bojonegoro salinan sesuai' san aslinya kepala biro tea urb a2n kepala bagian. t:u.urat persetujuan pembukaan letter credit atas beban rupiah murni tahun anggaran 20xx nomor:. tanggal:. dengan memperhatikan peraturan menteri keuangan nomor ne). tanggal.dan surat kpa nomor. tanggal.dengan ini memberikan persetujuan untuk membuka letter credit pada bank indonesia untuk melakukan pembayaran belanja, untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai pengeluaran akun .) atas pembayaran belanja melalui letter credit berdasarkan surat perintah pencairan dana sp2d) untuk satuan kerja sebagai berikut: kode satuan kerja nkanananananananaaaan dokumen dipa banana nilai l c nakanaaanaaaanaa aan ekuivalen akaanannannanaananaaananaa kontrak resume kontrak surat persetujuan pembukaan l c ini berlaku sampai dengan tanggal. atas pelaksanaan l c tersebut diatas, bank indonesia agar mengirimkan nota disposisi kepada satuan kerja . kurs konversi tengah: bank indonesia tanggal ., . . a.n. menteri keuangan direktur jenderal perbendaharaan usb. kepala ppn khusus pinjaman dan hibah surat persetujuan pembukaan l c disampaikan kepada: bank indonesia kpa satuan kerja . petunjuk pengisian surat persetujuan pembukaan l c nomor uraian isian diisi tahun anggaran diisi nomor surat diisi tanggal surat diisi nomor dan tanggal dipa serta revisinya (apabila ada revisi) disinilah valuta asing disinilah rupiah tan diisi nama satuan kerja diisi tanggal kurs berkenaan diambil diisi nilai rupiah diisi dengan tanda tangan kepala ppn khusus pinjaman dan hibah dan hibah diisi dengan nip kepala ppn khusus pinjaman dan hibah diisi nama satuan pm lsjanjian kontrak pengadaan barang jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pkb adalah perjanjian tertulis antara ppk dengan penyedia barang jasa. surat keputusan yang selanjutnya disebut adalah penetapan penerima pembayaran atas beban apbn yang ditetapkan oleh pa kpa ppknota disposisi yang selanjutnya disebut nodes adalah surat yang diterbitkan oleh bank indonesia yang berisikan informasi terkait dengan realisasi l c dan berfungsi sebagai pengantar dokumen kepada applicantrekening blico penampungan sementara dalam valuta asing adalah rekening penampungan l c individual kpa yang dibuka oleh bank indonesia sebagai issuing bank untuk menampung dana pembayaran tagihan l c yang bersumber dari rupiah murni kementerian lembaga dan akan segera dibayarkan kepada penyedia barang luar negeri. bank koresponden adalah bank beneficial yang bertindak sebagai arising dan atau negotiating bank. bab ruang lingkup peraturan menteri ini mengatur mengenai tata cara pembayaran atas pkb sk dalam valuta asing yang dananya bersumber dari rupiah murni. pembayaran atas pkb sk sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan ketentuan: penyedia barang jasa atau penerima pembayaran yang berkedudukan luar negeri, rekening penyedia barang jasa atau penerima pembayaran berada perbankan luar negeri, peraturan perbankan negara setempat memungkinkan penyedia barang jasa atau penerima pembayaran negara setempat dapat menerima transfer pembayaran dari negara lain, dan dalam hal pembayaran dilakukan berdasarkan sk, pembayaran dimaksud dapat melalui rekening penerima pembayaran pada bank umum dalam negeri dalam valuta asing. bab iii alokasi dana dana yang bersumber dari rupiah murni sebagaimana dimaksud dalam dialokasikan dalam dipa kementerian lembaga. alokasi dana dalam dipa kementerian lembaga sebagaimana dimaksud pada dicantumkan dalam rupiah. dana yang tercantum dalam dipa merupakan batas tertinggi pengeluaran negara yang tidak dapat dilampaui. dana rupiah murni yang telah dialokasikan dalam dipa untuk pembayaran pkb sk tertentu tidak dapat digunakan untuk pembayaran pkb sk lainnya. kpa ppk memperhatikan pagu dipa dalam rupiah sebelum membuat pkb sk dalam valuta asing dengan pihak penyedia barang jasa atau penerima pembayaran. dalam hal pagu pada dipa tidak mencukupi untuk membayar pkb sk dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada kpa melakukan revisi dipa dengan berpedoman pada peraturan menteri keuangan mengenai tata cara revisi anggaran. bab tata cara pembayaran pkb sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa kontrak tahun tunggal atau kontrak tahun jamak. pembayaran untuk pkb sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan: non l c, atau l c. sebagaimana dimaksud dalam berupa kontrak tahun tunggal. pembayaran untuk sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan non l c. www jdih kementiku.go.id bagian pertama pembayaran dengan non l c pembayaran untuk pkb sk dengan non l c sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dilakukan setelah barang jasa diterima diselesaikan. dalam hal pengadaan barang jasa yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, pembayaran atas pengadaan barang jasa dimaksud dapat dilakukan sebelum barang jasa diterima diselesaikan. pembayaran untuk pkb sk sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dilakukan dengan mekanisme ls. pembayaran dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara langsung dari rekening kas umum negara rekening penyedia barang jasa atau penerima pembayaran. pembayaran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui ppn khusus pinjaman dan hibah sebagai kantor bayar. dalam hal kantor bayar yang tercantum dalam dipa bukan ppn khusus pinjaman dan hibah sebagaimana dimaksud pada kpa harus terlebih dahulu mengajukan revisi kantor bayar. dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme ls, satker kementerian negara lembaga dapat melakukan pembayaran dengan mekanisme up. pembayaran dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui ppn mitra kerja satker kementerian negara lembaga. pembayaran dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada (satu) penyedia barang jasa atau penerima pembayaran paling banyak sebesar ekuivalen rp50mekanisme sebagaimana dimaksud pada dapat melebihi sebesarembayaran dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada pada kementerian pertahanan dan tentara nasional indonesia berpedoman pembayaran dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan tagihan inavoice dari penyedia barang jasa, penerima pembayaran, atau sk. bendahara pengeluaran melakukan pembelian valuta asing berdasarkan surat perintah bayar by) dari ppk, yang dihampiri dengan tagihan inavoice dari penyedia barang jasa, penerima pembayaran, atau sebagaimana dimaksud pada bendahara pengeluaran melakukan transfer rekening penyedia barang jasa atau penerima pembayaran dalam valuta asing. proses pengajuan spp gup menjadi spm gup sebagai pertanggungjawaban atas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam selai, juga dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain: tagihan inavoice, bukti pembelian valuta asing, bukti transfer dana, dan surat pernyataan kpa bahwa kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan pembayarannya dengan mekanisme ls. bagian kedua pembayaran dengan l c pembayaran untuk pkb dengan l c sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dalam hal penyedia barang jasa mempersyaratkan pembayaran dengan l c. ketentuan mengenai pembayaran dengan l c sebagaimana dimaksud pada dicantumkan dalam pkb. selain mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam pkb juga harus dicantumkan klausul: tidak tunduk pada ketentuan article (b) uniform customs and practices for documentary credit ucp dan jangka waktu pencairan dana sejak tagihan dari bank koresponden diterima oleh bank indonesia. |
sa) pia republik indonesia nomor tahun dan reformasi birokrasi tp)rye(ditugaskan secara penuh luar jptly, rimcc.tn)151iding) aan tas ser,tag dalam . sg)(l)ta) ty,,lima) tahun, dan sehat jasmani dan rohani. jpt. tag ram t,. ts, psa:5stp)presiden republik indonesia:ji) remassah an kap ih, tan presiden republik indonesia (s5, dan nasional. manajemen . an):ane::tp) arya(l) rencana pengembangan karier tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam (l)ai tauasaiang eye yaa:te, rekaman bea(l)(l)ka) tt, risao badan. tas:er, ramtp) luas(l)pai 3g kaa rri(l):po) ar, seid) neta(l)wo pengembangan karier. pengembangan . ta) rena5ng inventarisasi. presiden republik indonesia(l)vr kebutuhan . tn)"ai #je m. lasnj lain(l)((l)oag)(l)tag pelatihan. jj) . nd) tp presiden republik indonesiatp) al.cek prano rem presiden republik indonesia (l):i. tpa tahnp . reaas) kenatp) ane(l). hanh menderita. ely rsscc.(l)ng d.i neng presiden republik indonesiain dan kemauan pns yang bersangkutan apabila: tidak. hg)kta reum(l)!dp . "asi tgtai tau. rem(l)(l)t pedoman yang ditetapkan oleh menteri. ketentuan. san. rumahao . "at ld) art tag rias(l)roa presiden republik indonesia pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada (l)n) maa ras pankj)(l)ro ang aia'tk, peta(l).(atp) . sa) eat remastt) aka. aya so. remastp) yaifeas)iremaseka leo pitaasaisel no(i)(l). caka. 1guu(l) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. keputusan . lad han .(l)kepala kepolisian negara republik indonesia, ketentuan sebagaimana dimaksud pada (l) huruf termasuk: kepala. rss presiden republik indonesia kepala badan intelejen negara,jf(l)dan ahli utama. presiden. n) ik, . roa, jenis. "nu ea,100xla,.g ng, remaspasai . j)) sb,,,dagmyaa ld) pan ata presiden republik indonesia bab xi!, cuti besar: cc. cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting: cuti bersama: dan cuti luar tanggungan negara. bagian ketiga. lisag) remastp) sana pane lancin, jumlah dan komposisi pns yang tersedia pada setiap jenjang jabatan, jumlah pns yang akan memasuki batas usia pensiun, rasio antara jumlah pns dengan jumlah kabupaten atau kotatp, cakra tata sin asi(l)"jknukg)(l)rms. dj)(l)ram,.. antana ea, ranth, rsspimpinan atau anggota lembaga nonstruktural(l)gg) ara las epkain)) tn) rekanan presiden republik indonesia pns yang berusia didisa)jj) piaperaturan. lamatp) tanya laesn, bkn, badan pengawasan keuangan dan pembangunan,, menyusun soal seleksi kompetensi dasar,a aanjr. peraturan. nu) pw) rek risaspa tt. aa) pl, caratn) "ai und laslo . ririka rrizs, lastas aan, mengolah hasil seleksi kompetensi dasar, g .!: dan mengevaluasi dan mengembangkan sistem pengadaan pns.) peg rama(l) huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. to huruf c. ea,"n) an) rumah presiden republik indonesialagpemula. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . psi ey, nur presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. (lieu, rumkere presiden republik indonesia huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pemberhentian karena menjalani tugas belajar adalah pemberhentian pejabat fungsional yang ditugaskan untuk menjalani pendidikan dengan sama sekali tidak melaksanakan tugas fungsionalnya lebih dari (enam bulan) secara terus menerus. huruf yang dimaksud dengan ditugaskan secara penuh luar jf adalah pejabat fungsionalf. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . angtolpengangkatan calon pns dan masa percobaan calon pns, dan tg. pengangkatan menjadi pns. bagian kedua. eh, presiden republik indonesia cukup jelas. pengecualian yang dimaksud dalam iniyang dimaksud dengan non pns adalah warga negara indonesia diluar kalangan pns dan prajurit tentara nasional indonesia dan anggota kepolisian negara republik indonesia. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pasai huruf angka yang dimaksud dengan warga negara indonesia adalah warga negara indonesia yang tidak pernah mendapat kewarganegaraan lain atas permintaan sendiri. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka . ekaintegritas antara lain tidak pernah mengikuti wajib militer atau dinas militer negara lai. b2) and phasadalah mekanisme penetapan status pelamar pada setiap tahapan. huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud jpt madya tertentu adalah jabatan jabatan yang oleh presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan asn dipandang perlu proses pendiriannya dilakukan oleh panitia seleksi yang pembentukannya oleh presiden. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf b. deer raman presiden republik indonesia huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan konflik kepentingan antara lain memiliki hubungan keluarga, hubungan tali perkawinan, dan hubungan daeksi administrasi adalah penilaian kesesuaian berkas administrasi dengan dokumen persyaratan. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . ken kari presiden republik indonesia cukup jelas. yang dimaksud dengan rekomendasi adalah surat jin atau persetujuan yang diberikan oleh ppk instalasinya dalam bentuk tertulis. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf seleksi kompetensi dilakukan dengan menggunakan metode assessment center atau metode penilaian lainnya. huruf cukup jelas. huruf d. pasanitia seleksi wajib mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan seleksi adalah mengumumkan secara terbuka nilai yang diperoleh setiap peserta seleksi berdasarkan peringkat, kecuali pada tahapan akhir. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . eni pot ti, remaskoordinasikan adalah bupati walikota melaporkan (satu) orang calon pejabat pimpinan tinggi pratama terpilih kepada gubernur. yang dimaksud dengan dikonsultasikan adalah ppk melalui meminta pendapat pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah untuk dijadikan sebagai salah satu pertimbangan bagi ppk dalam memilih (satu) dari (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ko . jj) remas presiden republik indonesia uji kompetensi dapat dilakukan melalui penelusuran rekam jejak jabatan dan wawancara. huruf yang dimaksud dengan satu klasifikasi jabatan adalah jabatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sejenis atau serumpun. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf sertifikasi teknis dikeluarkan organisasi profesi baik internasional atau nasional yang sudah diakui oleh lembaga pemerintah yang berwenang bidang sertifikasi profesi. dalam hal belum terbentuk organisasi profesi, sertifikasi teknis dikeluarkan oleh instansi teknis. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . pj, te) kan eu, rela presiden republik indonesia cukup jelasrsetujuan ppk diberikan apabila jpt telah membuktikan bahwa target kinerja organisasi yang dipimpinnya tercapai selama yang bersangkutan menjadi pejabat pimpinan tinggi. yang dimaksud dengan berkoordinasi dengan komisi aparatur sipil negara adalah setiap perpanjangan jpt dilaporkan kepada komisi aparatur sipil negara. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf ce. tn) aoa nos remdag pengumuman . pp: ta, presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka adalah pelaksanaan rekrutmen dan promosi jabatan dilakukan secara terbuka pada lingkup internal instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit. huruf yang dimaksud dengan kelompok rencana suksesi adalah yang dikenal dengan istilah talent poora) apa keriin presiden republik indonesia huruf yang dimaksud dengan pejabat lain adalah pejabat yang menduduki jabatan pimpinan pada lembaga ajurit tentara nasional indonesia dan anggota kepolisian negara republik indonesia adalah prajurit atau anggota dalam dinas aktif. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . maa ngknarikan kembali dilakukan berdasarkan usul panglima tentara nasional indonesia, kepala kepolisian negara republik indonesia, atau ppk instansi pusat tertentu tersebut. alasan tertentu antara lain tidak sehat jasmani dan atau rohani. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . eur t)s ag ina presiden republik indonesia yang dimaksud dengan perwakilan negara kesatuan republik indonesia luar negeri adalah perwakilan republik indonesia yang diakreditasikan pada negara penerima atau organisasi internasionalugas jabatan adalah tugas jabatan pns yang masih merupakan tugas jabatan yang berhubungan dengan jabatan pada instansi induknya atau merupakan tugas yang mewakili kepentingan pemerintah. contoh antara lain: jaksa yang mendapat penugasan khusus pada komisi pemberantasan tindak pidana korupsi kpk), dan pns kementerian keuangan yang mendapat penugasan khusus pada international monetary fund imf). cukup jelas. . ninstansi teknis antara lain: lembaga ilmu pengetahuan indonesia untuk kompetensi teknis bagi peneliti: badan. ata presiden republik indonesia pengumuman sebagaimana dimaksud pada (l)presiden republik indonesia badan pengawasan keuangan dan pembangunan untuk kompetensi teknis bagi auditor, dan bkn untuk kompetensi teknis bagi assessor kepegawaiannomor tahun tentang pendidikan tinggi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . ar,latihan struktural kepemimpinan madya adalah pelatihan untuk menduduki atau dalam jpt madya. huruf pelatihan struktural kepemimpinan pratama adalah pelatihan untuk menduduki atau dalam jpt pratama. huruf pelatihan struktural kepemimpinan administrator adalah pelatihan untuk menduduki atau dalam jabatan administrator. huruf pelatihan struktural kepemimpinan pengawas adalah pelatihan untuk menduduki atau dalam jabatan pengawas. (an . eknuentukan oleh adalah pejabat yang ditunjuk oleh dalam hal atasan langsungnya belum terisi atau belum ada. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . id)ikat kewajiban bekerja antara lain pns sedang menjalani ikatan dinas karena tugas belajaro . pn) iu, presiden republik indonesiahusus duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang berasal dari diplomat dikecualikan dengan pertimbangan undang undang nomor tahun tentang hubungan luar negeri dan undang undang nomor tahun tentang pengesahan konvensi wina dan konvensi wina tahun cukup jelas. cukup jelas. . jj) big rei presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan adalah penyidik kepolisian republik indonesia, dan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penuntutan adalah penuntut umum kejaksaan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . kj)il)marpegawaian antara lain jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. cukup jelas. . kena kain presiden republik indonesia cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan diangkat kembali dalam jabatan apabila ada lowongan adalahdj tan area presiden republik indonesia s tesj) p3) caket rekaman metat ramanat remasramraman me. psi raman(l). (ang) tea neng tagcek rilisj. lamtn) presiden republik indonesia bab pangkat dan jabatan bagian kesatu pangkat dan jabatan (l): jf, dan cc.ramanro pejabat. "ai eka:enam. tp)!can lantarik remas"n)kanng) akaho ne: peramaann ty, reunieascc.etris sae.jisan po) sas ris'". dj). bad presiden republik indonesiadan syarat lainnya yang ditetapkan oleh menteri. pengangkatan .):remas.rekaman presiden republik indonesiali, ahli muda:: atau b. dug pas peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang manajemen pegawai negeri sipil kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi raman,dag huruf ditetapkan oleh ppk. paragraf . gan"))knpi. pinsa) gee ty, presiden republik indonesia sipil,iyag ru.sama dengan jabatan pns yang mengangkat sumpah janji jabatan. pejabat. ji) nd) rmsjtag menjalani. pad reuni,tagcc. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jf, menyusun . to:memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilakuho (5s) instansi. tn) pisapad tni, jpt madya, dan jpt pratama. . aga ee dag. sbu tag rena kat. kj), dan sehat jasmani dan rohani. . 5gkh memiliki. gg):. pes presiden republik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun 2o14i ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: por pet manajemen.no i11pelajaran: seleksi: pengumuman hasil seleksi, dan penetapan dan pengangkatan. ro . aia(l)kbtag sekretariat. tn, maan,lubang presiden republik indonesia li)s5)cc. wawancara akhir:(s5) dan diatur dengan peraturan menteri. hko . tp: mau ponag . aspon angam3s kepungn) remasris tpanadi(l). pad sn) gas, ty,ina, akan bekerja dengan jujur dan tertib cermat dan semangat untuk kepentingan negara". (l)siaia. kj) les ee,,,lis tanya ina rmskearsipan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati magelang, menimbang bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam sistem yang komprehensif terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan, bahwa keberadaan arsip kabupaten magelanguntuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan kearsipan pemerintah daerah kabupaten magelang, perlu landasan hukum peraturan daerah yang mengatur mengenaidinamistanda paragraf penyusutan arsip penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukantetapkan oleh bupati dan direktur bumi setelah mendapatkan persetujuan dari kepala anri. jra pemerintah desa berpedoman pada jra pemerintahan daerah. pemerintahan daerah dan bumi, dansatuan kerja pemerintah daerah lkdhuruf menjadi tanggung jawab pencipta arsip. pemindahan arsip inaktif lingkungan bumi diatur oleh direktur bumi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala anri. ketentuan lebih lanjut mengenaiengan keterangan musnah, tidak terdapatyang memiliki retensi bawah (sepuluh) tahun menjadi tanggung jawab unit kearsipan. pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada yang memiliki retensi paling singkat (sepuluh) tahun menjadi tanggung emusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. perangkat daerah, bumi, pemerintah desa serta lembaga lainnya wajibrangkat daerah, bumi, pemerintah desa, lembaga lainnya, dan perseoranganpenyerahan arsip statis dancipta arsip yang terkena kewajiban pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam 21, dan berlaku bagi: perangkat daerah, pemerintahan desa: dan bumi. kewajiban pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada berlaku pula bagi lembaga lainnya terhadap arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. perangkat daerah, pemerintahan desa,rangkat daerah, pemerintahan desa,dan belanja daerah kepada pemberi kerja. perangkat daerah, pemerintahan desa, bumi dan pihak ketigadilaksanakan berdasarkan program arsip vital dalam negeri dan luar negerilkdmiliki atau menyimpan arsip statis wajib menyerahkan kepada anri atau lkd berdasarkan syarat syarat yang ditetapkan dalam pengumuman dpa arsip. ketentuan lebih lanjut mengenai akuisisi arsip statis sebagaimana dimaksud dalam dancc.akses arsip statis dapat dilakukan secara manual dan atau elektronik.tentuan lebih lanjut mengenai akses arsip statis sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan bupati. bagian keempatarsip statis sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian kelima alih media arsipenaminformasi kearsipan daerah dan jikd. pembangunan sistem informasi kearsipan daerah dan jikd sebagaimana dimaksud pada memanfaatkan teknologi informasi. ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi kearsipan daerah dan jikd sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bablindungan dan penyelamatan arsip dilaksanakan oleh lkd bersama pencipta arsip daerah serta instansi terkait lainnya. dalam hal terjadi pembentukan desa, penghapusan desa dan atau perubahan status desa menjadi kelurahan, pelindungan dan penyelamatan arsip dilaksanakan oleh lkd berkoordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait lainnya. pemerintah daerahlindungan dan penyelamatan arsip sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam peraturan bupati. bab pengamanan arsip vital pemerintah daerah melaksanakan pengamanan arsip vital pada perangkat daerah, bumi, pemerintah desa, dan lembaga lainnya. pengamanan arsip vital sebagaimana dimaksud pada meliputi pelindungan dan pengamanan arsip vital, pengamanan fisik arsip vital dan pengamanan informasi arsip vital. bab vii pengembangan sumber daya manusia pemerintah daerah melaksanakan pengembangan sumber daya manusiayediaan sumber daya manusia bidang kearsipan, peningkatan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia bidang kearsipan, cc. peningkatan keahlian dan keterampilan manajerial kearsipan, pembinaan dan pelatihan kepada sumber daya manusia bidang kearsipan berbasis teknologi informasi, pengangkatan dan pembinaan karir sumber daya manusia bidang kearsipan, dan peningkatan kesejahteraan arsiparis dan pengelola arsip. pengembangan sumber daya manusingembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dilaksanakan kepada sumber daya manusia bidang kearsipan pada lkd, perangkat daerah, bumi, pemerintah desa, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik. pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan kepada sumber daya manusia bidang kearsipan pada lkd dan perangkat daerahsesuaifasilitasi penyelenggaraan kearsipan:pemerintah daerah dapat memfasilitasi pemeliharaan arsip yang dikelola oleh masyarakat yang memiliki arti penting bagi pengembangan sejarah dan budaya daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pemeliharaan arsip sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. babdan diatur dalam peraturan bupatix perangkat daerah, bumi, pemerintah desaworkshop kearsipan, monitoring dan evaluasi, cc. pembinaan dan pembentukan unit pengolah percontohan, bimbingan teknis kearsipan, bimbingan dan konsultasi pengelolaan kearsipan, dan lomba tertib administrasimasyarakat yang berjasa dalam perlindungan dan penyelamatan arsip, dan pencipta arsip yang menyerahkan arsip statimagelangmagepenghargaan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: sertifikat: piagam, medali, piala, plakat, sarana dan prasarana kearsipan, dan penghargaan atau bentuk laiperangkat daerah, pemerintah desa, bumi dan badan usaha milik desa. pengawasan kearsipan dilaksanakan oleh lkd berkoordinasi dengan instansi terkaitanggaran pendapatan dan belanja daerah kepada lkd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xiv pendanaan pendanaan penyelenggaraan kearsipmagelang pada tanggal juni bupati magelang, ttd zaenal arifin diundangkan magelang salinan sesuai dengan aslinya pada tanggal juni pit,. kepala bagian hukum pala bagian pro fokal dan sekretaris daerah kabupaten magelang, sea enp mainan, adi haryanto saya, m.h. pemain& tingkat nip: f9ypenjelasan atas peraturan daerah kabupaten magelang nomor tahun tentang penyelenggaraan kearsipan umum arsip merupakan salah satu sumber informasi autentik yang tidak dapat diabaikan keberadaannya dalam kehidupan manusia. dinamika masyarakat global maupun perkembangan teknologi informasi memiliki dampak yang cukup signifikan bagi dunia kearsipan. bukan sekedar bentuk dan jenis arsip tetapi juga terkait dengan kecepatan, ketepatan, kelengkapan informasi maupun autentisitas merupakan sisi yang terdampak oleh kondisi tersebut. setelah mengetahui arti pentingnya arsip sudah selayaknya dilakukan penataan dan pengelolaan arsip agar arsip tetap terjaga dan terlindungi. untuk dapat merealisasikan pengelolaan kearsipan yang baik sangat dibutuhkan suatu sistem yang baik, pegawai kearsipan yang cakap dan pengadaan fasilitas kearsipan yang memadai merupakan persyaratan yang dibutuhkan untuk mewujudkan sistem kearsipan yang baik. penyelenggaraan kearsipan yang baik melalui sistem kearsipan yang berkualitas merupakan salah satu upaya pemerintah memenuhi salah satu hak warga negara atas keterbukaan informasi sesuai ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahunnyayang komprehensif dan terpadu, baik dalam hal pelayanan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. daerah, pengelolaan arsip disimpan lembaga yang berwenang mengelola arsip, dalam hal ini adalah dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten magelang yang mempunyai tugas dalam perumusan rencana dan kebijakan teknis bidang kearsipan dan perpustakaan, serta menjadi pembina kearsipan setiap perangkat daerah kabupaten magelang, dan sebagai pilar dalam penyelenggaraan kearsipan guna menjamin ketersediaan arsip setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, serta sebagai alat bukti yang sah dan mewujudkan akuntabilitas administrasi publik yang baikkabupaten mag, organisasi politik, lembaga pendidikan, dan perusahaanyang dimaksud dengan. huruf cukup jelas. huruf perencanaan menghadapi bencana dilaksanakan dengan pecukup jelas. cukup jelas. akses arsip statis secara elektronik dengan memanfaatkan sarana elektronik antara lain melalui laman. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup rsip statiskearifan lokalcukup jelas. huruf yang dimaksud dengan sumber daya manusia bidang kearsipan antara lain pejabat struktural bidang kearsipan, arsiparis, pelaksana bidang kearsiparsiparis dan pengelola arsip antara lain berupa pelayanan kesehatan berdasarkan analisis dampak risiko kesehatan dan pemberian makanan tamdilaksanakan dengan njamin ketersediaan arsip yang auj . menguatkan kelembagaan kearsipandalam peraturan daerah ini meliputi: kewajiban dan wewenang, organisasi kearsipan, cc. pengelolaan arsip, pelindungan dan penyelamatan arsip, pengamanan arsip vital, pengembangan sumber daya manusia, kerjasama, prasarana dan sarana, fasilitasi penyelenggaraan kearsipan, layanan dan pemasyarakatan kearsipan, pembinaan dan pengawasan, il. peran serta masyarakat, dan pendanakd, 6g membentuk unit kearsipan pada perangkat daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan: dan membina sumber daya manusia kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. wewenasebagai penyelenggara kearsipan daerah. bab iiipada pencipta arsip, dan lembaga kearsipan. pencipta arsip sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: perangkat daerah, bumi, pemerintah desa, lembaga lainnya dan perorangan, dan pihak ketiga yang diberi pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja dengan lkd, perangkat daerah, bumi, pemerintah desa dan lembaga lainnya. lembaga kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu lkd. selain unit kearsipan sebagaimana pada huruf pada pencipta arsip perangkat daerah, pemerintah desa, dan bumi terdapat unit pengolahbumi, pemerintah desa, dan lembaga lainnya, melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah, bumi, pemerintah desdengan jra,lainnya, dan masyarakat, dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan. pencipta arsip sebagaimana dimaksud dalamingkapelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf oleh lembaga lainnya dan masyarakat dilakukan terhadap arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah. bab pengelolaan arsip bagian kesatu umummenjadi tanggung jawab pencipta arsip.cc. pemeliharaan, dan penyusut: tata naskah dinas: klasifikasi arsip: dan sistem klasifikasi keamanan dan arsip dinamis skuad). ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan arsiprangkat daerah, bumi dan pemerintah desamembuat daftar arsip dinamis, tata cara menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip dinamis dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada danggunaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalamketentuan lebih lanjut mengenai pemberkatan arsip aktif sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab pimpinan unit kearsipan. ketentuan lebih lanjut mengenai penataan arsip inaktif sebagaimana dimaksud padatentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan arsip aktif dan inaktif sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupatipelaksanaan alih media arsip dinamis ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip. dalam melakukan alih media arsip dinamis, pimpinan pencipta arsip menetapkan kebijakan alih media arsiplautan dan peri klautan dan perikalautan dan perika. bab susunan organi sasi susunan, sub bagian monitoring dan evaluasi dan statistik: sub bagian perencanaan dan keuangan. bidang perikanan budi daya seksi teknologi, sarana, prasarana, budidaya dan pelayanan usaha, seksi pembenihan: seksi pengendalian hama penyakit dan kesehatan lingkungan. kepala seksi bimbingan usaha dan pemasaran mempunyai tugas membantu kepala , pengembangan usaha, permodalan, kerja sama kemitraan dan pemasaran, melaksanakan study kelayakan usaha, 0d. melaksanakanpembinaan, monitoring evaluasi pada kub, melaksanakan promosi hasil perikanan, memfasilitasi pemasaran produk perikanan: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengolahan dan pemasarlautan dan perikaikanan tangkap seksi teknologi sarana tangkap dan pelayanan usaha seksi pembinaan, pengembangan dan pengendalian sumberdaya ikan, seksi prasarana tangkap. bidang kelautan, pesisir dan pengawasan seksi pemberdayaan masyarakat dan tata ruang pesisir: seksi pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, seksi konservasi kelautan dan perikanan. bidang pengolahan dan pemasaran seksi teknologi pengolahan, seksi pembinaan dan pengendalian mutu: seksi bimbingan usaha dan pemasarlautan dan periklautan dan perikalautan dan perikanan, pelaksanaan ketatausahaan dinas kelautan dan perikanan, pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan kelautan dan perikanan: pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kepada pelaksana dan pemakai kelautan dan periklautan dan perikanan, pengaturan pelaksanaan kebijakan dibidang kelautan dan perikanan, pembagian tugas kedinasan kepada bawahan: pelaksanaan pelayanan yang prima kepada masyarakat kelautan dan perika dan kepegawaian, money dan statistik, perencanalautan dan perikanlautan dan perikanan,mbangan dan energi: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas. kepala sub bagian monitoring, evaluasi dan statistik mempunyai tugas membantu sekretaris dalam urusan monitoring dan statistik, evaluasi kegiatan program: mengkoordinir pengelolaan statistik kelautan dan perikanan: menyiapkan laporan laporan dinas laki. laporan tahunan, lpj, dii) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas. kepala sub bagian perencanaan dan keuanganmbangan dan energi, menyusun dan mengelola data base: menyiapkan bahan ekspor pembangunan kelautan dan perikanan: menyusun renstra senja skpd: oo. mengkoordinir laporan sai: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas, bab urai tugas kepala dang dan kepala seksi kepala bidang perikanan budidaya mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam urusan dibidang perikanan dan budidan mengevaluasi program pembangunan perikanan budidaya: merencanakan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya, merencanakan kebutuhan benih dan pemberdayaan upr: merencanakan pemberdayaan dan pelayanan usaha perikanan budidaya: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. kepala seksi teknologi, sarana prasarana budidaya dan pelayanan usaha mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan teknologi, sarana prasarana budidayadan prasarana perikanan budidaya: menyusun usulan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan budidaya, penyusunan studi kelayakan dan detail desain prasarana budidaya: melaksanakan peningkatan sumberdaya manusia perikanan budidaya, melayani perizinan usaha budidaya, publikasi kegiatan perikanan budidaya: pembinaan petugas dan kelembagaan pembudidaya: ii. melaksanakan kaji terap teknologi budidaya: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perikanan budidaya. kepala seksi perbenihan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan perbenelola instansi perbenihan dan pengedaran:, cc. melaksanakan kaji terap teknologi perbenihan, melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap unit unit pemberian rakyat upr), bbi serta unit unit pengedaran: memantau ketersediaan dan distribusi benih: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perikanan budidaya. kepala seksi pengendalian hama penyakit dan kesehatan lingkungan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan pengendalian hama penyakit dmbinaan, pemantauan pengendalian hama penyakit, kesehatan ikan dan lingkungan: pengendalian dan pengawasan obat kegiatan budaya pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perikanan budidaya. kepala bidang perikanan tangkap mempunyai tugas membantu kepala dinasrikanan tangkap, mengkoordinir pengembangan teknologi penangkapan ikan, mengelola pemberdayaan dan pelayanan usaha perikanan tangkap: merumuskan dan mengendalikan pembangunan perikanan tangkap, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. kepala seksi teknologi, sarana tangkap dan pelayanan usaha mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan teknologi, sarana tangkapperikanan tangkap: menyusun usulan kebutuhan sarana perikanan tangkap: melaksanakan kaji terap teknologi perikanan tangkap: melaksanakan peningkatan sumber daya manusia perikanan tangkap: melayani perizinan usaha perikanan tangkap, promosi publikasi kegiatan perikanan tangkap: melaksanakan pembinaan petugas dan kelembagaan kelompok usaha perikanan tangkap: melaksanakan pengelolaan dan pengembangan optimalisasi penangkapan ikan optimasi): pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perikanan tangkap: kepala seksi pembinaan, pengembangan dan pengendalian sumberdaya ikan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan pembinaan, pengembangan dan pengendalian sumberdaya etaan potensi sumberdaya ikan, melaksanakan pemacu stok, membina, mengembangkan dan mengendalikan sumberdaya ikan: monitoring dan evaluasi pemajuan stok: melaksanakan dan mengevaluasi ccf: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perikanan tangkap. kepala seksi prasarana tangkap mempunyai tugas membantu kepaladan mengembangkan prasarana perikanan tangkap, membina pengembangan ppi: membantu kegiatan pengembangan span solar packet dealer nelayan) span stasiun pengisian bahan bakar nelayan): pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perikanan tangkap. kepala bidang kelautan pesisir dan pengawasan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusanmengendalikan kelautan, pesisir dan pengawasan: merencanakan, merumuskan dan mengendalikan pemberdayaan masyarakat dan pesisir, merencanakan, merumuskan dan mengendalikan sumberdaya kelautan dan perikanan: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan tata ruang pesisir mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan tata ruang pesis pemberdayaan mayarakat pesisir, cc. melaksanakan pembinaan masyarakat pesisir: merencanakan tata ruangpengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikpengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan: cc. melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban penangkapan ikan, melaksanakan penegakan hukumkonservasi kelautan dan perikanan mempunyai tugas membantu kepala bidangkonservasi kelautan dan perikanan, merencanakan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan suaka perikanan: pemajuan stok restoring untuk pelestarian sumberdaya perikanan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang kelautan pesisir dan pengawasan. kepala bidang pengolahan dan pemasaran mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dingolahan dan pemasaran hasil perikanan, merumuskan pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan: merumuskan pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan, pembinaan dan pengendalian mutu hasil perikanan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh oleh kepala dinas. kepala seksi teknologi pengolahan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan teknologi pengol, pembinaan, pemantauan dan pengendalian teknologi pengolahan, melaksanakan kaji terap teknologi pengolahan: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengolahan dan pemasaran. kepala seksi pembinaan dan pengendalian mutu mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan urusan pembinaan dan pengendalian mutupengawasan dan pengendalian mutu dan keamanan produk perikanan: cc. melaksanakan monitoring sanitasi residu antibiotik, logam berat, bahan kimia kerang kerangan:, optimalisasi penanganan ikan optingani pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengolahan dan pemasaran. |
salinanrubahan atas peraturan nomor tahun seri daerah kabupaten indramayu nomor tahun tentang lembaga teknis daerah peraturan daerah kabupaten indramayu dan satuan polisi pamong praja nomor tahun kabupaten indramayudalam rangka nomor tahun tentang pelaksanaan peraturan lembaga teknis daerah pemerintah nomor tahun dan satuan polisi pamong praja tentang organisasi kabupaten indramayu perangkat daerah, seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi kelembagaan bagian hukum pada rumah sakit umum setda kabupaten indramayu daerah kabupaten indramayu saat ini. maka ketentuan yang ada perlu disesuaikan: bahwa berdasarkan kabupaten indramayu nomor keputusan menteri kesehatan tahun tentang republik indonesia nomor lembaga teknis daerah dan hk. tentang satuan polisi pamong praja penetapan kelas rumah sakit kabupaten indramayu. umum daerah kabupaten indramayu, rumah pit mengingat undang umum daerah kabupaten undang dasar negara republik indramayu telah memenuhi indonesia tahun persyaratan dan kemampuan undang undang nomor pelayanan sebagai rumah tahun tentang sakit umum daerah kelas pembentukan daerah daerah kabupaten dalam lingkungan cc. bahwa dalam rangka propinsi djawa barat berita penyesuaian peraturan negara republik indonesia perundang undangan tahun sebagaimana sebagaimana pada huruf telah diubah dengan undang dan huruf untuk undang nomor tahun meningkatkan pelayanan tentang pembentukan kepada masyarakat, maka kabupaten purwakarta dan perlu penataan adanya kabupaten subang dengan kelembagaan rumah sakit mengubah undang undang umum daerah kabupaten nomor tahun tentang indramayutambahan lembaran perlu menetapkan peraturan negara republik indonesia daerah tentang perubahan nomor atas peraturan daerah undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun tentang pemerintahan tentang kesehat sarana telah undang undang nomor tahun beberapa kali diubah terakhir tentang rumah sakit dengan undang undang nomor lembaran negara republik tahun tentang perubahan indonesialembaran negara republik tahun tentang pedoman indonesia tahun nomor satuan polisi pamong prajaago, tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan peraturan pemerintah nomor kehutanan lembaran negara tahun tentang pengelolaan republik indonesia tahun keuangankabupaten indramayu nomor tahun seri. peraturan daerah nomor tahun tentang lembaga teknis daerah dan satuan polisi pamong peraturan pemerintah nomor praja kabupaten indramayu tahun tentang pembagian lembaran daerah kabupaten urusan pemerintahan antara indramayu nomor tahun pemerintah, pemerintah daerah seri. provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota lembaran dengan persetujuan bersamakabupaten indramayu indonesia nomor dan peraturan pemerintah nomor bupati indramayu tahun tentang organisasi perangkat daerah lembaran memutuskan negara republik indonesia tahun menetapkan perubahan ataskabupaten tentang lembaga teknis indramayu nomor tahun daerah dan satuan polisi tentang tata cara pembuatan pamong praja kabupaten peraturan daerah kabupaten indramayuurusan ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten indramayu pemerintahan kabupaten nomor tahun tentang lembaga teknis daerah dan indramayu lembaran daerah satuan polisi pamong praja kabupaten indramayu membawakan lembaran daerah kabupaten indramayu nomor tahun seri diubah sebagai berikut bagian umum, pendidikan, penelitian dan pengembangan, membawakan ketentuan dan diubah, sehingga sub bagian umum dan kep awalan, sub bagian pendidikan, penelitian dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut pengembangan. bagian program, rekam medik, hukum dan humas, membawakan sub bagian penyusunan program, susunan organisasi rsud indramayu terdiri dari laporan dan sistem informasi direktur manajemen rumah sakit, sub bagian rekam medik, hukum dan wakil direktur pelayanan, membawakan humas, bidang pelayanan medik, membawakan bagian keuangan, membawakan sub bagian penyusunan anggaran, seksi pengembangan mutu pelayanan verifikasi dan akuntansi: medik, sub bagian perbendaharaan dan seksi pengembangan fasilitas pelayanan mobilisasi dana: medik. kelompok jabatan fungsional. bidang penunjang medik, membawakan seksi pengembangan mutu pelayanan bagan struktur organisasi rsud indramayu penunjang medik, sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan seksi pengembangan fasilitas pelayanan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. penunjang medik. organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah bidang keperawatan, membawakan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. seksi etika, mutu dan sdm keperawatan, seksi asuhan keperawatan dan pengelolaan fasilitas keperawatan. wakil direktur umum dan keuangan, peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggalcecep nana suryani topik pada lembaran daerah kabupaten indramayu tanggal nomor: tahun seri: bupati indramayu, anna sophanah diundangkan indramayu salinan ld negara republik indonesia undang undang nomor nomor sebagaimana tahun tentang pokok telah diubah kedua kalinya pokok kepegawaian diubah terakhir deubahan kedua atas negara republik indonesia undang undang nomor tahun tentang nomor sebagaimana pemerintahan daerah telah diubah dengan undang lembaran negara republik undang nomor tahun indonesia tahun nomor tentang pokok pokok tambahan lembaran kepegawaian lembaran negara republik indonesia negara republik indonesia nomor tahun nomor undang undang nomor tahun tentang undang undang nomor perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan penyelenggaraan negara yang pemerintahan daerah bersih dan bebas dari korupsi, lembaran negara republik kolusi dan nepotismesistem penyuluhan pertanian, undang undang nomor perikanan dan kehutanan ahun tentangundang undang, bang peraturan pemerintah nomor kesehatan lembaran negara tahun kentang republik indonesia tahun pengelolaan keuangan verarumah nomor pak lembaran. negara peraturan pemerintah nomor epudii indonesia iapun tahun tentang nomor tambahan pembagian havana lembaran negara republik pemerintahan indonesia nomor pemerintah pemerintah undang undang nom kang daerah provinsi, dan pembentukan peraturan pemerintah daerah perundang undanganpedoman organisasi perangkatmemutuskan indramayu nomor tahun paramtang urat tahi menetapkan perubahan atas peraturan kabupaten indramayu daerah kabupaten indramayu nomor tahun lembaran daerah kabupaten tentang lembaga indramayu, dar tahun teknis daerah dan satuan polisi pamong praja peraturan daerah nomor kabupaten indramayuketentuan dalam peraturan daerah kabupaten tahun tentang lembaga indramayu nomor tahun tentang lembaga teknis daerah dan satuan teknis daerah dan satuan polisi pamong praja polisi pamong praja kabupaten kabupaten indramayu lembaran daerah kabupaten indramayu nomor tahun seri diubah indramayu lembaran daerah ann sebagai berikut kabupaten indramayu nomor tahun seri. ketentuan dan diubah, sehingga selengkapnya berbunyi dengan persetujuan bersama sebagai berikut dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten indramayu dan susunan organisasi rsud indramayu terdiri dari bupati indramayu direktur sub bagian penyusunan program, wakil direktur pelayanan, membawakan laporan dan sistem informasi manajemen rumah sakit: bidang pelayanan medik, membawakan sub bagian rekam medik, hukum dan seksi pengembangan mutu pelayanan humas: medik: seksi pengembangan fasilitas pelayanan bagian keuangan, membawakan medik. sub bagian penyusunan anggaran, verifikasi dan akuntansi: bidang penunjang medik, membawakan sub bagian perbendaharaan dan seksi pengembangan mutu pelayanan mobilisasi dana, penunjang medik: seksi pengembangan fasilitas pelayanan kelompok jabatan fungsional. penunjang medik. bagan struktur organisasi rsud indramayu bidang keperawatan, membawakan sebagaimana tercantum dalam lampiran, seksi etika, mutu dan sdm keperawatan: merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seksi asuhan keperawatan dan peraturan daerah ini. pengelolaan fasilitas keperawatan. organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. cc. wakil direktur umum dan keuangan, membawakan bagian umum, pendidikan, penelitian dan pengembangan, membawakan sub bagian umum dan kepegawaian: peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal sub bagian pendidikan, penelitian dan diundangkan. pengembangan. bagian program, rekam medik, hukum dan humas, membawaknomor tahun seri:pada tanggal ditetapkan indramayupada tanggal diundangkan indramayu pada tanggal sekretaris daerah kabupaten indramayu, sekretaris daerah kabupaten indramayu,agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peraturan daerah kabupaten indramayu pengundangan peraturan daerah ini dengan nomor: tahun penempatannya dalam lembaran daerah kabupaten indramayu. tentang perubahan atas peraturan daerah ditetapkan indramayu kabupaten indramayu pada tanggal nomor tahun tentang lembaga teknis daerah dan satuan polisi pamong praja kabupaten bupati indramayu, indramayu dengan rahmat tuhan yang maha esa cap ttd bupati indramayu, anna sophanah menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan pemerintah nomor diundangkan indramayu tahun tentang organisasi pada tanggal perangkat daerah, seiring dengan perkembangan situasi sekretaris daerah kabupaten indramayu, dan kondisi kelembagaan pada rumah sakit umum daerah kabupaten indramayu saat ini. maka ketentuan yang ada perlu disesuaikan, cecep nana suryani topik bahwa berdasarkan keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor pembentukan daerah daerah hk. tentang kabupaten dalam lingkungan penetapan kelas rumah sakit provinsi jawa barat berita umum daerah kabupaten negara republik indonesia indramayu, rumah sakit umum tahun daerahjl. mayjen sutomo telp. fax. bahwa dalam rangka indramayu jawa barat penyesuaian peraturan perundang undangan undang undang nomor tahun sebagaimana pada huruf dan tentang pokok pokok huruf untuk meningkatkan kepegawaian lembaran negara pelayanan kepada masyarakat, republik indonesia tahun maka perlu penataan adanya nomor tambahan lembaran kelembagaan rumah sakit negara republik indonesia umum daerah kabupaten nomor sebagaimana telah indramayu, diubah dengan undang undang nomor tahun tentang bahwa berdasarkan pokok pokok kepegawaianperlu menetapkan peraturan daerah undang undang nomor tahun tentang perubahan atas tentang penyelenggaraan peraturan daerah kabupaten negara yang bersih dan bebas indramayu nomor tahun dari korupsi, kolusi dan tentang lembaga teknis daerah nepotisme lembaran negara dan satuan polisi pamong praja republik indonesia tahun kabupaten indramayu. nomor tambahan lembaran mengingat undang undang nomor negara republik indonesia tahun tentang nomor |
lag journal social studies education research sser sosial bilgiler egitimi arastirmalari berisi preventing the acts corruption through legal community education ketut sergio', tulus suyanto?, bambang hartono?, eddy rivai", endang prasetyawati abstract the efforts criminalize corruption committed the indonesian police, attorney and criminal commission corruption institutions have been intensifies, but state officials, especially regional heads, such governor vice governor, regent deputy regent, mayor deputy mayor, members people's representative councils and other state officials are also not deferred the actions law enforcement officers. this condition has led gap between the prosecution and prevention with acts corruption that occurred, that the impacts criminal acts and the prevention corruption are not directly proportional the data criminal acts corruption that occurred. supposedly, the more action and prevention activities undertaken, the criminal acts corruption will decrease. however, empirical, the situation the field the opposite. combat this increasingly massive corruption, necessary make more efforts create anti corruption society. the strategic step that must done the government make intensive prevention efforts, through legal community education realizing anti corruption culture indonesia. intensive prevention done establishing commission oon prevention corruption, which carries special task preventing corruption. the problems that have been hypothesized this study have been tested the researchers and resulted conclusion that officials given knowledge about the prevention corruption acts tend not corruption, compared those who not follow socialization get the knowledge: there positive influence socialization activities conducted the decrease corruption. keywords: anticorruption culture, community education, and regulation. introduction the nawacita program, which used guideline for the performance the president republic indonesia, joko widodo, for five years consists nine strategic programs. from the nine programs, two programs are related the nation's education program, among others: the fifth program aims "improving the quality life indonesians improving the quality education and training with the program smart indonesia" and improving the welfare the people with the program indonesia work" and prosperous indonesia" encouraging land reform and land tenure programs area nine hectares, subsidies house program subsidies low cost housing well social security for the people the faculty law bandar lampung university, ketut gmail.com faculty islamic and business, universitas islam negeri raden intan lampung, tulus @radenintan.ac.id faculty law bandar lampung university, faculty law lampung university. email: eddyrifai163 @gmail.com faculty law bandar lampung university, endang.dosenubl@ gmail.com journal social studies education research 8th (eighth) program states that "implementing character revolution the nation through the policy rearranging the national education curriculum putting forward the aspects civic education that focus proportional aspects education, such the teaching nation history, patriotic values, the spirit defend the state, and manners the education curriculum indonesia.? improving the quality education and the reorganization the national education curriculum stated the nawacita joko widodo jusuf kala program implemented through the launch one flagship programs smart indonesia program" which aims educate indonesian people mandated the opening the constitution. the state the republic indonesia the duty internal security, based the mandate the law, obliged carry out the development security and public order, contained eleven priority programs the indonesian police chief general police prof. tito karnavian, ph. d). the seventh stated that the police seek "build awareness and public participation security, public order, and the eight year program stated that the police will make efforts "strengthening the maintenance security and public order". through these two priority programs, the police its 8th mission aims "realize law enforcement that professional, fair, and uphold human rights and anti corruption, collusion and nepotisme". the two priority programs and objectives the police mission are efforts accelerate the program that has been established the indonesian police chief policy that must implemented all police officers through promoter" program professional, modern, trusted. the efforts eradicate corruption committed law enforcement officers indonesian police, attorney and criminal commission corruption) against corruptors the field are already optimal, but the impacts the action have not been able meter corruptors. based the year end report law enforcement agencies published the indonesia corruption watch the results criminal acts corruption committed the indonesian police, attorney and criminal commission corruption investigation cases, the number suspects people and losses trillion rupiah, investigation cases, number suspects people, losses trillion rupiah, bribery valued billion rupiah. the details are follows: police: there are criminal acts corruption committed the prosecutor's office: investigation cases with suspects and billion rupiah state losses, while there were cases with suspects and losses trillion rupiah and bribes valued million rupiah. procuratorate: the criminal acts quoted february from: http yandex.ru search ?text quoted february from: http yandex.ru search ?text sergio al. the anti corruption community's upgrading plan organized through presumptive activities, which are structured according the annual program plan the directorate special detective the special police lampung police. the administrative completeness upgrading activities consists administration activities containing contents the activity orders signed lampung police chief and activity plan containing time, place, number participants, the amount used, and the instructor. educational materials upgrading materials presented the participants are socialization law number year regarding corruption and presidential regulation number year concerning procurement goods and services well other laws related corruption, among others, law concerning the prevention and criminal act money laundering, law number concerning the supreme audit board and presidential regulation concerning the supervisor board finance and development. the three items the law are also made into subject matter which will complement the law enforcement corruption. teachers the lecturers this socialization activity are corruption investigators who have competence and profesionalisme their respective duties, namely: the regional level (province, regency municipality) the provision material entitled the role the police the ranking corruption crime". the lecturers are head regional police, deputy regional police chief, superintendent supervision regional police, and special crime director regional police, the provision material entitled the role the public prosecution service corruption eradication", the teachers are kejati, asas kejati and aspidsus kejati, and the provision material entitled the role supervisor board finance and development corruption crime", the teachers are head supervisor board finance and development, head supreme audit board and head investigation supervisor board finance and development. while for the central level (ministries and agencies), the provision material entitled the role the police the crime corruption crime", the teachers are the chief police, head the regional police, general supervisor inspektorat, head criminal investigation and director corruption police criminal investigation, the provision material entitled the role public prosecution service corruption crime", the teachers are chief attorney general, the attorney general's young supervisor and the special attorney general the criminal, and the provision material entitled the role supervisor board finance and journal social studies education research development supreme supervisor board the eradication corruption crime", the teachers are head supervisor board finance and development, head supreme supervisor board and head investigation supervisor board finance and development. the subject discussed above only refers the implementation socialization the education legal community that has been implemented the dissemination team directorate special detective the special police lampung police, while the strategic community education program that will implemented thoroughly the new body formed the government, the materials will given need reviewed specifically experts and academics based regulations issued the government. pattern law society education legal socialization the pattern education used the socialization team special crime director regional police carry out socialization the participants, head departement the environment provincial, regency city government lampung province, using the lecture method entitled socialization corruption wars provincial head service, regency city lampung province". this lecture activity conducted based anti corruption program (preventive activities) that has been planned work program police regional lampung. prior organizing the socialization head service, internally police lampung area, had conducted corruption wars socialization the criminal response, financial administration police lampung" which was held friday, march gedung kimono siregar polda lampung. the impact internal socialization the polda the financial accountability lampung police increased from ungualified (ungualified) fair (reasonable). this shows that the budget management lampung police "very good". october the pujian building, lampung province conducted corruption wars socialization for the head provincial, regency city head service lampung province. the aim create clean government free corruption, collusion and nepotisme, and the heads head service after participating corruption wars socialization, can carry out similar activities their respective working environments. after the socialization the head head service, the trend corruption cases that occurred rose one hundred per cent and the settlement the case only reached sixty per cent. this fact indicates gap the field, that intensive prevention and prevention are not always directly proportional the results achieved. sergio al. line with the empirical facts that occurred the field, based the results guisioners obtained from several informan selected based purpose sampling method, namely, department education and culture lampung province two people are given code and lampung provincial health office two people are given code and planning consultant construction, building, road and bridge one person coded and and partner contractor director limited liability company) one person given code visionary material presented follows: table list questionnaire answer sermons after received the material corruption laws, learned that the influence corruption enormous the economy the country. the material the corruption laws granted participated the socialization, deeply touched feelings and the material was interesting. will refuse subtle, when given gift intimate friend, whereas intimate friend never asks for help related authority. prefer listen lectures religion, rather than being given business lecture. will perform the task given supervisor well, albeit depicting from the specified work execution procedure. disagree, gift giving from relatives family considered act corruption. not like when someone comes offering gift, without any reasonable reason. not like see state officials whose lifestyle glamorous society. when see situation like this, immediately think, where can get money from? prefer work following the applicable procedures rather than work that material benefits me. table answer key questionnaire journal social studies education research joeumamart age based the key answers described table above, the results questionnaire given informan representing the community accordance with their profession can used analysis determine whether legal education society has positive influence build corruption wars culture the apparatus civil state and society. the results can described follows: table result questionnaire informan data analysis purpose right quality sampling) answer ote| informan effect ( ) informan effect ( ) informan effect ( ) informan effect ( ) informan effect ( ) informan street sergio al. note: score lower than negative effect ( ) score higher than positive effect based the data obtained from the results using purpose sampling method (six) informan described above, can analyzed that from the six informan who answered the visioner, five them provided answers which has positive effect the implementation legal community education, one person again gave negative impact legal education program. thus, the results are line with the results interviews conducted the head sub directorate corruption crime police lampung area, that the implementation socialization has given influence for state officials not commit acts corruption. based the data criminal acts corruption that occurred the area lampung police law, the corruption case conflicts that occurred are follows: table data graph corruption case jtp mpt data source: lampung police dit reskrimsus polisi daerah lampung) year based the confidentiality the above data, there positive influence the head provincial head service, district city who have joined anti corruption socialization. this evident from cases that occurred head head service caught crime corruption. however, since the results this socialization were not disseminated the government structures, then from cases successfully dealt with the lampung police, the perpetrators were subordinate who had not joined anti corruption socialization. from these data, can concluded that the implementation legal community education can change the behavior corruption into anti corruption culture. the program implemented constructive, conceptual and continuously with the strategic education pattern, will journal social studies education research establish anti corruption wars culture government, both the center and the region and have big influence building clean, corruption free, collusion and nepotisme government.'" research discussion pattern strategic education this strategic education pattern idea build anti corruption culture through the education the law community, which must followed government officials (ministries and agencies), indonesian national army and indonesian police making anti corruption education prereguisite for appointment certain positions and appointment employees. the educational pattern used this educational program, using the upgrading approach, refers the pattern upgrading guidance, welfare, pancasila practice). this approach pattern called guidance, appreciation, cultural practices corruption wars. practically, this activity carried out with hours (up days), hours (for days), hours (maximum six days) and hours (maximum nine days) and hours (maximum days). implementation this program must involve all ministries and government agencies, that the implementation the field can run accordance with the expected goals, which will eventually create corruption wars culture the life society, nation and state. able realize the results achieved this upgrading, the government expected blige all citizens who will become candidates for civil servants, indonesian national army, police and civil servants, police who will occupy the eselon iii, and eselon regional, directorate general, minister, chief police and commander must follow guidelines, appreciation and practice corruption wars culture, education program which will held special agency formed government either central level regional level. the development strategic education, the organization law community upgrading building anti corruption culture, for the first stage that must follow this upgrading are assistants and heads local government bureau, assistants and heads district government city, the second stage, the upgrading done for the head department, head institution, head agency, representative commissioner region, the third stage, the upgrading carried out kdp, and the field supervisor the existing development projects each regency city and province, the fourth phase, the consultants development planner and the directors limited liability company who become partners the implementation development projects. obtain maximum results the implementation quoted from the results interview, march sergio al. this upgrading, necessary have strong commitment from the commission prevention criminal acts corruption and the central government and legislators who have the authority make regulations for the tasks carried out commission prevention criminal acts corruption accordance with the law. conduct evaluation the implementation upgrading p3bak, the end the activity, the test was carried out determine whether the material presented participants can understood not. guidelines, appreciation and practice corruption wars culture upgrading evaluation result, committee must issue guidelines, appreciation and practice corruption wars culture upgrading certificate containing assessment result very satisfy satisfy and less satisfy c). handle the guidelines, appreciation and practice corruption wars culture, program the government should establish special condition that organized corruption prevention program called "commission prevention criminal acts corruption . this body has the authority provide corruption wars public education, including guidelines, appreciation and practice corruption wars culture upgrading and authorized issue certificates evidence that certificate holders have followed guidelines, appreciation and practice corruption wars culture upgrading. the guidelines, appreciation and practice corruption wars culture certificate can also formally assessed that, following the upgrading guidelines, appreciation and practice corruption wars culture, some anti corruption behaviors have been held the participants, and some which are practiced daily life the community. implementation upgrading order avoid disparitas this upgrading program, the implementation this upgrading should carried out mutual agreement with the institution authorized carry out corruption indonesian police, attorney and corruption eradication commission) and other relevant institutions that have authority the supervision state finances. this activity conducted based recommendations produced special coordination meeting involving the indonesian police, attorney and corruption eradication commission, guidance the implementation law community upgrading effort build corruption wars culture, both the central and regional levels. the description the upgrading pattern effort build corruption wars culture through the education legal communities carried out follows: journal social studies education research upgrading pattern hours: description anti corruption public education activities with hour upgrading pattern, helate, the role financial and development supervisor bodies eradication corruption crime which given head investigation financial and development supervisor bodies lampung region. the upgrading guidelines, appreciation and practice corruption wars culture with this hour ultime pattern only given prospective civil servants who are not one hundred per cent who will confirmed civil state apparatus, one the requirements having guidelines, appreciation and practice corruption wars culture upgrading certificate. hour upgrade pattern: description anti corruption two meetings credits practice and examination) two meetings credits practice and examinationhead financial and development supervisor bodies field investigation lampung one meeting credits practice and examination), theupgrading pattern hours: description corruption wars public education activities with upgrading pattern hours, held with upgrading materials, the role the police handling the criminal acts corruption granted the speakers kapolda and director special crimes three sergio al. meetings credits practice), role attorney office eradication corruption crime given head the prosecutor's office speakers and special criminal assistant threehead financial and development supervisor bodies and head region financial and development supervisor bodies investigation one meeting credits practice and examination),participants who achieve the top ranking the hour upgrading pattern are given additional certificate manggala pratamcorruption warse corruption provided the chief police, police chiefs and the director corruptionthe head financial and development supervisor bodies center and director investigation financial and development supervisor bodies twocorruption eradication commission and deputy corruption eradication commission two meetings sks exam). thenational civil appatures, indonesian national army, and indonesian republic police, who will hold the eselon position. participants who get the 10th ranking the upgrading pattern are given additional certificate manggala madyanti corruption public education activities with upgrading pattern hours, held commission prevention criminal acts corruption center with upgrading materials, journal social studies education research the role the police handling the corruption crimes provided the chief police, irwasum and kabareskrim police officers four meetings credits practice), the role the prosecution service the eradication corruption given chief attorney general, the attorney general's young supervisor, and the special attorney general the criminal speakerschairman audit board the republic indonesia, head financial and development supervisor bodies and director supervision financial and development supervisor bodies center threethe corruption eradication commission, deputy for action and deputy corruption eradication commission two meetings sks).the ministers, commander indonesian national army, chief police and minister level officials. all participants pattern upgrading are given additional certificate manggala utama guidelines, appreciation and practice corruption wars culture. draft law corruption prevention order for this idea implemented properly, the first step that must done the leadership the police, attorney and corruption eradication commission should hold ramosus corruption prevention division and issued recommendation, establish new law the establishment new body called the prevention criminal acts corruption with the main duty carry out activities prevention corruption through program activity program, that is: education, training, upgrading, seminars, talk shows, socialization and others that are the guidance the legal community realizing the anti corruption culture. conclusion based the results the research that have been described above, and the data obtained from the results interviews conducted the socialization team corruption prevention directorate special criminal investigation local police lampung, then the answers the problems this study can summarized follows: there positive influence legal education activities conducted using socialization methods prevention corruption conducted the team socialization the behavior officials the district government level for not doing the acts corruption. positive influence sergio al. corruption committed the prosecutor's office: investigation cases with suspects and state losses billion rupiah, while the year there were investigations cases with suspects, state losses billion rupiah and bribes billion dollars. criminal commission corruption: the corruption criminal acts committed criminal commission corruption: investigations cases with suspects and state losses billion rupiah, while the process investigating cases with suspects, state losses billion rupiah and bribery billion rupiah." based the professions the perpetrators designated suspects, who are people, the professions are: state apparatus suspects, private employees suspects, village chiefs suspects, community suspects, president directors state owned enterprises employees suspects, chairman members organization group suspects, village apparatus suspects, chairman members regional people's representatives assembly suspects, regional heads suspects and suspects main directors employees regional owned enterprises. meanwhile, local heads who were caught corruption cases during consist governor deputy governor suspect, mayor deputy mayor suspects, regent vice regent suspects. from the regions involved corruption, them will hold elections further, from the regions involved the corruption, five regional heads have been designated suspects and one regional head has been dismissed the judge because not proven receive gratuities. the most common mode bribery with corruption cases. addition this mode, there misuse authority mounting about nine corruption cases.? addition corruption eradication commission prosecution programs, the precautions cited from the corruption eradication commission performance accountability report, the number prevention activities guide extensive. and corruption eradication commission, prevention activities through education, socialization and corruption wars campaign activities the corruption eradication commission accountability report published include the implementation integrity the education sector the form program activities, political party integrity system program activities, community involvement public service advocacy program activities sub activities, training certificate corruption wars learning center program activities, development anti quoted april from: korupsi .pdf quoted april from: korupsi .pdf sergio al. occurs for officials who have received knowledge about the criminal acts corruption from socialization activities undertaken the team, while those who have not received socialization priori and assumes mediocre. obtain maximum results building corruption wars culture through legal community education, necessary issue strategic education policy based regulation establish special conduct prevention activities corruption. the prevention body that will formed, named commission prevention criminal acts corruption. references clarke, training vehicle empower careers the community: more than question information sharing. health social care the community, x2), israel, a., checkoway, b., schulz, a., zimmerman, health education and community empowerment: conceptualizing and measuring perceptions individual, organizational, and community control. health education quarterly, kaplan, metode penelitian kualitatif bidang filsafat paradigma bagi pengembangan penelitian interdisipliner bidang filsafat, budaya, sosial, semiotika, sastra, hukum dan seni). yogyakarta: paradigma. kaufman, d., kray, governance and growth: casualty which way? evidence for the world, brief. world bank, february. kaufman, d., kray, a., ordo location, governance matters updated indicators for vol. world bank publications. differ, citizen empowerment: developmental perspective. prevention human services, klitgaard, e., acara, m., paris, corrupt cities: practical guide cure and prevention. world bank publications. kopelowicz, a., liberal, p., karate, recent advances social skills training for schizophrenia. schizophrenia bulletin, (suppl s12 s23. peisakhin, does information disclosure reduce corruption? evidence from field experiments india. growth, rumyantseva, taxonomy corruption higher education. peabody journal education, sector, fighting corruption developing countries: strategies and analysis. journal social studies education research kematian press bloomfield, ct. true, corruption, attitudes, and education: survey evidence from nepal. world development, yazid, h., suyanto, frs, professional auditor skepticism, conflict agency prevention fraud and investor confidence level. international journal economic perspectives, journal social studies education research corruption concept sector private program activities sub activities. all program activities are implemented conceptual and planned. the problem with regard the increase corruption crime that the activities law enforcement and prevention conducted law enforcement officers resulted gap between the program activities that have been done and the results achieved, because there are many corruption cases that occurred. even, the cases involved all levels society, ranging from the smallest corruption large corruption. the criminal acts corruption generally occur the implementation infrastructure development and procurement goods and services well small number bribery cases against state officials done entrepreneurs. identify the problem empirical differences (empirical gap), the authors will conduct research whose results will written scientific article entitled prevention corruption crime through community education law". literature review relation research community education realizing the society against corruption, the authors will describe the results some previous research published international scientific journals. the results the research will used reference the research that the authors will do, terms method, research approach and theory. however, the problems the research are different from those the previous studies. the results research, entitled training vehicle empower careers the community: more than question information sharing", published the journal health and social care the community" suggest some conclusions: first, community care agents must move beyond the preoccupations those who participate empowerment, since the empirical findings have shown relationship between empowerment and psychological influence the organizational and community level: second, training programs may provide opportunities for achieving research objectives, third, training programs, empowerment has incorporated learning experiences improve self agency (individuals) through psychological empowerment, fourth, community activities, included the training, there should concerns about the activities that should done produce caregivers who can empowered. certain extent, whether the community program capable generating changes result empowerment needs investigated.' dikutip tanggal april dari laporan akuntabilitas kpk website: https clarke. international journal, health and care the community, quoted april sergio al. the conclusions peisakhin's research have shown that improve the outcomes government activities through public policy, the provision legal information the public sphere specifically indicates that poor people new delhi city who use ria are more likely receive ration cards than people who follow standard procedures. this indicates that the distribution ration cards through ria facilities similar bribery. this means that poor people who follow government procedures not get services meet the needs the poor. this fact significant the context thriving and developed society. the definition corruption, according peisakhin quoted from nye the misuse public office for personal benefits, form economic politics developing countries. rose kerman and ardhan declare various policies combat corruption, among others, streamlining state apparatus and reducing incentives for corrupt bureaucracies. however, kaufman al. questioned many the recommendations anti corruption strategies, based the perceptions cross national survey data, most whose surveys analysis failed address the endogenous problems inherent non experimental studies corruption. their article, the authors propose the effectiveness government transparency anticorruption strategy, which likely result decrease corruption. this accordance with becker and stiller's deviation pattern which states that the crime will decrease once the potential victims are better." the results true survey corrupt behavior nepal presented article entitled corruption, attitudes, and education: survey evidence from nepal". stated that the cause low country capacity among developing countries based modal's opinion that the state one many organizations and social institutions that has compete control the rules governing citizen behavior the anti corruption norms include, among others, values that emphasize the impartiality ethic, and the clash public services with traditional values. kathmandu, nepal, the definition right and wrong, inaccessible and actively debated actively, education key driver social norms which plays central role the debate. this gives optimistic reason that more and more citizens will have access education, and social norms can tip further corruption education. despite much research the causes corruption, very few patterns corruption change through the process economic development and modernization. major corruption and embezzlement may quickly denounced socially and then controlled, but the giving small gifts, nepotisme, and exchange aid are continuing, still acceptable and unchanged true, leonis peisakhin dan paul pinto. regulation governance: quoted april journal social studies education research the conclusion scientific article entitled taxonomy corruption higher education" written natalia rumyantseva, published online peabody journal education dated november stated that corruption higher education common throughout the world. the consequences will detrimental the quality education, morale, future opportunities and leadership qualities the future. this article based the author's literature and knowledge, which describe corruption higher education. the sample five subcategories corruption education depends the participants involved the exchange students. different types corruption may require different theoretical and methodological approach corruption education research done. this taxonomy reconstruct national education corruption and serves tool for further research( rumyantseva, social skills training outlined alex kopelowicz al. his article entitled recent advances social skills training for schizophrenia, comprises learning activities that utilize schizophrenia behavioral techniques, which allow people with mental disorders gain intermanagement and life skills independently improve functionality their communities. when the type and frequency training related the phase the disorder, patients can learn and maintain various social and independent living skills. generalization skills used everyday life occurs, when the patients are given the opportunity, encouragement, and reinforcement train the skills the relevant situation. recent advances specialized skill training are included adaptations and applications improve the generalization community training kopelowicz, liberal, karate, the book entitled fighting corruption developing countries: strategies and analysis", the authors want provide strategic insights for policymakers effective, related the misuse public authority for personal gain( klitgaard, acara, paris, when corruption manifesto various ways, good and effective anti corruption strategy needed. according kaufman, kray, ordo location findings, appropriate anticorruption strategy focus developing lawbehavior and develop strategic anti corruption sector, the theory described will used reference analyzing the problems studied. give clear direction conducting research, the writers will take research samples lampung province. the results suyanto's study frs, skeptisisme auditor professional, conflict agency for prevention fraud and investors trust level show that frs, skeptical sergio al. professional auditors, agency conflict simultaneously impacted fraud prevention the island sumatra, indonesia. addition, the results suggest that fraud prevention has positive effect investor confidence. this paper provides the influence frs, professional skepticism auditors, agency conflict for fraud prevention and its implications for investor confidence the island sumatra, indonesia yazid suyanto, methodology this research qualitative research the analysis with quantitative data, prove the truth the research results described the sentences. collecting data, the researchers employed empirical approach method, that observation, interview document review order obtain the facts required the form texts, interviews, personal documents and other official documents( kaplan, relation qualitative research the field law community education the non formal education environment (community environment), the approach method used includes observations, interviews and script tapping, concepts and practice practices that have been applied preventing criminal acts corruption the function police community coach and the prevention field the criminal commission corruption accordance with its main duty. the development strategy used the national police bimas utilize the potentials that exist the community, among others: religious leaders, traditional leaders, community leaders and youth leaders. the three measures empowerment israel, checkoway, schulz, zimmerman, differ, selected clarke measure psychological empowerment results exploring empirical data will serve reference measuring research results entitled build anti corruption culture through legal education. these three methods empowerment include: first, the controls felt the three social levels (individuals, organizations and societies, second, self charisma, and third, self esteem) clarke, peisakhin field experiment india was published the journal transparency effective anti corruption strategy. peisakhin has conducted test, the effectiveness transparency factor that encourages the creation anti corruption society. the research used the method found kaufman kray suggesting that the appropriate anti corruption strategy focused legal developmentand develop strategic corruption wars. another method that will used journal social studies education research this research the method training approach, which clarke proposes, "through training programs can provide opportunities for achieving research objectives". connection with this research, efforts build anti corruption community will done providing training upgrading that will given heads agencies, agencies, institutions and agencies the district government. empirical data collection, yazid and suyanto used non probability sampling technique not random sample random sampling method. the subjects taken sample are junior and senior auditors who have worked for more than years. the tool used was the multivariate structural equation model sem) with amos, which has been adapted this study. the difference with this research that the sampling technique used writer purpose sampling technique, with research subject heads service who have been working more than year. there similarity terms the purpose research conducted yazid and suyanto with this research. the study yazid and suyanto attempt prevent fraud against investors and increase confidence, while this study aims prevent corruption through media education community law.( yazid suyanto, results and discussions research results criminal acts corruption can categorized extraordinary crime that cannot solved only with refresive actions. the actions must run simultaneously with the prevention program intensive and continuously. this prevention effort, the involvement all government ministries and agencies required through guidance, welfare, cultural corruption wars program. the intensity anti corruption education for all state civil apparatus the central and regional should increased. prevention programs through anti corruption education will strategic program that must implemented conceptual, programmed and sustainable. therefore, the government must separate the field corruption prevention tasks that have been carried out the police and the corruption eradication commission establishing separate commission entitled commission prevention criminal acts corruption, which specifically carries out prevention functions (preventive, preventif) build corruption wars culture the life society, nation and state. separation the function prevention corruption with the function law enforcement (represif), meant that the prevention function able change the mental and culture indonesia into society that has mental and anti corruption culture, that commission sergio al. prevention criminal acts corruption will equal terms its position with the criminal commission corruption. identify the success methodology applied this research, data corruption crime that happened before socialization were collected team socialization lampung police. with regard criminal acts corruption occurring since the conflicts are presented follows: table graft corruption the year jtp mpt data source: lampung police dit reskrimsus polda lampung) year based the data above, can analyzed that the yearompletion cases,an completed cases. the average settlement cases exceeds the case settlement target that occurred that year. this shows that theinvestigators handled the cases very well, because can solve areas existing cases. the data corruption case above line with the information head sub directorate iii corruption which states that the disclosure corruption cases lampung police the last three years tends decline. further, tackling corruption crime not enough the mere action, but must accompanied with prevention activities, among others providing socialization corruption behavior officials who manage the budget. community law education program the pattern education legal community building anti corruption culture, its implementation, refers pancasila correction method which known program (guidelines, appreciation and practice pancasila) which has been grounded the life quoted from the interview, march journal social studies education research indonesian people. this program, the new order period, was carried out separate body called the organizing body the guidance appreciation and practice pancasila , whose institutional structure structured from the center regional areas under the supervision the ministry home affairs. with the existence separate commission that manages the field prevention corruption, then efforts building culture anti corruption through legal community education can realized. the relevant pattern can used change the behavior the society through the education the law community. the underlying reason this approach because through educational methods, the results are more measurable and constructive, that its development becomes easier. although the results the criminal act corruption committed indonesian republic police, attorney and criminal commission corruption have been very optimal, there still gap between the prosecution and prevention with the empirical facts corruption society. the facts show that the prosecution and prevention not cause significant deterjen effect for state officials. so, another effort that should done the government maxsize the prevention program implemented constructive, through the establishment commission specifically dealing with the prevention corruption crime named "commission prevention criminal acts corruption . the establishment commission prevention criminal acts corruption its implementation requires regulation and budget and commitment from the government preventing corruption indonesia. the reason for using the education the law community pattern approach prevention, because the results socialization conducted independently directorate special criminal investigation lampung district police, has positive effect the behavior officials not corruption. addition the positive influence socialization conducted independently for civil state apparatus, based the results the questionnaire distributed the informan through purpose sampling approach, legal education corruption prevention not carried out intensive and continuously. so, the awareness that arises combat corruption only exists the apparatus that have been given knowledge about the dangers corruption through legal education. therefore, the implementation the program commission prevention criminal acts corruption activities, the targets achieved are legal community education for all levels society, civil state apparatus, indonesian national army, indonesian republic police, candidate eselon iii, and officials, who will prepared hold certain positions government institutions. educational plan |
berita daerah kota bandung tahun nomor tewalikota bandung, menimbang aa. bahwa pembentukan dan susunan organisasi lembaga teknis dan dinas daerahdalam rangka mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas pokok dan fungsi lembaga teknis daerah dan dinas daerah lingkungan pemerintah kota bandung dan sebagai upaya memberidipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis pada lembaga teknis dan dina fungsisebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran. paragraf upt radio siaran pemerintah daerah spd) pada badan komunikasi dan informatika (l) upt radio siaran pemerintah daerah spd) pada badan komunikasi dan informatika mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas badan komunikasi dan informatika dibidang pengelolaan radio siaran pemerintah daerah. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada upt radio siaran pemerintah daerah pada badan komunikasi dan informatika mempunyai fungsi penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan pengelolaan siaran radio pemerintah daerah:.susunan organisasi upt radio siaran pemerintah daerah pada badan komunikasi dan informatikadio siaran pemerintah daerah pada badan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran. paragraf upt pengembangan kegiatan pendidikan non formal dan informal pada dinas pendidikan pkpi) jl)mempunyai fungsi susunan organisasi upt pengembangan kegiatan pendidikan non formal dan informal. bagan struktur organisasi upt pengembangan kegiatan pendidikan non formal dan informal pada dinas pendidikan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran. paragraf upt pengelolaan gelanggang generasi muda pada dinas pendidikan jl) upt pengelolaan gelanggang generasi mudalolaan gelanggang generasi muda, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada upt pengelolaan gelanggang generasi muda pada dinas pendidikankegiatan yang diselenggarakan gelanggang generasi mudsusunan organisasi upt pengelolaan gelanggang generasi mudagelanggang generasi muda pada dinas pendidikan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran. paragraf upt pusat kesehatan masyarakat puskesmas) pada dinas kesehatan upt. (l) upt puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai jenis dan kewenangannya. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada upt puskesmassusunan organisasi upt puskesmas pada dinas kesehatkesmas pada dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran. paragraf upt laboratorium kesehatan pada dinas kesehatan (l)dibidang pelayanan laboratorium kesehatansusunan organisasi upt laboratorium kesehatan pada dinas kesehatan, terdiri dari kepala upt sub bagian tata usaha, petugas . petugas operasional, kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi upt laboratorium kesehatan pada dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran. paragraf upt pelayanan kesehatan mobilitas pada dinas kesehatan (l) upt pelayanan kesehatan mobilitas pada dinas kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pelayanan kesehatan mobilitassusunan organisasi upt pelayanan kesehatan mobilitas pada dinas kesehatlayanan kesehatan mobilitas pada dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran. paragraf upt balai latihan kerja pada dinas tenaga kerja (l) upt balai latihan kerja pada dinas tenaga kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinaspada dinas tenaga kerja mempunyai fungsi: penyusunan.susunan organisasi upt balai latihan kerja pada dinas tenaga kerjerja pada dinas tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran. paragraf upt balai higiene perusahaan dan kesehatan hiperkes) pada dinas tenaga kerja (l) upt balai higiene perusahaan dan kesehatan hiperkes) pada dinas tenaga kerjapada dinas tenaga kerja mempunyai fungsi penyusunan rencanayygiene industri, teknisi hygiene perusahaan, ketersediaan fasilitasyperkes. susunan organisasi upt balai higiene perusahaan dan kesehatan hiperkes) pada dinas tenaga kerja, terdiri dari kepala upt sub.higiene perusahaan dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran. paragraf upt pengelolaan perparkiran pada dinas perhubungan (l) upt pengelolaan perparkiran pada dinas perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas disusunan organisasi upt pengelolaan perparkiran pada dinas perhubungperparkiran pada dinas perhubungan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran. paragraf upt pengelolaan terminal pada dinas perhubungan (l) upt pengelolaan terminalsusunan organisasi upt pengelolaan terminalterminal pada dinas perhubungan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran. paragraf upt trans metro bandung tmb) pada dinas perhubungan (l) upt trans metro bandung tmb)tmb)susunan organisasi upt trans metro bandungrans metro bandung tmb) pada dinas perhubungan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran. paragraf upt padepokan seni pada dinas kebudayaan dan pariwisata . (l) upt padepokan seni pada dinas kebudayaan dan pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengelolaan padepokan seni. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada upt padepokan seni pada dinas kebudayaan dan pariwisata mempunyai fungsirsusunan organisasi upt padepokan seni pada dinas kebudayaan dan pariwisata pada dinas kebudayaan dan pariwisatadepokan seni pada dinas kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran(l)tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas difungsi penyusunan rencana dsusunan organisasi upt pengelolaan rumah susun sederhana sewa pada dinas tata ruang dan cipta karyrumah susun sederhana sewa rusunawa) pada dinas tata ruang dan cipta karya sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran. paragraf upt operasional pemeliharaan pada dinas bina marga dan pengairan (l) upt operasional pemeliharaanoperasional pemeliharaan rutin jalan, jembatan, saluran, trotoar, term, kali,pada dinas bina marga dan pengairan mempunyai fungsi penyusunan rencana dan teknis operasionalsusunan organisasi upt operasional pemeliharaandaerah kota bandung, dinas daerah adalah dinas daerah kota bandung. kepala upt adalah kepala upt pada lembaga teknis daerah dan dinas daerah kota bandung. kepala sub bagian tata usaha adalah kepala sub bagian tata usaha pada lembaga teknis daerah dan dinas daerahbab pembentukan dengan peraturan ini dibentuk upt pada lembaga teknis daerah dan upt dinas daerah kota bandung. upt pada lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari upt bandung procurement pada badan perencanaan pembangunan daerah:upt radio siaran pemerintah daerah spd) pada badan komunikasi dan informatika. upt pada dinas daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari upt pada dinas pendidikan, meliputi upt. kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi upt operasional pemeliharaanalat berat pada dinas bina marga dan pengairan (l) upt alat beratlolaan alat berat dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada upt alat berat pada dinas bina marga dan pengairan mempunyai fungsisusunan organisasi upt alat beratalat beratproduksi campuran aspal pada dinas bina marga dan pengairan (l) upt produksi campuran aspalpada dinas bina marga dan pengairan mempunyai fungsi penyusunan.susunan organisasi upt produksi campuran aspalroduksi campuran aspallaboratorium pada dinas bina marga dan pengairan (l) upt laboratoriumlaboratorium kebinamargaan dan pengairan. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada upt laboratorium pada dinas bina marga dan pengairan mempunyai fungsisusunan organisasi upt laboratorium. paragraf . paragraf upt daerah aliran sungai pada dinas bina marga dan pengairan (l) upt daerah aliran sungaindalian daerah aliran sungaisusunan organisasi upt daerah aliran sungaidaerah aliran sungaikawasan konservasi tegallega pada dinas pertamanan (l) upt taman konservasi taman tegallega pada dinas pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dipada dinas pertamanan mempunyai fungsi penyusunan rencana d konservasi tegallega. susunan organisasi upt taman konservasi tegallega pada dinas pertamanaman konservasi tegallega pada dinas pertamanan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran. paragraf upt pembibitan pada dinas pertamanan (l) upt pembibitan pada dinas pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas pertamanan dipada dinas pertamanan mempunyai fungsi penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan pembibitan,rtamanansusunan organisasi upt pembibitan pada dinas pertamanpada dinas pertamanan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran. paragraf . paragraf upt pemadam kebakaran pada dinas kebakaran (l) upt pemadam kebakaran pada dinas kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada upt pemadam kebakaran pada dinas kebakaran mempunyai fungsi penyusunan rencana dsusunan organisasi upt pemadam kebakaran pada dinas kebakaadam kebakaran pada dinas kebakaran sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampi, perdagangan (l)nyelenggaraan pendidikan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengahmempunyai fungsi penyusunan.susunanbalai industri pada dinas koperasi, ukm dan perindustrian perdagangan (l) upt balai industripada dinas koperasi, ukm dan perindustrian perdagangan mempunyai fungsisusunan. susunanrumah potong hewan pada dinas pertanian (l) upt rumah potong hewan pada dinas pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas bidang pelayanan teknis operasionalatasusunan organisasi upt rumah potong hewumah potong hewan pada dinas pertanian sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran. paragraf . paragraf upt klinik hewan pada dinas pertanian (l) upt klinik hewan pada dinas pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaian tugas dinassusunan organisasi upt klinik hewan pada dinas pertaniklinik hewan pada dinas pertanian sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran. paragraf upt balai pembibitan tanaman pangan holtikultura dan pembenihan ikan pada dinas pertanian pertanian (l) upt pembibitan tanaman pangan holtikultura dan pembenihan ikan pada dinas pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas bidang pengelolaanholtikultura dan pembenihan ikmbibitan tanaman pangan dan holtikultura serta pembenihan ikan, pelaksanaan.susunan organisasi upt pembibitan tanaman pangan holtikultura dan pembenihan iktanaman pangan holtikultura dan pembenihan ikan pada dinas pertanian sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran(l) kepala upt pada lembaga teknis daerah dan dinasalam keputusan kepala badan pada lembaga teknis daerah dan kepala dinas pada dinas daerah. dengan berlakubadan pengelola gelanggang pemuda kotamadya daerah tingkat bandungwalikota bandung nomor tahun tentang perubahan pertama.ii, upt pengembangan kegiatan pendidikan non formal dan informal upt pk pfi) iii, upt pengembangan kegiatan pendidikan non formal dan informal upt pk pfi) iv,vi, upt pengembangan kegiatan pendidikan non formal dan informal upt pk pfi) vii, upt pengembangan kegiatan pendidikan non formal dan informal upt pk pfi) viii, upt pengembangan kegiatan pendidikan non formal dan informal upt pk pfi) ix:xi, upt pengelolaan gelanggang generasi muda ggm). upt pada dinas kesehatan,..ii siswa berita daerah kota bandung tahun nomor tbandung kidul, upt. upt upt laboratorium kesehatan, upt pelayanan kesehatan mobilitas. upt pada dinas tenaga kerja,,, yaitu upt padepokan seni. upt pada dinas tata ruang dan ciptakarya, yaitu upt pengelolaan rumah susun sederhana sewa rusunawa). upt pada dinas binaraga dan pengairan,upt pada dinas pertamanan, meliputi upt taman konservasi tegallega, upt pembibitan. upt pada dinas kebakaran,, yaitu: upt balai latihan koperasi dan usaha kecil menengah, upt balai industri. upt pada dinas pertanian, meliputi upt rumah potong hewan rph), upt klinik hewan, upt. upt balai pembibitan tanaman pangan holtikultura dan pembenihan ikan, pembagian wilayah kerja upt pada dinas pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan yaitu upt pk pfi mempunyai wilayah kerja terdiri dari: kecamatan biru:: kecamatan antasari, kecamatan gedebage. upt pk pfi mempunyai wilayah kerja terdiri dari kecamatan buahbatu: kecamatan bandung kidul, kecamatan kiaracondong. upt pk pfi mempunyai wilayah kerja terdiri dari kecamatan batununggal, kecamatan lengkong,s5) pembagian wilayah kerja upt pada dinas bina marga dan pengairan sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan yaitu upt operasional pemeliharaan mempunyai wilayah kerja terdiri dari: kecamatan sukamara: kecamatan sukawati, kecamatan cicero: kecamatan andil. upt operasional pemeliharaan,: kecamatan. kecamatan mandalajati. upt operasional pemeliharaan mempunyai wilayah kerja terdiri dari: kecamatan antasari: kecamatan buahbatu: kecamatan bandung kidul, kecamatan gedebage, kecamatan panyileukan. bab iii kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi bagian pertama kedudukan (l)serta berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris(l) upt bandung procurementdibidang layanan pelelangan pengadaan barang jasa lingkungan pemerintahan kota bandung. untuk . untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada upt bandung procurement pada badan perencanaan pembangunan daerah,bandung dengan, susunan organisasi upt bandung procurement pada badan perencanaan pembangunan daerahndung procurement pada badan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran(l). |
reformazwar abubakar eko prabowo baswedan mbang harymurti erry riyama hardjapamekas harkristuti harkrisnowo hermawan kertasnya uddin umar mpe masih berpengaruh kuat dalam birokrasi indonesia, dimana pimpinan dianggap sebagai panutan untuk melakukan perubahan. secara positif, budaya materialisme masyarat buku ini berisikan catatan inspiratif bagi pimpinan dan pejabat pemerintah untuk implementasi reformasi birokrasi. buku ini merupakan upaya refleksi sekaligus mendorong pimpin kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk selalu menyemarakkan pelaksanaan reformasi birokrasi indonesia. buku ini terdiri dari dua bagian. bagian pertama meru pakan kumpulan gagasan dan pengalaman dari sembilan to koh terkait dengan kepemimpinan secara praktis, yaitu: prof. eko prabowo: prof. harkristuti hakrisnowo: prof. nazaruddin umar, dr. anies baswedan: dr. rhead kasasi: erry riyama hardjapamekas: hermawan kerta jaya: bambang harymurt: dan dr. giant nugroho. bagian kedua menjelaskan tentang upaya mendorong peningkatan dan metode pengukuran kualitas kepemimpinan dalam bentuk dashboard implementasi reformasi birokrasi. dashboard ini menjadi alat ukur bagi kepemimpinan seseorang dalam proses reformasi birokrasi sebuah instan yang merujuk pada aspek: pengendalian pada peran canaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi: pengen dalian untuk memenuhi tuntutan owner dan customer: prabowo, eko, teguh kurniawan, defy holiday, state reform indonesia, jakarta: press gambar dashboard ketiga untuk pemimpin reformasi birokrasi: control dalam proses reformasi birokrasi . birokrasi loro birokrasi boru gambar dashboard keempat untuk pemimpin reformasi birokrasi: control secara internal dan eksternal na bos mmummmmmanamansenannamssanannnananeanenanasnnanenwe petuanan antara lain diungkap pada pemikiran eko prabowo, eri riyama hardjapamekas, hermawan kartajaya, nazaruddin umar, rheinald kasasi, harkristuti harkrisnowo dashboard ini bersifat asesmen pribadi dari para pimpinan, karena itu beberapa manual penting yang perlu diketahui dalam memanfaatkannya, yaitu: terdapat dashboard pemimpin masing masing terdapat panel total terdapat panel dashboard pemimpin reformasi birokrasi masing masing bersifat self assessed dashboard panel asesmen berupa satu set pertanyaan dari bobot terendah dan tertinggi (daftar pertanyaan terlampir) setiap set pertanyaan mendapatkan nilai hingga mana pada dashboard diwakili angka hingga para pemimpin dapat menilai sendiri kualitas kepemimpinan reformasi mereka dengan melihat skor pada masing masing dashboard, dengan skor terendah (paling buruk) adalah dan skor tertinggi (paling baik) adalah skor para pemimpin yang tidak berani ataupun tidak mampu menentukan kualitas dashboard nya adalah pemimpin yang berada bawah kondisi paling buruk dengan skor bawah dimungkinkan pula seorang pemimpin mempunyai skor sampai yang berarti di bawah titik beku . rentang total dari masing masing board beserta maknanya digambarkan sebagai berikut: gambar bar penilaian kualitas kepemimpinan pada dashboard kepemimpinan nat tinggi memenuhi kriteria tinggi menengah tidak memenuhi rendah kriteria sangat tidak sangat rendah memenuhikriteria dengan mencermati bar atas, para pemimpin dapat menilai sendiri kualitas kepemimpinan reformasi birokrasinya, sambil menelisik akan pekerjaan rumah apa saja yang perlu diselesaikan. pada tingkat yang lebih abstrak, dapat dikembangkan peta kesenjangan antara trajectory reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan yang ada, sebagaimana digambarkan berikut ini. gambar ilustrasi kesenjangan antara trajectory reformasi birokrasi dan fakta reformasi birokrasi perubahan aia pal sda trajectory kas norma kesenjangan waktu bagi para pengembang keilmuan, model atas dapat diem bangka lebih lanjut sebagai instrumen untuk mengendalikan reformasi birokrasi agar tidak melenceng dari jalur yang ditetapkan trajectory. penutup rajeev peshwaria dalam pereli tuannya menemukan bahwa sebagian besar pemimpin cenderung meja boss daripada leader. dalam too many bosses, too few leaders peshwaria mengemukakan bahwa ketika seorang pemimpin tidak bersedia, tidak mampu, atau tidak berhasil mengenerjikan (energizing) organisasi organisasinya, maka itulah titik mana seorang pe mimpi menjadi boss, yaitu pribadi yang bisanya memerintah. tatkala berhasil mentransformasikan energinya seluruh organisasi, maka menjadi seorang leader. model pikir ini yang dijadikan pemahaman dasar dari keyakinan bahwa tidak ada seorang pemimpin birokrasi pun yang tidak mampu memimpin reformasi birokrasi pada organisasinya. setiap pemimpin mempunyai energi dalam dirinya dalam jumlah yang berlipat besarnya dibanding mereka yang dipimpinnya. energizing the organization adalah kata pamungkas dari seorang pemimpin reformasi yang berhasil. itu pula yang menjadi pijakan dari dashboard kepemimpinan yang dibangun sini. keseluruhan pemikiran dari para narasumber prof. eko prabowo, prof. nasarain umar, prof. harkristuti harkrisnowo, prof. anies baswedan, prof. renal kuasai, hermawan kartajaya, ery riyama hardjapamekas menjadi muatan dari setiap panel dash board yang dibangun. pertanyaan akhirnya adalah: bagaimana jika skornya sudah mencapai tertinggi? ada tiga jawaban. pertama, cek ulang, apakah kita telah mengisinya dengan jujur. jika belum, cari lagi, mana yang tertinggal untuk ditingkatkan. kedua, jika memang sudah jujur mengisinya, maka anda harus da pat memastikan bahwa reformasi berjalan baik dan memberikan hasil. jika belum, pasti ada yang salah, dan cek ulang dashboard anda. barangkali ada kabut yang menutup kaca dashboard, sehingga kita kurang jelas melihatnya. ketiga, jika kita telah mengisi dengan benar dan jujur, dan reformasi birokrasi berjalan baik dan memberikan hasil, maka ada tugas baru menanti: bagian pengalaman praktik terbaik anda kepada rekan rekan pemimpin reformasi birokrasi yang lain. karena, pada akhirnya akan terjadi proses saling pupuk (cross fertilization) antara para pemimpin reformasi, khususnya mereka yang berhasil. kekayaan pengetahuan tentang praktik reformasi birokrasi yang berhasil indonesia akan menjadi kemanfaatan bagi negara negara berkembang lainnya. indonesia sudah waktunya untuk kembali sebagai the leading nation, khususnya kalangan negara berkembang. jika tahun adalah konferensi asia afrika, maka tahun paling lambat adalah memberi contoh pada reformasi birokrasi yang berhasil pada konteks negara berkembang. kepustakaan abang, tari, indonesia inc., singapore: times azhari, mereformasi birokrasi publik indonesia, yogyakarta: pustaka pelajar boon siong neo dan geraldine chen dalam dynamic governance singapore: world scientific publishing company tennis, warren, jagdish paruh, ronnie lesser, beyond leadership, cambridge: blackwell brother, james f., daniel halaran integrity matters, badger ca: torchlight publishing maiden, gerald e., administrative reform, london: allen and penguin press maiden, gerald e., administrative reform comes age, berlin new york: greater collins, jim, from good great, new york: random house collins, jim, good great and the social sector, london: random house coba, les t., trust: the one thing that makes breaks leader, nashville oliver nelson publishers drummer, peter f., the next society, new york: truman valley st. martin drummer, peter the effective executive, amsterdam: elsevier drummer, peter f., management revised edition, new york: collins business riyanto, agus, dkk, reformasi birokrasi publik indonesia, yogyakarta: pkk ugm riyanto, agus, reformasi birokrasi, jakarta: gramedia farazmand, ali, (ed), administrative reform the developing countries, london: prefer geoffrey, brewer, barb sanford, (eds.), decade change, new york: gallup pres haas, howard g., bob tawarkan the leader within, new york: harper business pengendalian dalam proses reformasi birokrasi: dan pengendalian internal dan eksternal. setiap aspek memiliki parameter parameter tersendiri yang berkaitan langsung dengan realitas lapangan. buku ini secara eksplisit mencoba memanfaatkan gagasan dan pengalaman dari sejumlah individu yang dinilai reformis dalam organisasi lembaga instansi yang mereka pimpin. banyaknya individu yang menuliskan atau menjelaskan gagasan dan pengalaman ini didasari pemahaman bahwa seorang pemimpin reformis tidak memiliki semua nilai baik. sebab, semua nilai baik tidak melekat ada pada diri satu orang. penyebaran gagasan dan pengalaman baik dari sejumlah tokoh ini secara jelas diharapkan untuk mendorong mun punya individu individu reformis baru, khususnya pimpinan kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam meng gerakkan reformasi birokrasi. tanpa adanya individu reformis baru, reformasi birokrasi yang diharapkan akan dicapai pada akhir niscaya tidak mungkin akan terwujud. dan, tak mungkin birokrasi indonesia akan menjadi birokrasi kelas dunia seperti yang dicita citakan. dashboard, alat ukur menjadi pimpinan reformasi birokrasi yang reformis pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi indonesia mensyaratkan suatu struktur penyelenggara reformasi birokrasi tiap kementerian lembaga dan pemerintah daerah. struktur ini diisi oleh para pejabat tinggi tiap instansi tersebut. dashboard implementasi reformasi birokrasi yang ada buku ini merupakan alat ukur diri individu. dashboard tidak asa sebuah simulasi ara pemimpin reformasi birokrasi diharapkan mampu mengisi kolom jawaban, masing masing dengan jawaban akan mendapatkan nilai bobot keunggulan dengan skala sampai dengan para pemimpin diminta mengisi secara mandiri (self assessment), tanpa pendamping.laga "ai jar ea" birokrasi sebagai probe birokrasi sebagai solusi pp. we) sen ten ipa planning apakah visiting itu? sub dashboard visiting apakah commanding itu? sub dashboard commanding apakah deciding itu? sub dashboard decidingperencanaan strategis implementing apakah allocation itu? sub dashboard allocation saya benar saya mesin saya selalu mudah mengenali benarkah tata untuk meminta saja untuk sumber sumber memetakan nasihat pe melakukan daya yang dayang sumber jabat diatas penetapan tersedia tersedia daya yang saya untuk dan alokasi untuk untuk tersedia menetapkan sumber reformasi melakukan untuk sumberdaya daya birokrasi reformasi melakukan reformasi reformasi adalah birokrasi, reformasi birokrasi, birokrasi. masalah dan saya birokrasi, dan kemudi saya lihat yang tidak telah dan dari arah peraturan mudah, mengacu kemudian beliau yang ada, apalagi pasukannya saya manga pula saya laksanakan mengelola dengan lokasikannya melakukan sikapnya tepat lokasinya apakah energizing itu? sub dashboard energizing apakah controlling itu? sub dashboard controlling catatan: jika tidak dapat menjawab, maka pimpinan yang bersangkutan perlu diberikan pelatihan manajemenneng ke) saka pet erik birokrasi sebagai mesin birokrasi sebagai organisme hanya akan sangat berguna bagi mereka (pejabat tinggi) yang duduk mengelola reformasi birokrasi dalam kementerian lembaga dan pemerintahan daerah. namun, alat ini juga ber guna untuk mereka yang berada luar struktur tim reformasi birokrasi. dengan kata lain, dashboard mencoba membaca apakah orang yang menilai ini telah mengelola perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan dengan baik, sadar dan reformis atau hanya menjadi robot dari perubahan. sebuah premis yang mempunyai konsekuensi logis menyatakan bahwa setiap pemimpin reformasi birokrasi perlu control dalam reformasi birokrasinya. pengen balikan perencanaan, pelaksanaan, pemiliknya, pelanggan nya, proses reformasi birokrasinya sich, dan mengenali kan diri pribadi dan lingkungannya. pada akhirnya merasa penting untuk meningkatkan diri menjadi pemimpin yang selalu meningkat kualitasnya. sampai pada tingkat mana sadar bahwa reformasi birokrasi adalah kebutuhan buat dirinya dan juga orang lain, terutama rakyat indonesia. terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan catatan inspirasinya. juga, pada pihak yang telah membantu penyusunan dan penerbitan buku ini. tentu buku ini hanya dapat menyumbang mencapai tujuan reformasi birokrasi indonesia bila dan hanya bila dibaca dan dipraktekkan dalam kehidupan birokrasi indo kesia sehari hari. salam, editor eropa owner apakah efisien itu? sub dashboard efisien sub dashboard efisien apakah efektif itu? sub dashboard efektif sub dashboard efektif apakah mengkreasikan nilai itu? sub dashboard mengkreasikan nilai sub dashboard mengkreasikan nilai catatan: jika tidak dapat menjawab, maka pimpinan yang bersangkutan perlu diberikan pelatihan perilaku organisasi customer apakah responsive itu? sub dashboard responsive sub dashboard responsive apakah akuntabel itu? sub dashboard akuntabel sub dashboard akuntabel apakah transparan itu? sub dashboard transparan dashboard ini membantu siapapun yang ingin bergerak mempercepat reformasi birokrasi secara terukur dr. mulyani eng sekretaris kementerian riset dan teknologi ketua tim reformasi birokrasi kementerian riset dan teknologi dengan dashboard, pimpinan reformasi birokrasi jadi tahu saat menambah energi dalam melakukan reformasi birokrasi rini widyantini, mpp staf ahli menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dashboard mendorong pimpinan reformasi birokrasi untuk secara jujur menilai diri mereka sendiri dalam mempercepat reformasi birokrasi lingkungan kerja mereka. dr. kecoak) supriyanto deputi bidang neraca dan analisis statistik, badan pusat statistik wakil ketua tim reformasi birokrasi badan pusat statistik xiv sub dashboard transparan catatan: jika tidak dapat menjawab, maka pimpinan yang bersangkutan perlu diberikan pelatihan tata pemerintahan yang baik (good governance) dashboard ketiga untuk pemimpin reformasi birokrasi: control dalam proses reformasi birokrasi ipa nara psi mer a.a sal peci ia, birokrasi lama & birokrasi baru dipersilakan mengembangan konsep dan praktik reformasi birokrasi yang sesuai dengan keberadaan masing masing pertanyaan komentar catatan: jika tidak dapat menjawab, maka pimpinan yang bersangkutan perlu di . berikan pelatihan tentang perencanaan strategis secara umum dan perencanaan strategis pada organisasinya sendiri dashboard keempat untuk pemimpin reformasi birokrasi: control secara internal dan eksternal eng ta, eni kh ig pf: sma nana penn in" internal kapasitas dasar pribadi pemimpin ata kapasitas apakah jujur itu? sub dashboard jujur apakah jelas itu? sub dashboard jelas apakah tegas itu? sub dashboard tegasbudaya kepemimpinan internal: kapasitas dasar pribadi pemimpin cinerea ba. cc, pengaruh apakah trust itu? sub dashboard dipercaya apakah patuh itu? sub dashboard dipatuhi apakah teladan itu? sub dashboard diteladani catatan: jika tidak dapat menjawab, maka pimpinan yang bersangkutan perlu diberikan pelatihan bagaimana menjadi pemimpin yang berpengaruov buku ini sangat berguna untuk membantu pimpinan dalam kementerian lembaga dan pemerintah daerah ka, dalam melakukan reformasi birokrasi. reformasi birokrasi menjadi gerakan penting untuk mendorong pra indonesia menjadi negara besar dan utama dunia. paper," ir. azwar abubakar menteri pendayagunaan aparatur negara dan syari reformasi birokrasi gian this book does not only encourage reform leaders bureaucracy. italo inspires people become reform . leaders other fields. itis truly useful book and pressure insight. everybody who believes that leadership the key reform, should read it. dr. georg witcher ambassador the federal republic germany tata tote republic indonesia pemimpin dan reformasi birokrir. azwar abubakar mm. eko prabowo anies baswedan bambang harymurti erry ryan hardjapamekas harkristuti harkrisnowo hermawan kertasnya nazaruddin umar herald kasasi giant nugroho diterbitkan atas kerja sama: kerja sama mn. oi (t. sa, pena sipuu aa. sil pmr anu nagita si) yup wi) (lp ag! "nan, dan ate, ir. azwar abubakar menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pemimpin adalah agen perubahan bureaucracy reform not program isa movement. mission shift the bureaucracy from comfort zone toa competitive zone instructed president yudhoyono udah lama birokrasi indonesia mendapatkan kritik yang gg: dari dalam maupun luar negeri. birokrasi indonesia dinilai lekat dengan kelambanan, bertele tele, dan korup si. kritik kritik tersebut bahkan menilai birokrasi pemerintahan indonesia cenderung dapat dikatakan menuju kehancuran. karenanya, reformasi birokrasi merupakan keniscayaan. memang indonesia dinilai maju dalam perekonomian belakangan ini. indonesia selamat dari resesi ekonomi yang menghantam dunia, bahkan mampu memiliki nilai pertumbuhan kedua setelah china. namun, tingkat asia, penilaian orang lain pada indonesia seperti disebutkan atas masih tetap ada. sehingga penilaian itu membuat posisi indonesia masih ada belakang atau bawah negara negara lain asia. mengatasi hal tersebut, indonesia harus melakukan reformasi birokrasi bila ingin selamat dari kehancuran tersebut. reformasi birokrasi adalah jawaban yang paling baik jika indonesia mau bangkit dari posisi posisi belakang atau bawah tersebut. pilihan reformasi birokrasi ini adalah jauh lebih baik daripada indonesia melakukan revolusi. xvi indonesia memiliki modal untuk itu. kekayaan alam yang berlimpah serta demografi yang sangat baik merupakan modal kuat untuk menuju posisi puncak asia bahkan dunia. namun posisi puncak itu hanya dapat diraih bila pemerintah ditopang didukung oleh birokrasi yang kuat. dua syarat penting untuk menyumbang adanya birokrasi yang kuat adalah: adanya political will yang kuat untuk perubahan, dan birokrat harus menjadi individu yang cerdas. tentu, semua pimpinan birokrasi harus menjadi pemimpin menuju arah puncak itu. ketika pemimpin sudah menyadarinya,ia serta merta perlu untuk menerjemahkannya dalam gagasan dan tindakannya sehari hari. sekaligus, harus merasa bahwa perlu mendorong staf bawahannya untuk juga menjadi agen agen perubahan. ada empat hal penting yang perlu dimiliki oleh seorang pemain pin. bila keempat hal ini dimiliki, pemimpin akan mendapatkan kekuatan dari dalam diri untuk menjadi agen perubahan. juga, akan memperoleh dukungan dari staf dan kolega, termasuk klien dalam menyelesaikan tugas yang diemban. pertama, seorang pemimpin sebagai agen perubahan harus memiliki keyakinan bahwa mampu menjadi penggerak sekaligus pendorong pemecahan masalah yang dihadapi. dalam konteks birokrasi, pemimpin seperti ini yakin bahwa instalasinya ah yang mampu mengatasi persoalan dan melakukan perubahan, karena instalasinya ah pemilik negeri ini. kedua, pemimpin sebagai agen perubahan senantiasa memberikan keteladanan bagi staf bawahan. kedelapan juga berarti konsekuen dan mau memberikan pengorbanan untuk kepentingan yang lebih besar. keteladanan ini perlu datang dari dalam diri pemimpin. bila pemimpin telah menjadi teladan, dipastikan sebagian atau bahkan semua staf terilhami untuk mengikuti perilaku yang baik itu. jika pemimpin menjadi teladan dari perwujudan sikap professional, berintegritas dan akuntabel, xvi staf atau bawahan akan malu untuk bertindak berlawanan dengan sikap yang ingin dianut. tanpa contoh yang baik, kepemimpinan tak akan mungkin berhasil. ketiga, pemimpin sebagai agen perubahan itu juga bekerja lebih keras daripada staf bawahan. dia bekerja sepenuh hati. salah satu hal yang harus dilakukan adalah mendorong setiap staf bawahan untuk selalu keluar dari zona nyaman (comfort zone) dan bekerja dalam zona persaingan (competitive zone). sebab, pemimpin yang bekerja keras dalam zona persaingan pasti akan selalu menghasilkan inovasi dan prakarsa: baik yang lebih mempertajam kebijakan program lama, maupun menghasilkan sesuatu yang memang baru dan menjawab kebutuhan. keempat, tentu saja itu pemimpin yang berorientasi pada perubahan senantiasa konsisten melakukan semua hal yang baik. tetap bersemangat melakukannya awal, tengah maupun akhir proses. semua pimpinan harus berniat dan yakin mampu melakukan yang terbaik, meski masa lalu belum memiliki track record yang baik dalam memimpin. sebab, tak semua pemimpin itu lahir sebagai orang baik. bila merujuk pada sejarah nabi muhammad saw, ada contoh karakter tiga tokoh yang dapat dijadikan rujukan untuk mempelajari atau mengklasifikasi tentang latar belakang pemimpin. satu, abu bakar as shedding, yang sebelum jadi pemimpin sudah memiliki akhlak yang baik dan senantiasa senang melakukan hal yang benar. sejak awal telah menjadi contoh yang baik dan meyakini bahwa dirinya adalah individu yang mampu mendorong orang lain menjadi agen perubahan kebaikan umat. tak heran, ketika menjadi khalifah (pemimpin), mampu mengembangkan gagasan gagasan sekaligus tindakan untuk selalu mendorong perubahan dan perbaikan, dua, umar bin hatta, yang sebelum menjadi khalifah xix merupakan individu yang sering berbuat onar (begajulan) dan sangar, persis seperti preman jaman sekarang. lahir bukan sebagai agen perubahan. namun pertengahan hidupnya, meyakini bahwa dapat atau mampu menjadi agen itu dan mendorong munculnya agen perubahan lainnya dengan caranya yang sangat elegan. itulah sebabnya, ketika menjadi khalifah, mampu berbuat adil dan menjadi tokoh yang dicintai banyak umat: tiga, abu lahan, paman muhammad saw, sejak awal hidupnya senang berbuat kasar, dan zalim. bahkan tak pernah ingin menghormati perubahan yang terjadi. menganggap apa yang sudah dialaminya sudah final. bahkan cenderung mempertahankan situasi sebelumnya dengan kekerasan. itulah sebab menderita hingga mati dalam penistaan. dari contoh tiga karakter tokoh tadi jelas bahwa siapapun individu dapat menjadi orang yang baik dan pemimpin yang bijak. tapi, seorang pemimpin tentu saja tak boleh memilih menjadi abu lahan baru. karenanya, jadilah orang yang ikut melakukan perubahan. tak ada seorang pun yang dapat melakukan sesuatu dengan sempurna. namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu dengan benar. menjadi pemimpin yang menjadi agen perubahan adalah salah satu kesempatan untuk berbuat benar. catatan inspiratif dan alat ukur kepemimpinan dalam implementasi reformasi birokrasi am, tit (ai bagian pep mai pit bee bantan nn: aga wi: bagai by, dur apa pkl wei lala das karan jalan pn, aan pond ie". ling seni gp, kn na, pra. 1g bag ian aah manan ts, pen ana saat. ink peranan pan daa jae ta" lai pul men pir png one pen an, beta di) ea: pai dani jen nih pte pmn papa kei. pat lal yen sasa, webpoipea ida manna dipakai nina ian ejaan nun lap lis mana gan ana in. lagi gtu eko prabowo, wakil menteri pan dan pemimpin dan inspirasi reformasi sebuah catatan untuk implementasi reformasi birokrasi hampir lima tahun sudah gagasan reformasi birokrasi disosialisasikan oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk segera diimplementasikan. namun proses implementasi dari gagasan itu, belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. bahkan ketika gagasan itu diperkuat dengan peraturan presiden tahun yang menetapkan tentang grand design dan road map reformasi birokrasi, dalam prakteknya, pelaksanaan reformasi birokrasi tetap belum menunjukkan adanya percepatan dalam implementasi. meskipun hampir sebagian besar kementerian dan lembaga k l) pemerintah, sejak tahun lalu, sudah memasukan sebagai bagian dari program yang harus dilaksanakan, namun tidak semua k l bisa dengan segera melaksanakannya. kondisi itu memunculkan kesan yang berbeda ruang publik. sebagian dari masyarakat, terutama mereka yang selama ini memberikan perhatian khusus pada upaya implementasi rb, beranggapan bahwa reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah mandek dalam pelaksanaannya. menurut mereka, kemandekan itu terindikasi dari masih semuanya organisasi birokrasi hingga saat ini. ibarat tubuh yang gemuk, tentu geraknya pun menjadi lamban. dan yang buruk, organisasi yang gemuk, hampir pasti memboroskan anggaran. kritik itu, mungkin ada benarnya. tapi reformasi birokrasi, seharusnya, bukanlah tentang gemuk atau kurus, melainkan bagaimana mengoptimalisasi kinerja sebuah organisasi selaras dengan ukuran dan tanggungjawabnya. jika diibaratkan sebuah mesin, untuk yang berkapasitas kecil, sudah tentu output nya pun tidak besar. sebaliknya, mesin dengan kapasitas besar, meski membutuhkan pasokan energi yang lebih banyak, tapi bisa menghasilkan output yang berpuluh kali lebih banyak dari jumlah energi yang konsumsinya. sehingga, inti persoalannya adalah bukan soal ukuran, tapi bagaimana membuat mesin itu dapat dijalankan secara optimal untuk menghasilkan keluaran sesuai dengan yang ditargetkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. mungkin analogi ini yang agak sesuai dengan konteks implementasi sekaligus tantangan yang sesungguhnya bagi upaya implementasi indonesia. jika merunut pada target dari rb, secara sederhana bisa die laskar sebagai bagaimana dapat memberikan bukti secepatnya pada masyarakat akan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. ini perlu dilakukan untuk membangun kepercayaan ma syarikat pada pemerintah. artinya keberadaan pemerintah se benarnya merupakan representasi negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik baiknya. sehingga reformasi birokrasi itu baru bisa dikatakan berhasil bila dapat meningkatkan kualitas pelayanan satu sisi, sekaligus mencit akan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sisi yang lain. untuk sebuah tujuan yang sedemikian mulia itu, tentu tidak bisa dilakukan semudah membalik telapak tangan. jalan bagi implementasi reformasi birokrasi cukup panjang dan membutuhkan waktu. ada banyak proses manufacturing quality yang perlu diperbaiki untuk memastikan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh, meskipun antara masa yang panjang itu, tetap ada beberapa target capaian perubahan yang bisa dilakukan segera. misalnya, proses implementasi program ktp dan sebagainya yang dalam prakteknya bisa dilakukan segera dan hasilnya bisa terlihat dengan segera atau merasakan oleh masyarakat. sejauh ini, dua pendekatan yang digunakan pemerintah untuk melakukan percepatan implementasi, yakni perbaikan regulasi yang sifatnya top down dan pendekatan mikro yang dalam prakteknya dilakukan oleh masing masing k l. setiap k l diminta untuk dapat melakukan perbaikan pada area perubahan yang nantinya akan diukur apa saja faktor faktor pengungkit perubahan itu (proses), sekaligus bagaimana hasil perubahan yang dihasilkan. memang harus diakui, meski sudah ada pendekatan sistematis yang dikembangkan, namun implementasi birokrasi belum bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. harus ada upaya lain untuk mendorong terjadinya proses implementasi itu sendiri. dalam kaitan ini,suka atau tidak, seorang pemimpin harus mampu menginspirasi para pengikutnya. inspirasi paling nyata, bukanlah dengan retorika. tapi justru dengan kerja nyata. melalui kerja nyata, pemimpin memberikan kedelapan melalui tindakan. keteladanan inilah yang sesungguhnya menempatkan seorang pemimpin menjadi sumber inspirasi. dalam konteks rb, pemimpin harus menunjukkan bahwa seluruh tingkah laku, komitmen dan kebijakan yang ditemukannya selaras dengan semangat untuk menghasilkan birokrasi yang bersih. dia tidak boleh, dan bahkan tak lazim, bertingkah laku berlawanan dengan semangat dan tujuan tujuan yang telah dimenangkannya sendiri. untuk menghasilkan suatu perubahan nyata, sudah tentu, pemimpin tak bisa bekerja sendiri. tanpa itu, rasanya mustahil. pemimpin hanya memiliki dua tangan, sementara perubahan menghendaki tangan tangan yang bersinergi. dia memerlukan tangan tangan dan bersinergi dengan yang lain untuk membangun kekuatan yang bisa melahirkan perubahan. berapapun kuat figur seorang pemimpin, dia tetap harus menyadari bahwa dirinya memiliki keterbatasan dan karenanya memerlukan dukungan dari orang atau pihak lain. hanya dengan bersinergi sebuah tantangan yang berat akan menjadi ringan dan target target dapat dicapai. jika mampu membangun sinergi itu, pemimpin akan menjadi lebih mudah dalam melakukan sebuah perubahan. hanya dengan memobilisasi kekuatan sinergi yang dibangunnya, pemimpin akan dapat melahirkan sebuah perubahan. sebelum sampai pada tahapan sinergi itu, jelas pemimpin dituntut untuk berbuat. dia harus mengawali langkah dengan perbuatan yang nyata untuk mengubah keadaan yang sebelumnya kurang baik, menjadi lebih baik. seringkali keadaan buruk bukan disebabkan oleh orang orang yang buruk, tetapi karena orang baik tidak melakukan sesuatu. maka suka atau tidak, seorang pemimpin tidak bisa dan tak boleh berpangkat tangan. dia harus berbuat dan mengubah keadaan. dia harus tergerak untuk menghasilkan kondisi yang lebih baik. larut marut birokrasi harus menjadi sebuah tantangan bagi seorang pemimpin. dia harus tergerak dan bergerak untuk menghasilkan wajah birokrasi yang lebih baik. semoga! aja bag ban ban ehh tana kaga "sn pend aa, lir ah, mete age ber see map ana iban fak an! "et mar nah ka, 3g. ka ban nenek tani. "saka" ann laki, kan anies baswedan, rektor universitas paramadina pemimpin dan mantra perubahan ita pasti mahfud, bila cerita tentang reformasi birokrasi bukanlah sesuatu yang baru. sejak tahun silam, ketika negeri ini riuh rendah dengan teriakan reformasi, kisah reformasi birokrasi menjadi inti dari semua spirit perubahan yang diinginkan oleh semua lapisan masyarakat negeri ini. lalu sekarang, sudahlah cerita tentangimplementasi reformasi birokrasi itu menjelma menjadi sesuatu yang lebih nyata? sudahlah kisah itu kini berbuah menjadi tindakan yang dengan kasat mata terlihat:dan merasakan hasilnya? rasanya belum seluruhnya. lantas dimana masalahnya?simple mentari reformasi birokrasi. peran pemimpin, menjadi kunci ke berhasil dari upaya itu. masalahnya adalah, bagaimana pemain pin mampu memposisikan diri untuk kepentingan itu? dalam pandangan saya, sekurangnya ada tujuh kekuatan yang perlu ada dalam diri seorang pemimpin yang harus berperan untuk implementasi rb. pertama, dia harus memiliki potret keadaan birokrasi setelah reformasi itu dilakukan. seorang pemimpin, siapa pun mereka, harus mampu membangun gambaran tentang perubahan yang sungguh diinginkan. pendeknya, pemimpin harus memiliki imajinasi tentang kondisi atau wajah birokrasi dimasa depan. imajinasi inilah yang akan menuntunnya membuat langkah langkah mencapai perubahan yang diinginkan itu. tanpa itu, rasanya tidak mungkin seorang pemimpin akan mampu mendorong dan menghasilkan perubahan. bahkan akan kehilangan atau tidak punya arah untuk melakukan perubahan. dan itu, berarti kegagalan. pendekatan pendekatan sederhana dapat dilakukan untuk membangun imajinasi itu: harus kreatif memikirkan sendiri dan komparatif. dengan keduanya, bisa melihat mana model birokrasi yang sudah berjalan secara efektif dan optimal. dengan keduanya, dia memiliki model pembanding yang mirip dengan model birokrasi yang ingin dibangun. bila pun seorang pemimpin punya imajinasi, tapi tak mampu menularkan imajinasi itu pada orang lain sebagai sebuah mimpi bersama, maka kegagalan tampaknya juga akan menjadi akhir cerita. sehingga untuk mengubah akhir cerita dari gagal menjadi berhasil , seorang pemimpin haruslah mampu membangun imajinasi tentang perubahan yang diinginkan bentuknya akan seperti apa, lalu menularkan imajinasi itu pada semua orang yang diharapkan terlibat dalam proses perubahan itu. imajinasi itu menjadi mimpi milik bersama yang harus diwujudkan bersama sama. kedua, dalam praktek birokrasi yang selama ini ada, disadari atau tidak, ada kultur yang cenderung memposisikan antara pemimpin dan koleganya untuk saling kompromi, saling melindungi, dan sebagainya. jika seorang pemimpin harus menjalankan peran sebagai leader dalam proses implementasi birokrasi, ini adalah ujian atau persyaratan mendasar yang harus mampu penuhi, yakni menempatkan agenda perubahan yang ingin dijalankan atas nilai hubungan pertemanan. jika dia tidak mampu melewati ujian ini, maka sulit diharapkan mampu melakukan perubahan dalam birokrasi. jadi memang posisi pemimpin dalam proses reformasi birokrasi itu, adalah figur yang harus siap untuk bertarung atau bertentangan dengan kultur yang selama ini ada dalam birokrasi. ketiga, pemimpin yang menjalankan agenda haruslah memiliki kemampuan untuk menerjemahkan kerumitan konsep itu dalam bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. jadi seperti mantra yang mudah dipahami dan diingat banyak orang. lewat mantra perubahan itulah, pemimpin menjelaskan target target rb. karena mudah dan simpel, sehingga orang bisa memahami secara jelas arahnya. dengan begitu, mantra itu akan dapat menggerakkan orang untuk secara kolektif menjalankan upaya menuju perubahan yang diinginkan dalam rb. keempat, pemimpin dalam proses implementasi reformasi birokrasi, harus peka (sensitive) dan mampu memberi peng harga terhadap setiap pencapaian yang dihasilkan, sekecil apapun bentuk capaian itu, dia tidak bisa dan tidak boleh meremehkan, apalagi mempermalukan orang yang terlibat bersamanya dalam proses implementasi itu. keharusan pemimpin memberikan apresiasi terhadap sebuah capaian perubahan, meski kecil, tetaplah sebuah kontribusi. apresiasi itu bisa menjadi dasar bagi terjadinya perubahan yang lebih besar. kelima, langkah yang juga penting dipahami seorang pemimpin dalam proses pelaksanaan adalah memberikan perhatian pada setiap orang yang terlibat dan mendukung upaya rb. jangan pernah terjebak pada kelompok yang menentang karena umumnya seorang pemimpin condong memberi perhatian lebih justru terhadap adanya tentangan . sikap ini yang harus dibalik. pemimpin harus memberi perhatian lebih banyak pada mereka yang mendukung dan mendengarkan mereka, serta menyalurkan aspirasi yang disampaikan. artinya, seorang pemimpin harus mampu memposisikan dukungan sebagai aset bagi pencapaian sebuah perubahan. keenam, pemimpin dalam proses reformasi birokrasi adalah orang bangtan boleh berhenti belajar. dia tidak selalu harus muncul menjadi orang yang paling mengerti atau pintar dalam segala hal. harus disadari bahwa setiap pemimpin pasti punya kelemahan. namun, dia juga pasti memiliki banyak kelebihan. sehingga dalam sebuah proses, pemimpin mutlak harus terus belajar dan terbuka terhadap gagasan gagasan baru, sekalipun gagasan itu datang dari mereka yang dari sisi hirarki berada bawahnya. ketujuh, pemimpin harus mampu membangkitkan rasa kepemilikan (ownership) pada setiap orang yang diajak dan terlibat dalam proses rb. rasa kepemilikan menjadi elemen penting bagi keberhasilan implementasi rb. adalah tugas seorang pemimpin untuk membangun kepemilikan dan itu akan menjadi sangat efektif ketika menjadi bagian dari identitas individu yang dapat dibanggakan. sehingga dalam praktek implementasi, mereka akan merasa bertanggungjawab terhadap keberhasilan implementasi itu sendiri. jika itu terwujud, mereka akan memiliki kebanggaan secara individu atau kelompok karena menjadi bagian dari proses perubahan yang dihasilkan, dalam hal ini rb. meh parang ngan. ban 127p pata nya mai map nga man p3: eni sena kep nan sem ehi mat . np aa ane ken! tai ka sabat pesan ea. mpa ata man binaan sea sar dan anang ga, yaa peran biani si menata sg: lx. pipa lan trag hara" ti, a:. mn. pp" yag kai sen na . pre, mita ea, ih! gea rain pena . milan pma mean la. tagar una bambang harymurti, wartawan senior dan ceo tempo media faktor kepemimpinan dalam reformasi birokrasi reformasi birokrasi pada intinya adalah sebuah reaksi. reaksi atas kinerja para birokrat yang dianggap telah berubah menjadi malin undang, alias lupa bahwa tugas utamanya adalah melayani masyarakat. reformasi birokrasi adalah upaya untuk mengembalikan birokrasi pada kiprahnya: memberi pelayanan terbaik pada masyarakat sesuai aturan aturan yang sudah disepakati bersama. upaya reformasi birokrasi menjadi sebuah keniscayaan saat indonesia berubah menjadi negara demokrasi sejak berakhirnya rejim orde baru. sebab tiga dekade kepemimpinan jenderal suharto telah mengubah paradigma birokrasi menjadi aparat penguasa saat kekuasaan rakyat direbut secara perlahan namun pasti oleh presiden. melalui gerakan reformasi rakyat merebut kembali kedaulatannya. presiden, kepala daerah dan wakil rakyat dipilih setiap lima tahun melalui pemilihan yang diawasi lembaga independen. lalu pemerintah bersama dpr dituntut membuat berbagai undang undang yang mencerminkan aspirasi masyarakat dan mahkamah konstitusi dibentuk untuk memastikan produk yang ada tak menyalahi konstitusi. uud sebagai konstitusi mimpi dan retoris brokat mma bangsa pun diamandemen agar rakyat lebih diberdayakan, sesuai asas kedaulatan rakyat. bila konstitusi telah diamandemen, yang tak sesuai konstitusi digugat mk, kewenangan presiden dan kepala daerah diatur lebih rinci melalui uu, bagaimana dengan para birokrat? mereformasi birokrasi adalah jawabannya. orientasi birokrat pada penguasa masa lalu harus diubah menjadi berpedoman pada aturan tentang tugas pokok dan fungsinya masing masing. pengawasan pada kinerja dan perilaku birokrat tak lagi hanya pada pemeriksaan internal, tapi terbuka juga pada pengawasan masyarakat melalui peningkatan transparansi proses kerja para birokrat. masyarakat tak boleh lagi dianggap sebagai obyek untuk diatur berdasarkan kepentingan para birokrat (alias sistem feodal), tapi sebagai majikan yang memerlukan bantuan memahami aturan (seperti dalam konsep principal agent ). sebagai agent masyarakat, birokrat dituntut wajib memahami segala aturan bidang tupoksi nya (tugas pokok dan fungsi), sebab itulah kompetensi teknis yang harus dimiliki untuk menduduki jabatannya. selain itu, juga dituntut bersikap profesional terhadap para majikan (principal alias masyarakat). bersikap profesional berarti sesuai kode etik pegawai negeri. semua hal ini hanya dapat terjadi jika para pimpinan ma sing masing kantor pemerintahan memelopori pelaksanaan pa paradigma baru ini. joko widodo alias jokowi mungkin adalah salah satu contoh terang benderang bagaimana seorang kepala daerah harus bersikap kepada warganya. tidak menuntut dihormati dan dilayani sebagai pejabat era orde baru, tapi selalu berupaya keras melayani keperluan rakyat. jika terjadi konflik antara rakyat dan anak buahnya, tak bereaksi membela korea , tapi meminta anak buahnya untuk bersikap melayani secara profesional. keputusan pimpinan pemerintahan dki untuk menggelar rekaman rapat dinas laman you tube adalah salah satu contoh an? apa pes, lag apa na, pra ni, tyga gerakan reformasi yang dilakukan mahasiswa gedung dpr mpr, foto: tempo rully kesuma upaya peningkatan transparansi proses kerja. pengumuman kantor imigrasi yang membeberkan secara jelas dokumen apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan paspor baru adalah contoh lain. apalagi ditambah catatan bahwa jika semua persyaratan itu terpenuhi maka paspor akan diperoleh dalam waktu maksimum lima hari kerja dan bila tidak agar dilaporkan kepada kepala kantor. dengan peningkatan transparansi dalam proses kerja ini, masyarakat memang akan menjadi pengawas gratis bagi para pimpinan birokrat dalam memimpin anak buah mereka. termasuk membantu memberi penilaian siapa saja yang memang mempunyai kompetensi tinggi dalam menjalankan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) nya dan siapa yang tidak. ini akan meningkatkan objektivitas penilaian terhadap pegawai negeri dan menjadi insentif yang baik bagi para birokrat yang berkinerja tinggi. selain itu, peningkatan transparansi akan membuat masa rakyat (melalui media atau secara langsung) lebih memahami tupoksi para birokrat hingga dapat mengkalibrasi harapan mereka pada apa yang dapat dilakukan dan tak dapat dilakukan oleh sebuah institusi birokrasi. bahkan akan memberi masukan yang baik kepada masyarakat dalam mendorong para wakilnya parlemen untuk terus menerus membuat untuk memperbaiki keadaan yang ada sehingga tercipta proses perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement). alhasil, sukses tidaknya sebuah upaya reformasi birokrasi memang amat ditentukan oleh perilaku pimpinannya. yaitu kemampuan mereka untuk berperilaku sesuai paradigm baru: kompeten dalam tupoksinya, bersikap profesional dalam melayani masyarakat dan terus menerus meningkatkan transparansi proses kerja institusinya. ww run pb" bian a yaa pi, ajian 10m e,, ndk ker, liga tilu dak asin wma nie uii (ya lan an. dana gl. (ama bian tg. pp: panen yan appa bina widi c2: iban! negara, lana kan tenan sin lan siak catatan inspiratif dan alat ukur kepemimpinan dalam implementasi reformasi birokrasi pen peta kan erry riyama hardjapamekas, wakil ketua kpk pemimpin dan sejumlah keharusan idak ada seorang pun yang akan bicara bahwa reformasi adalah sebuah upaya yang mudah untuk dilakukan. karena pada dasarnya reformasi adalah sebuah proses perubahan yang mungkin sedikit radikal atau drastis. tujuannya jelas untuk memperbaiki keadaan sekarang menjadi keadaan tertentu yang dikehendaki dan lebih baik. betapapun sulit, namun reformasi birokrasi bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan. malah sebaliknya sangat mungkin. ada banyak contoh yang menunjukkan bahwa reformasi birokrasi itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. coba saja kita tengok bagaimana thailand, singapura, malaysia, dan filipina melakukan pembenahan dari birokrasi negaranya agar mampu mengimbangi perubahan yang terjadi masyarakat global. singapura, misalnya. kemunculan pasar global disikapi pemerintah singapura dengan melakukan penguatan kompetensi civil service. dengan begitu, mereka akan mampu menghadapi atau menjawab tantangan zaman, sekaligus lebih kompetitif dunia internasional. begitu pula dengan malaysia. birokrasi negeri serumpun itu lebih berorientasikan pada bisnis untuk menggantikan peran aktif birokrasi dalam pembangunan. mereka juga terdefinisi biro rasi hanya menjadi fasilitator dalam aktivitas sektor swasta. langkah perubahan peran birokrasi yang mirip dengan malaysia, juga dilakukan thailand dan filipina. dua negara ini mencoba memulai perubahan dengan memposisikan birokrasi sebagai fasilitator dan katalisator bagi berkembangnya iklim usaha yang kondusif bagi yang digerakkan sektor swasta bagi kepentingan penguatan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan secara nasional. meskipun thailand dan filipina upaya reformasi birokrasi itu belum bisa dikatakan berhasil sepenuhnya, antara lain, karena kondisi politiknya yang relatif belum stabil. namun dua negara ini setidaknya sudah mencoba melakukan upaya reformasi birokrasi yang ditekankan melalui keterbukaan struktural yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan dan inovasi dalam praktek birokrasi. lalu bagaimana dengan indonesia? semangat dan keinginan untuk segera melakukan reformasi birokrasi sebenarnya sudah lama dicanangkan indonesia. bahkan modul dan model pendekatan untuk merealisasikan gagasan reformasi birokrasi itu, juga sudah lama disiapkan. tapi mengapa dalam prakteknya, pelaksanaan reformasi birokrasi indonesia terasa begitu lamban? secara pragmatis, sebenarnya tak rumit untuk mendorong percepatan upaya reformasi birokrasi indonesia. apalagi pemerintah sudah menyiapkan kerangka konsep besar (grand design) dan model pendekatan (road map) arah itu. sehingga seharusnya praktek reformasi birokrasi itu hanya bisa dijalankan dan sangat bergantung pada pemimpin yang mengawal upaya reformasi birokrasi setiap lembaga birokrasi pemerintah. termasuk juga bergantung pada upaya pemimpin mengambil inisiatif untuk memulai langkah. bicara sebuah perubahan, sudah tentu akan banyak hal hal teknis yang harus dilakukan. tapi hal terpenting dalam kaitan dengan upaya perubahan tadi itu. seorang pemimpin jelas harus menunjukkan kesungguhan bahwa dia memang ingin berubah. dia ingin mengubah institusinya menjadi lebih baik dan itu dimulai dengan perubahan perilaku kepemimpinan. kata kuncinya adalah memimpin perubahan dengan keteladanan. pernyataan kunci memimpin perubahan denganketeladanan memang mudah untuk diucapkan. untuk implementasinya, meski mungkin tidak bisa dikatakan sulit, memerlukan kerja keras dari seorang pemimpin untuk sungguh sungguh berniat melakukannya. pertama, pemimpin dituntut untuk memahami konsep dan hal hal teknis yang menyangkut pelaksanaannya. kedua, pemimpin harus mau mengerjakan beberapa tindak yang memang harus dilakukan sendiri. sekurangnya mampu mensupervisi dirinya sendiri. misalnya tentang perubahan standar prosedur operasional sop), standar prosedur pelayanan masa rakyat yang mungkin sebelumnya panjang dibuat menjadi lebih pendek, atau yang sebelumnya tidak beraturan dibuat menjadi lebih beraturan. jika sebelumnya tidak terstruktur, dibuat menjadi lebih terstruktur, atau jika sebelumnya memakan waktu lama, dibuat menjadi lebih singkat atau waktu penyelesaian pelayanan ditentukan waktunya, dan sebagainya. langkah ketiga yang patut dan harus dijalankan seorang pemimpin dalam upaya reformasi birokrasi adalah membangun komunikasi yang intensif. ini tidak bisa tidak, harus dilakukan. komunikasi antara atasan dan bawahan merupakan kunci bagi keberhasilan sebuah upaya perubahan. komunikasi dan dialog yang intensif antara atasan dan bawahan menjadi prasyarat yang mutlak harus dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan yang diinginkan itu bisa dijalankan dengan sebaik baiknya. jika seorang pemimpin mampu membangun komunikasi yang bukan saja intensif, tapi juga efektif, bisa diharapkan bahwa proses perubahan itu dapat dijalankan secara lebih terarah. karena dengan komunikasi yang intens dan efektif, bawahan akan tahu persis arah perubahan yang diinginkan, baik secara keseluruhan maupun sesuai dengan bidang tanggungjawab atau bagian masing masing. atas kertas, tentu ini terkesan mudah dilakukan. tapi sesungguhnya diperlukan ketekunan. dalam pandangan saya, ini tidak sulit untuk dilakukan. persoalannya adalah hanya bagaimana menyatakannya. jika memang ada kesungguhan dan niat yang kuat, maka tidak ada sesuatu yang sulit untuk dilakukan. poin keempat adalah ketekunan dalam menjalankan monitoring dan evaluasi secara mandiri dan obyektif. sikap dan sifat ini patut dimiliki seorang pemimpin ketika harus mengawal sebuah upaya perubahan. jangan berpikir bahwa upaya monitoring dan evaluasi itu harus dilakukan orang lain. langkah evaluasi mandiri itu penting dilakukan untuk mengetahui secara lebih awal apa saja langkah implementasi perubahan yang belum berjalan sesuai keinginan. kalaupun ada evaluasi yang dilakukan pihak ketiga atau lembaga lain, itu sifatnya hanya untuk memperkuat atau mempertegas saja. jangan sampai ada orang lain menemukan sesuatu yang salah dalam proses, hanya karena ketidaktelatenan pemimpin dalam menjalankan proses mengawal proses perubahan. kelima adalah soal berbagi kepemilikan. mengapa harus berbagi? seringkali kebanyakan pemimpin lebih suka mengatakan ini milik saya . padahal seharusnya dia mengatakan ini milik kita . bukan milik kau atau aku , tapi kita . artinya kepentingan perubahan itu menjadi kepentingan bersama dan menjadi milik semua orang yang ada lembaga tersebut. karena rasa memiliki itu seharusnya memang di share antara atasan dan bawahan atau semua karyawan dan staf yang ada lembaga tersebut. komunikasi yang intensif itu merupakan bagian dari upaya untuk (na #l, metal baya mena anu guan lag! met hai neta agt raga, ban ma oni nana ina tepat fp, memo ata ni dak haa ko, ye, tap, pea pan ame tab. pp" lobi pen jar nina "po rm) pendudukan gedung dpr mpr oleh mahasiswa, mei foto: tempo rully kesuma mendorong semua orang punya semangat dan rasa memiliki yang sama dalam proses perubahan untuk menjadi lebih baik. jika seluruh langkah ini dipadatkan menjadi satu, maka kembali pada persoalan bahwa gagasan dan proses menuju perubahan itu sangat bergantung bagaimana seorang pemimpin mengawali langkah perubahan itu melalui pendekatan kedelapan. semuanya harus bermula dari sang pemimpin. mulai dari mengubah mind set, mengubah perilaku, dan memberikan contoh bagaimana memberikan pelayanan pada masyarakat. tanpa itu, maka sulit mengharapkan sebuah perubahan. juga dalam praktek reformasi birokrasi. disarikan dari wawancara dengan erry riana hardjapamekas dan dilengkapi dengan rangkuman tulisan erry riyama berjudul reformasi birokrasi: peluang dan tantangan , apa png saut josh (ea ia tu: tata! ny) pas pi nana tae tapa bei daan ben pan tema ana far pan layan ann harkristuti harkrisnowo, dirjen perlindungan ham pemimpin dan praktik reformasi birokrasi reformasi birokrasi adalah gagasan besar yang terdengar tapi, sesungguhnya reformasi birokrasi sulit untuk dipraktekkan tanpa adanya upaya upaya penyesuaian. secara konseptual, semua langkah dan pendekatan yang disiapkan sebagai langkah implementasi reformasi birokrasi dapat dikatakan sudah baik. sayangnya, dalam prakteknya, hampir semua kementerian dan lembaga tak bisa serta merta menerapkannya begitu saja. diperlukan beberapa penyesuaian untuk membuat kepentingan reformasi birokrasi dan kewajiban pelaksanaan tugas lembaga bisa berjalan selaras. beberapa persoalan yang paling umum dialami oleh hampir semua institusi birokrasi pemerintahan adalah yang terkait dengan masalah anggaran. harus diakui kadangkala ada kesenjangan waktu antara kebutuhan pelaksanaan program dan kesiapan anggaran. anggaran seringkali baru turun menjelang akhir jadwal pelaksanaan program. pelaksana program, dalam hal ini institusi, tidak bisa seenaknya saja melakukan terobosan. meskipun itu terkait dengan indikator keberhasilan, terobosan sulit dilakukan karena dapat membuat terbentuk pada persoalan peraturan birokrasi. sehingga untuk memastikan bahwa praktek reformasi birokrasi bisa berjalan sesuai harapan, pemerintah harus terus melakukan penyempurnaan terhadap semua regulasi birokrasi. tapi dalam praktek reformasi birokrasi, kita tidak bisa berdiam diri dengan keadaan itu. meski tidak boleh sembarangan mela bukan terobosan, pemimpin dalam proses reformasi birokrasi tentu harus mampu mengembangkan pendekatan lain yang memungkinkan tuntutan reformasi itu tetap bisa dijalankan. artinya, mereka dituntut untuk mampu bertindak kreatif dan inovatif, tanpa selalu harus bertabrakan dengan aturan yang ada. sebagai contoh, kementerian hukum dan hak asasi manusia, ada kewajiban untuk melakukan sosialisasi tentang reformasi birokrasi. jika mengandalkan anggaran, sudah tentu kegiatan ini tidak bisa dijalankan sepenuhnya. untuk menyiasati kondisi ini, maka perlu dikembangkan kerjasama dengan lembaga lain, agar program tetap bisa berjalan. dengan demikian, pemimpin harus bisa mendorong tim atau staf dan bawahannya untuk kreatif dalam berinovasi. mereka perlu mengembangkan kerjasama strategis dengan pihak lain yang memungkinkan program sosialisasi reformasi birokrasi bisa berjalan tanpa terkendala persoalan anggaran yang lambat turun. untuk alasan ini, seorang pemimpin dalam lembaga yang akan melakukan reformasi birokrasi tidak lagi bisa hanya duduk balik meja dan tanda tangan saja. pemimpin perlu dan harus mau turun bawah dan memberikan contoh dalam bentuk tindakan nyata pada bawahannya. jelas agar bisa melakukan hal seperti ini, pemimpin dituntut untuk selalu belajar dan mencari solusi efektif bagi pemecahan setiap persoalan yang terkait dengan implementasi reformasi birokrasi yang dijalankan lembaga dan para stafnya. sikap lain yang perlu ditunjukkan pemimpin adalah mau mendengar dan memberi ruang pada bawahan untuk menyan pakan berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. dalam bahasa jawa ini diistilahkan dengan ngewongke (menghargai dan menghormati). artinya, dalam pemimpin dan reformasi birokrasi catatan inspiratif dan alat ukur dalam implementasi reformasi birokrasi copy right:februari diterbitkan oleh: kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi jln end. sudirman kav. jakarta didukung oleh: deutsche gesellschaft fair internationale zusammenarbsit giz) melalui proyek decentralisation contribution good governance cgg) desain sampul dan isi: tempo media penyunting: rusli yunani abdul hakim ilustrator: ifeq(seratus juta rupiah). barat(lima puluh juta rupiah). saja mela damian tiga untan nari, pa pan kera sig pop wii kk, pan aan soal papa kan isa pama megan elemen mahasiswa menduduki gedung dpr mpr mendesak pemerintah untuk mereformasi sistem pemerintahan, jakarta, foto: tempo rully kesuma situasi tertentu, pemimpin bisa mengabaikan dulu posisi hirarki untuk memungkinkan bawahan bisa terbuka terhadap atasan. jika ini bisa dipraktekkan, hasilnya akan positif bagi pelaksanaan reformasi birokrasi itu sendiri. terakhir adalah soal rekrutmen dan penempatan personil atau staf. pemimpin perlu mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan pengalaman staf atau bawahannya ketika akan memberikan tugas untuk pelaksanaan reformasi birokrasi. pemilihan orang atau staf yang tepat dan ditugaskan posisi yang pas (right man the right place), akan memperbesar peluang keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. jika ini bisa dilakukan, kendala pelaksanaan program reformasi birokrasi yang disebabkan oleh ketidaksiapan dan ketidaktahuan personil bisa dihilangkan sama sekali. dan memang begitu seharusnya. ana aa" hii telan ke , bao tai pantangan sar (p4, tarakan ta" "ga, leg ten pn! emil yan bee naa bap pemakan ppp wi! tri tn, pat wah atu ana "yag. canada pmn to: lin hifa tag "ag sl, mana lga dua pekan hermawan kertasnya, founder mark plus inc. pemimpin dan praktik pemasaran gagasan reformasi birokrasi reformasi birokrasi. kebanyakan orang memandang bahwa birokrasi adalah pekerjaan politik dan tidak ada kaitannya dengan pemasaran. padahal, dari kacamata pemasaran, sesungguhnya pekerjaan politik tak ubahnya sebuah proses untuk menghasilkan suatu produk, dalam hal ini produk politik yang umumnya berupa produk kebijakan. banyak contoh yang menjelaskan bahwa produk politik sesungguhnya tak berbeda dengan produk sektor atau bidang lain. begitu pula halnya dengan reformasi birokrasi, itu juga bagian dari produk politik. sehingga ketika reformasi birokrasi ditempatkan sebagai sebuah produk kebijakan politik, maka sudah seharusnya, siapa pun yang mengembangkan produk itu, berpikir pula untuk memasarkannya, sekaligus memastikan bahwa produk tersebut memang bermanfaat banyak orang. makin banyak yang merasakan manfaatnya, maka bisa dikatakan makin baik pula nilai produk itu pasar . lalu ketika sebuah produk mendapat nilai baik atau tinggi pasar, bisa dipastikan akan banyak orang yang merasa perlu dan suka menggunakannya. itu berarti bisa diharapkan bahwa keberadaan produk itu sendiri akan sustain alias langgeng. jika kita bersepakat bahwa reformasi birokrasi adalah produk politik yang harus bisa diimplementasikan masyarakat yang dalam perspektif pemasaran dipersepsikan sebagai pasar maka kita juga harus bersetuju bahwa harus ada pendekatan pemasaran yang dikembangkan untuk kebutuhan itu. dalam kaitan inilah, maka kita harus mulai membedah pihak yang harus menjalankan peran sebagai manajer pemasarannya dan cara atau langkah produk reformasi birokrasi bisa dipasarkan. sebagai produkngkatnya,bagaimana seorang pemimpin bisa menjalankan peran sebagai manajer pemasaran reformasi birokrasi? ada beberapa pemahaman dan pendekatan praktis yang mungkin bisa diadaptasi untuk kepentingan implementasi reformasi birokrasi. pendekatan paling awal adalah seorang pemimpin harus mampu dan mau menjual gagasan. artinya pemimpin haruslah menguasai betul product knowledge atau pengetahuan terkait dengan produk yang akan dijual. mulai dari konsep, cara kerja, hingga manfaat atas produk tersebut. kemudian dengan pendekatan retorika yang menarik, pemimpin harus mampu menjelaskan semua aspek terkait product knowledge reformasi birokrasi tersebut kepada semua bawahannya. merekalah yang diharapkan akan meneruskannya kepada lebih banyak orang, sekaligus mengawal implementasi dari gagasan reformasi birokrasi itu. selain menjual gagasan, pemimpin juga harus memberikan contoh dengan cara yang paling sederhana cara reformasi birokrasi itu harus dijalankan. dalam banyak pengalaman, sekadar menjual gagasan saja tidak cukup. sehingga kecuali kemampuan retorika, pemimpin suka atau tidak, juga dituntut untuk melakukan aksi aksi yang sejalan dengan gagasan yang dijualnya. dan itu, harus dilakukan secara konsisten. sudah tentu, samping keharusan untuk memiliki kemampuan menjual gagasan , pemimpin juga harus memiliki visi untuk memberikan pelayanan yang terbaik. termasuk, juga harus sekaligus cakap dalam merancang, mengelola, dan mengontrol pemanfaatan anggaran secara tepat dan efektif. pendekatan kedua adalah keharusan seorang pemimpin te rus mengkomunikasikan gagasan reformasi birokrasi. pendekatan itu akan menjadi sangat efektif bila dikombinasikan dengan pendek kata monitoring yang bentuknya bisa saja berupa inspeksi men dadak atau tidak terjadwal untuk memastikan bahwasseluruh proses implementasi birokrasi itu memang dijalankan secara natural, dan bukan hanya ketika akan diperiksa oleh atasan. kombinasi langkah langkah ini, bukan hanya akan menggugah kalangan internal, tapi juga bisa merangsang munculnya dukungan eksternal, khususnya dari masyarakat. dengan begitu akan terbangun momentum untuk terus melakukan reformasi birokrasi. momentum ini juga akan memudahkan pemimpin dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi. jika komunikasi yang terbangun bisa dipelihara secara baik dan efektif, maka pendekatan berikutnya adalah meningkatkan kualitas relasi dengan bawahan. seorang pemimpin yang berhasil menjual gagasan adalah pemimpin yang horizontal dan hands on. horizontal berarti memperlakukan bawahan seperti teman. ini tentu lebih bisa masuk hati bawahan dan mendapatkan dukungan mereka. hands on berarti mau turun lapangan (sekalipun tidak disorot media) dan bersedia membantu menggerakkan tim lapangan. pendekatan yang sifatnya horizontal seperti ini, merupakan bagian dari tuntutan zaman. dalam praktek birokrasi modern, pola manajemen yang diimplementasikan sudah seharusnya bersifat horizontal. pola itu menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. bukan tidak mungkin, manajemen horizontal justru akan menjadi instrumen unggulan yang mampu mengantarkan birokrasi indonesia sekelas dengan negara maju dunia pada mendatang. dalam perspektif pemasaran, pendekatan diatas ini merupakan bagian dari pendekatan pemasaran internal. langkah akhir yang perlu dilakukan adalah mengembangkan pendekatan pemasaran eksternal, yakni mengkomunikasikan berbagai perubahan itu kepada publik. indikasi keberhasilan dari reformasi birokrasi itu, antara lain ditunjukkan oleh tingkat kepuasan publik dalam menikmati kualitas layanan yang merupakan hasil dari perubahan yang diciptakan. snn ap" pama mere gak aa". "te rig "sa nom pena ama pem ap paman mara pra ka juga ta" & pe of: daftar si.accordo woo woo wo. mma vii editorial. women pengantar menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrat si.ooo woo woo manah xvii bagian pemimpin dan inspirasi reformasi, eko prabowo.eo.i.i3 pemimpin dan mantra perubahan, anies baswedan. faktor kepemimpinan dalam reformasi birokrasi, bambang hary murti.ooo.o woo woo mom mna pemimpin dan sejumlah keharusan, erry riyama hardjapamekas.ooo.o.komodo.mmmemanaan pemimpin dan praktik reformasi birokrasi, harkristuti harris owo.ooo oom oom mama pemimpin dan praktik pemasaran gagasan reformasi birokrasi, hermawan kertasnya. pemimpin, gagasan reformasi birokrasi, dan bahasa agama, nazaruddin umat.ooooooooooooo oom pemimpin dan peta perubahan, rheinald kasasi. bagian dashboard untuk pemimpin reformasi birokrasi, giant o.ooooooooooooco woo woo wom mna safari kepemimpinan: teori dan praktik terbaik. bagian dashboard pemimpin reformasi birokrasi, sebuah simulasi. lampiran dashboard untuk pemimpin reformasi birokrasi, sebuah simulasi.ooooooooo woo.norma vii nazaruddin umar, wakil menteri agama pemimpin, gagasan reformasi birokrasi, dan bahasa agama sebuah perspektif sebagai sebuah gagasan, keinginan untuk mengimpor menjadikan reformasi birokrasi merupakan sebuah langkah mulia., tentulah lam pengalaman saya, sebuah gagasan dan upaya reformasi birokrasi itu dalam bahasa agamanya adalah ida binafsik, harus dimulai dari diri sendiri. tidak mungkin bisa ada keberhasilan dalam implementasi sebuah gagasan perubahan, sebagus apapun gagasan itu, jika tidak dimulai dari diri sendiri. seluruh proses haruslah diawali dari diri sendiri. misalnya, bagaimana seorang pemimpin harus memformulasikan dan membahayakan gagasan gagasan, lalu bagaimana dia berinisiatif mengerjakan lebih dulu apa yang dia katakan. sebab apa artinya jika dia mampu membahayakan gagasan, tapi tidak dapat melaksanakan itu sendiri. kadang kita juga perlu melahirkan gagasan, mengerjakan gagasan itu, sekaligus mengukur dan mengevaluasi gagasan itu sendiri. jadi utuh. banyak orang yang boleh disebut sebagai produsen gagasan, tapi dia bukan implementing person (pelaksana), sehingga dia tidak bisa mengukur feasibility gagasannya itu atau acceptability masyarakat terhadap gagasan tersebut. sehingga sebaik baiknya pemimpin yang akan menggulirkan sebuah perubahan, dia seharusnya mampu berpikir secara utuh. jika tidak, bagaimana mungkin bisa menciptakan sebuah keutuhan masyarakat. artinya gagasan itu memang harus utuh, bukan sporadis atau parsial saja. karena itu, sesungguhnya gagasan reformasi birokrasi dirahasiakan dalam bahasan agama, sesungguhnya sangat luar biasa. segala tindakan untuk kebaikan itu harus bermula dan disertai kesungguhan niat (nama al a'malu an niyya). tuhan sendiri mengerjakan pekerjaan nya tidak pernah satu kali. selalu dua kali. satu kali jauh al mahfud, yakni menuliskan takdir setiap mahluk dunia atau blueprint, dan kedua kalinya adalah implementasi. tidak gugur sehelai daun dari tangkainya, melainkan sudah tertulis atau terprogram jauh al mahfud. itu tuhan, apalagi kita, manusia. nabi mengatakan nama al a'malu an niyya , segala perbuatan harus disertai dengan niat. artinya, orang yang mengerjakan pekerjaan itu satu kali, itu tidak profesional. jika mau profesional, maka berjalanlah pekerjaan itu dua kali. barulah hasilnya akan perfect. jadi akarnya adalah niat. sayangnya memang niat itu sering hanya diartikan sebagai awaits (saya berniat). padahal, niat itu sesungguhnya juga berarti planning (perencanaan). kalau ada perencanaan, maka selanjutnya adalah action. jadi jika pengertian ini dipahami dan dijalankan, hasilnya akan luar biasa. singkatnya, reformasi birokrasi itu, pertama harus dimulai dari diri sendiri. artinya harus berpikir utuh, melahirkan gagasan gagasan yang sangat utuh. maksudnya tidak mungkin kita bisa membentuk komunitas yang utuh dari pikiran pikiran yang tidak utuh. sehingga secara konseptual pikiran dan gagasan itu harus utuh. kedua adalah keyakinan untuk berhasil dengan gagasan yang utuh. jika orang memiliki pikiran atau gagasan yang utuh, perencanaan matang, maka dia tidak perlu punya kekhawatiran apapun terhadap keberhasilan gagasannya. misalnya, takut gagasan itu satu ketika diambil alih orang lain, dan sebagainya. pikiran atau perencanaan yang utuh sudah pasti mencakup adanya unsur pengamanan untuk mengembangkan gagasan itu agar bisa berjalan tanpa ada distorsi apapun dalam prosesnya. esensinya adalah bagaimana membahayakan gagasan itu dalam bahasa agama. karena sebagus apapun sebuah pemikiran, pada ketiganya akan mengalami krisis partisipasi manakala tidak disampaikan menggunakan bahasa agama. hemat saya, indonesia ini bahasa agama sangat full power. sebagus apapun sebuah gagasan, kalau bertentangan dengan agama, atau jika tidak didukung oleh ulama atau tokoh tokoh aga ma, itu umumnya akan mengalami krisis partisipasi. sebaliknya, jika gagasan itu cerdas, dirahasiakan dengan bahasa agama, semangatnya akan dua kali lipat lebih efektif. alasannya, selain mengerjakan itu untuk keberhasilan dunia, itu juga merupakan perbuatan amal. sehingga selain mendapatkan reward (finansial) yang bagus, dia juga akan mendapatkan pahala yang baik. ada keuntungan ganda. satu sisi secara ekonomi akan bagus, dari sisi keagamaan juga baik. jadi jika seorang pemimpin akan menggulirkan gagasan reformasi, alangkah baiknya jika itu dirahasiakan dengan baha agama. sebagai contoh, bagaimana malaysia berupaya me tingkatkan kesadaran masyarakatnya untuk membayar pajak. maka membahasakannya dengan bahasa agama, yakni meng dikombinasikan himbauan itu dengan perintah untuk membayar zakat. setiap wajib pajak sana, bila membayarkan zakatnya, maka kwitansi pembayaran zakatnya bisa digunakan sebagai faktor pengurang kewajiban pajak mereka. dan malaysia berhasil meningkatkan angka penerimaan pajak mereka hampir dua kali lipatnya, setiap tahun. bayangkan saja, jika pendekatan dengan bahasa agama itu juga diterapkan dalam kaitan dengan implementasi reformasi birokrasi, bukan tidak mungkin hasilnya akan jauh lebih baik. insya allah. sar (ae g pi) (rn uut lagu man perempat tn, ii men ten tap. kan eka, dak yaa ag ante3 kuning aki a33 van ingin yaa uma tile uan far dara dah rheinald kasasi, guru besar manajemen universitas indonesia pemimpin dan peta perubahan melahirkan sebuah perubahan untuk membuat indonesia menjadi lebih baik adalah suatu keharusan. dan karenanya, reformasi birokrasi merupakan butir penting dalam proses menjadikan indonesia lebih baik. tapi perubahan tidak akan pernah terjadi, jika tak ada orang yang mau memulai upaya itu. siapa yang harus memulai dan bagaimana proses itu harus dimulai, dan apa yang diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan itu bisa dilakukan? pertanyaan ini akan selalu muncul ketika kita bermimpi untuk menciptakannya. dalam pandangan saya, perubahan itu hanya mungkin bisa dicapai jika orang yang berniat menggerakkannya itu tahu persis perubahan seperti apa yang diinginkan. saya menyebutnya seba gai peta from to. artinya, seseorang yang ingin menciptakan perubahan itu harus memahami betul keadaan yang ingin diubah nya, dan bentuk perubahan seperti apa yang ingin dicapainya. setiap institusi yang berkeinginan melakukan perubahan itu harus memiliki peta from to. mengapa from to? karena ini adalah teknik kontras. kita hanya akan membedakan hitam dengan putih. hitam adalah keadaan sekarang yang ingin diubah dan putih adalah masa depan. peta tersebut harus lebih dulu dibuat jelas. sebagai gambaran, misalnya perubahan yang dulu dilakukan kepolisian, peta from dan dari perubahan yang akan dijalani itu tergambar jelas. from military police civilian police. dari polisi yang style nya militer, pendidikannya militer, leadership nya militer, pangkatnya militer, komando, menjadi polisi masyarakat sipil. maka pangkat nya pun berubah. bukan lagi letnan kolonel lagi, tapi menjadi akun komisaris besar polisi akbp), dan seterusnya. dari sini, bisa dilihat kepolisian mulai menyadari perubahan yang diinginkan. demikian pula halnya dengan reformasi birokrasi. sebelum sampai pada langkah perubahan, birokrasi secara umum juga perlu jelas dipetakan. karena birokrasi terdiri atas macam macam kegiatan birokrasi yang satu sama lain harus dipisahkan dan tidak boleh disamakan. jika disamakan, maka kultura akan menjadi sama. bisa jadi ini akan mengganggu reformasi birokrasi itu sendiri. sebab, kultur dalam sebuah organisasi juga memiliki sub kultur. jadi, birokrasinya perlu dipetakan dulu. dilihat dari bentuknya, lembaga birokrasi setidaknya dapat dipilah dalam empat bentuk kultur yang mereka jalankan sesuai perannya: pembuat kebijakan: pengawasan: pelayanan: dan operasional. dari setiap peran ini, peta perubahan yang diinginkan harus jelas. tanpa ada kesadaran untuk membuat peta perubahan itu, niscaya tidak akan pernah terjadi perubahan itu. ketika peta perubahan sudah dibuat, ruang perubahan itu menjadi terbuka. dari mana perubahan harus dimulai? pertama, adalah mengubah orientasi pelayanan. kultur melayani yang selama ini berjalan dalam praktek birokrasi itu lebih banyak berorientasi pada melayani atasan. misalnya, semua kebaikan dan fasilitas itu lebih diutamakan untuk atasan. mulai dari ruangan yang bagus, fasilitas yang bagus, hingga bagian keuntungan dari proyek. atasan umumnya mendapatkan fasilitas yang lebih baik dan nyaman. kultur pelayanan yang sebelumnya berorientasi atas ini harus diubah menjadi melayani publik (customer public oriented service). untuk mencapai hal ini, maka jelas diperlukan suatu pelatihan yang memadai demi membangun kultur baru. pembangunan kultur baru itu termasuk mengubah orientasi atasan: dari sebelumnya dilayani menjadi melayani: sebelumnya hanya didengar, menjadi mendengar. sementara, bawahan yang sebelumnya berorientasi melayani atasan, orientasinya diubah menjadi melayani masyarakat dan menjadi ujung tombak dari pelayanan kepada publik. dengan demikian, perubahan orientasi itu mampu membuat seluruh personel instansi birokrasi yang ingin berubah itu memiliki kesadaran baru untuk berempati pada publik. personil juga menyadari hal yang sebetulnya diperlukan publik dari pelayanan yang disediakan instansi tersebut. dalam prosesnya, setiap perubahan yang dijalankan sudah pasti akan diwarnai dengan adanya penolakan. itu pasti. karenanya, langkah kedua adalah memetakan dan menganalisis penolakan. jika sangat keras, pendekatan menuju perubahan yang dijalankan mungkin harus dihentikan dulu. bisa jadi ini karena persuasiveness nya belum terjadi. tapi jika penolakan itu kecil, maka bisa dikatakan persuasiveness nya berjalan dengan baik. jadi penolakan itu, menjadi bagian dari yang harus dievaluasi dalam proses menciptakan perubahan birokrasi (handling resistance). langkah ketiga adalah mengembangkan strategi mengenai semua arah perubahan yang diinginkan itu strateginya secara tertulis (blueprint strategy). ketika blueprint tersedia, semua orang yang diminta untuk terlibat dalam proses perubahan itu tahu dan memiliki tujuan yang sama dan jelas. langkah berikutnya adalah harus ada reward dan punish ment yang juga jelas dan tegas. selama ini birokrasi, keduanya ditempatkan urutan pertama. semua melihat bahwa mereka sudah menerima punishment, misalnya dengan menerima gaji yang kecil. sehingga, yang harus dilakukan awal perubahan adalah menerima reward lebih dulu. agar mekanisme reward dan punishment ini bisa dijalankan, maka harus juga disiapkan mekanisme pengukurannya, yakni penilaian dan evaluasi. ini perlu sebagai landasan dalam praktek penerapan reward dan punishment. butir berikutnya adalah struktur dalam kepemimpinan harus diubah. hirarki dalam organisasi birokrasi terlalu panjang dan berlapis. padahal sekarang kita hidup era horizontal. jadi struktur dalam organisasi birokrasi harus dikurangi atau dirampingkan. untuk memastikan seluruh proses ini berjalan secara efektif, maka tengah proses itu harus ada breakthrough project. ini perlu untuk melihat dampak dari perubahan yang dijalankan. hasil dari program breakthrough project inilah yang nantinya bisa dikembangkan untuk merancang program perubahan yang sifatnya berkelanjutan (sustainable). terakhir, hal penting yang harus diubah adalah adanya keren dengan indonesia yang memposisikan pemerintah adalah segala galanya. dalam praktik reformasi birokrasi, maka peran pemerintah haruslah dibagi. ruang bagi swasta dan masyarakat untuk ikut berperan dalam proses perubahan itu harus diberikan. dengan demikian praktik birokrasi tidak semakin gemuk, melainkan menjadi ramping, lebih efisien, dan beban anggaran pun menjadi tidak besar dan efektif. sehingga, keinginan mengubah birokrasi indonesia menjadi lebih baik sangat dimungkinkan. sisa apa2 stok bmgianil ana tag lara, pes term nana tea pap tegak stan ter pria lia bat. bana kta kas meses ari bia web ogan cepat wes uob na sona bau lak : i sea aga rap giant nugroho reformasi birokrasi, sebuah keharusan baru sekitar kejatuhan presiden soeharto dari tampuk kekuasaan tahun ada seluruh tentang reformasi birokrasi. konon, awal tahun presiden soeharto sangat berkenan dengan buku berjudul reinventing government (yang ditulis david osborne dan ted gabler, terbit tahun begitu terkenalnya beliau akan buku tersebut, maka, kabarnya, seluruh menteri dibelikan buku tersebut, dan diminta mencermati isinya. hasilnya, tahun kemudian terjadi reformasi birokrasi: pak harto dilengserkan oleh para menterinya sendiri. pada saat berjumpa dengan mantan presiden soeharto sekitar november sebelum beliau sakit saya tidak menanyakan kepada beliau seluruh tersebut, tetapi dari obrolan panjang itu, saya menangkap bahwa itulah makna reformasi birokrasi indonesia. entah karena seluruh yang nampaknya setengah benar tersebut, maka dapat dikatakan reformasi birokrasi indonesia senantiasa jalan tempat, kalau tidak jalan mundur. setiap pemimpin birokrasi cemas akan kehilangan kekuasaan dan kewenangan yang dia pautnya dengan sangat sulit dan kadang teramat mahal. reformasi menjadi bagian dari sekuensi perjalanan indonesia. proses yang dicirikan dengan kejatuhan kekuasaan yang berlabel orde baru tahun meletakkan reformasi birokrasi menjadi salah satu bagian penting dalam program reformasi kebangsaan secara menyeluruh. kesadaran tersebut diformalkan dalam bentuk kebijakan reformasi birokrasi dalam rupa undang undang uu) tahun tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. pada tahun ditetapkan pula tentang pokok pokok ke pegadaian. pada tahun diterbitkan tentang keuangan negara. sebagai pelengkapnya, diterbitkan tahun tentang perbendaharaan negara. pada tahun dikeluarkan tentang tanggung jawab keuangan negara, disusul dengan tentang sistem peran canaan pembangunan nasional dan tentang pemerintahan daerah. kebijakan operasional yang mengatur ten tang reformasi birokrasi dituangkan melalui peraturan presiden tentang grand design reformasi birokrasi dari sejumlah penelitian tentang kinerja reformasi birokrasi indonesia sepanjang (antara lain riyanto dkk, riyanto, prabowo dkk, prabowo dkk, prabowo, azhari, nugroho, hid, pramusinto purwanto, hid, mulyadi, memberikan arah simpulan yang dibanguntemuan riyanto riyanto dkk, riyanto memberikan dasar pemahaman yang makin jelas, budaya materialisme pada masyarakat membentuk budaya birokrasi yang lateralis pula. temuan dari prabowo dkk dan nugroho dari studi pada berbagai daerah otonom yang berhasil melakukan reformasi birokrasi menunjukkan hal yang sama, meski dengan sisi pandang yang berbeda, yaitu bahwa reformasi yang berhasil ternyata adalah reformasi yang dipimpin oleh pemimpin birokrasi yang reformis. kasus jembrana prabowo dkk, nugroho, sragen prabowo, hingga boron talo muhammad, menunjukkan bahwa budaya paternal lime masyaradari gde binasa jembrana, fadel muhammad gorontalo, hingga gamawan fauzi solok adalah pemimpin birokrasi yang reformis. alhasil, reformasi birokrasi bawah kekuasaannya berhasil baik. pelajaran terbaiknya adalah bahwa pada lingkungan pater balistik, reformasi birokrasi cenderung berhasil jika pemimpinnya cakap dalam memimpin reformasi. jadi, peran pemimpin bukan saja penting, melainkan menentukan. pemimpin adalah prime mover. gamawan, binasa, dan fadel bukan orang yang menyerahkan reformasi birokrasi kepada bawahannya, tetapi dipimpinnya sendiri. bahkan, mereka sendiri memimpin perumusan rancang bangun atau rencana strategis dari reformasi birokrasi. hal yang sama dilakukan oleh duet sby jk pada saat meteor masi birokrasi pemerintahan indonesia pada tahun hal yang sama dilakukan oleh soeharto awal orde baru. hal yang sama, dan relatif lebih berhasil, dilakukan oleh lee kuan yew singapura, mahathir mohamad malaysia, ying jeou taiwan, zhu rongga china, hingga bill clinton gore as. kesemuanya mengerucut kepada premis bahwa reformasi birokrasi ditentukan oleh pemimpinnya. premis tersebut sesungguhnya tidak luar biasa, karena dr. giant nugroho adalah penasihat kepemimpinan. beberapa kliennya adalah para pimpinan organisasi pemerintahan, militer, politik, bisnis, pendidikan, budaya, sosial, agama, dan kemasyarakatan.la adalah pengajar pada program pasca sarjana universitas indonesia, universitas pertahanan, diklat pim jenjang dan lembaga administrasi negara, sesko tni, sesparlu kementerian luar negeri. sebelumnya pernah mengajar pada university malaya kuala lumpur, dan sebagai guru besar tamu pada school political science and public administration, pada best chengdu, china. menjadi salah satu pembicara pada international conference for public administration selama liga tahun berturut turut sektor bisnis dipenuhi dengan temuan temuan pivotal bahwa perubahan perubahan dramatis yang menyelematkan korporasi atau untuk mengherankan korporasi ditentukan oleh para pim pinang puncaknya. pengalaman klasik lee laccoca sewaktu mence dapatkan chrysler, jack welch yang membawa general electric menduduki ranking teratas perusahaan terbaik dan terbesar dunia selama lebih dari tahun, hingga steve jobs yang membuat apple menguasai kembali gadget komunikasi dan komputer selama tahun terakhir ini. konsep dari menteri bumn tari abang sewaktu hendak menyelamatkan (turn around) badan badan usaha milik negara bumn) adalah dengan cara melakukan holdingisasi bumn menjadi bumn. tujuannya adalah untuk memastikan setiap bumn dipimpin oleh ceo yang reformis. lebih mudah ceo kelas dunia yang reformis dibanding ceo kelas dunia yang reformis. dus, leader matter! mengapa lagi lagi pemimpin? pemimpin dan kepemimpinan adalah isu abadi manusia dan kemanusiaan. guru manajemen louis allen mengemukakan secara denial, katanya the great question our times how reconcile and integrate human effort people everywhere can work good and not their common disaster. the answer largely upon the capabilities leaders all positions all segments society. dalam waktu normal, pemimpin adalah rekonsiliator dan integrator kekuatan manusia, terlebih pada saat perubahan, dan dalam konteks ini dalah reformasi birokrasi. hal ini digarisbawahi oleh erry riyama hardjapamekas pada buku ini yang mengatakan bahwa hal terpenting dalam kaitan dengan upaya perubahan (reformasi birokrasi red). prof. anies baswedan, rektor universitas paramadina menge makanan bahwaimplementasi reformasi birokrasi. peran pemimpin, menjadi kunci keberhasilan dari upaya itu. prof. eko prabowo, wakil menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi mempunyai temuan yang sama, bahwadr. hermawan kartajaya, begawan pemasaran indonesia, secara unik melihat reformasi birokrasi sebagai produk produk politik yang harus bisa dipasarkan baik dalam birokrasi maupun masyarakat. pemimpin reformasi birokrasi menjadi kritikal karena menjadi pihak yang harus menjalankan peran sebagai manajer pemasarannya dan cara atau langkah produkreformasi birokrasi bisa dipasarkan. hermawan menggarisbawahi bahwa sebagai produk uniknya kumpulan tulisan yang diedit dalam satu tema administrative reform developing countries yang disunting oleh ali farazmad dan gerald maiden dalam administrative reform tidak menyebut peran pemimpin dalam reformasi birokrasi. barangkali ini menjadi penyebab mengapa para ilmuwan administrasi dari barat putus asa melihat proses reformasi birokrasi negara berkembang yang mereka dampingi, dan tak kunjung berhasil lihat pada pernyataan maiden yang mengemukakan bahwa administrative reform the developing countries beyond possible maiden ) karena mereka fokus kepada proses dan kelembagaan, dan kepada faktor pemimpin.prof. nazaruddin umar, wakil menteri agama, menekankan bahwa dalam dimensi keagamaan pun reformasi birokrasi meru pakan gagasan dan langkah mulia. kemuliaan itu karena fokus kepada. tentulah hal itu n, yang penting lagi adalah bagaimana setiap pemimpin reformasi birokrasi menyadari bahwa gagasan dan upaya reformasi birokrasi itu dalam bahasa agamanya adalah ida binafsik, atau harus dimulai dari diri sendiri. prof. harkristuti harkrisnawa, direktur jenderal perlindungan hak asasi manusia ham) kementerian hukum dan hak asasi manusia, dan prof. herald kasasi, guru besar manajemen uni veritas indonesia, melihat pemimpin dalam dimensi proses editorial alam sebuah rapat kerja kabinet, presiden susilo bam d: : yudhoyono menyatakan bahwa penghambat pembangunan indonesia adalah: birokrasi, infra struktur dan korupsi. pembenahan birokrasi secara sunda mental harus dilakukan tingkat pusat dan daerah. member bahan ini juga menjadi kunci untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.! dalam konteks kebijakan, reformasi birokrasi telah di akomodasi dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional rvhpn) dokumen rvhpn menyebut isme aparatur negara dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. rancangan kbbi akan dan strategi nasional tersebut dituangkan secara rinci dalam suatu grand design reformasi birokrasi sebagai arah kebijakan pelaksanaan nasional. grand design adalah tindak lanjut kebijakan dan strategi nasional pembangunan aparatur untuk mendukung weber presiden susilo bambang yudhoyono sby) saat membuka retreat atau rapat kerja pemerintah ruang garuda, gedung induk, istana bogor, jumat reformasi birokrasi. jika herald melihat bahwa pemimpin adalah bagian yang perlu direformasi, maka harkristituti menilai bahwa pemimpin adalah figur yang memberikan pendekatan berbeda dari reformasi birokrasi agar reformasi tersebut dapat dijalankan. catatan harkristuti menjadi relevan, karena reformasi birokrasi mempunyai konsekuensi bersimpangan dengan kebijakan publik yang ada, baik berupa peraturan perundangan, hukum, maupun regulasi, sehingga tantangannya adalah membuat reformasi kerja lan tidak berliku, tetapi tidak menabrak kebijakan yang ada. dus, kesimpulannya, leader matter! jika pemimpin menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi, lantas apa yang perlu dilakukan? pertama tama, harus disadari bahwa pemimpin birokrasi, khu susunya puncak pimpinan, yaitu presiden, gubernur, walikota, dan bupati adalah pemimpin yang tidak dipilih melalui proses fit and proper yang penuh, seperti halnya memilih direktur utama perusahaan. ada pilihan politik yang dilakukan oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dapat mengeliminasi calon terbaik, dan mendudukkan calon yang lain. entah karena prosesnya direkayasa, ataupun karena memang figur tersebut yang dikehendaki rakyat. vox populi, vox deo. suara rakyat adalah suara tuhan. dengan demikian, perlu disadari sepenuhnya, bahwa jika ada pemimpin birokrasi yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin reformasi birokrasi, maka solusinya bukanlah diganti, melainkan dimasukan:, diharapkan. kedua, dengan demikian, pola pikir dalam reformasi birokrasi adalah: reformasi birokrasi harus berhasil untuk itu, diperlukan reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik untuk mendapatkan reformasi yang berjalan dengan baik, diperlukan pemimpin birokrasi yang mampu mereformasi birokrasinya siapa pun pemimpin birokrasi, akan lebih mampu memimpin dalam menjalankan reformasi birokrasi jika mempunyai kemudi yang baik dan memadai, yaitu dashboard pemimpin reformasi birokrasi. model berpikirnya digambarkan sebagai berikut: aha mampu berjalan birokrasi kok mereformasi denganbaik berhasil birokrasinya dengan demikian, tantangan terbesar adalah bagaimana kita ktt membangun teknologi dashboard apa kepemimpinan reformasi birokrasi? ukuran ukuran dan nilai nilai apa yang mampu mengungkit (leverage) kekuatan tersembunyi dari setiap pemimpin birokrasi? bagaimana kita menjadikannya sebagai sebuah user friendly technology, sebagaimana telepon tangan (handphone) yang dapat dimanfaatkan dengan penuh guna, baik oleh presiden hingga pekerja rumah tangga? bagaimana kita memastikan bahwa teknologi tersebut dibangun dari suatu bangunan teori yang memadai untuk menjadikannya sebagai dashboard yang unggul dan dapat dipergunakan oleh setiap pemimpin reformasi birokrasi, dalam arti tidak perlu menjadi bahan hujatan akademis, maupun lelehan praktik, baik karena mempunyai dukungan teori yang mencukupi, maupun karena dapat dimanfaatkan oleh para pemimpin tanpa mereka perlu didampingi oleh konsultan. bahkan, pada titik yang ekstrim, bagaimana teknologi ini bekerja sebagaimana olah raga golf, mana setiap pemainnya dipaksa untuk jujur dengan dirinya sendiri terhadap jawaban jawaban yang diberikannya dari setiap pertanyaan dari setiap dashboard? tantangan tersebut dijawab dengan memahami bahwa pada akhirnya masalah kualitas pemimpin dan kepemimpinan bukan lagi berada pada ranah teori atribut atau yang diharapkan oleh pengikutnya ataupun teori orang besar bahwa pemimpin senantiasa melahirkan pemimpin, sehingga kepemimpinan adalah masalah pewarisan gen orang besar. kepemimpinan juga bukan semata mata masalah praktik dan seni, tetapi lebih dari itu. disebut teknologi karena mempermudah manusia dalam bekerja. teknologi yang terbaik yang pernah ditemukan manusia pada abad ke adalah manajemen. lihat drummer model berfikir dashboard dikembangkan oleh pendekatan balanced score card yang dipelopori oleh robert kaplan dan david norton safari kepemimpinan: teori dan praktik terbaik dalah james kontes dan posner dalam leadership challenge yang menetas mengembalikan: kan bahwa kepemimpinan adalah tan smu gan tangan bagi organisasi, dan sebaliknya keunggulan organisasi merupakan tan tangan abadi dari setiap pemimpin. pada konteks reformasi birokrasi, kekuatan pemimpin menjadi penentu, sejak pemahaman reformasi birokrasi diungkap osborne dan gabler dalam reinventing government hingga rangkaian temuan dan kajian tentang reformasi birokrasi indonesia, khususnya temuan dari eko prabowo dkk dalam state reform indonesia yang menegaskan bahwa reform the bureaucracy must begin with the point view and the number one person's commitment the country (h. dan agus riyanto dalam reformasi birokrasi yang mengungkap gamblang ketergantungan dari birokrat tingkat atas, menengah, dan bawah kepada top leader dalam birokrasi sebagai fakta budaya materialisme dalam masyarakat dan demikian pula birokrasi (h. serta kajian pengalaman reformasi birokrasi singapura yang dicatat boon siong neo dan geraldine chen dalam dynamic governance yang mengemukakan perlunya para pemimpin reformasi birokrasi untuk mempunyai kecakapan untuk think again, think ahead, dan think across. tantangan terbesar bagi rekor birokrasi dipahami bukan sekadar membangun sena good government dan kemudian social sectors good governance. mempergunakan konsep dari jim collins dalam good great and the social sector anna disajikan kemungkinan, bahwa mela jui reformasi birokrasi kita dapat men (ag ditransformasikan birokrasi yang buruk aman masa (unbound) birokrasi yang unggul (great). reformasi birokrasi tidak cukup menjadikan birokrasi menjadi good, karena pada akhirnya good lah yang menjadi musuh great. dalam good terlalu banyak kenikmatan yang menyebabkan organisasi birokrasi tenggelam dalam zona kenikmatan (comfort zone) yang membuat. dan, untuk itu diperlukan pemimpin yang berkelas level leadership, yaitu pemimpin yang mampu menggabungkan antara dua nilai yang paradoks: personal humility dan professional will (h. tantangan reformasi birokrasi dan upaya mentransformasikan birokrasi dari unbound great menjadi semakin melipat, dengan fakta bahwa peradaban setiap masyarakat telah memasuki peradaban yang disebut peter drummer sebagai peradaban the next society peradaban itu yang memaksa setiap pemerintah untuk semakin inovatif, dengan jenis dan karakter yang berbeda dengan hari ini, terlebih karena pemerintah semakin memegang peran kunci dalam kemajuan peradaban setiap masyarakat, tanpa kecuali (h. dan, karena membuat setiap negara cry for leadership! mereka mencari pemimpin pemimpin hebat, dan jika tak mendapati, mereka hanya dapat meratapi, karena akan menjadi awal dari akhir peradaban mereka (h. yang sama ditemukan oleh geoffrey brewer dan barb sanford dalam decade change dari data data pen titian gallup as), yang memastikan bahwa masyarakat hari ini dan depan adalah masyarakat yang ber gerak dengan kemungkinan yang tak terbayangkan oleh birokrasi masa lalu, sehingga hanya birokrasi berikut atau next bureaucracy yang mampu begfenet bee kan kanan merespon dan mempertahankan perjalanan peradaban masyarakat, khususnya era mana rasionalitas semakin digusur oleh bounded rationality, ketika keputusan keputusan penting pasar ataupun sosial dikendalikan oleh ilusi kognitif daripada analisis rasional (h. ilusi kognitif adalah pembuatan keputusan yang digerakkan oleh intuisi daripada rasio, mana tantangannya adalah menjadikan rasio sebagai inti intuisi, dengan kecepatan dan waktu sebagai kata kunci, sementara kualitas sudah bukan menjadi perdebatan lagi, karena harus kualitas tinggi. untuk itu akan diperlukan pimpinan birokrasi yang lugas dan tegas dalam mengambil keputusan, tanpa terjebak dalam dimensi emosional intuitif, melainkan rasional intuitif# sebuah model yang dikembangkan dari pemikiran prof. kanoman, penerima nobel ekonomi pada tahun brewer sanford, namun demikian, pengembangan konsep dashboard kepemimpinan tidak dapat mengabaikan kontribusi dari kompi lasi pemikiran kepemimpinan yang ditulis oleh gary yuk dalam leadership organization yang membuka jendela fakta, bahwa pemimpin dan kepemimpinan dalam organisasi adalah agenda yang kompleks, dari dimensi personal, organisasional, ke cakupan, keterampilan, kekhususan, hingga etika. tanggung jawab pemimpin bahkan merentang dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian. kadang bermain depan, tengah, dan belakang seperti falsafah ing ngarai sung tulodho, ing madya mangun kargo, dan tut wuri handayani nya hajar dewantara. meski tidak dipungkiri, pemimpin birokrasi adalah seorang change leader, seperti ditemukan dan diverifikasi oleh john potter dalam what leaders really do: kepemimpinan dan perubahan yang secara khusus menekankan perlunya change leader karena organisasi hari ini adalah organisasi yang berubah, sehingga tugas pemimpin organisasi adalah memilih strategi perubahan itu sendiri (h. dst). pertanyaannya adalah, apa kriteria untuk menjadi pemimpin perubah yang berhasil sektor non bisnis. william neil merangkum dalam military and political leaders success menemukan beberapa faktor unik. pertama, mereka adalah pribadi yang disiplin dan punya determinasi. kedua, mereka membangun kepercayaan dengan integritas. ketiga, mereka memperjuangkan apa yang mereka yakini sebagai kebaikan. keempat, mereka senang biasa melakukan inovasi kepemimpinan. kelima, mereka senantiasa membangun peluang baru untuk organisasi yang mereka pimpin. dan, keenam, mereka memotivasi orang lain warga organisasi untuk menang. untuk itu, pada akhirnya diperlukan seorang real change leaders rcl), sebagaimana dikembangkan oleh john kapten bach yang menemukan bahwa para rcl adalah pemimpin yang mempunyai paling tidak mempunyai lima kekuatan: komit men, keberanian, inisiatif, motivasi, dan mampu membuat orang orang sekelilingnya berprestasi (h. seorang rcl adalah seorang energyzer, yang membuat organisasi yang gagap menjadi organisasi yang gesit. engan demikian, temuan akan d reformasi tidak lagi membahas tentang kredibilitas integrity sebagaimana yang diungkap oleh james kontes dan barry posner dalam credibility yang menyebut setidak peuuuua ata nya empat muatan kredibilitas, yaitu honest, forward looking, inspiring, dan competent. bukan karena tidak penting, tetapi karena memang tidak perlu kiper kebaikan arti pentingnya. juga sudah me lewati bahasan tentang integritas, sebagai mana dikupas oleh james brother dan daniel halaran dalam integrity matters yang mengemukakan bahwa kejujuran, disiplin, dan kesetiaan adalah kunci integritas. bukan juga karena ti dak penting, karena sudah tidak perlu diperdebatkan arti pentingnya. karena kualitas kepemimpinan bagi pemimpin reformasi birokrasi mulai memasuki ranah yang disebut oleh warren tennis, jagdish paruh, dan ronnie lesser sebagai beyond leadership mana kepemimpinan bukanlah isu yang diketahui oleh para pemimpin, melainkan disadari. dari fakta ketahuan (knowing) menjadi fakta kesadaran (consciousness). dan, ini bukan masalah pemimpin yang melambung langit, menjadi filsuf, melainkan pemimpin yang bumi dan membumi. karena daya topang kekuatan kepemimpinan ditransformasikan dari pengetahuan tentang kepemimpinan menjadi apa yang disebut oleh jon nefeld sebagai alchemy leader sebuah penyadaran bahwa kepemimpinan mempunyai se nyawa kimia yang tidak sekedar barat atau timur , tetapi senyawa keduanya. pemahaman ini menjadi kata kunci karena, pembelajaran para pemimpin birokrasi barat eropa barat maupun as tidak serta merta merubah mereka menjadi sosok yang berbeda, melainkan menjadikan mereka sebagai sosok yang lebih mengerti . safari pembelajaran kepe pimpinan mengerucut kepada fakta pemimpin yang akuntabel. gerald ukraines dalam the accountable leadership meyakinkan kita bahwa balik horison kepemimpinan dan senyawa kimia kepemimpinan, yang ada adalah pemimpinyang bertanggungjawab atas kepemim perannya. adalah orang yang ken pap membangun organisasinya men senator names. mo. jadi organisasi yang bertanggung jawab. itulah esensi dari reformasi birokrasi. bukan karena pada hari ini birokrasi merupakan organisasi yang tidak bertanggungjawab kepada lingkungannya meski kadang terjadi demikian namun yang lebih penting adalah makna dan kualitas tanggung jawab birokrasi berubah dari waktu waktu. pertanyaannya adalah: bagaimana membangun the accountable leadership? pertama, mereka adalah pribadi yang mampu dan cakap dalam mengelola dirinya sendiri. jim biolog dkk (eds.) merangkum sejumlah penelitian dari harvard business school tentang bagaimana memanajemen diri sendiri dalam serial managing yourself kedua, mampu membangun kualitas kepemimpinan dari dalam diri sendiri, seperti yang dianjurkan oleh howard haas dan bob tawarkan dalam the leader within alasannya sederhana dan faktual: terlalu banyak organisasi yang overmanaged and unveiled, karena para pemimpinnya gagal mengembangkan kualitas kepemimpinan secara organik dari dalam dirinya sendiri (h. ketiga, harus menjadi eksekutif yang efektif. hasilan dalam rangka menciptakan indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. tujuan grand design secara eksplisit menyatakan akan menciptakan aparat yang bersih, berintegritas, dan hal pos tif lainnya. dalam konteks ini terlihat tantangan yang cukup besar dalam mewujudkan tujuan reformasi birokrasi verse but. pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) biro kuat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan profesional. birokrat semua ting katapanduan untuk pimpinan reformasi birokrasi, mengapa perlu? sejumlah penelitian tentang kinerja reformasi birokrasi indonesia memberikan arah kesimpulan yang miripsatu hal yang menarik adalah bahwa justru sebagian besar daerah yang dipimpin oleh individu yang reformis mampu menunjukkan adanya perubahan birokrasi yang baik.? artinya, individu yang reformis tersebut mampu merangsang para stafnya untuk berbuat hal yang sama demi tercapainya tujuan bersama. tidak dapat dipungkiri bahwa budaya materialistik dalam grand design disebutkan teh peter drummer, da bukunya the effective kos ussr enuzenan executive yang me mengemukakan lima ciri eksekutif yang efektif. pertama, tahu bahwa waktu berjalan dengan cepat, untuk itu senantiasa mengelola setiap urusan dengan sistematis dan the effective mampu mengendalikan prosesnya. executive kedua, adalah orang yang fokus kepada kontribusi daripada sekedar bekerja, sehingga pertanyaan benaknya senantiasa apa hasil yang diharapkan dari keberadaan saya , lebih dari sekedar menyelesaikan pekerjaan. ketiga, adalah orang yang fokus kepada kekuatannya, dan bukan kepada kekurangannya, sehingga tidak memulai dari apa yang tidak dapat dilakukannya. keempat, adalah orang yang fokus kepada beberapa area kinerja utama yang menghasilkan hasil yang menakjubkan. kelima, adalah orang yang mampu membuat keputusan yang efektif, tidak peduli bagaimana pun sistemnya, lingkungannya, bahkan orang orang sekelilingnya. karenanya, lebih mengedepankan kapasitas dirinya untuk membuat penilaian (judgement) yang didasari kepentingan organisasi daripada kon sensus atas fakta fakta dan alternatif alternatif. akhirnya, pemimpin asma yang berhasil adalam pemimpin yang menyadari bahwa kepemimpinan berkenaan dengan manusia: dari manusia, oleh manusia, untuk manusia. karena perubahan adalah kata yang disadari atau tidak adalah kata yang tidak nge banyak disukai. manajemen per ubahan pada dasarnya sesuai perubahan itu sendiri . seperti gennnannunnnn kata pendiri ilmu administrasi publik, woodrow wilson, you want make enemies, try change something kirby, karena itu, nasihat dari stephen robbins perlu diagendakan, yaitu bagaimana pemimpin mempunyai pengetahuan tentang the truth about managing people karena pada akhirnya, pemimpin reformasi birokrasi perlu menemukenali titik titik perlawanan kunci dari manusia yang dipimpinnya, dan memenangkan perang dengan damai sana. dan, masalah kuncinya adalah masalah bagaimana pemimpin dipercaya untuk memimpin perubahan dalam rupa reformasi birokrasi. social eligibility menjadi lebih genting dan penting daripada organizational eligibility. les coba memutuskannya dalam satu kata kunci: trust agenda membangun dashboard kepemimpinan menjadi sebuah perjalanan menarik dan penting dalam tugas memakai kan agar reformasi birokrasi berjalan bukan saja dengan baik dan berhasil, namun juga dapat dijalankan dengan mudah atau nyaman dan menyenangkan. ini menjadi kata kunci, karena pada dasarnya, pemimpin yang mampu membawa organisasinya menjadi sukses, sebagaimana dikemukakan peter drummer dalam pengantarnya pada the leader the future adalah orang orang yang berlainan satu sama lain. dari penelitiannya selama lebih dari tahun, drummer menemukan bahwa para pemimpin yang efektif mempunyai berbagai bagai karakter pribadi, ada yang pemarah, ada yang pendiam, ada yang introvert, ada pula yang introvert. namun yang pasti mereka tidak mempunyai personality trait yang disebut sebagai kharisma, atau setidaknya mereka tidak pernah mempergunakan istilah tersebut bagi dirinya. para pemimpin yang efektif adalah mereka yang dikenali dari empat ciri pemimpin. pertama, mereka paham bahwa definisi pemimpin adalah mereka yang mempunyai pengikut, karena mereka diikuti. kedua, pemimpin efektif bukanlah seseorang yang dicintai ataupun dipuja. kepemimpinan bukanlah masalah popularitas, tetapi masalah hasil yang diberikannya. ketiga, mereka tahu bahwa pemimpin adalah seseorang yang terlihat, atau sangat nampak, sehingga mereka tahu bahwa tugas mereka adalah membangun teladan teladan dan contoh contoh. keempat, mereka tahu bahwa kepemimpinan bukanlah tentang jabatan, kedudukan, ataupun kewenangan: kepemimpinan adalah tentang tanggung jawab. bagian iii dashboard pemimpin reformasi birokrasi sebuah simulasi pemimpin dan perubahan adalah dua sisi dari keping uang pomdashboard pertama: control pada perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi pada organisasi yang dipimpinnya: dashboard kedua: control untuk memenuhi tuntutan owner, yaitu presiden, sebagai lembaga yang secara struktural formal mengamanatkan reformasi birokrasi, dan customer, yaitu publik atau masyarakat, sebagai pihak yang berhak mendapatkan kebaikan dan nilai sebagai hasil reformasi birokrasi, dashboard ketiga: control dalam proses reformasi birokrasi, mana prosesnya diserahkan kepada organisasi birokrasi masing masing, dengan dikelompokkan pada dua kluster generik, yaitu perubahan dan pelembagaan (perubahan) dashboard keempat: control secara internal, yang berkenaan dengan kapasitas, dan eksternal, yang berkenaan dengan pengaruh dashboard pertama: mw birokrasi dushboardke dua: ntonrotpada perencanaandan lose seed pip uitomroturtuk memenuhi tenang gambar empat dashboard utama untuk pemimpin reformasi birokrasi: beberapa karakter dari dashboard yang dikembangkan adalah: terdapat empat dashboard utama, yang masing masing dibagi menjadi dashboard, sehingga terdapat total dashboard. setiap dashboard berupa skala keunggulan dari yang terendah antara lain diungkap pada demikian anies baswedan, herald kuasai, antara lain diungkap pada pemikiran eko prabowo, eri riyama hardjapamekas, herald kuasai antara lain diungkap pada pemikiran anies baswedan, eri riyama hardjapamekas, hermawan kartajaya, rheinald kasasi, hingga perunggu dari pemimpin birokrasi yang melakukan reformasi birokrasi. skor terendah adalah dan skor tertinggi adalah setiap skala diwakili oleh satu perangkat daftar pertanyaan yang terdiri dari (lima) pertanyaan yang dapat diisi hanya oleh pemimpin dimaksud. jawaban yang diberikan oleh pemimpin dimaksud secara jujur dan jawaban dirahasiakan oleh yang bersangkutan, dengan asumsi jika yang bersangkutan masih belum masuk pada bar tinggi, dapat menjangkau bar atasnya, dengan cara memampukan dirinya untuk menjawab pertanyaan dengan jawaban yang berada pada bar atasnya. dashboard ini digunakan hanya oleh pemimpin, tanpa perlu didampingi oleh asisten atau staf. masing masing dashboard digambarkan sebagai berikut: setiap kapan peraga) porn mem meninmnanga: mpolasaf papan papan gambarpemimpin dan perubahan adalah dua sisi dari keping uang reformasigambarfs, rom san int birokrasi sebagai mesin memar minang apaan |
bupati bireuen provinsi aceh peraturan bupati bireuelaksanakan ketentu: tahun tentang petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional keluarga berencanamemutuskan:sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten bireuen. dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong, perempuan dan keluarga berencana adalah dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong, perempuan dan keluarga berencana kabupaten bireueanbawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong, perempuan dan keluarga berencana..untuk melahirkan serta mengatur kehamilankualifikasi dan standar kompetensi serta dibag, dan pengembangan program kubiknasional. bantuan operasional keluarga berencana yang selanjutnya disingkat bomb adalah dana alokasi khusus nonfisik berupa bantuan biaya operasional balai penyuluhan kb, bantuan biaya pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang kabupaten fasilitas kesehatan kb, biaya operasional integrasi program kubik dengan program pembangunan lainnya gampong kb, dukungan operasional pembinaan program kubik bagi masyarakat oleh kader (kbd dan sub kbd), dan dukungan media kie dan manajemen bomb. kampung adalah satuan wilayah setingkat gampong dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, dan pembangunan keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematik dan sistematis. pembantu pembina keluarga berencana desa kbd) pos gampgampong yang ditetapkan diangkat oleh keuchik. sub pembantu pembina desa sub kbd) pos juruchik. media komunikasi, informasi dan edukasi yang selanjutnya disebut media kiedukungan manajemen adalah biaya untuk mendukung honorarium fasilitator kegiatan yang didanai dari dana bomb.. staff meeting adalah pertemuan teknis evaluasi dan pelaksanaan program kubik setiap minggu yang dipimpin oleh kepala upt kb koordinator pkb yang dihadiri oleh pkb pkb. rapat teknis adalah pertemuan teknis evaluasi dan pelaksanaan program kubik yang dilaksanakan balai penyuluhan dihadiri oleh kbd sub kbd dan atau kader kelompok kegiatan bina keluarga. pertemuan lombok kerja kampung yang selanjutnya disingkat pokja kampung k:: adalah pertemuan membahas usulan, rencana, pelaksanaan, monitoring valuasi, dan permasalahan yang timbul pada kegiatan program kubik dan program pembangunan lainnya gampo dan organisasi perangkat daerah lintas sektor, camat, keuchik, pkb pkb, ketua pkk kecamatan, ketua pkk gampong dan kbd sub kbd dan anggota kelompok kerja, pertemuan forum musyawarah tingkat gampong kampung adalah pertemuan, tuha peut, tuha lapan, lembaga kemasyarakatan gampong lainnya. lokakarya mini tingkat kecamatan gampong kampung adalah pertemuan evaluasi kegiatan kampung kb, identifikasi permasalahan dan mencari solusi terhadap masalah kendala yang dihadapi kampung kb, yang dihadiri oleh keuchik dan perangkat gampong, camat dan perangkat kecamatan, pkb pkb, petugas lapangan instansi terkait, kader kelompok kegiatan kubik dan kader kelompok kegiatan lintas sektorkabupaten bireuen. tujuan ditetapkan peraturan ini adalah untuk: menyediakan dukung, menyediakan dukungan dana pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong, perempuan dan keluarga berencana setiap fasilitas pelayanan keluarga berencana kabupaten bireuen, menyendiri:an dukungan dana kegiatan integrasi program kependudukan dan keluarga berencana dan pembangunan keluarga dan program kembang:ian lainnya gampong kb, d.menyediakan dukungan dana operasional media kie dan manajemen bomb. ruang lingkup dan sasaran pemberian dana bomb meliputi, pendistribusian alat dan obat kontrasepsi seluruh fasilitas kesehatan yang melayani keluarga berencana dan telah teregistrasi, kampung yang dicanangkan dan telah mendapatkan pengukuhan dari pemerintah kabupaten bireuenrada kampung tersebut pada setiap kegiatan namun penganggur:fasilitasi media lainnya dan atau media elektronik. bab sumber dana dan pengalokasian dana bomb dana bomb bersumber dari dana alokasi khusus non fisik yang dianggarkan dalam apbd bireuen. pemerintah #kabupaten bireuen mengalokasikan dana bomb dalam apbd setiap tahun untuk operasional balai penyuluhan kb, operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi, operasional integrasi program kubik dan program pembangunan lainnya kampung kb, operasional pembinaan program kubik bagi masyarakat oleh kader kbd dan sub kbd, dukungan kie dan manajemen. besaran alokasi dana bombkubik dan program pembangunan lainnya kampung diberikan berdasarkan rencana kegiatan dari pengelola kampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab iii penggunaan dana bomb dana bomb diperuntukkan guna membiayai kegiatan yang meliput, biaya operasional pengolahan data, staff meeting rapat teknis, d.alat tulis kantor dan atau penggandaan dan atau penjilidan dan atau fotokopi, biaya langganan daya dan jasa, f . biaya pemeliharaan balai penyuluhan yaitu:ac kipas, dan biaya pengamanan balai penyuluhan yaitu biaya untuk membayar honorarium satuan pengamanan satpam) dalam menjaga keamanan balai penyuluhan dari ganguan kamtibmas. biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi dapat digunakan untuk: bahan bakar minyak dan atau biaya transport, biaya jasa pengiriman ekpedisi, biaya makan dan minum, biaya pengepakan, biaya bongkar dan atau muat, pertemuan forum musyawarah tingkat gampong lokasi kampung kb, lokakarya mini tingkat kecamatan dan gampong lokasi kampung kb. operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan. biaya dukungan media kie dapat digunakan untuk:. biaya dukungan manajemen dana bomb dapat digunakan untuk: honorarium fasilitator kegiatan dana bomb pada bidang tanduk dan dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong, perempuan dan keluarga berencana kabupaten bireuen, dukungan administrasi antara lain atk dan penggandaan dan atau penjilidan: rapat rapat pertemuan koordinasi, sosialisasi dan perencanaan bagi pengelola program kubik dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong, perempuan dan keluarga berencana kabupaten bireuen serta monitoring dan evaluasi dari kecamatan kabupaten dan atau sebaliknya, dan pembinaan adminstrasi pengelolaan program dan anggaran oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong, perempuan dan keluarga berencana kabupaten bireuen balai penyuluhan dan kampung serta kader. bab mekanisme penyaluran dan prosedur pengelolaan dana bomb bagian kesatu mekanisme penyaluran dana bomb penyaluran dana bomb. kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong, perempuan dan keluarga berencana. bantuan dana operasional bagi balai penyuluhan kb, dukungan untuk pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, dana operasional untuk mendukung integrasi program kubik dan program lainnya kampung kb, dukungan operasional pembinaan program kubidibiayai sesuai dengan tahun anggaran berjalan. bagian kedua prosedur pengelolaan dana bomb pengelolaan dana bomb kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong, perempuan dan keluarga berencana menetapkan: pengelola keuangan dana bomb, fasilitas kesehatan penerima alat dan obat kontrasepsi, balai penyuluhan yang mendapat biaya operasional kb, pelaksanaan stock name fasilitas kesehatan secara berkala paling sedikit (satu) tahun sekali. bab pelaporankubik dan program pembangunan lainnya kampung kb, dukungan operasional pembinaan program kakemberdayaan masyarakat dan gampong, perempuan dan keluarga berencana. dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong, perempuan dan keluarga berencana mengkompilasiireuen. bab peta"taman, evaluasi dan pengawasan dana bomb kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong, perempuan dan keluarga berencana melakukan pemantauankepala dinas pemberdayaan masyarakat dan gampong, perempuan dan keluarga berencana melakukan evaluasis:penempatannya dalam berita daerah kabupaten bireuen. ditetapkan bireuen pada tanggal agustus zor bupati nur diundangkan bireuen pada tanggal agus$ sekretaris daerah paten bireuen,w home berita der . kabupaten bireuen tahun nomor lampiran peraturan bupati bireuen nomorrincian kegiatan dan anggaran tuan operasional keluarga berencana tahun anggaran nama kegiatan jumlah anggaran wo pelaksanaan rutinitas balai penyuluhan rp. pergerakan program kampung rp. pembinaan program bagi masyarakat oleh kader kbd dan sub kbd) rp. pendistribusian alat dan obat kontrasepsi rp. dukungan media kie dan manajemen bomb rp. bupati bireuen, hancur |
bupati bireuen provinsi aceh peraturan bupati bireuen nomor tahun tentang tata cara f:.11tambahan lembaran daerah kabupaten bireuen tahun nomor dan pembinaan kemasyarakatan gampong. pemerintahan gampong adalah keuchik, umum gampong dan perangka gampongpembantu keuchik, yang terdiri dari sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknismaksud ditetapkan peraturan ini adalah dalam rangka menyesuaikan realisasi anggaran penerimaan dan perimbangan tahun anggaran tujuan ditetapkan peraturan ini adalah untuk mengaturtata cara pembagian dan penetapan rincian pagu definitif adg untuk setiap gampongoktober bupati neuen, hancur diundangkan bireuen pada tanggal oktober sekretaris daerah kabupaten bireuen,u berita daerah kabupaten bireuen tahun nomor lampiran peraturan bupati bireuen nomor taupembagian dan penetapan rincian pagu definitif alokasi dana gampong untuk setiap gampong salam kabupaten bireuen tahun anggaran jumlah penduduk jumlahpenduduk miskin uas wilayah lokasi pagu alokasi nama gampong alokasi dasar jumlah rasio jumlah jumlah ara rasio indeks rasio indeks total pentas dana gampong penduduk! penduduk bobot penduduk penduduk bobot luas bobot kesulitan kesulitan bobot bobot formula per miskin miskin wilayah geografis geografis gampong ata eta eat yaa i samalanga o002| o,0es| cal ooi| oo1ss ori oooooel ooo oo ooo1| o0,ooi1| gso . meeseaiges| voor| oo3ss| ooo111 cheng neseaimes oma final gal ena mona aan moore| aga6| panorama segenap| aoe| oral pal opsi| more owner oosa s06| o,osx oran inamploh mayang 118emerges| 29e| ooi| o039k| end osa oam ana been ninmeaina| aoi| loss o,coo| o,oo9s| a97) logos1| o,osx olas| woong| ge21923| ,0oex| inamploh papuan iesemsgi oon| meunasah lung 1186s641865| mobil o,oag6 ono| ooioel oamoael nani ental koloni aga| donasi lhok seumur ineemesai sal soil oom sol om| amal ase| ooooas| mak) 4aca| oso| song hoon| assegaf nsi00s001 julie jembatan a16) o,oag loss| ors| o,ooa2| hoax| ooo2| hoax| o001a| tis05262| lantik' isesesises| 4s) oon| nosel cosas| ooo72| ,007s| olas| ooo1a| aan funneseatnas| aga obor| one) isa voor|masa ssl oamouah oom erat mesjid baro pesan| 3gl soil | pulo baroh mel |model loose an macos oma sool ann tol ooo| income| ineansoo| damon i unmeatisi| soo oog g001| o,020z| oss| o0oos1| boost| o36s7| ooo1| loss cbooo| loarussaam ti8eseaiges| ss2| mobil omaloosah osn onn aan kami| oa) sma| phrases aniasseo, mama ng | nipesasinai| voor| ore o0m| omx asf ooossol amal sial ooo| roti sasa also01 matang meeseaises| ooo2| o0sax| tag) o0oo7s| boost| a67e| soal 0oc0o1g| gmane 1eesearges| a28) oo1| 02l "ooi sopsonf ari oootsil ponsel sapa ooo tool enam panen. atuebaat st8s ga1ges| 25e| ooo1| o0sel sel oo1| oo17slo 2saf ooo1sah o01anl esl ooo oo ena crown innssegines| 3oa| om o0aw| ogong oz7nl asof ooz3il ooh awal total eni ema iaa ni| tes s00. nnnunnnnnnnnn undang lekukan dna dna. nun "nn dan penuh madonna juleealue o,o32e| o,o4226| ,0o2j o,0asal jpineungseribee 18s| ooo2| loses| o,oo7x| o,o4se| ooo17| |gampong baro anne .s1| ,015x| o,03se| (kandang o,o7x| o,oo1| o,o38y6 o,oo2sc| |gampong putih o,oo1| o,o44x| o,o12x| so,9o| o,oo2| o,o49e| o,o016 fmideunjok 0oss| sil o,o1ss| o8s| o0o046) o,love| o00o1| o,ooo| (modern gendong o,oar| o,0o1| e| o39| o,oase| jung kerbau doa) olas| o,03or| |kelumpang bengkok galooor aah asean none belum o,o915c| o,loss| ,os| o,oo1 o,o3se| |cormeuraksarom sse| oox| josef cosas| oas| o,0o01a| ooz| a5eo| ooo2| o03s| ooo12| sson1n:| " asas00 cot merak blang o,o2256| o,oza| o,oo2x| o,039e) 1x . lea . oo7g| 18s| o,oo2| o,sex aan kara gan juleeue oox| o,o3226| o,ooo1g| o,oo216 easa poamfosas matang teungoh 1s| o,os3g| oal o,ooo24 o,oase| aang baro asal) ooo2| os) ooo1| o,o3sse6| o,6o| o,oo30e| ooo2| o,o3se| |angklung barat o,o3g| 3s) o,ooj o,o12se| os) o,oo306| o,oo2| o,o3se| o,o0o8 (meunasah lincah o,ooo| o,o125 o,oase| o,o00g meunasahlancok aa o,o4se| meunasah punk ooo1| oo2ee) o,ooo| o,oo2x o,o3se| o,o006 gaan o,ooo| o,oox o,003g6| o,oo2| o,oase| igeulumpang payung ,0sx ma) .c| tomat amil at jeunieb ( oo jelang mer tamu oai tt87a037 lancang cos| o,0sg sal o,o1894 pantangan osen oa tama aan aon amir ame tepi kepala so9| loss| aoo1| o,o2zex| os7| o,hoax| as,9a| o,035e| canon poo sagi over asasi tomat name) era saran omar dayah baro g4i1| o,ooo22| o,oo2x| s1, o,oas6| julie rabi o,okay6| o,oase| eng teungoh one onooeef ayal school1 bean annette o,0oase| o,0are| pulo rangkileh onger| o,zoos2| o,posse| o,oase| para ben agama han nan daa |sampoalt | moscow| ooo8s| ooo) o,oan| ooo19| jarum aman nam. enggang| ato o,09x| o0oa| o131x| 3osa| c| 3e40| oo1| o0oa1| julie biang o,o4r| o,o420e o,oosa| kolese| o,oase| o,oo13| tua antan one sal ag, oo1sr| o,ooo28| ooo3| o,oo2| oo4s ooo8g| juureaaah ) | oag| o,oo1 jalueseurul ' | ooo| saj oco1| oo2se| o02sx| sees| ooo2| o,oas| ooo11| soo417| ane panganan ooo oral ane oee| moa o0ona boa kuta ooo gea danjen| any7aam iaamnetanga ageng| sol total sel oam o4a| o,0o27e| o,03x| ooo11 matang teungoh ooo entah esa monosit moorei sesat one nani aomori angan ian penal matangnibong o,0o1| o,o2196|) donna goal blangmeebarat 93a| ooo2| loss| sel o3a| o,ooo1g| o,o029e| o,o2s| ooo12| ireupeseunie | 1i8ese41365| oo voor1j oo2x| ooo| o,oo3ge| kelumpang baroh s41l oo1sx| feel o,o0035) o,oo21 o,oase| |cot kelumpang tunong| 3e| oo1ig| o2el o,vora| o,o0o1x| meunasah ketapang kereta petulai pan ruang sel oon ,0o033| o,oo3xc| o,osv| ooo16| pintu simpang o,o0041| o,oag| lhede barat o,oo1 o,oa| men sae jeumpa sikureueng o,0av| o,woong9| o,oos96| |janggut seung (meunasah tambo o,0o2 o,oo1| o,o3996| o,local o,oo6re| meunasah kepala o,opac| o,oo2 meunasah tunong . o,loss| o,o3se| ooo10| (meunasah alue l0o| o,rose| o,03se| poros o,oo6es| se, meunasah lung o,oge| o,o1ox| o,o3se| jdayahblangraleu a12) ooo1| omar| sol o,oo1 o,o0156 meunasah blang oo7se| ooo2| oase| o,ooo17| o,oo29e| o,oo1 o,035e| value lam saba o,ooo| o,oo9se| oo1496| meunasah kota o,o4x oo14| o,ooo07| o,oo19e| parasite ao0o1| 7s| ,0o398| o,o40ne| sos one) s0ee peudada jarang o,o1a96 pesona nasa o,oise| o,oo18 matang reflect o,o6y gaon. meunasah krueng i2s|. ooo1| oo3zsef o.000ss| o,obese| as, i0158. cot ketapang o,o3s| o,date| ooo9| meunasah book| ponsel doc| onsen 3as| o0one once dasi o002| oem kota cos imtunasan tam o0m| ora ias| koor amal voor sore haa ponsel oom mastaba p2es00, meunasah baroh moon hoon gasal deni oom goa loss tama anri voor ommnfosa ame urat perang susu a12 sel o0a| one olokan jaar ' 7ea| ooo2| o,o7s| soni sos enmae oosaafooreeh teman voor ooaskoneer d1o1 jarasungong diseseaigss| eae| oco1| o0ex| teo| opo2| o,oase| o0seas| does| amma) hoax| ooo21| teaser inseseana65| o179| ooo| ooz| 3a| ooo| moore| gagal o,0o328| o0327| ooo2| o,oise| o,oo10o| (sawang hunesesage| aon aneh atal om oase| ag aomori| sore| eag| asa assiooose| topteam basis0n (toa jeiangeru run | 1issue akses| oo2xl o0oen| tour| o0se0s| oseng| opal oaa| sesaat| hasil soci| soal sil ooi| korek oooneal jonge soal ooa kena dani blang rangkul hisesesises| tas| ome| ordo zoos| o077el kasi gonore ngawi non| oosioootal gesrssse| badan |meunasambunco 6s641865s| 6oa| o0sx| ooo2| o,os7| o0o07a| ooo7e|, asas) o,o34| paya bruno inseseanse5| 33a| loss| ooo1| oo3are| ooosesj o037e| ooo2| orang oolusuusanyunone isesesings| om| omega ane om| sosok bone a07) oo3x| ooo20| times4ages| b7e| o002| osf tsl oo1| o0sere| 1aa| o0o102| oo1ogl 37ae| o,001f oo3s| ooo1s| au. lala lal ro. meunasah cut o,oo1j o,oan| o,o214| men esi 1186es641865| ooo1| oos| ooo| o,oo2se| o,zoos3| o,oo8| o03s| ooo7| .s00| meunasah teungoh sg3l ooo1| o,osx| 6s| ana basah blang oo3ase| o,oog3| o,google| kuku as0| o,oo2| o,o459 ooo1) o,4a| blang kelumpang a97 gampong baro ana o,oo2 o,04x campo o,osx| o,o2| o,sosj o6s| o,o003a| o,o02 isu nku bombay | ooo2| o,some| o,ooa2 auto law ang ' ooo1| olas| ooo2| o,oss! o00069| o,o0796| (kedua alue rhein l01| o,osg| o,o2zx| (karaeng oosa| o,o194 ara s86| as|coruwot m3senses| aa) tank co,ooo o,7o| oase| says|. oeg| value sibuk a92! o,are tos| (bilang bati jlirsese4ige5 lana buket paya oo3n| ooo2| o,oa9| o,oo092| o,house| si, dayah mon ara o,oo1 o,oss| o,oss| o,0008s| o,google patok oo3x| 7al ooo1| o,0o2216 o,books| o,ooe9c| cot kluet ,0101e| tanjong selamat o,oo1| o,0s9| pena ooo han oon ona jsa 460l soars| ooo2| o,o6oe beat ganda join3. o,020x o,0n369| o,oo2| o,oase| ineubok kalung o,oo1| osx| jpi oox| o,03e| gampong mulia sal more#| o,oox38j o,o1ase| so,9i| o,oo2| o,oase| o,o0o9| pinto rimba o0oosa ono onal o0on| intel open koonpiri raja ketapang o,ooo9| o,o0796| s4, o,oac| tgk. baton o,o4ne| |paya barat sel ooo1| oo2ex| o,7s| o,o0039| o,oag| a.jeumpa aan hess agam o,oer| o,0n092| o,grc| neon memang o,047re| batee timah posse| loss| osi| o,zoos2| o,oranye| o03se| jupahrayeuk | 1a7a| ooo008| soal o18ore| o,o01oa| o001| o,03s6| o,00a5 ooo donald das ona o0one eni doa lipat cut 1issue41gos| sae) oo,oo2| doge| ooo1| o42| o,ooo22| o,oo2 e| a9ge| o,o02| o,0ase| o,0o15| o,03se| o0o14| o12e| 3ss| ooa| loss| o7e| o,joao| o,ooa| o,are| o,oo2e jelang baroh sos| o,o8se| o,os26| odi| o,ooz2| si,ea| orang| jelang cot tunong o11x| oo989| o61| o,ooa96| o,0o2| ,03se| |seuleumbah 49e| o,o3a| dar oo0a got ketapang ooa| oase| ooo2| see| kolosal o,osx| o,oo1| non o,o78x| ,s| o,oo2 (etangbiadeh | 35a| o,1o7x| o91| ooooas| o,o059e| ang siaran 9g2| o,ooa96| jblangdalam ,oo0o4o| o,asc| (kuala jeumpa ti8ese41865 o,ooa| oise| as9| ooo5 o,ooo47) o,osx| o,o2 c| |cot gading o,osc| .50d |cor bapa tool oz0se| o369xc| o,o01| o,oosa| tempo baroh ol1y6| lal geng ,007x| 43as o,039e| o,0o20| (ea ireupoktunong | o 70n google| 1s33| o,o1o0el no3y| pulo lawang e ! ,00696j lu,i:) .o 2y posse| o,oza| as, o,04s6| paloh seulimeum ooo2| o,issue| o,soosi| o,oos9e| ag82| o,oo2| o,oa9e| jabeuktingkeum .ane| o,oo2 o,see| aan jblangmee o,0o2| o,oase| o 0o0o0o8g| jelang seupeung o,o286| ,6s| bilang ganda o1096| dana daan sal ,03xc| (cot ulm sal o,os3s| o92| o,oag| o,osx| a7,o8| o,oase| o,oo1s (cor both 36c| 13s| ooo1| san o0eni a02 o,045c| |blang reum sa1l ,zoos8) o,once| |paloh panyang oase| o,0o2 o,zoos2| o,oox| ,e8| o,oase| iseuneubok long more| ooo2| opere| o,zoos2| o,oox| lea dana. salah strong jaya 8sol age) dare ,049c! icon mane s29| ,e0| ,04x6| value living o,oo3as| o,asc| o,oo18g| o,oso| cot both oo0o|one, ose| ono otot o,8s| o,books) o,ooa| ag40| juta meuligoe ilinsese41365 o,ooo| o,o1ts| o9a| o,boost2| o,fosil 4gas| o,oo2| oase| o,oog| laksamana o,ooo1s| ooo2xc| o,oo2| o,oase| o,o009 peusangan semua orange, meunasahtimu iz21l over| oooozal o,oo7x| o,oo1| jaw kevoemarmecipoun| unasannes| 3ssel ooa| asal oig8l pgm| mmm| ooomelosord ind oam|oordloomo| #sat6s2| sn7e2500 (1s jmeunasanbava 1issue41ge5| books| o2ox| ooo2| cosas| roots| o,o12x| o0o1| o02sc| o,oo3o| hanlpantecaah oo isssesises| 2sa| model see pog| nani ines bara san mato ios daniel s7s| loss| sel ,017x) ooo9| jasa aparatur oo 1see418es| soo| ooa| oranye| 2s8| ooo3| free| oootoej oo11e| ooo1| o,029c| o oo26| .6e9. hoo |seunrusoracai snsesedases| op02| ooo ado got o,0o168| o,o17x| o,0o2| ,03ne| o,o018| han jpantongrumma passage don oma h0e| gan ponens sage doa o,o4tc| o,o0o9| jas2 ineumeuen 1i8es6418es| 7a3) oo76| voor| oo326| footer| o,oo7e| o,0o2| o03se| oza| it128.a0a| |matangsacor tnagsadises| o2e7| logo| mel o3sn| ooz| dosen| ons| boonssl oon sisa geni doa sena sedan jasa imatangmesi o,oo2| love| sol oo27e| osz| ocooasj o,none| o,o3se| ooo1e| |matang cot pas | loss| o,021x| sas| loss sef o o001| ooi7e| o,loose| o,oexv| o,oo1| o,03s6| o,oo10| lele lelo lal aaliyah o,0o3| o,o1ag| lan bel ayameuneng 1i8es641865| 7a9| oo7sel o,oo1| o,o3sel o,books| o,o1ngel o,03se| o,oo14| (keudetanjong oo3| 3e| oo114| daan aan o,oo07| itanjongpaya 74il o,oo9se| o,00o1| o,03sc| ooo14| pan one nie jainseseang65 3g9| la. o,o2996 s0, o,o49c| o,oo11| tanjong mesjid nan sil o,oase| o,ooo39| o,loan| o,o00g ante cut o,ooo4z| o,ooa| o,oo2| o,o4x6 blang cut |pulo pisang 4a8| pante pintu imeunasahnibong aoa96| occ1! ,03c| .3sn348|) krueng baro o001j o1srl o4a| ooo23| o,oo27c| o,0o2| o,oase| pln baro mesjid 1s9| o,oa894 o,oo4sc| as,oal o,03sc| o,o014 (bayu iiinsesearg,e5 47a| m1| o,ooo9j o,oo7se| oo4sec| o,oo11| igampongputoh o,oo3x|) o,o01| o,039e| imeunasahmeuca 49o| ooo1| o,o4g o,so| ooooze| o,oo3| o,03se| o,ooo9| pante ara 3eg| o,loan) ,o3| o,oo2| o,03se| o,oo10| |gampong raya dagang| 17a9| ooo1re| o,o125e| o,o1| o,03se| gampong raya tambo kapa 9s) o,o2056 |blang anime so| o,ooogal o,doeloe| o0,o01j o,oo11| pante long 10gg| ,9s| o,oo2og| o,o21yx| o,oo2| o,039e| jalan biden o,oay6 o,sa| o,ooo29| o,oo3e| 3s,es| |cot rabobaroh o,ogg4 salon nona ono tia cot rabi tunong gol moores| o,obese| kota| o,ozon| |pulo kalung o,0o180| o,039c| url ooo oncom| se0s| ooo o0ng oo01g sas| o,oo078 krueng here se) o,o7| o,loona| o,loose| o,oo2| o,03sc| istrimu o ) 1n8ese41ges rose| one kenal ora ,037c| nic o,orc| ooa7s| o,so| o,oo3ne| o,0as6| o,oo14| |cot kurangi 4oa| o,o01| are paloh insee4ages 33s| oo3se| sil oo1se| o93| oouop9| o,osx| o,one| o,o009 han eoraaparunona mesaoanaen| anal o00e| oni opa ona oral bana mae son bada baroh ooo2| oo7e| ooo2| posse| nodosa| o,oox| o,oa1e keren |grand ago oma oon ore ,0105x| ae o,0asc| o,ooo9| soe| o,08g6| |lorong| moores) o,opere| o,oo11| o,ooo o,oos| o0o121| o,o12| ooo1| oo2se| o,ooo| |cormapabarat o o ) | posse| loser| o,so| o,0ooa7| o,osx| o,oo1| o,oo21| iranonmia ) o| 1i86se418es| o37e| opere| ooo2| oos7e| ooo13e| o,o1an| o,0o1| o,0o17| 0w a lala lal rawa oo0or| omar| oo3eg| ,o0069| o,oo7n| |paya above ,oo1| 6cz| oo1996| o,ooo95| o,on9ge| iblangrambong o07x| o,00s# |blang gelanggang s93| o,osg| 13s| o,oo9g| |paya rehat ooo1| oo3g| s7| oozeve| o,o12x| jutaan bunga ) | 7as| ise| o,asp| o,o30nc| o,oes#| ooo2| o,oase| o,0o21| melaturpeuno sis| o001| posse| ooo2| posse| ooo1s2| o,o18e| sia9| o,0o2| o,oase| o,oo15| |corpuuek o,0o97e| |pante pisang insesearges| o,love| ara gampong baro 0cc| o,oag 9go| l5al woong1| o,oog| bilang dalam uti o,0ak makmur dana dan lurus .36s| o,o3x oo3ogg| os) nani o,035c| paya dua ooo1| oo3g| o,o49c| leu cot o0o1| o,os9el o,oase| o,o014| pase rusuk esi | disease4ages| ooo) moore| ooa| soon pen 20m kuta barat oa) o,san o,008y| (ertenggading o,oex oon ana cot kluet o,oo2| o,o7s| o,oo3 o,oo9x| o,oo2| jelang kutang ses| ooo1| o,oise| o,0o2 o,0a96 aan selamat o,over| o,oo2| o,oase| (lahan mesjid a76) o,ooo99l o,o1oze| o,o3sej o,oo24| o78| 3e3| o,o3sc| o,ooz| loses| o,7s| ooooaz| voor| ooo2| o,axe| o,001s| a9| more| ooo277| oo281| o,0o2| oase| jelang dalam san ooa| some| xes| choose| timel asasi mmp| opsi omega| 2025n7 aa| lakgsnson, alue dua oex|. ooz| diesel sya mohon| orakel yang| bone| oom oni baro megang oon oma pantau break o,oase| oo014| (2m jetanamane 1see418es| o03se| oo0ox| oase| 3as| ooo17a| none| osa,si| olas6| ooo13| 104s6710| 22fmruneuo (htsesesises| pan ooo| poem| goa aora| ozs| annes ogoskl sape oo0r| nasi oon kana alpiancremak. oo ) sinesesnes| stel oo0| ponsel gel ooo2| none, 010ml ans7 gom| dow home| dapa) sbs, o,o6x non gagal sena sena oon sang isurarame osx| anil ooa| o12sx| choose| o,o1ox| ooo2| orang| o,0o25| ma| ooo| oox| zoos| ara bones omim asal goo gor bea too zas| oo2x| ss| ooz| ooo1e2| oo1ex| ooo2| love| ooo1i| batee damai sal oom oosa 3es| ooo| loses| 235i one otimes ae| dani bei sets darah oo ) jussesas| oon oo. o,oo1| o0ass| o,ooo2a| ooo3x| asso| o,ooz| o,oase| o0012| 939a191| .gandapura ori ( tt kei hl rubela ang | draw| korosi| o,rose| o,ooo| o,o156| |asi lapang oo ) so9l oo7se| o,ooo| o,olas| ooooss| o,over| o,oo2| jticarura |118es641865| ob21| oo7x| voor| dosen| o,s7| o00030| o,loss| ooo2| loan| o001s| tatletlaj tja tra lau tata raja jua goo jlapangtimu laga o,oo1| o,oa4| lan ogan ooo1| o,03se| oo014| iteupinsiron ge2) ooo2| o,oise| o,oo1| 00375e| ose| o,oo3x| o,o01| ooo14| |eshop naga. o,0oo| o,o2x| 4il o,ooo| oo1296| oee| o,oo3ne| o,oase| woong iceubo o,o39| o,o0o46| o,osx| o,oo2| o,asc| s16| gospel o,oo2| goals| o,oo102) o,o1or| o,o4ge| lhok mambang ,035e| o,oge| oom has otonom| oon sara goal bon bana tea sinaga, |co mane seo ooo1| loss| ooo1| osis) ooo78j o,opere| ,03e| sampai makmur o,1og) 2a7| o,oo2| ooz7sx| o,oo138| o,o14x| isamutirayeuk o,oise| 8s) go26sx| dear. masi! issuu. w ameseanges ao7| o0o2| posle 18a| ooj posisi choose| loose| ooo2| o03x| hoon| 143773s6| jas tangki aan mon melayu o,03c| igeurugok lisse413e5| 11sel o,109e| ooo2| oppose| o,more| o,oo1 o,03se| |blang kedua 5se| o,woong| o,oo7e| o,oo1| o,o396| o,o012| (cottufah 129e| o,o16s| o,03s6| naa m0| o,0oo92| o,on9gg| 4e,6a| o,o4se| |paya baro 16al| o,o1g6 ,022x o,oo0og0oj o,aoeym ina paloh kayen kunyit aan ate o,o2096 dae ok. tea o,0o2| o,ogc| o,oo2 4s,9a| cot tube ooo1j o,o4sc| o,oo1| o,o3896 o,s8| o,ooo4e| o,o0sxx| jpantesikueumbong s69| 1o9| ,033x ana. o,oac| o,0osx| o,oo2| oo4ore| ose| o,oo046| o,posse| o,oase| |cot rambat s7| oo17x| o8a| o,moore o,posse| ,se| o,oase| o,o00g |paya karung o,o1s6| 4e| dona) .oma| ooooas| o0onl some oon gema ona sat dago s0. mon peureulak o,0o0o| aoo5yc| o,ooo4e| o,rose) ss, tanjong raya oon one leon ooo jewngkusu o ooo1| oo3pe| sej anon score mao omo| goo gore. donasi one oo2ox| oej o,ooo3s| ooo3x| o,oo2| o,oase| pom| one asal n0g| panel asi otomasi kolonel sa25 oon oom nani ban baa karo |monjamsee | 1i8es6418es| o cog| ooo1| ponsel o2| oox| osx| 1e7| ooo88| o,rose| o,oase| o0013| kembangan .o dusgsssibes| apl sto| opal opo1| ponsel desi o0001sl odore seas ko02| oil ops, jla ulim noer intense .other ani model pindah kandea o70| |patron 118ese418e5| oco1| o,o3e| teeth mari aparat ion ton ipandrahjaneng ) | oa6il soal t17| ooo1| oo3sx| ose| ooooael o,rose| ooo2| o,oase| ooo12| bni doo lau larut taua tara tara rua way yao garut . lanset4ages) eol ooo1j o,oise| sea ona gampong blang ooo1| ooa#| ooo1| o,oo01a| o,jonge| ikutareusep o ooo1| oo2s| es| voor| o,o2o9e| os) o,poso| a,see| so,oo| blangsamagadeng o,oise| o,oo2 o,03se| (pantonbili o.3g3| ooo1| o,o18sa| o18sye| o,o02| o,one| value teguh oo2s| oo21s| o,o1ore| o,0asj ooo9| meunasah redup oow| ooo2| loses| o,o0084| o,oggy| o,035e| |meunasah teungoh o,o3| 3g| o,ooo| o,o1256| mala bantalan halo ana ana o,0o8re| jaan lubang gan oon dan gerai o,oso| o,o4sc| seunebok baro oo col oo1e| 498x1 seat andy o,o7ax| o,o496| nase barat o,o4s6 oam oto ,021x| siiaonem nose asi selasa asal sesuai ani anal asal mane juli cot mesjid ollangese.41g65| o,0rose| o,posse| ooo2| o,03sc| sekutu loses.41g65| o,ones| ,025c| jsu tambo tanjong o9l o,o0osz| o,posse| o,oo1| o,o3se| geudeu dua ooo4| o,1sx| juli tgk lampu i7a| o,oo042| o,o046| |lumpang meu jimmie s0s| o,oise| o,o0069 |alue unse o,oo160o| o,o1e) o,o011 batee raya bar .9os| o,o9se| sss| o,ooe| o,oo2| o,o3se| (srunzusor peureraden| o10a0e| o,039c| |juli mee teungoh o0oo2| oos9s| o,oosa| o,00sx6 |seuneubok kunci o,oras| o,oase| o,o024 |mane meljingki ooo1 o,030ve| ena #e| o,00oza| ooo7e| o,oan| beban ena nasa o,o10n| o,02se| o,oo29| |pante baro ag. ,6e| rose| o,0o25| |beunyot sms) aan posmfomaf atas agam parasut oo9x| moore| sez| o,oo29s c| |tepi manee o15s| aza) o0os| o4age| oo7se| voor| osn) o,joao| |simpang jay ) | 1186s641865| o10x| 26o| oo7ore| o,0o48e| o04ar| nto. dnaeane ma) intel dal poo| o0see| sari one om| |sunatan| .6s6418e5 juuseurexg o ) | .656e418e5s| oo0o2| does| ooo1| oo31s| os7| o0opsi| corse| ooo1| ,085e| o0ss| posse| 35s| oo19se| jjuumeunas atau .65e41865| o,were| sal oo2se| nodosa| ocos| jaluerambong | sol con one aahpoontel empat singel eoa topan format pati son ian sar s0n 36a uum sah | ooo2| o,o85) pai bep aki enam ooo1| o,oss| o,oo3| loss| o0loss| o,ooc| o,oase| oo018| nama o1ose| 4os| o,oos| o123n| ooooso| google| ooo1| oo3se| o0o4r| o,3n6| hoon8| 1474sos8| tele alone lele jara pante peusangan pin .m2| oo22s| loose3l o,opere| ano3| asal (balepanah o1i| 28e| o,o8706| o,oo117| o,o120e| ,039e| (rantopanyang sgs) cosas| o,o115a| oo, simpang mulia ooo1| oo2g| ooo1| o,o3osc| o,ooo7al o,ooz| sa9| o,oo2| o,oase| o,o010 |seuneubok dalam s42) ooo1| osg| ooo2| o,oe2se|) o,oor98| o,o20oge| o,oo2| o,oase| o,o0o17| juta meunasah jok aal o,o2s9el o,ss| o,oo029| o,oo3x| ,06el o,oo1| o,o3se| urbek anon o,o7g ooo2| o,o60o96 seneseana: nan home saloon none o0o4| o,0oo40| o,ooa o,oo1 o,o2sc| o,oo26| |jangkakeutapang .3a8| 9ooa del a00 aga pang alue 1n3. s23! res! o1s99e| o,dorsal o,o0e9e| o,o39e| jangka alue o,o91x jangka alue bie posse| . 3a9| ooa| o,oo796| o,o3se| gampong meulinteung| ooo1| ,o3x .poso o,o49ci o,o0o11 (paya being insee4ige5s| sos| more| 3se| coa| o,rose| o,poso| o,rose| meunasah krueng o,oax amen nan ora baratlanyan o,ssl ooo2| o,os206| le8l o,o49c| ilamkuta . jn8es641865) o,0o256 o,o1996 0o, o,asc| gendut o,o3x| ooo| o,oo89e jung o,osx o,os596 |kam boek oo3s| ooo1| o,o41se) o,oco| o,obese| o,oo2 (uses ara mel oo| opsi moor| onto1| 23al org| notes| 5a1| in3ne226| ruse dayah g7a| o03s| o,woong| o,o079e| (aon atar kah hoon pai gal anon nasa sal gonna organel argo ooo2 papan gugatan bada timu len o,s9| o,oo394| o,oo2| o,03se| o,oo11| aon o,oo1se| o,03s6| (tanah anon 5nliwocouerve |anassoanaes| awal voor| oo sel o,3o| ,000a2| o,oase| (ass jiameonrayeu tisesewnses| sae o,ooo38| o,oase| o,osw| luoreuoeur,),)o| magesaei| o,or| o,os9rc| ,000ss| o,opere| jputoseuna oy7| a5g1| henlungana semar oom ogni aoa omr bosan tani mom resmi omer ogeajoomeo| moves ulo blang sig| g2| 3so2| ,03xj o,0o0o10| (autosom 3ga|) o03x| 1e9| o0, omoosii owoseeh pabrik paloh seal sol nani laki o.0n0s0| ,0051x dl o0oz| oval tee see sea jatuh buv ) | 1186s641365| sos) o0sx| 2e1| oo7se| o0o07s| o,have| o,002j o,o3x| ooo17| jalur buvapasi ezo| o001| oexv 22e) hap pan aal i iseseatssh sah oooroone oog os7al doo1soo15x sesal ooz oosefooo1a| jpanyepaku ga2| na2| g001 onger a choose| orgel edisi voor osn movie hor jegamemwng taisesoases jon does cah oom oleh age o,03n woong| .1es.c78| hana eva meta see eee ooo tiga za) voor adas esai oggi modal soal one olas eng eselon| aer s0p1 jbugakkruengmate o,10x| ge) o00o| o00069| #e| eta one inseseanass| ponsel saat zoos| store asal ogoosof joget rah voor ore ooo1| nsis ass . boh loro tuo tur tataran |pu nyo . ogwx| o,o0108| o,o11i#| (sugeng j1n8. ooo1| o,o3ase| o,00030f o,oo39e| o,o3x| o,o009 jalur kuta 77e| o,o9ase| o,o1a9e| o,o3ne| o oo21| value bayu utang e9| ooo1| o,o21x| o39| o,ooz0o| o,oo2r| o,oo2| o03| o,oog| juta clue 69ol o,osg eo| o,o131 o,o00es| o,posse) o,o011 |kuala europe o07e| oo79vj o0oo8o| o,obese| agg| o,0o2j oase| o,oo20| bada sanaa mageael ooo oem ooo value biepusong o,0o2| o,os8x o,o00e9| o,0o7| ,sa| reum barat o,oer| ooo1| o,o3996 o,ooo9c| reum baroh 11s2| c0ni soal. o,ooo9 ora reum timu uij shl o,045x bilang kuta coh .a1s| o,oo01e| o,oo2s| o,oo2| o,o39c| o oo10| aga (dang kuta dua ooo3| oa3e| o,ooe oouop2| o,omar| ooo2| oo3x| o,oo28| anang o,oag| 7s| . o,o3sc| blang teumulek osr| oos7x| o,ooa2| o,oase| o,0o2) o,o3se| o,oo16| meunasah mesjid . o,o0023| haa jurong biner o,o4g6 o,oo2| o,03sc| a30 (sang mane dua insesewrges| d28| ooooso| o,oase| ooo2| o0sw| ooo1| 9s2300| 7o| . o,oo2 batee o,oo2| o,ogg nan o,6o| jaringan oxe| o,0o39c| meunasah mamplam o,100e| den osn peramal jari oon onl ooo. |pulobapon o,o4ag o o2a96| so, |ceurucor taf oon bom) aal oma oto asi con asn aon jie rho lumpang oo01| oo3x| 9s) ooo1| oo2z9e| o6z| o,0o3se| ooo1| oo3s| o,ooo| jie rho barat ena i ie aoc aon tel ooo goal oss nosel nosel hasil ono2| ool ooo12| o sdo23oe| jer timu | o0ax| ooo1| ,o2ex| oosa| o,oa7se| hoax| ooo1e| |le hop babahlueng aoa doel doel oom san oonaatl sneak angel o0on| oos| ozo| 1nesasse| gunmen dong 1186s6. ,e5 o,0sex| ,00ss9| o,over| ,8e| o,oise| (pu driven | goes oom nikel 3aal ponsel dosen o3sao| oon| loss| osoooe| meunasah pay ooo1| osx| o,oo2 o,o3x| ooo16| engan etana| fosil o0o2| omega 3g5 ,021r| o,oise| o o017| krueng use soo| o0o0| oom asal notabel nasal sisi oso onl moore| sere7ao1| |4a6 look o ) | ti8ese4ages| o,ooo| o021 jaga aga oon misel sate oon omi o0o25 oponioess |utang bue o | 1186s6418e5| oo0os| o13s| 3ee| ooa| ox11g| ooozso| oo7sx| ooo1| oo2s| ooo3a| o,oo2 o,o9x| o,sex| ,ss| o,on208j o,o21s6| o,0o1| loss| ooo21| o,0o7e| ooo2| oos2#| ooo16z| oo1ere| ales| ,0o2| o03se| o,oo18s| jpeuneulettunong o,oo1| oo3s| oo2ss| ooo8s| ooo8se| olas| o,oo12| (curetunong o.done| open, sol oom onzmil 323i goes ponsel anna ooo2| oom home| t2607402| icurebaroh ' | oo7e| ooo1| oo31| o7o| o0oo37| moore| o0o1| oo3w| ooo18| .4e5.s00| hen anaaaroh miagnsines| atas o0on| obat| ziz| gnz| formel oooieel otimes anas ooo| rose|moons| wsisnsan| has55001 juleekareung | books| otot| oo2ox| 3sil moons| oo1ene| ooo1| osg| o,oo17| all ssl or bilang panyang o,osx| . a00, . tiinseseariges ssi) ooo2| oo718| o,0oos9| |alueleuhop oag| o,otak| dona |. anna (paku o,oo1| as| ooo1| o,o3og| o,o4se| lhok mane ,038x (tambun barat 1nseseange5| a82) ooo1| oase| tas) o,aae| o,zoos2| o,oo9ye| solo| o,oase| o0o13| meunasah barat 11see4186s| ooo2| oase| zoos| los) o,books| moore| o,oo2| o,03se| o,0o21| perlambang era a oo mens bea mana |kedua perlambang o,oa| o,novo| o,google| o,oo1| ikkurngna o,o1is| o,oooagj o,osx o,o4sc| aga sieur " malan o,oo1| posse| can co322| o,0ooe9| o,o079e| o,o4se| 9e2l ooo2| ponsel 175i o x32| loss| ooooea| o,oo79e| o,o3ne| o,oo18| ter o a47| lal norma o00 pel ong! ,045c| iseuneubokpeulimbang| o,oo2| oo9sel o,osa6 |seuneubok punti bae sa| lao gea ooo jutaan sikumbong 39s| olas| ooo1| oo3ex| o,books| o,oo9se| o,oae| (tepi panah o,oise| o,oa22| imatangkulee o,o896| o,oa9x o,o28x) blanco bungo o,oo1| o,oase| ,oo1| o,o4396| jutaan bungkam o,oo1| ooo1| oo4ox| moores| o,obese| o,049e| padang kasar o,004x iseuneubokseum 2a| o,opac| o,oo2| o,oase| o,oo1 o,oo22e| o,oo1| o,03se| goal o,oo2| dogs| o,oa1 punk o,o7x| o,oa| nior| nodosa| o,ponsel 4i, o,oo2| o,03se| hoa oaa mama kan one aga o,oase| o,o1s| codex| o,019y6| seunebok teungoh oo7a| o,board| ,03se| garam o,o02 o,o49c| a,oo09 kuta string ,032x o,002xx| o,oo2| o,oase| o,oo7| ooo| oo1sx| oa7| o,ooo2s| o,oo2se| o,0o1| oo1se| ooo3o| bireuen meunasah jas revemmeunasa 1seed1ge5 o3ow| zoos| oo7se| oolong o,oo2x| ooo1| o02x| oco39| 3r606051| danjoncomutmsan snessammes| soo) tools asal asia zoos| open gora pohon| 35se) hoon aow| o0os2 a2104240l 607ex. lela |wesussl somlozl sonloaml grondocmd sanloomloson| secara| sam digadang ,018x o,o49c| last|aeuponesrupona 1n8eseanges| oro| o3ew| ooo7| ozr2w| be) o,oase| o,opere| ooz| oow| coca| sa4s2ss0| aliases sesal ornlomd sonlooni somilosoml ponloamlooonl sa1sn| teungoh o,oo8 o,003x gendong alue o,0o2| o,oes| o,se| o,0oo3s| o,oo3se| o,oo1| o,o3se| o0o2a| lele telotle yoo tato rer ipulokiton o,oo3| o,o87x| o,0025e| ,039c| o,oo3a| juhokaweteungoh oos9s| gelanggang teungoh)| o,oo9| o,104xe) o,o0110| o,oo1| o,035e| |cot gap o,14x oo29x| lan aan o,o01| o,o21x| o,oag| gelanggang kolam oog| o,ooogal o,oox| o,oo1 o,o3se| o,oase| o,oos1| o,o16| buket teuku o,o896 oo43x| o,sg| o,moore| o,oos9e| |cot erat ,013x| |cot pendek times: , . toy oase) ooo2| ooa7e| choose| n,e1cx! as,u2| o,oo2| o,o39e| butsuen rektor s81l rose| sel o,o2ex ooo1oal o,o1ox| gelanggang baro o,l120| ooo0o| ,035c| jgampongbaro o,14g| o,oo1| ,027x o,o0o09| o,oo1gc| o oo2o| bkm cot batee sao| o,164x o,ooo9z| o,oo9se| |cot unse oo7s| saj o,oo1| o,o1es| o,es| o,ooo3a| o,oo3se| ,0oa| o,03se| o,oo12| (kuta baro o1on| 3o2| o,oo3 o,oo2g| |coteeulumpang o,o21e9| o,217x| |co kuta o,oex kelumpang baroh o,osx4 o,03sc| (krueng juli timu lahan oon o,o39| krueng juli barat 49a| o,opac| o,oo1| o,oo28|) (cot tr!eng o13n| ooo2| o,0o73x| o,9i| o,oo0a8| o,osx| o,oo1| o,o3se| hok awe awe ) | ,005y| jlancokpanteara |karung ibaleekuyun o,oo0g hujan blang | 94il o,0oan| o0,03s6| o,0o20o| jujongblang mesjid oo7e| 1se| o0o2j o,oso| oi) o,ooo1e| o,oo2ne| o,03s6| iweujangka obor| o,see| o,7e| o,0oo40j o,oase| o03re| o,0o22| ikualaria | ooo2| rose| ooo1| o,o23| o,so| oo0o2ze| o,0o3ne| o,oo1| o,03r6| o,o013| rena asa man maan oo9| 14e| oo4ae| ooo17e) oo1se| ooo1| o,02s6| paman terong desas diatas ope oom gs) pengen sea gemar don san ooo gone oan| paman dana aua oo. senang an) oom pom asi son| onm osg foton aan san gem bok dani asa an. pans gnh inttsisgn| sal bem pama ooo) org jak o,007r| kubu over| 7e| ooo1j| oo234| ocon38j o,o14e| o,o3se| (upin raya )o|1n8ese41ge5s| oo01| olas| class| bar| moore3| o,o1er| o,0o2| o,o013| raya ) | sial posse| o,oso ooo8e| o,oo0g soal oon gomes nbsp| asah, tojo teo lelet toa tato tua tara lala jua uga pante baro gle sebuah ipantebaro kumbang 929l ooo2| o,ssel 3a0| ipantebarobukit ooo1| roasso o,oo2| o,os196 ,0o069| o,0o2 kerub | 1i86s641ges| 7a6| o,o7se| 2a1s| o,o11g| yan jalueiet ooo438| o,aag| dom nana paloh mamre o,o256| bae o,o496| buket sudan syal goo mpe| 3a| b002 oos7e|. oase| other| s9se| ooz| o,0ase| |awe getah 2so0| ,023x| o,03se| (cotsaluet 14a| o,oo1| ,0262e| ,04sc| o0, value kelumpang ooo1| o,asal o,oo2| o,awe| o,oo12| pante karya c60os| o,0sx ,046se| sea getah paya bea ooa9pe| o,oase| dayah baron sso| o,oise| 1sil o,oo2| orang| o,zoos9| o,oo7e| o,o49e| psg selatan .oo men dennnnnnnnn (dan usaha gol o,oo2| rose| o,039c| bilang mane ya8| sil oo2esc| seas| o,oo2| o,oase| itanjongbeuridi ooo| 44e| o,0o2| lea darul aman o,1a96| o,ooe| o17ape| o,oosa| o,o6s96| o,oo1| o,03se| o,joao| terang gang labu coal o,oise| o,oo1oe| o,o11x| ooo1| o,o25e) (tepi redup maa oam o,o3gc| julie jalan o,o7se| 27s| one nya oot payacrot ooo1| gal o,o1906 pulo panyang o9,0579c| o,o2ex| o,o4se| (me rayeuk ono ,o0150| nana juteungathom jeung kuli 118ese418e5| ss9| ooo1| posse| sel oo30ve| 20a| o,o11se| jung baro ssel ooo1| o,oise| 1e9l ooo2| dosis| o,o25x| o,039e| o,oo16| |mate s88| ane dana dana jelang pala o,o00 o,hoax| o,039e| o,o00g (kruengbeukah | |cerek 2as| oa| soal oc3| ooo tenki ong grcosal nosel masa2| kong google tan jutaan raya ama) om| onne asn o0n| oo, one) gara pulo harapan o,loss| ooo2| o,oase| (ses subak 1eesegiges| saat ooo1| posse| ooo2| oos2s| o,ooo7a| o,oo7e| o,oase| o,oo15| s69 alo oo ) o,0o0s2| o,osx| so, o,oan| oo0o11| b8540o84| wal poong oon gonna omne san zona doo tana oki han dorsal onthel asal gan oom nda dangan. oo24p4| anal ona oon sen dana s1| none ona ben bar o,0o1j oo1as| o,oase lao tn. tes to tke lou lara parangsikureung o,0oo| o,o1ge| 99l are . icotbaroh 1oes| novel ai9| o,ooa| oo1ag| more| pus7) (paloh perawi o,o3se| o,00o2| o,oa6pe| ana agar o,0o2| ooo1s| score 18ese41g6e5s| a11 ooo1| o,oase| o,oo2| o,osi9e| o,o0o81| o,oo8pe| as,9o| o,039e| |blangmee ooa| o,1a96| o,oo219| o,0227c| o,oo2| o,03se| o,oo29| |glee putih soal o,osg| 2s2| o,o7eg| o,oooaal o,are| so, ,o02| o,oase| (tingkeum baro ooo1| o,o696 ,003x| o,oo2| o,oac| itingkeummanyang zoos| o,o9256 o,o16y| |kulu o,are| o,o4996 o,oo1gc| o,asc| babah suak ta2|) o,o296| o,oo1| o,o2zas| o,sl o,moore| o,0oss| s0, o,0as6| |ulee pusing 709i o,o6ge| o,oes9cl o,oo04a| o,page| o,04se| |pulo nga soo o,o2s6| o,005g6 o,ooo21| o,oo2y6| o,o02| o,oase| o,ooo| muse o,oo2| o,o994 mal o,o2a96| o,9e| o,o0050| o,rose| o,027c| |blang panji o,oge| o,jesse| o71| o,olas| babahjurong ooo1| o,oag| o,o2906 s91 ahpanyoe sel ooo1| o,oge| 1es| o,0s096 o,0001a| o,oo1ge| o,03s6| |pulo blang ins.es6. ooo1| o,o30e| long dan o,o356| o,ooo9| jim bude o,oo1| o,o392e| o,poso| o,obese| s9a potosi ron soal o,o3ne| 18a| o,obese| oes| o,ooo3e| o,have| a7, o,o02| o,oase| oo012| karomah mee o,oa9e| o,oo2| o,osi9e| o,ooo17| o,oo2se| sa6 jaromahbaroh o,oise| oo7996| o,o0092| o,oo9ge| (longa 38a| o,o39e| o,ooo19| o,oo25c| s98 auto reuoeup ssel ooo1| o,oge| o,6s| o,ooa| o,035e| gelanggang meunijee o,oeg| ,03sx o,okay| o,oo2 (gelanggang panah ooo1| 8o| ,003gc| o,o39e| ooo9 jurong blang as8| o,oag6| o,oo1| ,0335c| o6e| o,oae| gelanggang rayeuk ,0o3x| o,o4ye| dayah mesjid o,6o| ,003vc| o,oer| os) o,ooo4e| o,rose| o,o3se| antara (1n8ese.a1g6e5 o,ope| o,moore| o,rose| dirancang konsesi.41ges ,05sgc| o,o0o4e| o,psgc| so,og| |jambo kampung o,ooo9| o,oo2| o,oase julu kuta o,0o76sx| o,70l o,oo4y6) o,oo2| o,0o4g6| |a0rose| 9a0o7| 30s6| 20x| 266so| 2or| ( bupati aifannur |
bupati bireuen provinsi aceh peraturan bupati bireuen nomor tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten bireuen dengan rahmat allah yang maha kuasa bupati bireuen, menimbang: bahwa kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten bireuen yang diatur denganudah tidak sesuai lagbadan layanan umum daerah,dan atau belum seluruhnya mengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sehingga kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten bireuen perlu diatur kembali: 'b.bupati bireuen tentang kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten bireuean kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan utebut dprk, adalah dewan perwakilan rakyat kabupaten bireuen. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten bireukabupatekabupaten dprk), dan ditetapkan dengan qanunlaporan realisasi anggaran pemerintah yang unsurnya mencakup pendapatan lo, beban, transfer, dan pos pos luar biastkpk dan skpd. entitas pelaporan adalah pemerintah kabupaten bireueadalah prinsip prinsip yang menjadi rujukan bagi penyusun laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam kebijakan akuntanskebijakan akuntansi adalah perubahan didalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan prinsip prinsip, dasar dasar, konvensi konvensi, aturan aturan dan praktik praktik spesifik. maksud ditetapkan peraturan bupati ini adalah sebagai acuan bagi kpk dan skpd dalam penyajian laporan pengelolaan keuangan daerah. tujuan ditetapkan peraturan bupati ini adalah untuk penyeragaman dan keterpaduan laporan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. bab ruang lingkup ruang lingkup yang disusun dalam peraturan bupati ini, meliputi materi: bab kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, bab penyajian laporan keuangan, bab iii laporan realisasi anggaran berbasis kas, bab laporan arus kas bab laporan operasional, bab laporan perubahan ekuitas, bab vii laporan perubahan saldo anggaran lebih bab viii catatan atas laporan keuangan, bab akuntansi pendapatan lra berbasis kas, bab akuntansi belanja, bab akuntansi transfer, il.bab akuntansi transfer,ga. |
pan peraturan bupati konawesehubungan: bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten konawekabupaten konawe sebagaimana diatur dalam peraturan presiden nomor tahun ,mengingat undang undang republik indonesiaiterima oleh dinas kesehatan dari bpjs dan selanjutnya dibayarkan kepada ftpserta penerima bantuan lurah pbi) dan non penerima bantuan lurah pbi). bahkapital dan besarnya jasa pelayanan dina, besarnya pembayaran jasa pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut pelayanan rawat jalan jasa medis, paramedis dan tenaga non medis lainnya. dari jasa medis, dibagikan kembali sebagai jasa medis, paramedis dan tenaga medis lainnya, dengan rincian: dokter umum (satu)satu) dokter? gigi satu) untuk jasa medis yang melaksanakan pelayanan kesehatan dibagi kembali dengan rincian dokter umum sebesar x6. doktergigi untuk jasa paramedis yang membantu dokter dalam pelayanan kesehatan. pes dokter umum dua).dua) dokter gigi (satu). untuk jasa medis yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi kembali dengan rincian untuk dua) orang dokter umum untuk orang dokter gigi. untuk jasa paramedis yang membantu dokter dalam pelayanan kesehatan. operasional dan penunjang peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas. pelayanan pelayanan rawat inap bpjs non kapital pelayanan kesehatan pasien rawat inap puskesmas rawat inap, biaya sebesar rp. seratus ribu rupiah). untuk jasa medis, paramedis dan tenaga medis lainnya sebesar dengan rincian: perawatan pasien. untuk operasional dan penunjang peningkatan pelayanan kesehatan puskesmas rawat inap. jumlah hari perawatan dihitung mulai dari tanggal hari masuk sampai dengan tanggal hari keluar. jikayang ditetapkan bpjs non kapital persalinan fisiologis normal) tanpa penyulut oleh dokter umum bidan rp. ,dengan rincian sebagai berikut: untuk jasa medispersalinan patologis dengan penyulut oleh dokter umum bidan pond rp. dengan rincian sebagai berikut: untuk jasa medis,tarif pelayanan ambulance daerah daratan diukur berdasarkan jarak yang ditempuh sebagai berikutccbidan rp. orang. bab pertanggung ab ketentuan penutup pengelolaan dana kapital dan besarnya jasa pelayanan mulai berlaku pada bulan januari sampai dengan bulan' april sedangkan pada bulan mei dan seterusnya akan diberlakukan peraturan perundang undangan kesehatanembawa mermummemm, pada tanggal para coord an koordinasi bupati) konawe, bmeemmdaba tenar pesan (" yomasrampanrkanton tp) url hah, sip hoon tp) ner edisi konceonsa diundangkan di: usaha pada tanggal sekretaris daerah kabung konawe, setda mama noh ipaskmad setiawan berita daerah kabupaten konawe tahun nomor |
nama ina bupati konawe proven sulawesi tenggara peraturan bupati konawe #nomor?2tahun tentang penetapan besarnya tarif retribusi izin trayek (dengan kalimat tuhan yang maha esa bupati konawe, lot menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan daerah kabupaten konawe nomor tahun! tentang retribusi perizinan tertentu dengan ditetapkannya, maka perlu diatur besarnya retribusi izin trayek dalam wilayah kabupaten konawe dengan peraturan bupati konawe, bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf huruf huruf dan huruf perlu ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten konawe tentang penetapan besarnya:: nomor s9,: peraturan daerah kabupaten konawe worncr tahun tentang kewenangan pemerintah kabupaten konawe dalam pembagian urusan pemerintahan dkkkkmemutuskan menetapkan peraturan bupati konawe tentang penetapan besarnya tarif retribusi izin trayek babi ketentuan umum aan dalam peraturan bupati ini yang daerah: bupati adalah bupati kabupaten konawe: kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten konawe: perangkat daerah adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah kabupaten konawe: lembaga teknis adalah lembaga teknis daerah kabupaten konawepribadi atau badan usaha yang dimaksudkan.usaha, jasa umum|yang lamanya (lima) tahumasa registrasi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk teregistrasi perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan, yang lamanya (satu) tahun: surat ketetapan retribusi,:ama, objek dan subyobjek retribusi izin trayeksubyek retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan jasa angkutan dan kegiatan pemanfaatan ruang serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. wajib retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut tertentu:izin trayek. bab iii (golongan retribusi izin trayek retribusi izin trayek meliputi izin trayek angkutan perkotaan: izin trayek angkutan pedesaan: izin trayek angkutan perbatasan. bab cara mengukur tingkat pengguna jasa tingkat pengguna jasa ukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang: tingkat penggunaizin trayek. bab struktur dan besaran tarif izin retribusi struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan umum penumpang dan daya angkut, i2) struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut izin trayek angkutan perkotaan tarif sebesar rp. tahun, izin trayek angkutan pedesaan tarif sebesar rp. tahun, izin trayek angkutan perbatasan tarif sebesar rp. tahun. besarnya, tarif retribusi izin trayek angkutan perkotaan, pedesaan dan perbatasan dibayar setiap (satu) tahun berjalan. setiap penerimaan izin trayek baru maupun penggantian yang lama, karena hilang, rusak dan lain lain dikenakan biaya sebagai berikut izin trayek baru tarif sebesar rp. unit: b., izin trayek penggantian yang lama tarif sebesar rp. unit: izin trayek hilang tarif sebesar rp. unit: izin trayek rusak tarif sebesar rp. unit. bab prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin trayek prinsip darikemampuan masyarakat, aspek keadilan dan biaya dampak negatif'dari pemberian izin tersebut. bab vii masa trayek dan saat retribusi terutang masa berlaku izin trayek angkutan perkotaan, pedesaan dan perbatasan adalah (lima) tahun terhitung sejak tanggal pembayaran, setiap izin trayek angkutan perkotaan, pedesaan dan perbatasan wajib registrasi ulang setiap tahunnyanetapan retribusi (l) besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, apabila surat ketetapan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada mengalami.b tata. cara pemungutan retribusi yang terutang dipungut kerja karcis, kupon atau kartu langganan, dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang|yang "tidak atau kurang bayar dan tagih dengan menggunakan std: penagihan (retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada didahului ngan surat teguran, tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan bupati konawe. babi tata cara pembayaran pembayaran retribusi datribus daerah, dalam hal bayaran yangsat hari kerja berikutnya. mesin kat pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai lunas: retribusi yang sudah bayar tunai lunas oleh wajib retribusi, retribusi yang dibayarkan tidak bisa diambil kembali, i3) bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada wajib retribusi:yang dimaksud pada diberikan tanda bukti pembayaran: setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. bab peninjauan tarif retribusi tarif retribusi dapat editing kembali paling lama (lim, i3):laksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pericapaiari3). tata cara pemberian. dari pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud '!akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati konawe. tan peraturan bupati:hai ditetapkan usaha pada tanggal bupati konawe k key saiful kong@asa diundangkan usaha pada tanggal yy sekretaris daerah yag ir. achmad setiawan berita daerah kabupaten konawe tahun nomor |
taman sinyal bupati konawe provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati konawe nomor tahun tentang penetapan besarnya tarif retribusi terminalperaturan daerah kabupaten konawe nomor tahun tentang retribusi jasa usaha, maka perlu diatur penetapan besarnya retribusi terminal dalam wilayah kabupaten konawe dengan peraturan bupati konawe, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf diatas, perlu ditetapkan dalam peraturan bupati konawe tentang penetapan besarnya tarif: memutuskan menetapkan peraturan bupati konawe tentang penetapan besarnya tarif retribusi terminal. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang abupaten konawe, kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten konawe: s5:bab nama, objek dan subyek retribusi terminal adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan yang mengatur kedatangan, keberangkatan dan berpangkalan kendaran bermotor angkutan penumpang dan barang: setiap kendaraan angkutan penumpang umum, bis dan non bis wajib singgah terminal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, didalam terminal disediakan fasilitas umum dan fasilitas penumpang. pengemudi angkutan penumpang umum, bis dan non bis diwajibkan masuk didalam terminal sebagaimana dimaksud pada keputusan ini. kegiatan operasional terminal, keberangkatan dan berpangkalan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang. kendaraan angkutan penumpang umum, bis, non bis dan barang yang masuk terminal dikenakan retribusi, dalam terminal dilarang tidak diperkenankan melakukan pemungutan apapun kecuali retribusi. pembayaran retribusi terminal ialah pengemudi driver kendaraan bermotor angkutan penumpang umum, bis, non bis dan barang sebagaimana dimaksud pada keputusan ini: pembayaran retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada setiap kali masuk terminal. besarnya retribusi terminal setiap kali masuk ditetapkan sebagai berikut kendaraan angkutan penumpang umum angkutan kota sebesar dua ribu rupiah): angkutan pedesaan sebesar dua ribu rupiah), angkutan perbatasan sebesar dua ribu rupiah): kendaraan akbp sebesar tiga ribu rupiah), kendaraan akan sebesar sepuluh ribu rupiah), pemungutan retribusi terminal dilakukan dengan pemberian kupon sebagai tanda bukti pembayaran retribusi yang disediakan pemerintah daerah kabupaten konawe: semua pemungutan retribusi terminal disetorkan secara bruto kas daerah kabupaten konawe dengan memperhatikan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku. pengadaan kupon tanda pembayaran retribusi terminal dilakukan dinas pendapatan daerah kabupaten konawe sesuai kebutuhan yang diajukan dinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten konawe: bentuk, uraian dan warna kupon disesuaikan menurut ketentuan yang berlaku, pelaksanaan pemungutan retribusi terminal dilaksanakan oleh dinas perhubungan dan kominfo kabupaten konawe. pengawasan atas pelaksanaan pemungutan retribusi adalah badan inspektorat daerah kabupaten konawe: untuk ketertiban, keamanan dan kenyamanan para penumpang agar pengusaha angkutan umum membuka kantor perwakilan dalam terminal untuk penjualan karcis tiket angkutan penumpang: para calon penumpang membeli karcis tiket loket pada kantor perwakilan angkutan umum terminal dengan tariff yang telah ditetapkan tanpa melalui perantara (calo). selain pejabat penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran keputusan ini dilakukan oleh penyidik lla (ppn lla) yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. bagi setiap orang pengemudi yang melanggar ketentuan dikenakan denda setinggi tingginya seratus ribu rupiah): tindak pidana yang dimaksud pada ini adalah pelanggaran. bab iii peninjauan tarif retribusi tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama (lima) tahun sekali: daerah, penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada inniini ditetapkan dengan peraturan bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang undangan. babakan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati konawe. agar pasai peraturan bupatiyy konawe key saiful k@penguasa diundangkan usaha pada tanggal y sekretaris daerah kabur konawedengan telah ditetaponawe tahun nomor ubah sebagai berikut ketentuan dan diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:) hortikultura perkebunan peternakan perikanan budidaya jumlahsebagai berikut: ton) page usaha sepak lamanya burial tongan kabuki lama anggaberi wakatobi melulu wonggeduku pondidaha amonggedo besulutu sampar ton gondola sororia route konawe asinus kapoiala onembute lalonggasumeetc wawonii barat wawonii timur wawonii utara wawonii selatan wawonii tengah wawonii tenggara wawonii lautagustusdinas pertanian kabupaten konawe dan diketahui oleh kepala badan pelaksana penyuluhan pertanian dan kehutanan bp4k) kabupaten konawe. banatanggal nov bupati konawe, key saiful konggoasa diundangkan usaha pada tanggal sekretaris daerah para koordinasi kabupaten konawe, mm . sibuk para lasistenaom.umum lintas bahan kantor fk.) lil bagan arevac. ir. achmad setiawan, berita daerah kabupaten konawe tahun nomor ab. |
wu) . bupati konawe selatan peraturan bupati konawe selatan nomor:: bahwa berdasarkannyelenggaraan negara vamalaksanaan anggaran pendapatan belanja daeraharaf koordinasi instansi oo, para! sekda bupati selatan, ika bro la, kabar hukum hai suk din tangga diundangkan andosol pada tanggal am7vvlaksanaan apbd pelaksanaan apbd merupakan kumpulan rencana kerja anggaran dari semua skpedoman pelaksanaan apbd t.a. daerah tentang apbd hanya dapat dilakukan (satu) kali dalam (satu:il)laksanamatija pedoman pelaksanaan apel ta. dengan melakukan penyesuaian dalam dpaskpd, tetapi langsung diperoleh dari dpa l. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) skpd sebelum pelaksanaan apbdkepada sekretaris daerah dan untuk mendapat persetujuan:ppid untuk mendapat persetujuan, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dengan merubah peraturan daerah tentang apbddprd untuk mendapat persetujuan: pelaksanaan upa skpd harus dituangkan pada pelaksanaan apbd dan sedangkan pelaksanaan coppa skpd harus dituangkan dalam laporan realisasi anggaran dan atau catatan atas laporan keuangan. pelaksanaan dpa skpd hanya dapat dilakukan satukt rencana kerja tahunan| dan atau adanya peraturan yang harus dilakukan. tidak diperbolehkan ada pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada dokumen pelaksanaan anggaran dpa skpd setelah apbd ditetapkan, dikecualikan ada ketentuan regulasi baru yang harus dilakukan sesuai peraturan perundang undangan. hal hal lceedoman pelaksanaan apbd t. dledoman pelaksanaan apbd t.o,n. mea pedoman memaksa maan apbd t.apekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada waktunya, masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan pada tahun berkenaan dengan diberikan kesempatan sampai dengan (lima puluh hari| kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaanndan dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (deal) diatur tersendiri dalam peraturan bupati koordinasi jarak same selatan, serak praya #kadang hukum surunuddin tangga maa pedoman pelaksanaan apbd lngelolaan keuangan daerah pengerti|vpedoman pelaksanaan apielolaan keuangan pada badan dinas kantor kepala skpd merupakan pejabat pengguna anggaran pa| dalam melaksanakan tugasskpd dapat ditunjuk sebagai kpa ppt, untuk skpd penghasil terdapat (satu| bendahara penerimaan dan dapat dibantu dengan bendahara penerima pembantu. pada setiap skpd badan, dinas, kantor| hanya terdapat iyatulskpd dapat membentuk operator sistem informasi keuangan daerah simbad| yang bertanggung jawab kepada ppk skpd. 1gberatkan pada skpd, maka pada masing masing skpd harus ditunjuk pejabat vskpedoman pelaksanaan apbd t.a. serta pejabat yang diberi wewenang menandatangani spm dan mengesahkan sfj serta|skpd dengan mempertimbangkan efisiensi, urgerinselatan dalam bentuk memorandum understanding)dua ratus juta rupiah). pendapatan bunga jasa giro pada rekening pengeluaran skpd atas perintah bud kepada bank sultra, secara otomatis dipindahbukukan rekening milskpd. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. (abi pedoman pelaksanaan apbd t.a. ge.gawasi pelaksanaan anggaran skpd yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan skpd yang dipimpinnya kepada bupati konawe selatan up. kepala bukan kabupaten konawe selatan:u pengeluaran bersama bendahara pengeluaran. kuasa pengguna anggaran kpai bilamana pengguna anggaran pa| menunjuk kuasa pengguna anggaran kpai, dukan pemeriksaan kas v: fi ls:k skpd) mengontrol pagu anggaran:, melakukan verifikasi atas spj: membuat pengesahan sfj, membuat spm: ( melaksanakan akuntansi skpd, menyiapkan laporan keuangan skpd, bertanggung jawab atas pelaksanaan ketatausahaan keuangan skpd, esa br. pedoman pelaksanaan apbdapi|menyampaikan sts dan slip setoran kuasa bud bukan setiap melakukan penyetoran,,tun pemukiman pelaksanaan apbd t.a,ffcepada bank sultra,kar kasir penerimaan. membuat tanda terima pembayaran ttp) kwitansi. ct. membuat tanda bukti penerimaan tepia sen pedoman pelaksanaan apel l,ccn kerja. menyampaikan nota kredit) kepada sk|fatau berdasarkan pertimbangan obji nan pre kebal arg era pedoman pelaksanaan abad t.a, dan bendahara pengeluaran berada bagian keuangantaf administrasi. il|skpd,rta tersebut pada nomor diatas berhalangan melebihi (tujuh) hari (karena sakit, mutasi atau promosi,doman pelaksanaan apbn t.a,i|. melakukan tindakan vang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja. melaksanakan anggaran skpd,vang menjadi tanggungjawab skpd yang dipimpinnya. mengawasi pelaksanaan anggaran sk|, sar ana esa pedoman pelaksanaan apbd t.a mengendalikan pelaksanaan kegiatan.cebhcc. melakukan verifikasi atas sfj. membuat spm, membuat pengesahan spj. j2g'ccter nas pedoman pelaksanaan apbd t.a. ketentuan lain dalam pelaksanaan anggaran pada awal tahun anggaran masing masing skpd dapat mengajukan uang persediaan up) sebesar dari total belanja gaji belanja modal. khusus kecamatan dan kelurahan dari total belanja gaji belanja modal tangani surat perintah pencairan dana sp2 dj, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, ' bendahara pengeluaran ppid dan bendahara penerimaan ppid:,, batas penerbitan spoupa skangsung selain gaji dan tunjangan:tpegawai negeri sipil daerah kabupaten: aan eni pelaminan pelaksanaan apbn la. harus diusulkan oleh kepala skpd: tidak sedang menjalani hukuman disiplin, diusulkan oleh pengguna anggaran. pengelola keuangan daerah yang dananya bersumber dari apbd :) bendahara penerimaan pembantu oleh kepala skpd dan diadakan berita acara serah terima:n jabatan sebagai kpa bendahara pengeluaran bendahara penerimaan ppkskpedoman pelaksanaan app lali. apabila dimutasi pensiun meninggal dumsel asi pat awe selatan, ana kr. tiup kasar hukum surunuddin tangga ale pedoman pelaksanaan apbd t.a. lampiran peraturan bupati konawe selatan nomor tahun tanggal:sk,, buku penerimaan harian. pedoman pelaksanaan api t.a,, surat ketetapan retribusi daerah skr daerah|: surat tanda setoran sts): surat tanda bukti pembayaran,vskpd melalui ppk skpd paling lambat tanggal bulan berikutnya:enmgi yang skpd tanpa pembebanan padak skpd paling lambat (dua|up diterima dan diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk disempurnakan. anna mah pedoman pelaksanaan apbd t.a: rincian spp up: salinan spd: alokasi danal foto copy surat keputusan bupati tentang besaran uang persediaan.,. spp ganti uang persediaan spp gu) sekretariat daerahpedoman pelaksanaan apbd t.a., bendahara pengeluaran mencatat spp yang diajukan register spp, dokumen spp gu terdiri dari surat pengantar spp gu: ringkasan spp gu: alokasi dana. spp tambahan uang persediaan spp tu)| skn ken, dokumen spp tu terdiri dari pengantar spp tu: ringkasan spp tu: rincian rencana penggunaan spp tu,pedoman pelaksanaan api? t.a, untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan sp2d kepada kuasa bul:, alokasi dana. spp tambahan uang persediaan spp tu)| sekretariat daerahk: ringkasan spp tu: rincian rencana penggunaan spp tu: 4d) salinan spd:jvn dokumen spp gaji dan tunjangan pengantar spp ls gaji: ringkasan spp ls gaji: rincian spp ls gaji. pedoman pelaksanaan apbd t.a, dipergunakan untuk keperluan pembayaran gaji saat pengajuan sp2d kepada kuasa bud., lampiran dokumen pendukung spp gaji induk daftar gaji: rekapitulasi gaji per lembar:i: surat pernyataan pengajuan spp ls gaji.|e: akte nikah: akte kelahiran. lampiran dokumen pendukung spp kekurangan gaji daftar gaji perorangan, rekapitulasi gaji per lembar: rekapitulasi per golongan, keputusan kenaikan pangkat:www pedoman pelaksanaan apbd t.a,vtitu satu orang pegawai: tidak ada potongan:: dibayar setiap bulan, mulai bulan berikutnya setelah vang bersangkutan meninggal dunia sampa dengan bulan, potongan lurah wajib pegawai sebesar lampiran dokumen pendukung spp tpp daftar penerima penunjang disiplin, rekapitulasi per lembar: rekapitulasi per golongan: daftar rekapitulasi absensi: sej bulan yang lalu sebelumnya: foto copy pembayaran ssp. dokumen spp disiplin dan tpf pengantar spp ls disiplin tpp, ringkasan spp ls disiplin tpp, rincian spp ls disiplin tpp, surat pernyataan pengajuan spp ls disiplin tpp: daftar penerima tambahan penghasilan pegawai disiplin beban kerja, daftar perhitungan kehadiran pegawai berdasarkan absensi, daftar perhitungan skor kehadiran pegawai untuk pemberian tpp beban kerja. surat keterangan pemberhentian pembayaran skp pengantar spp dari skpd, etat pedoman pelaksanaan abd t.a. bagi pegawai yang telah memasuki batas usia pensiun buf, cc.: kartu: ringkasan spp ls: rincian spp ls: salman spl3d, lampiran dokumen barang dan jasa rp.50jt s d 200juta: ringkasan kontrak soft copy: akuntansi asli bermaterai: surat perintah kerja beserta laporannya untuk pengadaan barang| off copy: berita acara pemeriksaan barang pekerjaan soft copy: berita acara penerimaan barang penyerahan pekerjaan soft copy). pemeliharaan diatas rp. s d: e baling. pedoman pelaksanaan apbd t.a. pemeliharaan atas rp. ringkasan kontrak::, berita acara pemeriksaan barang pekerjaan, berita acara penerimaan barang penyerahan pekerjaan: berita acara laporan kemajuan pekerjaan: faktur pajak: ssp ppn e billing. bantuan sosial hibah bantuan keuangan belanja tak terduga pada pihak ketiga proposal: akuntansi asli bermaterai: nota persetujuan dan surat keputusan bupati: fotokopi rekening bank umum. asuransidua ratus juta rupiah), surat perintah kerja surat perjanjian untuk muengan disertai surat perintah mulai kerja smk). polis: faktur pajak, ssp e billing. lembur surat perintah kerja lembur, daftar lembur:ssp e billing. pedoman pelaksanaan apbd t a. jasa akomodasi dan konsumsi ringkasan kontrak: akuntansi asli bermaterai: jaminan pelaksanaan untuk nilai diatas rp. (dua ratus juta rupiah|:, surat perintah kerja surat perjanjian untuk nilai atas rp. (lima puluh juta rupiah) siisertai surat mulai kerja smk). jadwal: absensi: berita acara penyelesaian pekerjaan: ssp alokasi dana. dokumen spp untuk belanja modal il) pengantar spp ls: ringkasan spp ls:: ringkasan kontrak: akuntansi asli bermatera:|. . pedoman pelaksanaan apbd t.a, berita acara pemeriksaan perencanaan, berita acara pembayaran angsuran. untuk pembayaran lunas dihampiri berita acara kema:: ssp ppn e billing. besarnya modal perencanaan pembangunan kontruksiemi). berita acara pembayaran berita acara pembayaran angsuran (untuk pembayaran maksimum dilampaui laporan kemajuan pekerjaan perencanaan berita acara serah terima pekerjaan perencanaan, berita acara pembayaran angsuran sebesar 80t4. berita acara pembayaran angsuran (sebesar dihampiri laporan kemajuan pekerjaan perencanaan foto copy spk fisik, berita acara pembayaran angsuran sebesar faktur pajak: ssp e billing: ppn e bokong, belanja modal perencanaan pembangunan kontruksi nonsurat perintah kerja surat perjanjian keimaman pelaksanaan apbd ta, m17. berita acara pembayaran: faktur pajak: ssp e billing, ppn e billing, belanja modal jasa pelaksana konstruksi ringkasan kontrak, akuntansi asli bermaterai: copy referensi dar:dari nilai kontrak untuk usaha kecil dan maksimum dari nilai kontrak untuk usaha non kecil:lpimpinfaktur pajak, ssp e billing, ppn e billing. me. pedoman pelaksanaan apbd t.a, belanja modal jasa pengawasan manajemen konstruksi ringkasan kontrak: akuntansi asli bermaterai:surat perjanjian untuk nilai sampai dengan rp. (lima puluh juta rupiah|). untuk pembayaran dinama: ssp e billing: ssp ppn e billing. belanja modal pekerjaan swakelola: surat kuasa pelaksanaan kegiatan beserta laporannya:vmie keimaman pelaksanaan apbdwenenarng untuk menandatangani spm surat perintah pencairan dana sp2#| foto copy surat keputusan bupati tentang besaran uang persediaan. dokumen spm gu terdiri dari sf| dan lengkap, rekapitulasi rincian penggunaan up gu sebelumnya. dokumen spm tterangan penjelasan keperluan pengisian tu, surat persetujuan ppid. pedoman pelaksanaan api? t.aunjangan, lampiran dokumen pendukung spm gaji induk daftar gaji: rekapitulasi gaji per lembar: cc|, bagi vang mendapatkan tunjangan jabatan. untuk pegawai baru calon pegawai negeri sipil!, akte kelahiran. lampiran dokumen pendukung spm kekurangan gaji lj): keputusan kenaikan gaji berkala. keputusan jabatan yang baru: pedoman pelaksanaan apa t.ahsir:,b8) untuk uang duka wafat besarnya kali gaji terakhir:, surat nikah. lampiran dokumen pendukung spm gaji terusan daftar gaji perorangan, rekapitulasi gaji per lembar: rekapitulasi per golongan:,, potongan lurah wajib pegawai sebesar: daftar rekapitulasi absensi: spj bulan yang lalu sebelumnya: foto copy pembayaran ssp. dokumen spm ls untuk pengadaan barang dan jasa: surat tanggung jawab mutlak: pedoman pelaksanaan apbd t.a, lampiran dokumen barang dan jasa diatas rp. s d jt: ringkasan kontrak: akuntansi: berita acara serah terima pekerjaan serah terima barang, faktur pajak: ssp ppn e killing, pemeliharaan diatas rp. s d ringkasan kontrak: akuntans,: laporan mingguan dari konsultan pengawas: faktur pajak: ssp ppn e billing. pemeliharaan pengadaan barang atas rp.: berita acara angsuran pembayaran pemeliharaan|,|: faktur pajak: ssp ppm e baling., akuntansi: nota persetujuan dan surat keputusan bupati, referensi bank umum, susunan pengurus.8p e billing. east pedoman pelaksanaan apbd ta. kai jasa akomodasi dan konsumsi lj|: berita acara serah terima pekerjaan. dokumen spm untuk belanja modal spm: salman spd: surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pa kpa vpembangunan kontruksiberita acara pembayaran angsuran: berita acara serah teruna pekerjaan perencanaan: fotokopi spk fisik: laporan kemajuan pekerjaan perencanaan: laporan mingguan minggu terakhir): faktur pajak: ssp ppn dan e billing, belanja modal perencanaan pembangunan kontruksi nonberita acara serah terima pekerjaan, faktur pajak: ssp ppn dan e billing. belanja modal jasa pelaksana konstruksi ileni pedoman pelaksanaan apbd t.a.: jaminan pelaksanaan untuk nilai diatas rp. (dua ratus juta rupiah: berita acara pembayaran angsuran: berita acara serah terima pekerjaan: laporan kemajuan pekerjaan: laporan mingguan minggu terakhir: faktur pajak: ssp ppn dan e bilang, belanja modal jasa pengawasan manajemen konstruksipk: berita acara pembayaran angsuran: berita acara serah terima pekerjaan pengawasan: fotokopi serah terima pekerjaan fisik, laporan kemajuan pekerjaan pengawasan, laporan mingguan minggu terakhir: faktur pajak: ssp ppn dan e billing, belanja modal pekerjaan swakelola, berita acara pertahanan pembayaran: berita acara penyelesaian pekerjaan, faktur pajak: ssp ppn dan pph e balingepd paling lambat tanggal bulan berikutnya:lia peimimam pelaksanaan apbd t.a bendahar) yang merupakan gabungan dengan sf|,j l dalam tiga|" di: bku pada kolom pengeluaran,u buku|edoman pelaksanaan apbd ta. ecfrmi. pengumuman pemenang pengadaan langsung, spk, surat pesanan,ima puluh juta rupiah| sampai dengan rp. (dua ratus, keputusan ppk tentang rencana pengadaan barang jasa rupa, nota dinas ppksn. surat perintah melaksanakan pekerjaan smk). ta. cv. maa pedoman pelaksanaan apbd las0. (lima puluhlndara koordinasi stasi l selatan, sera pista wp. prn9 sai sur ddin tangga pedoman pelaksanaan apbd la. lampiran peraturan bupati konawe selatan nomor ala tahun tanggal januari tentang :pedomerbitkan surat pengesahan laporan pertanggung jawab,. laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja pertanggung jawaban skp|enam| bulan berikutnya paling lama (tujuh|||sepuluh| hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir. pedoman pelaksanaan apbintlask:: laporan keuangan skpd sebagaimana dimaksud pada huruf angka huruf terdiri dari laporan realisasi anggaran neraca:huruf angka hurufundangan, pelkoiman pelaksanaan apbd la,huruf angka huruf paling lambat (dualari: laporan perubahan saldo anggaran lebih laporan perubahan sali: neraca: laporan operasional lo: laporan arus kas lakipimpin dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan bumi)e new,tiga|ijin pedoman pelaksanaan apbdl bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf angka harusvm lama (tga| hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk didoman pelaksanaan appsnasi bupati konawe selatan, eyang para sek pertama gg pkr din tangga . (www pedoman pelaksanaan apbd trjalanan dinas ketentuan umum perjalanan dinas luar daerah tentang standar biaya masukan tahun anggaran dan bukan, dan bkd maksimal kali tahun. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimbingan teknis untuk: eselon iii sebanyak kali tahun eselon sebanyak kali tahun cc. staf sebanyak kali tahun kecuali untuk skhal hal sebagai berikut: pelaksanaan perjalanan dinas maksimal (empat hari: dan wakil bupati, biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil:|: ce. uang harian dan representasi dibayarkan secara lumpur:, dalam hal dimana yang melakukan perjalan| dan surat perintah perjalanan dinas spp) vang baru. biaya perjalanan dinas untuk penugasan v, sma iii pedoman pelaksanaan apbd t.a.j diatas maka dapat ditambahkan lama perjalanan dinas maksimal dua| han: ketentuan yang dimaksud pada poin (glrian instansi teknis pemerintdengan tingkatan yang disetarakan dengan golongan ii. ketentuan khusus perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas dalam,!. dibayarkan secara lumpur. satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerahlumpur uang harian diklat yang melakukan perjalanan atau, tata dinas sar dinas luar daerah rp) rp.| bupati ketua dprd sea tao eselon iia eselon anggota dprd (oh eselon in golongan golongan dan non pns kae a pedoman pelaksanaan apbd satuan biaya penginapan mengacu pada pmk nomor pmk. 2016tentang standar biaya masukan tahun anggaran dan sesuai kemampuan keuangan daerah adalah sebagai berikut yang melakukan perjalanan na, ena pena besar biaya penginapan rp| bupati ketua dprd dt . wakil bupati wakil ketua dprec 'oh eselon ii anggota dprd eselon iii golongan eselon iw golongan iii to. golongan,ilavoice tempat menginap. biaya penginapan yang tidak menggunakan fasilitas hotel,diberikan biaya penginapan sebesar (tiga puluh persen) dari ketentuan tarif hotel dikota tempat tujuan. satuan biaya representasi mengacu pada pmk nomor pmk, tentang standar biaya masukan tahun anggaran adalah sebagai berikut yang melakukan yang representasi perjalanan dinas sai luar daerah bupati ketua dprd wakil bupati wakil ketua dprd ronan eselon anggota dprd satuan biaya tiket pesawat pergi pulang pp) adalah sebagai berikut: kota satuan biaya tiket tujuan bisnis ekonomi kendari aceh kendari sumatera utara kendari oo batam kendari jakarta kendari denpasar ll. kendari jogjakarta kendari padang kendari palembang kendari pekanbaru kendari semarang seniman pelaksanaan apbd la. kendari solo kendali surabaya kendari timika kendari kendari bandar lampung kendari makassar kendari balikpapan kendari manado kendari kupang kendari malang kendari bandung s00, catatan perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan modaljalanan dinas luar daerah dengan menggunakan modal transportasi udara pada saat permintaan tinggi, untuk berpergian sesuatu tempat high season, perjalangol. dan non asn rp. gol. iii rp. gol. iv eselon rp, eselon iii rp. eselon rp. satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah lingkup provinsi sulawesi tenggara pedoman pelaksanaan apbd t.a, satuan biaya representasi perjalanan dinas dalam daerah mengacu pada pmk nomor pmk. tentang standar biaya masukan tahun anggaran adalah sebagai berikut yang melakukan abu area perjalanan dinas laga bupati ketua dprd wakil bupati wakil ketua dprd eselon ii anggota dprd f5. satuan biaya transport dalam daerahkabupaten kota satuan biaya ta. kota kendari orang kali kabupaten konawe orang kali kabupaten konawe utara orang kali ejaan kabupaten kolaka orang kali kabupaten kolaka utara | orang kali kabupaten kolaka timur orang kali kota bau bau orang kali kabupaten buton orang kali kabupaten buton tengah orang kali kabupaten buton selatan orang kali b00. kabupaten muna orang kali kabupaten muna barat orang kali kabupaten wakatobi orang kali catatan perjalanan dinas dalamnulisan pelaksanaan apbd satuan biaya transport dalam daerahkecamatan satuan landon lainnya orang kali koloni orang kali tangga orang kali angota orang kali anti orang kali mozilla orang kali benua orang kali moral utara ' orang kali basal orang kali ranomeeto barat orang kali sabulakoa orang kali buke orang kali palangka selatan orang kali bait orang kali colasi orang kali andosol barat orang kali andosol orang kali kecuali kel. motor, langga, pos agung. lalonggombuidoman pelaksanaan apbd t.a. penganggaran kegiatan rapat pertemuan) pelatihan bintik luar kantor : bh. paket fully: paket halfw jam. beberapa catatan khusus terkait penganggaran kegiatan d| kamar untuk (satu) orang, pejabat eselon ii anggota dprd dan pejabat eselon bawah dialokasikan (satu) kamar untuk (dua) orang. kegiatan yang diselenggarakan secara fullhoard termin dari: biaya transportasi peserta, indeks paket pertemuan bilidiboard fully half day|, uang saku dan biaya transportasi dalam cenan rapat pertemuan bintik luar kantor dalam daerah paket kegiatan satuan aan full board luar kota full board dalam kota fuli day half day dalam kota pedoman pelaksanaan apbd ta.anggota dprd temuan pare pet aan pejabat daerah pimpinan erp eselonill kebawahedangkan untuk kegiatan mengikuti tot berkenaan dengan tupoksi adalah sebesar rp.enam| berpedomanbagi (al, provinsi tujuan satuan roda buk sejarah dua dasar sumatera utara perhari riau kepulauan riau perhari sumatera barat per hari sonata perhari selatan hee lampung perhari bengkulu per hari bangka belitung i|. banten per hari jawa barat dki jakarta per hari pedoman pelaksanaan apbd t.a. jawa tense perhari jawa timur perhari bali perhari te) hun tergesa per hari hung tenggara perhari mur katana per hari arat kalimantan per hari tengah pai hanan selatan pal inai ikut pa, kalimantan perhari utara sulawesi utara per hari gorontalo per hari sulawesi selatan per hari sulawesi tengah tenggara maluku perhari maluku utara perhari perhari papua barat perhari (clpro| yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri tempat tujuan dan untuk kegiatan jarig sifatnya insidentil (tidak bersifat terus menerus) biaya ta. aceh perbulan sumatera utara perbulan riau per bulan kepulauan riau perbulan jambi perbulan sumatera barat perbulan sumatera selatan per bulan lampung perbulan bengkulu per bulan bangka belitung per bulan banten per bulan pedoman fdaesamaan apbd jawa barat per bulan dki jakarta per bulan jawa tengah per bulan yogyakarta per bulanm0) sulawesi tenggara per bulan maluku perbulan maluku utara papua perbulan mera papua barat per bulan satuan biaya pengadaan pakaian dinas biaya pengadaan pakaian dinas pakaian dinas upacara pdu) rp. stel pakaian sipil harian psh) bupati rp. stel wakil bupati rp. stel pimpinan dprd rp. stel anggota dprd rp. stel c. pakaian sipil lengkap psl) bupati rp. stel wakil bupati rp. stel pimpinan dprd rp. stel anggota dprd rp. stel sekda rp. stel pakaian sipil resmi psr) bupati rp. stel wakil bupati rp. stel sekda rp. stel ce, pakaian dinas harian pdh) pimpinan dprd kp. stel wakil bupati kp. stel fr, pakaian kerja lapangan pkl) pimpinan dprd rp. stel wakil bupati rp. stel pakaian dinas harian pegawai khaki dan putih hitam) rp. perl stel. feat tt. pedoman pelaksanaan apbd t.a. standar biaya masukan tahun anggaran uraian satuan biay|. diklat pimpinan tk. iv peserta angkatan satuan biaya latihan prajabatan gol dan gol. peserta angkatan gol.t30.00u0, printer unit tahun aacrut tahun genset kva unit tahun genset kva unit tahun banerancis halaman jadi bahasahalaman jadi atau sebaliknyapedoman pelaksanaan apbd ta. diploma dan strata tar.oro.ooo,oo uang buku dan referensi diploma diploma tii diploma dan strata program strata sp dan biaya hidup dan biaya operasional strata dan spesialis ,d00 strata dan spesialis uang buku dan referensi strata dan spesialis strata dan spesialis got satuan biaya sewa mesin fotokopi mesin foto copy analog unit bulan mesin foto copy digital unit bulan honorarium narasumber, membahas pakar praktisi profesional satuan biaya bantuan tugas belajar per tahun biaya riset biaya pendidikan dokter spesialisoh rp. sakit bahan makanan penyandang masalah oh rp. kesejahteraan sosial pedoman pelaksanaan apbd ta. satuan biaya konsumsi rapat makan orang kali rp. kudapan snack) orang kali rp. satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dimas kendaraan dinas pejabat kendaraan jabatan bupati dan wakil rp. bupati kendaraan jabatan unsur pimpinan rp. dprd kendaraan dinas eselon rp. kendaraan dinas eselon iii rp. kendaraan operasional alat kelengkapan rp. dprd kendaraan operasional dalam lingkungan kantor, roda dan speed boat kendaraan operasional dalam unit tahun rp: lingkungan kantor speed boat unit tahun rp. biaya pemeliharaan kendaraan pertahun rp. roda enam) atas biaya pemeliharaan kendaraan per tahun rp. roda dua) kendaraan dinas operasional patroli jalan raya pjr) uraian satuan roda empat double roda dua haha gardan kendaraan unit dinas thn operasionalpemeliharaan gedung bangunan kantor dihitung berdasarkan luas bangunan (m3| halaman satuan gedung bertingkat tidak bertingkat gedung bangunan kantor m2 tahun sur pedoman pelaksanaan apbd la. satuan biaya sewa gedung pertemuan perhari) sewa gedung pertemuan perhari rp. biaya desain perencanaan) dan biaya supervisi pengawasan| biaya desain (perencanaan) dan biaya supervisi (pengawasan| berpedoman pada peraturan menteri nomor prt ms d rp. dari pagu anggaran juta nilai paru anggaran diatas rp. dari pagu anggaran juta s d rp. juta cc. nilai pagu anggaran diatas rp. dari pagu anggaran juta s d rp. milyar nilai pagu anggaran diatas rp dari pagu anggaran milyar sjd milyar nilai pagu anggaran diatas rp. sedari pagu anggaran milyar biaya supervisi pengawasan) nilai pagu anggaran s d rp. dari pagu anggaran juta nilai pagu anggaran diatas rp. dari pagu anggaran juta s d rp. juta ce. mulai pagu anggaran diatas rp. dari pagu anggaran juta s d rp. milyar nilai pagu anggaran diatas rp. dari pagu anggaran milyar s d milyar mulai pagu anggaran diatas rp. sadari pagu anggaran milyar pedoman pelaksanaan apbd t.a. hal skpd dinas kesehatan. bh. berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapital jkn kepala skpd dinas kesehatan menyusun rapcc. rencana pendapatan dana kapital jkn dianggarkan dalam kelompok pad, jenis lain laman peraturan menteri kesehatan tahun pada ftp milik pemerintah daerahai: tahapan dan jadwal proses penyusunan rka rba, mengikut tahapan dan jadwal proses pelaksanaan apbd. demikian untuk menjadi perhatian dan pedoman dalam pelaksanaannya. nominasi. bupati kon selatan, pun shima ini asisten pra nurdin tangga pedoman pelaksanaan apbd t.kpa) adalah pejabat yang diberi)vang selanjutnya disingkat pfkeimaman pelaksanaan apbd t.a. jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan apbd pada unit kerja skpd. staf administrasi pembantu bendahara pengeluaran pembantu bendahara penerimaan) adalah pns yang membantu pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada skpd. operator sima adalah pns non pns yang melaksanakan sistem informasi keuangan daerah pada skpd. honorarium pengelola keuangan daerah honorarium pengelola keuangan skpd l.l. honorarium penanggungjawab pengelola keuangan kpk pengelola ket. jumlah rp.) honorarium bendahara umum daerah honorarium kuasa bendahara umum daerah honorarium staf kuasa bendahara umum daerah honorarium bendahara pengeluaran bina honorarium pembantu bendahara pengeluaran ppid honorarium pengelola sistem keuangan daerah berbasis informasi dan teknologi pengelola ket. jumlah rp.|honorarium tim anggaran pemerintah daerah pengelola keterangan jumlah rp.| ketua tapi nan sekretaris anggota staf pendukung (. pedoman pelaksanaan apd) ta. honorarium tim penyusun laporan keuangan pemerintah daerah pengelola keterangan jumlah rp.)| ketua tim skpd wakil ketua sekretaris anggotamilyar nilai pagu anggaran diatas rp. milyar s d rp.i, milyar mulai pagu anggaran diatas rp. milytriliun nilai pagu anggaran diatas rp. triliun rp. honorarium kuasa pengguna anggaran nilai pagu anggaran s d rp. juta rpjuta meme! pedoman pelaksanaan apbd t.a. dl. nilai pagu anggaran diatas rp. jutaid rp. milyar 2g. nilai pagu anggaran diatas rp. milyar kp. s d rp. milyar nilai pagu anggaran diatas rp. miliar rp. s d rp. miliar ii. nilai pagu anggaran diatas rp. milyar kmilyar nilai pagu anggaran diatas rp. milyar rp. s d rp. miliar nila pagu anggaran diatas rp. milyar rp. s d rp. milyar nilai paru anggaran diatas rp. milyar rp. s d rp. milyar nilai pagu anggaran diatas rp. milyar rp. s d rp, triliun nilai pagu anggaran diatas rp. triliun rpjuta rp. s d rp. juta ccmiliar nilai pagu anggaran diatas rp. milyar rp. s d rp. milyar fi.l.lelmupedoman pelaksanaan apbd t.amember1mudah dan memperlancar penyaluran dana mahasiswa pendidikan bagi kabupaten labuhanbatu perlu merubah; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf perlu menetapkan peraturan bupati tentang peraturan bupati labuhanbatu nomor tahun tentang pedoman pemberian sebagaimana perubahan atas dana pendidikan bagi mahasiswa kabupaten labuhanbatu. undang undang dasar republik indonesia tahun mengingat undang undang nomor drt tentang tahunerah tentang daerahlembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran tentang pendidikan negara republik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun pengelolapendidikurusan wajib dan yang menjadi pemerintah pemerintahan pilihan kewenangan daerah labuhanbatu daerah labuhanbatu nomor tahun kabupaten lembaran kabupaten sen nomor peraturan daerah kabupaten labuhanbatu nomor tahun tentangmenengah daerah rpm) kabupaten lembaran daerah kabupaten labuhanbatu nomor tahun seri nomor jangka labuhanbatu memutuskan: tentang bupati perubahan atas peraturan bupati labuhanbatu nomor tahun tentang pedoman pemberian dana bagi menetapkan peraturan mahasiswa pendidikan kabupaten labuhanbatu beberapa ketentuan dalam diubah sebagai berikut ketentuan angka diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada jenjang perguruan tinggi yang berasal dari tamatan sekolah lanjutan kabupaten labuhanbatu yang orang tuanya berdomisili kabupaten labuhanbatu. ketentuan huruf diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut pemohonmemenuhi yangkartu fotokopi mahasiswa (ktm); pasphoto terbaru ukurantanda yang masuk bersangkutan; surat keterangan rincian biaya perkuliahan selama (satu) tahun; fotokopi nomor rekening buku tabungan bank mandiri yang atas yang nama bersangkutanjyang.surat keterangan rincian biaya perkuliahan selama (satu) tahun; surat keterangan mampu dari lurah kepala desa setempat; tidak fotokopi nomor rekening buku tabungan bank mandiri atas yang nama bersangkutan;fotokopi nomor rekan buku tabungan bank mandirimei 2013_ ~^^ sekretaris daerah aten labuhanbatu, sman harahap ut^ t>b&bina tingkat nip. |
berita daerah kabupaten labuhanbatu nomor tahun n0m0r peraturan bupati labuhanbatu nomor tahundengan rahmat tuhan yang maha esa bupatilabuhanbatu, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah daerah paten labuhanbatu telah menetapkan subsidi pe!layanan kesehatan puskesmas, puskesmas pembantu dan polindes poskesdes; bahwa pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis puskesmas, puskesmas pembantu dan polindes poskesdes telah tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah paten labuhanbatu; bahwa untuk memberikan dasar dan mengerti akan penyelenggaraan pelayanan subsidi pelayanan kesehatan mengingat puskesmas, puskesmas pembantu dan polindes poskesdes perlu mem berikandantahun tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan paten kota; keputusan menteri kesehatan nomor tahun tentang kebijakan dasar puskesmas; menetapkan keputusan menteri kesehatan nomor tahun tentang sistem kesehatan nasional; keputusan menteri kesehatan nomor menkes tentang pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas);paten labuhanbatu tahun nomor seri nomor peraturan bupati labuhanbatu nomor tahun ten tang tari retribusi pelayanan kesehatan berita daerah paten labuhanbatu tahun nomor memutuskepala dinas adalah kepala dinas kesehatanabuhanbatu. rumah sakit umum daerah yang selanjutnya disingkat dengan rsud adalah rumah sakit umum daerah rantau rapat. kas daerah adalah kas pemerintah kabupaten labuhanbatu. bendahara penerima adalah bendahara penerima pada badan keuangan dan kekayaan daerah kabupaten labuhanbatu. pergunakan pemakaian bat oba jasa tindakan medis adalah jasa yang diberikan oleh tenaga puskesmas, pustu dan polindes poskesdes untuk melaksanakan pelayanan medis penderita. bab nama, sasaran, pelaksana, sumber dana, dukungan logistik dan waktu pelaksanaan dengan namasubsidi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam hanya diberikan kepada penduduk kabupaten labuhanbatu. subsidi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh puskesmas, puskesmas pembantu dan polindes poskesdes yang ada kabupaten labuhan batu. dana subsidikabupaten labuhanbatu pada dinas kesehatan dengan kode rekening untuk mendukung pelaksanaan subsidi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan penyaluran logistik berupa obat obatan dan barang habis pakai yang dilakukan secara tertib setiap (tiga) bulan oleh kepala dinas sesuai kebutuhan. subsidi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dalam satu tahun kalender mulai januari sampai dengan desember. bab iii wilayah pelayanan subsidi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan seluruh puskesmas, puskesmas pembantu dan polindes poskesdes se kabupaten labuhanbatu. bagi penderita yang menjalani pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada yang rujuk rumah sakit umum, subsidi pelayanan kesehatannya hanya dapat dilaksanakan rsud rantauprapat. bab ketentuan pelayanan, jenis dan besaran subsidi puskesmas, puskesmas pembantu dan polindes poskesdes memberikan pelayanan kesehatan dasar rawat jalan dan rawat inap secara menyeluruh dan terpadu wilayah kerja masing masing. pelayanan kesehatan yang tidak mendapatkan subsidi sebagaimana dimaksud dalam antara lain: peserta akses, sabri, jamkesmas dan jamsostek beserta keluarganya. biaya proses persalinan anak keempat dan seterusnya bagi penduduk kabupaten labuhanbatu. beban jasa pelayanan kesehatan bagi masyarakat bukan penduduk kabupaten labuhanbatu. beban jasa pelayanan kesehatan bagi masyarakat labuhanbatu yang tidak dapat memperlihatkan bukti kependudukan. penduduk kabupaten labuhanbatu yang hendak mendapatkan subsidi pelayanan kesehatan puskesmas, puskesmas pembantu dan polindes poskesdes wajib memperlihatkan bukti kependudukan dengan membawa kartu tanda penduduk ktp) atau kartu keluarga maupun identitas resmi lain. bagi penduduk kabupaten labuhanbatu yang tidak dapat menunjukkan kartu bukti kependudukan sebagaimana dimaksud dalam maka dikenakan biaya pelayanan sesuai perda yang berlaku. subsidi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diberikan berdasarkan jenis pelayanan atas tindakan medis yang diberikan. pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita oleh puskesmas, puskesmas pembantu dan .;, polindes poskesdes meliputi pelayanan kesehatan dasar rawat jalan dan rawat inap. pelayanan kesehatan dasar rawat jalan dan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ditentukan sebagai berikut: pelayanan kesehatan dasar rawat jalan dilaksanakan seluruh puskesmas, puskesmas pembantu dan polindes poskesdes. penderita masuk rawat inap puskesmas rawat inap berdasarkan indikasi medis sesuai pemeriksaan dokter. penderita rawat inap ditempatkan pada ruangan perawatan puskesmas rawat inap. pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada yang mendapat subsidi pelayanan kesehatan telah mencakup obat obatan dan bahan habis pakai. penderita atau keluarga rawat jalan atau rawat inap puskesmas, puskesmas pembantu dan polindes poskesdes dilarang membawa barang barang yang dapat menimbulkan gangguan dan bahaya. penderita atau keluarganya bertanggung jawab atas keamanan barang barang miliknya. apabila penderita meninggal dunia, maka keluarga atau penjaminan harus membawanya pulang (dua) jam atau paling lama jam jam setelah pemberitahuan dari kepala puskesmas diterima pihak keluarga atau penjamin. guna kepentingan pemeriksaan, kepala puskesmas dengan sepengetahuan kepala dinas dapat menentukan lain dari apa yang dimaksud pada huruf apabila keluarga atau penjamin tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf maka kepala puskesmas berwenang untuk melakukan pemakaman. jenis pelayanan kesehatan dan besaran subsidi sesuai dengan komponen biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. bab tata cara pembayaran penyaluran dana subsidi pelayanan kesehatan dilakukan oleh bendahara dinas kesehatan kepada pengelola subsidi pelayanan kesehatan puskesmas, puskesmas pembantu dan polindes poskesdes yang dibantu oleh unit managemen pelayanan kesehatan gratis pada dinas kesehatan. besarnya dana subsidi sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan jumlah kunjungan pasien puskesmas, puskesmas pembantu dan polindes poskesdes yang dilakukan dengan sistem klaim. pengelola subsidi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada bertugas membuat laporan keuangan sesuai ketentuan dalam petunjuk teknis pelaksanaan subsidi pelayanan kesehatan puskesmas, pustu dan polindes poskesdes. kepala puskesmas wajib menyampaikan laporan kolektif setiap akhir bulan kepada unit managemen pelayanan kesehatan gratis pada dinas kesehatan guna pemeriksaan keabsahan dokumen klaim dana subsidi. prosedur pencairan dana subsidi pelayanan kesehatyah sesuai peraturan yang berlaku. pencairan dana sebagaimana dimaksud pada dilakukan satu kali dalam satu bulan. pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan untuk melaksanakan penyaluran dana subsidi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dibentuk unit managemen pelayanan kesehatan gratis pada dinas kesehatan, pengelola subsidi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan penetapan penempatan personil tenaga kesehatan pada polindes poskesdes yang ditetapkan lebih lanjut oleh kepala dinas. pelaksanaan penyaluran dana subsidi pelayanan kesehatan pada puskesmas dilakukan oleh kepala puskesmas sesuai wilayah kerjanya. kepala dinas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan subsidi pelayanan kesehatan dan wajib menerbitkan laporan yang ditujukan kepada bupati pada setiap bulan. bab vii ketentuan penutup pada saat peraturan ini mulai berlaku, peraturan bupati labuhanbatu nomor tahun ten erita daerah kabupaten labuhanbatu tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan ini mulai berlaku sejak peraturan bupati labuhanbatu mengenai tarif retribusi pelayanan kesehatanunibaris daerah harahap tingkatpenyertaan dalam bentuk kredit lunarkhususnya kabupaten labuhanbatu; bahwa sesuai amanat undang undang nomor tahun tentang usaha mikro, kecil dan menengah yang menyatakan pemerintah pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil; bahwa dalam rangka meningkatkan peranan koperasi dan usaha mikro kecil dan mengembangkan usahanya tr bahwa pemerintah dan daerah menyediakan menengah perlu memberikan stimulan dalam bentuk modal penyertaan untuk bantuan pengembangan usaha yang berasal dari pemerintah kabupaten labuhanbatu; dan modal perkuatberdasarkan bahwateuntutan tentangpembinaan dan pengembangan pengoperasian; peraturan daerah kabupaten labuhanbatu kabupaten labuhanbatu nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja dinas dinas kabupaten labuhanbatu lembaran daerah kabupaten labuhanbatu nomor tahun seri daerahkadis perindagkop dan ukmdmodalan dan kemampuan dan daya saing usaha. perkuatan menumbuhkan untuk meningkatkanpenyertaan untuk meningkatkan dan pendapatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha bantuan modal penyertaanpenyertaan adalah koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah,bupati menetapkan tim yang akan melakukan seleksi terhadap penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada (!) penetapan penerima dan besamlebih lanjut dengan keputusan bupatisebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. penerima bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada bupati labuhanbatubantuann dicabut dan tidak berlaku lagi. peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. setiap mengetahuinya, agarorangjuli sekretaris daerah aten labuhanbatu, bina tingkat |
berita daerah kabupaten labuhanbatu n0m0r tahun peraturan bupati labuhanbatu n0m0r tahuninerja dan kesejahteraan calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil lingkungan inspektorat kabupaten labuhanbatu dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pena hasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh inspektorat paten perlu memberikan tunjangan penghasilan khusus pengawasan bagi calon pns dan pns lingkungan inspektorat kabupaten labuhanbatu; bahwa berdasarkan ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun mengingatdan pada dinyata.r tahun ten ;ngangkatan keperaturan kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan nomor k jf tentang pendidikan, pelatihan dan sertifikasi auditor aparat pengawasan intern pemerintahi.tunjangan penghasilan khusus pengawasan profesilabuhanbatu; inspektorat adalah inspektorat kabupaten labuhanbatu; inspektur adalah kepala inspektorat kabupaten labuhanbatu; pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat pns adalah pegawai negeri sipil lingkungan inspektorat kabupaten labuhanbatu;inspektorat kabupaten labuhanbatu;h;;;;; tunjangan penghasilan khusus pengawasan adalah tunjangan penghasilan yang diberikan kepada cons dan pns lingkungan inspektorat kabupaten labuhanbatu atas beban dan tanggung jawab kerja pengawasan dalam tim pemeriksaill tujuan pemberian tunjangan penghasilan khusus pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan cons dan pns lingkungan inspektorat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah. bab iii penerima dan cara pemberian tunjangan penghasilan khusus pengawasan bagian kesatu pasa13 penerima tunjangan penghasilan khusus pengawasan diberikan kepada cons dan pns lingkungan inspektorat kabupaten labuhanbatu. penerima tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada apabila cons dan pns melakukan pemeriksaan sesuai jabatannya dalam tiri pemeriksaan; pembentukan tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati atau inspektur. jabatan dalam tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada adalah pengendali mutu; pengendali teknis bersertifikat auditor) ketua tim bersertifikat auditor atau tidak bersertifikat auditor); anggota tim auditor atau tidak bersertifikat auditor). bagian kedua cara pemberian pemberian tunjangan diberikan apabila cons dan pns melaksanakan pemeriksaan kinerja regular pada skpd unit kerja; pemeriksaan kinerja regular pada pemerintahan desa; revi laporan keuangan pemerintah daerah; evaluasi laki skpd unit kerja; evaluasi sistem pengendalian internal skpd unit kerja; pemeriksaan ataskementerian lembaga pemerintah non kementerian atau bpk; pemeriksaan insidentil lainnya berdasarkan spt; atau pendampingan, asistensi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi skpd. pemberian tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan jumlah hari kerja pelaksanaan tugas pengawasan pemeriksaan pemantauan, evaluasi, monitoring dan revi pengawasan yang dibuktikan dengan spt yang ditetapkan oleh bupati atau inspektur. besaran dimaksud tunjangan penghasilan sebagaimana dalam ditetapkan dengan keputusan bupati. bab penghentian pemberian tambahan penghasilan pemberian tambahan penghasilan dihentikan apabila cons dan pnsi ketentuan penuh'up dengan ditetapkannya peraturan ini makapaten labuhanbatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bab penutup peraturan bupatiarahan tingkat nip. |
berita daerah kabupaten labuhanbatu nomor tahun nomor pera turun bupati labuhanbatu nomor tahun tentang tata cara pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional dengan rahmat tuhan yang maha esa, bupati labuhanbatu, menimbang bahwasalah satunya melalui pelelangan terbatas, sesuai dengan ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun ten tang pedoman teknis ""' pengelolaan barang milik daerah; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pelelangan terbatas kendaraan operasional milik pemerintah daerah paten labuhanbatu, perlu memberikan pedoman tata cara pelelangan terbatas kendaraan dinas operasionaelangan terbatas kendaraan dinas operasionalan ngelolaan barang milik daerahdilingkungan pemerintah kabupaten labuhanbatu; memutuskan peraturan bupati tentang tata cara pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan daerah adalah labuhanbatu. paten bupati adalah bupati labuhanbatu pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah rah kabupaten labuhanbatu. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten labuhanbatu. pejabat adalah seorang yang diangkat ditetapkan pemerintah menduduki jabatan tertentu pada satuan kerja perangkat daerah termasuk ketua dan wakil ketua dprd kabupaten labuhanbatu. pegawai negeri adalah seorang yang diangkat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam undang undang kepegawaituk mem bahkan pengguna dan tau kuasa pengguna dan enggan tian dalam bentuk uang. kendaraan dinas adalah semua kenderaan bermotor yang beroda dua dan beroda empat atau lebih dan alat alat berat, baik yang dibeli dari beban apbd maupun yang diperoleh dari pemerintah pusat atau perolehan lain yang sah. peraturan ini dimaksud sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pelelangan terbatas, dengan tujuan untuk memberikan kepastian dalam prosedur pelelangan kendaraan dinas operasional. ruang lingkup ini meliputi jenis kendaraan dinas operasional yang dilelang; panitia dan peserta pelelangan; tata cara pelelangan; bab jenis dan nilai jual kendaraan dinas operasional yang dilelang jenis kenderaan dinas operasional yang dilelang terdiri atas kendaraan dinas operasional yang terdiri dari sedan; jeep; station wagon; mini bus; pick up; kendaraan bermotor roda (dua). kendaraan dinas operasional khusus lapangan terdiri dari ambulance; bus. untuk dapat dilakukan pepelelanganan terbatas, kendaraan sebagaimana dimaksud pada harus sudah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah. nilai jual kendaraan dinas operasional yang akan dilelang sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh bupati. bab iii panitia dan peserta pelelangan pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional dilakukan oleh panitia pepelelanganan yang ditetapkan oleh bupati labuhanbatu sesuai dengan ketentuan perundang undangan. yang dapat menjadi peserta pelelangan terbatas adalah pejabat pns yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit (sepuluh) tahun. peserta pelelangan sebagaimana dimaksud pada belum pernah membeli kendaraan dinas operasional dalam jangka waktu (sepuluh) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai1n1. peserta pelelangan sebagaimana dimaksud pada diprioritaskan bagi: yang akan memasuki masa pensiun; dan atau pemegang kendaraan;dan tau yang lebih senior: dan tau ketua atau wakil ketua dprd yang telah mempunyai masa bakti (lima) tahun. pejabat pns yang memenuhi ketentuan dan dapat mengajukan surat penawaran pelelangan yang ditujukan kepada panitia pelelangan sesuai dengan format lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan cons; surat keputusan pangkat terakhir; surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan sebagaimana dimaksud dalam dan surat pernyataan bersedia membeli kendaraan dinas operasional yang dilelang sesuai harga penawaran secara tunai yang dimuat dalam surat pernyataan bermaterai sesuai format yang tercantum dalam lampiran iii yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. peserta pelelangan sebagaimana dimaksud dalam yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada maka penawarannya dinyatakan batal. bab tata cara pepelelanganan bagian pertama penawaran panitia pelelangan sebagaimana dimaksud dalam menyampaikan undangan penawaran pelelangan secara tertulis kepada skpd untuk disampaikan kepada pns yang ada lingkungannya. undangan sebagaimana dimaksud pada harus melampirkan daftar kendaraan dinas yang akan dilelang. bagian kedua seleksi administrasi dan evaluasi panitia pelelangan sebagaimana dimaksud dalam melakukan seleksi administrasi terhadap surat penawaran yang diterima. berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada panitia pelelangan melakukan evaluasi penawaran pelelangan berdasarkan penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta pelelangan. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam berita acara hasil evaluasi. bagian ketiga penetapan pemenang pemenang pelelangan tetapkan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pemenang pelelangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan ketua panitia pelelangpemenang pelelangan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pemenang pelelangan dan diumumkan pada papan pengumuman panitia pelelangan terbatas paling lama (tiga) hari setelah tanggal keputusan. bagian keempat pembayaran pemenang pelelangan harus menyetorkan dana sesuai dengan keputusan pemenang pelelangan sebagaimana dimaksud dalam kas daerah paling lama hari (empat belas) hari kerja terhitung sejak penetapan pemenang pelelangan. pemenang pelelangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan batal sebagai pemenang. pemenang pelelangan yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada akan ligan ikan oleh peserta lain sesuai dengan urutan pemenang dalam berita acara evaluasi sebagaimana dimaksud dalam babi penutup pada saat peraturan ini mulai berlaku, peraturan bupati labuhanbatu nomor tahun ten tang tata cara pepelelanganan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional milik pemerintah kabupaten labuhanbatu yang lampiran peraturan bupati labuhanbatu nomor tahun tanggal april surat perry atasan yang bertanda tangan dibawah ini nama nip jabatan dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya belum pernah membeli kendaraan dinas operasional milik pemerintah kabupaten labuhanbatu dalam kurun waktu (sepuluh) tahun terakhir. demikian surat pernyataan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. rantauprapat, . . . yang membuat pernyataan, materai rp. nama pangkat nip bupatilabuhanbatu, dto timor penurunan siregar lampiran: perihal lampiran nomor tanggal (satu) berkas pengajuan penawaran harga peraturan bupati labuhanbatu tahun april rantauprapat, kepada yth. panitia pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional milik pemerintah kabupaten labuhanbatu tern pat. dengan hormat, sehubungan dengan surat panitia pelelangan terbatas kendaraan din operasional milik pemerintah kabupaten labuhanbatu nomor tanggal perihal dengan ini saya mengajukan penawaran harga kendaraan milik pemerintah paten labuhanbatu dengan identitas kendaraan sebagai berikut nomor polisi merk type tahun harga penawaran terbilang untuk kelengkapan dilampirkan berkas administrasi, turut fotokopi cons; pangkat terakhir; surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan dinas operasional milik pemerintah dalam kurun waktu (sepuluh) tahun terakhir; dan surat pernyataan bersedia membeli kendaraan dinas operasional milik pemerintah yang sedang dilelang secara tunai. demikian saya sampaikan dan atas perhatian bapak diucapkan terima kasih. penawar, materai rp. nama pangkat nip bupatilabuhanbatu, dto timor penurunan siregar lampiran peraturan bupati labuhanbatu nomor tahun tanggal april keputusan ketua panitia pelelangan terbatas nomor . . pan .ketua panitia, menimbang: bahwa telah dilakukan seleksi administrasi dan evaluasi terhadap penawaran dari peserta pelelangan terbatas kendaraan din operasional milik pemerintah kabupaten labuhanbatu sesuai berita acara hasil evaluasi penawaran pelelangan nomor tanggal.; bahwa sesuai ketat.uan . peraturan bupati labuhanbatu nomor . tahun . tentang tata cara pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional menyatakan bahwa pemenang lelang ditetapkan dengan keputusan ketua panitia pelelangan; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf dan huruf perlu menetapkan keputusan panitia pelelangan terbatas; mengingat menetapkan kesatu kedua keputusan bupati labuhanbatu nomor tanggal . tentang pembentukan panitia lelang terbatas kendaraan dinas operasional milik pemerintah kabupaten labuhanbatu; keputusan bupati labuhanbatu nomor tanggal tentang nilai jual kendaraan dinas operasional milik pemerintah kabupaten labuhanbatu; memutuskan keputusan ketua panitiamenetapkan pemenang pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional milik pemerintah kabupaten labuhanbatu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. pemenang sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu harus menyetorkan dana sesuai dengan keputusan ini kas daerah paling lama (empat belas) hari kerja terhitung sejaktua panitia, tembusan: bapak bupati labuhanbatu (sebagai laporan). ketua dprd kabupaten labuhanbatu inspektur kabupaten labuhanbatu lampiran keputusan panitia pelelangan terbatas nomor pan tanggal . . . . daftar pemenang pelelangan terbatas kenderaan dinas operasional milik pemerintah kabupatenlabuhanbatu . jenis harga nama harga ket kendaraan jual pemenang penawaran rp. . . dst dst dst dst dst dst ' ketua panitia, . bupatilabuhanbatu, dto timor penurunan siregar dihapus dari buku barang milik daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. \pril ee.ie. j'j kebijakan akuntansi kapitalisasi aset tetap tang penerapan akuntansi pemerintahbuhanbatu tentang kebijakan akuntansi kapitalisasi aset tetap lingkungan pemerintah kabupaten labuhanbatu; undang undang nomor drt tahun tentang pembentukan daerah otonom kabupaten labuhanbatu dalam lingkungan daerah provinsi sumatera utara lembaran negara republik indonesia tahunomor dan republik indonesigelolaan barang milik kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten labuhanbatumenetapkan labuhanbatu berita daerah kabupaten labuhanbatu nomor tahun peraturan bupatiberita daerah kabupaten labuhanbatu nomor tahun memutuskan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi kapitalisasi aset tetap ling kun ilingkungan pemerintah kabupaten labuhanbatu, biaya perolehan dapat diukur secara andal, merupakan objek pemeliharaan tau memerlukan biaya ongkos untuk dipelihara dan nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang verse but memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan. bia perolehan aset tetapaset tetap atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakanrsediaan adalah asettau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakatngeluaran modal (capital expenditure perbaikan) adalahyang dapat memberikan manfaat lebih dari dua belas bula. pengeluaran pendapatan (revenue expenditure pemeliharaan) adalah pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari dua belas bulan (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetapingkatan kapasitas fungsidan tetapi memiliki umur ekonomis atas dua belas bulan, disajikan secara terpisah luar neraca yang dibuat oleh skpd. bab maksud dan tujuan maksud disusunnya kapitalisasi aset tetap lingkungan pemerintah kabupaten labuhanbatu adalah untuk kesamaan perlakuan penentuan batas dan kriteria modal. tujuan kapitalisasi aset tetap lingkungan pemerintah kabupaten labuhanbatu agar terwujud efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai aset tetap serta tersedia informasi nilai aset tetap yang akurat dalam laporan keuangan. bab iii pengeluaran yang dikapitalisasi pengeluaran pada skpd unit kerja yang dikaji validnya;yang dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika memenuhi persyaratan bagai berikut mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan atau umur aset tetap yang telah dimiliki;; pembangunan jalan irigasi jaringan; pembelian pembuatan aset tetap lainnya. bab jenis kapitalisasi aset tetap bagian pertama kapitalisasi pada saat perolehan pengeluaran yang dikapitalisasi pada saat perolehan terdiri dari: pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, dan dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi tanah dimaksudlangsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan tersebut siap digunakan. pembuatan peralatan dan mes serta bangunannya meliputi: pembuatan peralatan dan mesin serta; pembuatan peralatan dan mesin serta bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berubangunan dan gedung pem bongkahan bangunan lama serta biaya langsung lainnya terkait pembangunan gedung yang dapat diatribusikan bongkahserta biaya langsung lainnya terkait pembangunan jalan irigasi jaringan yang dapat diatribusikan;nipbangunan yang diperuntukkserta biaya langsung lainnya yang dapat diatribusikanseniman; pembangunan pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berubiaya perolehan aset tetap secara gabungan ditentukan dtetap bersangkutan. nilai aset tetap yang berasal dari penerimaan hibah pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai dan pembongkaran ada diatas tanah yang untuk keperluan taksi, tam bah dengan biaya pengurusan dan biaya langsung lainnya sampai aset tetap tersebut siap digunakan. nilai aset tetap yang berasal dari penerimaan aset tetapdalam rangka perolehan hak kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku serta ditambah dengan biaya dalam rangka perolehan hak dan biaya langsung lainnya sampai aset tetap tersebut siap digunakan. bagian kedua kapitalisasi setelah perolehan setelah aset diperoleh, pemerintah daerah masih dapat melakukan pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut yaitu pengeluaran modal capital expenditure perbaikan); pengeluaran pendapatan expenditure pemeliharaan). pengeluaran pada skpd unit kerja yang tidak dikaji validrevenue kecilnya jumlah belanja misalnya pengecatan, penggantian genteng atap; pengeluaran belanja perbaikan rehabilitasi renovasi restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap;i nila! satuan minimum kapitalisasi aset tetap bagian pertama nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap pada saat perolehan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap merupakan pengeluaran pengadaan pembangunan baru dan perbaikan aset tetap capital expenditure). nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan mes dan gedung bangunan yang dikeluarkan pada saatarang bercorak kesenian dan kebudayaan dan peralatan untuk proses belajar mengajar. bagian kedua nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap setelah perolehan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap setelah perolehanemberikan manfaat ekonomi aset tetap yang dipelihara antara lain bertambah ekonomis efisien; bertambah umur ekonomis; bertambah volume; produksi; kapasitas bertambah dan atau bertambah estetika keindahan kenyamanan. nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap verse but material melebihi atau sama dengan batasan minimum kapitalisasi aset tetap. nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap per ala tan mesin dan gedung bangunan yang dikeluarkan setelahab pengakuan dan pengukuran aset tetap khusus untuk golongan peralatan dan mesin dalam pengakuan dan pengukuran berlaku ketentuan sebagai berikut peralatan dan mesin yang dibeli dalam rangka dihibahkan tidak diakui bagai aset tetap dan jika pada masa akhir periode akuntansi terdapat peralatan dan mesin yang belum dihibahkan diakui sebagai persediaan neraca; peralatan dan mesin yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah direklasifikasi menjadi aset lainnya; penggantian mesin alat angkutan tidak diakui menambah aset tetap alat angkutan; penggantian suku cadang yang sifatnya rutin dan tidak menambah umur aset tetap peralatan dan mesin diakui sebagai belanja pemeliharaan ringan dan tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap peralatan dan mesin; pengeluaran setelah pembelian peralatan dan mesin diakui sebagai pemeliharaan angan dan tidak menambah nilai aset tetap; pembelian suku cadang komputer dan perlengkapan komputer dalam rangka penggantian meski:pun nilainya melebihi nilai minimum kapitalisasi aset tetap dan masa manfaatnya lebih dari bulan, tetapi karena tidak menambah manfaat ekonomis komputer maka tidak diakui menambah aset tetap komputer; pembelian perlengkapan komputer yang terpisah dari unit satuan komputer seperti harddisk eksternal, dvd room eksternal, modem eksternal dan lain lain diakui sebagai aset tetap alat alat kantor dan rumah tangga; peralatan kantor dan rumah tangga seperti flashdisk, piring, sendok dan kursi plastik,; peralatan dan perlengkapan rumah tangga skpd atau unit kerja yang memiliki fungsi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas diberikan pengecualian dalam pengelolaan ketersediaan aset; aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf yang diadakan untuk tujuan jangka pendek, seperti kasur pasien,bantal,gorden tirai yang setelah dipakai direncanakan dimusnahkan maka tidak diakui sebagai aset tetap alat kantor dan rumah tangga; pembelian alat kedokteran dirinci berdasarkan rincian obyek alat kedokteran dan alat kedokteran yang tidak memiliki umur ekonomis bih dari bulan tidak dapat diakui sebagai aset tetap alat kedokteran; dan pembelian alat kedokteran dalam bentuk paket harus dirinci berdasarkan jenis barang, dibedakan antara alat kedokteran yang menambah aset tetap dan yang menjadi barang habis pakai. khusus untuk golongan gedung dan bangunan dalam pengakuan dan pengukuran berlaku ketentuan sebagai berikut apabila sampai dengan berakhirnya periode akuntansi, gedung dan bangunat aan; kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunpemeliharaan dilakukan bidang bangunan tercatat, lebih dari area bangunan tersebut; dan pada meliputi bidang nilai pemeliharaan lebih dari area nilai bangunan tercatat kecuali pengecatan khusus untuk golongan jalan, irigasi dan jaringan dalam pengakuan dan pengukuran berlaku ketentuan sebagai berikut: apabila sampai dengan berakhirnya periode akuntansi, jalan, irigasi dan jaringan belum bisa digunakan maka dilakukan klasifikasi dari aset tetap jalan, irigasi dan jaringan menjadi konstruksi dalam pengerjaan; penebalan jalan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas jalan dan menutup lubang tidak diakui sebagai penambah aset tetap jalan tetapi diakui sebagai pemeliharaan angan jalan sepanjang penebalan tersebut tidak menambah umur dan kapasitas jalan;; kegiatan pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringhasil pemeliharaan berumur lebih dari bulan; pemeliharaan dilakukan pada bidang jalan tercatat, meliputi lebih dari area bidang jalan tercatat; kegiatan pemeliharaan beru pelapisan aspal jalan dengan ketebalan secara merata; dan penambahan pelebaran area bidang jalan. khusus untuk aset tetap lainnya dalam pengakuan dan pengukuran berlaku ketentuan sebagai berikut aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak termasuk dalam golongan tanah, peralatan dan resin, jalan, irigasi dan jaringan, gedung dan bangunan tetapi memenuhi definisi aset tetap, meliputi buku dan perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, alat olahraga lainnya, hewan dan ternak serta tan an;nfaat lebih dari bulan dan terus dimanfaatkan; hasil penelitian, kajian dan himpunan peraturan daerah, peraturan bupatincetakan atau penggandaaannya; tidak termasuk buku perpustakaan adalah media cetak yang diterbitkan harian dan mingguan seperti surat kabar dan majalah mingguan;;sebut memiliki daya tahan tubuh lebih dari bulan secara medis dan memiliki nilai bih dari tau sama dengan nilai satuan minimum kapitalisasi asset;;ersebut digunakan untuk membeli hewan ternak lagi, maka tidak dapat dikategorikan aset tetap lainnya tetapi merupakan investasi non permanen;;daya tahan. bab vii pencatatan aset tetap pencatatan aset tetap dilakukan dalam buku inventaris. aset tetap yang memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris intrakomptabel. aset tetap yang memiliki nilai dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris ekstrakomptabe:pada saat perolehan nilai aset jenis minimun tetap per unit rp) peralatan a. lampiran ii: peraturan bupati labuhanbatu nomor tahun tanggalsetelah perolehan nilai aset jenis minimun tetap per unit rp) peralatandengan rahmat tuhan yang maha esa bupatilabuhanbatu, menimbang; bahwa sesuai amanat undang undang nomor tah ten tang usaha mikro, kecil dan menengah; bahwa dalam rangka meningkatkan peranan koperasi dan saha mikro kecil dan menengah perlu memberikan stimulan dalam bentuk bantuan modal untuk perkuatan permodalan dan pengembangan saha yang berasal dari pemeran tah kabu paten labuhan ba batu. mengingategiatan b ten tang tun saha kecil dan menengah yang selanjutnya disingkat denganbantuan modal batu yang dananya ditampung dalamnerima bantuan yang selanjutnya disebut penerima bantuan adalah pelaku. koperasi adalah badan umuntuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui usaha bantuan modaladalah koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dengan prioritas tama adalah yang mengolah produk seperti pangan segar, pangan olahan, kuliner, jamusebagaimana dimaksud pada dan besarnya alokasi bantuan modal ditetapkan dengan keputusan bupati. bab syarat dan tata cara penyaluran syarat dan tatacara penyaluran bantuan modal bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah tercantum dalan lampiran peraturan ini. penerima sebagai dimaksud dalan bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan modal tersebut kepada bupati labuhanbatu c q kepala dinas. perjanjian kredit antara dinas dan penerima bantuan diatur tersendiri oleh kepala dinas dan merupakan satu kesatuan dengan peraturan ini. babi ketentuan lain lain penerima ban tuan yang telah menerima bantuan sebelum diundangkannya peraturan ini wajib menyerahkan agunan kepada dinas sebagaimana diatur dalan peraturan ini. penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada dalam hal pengembalian cicilan tunduk kepada peraturan inipermodalan bagi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah kabupaten labuhanbatu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. peraturan ini diundangkan. berlaku pada tanggal agar setiap orang memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam kabupaten labuhanbatu. mengetahuinya, peraturan ini berita daerahrantauprapat pada tanggal mei baris daerah ten labuhanbatu, ali usman harahap pembina ting kat nip. berita daerah kabupaten labuhanbatu tahun nomor lampiran peraturan bupati labuhanbatu nomor tahun tanggal mei syarat dan tata cara penyalur merupakan koperasi primer yang sudah berbadan hukum minimal (dua) tahun dan mempunyai supatau perdagangan. diprioritaskan kepada koperasi yang belum pernah mendapat bantuan modal dari proyek sejenis. telah melaksanakan rapat anggota tahunan untuk tahun buku terakhir. pengurus koperasi bersedia bertanggungjawab atas penggunaan bantu modal baik yang dimanfaatkan oleh koperasi maupun anggotanya. mengajukan proposal kepada bupati labuhanbatu c q. kepala dinas. menyerahkan agunan berupa sertifikat yang berada kabupaten labuhanbatu. menyerahkan fotokopi ktp dan pengurus. mempunyai rekening tabungan pada bank sumut bang ran tau rapat. menandatangani perjanjian kreditdari proyek sejenis dan cabang rantauprapat. menandatangani perjanjian kredit. iii. usaha menengah: telah mempunyai usaha minimal tahun. diprioritaskan kepada ukm yang telah pernah mendapatkan bantuan modal sebesar rp. (ut cabang rantauprapat. menandatangani perjanjian kredit. tata cara penyaluran bantuan bantuan modal disalurkan melalui rekening pada bank yang ditunjuk, yaitu bank sumut cabang ran tau rapatsecara bertahap. bupatilabuhanbatu, dto timor penurunan siregar |
seran tah bagaimana telahaka untuk penyempurnaan dan peningkatan akuntabilitas, kinerja instansi pemerintah, dan kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten labuhanbatu, perlu menetapkanmengingat pemerintah kabupaten labuhanbatu yang ditetapkan dengan peraturan bupatlaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internallabuhanbatu. laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya disingkat laki adalah beriman prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja adalah pedoman yang disusun secara sistematis dan teri terasi dalam rangka penyusunan evolu. bab tujuan tujuan petunjuk pelaksanaan evaluasi laki skpd lingkungan pemerintah kabupaten labuhanbatu adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan evaluasi laki skpd lingkungan pemerintah kabupaten labuhanbatu. bab iii sistematika penyusunan sistematika evaluasi laki skpd terdiri atas pendahuluan perencanaan evaluasi lakbab bab bab iii bab ketanmemerintahkan ini dengan meipendahuluan umumbertanggungjawab dari penyelenggaraan pemerintah a satuan kerja perangkat daerah skpd)tik yang objektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah daerah. bupati selaku pimpinan tertinggi dalam pemerintahan daerah perlu mengetahui sampai sejauh man tern skip~ak.r evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang ditetapkan oleh menpan dengan surat peratur diatas; penetapan langkah langkah kinerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; penyusunan laporan hasil evaluasi lhe) dan pemahammasing skpd. tujuan evaluasi daruntuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas pemerintah daerlingkungan pemerintah daerah melalui evaluasi atas penerapan sistem skip dalam hal ini skpdmenyusun pemeringkatan dan kategori hasil evaluasi satuankabupaten labuhanbatu. penugasan inspektur membentuk tim khusus untuk melakukan evaluasi laki skpd yang ditetapkan dengan keputusan bupati. dokumen yang dipergunakan rencana strategis renstra) skpd; rencana kinerja tahunan rkt) dalam (satu) tahun anggaran; dokumen rencana kerja anggaran rka) dan dokumen rencana kerja anggaran perubahan rap); dokumen pelaksanaan anggaran dpa) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dpp); penetapan kinerja pk) dalam (satu) tahun anggaran; indikator kinerja utama iku) skpd; rencana kinerja tahunan senja) skpd. sistematika sistematika petunjuk evaluasi akuntabilitaspelaksanaan kinerja skpd tindak lanjut evaluasi tahun lalu; evaluasi akuntabilitas kinerja skpd; penyusunan pemeringkatan hasil evaluasi untuk skpd; pelaporan hasil evaluasi skpd; pelaporan h"criteria ref terrence survey" besaran normatif sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan lakiindonesiaapapuntim evaluasi yang ditetapkan oleh bupati. hasil evaluasi tersebutclpelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang dilakukan oleh inspektoratskpd yang dilakukan oleh inspektorat atau tim khusus yang ditetapkan dengan keputusan bupativerse pad padberikutnya adalah sebagai berikut: kesungguhan skpd dalam menyusun, merekrut dan menyempurnakan perencanaan kinerja agar berfokus pada hasil;. skpd dalam laki; dari kinerja seluruh dengan kebijakan pengendalian penganggaran, pelaksanaan dan serta laporannya; capaian kinerja utama masing masing skpd; tingkat akuntabilitas skpd; keterkaitan diantara komponen komponen perencanaan kinerja padadbupati ini. penilaian dan penyimpanan melakukan penilaian, tiga variable yaitu: sub komponen, dan terdapat komponen,bagai berikut: dalam komponen bobot sub komponen rencana strategis meliputi perencanaan pemenuhan renstra kinerja %), kualitas renstra dan implement tasi renstra perencanaan kinerja tahunan meliputi pemenuhan perencana naan kinerja tahunan %), kualitas perencanaan kinerja tahunan dan implementasi perencanaan kinerja tahunan %); pemenuhan pengukuran pengukuran kualitas kinerja pengukuran implementasi pengukuran pemenuhan pelaporan pela ran penyajian informasi kinerja kinerja pemanfaatan informasi kinerja total penilaian terhadap komponen nomor sampai terkait dengan penerapan sakit pada skpdjawaban ya" t? kriteria nilai ban memenuhi hampir semua kriteria (le bih dari memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari s.d memenuhi sebagian kriteria (lebih dari s.d memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari s., evaluation harus menggunakan profe" adakemudian total nilai komponen sampai dibagi dan dikali sehingga nilai akhinya menjadi sampai.tabel. kategori penilaian komponen kategori nilai interpretasi angkaatuan kerja perangkat daerah skpd)penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain: penggun format dan isi lhe bentuk dari lhe tahun yang dilaksanakan oleh inspektorat terhadap satuan kerja perangkat daerah skpd) lingkungan pemerintah kabupaten labuhanbatu dalam bentuk surat, dengan contoh sebagai berikut: pemerintah kabupaten labuhanbatu inspektorat j1. sisingamangaraja rantauprapat telp. nomor lampiran perihal rantauprapat, kepada: yth. bapak ibu laporan hasil evaluasi kinerja setda setwan badan dinas di kecamatan rantauprapperaturmen perta kabupaten labuhanbatu.abupaten labuhanbatu, dengan tujuan:empatsertapaten labuhanbatu memperoleh nilai sebesar .labuhanbatu,abupaten labuhanbatu, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut a. " " ""abupaten labuhanbatu. kami menghargai upaya saudara beserta seluruh jajaran dalan menerapkan manajemen kinerja lingkungan pemerintah kabupaten labuhanbatu. berikut terlampir beberapa hal yang merupakan penjelasan dari poin s.d { kabupaten labuhanbatu nip tembusan: yth. bapak kabupaten labuhanbatu; yth. bapak wakil kabupaten labuhanbatu penyampaian evaluasi laporan hasil inspektorat kabupaten labuhanbatu menyampaikan laporan hasil evaluasi lhe) skpd lingkungan pemerintah kabupaten labuhanbatu kepada pimpinan skpd yang akuntabilitas kinerjanya telah dievaluasi dengan tembusan kepada: bupati labuhanbatu; wakil bupati labuhanbatu. laporan hasil evaluasi lhe) skpd lingkungan pemerintah kabupaten labuhanbatu, khusus tembusan kepada bupati labuhanbatu perlu dilampirkan softcopy lke untuk bahan penyusunan lke kepada gubenur provinsi sumatera utaradiatas, para penyelenggara evaluasi harus mengembangkan keahlian prof nasionalnyaei lembar kriteria evaluasi akuntabilitas kinerja inst ansi meri tuan kerja perangkat daerah komponen sub keran penjelasan gka komponen logis perencanaan kinerja perencanaan strategis pemenuhan renstra dokumen renstra telah cukup jelas ada dokumen renstra telah apabila renstra memuat memuat visi, misi, seluruh komponen yang tujuan, sasaran, disyaratkan (dipertanyakan); program, indikator apabila renstra memuat kinerja sasaran, target seluruh komponen yang tahunan, indikator disyaratkan (dipertanyakan), kinerja tujuan dan kecuali target tahunan; target jangka apabila renstra tidak menengah memuat indikator dan target jangka menengah; apabila tujuan dan sasaran dalam renstra tidak dilengkapi[pi indikator, apabila renstra tidak punya ukuran dan target baik jangka menengah maupun tahunan renstra telah apabila lebih dari tujuan menyajikan iku dan sasaran yang ada renstra relevan (terkait) dengan ku yang telah diformalkan;kualitas renstra tujuan dan sasaran apabila lebih dari telah berorientasi hasil tujuan dan sasaran dalam renstra telah berorientasi hasil; apabila berorientasi hasil apabila berorientasi hasil apabila berorientasi hasil< apabila tujuan dan sasaran berorientasi<mencapai telah selaras dengan tujuan sasaran hasil juan sasaran dalam program hasil kegiatan rencana strategis; apabila keselarasan apabila keselarasan apa~la keselarasan apabila keselarasanny; relevan;apabila lebih dari tujuan (outcome) dan indikator tujuan dalam sasaran (outcome dan renstra telah memenuhi output} telah kriteria smart dan memenuhi kriteria cukup;b, apabila indikator kinerja yang indikator smart< %;c, baik apabila indikator smart< %d, apabila indikator smart< %e, apabila indikator yang smart kriteria indikator kinerja yang baik; smart spesific: tidak berdwimakna measureable: dapat diukur, dapat {merepresentasikan) apa yang akan diukur timebound: mengacu atau menggambarkan ur~la target baik target baik: selaras dengan jmn renstra; berdasarkan (relevan dgn) indikator yyg smart; berdasarkan basis data ang memadai berdasarkan argumen gang logis dokumen renstra telah apabila sasaran selaras dengan ditetapkan telah selaras; dokumenjmd;renstra telah menetapkan hal hal menetapkan hal2 yang seharusnya seharusnya lebih dari ditetapkan (dalam apabila hal2 yyg kontrak kinerja tugas seharusnya fungsi) apabila hal2 seharusnyaimplementasi selalu dikaitkan dengan renstradigunakan bagai sasaran dalam rencana acuan dalan kinerja tahunan telah penyusunan dokumen selaras dengan renstra;b, perencanaan tahunan apabila keselarasan sasaran rkt dengan renstra %;c, apabila keselarasan sasaran rkt dengan renstra %;d apabila keselarasan sasaran rkt dengan renstra %e,uapabila lebih dari digunakan sebagai indikator hasil dalam rka acuan penyusunan telah selaras dengan dokumen rencana renstra;apabila renstra telah direvisi secara berkalaekstra telah diri, ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan; apabila renstra telah direvisi tidak ada revi ii. perencanaan kinerja tahunan pemenuhan perencanaan kinerja tahunan dokumen perencanaan ya, apabila secara formal kinerja tahunan telah ada dokumen yang berisi ada rencana kinerja (bukan kerja) tahunan dokumen perencanaan ya, apabila rencana kinerja kinerja telah memuat tahunan telah memuat sasaran, program, keseluruhan subtansi indikator kinerja komponen tersebut, yaitu sasaran, dan target sasaran, indikator dan kinerja tahunan target tidakang secara formal telah ditandatangani oleh pihak pihak yang berkepentingan sesuai per menpan dokumen disusun segera setelah cukup jelas anggaran disetujui dokumen telah ya, apabila penetapan memuat sasaran, kinerja telah memuat program, indikator keseluruhan subtansi kinerja, dan target komponen tersebut, yaitu jangka pendek sasaran, indikator dan target tidak apabila penetapan kinerja tidak memuat sasaran, indikator dan target telah menyajikan apabila lebih dari iku sasaran yang ada relevan (terkait) dengan iku yang telah diformalkan;~sasaran telah apabila lebih dari berorientasi hasil sasaran yang ada dokumen perencanaan kinerja tahunan (termasuk pk)apabila lebih dari cara untuk mencapai kegiatan yang dirancang sasaran telah selaras dengan sasaran atau kinerja yang diinginkan;5 apabila.; relevan;apabila lebih dari sasaran telah indikator yang ada memenuhi kriteria dokumen perencanaan indikator kinerja yang kinerja tahunan (termasuk baik pk) memenuhi kriteria smart dan cukup.p;b, apabila indikator memenuhi kriteria smart %;c, apabila indikator memenuhi kriteria smart apabila indikator memenuhi kriteria smart %e, apabila indikator memenuhi kriteria smart cukup artinya: representatif (alat ukur yygbila target baik target baik: selaras dengan renstra; relevan dengan indikatornya yang smart; berdasarkan basis data gang memadai berdasarkan argumen yang logis dokumen telah apabila lebih dari selaras dengan sasaran dalam telah dokumen atasannya selaras dengan dan dokumen renstra tujuan sasaran renstra;gn renstra selaras: sasaran2 yang ada merupakan sasaran2 yang akan diwujudkan dalam renstraapabila lebih dari menetapkan hal hal sasaran dalam telah yang seharusnya menggambarkan hal hal ditetapkan (dalam tang seharusnya kontrak kinerja tugas ditetapkan;; sasaran2 yang ada sesuai selaras dengan kontrak lain yang perah dibuat sebelumnya (jika ada); sasaran2 yang ada menjawab isu2 strategis dan permasalahan gang teridentifikasi saat proses perencanaan asi jawaban tentangdiperjanjikan telah gang cukup bahwa yang digunakan untuk di ttd i dijadikan dasar mengukur untk mengukur dan berhasil menyimpulkan keberhasilan maupun kegagalan serta dijadikan dasar pemberian reward and punishment; apabila terdapat bukti g; apabila terdapat bukti g; apa~la yang di ttd i telah dilakukan monitoring apabila terhadap gapabila monitoring telah dimonitor kinerja telah memenuhi pendapa1annya secara seluruh kriteria yangerapvicar~apabila pemanfaatan telah dimanfaatkan telah memenuhi seluruh dalam pengarahan dan kriteria yang ditetapkan;b, pengorganisasian apabila pemanfaatcd, apabila capaian tidak berpengaruh terhadap penilaian atau penyimpanan capaian kinerja;e,: target2 dalam dijadikan dasar (acuan) ntuk (memulai) pelaksanaan setiap kegiatan; target2 kinerja dalam dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian output2 kegiatan;.; pengukuran kinerja pemenuhan pengukuran telah terdapat ya, apabila unit kerja telah indikator kinerja utama memiliki indikator kinerja iku) sebagai ukuran utama iku) yang telah kinerja secara formal ditetapkan secara formal dalam satdata pengumpulan data kinerjya; terdapat sop yang jelas jika terjadi kesalahan data kualitas pengukuran iku telah dapat diukur apabila lebih dari secara obyektif iku dapat diukur (measurable);; formulasi perhitungan dapat diidentifikasi cara perhitungannya disepakati banyak pihak iku telah apabila lebih dari menggambarkan hasil iku ditetapkan telah menggambarkan hasil apabila iku ditetapkan telah menggambarkan hasil %c, apabila iku ditetapkan telah menggambarkan hasil apabila iku ditetapkan telah menggambarkan hasil %e,apabila lebih dari dengan kondisi yang iku yang ditetapkan terkait akan diukur langsung (relevan) dengan sasaran atau kondisi yang akan diwujudkan; apabila iku yang relevan apabila iku yang relevan apabila !ku telah cukup apabila lebih dari untuk mengukur !; apabila !ku yang cukup apabila !apabila lebih dari realisasinya !ku yang ditetapkan telah diukur realisasinya dan dilaporkan dalam laki; apabila iku telah diukur apabila iku telah diukur apabila iku telah diukur apabila iku ang telah diukur iku unit kerja telah apabila lebih dari selaras dengan iku iku unit kerja telah selaras dengan iku pemerintah daerah ataupemerintah daerah atau k lapabila lebih dari sasaran dapat diukur indikator sasaran dapat secara obyektif diukur [measurable);b, apabila indikator gang dapat diukur %;c, apabila indikator gang dapat diukur apabila indikator ang dapat diukur< %e, apabila indikator yang dapat diukur dapat diukur artinya: jelas satuan ukurannya; formulasi perhitungan dapat identifikasi cara perhitungannya disepakati banyak pihak indikator kinerja apabila lebih dari sasaran indikator sasaran telah menggambarkan hasil menggambarkan hasil (outcome), bukan proses kegiatan; apabila indikator gang menggambarkan hasil apabila indikator gang menggambarkan hasil< output penting yang ingin diwujudkan indikator kinerja apabila lebih dari sasaran relevan dengan indikator sasaran terkait sasaran yang akan langsung (relevan) dengan diukur sasaran atau kondisi yang akan diwujudkan;indikator kinerja sasaran cukup untuk apabila lebih dari mengukur sasarannya indikator yang ditetapkan telah cukup untuk mengukur ata menggambarkan sasaran atau kondisi yang akan diwujudkan; apabila indikator gang cukup apabila indikator gang cukup apabila indikator g jumlahnya memadai utk menyimpulkan tercapainya sasaran indikator kinerja apabila lebih dari sasaran telah diukur indikator yang ditetapkan realisasinya telah diukur realisasinya dan dilaporkan dalam laki;b, apabila indikator yang ditetapkan telah diukur realisasinya5 %;c, apabila indikator yang ditetapkan telah diukur realisasinya< apabila indikator yang ditetapkan telah diukur realisasinya %e, apabila indikator yang ditetapkan telah diukur realisasinya indikator kinerja apabila lebih dari sasaran unit kerja indikator unit kerja telah telah selaras dengan selaras dengan indikator indikator kinerja atau pemerintah daerahatau pemerintah daerah; pengumpulan data apabila lebih dari kinerja dapat data (capaian) kinerja yang diandalkan; jawaban tentang implementasi pengukuran implementasi harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) pengukuranperencanaan dan penganggaapabila terdapat bukti dimanfaatkan untuk; apabila !kunya terdapat pengukuran iku;iku telah direvisi secara berkala apabila iku telah direvisi dan hasilnya menunjukkan kondisi ini; apabila iku telah direvisi, ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan; apabila iku telah direvisi tdak ada revi pengukuran kinerja pemilihan atau digunakan untuk didasarkan pada pengendalian dan professional judgement pemantauan kinerja evaluation, dengan tetap secara berkala memperhatikan kriteria yang ditetapkan. sebagai ilustrasi:a,fat sebagian, apabila kurang dimanfaatkan, apabila tidak ada pemain matan prasyarat: terdapat pengukuran atau pemantauan kinerja secara berkala (minimal semester).imbpelaporan kinerja pemenuhan pelaporan laki telah disusun cukupjelas laki telah waktu penyampaian laki disampaikan tepat mengacu pada menpan waktu dan tahun laki menyajikan apabila lebih dari informasi mengenai capaian yang disajikan pencapaian iku bersih kinerja utama iku);..i. penyajian informasi kinerja laki bukan apabila informasi kinerja merupakan dalam laki kompilasi dari unit menggambarkan kinerja kerja bawahnya utama sesuai tingkatnya;. laki menyajikan apabila lebih dari informasi sasaran yang disampaikan pencapaian sasaran dalam laki berorientasi ang berorientasi outcome;b, apabila outcome sasaran outcome dalam laki %;c, apabila sasaran outcome dalam laki %;d apabila sasaran outcome dalam laki %e,ang telah digunakan laki menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan apabila lebih dari capaian yang disajikan bersih kinerja yang dijanjikan disepakati dalam penetapan perjanjian kinerja pk); apa~apabila laki evaluasi dan analisis menyajikan lebih dari sasaran yang dievaluasi mengena1 capa1an kinerja dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (outcome), bukan proses; apabila sasaran gapabila laki pembandingan data menyajikan seluruh kinerja yang memadai pembandingan antara realisasi tahun sebagaimana yang tercakup ini dengan realisasi dalam kriteria dibawah; tahun sebelumnya dan laki menyajikan pem bandingan lain seluruh pembandingan yang;ki hanya menyajikan pembandingan realisasi target;informasi keuangan menyajikan informasi yang terkait dengan keuangan yang terkait pencapaian kinerja langsung dengan sasaran ; apabila laki hanya menyajikan informasi keuangan per program;apabila lebih dari dalam laki dapat realisasi kinerja dapat diandalkan diandalkangkinerja harus selalu iii pemain matan dikaitkan dengan informasi kinerjapemilihan atau disajikan telah didasarkan pada digunakan dalam professional judgement perbaikan perencanaan evaluation, dengan tetap memperhatikan kriteria hpemilihan atau disajikan telah didasarkan pada digunakan untuk professional judgement menilai dan evaluation, dengan tetap memperbaiki memperhatikan kriteria pelaksanaan yang ditetapkan. sebagai program dan ilustrasi:a, apabila kegiatan organisasi pemanfaatan bersihh sebagian, apabila kurang dimanfaatkan,.pemilihan atau telah digunakan untuk.bupati labuhanbatu, dto gor penurunan siregar |
daftar isi halaman kata pengantar oo . daftar isi moon aan bab pendahuluan .o.ooooooooooooom latar belakang .ooo maksud dan tujuan. metodologi ses esescersorsswexeerosenesaan a. jenis cbooo.ooooooo.o metode pendekatan. teknik pengumpulan data . metode analisis data . bab analisis hukum positif yang ber kaitan dengan bagi hasil perikanan undang undang nomor tahun tentang bagi hasil perikanan . undang undang nomor tahun tentang landas kontinen indonesia . undang undang nomor tahun tentang zona ekonomi eksklusif indonesia undang undang nomor tahun tentang perairan indonesia . undang undang nomor tahun tentang perikanan seocwnscoomerwena tokoh adat cecak nmmmamamanana hukum islam |. bab iii analisis mekanisme bagi hasil per studi kasus pola bagi hasil pada perikanan tangkap mie 0mngnnegomasa pola bagi hasil desa kirdowono, merakngigel jawa tengah. pola bagi hasil desa pesisir situbondo pola bagi hasil pekalongan . pola bagi hasil karang agung tuban pola bagi hasil muara angke jakarta pola bagi hasil sentokawat, cilacap jawa tengah. pola bagi hasil labuan, pandeglang bee mein pola bagi hasil juwana, pati jawa tengah.ooooooo oo. pola bagi hasil muara baru, jakarta ata ndak studi kasus pola bagi hasil pada perikanan bday eren sannnneaana: bab aspek aspek penting dalam penyemu puraan undang undang bagi hasil perikanan .ooooooooooenenennnnn anna pengertian umum dan definisi istilah . substansi penyempurnaan . bab penutup .o.oooooooooooo woooooo daftar pustaka .o.ooo woo woo |
buku ini memberi gambaran yang menyeluruh tentang keberadaan mahkamah agung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. yahya harahap, s.h., dibahas secara detail kewenangan serta fungsi adalah mantan hakim mahkamah agung dalam memeriksa dan memutus agung yang telah banyak wan kasasi dan peninjauan kembali pk) perkara menulis buku hukum best ? " 2s: materi buku ini tertuang dalam beberapa pokok seller. lahir parau surat. aan: mahkamah agung salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman peradilan tingkat banding susunan mahkamah agung tahun dan wewenang hak uji. mahkamah agung peradilan kasasi kewenangan pengawasan dan membuat tahun jabatan peraturan serta surat edaran terakhir beliau adalah megan mayan dalam bidang hukum pada lembaga negara tunduk ketua muda memberikan pes banyan hukum kepada bidang pidana umum) presiden dalam permohonan grasi sejak hingga pensiun. kekuasaan memutus sengketa kewenangan mengadili ruang lingkup kasasi perkara perdata ruang lingkup peninjauan kembali pk) perkara perdata keistimewaan buku ini berisikan uraian yang berimbang secara argumentatif dan proporsional antara teori dan praktik tentang ruang lingkup organisasi mahkamah agung, kasasi perkara perdata, dan peninjauan kembali perkara perdata, sehingga berwawasan akademis dan praktis. memuat contoh contoh kasus dan yurisprudensi yang penting sebelum pengajuan permohonan kasasi peninjauan kembali, saat proses pemeriksaan persidangan, saat penjatuhan putusan, dan akibat hukum setelah dijatuhkannya putusan. bana merujuk pada peraturan perundang undangan terbaru bidang kekuasaan kehakiman. . isbn isbn kmi) mil kekuasaan |
# hukum koperasi |indonesia pemahaman, regulasi, pendirian, dan modal usaha umum koperasi jarang diulas tuntas dalam buku buku teks sejenis tanah air, padahal persoalan hukum ini sangat fundamental dalam rangka mengembangkan koperasi masa mendatang. mengingat betapa agennya persoalan ini, maka buku ini diterbitkan untuk membantu semua pihak yang ingin mendalami persoalan hukum koperasi. buku ini ditulis berdasarkan banyak sumber dari berbagai sudut pandang dan disiplin yang saling melengkapi dan menunjang. sumber sumber utama yang dipilih sebagai referensi untuk materi materi dalam buku ini adalah sya sumber sumber yang ditulis oleh pakar pakar yang sangat memahami seluk beluk persoalan koperasi. karena itu bahan yang ada dalam buku ini dapat dipakai sebagai acuan utama yang reliable dalam pembelajaran hukum koperasi lingkungan akademik dari praktisi tanah air. san ema isbn: |
duncan kennedy mengatakan, teachers teach nonsense when they persuade students that legal reasoning distinct, method for reaching correct results, from ethical political discourse general. there never 'correct legal solution' that other than the correct ethical political solution that legal problem." orang dapat setuju atau tidak setuju dengan sinyalemen tersebut. namun satu hal yang pasti, heterogenitas pandangan terhadap hukum sudah lama hadir tengah tengah kita. alhasil, belajar ilmu hukum menuntut multikecerdasan dengan mengkritisi dimensi dimensi ontologis, epistemologis, dan fisiologis keilmuannya sekaligus. logosentrisme juga berlaku terhadap hukum, sebagaimana pernah dinyatakan oleh austin bahwa hukum adalah sekumpulan tanda tanda (signs). bergantung pada kita untuk memberi makna terhadap tanda tanda itu. dalam rangka inilah, pendekatan hermeneutika, misalnya, perlu diberi tempat. jadi, belajar hukum tidaklah simpel seperti dibayangkan banyak orang. ada sesuatu yang khas dalam penalaran hukum (legal reasoning: juridisch rendering) atau argumentasi yuridis itu. penelitian yang disajikan dalam buku ini membantu pembaca memetakan secara radikal model model penalaran hukum dengan berbagai implikasinya, termasuk tawaran penalaran hukum yang berkontak keindonesiaan. rasanya sulit untuk mengakui kita telah memahami ilmu hukum secara fundamental sebelum kita membaca buku ini. arakterist pena hukum iii isbn |
(amal erwakafan tana: drs. taufik amami, sh. dilahirkan dari keluarga pesan nta nama abdul karim pada tanggal juli desa baros kecanggungan timur brebes, sebagai hasil perkawinan kiyai amami dengan nyai syariah. meski demikian, dibesarkan desa bengkayang, bantarkawung, brebes dalam perkawinan nyai syariah dengan abdurrahman. hal ini disebabkan saat beberapa bulan sejak kelahirannya, ditakdirkan sebagai anak yatim. karena sering sakit sakitan, lantas oleh keluarganya abdul karim diganti nama menjadi taufik amami. seusai menyelesaikan pendidikan sdn pagi hari dan madrasah diniyah sore harinya dari desa setempat, melanjutkan mmp (kini smp) isaiah tegal, atas desakan ekonomi keluarganya yang kurang memadai, pindah madrasah tsanawiyah butanol ulum bantarkawung, terus pada tahun melanjutkan pga tahun kecanggungan timur. setelah itu pesantren pondok pesantren asuhan k.h. maurus ali libre yo, kediri, jawa timur, dan tahun itu juga, mengikuti ujian ckstranci pada spain babakan, caringin, cirebon, lulus dari situ, kuliah pada fakultas hukum islam iain syarif hiduplah ciputat jakarta, dan pada tahun dapat menyelesaikan sarjana hukumnya pada fakultas hukum universitas islam al azhar mataram. pada tahun setelah lulus dari pendidikan calon hakim tugu, bogor, langsung ditugaskan pengadilan agama larantuka, nusa tenggara timur, sejak tahun selain bertugas sebagai hakim, juga diperbantukan sebagai tenaga edukatif bidang pendidikan agama islam pada sma negeri larantuka. pada tahun dialih tugaskan sebagai hakim pada pengadilan agama mataram, dan pada kurun itu juga menjadi dosen hukum perwakilan indonesia dan hukum acara peradilan agama pada sekolah tinggi ilmu syari'ah mataram. sejak akhir tahun dipromosikan menjadi wakil ketua pada pengadilan agama bima kelas tugas bima diakhirinya pada tahun dan terakhir bertugas sebagai ketua pengadilan agama praya kelas selain sebagai ketua pada pengadilan agama tersebut, pada tahun menjadi dosen luar biasa pada h. sekolah tinggi ilmu agama islam negeri mataram bidang mata kuliah peradilan agama indonesia, administrasi peradilan agama dan hukum acara perdata peradilan agama. sekarang bertugas sebagai hakim wada muda pada pengadilan agama indramayu kelas la. dunia tulis menulis ditekuninya sejak penghujung tahun melalui harian umum selain pelita, karya karya tulisnya pernah dimuat beberapa mass media ibukota, sell panji masyarakat, mimbar ulama dan nasehat perkawinan. isbn: pt. tetanus |
public poli pengantar teori dan praktik analisis kebijakan mana studi kebijakan publik telah menjadi bidang penting baik dalam teori dan praktik maupun dalam dunia akademik perkembangan dan perubahan pesat dalam sektor publik dan sektor privat yang mengarah tatanan yang demokratis dan melintasi batas batas disiplin akademik membuat studi kebijakan publik menjadi semakin penting dan vital bagi negara, kalangan akademi, dan masyarakat. baik negara industry maupun negara berkembang, buku ini adalah buku studi kebijakan publik pertama paling lengkap yang hadir dalam edisi indonesia, tujuan dari buku ini adalah mperkenaika, kepada para pembaca beragam kerangka dan pendekatan yang dipakai untuk menganalisis problem kebijakan dan proses kebijakan buku ini lahir dari penulis yang telan mengajar kebijakan publik lingkar sarjana maupun scasarjang selama lebih dari lima belas @hun, tak diragukan lagi, buku ini wajib dimiliki, oleh semua pihak, terutama mahasiswa administrasi negara, ilmu pemerintahan, dan politik, dan yang berkepentingan, dalam kebijakan publik maupun praktis atau target kebijakan publik. seperti sm, partai politik, politisi birokrat. hingga pejabat negara. kencana mat gro sbn! |
mo. buku pengantar hukum administrasi logistik" ini ji. merupakan buku yang pertama kari ditulis rang, ara isinya. menguraikan danjjgtambahattgatang . pengertian dan fungsi norma hukum administrasi "me logistik yang menjadi pedoman dan ukuran bagi naa pengelola barang dalam pemakaian atau pengguna barang, sehingga dapat memberikan manfaat atau hasil yang maksimum kepada pemiliknya. dengan demikian, buku ini merupakan pengantar untuk mempelajari pengertian logistik dan fungsi norma norma hukum pengelolaan barang. baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan sudah tentu menghendaki agar pemakaian atau penggunaan barang dilakukan secara efektif dan seefisien efisiensinya dengan harapan akan memberikan manfaat atau hasil yang maksimum kepada pemiliknya. penulis buku ini, bahan mustafa, sh., yang dilahirkan bekasi tanggal januari sarjana hukum jebolan fakultas hukum unpad tahun menjadi dosen tetap fisip unpad sejak tahun dan sejak tahun juga bekerja dalam bidang pemberian bantuan hukum sampai sekarang. sedangkan pengalaman dalam bidang militer diperolehnya pada waktu revolusi kemerdekaan, yaitu pada tahun pemuda bahan turut memanggul senjata untuk mempertahankan kemerdekaan tanah airnya. pengantar hukum administrasi logistik" adalah karya tulis bahan ke sembilan. kedelapan karya ilmiah lainnya telah diterbitkan sebagai buku, bahkan (dua), antaranya telah mengalami cetak ulang. demikian komen tar penerbit atas terbitan tahun ini. info buku lengkap sena pt. citra aditya bakti e mail cab @citraaditya.com website isbn penerbit pt. citra aditya bakti bung jl. gerusan ulun bandung telp fax |
perbuatan melawan hukum (pendekatan kontemporer) oleh: dr. munir fuad, s.h., m.h, ll.m. pengetahuan dan kajian tentang perbuatan melawan hukum sangat penting arti nya berhubung begitu sentralnya masalah ini dalam tata hukum, baik secara teoretis apalagi secara praktis. dari segi teoretis, begitu banyak doktrin, teori, dan kaidah yuridis tentang perbuatan melawan hukum yang berkembang pesat dalam sejarah hukum sampai saat ini. sedangkan. dari sisi praktek hukum arti penting nya kelihatan dari dominasinya gugatan perdata pengadilan pengadilan oleh gugatan perbuatan melawan hukum, samping oleh gugatan wanprestasi kontrak. buku yang ditulis dengan gaya bahasa yang enak dibaca ini memuat telaahan telaahan penting tentang perbuatan melawan hukum, yang berkembang sampai saat ini, dengan horizon kawasan yang luas dan mendalam, yang membicarakan topik topik, seperti dasar dan sejarahnya, kesengajaan dan kelalaian, teori res ipa lguitar, hubungan sebab akibat, masalah ganti rugi, duty rules, prinsip prinsip pembelaan, doktrin strict liability, dan lain lain. karena itu, buku ini sangat penting dibaca, baik oleh kalangan akademisi, seperti dosen, mahasiswa hukum dan mahasiswa ekonomi, ataupun mereka yang ber minat untuk meneliti masalah ini secara mendalam. samping itu, berguna pula bagi kalangan praktisi hukum dan bisnis, seperti bagi kalangan pengacara, konsultan hukum perusahaan, konsultan hukum perbankan, konsultan hukum departemen pemerintah, pengusaha, atau pebisnis lainnya. selamat membaca! tenan info buku lengkap suara mera pt. citra aditya bakti nonnmnnnkac e mail moves website minin !|) isbn: penerbit citra aditya bakti jl. gerusan ulun bandung telp.: fax.: |
manan arek sea rian aspek hukum pembiayaan proyek infrastruktur dengan mod bot (build operate answer) partisipasi swasta dalam pengadaan proyek infrastruktur merupakan fenomena baru indonesia. pola pola seperti penerbitan obligasi daerah, bot build operate transfer), boo build operate own), bot build rent operate transfer). kso kerjasama operasi joint operation) patungan, la. alah br, saja kalangan akademis tetapi juga pera praktisi, instansi pemerintah, demikian pada dasarnya semua bentuk partisipasi swasta dalam operoreonditongah buku ini ditulis dalam rangka memberikan tambahan informasi pola bot. buku ini ditujukan untuk kalangan akademis, konsultan hukum, pengacara, notaris, kontraktor, pelaksana dan pengambil keputusan pada instansi pemerintah, mahasiswa baik tingkat s1, s2, s3. dalam buku ini juga digambarkan secara akademis dan dilengkapi dengan informasi praktis, dari hal yang umum mengenai perjalanan bot kemudian dikupas masing masing bidang atau male yang biasanya menggunakan pola bot, misalnya telekomunikasi, jalan tol, ketenagalistrikan, dan serta serta diuraikan pula pola bot yang biasanya dilakukan! salah pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, mengingat aturan yang harusdijadikan dasar pelaksanaannya. sen (mi genta press |
advokat mitigasi non lirisari pengadilan menjadi advokat indonesia kini kontribusi penulis dalam dunia praktisi hukum maupun akademis. penulis sendiri sejak tahun telah menjadi advokat sehingga buku ini merupakan kumpulan antara teori dan praktek. penulis juga menjadi pengajar pada fakultas syariah iain antasari banjarmasin. semasa mahasiswa, penulis meraih penghargaan juara lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. dan ikut aktif mengembangkan lbh syariah iain antasari negara negara maju seperti amerika, inggris, jerman, dan pada umumnya barat dan eropa, menjadi advokat merupakan salah satu profesi yang sangat dicita citakan dan idaman. indonesia, dengan berlakunya tahun terjadi perusahaan yang signifikan dimana bukan hanya alumni fakultas hukum saja yang berhak untuk menjadi advokat tetapi juga alumni fakultas syariah. ini berarti merupakan peluang pekerjaan yang sangat baik. terlebih sekarang ini minat untuk menjadi advokat seiring dengan sangat diperlukannya posisi advokat berbagai pekerjaan. dan lebih jauh, sekarang wadah untuk menjadi advokat bukan hanya perawi perhimpunan advokat indonesia), tetapi juga kai kongres advokat indonesia). terlepas dari perbedaan pendapat, dua lembaga tersebut telah mengklaim menjadi tempat untuk menjadi advokat. sasaran pembaca mahasiswa fakultas hukum, fakultas syariah, calon advokat dan praktisi hukum buku buku yang telah diterbitkan transendensi hukum waris islam transformatif, penerbit rajawali pers jakarta, format hukum perkawinan dalam hukum perdata islam indonesia, pustaka prisma, paradigma tindak pidana korupsi, studi korupsi, membangun refleksi nalar filsafat hukum islam paradigmatik, pustaka prisma, advokat, litigasi non litigasi pengadilan, penerbit cv. mandar maju, isbn nisn idn uin penerbit cv. mandor raju iii jl. sumber resik sumbersari indah, bandung ly. api nj, telp. fax. advokat e mail litigasi non litigasi pengadilan website ian arr |
pendekatan sejarah terhadap kebebasan peradilan menjadi wacana memberikan indikasi adanya campur tangan ekstra yudisial, dan karenanya indikasi yang demikian merupakan karakterisasi dari negara negara yang mengakui konsepsi rule law , baik negara dengan sistem liberal, neo liberal maupun sosialis. beberapa konsepsi dan ide kebebasan peradilan yang tidak memihak sudah menjadi acuan negara negara dengan multi pola sistem, karenanya suatu peradilan bebas dan tidak memihak adalah karakteristik negara demokratis yang mengakui adanya prinsip due process law dan suatu acuan junjung tinggi prinsip rule law' tersebut. saat anglo saxon dengan ciri adversity dimana the battle gladiator antara penuntut umum dan pengacara jelas menunjukan kebebasannya, sehingga hakim yang bersikap pasif sangat memerlukan perangkat perlindungannya, yang semula tertuang melalui putusan putusannya dan kemudian dituangkan melalui contempt court act, dan itupun setelah berlangsung ratusan tahun. hal ini memang dianggap wajar, karena negara negara anglo saxon melalui precedent sistemnya tidak mengatur secara yudikatif perlindungan tersebut, sedangkan pada negara negara eropa kontinental dan negara yang mengikutinya melalui ciri non adversity mengatur ketentuan ini secara kodifikasi dalam peraturan perundang undangannya, seperti antara lain indonesia, meskipun pengaturan dan penempatannya dalam kuh pidana masih secara per ya, inn |
seorang, hukum (memorandum hukum, sebuah tulisan yang memberi penjelasan (klarifikasi) mengenai hukum positif yang terkait dengan hubungan dan akibat hukum pihak pihak dalam suatu peristiwa hukum dan dapat memberi arah untuk penyelesaian masalah, kasus, atau peristiwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. memorandum tersusun dalam alur sistematis yang dapat memudahkan langkah dan tahap tahap berpikir hukum, sehingga diharapkan bisa meyakinkan pembaca untuk mengambil keputusan. oleh karena itu, keputusan pengadilan merupakan sumber dan bahan studi memorandum hukum, bahkan dapat dinilai sebagai tulisan memorandum hukum yang sangat berharga, yang juga diwarnai oleh memorandum hukum yang dibuat oleh para penasehat hukum masing masing pihak yang berperkara. buku ini mengupas hal hal yang praktis dan aplikatif, sehingga layak dimiliki oleh mahasiswa dan praktisi hukum dan pada gilirannya dapat memberi manfaat akademis dan manfaat praktis. isbn tea naa |
memangkas birokrasi memberi peta pandu bagi para pembaru dan pemikir politik untuk melakukan pembaruan organisasi pemerintah menuju pemerintahan wirausaha. pembaruan (reinvention) bukan sekadar kata lain dari reformasi, juga tidak bersinonim dengan kata perampingan, swastanisasi, atau sekadar menekan pemborosan dan kecurangan. pembaruan jauh lebih mendalam dari itu semua. pembaruan adalah mengubah dna organisasi pemerintah sehingga memiliki perilaku inovatif, secara terus menerus memperbaiki kinerjanya tanpa harus didorong dari luar. pembaruan menciptakan entrepreneur minded dalam organisasi pemerintah yang mendorong pembaruan diri terus menerus. pembaruan menciptakan organisasi pemerintah yang memiliki sistem pembaruan diri. memangkas birokrasi menawarkan lima strategi untuk member baru organisasi pemerintah, yaitu: strategi inti, untuk memperjelas maksud organisasi. strategi konsekuensi, untuk menerapkan konsekuensi atas kinerja organisasi. strategi pelanggan, untuk menciptakan pertanggungjawaban organisasi pemerintah terhadap pelanggan. strategi kontrol, untuk memberdayakan organisasi dan pegawai nya agar bisa berinovasi. strategi budaya, untuk mengubah perilaku, perasaan, dan cara berpikir @pikir pegawai negeri david osborne sejak terbitnya buku reinventing government, david osborne bertugas sebagai penasihat senior wakil presiden a.s. gore untuk memberi panduan intelektual program national performance review nya, menjadi konsultan para manajer sektor pe perintah pada semua level dan menjadi konsultan para pemimpin seluruh dunia mulai dari inggris raya sampai brazil. peter plastik peter plastik adalah kepala deputi michigan department commerce dan presiden michigan strategic fund bawah gubernur jim blanchard. eee saat ini peter plastik juga menjadi konsultan tai berbagai organisasi dan yayasan pemerintah. isbn |
daftar isi halaman kata pengantar see en00n0en00nnn00n nnnnnnnnnamnn mna bab pendahuluan en. enntentenenaneamenan latar belakang coco. oooooooooomocmmmwa rumusan salah .oooooooooooooooooooo tujuan dan kegunaan penelitian. . kerangka teoritis, konvensional. .o.o. metode penelitian .oooooocooooooooocoooooo lokasi penelitian .oooocooooooooooo bab tinjauan pustaka .ooooooco.cocok#m.## ##o. tinjauan umum tentang prinsip keterbukaan pasar modal . urgensi penerapan prinsip keterbukaan. penerapan prinsip keterbukaan pasar modal keterbukaan dalam rangka emisi. keterbukaan setelah emisi. benturan kepentingan dan prinsip meter dugaan end hoon ham nenek mnannenamamnaaa prinsip keterbukaan dan keputusan investasi pemodal innncoro ennenanannanann kewajiban manajemen dan prinsip meter bukaan . index nnn anna kam namakan aan tanggungjawab pemegang saham . sekretaris perusahaan .oococoooooooo bab iii hasil penelitian dan pembahasan . transaksi efek pasar modal. transaksi bursa dan transaksi luar bursa peran dan fungsi dari bursa efek . penjaminan penyelesaian transaksi bursa dana jaminan .cbooo0oo0oooomen sub rekening efek pada lembaga penyair panas dan penyelesaian .oo rekening efek pada kustodian . pelanggaran dan kejahatan pasar modal yang terkait dengan tran saksi efek bursa .oooocooo potensi perselisihan perdata antar pihak dan alternatif penyelesaiannya .oo transaksi efek dan kejahatan pasar modal upaya preventif dan represif dalam memerangi kejahatan pasar modal peningkatan kualitas aturan hukum . harmonisasi peraturan dan kelembagaan pengembangan teknologi informasi dan sdm penerapan keamanan dan kualitas jasa pada standar internal onal. ses pengembangan instrumen pasar modal. peningkatan kualitas pengawasan dari g lembaga bursa efek. kesimpulan .iooooooooooneenanaan sata kessisinnes0nnm ners ancaman amanat aan ana daftar pustaka oo |
daftar isi kena membakar mem kana sama daftar isi man mea ktt bsn bos vii liku liku hukum perdagangan internasional sait, ssp, men) sana men mama sat sam dumping sait dan hak milik intelektual indonesia . tindakan memperluas perlindungan hak milik intelektual oleh negeri penolakan pendaftaran merk terkenal. kare kena kata peraturan peraturan baru bidang paten . perjanjian r.i. australia mengenai kerja sama telah tim aspek aspek hukum perdata internasional pada perjanjian r.i. australia mengenai celah timor . arbitrase menurut hukum atau rasa keadilan laguna apakah hakim luar negeri dapat melarang warga negara indonesia berperkara indonesia. bagaimana hakim indonesia harus memakai hukum asing dalam perkara hukum perdata internasional nan keputusan pengadilan berdasarkan keadilan dan kepatutan ago bone) gmn bay vii hukum yang dipilih oleh para pihak adalah yang berlaku untuk perjanjian dagang internasional . adopsi internasional indonesia . lampiran the general agreement tariffs bae toba seni maa mana lampiran keputusan menteri kehakiman republik indonesia hc. tahun tentang penolakan permohonan pendaftaran merk terkenal atau merk yang mirip merk terkenal milik orang lain atau milik badan lin. naa lampiran iii peraturan pemerintah tahun tentang pendaftaran khusus konsultan sebar yaa ora lampiran iv: peraturan pemerintah tahun tentang tata cara permintaan paten .antara g propinsi timor timur dan australia bagian kena mia kana mek rea kata ana sean lampiran putusan pdt. pn.tpi. dalam perkara permohonan pengangkatan anak op) bon aan isbn vili hukum yang dipilih oleh para pihak adalah yang beri untuk perjanjian dagang internasional . adopsi internasional indonesia lampiran the general agreement tariffs and trade. lampiran keputusan menteri kehakiman republik indonesia hc.o2. tahun iss tentang penolakan permohonan benda merk terkenal atau merk yang mirip mese terkenal milik orang lain atau milik badan lin. lampiran iii peraturan pemerintah tahum tentang pendaftaran khusus konsultan paten lampiran iv: peraturan pemerintah tahum tentang tata cara permintaan patenbgm propinsi timor timur dan australia magica utama lampiran putusan pat. pn.tpi. perkara permohonan pengangkatan ado si) isbn viii |
. memar hpe tali moire smmmmnan contents preface maa manan sentana meme atp mura contents relio sini peg rehab vii chapter introduction indonesian civil and commercial law diversity civil and commercial law . te" agar pimtansnn sen kan dara government regulation . basis for legal pluralism . the private law for the european group. the codes civil and commercial code. supreme court circular letter . the new order approach. . thejudicial system . ll. aa. general court s. religius sos sasa sena ses mixtape gout3 eng mulai kae sisa administrative courts . thesdgroes ash lankan naa asma chapter international civil procedure . jurisdiction. the basis jurisdiction. . anemia vii serum rela mana chapter arbitration . oo. bb pomamibototis moi bea arbitration ams mab nada eaw jurisdiction joint and arrest . lawe oom trainee jurisdiction rem . ii. practice arbitration. constraints. hotel kartika plaza csid arbitration case. forum non convenient . the goldman team the seed hohenveldern team. gc. forum. selection onger panen wang ehe tam yna lai choice forum and choice law indonesian indonesian international law. . ale tea tis mada the sucharitkul team. . oo. arbitration between foreign investor and another lis alibi pendek. company. communities other means course. fk. service process! liga akan enforcement foreign orbital awards. multilateral conventions. taking evidence abroad . geneva convention and geneva chapter iii recognition and enforcement bit angka mmm ema foreign judgments . the new york convention . foreign judgments rule not the washington convention . enforceable indonesia . creator convention. text article . . @a. implementory regulation. . principle territorial sovereignty . rules public policy. . execution treaties between indonesia other modes dispute settlement. and other states . general average decisions exception . chapter new developments indonesian condemnatory deklarator judgments . foreign investment law. deklarator decisions . potential risks making investment . adviceofcounseltoforeign clients . pluralism law bsm non baal baka eds kur gue new laws without explicit transition rules. . viii nafionalkatioh. bangsa maa peran san bura ara pole rea washington convention . ko. transitional provision . preservation indonesian interests. contrary previous regulations not valid . indonesianisasi" price ss. . non commercial risk. . measures attracting foreigners. . facilities . ost the constitutional basis for the foreign relief import duties . tt investment law sanleysn shi lha adil daa obligations foreign investors . entry restrictions and re@uirements ndonesianisasi" process. susu administrative procedures for entry . sectors closed capital investment. . legal corporation according nan administrative procedures for entry foreign preservation indonesian interest . investment procedure. fe. types.contracts, co. uks ama aa. bkpm. denyopr kan ala joint venture agreement oa b. required documents. om. a.a daun padtabalnat edan osn miscellaneous fields activities special amber eni para kebkkk procedure far foreign investment mining (non oil gas) sectors . protection foreign investment . capital investment oil refining protection intellectual property . ana processing aer dee open gas datar fixed business license iut, izin usahatetap) dispute settlement. es f. otherspecialactivities . . taxation, book near ena purchase shares existing companies. taxation corporations establishment regional representative tax rates for corporations oo office foreign companies . tax treaty@s. ii. limited importir's identification number tax payment. apit, angka pengenal importir terbatas) . shitai gain tana kel ran ema i . expatriate work permits . tax administration. capital investment bonded zones investment incentives kawasan berikat) ost weonaemea tor il. obligation submit progress reports . chapter taxation (company income tax, with foreign diplomatic personnel officials holding tax, value added tax and international organizations . sales tax, individual income tax). calculationofincome tax. .:. incompta. appreciation and amortization. income taxon corporation. . depreciationrates . tax year.oo. cc. amortization . residentand non resident . dividend .o.referee tetes permanent establishment. losses. lo. o.eeeetsekseseses tax credits abadi cdi inventory valuation . withholding tax . kk. paymentoftaxesin monthly instruments. benefitsinkindforemployees. gi. iooimel 1animo2 i. revaluationofassets. hi. kapital gam amp same vinales sewu exchangegainsandlosses. bank depositinterest. entertainmentexpenses. ju. specified industri@ jamak domains . tan representative offices. pension fund contributions. . deduction for specificindustries. income connected with foreign aid. investment and venture fund companies . oo. nofinalization oftaxretumm. taxadministration self assessment. correction oftaxreturns. tea nan ken ana taxoffenses have criminal sanctions. penalties statute minati on. ii. ii. income taxon individuals . special incentives doris basi. anang taxincentives for certain areas . capital gain. investment incentives. foreigntax. v. exchange control . io. taxyear . investment non residents. partnership xx. other methods operating non residents benefits kind . ii. eiland gas operations . 9g. bank interest. . ui. xii xiii exemption andreliefs. added tax and sales tax . b. alexa salesitar.cenedeaw dan buontesio wake won tax law revisions income tax for individual . tax law sman ana new19 rates. boblodesala bewntinahkhkangrasa cg. exemption lose enn allowance and deduction . menata tamu men mag oia koi tax free limit daily employees . yowis vat collected ?. fiskal unit tak. end2 benstanani gta sos how sales tax collected?. bank depositintere st.cc j.o land and building tax sea jump bum comb dala exemption from land and building tax . foreignindividuals . other takes aku anal dna oli bian chapter vii recent developments concerning ben investment indonesia (with special seal ane aan reference the new company law fiscal clearance taxon exit. ." aja minta kena kana n3i withholding tax. sangdanda a. law noms2logo mal 2papirus sec duo. men kena? gua ut. trading rule closed foreigners. other sma bit ade what foreign investment ?. sumbang, ne1 mario aoa pesan pan company income tax. pagi apn tata pra ratesoftax. ta, preservation indonesian interest . nation fixed assets. . f. investment protection agreements . staffbenefits. h. horse jaranan owa sama thenewptlaw now. dividend and interest . transistor provisions. . prepayment corporate incompta. end old commercial code provisions . withholding taxes. result globalisation process . value added tax sales pro las sama features the new law . scopeandrrates:. other differences between the old greditofinput vat . and new law s. xiv senada pane liability directors. contracts with the government. . buying back own shares. permanent establishment sita yang amp decrease capital. . business above melati register shareholders . using indonesians frontend". shares invisible . anjing classification shares. dansa pub ata mos ran ina state banks. transterof shares. nks elan phong pri ya, pledge shaf6e neomopan sad private commercial banks. . restrict share isa mova dot. dna dan restriction for banks. . least fibbetal bnionketartaridara paling .ond inap bin akuntansi keuangan. . finance companies . merger, consolidation and acquisition . foreign banks. . implementing regulations still required . foreign joint venture banks ppa isi aimee 23f development banks . . chapter viii legal problems relating doing off shore borrowing business indonesia . ne naa beng pang security arrangements for credit. ter bala iia bal maa fi, cai kapital market. what the law? .cerewet employment foreigners . implementing new laws. . ta: import restrictions . foreigners not allowed trading. . customs duty gau worsening" business activities for foreigners mirai value added and luxury sales taxes . differences between the former and present bi! income tax. investment policy . pena guna nun nama exemption negative list pom ofampomg dos. eni con kana customs procedure. |. business activities open foreigners. excisa ad. spons masa daa pan tea free trade 401i mua saba. representative office. eror. agent distributor. . export restrictions . technical management assistance agreements export taxes export customs procedure. . xvi xvii lan boa general average" decisions exception exportincentive s. cc. condemnatory declaratoryjudgments. miscellaneous sag deklarator decisions. joint ventures . bali advice counsel foreign clients . bang cone pamer principle concordance. . how find the loc san pkosadure. the classical standpoint non enforceability summary jai application sei foreign court decision. specialized industries. . declaratoryjudgments. eiland gas. o54 the mink coat decision bontmantel arrest). mining (outside.oll and gas). cc. statusjudgments . seri bea enn summary oo. jurisdiction . other financial institution ala dna jen dapat nestapa nan fakta ara: matah sial ikan ads forum rei site. era one span kanan kelak rab choice forum bandar tana. dit bal lama choice law and choice forum. indusinel ems kana widi aan choice forum and choice law financial statements .: indonesia practice. . chapter sena yap anta sen choice jurisdiction jae judgments and orbital choice law determinan connecting factor. atom cun pd. arbitralawards caa tes rene sta laman introduction. ee teen multilateral convention . rule foreign judgments not bag geneva convention and geneva enforceable indonesia . protocol . text article rv. new york convention . principle territorial sovereignty ana the washington convention. . execution treaties between indonesia creator convention. and other state . ss xix xviii |
daftar isi halaman mata pengantar bab pendahuluan woooooooo wenn nenek latar belakang loose identifikasi masalah .ooooooo isu hukum.ooooooooo nnnnnnnnnn nan tujuan oo. ono inna manfaat .i.iooooooooooo woo. landasan to: seo g:. metode penelitian wo. manna bab kerangka pemikiran. konsep umum tentang etika.i. prinsip universalitas etik. kesadaran eti sio mesum konsep umum tentang kode etik profesi . konsep umum tentang advokat. sab iii negara hukum, bantuan hukum, penegakan hukum dan keadilan . pemahaman tentang negara hukum. pemahaman bantuan penegakan hukum dan keadilan. bab analisis terhadap kode etik advokat dan penegakan kode etik leone analisis terhadap beberapa ketentuan dalam kode etik advokat tahun . analisis terhadap kode etik advokat tahun door lan ans" penegakan kode etik advokat. bab kesimpulan, saran dan rekomendasi. kesimpulan .voodoo saran oan mia ererawonamemas siapa tod rekomendasi tentang pembaharuan kode advokat coorooon eene ses srsceeasemame not daftar pustaka merek rssaneann |
contents preface forming international commercial agreements one: introduction s1. international trade and this book overview international commercial transactions how use this book two: sources the law international commercial agreements s24 introduction promulgation and enforcement principles ofgommercial law the world's major legal systems the civil law system the british common law system commercial law the united states america socialist legal systems the law contract the commonwealth independent states the peoples republic china islamic legal systems yhe impact international principles commercial law yaaa law generally vienna convention contracts for the international sales goods three: planning international commercial agreements introduction some fundamental principles contract law formation and subject matter performance breach contract and excuse performance remedy international commercial agreements mma dispute resolution the different forms international commercial agreement sales goods services agency and distributorship agreements franchises licensing and technology transfer joint ventures other forms agreement planning for dispute resolution adaptation negotiation mediation reconciliation arbitration litigation other forms dispute resolution financing and paying for international commercial agreements direct payment payment devices ensuring against risks other considerations planning commercial agreements tax matters antitrust issues antidumping and countervailing duty issues export and import controls ethical considerations special regional considerations planning international commercial agreements aan trade with the european community . the canada united states free trade agreement four: drafting international commercial agreements introduction some threshold considerations identifying goals and objectives research planning and drafting tool beginning the drafting process the use and effect letter intent choosing the language and the law the agreement choosing the contract's language choosing the contract's applicable law kas using standardized causes and forms sample causes international commercial agreements formation and performance the quantity term the price term the payment term provisions allocation risk loss during shipment performance causes and express and implied warrants www ww 8x3x(x0xwx kaka contents vtviwtitt sample causes breach, remedies and miscellaneous force majeure causes penalty and liguidated damages causes drafting the dispute resolution and choice forum causes some concluding comments five: negotiating international commercial agreements s551 introduction establishing basic framework for negotiation diagramming negotiation separating the people from the problem focus interests, not positions create options for mutual gain aniston objective criteria know your best alternative negotiated agreement the stages commercial negotiation orientation and positioning argumentatif emergence and crisis agreement breakdown negotiating styles, strategy, and tactics cross cultural negotiation negotiation when disputes arise under existing transaction the ethics negotiation ethics generally ethical constraints u.s, lawyer negotiators statutory controls negotiators conduct i!. resolving international commercial disputes six: the less drastis forms commercial dispute resolution introduction contract adaptation gap filling mechanisms the underlying law coping with uncertainty through express contracta provisions some typical adaptation causes negotiation mediation and reconciliation mediation and reconciliation generally general theory mediation procedures for international commercial mediation mediation ihe future theminitrial the initial generally specific initial rules initials the future international commercial agreements www seven: litigation introduction litigation generally subject matter jurisdiction foreign sovereign immunity and the act state doctrine sovereign immunity the act state doctrine personal jurisdiction over private parties service process choice forum, venue and forum non convenient choice law discovery and gathering information and evidence abroad trial procedure enforcement judgments home and abroad conclusion eight: international commercial arbitration: commenting arbitration and the arbitration hearing introduction brief history commercial arbitration the statutory basis for arbitration the federal arbitration act the english arbitration acts the uncial model law international commercial arbitration the lex loci arbitrio and ad hoc" versus institutional" arbitration ns. description the major international orbital institutions including brief summary their rules the international chamber commerce american arbitration association procedures the uncial procedures commenting the arbitration determining the issues arbitrase drafting the demand for arbitration selecting the arbitration preparing for and conducting the hearing discovery the pre hearing conference the hearing drafting the orbital award nine: international commercial arbitration: arbitration the courts introduction actions compl stay arbitration recognition and enforcement orbital awards contents international recognition and enforcement orbital awards the new york convention forcing awards not subject the new york convention ten: international commercial arbitration: special regional considerations introduction the international centre for the settlement investment disputes the european community the iran united states claims tribunal latin america the middle east and africa the pacific rim the peoples republic china the former sovietunion eleven: future trends international commercial agreements and dispute resolution introduction trends international commercial agreements trends international commercial dispute resolution conclusion appendices appendix convention contracts for the international sale goods appendix united states uniform commercial code appendix rules the icc court arbitration appendix arbitration rules the american arbitration association international arbitration rules commercial arbitration rules appendix arbitration rules the commission for international trade law uncial) international commercial agreements appendix convention the recognition and enforcement foreign orbital awards, new york, june appendix uncial model law international commercial arbitration bibliography index |
ww66& && ' daftar isi kata pengantar ldr anne babi pendahuluan sentnnnenennnnnnnnnnana mamananaaaana latar belakang land nenek sule ega mann kena nsa maksud dan aan merokok . rn. .ronne00enn sen nanah jangka waktu dan biaya mae naa keanggotaan tim mean naa nannaaaaanaanan bab pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi ann pengaturan substansi hukum sinn etnkenayana hukum nasional penenatannnnnananna nananannaananaan sebelum tahun n9go rnnnnonemmomna setelah tahun n9oo arnrennnnnmm hukum internasional. bb. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi nan maa eiememaw bab iii analisis dan evaluasi larangan mainan permasalahan permasalahan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi maen bremen solusi permasalahan meteran memberlakukan undang undang nomor tahun jo. undang undang dalam dan luar batas teritorial. kerjasama hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. bab penutup .oooooooooooooo.ooooommaa kesimpulan .o.ooooooooooo saran .o.oooooooooo.oombeeeeee daftar pustaka .oo.o.ooooooooooo.ooo xii |
pengantar hukum internasional mochtar kusumaatmadja etta goes buku ini memakai cara pendekatan terhadap hukum internasional yang penulis pergunakan juga dibidang hukum lainnya dan terhadap masalah hukum pada umumnya, yang tidak semata mata melihat hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas melainkan mempertautkannya dengan lembaga lembaga (institut tons) dan proses proses yang mewujudkan kaidah kaidah tersebut dalam kenyataan. cara pendekatan demikian dengan sendirinya selain mengkaji kaidah hukum secara analitis memperhatikan pula segi segi sosiologis, politik dan budaya dari persoalan. selanjutnya buku pengantar hukum internasional ini juga agak lain daripada buku buku serupa dalam bahasa asing atau saduran saduran yang hingga kini masih dipakai dalam pengajaran hukum internasional indonesia. suatu kelengkapan buku pendamping yang memuat garis besar uraian tentang kasus kasus dan bahan sebaran pendukung lainnya cases and materials) diterbitkan sebagai jilid yang terpisah. cara peter bitan dalam bentuk buku terpisah akan ih bai daripada membebani naskah buku pengantar .ini dengan berbagai kutipan dari keputusan kama yang sering mengganggu kontinuitas pembatasan. dua jilid buku ini patut dimiliki oleh siapa saja yang ingin mengetahui ilmu hukum internasional dalang . teori dan praktik. isbn kain amman |
daftar isi hal executive summary .aeoiocoocomome menanam babi pendahuluan .o.oo.coo# woomeremannuannnnanaananananaan latar belakang permasalahan.ooo hakikarpermeetatati oke tujuan dan manfaat .voodoo.aaaaaa metodologi .o.oooooomcocccccoocusemsssss sistematika penulisan .oco.omoomomoomooc bab kerangka kong tual harmonisasi per aturan perundang undangan.coocomoo. bab iii analisis kekuatan, peluang, hambatan dan tantangan terhadap pelaksanaan harmoni sasi peraturan perundang undangan babi kesimpulan dan rekomendasi. iii |
sidik saputra adalah guru besar hukum internasional fakultas hukum ui, lahir april riw pendidikan penulis tea see adalah: sarjana hukum meister rechten) didapatkan dari fakultas hukum universitas indonesia jakarta, diploma hubungan internasional, the institute social studies, den haag, belanda, serta meraih doktor dalam ilmu hukum fakultas hukum, universitas indonesia, jakarta, penulis juga pernah mengikuti pendidikan lanjutan fakultas hukum, university leiden, belanda aktif tidak hanya bidang pendidikan hukum tetapi juga sebagai konsultan hukum, telah memperkaya wawasan penulis dalam mengembangkan prinsip prinsip hukum internasional. keterlibatan penulis dalam berbagai organisasi ilmiah hukum menjadi wadah untuk penyampaian ketajaman dan kekritisan penulis tidak hanya bidang hukum internasional tetapi juga bidang hukum nasional. buku ini merupakan kumpulan artikel yang memuat pandangan dan pendapat penulis terhadap perkembangan hukum internasional, yang menggambarkan kepada kita kompleksitas dari hukum internasional itu sendiri. berbagai sudut pandang, kepentingan dan perbedaan latar belakang pelaku hukum internasional telah menimbulkan situasi dan kondisi yang berbeda dalam penerapan hukum internasional tersebut. satu ketika hukum internasional bisa menguntungkan para pihak, namun saat lain ternyata merugikan pihak tertentu. meskipun demikian hukum internasional itu tetap ada dan harusnya tetap ada, karena tanpa ada c.na hukum yang mengatur perilaku negara dan subyek hukum internasional lainnya, maka yang akan terjadi adalah pening hak sebagian pihak yang tidak mempunyai kekuatan negros sama. tidak terlepas dari itu maka kedaulatan negara tetap iv. dalam menjaga kepentingan nasional, sehingga hukum int selayaknya menyempurnakan dan memperkuat keberadaan nasional agar negara sebagai pelaksananya bisa sejalan dar! dalam hubungan masyarakat internasional yang ada. isbn: |
hukum tentang akuisisi, take over dano : . akuisisi perusahaan, take over dan lbo sangat banyak dilakukan dalam praktek dan sangat antusias untuk didiskusikan kalangan ilmuwan sebagai bagian dari hukum perusahaan, sehingga buku ini diharapkan dapat mem bantu mereka dalam melaksanakan tugas tugasnya tersebut. bahwa yang namanya akuisisi, take over dan lbo sangat banyak seluk bentuknya, khususnya jika ditinjau dari paradigma hukum bisnis. bagaimana akuisisi harus dilaksanakan, bagaimana prosedurnya, apa persiapan bersiap yuridis yang diperlukan sebelum suatu akuisisi dilakukan, bagaimana dokumentasi yang sering dipergunakan dalam deal deal akuisisi, bagaimana pula jika akuisisi tersebut dilakukan oleh atau terhadap perusahaan biasa, perusahaan terbuka, akuisisi bank, akuisisi lintas negara (cross border acquisition), take over, lbo dan mbo, siapa pihak pihak yang harus di lindungi oleh hukum dengan adanya akuisisi perusahaan, hal hal tersebutlah antara hal hal yang ditelaah secara komprehensif dalam buku ini. buku ini ditulis dengan tinjauan baik dari segi teoretis samping tinjauan nya dari segi praktis. karena itu, diharapkan buku ini akan sangat berguna baik bagi kaum akademisi, seperti dosen dan mahasiswa, ataupun berguna bagi para praktisi seperti lawyer professional, notaris, konsultan hukum perusahaan, birokrat dan bisnisman yang berhubungan dengan akuisisi perusahaan, serta berguna bagai siapa saja yang berminat untuk mendalami atau sekadar ingin mengetahui hukum tentang akuisisi perusahaan tersebut. semoga bermanfaat. info buku lengkap pt. citra aditya bakti mena e mail cab @citraaditya.com website isbn k5. penerbit pt. citra aditya bakti jl. gerusan ulun bandung salman a5 telp fax |
ing bupati klaten provinsi jawa tengah peraturan bupati klaten nomor tahun tentang pengelolaan sungai dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati klaten, menimbang bahwa sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat digunakan bagi sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan dalam rangka mencapai pengelolaan sungai yang optimal, maka sangat diperlukan adanya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sungsungaperangkat daerah kabupaten klaten perangkat daerah pengelola sungai yang selanjutnya disebut perangkat daerah pengelola adalah instansi pemerintah dan atau perangkat daerah provinsi yang berwenang mengelola sungai. camat adalah camat kabupaten klaten. desa adalahkolah sungai adalah program belajar mengajar tentang seluk beluk sungai dengan segala aspeknya, yang berbasis komunitas untuk para pegiat sungai, siswa, masyarakat dan pemerintah daerah. dataran banjir adalah dataran sepanjang kanan dan atau kirimanfaatan sungai, dan pengendalian daya rusak sungaada wilayah kabupaten klatendan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak kanan dan atau kiri palung sungai. garis sempadan adalah garis maya kanan dan kiri palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. bab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang nyata dan optimal dalam pengelolaan sungai, khususnya dalam upaya pengurangan resiko bencana banjir yang berbasis masyarakat. tujuan peraturan bupati ini adalah memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sungai, meningkatkan peran masyarakat dan desa dalam mendukung dan melaksanakan pengelolaan sungai, khususnya dalam upaya pengurangan resiko bencana banjir, cc. memperkuat peran sekolah sungai sebagai forum komunikasi antara para pemangku kepentingan dan berbagai elemen dalam pengelolaan sungai dan pengurangan resiko bencana banjir, meningkatkan koordinasi dan sinergitas pengelolaan sungai dan pengurangan resiko bencana banjir antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat, mewujudkan sistem pengelolaan sungai dan pengurangan resiko bencana banjir yang terencana dan terpadu, serta berbasis mitigasi bencana dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan upaya penanggulangan bencana banjir, menumbuhkan kemandirian masyarakat dan desa dalam pengelolaan sungai dan pengurangan resiko bencana banjir. bab iii pengelolaan sungai bagian kesatu umum pengelolaan sungai meliputi konservasi sungai, pengembangan sungai, cc. pengendalian daya rusak air sungai. pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui tahapan penyusunan program dan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, cc. pemantauan dan evaluasi. pengelolaan sungai yang melintas wilayah kabupaten dilaksanakan oleh menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi, gubernur, untuk sungai pada wilayah sungai lintas kabupaten, bupati, untuk sungai pada wilayah sungai dalam satu wilayah kabupaten. pengelolaan sungai untuk sungai pada wilayah sungai dalam satu wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf secara teknis dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan sebagai penanggung jawab pengelolaan sungai dengan melibatkan masyarakat. pengelolaan sungai yang pengelolaannya luar kewenangan pemerintah daerah dikoordinasikan dengan instansi pengelola. bagian kedua konservasi sungai konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui kegiatan perlindungan sungai, pencegahan pencemaran air sungai. perlindungan sungai sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi perlindungan terhadap perlindungan palung sungai, dengan menjaga dimensi palung sungai melalui pengaturan pengambilan komoditas tambang sungai yang hanya dapat dilakukan pada sungai yang mengalami kerusakan dasar sungai, b.perlindungan sempadan sungai, dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan sempadan sungai, perlindungan danau paparan banjir dilakukan dengan mengendalikan sedimen dengan pencegahan erosi pada daerah tangkapan air dan pencemaran air pada danau, perlindungan dataran banjir, dilakukan pada dataran banjir yang menampung banjir dengan membebaskan dataran banjir dari peruntukan yang mengganggu fungsi penampung banjir, perlindungan aliran pemeliharaan sungai yang ditujukan untuk menjaga ekosistem sungai, mulai dari hulu sampai muara sungai melalui pengendalian ketersediaan dan pemakaian air, perlindungan ruas restorasi sungai, ditujukan untuk mengembalikan sungai kondisi alami melalui kegiatan fisik dan rekayasa vegetasi. dalam hal perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam huruf yang dalamnya terdapat tanggul pengendali, perlindungan badan tanggul dilakukan, dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, cc. mengurangi dimensi sungai. pemanfaatan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan untuk kepentingan tertentu. kegiatan fisik dalam perlindungan ruas restorasi sungai sebagaimana dimaksud dalamsanakan melaluisungai, pengawasan air limbah yang masuk sungai. pencegahan pencemaran air sungadaya air. pengembangan sungai sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui pemanfaatan sungai untuk rumah tangga,masyarakat setempat. pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud dalam dilaksanaystem irigasi yang sudah ada, mengalokasikan kebutuhan air untuk aliran pemeliharaan sungai. dalam melaksanakan pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada dilarang: mengakibatkan terjadinya pencemaran, mengakibatkan terganggunya aliran sungai dan atau keruntuhan tebing sungai. pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf dilaksanakan melalui upaya pengurangan resiko bencana banjir. pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat. bab pengurangan resiko bencana banjir pengurangan resiko bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam ditujukan untuk mengurangi timbulnya dampak kerugian akibat bencana banjir. pengurangan resiko bencana banjir sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui pengurangan resiko besaran banjir, pengurangan resiko kerentanan banjir. kegiatan pengurangan resiko bencana banjir sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumberdaya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pengurangan resiko besaran banjir sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan membangun prasarana pengendali banjir,dalam huruf dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas sungai, pembangunan tanggul, pembangunan pelimpah banjir dan atau pompa, pembangunan bendungan, perbaikan drainase perkotaan. pembangunan prasarana yang berfungsi sebagai pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah daerahpada huruf dilaksanakan oleh dkpp. pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui pembangunan resapan air berupa saluran, pipa berlubang, sumur, kolam resapan, dan atau bidang resapan sesuai kondisi tanah dan kedalaman muka air, pembangunan penampung banjir yang harus terhubung dengan sungai. pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan yang berfungsi sebagai pengendali banjir dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah daerah. pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan yang berfungsi sebagai drainase kota dilaksanakan oleh dkpp. pengurangan resiko kerentanan banjir sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksana, melalui identifikasi genangan banjir sebelumnya dan atau pemodelan genangan dengan debit rencana (lima puluh) tahunan, penetapan zona peruntukan lahan sesuai resiko bencana banjir dituangkan dalam peta zonasi peruntukan lahan dataran banjir, pengawasan peruntukan lahan dataran banjir oleh bupati, persiapan menghadapi bencana banjir melalui penyediaan dan pengujian system prakiraan banjir serta peringatan dini, pemetaan kawasan beresiko banjir,penyusunan dan penetapan prosedur operasi lapangan penanggulangan bencana banjir, penanggulangan bencana banjir, dikoordinasikan oleh bpbd sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, pemulihan pasca bencana banjir, dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. bab pemberdayaan masyarakat pemerintah daerah melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana banjir berbasis masyarakat. upaya pengurangan resiko bencana banjir berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada antara lain melalui pendataan dan pemetaan sungai rawan banjir dan wilayah terdampak banjir dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat, menyusun dokumen kontingensi banjir, cc. membuat sistem informasi yang terbuka dan mudah diakses masyarakat, melakukan perencanaan dan pelaksanaan mitigasi struktural sesuai kewenangan dan prioritas, melakukan mitigasi sosial dengan lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengurangan resiko bencana banjir, menyediakan bahan material, peralatan, prasarana dan sarana yang diperlukan dalam upaya pengurangan resiko bencana banjir. penyusunan kebijakan pengurangan resiko bencana banjir sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh bpbd berkoordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait dengan melibatkan masyarakat. kebijakan pengurangan resiko bencana banjir sebagaimana dimaksud pada merupakan salah satu kebijakan yang menjadi prioritas yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan sungai. pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengurangan resiko bencana banjir berbasis masyarakat sesuai dengan prioritas dan rencana yang telah ditetapkan. pemerintah desa yang termasuk wilayah rawan bencana banjir mengalokasikan anggaran pengurangan resiko bencana banjir melalui anggaran pendapatan dan belanja desa. perangkat daerah pengelola dalam melaksanakan pengelolaan sungai wajib memberdayakan masyarakat dan desa. pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu, melalui kegiatan sosialisasi, konsultasi publik, partisipasi masyarakat dan desa. kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desasungai, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. perangkat daerah pengelola wajib menyediakan pusat informasi pengelolaan sungai untuk kemudahan dan kelancaran pemberdayaan masyarakat dan desa. kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat dan desa dalam perlindungan sungai, pencegahan pencemaran air sungai, serta pengurangan resiko bencana banjir. kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud padaserta pendidikan dan pelatihan. kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf bertujusebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui survey pendapat publik, diskusi, dengar pendapat, dan lokakarya pengelolaan sungai. kegiatan partisipasi masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sungai khususnya dalam pengurangan resiko bencana banjir. kegiatan partisipasi masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja dan kerjasama pengelolaan sungai. pembentukan kelompok kerja dan kerjasama pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi pembentukan komunitas peduli sungai, membuat dan mengembangkan sungai binaan, serta membentuk sekolah sungai berbasis masyarakat. pembentukan komunitas peduli sungai sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan lebih meningkatkan peran camat dan kepala desa dalam melakukan pembinaan wilayah dan pemberdayaan masyarakat sekitar sungai. komunitas peduli sungai sebagaimana dimaksud pada merupakan organisasi kelompok yang beranggotakan masyarakat dan pemerintah desa yang memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kegiatan pengurangan resiko bencana banjir dan mengelola sungai dengan baik sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat dan desa. kegiatan komunitas peduli sungai meliputi menjaga dan memelihara sungai agar dapat berfungsi dengan baik dan meningkatkan pengurangan resiko bencana banjir, menjaga kelestarian ekosistem dan ekologi sungai, melaksanakan kegiatan darurat penanganan bencana banjir sesuai dengan kondisi dan kemampuan. pembentukan sekolah sungai berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pengelolaan sungai. sekolah sungai sebagaimana dimaksud pada merupakan forum diskusi, komunikasi dan koordinasi antar elemen yang terlibat dalam pengelolaan sungai, baik dari unsur pemerintahan maupun masyarakat dalam rangka mewujudkan pengelolaan sungai dan pengurangan resiko bencana banjir yang terencana, terpadu dan berkelanjutan. kegiatan sekolah sungai sebagaimana dimaksud pada meliputi pembinaan masyarakat, komunitas peduli sungai dan pemerintah desa, penetapan sungai binaan, cc. peningkatan kapasitas masyarakat, komunitas peduli sungai dan pemerintah desa melalui pendidikan dan pelatihan sungai, pemanfaatan sungai untuk kepentingan edukasi dan pemberdayaan masyarakat dan desa berbagai bidang, penyusunan strategi pengurangan resiko bencana banjir berbasis masyarakat, penanganan darurat bencana banjir berbasis masyarakat. masyarakat dan pemerintah desa secara bersama sama dapat memanfaatkan sungai dan lingkungan sekitarnya untuk pemberdayaan masyarakat dan desa. pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan memperhatikan daya dukung sungai dan lingkungannya, dengan tidak mengganggu fungsi utama sungai, serta tidak merusak sungai dan lingkungannya. pemerintah daerah melalui perangkat daerah pengelola memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan komunitas peduli sungai dan sekolah sungai. bab larangan untuk mewujudkan pengelolaan sungai dan pengurangan resiko bencana yang baik dan optimal, setiap orang dilarang membuang sampah dan atau limbah yang dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sungai, melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan sungai, seperti tanggul sungai, sarana dan prasarana sungai, sedimentasi, pencemaran air sungai, dan sebagainya. bab vii pemantauan dan evaluasi bagian kesatu pembinaan bupati melaksanakan pembinaan kegiatan pengurangan resiko bencana banjir berbasis masyarakat. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim pembina pengelolaan sungai dan pengurangan resiko bencana banjir yang ditetapkan dengan keputusan bupati. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi pembinaan kelembagaan, personil, dan tatacara pengelolaan sungai dan pengurangan resiko bencana banjir. bagian kedua pemantauan dan evaluasi pemantauan dan evaluasilaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dikoordinasikan oleh perangkat daerah pengelola. hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan pelaksanaannya oleh perangkat daerah pengelola kepada bupati melalui sekretaris daerah. bab viii sanksi setiap orang yang terbuktien lakukan penyempurnaan atas program dan kegiatan yang akan dianggarkanumum tahun anggaran lingkungan pemerintah kabupatenberapa ketentuan dalam lampiran peraturan penjabat bupatilampiran ketentuan honorarium perangkat ulp, lpse dihapus dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut honorarium perangkat ulp, lpse dan pejabat pengelola informasi daerah ppid) lampiran huruf d.l, dihapus dan sesudah huruf ditambah huruf yang berbunyi sebagai berikut operator kependudukan lampiran huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut sopir pejabat struktural pimpinan skpd lampiran ditambah angka sembilan titik dua) yang berbunyi sebagai berikut honor penunjang keprotokolan pns dan non pns lampiran ditambah angka tujuh) yang berbunyi sebagai berikut uang makan operasional penanggulangan bencana lampiran ketentuan, dan maksimal pembayaran hari kerja dihapus dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut uang harian untuk diklat bintik pelatihan dan sejenisnya ahawarlran gaet kencan jadwal yang aitenthaikkvi hit. ogan ili saf ilyas panji alam kta, diundangkan indralaya pada tanggal, dwi sekretaris daerah kabupaten ogan ilir, ana genre kan pat teh rita daerah kabupaten ogan ilir tahun nomor. |
salinan ann bupati demak provinsi jawa tengah peraturan bupati demak nomor tahun tentang gerakan literasidan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaituperlu membudayakan kesadaran masyarakat demak agar gemar minat membaca dan menulis, bahwa salah satu upaya untuk dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan kabupaten demak melalui gerakan literasi: bahwa agar pelaksanaan gerakan literasi kabupaten demak sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan pedoman dalam pelaksanaan gerakan dimaksudlitertihmanfaatkan sarana dan prasarana satuan pendidikan dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran. mengelola perpustakaan satuan pendidikan dengan baik dan profesional, menginventarisasi semua prasarana yang dimiliki satuan pendidikan untuk menunjang gerakan literasi, menciptakan ruang ruang baca yang nyaman bagi warga satuan pendidikan. h..membentuk tim literasi satuan pendidikan melalui keputusan kepada satuan pendidikan. tim literasi satuan pendidikan mendukung dan terlibat aktif dalam kegiatan gerakan literasi, il. perencanaan dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan orang tua dan masyarakatrencanakan dan atau bekerja sama dengan pihak lain yang melaksanakan berbagai kegiatan gerakan literasimenindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan gerakan literasi. masyarakat berkewajiban: berpartisipasi dalam kegiatan gerakan literasi untuk meningkatkan kemampuan literasi warga masyarakat.b pemberdayaan masyarakat program gerakan literasi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan peraturan perundangan undangan yang berlaku. prinsip pengembangan gerakan literasi dengan memperhatikan: perkembangan literasi yang telah berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat diprediksi. b.keseimbangan dengan kemampuan daerah dan penyelenggara gerakan literasi. cc. pengintegrasian dengan kurikulum yang berlaku, penguatan kemampuan membaca dan menulis berbasis budi pekerti, pengembangan budaya lisan, dan pengembangan kesadaran terhadap keberagaman. satuan pendidikan mengupati membentuk tim literasi tingkat kabupaten yang beranggotakan unsur perangkat daerah, kantor kementerian agama, organisasi profesi guru, media massa dan masyarakat. tim literasi tingkat kabupatenkabupaten. tim literasi tingkat kabupaten. dewan pendidikanprogram gerakan literasi tercapai secara sukses dan berkesinambungan. komite sekolah madrasah berperan aktif mendampingi, memotivasi, dan menggerakan para orang tua wali murid untuk mendukung gerakan demak kabupaten literasi. bab vii pembiayaan dan penyediaan sarana prasarana bagian kesatu pembiayaan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan dan pengembangan gerakan literasi melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. kantor kementerian agama mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan dan pengembangan gerakan literasi melaui daftar isian pelaksanaan anggaran. satuan pendidikan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan dan mengembangkan gerakan literasi melalui gerakan literasi satuan pendidikan menggunakan dana bantuan operasional bos) satuan pendidikan sesuai petunjuk teknis dan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan dan pengembangan gerakan literasi desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa. yayasan penyelenggara pendidikan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan dan mengembangkan gerakan literasi melalui dana operasional satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan dan mengembangkan gerakan literasi melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. pendanaan untuk pelaksanaan dan pengembangan gerakan literasi dapat menggunakan sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. bagian kedua penyediaan sarana prasarana materi bacaan untuk anak disesuaikan dengan jenjang pendidikan. materi bacaan untuk masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. pengadaan perpustakaan setiap satuan pendidikan, minimal disediakannya pojok baca. pihak pihak yang berkewajiban menyediakan sarana prasarana adalah: perangkat daerah, kantor kementerian agama kabupaten, cc. satuan pendidikan, desa kelurahan, tempat ibadah, masyarakat, orang tua wali murid, dan dunia usaha dan dunia industrikementerian agamadan mengevaluasi capaian program. hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada bupati, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: a.program penguatan gerakan literasi mencakup: (lima belas) menit membaca setiap hari untuk peserta didik, program yang dilakukan tim literasi satuan pendidikan, program peningkatan kesadaran orang tua serta peran perpustakaan daerah, dan b.dampak yang sudah dicapai dalam kurun waktu implementasi program gerakan liteanggota masyarak:gerakan literasi kabupaten demak. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan, daerah adalndidikan kabupaten demakkebudayaan adalah dinas pendidikan pemuda dan kebudayaan kabupaten demak dinas perpustakaan dan kearsipan adalah dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten demak. kantor kementerian agama adalah kantor kementerian agama kabupaten demak. literasi adalah kemampuan membaca dan menulis seseorang untuk dikomunikasikan dalam hidup berinteraksi dengan warga masyarakat dengan didukung kemampuan pengetahuan, karakter dan budaya formal dan informal. jenjang pendidikan adalah taman kanak kanak roudhogah atas sekolah menengah kejuruan madrasah aliyah madrasah aliyah kejuruan, sekolah luar biasa sd smp sma), dan pendidikan non formal, pondok pesantren, madrasah diniyah main), taman pendidikan al our'an tpo)peserta didik (yang berbasis pada satuan pendidikan atau gabungan beberapa satuan pendidikan. pendidik adalah guru atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya,serta masyarakat untuk mengembangkan profesionalismenya dan tidak komermasyarakat adalah kelompok warga negara yang berdomisili kabupaten demak. warga satuan pendidikan adalah peserta didik, pendidikdunia usaha dan dunia industri adalah aktivitas resmi masyarakat kabupaten demak yang bersifat produktif dan komersial yang menggunakan keterampilan kerja dan teknologi untuk menghasilkan suatu produk dengan tujuan mendapatkan keuntu: kebijakan, kebudayaan, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, pembiayaan dan penyediaan sarana prasarana, monitoring dan evaluasi. bagian kedua maksud dan tujuan gerakan literasi kabupaten demak bermaksud untuk menciptakan suasana yang kondusif agar para peserta didik dan masyarakat memperoleh kesempatan yang nyaman untuk berlatih dan mengembangkan budaya membaca dan menulis serta mengomunikasikan dengan lingkungannya. gerakan literasi kabupaten demak bertujuan untuk menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik dan masyarakat, melalui kebudayaan literasi satuan pendidikan dan masyarakat agar peserta didik dan masyarakat menjadi pembelajar sepanjang gerakan literasi sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan dengan cara: meningkatkan kapasitas warga satuan pendidikan dan masyarakat agar lebih memiliki budaya baca tulis, b.menumbuhkembangkan budaya literasi satuan pendidikan dan masyarakat, menjadikan satuan pendidikan sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak dan lingkungan, memberdayakan perpustak. gerakan literasi kabupaten demak sebagaimana yang dimaksud pada bersifat menyeluruh dan partisipatif. bab iii kebijakan gerakan literasi kabupaten demak dilakukan secara menyeluruh meliputi warga satuan pendidikan dan masyarakat, akademisi, media massa, dan pemangku kepentingan bawah koordinasi pemerintah daerah. pembinaan dan pengembangan gerakan demak kabupaten literasi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. gerakan demak kabupaten literasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: pembiasaan, pengembangan, dan kebudayaan. pemerintah daerah wajib meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan, kapasitas warga satuan pendidikan dan masyarakat, serta sarana prasarana penunjang gerakan literasi. pemerintah daerah wajib memfasilitasi, membina dan mengembangkan gerakan literasi pada satuan pendidikan lingkungan pemerintah kabupaten demak dan masyarakat. penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban menerapkan dan mengembangkan gerakan literasi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan. pemerintah daerah wajib membantu upaya satuan pendidikan dan masyarakat dalam mengembangkan gerakan demak kabupaten literasi. dalam hal pengembangan gerakan literasi sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dapat bekerjabab kebudayaan gerakan demak kabupaten literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh serta berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat demak menjadi pembelajar sepanjang langkah langkah gerakan literasi adalah sebagai berikut: diajarkan, dibiasakan: dilatih secara konsisten, menjadi kebiasaan, menjadi karakter, dan menjadi budaya gerakan literasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengedepankan komponen literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaankebutuhan dan kemampuan masing masing penyelenggara gerakan literasi. gerakan literasi dilaksanakan dengan mengintegrasikan budaya literasi serta budaya luhur masyarakat demak, dan mengedepankan budi pekerti. strategi membangun gerakan literasi sebagaimana dimaksud dalam daerah, perpustakaan atau sarana umum, mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif,erakan literasi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan warga satuan pendidikan, akademisi, media massa, masyarakat,untuk mendukung terlaksananya gerakan literasi, pemerintah daerah berkewajiban: menganalisis kebutuhan dan mengkaji isu isu strategis yang terkait dengan kemampuan warga satuan pendidikan dan masyarakat, merencembuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan gerakan literasi: mensosialisasikan konsep, program, dan kegiatan gerakan literasi satuan pendidikan dan masyarakat, memantau serta memastikan ketersediaan bahan bacaan, dan sarana yang mendukung program gerakan literasi, melaksonitoring dan mengevaluasi hasil pelaksanaan gerakan literasi tingkat kabupaten, satuan pendidikan, dan masyarakat, dan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan gerakan literasi. satuan pendidikan lingkungan pemerintah kabupaten demak berkewajiban: mengidentifikasi kebutuhan satuan pendidikan dengan mengacu pada kondisi pemenuhan indikator standar pelayanan minimal. melaksanakan tahapan kegiatan gerakan literasi yang meliputi pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. |
kejlatenndidikan. kepala utd adalah kepala utd pada dinas pendidikan kabupaten klaten????? satuan pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajar klaten yang selanjutnya disebut satuan pnf skb klaten adalah satuan pendidikan nonformal pada dinas pendidikan kabupaten klaten. kepala satuan pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajar klaten yang selanjutnya disebut kepala adalah kepala satuan pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajar klaten. pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat paud adalah layanan pendidikan untuk anak usia sampai dengan tahun yang terdiri atas taman kanak kanak tk), kelompok bermain kb), tempat penitipan anak tpa) dan paud sejenis banana (permendikbud ttg paud)??? pendidikan masyarakat yang selanjutnya disingkat dikemas atau pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang menakaanaanaa tahun pp?klaten. satuan pendidikan nonformal sanggar kegiatan belajar klaten sebagaimana dimaksud pada merupakan unit utd pada dinas pendidikan kabupaten klaten. bab iii kedudukan satuan pnf skb klaten merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional bidang pendidikan nonformal. satuan pnf skb klaten, dan secara administrasi melalui sekretaris. bab susunan organisasi susunan organisasi satuan pnf skb klaten terdiri dari: kepala, kepala urusan tata usaha, dan jabatan fungsional. urusan tata usaha sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala urussatuan pnf skb klaten sebagaimana dimaksud padapejabat fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pnf skb klaten. kepala urusan tata usaha merupakan jabatan struktural eselon atau jabatan pengawas. kepala dan kepala urusatuan pnf skb klaten sebagaimana dimaksud dalamsatuan pnf skb klatennonformal, penyelenggara program percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, penyelenggara desa binaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pelaksana pengabdian masyarakat bidang program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, pelaksana hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, pelaksana administrasi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal skb, bab vii rincian tugas bagian kesatu kepala kepala satuan pnf skb klatenanak usia dini dan pendidikan nonformal lingkungan skb klaten. rincian tugas sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi skb klaten, merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan misi skb klaten, cc. merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan tujuan skb klaten klaten, menyusun rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan dan anggaran skb klaten berdasarkan rencana kerja menengah, menyusun rencana program skb klaten, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan skb klaten per semester dan tahunan, melaksanakan pengembangan organisasi skb klatenklateklatennonformal, oo. melaksanakan pembimbingan program nonformal masyarakat, melaksanakan program desa binaan,nonformal.) melaksanakan pengelolaan keuangan skb klate klaten, melaksanakan pengelolaan sistem informasi skb klaten dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen skb klaten, melaksanakan monitoring evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan skb klatenpendidikan kabupaten klatensatuan pnf skb klaten. rincian tugas sebagaimana dimaksud padaj .kepala skburusan tata usaha.urusanperaturan bupati klaten satuan pendidikan nonformal nomor tahun sanggar kegiatan belajar klaten tentang pada dinas pendidikan kabupaten pembentukan kedudukansusunan klatekepala urusan tata usaha jabatan fungsional plt. bupati klaten, cap ttd sri mulyadengan rahmat tuhan yang maha esa bupati demak, menimbang bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima kabupaten demak telah berdampak pada terganggunya kelancaran arus lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan, diperlukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, bahwa untuk menindaklanjuti peraturan daerah kabupaten demak nomor tahun tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima, bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lnyelenggaraan pedagang kaki limngaturan dan pembinaan pedagang kaki lim kawasan kabupaten demak. dalam hal peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang kawasan belum ditetapkan, penetapan lokasi pkl ditetapkan dengan keputusan bupati. lokasi sebagaimana dimaksud pada dapat ditetapkan sebagai lokasi binaan pkl yang bersifat tetap oleh pemerintah daerah. lokasi pkl binaan hanya diperuntukan bagi pkl yang memiliki surat izin usaha perdagangan sup) mikro. lokasi binaan pkl yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam difasilitasi dengan akses jalan, sarana dan prasarana antara lain listrik, air, tempat sampah dan toilet umum. segala biaya yang terkait dengan penyambungan instalasi, penggunaan listrik, air, tenaga kebersihan dan lain lain menjadi tanggung jawab pkl. lokasi binaan pkl yang bersifat tetap dapat diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat bidang usaha promosi dan produksi unggulan daerah. bagian keempat pemindahan pkl dan penghapusan lokasi pkl pkl yang menempati lokasi yang tidak diizinkan untuk tempat usaha pkllimadinas bersama terkait melakukan pemberdayaan pkl melalui: pembinaan dan bimbingan teknis. peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, dan penguatan kelembagaan. dalam melakukan pemberdayaan pkl sebagaimana dimaksud dalam dinas bersama terkait melakukanmeliputiiii hak dan kewajiban pkl mempunyai hak sebagai berikutmengembangkan usahanya. pkl mempunyai kewajiban sebagai berikut:up mikro yang dimiliki, membayar retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku: dan mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakukan surat izin usaha perdagangan sup) mikro tanpa sepengetahuan dan sepkl yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dikenakan sanksi berdasarkpembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan terhadapjawa tengah dan pemerintah pusat,masyarakat dalam rangka pemberdayaan pkl, dan monitoring dan evaluasi. dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pkl. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan bersama terkait. monitoring dan evaluasi dilaksanakan minimal (satu) kali dalam setahun dan atau sewaktu waktu apabila diperlukan. dalam rangka pembinaan dan pengawasan pkl, bupati dapat membentuk tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pkl dengan keputusan bupati. bab vii pendanaan pendanaan dalam rangkabupaten demak, dan sumber pendapatan lainnyanetapan lokasi tempat usaha pkl yang telah ditetapkan sebelum peraturan bupati ini,format surat permohonan dan surat pernyataan pengajuan surat izin usaha (sup) mikro untuk pedagang kaki lima format surat permohonan surat izin usaha perdagangan (sup) mikro kepada yth.: camat .e. jenis demak yang bertanda tangan bawah ini mengajukan permohonan surat izin usaha perdagangan sup) mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri perdagangan republik indonesia m dag per ix permohonan sup mikro baru permohonan pendaftaran ulang po) perubahan sup mikro ) identitas pemilik pkl nama donanannaannan kanan naan nana anna alamat tempat tinggal bedaanananananannnnn aan tempat tanggal lahir bnkaaaaanannaanaaa aan nomor telp knanaanannanaana nenek anna nomor ktp bnkaaaaanannaanaaa aan bidang usaha knanaanannanaana nenek anna jenis tempat usaha knanaanannanaana nenek anna waktu usaha bnkaaaaanannaanaaa aan modal usaha bnkaaaaanannaanaaa aan luas tempat usaha knanaanannanaana nenek anna tempat usaha pkl yang dimohon: .j.e sebagai pertimbangan bersama ini saya melampirkan persyaratan, sebagai berikut: foto copy kartu tanda penduduk, foto copy surat tanda nomor kendaraan (bagi pkl yang menggunakan kendaraan bermotor), surat keterangan domisili usaha, pas foto berwarna 4x6 sebanyak lembar, surat pernyataan, yang berisi: surat pernyataan memiliki belum memiliki tempat usaha "):, tidak memindah tanganan surat izin usaha perdagangan sup) mikro kepada pihak lain,tempati selama satu bulan, setelah dievaluasi pkl dinilai layak menjadi usaha kecil, demikian surat permohonan sup mikro kami menyatakan bersedia untuk dicabut sup mikro yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. demak, .o pemohon keterangan coret yang tidak perlu formatbawah ini, saya: nama lengkap knananananananana nana anna tempat,belum memiliki tempat usaha wilayah kabupaten demak untuk saya gunakan sebagai tempat dagang. apabila surat pernyataan ini tidak benarformat surat pernyataan kesanggupan surat pernyataan kesanggupanwilayah kabupaten demaktentramanormat surat pernyataan kesanggupan lainnya surat pernyataan kesanggupan lainnyalokasi pkl yang dimohon bnkaanananannananaa aan dengan ini menyatakan sanggup untuk tidak memperdagangkan barang ilegal tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi pkl tidak memindah tanganan surat izin usaha perdagangan sup) mikro kepada pihak lain.,setelah dievaluasi pkl dinilai layak menjadi usaha kecilbupati demak, tid hm. natsir camat adalah camat wilayah kabupaten demak. izin adalah semua jenis izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. pelayanan administrasi terpadu kecamatanim teknis paten adalah tim yang terdiri dari unsur teknis yang ada lingkungan pemerintahpkl yang bersifat tetap adalah lokasi tempat usaha pkl yang diatur dan difasilitasi oleh pemerintah daerah dan ditetapkan oleh bupati. lokasi yang diizinkan bersifat tetap adalah lokasi tempat usaha pkl yang tidak ada pembatasan waktu operasional dan ditetapkan oleh bupati. lokasi yang diizinkan bersifat sementara adalah lokasi tempat usaha pkl yang waktunya terjadwal dan ditetapkan oleh bupati. surat izin usaha perdagangan sup) mikro adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai izin untuk melaksanakan usaha bidang perdagangan dan jasa usaha perorangan dan atau badan usaha perorangan kegiatan usaha dengan kekayaan bersih paling banyak rp50. (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah bangunan. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten demakruang lingkup dalam peraturan bupati ini meliputi: penataan pkl, dan pemberdayaan pkl. bupati melalui dinas bersama terkait, fasilitasi akses permodalan, cc.luruh wilayah kabupaten demakdilakudinas bersama terkait melakukan pendataan pkl. pendataan pkl sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan caralokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: lokasi yang diizinkan untuk tempat usaha pkl, dan lokasi yang tidak diizinkan untuk tempat usaha pkl. lokasi yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: lokasi yang bersifat tetap, dan lokasi yang bersifat sementartenda, seller, dan bangunan semi permanen. jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: tidak bermotor: dan bermotor. jenis tempat usaha pkl sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kuliner makanan minuman, kerajinan, tanaman hias: burung, ikan hias: baju, sepatu dan tas, barang antik, permainan, jasa, dan bidang usaha lain yang ditetapkan oleh bupati. bagian kedua pendaftaran pkl camat menyelenggarakan pelayanan pendaftaran usaha pkl bersama dengan terkait. pendaftaran usaha pkl sebagaimana dimaksud pada untuk pengendalian pkl dan menjamin kepastian hukum berusaha. setiap pkl wajib memiliki surat izin usaha perdagangan sup) mikro. pkl mengajukan permohonan surat izin usaha perdagangan sup) mikro kepada camat melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan paten). pendaftaran usaha pkl sebagaimana dimaksud dalam meliputi: permohonan surat izin usaha perdagangan sup) mikro, penerbitan surat izin usaha perdagangan sup) mikro, cc. perpanjangan surat izin usaha perdagangan sup) mikro, dan pencabutan dan tidak berlakunya surat izin usaha perdagangan sup) mikro. permohonan surat izin usaha perdagangan sup) mikro sebagaimana dimaksud dalam, .tidak memindahtangankan surat izin usaha perdagangan sup) mikro kepada pihak lain, dansurat izin usaha perdagangan sup) mikrodemak. format surat permohonan surat izin usaha perdagangan sup) mikro beserta surat pernyaizin usaha perdagangan sup) mikro diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut: surat izin usaha perdagangan sup) mikro diterbitkan paling lambat (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan pendaftaran secara lengkap dan benar, surat izin usaha perdagangan sup) mikrosurat izin usaha perdagangan sup) mikro untuk jangka waktu (lim oleh dinas, dan surat izin usaha perdagangan sup) mikro tidak dipungut biaya. pkl harus mengajukan perpanjangan surat izin usaha perdagangan sup) mikro (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku surat izin usaha perdagangan sup) mikro. permohonan perpanjangan surat izin usaha perdagangan sup) mikro sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada camat. persyaratan mengenai permohonan surat izin usaha perdagangan sup) mikro sebagaimana dimaksud dalam berlaku secara mutasi mutans terhadap persyaratan perpanjangan surat izin usaha perdagangan sup) mikro dengan menyertakan surat izin usaha perdagangan sup) mikro lama. camat mencabut surat izin usaha perdagangan sup) mikro apabila: pemegang surat izin usaha perdagangan sup) mikro melanggar ketentuan yang ada dalam surat permohonan penerbitan surat izin usaha perdagangan sup) mikro, lokasi usaha pkl tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha pkl, cc. pemegang surat izin usaha perdagangan sup) mikro melanggar ketentuan peraturan perundang undangan, tidak memperpanjang surat izin usaha perdagangan sup) mikro, sudah tidak melakukan usaha pkl, dan surat izin usaha perdagangan sup) mikro dipindahtangankan. surat izin usaha perdagangan sup) mikro dinyatakan tidak berlaku apabila: pemegang izin meninggal dunia, b.atas permintaan tertulis dari pemegang surat izin usaha perdagangan sup) mikro dan cc. pemegang surat izin usaha perdagangan sup) mikro pindah lokasi usaha. dalam hal pemegang surat izin usaha perdagangan sup) mikro meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf suami, isteri, dan atau anak pemegang surat izin usaha perdagangan sup) mikro dapat mengajukan permohonan balik nama surat izin usaha perdagangan sup) mikro untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan. bagian ketiga penetapan lokasi pkl bupati menetapkan lokasi atau kawasan yang diizinkan dan tidak diizinkan sebagai tempat kegiatan usaha pkldemak yang selanjutnya disebut bupati adalah kepala daerah kabupatenegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil. pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada meliputi pegawai negeri sipilbupati dan wakil bupati,, pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama, dan anggota dewan perwakilan rakyatdan calon pegawai negeri sipilb iii pembayaran tunjangan hari raya tunjangan hari raya untuk pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipilmasing masing. pembayaran tunjangan hari raya dilaksanakan dengan mekanisme anggaran pendapatan dan belanja daerahlangsungspm thr gaji untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umumyang mengatur mengenai tunjangan hari raygakan disiplinpemerintah daerahdaerah, menggunakan dan memelihara barang barang milik negara daerahatau,pemerintah daer: melakukan kegiatan yang merugikan negara daerahpemerintah daerah:atau calon kepala desapemerintah daerahejabat lingkungan pemerintah daerah ppk berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: pejabat pimpinan tinggi pratama lingkungan pemerintah daerah, untuk jenis hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat, pejabat fungsional jenjang ahli utama lingkungan pemerintah daerah pemerintah daerah, untuk jenis hukuman disiplin sedang dan berat, dan pejabat fungsional selain pejabat fungsional jenjang ahli utama lingkungan pemerintah daerah untuk jenis hukuman disiplin berat. pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat lain yang setara pemerintah daerahdibawahnya dan bagi pejabat fungsional jenjang ahli muda lingkungannya, dan sedang, bagi pns yang berada (dua) tingkat di,uda sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan ppk. bagian kedua pejabat lain yang setara pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalamsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, meliputi:igaperangkat daerahformat pembentukan tim pemeripjenjang ahli pertama dimaknai sebagai penurunan jabatan menjadi jabatan fungsional jenjang keterampilan penyelia,jenjangpns yang menduduki jabatan fungsional jenjangdan pns yang menduduki jabatan fungsional jenjang ahli utama dan jabatan fungsional jenjangupatikepala perangkat daerah, berdasarkan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf kepala perangkat daerah memberitahukan secara tertulis kepada perangkat daerah yang membidangi kepegawaian, perangkat daerah: hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan kepada kepala perangkat daerah sebagai pengguna anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gaji,pengguna anggaran, kepala pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi kepegawaian, tata cara penghentian pembayaran gajdaerah melalui laman yang terdiri atas perangkat daerah, unit pelaksana teknis daerah, satuan pendidikan, unit organisasi bersifat khusus, unit organisasi bersifat fungsional dan sebutan lainketentuan peraturan bupati ini mutasi mutans berlaku bagi calon pns dan ppppp yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat,pppupatiupati ini mulai berlaku, terhadap penjatuhan hukuman disiplin yang telah ditetapkan masih berlakli ten demak dai ani, perajin tingkat nip lampiran peraturan bupati demak nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan hukuman disiplin pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten demak contoh format surat panggilan kop dinas rahasia surat panggilan i ii bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudarunit kerja paaakankannan nana anna ana ana anna anna aan untuk menghadap kepadpada hari bnananannana nana ana tanggal penanganan nana nana nana anna ana aan ana ana anna aan anna nana jam knaanannannan nan nan nan anna aan anna aan aan aan aan anna tempat paaakankannan nana anna ana ana anna anna aan untuk diperiksa dimintai keterangan ) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin .ooo nana m2. demikian untuk dilaksanakan. atasan langsung ketua tim pemeriksa ) tembusan yth anaananananananannen dan ., tahun . saya tim pemeriksa masing masing "):dst. berdasarkan wewenang yang ada pada saya surat perintah"). telah melakukan pemeriksaan terhadap: nama knanakannan kanan nana nana ana ana pangkat dnananananana nana nana ana aan aan anna jabatan dnananananana nana nana ana aan aan anna unit kerja kaakanannan kanan nana nana anna aanc. format laporan hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin kop dinas kepada., bulan .ii jj.tahun loc. saya tim pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap: nama nannananan nana nana anakan aan aan pangkat nannanananaananaanan nana anna aan nan aan nana jabatan nananaatanananananan nana aan unit kerja nkanannanaanaaaaan aan ann. kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pns tersebut diatas merupakan kewenangan moonnanannananannan ana dani coret yang tidak perlu. #) istilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum. contoh format pembentukan tim pemeriksa kop dinas. j.unsur pengawascc. unsur kepegawaipejabat lain yang ditunjukcontoh format keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatannya kop dinas keputusan.lennon nomor. ono astana. tentang menimbang bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap . ., huruf ., angka .'mbebaskan sementara dari tugas jabatan saudar angka kepada sit. .o.meeeanknatasan langsung . j. diterima tanggal . jeu, tembusan yth: pejabat lain yang dianggap perlu. tulislah namateguran lisan kop dinas tentang menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sdr., nip, telah terbukti melakukan perbuatan berupa . jelisan kepadkarena yang bersangkutan pada tangga . jjj.i jumasuk kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik dalam maupun luar kantor. peraturan bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerhak hak kepegawaian, dan pendokumentasian hukuman disiplin. contoh format keputusan hukuman disiplin teguran tertulis kop dinas keputusan. onta) nomor. coat tentang menimbang bahwa menurut hasil pemeriksaan sdr. . jj., nip. .. telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan . . huruf. angkanama nankop dinas tentang menimbang bahwa menurut hasil pemeriksaan sdr. j.c u., dipotong sebesar rp. (hefhkop dinasw daerah atau merugikan keuangan negarabupati demak provinsi jawa tengah keputusan bupati demak nomor nina nnn nana tentang bupati demak, menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, sat. nip. linn telah terbukti melakukan perbuatan berupa.jkeeeeeeee diturunkan menjadi jabatan . jo. ketiga atas penurunan jabatan tersebut, hak hak kepegawaian dari sdr. nnnnennanetanllebupati demak,kop dinas keputusan nine tentang menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa sat. nip. linnserum dibebaskan menjadi jabatan pelaksana. ketiga atas penurunan jabatan tersebut, hak hak kepegawaian dari sdr. snnneneananllaladinas tentang menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, sat. anna, nip, senenje.oekop dinas tentang menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa, sat. anna, nip, nanadr. peatataekalneea, yang semula menduduki kelas jabatan beeeeleeeeeeeeeee diturunkan menjadi kelas jabatan ketiga atas penurunan kelas jabatan tersebut, hak hak kepegawaian dari sdr. anakaupati demak, ttd eistyanah menggunakan dan memelihara barang milik negara daerahadaerah,emilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa, dan atau memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartuluar jam kerja dijatuhi hukuman disiplindalam negerdagangan dalamdalam negeri menyelenggarakan fungsi: perumusan bahan kebijakan operasional bidang perdagangan dalam negeri, perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang perdagangan dalam negeri, cc. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang perlindungan konsumen dan kemetrologi barang tertentu, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perdagangan dalam negerdalamdalam negerperencanaan kegiatan pengumpulan data bahanngumpulan, pengolahan, menganalisa datasarana,menyusun bahan koordinasi dengan instansi lembaga lainnya terkaitj . merumuskan bahan pemberian rekomendasi perijinan penyaluran bbm dan lpg subsidi kepada masyarakat, merumuskan bahan pemberian rekomendasi terkait pupuk bersubsidi sebagai salah satu syarat pengajuan penyalur pupuk bersubsidi, il. merumuskan bahan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan dalam negeri penyiapan bahan informasi peluang pasar komoditi unggulan daerah kabupaten, m.memantau, mengawasi dan evaluasi serta analisis pelaporan kebijaksanaan teknis bidang perdagangan dalam negerrlindungan konsumen dan kemetrologian mempunyai tugas membantu kepala bidang perdagangan dalam negerlindungan konsumen dan kemetrologkonsumen dan kemetrologian sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, melaksanakan penyuluhan bidang perlindungan konsumen dan kemetrologian, melaksanakan pembinaan kepada pengusaha dalam perlindungan konsumen, melaksanakan pengawasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus, melaksanakan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa, membantu dan menyiapkan pelaksanaan tera dan tera ulang alat http, mengolah data hasil pelaksanaan dan program pengembangan kemetrologian daerah, melaksanakan kegiatan ukur ulang terhadap barang yang dibeli konsumen dalam rangka perlindungan konsumebarang tertentu seksi pendataan, pengawasan dan evaluasi barangndataan, pengawasan dan evaluasi barang tertentu mempunyai tugas membantu kepala bidang perdagangan dalam negerdataan, pengawasan dan evaluasi barang tertentubarang tertentupendataan usaha perdagangakabupaten, melakukan pemantauan dan inventarisasi serta penyediaan penyaluran dan kualitas harga bahan bakar minyak serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan penyediaan bbm kabupaten nunukan, melakukan pemantauan tingkat harga penjualan bbm, elpiji dan pupuk bersubsidi pasaran untuk mengetahui kesesuaian dengan het yang ditetapkan pemerintah daerah. melakukan pengawasan jumlah armada pengangkutan bbm daerah yang meliputi jumlah armada dan kapasitas pengangkutan bbm, melaksanakan penghimpunan dan penyajian data penyaluran dan pendistribusian bbm kepada instansi yang berkepentingan, melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian penyaluran bbm dan lpg serta pupuk bersubsidi, il. menyiapkan bahan rekomendasi dan surat pengantar bbm dan lpg bersubsididagangan luar negeri bidang perdagangan luarluar negerirdagangan luarluar negeri menyelenggarakan fungsi perumusan bahan kebijakan operasional bidang perdagangan luar negeri, perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang perdagangan luar negeri, perumusan bahan pembinaan, bimbingan bidang ekspor dan impor,laksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perdagangan luar negeriluarluar negeri sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan, menyusun rencana dan program kerja serta anggaran bidang perdagangan luar negeri sebagai pedoman dan acuan bidang ekspor dan impormenyusun perencanaan kegiatan pengumpulan data bahanmerumuskan bahan pengumpulan, pengolahan, menganalisis dataj merumuskan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi lembaga lainnya terkaitil. rekomendasi dan member dokumen surat keterangan asal ska) kepada dunia usaha untuk keperluan ekspor impor, merumuskan bahan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan luar negeri, merumuskan bahan penyiapan bimbingan teknis dan pembinaan ekspor dan impor, oo. memantau, mengawasi dan evaluasi serta analisis pelaporan kebijaksanaan teknis bidang perdagangan luar negeriekspor dan impor seksi ekspor dan impoekspor dan impor mempunyai tugasekspor dan impoekspor dan impoekspor dan impor sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlakudagangan kabupaten nunukan. kepala dinas adalah kepala dinas perdagangan kabupaten nunukan. melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana program pembinaan dan pelayanan, pengendalian kegiatan ekspor dan impor sesuai peraturan yang berlaku sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk usulan penyusunan kegiatan pengembangan ekspor dan impor dan kebijakan teknis perdagangan luar negeri, menyiapkan bahan dan menyusun konsep materi pemberian bimbingan dan pelayanan serta petunjuk teknis dalam rangka pembinaan terhadap eksportir dan importir dan calon eksportir dan importir, mensosialisasikan dan memantau mutu barang ekspor dan impor sesuai dengan aturan yang berlaku, melakukan pelayanan penerbitan dokumen atau rekomendasi bidang impor berupa angka pengenal importir api, monitoring,promosi dan kerjasama mempunyai tugas pokoknyiapkan dan mempublikasikan kegiatan pameran dalam dan luar negeri, potensi ekspor dan pelaku ekspor, melaksanakan promosi ekspor baik yang diselenggarakan dalam negeri maupun luar negeri melalui koordinasi dengan instansi terkait serta lembaga dunia usaha, menghimpun dan mempelajari kesepakatan perdagangan regional, bilateral dan multilateral, menghimpun dan mengolah hasil kegiatan promosi ekspor, meliputi faktor pendukung dan penghambatan serta sarana memecahnya, memfasilitasi kerjasama antar pemerintah dan membatu terwujudnya kerja sama antara lembaga dunia usaha dalam rangka meningkatkan akses pasar ekspor dan impor, mediator dunia usaha dengan pemerintah pusat departemen perdagangan berkaitan dengan sengketa dagangerdagangerdagmerumuskan bahan penyiapan rencana dan program serta kebijaksanaan teknis pemberdayaan pengembangan sarana dan prasarana pedagang lainnya. merumuskan bahan pelaksanaan pelayanan penetapan perijinan serta penyusunan dan pembuatan daftar induk wajib retribusi pasar. merumuskan bahan pemberian rekomendasi perijinan perdagangan, merumuskan bahan pelaksanaan,. il. merumuskan bahan perencanaan dan pelaporan pengembangan pasar, menyusun pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar, merumuskan bahan pelaksanaan hubungan kerjasama dalam pembinaan pengembangan pasar dan pedagang lainnysarana dan prasarana perdagangsarana dan prasarana perdagarana dan prasarana perdagateknis operasional seksi sarana dan prasarana perdagangan, melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana teknis operasional pembinaan dan pengembangan serta fasilitasi pengembangan sarana pasar, melaksanakan pembinaan kebersihan, ketertiban dan pengamanan pasar dan pedagang jasa pasar lainnya, melaksanakan pengaturan dan penertiban prasarana pasar antara lain kios, los dan fasilitas umum lainnya dilingkungan pasar dan pedagang jasa pasar lainnya, menyediakan bahan data dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan perdagseksi pendataan, pengawasan dan evalundataan, pengawasan dan evaluasi, pengawasan dan evaluinventarisasi data sarana dan prasarana pasar guna penyusunan kebutuhan sarana prasarana pasar melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengembangan sarana dan prasarana perdagangan melaksanakan inventarisasi data potensi pasar melaksanakan pembinaan manajemen pengelolaan pasar dan pedagang lainnya menyiapkan bahan guna penyusunan rencana pengolahan ketertiban dan kebersihan pasar kabupaten j . melaksanakan sosialisasi budaya tertib dan budaya bersih kepada para pengguna jasa pasar melaksanakan pemberdayaan, pengembangan, penataan, dan pengawasan serta pengendalian para pedagang jasa pasardagangdagangan dalam negeri, yang terdiri dari seksi perlindungan konsumen dan kemetrologian, dan seksi pendataan, pengawasan dan evaluasi barang tertentu. bidang perdagangan luar negeri, yang terdiri dari seksi ekspor dan impor, dan seksi promosi dan kerjasama. bidang sarana dan prasarana, yang terdiri dari seksi sarana dan prasarana perdagangan, dan seksi pendataan, pengawasan dan evaluasi, unit pelaksana teknis dinas: dan kelompok jabatankepala kelompok jabatan sekretariat fungsional li. li. sub bagian sub bagian pen. program umum dan dan keuangan kepegawaian bidang bidang bidang perdagangan dalam perdagangan luar sarana dan negeri negeri prasarana seksi seksi seksi perlindungan ekspor dan impor sarana dan konsumen dan prasarana kemetrologian perdagangan seksi seksi seksi pendataan, promosi dan pendataan, pengawasan dan kerjasama pengawasan dan evaluasi barang evaluasi tertentu utd bupati nunukan, ttd admin laura hafid bagan susunan organisasi dinasdagardagangan dalam negeri, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perdagangan luar negeri, perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang sarana dan prasaranadagadibidang perdagangdaga dan prasarandagang'menyiapkanbahandalampengelompokan pengguna air tanah dan mekanisme penerapan besaran tarif pajak air tanah pada. beberapa ketentuan dalamberita daerah kabupaten bandung barat tahun nomor seri e), diubah sebagai berikut: ketentuan huruf dan huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:jasa transportasi, industri kapur skala besar, pabrik plastik, dan industri alat kesehatan, perdagangan, pusat perbelanjaan, mall, pabrik kertas skala kecil, industri perhiasan, dan industri kapur skala kecitentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:) penerapan besaran tarif pajak air tanah dilakukan secara bertahap sebagai berikut: tahap masa pajak bulan juni dari jumlah ketetapan) s d bulan februari tahap masa pajak bulan maret dari jumlah ketetapan) s d bulan november tahap (masa pajak bulan desember dari jumlah ketetapan) s dintang peraturan bupati sintang nomor tahun tentang standar biaya operasional penyuluhan kabupaten sintang tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sintang menimpakeputusan kepala daerah: bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf atas, serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintah kabupaten sintang dalam upaya pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan terutama dalam penyelengaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, maka perlu untuk mengatur standar biaya operasional penyuluhan kabupaten sintang tahun anggaran bahwa untuk melaksanakan maksud huruf dan atas, perlu dibentuk dengan peraturan bupati sintang undang undang nomor tahun keuangan negara lembaran negara republik indo tahun nomor tambahan lembaran neg republik indonesia nomor undang undang nomor tahun seri perbendaharaan negara lembaran negara kepa ari indonesia tahun nomor tambahan lembar negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun pintar. lampiran dika luka berupa senang took tahun lan aal indah tentang biaya operasional penyuluhan tan keadaaan gran tan kabupaten sintang tahun anggaran stand kerena man aan p3) mon opa tuan biaya perjalanan menghadiri pertemuan serta (tt evaluasi dan isi kinerja penyuluh kabupaten sintang fo. bantuan bee aah tangan tujuan perjalanan biaya keterangan perjalanan arp tani maa bintang kecamatan sintang sintang keramaian kelam permai la. lan fan undang kovamalan bastard hut stang kecamatan sung tabel 1g00go, tahu seeing ken ata papuana pola, sin kecamatan kedai goo, setia ian sintang koeirnatan sepauk sintang kecamatan kanan mir buv.uloluu sintang kecamatan kayan hulu solkelos sintang kecamatan ketungau hit uu.uuo,uu sintang kecamatan ketungau tengah ,y0 sintang kecamatan ketungau hulu slu.lucu,luu sintang kecamatan serawai sv0. nana aan kode sintang kecumakun ambulans buuuuuul bupati sintang, milion crosby pera tan pemerintah nomor tahun ten ans penyelenyu. pembinaan dan berati negara puan pemerintahan daerah tana indonesia tahun poor baran negara republik indonesia per hur pemerintah nomor tahun tentang tae urusan pemerintahan antara pemerintah, dan ban daerah provinsi, dan pera. lose kabupaten kota lembaran negara reguperhatikan:ahun tentang peg menteri dalam negeri nomor dari belanja oman penyusunan anggaran pendapa arah tahun anggaran memutuskan: menetapkan operan bupati sintang tentang standar biaya anggaran penyuluhan kabupaten sintang tahaerah kota diilingkungan pemerintah kabupaten sintangdiangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran pengguna barang: kota kecamatan adalah kota yang berkedudukan sebagai ibu: surat perintah tugas yang selanjutnya disingkat spt adalah surat tugas kepada pejabat negara, pejabat lainnya yang setara, pegawai negeri sipil, dan pegawai tidak tetap untuk melaksanakan tugas, penyuluhan . "penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut lahan adalah prose3 pembelajar: ning eny pelaku usaha agar mereka bagi pelaku utama serta snisnsikan dirinya pat dan mampu menolong dan mengira teemolari. ktm alam mengakses informasi pasar, utuk dan sumberdaya lainnya sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efe, pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan,pekebun, nelayan, pembudipenyuluh pertanian, perikanan,k, balai pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disingkat bp3k merupakan tempat balai pertemuan penyuluh yang berkedudukan kecamatan dimana para penyuluh yang bertugas wilayah kecamatan tersebut secara berkala melakukan pertemuan:, biaya operasional penyuluhan yang selanjutnya disingkat bop) adalah biaya untuk memfasilitasi operasional penyuluhan tingkat kabupaten untuk melakukan kegiatan kegiatan penyuluhan lapang, monitoring adalah kegiatan pementasan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumberdaya yan benefit dan impact yang diharapkan: evaluasi adalah kegiatan untuk menilai efisiensi efektivitas suatu kegiatan dengan menggunakan induk indikator tujuan yang telah ditetapkan. evaluasi kantor kegiatan dimulai, evaluasi pada saat kegiatan berl: sebelum dan evaluasi sesudah kegiatan selesai: langsung malar kerja latihan dan kunjungan yang setan baek laku adalah suatu sistem yang mengatur tara dan kegiatan penyuluhan sehingga interaksi sei dengan pelaku utama dan pelaku usaha gap engan baik, bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional ehm ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan sada ntuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksana apbd pada kpp. bab jenis biaya operasional penyuluhan biaya operasional penyuluhan adalah dana yang dapat digunakan langsung oleh paraoperasional penyuluhan sebagaimana yang dimaksud meliputi biaya perjalanan tetap penyuluh, bantuan biaya perjalanan menghadiri pertemuan, cc. bantuan biaya monitoring, evaluasi dan supervisi penyuluh. bagian pertama biaya perjalanan tetap penyuluh sebagaimana dimaksud, biaya perjalanan tetap penyuluh sebagaimana dimaksud inilakukan, dalam perjalanan tetap penyuluh harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan tetap belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan tetap dapat dibayarkan oleh bendahara engelyar: pengeluaran setelah perjalanan selesai dilaksanakan: besar engan tana perjalanan tetap fenyainh dak terpisahkan appian merupakan bag ari peraturan ini. bagian kedua bantuan biaya perjalanan menghadiri pertemuan sebagaimana yang dimaksud huruf merupakan bantuan biaya perjalanan yang diberikan dalam rangka menghadiri undangan pertemuan penyuluh kabupaten dan pertemuan penyuluh kecamatan. bantuan biaya perjalanan menghadiri pertemuan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dari tempat kedudukan ibukota kabupaten ibukota kecamatan maupun dari ibukota kecamatan ibukota kabupaten dan kembali kedudukan semula. dalam pertemuan penyuluh kabupaten sebagaimana termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal menghadiri pertemuan teknis dan evaluasi kinerja penyuluh, pertemuan penyusunan programa kabupaten, pertemuan pelatihan peningkatan sumber daya manusia penyuluh: gelar teknologi tingkat kabupaten, forum penyuluhan tingkat kabupaten, il. seminar seminar penyuluh. dalam pertemuan penyuluh kecamatan sebagaimana ini termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal menghadiri pertemuan rutin penyuluh balai pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. bagian ketiga bantuan biaya monitoring, evaluasi dan supervisi penyuluh sebagaimana yang dimaksud huruf peraturan ini merupakan biaya operasional tim monitoring, evaluasi dan supervisi kabupaten dalam melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan supervisi kepada penyuluh yang berada kecamatan. bantuan biaya monitoring, evaluasi dan supervisi penyuluh sebagaimana dimaksud ini dilaksanakan dari tempat kedudukan ibukota kabupaten ibukota kecamatan dan kembali kedudukan semula. besaran bantuan biaya perjalanan menghadiri pertemuan dan biaya monitoring, evaluasi dan supervisi penyuluh sebagaimana tercantum dalam lampiran ii, yang merupaka bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. bab iii. b. bab iii ketentuan lain lain an, yoeparan maa. operasional penyaluran dibebankan nada angin ne: titip hat kal sertai peradilan psa ala poieesa perintah tugas tamat yang berwenang memberi surat perintah lea sat memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan ant suk melaksanakan perjalanan. kl) dalam biaya uperasionn! penyuluhan diberikan tidak berdasarkan banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan serigala yan kepergian dan lenulangnnya, il) besaran buku upsrasionu! penyuluh bnn berdasarkan kelayakan, kepatuhan, mobilnya penyuluh setia ketersediaan getaran. bab ketentuan peralihan ketentuan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini mulai ong ksa nata gara area jana paru ketentuan penutup peraturan bupati bni berlaku sejak tanggal diundangkan. agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundatyat! persatuan bupati tai menpan pendapatannya datar benda daerah kabupaten sintang. ditetapkan sintang, pada tanggal juni bubar sintang, milion cross diundangkan sintang pada tanggal ata sek ryturil sarah sintang, lulnif haji ahmad pon kabupaten sintang tab pam berita daerah kabupaten sintang tahun nomor lampiran peran kep mow span sintang tan tan, tahun tentang sandal ianya ope signal penyuluhan kabupaten sintang tahun anggaran sianida8 wilayah kun kalangan tetap penyuluh daki kecamatan (tan penyuluh (akbp! kabupaten sintang men ancam snn bantuan malam rja kanan biaya keterangan perjalanan rp3 lnmoonoenmmn poems kecamatan nana lan sung kecamatan selam permai kecamatan binjai hilir po. necatialati surigao toleran kecamatan teranunak kecamatan medal keramaian batik 20tugu.oo kso kayan l9. kecamatan ketungau hilir uu.uu kecamatan ketungau tengah i d il. kecamatan kayan hulu kecamatan ketungau hulu kecamatan berawal aulluuu,uu kecamatan ambalan aas o00ouo (kuras sintang, pan milyar crosby lampiran j1: peraturan nomor bupati sintang tanggal pllahun tentang standar biaya operasional penyuluhan kabupaten sintang tahun anggaran standar wilayah kaa perjalanan tetap penyuluh dari kecamatan binaan penyuluh (akbp) kabupaten sintang bantuan perjalanan l ya samaran sintang catatan kelam permai kecamatan binjai hulu kecamatan sungai teblelian kecamatan tempuran kecamatan kedai kecamatan sepauk kecamatan kayan hilir kecamatan ketungau hilir kecamatan ketungau tengah kecamatan kayan hulu kecamatan ketungau hulu 13x kecamatan serawai kecamatan ambalan bupati sintang milton crosby |
(rl5 bupati bengkayang peraturan bupati bengkayang nomor tahun tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang jasauntuk mewujudkan sistem pengadaan barang jasa yang transparan, efektif, efisien dan tidak diskriminatif dipandang perlu menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh pemerintahbengkayang bahwa, dipandang perlu membentuk unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten bengkaypala pelaksanaybengkayangengkayadalah organisasi pemerintahayangengkay[brainiv pemerintengkayangmerintah. surat kabar nasional provinsi adalah surat kabayannyakit proses pengadaan barang jasa adalah penggelembungan anggaran, rencana pengadaan yang diarahkan, penentuan jadwal waktu yang tidak realistis, dan pemakaman pekerjaan yang direkayasa. bab maksud dan tujuan maksud dan tujuan pembentukan unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah;; standarisasi harga untuk barang jasa dalam penyusunan harga perkiraan sendiri owner estimate; standarisasi dokumen lelang seleksi; meminta jis potensi terjadinya penyakit proses pengadaan barang jasa; standarisasi harga untuk barang jasa dalam penyusunan harga perkiraan sendiri over estimate; menjamin persamaan kesempatan, akses, dan hak bagi penyedia barang jasa; mengurangi kebutuhan sdm pengadaan (dapat mengatasi kelangkaan sdm pengadaan bersertifikat yang sering dikeluhkan beberapa instansi); membantu terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik;bengkayang dibentuk unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah. unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleh bupati. unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian kedua kedudukan unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ini merupakan unit kerja non struktural dan ditempatkan pada bagian perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah, secara office kepala unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah secara otomatis dipimpin oleh kepala bagian perekonomian dan pembangunan yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada bupati bengkayang melalui sekretaris daerah. bagian ketiga tugastugas mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang jasa; barang jasa. bagian keempat kewenangankewenangan: menetapkan dokumen pengadaan; menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;, (sepuluh milyar rupiah) melalui kepala unit layanan pengadaan barang jasa pemerintahbab ruang lingkup ruang lingkup tugas tambahan untuk bagian perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah officio unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah, yaitu pengadaan barang jasa yang melalui penyedia barang jasa;; dan pengadaan barang jasa pemerintahsusunan organisasi dan bagan struktur organisasi unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah susunan organisasi unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah, terdiri atas kepala unit officio kepala bagian perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah; sub bagian tata usaha officio kasual pembangunan pada bagian perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah; kelompok kerja terdiri dari pns dari berbagai skpd yang memenuhi syarat); dan staf pendukung officio staf bagian perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah. bagan struktur organisasi unit layanunit layanan pengadaan barang jasa pemerintah; b.mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang jasa unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan atau indikasi penyimpangan; melaksanakan pengembangan dan pembinaan sdm unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah; d.menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang jasa unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah; menyusun program kerja dan anggaran unit layanan pengadaan barang jasa pemerintahbarang jasa pemerintah kepada bupati dan atau pa kpa; dan mengusulkan staf pendukung unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah sesuai dengan kebutuhan. barang jasa pemerintah; barang jasa pemerintahgandakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang jasa; melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan; menyusun program kerja dan anggaran unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah; menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah dalam proses pengadaan barang jasa; menginventarisasi paket paket yang akan dilelang diseleksi; dan mengelola dokumen pengadaan barang jasipimpin oleh kepala sub bagian pembangunan pada bagian perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah.kelompok kerja, sebagaimana dimaksud dalam huruf bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa, yang meliputi: menginventarisasi paket pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang akan dilelang diseleksi;; menerima pendaftaran; menilai kualifikasi penyedia barang jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; melakukan aanwijzing; menerima pemasukan penawaran; melakukan pembukaan penawaran; melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;yar rupiah] yang proses pengalamannya dilakukan melalui pelelangan atau penunjukan langsung dan pekerjaan jasa konsultayampaikan hasil pelaksanaan pelelangan seleksi kepada kepala unit layanan pengadaan barang jasa; menjawab sanggahan dari penyedia barang jasa, jika ada; mengusulkan penetapan pemenang kepada pada kementerian lembaga institusi lainnya danl0. , (sepuluh milyar rupiah)kepada kepala unit layanan pengadaan barang jasa pemerintahnyampaikan berita acara hasil pelelangan kepada ppk barang jasa pemerintah; memberikan data dan informasi kepada kepala unit layanan pengadaan barang jasa pemerintahnit layanan pengadaan barang jasa pemerintah. kelompok kerja dapat diangkat dari masing masing satuan kerja perangkat daerah. kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: kelompok kerja bidang barang; kelompok kerja bidang pekerjaan konstruksi; kelompok kerja bidang jasa konsultansi; dan kelompok kerja bidangstaf pendukung tenaga ahli, sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas meliputi: a.membantu tugas; dan b.membantu tugas kelompok kerja. bab kelompok jabatan fungsional pada unit layanan pengadaan barang jasakepala unit pengadaan barang jasa pemerintahsatuan kerja perangkat daerahkoordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten bengkayang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab vii layanan pengadaan secara elektronikmengutamakan layanan pengadaan lingkungan pemerintah kabupaten bengkayang dan apabila lpse kabupaten bengkayang terjadi kendala teknis terhadap sarana prasarana maka dimungkinkan dilaksanakan lpse lainnya dengan pertimbangan demi kelancaran dan efektifitas layanan pengadaan secara elektronik. layanan pengadaan secara elektronik lpse); memfasilitasi unit layanan pengadaan menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan; memfasilitasi unit layanan pengadaan barang jasa dan pejabat pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa secara elektronik; memfasilitasi unit layanan pengadaan dalam pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi sistem pelayanan secara elektronik ssemberikan user dan password sebagai sarana login bagi unit layanan pengadaan untuk memulai pengadaan secara elektronik; menyediakan laporan hasil pengolahan data sistem pelayanan secara elektronik (e+posting) terkait dengan proses pengadaan barang jasa secara elektronik jika diperlukan; memberikan akses bagi pemeriksa terhadap proses paket paket pengadaan yang dilaksanakan oleh unit; menonaktifkan user dan password bagi unitnit layanan pengadaan dan pejabat pengadaan berkaitan dengan blacklist; layanan pengadaan secara elektronik lpse) dapat melayani kebutuhan unitbab viii kepegawaian pengangkatan pns pada unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah officio pns pada bagian perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah sekretariat daersekretariat daerah, dan anggota pokja diangkat oleh bupati;; kelompok kerja diangkat oleh sekretaris daerah dengan memperhatikan kompetensi dan track record anggota pokja; dan tim pendukung ditunjuk oleh kepala unit layanan pengadaanmberhentian pns pada unit layanan pengadaan barang jasa pemerintanggota pokja diberhentikan oleh bupati. pemberhentian berdasarkan hal hal yang melanggar penyalahgunaan tugas dan fungsinya; kelompok kerja diberhentikan oleh sekretaris daerah dengan memperhatikan hal hal yang menyalahi tugas pokja sebagaimana dimaksud pada dan tim pendukung diberhentikan oleh kepala unitgawai negeri yang diperbantukan pada unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah berhak mendapatkan jenjang karir struktural maupun fungsional sesuai peraturan yang berlaku. pegawai negeri yang ditugaskan unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah sebagai pejabat atau pelaksana berhak menerima tunjangan profesi yang besarnya sesuai kemampuan apbd dan dengan memperhatikan beban kerja. tunjangan profesihonor untuk pns yang ditugaskan unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah officio bagian perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah selain ditetapkan berdasarkan jumlah palbupati. bab pembiayaan pembiayaan penyelenggaraan kegiatan unitv&meter bupati bengkayang, j ' diundangkan bengkayang padatanggal desember fc. sekretaris2daerah . if' kabupaten eif ben^tayang,, kristiani anim berita daerah kabupaten bengkayang tahun nomor .p.s. lampiran peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal mb@h 201j tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten bengkayang. struktur organisasi bupati bengkayang,^ keterangan garis komando garis koordinasi kepalabagian perekonomiandanpembangunan exofficiokepalaulp subbagianpembangunan exofficiosubbagiantu ulp kelompok kerja timpendukung |
ang ika nahdnyatakan maksud dilakukannya penambahan penyertaan modal pemerintah: bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf dan dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta kepastian hukum dalam penggunaan dana penyertaan modal pemerintah kabupaten sintang pada perusahaan daerah air minum, maka perlu diaturdang undang nomor tahun tentang perusahaan noram. nas6sempam. maa10j:i. bab ketentuan umum ang dalam peraturan bupati : : pati ini yang daerah dimaksud den adalah kabupaten sintang. gan pemerintah daerah penyelenggaraan pee par dan perangkat daerah sebagai unsur daerah. bupati adalah bupati sintang. peraturan baiat ole bupati siang adalah peraturan perundang undangan yang anggi: sifat mean aaa dan belanja daerah kabupaten sintang selanjutnya ditebang adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang akan dengan peraturan daerah. santbahkan untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah kepada adan usaha milik daerahpegawai adalah pegawai perusahaan daerah air minummaksud diatasnya penggunaan dana penyertaan modal pemerintah daerah adalah dalam rangka memberikan acuan guna pengendalian, pembinaan dan pengawasan, untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional, dan memperkuat struktur permodalan guna meningkatkan kinerja dan pengembangan perusahaan. tujuan diatasnya penggunaan dana penyertaan modal pemerintah daerah adalah mendorong terwujudnya peningkatan pelayanan air minum, pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan kualitas jasa pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan air minum yang memenuhi standar kesehatan serta terselenggaranya kemanfaatan umum bagi masyarakat kabupaten sintang. bab ii. nna89 bab jil pelaksanaan penggunaan dana penyertaan modal membahas penyertaan modal pemerintah kabupaten sintang dilaksanakan den tayan peraturan daerah kabupaten sintang nomor tahun gan besaran rp. (tiga milyar lima ratus juta). pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dengan pengaturanesar rp. (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dikelola sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.bab alokasi penggunaan dana penyertaan modalpengaturan sebagai berikut pembayaran pinjaman kepada bukan kabupaten sintang, pembelian bahan bakar solar): pembayaran rekening listrik: pembelian bahan kimia: pembayaran tagihan spare part: pembayaran tagihan peralatan dan bahan instalasi air, pembelian pompa, pengadaan kendaraan operasional: biaya sarana penunjang pada bagian teknik.agaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan pengaturan pengguna. sae tea nn71 bab ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini belum berlaku, maka segala penggunaan dana dilaksanakan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. hal hal mengenai pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan mekanisme pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dmi bupati sintang, vmi.ton ros diundangkan sintang pada tanggal jungurusintang tahun mm maa bulan tulang dengan suplayee cv. universal prima mandiri hutang water meter hutang bbm solar dengan pt. wahanapatra maret dan april) hutang bahan kimia dengan player cv. anugrah makmur perkasa pembayaran bbm solar hutang operasional kepada pemerintah bukan pembayaran listrik tenaga pembangkit sep okt sak si yeong tagar? pembangkit (agus s d okt instalasi agus s d okt sar taring mao pooh ratan bang kepung amal poo bintang uraian. rea pembelian pompa bara at distribusi dam sintang pembelian pompa bara panel dam sepauk pembelian pompa bara panel dam kki pembelian giwol join flagged pilot pembayaran bahan kimia pembayaran bahan ol beo operasional biaya perbaikan asing ommmapnn nan pembayaran bahan kimia aer november den bra jadi sarana penunjang teknik 's59.7a0 feral alasan n89. jati bupati sintang, milton crosby (are) |
bupati demakdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati demak, menimbang :a.dan setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara, bahwa untuk pemulihan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berjalan lebih efektif dan efisien maka dipandang perlu untuk pelaksanaanmajelis pertimbangan tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah atau lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, bendaharnyak (satu)tap, atau bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnyasebagai berikut: upaya damai, tuntutan ganti rugipejabat lain ahli waris baik secarapejabat lainpejabat lain ahli warisahli warisatau pembelaan diri selama (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai atau pejabat lainatau pembelaan diri kepada majelis pertimbangan atau telah mengajukan keberatan ataulhp) aparat pengawas fungsional terhadap pegawai bersangkutan. semua pegawai daerah bukan sebagaibanding dari bupatitapkan keputusanparagraf penyelesaian kerugian barang daerah pegawaibarmenetapkpegawaipertamajika setelah waktu (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau setelah waktu (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi oleh aparat pengawas fungsional. bab penghapusanmenurut ketentuan perundang undangan yang berlaku ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu maka dengan persetujuan dprdbukan sebagai bendahara pejabat lain ahli waris bersangkutan terbukti mampu. berdasarkan pertimbangan efisiensi, pegawai bukan sebagai bendahara atau pejabat laikasus kerugian daerah upaya damai dan keputusan majelis pertimbangan tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaian diserahkan melalui lembaga peradilan.keanggotaan sebagaimana dimaksud pada dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan daerah dengan ketentuan anggota harus berjumlah ganjil dengan jumlah paling banyak (sembilan) orang. majelis pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota sekretariat majelis yang ditetapkan dengan keputusan bupati. dalam pelaksanaan operasional majelis pertimbangan tp tgr kabupaten demak dibebankan pada kegiatan yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten demakdengan tembusan badan pemeriksa keuangan setiap semester berdasarkan laporan majelis pertimbangan. babyang bukananperaturaparat pengawas fungsional untuk tindak lanjut penyelesaiannya. bab xii ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan peraturan bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh bupatjawa tengah dan inspektorat kabupaten demaksebagai bendahara dalam lingkup pemerintahan daerah, pegawai negeri sipil bukan sebagaidanbab penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi setelah kerugian daerah diketahui, kepada bendahara, pegawai bukan sebagaibupati segera menetapkeputusan tuntutan perbendaharaan ditetapapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikuttunai maupun angsuran. pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh inspektorat. dalambendahara dapat memberikan pembuktian bahwa bendahara bebas dari kepengurusan, kesalahan,atau pembelaan diri kepada majelis pertimbangan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf atau telah mengajukan keberatan atau pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa bendahara bebas sama sekali dari kesalahan atau kelalaian, bupati menetapkan keputusan pembebanan,kuasa pengguna anggaranlaksana teknis kegiatan bulan pejabat ketatausahaan keuangagelola keuangan bulan daerah bud kuasa bendahara umum daerah bulan pejabat penandatangan sp2d pejabat pembuat komitmeandatanganan surat bulan penyediaan dana bendahara penerimaan bendahara penerimaan pembantu pad s d 50jt bulan pad diatas 50jts d bulan pad diatas 250jt s d bulan pad diatas 500jt s d bulan pad diatas bulan bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu pagu dana mbantu bendahara penerimaan bulan pembantu bendahara pengeluaran pembantu pejabat ketatausahaan keuangan. il. pelaksana harian bud bulan pengurus barang dan penyimpan barangjasa maksimum pengajar uang sidang penceramah instruktur widyaiswara pengajar narasumber pusat jam provinsi jam kabupaten jam moderator jam nobulan jam pembuatan naskah seminar pidato judulcatatan diisi dengan nama dinas instansi sesuai dengan nomenklatur masing masingdonanananananannnnnaaaan dek anyar jumlah nomor obyek belanja dana nilai sisa .$ keterangan rekan rincian objek volum menurut kontrak pelaksana pelaksanaan tenda permasalahan tgl belanja task rp. kontra mula male0bkananaananananaananan obyek belanja) jumlah pelaksana nga masa nomor dana bobot| dan pelaksanaan.) kontrak uji sereal a12 |a2penjabat bupati kapuas hulu, ttd marius marceellus tj.anitia pelaksana kegiatan penyusunan laki skpd volumenya dianggarkan bulan, panitia pelaksana kegiatan penyusunan ppd dan kpj skpd volumenya dianggarkan kali, panitia pelaksana kegiatan penyusunan penetapan kinerja skpd volumenya dianggarkan kali, panitia pelaksana kegiatan penyusunan analisis jabatan skpd volumenya dianggarkan kali, panitia pelaksana kegiatan penyusunan rencana kerja senja) skpd volumenya dianggarkan bulan, panitia pelaksana kegiatan penyusunan rka dpa skpd dan dpp skpd volumenya dianggarkan kali, panitia pelaksana kegiatan penyusunan renstra skpd tahun sekali) volumenya dianggarkan bulan, panitia pelaksana kegiatan laporan keuangan skpd laporan triwulan, semester dan tahunan) volumenya masing masing dianggarkan kalijabat bupati kapuas hulu, ttd marius marcella tu. honorarium lainnya penceramah agama rohaniawan guru keg ngaji tenaga penilai juri wasit keg instruktur senam instruktur lainnya keg pembawa acara dirigen keg pembaca doa kegspk kontrak pengadaan jasa konsultansi 50jtspk kontrak b). sekretaris spk kontrak c). anggota spk kontrak pengadaan jasa konsultansi a). ketua spk kontrak b). sekretaris spk kontrakadmin bulanpenjabat bupati kapuas hulu, ttd marius marceellus tj.e |
bupati ogan komering ulu timur ki: peraturan bupati ogan komering ulu timur.a.danbelanja pada dinas pendidikan, perlu dilakukan pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah:epub'ry::kode rekening belanjalampiran kode rekening belanja hibah diadakan penambahan menjadi dak pendidikan rp. lampiran kode rekening belanja tidak langsung menjadi gaji pokok pns uang representasi rp. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja rp. lampiranbelanja dokumentasi rp. belanjajasa tenaga kerja rp. belanja perjalanan dinas dalam daerah rp. pembangunan ruang kelas baru rp. pembangunan ruang kelas baru smp rp. pembangunan ruang kelas baru did rp. pembangunan ruang kelas baru (dak rp. pembangunan ruang kelas baru (dak lainnya, rp. pembangunan ruang kelas baru smp (dak lainnya) rp.bulan'jasa tenaga kerja rp. belanja perjalanan dinas dalam daerah rp. pembangunan gedung perpustakaan rp. pembangunan gedung perpustakaan smp rp. lampiran kode rekening kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa sekolah menjadi honorarium panitia pelaksana kegiatan rp. pengadaan peralatan pendidikan bahasa sd) rp. pengadaan peralatan pendidikan bahasa indonesia sd! rr. pengadaan peralatan laboratorium bahasa smp) rp. pengadaan peralatan pendidikan bahasa dak rp. pengadaan peralatan pendidikan matematika sd) rp. pengadaan peralatan pendidikan matematika smp) rp. pengadaan peralatan pendidikan ipa (sd) rp. pengadaan peralatan pendidikan ipa (smp) rp. pengadaan peralatan pendidikan ips (sd) rp. pengadaan peralatan pendidikan ips (smp) rp. pengadaan peralatan pendidikan kesenian sd) rp. pengadaan peralatan pendidikan seni, budaya ketrampilan sd) rp. pengadaan peralatan pendidikan kesenian smp) rp. pengadaan peralatan pendidikan olah raga sd) rp. pengadaan peralatan pendidikan penjaskes sd) rp. pengadaan peralatan pendidikan olah raga smp) rp. pengadaan peralatan pendidikan penjaskes smp) rp. pengadaan peralatan pendidikan olah raga sd) lainnya rp. pengadaan peralatan pendidikan olah raga smp) lainnya rp. lampiran lampiran kode rekening kegiatan rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah menjadi odoratum panitia pelaksana kegiatan rp. pembuatan rab dan gambar rp. perjalanan dinas dalam daerah rp. rehab berat ruang kelas rp. rehab berat ruang kelas smp rp. rehab sedang berat ruang kelas (dak rp. rehab sedangvberat ruang kelas smp (dak rp. rehab sedang berat ruang kelas sdn tanjung rejo rp. rehab sedang berat ruang kelas sdn tanjung raya rp. rehab sedang berat ruang kelas sdn margo mulyo rp. rehab sedang berat ruang kelas sdn nusa jaya rp. rehab sedang berat ruang kelas sdn jaya negara rp. rehab sedang berat ruang kelas sdn sumber agung rp. rehab sedang berat ruang kelas sdn batubara x ' rp. rehab sedang berat ruang kelas sdn gunung jati rp. rehab sedang berat ruang kelas sdn ular bundar rp. rehab sedang berat ruang kelas sdn anyar rp. rehab sedang berat ruang kelas sdn sukaraja rp. rehab sedangvberat ruang kelas sdn martapura rp. rehab sedang berat ruang kelas sdn martapura rp. rehab sedang berat ruang kelas sdn tanjung kukuh rp. rehab sedang berat ruang kelas sdn betung rp.kelas baru sma rp. pembangunan ruang kelas baru sman rp. pembangunan ruang kelas baru smk rp. pembangunan ruang kelas baru smkn rp. pembangunan ruang kelas baru smk (dak rp. pembangunan ruang kelas baru sman (dak rp. pembangunan ruang kelas baru sman (dak lainnya rp. lampiran kode rekening kegiatan pembangunan laboratorium dan ruang praktikumlaboratorium sma rp. pembangunan ruang laboratorium sman rp. pembangunan ruang laboratorium smk rp. lampiranuang lembur rp. alat tulis kantor rp. materai rp. cetak photo rp. foto copy rp. perjalanan dinas dalam daerah rp. pembangunan gedung perpustakaan sma rp. pembangunan gedung perpustakaan smkn (dak rp. pembangunan gedung perpustakaan smk rp. pembangunan gedung perpustakaan smkn (dak lainnya rp. lampiran kode rekening kegiatan pembangunan sarana air bersih dan sanitasigedung jamban sman (dak rp. pembangunan gedung jamban smkn (dak rp. lampiran kode rekening kegiatan pengadaan buku buku dan s'at tulis siswa menjadi konoraiun panitia pelaksana kegiatan rp. eng lembur rp. alat tulis kantor rp. baterai rp. cetak pro rp. foto copy rp. pengadaan buku pelajaran sma rp. pengadaan buku pelajaran sma rp. lampiran kode rekening regia:an pengadaan alat praktik dan peraga siswa menjadi honorarium panitia pelaksana kegiatan rp. pengadaan peralatan laboratorium kimia rp. pengadaan peralatan laboratorium fisika rp. pengadaan peralatan olah raga dan kesenian rp. pengadaan peralatan laboratorium lain lain rp. pengadaan peralatan laboratorium sman rp. pengadaan peralatan laboratorium smkn rp. lampiran kode rekening kegiatan rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah menjadi honorarium panitia pelaksana kegiatan rp. alat tulis kantor rp. pmb pembuatan. pembuatan rab dan gambar rp. perjalanan dinas dalam daerah rp. rehab berat ruang kelas sma rp. rehab berat ruang kelas sman rp. rehab berat ruang kelas smk rp. rehab berat ruang kelas smkn rp. rehab sedang berat ruang kelas sma (dak rp. rehab sedang berat ruang kelas smk (d:ri bupati ogan k.komering ulu timur, (femme danu diundangkan martapura pada tanggal juli sekretaris daerah,pua karena itu rumah sakit diharapkan dapat memberikan pelayanan bermutubangilanggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada diberhentikan apabila meninggal dunia, atas permintaan sendirilimsebagaimana dimaksud pada selama (lima) tahunud dan dimuat dalam rencana bisnis dan anggaran. bab vii pengelola blue rsud bagian kesatu struktur organisasi blue rsud struktur organisasi blue rsud terdiri dari direktur, wakil direktur pelayanan, wakil direktur umum dan keuangan, kepala bidang pelayanan medik, kepala bidang pelayanan keperawatan, kepala bidang penunjang, kepala bagian umum, kepala bagian keuangan, kepala bagian pengembangan, kepala seksi pelayanan rawat jalan dan darurat, kepala seksi pelayanan rawat inap dan khusus, il. kepala seksi asuhan dan mutu keperawatan, kepala seksi tenaga dan sarana keperawatan, kepala seksi penunjang medik, oo. kepala seksi penunjang non medik, kepala subbagian kepegawaian dan tata usaha, kepala subbagian rumah tangga dan perlengkapan, kepala subbagian humas dan pemasaran, kepala subbagian penyusunan program dan evaluasi, kepala subbagian pendidikan dan pelatihan, kepala subbagian pendapatan dan perbendaharaan, dan kepala subbagian verifikasi dan akuntansi. bagan organisasi bluepejabat pengelola, terdiri dari direktur, wakil direktur pelayanan yang dalam melaksanakan tugasnya membawahi kepala bidang dan kepala bidang membawahi kepala seksi, dan wakil direktur umum dan keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya membawahi kepala bagian dan kepala bagian membawahi kepala sub bagian. bagian ketiga pengangkatan pejabat pengelola pengangkatan pejabat pengelola melalui proses rekrutmen dan seleksiharus dimiliki oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kompetensi bidang didapat melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional kesehatan sesuai dengan bidang pekerjaannya kompetensi khususbagian keempatbagian kelima kompetensi wakil direktur. wakil direkturwakil direktur keuangan dan umum berlatar belakang pendidikan sarjana dengan pendidikan sarjana strata (dua) bidang kesehatan atau ekonomi. wakil direktur keuangan dan umum wajib mengikuti pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan, rencana aksi strategis, rencana bisnis anggaran, rencana implementasi dan rencana tahunan, sistem recruitment pegawai, sistem remunerasi, laporan pokok keuangan, akuntansikeuangan dan umum diutamakan memiliki pengalaman jabatan paling singkat (tiga) tahun dalam bidang tugasnya. bagian keenam pemberhentian pejabat pengelola pejabat pengelola diberhentikan karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, berhalangan secara tetap selama (tiga) bulan berturut turuttujuh tugas, fungsi dan wewenang direktur tugas direktursesuai visi, misi dan tujuan organisasi dengan senantiasa meningkatkan daya guna dan hasil guna, menyusun rencana strategi bisnis rsb) dan rencana bisnis anggaran rba) rsud: memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya rsud, memelihara, menjaga dan mengelola kekayaan rsud, mewakili rsud dalam dan luar pengadilan, melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola rsud sesuai yang telah digariskan memperhatikan pengelolaan rsud dengan berwawasan lingkungan, mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi rsud sesuai ketentuan peraturan perundang. fungsi direktur adalah perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan, penyelenggara pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan rujukan cc. penyusunan rencana strategis bisnis, penyusunan rencana bisnis anggaran, pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan, pelaksanaan kegiatan rujukan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana rsudnyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan, il. pengusulan calon wakil wakil direktur, dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait bidang pelayanan kesehatan: wewenang direktur adalah menetapkan kebijakan operasional rsud, menetapkan peraturan, keputusan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap rsud, cc. mengangkat dan memberhentikan pegawai non pegawai negeri sipil dan kontrak rsud sesuai ketentuan peraturan perandisiplin sesuai ketentuan peraturan perserta pemasaran dan pengembangan rsud, mendelegasikan sebagian kewenangan kepada pejabat dibawahnya serta meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pejabat dibawahnya. bagian kedelapan tugas dan fungsi wakil direktur wakil direktur pelayanan mempunyai tugas membantu direktur bidang pelayanan dan penunjang pelayanan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait bidang pelayanan kesehatan wakil direktur pelayanan mempunyai fungsi penyusunan rencana strategi bisnis pada unit unit pelayanan., pengelolaan kegiatan teknis operasional pelayanan, cc. pengelolaan kegiatan rujukan, pengelolaan rekam medik, pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang kesehatan, penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban kinerja operasi pelayanan, dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh direktur. wakil direktur keuangan dan umum mempunyai tugas membantu direktur bidang keuangan, umum, kepegawaian, pemasaran dan pengembangan pelayanan rumah sakit, kehumasan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait bidang pelayanan kesehatan. wakil direktur keuangan dan umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan penyusunan rencana bisnis anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja, kas, utang piutang, sarana dan prasarana rumah sakit, cc. penyusunan usulan tarif pelayanan, penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan, penyelenggaraan akuntansi dan mengkoordinasikan penyusunan rencana bisnis anggaran, penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran rsud, pengelolaan pendapatan dan belanja, penyelenggaraan pengelolaan kas, pengelolaan utang piutang, penyusunan kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi, penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan, il. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit, penyusunan usulan tarif pelayanan, penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia, penyelenggaraan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan, pengelolaan fungsi sosial dengan memperhatikan kaidah ekonomi, penyelenggaraan kehumasan, pemasaran dan pengembangan pelayanan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan informasi kepada pelanggan rumah sakit, penyelenggaraan kerjasama dengan rumah sakit lain, instansi, perusahaan, penyelenggara asuransi kesehatan, dan atau lembaga lainnya serta perorangan dalam rangka pemasaran dan peningkatan pelayanan rumah sakit, dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh direktur. bagian kesembilan status kepegawaian pejabat pengelola. pejabat pengelola dapat berasal dari pegawai negeri sipil pns) dan atau pegawai non pns yang profesional sesuai dengan kebutuhan, pejabat pengelola yang berstatus pegawai non pns sebagaimana dimaksud pada dipekerjakan berdasarkan kontrak, pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola yang berasal dari pns sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola yang berasal dari kesehatan yang diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. direktur rsud merupakan pejabat pengguna anggaran dan barang daerah. dalam hal direktur rsud sebagaimana dimaksud pada berasal dari pegawai non pns, wakil direktur keuangan dan umum rsud wajib berasal dari pns yang merupakan pejabat pengguna anggaran dan barang daerah. bagian kesepuluh rapat rapat rapat rutin pejabat pengelola dilaksanakan paling sedikit (satu) kali dalam sebulan. dalam kondisi darurat dan atau untuk kepentingan yang mendesak rapat khusus pejabat pengelola dapat dilaksanakan sewaktu waktu. bila dipandang perlu, pejabat pengelola dapat sewaktu waktu mengundang dewan pengawas untuk mengadakan rapat bersama. risalah rapat harus dibuat setiap menyelenggarakan rapat dan penyusunannya memperhatikan dinamika rapat termasuk adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi. bagian kesebelas pendelegasian wewenang pendelegasian sebagian kewenangan direktur kepada wakil direktur untuk menunjang kelancaran tugas dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. wakil direktur harus melaksanakan wewenang yang didelegasikan tersebut dengan penuh tanggungjawab dan memberikan laporan pelaksanaannya secara berkala kepada direktur. pendelegasian wewenang dikaji secara periodik untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan rumah sakit. pendelegasian wewenang yang dilakukan tidak melepaskan tanggung jawab direktur. bab viii pengelompokan fungsi pelayanan dan fungsi pendukung bagian kesatu instalasi dalam upa non strukturmeliputi ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan kebutuhan masyarakat. instalasi yang ada rsud, yaitustalasi rawat intensif, instalasi rehabilitasi medis: instalasi patologi klinik, instalasi radiodiagnostkabupaten pasuruansuruan. memutuskan menetapkan peraturan bupatiinstalasi farmasi, instalasi central steril supply department css), instalasi gizi: instalasi rekam medis: instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana medis, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana non medis: oo. instalasi penyehatan lingkungan, instalasi pemulasaraan jenazah, instalasi pusat data elektronik pde), instalasi gas medis: dan instalasi lain yang akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan. bagian kedua organisasi pelaksana instalasinya masing masing secara berkalampatlimahospital lawsserta bagian yang terkait lainnya. paragraflain lainnyadireksi. paragraf duty manager dalam rangka menjamin kesinambungan pelayanan rsud direktur dapat menunjuk duty manager sebagai perwakilan manajujsuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganparagraf rotasi pegawai direktur dapat melakukan rotasi pns dan non pns lingkup rsudpelayananprestasi kerja pegawai, sasaran kerja pegawai atau penilaian kinerja pegawai lainnydelap seratus) dari gaji direktur, honorarium anggota dewan pengawas maksimal (tiga puluh enam per seratus) dari gaji direktur, dan cc. honorarium sekretaris dewan pengawas maksimal (lima belas per seratusud, bupati menetapkan standar pelayanan minimal spm). spm sebagaimana dimaksud diusulkan oleh direktur. spm dibuat dengan mempertimbangkan kualitas pelayanan, pemerataan dan kesetaraan pelayanan serta kemudahan untuk mendapatkan pelayanan. prinsip penyusunan spm dengan: sederhana, spmgugatkan kepada publik, danpm harus memenuhi persyaratan fokus pada jenis pelayanan, yaitu mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi rsud, terukur, yaituyaitu, relevan dan dapat diandalkan, yaitu kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi rsud, dan tepat waktu, yaitu kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan. jenis jenis pelayanan minimal yang disediakan rumah sakit meliputibangil kabupaten pasuruan. direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah bangil kabupaten pasuruan. badan layanan umum daerah yang selanjutnya disingkat blue adalah blue rumah sakit umum daerah bangil kabupaten pasuruan. hospital lawshospital lawsbagian kesepuluhseaturdulapompatbelassemua peraturan bupati yang mengatur tentang rsud tetap berlaku sepanjanghospital laws hospital laws merupakan peraturan internal rumah sakitfalsafahbangilce kec. bangil kabupaten pasuruan. logo rsud kabupaten pasuruan adalah rsud bans embrio dengan tiga sayap melambangkan kedinamisan dalam menyikapi perubahan, embrio melambangkan kesucian dan ketulusan dalam memberikan pelayanan, tiga sayap melambangkan hubungan manusia, yaitu hubungan manusia dengan sang khalid, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. warna hijau mencerminkan kota santri dan nilai nilai dasar budaya organisasi yaitu kejujuran, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil dan peduli, dan warna emas melambangkan kebijaksanaan dan kedalaman ilmu yang mengedepankan kearifan dalam bertindakikhlasan, berbakti, mengabdi dan berbudi, mewujudkan pelayanan kesehatan yang mumpuni, peduli dan manusiawi. visi rumah sakit adalah rumah sakit yang profesional dan berorientasi kepada pelanggan, dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasir . misi rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien, mengembangkan pelayanan kesehatan, sarana prasarana serta tenaga yang terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian, dan mengelola sumber daya dan keuangan secara efektif, efisien dan akuntabel. tujuan strategisvisioner, jujur, tanggungjawab, komitmen, disiplin, kerjasama, pedulidudukan danhospital lawsberikan persetujuan atas renstra dan rencana tahunan rumah sakit,mberikan persetujuan atas anggaran belanja dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai misi rumah sakit, menetapkan direktur rumah sakitatau (lima) orang sesuai kebutuhan dan salah seorang diantaranya ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas. bagian kedua |
psi bupati mempawah provinsi kalimantan barat peraturan bupati mempawah (nomor tahun tentang gerakan stop buang air besar sembarangan menuju lingkungan bersih dan sehatdan surat edaran menteri kesehatan nomor tahun tentang pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat stem) makingkatkan akses air minum dan sanitasi dasartop buang air besar sembarangan gerakan menuju lingkungan bersih dan sehatkader pemberdayaan masyarakat desa kelurahan, peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pembangunan kawasan per desa kelurahan berbasis masyarakat: peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang perencanaan pembangunan desa kelurahan: peraturan menteri kesehatan nomor tahun tentang sanitasi total berbasis masyarakat: memutuskan menetapkan gerakan stop buang air besar sembarangan menuju lingkungan bersih dan sehat kabupaten mempawah.stop buang air besar sembarangan sbs) atau desa kelurahan odf open dedication free) adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak lagi buang air besar bab) sembarangan, dengan kriteria antara lain semua masyarakat telah buang air besar hanya jamban sehat, termasuk kotoran bayi, tidak terlihat dan atau tercium tinja manusia lingkungan sekitar: cc.yanglayak: dan ada upaya atau strategi yang jelas untuk mencapai sanitasi total (kakus) telah tidak buang air besar sembarangan: mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah rumah tangga, sebagai pemimpin untuk perubahan perilaku masyarakat secara masal. bab maksud dan tujuan gerakan stop buang air besar sembarangan dimaksudyangbuang air besar sembarangan bertujuan meningkatkan martabat kemanusiaan melalui penerapan nilai nilai keagamaan, khususnya dalam bidang menutup aurat dan bersuci :cc. menurunkan angka kesakitan pada penyakit berbasis lingkungan terutama diare, kecabangan. gerakan stop buang air besar sembarangan diselenggarakan secara terpadu berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, manfaat unum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, terintegrasi, partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan: tanggung jawab:untuk mengoptimalkan pelaksanaan gerakan stop buang air besar sembarangan,provinsi danbesar sembarangan tingkat kabupaten, sebagaimana dimaksud pada disusun oleh pokja ams yang ketuai oleh sekretaris daerah kabupaten mempawah. perencanaan roadmap gerakan stop buang besar sembarangan untuk tingkat kabupaten, disusun oleh pokja ams kabupatenyang ketuai oleh sekretaris daerah kabupaten mempawah, dengan mengacu rumusan perencanaan roadmap kabupaten. mekanisme gerakan stop buang air besar sembarangan dilakukan secara terpadu, melalui: pemberdayaan masyarakat: pelibatan semua pihak: pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran: serta monitoring dan evaluasi. mekanisme pengelolaan gerakan stop buang air besar sembarangan sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf mengacu pada pedoman sanitasi total berbasis masyarakat stem).tingkat provinsi, kabupatenanitasi total berbasis masyarakat stem). bab tanggung jawab pemerintah provinsi kalimantan barat, kabupaten mempawahjamban sehat melalui pendekatan stem. tanggung jawab pemerintah kabupaten mempawah, meliputilintas,lintas kecamatan, dan menyusun rumusan perencanaan roadmap pelaksanaan gerakan stop buang air besar sembarangan. bab kelembagaan bagian kesatu dalam rangka percepatan pelaksanaan gerakan stop buang air besar sembarangan, maka dibentuk tim pelaksana kelompok kerja pokja) air minum dan sanitasi ams) untuk meningkatkan peran dari pokja ams yang sudah terbentuk. pokja ams sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur skpd terkait pengelolaan air minum dan sanitasi lingkungan, mitra swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta tokoh masyarakat. pokja ams sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi sebagai wadah koordinatif antar skpd dan pemangku kepentingan lainnya kabupaten mempawah. pokja amskabupaten mempawah, baik tingkat kabupaten, kecamatan dan desa kelurahan. penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada (l),ra: salah satunya menggunakan dana desa, prinsip kemitraan dalam gerakan stop buang air besar sembarangan, keterlibatan tim penggerak pkk kabupaten, kecamatan dan desabuang air. besar sembarangan,alam pedoman pelaksanaan stem. bab vii pembiayaan pembiayaan dalam rangkabuang air besar sembarangan, meliputi: biaya perencanaan, biaya operasional: biaya peningkatan kapasitas, cc.sumber dana sebagaimana dimaksud pada bersumber dari anggar, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat termasuk dukungan dana desa bab viii pengawasan, evaluasi dan pelaporan bupati melalui pokja amsdengan capaian target odf) open dedication free. output evaluasi untuk capaian desa odf) open dedication free.kualitas pelaksanaan gerakan stop buang air besar sembarangan: mengontrol kualitas pelaksanaan gerakan: pemantauan kinerja pelaksanaan gerakan, dan evaluasi dampak pelaksanaan gerakan. bupati melalui pokja ams melaporkan pelaksanaan kegiatan gerakan stop buang air besar sembarangan kepada kementerian kesehatan republik indonesia. laporan sebagaimana dimaksud pada meliputi laporan triwulanan, laporan semester:diundang mempawah ada tan pada tanda a. pot sekretaris dang retro mempelai bupati mempawah, p berita daerah kabupaten avu tahun . nomor. |
bupati sanggau provinsi kalimantan baratagar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan tertib, serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan, maka perlu diatur dalam standar perjalanan dinas dalam negeri, bahwa untuk menunjang tugas tugas pimpinan daerah tersebut, makjoin sekretaris daerah kabupaten sanggau ttd a.l. leysandri berita daerah kabupaten sanggau nomor tahun salinan sesuai engan aslinya kepala ban huk dan ham, bikin mm, bus. pembina tk #v b) nip. ar pa. ccc ccc3 dec 5a2 2e3 d8 ag see k38 sa era vb ? ag" s85 we: dam eta jua fase fc. lon kab na? sos as' lol dod ajar s.ail pas fe) s85 s0. tae| pot aan in) loh www ta) sen e332 igo nad uss efek tag sx222122 pee wn spt s3ssf5 s$ssi ssi lak ras s3. sas 38p dia usa sora sik la" 2e3 $kx haa nemu) sen tah. lai teks: ik. en, oo. komo pan om aa. om. ea) nan tni si9 siti e25 ots situ pi5li, sas $29r ana pep uu"format spp bupatipengesahan dari pejabat tempat yang dikunjungi pada saat tiba kembali nama jelas tempat tujuan pengesahan dari pejabat yang diberikan tanggal kembali tempat tujuan tanggal tiba bupati sanggau nama jelas format spp untuk eselon nan pemerintah kabupaten sanggau sekretariat daerah jl. jenderal sudirman nomor telp. sanggau ika pan nanpembebanan anggaran atas beban rekening dikeluarkan sanggau pada tanggal sekretaris daerah, nama jelas pangkat, gol ruang pengesahan dari pejabat tempat yang ditunjuk sekretaris daerah, tempat tujuan tanggal tiba nama jelas pangkat, gol ruang nip nnnnnnnnanannnnnanaann format spp untuk eselon iii, iv, gol. iii, ii, dan kop skpd surat perintah perjalanan dinas nomor skpd enanani mam dengtunjuk psalinan sesuai,dengan aslinya kepala bag dan ham, bupati sanggau, yakobus, sh, pembina wv pp) nip. paulus hadi format spp untuk eselon iii, iv, gol. iii, ii, dan kop skpd www eka surat perintah perjalanan dinas nomor skpdkunjungi pada saat tiba kembali pengesahan dari pejabat yang diberiknip salinan semua#dengan aslinya kepala hukum dan ham, bupati sanggau, ttd pembina tk f (iv b) nip. paulus hadi lampiran iiilaporan perjalanan dinas kepada dari tanggal perihal . b w w dasarsalinan sesuai dengan aslinya kepala hukum dan ham, bupati sanggau, ttd pembina taji (iv b) nip. paulus hadirincian dalam daerah dalam propinsidalam propinsi no| kota tujuan tempuh keterangan (berita& km) (berita8 km) (berita km) (per itr km) (per itr km) usa 1m. pontianak sungai raya mempawah via pontianak singkawang via pontianak sambas via pontianak sanggau cdo via pontianak ngarang sekadau melawi sintang putussibau ketapang sukadana rincian luar propinsi rincian jumlah pemberian bahan bakar minyak (bbm) kendaraan roda empat perjalanan dinas luar propinsi kota tujuan tempuh keterangan km) .000cc (per liter km) (per liter km) (perifer km) palangkaraya banjarmasin via trans kalimantan balik papan samariner tahun tentang pokok pokokincian dalam daerahjarak kec. tujuan temp km) tak tak iparindu tayan hulu tayan hilir kembaran kedua |semacam nolan entikong pas) balai beliau binti toba cangkang via muko muko obesa kec. kapuas salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dan ham bupati sanggau ttd yiropus. lal paulus hadi pembina th. iv b) nip.daftar tambahan biaya riil perjalanan dinas yang bertandatangan dibawah ini nama nip jabatan berdasarkan surat perintah perjalan dinas spp) nomor . tanggal .pan kegemaran demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. man lae naas mengetahui menyetujui pengguna anggaran, yang melaksanakan perjalanan dinas, nama lengkap nama yang melaksanakan tugas nip. salinan sesuai dengan aslinya kepala hukum dan ham, bupati sanggau, ttd pembina tk i (iv b) nip. paulus hadisebut bbm adalah bahan bakar yang dibutuhkan sesuai dengan jenis dan kapasitas kendara. bab mekanisme pasai perjalanan dinas hanya dapat dilakukan oleh bupati, wakil bupati, pimpinan dan anggota dprd, pns, non pns, dan tenaga kontrak atas perintah pejabat yang berwenang. perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas diberikan dalam bentuk spp yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. setiap spp dapat diterbitkan paling banyak untuk (empat) orang pns atau pimpinan dan anggota dprd, non pns dan atau tenaga kontrak. (h4jalanan dinas dibagi menjadi perjalanan dinas luar provinsi: perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi: dan cc. perjalanan dinas dalam daerah. perjalanan dinas dalam daerah terdiri dari perjalanan dinas kecamatan, kelurahan dan desa. pasai lamanya waktu perjalanan dinas diberikan tidak lebih dari (dua) hari untuk perjalanan dinas dalam daerah, (tiga) hari untuk luar daerah dalam provinsi dan (empat) hari untuk keluar provinsdalam hal perjalanan dinas dilakukan untuk mengikuti kegiatan penelitian, pemeriksaan yang dilakukan aparat pengawasan fungsional, survey petugas pemungutan pajak, uji tera,maka dapat diberikan pengecualian dengan ketentuan tidak melebihi dari (dua belas) hari. selain penugasan yang bersifat koordinasi dan konsultasi, apabila terdapat kegiatan yang lama waktu kegiatannya (empat) hari atau lebih yang dibuktikan dengan dasar yang sah, maka penugasan luar provinsi dapat ditambah (satu) hari sebelum kegiatan dan (satu) hari sesudah kegiatan. lamanya pelaksanaan(tapabila terjadi pembatalan penugasan sebelum atau sesudah keberangkatan tempat pelaksanaan kegiatan sehubungan kepentingan dinas lain atau kejadian luar biasa lainnya, maka segala pembiayaan yang telah dikeluarkan dapat dibayarkan dengan tetap melampirkan laporan perjalanan dinas dan bukti bukti kelengkapan lainnya! bupati: pimpinan dan anggota dprd, pns eselon il.a: pns eselon ii.b: pns eselon iii.a: pns eselon iil.b: pns eselon dan golongan non eselon: pns yang ditunjuk sebagai plt: pns golongan iii non eselon::,husus perjalanan dinas dalam rangka pembinaan kelurahan yang dilakukan oleh skpdan auditor diberikan bantuan biaya rp. per hari, eselon diberikan bantuan biaya rp. per hari: golongan iii dan non eselon diberikan bantuan biaya rp. per hari, dan golongan diberikan bantuan biaya rp. per hari,, spp tandatangani oleh plpimpinan skpdskpd masing masing, dan dalam hal kepala skpd berhalangan, maka spp ditandatangani oleh plt atau plh kepala skpd: dan bagi tenaga kontrak dan, maka spp ditandatangani oleh plt atau plh kepala skpd spp tandatangani oleh plt atau plh kepala skpd,bab iii pembiayaan biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya yang terdiri dari: uang harian, biaya penginapan, biaya transportasi,:besarnya perhitungkursus, bimbingan teknis dan sejenisnya yang terdapat uang setoran (kontribusi)(tujuh puluh persen) selama kegiatan berlangsung. apabila rapat atau kegiatan lainnya tidak terdapat setoran, namun dalam pelaksanaannya konsumsi ditanggung oleh panitia, maka kepada yang bersangkutan diberikan uang harian sebesar (seratus persen)(dalam peraturan bupati ini. dalam hal mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus yang tidak menggunakan biaya perjalanan dinas, maka mengacu pada standar biaya umum yang berlakus5)masdalam daerah luarbabbagi supir dan ajudan yang melaksanakan tugas mengantar atau menjemput pimpinan bandara, pelabuhan dan rumah sakit rujukan, maka spp dapat ditandatangani oleh kepala koordinator perwakilan pemerintah daerah kabupaten sanggau atau pejabat daerah setempat. pertanggungjawaban spp diatur sebagai berikut: semua pejabat, pns, non pns, bagi pejabat, pns, non pns, sebagai kelengkapan pertanggungjawaban spp luar provinsi, melampirkan bukti berupa laporan perjalanan dinas, tiket pesawat dan boarding pass, tiket transportasi dalam provinsi yang digunakan atau bukti pembelian bbm, bukti pembayaran penginapan, serta bukti biaya parkir bandara, dan kelengkapan pertanggungjawaban spp luar daerah dalam provinsi melampirkan laporan perjalanan dinas, tiket transportasi atau bukti pembelian bbm, dan bukti pembayaran penginapan. laporan perjalanan dindemak, menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dlah ditetapkanmakin tingginya minat para investor untuk mengembangkan usaha toko modern, perlu dilakukan penataan dan pembinaan secara optimal agar keberadaan toko modern kabupaten demak lebih tertib dan berdampak positif terhadap: m.dag per tentang waralaba untuk jenis usahademakdiubah sebagai berikut: ketentuan bab iii diubah sehingga bab iii berbunyi sebagai berikut: bab iii lokasi dan pembatasan jumlah toko moderjalan kolektor dan dilarang berlokasi pada sistem jalan lingkungan atau kawasan pelayanan lokal,pada huruf untuk setiap kecamatan dibatasi sebagai berikut: kecamatan demak maksimal (dua belas) minimarket, kecamatan kranggan sebanyak (lima belas) minimarket, kecamatan karangan sebanyak (tujuh) minimarket, kecamatan guntur sebanyak (enam) minimarket, kecamatan sayung sebanyak (delapan) minimarket, kecamatan karangtengah sebanyak (tujuh) minimarket, kecamatan bonang sebanyak (tujuh) minimarket, kecamatan wonosalam sebanyak (lima) minimarket, kecamatan dempet sebanyak (empat) minimarket, kecamatan kebonagung sebanyak (empat) minimarket, kecamatan gajah sebanyak (lima) minimarket, il. kecamatan karanganyar sebanyak (empat) minimarket, kecamatan mijen sebanyak (lima) minimarket, kecamatan gedung sebanyak (empat) minimarket,pada berdasarkan pertimbangan tim teknis dengan berpedoman pada:dan hasil kajian kelayakan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: izin usaha sebagaimana dimaksud dalam diajukan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu setelah mendapat rekomendasi dari dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, dengan mengisi formulirmperoleh iup2t bagi: pasar tradisional yang berdiri sendiri, supp bagi pusat perbelanjaan,dan utm bagi toko modern yang berdiri sendiri selain minimarket dan supp meliputi: persyaratan iup2t melampirkan dokumen: foto copyfoto copy,, terdiri dari: hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah sebagaimana dimaksud dalam b.d.dengan mengisi formulir surat permohonan yang telah disediakpejabat penerbitdengan mengisi formulir yang tersedia. pengurusan permohonan izin usaha tidak dikenakan biaya administm ptanjung semacam yang selanjutnya disebut puskesmas tanjung semacam adalah pusat kesehatan masyarakat yang berada wilayah kecamatan semacam kabupaten sanggaupala upt adalah kepala upt puskesmas tanjung semacam pada dinas kesehatan kabupaten sanggata bab pembentukan dengan peraturan bupati ini dibentuk upt puskesmas tanjung semacam pada dinas kesehatan kabupaten sanggau. bab iii kedudukan upt puskesmas tanjung semacam. upt puskesmas tanjung semacamft puskesmas tanjung semacam terdiri atas: kepala upt, sub bagian tata usaha, penanggung jawab ukm esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat: penanggung jawab ukm penerbangan:: dan kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi upt puskesmas tanjung semacpuskesmas tanjung semacammasyarakat: merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan puskesmas, menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan seta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya, melaksanakan ukm, melaksanakan ukp, melaksanakan upaya kesehatan ibu dan anak. upt puskesmas tanjung semacam mempunyai fungsi pelayanan kesehatan strata pertama, pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan dan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. bagian kedua rincian tugas paragraf kepala upt kepala upt puskesmas tanjung semacam mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan upt puskesmas tanjung semacamara bawahan berdasarkan rencana kegiatan upt puskesmas tanjung semacam agar hasil kerja sesuai standar, memeriksa hasil kerja para bawahan dilingkungan upt puskesmas tanjung semacambawah tanjung semacam, mengkoordinir ukm dan ukp: mengkoordinirngkoordinirj . membuat laporan pelaksanaan kegiatan upt puskesmas tanjung semacam sesuai petunjuk sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan, dan lupa melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan yang berkaitan dengan tugas pokok upt puskesmas tanjung semacamlaksana memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian, f .rincian tugas: mengkoordinir kegiatan promosi kesehatan, mengkoordinir kegiatan kesehatan lingkungan, mengkoordinir kegiatan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, mengkoordinir kegiatan upaya perbaikan gizi masyarakat, mengkoordinir kegiatan keperawatan gigi, dan mengkoordinir kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit. paragraf penanggung jawab ukm pengembangan penanggung jawab ukm pengembangan mempunyai rincian tugas: mengkoordinir kegiatan pengembangan kesehatan lanjut usia, mengkoordinir kegiatan pengembangan kesehatan jiwa, dan mengkoordinir kegiatan pengembangan kesehatan gigi masyarakat dan usaha kesehatan sekolah dan atau usaha kesehatan gigi sekolah. paragrafmempunyai rincian tugas: mengkoordinir kegiatan pemeriksaan umum, mengkoordinir kegiatan pemeriksaan gigi dan mulut, mengkoordinir kegiatan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana: mengkoordinir kegiatan pemeriksaan gawat darurat, mengkoordinir kegiatan pemeriksaan gizi, mengkoordinir kegiatan pemeriksaan persalinan pelayanan obstetri neonatal emergency dasar, mengkoordinir kegiatan pemeriksaan rawat inap, mengkoordinir kegiatan kefarmasian, dan mengkoordinir kegiatan laboratorium. paragraf penanggung jawab jejaring pelayanan puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan penanggung jawab jejaring pelayanan puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai rincian tugas: mengkoordinir kegiatan pos kesehatan desa, mengkoordinir kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan, dan mengkoordinir kegiatan puskesmas pembantu. bab kelompok jabatan fungsion, kepala sub bagian tata usaha, penanggung jawab ukm esensial dan keperawatan kesehatantanjung semacam ditetapkan dengan keputusan kepala upt. bab vikepala uptberhalangan menjalankan tugasnyaeselonering kepala uptanb)pembina tingkat nipstruktur organisasikepala puskesmas kelompok jabatan sub bagian tata fungsional usaha penanggung penanggung jaan penanggung penanggung jawab jejaring esensial dan jawab ukp jawab ukm pelayanan keperawatan penerbangan kefarmasian dan #lalu kesehatan laboratorium pena masyarakat bupati sanggau, paulus hadi salinan sesuai dengan aslinya kepala ian dan ham yakobus, sh pembina tingkat nip |
mag berita negara republik indonesia manajemen asnuditor manajemen aparatur sipil negara dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi pada instansi pembina diperlukan pedoman penyusunan kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen aparatur sipil negara, bahwa pedoman penyusunan kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen aparatur sipil negara menjadi acuan bagi instansi pembina dalam menyusun kebutuhan setiap jenjang jabatan fungsional auditor manajemen aparatur sipil negara, badan kepegawaian negara sebagai instansi pembina jabatan fungsional auditor manajemen aparatur sipil negara diberikan tugas untuk menyusun pedoman penyusunan kebutuhan jabatan fungsional auditormanajemen aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut jabatan fungsional auditor manajemen asaudit manajemen asn. pejabat fungsional auditor manajemen aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut auditor manajemen asn adalah pns yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan audit manajemeuditor manajemen asnuditor manajemen asnuditor manajemen asn. kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asn adalah jumlah dan jenjang jabatan fungsional auditor manajemen asnuditor manajemen asn instansi pemerintah. penyusunan kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asn dilaksanakan berdasarkan prinsip: kesesuaian antara tugas dan fungsi instansi pembinabina dengan uraian tugas jabatan fungsional auditor manajemen asn. kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asn pada instansi pembina disusun berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. cc. pengangkatan pegawai asn dalam jabatan fungsional auditor manajemen asnuditor manajemen asnuditor manajemen asn jabatan fungsional auditor manajemen asn mempunyai tugasumber daya manusia profesional mutakhir. jenjang jabatan fungsional auditor manajemen asn jenjang keahlian terdiri atas: auditor manajemen asn ahli pertama, auditor manajemen asn ahli muda, cc. auditor manajemen asn ahli madya, dan auditor manajemen asn ahli utama. auditor manajemen asn berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang audit manajemen asn pada instansi pembina. setiap jenjang jabatan fungsional auditor manajemen asn pada instansi pembina berkedudukan unit kerja yang membidangi pengawasan, pengendalian, dan audit manajemen asn. bab iii tahapan penyusunan kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asn bagian kesatu umum instansi pembina dalam menyusun kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asn berpedoman pada peraturan badan ini. penyusunan kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asn digunakan sebagai dasar dalam: pengangkatan pns dalam jabatan fungsional auditor manajemen asn, dan pembinaan karier jabatan fungsional auditor manajemen asn. tahapan penyusunan kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asn meliputi: penghitungan kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asn, pengusulan kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asn, cc. verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asn, penetapan kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asn, dan pelaporan kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asn. bagian kedua penghitungan kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asn penghitungan kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asn untuk setiap unit kerja pengusuluditor manajemen asnuditor manajemen asnuditor manajemen asn sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dilakukan oleh unit kerja pengusul. format penghitungan kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asn pada satu unit kerja instansi pembiauditor manajemen asnuditor manajemen asnuditor manajemen asn. unsur kegiatan tugas jabatan fungsional auditor manajemen asn sebagaimana dimaksud pada dan meliputi: audit pengawasan manajemen asn, audit pengendaliuditor manajemen asn yang dirinci berdasarkan unsur, sub unsur, dan butir kegiatan yang ditetapkan pada instansi pembinaudit manajemen asn. penentuan volume beban kerja unit kerja pengusul menyampaikan usulan kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asnatauuditor manajemen asuditor manajemen asn, peta jabatan kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asnuditor manajemen asn, dan proyeksi kebutuhanuditor manajemen asn rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asn sebagaimana dimaksud dalam disampaikan oleh kepala pushpin jfk kepada unit kerja pengusul. instansi pembiuditor manajemen asnuditor manajemen asn instansi pembina menyusun laporan hasil penetapan kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asn sebagaimana dimaksud dalammeliputi: nama instansi, jumlah kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asn yang direkomendasikan instansi pembina, jumlah kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asuditor manajemen asn saat ini, jumlah pengangkatan jabatan fungsional auditor manajemen asn berdasarkan jenis pengangkatan yang telah dilaksanakan, dan unit kerja penempatan,uditor manajemen asn secara nasional. usulan kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asnampai dengan diterbitkannya penetapan kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asn,tandar kemampuan rata rata dan persentase kontribusi jabatan fungsional auditor manajemen asn fungsional auditor skr ahli ahli ahli ahli manajemen asn pertama muda madya utama audit pengawasan manajemen asn audit pengendalian manajemen asn audit investigasi manajemen asn penjaminan mutu hasil audit pengawasan, pengendalian, dan investigasi manajemen asnvolume beban kerja jabatan fungsional auditor manajemen asn tahun . penjaminan mutu hasil audit pengawasan, pengendalian, dan investigasi manajemen as, republik indonesia ttd. bima hari wibisono lampiran iiipenghitungan kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asn tahun . persentase hasil unsur vbk skr jenjang kontribusi penghitungan mango ken gema manajemen asn benda manajemen asn pengendalian, dan investigasi utama manajemen asn kebutuhan setiap abtbbtcbtdb jenjanguditor manajemen asn, kolom persentase kontribusi setiap jenjang jabatan fungsional auditor manajemen asnauditor manajemen asnbelakang koma atau lebih maka dibulatkan ataskebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asn tahun . jenjang betting hasil lowongan unit kerja jabatan tea kebutuhan penempatan ini kebutuhan manajemen asn ahli pertama auditor manajemen asn ahli muda auditor manajemen asn ahli madya auditor manajemen asn ahli utama guditor manajemen asn pada lampiran iii, kolom diisi hasil pengurangan betting pegawai saat ini dengan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja, republik indonesia ttd. bima hari wibisono aa) ina) r20 21x a52 bola oli #|x rv, bat pon aas asana sss ss. sla (slr six le'a) aa) kel kel as) ha) kb) kb) sis sis sis ila sia siladstcontoh penghitungan kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asn berikut contoh penentuan volume beban kerja yang dilakukan oleh direktorat pengawasan dan pengendalianuditor manajemen asnauditor manajemen asnbeban kerja unsur keterangan dalam tahun audit pengawasanaudit pengendalian manajemen audit area manajemen asn asn instansi wilayah kerja direktorat pengawasan dan pengendalian cc. audit investigasipenjaminan mutu hasil audit dokumen penjaminan mutu hasil pengawasan, pengendalian, dan audit pengawasan, pengendalian, investigasi manajemen asn dan investigasi manajemen asn direktorat pengawasan dan pengendalian beban kerja direktorat pengawasan dan pengendalian untuk masing masing unsur audit pengawasan manajemen asn, audit pengendalian manajemen asn, dan audit investigasi manajemen asn adalah dokumen. pada unsur penjaminan mutu hasil audit pengawasan, pengendalian, dan investigasi manajemen asn sebanyak dokumen. selanjutnya dilakukan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asn yang dibutuhkan oleh direktorat pengawasan dan pengendalianunsur vbk skr ahli ahli ahli ahli ahli ahli ahli ahli pertama muda madya utama pertama muda madya utama manajemen asn manajemen asn manajemen asn penjaminan mutu hasil audit pengawasan, pengendalian, dan investigasi manajemen asn keterangan: unit pengusuluditor manajemen asn sesuai dengan rumus penghitungan sebagai berikut: mentah konimhangrdirektorat pengawasan dan pengendalian memiliki total jumlah kebutuhan auditor manajemen asn dengan kebutuhan tiap jenjang sebagai berikut: kebutuhan per jenjang kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asnuditor manajemen asn unit kerja direktorat pengawasan dan pengendalian instansi badan kepegawaian negara tahun beberapa la) lowongan unit kerja jenjang jabatan pegawai penghitungan kebutuhan penempatan saat ini kebutuhan auditor direktorat manajemen asn pengawasan dan ahli pertama pengendalian auditor direktorat manajemen asn pengawasan dan ahli muda pengendalian auditor direktorat manajemen asn pengawasan dan ahli madya pengendalian auditor direktorat manajemen asn pengawasan dan ahli utama pengendalian ), kekurangan ( ) atau sesuai dengan demikian betting auditor manajemen asn ahli pertama sesuai, terdapat kekurangan auditor manajemen asn ahli muda, terdapat kelebihan auditor manajemen asn ahli madya, serta terdapat kekurangan auditor manajemen asn ahli utama direktorat pengawasan dan pengendaliandirektorat pengawasan dan pengendalian instansi badan kepegawaian negara tahun unit kerja jabatan kebutuhan senen enam peran tenan ani auditor direktorat manajemen pengawasan asn ahli dan pertama pengendalian auditor direktorat manajemen pengawasan asn ahli nas man mis, dan muda pengendalian auditor direktorat manajemen pengawasan jasnahii dan madya pengendalian auditor direktorat manajemen pengawasan lasnahti balai dan utama pengendalian (oa jajajajojo| catatan: diasumsikan tidak ada pemenuhan kebutuhan rekrutmen. proyeksi lowongan kebutuhan auditor manajemen asn ahli pertama: tahun (sesuai), tahun (sesuai), tahun (sesuai), tahun (sesuai), tahun (sesuai). proyeksi lowongan kebutuhan auditor manajemen asn ahli mudmadya: tahun kelebihan pegawai), tahun (sesuai), tahun o0, republik indonesiaurat pengantar usulan kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asnauditor manajemen asnauditor manajemen asn, bersama ini kami sampaikan usulan kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asnauditor manajemen asn, rekapitulasi kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asn, proyeksi kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asn untuk jangka waktu (lima) tahun. peta jabatan kebutuhan jabatan fungsional auditor manajemen asn, kananannana nan anan anna ana alinea penutup) .oooookk kepala biro kepegawaian sdm, republik indonesia ttd. bima hari wibisono ivp! cnn alabama 2malala ter an: sjslsls 833i leela 39x ses @aag aga islelsis lisis nn: sak hii max kls iai hita dia isp 20k hab apps da: isl istana #|s13| fe: tea raja tar sales selama sss sela ieee (aaaa sis sis sis cnn dala sisi besi (alas smu ieee (slslele selai |lille ella erp sisi oto peri pke alla gigi www .peraturan.go.id sen sda a22 aan kas muda mug, ate nsloretok esai jarak 8g. kopi jam ss: g2. gie sis sis sis rang sasis sis sal pai eka lai ig, aing bni untan loe han kep) laa has t p kota) uv) nn: kep fav ya) far ta) ks) kel |
ping berita negara republik indonesia bkn. disiplin pns. pencabutan.badan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi instansi pemerintadanfl.di25yoparagraf hukuman disiplin ringan hukuman disiplin ringan dijatuhkan kepada pns yang: melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada unit kerjaunit kerja: mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golonganjam kerja, yang berdampak pada unit kerja, dengan ketentuan sebagai berikut: pns, pns, dan pnsringan dijatuhkan kepada pns yang melanggar larangan yang memiliki dampak negatif pada unit kerja yang berupadan menghalangi berjalannya tugas kedinasan. paragraf hukuman disiplin sedang hukuman disiplin sedang dijatuhkan kepada pns yang: melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki dampak negatif pada unit kerja dan atau instansi pns yang bersangkutan. melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada instansi pns yang bersangkutaninstansi yang bersangkutansembilan) bulan:instansi yang bersangkutaninstansicontoh kasus tidak memenuhi ketentuan menolak segala bentuk pemberresiden presiden berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: pejabat pimpinan tinggi utama, dan pejabat pimpinan tinggi madya yang merupakan ppk untuk seluruh tingkat hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat, dan pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat fungsional jenjang ahli utama, dan pejabat yang menduduki jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi kewenangan presidenpenetapan penjatuhan hukuman disiplin oleh presiden didasarkan atas usul dari: menteri yang mengoordinasikan bagi pns yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, ppk, dan cc. pimpinan lembaga negara atau lembaga nonstruktural bagi pns yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya yang berkedudukan sebagai ppk. jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang presiden sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf meliputi: panitera mahkamah agung, panitera mahkamah konstitusi, dan jabatan lainnyadua pejabat yang berwenang menghukum pada instansi pusat ppk instansi pusathukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplihukuman disiplitiga pejabat yang berwenang menghukum pada instansi daerah provinsi ppk instansi daerah provinsiempat pejabat yang berwenang menghukum pada instansi daerah kabupaten kota ppk instansi daerah kabupaten kota berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: pejabat pimpinan tinggi pratama lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat,nya, untuk jenis hukuman disiplin sedang dan berat, dan pejabat fungsional selain pejabat fungsional ahli utama lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin berat. pejabat pimpinan tinggi pratamabagian kelima pejabat yang berwenang menghukum pada perwakilan republik indonesia kepala perwakilan republik indonesia berwenang menjatuhkan hukuman disiplin bagi pns yang ditugaskan pada kantor perwakilan republik indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut: hukuman disiplin ringan bagi pns yang berada (satu) tingkat bawahnya, dan hukuman disiplin sedang bagi pns yang berada (dua) tingkat bawahnya. bagian keenam pejabat lain yang setara pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan sampai dengan danrektor dan dekan pada perguruan tinggi negeri, setara dengan pejabat pimpinan tinggi madya, direktur rumah sakit provinsi, setara dengan pejabat pimpinan tinggi pratama, direktur rumah sakit kota, setara dengan pejabat pimpinan tinggi pratama, direktur rumah sakit kabupaten, setara dengan pejabat pimpinan tinggi pratama, direktur akademi, setara dengan pejabat administrator,ujuhcontoh kasus penjatuhan hukuman disiplin oleh atasancontoh kasus tidak terdapatnya kasus penjatuhan hukuman disiplin tanpa dilakukan pemeriksaan: atau dan laporan hasil pemeriksaan. contoh kasus penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang lebih tinggi dan contohangka peraturan badankasus penyusunan tim pemeriksa dan contoh format pembentukan tim pemeriksa sebagaimana tercantum dalam lampiran angka peraturan badan ini. dalam hal pns yang diduga melakukan pelanggaran disiplin menduduki jabatan sekretaris daerah provinsi, yang menjadi unsur tim pemeriksa, meliputi: gubernur, dan pejabat lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang dalam negeri. dalam hal pns yang diduga melakukan pelanggaran disiplin menduduki jabatan sekretaris daerah kabupaten kota yang memerlukan pembentukan tim pemeriksa, yang menjadi unsur tim pemeriksa meliputi: bupati walikotaangka peraturan badcontoh kasus pns yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran angka peraturan badan, sesuai denganahli pertama dimaknai sebagai penurunan jabatan menjadi jabatan fungsional keterampilan penyelia.ahli utama dan jabatan fungsionaldalam hal pns yang menjalani penugasan akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangan instansi tempat menjalani penugasan, pimpinan instansi atau kepala perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada ppk instansi induknya disertai berita acara pemeriksaacontoh kasus pertimbangan dalam menjatuhkancontoh kasus pns yang melakukan beberapa pelanggaran disiplinperaturan badan ini kasus,, hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada hurufdan contoh kasus penghentian pembayaran gaj. sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada yaitu pdfs bkn yang dapat diakses melalui laman dan dikelola oleh badan kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.pada suatu instansi pemerintahejabat pimpinan tinggi utama diduga melakukan pelanggaran disiplin, pemeriksaannya dilakukan oleh menteri yang mengoordinasikan atau tim pemeriksa yang dibentuk oleh menteri yang mengoordinasikan. dalam hal pejabat pimpinan tinggi madya yang berkedudukan sebagai ppk pada lembaga negara atau lembaga nonstruktural diduga melakukan pelanggaran disiplin, pemeriksaannya dilakukan oleh pimpinan lembaga negara atau lembaga nonstruktural yang bersangkutan. ketentuan peraturan badan ini mutasi mutans berlaku bagi calon pnsadanadan ini mulai berlaku, penjatuhan, tetap menggunakan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama (satu) tahun, pemotongan tunjangan kinerja sebesar (dua puluh lima persen) selama (sembilan) bulan, tetap menggunakan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama, tetap menggunakan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama (satu) tahun, sampai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi pns mulai berlaku0 lampiran peraturan badan kepegawaian negarcontoh kasus pelanggaran disiplin dan contoh format pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin contoh pelanggaran disiplin yang dilakukan dalam maupun luar jam kerja. contoh pelanggaran disiplin yang dilakukan dalam jam kerja sdr. kuki andriana, seorang pns pada salah satu instansi daerah, diduga telah melakukan pungutan liar pada saat melakukan pelayanan perizinan mal pelayanan publik. dalam hal demikian, apabila setelah dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan terbukti melakukan pungutan luar ketentuan peraturan perundang undanganpelanggaran disiplin yang dilakukan luar jam kerja sdr. stefano dilihat, seorang pns pada salah satu instansi pemerintah daerah. pada akhir pekan, yang bersangkutan membuat postingan media sosial yang berisi ajakan untuk mendukung salah satu pasangan calon pada kontestasi pemilihan kepala daerah. dalam hal demikian, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sdr. stefano dilihat terbukti memberikan dukungan terhadap pasangan calon peserta pemilihan umumringan. (tiga) hari kerja dalam (satu) tahun berjalan. contoh: sdr. firman, pangkat penata muda, golongan ruang ill a, jabatan analis kepegawaian. yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama (tig. (empat) sampai dengan (enam) hari kerja dalam (satu) tahun berjalan. contoh: sdr. jika restriksi, pangkat penata muda golongan ruang ill a, jabatan pranata komputer pertama. yang bersangktiglima) hari kerja, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis. selama (tujuh) sampai dengan (sepuluh) hari kerja dalam (satu) tahun berjalan. contoh: sdr. fidel astro, pangkat penata muda golongan ruang ill a, jabatan analis hukum pertama. yang bersangklima) hari kerja pada kurun waktu bulan januari sampai dengan julimpatsembilan) hari kerja. dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. contoh kasus tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi yang memiliki dampak negatif pada instansi yang bersangkutan. contoh: seri. rica rahim, pangkat penata, golongan ruang iii c, seorang pejabat pengawas pada salah satu lembaga pemerintah nonkementerian. salah satu pegawai yang menjadi bawahannya mendapatkan penawaran untuk mengikuti kursus singkat luar negeri sebagai bagian dari human capital development programme hcp). ketika semua persyaratan terpenuhi, dan bawahannya akan melaksanakan kursus singkatnya, seri. rica rahim tidak menyetujui bawahannya untuk mengikuti kursus singkat tersebut, tanpa alasan yang jelas. dalam hal demikian karena seri. rica rahim tidak memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kompetensi sehingga berdampak pada hcp yang sedang dilaksanakan oleh instalasinya. dalam hal demikian, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan seri. rica rahim terbukti tidak memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kompetensi, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sedangsedang. selama (sebelas) sampai dengan (tiga belas) hari kerja dalam (satu) tahun berjalan. contoh: sdr. siswanto, s.h., m.h., pangkat penata tingkat golongan ruang iii d, jabatan kepala subbagian hukum pada suatu instansi pusat. yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama (sembil. selama (empat belas) sampai dengan (enam belas) hari kerja dalam (satu) tahun berjalan. contoh: sdr. juliansyah, s.e., mm., pangkat penata tingkat golongan ruang i d, jabatan kepala subbidang pengadaan pada instansi pusatarena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama (empatenam. selama (tujuh belas) sampai dengan (dua puluh) hari kerja dalam (satu) tahun berjalan. contoh: seri. kiki faiz, hum., pangkat penata tingkat golongan ruang ii d, jabatan kepala subbagian tata usahaarena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama (enam belas) hari kerja sejaksembilan belas) hari kerja. dalam hal demikianberat. selama (dua puluh satu) sampai dengan (dua puluh empat) hari kerja dalam (satu) tahun berjalan. saabupatenterhitung mulai tanggal maret karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama (dua puluh jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah menjadi (dua puluh tiga) hari kerja. dalam hal demikian, yang bersangkut. selama (dua puluh lima) sampai dengan (dua puluh tujuh) hari kerja dalam (dua belas) bulainstansi pusat. yang bersangkutan sebelumnya telahkarena tidak masuk kerja selama (dua puluh tiga) hari kerja tanpa alasan yang sah darinam) hari kerja. dalam hal demikian, yang bersangkutan. selama (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam (satu) tahuota. yang bersangkutan sebelumnya telah karena tidak masuk kerja selama (dua puluh tujuh) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan januari sampai dengan bul,secara terus menerus selama (sepuluh) hari kerja. contoh: seri. anima ketika, pangkat penata, golongan ruang iii c, jabatan pelaksana suatu instansi daerah. yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara terus menerus sejak tanggal oktober sampai dengan oktober dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. contoh kasus: sdr. turun ambruk, pangkat penata tingkat golongan ruang iii d, jabatan kepala bidang pelayanan dan pendaftaran izin pendirian bangunan. yang bersangkutan memiliki tugas dan kewenangan terkait pelayanan, registrasi, dan perizinan pendirian bangunan. ketika melakukan pelayanan dan perizinan, yang bersangkutan menerima hadiah berupa jam tangan phillips patek dari pihak yang dilayani, karena dianggap telah membantu proses pengurusan izin dari pihak tersebut. meskipun mengetahui bahwa terdapat ketentuan untuknamun sdr. turun ambruk tetap menerima dan tidak melaporkan pemberian hadiah jam phillips patek tersebut kepada pihak yang berwenang. dalam hal demikian, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sdr. youn ambruk terbukti menerima pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya, yang bersangkutan dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin sehingga dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat. contoh kasus atasan dari pejabat yang berwenang menghukum juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pns yang melakukan pelanggaran disiplin. contoh: sdr. aprilia firmansyah, jabatan kepala seksi pada suatu instansi daerah membawahi seorang pns bernama sdr. tommy dinata, jabatan fungsional umum, pangkat pengatur, golongan ruang ii c. sdr. tommy dinata telah melakukan pelanggaran disiplin yang seharusnya dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis, tetapi sdr. aprilia firmansyah sebagai atasan langsungnya tidak menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan. dalam hal demikian, atasan dari sdr. aprilia firmansyah yaitu sdr. nasrul alamsyah, setelah melakukan pemeriksaan dengan seksama, menjatuhkan hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis kepada sdr. aprilia firmansyah juga menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran tertulis kepada sdr. tommy dinata. contoh kasus kondisi tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum karena terdapat satuan organisasi yang pejabatnya lowong. contoh: sdr. stefianus kevin, jabatan pelaksana yang bekerja dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat pada salah satu instansi daerah, pangkat pengatur muda tingkat golongan ruang il b, telah melakukan pelanggaran tidak masuk kerja selama (lima) hari kerja tanpa alasan yang sah. karena atasan langsungnya yaitu pejabat pengawas tidak ada atau lowong, maka yang memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin ringan kepada sdr. stefianus kevin berupa teguran lisan adalah pejabat administrator.nnnnnanannanaan nana nana aaa anna akan aan aan pangkat nnanananannanannnannananaa nana ana jabatan nnaanaaanan nana aan aan unit kerja nnanananannanana nana ana aan untuk menghadap kepada nama nnanananannanaann anna ana pangkat nnananananaananana nan nanaanaa ana ana ana jabatan nnaaananannannannanaaaan anna anakan pada tempat nnanananannannannanaaaan nana ana kanan untuk diperiksa dimintai keterangan ) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin .ooo womennnnenna demikian untuk dilaksanakan. atasan langsung ketua tim pemeriksa ) tembusan yth coret yang tidak perlu. tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh pns yang bersangkutan. contoh kasus penjatuhan hukuman disiplin kepada pns tanpa dilakukan pemeriksaan atas dasar ketidakhadiran pns yang bersangkutan dalam pemeriksaan. contoh: sdr. ariel jizyah, kom., pangkat penata muda, golongan ruang ill a, pranata komputerjizyah, kom.,jizyah, kom. tidak hadir pada hari pemeriksaan yang telah ditentukan. kemudianjizyah, kom. untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal oktober apabila pada saat tanggal pemeriksaan pemanggilan kedua sdr. ariel jizyah, kom.terhadap. tahun ., saya tim pemeriksa masing masing nama pakan pangkat pakan jabatan akkakaa nana ena ana kanan nama data pangkat pan jabatan pan una nun dan pun nun null non nun end enn dst. berdasarkan wewenang yang ada pada saya surat perintah) ., telah melakukan pemeriksaan terhadap: nama panen pangkat aan jabatan pena nln nan land dll lan pln ann dna ann unit kerja d:ontoh kasus penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang lebih tinggi. contoh: sdr. anggita serahkan, pangkat pengatur, golongan ruang ii c, jabatan pelaksana, pada suatu instansi pusat, diduga telah melakukan pelanggaran disiplin. setelah diperiksa oleh pejabat pengawaspejabat administrator atau pejabat yang lebih tinggi, maka pejabat pengawas membuat laporan hasil pemeriksaan kepada pejabat administrator atau pejabat yang lebih tinggi disertai dengan berita acara pemeriksaannya. mek, tanggal .iii., bulan tahun aa, saya tim pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap: nama pekan ana aan aan akan ana pangkat para jabatan kakak anna naa ane aan anakan unit kerja parakan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pns tersebut diatas merupakan kewenangan .o jokenama tembusan yth nakananannnna dan coret yang tidak perlu. istilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum. contoh penyusunan tim pemeriksa sdr. avian andhika, pangkat penata muda,membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari atasan langsungnya, unit kerja yang membidangi pengawasan internal, unit kerja yang membidangi kepegawaian, atau pejabat lain yang ditunjuk. c3. contohnip. ., pangkataan pangkat pan jabatan dkk nana aan aan tekanan unsur pengawasan nama ana pangkat pan jabatan andalan pulau andalan unud non daun nan oto nan unsur kepegawaian nama ana pangkat para jabatan lan dan ann ann nun unud non dna nan oto nan pejabat lain yang ditunjuk nama pekan aan akan aan pangkat jabatan kakak akan aan aan aan demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. ppk pejabat yang ditunjuk . tembusan yth nnkkkktntaan keanehan coret yang tidak perlu. ga contoh format keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatannya dengan rahmat tuhan yang maha esa, menimbang bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap ., . saudara: nama nnannnanan nana ana ana aan pangkat nanaananannanannanananaaaa ana aan jabatan nakananananananananan aan unit kerja nanannananaanannanaaaa angt. . jarakcocoa atasan langsung . joccco. diterima tanggal . jk&) diisi sesuai kebutuhan. contoh pns yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya. contoh: sdr. rizky saputra, s.e., pangkat penata muda, tk. golongan ruang il b, jabatan pengawas, pada suatu instansi pusatadministrator dapat membebaskan sementara sdr. rizky saputra, s.e., dari tugas jabatan sebagai pejabat pengawas sejak yang bersjabatan sebagai pejabat pengawas, yang bersangkutan masih tetap masuk dan bekerja serta menerima penghasilan penuh sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. contoh kasus penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan faktor dan dampak yang ditimbulkan. contoh sdr. jimmy adityapakai secara sembarangan dan digunakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan kerusakan pada komputer tersebut. atas apa yang diperbuat oleh sdr. jimmy aditya, unit kerja yang merupakan tempatnya melaksanakan tugas menjadi kekurangan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan. dalam hal demikian, perbuatan yang dilakukan oleh sdr. jimmy aditya, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang berdampak negatif bagi unit kerjanya. contoh sdr. farid kurniawanjual secara tidak sah yang hasil penjualannya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. ketika dilakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan barang milik negara oleh instansi yang berwenang terdapat catatan bahwa instansi tempat sdr. farid kurniawan bekerja tidak tertib dalam melakukan pengelolaan barang milik negara. dalam hal demikian, perbuatan yang dilakukan oleh sdr. farid kurniawan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang berdampak negatif bagi instansi. contoh sdr. indro slendrokomputer tersebut dipakai oleh yang bersangkutan untuk mengelola data yang terkait dengan sistem keamanan dan rahasia negara. suatu ketika komputer tersebut hilang ketika yang bersangkutan sedang melakukan tugas luar kota karena kelalaiannya sendiri. dalam hal demikian karena komputer yang hilang berisi data dan dokumen yang terkait dengan keamanan dan rahasia negara maka perbuatan sdr. indro slendro berdampak negatif bagi pemerintah dan negara. contoh format keputusan hukuman disiplin teguran lisan dengan rahmat tuhan yang maha esa, menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sdr. nip.lisan kepada: nama mantan naa pangkat pane aan anna jabatan pan unit kerja pan karena yang bersangkutan pada tanggal . jeanteguran tertulis dengan rahmat tuhan yang maha esa, menimbang :.a. bahwa menurut hasil pemeriksaan st. lo, kepada: nama dkk tatanan anakan pangkat pan jabatan pelan pun dan nanda cnn ann nun nun unn unit kerja pan karena yang bersangkutan pada tanggaldengan rahmat tuhan yang maha esa, menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sdr.pekan nana aan pangkat pakan jabatan kakak nana unit kerja pan karena yang bersangkutan pada tanggal dengan rahmat tuhan yang maha esa, menimbang :.a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sat. anne, nip. tan, telah terbukti melakukan perbuatan berupa. anmantan ata neaaenaenenaaanaaanaaaaaan pangkat pan jabatan pan unit kerja pan karena yang bersangkutan pada tanggal . jenkek,dengan rahmat tuhan yang maha esa, menimbang :.a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ok), sat. annedona tatanan anakan pangkat ana jabatan akkkka nana eta ana unit kerja panesat. annapekan nannaaeeaeaaaaaaaa pangkat aan jabatan aksara nenek eka aan unit kerja paka. (efek, menjadi rp. loi. wan, nip, trek, telah terbukti melakukan perbuatan berupa .pekan pangkat pane ana jabatan pan unit kerja pan karena yang bersangkutan pada tanggal .bbeken diturunkan menjadijabatan .j ketiga atas penurunan jabatan tersebut, hak hak kepegawaian dari sat. lenpee dibebaskan menjadi jabatan pelaksana. ketiga atas pembebasan jabatan tersebut, hak hak kepegawaian dari sat.kasus pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman disiplin contoh: seri. ariana soedibyo, seorang pns pada suatu instansi daerah,larangan yangsembilan) bulans yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin. contoh: sdr. sudaryanto, penata muda tk. golongan ruang iii b, jabatan pejabat pengawas pada suatu instansi pusat. yang bersangkutan diduga telah menyalahgunakan wewenangnya. setelah dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsungnya ternyata samping menyalahgunakan wewenangnya, yang bersangkutan juga menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan pekerjaan. dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi (satu) jenis hukuman disiplin yang terberat. contoh kasus penjatuhan: seri. liliana dewi, s.h., golongan ruang i b, seorang pns pada suatu instansi daerah kota,liliana dewi, s.h., yaitu hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis menjadi pernyataan tidak puas secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum. contoh kasus mekanisme untuk duduk kembali jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain contoh: seri. michel bakti, s.t., pejabat administrator suatu instansi daerah kabupaten, dikenakan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah. setelah selesai menjalani hukuman disiplin, jika yang bersangkutan ingin kembali menjadi pejabat administrator yang bersangkutan terlebih dahulu mengikuti mekanisme pengisian jabatan pada instansi tersebut. contoh kasus pelaksana yang mendapatkan hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah. contoh: sdr. alfian rasyid, md., jabatan teknisi sipil pada suatu instansi daerah. yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah. dalam hal demikian, apabila sebelumnya yang bersangkutan menduduki kelas jabatan maka yang bersangkutan diturunkan dalam kelas jabatan pada instansi yang bersangkutan. contoh kasus pelaksana yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan dalam kelas jabatan terendah. contoh: seri. lamanya septriyanti, menduduki jabatan pengadministasi umum pada suatu instansi daerah, berdasarkan hasil pemeriksaan yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi pelaksana selama (dua belas) bulan. pada saat penjatuhan hukuman disiplin, yang bersangkutan menduduki jabatan dengan kelas jabatan kelas jabatan terendah pada instansi tersebut yaitu kelas jabatan dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan dari kelas jabatan menjadi kelas jabatan selama (dua belas) bulannip, san, telah terbukti melakukan perbuatan berupa pakan pangkat pan jabatan akkakkan nana eta ana unit kerja pan pln nun unud dan nan non non nun karena yang bersangkutan pada tanggal .jj telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan .at. rek, yang semula menduduki kelas jabatan bere diturunkan menjadi kelas jabatan . ketiga atas penurunan kelas jabatan tersebut, hak hak kepegawaian dari sat. lennnnnanannnanananann nana nana nana naa nana anna aan nan naa pangkat nnkannnananannnan kanan ana aan kana aan anakan aan nana jabatan nnnananananannnananan ana aan aan anakan pada hari nnnananananannanan ana aan aan aan aan anna tanggal nnananaanananaananananna nana nan kanan ana ana anna tempat nnanannanananaananananna ana naa aan nana aan anna untuk menerima keputusan ., nomor ., tanggal ., tentang penjatuhan hukuman disiplin . joannacontoh kasus batas waktu selesainya hukuman disiplin ringan contoh: dalam hal pns menerima langsung keputusan hukuman disiplinnya. seri. georgia fransiscdan hadir pada tanggal tersebut.dalam hal keputusan hukuman disiplin dikirimkan kepada pns yang bersangkutan. sdr. kurnia prasetyakan tetapi yang bersangkutan tidak hadir. keputusan hukuman disiplin dikirimkan kepada pns yang bersangkutan pada tanggal februari dan diterima alamat yang bersangkutan pada tanggal februaricontoh kasus. contoh seri. merasa kalinya, berdasarkan rekapitulasi kehadiran tercatat tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama (sepuluh) hari kerja secara terus menerus pada bulan oktober sehingga pada bulan november gaji yang bersangkutan dihentikan. namun berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, ternyata ketidakhadiran tanpa alasan yang sah yang dilakukan oleh yang bersangkutan hanya sejumlah (lima) hari kerja saja. dalam hal demikian, gaji yang bersangkutan dihentikan harus dibayarkan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. contoh sdr. putra yulian, berdasarkan rekapitulasi kehadiran tercatat selama (sepuluh) hari kerja secara terus menerus tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah mulai oktober sampai dengan oktober gaji yang bersangkutan pada bulan november tetap dibayarkan penuh. dalam hal demikian, apabila berdasarkan pemeriksaan terbukti bahwa ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah benar sejumlah (sepuluh) hari kerja maka, gaji bulan november yang telah dibayarkan kepada yang bersangkutan harus dikembalikan kepada negara, sesuai ketentuan peraturan perundang undangberat. sdr. sukrosa, jabatan kepala subbidang administrasi dan dokumentasi hukum pada instansi daerah, sedang menjalanberat sehingga dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama (dua belas) bulan. dalam hal demikian, maka hukuman disiplin yang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar (dua puluh lima persen) selama (dua belas) bulan dianggap selesai, dan yang bersangkutan langsuringan. contoh: seri. rima mawardiany, jabatan kepala subbidang ketertiban umum, sedaringan sehinggadalam hal demikian, maka hukuman disiplin terakhir yang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 254p (dua puluh lima persen) selama (dua belas) bulan, baru dijalani setelah yang bersangkutan selesai menjalani hukuman disiplin yang terdahulu yakni penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama (dua belas) bulan. contoh penurunan jabatan setingkat lebih rendah pada instansi yang memiliki tingkat eselonisasi jabatan. sdr. fajar handoko gemilang, jabatan kepala dinas pada suatu instansi daerah dengan eselon il b. apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin berat dan harusyang bersangkutan diturunkan dalam jabatan eselon ill cuti. ppp. tata cara.bab pejabat yang berwenang memberikan cuti dan jenis cuti bagian kesatu pejabat yang berwenang memberikan cuti cuti diberikan oleh ppk. ppk sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: menteri kementerian, jaksa agung, dan kepala kepolisian negara republik indonesia, pimpinan lembaga lembaga pemerintah nonkementerian, kepala badan intelijen negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh presiden, cc. sekretaris jenderal sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural dan. pejabat lingkungannya sebagaimana dimaksud pada paling rendah pejabat administrator atau pejabat lain yang setara yang memimpin satuan unit kerja. pendelegasian wewenang pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan ppk. format keputusan pjenis cuti cuti terdiri atas: cuti tahunan, cuti sakit: cc. cuti melahirkan: dan cuti bersama. bab iii tata cara permintaan dan pemberian cuti bagian kesatusebagaimana dimaksud pada diberikan paling lama (dua belas) hari kerja. permintaan cuti tahunan dapat diberikan paling sedikit (satu) hari kerja. untuk menggunakan cuti tahunberupa menyetujui, mengubah, menangguhkan, atau menolaktahunan. keputusan pemberian cuti oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti dapat berupa menyetujui, mengubah, menangguhkan, atau menolak pengajuan cuti yang diajukan ppptiga) tahun. dalam hal cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam akan digunakan tempat yang sulit perhitungannya maka jangka waktu cuti tahunan dapat ditambah untuk paling lama (enam) hari kalender. tempat yang sulit perhitungannya sebagaimana dimaksud pada merupakan lokasi yang sulit dijangkau dan lokasi dengan alat transportasi sangat terbatas. penambahan jangka waktu untuk paling lama (enam) hari kalender sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada saat permintaan cuti tahunan atau saat menjalankan cuti tahunan. ppp berhak atas cuti tahunan dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamlamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada diberikan.tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua cuti sakit setiap ppp yang menderitapp sebagaimana dimaksud dalam yang menderitaegawai negeri sipil atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatanlamanya hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada diberikan paling lama (satu) bulan. pppuntuk menggunakan cuti sakitpersetujuansakitkelahiran anak pertama sebagaimana dimaksud pada merupakan kelahiran anak pertama saat yang bersangkutan sudah berstatus ppp. lamanya hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada diberikan paling lama (tiga) bulan. untuk menggunakan cuti melahirkmenyetujui, mengubah, menangguhkan, atau menolakmelahirkan keempat cuti bersama cuti bersama bagi ppp mengikuti ketentuan cuti bersama bagi pegawai negeri sipil. cuti bersama sebagaimana dimaksud pada tidak mengurangi cuti tahunan. cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan presiden. ppp yang karena jabatannya tidak menggunakan cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak digunakan. penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada hanya dapat digunakan pada tahun berjalan. ketentuan penggunaan hak atas cuti tahunan tambahan sebagaimana dimaksud padketentuan lain lain ppp yang sedang menjalani cuti tahunan dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila terdapat kepentingan dinas mendesak. dalam hal ppp dipanggil kembali bekerja, jangka waktu cuti yang belum digunakan tetap menjadi hak ppp. hak atas cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti melahirkan yang akan dijalankan luar negeri, hanya dapat diberikan oleh ppk. dalam hal mendesak sehingga ppp tidak dapat menunggu keputusan dari ppk, pejabat yang tertinggi tempat pppoleh pejabat yang tertinggi tempat ppp bekerjapp yang bersangkutpemerintah dengan perjanjian kerjapemerintah dengan perjanjian kerja. tentang tata cara pemberian cuti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berita negara republik indonesia tahun . nomor.), memutuskan: menetapkan keputusan menteri pimpinan lembaga gubernur bupati walikota" tera tentang pendelegasian wewenang pemberian cuti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam lingkungan kementerian lembaga provinsi kabupaten kota" kesatu memberikan delegasi wewenang kepada pns yang menduduki jabatan . ia. untuk memberikan mengubah menangguhkan menolak permintaan cuti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berada dalam lingkungannya masing masing, sepanjang yang menyangkut: cuti tahunan, cuti sakit: cuti melahirkan pada tanggal kan menteri pimpinan lembaga gubernur bupati walikota" tembusan: catatan coret yang tidak perlu tulis jenis cuti yang akan didelegasikaformulir permintaan dan pemberian cuti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kepada formulir permintaan dan pemberian cuti data pegawai nama photo po) jabatan masa kerja unit kerja ii. jenis cuti yang diambil:: cuti tahunan cuti sakit cuti melahirkan iii.alasan cuti iv.lamanya cuti (hari bulan tahun) mulai tanggal ' )o istal catatan cuti### cuti tahunan cuti sakit ll. cuti melahirkan vi. alamat selama menjalankan cuti telp hormat saya, nip. vii. pertimbangan atasan langsung disetujui perubahan: ditangguhkan? tidak disetujui ttd. yang disertai nama dan nip pejabat viii, keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti# disetujui perubahan" ditangguhkan###&jabatan dan kelas jabatanagustus. beberapa ketentuan dalamenyesuaian dalam jabatan fungsionallampiran lampiran ii, lampiran iii,kepegawaian negara, ttdpen berita negara republik indonesia bkn. tunjangan kinerja. pemberian. pemotongan. penghentian. tata carakelancaran pelaksanaan dengan perkembabadan kepegawaian negara yang selanjutnya disebut pegawai adalah pegawai negeri sipil badan kepegawaian negara, termasuk calon pegawai negeri sipil lingkungan badan kepegawaian negarawanita yang melahirkan anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi pegawai negeri sipilyang mengisi daftar hadir setelah jam masuk kerja yang ditentukan. pulang cepat adalah pegawaidan digunakan sebagai salah satu dasar pembayketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:keseratusdari tunjangan kinerja jabatan yang ditangkapnya. ketentuan dihapus. diantara dan disisipkan (satu) baru yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: pada saat peraturan badan ini mulai berlaku, perhitungan capaian kinerja, ketidakhadiran, dan hukuman disiplin pegawai bulan januari tahun dihitung mulai tanggal sampai dengan tanggal bulan berkenaa badan kepegawaian negara tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara peraturan badan kepegawaian negara nomor tahun diundangkan: juli nasatuan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada paling sedikit dapat berupa dokumen, data, laporan, dan atau surat. bahan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan masukan yang diproses, diolah, dan atau dianalisis untuk setiap uraian tugas. bahan kerja sebagaimana dimaksud pada paling sedikit dapat berupa informasi, jasa, dan atau benda. perangkat kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pedoman atau acuan yang digunakan untuk memproses atau mengolah bahan kerja menjadi hasil kerja pada setiap uraian tugas. tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tuntutan jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik mungkin, tepat waktu dan memberikan manfaat atas tugas yang dilaksanakan serta berani menanggung risiko atas keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya. wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan hak yang dimiliki pemangku jabatan untuk mengambil sikap, keputusankorelasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan hubungan kerja antara jabatan yang dianalisis dengan jabatan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugas secara vertikal, horizontal, dan atau diagonal baik dalam maupun luar instansi pemerintah dalam hal melaksanakan tugas pokok jabatan. kondisi lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan keadaan tempat pemangku jabatan tersebut melaksanakan tugas meliputi aspek lokasi kerja, suhu, udara, luas ruangan, letak, penerangan, suara, keadaan tempat kerja dan getaran. risiko bahaya sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan potensi kejadian atau keadaan yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan pemangku jabatan secara fisik dan atau kejiwaan ketika melaksanakan tugas jabatan. syarat jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan syarat minimal yang harus dimiliki pemangku jabatan untuk menduduki jabatan yang terdiri atas: keterampilan, bakat kerja, cc. temperamen kerja, minat kerja, upaya fisik, kondisi fisik: dan fungsi pekerja. ketentuan mengenai syarat jabataadan ini. keterampilan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kemampuan dan penguasaan teknis operasional yang dibutuhkan pemangku jabatan agar tugas jabatan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat berdasarkan daftar keterampilan. bakat kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kapasitas khusus atau kemampuan potensial yang dibutuhkan pemangku jabatan untuk dapat mempelajari dan memahami pekerjaan secara baik berdasarkan daftar bakat. temperamen kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kemampuan menyesuaikan diri pemangku jabatan dengan sifat sifat dominan pekerjaan berdasarkan daftar temperamen. minat kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kecenderungan pemangku jabatan untuk memilih pekerjaan sesuai dengan kemauan, keinginan, dan atau kemampuan berdasarkan daftar minat. upaya fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan penggunaan organ tubuh pemangku jabatan yang dominan dalam pelaksanaan tugas jabatan berdasarkan daftar upaya fisik. kondisi fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan syarat keadaan fisik yang dibutuhkan pemangku jabatan untuk melaksanakan tugas jabatan. kondisi fisik sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur: jenis kelamin, umur, cc. tinggi badan, berat badan, postur tubuh, penampilan, dan keadaan fisik (disabilitas). fungsi pekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tingkat kompleksitas tugas dalam kaitannya dengan data, orang, maupun benda berdasarkan daftar fungsi pekerja. prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan prestasi pemangku jabatan yang diharapkan bernilai baik atau sangat baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang manajemen kinparagraf analisis beban kerja analisis beban kerja digunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan pegawai atau pemangku jabatan berdasarkan sejumlah target pekerjaan yang harus diselesaikan pada satuan waktu tertentu. pendekatan yang digunakan dalam melakukan penghitungan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan terdiri atas: hasil kerja, obyek kerja, cc. peralatan kerja, dan atau tugas per tugas jabatan. penghitungan kebutuhan jumlah dan jenis menggunakan pedoman penghitungan dari masing masing instansi pembina jf. instansi pembina dalam membuat pedoman penghitungan menggunakan pendekatan sebagaimana dimaksud pada pedoman penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada harus ditetapkan oleh instansi pembina sebagai syarat dalam melakukan pengangkatan pegawai asn dalam jf. aspek dalam melaksanakan analisis beban kerja terdiri atas: uraian tugas, volume kerja atau beban kerja, cc. norma waktu: dan waktu kerja efektif. tahapan yang harus dilakukan dalam analisis beban kerja terdiri atas: persiapan, pengumpulan data dan informasi jumlah beban kerja dan waktu penyelesaian setiap uraian tugas, cc. pengolahan data, dan verifikasi dan validasi hasil penghitungan kebutuhan pegawai. analisis beban kerja dengan menggunakan pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk jabatan yang produk atau output jabatannya satu jenis dan sifat dari produk yang dihasilkannya dapat diukur. dalam menggunakan pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada informasi yang diperlukan terdiri atas:pegawai dalam jabatan yang sama untuk memperoleh hasil kerja. rumus penghitungan jumlah kebutuhan pegawai dengan pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada adalah jumlah bebanobyek kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk jabatan yang beban kerjanya tergantung pada obyek yang dilayani. obyek sebagaimana dimaksud pada merupakan beban kerja yang dapat berupa orang atau wilayah. dalam menggunakan pendekatan obyek kerja sebagaimana dimaksud pada informasi yang diperlukan adalah: obyek dan satuan kerja, jumlah beban kerja yang tercermin dari banyaknya obyek yang harus dilayani, dan cc. standar kemampuan rata rata pegawai untuk melayani obyek kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. rumus penghitungan jumlah kebutuhan pegawai dengan pendekatan obyek kerja sebagaimana dimaksud pada adalah jumlah obyekperalatan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk jabatan yang pekerjaannya bergantung pada alat kerja yang tersedia. dalam menggunakan pendekatan peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada informasi yang diperlukan adalah: alat kerja dan satuannyberjabatan per alat kerja rpk). rumus penghitungan jumlah kebutuhan pegawai dengan pendekatan peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada adalah jumlah peralatan kerja dibagi dengan rasio penggunaan alat kerjtugas per tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk jabatan yang hasil kerja dan obyek kerjanya beragam atau banyak jenisnya. dalam menggunakan pendekatan tugas per tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada informasi yang diperlukan terdiri atas: uraian tugas, jumlah beban untuk setiap tugas, cc. waktu penyelesaian rata rata untuk setiap beban, dan jumlah jam kerja efektif. rumus penghitungan jumlah kebutuhan pegawai dengan pendekatan tugas per tugas sebagaimana dimaksud pada adalah jumlah beban kerja dikali dengan waktu penyelesaian dibagi dengan jam kerja efektifvolume kerja atau beban kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf diperoleh dari target pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil kerja atau produk kerja suatu tugas tertentu dalam satu tahun. volume kerja atau beban kerja sebagaimana dimaksud pada merupakan variabel tidak tetap dalam pelaksanaan analisis beban kerja. volume kerja atau beban kerja sebagaimana dimaksud pada dapat dihitung berdasarkan: hasil kerja, obyek kerja, alat kerja, atau tugas yang harus diselesaikan. norma waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan waktu yang dipergunakan untuk menghasilkan atau menyelesaikan produk atau hasil kerja. norma waktu sebagaimana dimaksud pada bersifat tetap dan merupakan variabel tetap dalam pelaksanaan analisis beban kerja. norma waktu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam standar waktu kerja atau standar kemampuan rata rata yang dapat diukur berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap produk. norma waktu sebagaimana dimaksud pada merupakan standar kemampuan rata rata yang dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut: perubahan kebijakan, perangkat kerja, prosedur kerja, dan kompetensi pemangku jabatan. waktu kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan waktu yang secara efektif digunakan untuk melaksanakan tugas jabatan, yang terdiri atas hari kerja efektif dan jam kerja efektif pada instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. hari kerja efektif pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada merupakan hari kerja yang digunakan pegawai asn untuk melaksanakan tugas selama satu tahun setelah dikurangi hari libur dan cuti tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jam kerja efektif pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada selama satu tahun adalah jam kerja instansi pemerintah selama hari kerja efektif sebagaimana dimaksud pada dikurangi waktu yang hilang karena tidak dapat melaksanakan tugas pada jam kerja. persentase waktu yang hilang sebagaimana dimaksud pada yang diizinkan bagi pegawai asn adalah sebesar (tiga puluh) persen dari jam kerja pegawai asn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penghitungan jam kerja efektif bagi instansijam kerja instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: perencanaan proses analisis beban kerja, pembentukan tim, cc. pelaksanaan pengkajian organisasi mengenai tugas pokok dan fungsi, rincian tugas dan rincian kegiatan, pemberitahuan kepada unit organisasi yang akan menjadi sasaran, dan penyampaian formulir analisis beban kerja dan petunjuk pengisian. pengumpulan data dan informasi jumlah beban kerja dan waktu penyelesaian setiap uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan melalui: kuesioner atau daftar pertanyaan tertulis, wawancara atau pertanyaan yang disampaikan melalui tanya jawab, dan atau cc. observasi atau pengamatan secara langsung. pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: penyusunan target pekerjaan atau hasil kerja secara kuantitas maupun kualitas yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan untuk setiap jabatan, penyusunan standar kemampuan rata rata sebagaimana dimaksud dalam yang diukur dari satuan hasil atau satuan waktu: penyusunan waktu kerja efektif dan jam kerja efektif, dusunan analisis beban kerja dengan pendekatan metode perhitungan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam verifikasi dan validasi hasil penghitungan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk memastikan kebenaran melalui pengecekan ulang hasil penghitungan beban kerja untuk mengetahui kebenaran sesuai dengan syarat yang ditentukan dan memastikan perhitungan kebutuhan terhadap hasil penyusunan analisis beban kerja. verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terhadap: nomenklatur jabatan, ikhtisar jabatan, target pekerjaan, jumlah beban kerja, standar kemampuan rata rata, dan waktu kerja efektif dan jam kerja efektif. tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: mengumpulkan data hasil penghitungan kebutuhan, mengklasifikasi data hasil penghitungan kebutuhan, cc. menganalisis data hasil penyusunan kebutuhan, dan merekomendasikan hasil analisis penghitungan. pelaksanaan analisis beban kerja secara baik dan benar memerlukan penetapan alat ukur. pelaksanaan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara transparan, obyektif, dan akuntabel. kriteria alat ukur sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: valid: konsisten, dan cc. universal. alat ukur sebagaimana dimaksud pada merupakan jam kerja efektif yang merupakan jam kerja yang dipergunakan dalam melakukan suatu tugas untuk memperoleh hasil kerja yang dapat diukur atau dihitung berdasarkan bukti fisik kegiatan. penghitungan kebutuhan jpt, jabatan administrator, dan jabatan pengawas dilakukan berdasarkan jumlah jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan. analisis beban kerja dalam rangka penghitungan kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk menghitung tingkat efektifitas jabatan dan dapat digunakan sebagai evaluasi organisasi instansi pemerintah. penghitungan kebutuhan pegawai yang menduduki jabatan pelaksana berdasarkan analisis beban kerja menggunakan pendekatan yang sesuai dan tepat setelah memperhatikan hasil kerja, obyek kerja, alat kerja, dan uraian tugas. penghitungan kebutuhan pegawai yang menduduki dilakukan dengan mengacu pada standar penghitungan yang ditetapkan oleh instansi pembina masing masing dengan memperhatikan beban kerja jabatan tersebut. peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan susunan nama dan tingkat jabatan terdiri atas: struktur jabatan, beban kerja unit organisasi, cc. jumlah pegawai yang ada, kebutuhan pegawai, dan kelasruktur jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan tabel yang berisi jabatan pada instansi pemerintah yang disusun sebagai berikut: dibuat per unit organisasi, dimulai dari jenjang jabatan paling tinggi sampai dengan paling rendah, dan nama setiap jabatan yang dibutuhkan, baik jpt, ja, dan atau jf. beban kerja unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan jumlah target pekerjaan yang harus diselesaikan oleh satuan unit organisasi instansi pemerintah dalam waktu tertentu. jumlah pegawai yang ada sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kondisi jumlah pegawai yang menduduki masing masing jabatan dalam satuan unit organisasi instansi pemerintah. kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan jumlah pegawai atau pemangku jabatan yang dibutuhkan pada setiap jabatan berdasarkan analisis beban kbagian kedua pengusulan kebutuhan aparatur sipil negara paragraf kelengkapan usul kebutuhan kelengkapan usul kebutuhan terdiri atas: informasi jabatan untuk setiap jabatan yang dibutuhkan dalam instansi pemerintah, jumlah kebutuhan pegawai asn untuk seluruh jabatan, cc. jumlah pegawai asn yang ada, jumlah pegawai yang mencapai batas usia pensiun, selisih antara jumlah kebutuhan dengan jumlah ketersediaan pegawai asn yang ada, penyusunan kebutuhan asn untuk jangka waktu (lima) tahun, untuk instansi pusat melampirkan karakteristik instansi pemerintah, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai, dan untuk instansi daerah melampirkan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, luas wilayah, pengembangan potensi daerah, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai. kelengkapan usul kebutuhan sebagaimana dimaksud pad. paragraf tata cara penyampaian usul kebutuhan setiap instansi pemerintah wajib menyusun informasi jabatan dan menghitung jumlah kebutuhan pegawai asn menggunakan sistem informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. data jumlah pegawai asn yang ada dirinci sesuai dengan jabatan dan panjangnya masing masing pada saat penyusunan informasi jabatan sebagaimana dimaksud pada data jumlah pegawai asn yang mencapai batas usia pensiun dihitung untuk jangka waktu (lima) tahun yang akan datang. jumlah pegawai yang ada dibandingkan dengan jumlah kebutuhan pegawai kemudian dikurangi atau ditambahkan dengan pegawai yang mencapai batas usia pensiun dengan ketentuan sebagai berikut:lebihan pegawai, kelebihan tersebut dikurangi dengan pegawai yang mencapai batas usia pensiun.kurangan pegawai, kekurangan tersebut ditambah dengan pegawai yang mencapai batas usia pensiun. untuk jabatan yang kekurangan jumlah pegawai asn selanjutnya ditetapkan sebagai prioritas untuk dipenuhi kebutuhannya dalam bentuk usul tambahan formasi tahun yang akan datang. dalam menetapkan prioritas sebagaimana dimaksud pada instansi pemerintah harus memperhatikan tujuan dan rencana strategis masing masing. hasil penghitungan kebutuhan jumlah pegawai asn, data jumlah pegawai asn yang ada, data pegawai asn yang mencapai batas usia pensiun, hasil perbandingan antara data data tersebut, dan usul tambahan formasi dituangkan dalam aplikasi yang bersifat elektronik. dokumen usul tambahan formasi yang telah disahkan oleh ppk masing masing instansi pemerintah wajib disampaikan kepada menteri dan kepala bkn dengan melampirkan rencana strategis instansi pemerintah. paragraf waktu penyampaian kebutuhan rincian hasil penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan asn setiap tahun untuk penetapan kebutuhan asn disampaikan kepada menteri dan kepala bkn, dengan ketentuan sebagai berikut: untuk instansi pusat disampaikan oleh ppk instansi pusat paling lambat akhir bulan maret untuk penetapan kebutuhan asn tahun berikutnya, untuk instansi daerah provinsi disampaikan oleh gubernur paling lambat akhir bulan maret untuk penetapan kebutuhan asn tahun berikutnya, dan untuk instansi daerah kabupaten atau kota disampaikan oleh bupati atau walikota paling lambat akhir bulan maret untuk penetapan kebutuhan asn tahun berikutnya, setelah berkoordinasi dengan gubernurasn, penyampaian rincian informasi jabatan untuk penyusunan kebutuhan asnbab iii analisis kebutuhan aparatur sipil negara analisis kebutuhan asn dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pegawai yang diperlukan oleh instansi pemerintah. analisis kebutuhan asn sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh bkn. tahapan dalam analisis kebutuhan asn sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan: menginventarisir data kebutuhan, mengklasifikasi data kebutuhan, cc. verifikasi dan validasi jumlah kebutuhan antara hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan menentukan jumlah kebutuhan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi. verifikasi dan validasi jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud huruf adalah memastikan kebenaran kebutuhan jenis dan jumlah jabatan yang riil dan tepat hasil penyusunan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. tahapan verifikasi dan validasi hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: mengolah data hasil penyusunan kebutuhan, mengklasifikasi data hasil penyusunan kebutuhan, cc. menganalisis data hasil penyusunan kebutuhan, dan menyusun laporan rekomendasi hasil analisis. bab ketentuan lain lain instansi pemerintah yang telah menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja harus melakukan verifikasi dan validasi untuk ditetapkan sebagai kebutuhan jumlah dan jenis jabatan asn. kebutuhan jumlah dan jenis jabatan asn dijadikan sebagai dasar bagi instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada untuk melaksanakan kebijakan relokasi atau redistribusi pegawai berdasarkan kualifikasi dan kebutuhan pada setiap satuan unit organisasi. dalam hal kebutuhan asn sudah ditetapkan pada instansi pemerintah tetapi belum seluruhnya direalisasikan, dapat dipertimbangkan sebagai tambahan kebutuhan asn untuk tahun berikutnya. setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan peremajaan data pegawai pada sistem informasi asn bkn dan menggunakan data tersebut sebagai dasar penyusunan kebutuhan asn. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan badan ini mulai berlaku, penyusunan kebutuhan asn yang telah disampaikan oleh ppk instansi pemerintah kepada bkn, tetap diproses dan diselesaikanab ketentuan penutup pada saat peraturan badan ini mulai berlakuanalisis jabatan, dan cc.dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. setiap instansi pemerintah dalam melakukan analisis jabatan dan atau analisis beban kerja dalam rangka penyusunan kebutuhan asn harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan badan ini paling lambatsuk haryonomangku jabatan adalah orang yang memegang jabatan atau menjadi wakil untuk melakukinformasi jabatanspo hasil kerja: bahan kerja: pep perangkat kerja: tanggung jawab: w uu wewenang: pep korelasi jabatan: nan pep kondisi lingkungan kerja: seo depo risiko bahaya: nankeadaan fisik fungsi pekerjaan prestasi kerja yang diharapkan: kelas jabatan:coc sawa pit. direktur peraturan perundang undangan, (fp. anc tag misian formulir informasi jabatan informasi jabatan nama jabatan sekretaris dinas kode jabatan unit kerja: jpt utama jpt madya jpt pratama dinas sosial administrator pengawas pelaksana jabatan fungsional ikhtisar jabatan: memimpin dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang meliputi umum, kerumahtanggaan, layanan kepegawaian, sesuai dengan program kerja dinas sosial dalam rangka mendukung kegiatan kesekretariatan dinas sosial. kualifikasi jabatan pendidikan formal s1 div hukum sosial manajemen pendidikan dan pelatihan diklat penyerangan kepemimpinan administrator diklat teknis kesekretariatan kearsipan manajemen kepegawaian pengalaman kerja paling singkat (tiga) tahun atau yang setingkat dengan jabatan pengawas dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki, tugas pokok menyusun rencana operasional bidang rencana kesekretariatan operasional sesuai dengan program kerja dinas sosial serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, tugas manajerial mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkungan bidang bidang kesekretariatan berdasarkan rencana operasional yang telah disusun dan jadwal dan sesuai dengan pembagian tugas pokok tugas masing masing jabatan dalam rangka mewujudkan terlaksananya rencana operasional kesekretariatan: memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan lingkungan bidang kesekretariatan notulensi sesuai dengan ahan dan prosedur dan kanan pelaksaan rencana tugas operasional untuk meminimalisir kesalahan pelaksanaan tugas, menyela pelaksanaan tugas bawahan lingkungan kesekretariatan catatan secara berkala permasalah sesuai dengan dan rencana koreksi operasional yang hasil kerja telah dibuat untuk mencapai target kinerja yang diharapkan: mengkoordinasikan penyusunan program dan laporan pelaporan dan koordinasi capaian kinerja penyusunan dinas sosial program dengan cara kegiatan menganalisis dan capaian usulan kegiatan kinerja bidang, sesuai prioritas serta rencana anggaran dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dinas sosial, tugas teknis mengendalikan urusan umum yang meliputi laporan ketatausahaan, pengendalian kepegawaian serta urusan kehumasan sesuai ketat prosedur dan usahakan ketentuan yang keegan aja berlaku dalam pre rangka mencapai kehumasan target kesekretariatan dinas sosial tt) mengendaliklaporan pengendalian pertanggungjawaban keuangan sesuai administrasi dengan prosedur keuangan dan ketentuan yang berlaku untuk menjamin ketertiban penggunaan anggaran dilingkungan dinas sosial: melakukan evaluasi kinerja bidang kesekretariatan terhadap rencana laporan operasional yang evaluasi ada sebagai bahan pelaporan kegiatan dan perbaikan kinerja masa ang akan datang: menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan laporan sesuai dengan pelaksanaan arahan pimpinan tugas dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilakukan sebagai pertanggungjawaban tugas kesekretariatan: melaksanakan tugas kedinasan laporan lain yang diberikan tugas pimpinan, baik kedinasan lisan maupun lainnya tertulis. jantan nasa jumlah pegawai hasil kerja notulensi arahan dan pelaksaan tugas catatan permasalahan dan koreksi hasil kerja laporan koordinasi penyusunan program kegiatan dan laporan capaian kinerja laporan pengendalian urusan ketatausahaan, laporan kepegawaian dan kehumasan laporan pengendalian administrasi keuangan daan laporan tugas kedinasan lainnya bahan kerja program unit jpt pratama penyusunan rencana operasional beban kerja unit pendistribusian tugas kepada bawahan sook dan rencana operasional pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan lingkungan bidang kesekretariatan sook dan rencana operasional penyediaan pelaksanaan tugas bawahan lingkungan bidang kesekretariatan secara berkala hasil penyusunan program dan mengkoordinasikan penyusunan program pelaporan serta capaian kinerja dan pelaporan dan capaian kinerja dinas sosial jenis kegiatan ketatausahaan, pengendalian urusan umum yang kepegawaian dan kehumasan meliputi ketatausahaan, kepegawaian serta kehumasan jenis kegiatan keuanglaporan kegiatan bawahan pelaksanaan evaluasi kinerja bidang kesekretariatan terhadap rencana operasional yang ada bahan hasil kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan instruksi pimpinan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis perangkat kerja: sop dan petunjuk teknis penyusunan rencana operasional sook tupoksi) pendistribusian tugas kepada bawahan kerangka acuan kerja memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan lingkungan bidang kesekretariatan kerangka acuan kerja menyela pelaksanaan tugas bawahan lingkungan bidang kesekretariatan secara berkala peraturan terkait, sop dan mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis program dan pelaporan dan capaian kinerja dinas sosial peraturan terkait, sop dan mengendalikan urusan umum yang petunjuk teknis meliputi ketatausahaan, kepegawaian serta kehumasan peraturan terkait, sop dan mengendalikan administrasi keuangan petunjuk teknisrencana operasional mengevaluasi pelaksanaan tugas bagian bidang sop dan petunjuk teknis membuat laporan surat perintah dan peraturan melaksanakan tugas kedinasan lain terkait tanggung jawab kelancaran pelaksanaan tugas lingkungan sekretariat dinas tersusunnya rencana operasional bidang kesekretariatan kelancaran koordinasi penyusunan program dan pelaporan dan capaian kinerja dinas sosial kelancaran pengendalian urusan umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian serta kehumasan kelancarwewenang: merekomendasikan jenis program kegiatan memverifikasi capaian kinerja unit unit pada dinas sosial memverifikasi jenis jenis kegiatan umum memverifikasi jenis jenis kegiatan keuangan korelasi jabatan: kepala dinas sosial dinas sosial konsultasi dan meminta arahan dalam pelaksanaan tugas pejabat administrator dinas sosial pengelolaan program dan kegiatan pengawas sekretariat dinas pengelolaan program dan pelaporan, kegiatan umum dan keuangan kondisi lingkungan kerja: tempat kerja dalam ruangan nanang keadaan tempat kerja bekerja dengan berkas kertas risiko bahaya: syarat jabatan: keterampilan kerja: menyusun anggaran menyusun rencana operasional merumuskan program dan renstra dinas bakat kerja intelegensi verbal ketelitian temperamen kerja: bdrealitas penyusunan kebutuhan asn adalah penentuan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan asn yang diperlukan untuk melaksanakan tugas instansi secara efektif dan efisien untuk jangka waktu tertentu dalam rangka mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. kebutuhan asn secara nasional adalah jumlah dan jenis jabatan asn yang dibutuhkan pada instansi pemerintah secara nasional. kebutuhan asn setiap instansi pemerintah adalah jumlah dan jenis jabatan asn yang dibutuhkan pada masing masing,kan kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen asn sebagaimana yang diatur dalam undang undang. alternatif investigasi konvensional upaya fisik: duduk berdiri berbicara kondisi fisik: jenis kelamin laki laki perempuan umur tidak ada syarat khusus tinggi badan tidak ada syarat khusus berat badan tidak ada syarat khusus postur badan tidak ada syarat khusus penampilan rapih keadaan fisik non disabilitas fungsi pekerjaan: data d2: menganalisis orang menyela benda prestasi kerja yang diharapkan: sangat baik kelas jabatan kelas contoh pengisian formulir informasi jabatan informasi jabatan nama jabatan sub bagian tata usaha dan kepegawaian kode jabatan unit kerja jpt utama jpt madya jpt pratama dinas sosial administrator sekretariat pengawas pelaksana jabatan fungsional ikhtisar jabatan: memimpin dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian yang meliputi kearsipan, umum, layanan kepegawaian, sesuai dengan rencana operasional bidang kesekretariatan dalam rangka tertib administrasi ketatausahaan dan kepegawaian lingkungan dinas sosial. kualifikasi jabatan: pendidikan formal hukum sosial manajemen pendidikan dan pelatihan: diklat penyerangan pengawas diklat teknis ketatausahaan pengadaan barang dan jasa manajemen kepegawaian pengalaman kerja tahun akumulasi bidang ketatausahaan dan kepegawaian tugas pokok: menyusun rencana kegiatan subbagian tatausaha dan kepegawaian sesuai dengan rencana operasional dokumen bidang rencana kesekretariatan kegiatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas subbagian ketat usahakan dan kepegawaian, (tugas manajerial) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung dokumen jawab masing tabel masing untuk pembagian kelancaran tugas pelaksanaan tugas subbab dan kepegawaian,( membimbing pelaksanaan tugas bawahan lingkungan sub bagian notulensi dan kepegawaian rapat arahan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan tugn koreksi s kepegawaian aran sesuai dengan pelaksanaan prosedur dan tugas peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan, melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan, agenda dan tata laksana sirkulasi surat menyurat serta laporan kearsipan pengelolaan sesuai prosedur ketatausahaan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka terciptanya ketatausahaan yang tertib.( tugas teknis menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana laporan petunjuk dengan inventaris dan sop dalam kebutuhan rangka prasarana memenuhi kebutuhan operasional dinas( melaksanakan layanan administrasi kepegawaian personalia dinas sosial yang meliputi penempatan, pembinaan dan mutasi pegawai, usul kenaikan laporan pangkat, layanan kenaikan saj administrasi berkala serta administrasi kepegawaian kepegawaian sesuai prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku agar tercipta performa organisasi yang solid, profesional dan akuntabel.( melakukan evaluasi kinerja subbagian tatausaha dan kepegawaian terhadap delusi rencana kegiatan operasional lingkungan yang ada ksi sebagai bahan subbagian laporan kegiatan dan subbidang perbaikan kinerja masa yang akan datang, menyusun laporan pelaksanaan tugas subbagian laporan kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan arahan pimpinan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilakukan sebagai pertanggungan aban tugas subbagian ketatausahaan dan kepegawaian,( melaksanakan tugas kedinasan laporan lain yang pelaksanaan diberikan tugas pimpinan, baik kedinasan lisan maupun lainnya tertulis.( jumlah jumlah pegawai hasil kerja |paten rencana setan notulensi rapat arahan pelaksanaan tugas koreksi saran pelaksanaan tugas laporan pengelolaan ketatausahaan laporan inventarisasi kebutuhan sarana prasarana laporan layanan administrasi kepegawaian hasil evaluasi kegiatan lingkungan seksi laporan subbagian subbidang tangan ketan laporan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya bahan kerja penyusunan rencana kegiatan rencana operasional sekretariat subbagian dan kepegawaian beban kerja unit pembagian tugas bawahan tugas bawahan pembimbingan tugas bawahan hasil tugas bawahan pemeriksaan hasil tugas bawahan berkas surat masuk dan konsep pelaksanaan pengelolaan surat keluar sekretariat ketatausahaan rekapitulasi kebutuhan sarana dan penyelenggaraan pengelolaan sarana prasarana kantor prasarana kantor usul data layanan kepegawaian pelaksanaan layanan kepegawaian laporan tugas bawahan evaluasi pelaksanaan tugas hasil capaian tugas penyusunan laporan capaian tugas instruksi pimpinan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya perangkat kerja: sop dan petunjuk teknis menyusun rencana kegiatan sub bagian tata usaha uraian tugas bawahan membagi tugas bawahan sop dan petunjuk teknis membimbing bawahan peraturan yang berlaku dan memeriksa hasil tugas bawahan kerangka acuan kerja jenis dan sop melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan peraturan dan jenis menyelenggarakan pengelolaan sarana prasarana peraturan jenis dan sop melaksanakan pengelolaan layanan kepegawaian sop dan petunjuk teknis menyusun laporan surat perintah dan peraturan melaksanakan tugas kedinasan lain terkait tanggung jawab: kelancaran pelaksanaan tugas subbagian ketatausahaan dan kepegawaian tersusunnya rencana kegiatan subbagian ketatausahaan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana tersusunnya ketatausahaan yang mudah diakses dan akurat kelancaran pelaksaan pengelolaan layanan kepegawaian wewenang: merekomendasikan usulan rencana kegiatan meminta data dan informasi terkait kepegawaian mendistribusikan alat tulis kantor sesuai dengan kebutuhan menolak memberikan informasi yang rahasia korelasi jabatan: papa ker hasan kondisi lingkungan kerja: tempat kerja dalam ruangan maa |penerangan atap keadaan tempat kerja bekerja dengan berkas kertas risiko bahaya syarat jabatan: keterampilan kerja memberikan pelayanan bidang kepegawaian, menata perbuatan arsip, mengelola administrasi kepegawaian, menghitung masa kerja pegawai, mengelola usul mutasi pegawai. bakat kerja intelegensi verbalkonvensional realistik investigasi upaya fisik: bicara duduk berjalan kondisi fisik: jenis kelamin pria wanita umur sesuai dengan undang undang asn tinggi badan tidak ada persyaratan khusus berat badan tidak ada persyaratan khusus postur badan tidak ada persyaratan khusus penampilan rapih keadaan fisik non disabilitas fungsi pekerjaan data menganalisis orang: melayani benda prestasi kerja yang diharapkan sangat baik kelas jabatan grade contoh pengisian formulir informasi jabatan informasi jabatan nama jabatan analis jabatan kode jabatan unit kerja: jpt utama jpt madya jpt pratama dinas sosial administrator pengawas subbagian tata usaha dan kepegawaian pelaksana analis jabatan jabatan fungsional ikhtisar jabatan: melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, mengklasifikasikan dan penelaahan data jabatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi bidang analisis kebutuhan jabatan. kualifikasi jabatan pendidikan formal sarjana s1) bidang manajemen hukum administrasi psikologi pendidikan dan pelatihan: penentangan teknis manajemen sdm, analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, analisis beban kerja pengalaman kerja bidang manajemen organisasi tugas pokok mengumpulkan data jabatan dari responden sesuai dengan prosedur dan berlaku untuk memudahkan pengelompokkan data jabatan. mengklasifikasikan data jabatan berdasarkan, jenis, dokumen sesuai dengan tugas data jabatan jabatan sebagai bahan telaah jabatan. menelaah data jabatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan ang laporan hasil bahan rekomendasi informasi suatu jabatan merekomendasikan hasil telaah jabatan berupa informasi laporan jabatan sesuai rekomendasi dengan prosedur dan informasi ketentuan yang berlaku dalam rangka jabatan tersusunnya analisis suatu jabatan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan laporan hasil berlaku sebagai tugas bahan evaluasi dan perang gungjawaban. melaksanakan tugas laporan hasil kedinasan lain yang pelaksanaan diperintahkan oleh pimpinan baik secara laga lai tertulis maupun lisan kemasan jain pama ppm jumlah pegawai hasil kerja jabatan (ester jam kedinasan lain bahan kerja nomenklatur jabatan, sook, pengumpulan data jabatan dari responden renstra sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan dalam proses analisis formulir isian data jabatan, data pengklasifikasian data jabatan dari wawancara, hasil observasi responden sesuai dengan prosedur dan lapangan ketentuan yang berlaku sebagai bahan telaah tugas pokok, renstra pelaksanaan telaah data jabatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan rekomendasi informasi jabatan hasil telaah penyusunan rekomendasi hasil telaah ops akan erparoman jabatan bab penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara bagian kesatu penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan asn paragraf umum penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan asn dilaksanakan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. hasil penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan asn setiap tahun terdiri dari: informasi jabatan, jumlah kebutuhan pegawai asn, dan peta jabatan pada masing masing unit organisasi. tahapan penyusunan kebutuhan ann terdiri dari: penyusunan analisis jabatan, penyusunan analisis beban kerja, penyusunan peta jabatan, pengusulan kebutuhan aparatur sipil negara, penyampaian usul kebutuhan, dan analisis kebutuhan aparatur sipil negara. tahapan penyusunan kebutuhan asn sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dilaksanakan oleh instansi pusat dan instansi daerah. tahapan penyusunan kebutuhan asn sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh bkn untuk menentukan jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan sesuai kebutuhan instansi pemerintah. hasil pelaksanaan kegiatan pembuatandisposisi pimpinan perangkat kerja (sop dan sook mengumpulkan data jabatan dari responden sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan dalam proses analisis peraturan perundang undangan mengklasifikasikan data jabatan dan kebijakan terkait dengan berdasarkan macam, jenis, dan sifat jabatan analisa jabatan, analisa beban serta membuat daftar rekapitulasi data kerja, evaluasi jabatan jabatan sesuai dengan jenis jabatan sebagai bahan analisis jabatan peraturan perundang undangan menelaah data jabatan sesuai dengan dan kebijakan terkait dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku analisa jabatan, analisa beban sebagai bahan rekomendasi informasi suatu kerja, evaluasi jabatan jabatan iso, petunjuk teknis merekomendasikan hasil telaah berupa informasi jabatan iso dan sooksop dan sooktanggung jawab tersedianya dokumen data jabatan terjadinya hasil telaah suatu jabatan keakuratan dan kebenaran informasi suatu jabatan kesesuaian laporan hasil pelaksanaan tugas kesesuaian laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain wewenang menentukan bahan telaah jabatan menentukan metode telaah data jabatan merekomendasikan hasil telaah merekomendasikan hasil informasi suatu jabatan melaporkan hasil pelaksanaan tugas korelasi jabatan stasi jabatan administrator unit kerja intern tugas tasi pel tugas jabatan fungsional dan unit kerja intern koordinasi pelaksanaan pelaksana lain tugas penyusunan anja kondisi lingkungan kerja tempat kerja dalam ruangan dingin dengan perubahan penerangan cup keadaan tempat kerja doosan aman risiko bahaya abdi syarat jabatan: keterampilan kerja menganalisis tugas jabatan, menganalisis data jabatan, menganalisis beban kerja bakat kerja intelijensi verbal numerik ketelitian temperamen kerja: kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan yang berulang secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan toleransi atau standar tertentu minat kerja: realistik alternatif konvensional investigasi upaya fisik: duduk berbicara bekerja dengan jari melihat kondisi fisik jenis kelamin pria wanita umur disesuaikan tinggi badan disesuaikan berat badan disesuaikan postur tubuh disesuaikan penampilan disesuaikan keadaan fisik non disabilitas disabilitas non tunanetra fungsi pekerjaan: menyusun data melayani prestasi kerja yang diharapkan baik kelas jabatya plt. direktur peraturan perundang undangan, so' dwi harydaftar keterampilan untuk pengisian syarat jabatan mrntaemgtan inctksikan koordinasi dengan unitfembaga terkait inctakaikan negosiasi dam mediasi: dinotasikan pemeriksaan membuat bap aman mutu, oo (open dan menyusun variasi repeat sem items pegang dan pertambangan, jenis jenis keterampilan menyusun rencana kerja kegiatan organisasi, menyusun renstra dan laki, menyusun merencanakan program diklat pegawai: merancang program database tentang .: pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan, contoh daftar bakat kerja untuk pengisian syarat jabatan inteligensi kemampuan belajar secara umum. bakat verbal kemampuan untuk memahami arti kata kata verbal altitude) dan penggunaannya secara tepat dan efektif. numerik kemampuan untuk melakukan operasi numerical altitude) aritmetika secara tepat dan akurat. pandang ruang kemampuan berpikir secara visual mengenai spatial altitude)form perception)clerical perception) berkaitan dalam bahan verbal atau dalam tabel. kondisi motor kemampuan untuk mengoordinasikan mata motor coordination)dengan finger dexterity) mudah dan perlu keterampilan. kondisi mata, tangan, kaki kemampuan menggerakkan tangan dan kaki eye hand foot secara koordinatif satu sama lain sesuai coordination) dengan rangsangan penglihatan. membedakan warna kemampuan memadukan atau membedakan color discrimination) berbagai warna yang asli, yang gemerlap. kecepatan tangan kemampuan menggerakkan tangan dengan manual dexterity) mudah dan penuh keterampilan. contoh daftar temperamen kerja untuk pengisian syarat jabatan ear dcp direction, control, atau merencanakan. planning) kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang fif feeling, idea, fact)influx influencing)sensory judgement perbuatan kesimpulan penilaian atau pembuatan criteria)mvc measurable and veri fable pengambilan kesimpulan, pembuatan pertimbangan, criteria)gli dealing with people)recon repetitive, continuously)pus performing under stress)sts set limits) menghendaki pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas, toleransi atau standar standar kemampuan menyesuaikan diri untuk melaksanakan march variety, changing)contoh daftar minat kerja untuk pengisian syarat jabatan pekerjaan pekerjaan yang memiliki antara lain: realistik) kegiatan yang membutuhkan keterampilan tangan tugas mekanikal atau teknikal aktifitas fisik pekerjaan yang dilakukan luar ruangan menggunakan peralatan atau perlengkapan yang spesifik memperbaiki mesin atau benda benda bekerja dengan obyek nyata dapat dilakukan seorang diri pekerjaan pekerjaan yang meliputi antara lain: investigatif) melakukan penelitian membutuhkan kemampuan matematis membutuhkan analisis kritis melakukan kegiatan brainstorming (penciptaan ide konsep) penyelesaian masalah masalah abstrak pekerjaan pekerjaan yang sifatnya akademis tugas tugas ilmiah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan ketepatan tinggi pekerjaan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan antara lain: artistik) membuat suatu karya tulis kreatif mendesain sampul majalah(yang bersifat abstrak) menampilkan ekspresi yang orisinil dan artistik memiliki jadwal kerja yang bervariasi berada dalam struktur kerja otonom pekerjaan pekerjaan yang meliputi kegiatan kegiatan seperti: sosial) menjalin hubungan dengan orang lain kegiatan kegiatan yang sifatnya sukarela sosial memiliki tujuan yang sifatnya idealis berhubungan dengan klien masyarakat mengajar berkomunikasi secara intens kegiatan kegiatan yang berkelompok atau tim aktifitas yang membutuhkan keterampilan bersisian pekerjaan konsultasi konseling atau pembinaan pekerjaan pekerjaan yang terdiri dari kewirausahaan entrepreneurial) kegiatan kegiatan antara lain kegiatan yang menantang atau melibatkan pengambilan resiko pengembangan bisnis memiliki potensi untuk berkembang memiliki orientasi financial melibatkan pengambilan keputusan aktifitas aktifitas penjualan marketing negosiasi perjanjian dan kontrak aktifitas entrepreneurial pekerjaan pekerjaan yang terdiri dari konvensional) kegiatan kegiatan antara lain administratif tugas dasar organisasi mengelola arsip menjalankan sistem atau rutinitas menyusun pembukuan akuntansi mengikuti kebijakan atau prosedur kegiatan yang berhubungan dengan angka pelaporan yang rinci jadwal kerja yang ketat dan terstruktur contoh daftar upaya fisik untuk pengisian syarat jabatan berdiri berada suatu tempat dalam posisi tegak paman ntt tempatan duduk berada dalam suatu tempat dalam posisi duduk mengangkat menaikkan atau menurunkan benda satu hawa |ungatkrungan termasuk menace an. membawa memindahkan benda, umumnya dengan mendorong menggunakan tenaga untuk memindahkan bendahee dangan menggunakan ngan goat menyimpan imbangan mengatur agar tidak jatuh badan waktu berjalan, berdiri,an pada waktu melakukan olah raga senam. menunduk melengkungkan tubuh dengan cara melakukan berlutut melengkungkan paha kaki pada lutut dan berdiam membungkuk melengkungkan tubuh dengan cara celeng smenjangkau mengulurkan tangan dan lengan jurusan puasa memegang dengan satu atau dua tangan mengukur, aga |menggenggam memutar gan stagnanpa enam mendengar menggunakan telinga untuk mengetahui adanya tenan ketajaman jarak jauh kejelasan penglihatan dalam jarak lebih dari ketajaman jarak dekat kejelasan penglihatan kejelasan dalam jarak anakan"aedcontoh daftar fungsi pekerjaan untuk pengisian syarat jabatanparagraf analisis jabatan analisis jabatan harus memuat informasi jabatan sebagai berikut, dan oo. kelas jabatan. formulir informasi jabatan dan contoh tata cara pengisian informasiidentitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kumpulan informasi yang terdiri atas: nama jabatan atau nomenklatur jabatan, kode jabatan: dan cc. unit kerja. mencari kaitan serta membandingkan databanana mangpompatan tetang at, rang ata teng. menghitung data mengerjakan perhitungan aritmatika, (tambah, dengan kang, bagi pencacah tak mamak daan membandingkan mencocokkan mengidentifikasikan persamaan atau perbedaan dataseperti minggu akan nobi panggang ema dan mempengaruhi mempengaruhi orang lain untuk memperoleh peerakit melakukan instalasi menyesuaikan mesin untuk melakukan suatu mesinolah benda secara| menggunakan anggota badan atau perkakas presisi akuratengan toleransi yang kecil mengontrol melakukan menghidupkan, menyetel, mengatur kerja mesin. pengaturanolah benda dengan tangan menggunakan anggota badan, seperangkat alat atau peralatan khusus pekerjaan. melayani mesin menghidupkan dan menghentikan mesin beserta peralatannya. memasukkan, mengeluarkan menyisipegawaing: uag ki. notkebutuhan berdasarkan pendekatan hasil kerja jabatan verifikator keuangan objek kerja dokumen usul pencairan anggaran dokumen standar kemampuan rata rata dokumen hari kerja penghitungan dokumen hari kerja orang orang maka, verifikator keuangan yang dibutuhkan adalah paling sedikit (tiga) orang. penghitungan kebutuhan berdasarkan pendekatan objek kerja jabatan penyuluh pemberdayaan masyarakat desa kelurahan objek kerja desa kelurahan sebanyak standar kemampuan rata rata penyuluhan hari desa, penyuluhan untuk desa yang sama bulan sekali penghitungan desa kelurahan penyuluhan per tahun hari kerja orang wang maka, penyuluh pemberdayaan masyarakat desa kelurahan yang dibutuhkan adalah paling sedikit (dua) orang. penghitungan kebutuhan berdasarkan pendekatan peralatan kerja jabatan pranata pemadam kebakaran objek kerja kendaraan pemadam kebakaran unit sdm yang diperlukan kepala regu, operator mobil pemadam kebakaran, tenaga pemadam, dan tenaga penyelamat. penghitungan unit mobil pemadam x 19orang orang maka, pranata pemadam kebakaran yang dibutuhkan adalah paling sedikit (dua belas) orang untuk satu shift. penghitungan kebutuhan berdasarkan pendekatan tugas per tugas jabatan jabatan kepala subbagian tata usaha unit kerja sub. bagian tata usaha badan penelitian dan pengembangan daerah ikhtisar jabatan memimpin dansesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk mencapai ketatausahaan yang baik. penghitunganalone merencanakan dokumen kegiatan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan berdasarkan rencana operasional program subbagian tata usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas, membagi tugas dokumen kepada bawahan lingkungan subbagian tata usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas ketat usahakan serta rumah tangga dan administrasi kepegawaian, membimbing dokumen pelaksanaan tugas bawahan lingkungan subbagian tatadokumen kerja bawahan lingkungan subbagian tata usaha dan ekspedisi surat menyuratgiatan layanan umum dan kerumah tanggapan sesuai prosedur yang ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas agar tercapai pelayanan yang baik, melaksanakan dokumen layanan kepegawaian yang meliputi mutasi, cuti, kenaikan pangkat, pensiun. dalam rangka pemenuhan hak kepegawaian serta tertib administrasi kepegawaian lingkungan badan sesuperaturan dan ketentuan yang berlaku, menyelenggarakan dokumen ketatausahaan dilingkungan badan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi perbuatan, menyusun dokumen konsep program balitbang berdasarkan usulan kegiatan bidang bidang teknis untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan program lingkungan badan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengevaluasi dokumen pelaksanaan kegiatan didokumen pelaksanaan kinerja lingkungan subbagian tatadokumen tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis: jumlah kebutuhwa plt. direktur peraturan perundang undangan, ika ag bil njam kerja efektif jam kerja perhariberminggu jam kerja efektif berminggu (dikurangi waktu luang y6) jam menit dibulatkan jam menit jam kerja tidak efektif per minggu jam menit jam menit jam jam kerja per tahun jam kerja formal hari kerja hari jam menit hr bulatan jam hari kerja hari 6ja menit hr dibulatkan .800jam jam kerja efektif hari kerja hari jam menit hr dibulatkan jam hari kerja hari4ja menit hr jam dibulatkan jam jam kerja tidak efektif hari kerja hari jam hr jam hari kerja hari 2jam hr jam kepala badan kepegawaian negara republik indonesia, salinan sesuai dengan aslinya ttd. badan kepegawaian negara pit. direktur peraturan perundang undangan, bima hari wibisono kung han tes dwi'ta jabatan nama instansi peta jabatan (nama instansi) kepala jabatan pimpinan tinggi) beban kerja kekuatan pegawai orang pendidikan) iv e in d i c i b sekretaris administrator) v d: ie: wb: va: iv c ifa (gol ruang pendidikan) iv b il a i d iv a i d ye:.e. orang terdiri dari jabatan pelaksana kl b k| (jabatan pelaksana kl| b k| jabatan pelaksana kt| bea fungsional pa jabatan administrator jabatan administrator jabatan administrator jabatan administratorius jabatan pelaksana tef jabatan pelaksana ikucatatan jabatan fungsional beban kerja tulislah beban kerja berdasarkan tugas dan fungsi organisasi jabatan tulislah nama jabatan yang ada atau yang dibutuhkan too kelas jabatan tulislah kelas jabatcontoh pengisian peta jabatan peta jabatan dilingkungan unit kerja pusat perencanaan kepegawaian dan formasi bkn kepala pusat perencanaan kepegawaian dan formasi kelas otak murni, sos, map visas juga juga jua nip. itc hye joyce june kasubbag tata usaha iv a juara juga |va po. kets terdiri dari pixels o susi analis akuntabilitas kinerja eamnesumem (ajal nip. manna senar maan kabid perencanaan kebutuhan aparatur sipil negara gara aa kelas eka meneer anan esa pninpena dep nip. nip. kepala badan kepegawaian negara kasubbid analisis kebutuhan sip aparatur sip instansi pusat jabatan kelas9 getas getas republik indonesia, nip. nip. nip. jj alex isi all ixi isi isi bean eotemanaosa more. se. aan delegate| analis kepegawaian pertama age rahadian norman, se, mba antar kusuma, s.ip eeemasatauasawn asa) jala face| 2er: 2ons012 lori sar. zon2ne ttd nip. analis kepegawaian pertama s3jojailjui janalistabatan )o izljoljaljal antar dela face| erwin susanti nip. aparatur sip instansi daerah jabatan kelas kelas kelas nip. nip. ale lesi elselxlsi jealalatlasi pranata komputer analis perencanaan som analis pengembangan nanas asi bean are lele nip. nip. rinaldi aldo pradana, s.lap, mba nip. ann alselaelsi kasubbid pengolahan data kebutuhan aparatur sipil negara analis kepegawaian madya tetap ada see 2instan2 longsor1n senang nip. analis kepegawaian muda b fefsfxisi pal efaxailsi husumaningrum., sap analis jabatan i7jojajuai salinan sesuai dengan aslinya analis data dan informasi nip. analis kepegawaian pertama o|ail i| edi karno, kom perang end sae badan kepegawaian negara hafidz shohihuddin ahmad. kom a.j7mm exilis nip. aam keperwamn was ajo plt. direktur peraturan perundang undangan, ari agustina, kom analis keperawatan muda mie aanaoaya onto1 rae detalle| nip. ". |i analis kepegawaian madya disko anand, dwi haryono nama jabatan atau nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dirumuskan berdasarkan tindak kerja, bahan kerja, perangkat kerja, dan hasil kerja yang mencerminkan tugas yang dilakukan serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi unit kerja. perumusan nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: untuk jpt, ja, dan disesuaikan dengan nomenklatur jabatan dalam struktur organisasi dan tata kerja instansi pemerintah yang bersangkutan, untuk disesuaikan dengan nomenklatur jabatan yang ditetapkan dalam peraturan yang mengatur mengenai penetapan jf, dan untuk jabatan pelaksana disesuaikan dengan nomenklatur jabatan yang ditetapkan dalam peraturan menteri yang mengatur mengenai penetapan nomenklatur jabatan pelaksana. kode jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kode jabatan sebagaimana dimaksud pada dibuat oleh bkn dengan mengacu pada sistem informasi asn. unit kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf menunjukkan kedudukan jabatan yang akan dianalisis dan ditulis mulai dari unit kerja yang paling tinggi sampai dengan yang berada tepat atasnya dalam struktur organisasi. ikhtisar jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan ringkasan dari tugas yang dilakukan pemangku jabatan, yang tersusun dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok tugas jabatan.pusat profil instansi lampiran profil instansi pusat nama instansi kementerian lembaga pemerintah non kementerian. jumlah anggaran belanja kementerian lembaga pemerintah non kementerian . th. anggaran belanja pegawai tidak langsung jml pegawai kelompok jabatan kebutuhan s d januari bup ta20. jabatan pimpinan tinggi utama kepala lpnk) ann kendang jabatan pimpinan tinggi pratama eselon ii) dana nitrasi |jabatan administrasi pan aaa jabatan administrator eselon in) ahnoonooononh nano mma jabatan pelaksana eseloadministrasi pimpinan administrasi nama tinggi jaba tinggi jaba jabatan dan tena jan jaba rena tan jaba bup unit rena fung tan rena fung tan th. organisasi prata admin benda pelak sion pela jul prata admin pena pelak sion pela jul madya nostra vas sana guru hata kan madya nis was sana guru hata kan tor tert traktor tert tentu yfu) tentu wfu) (jft) (jft) lo. ielelstelrilelelojajajoljejajajajalajlajalala jumlah seluruhnya han san nan pen proyeksi kebutuhan tahun nama instansi formulir keputusan nama unit organisasi betting pegawai bumi: dan nama jabatan ini berdasarkan ana paw asa lal isis lalu jas jas domusamme niei iel eeeleil ili eeelelilitii ellie iii ihilkilhleeliltlo leechi iii level. kepegawaian negara plt. direktur peraturan perundang undangan, oat dwi haryonoprovinsi profil instansi lampiran profil daerah kondisi geografis daratan kelautan kepulauan luas wilayah daratan perairan laut sungai jumlah kabupaten kota jumlah kecamatan jumlah kelurahan desa maan anggaran belanja daerah anggaran belanja pegawai tidak langsung "www wwe jumlah penduduk nm. .wo sn. profil pegawai negeri sipil jml pegawai s d m |. jabatan pimpinan tinggi madya eselon) poo00000000 .oto d jabatan pimpinan tinggi pratama sel nnn nhm masa |. . jabatan administrasi jabatan administrator eselon iii) jabatan pengawas (aseton iv) jabatan pelaksana (aseton ann mana men jabatan pelaksana jabatan fungsional umm)| | ) jabatan fungsional non guru dan kesehatan) ann tes dengan nomor kesehatan aa . profil unit organisasi daerah jumlah asisten jumlah dinas jumlah badan jumlah sekolah negeri negeri negeri smp negeri sma negeri smk negeri jumlah rumah sakit umum daerah rsud) rsud tipe rsud tipe . puskesmas non perawatan rekap pegawai nama instansi):jabat pimpinan tinggi administrasi jabat nama tinggi administrasi jabatan dan tipe tena jabat jabat fung tenaga fung th. unit opd tena sina tena sina jum organisasi admin kepe pelak admin pelak pratama pena prata pena kesfeh lah ada was guru hata ppp sana madya was guru aran err sana traktor (jfu) traktor (jfu) ntu ntu (jet) (jft) ps. ps. jumlah seluruhnya rumah sakit umum daerah puskesmas ||) lo.la puskesmas perawatan | |.lb. puskesmas non perayaan | jertainsain jml jml jml jml jml nama fasilitas sekolah siswa rombel pelan yati elu sma negeri smk negeri isle negeri too dan tee pena penennnnnnnna iai aaa lo$ dana nn. bnn ii. proyeksi tahun nama instansi formulir keputusan . betting dan nama jabatan ini berdasarkan sea team tel7 iso ji3 |aa damusmmu lele llelitei eeelelilitii cell iii ihikihlelellilo leechi iii title retret(ay) naakabupaten kota profil instansi profil daerah www kondisi geografis daratan kelautan kepulauan luas wilayah daratan perairan laut sungai km? jumlah kecamatan jumlah kelurahan desa oo( anggaran belanja daerah anggaran belanja pegawai tidak langsung (maa jml pegawai s d |.l. jabatan pimpinan tinggi jabatan pimpinan tinggi madya eselon rom domino roman agminiskasi .ooooooooooooooooooooooooooo. vie m20 memahami ana nia momeementenen demi3a data administrator eselon ud) .l.oerooooooooooooooooooooooooo.cbooo #omooooooooooooo.voodoo doomonmenonmmennmamumnma jabatan pengawas eselon iv) (te jabatan pelaksana eselon) ll. jabatan pelaksana jabatan fungsional um) |. . jabatan fungsional non guru dan kesehatan) wo. io. ion guru yo) kesehatan jumlah asisten jumlah dinas jumlah badan jumlah sekolah negeri negeri negeri smp negeri jumlah rumah sakit umum daerah rsud) (rsud tipe rsud tipe (puskesmas non perawatanama pimpinan administrasi jabat pimpinan tinggi administrasi jabat tinggi bup jabatan dan tipe tena pung jabat tenaga jabat unit opd tena sina tena sona lan jum organisasi pratama admin pena kepe pelak prata admin pena pelak madya guru hata sana madya guru kesfeh sana lah traktor was texte traktor was atan texte ntu jfu) jfu) jft jft bs. bs. jumlah seluruhnya nama fasilitas jumlah rumah sakit umum daerah tt. puskesmas perawatan | |b. puskesmas non perawatan ooelainain oto nama fasilitas iml iml iml keburu belt sekolah siswa rombel ape negeri isp negeri jsp negeri ro. pen npn.#@(. mol lol penyusunan ikhtisar jabatan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi kriteria: apa yang dikerjakan, bagaimana cara mengerjakan, dan cc. mengapa tugas tersebut harus dikerjakan. kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kualifikasi minimal yang harus dimiliki pemangku jabatan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang terdiri atas: pendidikan, pelatihan: dan cc. pengalaman. pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pendidikan formal minimal yang harus dimiliki pemangku jabatan untuk menduduki suatu jabatan disertai dengan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan jabatan. pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan pemangku jabatan untuk meningkatkan kemampuan dan menunjang pelaksanaan tugas jabatan. pelatihan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pelatihan penentangan, dan atau pelatihan teknis. pengalaman sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan masa kerja pemangku jabatan pada bidang tertentu yang linier dan atau berkaitan dengan tugas jabatan. proyeksi tahun nama instansi formulir dan nama jabatan berdasarkan ja. asa jaa lel7 jajar |ya3 tammsamam iii tell lilit lit lilit lit iii iii lilit lilit notedwi haryono tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan paparan atau uraian atas semua tugas jabatan yang harus dilakukan oleh pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja atau output dengan menggunakan peralatan kerja atau sarana prasarana sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. penyusunan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada mengikuti kaidah: tersusun dalam susunan kalimat yang memuat apa yang dikerjakan, bagaimana cara mengerjakan, dan mengapa tugas tersebut harus dikerjakan, tugas disesuaikan dengan butir kegiatan jf, tugas dan atau fungsi unit organisasi tempat tersebut bertugas, tugas jabatan pelaksana terdiri dari tugas teknis sebagai turunan dari tugas teknis atasan langsungnya, tugas jpt, jabatan administrator, dan jabatan pengawas terdiri atas tugas manajerial dan tugas teknis, penyusunan tugas manajerial menggambarkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan, dan penyusunan tugas teknis menggambarkan distribusi peran dari jabatan yang paling tinggi sampai dengan jabatan yang paling rendah dalam satu unit organisasi. hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan suatu keluaran atau output dari pelaksanaan tugas jabatan yang dapat diukur atau dihitung berdasarkan bukti fisik kegiatan. |
badan kepegawaian negarainternal pemerintah yang berkualitas, bahwa untuk mewujudkan pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah yang berkualitas dan standar audit aparat pengawasan intern pemerintah yang seragam lingkungan badan kepegawaian negara, diperlukan sistem pengendalian mutuunsur risiko sebagaimana dimaksud padaprosedurdilaksanakan sebagai berikut: pengendali mutu atau pengendali teknis membuat rencana pengawasan jangka menengah lima tahunan berdasarkan rencana strategis dan data peta pengawasan, penetapan sasaran sebagaimana dimaksud pada huruf rencana strategi dan program serta peta pengawasan disusun dalam rencana pengawasan lima tahunan yang dijabarkan dalam obyek audit berupa entitas, program, dan kegiatan, cc. rencana strategis yang telah ditetapkan, setiap obyek pengawasan yang telah didaftar dialokasikan untuk tahun mana akan dilaksanakan, dan rencana pengawasan lima tahunan ditetapkan oleh inspektur. formulir rencana pengawasan lima tahunanyusunan program kerja pengawasan tahunan dilaksanakan sebagai berikut: pengendali mutu atau pengendali teknis menyusun dan mengirimkan usulan rencana pengawasan tahunan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan kepada inspektur, pengendali mutu atau pengendali teknis mengoordinasikan rencana audit tahunan dengan inspektur untuk mendapat tanggapan dan saran sesuai dengan arahan dari kepala bkn untuk memperoleh kesepakatan rencana pengawasan tahunan, tujuan, dan beban pengawasan, api mengomunikasikan dan meminta persetujuan program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf kepala bkn untuk disetujui: api melalui tata usaha inspektorat mendistribusikan persetujuan program kerja pengawasan tahunan yang telah disahkan pimpinan unit yang terkait, dan persetujuan program kerja pengawasan tahunan yang telah disahkan juga dikirimkan kepada kepala bkn yang berwenang untuk menetapkan kebijakan pengawasan nasional dan meng. usulan rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa formulir usulasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf berupa formulir persetujunyusunan rencana dan program kerja audit pedoman pengendalian mutu penyusunan rencana dan program kerja audit sebagaimana dimaksud dalam huruf tingkat tim audit pada api merupasebagaimana dimaksud pada bertujuan agar api mampu menyusun rencana dan program kerja audit yang baik. (l) merupakan salah satu tahapan yang diperlukan dalam melakukan audit. penyusunan rencana dan program kerja audit pada tingkat tim audit sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sebagai berikut: melakukan penyusunan rencana dan program kerja audit sebelum melaksanakan tugas audit, menyusun program kerja audit berdasarkan rencana audit, dan penyusunan rencana dan program kerja audit sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufdilakukan sebagai berikut: dalam setiap penugasan audit, auditor harus menyusun rencana audit,ketentuan peraturan perundang undangan, kecurangan dan ketidakpatuhan (abuse): dalam setiap penugasan audit investigatif, auditor harus menyusun rencana audit, dan e. rencana audit sebagaimana dimaksud pada huruf harus dievaluasi danpengendalian mutu penyusunan rencana dan program kerja audit terdiri ataspada tingkat tim audit dilakukan oleh tim audit dengan menetapkan sasaran, ruang lingkup, metodologi dan alokasi sumber daya. dalam menetapkan sasaran, ruang lingkup, metodologi dan alokasi sumber daya sebagaimana dimaksud pada tim audit mempertimbangkan: laporan hasil audit sebelumnya, tindak lanjut atas rekomendasi yang: kemungkinan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, fl.dilaksanakan sebagai berikut: berdasarkan program kerja pengawasan tahunan, pengendali mutu atau pengendali teknis kemudian menunjuk tim audit yang akan melaksanakan fungsi audit, tim sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari pengendali mutu, pengendali teknis, ketua tim dan anggota tim, ketua tim ditugaskan untuk melengkapi kartu penugasan sebanyak (dua) rangkap dengan persetujuan pengendali teknis yang terdiri dari: (satu) rangkap dimasukkan dalam kertas kerja audit, dan (satu) rangkap disampaikan kepada pengendali teknis: ketua tim dibantu oleh anggota tim kemudian melakukan analisis atas data audisi: setelah dilakukan analisis sebagaimana dimaksud pada huruf tim akan menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan metodologi yang akan dipakai, selain melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada huruf tim: dari hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf, program kerja audit sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf disahkan oleh pengendali teknis dan diketahui oleh pengendali mutu, dan setelah memperoleh program kerja audit, maka pengendali teknis akan mengisi formulir check list sebagai pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan perencanaan audit pada tingkat tim audit ini. kartu penugasan, program kerja audit, dan formulir check list sebagaimana dimaksud pada huruf huruf danan mutu atas koordinasi dengan audisi dilakukan oleh tim audit dengan berkoordinasi dengan pihak audisi sebelum melaksanakan audit agar pelaksanaan audit dapat terlaksana. prosedur untuk melakukan koordinasi dengan audisi tentang rencana audit dilakukan sebagai berikut: setelah selesai merencanakan audit pada tingkat tim, ketua tim merencanakan koordinasi dengan audisi,, tim auditsebagaimana dimaksud pada huruf antara lain: batasan waktu dan tanggung jawab, permasalahan audisi serta prosedur pelaporan, dan proses pengawasan tindak lanjut. dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf, berita acara entry meeting sebagaimana dimaksud pada huruf berisi berbagai informasi yang penting dalam audit dan didokumentasikan dalam kka sebagai panduan selama proses audit berjalan, setelah selesai melaksanakan audit, paling lambat (lima) hari kerja tim audit perlu melakukan koordinasi dengan pihak audisi agar, koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf dibuat dalam berita acara entry meeting, setelah selesai melakukan exit meeting, ketua tim merencanakan koordinasi dengan audisi kembali, tim audit perlu melakukan konfirmasi kembali kepada audisi mengenai temuan dan kesanggupan audisi untuk menindaklanjuti rekomendasi, dan j . kesepakatan yang diperoleh dalam koordinasi setelah exit meeting dituangkan dalam berita acara kesepakatan. format berita acara entry meeting, format berita acara exit meeting, dan format berita acara kesepakatksanaan audit pedoman pengendalian mutu pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud dalam huruf merupa dan benar bagi suatu kesimpulan hasil audit. pedoman sebagaimana dimaksud padatandar audit yang terkait dengan pedoman pengendalian mutu pelaksanaan audit yaitu:: dan temuan hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf harus dikembangkan secara memadai. pedoman pengendalian mutu pelaksanaan audit terdiri atas: pedoman pengendalian waktu audit, pedoman pengendalian kesesuaian dengan program audit: pedoman pengendalian temuan audit, pedoman pengendalian dokumentasi hasil kerja audit, dan pedoman pengendalian kesesuaian dengan standar audit. pedoman pengendalian waktu audit dilaksanakan sebagai berikut: waktu audit dimulai saat masuk sampai dengan selesai pelaksanaan audit telah direncanakan dalam program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko, penentuan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut: ketepatan waktu mulai audit, ketepatan waktu audit ini harus secara ketat dilaksanakan, sebab alini akan menjadi penyebab terjadinya audit yang menumpuk atau terjadinya audit yang beruntun, dan untuk itu jika ada perubahan waktu mulai audit, api terlebih dahulu mengomunikasikan perubahan dengan audisi supaya audit yang menumpuk atau audit yang beruntun dapat dikurangiaudit dilakukan sebagai berikut: pada program kerja audit yang telah mendapat pengesahan, atau perubahannya. daftar dalam program kerja audit, kesesuaian antara kertas kerja audit dengan program kerja audit ditunjukkan dengan mencantumkan nomor indeks kertas kerja audit yang menjelaskan hal yang diperintahkan dalam program kerja audit,kolom realisasi dan referensi diisi setelah audit dilaksanakan secara bertahap: dan pengesahan program kerja audit sebagaimana dimaksud pada huruf disetujui oleh pengendali teknis. pedoman pengendalian temuan audit dilaksanakan sebagai berikut: temuan audit diperoleh dari audit baik berupa temuan positif maupun temuan negatif, setiap temuan harus dikembangkan melalui unsur dan rekomendasi yang diberikan berdasarkan: kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. cc. temuan yang telah dikembangkan sebagaimana dimaksud pada huruf dibahas dan disetujui oleh pengendali teknis untuk dikomunikasikan dengan pimpinan audisi sebelum atau pada saat penyelesaian audit lapangan: hasil dari komunikasi atas temuan yang telah dikembangkan sebagaimana yang dituangkan didalam berita acara exit meeting, dan tindak lanjut atas temuan sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan kepada tim audit paling lama (empat puluh) hari kerja sejak berita acara exit meeting tersebut diterima sebagai bahan penyusunan laporan hasil audit. pedoman pengendalian dokumentasi hasil kerja audit dilaksanakan sebagai berikut: dokumen hasil kerja audit atau kertas kerja auditanggota tim dan ketua tim serta pengendali teknis harus membuat kertas kerja audit yang akan mendukung temuan dan kesimpulan hasil audit. kertas kerja audiertas kerja audit yang ditetapkan memperhatikan prinsip sebagai berikut: standar untuk substansi audit: berkaitan dengan tujuan audit, rincian yang singkat dan jelas, penyajian yang jelas, cermat dan teliti, djudul, penataan format, rapi dan mudah dibaca, diindeks silang (dibuat indeks yang saling berhubungan), terdapat nama dan para pembuat dan perepis kertas kerja audit. kertas kerja audit pokok harus memuat: kertas kerja audit perencanaan audit kertas kerja audit pengumpulan informasi: kertas kerja audit survei pendahuluan, kertas kerja audit evaluasi spip, kertas kerja audit program audit. kertas kerja audit pelaksanaan audit yang terdiri dari: kertas kerja audit pengujian pengendalian, kertas kerja audit pengujian substansi, kertas kerja audit pengembangan temuan, kertas kerja audit kesepakatan atau ketidaksepakatan temuan dan rekomendasi. konsep laporan hasil audit final. kertas kerja audit yang dibuat oleh anggota tim dilakukan revi oleh ketua tim. fl. setelah dilakukan revi oleh ketua tim sebagaimana dimaksud pada huruf kertas kerja audit. pengendali teknis juga melakukan revi atas kertas kerja auditdoman kendali mutu audit aparat pengawasan intern pemerintah yang selanjutnya disingkat puma api adalah pedoman yang digunakan untuk memastikan bahwa api dan auditor telah memenuhi kewajiban profesional kepada audisi dan pihak lainnya. kendali mutu adalah metode yang digunakan untuk memastikan bahwabadan kepegawaian negara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan dan bertanggung jawab kepada kepala badan kepegawaian negara. format kertas kerja audit dan formulir supervisi pengendali teknispengendalian kesesuaian dengan standar audit dilaksanakan sebagai berikut: standar audit pengumpulan dan pengujian bukti untuk api dibuat sesuai ketentuan yang mengatur tentang standar audit intern pemerintah indonesia. pengendalianpelaksanaan pengujian dan evaluasi auditporan audit pedoman pengendalian mutu pelaporan audit sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan panduan bagi inspektoratdengan ketentuan peraturan perundang undangan. pedoman sebagaimana dimaksud pada bertujuan agar inspektorat dapat menghasilkan mutu laporan hasil audit yang memenuhi standar audit. standar audit yang terkait dengan pedoman pengendalian mutu pelaporan audit yaitu,::, dan laporan hasil audit diserahkan kepada kepala bkn, pimpinanterdiri atas prosedur pengendalian atas penyusunan konsep laporan, dan prosedur pengendalian atas finalisasi dan distribusi laporan. prosedur pengendalian atas penyusunan konsep laporan dilaksanakan sebagai berikut:dan temuan audit yang telah dikomunikasikan dengan audisi. ketua tim dibantu oleh anggot: selain menyiapkan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf ketua tim dan anggota tim juga menyiapkan formulir revi konsep laporan untuk pengendali teknis dan, dalam hal,, dalam halmutu telah setuju dengan konsep lha, konsep lha beserta formulir kendali konsep laporan diserahkan kepada tim untuk digitalisasi: formulir revi konsep laporan sebagaimana dimaksud pada huruf diserahkan kepada tim audit untuk didokumentasikan dalam kka, finalisasi lha diselesaikan paling lambat (enam puluh) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan audit agar hasil audit efektif. format lha bentuk bab, format lha bentuk surat, formulir yang digunakan untuk pengendalian atas penyusunan konsep laporan hasil audit, dan formulir revi konsep laporan hasil audit yang akan revi oleh pengendali teknis dan pengendali mutugendalian atas finalisasi dan distribusi laporan dilaksanakan sebagai berikut: lha final diserahkan oleh ketua tim audit kepada pengendali teknis tim audit untuk dikoreksi, untuk memudahkan proses koreksi, pengendali teknis menggunakan formulir check list penyelesaian laporan yang dibuat oleh ketua tim, lha final beserta formulir check list finalisasi laporan, diserahkan kepada pengendali teknis untuk direvisi, lha final, lha final, memo dinas dan formulir check list finalisasi laporan kemudian diserahkan kepada inspektur: inspektur menandatangani lha dan memo dinas sebagaimana dimaksud pada huruf lha final yang telah disahkan kemudian diserahkan kepada unit yang melaksanakan fungsi tata usaha untuk diperbanyak dan dijilid, selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf tata usaha juga menyiapkan surat pengantar untuk distribusi lha, lha intern final beserta memo dinas yang telah ditandatangani kemudian didistribusikan kepada pihak pihak yang diberi kewenangan yaitu: kepala badan kepegawaian negara, audisi: arsip. formulir yang digunakan untuk pengendalian atas finalisasi dan pendistribusian laporan berupa formulir check list penyelesaian laporan hasil auditdoman pengendalian mutu pemantauan tindak lanjut hasil audit pedoman pengendalian mutu pemantauan tindak lanjut hasil audit sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan panduan bagi inspektorat dalam memantau dan mengevaluasi tindakan koreksi yang dilakukan oleh audisipedoman sebagaimana dimaksud pada bertujuantandar audit yang terkait dengan pedoman pengendalian mutu pemantauan tindak lanjut hasil audit yaitu, auditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi: dan ccedoman pengendalian mutu pemantauan tindak lanjut hasil audit terdiri atasdilaksanakan sebagai berikut: kewajiban untuk melaksanakan tindak lanjut berada pada pimpinan audisi, pelaksanaan tindak lanjut merupakan bagian kegiatan pemantauan sistem pengendalian intern yang ada:, dibentuk tim yang paling kurang terdiri dari (satu) pengendali teknis dan (satu) ketua tim yang ditunjuk oleh inspektur secara triwulanan,bertanggung jawab untuk memberitahukanefesien, sedang pemantauan atas pelaksanaan tersebut menjadi tanggung jawab inspektorat, dansebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan sebagai berikut:, formulir penyampaian temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf kemudian diserahkan unit yang melaksanakan fungsi pelaporan untuk input dalam daftar temuan api, cc. unit yang melaksanakan fungsi pelaporan menyerahkan daftar temuan hasil audit tersebut kepada tim yang melaksanakan pemantauan tindak lanjut,, apabila diperlukan, tim pemantau dapat melakukan pengujian terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh audisi: hasil pemantauan tindak lanjut dituangkan dalam berita acara dan didokumentasikan untuk keperluan pelaporan dan pemutakhiran data hasil temuan api serta tindak lanjutnyasebagaimana dimaksud pada hurufdicatat dalam daftar temuan audit api, dalam hal tindak lanjut dinyatakan telah selesai dan sesuai,, il. apabila dalam (satu) bulan sejak surat peringatan pertama disampaikan tindak lanjut belum dilakukan oleh audisi, api menerbitkan surat peringatan kedua, apabila dalam (satu) bulan sejak surat peringatan kedua terbit belum ada tidak lanjut, tim pemantau membuat surat pemberitahuan kepada kepala bkn, unitoo. pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada huruf, agar pelaksanaan tindak lanjut efektif, perlu dilakuklaporkan kepada pimpinan audisi., dan dilaporkan melalui formulir laporan pemantauan tindak lanjut temuan audit, apabila seluruh tindak lanjut telah selesai dilaksanakan dan setelah diuji oleh auditor bersangkutan telah memenuhi rekomendasi, maka inspektorat wajib segera mengomunikasikan hal tersebut kepada audisi dengan menyampaikan pernyataan selesai melaksanakan tindak lanjut hasil audit api:. formulir konsep temuan yang belum ditindaklanjuti dan rencana tindak lanjut, formulir berita acara pemantauan tindak lanjut hasil audit, formulir laporan pemantauan tindak lanjut, format surat pernyataan selesai melaksanakan tindak lanjut hasil audit api, dan berita acara pemutakhiran datdoman pengendalian mutu tata usaha dan sumber daya manusia pedoman pengendalian mutu tata usaha dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan panduan bagi tata usaha inspektorat dalam melakukan tugasnya sebagai penunjang tugas audit dan tugas lainnya. pedoman sebagaimana dimaksud pada bertujuan agar terselenggaranya tugas audit yang didukung oleh: ketatausahaan yang memadai, tata arsip yang tertib, rapi, dan mudah diperoleh, dan sumber daya manusia yang kompeten. standar audit yang terkait dengan pengendalian mutu, api harus menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan kegiatan audit,, dan auditor harus secara terus menerus meningkatkan kemampuan teknik dan metodologi audit. pedoman pengendalian mutu tata usaha dan sumber daya manusia terdiri atas: ketatausahaan, pengelolaan arsip, dan cc. pengelolaan sumber daya manusia. ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakannjadi tanggung jawab inspekturinding ruang kantor dan berupa lembaran pernyataan yang didistribusikan kepada audisi, mencetak dan memperbanyak visi dan misi api seperlunya, membagikan dan menyimpannya untuk file dan arsip, menyebarluaskan peraturan dan edaran yang perlu diketahui oleh semua staf sesuai jumlah staf yang ada, dalam hal peraturan dan edaran sebagaimana dimaksud pada huruf hanya untuk diketahuilingkungan badan kepegawaian negara yang yang membidangi urusan bidang perdagangan. organisasi adalahcukup diperbanyak (satu) lembar dan diedarkan kepada semua staf dengan membubuhkan para sebagai tanda sudah membaca peraturan dan edaran tersebut:, mengadministrasikan, menyimpan,,nota dinas yang harus disetujui oleh pejabat yang berwenang,, menyediakan buku referensi perpustakaan untuk dibaca tempat, dipinjam, atau, mencetak laporan hasil audit dan mendistribusikannya, menyimpan kertas kerja auditil. menetapkan prosedur peminjaman kertas kerja audit, baik untuk keperluan internal maupun eksternal: menyusun dan mencetak laporan triwulanan, semester dan laporan tahunan kegiatan unitnya, menyusun dan mencetak laporan triwulanan, semester dan tahunan kegiatan api, oo. memberikan pelayanan pada pihak luar. formulir sebagaimana dimaksud pada didokumentasikan unit yang melaksanakan fungsi tata usaha untuk bukti kegiatan dan pengendalian. formulir dan surat yang digunakan dalam kegiatan ketatausahaformulir sebagaimana dimaksud pada dapat dibuat secara manual maupun terkomputerisasi. pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk menghindari adanya kehilangan, kesulitan pencarian, atau pemusnahan arsip yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud pada bertujuan:, dan agar pengurangan arsip dapat berjalan dengan efektif dan efisien. berdasarkan, dan arsip pusat. arsip sebagaimana dimaksud pada huruf hanya menyimpansebagaimana dimaksud pada umumnya berupa kertas kerja audit dengan perangkat pendukungnya serta surat masuk dan atau keluar. arsip pusat sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan berkas audit yang penyimpanannya dilakukan secara terpusat oleh api bagian yang khusus menangani masalah penyimpanan berkas. arsip pusat sebagaimana dimaksud pada menyimpan berkas dari seluruh unit yang melaksanakan fungsi audit. berkas yang disimpan dalam arsip pusat sebagaimana dimaksud pada selain kertas kerja audit juga surat yang masuk dan atau keluar. berkas berupa kertas kerja audit sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui (tiga) cara, yaitu: memindahkan arsip aktif menjadi arsip dengan status tidak aktif dari arsip unit yang melaksanakan fungsi audit arsip pusat, memindahkan arsip tidak aktif menjadi arsip dengan status statis dari arsip pusat kantor arsip pusat daerah negara, dan cc. memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan perundang undangan. (l) pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf pada api dilaksanakan denganprogram sebagaimana dimaksud pada bertujuan: menetapkan pembagian tugas bagi tiap tingkatan auditor secara tertulis: menyeleksi. program sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh fungsi yang menangani sumber daya manusia pada api. dalam hal kekurangan tenaga auditor dimungkinkan untuk melakukan audit dengan join audit. dalam menetapkan pembagian tugas bagi tiap tingkatan auditor dilaksanakan sebagai berikut: audit oleh inspektorat harus dilaksanakan oleh aparatur negeri sipildalam menyeleksi auditor yang memenuhi syarat dan kompetensi dilaksanakan sebagai berikut: para auditor harus memilik, untuk mengisi kebutuhan tenaga auditor, api dapat mengambil calon dari dalam organisasi ataupun dari luar organisasi, pengambilan dari dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf, pengambilan pegawai dari luar organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diperoleh melalui seleksi aparatur sipil negara yang dilakukan oleh unit yang memiliki kewenangan menyelenggarakan seleksi aparatur sipil negara,, latar belakang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf paling rendah yaitu diploma tiga, atau pia. kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh auditor yaitu auditing, akuntansi dan keuangan, administrasi pemerintahan publik, hukum, komunikasi, manajemen dan teknik substansi audisi. sikap dan perilaku sebagaimana dimaksud pada huruf yang perlu dimiliki oleh seorang auditor api yaitu: kemampuan untuk menyesuaikan diri, kemampuan untuk memahami sesuatu, dan ketetapan hati. kemampuan untuk menyesuaikan diri sebagaimana dimaksud pada huruf angka sebagaimana dimaksud pada huruf angka diperlukan karena dalam melakukan audit, auditor akan selalu berhubungan dengan sesama manusia. ketetapan hati sebagaimana dimaksud pada huruf angka diperlukan untuk mengatasi persoalan. dalam melatih dan menyediakan kesempatan untuk pendidikan berkelanjutan bagi para auditor dilaksanakan sebagai berikut: auditor harus memelihara kompetensinya melalui pendidikan profesional berkelanjutan untuk mempertahankan dan atau meningkatkan mutu pengawasan khususnya audit, pendidikan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain, apipengawasan, perencanaan pendidikan yang harus diberikan kepada auditor untuk memenuhi persyaratan keahlian bidang pengawasan disusun dengan memperhatikan usulan dari pengendali mutu,setiap auditor, dandalam menilai kinerja auditor dilaksanakan sebagai berikut: penilaian kinerja auditor harus berdasarkan pada penilaian kinerja perpenugasan yang dilakukan seorang auditor dalam tahun atau periode penilaian yang bersangkutan, penilaian kinerja auditor dilakukan paling sedikit (satu) kali dalam setahun, cc,: dalam pelaksanaan penilaian kinerja auditor, penilaian dilakukan secara berjenjang, penilaian dilakukan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu:, dan pengendali mutu dinilai oleh inspektur. hasil penilaian yang diperoleh harus didiskusikan dengan auditor yang dinilai sehingga auditor dapat memperbaiki kinerjanya. prosedur dan tata cara penilaian kinerja auditoradan ini berlaku, pedoman kendali mutu aparat pengawasan intern pemerintah yang sedang dilakukan berpedoman padasampai diselesaikannya pemeriksaan. bab ketentuan penutuppit. eki pole turun perundang undangan,contoh formulir tujuan, sasaran, dan strategi pengawasan tujuan, sasaran, dan strategi pengawasan penanggung jawab sasaran tujuan, sasaran, dan strategi dan strategi misi keterangan inn uan jun 's''' ' ' contoh peta audit inspektorat peta audit per tahun audit nama obyek tenaga auditor yang dimiliki tenaga tata usaha pengawasan besaran unit unit unit instansi risiko lain lain kegiatan audit datu finis| mortir gol gokil kom end lainnya spp lainnya program, dil) l.a1 jafar xx a83 ovl nono ita solo ehh petunjukpengisian kolom diisi dengan nama audisi, seperti nama instansi, kegiatan, program, kontrak, dan lain lain. kolom diisi dengan besaran risiko hasil pengukuran risiko yang telah dilakukan untuk tiap audisinama auditor ketua tim kolom diisi dengan nama auditor anggota tim kolom diisi dengan nama tenaga tata usaha api golongan kolom diisi dengan nama tenaga tata usahaan lain lain. oo. kolom diisi dengan hal yang belum tertampung kolom yang ada diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen asn secarauma api lingkungan bkn digunakan untuk memastikan bahwa audit yang dilaksanakan oleh inspektorat bkn sesuai dengan kode etik dan standar audit. puma api lingkungan bkn sebagaimana dimaksud pada dimaksudkan untuk meningkatkan: efektifitas pengawasan intern, transparansi proses audit, kualitas dan integritas pengendali teknis dan pengendali mutu audit, mutu pelaksanaan audit agar tercapai tujuan pelaksanaan audit, dan memberikan pedoman kendali mutu audit api. puma api terdiri atas: pedoman penyusunan rencana strategis, pedoman pengendalian mutu perencanaan audit, cc. pedoman pengendalian mutu penyusunan rencana dan program kerja audit, pedoman pengendalian mutu pelaksanaan audit, pedoman pengendalian mutu pelaporan audit, pedoman pengendalian mutu pemantauan tindak lanjut hasil audit: dan pedoman pengendalian mutu tata usaha dan sumber daya manusia. contoh formulir rencana pengawasan lima tahunan rencana pengawasan jangka menengah tahunan (tahun .s.d. tahun .) tanggal risiko ana mudi terakhir unit unit petunjuk pengisian kolom diisi dengan nomor urut kolom diisi dengan nama audisi (instansi, kegiatan, program, dil) cc. kolom diisi dengan tanggal diterbitkannya lha terakhir dari obyek audit yang bersangkutan kolo contoh usulan program kerja pengawasan tahunan usulan program kerja pengawasan tahunan tahun audit . audisi risiko nama auditor biaya ino tan ntt anu lou aju uvuvlxa uuts.d kolom dikosongkan. diisi limpahan jika obyek tersebut adalah limpahan dari bidang lain. contoh program kerja pengawasan tahunan program kerja pengawasan tahunan tahun audit. audisi risiko nama auditor jabatan biaya lha tim yang melaksanakan tao leotim audit yang melakukan audit contoh kartu penugasan kartu penugasan nomor: nama obyek nentanana nana aan alamat nomor telp pekan nana rencana audit nomor akaakannaana nana ana program kerja audit pka) aaaaaa nata ben anakan sasaran audit audit operasional audit kinerja att laporandikirimkan kepada nun ppu pun una pen nun ntp nen inspektur laksanakan anna naa pengendali teknis makanan anna aan ketua tim kknaannanaanann ena anggota tim and nennenanan tenan penugasan dilaksanakan dengan surat tugas nomor tanggal tanggal mulai bebe eng selasa pnnnanaaaan realisasi tanggal selesai anggaran hari produktif hp) tim audit dilaksanakan oleh sa. rencana mulai kegiatan bulan realisasi mulai kegiatan bulan konsep laporan direncanakan paling lambat realisasi konsep laporan selesai jakarta: mengetahui, ketua tim pengendali teknis,. contoh program kerja audit program kerja audit unit organisasi program kegiatan makanan aan tahun dkkanaanatan anna aan dikerjakan oleh anaaknantananaaa aan prosedur ukuran tujuan sample metode nama anggaran realisasi| audit pemilihan sample dan auditor waktu waktu kka waktu n a saw. contoh formulir check list penyelesaian penugasan perencanaan audit check list penyelesaian penugasan perencanaan audit sudahlah dibuat kartu penugasan rencanasemula jesaepa taka team eigasai persetujuan dan sudah dilampirkan kartu penugasan pengendali mutu apakah sudah dibuat rapat koordinasi didistribusikan apakah sudah dibuat persiapan surveipendahuluan apakah survei pendahuluan telah dilaksanakan apakah telah dibuat ikhtisar hasil survei ' ')) | apakah telah ditulis programaudit dan hasil pengumpulan informasi pengendali audit dikerjakan diketahui: dibuat tanggal: pengendali mutu pengendali teknis tanda tangan tanda tangan contoh berita acara entry meeting tanggal loco tempat cma dihadiri oleh tim audisi tim auditor: dst dst diperoleh kesepakatan sebagai berikut: tujuan audit: prosedur audit yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: waktu pelaksanaan audit perencanaan audit pandaan aan pelaksanaan audit dkkanannee aan penyelesaian laporan pnnnannana anatara tim audit yang akan ditugaskan: pengendali mutu cool ennnnnaan pengendali teknis . ketua tim alasan anggota tim meet dst. dalam pelaksanaan survei dan audit, yang akan menjadi kontak person adalah perantara, telepon perentantaeaan. perwakilan audisi) perwakilan auditor) mengetahui, inspektur., prosedur audit. diisi dengan prosedur prosedur pokok yang akan dilaksanakan, dan untuk ruang lingkup audit diisi dengan ruang lingkup yang disepakati. nomor diisi dengan nama pejabat petugas audisi yang akan menjadi kontak person bagi para auditor. nomor diisi untuk hal lain yang perlu diungkapkan b. il. kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan perwakilan audisi, auditor dan inspektur (jika ada) sebagai pihak yang mengetahui. contoh berita acara exit meeting berita acara exit meeting berdasarkan konfirmasi hasil audit antara tim audit dengan (nama audisi). oo, maka pada hari andrean anakan empat look dihadiri oleh tim audisi tim auditor: dst dst diperoleh kesepakatan sebagai berikut: berdasarkan surat tugas inspektur badan kepegawaian negara nomor ., tanggal.diperoleh hasil audit sebagaimana terlampir dalam temuan hasil audit sementara dnegara sejumlah xxx, dengan ntp). (contoh: surat instruksi kpa kepada ppk). dst. bukti tindak lanjut diserahkan kepada inspektur dengan alamat gedung lt.11l, jalan letjen. setyo civilian jakarta timur, selambat lambatnya hari kerja sejak audisi menerima memo dinas dan atau temuan audit sementara. perwakilan audisi) perwakilan auditor) ttd ttd mengetahui, inspektur (jika ada) ttd bab pedoman penyusunan rencana strategis pedoman penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan panduan bagi api dalam menetapkantujuan, kewenangan dan tanggung jawab inspektorat. standar audit yang terkait dengan pedoman penyusunan rencana strategis, yaitu api harus:, menyusun rencana strategis lima tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan cc. menyatakan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab secara tertulis untuk disetujui dan ditandatangani pimpinan organisasi. rencana strategis yang disusun oleh api mencakup tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan sebagai rujukan pelaksanaan kegiatan api agar audisi dapat mengetahui tujuan, kewenangan dan tanggung jawab api. prosedur penyusunan rencana strategis dapat diuraikan sebagai berikut: menetapkan visi, menetapkan misi,, menetapkan visi sebagaimana dimaksud pada huruf memperhatikan ketentuan sebagai berikut: nomor diisi untuk hal lain yang perlu diungkapkan bberita acara kesepakatan berita acara kesepakatan berdasarkan konfirmasi hasil audit antara tim audit dengan (nama audisi). jks maka pada tanggal. aan tempat oom nanah dihadiri oleh tim audisi tim auditor: dst dst diperoleh kesepakatan sebagai berikut: berdasarkan memo dinas inspektur badan kepegawaian negara nomor . tanggal emas diberikan penyampaian hasil audit sementara untuk dilakukan tanggapan atas rekomendasi yang diberikan oleh audisi sebagai tindaklanjut dari memo dinas tersebut, audisi telah menyerahkan bukti tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit sebagai bahan penyusunan laporan hasil audit lha) final sebagai berikut hasil audit ditindaklanjuti ditindaklanjuti (contoh kelebihan contoh contoh: bukti setor contoh: belum pembayaran uang mengembalikan kas senilai rp. ditindaklanjuti perjalanan dinas kas negara| dengan sebesar rp, senilai rp. ntp (on process gaa temuan yang belum ditindaklanjuti akan dilakukan monitoring sejak lha final ini selesai diserahkan audisi oleh tim audit. perwakilan audisi) perwakilan auditor) ttd ttd mengetahui, inspekturcc. kolom tim audisilanjut yang disepakati.kertas kerja audit inspektorat badan kepegawaian negara letjen. setyo militan, jakarta timur nama audisi kka papan nayanthara pannaannananana anna ref. pka bankenatanrananamen sasaran audit disusun oleh jane peanenasaaa anne para tanggal me. periode audit direvisi oleh ankanramenea nana kawanan ana nanas anne anna para tanggal contoh formulir supervisi pengendali teknis lembar supervisi pengendali teknis nama audisi nnnnnnnanaan anna aan surat tugas nnanaannaanana aan aan nana periode audit nannennananeanannan anna nana anna anna nana ketua tim nnnaananann nana nana ena nana permasalahan komentar index kka pengendali teknis, tanda tangan omah nama ananananantenan enamsudahjawab kolom diisi dengan nomor urut kolom diisi dengan permasalahanjawab kolom tanggal diisi dengan tanggal dilakukannya proses review tersebut. contoh formulir check list pelaksanaan pengujian dan evaluasi audit check list pelaksanaan pengujian dan evaluasi audit belum penyelesaian penugasan kepada anggota tim silahkan dibuat perencanaanaudit ' ' e ' audit tee hasil kerja anggota tim anggota tim sudahlah anggota tim membuat kka dan tee disiapkan untuknya jam akan asa yag man dan disimpan pada tempat yang telahdari pengendali teknis ditindaklanjuti oleh tim audit dan rekomendasi perbaikan sudahlah dilakukan komunikasi temuan dan rekomendasi perbaikan dengan manajemen audisi rekomendasi yang diterima adakah pengendali mutu melakukan review review tanggal review tanggal review iii tanggal pengendali mutu sudahlah hasil review penanggung jawab (ini penanggung jawab kok terasa janggal krn atas pengendali mutu cek lagi ketua) tim dengan pengendali teknis dengan pengendali mutu sudahlah dilakukan penelaahan sesuai kka dan isinya dengan tujuan audit dengan pengendali teknisdengan pengendali mutu review oleh diisi oleh petunjuk pengisian kolom diisi dengandan nip ketua tim dan tanggal pengisian kolom review diisi dengan data nama dan nip pengendali teknis dan pengendali mutu dan tanggal review contoh metodologi audit: pernyataan bahwa audit dilaksanakan semua dengan standar audit:mengetahui, pengendali teknis ketua tim audit inspektur. ttd ttd ttd nama) nama) nama) lampiran contoh lha bentuk surat kop) w vwv sifat rahasia perihal aeeeseenesenetentamteneaae kepada th. kepala kantor audio alamat audio dengan hormat, paragraf dasar melakukan audit, tujuan sasaran, lingkup, metodologi auditembusan: kepala badan kepegawaian negar (sebagai laporan), pimpinan organisasi audisi, pimpinan organisasi lainnya, contoh formulir pengendali penyusunan laporan hasil audit pengendalian penyusunan laporan hasil audit nama audisi tanggal kartu alamat plat telpon rmp tujuan audit rml periode audit ketua tim nomor surat pengendali teknis tugas pengendali eee pengendali teknis kepada pengendali mutu mulai selesai diserahkan pimpinan api bee dan tandatangani kembalikan tata usaha untuk beri nomor lha, sandakan dan jilid didistribusikan kepada: pimpinan organisasivisiejabat struktural, pejabat fungsional, dan sumber lainnya yang berkaitan, dan visi dibuat secara singkat, jelas dan padat. menetapkan misi sebagaimana dimaksud pada huruf memperhatikan ketentuan sebagai berikut: misi api merupakan penjabaran dari visi dalam rangka upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan,, dan ccsebagaimana dimaksud pada huruf memperhatikan ketentuan sebagai berikut: tujuan dan sasaran pengawasan dirumuskan oleh pimpinan api berdasarkan visi dan misi pemerintahsebagaimana dimaksud pada huruf memperhatikan ketentuan sebagai berikut: api merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, rumusan strategi sebagaimana dimaksud pada huruf tersebut dikomunikasikan kepada audisi untuk memperoleh masukan, berdasarkan masukan sebagaimana dimaksud pada huruf strategi pengawasan dirumuskan kembali, strategi pengawasan yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan, dan contoh formulir revi konsep laporan pengendali teknis pengendali mutu memata surat tugas urut lha kka masalah oleh suu shoe o3oo am. . ncs aaaa a mm. sma petunjuk pengisiancontoh formulir check list penyelesaian laporan check list belum surat pengantar masalah spm)tasrtapo ran toe kecukupan informasi latar belakangauditi. tujuan audit dan kriteria yang berkaitan ruanglingkup audit sudah dinyatakan secarajlas jadwal audit, metodologi. standar audit yang diacu, jika telah dibuat hasil observasi yang mendalam yang berkaitan dengan simpulan audit. penyebab, dampak,ter ditujukan kepada pihak yang berkompeten telah didukung dengan bukti yang persuasif. nilai laporan. (co tformatlaporan ang sama dengan judul pada halaman bodi. juduldanhurufyangkonsisten. bodi laporan struktur kalimat dan paragraph yang mudah dipahami. ' singkatan singkatan telah didefinisikan. oo bahasa dan terminologi yang mudah dipahami. ' ) ) | tatabahasa dan penulisan katayangtepat laporan secarakeseluruhan,laporan sudahjelasdantepat o jama penyusunan telah melalui proses revi: pengendali mutu distribusi laporan telah sesuai ketentuan la direvisi oleh, tanggal,. diisi oleh, tanggal petunjuk pengisian kolom divpengisi formulir dan pereviunya contoh konsep temuan dan rencana tindak lanjut konsep temuan dan rencana tindak lanjut audisi naananaaaenenananan periode audit pkkaatantenananaan ana nomor surat tugas peranan nomor lha pentana tan eaaeanaaaaaaan nomor formulir penyampaian disampaikan tanggal annnnanannntananaanaaaaaan rapat penutupan audit tgl kkannaannanananana anna rencana kondisi kriteria sebab akibat rekomendasi tindak komentar komentar ket lanjut audisi auditor a32 il3 trs aro six aaa tool ai. ote a pengendali teknis, ketua tim, petunjuk kolom pengendali teknis dan ketua tim diisi dengan nama dan tanda tangan contoh berita acara pemantauan tindak lanjut hasil audit laporan tindak lanjut temuan audit nomor surat :. informasiumum instansi unit bangtanasntnaanaan tanggal penganten bagian kegiatan yang diaudit :. perihal deknakananaaananan tgl laporan audit donnneenannnanananan eksemplar nnnananananunanaa formulir penyampaian dronanaasnaratataan temuan dewnananasanannanan rekomendasi penaatenasaananaanan tindaklanjutyangtelahdilakukan: tanggal penyelesaian: pimpinan audisi, pengendali teknis, petunjukcontoh laporan pemantauan tindak lanjut temuan audit laporan pemantauan tindak lanjut temuan audit nomor surat: .o. informasi umum nama audisi .ooooooom nenek alamat dnnannnnantan lanjut uu aro uu ai ja oto i bee i oo uu usai shoot lou ui vuv ujcontoh pernyataan selesai melaksanakan tindak lanjut hasil audit inspektorat berita acara pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil audit inspektorat badan kepegawaian negara pada hari ini,.f(a)tanggal .(b) bulan .(c)tahun .(d) bertempat .(&), berdasarkan surat tugas inspektur badan kepegawaian negara nomor srereenme tanggal (g), kami nama nanas hi) nip. agama di) jabatan aman ai) nama anananannant ik) nip. panam) jabatan nanaanaanamaan(m) telah melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit pada .(n) di.(o), dengan hasil sebagai berikut: berdasarkan surat dinas inspektur badan kepegawaian negara kepada pennpaninntanean(p nomor .(g),dan laporan hasil audit inspektorat badan kepegawaian negara nomor .(r) tanggal ea. jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan akan di monitoring sebagai berikut: nomor dan tanggal jumlah jumlah rekomendasi yang spm lha temuan rekomendasi belum ditindaklanjuti pada saat dilakukan monitoring penyelesaian tindak lanjut, . (x)telah menyampaikan dokumen dokumen untuk menindaklanjuti.(y) rekomendasi hasil audit, sebagaimana dinyatakan dalam tabel berikut: belt disampaikan tl hereeren goo bereeeentaa) obereeelah aanwe.l rekomendasi alasan tidak bisa ditindaklanjuti nanrencana aksi ena p5. sesuai dengan rencana aksi pada tabel atas, . (ah) berkomitmen untuk segera menyampaikan buktisenam mulai) tindak lanjut hasil audit, penesenenasan fa) (en ennnenakennnne) nip, nan nneaneananan al) nip, annnenknannnnaaa petunjuk pengisian: (a) diisi hari penandatanganan berita acara pemantauan tindak lanjut hasil audit dengan huruf (bold) (contoh: senin). (b) diisi tanggal penandatanganan berita acara pemantauan tindak lanjut hasil audit dengan huruf (bold) (contoh: satu). (c) diisi bulan penandatanganan berita acara pemantauan tindak lanjut hasil audit dengan huruf (bold) (contoh: januari). (d) diisi tahun penandatanganan berita acara pemantauan tindak lanjut hasil audit dengan huruf (bold) (contoh: dua ribu lima belas). (e) diisi tempat penandatangan berita acara pemantauan tindak lanjut hasil audit. diisi nomor surat tugas pemantauan tindak lanjut hasil audit. diisi tanggal surat tugas pemantauan tindak lanjut hasil audit. (h), (k) diisi nama pelaksana pemantauan tindak lanjut hasil audit berdasarkan surat tugas. &d, diisi nip pelaksana pemantauan tindak lanjut hasil audit berdasarkan surat tugas. (), dan (m) diisi jabatan pelaksana pemantauan tindak lanjut hasil audit. (n), (p), diisi nama satker audisi. dan (x) (o) diisi tempat kedudukan satker audisi. diisi nomor surat pengantar masalah hasil audit yang telah dikirim kepada satker audisi. (r) diisi nomor laporan hasil audit yang ditindaklanjuti. (s) diisi tanggal laporan hasil audit yang ditindaklanjuti. (t) diisi surat pengantar masalah dan atau laporan hasil audit, nomor dan tanggal (contoh: spm nomor . tanggal . dan lha nomor . tanggal.). tu) jumlah temuan dalam angka. jumlah rekomendasi dalam angka. (w) jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dalam angka. (y) jumlah rekomendasi yangdiisi rekomendasi berdasarkan lha yang ditindaklanjuti pada saat pemantauan lanjut hasil audit. (aa) diisi dokumen tindak lanjut yang disampaikan pada saat pemantauan lanjut hasil audit. (ab) diisi kesimpulan auditor atas kesesuaian dokumen tindak lanjut yang disampaikan (ac(ad) diisi rekomendasi berdasarkan lha yang tidak bisa ditindaklanjuti pada saat pemantauan lanjut hasil audit. (ae) diisi alasan tidak bisa menindaklanjuti rekomendasi. (af dalam angka dan huruf (contoh: (sepuluh)). (ag) diisi rekomendasi berdasarkan lhaj) diisi jabatan pimpinan satker audisi. (al) diisi nama pejabat pimpinan satker audisi. diisi nip pejabat pimpinan satker audisi. contoh berita acara pemutakhiran data berita acara pemutakhiran data temuan audit yang belum ditindaklanjuti sampai dengan lebih dari bulan pada satker . pada hari ini, tanggal . telah dilakukan pemutakhiran data temuan audit yang belum ditindaklanjuti bulan . sid li. oleh aditi wpi dengan hasil sebagai berikut. tgl temuan sbl tindak lanjut temuan sbl lha pemutakhiran pemutakhiran temuan temuan temuan nat rei io. dan nan man annkanan tg, bln, thn mengetahui pimpinan audisi inspekturcontoh surat tugas surat tugas nomor cococenanaanesananaaaan dasar una unp nan ananannnnannannnaan nana menugaskan kepada cook nip. lantentneneoeeeee pengendali mutu annennannanasanan anna nan akan nana nip. nana ketua tim nnnanananan anna anakan nip. snnletekeene anggota tim untuk melaksanakan juga .oooocoooo woo omar tugas tersebut dilaksanakan mulai tanggal . selama . hari pemeriksaan hp), setelah selesai melaksanakan tugas tersebut agar segera melaporkan hasilnya kepada pimpinan instansi atau pejabat lain yang ditunjuk,. pimpinan api, tembusan, kepada yth petunjukpengisian: kolom nomor diisi dengan nomor urut surat tugas kolom dasar diisi dengan dasar pembuatan surat tugas tersebut kolom menugaskan diisi dengan tim audit dimaksudkan kolom perihal diisi dengan hal yang akan dituangkan kolom tanggal diisi sesuai tanggal dimulainya tugas dan berakhirnya tugas kolom selama diisi jumlah hari pelaksanaan tugas kolom ditetapkan sesuai tempat ditandatanganinya surat tugas kolom tanggal diisi sesuai tanggal ditandatanganinya surat tugas kolom pimpinan api diisi dengan nama, nip, dan tanda tangan dari pimpinan.(yang menugaskan) kolom tembusan diisi sesuai unit terkaitsebagaimana dimaksud pada huruf harus memperhatikan bahwasebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan api menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan program yang telah ditetapkan. (l) rencana strategis api mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. rencana strategis api sebagaimana dimaksud berupa formulir tujuan, sasaran, dan strategii harus menyusun pernyataan berdasarkan visi, misi, tujuan yang telah ditetapkan serta kewenangan dan tanggung yang merupakan tugas pokok dan fungsi,pengawasannya pernyataan sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh inspektur dan disahkan oleh kepala bkn. bab iii pedoman pengendalian mutu perencanaan audit pedoman pengendalian mutu perencanaan audit sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan panduan bagi api dalam menyusun perencanaan pengawasan yaitu dalam menentukan obyek pengawasan, tujuan pengawasan, tenaga auditor, contoh nota dinas (sesuaikan dengan per bkn tata naskah dinasw nota dinas nomor kp. nd a.ii dari pimpinan api sehubungan dengan surat tugas inspektur nomor . tanggal kerereaeae untuk melakukan .ooooocoooooooooooccomuee, bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan hasil audit sementara (terlampir). demikian temuan sementara ini kami sampaikan dan tanggapan atas temuan sementara dimaksud agar disampaikan dalam waktu (tiga) minggu setelah diterima, jika dalam waktu tersebut kami belum menerima tanggapan, maka temuan sementara tersebut dianggap telah diterima dan dapat dijadikan bahan laporan hasil audit definitif. demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. tempat, tgl, bln, thn pimpinan api, nama pejabat petunjuk pengisian kolom nomor diisi dengan nomor urut memo dinas kolom kepada diisi dengan nama pimpinan tertinggi dari audisi kolom hal diisi dengan maksud surat atau penyampaian daftar temuan kolom diisi sesuai jumlah lampiran kolom surat tugas sesuai dengan nomor dan tanggal surat tugas audit kolom diisi sesuai perihal surat tugas sebelumnya kolom pimpinan api diisi dengan nama, nip, dan tanda tangan dari pimpinan. (yang menugaskan)z oktaf peran perundang undangan, oo) yng sedalam haryono tenaga non auditor, waktu pelaksanaan kegiatan, biaya perjalanan dan output nya untuk (satu) tahun. pedoman sebagaimana dimaksud pada bertujuan agar inspektorat mempunyai rencana pengawasan yang rinci dan lengkap untuk jangka pendek setiap (satu) tahun, dan jangka menengah setiap (lima) tahudan kewenangannya. standar audit yang terkait dengan pengendalian mutu perencanaan audit yaitu: apiapi harus mengomunikasikan rencana pengawasan tahunan kepada kepala bkn dan audisi. pedoman pengendalian mutu perencanaan audit sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: penetapan besaran risiko untuk seluruh audisi dan peta pengawasan api,, dan penyusunan rencana pengawasan tahunan, penetapan besaran risiko untuk seluruh audisi dan peta pengawasan api sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan sebagai berikut: penetapan besaran risiko dan pengukuran risiko dilakukan untuk menentukan audisi yang akan audit. pengukuran risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: api membuat peta audisi, api menetapkan besaran risiko khusus untuk kegiatan audit atas seluruh audisi, perkiraan besaran resiko setiap audisi berdasarkan unsur risiko dapat dirumuskan dengan meminta masukan dari audisi atau unit pengelola risiko, api selanjutnya menyusun peta pengawasan pada lingkungan badan kepegawaian negara, yang meliputi obyek pengawasan, besaran risiko khusus untuk audisi, tenaga auditor, tenaga tata usaha, sarana dan prasarana, serta dukungan dana, dan penetapan besaran risiko tiap audisi dilakukan setahun sekali pada saat penyusunan rencana pengawasan tahunan. peta audit audisi yang dibuat oleh apadan ini. unsur risiko yang dapat diperhitungkan sebagaimana dimaksud dalam huruf angkacc. kondisi anggaran dan realisasi serta pengelolaan jumlah anggaran, kompleksitas kegiatan, dampak dari konsumen, rekanan dan perubahan kebijakan pemerintah, tingkat penggunaan teknologi informasi f4) untuk pengolahan informasi, penyebaran oper: potensi adanya kecurangan, hasil audit terdahulu: pemangku kepentingan, dan oo. sebaran kegiatan. |
badan kepegawaian negara pedoman pengendalian gratifikasinanmengubah ketentuan dalam, bahwa peraturansudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dalam, tugas dan tanggung jawab upg koordinator dan upg satker, menyusun rekapitulasi penanganan laporan gratifikasi setiap bulantugas dan tanggung jawab upg koordinator selain yang dimaksud pada adalah sebagai berikut: mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian gratifikasi lingkungan bkn, menyampaikan laporan semester pengendalian gratifikasi kepada kepala bkn, melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan surat menyurat dengan kpk atas nama kepala bkn dalam pelaksanaan ketentuan pengendalian gratifikasi: dan menyiapkan dan mengoordinasikan pelaporan gratifikasi melalui aplikasi. bab tata cara: nama dan alamat pelapor dan pemberi gratifikasi: jabatan,objek gratifikasi sebagai bantuan sosialsitus kpk (online), atau aplikasi gol. formulir laporan gratifikasi dapat diperoleh melalui: kantor kpk, sekretariat upg pada unit gratifikasi, dan atau website kpk.. melakukan analisis dengan menggunakadanpelapor tidak menyampaikan laporan secara lengkap dan atau benaredang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana, dan atau laporan gratifikasi disampaikan karena adanya temuan darisuai dengan ketentuan peraturan perundang undangansatker menyampaikan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada kepada upg koordinatobadan kepegawaian negara kepada kepala(l)penerima gratifikasi dapat langsung mengirim barang gratifikasi langsung kepada kpk sebelum atau sesudah penetapan status barang gratifikasi oleh kp barang kepada upg. bagian ketiga penyerahan barang gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik unit kerja (l)upg melakukan pemantauan atas pemanfaatan barang gratifikasi. gratifikasi yang telah diputuskan kpk untuk dikelola upg dapat disalurkan untuk bantuan sosial atau kepentingan umum. upg dan kpk. bagian kedua sanksi penerima gratifikasi yang tidak melaksanakan kewajiban melaporkan gratifikasi dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat. tata cara pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan ketentuan peratui kiwi per quran perundang undangan, s a stang ino oneulir laporan penerimaan atau penolakan gratifikasi ina kua nsa rea mea kpk komisi pemberantasan korupsi kantata laporan gratifikasi see tea pengirim kepada yth nan komisi pemberantasan korupsi nama snsanenetannanan ema naenemn esa ama makanan, republik indonesia alamat : jl. h.r. rasa said kav. anmananinann naa manan maan jakarta selatan kanan antenna nenek aan aka maa tenan makanan kotak pos sonia ka, dokumen intadalah rahasia. negara. dilarang membuka tanpa izin kpk, formulir berdasarkan pimpinan kpk kep os gratifikasi tata cara penyampaian kuan kasi tag'surat faks email online ke: . direktorat gratifikasi kognisi pemberantasan korupsi bi. sai d.i h,r, rasa said kav. jakarta selatan faks.: telp.: ann e mail: kai laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat tiga puluh) hari bai genrej@(kritik informasi edukasi, download aplikasi gratifikasi via android dan os. ban nama aplikasi grav is" gratifikasi informasi sosialisasi). na, atau mann pngnang kepada komisi pemberantasan korupsi. tt. men nama lengkap tempat tgl. lahir ktp (nik) jabatan pangkat golongan naa uraian instansi warna instansi: kementerian lembaga unit eselon viewing unit kerja dan bumn bumi pemerintah eng daerah dil) alamat kantor mmm pos: kel desa kecamatan kab kota provinsi alamat rumah kel desa kecamatan kab kota provinsi lau ommomnnemnem alamat pengiriman surat rumah kantor ): silakan pilih dan beri tanda mer ialah kantor seluler gata memberikan nomor kontak yang dapat dihubungi kuno mempermudah proses penanganan laporan) maa ian maa masing uraian laporan gratifikasi ena komisi pemberantasan korupsi sera lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan data penerimaan gratifikasi nano mangan nan jenis penerimaan harga nilai nominal kode peristiwa tempat dan tanggal uraian taksiran penerimaan penerimaan bean lainnya: atasi on. cg: datapemberi gratifikasi laman laman ena e nem semua pekerjaan dan jabatan aan sea penamaan? tidak ada ada, anna mna paman mena aan nan naa dan aman anakanoibfkodejenispenerimson: uang inn tiket perjalanan s5) diksi lokasi lokasi ruangan, gedung, alamat) dan tanggal penerimaan klon ben nan panas penginapan diisi nama pemberi gratifikasi (perorangan kelompok badan usaha komisi pengobatan cms cuma diisi hubungan antara penerima dengan pemberi gratifikasi seperti mitra pinjammari tanpa curiga oka fasilitas koinnya kerja teman rekanan atasan bawahan saudara dii srs taj ikekuralan jenis panerimasii (bentuk, merk, tahun pembuatan warna, dit) diisi alasan pemberian seperti ucapan terima kasih penghargaan kebiasaan keane ada san bondan andi mpabsthn bantai dugaan lainnya pan pore: har ratifikasi diterima free eoryeskagik i amu neha bros internet diisi dengan uraian kronologis penerimaan (tuntutan kejadian pemberian) isi kada peristiwa penerima ats diisi dengan tanda " pada kolom yang sesuai dan sebutkan jika ada nota heres bah ii kali gain pecinta tai diisi dengan catatan khusus seperti permintaan perlindungan, waktu dan pat pernikahan gamawan acara bag veera ada tempat ketika dihubungi kpk, dan hal khusus lain yang perlu disampaikan nano terkait mutasi u promosi pisah.sambut: tidak tahu kepada kpk man terksittugas pelayanan . lainnya (tuliskan pada kolom atas) naa tema pemberantasan tindak pidana korupsi gap setiap. gratifikasi kapada ada pegawai nagari tai peryeanggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yeng berlawanan dengan kewajibannya stati tugasnya, dangan ketentuan sebagai berikut: . menu, var yang nilainya dop, sepuluh juta rupiah) #tau:lebih, pembuat, sepuluh kits rupiah, perribuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. rrt pidie bag pegawai negeri 'stay penyolenjagehmu. tempat) tahun dan paling fara (dua' puluh) tahun,dam pidana.denda paling sedikit' (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak (satu semimaruptahk. ketentuan sebagaimana dimaksud dalan tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada komisi ikat pemberantasan tidak pidana korupsi: fast12 penyampaian laporan. sebagaimana dimaksud.dalam wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat (tiga puluh) hari kerja terhitung ang sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima, bmn maa aam apaan ,lawa nan negara plt. diy ekftys pratigya perundang undangan, eng assa indon se "sexdkkakenaaananan kanan naa akan jabatan dkanatanananan anakan aan pihak kedua nama lengkap pokkananananan anakan aan jabatan dkanaananananananaaea pihak pertama, pihak kedua, nama) nama) ini) iakan negara plt. dirga berani perundang undangan, (nina ap) barr harytidak tidak hasil revi hasil revi iiirevi iii diisi dengan tanda check (v) pada kolom ya" atau "tidak" sesuai hasil revi. (satujuta rupiah) dari masing masing pemberi pada setiap (satu juta rupiah) dalam (satu) tahun dari masing masing pemberi, dalam rangka promosijikatidak wajib wajib checklist salah satu dilaporkan dilaporkan nama analis tanggal analisis tanda tangan analisct tte) perundang undangan, s a sel moon" mengacu kepada checklist analisis kategori gratifikasi pop formula tindak lanjut penanganan atas hasil revi tidak tidak dd) hasil upg hasil revitidak tidak hasil upg hasil revi iii revi iii (diisi dengan tanda check (v) pada kolom "ya" atau "tidak" sesuai hasil revi pertanyaan tidakadalah meliputi: a.. penerima gratifikasi adalah pegawaitidak tidak hasil revi hasil kpknilai obyek penerimaan tersebut bawah standar nilai" yang berlaku instansi penerima?. formula tindak lanjut penanganan atas hasil revi tidak tidak hasil upg hasil kpk rekomendasi) upg kpk checklist salah satu nama petugas tanggal tanda tangan petugas persetujuan nama dan jabatan tanggal persetujuan tanda tangan pemberi persetujuan pemberi persetujuan kepala badan kepegawaian negara republik indonesia, ttd. bima hari wibisono sal msi dengan aslinya tang kawasan negara plt. eeg peran.rekapitulasi penanganan gratifikasi nama nip jabatan unit tanggal tanggal bentuk nilai pemberi tindak penetapan tanggal keputusan tindak penerima kerja penerimaan penerimaan grafik taksiran gratifikasi lanjut upg pengiriman kpk lanjut gratifikasi laporan penolakan asi nilai penanganan kpk gratifikasi gratifikasi gratifikasi kan lte tol sol, petunjuk pengisinagan aslinya kara santan negara ana plt ruh perundang undangan, remangpelaporan rekapitulasi penanganan gratifikasi tanggal an: tanggal nilai unit penerimaan meter maan bentuk taksiran pemberi tindak penetapan penggal keputusan tindak kerja laporan gratifikasi nilai gratifikasi upg kpk lanjut penolakan penanganan kpk gratifikasi gratifikasi gratifikasi loo too ana too too teo it. diri khas pra ina perundang undangan, ngamen nrp aa, melatar lampiran v| nama) nip) (nip) kepala badan kepegawaian negara republik indonesia, ttd. bima hari wibisono saling susun pasangan aslinya bawa pepper yan negara pit. derek merata ate perundang undangan, non amal pta fot!ben dan engan dalam rangka kedinasan? formula tindak lanjut penanganan atas hasil revi lalu revi diisi dengan tanda check (v) pada kolom ya" atau "tidak" sesuai hasil revi unit kerja? pilih alternatif bawah ini sumbangan formula tindak lanjut penanganan atas hasil revi tidak tidak hasil unit kerja hasil penerima rekomendasi kepemilikan unit kerja penerima centang salah satu penentuan dimanfaatkan unit kerja untuk operasional pemanfaatan |. dimanfaatkan unit kerja untuk perpustakaan khusus rekomendasi dimanfaatkan unit kerja untuk display milik instansi centang satu disumbangkan kepada yayasan sosial batas waktu tangan keri kerja persetujuan nama dan jabatan tanggal persetujuan tanda tangan pemberi pemberi persetujuan persetuju fkepbsawaian negara esainya, pit. perundang undangan, sea cet basi haryonobadan kepegawaianbadan kepegawaian negara terdiri dari upg koordinator dan upg satuan kerja yang selanjutnya disingkat upg satker untuk melakukan fungsi pengendalian gratifikasi. bab kewajiban pegawai dan kategori gratifikasi bagian kesatu kewajiban pegawai pegawaiataumelipurimelebihi dari standar biay. bab iii unit pengendalian gratifikasi bagian kesatu pembentukan upg dalam rangka menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi lingkungan bkn, dibentuk upg yang terdiri dari: upg koordinator: dan upg satker. upg koordinator berkedudukan inspektorat. upg satker berkedudukan kantor regional dan pusat pengembangan kepegawaian asn yang mempunyai tugas dan fungsi bidang kepatuhan internal pada kantor regional dan unit pelaksana teknis. upg koordinator sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan kepala badan kepegawaian negara. upg satker sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan kepala kantor regional atau kepala pusat pengembangan kepegawaian asn. bagian kedua fungsi upg koordinator dan upg satker upg koordinator berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian gratifikasi lingkungan badan kepegawaian negara. upg koordinator dan satker berfungsi sebagai unit pelayanan dan informasi (helpdesk) pengendalian gratifikasi. upg satker wajib membuat laporan rekapitulasi pengendalian gratifikasi serta dokumen pendukungnya dan menyampaikan upg koordinator. bagian ketiga struktur upg koordinator dan upg satker keanggotaan upg koordinator dan upg satker paling sedikit terdiri atas: ketua berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama, merangkap anggota, wakil ketua, merangkap anggota, dan atau cc. anggota. upg sebagaimana dimaksud pada berasal dari unsur: pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi, dan atau pejabat fungsional. bagian keempat tugas dan tanggung jawab upg koordinator dan upg satker |
sp, berita negara republik indonesia bkn. kelas jabatan. instansi pemerintah. kamus. peraturansetiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi jabatan yang dalam pelaksanaannya perlu dibuat standardisasi agar terwujud penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil yang akuntabel, bahwa standardisasi penyusunan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dibuat dalam bentuk kamus kelas jabatan yang memuat hasil penilaian dari faktor evaluasi jabatan untuk jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fung. (pn lee 23jaz per ala ifa lari ser jelas jee (rela saja fee pas tee sini diana pepe agagajal pajak pal salaf (sz sislalsi maka ala aaa mekasalalah jelek salah. iga dies3 ded ist lembaga ene: asi aga sgi2e2 (ata japesadla sal is.is fedagaasa|t (ea fade (ai lanang) (aza claw ggn liars| a35 (iga verse jaan ann gt3 heels isle elejelelel dgn kanan desa dna kan dan dek dan kena dan dnegan nnggnnn dang tangan dgn dan dan dgn dang dgn dansa dang dan dgn dengan dna con dgn con dgn dgn dcc dgn dgn dan dgn kanan dengan ingin makan tangan gan dan dang dns dang dns dgn dengan dnegan dang dana ngada esa dan dgn dea dan dengan ingin mnc enggan tangan tangan dang ting tangan mangan ingin tangan dns dang dns dgn dns mangan dansa dansa dansa beber, dang dan inka dang dns ann dea dea dea dea dea dea mea dea dea men men nan naga tangan dang dang dengan akg dns dns dgn dgn dgn dengan dgn jan jan jun jajak jajaran (ajajajajajajn jaj nan dan dns dns ngga doi nan dang dns dang dns dgn tee makan dan masa dna ncs dk. tni ore uefa fee pajak nafas tafafafalah sapa ann dang dgn dgn dn. dn. dk. dn. mk. aadddddooddd dodi dodi pgn dgn dgn ded ded eee (ts lal, ifa |at ula heri kanan ata lantai "af eag (edm ara lra| drg oral rad akad jika aaa daa jaa mba tea da, jen eren, aa: hadi jaa akan eng ada dai jan deh dan aan ala mana get dhabi kaa nanah bah pali hii lah: tera dada jas hii sanksi daan psr jajajaps jelas jejsjsjalaf aja jari dgn dgn docs dna dna dns dan eco dgn dan dgn dgn dns ngn donn dgn tno dan dgn dgn dgn dgn dgn dnegan dgn dgn dgn dgn makan dan dan hns dns dns dang dang dang dak begal gas jegsjajapalansjajsa aaaa jala aaa ini nan inn tangan tangan dan insan tan dang kang kang nan dgn mcc dgn dgn dgn dgn dgn dna dna dukun dgn dang dan dns dns dns dang dns dang dang did did iii iii dgn len jonan jan jajajajajajajajn jun jajan jajan jajan jajan dns dgn dan men dns dna jala jan jejaka gan jaja jajar isl dan dns dns dns dang dns dang dang dang jel pan jafefafafafafafapa aja lalu jala jai makan hkn hkn dns man add dan dan bnn. dn. dna dna die pen mea dea dea see pee tee were eeeeee hii lili uni pan bli jai lal hal arena akn kak anak tank ana aka nia: way eme: sll (tt ant log jan ala tia (at (ah baja (ea (ee ala asalraala here ani wiki ia. gan dgn dsa ncc dengan dekan dekan gta dcc desa dea dsa kan dalgona dal dan dgn dela jasa aaaa daan gpajajagaja jajaran jaga wal wadi tni dis tani hns hns hns dad inn hns han kan ee, dengan dan aaa iid png png png dejan jan jaja jajajajajan jajan jan jaja dia tee dia dgn er. dingin ink oelelelalajalele galapafa pra fajar gan nan din dak dan dekan dek kaa jaddddidddddibiiididiiig pergi naa ela dar ti, senter gea lab dil hlalajaai ben kabel bni manja mila jalal sabar ana bab hse aja jai see bag i| bimas sal san dejejaps papan jajajajafahs jajan jari nun saba kaa tangan ngeri gan gan dgn dgn tangan gan akan non nan tan tangan nnen dng dnn pns png ena kain esn kakak saga nea ana deals sisi isles iss isisisisis isis l i i i i i iii iii: iii: kena dna dna dna dna bkn dcc cina dgn tk. bnn dsn i i i i i i i iii iii i t i aadddddddbdiddlididlibidi lele lele lelet lee sel aga add pen eee pee ee: pali ala rea meme mea tam: mapan: her hall aaa nani ina nan ahli nenek dna ii: i:i: iii: i:i:i:i: hal a.a a . a a h h las lai |s3 nnnksnnnnn tnnngsnnnnn tnnssnnan dansa dns dns dns dns dic can dagang bean ben li: ii: i:i ii: iii: rels isis iis isjajala tai ii: : i: ii: i:1i: i:i:i:i:a: level tris raja raja jaja dsn dan tank dan dan dan ea. li: ii: ii: :i ii: della isis isis isjajala ii: ii: iii ii: it: ii: ejaan graf tar ing pahala jajar lele isis isis: della tebe tea tee ea: dgn dgn dgn eee baik pada asi dal bil dig tin pan jar) dai aah daa hati ulah lia anh dan daa tan lha nan: ing kal bil sal sh) bal sbi sbl sail bil des shi lidi ant giat jai (ii uan aaa alel: isl: laila jala jajaran jalajajaja jajal lai dan dgn dgn dgn kkn dgn dgn dgn teks tka dgn dek docs png menakgnanna nnen kenangan tel: i i i5i35i5i ati iki lalai najajajajpajatajajajpajapa jajan papan tni insan inn dns dns kkn inn dan dgn dgn inn dengan dna dgn dnegan dekan dnegan dengan mie man ana ina tka dns laga raja jajan jajaran jajaran jala inn dna dengan dgn dnegan dnegan dekan mana mng ore eee dgn dnegan dan manga fals jajan jahelalala jaja jajahan raja i i i i i i i ita: eee tere treat: jala jajajaja jajajajaja jajal lai elaefafa fals hal tahu welsh dod apollo are: ila kh, ist fila lali pena jne menerpa mere tali ain filial hala aaa ana janji alat sahaja sja ajah beri a44 bali hal pel jeli jah jas dai doa peran jan aid yaa kdi ala akan meemerengn hal bsb leles prfsjifajsheafsha isian jar iss lalat lelet lielelelsa lesi ann nnggannni dengan dan dgn dengan dgn dan dns aaa a54. hh. lalai lalai aaa jalalaijailalala jalal i0 i 105i3 iii iii lepas papa pejajapapajajapa jejajaja jaja| dang dan dna dna dna dang lala lata tata ielelslalsislel elsa isis dennknn inn png dns dns laga raja jajajajajajaja jajajaja jajan dang dna dna dna dang lala lala jajar jpa jelafalafals isla isla tali dang dna dana dna dang dgn mal lalat lala laa jelelsls elsa jelas lalai ie ie ee: ee: ie: et: iii: haa los lala lelet lele lesi nan doo dodo eeeeee hee him matan inerme njan hail nurul ani heran fasa kia hub lan aaa ada (ba aaa aaa sal sal gee ren asasi bpa bekel lselalslslela fjefajajalejaefalsjalsjal jslalsjala dgn dns aaa h . delajajsjaysajsajalsajapajajapsjajsjajajajajsla jajsalajal nen ingin dst inn ingin dns hns med behsfelseejahsejals jejejafajajajahafajajaj jajahajaj ptt titik iii: dale tells iss tele telealeleialelslelel afsisialal pipa pte jaa raja aja jasa jaja jajajajaja jaja jajal jajafajajal das dgn mis pita ite tea, pi: iii: delle sela eksis tele jala tells fasa isisajafa lehsjslalsejajsjslaefja jajajajajajajajsjalsjalhs jaljalsjajal dodddddodobbbibbi bid bia pee ita eee sta lan kla kli jala bath gig bal batal hn: tana ana data uob (me aaa ialah aladin aki (ka tangan des iri tee (ps der daa jar uea dik des (es irr jar des dari ter iga iis ada egg dea dna dgn dnegan dang dang dns dns dang aaa aaa. dela jasa jajapajajapalsgajapapajsjajajajajsiaja kan nan tanggal dang tank tni dia tni dns tni dang dang aaa iii iii p irt: delalaja ira jeajalsjalajajajsjalajajajsjajals tali dns dale jaja jajajaja jajan jajan jajan jajajajajaj ana jajak dna nadi iii iad p i t e iii i i i i i daa dana dea deck ega becak dak bnn dgn dgn nggak dgn dgn dgn nego dcc dengan dengan dddddd did iii didi didi ddd dng mnc delefepa papa adele fifa hahahaha hape adelpha paha eee (ee erp ppp era ali pnp ala jul hl| mere: oot luar rail misa latus pie) rtl midi aaa nakal tanam ane aaaaaa| san saa h3a ef. bia dan dan docs bank mk. dcc kan nk. naga dan akg dan dgn dan dns dang bnn dns dns bnn dns dgn dan dan ea, a.a. ng. desa dan dn. dgn dk. nn. dg. de. dna naga inn tangan tangan dan dan dan dang dns dns man dang man gan dgn dgn dgn dgn dgn dgn dna dgn dgn dgn magna dan akan v t t t i i tti it ai i ti ti i i ane des ane mea dea dies mie mei men naga dgn dgn dang dgn dang png dns dang dang pan lal gajajaja jajajajaj jajak jajajaja nak dgn dan dnegan dengan dec minggu pns bank ann hkn aja seals jafsfals| (elsa majalah sja ie t t t i tt ai i ti i i i len lalalufa jafufafal telan (afajaja ikan dnnggnan dan ncc dgn mn. nk. ank left neelofa tele fifa has jalan jala apa pra lele segel iefatelel tele legal delia fee lelafafsfehahahs pefalafelsfa rai dgn dgn dgn gee eee eeb pee ain alis tai iki lal pala lala sal bilah skala malala hal dalah jalal dak kaka ala bla haag yaa jaa nda mal naga aga iia deal jafajsj jafajaja| pers| jafsjaja heran: bela zls jala a11 else ile isl isis else iss else lele seisi mad hsi dang hoc hns snn hns dnegan dan dak msson mod is tee iii it it tee is: iii dnegan ink dan ielsjals jala jsalagsns jala aaaa jajan jasa jalal man dns dad mnc inn hns tan din dang dang nda adi i i i i i titip: iii ielslals ala majalis telat jala jalal jajak saja nat dat dang inn denda dang dang dale apa teja jejajaja raja jajak jajaran jajak i i i i iii iii: iii: i i i ieee i i i t i t t i:i i i i i i i i t i i iii i3 tia: iii kepala jelas efalafn pala pala tea jalal jelajah aga belle isl less level jeli dddddddididdididiiiiiidibi ddi gala ala lal dai masa jala ati sha lea dal ela ala dahi (hal della ati bed alh team lih iii aan pai ama daa ala weekly bae sep jaga maa maja bli maa dal jaan eme eee ieee mate aja lai ina sales|s jelas fajajnj jaj jejak jaja|e| jujur) isles isis belts belts ielelelslselseia dns dns dns dnegan dencnnn dnegan dna dos dan tangga dns elsa japagajaja sja jajal aaaa jajaljaja snn insan insan insan dns dns dang hee a.a i i i i i it i iii: ii i i t lele raja jala selama aja ala jajajala taiajal dns dns denagn dng dng hnk dng dng bni dnk kan dan dan dna dek dna i i i i i iii: iii: ee. i i i i i it ii i ii i ii ii i i t iii: iii dejan jala jala hela gen ala fap el: isis iss isl belts isis iii tee dadi bibiddd gaia fun senna ata) tanya bil eli sel ana, halal ing hf: fee (aaa aang jalal ida aga dal aka daa aga bela jala jha hiba sal bal bal san ann jia mere ad: ne: jig lela japan japnpafn jasa jaja jajnjafja raja lele isis lelet laila isl: lele disusul i i dan dak dgn pet teliti tek tele isl dgn dgn lara jajsjajajilala pala jalanajajijala yara wajah dan doa dgn ink inn lea jejsjepajejapa papa jaja jajaran jaja jajak jaj dgn dns doel tele tells jelilijalajel isis lele isi nan dak mod nan dan nn. laga telafsflan jajal jajan jajan jajajapa jaja jajak jail dgn dgn dgn dns das jelaslah jalal paha telan lafal jala jalal jail dgn dgn dns dan alan malala jaja jalan telaah jajan fafafa jaf iii iii des fafafa tshsls fan jala jalsjsl gala jalal bete isle lelah lele belts ii: anggi doo doo hee ea, gee level alel pip rena lha dalm gea bia lua basi na ilahi has (is siy dan bia btn kkt sal int dur mua ora jafshsfrjefefs jaja jala felsfsh jajaran bec dan dna nc. kia nanga dan dki dk. dgn dki cdi nnksnnnn dns tangan mangan dang san dns dang dns eee. ae. .a. ng. dgn dc: dna dan png. dn. dg. dn. de. de. ngawi inn nnksannn tangan tangan dansa dang nan hns dns dns dansa dansa dansa dan nggak dgn dgn dgn dgn ncc dgn dgn dgn dna dgn gan macan vii i t i i i t it tt i i i ann desa dea dea dea dea dea dea dea mea men men men men nnnggnnn dgn dang dengan denda png dgn dan dgn png taring jan jan jajan jajan jajajajajajajn jaj dodi dan nanga dgn dns denda dns jelajah pesanan fana sja jajaran pajajaran viii a.aae,e hkn dan dan inka dgn dk. dan dan hkn ink dgn see dk. dgn nnc.nnn ncc dan dki dk. dk. hk. addddddidiididiidiiiiiiii eee bee (polio alih oei ari kawin una rea mili) hani gani sepi dai tik fla bat ebi fa) aja| dala mda aaa dan dan docs bec dan docs dgn hee eeeeee nanga mangan akg gan dan dgn ng. ngamuk macan dki gan akan dgn nnkgnnn dan dnegan dns ink lela lensa gesta gas aja jajanngalajajaja ala ae. .a. maks dgn dnegan dak dsn enggan dnn ink. dgn ink dak dak eee efek dgn dgn nee nak dan dnegan dak dns nnen hnen npsn den ink dnk ngg tenang dna dna dna dna dea dgn dea dea dea dea dgn nnkgnnn dnegan dak dan dgn ink dak tenan gaya ganja jan jajan jajajajafnjajafujujal ikan dnnggnan dak inka nk. dgn inka nagan ddddddddddbdddd didi nan dan dan dan dan png dn. dk. dn. jen angga ala rin lal iii kls bi, gala dela balita ann: ela silat #kelas lali jala lala sea aaa bil biar aas aaaaaa ala, ana aaa aaa lng led lala aaa iba data (eh (ifa dai dia sala dan gila jaa (iba rsa (ra jia (hi b8h (eka segi dini gan bana m2daf yag: naga jagad dean ane anno nan men des pnpajajsjs jujsjajujanjajujnjujujaf jiwa tree. f7. er, eee pgn dgn dgn ega tere hee ea. gali dddddiiidiibiidibd eee aaf, tee eee aan naa ang akan rels issue sha sisi seals isisisisfsi aaa tee ef. dododdddbobodii bibi dddddddoddd hee: dee felsfafefsfsfs labels jahe ella hehe female pahala taman gina lumajang jai hah bae iho rain adan jebat selain lailaslai air sdiladila eli salat saja glen nanang kaga vin tin vin tin lia saat dar doa kie dae ari laa las las aaa (ab gab git (at (at (ah upi tas dpt jas gas fas tas get gps gas jas tpi mea aaa ara pada aha aha aha tan aaa dea feb jefyapnagal shd nan dzngnanaen banana: uya van yan dan lahan fee iri isa iri isi isi isi hee ban (aaa fsfefsfsfsfsfafafejafafnfs fun fufafujnjajujujnfufujsj iss isles tells laelslse ise islslslelels isl dgn ink mnc dgn nngennn gnn dgn mng nnn dgn dgn dgn dgn dgn dgn dns lala jajajajala pajajapajansjajajaja jajajajalaja natal inc dad inc tangan dad dak inn belejepajalsepapajejapajajapsjapa jajajajajaja dgn dns male telah teleleleiselalela tae leislalsislei tris inn dak tajam tajajajajajajajaja jaja jajajajajaja dgn dns dgn dgn tee eren dgn dns dgn tea aa, i i i i i t i iii iii: i i pala bahas jelafsfafafafsfabs tele false drs iss isis ielelslalsetselseislele lelelelelels isl delete adalah telah isa tahu tahu tele fals tags "ee iii gee efek led lag he: me. ane aman jar jaja til jai selat, bia tb) pjb jar jia jia jet sea salin disini nai pedanda nand" dalih bah (fe der ear doa adala bagas saga sama ala maag inap alan daan data see nee san tebe eee eee belts isl rels isis isle ielseis isis nan tangan dang dgn dang tee iii it et it: te" dai dns dnegan dodi ielsjals jala jalagsns elsa jalsisja lalai ingin mann ica dang gcl dang inn dang inn inn tangan mnngnni dang dan dns dejejepe jelejelelehe gelepepelar peta jelajah ii: itiak i titititi iei ia i i i lelelela jeli tejelete temple tele eta tea lelet dang dgn dale fan jala tajajafa jafajals tan jala jaja jaja jajaran i i i i iii: iii iii: iii iii ijsl bel esa tale jaja isj meja jala iii iai i titieiti iei i i t i deh taba pel ilaha pen jas fall jala tel jelas tenaga iii atan i titititi i it i i i i t dijalan jep fafafa affan apa jala tela jepara bete isl less tesis lele jeli isis nadi didi ja jai let la, aan kli mil deli ah: una ajari eeee #alih roa jaa (0d grs ala dri align aid jadi rat atadaeel dad label ipidrad) pai sii asi sin jadi tee piy jha) naam yana| dah ana ialah dad) havana ran (tni ter let let sil isi ist ifs let (s3) jet isi (ef nan gan ara anri boh anna helen bima sin ktla rea) 2kp) eai makelar aki) pla mutlak blake) esai ate) maa ann alerta silent #dlabaledatedn abal 2dalednebaladtahal senegal balada palatal ealadatatal levels|s jala jelajah jefeelafra jeli: (el jefri belas telat jelas hajatan jelajalsl jai nan nanga! dan dengan kkn ank dgn dgn nek dgn ega iii iii att dal sni gilajali taiwan jala jajajajapa tni ingin dengan dang dodi dns dan tee gan gen dgn dgn gen dgn dengan men mie men dia nanga dns kkn lag raja gan jajajaja jan jan jajaran jaja jajaran dgn dgn dgn dgn gas dengan dea eren eter gen dgn dgn dgn dgn gen dengan sales jalafala pelan tejafjalafa po i i i ii i5kri iii tee era: bala tele fajafalslpa lea jaja last jai dela pahala tahu tebal tele ala pad ndd dna noda (ki kai las bidang (enam ata jaan ju) ate data bg) bagan han alan diana lai pandan ialah ilahi lalat alih iii bej bal ara rabbi aal bal bnn kei 2ee) zin 2ersinsersan 2kmi see) sem sin girl screen simsersin asem ali ban aan) han) an) bergandengan bau) fan den gan hpn) sana nar nan ti! saja jugalah misa sean saga) dea papan fejnjajn jojo jejak kan dnegan kan dgn docs dsa ingin noken dagang dcl mnkgnnn dang dansa dgn dgn dang dang dang dns dgn enggan dgn dnegan dan ecg goa ncc dan dnegan dna dna dna dna dengan din dgn inn dan dns hns dgn gan pangan dgn dang dgn dengan daa dgn dgn dgn dna dg. dg. enggan dan tangan din masa tangan tangan insan dns dang dang tangan dansa dansa dsn gan dna gan dgn dgn dgn dna dgn mnc dgn gan dan dns men mnc inc dea ian makan dgn dgn dgn dgn png dns dgn dgn (el jan |jn jajajajajafjnj jajan jajan jajan jajar dan dns ane dns dns er: dgn hkn nk. nk. ink doble lela jaja jepara fafafa papa jaja papa gen dgn bec dan dan dan dn. dn. jadddodbiibiiii iii iii tea saga nak rela aaa tag tia oia maa iai bagan aan dala samainsn: dada organs ona (ag jasa deh jaka jaga dena dai dan dah tail (zte baobengmjraiya duga gigi hal iga haddad lidi dan dada badi era were per were era ber eea han pre ere bee rea glace fefalajshefaha fafafa papi malala jalafafaja apel lea fla aoa lala jalal dash aan jali medali lal laa bb. dgn aaa aaa aaa aaa aa: lahat nan ana l i i i i i iii: iii: iii: kenn kakak kak kek i i i i i i i i iii: i t i nnangaddddddddiliiddibid bel: ii: ie: ii: iii: ie: ii: ii: jana cnn bec can pen kena dgn dgn gee bia era iitutabatetatetatutubattlstet tudutuluha bar han mini hminmpr mahmalala tn: ahbbenae pakar laki lak ati sil dak dati man adb maa bis bg) sal bi) bil bil anannantannanani tea aaa. lele eee alel: pakar laki lak ati sil dak dati man adb maa bis bg) sal bi) bil bil aia ika aaa bibir jaa aaa ieee lele adal heli pin nil pakar laki lak ati sil dak dati man bab maa aaa bis sal bi) bil bil aaa ia.a a.a,aane tes dea dea kena dna dna dea dea dea dea men her b i i i i i i i i i i i i i ti i i i i i tee . . bel: i i i iii ngo dod idol i i i i i: i i i i iii: iii: nada dddddddidiiiiiiidd eee lala kli elata bil debat maka aja halal plak lak lalat hak lai tok tek lah dek dak man abi bal hal abu ati abi aha abal itu ibu abal abal atu abu jul ye) fr) gel gn) ye) ju) jua je) je) ja) ge) g5) ben ban ban hem ban isa hbd han bbm bi) ha) blah lala alh (aa.aa aa. aha, io i i i i ti i i:i i i5i iii: dad dddddd angka dengan dengan dengan dengan dna dna dekan dns nagdddddddidddiiidiiliid tee dna lelelelele lee (iki lal dal nak: ora (nba jai pakar laki lak ati sil dak dati man bab maa aaa bis bg) sal bi) bil bil mantan aaa bim range ee, aa3a.a::r naga nanga dang dang dan gan dang dansa insan dan dee. : t:r erz:: ee , were e eeeeee er: enggan tangan tangan tangan ting tangan dns dgn inn mangan dansa insan dns aaa bil dhd de. : 't: " tree'e't:r:: ann dea dea dea dea ane dea dea dea dea dea dea mea men nnggnnn dangan dengan pangan dengan akg dgn dgn dengan dang dgn len jon jajan jajajajajaj jun (nj jajajajnja| the didi dddddd eee:t: eee':e:: kena dak din bkn bkn dsa dgn bkn dna bk. bkn dak. bkn din eeee't zt: ora fifa uefa pele fafafa jafar fafafa aja ite ::"re')) fee" ngga ar. sila uan tno #latlatlat lili ali jala ber data jos maan tan dbu aha atu sana! draw (dh uap iya (ps (pa sui) tnial fa) #ilkid sing daya! (as jobalaba (age tag jaka (ed bbr jah bil mil riil fil and hsi: jadilah | ta (eba left lara jaa laa ig) tadah lih) sana wga daya (5g3 aga |ag jep gril dial anal #halo nah pengangnangn (aa |balada (gan (pas (asn (ada (helene 2i m5e des bin aan desi psp gajah jajajnjsjuj wajar jijrajrjairj leles isle ieleisle isis iseletele isis nak hns mac had dad hns inn dnegan dang dan dns maks iii: et iii iii iii ii: nan dadi dad modi dad inn dns dengan lalslalslajshajalsa salsa jagsnsga jalal msi hns inn din tangan dang dang dns dns dns dia vo: ii: tt: i ti: elelslsis isle sala jajar cat dns had hns inn dang gengsi lola sejalan jaja jajan jajan jaja jajak l i i i i ti i ii i i i i iii: kv: i i i i i i i i i i iii: ti: bkn desa desa dgn pan tka dna dns bnn dgn maks ie: tia at i i i i i i i i ii ii t add did iii iii bells: i i i iss islelete isi nadi iii dalla tee ordo tes ian gula (ii lai sil lang iri aji bapak ina pad dinda ana doa bip lala ine ali malin aida mana sae ala moninaama mana delefsfalejajafaf |ejafajajafajufujaji leles tells had hak had had tag kesan dak dak mie ite iai et: inn ink madi dak dgn hsi dns dodi mnc lalsajajsalajapsjalsjapsa anal jalsalajsjsjalsjajslslala naga msi msi ist mad dns dns dgn dgn dgn gan dgn dgn png dna gan dgn ega meghan nan mil diss dak dgn dis mangan did dak did dak mie leela sasis sisi tala isis isis jelas tslsalsafsalslsjaja hat dan lola aaa gala fasa tajajaja jaja jajaran aja jajajajaja| dak dadi dak dak dodi mnc eee fee dak mil dak dan dis msn dan dodi dak mie nano dodi dead doo ooo nan dak dak dgn hkn dns mnc jelehafafaha tale efefef tele fafcfe apa fee fafad lele: iii iii lele jelebefefehefehshaha refers female hehe fefefafaha tahu hari: uea akik fak jaa dada ril cal ffi 3la laila anal dal dll pul galah (fe) jas ira (ra jas dau (da ipa (ja jar (ra adl adat bujur bar, aan ani jee mau nan malang nanya (en aaa maa aaa tangal tail tadingdlt tya that tali terra nona dini ncc pack acc inc din dgn dak kei dgn dan dak dns inn kks inn dgn dan dan dns dan dan ef. ink die inn angin dns kadi dgn dang dea dg. dan dg. dna dk. dan dg. dc. dgn dna dak. dc. akg dak. nan wat tangan mat inc tag dns inn dan mangan dan ding bando didi non ncs ink die ink angka dns kadi ielelsl jelas isis sis tesla fafajsisaais| dat dgn mia dia dang delete jafajajaja jajan jajan jajan jajan jajaran jajaran nan inn die angin dns dns kadi iblis isfrrisis isis isa uefa sha isis jas koni ink die ink angin dns kadi info fan papan gan jaja fan fafafa snafu fan fafad aaa dan dgn dgn ann dsn hkn kdi dela lela jelata hah pelan page fee papa tanpa pala fah nan dgn ana dan dan dcc desain dgn bca nan efefef belefslsfs refers isis isis bef pala lela sasis tega sri fee lsg lah (ah pen: sifat fit dag (eh hal alfa dag baja padi inai lali ila elelalala 3lal ali bali il, epa erp h8, feri iri kif lah ala jali bian ban aaa dele lala jalal: (sh pefafapsfafafafa tshshefsfsisahajaf jai tee ata taat dna (eren serangan: trn : iei ter selama lala illallah paha hamba pai dang dgn dgn men mena aan see jia daa ana eeee srerererer were tee spepererer reg sreperereee della: telaten jet bat thai (fault pam jago jago fan jan ing ni, didih dis (bb aaa gan pap hap ati iii anak honor (on lini ian ian aan ane (ee dgn dgn dna tee dgn hns hkn dak dos dengna dgn dgn masa mnc masa mnc dgn dak mnc iii tai ti iaa titik) dela jajsapaj pajajapajapajapapajajajajasapajajajajajsjajala nggak ica dad dadi hns dad dns tee pipi: ita: iii ita belelelal pala false lafslsleisejalelala talajale isa hns data jan jajaran ganja jajan jajajajaja jajajajafjajafja dna dna added pipi: iia: iii ita beef tan tea fifa data fifa fafafa dea fafafa dgn dgn doha tele haha tele fans elahafa tea ala dgn dad mes dekade efs kefelelefafafshaafa efeheha data bela laa sala bala battle id, ali pai atp bin bar, ne: aaa ben tao let (jh ata feat aan alaska lala lelalnlalene kadal jas jas lea dial (af (3d jah (ad bela dan des daily dili (bg (banana bas koma atau lidi, pen sajradia sal mal hal tel tu| bea bad nia aaa saath: hugaligaljal (as (andai) aan loaajali all zll sisik gone bea adan ane ena eue sa) data fafafa jafafefa haha tafafafafsjaka tags aaa magna des dgn hkn dgn magna dgn dgn akg dgn dgn eh, ezt nan isa inn mad masa mangan kang mangan mad kan mad mad inn insan msi dgn gan dgn dgn dgn dgn gan gan gan gan eee" jaa iii iii did didi dip dgn mai jnjajajafnjaj jan jun jan jujur jajajuajajajujajnjujajunjauja| lelalefefajahs jan jajaran jaga jajahan jaja gang adidodododbbiddbd eeee falapalafafaja jaa fafafa haha eren: eee,,e6eg,t,5gee$:.: nggggdddidddiddidibdiibiiiia kiri kat hit alta dit dini bejat ila dati dal gala bil dan del da6 dalit| dal dal dara lan ter lai biri haag ika jah der ena dit! (dilan jan (eh adil adil adl alah jati dada jen lebih tea jai denah alecto heh lag lah (tega infejajs inn iejepsfejajsps|t jet tia docs dcc dgn mnc nnngsnn bec dang dan bnn dan nggak mnggnnn dgn dgn msn dang dan dang dang dang dan dgn dang dan con mkggnn pinggang dan nggak dgn dgn dgn dgn dnnggha dak dgn kkn dgn dgn dagang dates dea dgn dong dgn dg. de. dg. dg. dgn nggak inginkan tangan dan dang dang dang insan dang dnegan dns dgn dan dang dna dgn dgn dgn gea dgn dan akan ica dgn dik die dns nanga dak dang dan dang dgn hkn men dea des dea dea dea dea men nan nggak dnggnnn dgn dgn dang dgn dgn dgn dang dgn dgn dgn dang dale panjang tan jajan jajan (ajo (ajajnjajajaj ica dnegan dak dnegan dak dns dong dukun dengn dengn dgn hkn png delays adalaha asia iss isis tes jalalalalsial non ncs dgn dak die dan dnnkgnan dak dang dang hkn (elsa tafafaln jalanan bela jala jafafalajafsi akn docs dak dgn dan nnkgnnn dak nan dk. nan dgn dgn pda doi ddd nan mnc dgn dgn dnn dan dki delefafelels iehshs febs kel tells see alel beb din taat (ee bai (ae hilir ifa haha: dil hi! hari ana (li tal era eni aau gak sea nga jins dial salju adil duta ifkkeekkefe were keke bid maa man jaga jajaran huni ma) hai b8l fb) yh) bil tai daa tan dal adl ala dal eee ever eeeeeeeeeie: dildo doni dan dca kan dic dio bec kce kan die mnc nk. bec dki naga masa gan dgn ngg gni dgn dan dan dns nggak dcc dgn dgn dgn dgn dgn dak dgn nan dna dna ingin dns dak didi dns dang dan men dang dgn dang. dg. can dg. angka dk.a dg. dgn dg. dg. dg. dn. dki nggak naga dgn makan dgn ingin tag desa dan dns dgn msn inn tangan dang dns dang dns dgn dns dgn degan mangan tie tititeieiii i ii ii i men des ane mea nan naga dgn inka dgn dgn (el del injak jajan jan jaja jajan jangan nan jajan jajan nanga dns dak dak hsi han hee eeeeee koni nggak ink dik dak dns anc dns ningen dnk dang dan dak dgn dns dki debates tafalafafa fafad galah jala pai akan inka ikan dki diss dk. medi dk. mk. dki jaga pete were were (lg tie lali bal tala (gp #ilina lalai (hi lab lada ori pal dai pen laa ala ani irama pakar akan ann dear sik hari ida puja (pa alia ena4h3 aha jas jen jan jen jan fan jas jan jen gala (hi jin (ih jan dit dit din aga jaa alah iga jas jai jak dad led lag jed jrd ted tali: mah (ee er, isis lelet isis tahta dan dan dgn dgn dgn dgn dgn iii: i i ie ee h heo lala lala jalani yati aia iai pal ngk dns tenang dan lega pala jelata pala jalapa jalarfaral gan dgn dgn dnegan dns png lalai lali tata tala lala lateral dengan png png lala teja jail gen dan png dns dns dna dek men mie nan nan dgn dnegan png dns dns lalat lamella lslaslalalalafalja cangkang dgn dns dns ls: jelata ts: tag: ist: ter: dna adl teen ea. iii lalat die ata dil "gl oaz nah ana pen panai bma are alat naga eea |ipar aga iii iba dina jahat dina ganti jagat dina ganga tag barbar ban dna ons pala sisi3 jalin jai jajaki bank dan dengan dan desa nnnggnnnn dgn nnksnnnn dan dengan dan dns dgn dgn dgn gan dan dna dna dna cangkang ncc dgn dgn dnegan dcc dna dan dan dana tank dgn ng. dna nk. kg. de. dea nkgannn tni sanon tnnngannn tangan dan nan dansa inka dns dns dns dnegan dns lb i it iii: iii ane desa dea dengan dea dea dea dea mea mea mie men men men men nanga dnnnggnnnn dnnnggnnnn dnnngann dnnngnn dgn png dgn dgn dgn dgn png ts jan jan jajan jajajajua jua jajan ann dan dengan dengan dns men ina b i i iii: iii iii macan bca dsn dan depok.ann denaksnan kanakan kan dna lele far raja papa ajal dan dn. dan nk. nk. nk. inna diddbbbbbbdbd bil hip: ida iai per bai dai dra a3, mail hii omi dasi jaga ada dasi maa pad lau aal dik jak daa iis hita hns an: sesi |agar get jepit drg jagad dah dai jan jai (na delta its jar dak. dk. docs dan nk. dna ink docs naga dang man nggak kini dan dns dgn dns dgn bere tete isis teteietieie iri makan dan dan dan dan ng. dk. dn. de. enggan tangan naga angin dang nggak dang dansa tangan insan dns dns dns dan jet peperangan jae jajanan jaja jaga v t i i i t i i i iii mana men men men mie non non non naga mangan dgn inka png dgn dengan png png dgn dns dns dgn jangan jajan jajajaja jaja jajan juara nak dan dan nestapa dengan desa dea dea dna dna dea dea dengna dana dna dea men men v t i i i t i i i i t t i i i t i i i i inna jalan jala fan fan fan jafafjajafufjaja dan dan dnegan dk. dan dgn infra aje tapa apa apa aja dak. dan dk. nk. dan nk. inka dandgdddddd ld, ala jalan tai hai jenis ola relasi (elit jaa it, san teh fit titi ih, azh dr, bean aja haa daa ada bulu bab aaa isa balak kalah ala aan ala (ta eat jaa pala alan tpa bala eta gan hai tandan jiwa dealing andai shefeerere ora were eme were dels also tana lets isis disease isis tele latto gni dns nk. nk. dansa nn. drink.sunan dan inka ink. dan dak dna dan dan dgn ink laga tata iajajalslajajajpajanga isi angin said insan nan naa i i: i i i ee i i i i i ie: i i t lala ladang isa jajajajala jaja isis lor jajak ganja jajajajaja jaja jajaran i i: i i i i i i i i i ie: naa i i: i i i ie i ti i i ti ie: ii: dalan jab jefajalajajsfja raja jajaran i i: i i i t i ti i i ti iii: leg edan ape jala papa ala lets isis isl tells leh esa dea dea dea ica mea mei did bla bln (ia kap dil dal dah aas daa alah bal ilahi era jani baba ballad ain (et jai jai tidak bil hand eni ade endah hanan ha: di: adi here nadia hajar ahh aaa abi nan: irish isis isis spr (if jail leles telelelefefelelelels felis dgn dan dan dns dcc tka dnegan tea dgn dgn iii iii iii lala sana lala gajajajapspajansygapa papa inn inn dan dang vo: iii: i k ii jalslala talaga paha telajalals kepala islam jasa raja jajajajajaja jajan jajal iii eee iii aee vo: iii: i k ii dana dea docs kena bkn dsn docs kesan mic dgn dnegan dnegan dengan png dani bibi bdibdd ddi leles pala telelelelelelelelele dee level per elata lele tea here elia ilina lalu al, lin are! (ng gali ela buana ala dhl aaa dit daa aje hp: italia oha lada hat inflasi huh (et aan daa ali lean hal (ngeh dag dag dag ana mah lelslsis jaja jajahan fapsfajajafa fifa isle ielelisl sisi isis iselelsliselsei magna ise tee ie: iii: ii" nan dadi dad mnc kena dna denda dgn png inget esa dsa dna dgn diena perez tea denesnna dengna ngan aa. tere aff, viii ti: i i i i i i i iii aa. maan a aa. aa,.,. l i i i i t i iii i i i i i i i i i isjelsfsla sisi saja sara jaga viii tir i i i i i i i i i t dea desa dgn dcc dna dna men ea: iii dddddd dodi i i iii iii: delete hahaha pelefeehebn laa tea uma (il keke meme net tema hito baal tee aneeahi ulilalali sit jet jet dean tea tea el, (ga aaa aan nasa (eh (eb jai jep (ia dai jah adan aap hi, iki penata is|skala is|: ielsisfafs| tara ber err bee berlin denny sia din diri denda dea dan nai luka een ses ses fee eee (ee eee jai jai lai jai jai ita zsa haa mea adah bai bae diana (haha het bin big bia bag daan nan aah abal see pele da1..a, b i i i i i i i i i i i i i ti i i i i i bel: i i i iii ora faegsfa laga laba aga jajar i i i i i: i i i i iii: iii: anadddddddoddod dodi see were eeee pel alai peli pala ala fri lala dit kir ora were dara bina pal injalalaa hilal ulu (ba (|| (jb hi: ala dek jar (ek (ar (an (aha jala dek jar (pr (ar (ar aaa aaa bia javana pia nia aufafufafaotafufaufofefaffnfaufe aaa add nan dak docs dcc bkn dik dak mnc mac dak tka dk. mnc nggak dang dan dan dgn dgn ee, eeeeee:rt:zz, dnegan ank men naga gan dana dgn dg. dg. dg. dg. dgn dg. dg. dk. dg. dg. di. ne. nggak dgn dan tangan dns insan dgn dan dan dgn dns insan dns debate fee pele line telaga pee epe pepe ape tejelale ncs mai dnegan mnc hns ank dale telsisfe tele reflex jala tells talas talas dang dgn dela raja fana ann(jajan (aaaa jajajsjajajaj inka ica dad dnegan dns han jahe fafafa ala lama jera taraf fals isafafafal koni dnegan hns dis fafad palu gala fafafafajajugafafufafufafafafafajajn akn dgn dgn ann akn dee tata pala tahu jasa papa fafahapaps aja hama fan akn dan dan dengan dca pcd dca dgn bca dk. defafefafs papeles pefefahefa eps pele hehehe fefafefahafaha tbt ralat ella dkk teh ula aja dan ae: aa: meme ela nan: na: aaa hala renee hii titi fla bnn: baka hah iya laa tai tai tuai jaa tea taat tea dua tar hutan (ip fin (ip (ip (ip gen biji (ip (ip (in gin (ip (ip (fp (ip maan pena ata arta bag asm33 er! bala lass fals isinjafafjahafs fals fifa jafar fan jala dgn dgn pga dea dgn dek dnegan mnc dgn dgn pete tete tee perpres ingin dgn dgn lela jajsajepajajalsajalspapajajal gala jarsjajaas aaa said dad nadi tni inn dns inn dang dan rea dil ibid dgn dgn dgn belah lelslajalalala talalalal telalslels tata jajal dejan jalan jajaran jajan jajaran jajajajajajan raja jaja| dgn dna oelsfals elsa sla fals fala fasa pefalahslas data ajal png dgn jogoood dodol dgn dgn dgn dcc dgn dgn dns dgn dgn aon bete peel pee daddididiiddiiididiiiiiididii ser eeee eee luna lala kai lea leh jala jana aja lee lia kelak kanan dal galian hk. ajal bali lek selama tata raja puella adala ord ama (ih |ib (ii (ek ata aaa aaa aaa anna bpupep pur brg epl lpg grup pakai terra aa, ti. aaa: kak he. ea. ae. .a.a. gee kaua ehe ea. . r ee:':t er:rrr dea dna dna dana dana dgn dgn ea. aia, gee ee , eooreeaa , aaa iii iii iii hee aaa, iagadodddod iii iii ea. ae. dela jelefahafa fee hate tee tele fee fara e h: efefef elefelslelelslshs hehe eha talafahs alan 'la ina lala krl halal ja: bana air ios alilin eli lilit lok blitz ilalang sela: tai (ia daa) alan jaa alan ata |adp |edijagalngajesalnyafnjalaralanal a22) ara areas area jai lai das, |derajat adala mat lot jangan anal adal adalogejada atajahz |zha |afa jada jadi bagan ann bus sbn della jalalalaha halshs sja fall: jelas lele isle isi isis sepele isi ptt inka akg dangan dgn makin ngan kanan dkgnnn can makna angin masa ekcnnn dakwaan kain kan akan ekgnnn akg margin i ii i i iii kena dance dna des dsn dea png dgn dna dna eng nggak dgn dang dan tangan dan dgn insan tangan dgn dgn dsn dagang dea dang daa gan cangkang dang dgn gea dgn dgn dang ingin tag ica b i i ii i i i i i i i i i i i iri ih i tele lele teleilelelele lee lee dgn dgn png png png png dgn ncc dea dcc dna dgn dna b i i i i i i i i i i iii: dan docs pesan gea dea dea esa dea dea ngamen men b i i ii i i i i i i i i i i i i r i iii kena dna dna dna ska dcc dcc bei i iti iii iii ora gen tea apa talaga tahanan raja lele isl: iii: isi iii: iii defa beef pee tebe papa pee pegal febkkeeeaaaa hal ane senin izin rel fala final ha, jan alan imranananan annpnptn.: lala aaa pangrtaa aaa ae: hi: her days isl pss jan ina (s3 jalar dgn dgn dna dna hkn dia dos dgn mac akg mce mic cnn mnc dang ags akn ingat dgn dgn dns dela jajspajsjajajapajsajajapapjalsgalsjajajsahajagsjajalaja| nggak ica dad tni tni mad dns hns a.a , pipi tip ti r i ii belelslelslelalslefsisfalalela lafejejaejale jalal men data jangan jajan jajahan jajaran jajan jajan jajaran jajan jajaran| dna dna were ieee pipi i t r i i aaa dgn mnc addddddddi didi didi bete lelelelefeleleleleleleleleleleleleteleielelelae lele dobibbibidbidbbiiibiibiiodbdi lai hi: tile age han jawa (al tie lee tee hee jia dal alone dina alone tia alone tie par lan hala are ari sel lalajahalals isfsfafafaha teja fshajahafa fajar pelajar tag. dan dgn dgn dgn cangkang titip ii: tee et: iii ieee: doa dad hns belsjalsjalsajajajajahs iss jali aaaa alas lele eeee p irt ti ti ti i ita t i ta i dela lajshalalajalsjalajajaja jajafslala jajajaja jas jala iii lele aaa jajan jajan jajan jaja jajan jas jajajaja jaga jajan iii iii iia iii p irt iii titi i ita t i ta i iii ti tt iti i ai i i i t i ta ti i dekade fifa pala haha tahu jala kefalaia fafad| bete iii pele ie: dejefafe tenaga iefafahafeha jelehafe pelefafa paha helai minum ala menara wala biak oti hlsfali mei lei (pe joe lali joe jae jae joe tie pit gee tee antar (af (af jai jai jai ist jar jaga (af jaf jar (af tali (da bila (tr (te ita ita (tp (ha dip ita baba ialah lah aft jai (ta (pa bisa (ta fps jpn jas jaa jas jas hab jas jaa jas jas jaa silat fat bin tana lelafafafsfa|s tafshalafalala jafajafrfaf jalelnf:fafafa lag tee: e .e : eee. tee eee. zw. were tttt:55t656ee6t6e6e naa aaa fee hee ee' eee tt. . ''#'' e e empat6$ e:ee6::w:zw3 tee nadal iii fee. anand iii iii az. delajeja def fabalapa per apa jajahan raja ddddddiiidiidididiiiiididiiid las sid isi nie ting di, toga dada inda kuba daa al! alah (gigit date data jtl jha dini laa aka! yaaa wear busa buana sar gara bea bra jangan halida ialah ep| bi, tlg hum lan dan (rs jak sis) az: ana zam ialah salak zi2sn ani) any man elatlaail gino dis lists dallas aji iia jil ajalnya alel meja jala jeli iii (el leles iii isl let ielelelelelelelr iii isi nanga kso dgn dan dns dan dns dns dang dan dan dns dak dak. dan dna dk. cnn dk. ncc din dk. dan dan dan dna dodi dak doc ink sisa isa gala jalal asas wat dns tan dang mangan dan dns insan gan gan gtk dgn gen dgn gan gan dgn dgn dgn dgn ega gan dgn ega ingin iii iii iii iii: iii ana did dai dat dat dal dengan dns mat nan dns kkg jali japejajan jajan jajan jajajajajajajaj jajajajaj iii iii iii iii jelas isle isis jelas isisisis jalsisis jajal iii iii iii iii tangga ben gan bkn can kena paksa dan kai des bkn dan bisa tan ban dak dgn dns dan ank ink dddddd dodo lee: ie: nee leleleie isle tells isi telefelelel sks isbn isis file telah isisfelela lala bee bebe telaah lala pre kali ole ana ana ben wae ala eli bee dell beku jet (ie bal seks jade dal diamankan hanitdtitsi trio han kal gali ber lalu isis is|siswa isi jefri isis ielslslsis lele lele iii iii lele lele fe, gan dan mio inc mis man moo tel t i i i i lelsjalslajapsjalsjasnsjalsjalslajansjajsjajapajalslajal aa. tee ff, iii iii: iii iii: tee efek, hee ffe, fee, dak madi dak dak dos des iblis ielsisisisis ses dejas isisisis mil dak dak hak doc des des dgn desa can des nan mesin tel iii addddddbddddbdddidb ddd lelelelel delle iii iii jalelafefepa haha fafafa getafe fafcfe tee kelalaian dai baba haha dai eli anak aka aka akan akan ap: kaa dal gal dal bai (ie (ie (ip sol bal da) aas (ip (be dip jig jar dkadkntea (eh gin tail: kai phe beri babi pen aneka bee lelslals isis isufs ispafsfelsfsisis isisfalafsfals fals see bsd tes pen din bean pen ueaeaiar seni bensin era bian bee were ieee were jajajala feng jafafapafa jelefafafafalaf hape ella diri bata lga bila gpp apa yaaa lah adi para nan aaa him lalai pele feel kabel pel pee pebbishle rr , non non bor aaa hn. dgn gan dang dgn men tea dan nggak gan ega dgn dan gan dan dgn nan .aa. . a.aea.:. iss persis isa isislals tears jaja iss pele isa fafsln pele jala jalal aaa dela taliban tahu ele hafalan tea bela tahu a.e a5 laen ebi tebar jalapa paha telah jagad were fti lai bbg lai jilid bala, una uli teh dada jaa (aa hii ajal jebat (ah il, mila geli mel ala dai aan ina| op) ate #halts (ba (tp (ts olga (ta lai iai damai jai lai jan jaa sila sila mada naa bian mia aan bearaae aaa aaa met aa: bagas selamlnal sel pap, baal br) meaning hi) preman ati ati alir ala: jafajalsfafain jas: jelas fajar) dnegan dna nek egg dgn dns gen dan dns dnegan dgn nnggnann nnkgnan dan de! dan nk. denda cnn dgn dgn nnnggnnn nnngsni dnngssnnn dan dgn dgn dns dan dgn dgn dgn dipa jagal pas jajapajansa pajangan jajaran jalan dan dingin dns dan dns dan tni dns tangerang ina gan gan dengan men gan tangan dgn dana mea ie i tie i iii iii iia iii dna laga jalan jan jajajajaja jajaran jajan jajan jajal dgn dgn dnegan tka esa tea dea dea dea dea desa dna dgn mnc dgn dgn ank dgn dan dgn kena aksi dana dak dak desa dak docs dak dna dea dak gni dgn dgn dgn mnc dgn dgn dnegan ira lela pra fafafa tenaga afa jala jaja gni dgn bnn dan bag dna doc dago doo did metal thaha pin uli pal bah pagi mete alah ale meh alit lai iri (er web aaa (aaa aga ole joy les teen er, le, (rs leave an: era talaklat jet jet jet dalan ebdaskl asik lai hai nee pan delia dala jas heaps|sahaja ha: fals heli jajal pga peg peg peg egg bag eee aaa. aaa)):, et, ever ee, j). . f'f aed dbid dil aia aaa tere eee, hee a.a. cnn bkn bsn cia dsn bela bec bkn bnn cnn png dgn bnn paksa dek esa iei ies iss isis tas isi aan rels iss isles lah belts isis air ae, dela uefa lela ape apa haha haha tea laa eea a e defefebelehs tahu jala fafefafehahs pes ina bhi te: "ah bibir dar sia akar: hi: s|at dat lana :i, wal baal (aj tali ketua: slh (kt diet dra bia (ba dika jas (za brk bottas afealhr (br :ii beri beri ban ga| jaa bean aka han had? bagan bagan adi ngh tlettsatl adal allah sat jan jas jati sit wilaya "|: sii sii ara) sei sii sii dalagslalels inbafafafafa isis psr lalat isis fee, dgn dgn dgn ncc dgn dgn dna dgn dgn dna dengan dengan gan haa aa. a.a. bebe, aaa a,.: z?# aja giddbbdibbdii dbiidiid iii eee eeee fee ea:aw : ee, haa rm ngga ana teen galangan fafafafafafafafafafapa aja (sja hee a.aa.a aaa aadddddboddiddddidi did hee, ee te :e elefefelefelsfelelsle les bass isis salah isa aee age age loe tie appa mma jalal enji dada lal mall jaka jaka joan jia piles nil sal bal sal dal dal sal sal dal los sda hai aji ffi hita hii none las hf: elahafafaha depan pafspajafsfahafnjafnfsjs sri haji aon won here hejelejeln pelan jehejelejejelala jelajah pelelajel aaaa jala get eter dgn dgn king dgn majalah sale bela jas asa alalak jelsfala salah pada jasa titip iai ta tate tahta pele jasa lala papan (aja fafafa telaah affair jalal ubahn hkn hkn hkn a0000000di naam did dad bcg dad kadi dgn dad asa defefefaebslahs bela ale tefsfahs iefahafs felahshs laba lahan bli rpp pep la: pee lah lili lek are ane aaa herdeserei: aaa bnn bhi bee been reg are fee ie: tan rka ran karir ata bete lele leleh ielelelefeleiefelejelelelelelele bee isis iii iai iii: ti: ieee: dns dns dns dela jajsajesala jalsajajajalsjapajapsajsajajapajajn japan jajal dad mad dns dns inn adala did iii iii ikh pipi iai: iai dela jas jelajah jalafalslajajafalslajajafa lalai jala jajal mad lae raja jalanan jaja jala jala jajan jaja jajan jajajajg jajaran| dgn dna des sha jalanan jelajah alas has alas fals majalah jaja pipi iai: ita deh jelajah jalan fana raja raja fafafa jaja fala jejaka| dgn dak dgn dgn dgn dgn dak mie dddddd doo doi doi dod pete peel belts delefefafehelsh elata hama haha fafafa hahaha penata bermerek her were bee were: hi! gik tah bila pia akal ati ibi ibi, ala bal ape ega nan aan divisi aib fatdiddn gigi: jis (oi deh jaa jaa jaa dai jaa dahan kang ben gan dgn dak dna dea nggnnn ann dgn dgn dan eeee,ee ':te:z zz, dan dns dns mad dns dad dns dsn bela dejan gejala aaaa jala aaaa aaa jajajaai nggak nggnnn dgn enggan dan san dan dns dan msn dgn insan dan deep peele ehe jee flee pefahefefensfaaaalal dns dns mai dana ana nan gan dgn ann ann dgn akan kan dan dgn dgn bkn dgn din mean dns dns dns dns mai jahe pelefafa else hama nafas paha jas pas afaka fana dns dns dns dns mai agaglodddiddilii iii iiiiiidi doc dns dad dak edi dejan pala fafajela jaja fafafa peta papa tae hee jaja dad dan misa misi dewasa pefefahafsfa haha pefahafe efefef paha hapal pap tiz iki rg: nero muri taj balita hehe lili ala hat aan gliheahaha lgi lan apa #,ld3 (he (dp bra ben sal idol) sap iis eeeseesee bee teh lele pefspeajels fejsfsfejsjajafahafa depan hajejajafaha 1za esa dnncsnnni dec dan inc dcc ink nak dan hns dns dns dang dnegan dns et dan! dan insan dan dnegan dan inn mnc dea dance dgn nc. ega tenunan mangan dan mangan dns dang han dang dang dns min dan aaa aaa aaa aaa l i i i: i iii iii iii belts belts telelatsa aaa isa sala jajak fungsi hat dengan dns kings mnn dang dns dan dengan men lobseela eja jelajah jajan jajan jajan jajak li: iii: iii: iii: (abs isis isisisis isis iss isis isis li: i i i iii iii iii: kena dna tak dns dgn dak docs dak dak bnn dak dna kan kan i i iii ora febian jala pele peel fair bela gala tali bel: el: iii iii ie: dealers heels pefebaba tae tele jafar ala jak (aa ata red dal teh asian ika ini bin osn bah benang bir bie bie hae gue) bah (ii bah dat mila gea gene gta dsn data ata gta salat sala itgeltos else sisir iss beli lali jelai dgn tes desa tes dgn png dns dnegan ii: tes: iii iii: inn dgn dgn tni dan delajajsajajajap pajanan jaga jalapanajajajalalai kasi hsi dgn dan hns dns iia iain iii pita: eee delajajslaal jalal praja jajajarejajalajal men lah raja jajak jajan jajaran jajajajaja dnegan hee pita: tee: ep: iii ri ii tee, eee dgn dgn dns dgn dgn egg dewasa haha hal papa jaa aaa fapafahafa| nan dad kal denda nak befebafelelhs hee bebe tee tahu papa fafehalal tell latar deteleletehtatehaalelela alai jai bat hah teh bug age aaa off galau (ea (ba kiblat baba: salin daan ada ban jana (rena bete tele ieleleteleleleleielel bata besi gen dan dan gen inka dgn dgn dnegan dengna dengan meng inn dgn dgn elsa jsijaystajajajajsjajyan aja jasa jai inn dnegan dan doa dan haa dia diri ie: ite tee irish:he:he:h hmi: ina tailalalalaielalalalala raja sisa png denda dna laba jajajajajajajajajajala jajaran dna png dnegan png dna men mnc tea des dana (ne iii tee irish:he he:h ihi tan pefafaalahafaja jajahan papa jajaran jan nggak dgn dgn mnc dak dansa iba gala hahaha hajatan jalan pad idol dll eee ella erat naam eeh| bahan tia aju jia kia dia, (aah aha jay fee ala dar fa: man dela elafslefafajehafahal jan remaja hair rei gni tni were : eeee ever te: ielslsa jaja aaaaaa lhilieial hee per ebi get pee see per per per ppen see per erp hei lte jatah doa add oa, de, tanah rea alia big jaa jaga ae) dan) kiki: oke rok (bar (lip baba dah dah dai ifa beat ala ea: peel pele tell ten jehelelefn jalal jalal ter ta t t tia ita i i i eren eee em hia.7fa bnn lala jala bela pelajar jalani isl nggak dan dnegan tag dan tangan tangan dns dns mangan dns dan melela tebe jejeran pepe jejejejahn jelajapajajag irj iii time i i ti take tiene iei i | dale elo jalal teja isis isgelaeis isi pep pia angela telo nilon jajan jal jan jan jajajajaj jajaran jajak (aj iii iia aia basis isi isl telah iss ais (sisi isis is| iii tia iii ite ieee i | injalafal jaja fafafa jaan jujajaja jajnjafu ajal dak enggan dak bnn dgn hkn dejalabel jala talaga raja fafafa jelapafa jajal bebe tele peel lele delebaleh jelas ebahshs pee alfa pelafalan tells tai see bee peka able (ad ra: dal data, sia maa pia ii: (pal shah sat irak (esalatdlnaya laa. abu alis arif hai bpi tetes eee ere olah bel teja jalanan efefef japans fajar jai lele isl leleh tele ellis isis isl dansa dan pete iii: "it: iii ii: pi: it: i i i i iii iii tai lala iss slang als jajsgajalaj jalal jala makan dan masa dak tangan dns dns man dang tangan dgn tag dagang gan nan dea dang dea dea dic non b i i i i ti i i i ti ai: iia ari: http lala lela sale raja jalal teja ala dala doa jali dang men lele esai jajan jala jajan jajan jajan jajal i i i i i i i i ii iii ii: iai i h b i i i i ti i i i ti aia ari: http t.a lele i i i iii at: irfan falah baja jajan hanjaja jaja jala i i i i i isl lets lele else elsa isl nngddoddddid did iii did ala dan tin lia ben ialah jati dati lah bagi atlit (fa lalat jani margin jabal dadap para tanah ken bbb ina dita jis ain bada ada lia hn: fat ill daa dalan an: aan msl jai dana kaa gama tab ata ksad docs docs dgn dan dak ncc dk. mnc deck akg dgn msn snn dna dgn gan dgn dgn dgn dgn dgn dgn kan dnegan dad hgh dad dang hns dns adi dns dgn ng. dgn dgn dg. dn. dg. dn. dn. png. dg. bank min min akan enggan ati dgn msn snn dan dgn dgn dang dgn kadi iii iii bii aet ian dana man dgn dgn dan dgn tele tele lafal tan jan jan jaja akan raja jal aja jaja nak dnegan dns dak denda dns dns ef: peafaha ten pra elnfelaja aan jala jae ata kan ben dea dsa dcc kec bkn dea dgn belia nan enggan dgn dgn dgn dgn dgn jelas jafafahe dela jalapa paha uefa gen dgn ncc dk. mnc della pelehshahs bebe dea telaefehs sel pala tegal min eaf ata aerea limlili dilan bi, hoa sea lkiiliandi bal ball non, balon ilir wil milea bil ella egi dai heal mom mel iri bap alan alai ala les lah (ara (3jala iga (ga (ga rifle jaan ala eli ita tali alias dilema: dilafahs jefsjalsja ist |adal pep pele pee lele jelek jeli: dansa hns dak nggak makanan msi mcn ink moe men tia ita ita ati ie: lipa japspajsajsajajajajapajajajapajajajajah jala jala jasa|saji insan insan dad had dad inn kain king das ada didi iii dbid iii ita ite hati lala jalalajafsaja jalal jelalaja aaaa pejalan jajal lai dns men loe jejak jajanan jala tajajaja aaaa jajan jaf jajan jajan her iii tai hati tee eeeeeeeeeeeeeeeee mnc dak mac ooo jala fee jaja aksen jelajah jafahafah falah jala gan dad kas kol mean dan mod magna den felafafafa fafafa fefahelalafeheheha pala lela efa dls able sis #la #ld lali lela (ad date (en apa para bta ana sda daa tadi hadiah alan ann bar "|: wake aan halal pen btn non are buana ao) da) bee anang han naa igalinel ewi plat dgn dak dang dgn tag goa png png png png ngga nan dang dns dan hns dns mad dela jajsjsnsjajs jajanan jajan jajaran jala aja aaa iii get r: dia dang dgn ies iss ise prn rels isa isa islan sja jelas iii iai iii dobel jajan jajanjajajajajaj aja jajak aja jaj jajaran ceeerrre err eeeeeeeeeg,eeeeee,a.aia.,a dang dns dns ddddodoldbio iii iii iid mnc hkn dad did did did deheafapafaha jee dep telah telah jala ala jala db, ti, sii iga iii basa beri buana ala beta gak grab merasa akan akp tetap iladakla lat bee jatuh iba merkel hi, ioi hkl ola hala hak alan ala ana palatal sal sial sama #intilaffatil dlu "la soal adil ala oil katattahi gal kal lala hala slogan bel baja fans|sfshsfn jajajafa| fan pejalan jala jul jefri tka kan dgn dgn dgn dki gan dgn dgn dgn dgn dgn dgn nan dgn iii dns dns dns dan dns dan bls jelaga ajakan apaan jajajaja aaa jajak iii iii meleleh pejejege gejala lele eee pepe lee jalan dgn dak dns blake leela tells tai tele see lala isa slr iii eksis efn tea tan raja tata aaa jas jajak dak dns dak tee fefe dgn dak dns dak men iae dan nk. dan ale pee tele feng eee nk. dan alel fefehafa sha fafafafafehafafs tahu tahu sele eta erp telat aa, jet isi s|jsf maa aan kiat haa ban aan klik kib aaa aaaaaa alan han pipa ma) ba) ba) ha) ba) pai adil iii dgn dak dak kan dak dgn dgn dgn dns ee. e t ee,g,ee dan ksad tni dns nan dns dan dns dan belajar pan jagal jajan jajaran aaaa jajaran jala wal dan ikan inn nat dgn dan bibi iii iii iii dan das dns dak dak nak dia jahe isl jelas segala pelelangan isa tel tna iia ata taat. w.a dee tee mandala apaan hanja jasa aja apa jojo dan das dak jahe ala falsafah jelafafajahs jala aja jaga dia dan dns das dak dns dak nak dia nandglddididii iii iii iii hkn kan tni dns kan dan dan oefefelefafs per jalan apa fan pala paha fifa jala pala dan dak dia dk. dki dik dki dak tak mia debejefapafa fafafa jahe hap pelefafa tapal falah pasal inn free ha: ii, salah jah jag ong uan bee selena mia nilai (pb sela in) tj eri iii lee see eba menara epa eme met met riset meet met mete mete meter nett jaa laa (ja iii dial nian ada here kek eeee her eeeeemiee dela majalah jejehajafafafa faff:fafifafrfsfejsf jajal nanang bnn dgn dns dang dns dns bpi: ieee iii aia ar: iii iia ti tia iejsjajalslanssni jajslagsns jalalsjah sjajalajaja inn isa dan dang dang dns idn noer il: ieee: iia t i h jelaleleisela isl raja isjalals ajajajah sjafalajalal dns dak nan labs pejajejajafjajajajag jajan jajaran jajajaja aja jajajajal iii iii iai iii iii iia ii: ieee: iia ii: tia i t i ti i i ii iai t t i ai deh bela afahahafahs tela lahan fafafa talafala ieleleleleleie lele iii iii desa penata ala haha lepas pee falahsha fafafa fefsfalal bee elite beta maan: il: bapa dea lau koran (halte) oia hal aaa nana bs dng fin jin gin jai feat koi bara bab (ip (bp (bp ibr hpa dish bani (ie (ta |ia dea lemah (rda (pda (rda kendala |ahi para ag) fpi jha ala (or gal ta) gaj |ia (isslinelinslinslia: (2fa |2ga dara (ana ting dil dana (el jelsisfefafe haha jsfefr|r jefelelefn (er fafafa gan dea dak dns dak dang ii: tee: ii: et: nggak dan mnc dela jsa jajajapsajapsajalsjajajajajapajaps pajajaran jaya inch dia dan dan dan king nod dns mod dang pipi iii titik dale jafjajals jala jaja skala aaaa jalajala raja isi dang dak dengn men dale tafjajafa jala jajaran jajaran jajafja jajan dea pipi dang dgn dgn dgn dgn onna befafahafa tenda lama hahahaha salah aja bete pefelelelelelelelelelelelelelete ella dewasa jala hahahaha aha hehe refs hehehe pefalefa tahu pal dst teman are: (ri salah jd. maa bit aida anal ga) ya|l ga| e1| tai mua nina bma maan kla aan ada ala ali bah bana leles jafafssjafefafefnfafafnfafajaf jejefehahn ksad dan dki dki dna dna naga kasi dan dang maks dns dns bnn inn dnegan dna bnn dan less jaga jajaran naga kasi wat dang tan hns dns dan dna els iet ieitisitis, iis titik iii" iii i i iii: ih: i:i ih: ii: io: lo: mie naga ical dat dang dns dal men dns inn png dnegan png png lajelajn jajal jajahan jajaran iii: i ii iii il: il: lalat eks isis isis isis l iii i i iii: ih: i:i ih: ii: io: lo: oelelshe else tes isl tesla lai iii iii oo: i i:i lebababefefpafaafah telanjang pai belle else ie: ie s1 : (ee dea. akan its bilah dani blak lela dat tap hima lafal dan fit pena della balada luas #biasa aaa aad dan janda yani: aji bola mais yan nas rina wis kakek berekor a37 hal a e het a see ser sep d sep d sep jefajapa jaga pas #ildaldaltaltaldalial dai tapai dadi dai nan seb kepala sahbhbhh dlelelelet isl isl lele isis: iii i: iii: iii: ii: jelslajay tel to jajal teja jala ill: iii iii: ielslajal isl iejajsl japajajasyala isl nan nanang han kenangan dns dan dan dan ali lo: titi iti ie: iii ti: iii: telslsalsl isa iijajil iejajakislala taj ann nan men tenang dengan dan telelajah jaja jajaran jaja jajaran aja jaj lo: iii ie: ai: iii iii: hee eah.a.aa lo: titi titi ii: iii ti: iii: ielebsleh iso all jelajah jai iii jalahagshs papar tor lafal jala malala pap iii ist lele isle lebisi delete lab pep por fecha pele pelepah sen era diapit dan bat kai ittf feri hati tag mila aaa adil lada adil getah his jln aini (ie jain dara (lai nn: sunan ita (alan sehat ani |1g say) sam halah |eja (sks (z) pot mana tea! diana) sal anda sama! sii jelata jah (ef sisi jeli apsis aan gan dgn man dgn dgn dan bnn dna dad dgn ann dan add tangan dgn dgn dgn png done nana jan jan jajaran jajajajnjaja| dgn naa jadi didi iiiiiiiddiad he: tea dsa dsn dsn dgn w5. t a aja left apa fans papa baja lama papa fafafa mata, ataiaaeeta nggdddddddddididbididdddd (ee ee! tai ana nanang ali jati jati dati lada jali jadi jadi dab jala gan dah galau hana dalan baba gan bai te. see eeeeee ae, ee et. ganga mei naa aaa doa naga gan dgn dgn dgn gan non dgn gan gan dgn dgn gan dgn dnegan dgn pon dgn macan ee days jelas isis isis inisial isis eka ang did dgn dgn dgn dgn dgn dgn dgn dgn mangan jelefefapa john tan pan akan pefafnfefahalah raja eee delebafslsh belas tebe fafafa isabel isl ber eat lali mei iii lala aek hrd jaa aida ada bea ani ala akan ai: pln bin aga ane eme mlm migran kif badai tiga maa mal maa #as| #aa| mea are abis ht) bil bil baba ali leles jelas rels ta: laa fefafsisjafajal jeli uji aa sea en. m . ae. ijen pen int jajaijal w lake . aa tee lee sel majalah pala jas los jaja jajafjap jaja w pelaleba telan ganja teja fajar jaja see onjelel jap jafar jala pelajar jaja tee iii iii iii fee nak: nan: st. jas.lag it, fak jak, it, matan (asli padan (ik han daa hata jati bina alasan ala isis lal: aa: hadir (1tgr aaa aaa aaa arun lal alif objek lis jati juri siska big darat (ina haha aza diri isa |ogan bal (an ah) ata jaa jati br) spa kal mil ala jali dad baba bil bej aaa kang ban gam sama han ane (elus iss inisial jaja: lele isl belts ieleleledlelelelelelele pangan akan lele ie : is: ti: iii iii to iii: iii iii lala isa asalan pala jagajansjajajsia err, i i i i ti i ii: dan aaa pac paksa page del bec pegang peg can il: iii: iii: il: deals isis ielsisisl isis jsisisisis i ti: ii: ti isl sls isis iss tells telelelafa ala iii: ie: t i i ti i i i i i ii i iii elsa japan pap pemula tafalafalajaha lele isl lee teler leleletelelelele dela labs ele lee levels elelelalesle pad here era pia tai fdi baja jas. daj aga ati lagi pata dak pribadi diet mega dahi bal (af (all did did jah data (eta balasan senja han ina tia bts adat jet diah hit jia doa dien das ala galah tab dala dag (ne mpg jab (hi dee ban mna dag jah jan man lie sai dan tar (sa tan ena nba bnn kaa ama ri, pada alasan nana nan eaa asal anancaah 2a| sal2dag) saleralnta) 5al bal salad bta gili lela lalslila il: (elelalalala belts ieleltelelielelelele iblis ti: it: isislisi ink kangen hns inn tan hns tan menaksir dnnnnn dgn mnc dan dang dan dak dk. dk. dna dai dadi dia inc dan ielsjalsjalsipajsisjalsjalsialsjajaja ialah hajar mal cdi inc dang hns dang mana dns dns tee ieee ii: p i i iii tti iie relai e: e i talsjalsis talk isis ielslafsis tala ielsalal mat inc dengan dan men men lala fans aaaa jejalajajajajafsjajajaja jajaran| iii iii iii iii: iii fee iii: tiri: dewasa tea lafal pelafafajahs ale fafafa jajal iii iii tai tai ali audisi: i: i t i i dybala haha bapa gelael afafalalafa haha dos jaja delete iss delete io: it: ii: oejefafa panas pele hafehehape fefahaka per jalal map wii anik hi: hi) hi: ingin ala egg, rea ana date (ip (b4 da8 d28 ogan (gan h5) h3) sala piala aai pen: ub, hi, tn. tan hii sana abg ngan ala angin maan delle istal: ia: issue else ispafslala iss srt jala jala jaja jajajajajajalajajajajalajaja ajal dgn hkn dak aaa a44 ahh delajajsa aaaa jsajajyajajajsajajajajajsjajajajaya|a nan ica dan inn dns dns dea tangan tea inn dna dea dgn ina dan ingin gan dian gan men nan gen dengan dengan dengan dan dea mika mie mie mad mel inbslela pele tali jalslafafafa tala talaga jala jalanan dns fefajan jan jajan jaja jajajajajajajajajaja jajajajaja gen dengan nggak dna gan daa mal mie mai mel debsfala pesan balaraja hai jala jas isfsjajala gen dengan dengan dengan dang mika mie mie mel baja jajan fifa jaja jajan fafafa tas fafafa i i i ti i i i i iii iii: alai ate ate tea dnegan dengan dengan dekan dengan dns gan dcc dsa dddddddddiiidiiiiiiiiiiiii pee ppp sep eebebeekee bebe ber nun apanya ata lak s:la he: cbn bia haa dad for reel hlh tara bete tee elit iii iss isis: ea. .ea hh. ieee ppp: bee: iii ii" (taat taat taat belsjajsajajal seal las sisa ea. cree fee eeeeee hatta tai titel tri: nan nia naa aan her er. iii iai tia tai iaa iai tai: iii ijalsjelsla islas isi islah rels telah ina jasa iii tai aa ita tri: dada iii iii taat tia iia: taat ra i ii t t i jeff pelalafahafalaf dela hahaha pahala degan mia met moe kadi kas kal kos kal kadi hse ina main san mnc bnn dela istal jelelafelfehahs dela refers pala hahaha dealer pee pel eee jae slh lak uang kena bca dar aoa gel ben aaa lain unit rur #malala laga ita isi jera tas ita, pia alih nih a08 fislialislis ida did lafal laik alas ita ala ela barang dipa kon ann ngan akan bau genap (less|jelas isinlefafsjaha| jaja falah fals ia|a als| gan dgn dgn nek insan dns hns mnc nan tangga mnc tank! dice dcc png dan dk. dna dna nan tni dan mad dna lala jas palapa jasa iss papa lain makan dan dns inn dan dan lela lelejeleleeleleleh she jajar i iti i ti what ite: ti: ie: ane men mea dan mea dea dea mea aan ana dns png png persela pelajajafa tajam jala jaja i ii i i i ia iia: iia in: era. b i iti i i what ite: it: it: tee. aaa. el: titik iii aoa depan fafafafetadaha ialah tel tapa papa tri lele else isl data jefafalehalehe hehe peel baba tari etkhtrtbtr rara tali aja jalan tni: his dal ink raja akan aan kak lab bak lal lak liga plat nada bas las bad adi ana ala kail jar did alat nah lalu dina jag (bi beli maag dea bin din bus (his diss jas fan acara saham haa aanlank men pra menara iealdtalatal gal simak salah abi teks nct nenek nan dgn mis min man man mana maan man mea man man man dna dan dodi dns iss jajsiajagsl isa star isi vo: ii titik iei ike: he i i i:ii ii: era lo: ii iii iia: ni: iii ii titik ike:h: i i i: ii r ii: lao telafalahs ialah jan jala sisi (si iii aaa jalajelshashap lala lala jar iii ii: ii: belts isi jelelalafshsheh bibi ela paha serttebe senen nan man fak jar lan asti) bnn eni hair daan dil, bagi ida bil ala abi aah abi man sia jeli lalshajafs iss isis eh. lelelelelel: :nirari rr: r oo: jalsijala jaga ini arie lai aa. lte ear ann man non nan dos biji fifa par jar noda pku (aa dika dah (ab gab dab jan jab dai siti kali tags raja data dab akk diah olah nikah dab besi gbk babi akan dosa denga asi are are dan ami dub jang gil ajal hash mia msi sah ata nannnaraaantt delfslaja lea ira iii, telelelelelsileielat lela isi ann dan dna dea a a4 a a pajijijagaijagipajpal pas jaga nnnnggsnnnni tnnenggnnnn tangan dns dang dan dan dna ee. ee ie: ehh l jalal isisjala lala djajadjal cangkang dnegan bej jee jajaran jala l i iii: ea, ie: ee ie: ie: befefalafsfa alan jala led teleleletelrirleteh lelet: ana didi iii dna dak. dgn dgn des ebeg gil ipar uap bini hah laa ane tukak! ton aaa aan atap bag hfi hai hui ar, gilang gia ala milan ghe eni jig menyala align bah les iss lslafafafafaja jar lele isis isleleliselel isle isle isis: isi tangga dki ip i:i:i:i i:t ii: iii: iii i i i i i r iii titik bala iss sisa jalgagalajaljalsiajal jaljajalslalal makan ina nkgannn ngn dns dang dns inn dgn dang dgn tag ina dna tangan daa dana dic dgn dgn dana ega ega b i i i i i i ie i i i iti i i i i i i i lalai halsall tesis lajajajalsgala elajajajsjaj nan tan akn dan nct dna kan dik dgn dgn l i i i i i i i i i i iii: iii iii hee aaa. v i i i i i i i i i i i i ta i i i i i i i hee ea,,.a.a lele i i i iii dea negara laga fifa haha per kala aga lele iii: ie: depe fafafa hee elefefafapa felafelahahal pan aah uti ing ing ing ing ing ida elelalala iga aoa aaa jan lis jian ara jah rj, and den nuri jaa gian dada adi adha ton hab lee aaaaaa aaa, dan dic. dan mnc. nnn dan dki bk. nk. mk. dgn insan dgn dang dgn insan dns dns dns dns dan dgn ea , dai dns dan dan dan dn. png. dgn dna dg. dn. dg. dc. dc. n.a wat inn tangan tangan dang tangan tangan dns dansa dns dang dgn png mangan dai dia iii aaa iii i a i dunia inn tangan dang dns dang dang delete lahan jan jajan juajaja jajajajaj jaja ja| dis nnnegnn dgn dan dang hns dele tells tesla isis islas tel iii t ta ii ta i tefahala ten pan nana ega fafafa jala dgn dan nk. dnnkgnn dk. dan dan anc adddiddiddidiliiblibbillad dan dgn png dgn dn. dna defesa lele basal haha sha felsfsla elsa eee were never ali gila aau irr jen (adi deli ale ant ist jati dab dll dai dee delslalaleh osn majalah jalanan| jala lele lele lele lie isl ireieieis isis isi: i ii o : i i:i:i: ii: et: ii ie iii: isis iii" dan! iii kkn lela lal talas jasa sja gejala isya) inn dang inn dns dan dns dang dan dan dns gen cangkang dgn cangkang tangan ngn tangan ll i i ti i i: i i io: iii: iii belts talsalsls isiajaisisjaisisisisia| ann hsi hat tangan dang png dns bnn dang dan letselel raja jaja jajajajaja jajar jaja li: i i i: i: i iii: iii nee fee fee ll i i t i i: i i iii: iii: hee eh, i iti t i it: iii: i i i itjafalos jelas ale helapafala tapa aaaa lele tele lele isl iris: taleb uefa fee tee teks tee team here era (gl kan kaka h3: fe) silat dati boa jerat data silat) etalital (dl bir isi) udi ideal dal h8! add heat gank (pi arp jia dia dah jay jana (ingat bra bali kita ham ela ati aki all dna anal dalil aha: baba jaan fat nat baki some ina len dit ingat ihilijn berlin enam tai san tee eee lele beli sis isis tetes lelsedleta lela dang inka nkri dnkganni dasar mangan dan. nk. ncc cangkang kanan dk. dk. nic nk. dna nan tni ink dgn ann tee dea dna dnegan dna dna dna cangkang dns feat. b i inti i i i i i i iii: iii: lala jelslslajaja gejala isis lala jala jai nan dang inc dna pejalan jaga jaja jajan jaja jai iii: iii: hee ea. v i inti i i i i t i iii: rh., oei titi i ii ik iii ik: ora nafas tahu ane pafajajahn jajar pai lele iss belts let defaleleba ear bala peel tahu tea severe were era lal ip, flat dai pal dil jai lali dan dai dan (m3 bit da3 giat dio hilal jati ati lak :if ala ate |ag ilir lebaran alalak lal slalialilg aga ala alah tai ria it deal aoa (au bni line joe jaga jis fib hari lali classis isa ian isis isis telat telslelalslelelselalaelilaelalsisl i i i:i ii: iii: nenek docs dgn dgn dgn dgn docs dgn dgn dgn dgn dgn dgn dgn dgn des dns dns alap jala jalsgila lalai sja jajajajajala ja) enggan ngn dnegan dengan dodo dns ink dgn bebe papa pejejepaga aja palapa jajak asa jai dgn dna dgn dgn dgn dgn dgn dan ala telalsls lalai: iss lele i5i5 iii jaja jejajaja jaya jajaran dgn dgn dgn dgn dan oral jelelalr alas lafafrlailaisilel jai dgn dgn dgn dgn dgn dgn dgn nasa doha lafal jelalafa jala fafafa fan jajajalaf aja iii iii iii: islas toa falslals talas tas isis gen dgn dna dns (ee nee #lalai bat kgilailah pak kala oia dil eng gea gini hala (ai (ta dar tol dati agn| sama hadi see ara p . iga nyah pal ajal dal pin: aoa aaa aib hbo ana hal bi! uli: hai lah loan, ind dai halaman na, apa adah aini ala ban lal isfsisja lapas jalan leles level isl isle ielelelel islslisis isi gen nkcgnnnidng dgn mnc dns dgn dek dnegan dki kti iai lala bisa jelas japagsjala pajajapajajanajalaiai dan gan inn dns dang dang dns nan dgn dns hns man iii bid did vi: dia iai iii i t i lala kapal jelaslah sajalah iejalafalalaja iia lele melela teks tal tajam jejaka jajajajaja jai l i i mie iai iii ane tes dna dansa tea tea desa dea ieee b i i diet iai ie: iii i t t i aha ioe tia iii ie: iii tki hee lele: ie: iii iii iii iii depe bios felehsha hahahaha pahala pefalafeha hal see era are abe ea: dla ll: jala, dika pena rat wall fit pena abi (rda fla hala dekat ala dada ali ali han wall dai aah da3 aan kind aman one nan gen lai jai melani alan dia hak akn hate sala eee iris see tee isi jalal las isis tem nenek e ie oral jajal |ale jajal jala haa #l, (ih (ep bia jali sai (ba (te aa) jajal jai ai: eki ala jalal dee eee eei eee eee eei pepe per ngan gada pepe rae eee were eee inn dll abi mera kelola eee else telak haa balas haru nak: laoobononsiihdaah penamaan "aaaaaa loop jefefapa aja jelajah pala jaja fajar dalam peraturan badantetapkan untuk menentukan tingkatan jabatan berupa kelmus kelas jabatan adalah data atau informasi yang berisi tentang hasil evaluasi jabatan dari berbagai jenis jabatan berupa nilai dan kelas jabatan beserta penilaian dari setiap kriteria faktor jabatan berdasarkan hasil fee pep per erp eeeeee tee eeeeee eeeeee eee doddsamiiiciooodoobooooa free eeeeee eeee eeeeee pere were rrr eee eee eee ana era lilililoddlil lou pai pen medali jeda dna dajasalaza hota late late ber bbg bae kanan han aaa ana slelelehe tetes teteteteta ate tete han iii lahat aaa aaa ser segel see eeeeeeeebi eee see eeeeeeeebi pepe eee ill bill see pepe peel level agil plan kas daa rap daa if: lab: lab lata lala lala era (tag (tag bandai (sgt pra aaa ant btn ker faa nara bea ta, silih thn kmr ereanarraraaraatn ta) tak pado aan see were ooo eeeeeeeeeeeee eeee #eeeeeeeeeeeeeeeeee dodol fefejalalae ale laga ala aaa jati basi test tadi tadi baik dll gala dai akan lah lan lan lam lam. ala tsfefefefufafefa catatan tata naa era bee were were bee were era beli jai penjara data jajaran gee les absen aaa jaa jen aje jpg (pb gita dis adi dada digi dika tama ajang armata lan ita ita aoa wasal fail ant dang hi: kiat kal tkalsetnlsaln aah ari juta bell warna lsjsla: jelusja ajajejajajeja tee ggggggongi aagooooa ngga dodol ado danddootiioddcil obb dggddooiodotil voodoo and dooidddliln niddioo and dodidddlilo aldo ang dooilloddlila dildo jeli papi jejelajelahahn japan adalah pefajafaha eee ker hit hat dia una ne: mana aan aal daa aaa ala mana alias laila ojajajajajajajujujafa jaja meleleh jefafajaja sss ben dia rea here here per were eeee here reel here jelas baja fifa jala jajar lala gee bela ele leila (ti (tip (se dasa lasalasiladal tap ana ati gel tea aha hak seb bap maraaanaaaaraaaraaaa ags fofejafafajajajaf sja jujajajajaja eh. berereere eee et. were te. eeeeee et. ildddiidoiloo bereerere eee bereerere eee eee nail iii dina jefalalahs ialah fafafajiaja bnn dil aan kiki hat sah dgn dapa dang dgn ore ddddoddddddd aaa np maanaaraaran jalafafafafaleh baba jala jaja jaja jaja og. aaa eaaeeaaa aaa hahaha aaa eee ngo bni baba pep eee here pep jelipajs jefafafsfafnjahsfa fals pra fifa era iss gie der da, da, ehi dit (it akan lama kana bil ita dia ana bacaan lele fifa fals paafefafafafa jaja tae) tee dgn dna png png png png png tele false fabefafe hape hape apalah papa fajar dang dgn dang ingin dang dang dnegan nggak enggan enggan panggang angan tangan dnnggnnn pangan dan dan her era phe here #eereeeeee were per aaa, palpalis (aa efg jat| akan (al fil jab fat (sb (ih gac (ia :if kua aaa bina aoa aja dae kuala ata pata hera bar era bara aaa. #ebabebalaalolalebabah abal dee efafafnfa isfafapafafafafajafafaf fafajaja allah aaa here epa lele aal lean hpa lepas afeeee lee majelis pas far opa jalal sele elit pele lal dai dai dil til dal hit "if iii dian fan ara art metal dee tanaka aaa banana mta rar barang persetujuan menteri terhadap usulan kelas jabatan lingkungan instansi pemerintah. ruang lingkup peraturan badan ini meliputi: penyajian data dan atau informasi mengenai nilai dan kelas jabatan hasil evaluasi jabatan dari jpt, ja, dan beserta penilaian dari setiap kriteria faktor jabatan, dan penyesuaian dan atau evaluasi terhadap data dan informasi yang terdapat dalam kamus kelas jabatan. kamus kelas jabatan lingkungyang terdapat dalam kamus kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada dapat dibuat dalam bentuk aplikasi sistem informasi kelas jabatan, situs web, dan atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan. kamus kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam menjadi panduan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan evaluasi jabatan untuk jpt, ja, dan atau jf. dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan dari jabatan lingkungan instansi pemerintah, ppk wajib menyampaikan penetapan perubahan hasil evaluasi jabatan tersebut kepada kepala badan kepegawaian negara. penyampaian penetapan perubahan hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem informasi aparatur sipil negara. ban dea aaa bea bana babel: meja aaaa #ebe elev (fe daa lafal laga high tega lag ing rap tag reg ana anin kena bean brp api barel hat rare dag bag gia nan aaaaaanankam selama leo foto foto" angga akan hehe lah aaa ban dgn deca bgi dgn bea des ben ee aga akan akan akan see were dan dad dah dad dad ppa seh ehi dita dfa dita da4 dani ut. ket jae. jari at. dgt pit hlalalalni tangan aan anata aranarnarann aaa noer epa ere aaa aaa eee lihat dona eeee eee eeee doa lela jas jelalaja fafafa ben kbk dad dah dad ada bbi dia sana did bare lal pnarararannannn ana aaaananaaanna (ee era sea aaa eeee eeb ser were eeeeee t eeb sep pel #were eee eee eee eee eee bebe eee eppeeree jis tia jia lab laka dias (ia non dana ria latar jas baba ta) (gr tin jak bat jak ora were haa ipar dan kak all ata pleletete ietetetetttat tee eeeeee lee ago cbooo agggodododododddddododdd see eeee fee eeeeeeeeee see referee fee eeee seeeefereee eeeeeeeeeeee seeeefereee fee seeeerere fee jiwa pejapaja pipa paha jala ala hafalan maa aan mlaaaalala aan sip |ati sil alai jar gal aan: kaca iri maa aan ian voodoo dodol add dodi add dodi dodi dodo pas fajar fals fafafafafaa| ok, di, hi, fi, hita alta die dita dia bat tee aaa harian sej tai) len poa joe jejejejaja jajafajajaja dae noa bab ing2e nogonooooonppeghn aed ana (11an aaa haha her hahaha aaa hahaha aaa were maa alan halal here lahan her era lele eehlesenh: tete ter jer badoododababb jitu (de kiu hah dini bah aah hii butuh aal dra ada lala laa besi ben ena senen bn0 bana ben bana bana beneeeea des aaa bee era desa esa kena berada besasases ana dabocobooododo edi use juga toe jose fto (te jia hah (is una jan dat bek kli desi bel dee nga dal dental kota mal kerta aher aannannnnarararaaa bee pengelola feels teja jelajah mere her lele lele ieee. inn god ohh aaa eee see per eeeeee tee eeefeefeeeeeeee taat bat dian bat palalalala lal, lele dadi doha lak (ae elalalalalalale dua odia its fast jafalajalah oal bhl dame tama kita aaa dpp aan ara aja (ora tk: ete jaka talas bali rdp dah ntp kan abe hita doll kat fee (hi akan afalalalalal aon lalat elalalafafafafafafafe jatah fil penyesuaian dan atau evaluasi terhadap data dan informasi yang terdapat dalam kamus kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit dilaksanakan (satu) kali dalam satu tahun. peraturan badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. tee eeeeee seeeeeere eee were seeeeeere were see eeeeeeeerreee eee were among gado free were eeeeee era berreerre were aje lelalala lea paha jahapalaalafa alel seleb eeh |ag lis lali las (b3 siti iah (able ahh aha kon ilahi pia aal ihidandldaaa ann naa baal dejafefsfefafallel jalsfalsfolalojahasp tas a bed pen ann ann pendeta peti eni erp era here era era eeeeeereeree were here eereeeeee depe lebih jala telejapajapajapa part ana era (ba pig pas telelalalalalalt ina nak pakan kia (lt ada dur) aan badan dg, del (kala (pp |adp (ad pat #ilarlar| arang lena lan aaa aaa aan annya hee oppo aaa aaa ses ban rsk nana were were here eee eeeeee data pra jajar fafafa aoovodoudaudod dana tanaman #tlililililil sila ilalalalalalalf: kik| taman wlelalalala lala rnnaarapnanapan da: de: mana naaaaanaan (ag aaa alba akan dod ngga alas elite lala jala jala jap aan nana baca dgn dgn era eeeeee here eeee lepas jee papa pupr jaja a.a tni wal (akik (iba lis tn bia ala jaan wala aja fiejejeiai martatnnnnananan dgn dan hkg dgn dgn dgn ini era ddd diri man nan eng dang eng ieee era (ea teen aki hati lag dir (onsen jaa jaa jaa jua (at lebih jabat bap (ba (ek (ab (as (as alah pala, aan adhi aaa ban dan ori aja dar ae) bea jani dini hal hasil ifeng pedia ilga| bej ket jing (alla des jefajepsfa |ejelefelafefofafai tee eeeeee see tee fee fee fee fee jejalafsjejafar el jadi lie fate edi eta eat dik dai pain aan pat bit hit her adi bari isi bhi aaa aan kanan anak elelelele lele a7. eee magang ngsnnn tangan mangan tan magang mangan inn dang inn eeeeee eeeeff ll i i i iii: iii pen bean dana aaa aaa eee eee eee eei add delelele elite el: delle lee else telaga ala ala tangan aaa nata ata irak: (ad sia gadai aan ata badai dak hop (oa epi big (bhs fat (dar luar dar (ina (har (dar (dar (dar (tam (dar (har (uda (fa ah3 ara pep kaa arah haha ara hambatan shil abdi 2dia) axial ahin) add) adilan) 2dial andal ira abdi adal adf ahh ali fafafa faff aaa bete isle iblis isi ise isle isis isis dad hsi maks dan had dad kan ink dan dns dang tee eee et: ti ts dns dgn mnc dgn dns ielsjals isa pajajajajalslalajsjahslsjalsisia jala msi msn makan ggs mad nct dang monsun dan mangan dang dan ii: iia ti ti i i i i t t teks isa tesis lala isis isis talas isa mint man dns mad dale apa tajajafa aja jaja jajajaja jajaran i i i i ie: iii iii: ii: iii ti ii i i i i i t aa. iii ita riveti it pejalan gealafafafafa pefelaha perang belle belts isl sesi isi dibahas paha tele fafcfe hehe fefafehs peli nila bee eeee beer eee tele taj (al dia |.a iii dal ane: kat ann telah dane jah baal silika lan he! kan (let gua bala besi din ala raih agama fire sila dosa datu asa lagu balaji lip (be tas gb, dana sial ona daa jannah aki tin ane meleleh lefsfafalelefafa tefafals jalal: leaf isl iss ieleleleie ise ieb isle isis isis isis tadi tangan dns had dang aaa aaa balasan spa jaja jajahajalsjalsh jahil siswa isis jala magang dang dan mangan inn dan dang ada adi dili iv: i i i i ieee tai ai: aan ada didi iii tangan dansa inn lola jejajaja jaga fafajaja jajajajafaja jajar v i i i i iia iii iii ane dgn desa docs dea dea dea esa dea dea mea men po: i i i i i t aee testa iii aa: kena dgn dns des des des cia snn desa nan desa masa kia bak tea bell iii ite adddddoio ordo dodo beli: lele iee isi della pefefehahapehahafas hee fafafa tel naa iii iii iii bee bee bee bla akn oat naa nira ral jahat jah dat eiland dan dalan) ane lai kdi mekar ala (pi uang linda akan gian ke: pain aaa iss tells iblis isil isle isl isl isis gag ieee: bii: et: to: nan dadi dodi alla ssh jajajajalalalsjajajsjajsjajajsans jai aaa tere vo: iii ita ieeiaiti i haa. aaaaaa nan l i i iii iii iii: hee vo: iii ita teri haiti i e tag gan dgn dna gan des sia dak. dsn dns oei i i titik aa: jelas telah jelata fee fafafa fals fahafafapa jala leles else tells ele is: defesa jala haha pelahap fepeafelafafefafaha tai ono pep pre tahap dah jet dirilis (ea sia jala (al ola jalal dal lala bie pedia adlah kakak del (ale jadi mina ana jahe lal jilid lalai ibb lib wadi hal aan (an drl megalit drb dialih (raman hid fall heo aiu vale lele lelelele pele helelefafafalalafofsfalel &i. dnegan des nek dgn dgn dns dnegan des ket dengan dea egg lara nsatapansgi lipan janapajapa jajagaia dan dns dan tan iia hii hdd bad v e ie ie ie i e i e t i i iii lala tale malala isl lajang jala telejalsjal dna ank lapas jaja jajaran raja jajajajaja jala jajajajaja| vo: i i ie i i:i ai i iii iii tee desa dea tea dea dea dea dea desa dea desa dea gea dea dies desa v e i ie i i ie i e t i tp iii: pala tan jaan jang jajan jajan jajajafajaj tgt docs dgn dnegan dgn lola sales tales jala pos jala lets belts tela lelet teler ngo dio ella voa (au (ii aaa: ha: tin aliran lali kaa uap aan hii iba pa) pal bb) iir bk) hah jen aja ari big danh pam sia malahan hari belah lele lele lelelajafafa jafar frasa jajafafafa can tan dgn dik dcc mnc can dak dki dec dak mnc hak mac had had dan mod mel ann gan dang dgn dgn gan dgn dang gan gan men dice mel gan moo manga dak misal dad madi dak inn dns telah jelajah jalanan jajsjalsnsjalsjal jajaljalajal mai miss msi hns dang nct msi gan ega dgn gan dgn dgn gan dgn png dgn gan inn dibeli mod midi dak ncs ielslsa tesis isisisla tell ielalslslelslal iafalalajal hns hot had dns dang dang lala tafajafa aaa raja jajajajajajajaj jajajajajaj inn inc gan tka michel dak dns ielslsis isis pris isis isle sasis ajal inn mangan michel misi didi dak dis dan hee men dan dugaan tags nan dak inn add did leleh el: iii: dela pelefapa hehe pecahan temple falah tele halal) uji tai rei (ktb his uda del daa |gila ida meenene ale ala alel bri gala jaa ha: jai gale feb (ada (ai aii |ur jad zat (ka uda bln iidloetaktati bia daan dal ada tua naga mal wah |a| digali sen eee dgn dns dak dgn nak kei mnc dan naa tangan tangga hns dns dan koi hak akg maks dang dns dan macan masa dan makan mcc mnnkcsnnni msn ecg kadi mnc kei kei mnc masa dgn mnc inn dgn dak didi dang dadi budi dadi lela janajansjan pala gajelsjalsjals jagalah sos jajajanngal nisan wst dan dns dang kasi man fee iii ii: iia i:i i rels3 taisisfafsjala tas iiisls salah saja aaaa nat tangan dang dat hns denda man dan lal jafsjafajapa jajalajajajah majalah aja jajajajaj dgn dgn dak dodi did denagn hns nee fee iii: iii i:i nan dodo ngen dngan dgn dak dgn dgn dan kai dns tebe feleleeleha telan falalafa tefafaf pemalas dgn dot bcs dna dan kadi had kei dan kas dela fifa haha felsfafefahsha pefelsha telaah iri lela alli ist iba tali lil ata ban tan iban sila arga nian isis tali (den antar sei) farah ban pdb lari ala sara aan big sei (shi (set isasi siege pil sesi #yal #pal #haliyalis (as rf) el: felslsfsleps afekaefafaha tabelle jelas lai fee peer eee ppp pep per erp pep ben beer iii era arerarararar rea bee bee bee bei bis iii sara rea are arbabrar aaa jaja aaaa jajan jajajuja jau apaan att ita i tt ajehefapefa pelan jalal jefajapan data fafafa japan bebebe ebe bee elo yee ee) "re trp rep peer ter kai pee per were eee (il ali ada wna aaa lila en: fee dgn dna cgi hak lee aaa. bala jajsjajsjajajapalsjajapajalsgalsjajajsa jaga jajal| nggak nca dad tni dns haa iii iii iba pipi titik belelslelale talsledsisfalalelaelalejejals tana jajal data jangan jajan jajajajajajajafja jajan jajahan jaja| dna png hee a. a.a pipi titik aia. aa.a.a. dgn mnc mnc dgn dgn mnc fafafa hahahaha lala lada haha inn fafafa papa jala bete lelelelefeleleleleleleleleleleleleielel tete dekade page hape fafalafaha tahu pahala false pele ega doa heli maa (ed bea mah kena jan jaa dan gili pbr bbg bbb gif jab nona tere aaa dgn dna meng pkn dns dak dak inn dua dos mnc mnc mnc doa inc dnncsnn dgn delajajsjajsjajansa jansjapalajalajajanapajajapajajala| ica dad tni mnc dns dns hns mod add ddd dodi didi didi bibi diah dgn belelalajale tala telelafals tabelat talajala aaa lajang jaja jajan jafjajajajajajajajajajajajaja jajaran| dna des iafshalafs alan tafsjaja sel aaa haha belajar p irt peel lake jala taka lea tahu fifa laa jajaran gea dgn ncc mnc dos des mnc die old dod dod dgn did mkd dgn dna dang debate iefehafsha fals fee haha telah fafafa pele fee were bee kel tp| elia red kak gie neil feb ana ate angel dgn del hal bila naga tia sala kaa eln kel msl enjakil sel anal iban gain (in epa fee hb: dita feh kesfeh jia feh hehehe ielsfs jajahan jas jafahafsfajahsfa isufs jelajah gan dna desa dek dak dan kena docs dak tka dik masa dgn aon tangan dang tag ega dgn gan dgn dnegan dgn dgn dnegan gan lele iii nan iii iii iai cree eeee dgn rels is| else jan jalal dgn belanja| jajan jajan jajan jaj jajajujajajajajaj dgn see eeeeee dgn dns ,i.aae tka dan doc dan dgn doc dodi dns meleleh bela feb tebe pala pele fifa ana dak. dengan dak dan dak dak mana aodadddbodidddddbdddddddd dod term per eeeeereeeereee fda ji: bra taat par ipa data habe ana ana bias selama tan te, tia oei (ee aan dasa jah dal bara dai) ads aan deh dani sal nyanyian: pentas jen anda malala (if belajar fslahsfs fals pelan far sha faa|alafslafr isi nan dak pack doa dk. dk. bnn dki dgn uk. dan dang dgn dns dgn dgn dgn dgn dgn gan dgn gan dgn dgn dna dgn dnegan gni dgn dnegan nan ica dad tni dns dgn ink dan gan dak. dna dgn dg. dc. de. dg. dg. nan inn insan insan dan insan dan dns mangan dansa dansa san dgn mangan epeelehehepefelehejelepae pan jee jelajela i t t t t ttteiieti lal als talaisjals talsisjels aje esai akg dgn bnn dgn dgn dgn dgn akan gan dgn dgn bnn dgn dgn cnn can nan doa dad inc hns dns dgn nan gee eeeeee akg ncs inc a.h dgn dan dns dgn ink dgn dela ale fee fafafa papa pala lafafapa pan ann pan dice doa dk. dki dgn jaddddidibiiiiiidiibiliiii tangga (eb dad jae fat #la jah nata jaa ea: bra aaa aaa bara aal jkahanaba aria ar) kejayaan aid di) aaa aaa era bung jis (ps jis (fe jas (ps jas jas gas gas jis jae |ies jaga dprd jai jas jas jas depe pal jas aja get s9. dan ice dgn inka nak. bank kst ink nk. dna nnggnnn nanga gan dang dan dang dang dan dns dgn dgn dgn png kanan mangan! dice dik. inka dan bank. nc! dan nk. dan nikon dk. dek dna masa dan ng. dgn dg. ng. cnn dea de. de. enggan tangan dgn insan tekanan dang tangan dan tangan dengan mangan dns dns kang dang dns dang dns dns telepon papnpejepjaepae japan japjajaja jajar v i t i t t t i t i i i i i i i mana men men nan non nnggnnn dang dgn dgn dan png dgn png png dengan dgn png len teja ninja jan jan jajan jajan jajan jajan jajak nak dan dns nangka denda nangka ank png v i i i t t t i t i i i i i i i seed makan dan kan nggak dan dns dgn nk. andi nan nan dia dgn anc nnk dki dgn nk. dna nn. dk. nk. dn. dk. dk. dk. deli label bee fee hee else hala tetes ate |al eneatanai neayanat jie bibir nan bei jalal ilir gas fin dab dag doa aga dag aga doa jaga tag (non (ot dot (at (bt (at (ebi gokil (io (ah ntah diah teh bpn (fe jie jie gee ahh mana lele isl iel iblis isis iss lis gan dgn non dang dan akan man mnc magang man magna dan man gan man macan men i i i i i r iii tea dengan tea dea penetapan dna dengan nan hee, i i i i i i e i i i i i i ti i i i i i aaaaaa.aa.a. man bec gan non l i i i i i i i i i i i i iii: iii: dan kena dea gea dea esa dea dna kesan dna dna denda men men b i i i i i i i i i i i i i ti i i i i i take dna tka dns tka dak dgn dna dgn dak dak dek bel: i i i iii nana didi dddddd i i i i i: i i i i iii: iii: dddidiiiiiiiii jap lala #jadi bil lal haa ar: ae: alat jos tekan bagi yoga oga tag tag jaga jaga ogah fit (ft ola (fit (lan dat (bae hah (ah (it (ah aan (fit (fan fine bah vista (fat (fat jins jep ara dna him human awan neh tki lal: jess jajal tes iss: (ri jala dalalalalol alel taat, 200i tni bea eei bo. bee bana fee sedia per hehe fee maa: anus osasuna ea! dogggggaa bijih ise eee hal lao jajajahajahajajajaja laa era lie pelalakafafefa tawar| tap pele alel bima sandi lat fat ear lag ber tengah era ino ica era di, sada sedasi dai jar dies mangan megan hen tt. eee ngotot dgn dna con dgn can dgn dgn dgn dgn dgn dan hee makan dan dgn dak makan dsn dan dak dak. dok dan dea lan dea milan dgn gan dgn dgn dgn dgn dgn gan dgn dan dgn dgn dgn des ajah angan aja jajajajahs gala aaa 5x. (en islan fala fan jan gua jajajafafajajajafafn ora lala fals fana apaan paksa haha fafad tas daa nanggggdddididiibbiiiiiii blh ann ef) majalah uli |aji baal lajang hgg ui4 elu ra: lari ala lih play dah latar dat dah data tab dat telaah lil his sal tsl sal hal tsl hal tsl salon dit dit naa aan hny dlu aha staf bt) du) bea lan sail die) ate) anal jne) anal fb: anal ne) del fuel false |p2 jaz (da das iga (d3 ala ala maa) @aa| a33) a33) mas) asal ras) mas| ga3 laga ega sana bab (el: tags false ifa elafafafafafs fifa nggak kn. nk. dak dki enggan dns dak dan dsn dns dns ank dns dki maks ee hee a teh ireann ingens dan angka dna naga ingin tangga inn dgn dang ann tni dan man men ll i i t iii iii: i i i : lalelelsajelelsl telsjajs isjajsiis isa dang king dns inn dengan png png maulana jajahan jajajajaj pajajaran bell: iii: ii: jalsfaalels apsis bisa iris l i i t iii iii iii: ii: iii: tee eee eee joel i ti i iii: i i i i i eren con dnk.o nk. dak dki lelefsalshs feletsls tele lalu asi naa aksara aer ati ane ikat lala iv, tan anti bina (lg (des tel aaa una uda omar hi, bahkan meta wa) eren were nemann dnncgnnni dnegan dns dak dak dan nggak! dang dan dan dns dan dak dan bnn dang dgn dang dns dak i3i3 iii iii tee: iii it: dan! dan tangan inn dadi dan dan lala jans iialsjajansgsgsjals jaya jar isa) naga inn dan tangan dan dan dan dan tangga dang dang dang tangan dgn dgn dgn gan ega dgn ega began begin mgn nnn akan dnegan dgn dngan can dangan nen l i i i i: i i i iii iii iii ane dance tes dana des dea dna dress naga dgn dgn dang dgn dns dang dang dang lal jnjajanjajajajaja jajan jaja jajan jaja| dang insan dengan ink dak dan deals isis ishalsisis isfafsis isa isis isis i i i i: i i i ii iii kena dgn dgn bkn dgn des hkn dgn dgn bkn dgn masa nnggnnn dan dgn dengan insan dak dgn its fafafafafahafalafala praha rar ina lele lele ieeleie iii ie: i ri| ago ddd didi gee ala ala bla else sar dl, pes dala man han mama aff alalalal hilir (rgb bea aft ana eri da: tegal dai janji gajah jadi dia dira dal don wal dataset jan dah ala dana tama aaa pra aaa hh) (ln dag bin: bingo eka hak hal lele efsfslelelefefsle iss alel lalai ios isl laeielelelehel islieisl ielaelteta ielseletsil tenang dgn dns dak it iii see : iii) ole: i i i i dil spa jagsjaana pasa aaa jajajala nasi nak tki tangan npgs issn ink dan dns ank cangkang (en inc dgn ina ega ega ega menanam men b e ie ie i i iei e :ii ii e i teja ielelelalalala tile jadwal islisjala dsa dns dns denda ank dna baja raja jajajaja jaja jajaran jajajaja bee iii iii tka tea desa desa des kena dea desa dna dea dan dengan men men ee iii: i i data jaga jelajah jalanan falafel tafafjaja io iii iii dago gea dgn dgn dgn dgn png dag goddddddd fee era lili dili ifa alvin kai mei (fi rgb ran gbu jis didi dan kak tes doa hah gal bah olah bir bln haha hip afi ahh jan hilal alan alla adi aji aan hain lela hsfefslalefahs tes isra jala jafafaha lele ise selevel ise tells isis isis vi: iii: ti:i:i iii: iii: iss i: iii iii iii iii iii iii i i iii lal iss ajal jalnsja jala jaga jala jajaran dns mangga dang dang dan dan dns dan mangan dang tee fee, i i i i i i i i i i:iti iii i i i t t ian ian ana ana iii iii iii tenaga dengan dang png dna dan men lets pala jajaran jajaran raja jaja i i i i i i i i i iii iii: toe i i i i i i i i i i:iti iii: dna ncc ncc dnegan baca dak kan bca nen ngn bukan kan ben bkn dgn lele i i iii iii iii ite inn add didi dddd isl: i i: is: isis eksis iii iss defa les pele pela fafafa fecha paha pala see ber bee were naa bia ala klo aan dil bug mid awal jala dak dala jak aaaa atslaalarl silaban dai ada hm: hi: ala dia tis bar dani ina lag age tae tee das aan dak on: aan (ep (akan keenam are ane bee leles kale: iss leleh lista iss dak pkn wce dk. dana dak dk. dki dki inn dan das hkg dsa dns dns dsn bee f e ica dad dad dan ink dki naga daa gan dak. dna dgn dgn dc. dn. dc. dg. dc. dk. dn. de. ng. dk. mist (cd inn mad mangan dang dns png elejeleje lele sepele jee lele jee lee jee iii tt i i i i it ii delelslsje tsisjelsfafa isisjels gel tej sos isis inn kat dai mai said dang dns denda delelajajajafjsjajajajaja jajaran jaja jaja jajak non doa dad mnc bank dns bnn iss tes tefshahs iss fsi isis saga isis non ncs dai angin mnc bnn (ne fifa jala aja aaa jafafjafja jala fjajajaja jajaran nan dan hsi ink dki lele uefa tele caps pala pala alah hee iee hehe negeri elegan defefefalalsla lala isis pelsbahs gala jalal hi, ten, tes din tt, lte balita pala ja, lala dak aja gal leg bea alaihi riki aan diah dia dala) dia din dia dal din aaa tan yaaa banana baal aja jala bli bra (2s jas (ap (2s jap hb) antara ida dalil fil gia mengondendenyen nennsnd:nn seven wenn enalensl 21w 2titled w:hal #int (ali biar delefalsfal: else lela kefalaia jelek pes jasa cangkang ncc dns dnegan dgn senen nan dgn dan dgn dgn nnggnnnn ngn dngdnnncgn dukun dgn ncc dgn dgn dgn dgn dgn dgn dgn dgn ncs dgn dgn nn. dea dg. dn. dn. nk. ingin tni tni tni lelaelejapapapa japafpajapaja papa jajajaja lelelelalslale telstatalala belts islandia budi denga dng laga jajan jajan jajan jajal dgn dgn dgn dns men maa anna add ae nggak inc ado dk. dn. png nk. dn. dn. dn. dk. dn. png fecha sela tae als selasa laa? tato dee gea nata bala rina raga san hilal barat bana ijarlaa masakan abonlern ken bon besa tebal atlet lai dat dig: (gt last etal tal rga| tgl tgl tgl gal etal "gal "ju uda aaa san oktan (at ulah (lan hah al) ati ata) mal as) was) dial ana) maa) mail anal ann bil bal bi) ba) bal fl) nana nnksnnn tnnksnnni dan dnegan dki dan anc bnn naga dan! akg dan mangan dsa dki dgn dan dns dang hns das dan nnkgnnnn bank! kan dan bank. dnegan dk. nk. dan dana. nk. dak nan dan! dns tangan dsn dns nemann then dngan dengan desa dea dea dea dea dna dea nggak tangan tangan dgn tangan tangan dang mnnnsgn ngn dang man dang b i i i i i iii: lele iss isis sisi isis isis jas ingin dnnggnni dngan tangan dgn mangan dns dang dal dns dns dengan mnn dns dang lal ngn jan jajan jajajaja jajaran jajaran li: iii iii badan ado l i i i i i iii: men bec i i i i i i0 iii: iii i i t i oei lee fan hahahaha kefalaia balada jai lele meter tele meleleh else lele lele level tee faelefehs meleleh lelehels seed era ala ill ati bala ala alas gagal gala alel ala ada alat daa org, bpa rta bia maa dana aau ana ppa dil las les bara aah kdi) kdi) anal adi adi) di) ea) adi) kdi) allah |rizal page etil al) malaga lagi jedaladalail afi da1 bit) dan bia pel sen ass delete lele lalalalalelsls bella: jalal leles isis isellsel ise ielelele isle ieleisie isi eeeeee iii tele: ie: teh: iii irit: iii lala aaa jali apa jalshajaji jalal see eeeeee toe fee i i i i i i iti ia i i itl oa. see ea. fee aaa l i i i i i iia: iii iii osis jelslajslsiels tao ielafsjafa jelas jalani i i i i i i i ti ia i i itl iii leles teja faelafapn dao jelafafalaf jalalajais lele iii: ita nda add ddldidi didi didi lele isis iss isis ielelels isles belts: defa pela fefaleha por penata haha telaah see erp tanaka aaa aan aaa: jam dad jadi 173p jap (dapat lem) mati hi, maa bar aan aaa aal ata tfnafnernan ang: odia dada maa dai asah bae bin aaa bee nag bila tan dal ina illa tan ganga hani gelar, tapi aaa aan ben gan dela lalalalalalel: ks: jalanan:ls| dor jelsfajafa dgn dgn die dns dns dns hns dan loe iii: ii: iii tai iii iia ti: palspijajala papa jajapajajsja jasa jajajala nnngghnn cat tadi insan dns dan dang dang dang dns mad ann mangan dan dns end ani iii iii: iii: jelalalelals lalai jelafajalss jelas jaja jalal dia dns dns jeli tapa raja jajajajajaja jajaran jaja| dna dna hee aa. ha.a dgn dna png hee .aa.a.f dgn dgn dgn dgn dgn dik doo jelelafalsa pegafafaha jala raja dna hkg kena dns denda jebelefafaps bekel telah tanah tele pala ala bh, una uma ata apa rea ala lara dunia kie kane bika (al alan jai aaaa kali lee jaa tega sega tea bupati ana bea |as esa jang isa sirna (rda ebi jeda (adal (aa dea were era aaa arie inn hear aaa aaa bank. dan kia dan dio ncc nk. bec kan dk. nek dan dik dan doi naga dsn! akg dakwa dnnkanni dgn nan dansa dansa man dan dns dan dns less iss ii" is, makan said dak dad ng. dan dna dc. dgn dan dg. mn. dn. dk. dk. naga inn gan dan mangan mat hns kang dang minggu ngga ngn dan dang gan dgn dgn dgn dgn dgn dgn dgn gan dgn v i t it iii tie iii lele tel isis isis grass iefajaisfaj dgn dgn dang man dan dang dengn lal teja jajal jajaran jajan jajajajanjaj aja nnksnnn dns dak mangga dak bnn hee v i t it iii leah i i hee makna ann kanan dan dan dan nk. dnnggnan dak bnn dan oren ali belas falah pra fafafa hapal tai mangan kan dia dgn bnn. bnn dn. bsd dn. bsd dels baal persis shaleh pee tele delelefefafs daa eee were era eki eli tali bip out lela selam lala lan lat irr aaa rai kaa aaa aaa (aja jual jislaal hakan dar ifa tega tag heh (lp fpi joni jul irrgalneal iremlohilas (ewsalays (ohelnbelnas lgs (pas (ass ing (oa jelaga iahilgal pas (yan hab gan nan were dcc docs dan mca dncsnn dan kdi dnnesani dgn mnc kce dgn king dgn ieeaeeeeeae tni aci hsi hns adi men dana dgn dgn dgn dgn dgn dgn dg. de. dg. dgn din dki nggak dgn inn tangan dgn bnn dns dns king dns mangan insan dns dns dgn dgn dgn dgn nan iia taat hati ite lalai talas jasa ela jalal jeli isis ala akg king dang unn anang jajan jajan jajajajajn jajan jajnjnjanjajajaja nan ncs dak dns hns hak jahe tele tee shah sis pesta jelas istana salaf iai taat hati ite aggoddododdi didi iii iii iii hkn dak hkg dee fafafa fee fana papa bela jalapa pen bela fatal data papa dad dan kadi had han dice mei defafefafefehe lsfafafafa bela selera paha halaman data hdr (ir kid ala (iu biar dial dee dia maa dana jalan ig) era tap pen bala reg eta gal ter abah: raja dalla ida lam jas laa (apla (de faizal ala sil area (g8 dita rim (ed kki dela jafsfefsfefafelafafalalaha jalil: pelan fajajals has fafafa tee bee ha. nee ea. gan egg dgn dgn dgn gan dgn dgn dgn gan tangan bee tee isis isisfahs sasis men dgn nan esa dgn nkcnnn menekan aaa. dee haha tee haha fafafa tafafaha tahap toni tee aaa ea. add iii iii bee lake let bla iii alit ane ran goa jali wale ala (ia lgn (f3 laa sala alat war selfi pakan tka yan (au data ala dede hide ida ala lgg dari ala les ala jar jaz lag (ak jani jaa s1: lag jzg ot| zur iga lea dep dop jas jah jah lah daa hok rabbi wap aaa gen jin ada alah alih nada madu digi inn bjb del dal hal dalan tin enak nas leela jad ips fee) ca) ca) cal sallei (as jen jaa badi tadi file lalafefs meleleh sama jalan sisi tafsfshs sister to: ue" ea. .aa. nggak dan dnegan dnegan dak akg dnegan dekan dnegan png ea. dang dgn dgn png tee . m era. aa. . jan inn dng diddididdi eee. . gejala papa apa japajajala jae majalah ea. . les jelefafafafah: pee afe pee eee e :: apa pelajafapa las fafafa pepe hafal hebat s5: aar: lala lili, togo aaa isi lagi digi igi ika dae ebo jea per (ale (alah idr |af (af senada (2th (hu (akn ban) bab jadi gak jadi (ai alba sita shahih deh aki bani bali kail bilah tatelonl2ng |fan (fat, makelar anni jejeisjs sos pe: (else tesla lele isis bls else iblis isis isis) hkn dang dns dang dang dns maks dang dan isis iii eee ii ii" iii tni dna dgn dgn ink dengan dna tea esa dna pengen tee dengan dance dns dengan nan dengan fungsi ingin dangan tangan dan dns dang dang dan dns tangan gan enggan dgn dgn dgn tangga ncc gan dak dang gan tangan ngan tangan ngn b i i i i i ia ii i i i i i i i i i i isi talk bes halsall bisa jaisgjaja gagal hns tangan dengan dang dang dan lele raja aja jejaka jaja jajan jaga i i i i i i iai iii iii i i ii) fee v i i i i i ia iii i ti i i i i i i i i t i i i i i i ia it titik i i i t i else lalai del tefan palapa teler era bel: i i i i iii iii iii: is) dee lelefale ela pesta tebe tee peel jelas pen kena dgn gan ala ale lea hip bima palm bibir dee laa bada jala jaranan dan jajanan tail laa res rio (po (po ale bia (ef eta def esa daa ado jai (at nata aaa baba bin naga doo ddi dddddd belle isle ellie ile iii ielelrisl hsi dingin hns dns nan dan dang dns is: ti: ti: msi sni did dan dan belajajsalana jansjajsnsajags isa jalslajaja mal mangan dak dns mangan dns dns aan naa iii iii: iii ti: i i i i i i ielslalslalsa jalal fsisjalsis iaisisigaja denim dan dans nnn ping donn png png lele elslela jejafafaleja jaga jajar jaja inn inc inn sni ink bnn isles sisi iss isisisla iii iii: iii ti: iii: dna dgn dgn dna dna gen ita ii: teo adddildiliiii didi iii belle iei teller: ii: ii: io: (eren geger pee lee aka dal lil faa bia nda (te (es tan elalajfa nak aaa ine i|a mana lelelelelels lakelalahsls isl lala dang des akg mangan anc makin masa bawean dnkcnnnn kan dak nia bsn dns akan baca eea lil jjj j '' e '' ' ':' er: dan panen ben denda dns dna denim men der dang gan dang dang dang tangan dengan dagang dang gan dgn lele tee jee jejajel jajar jai he eeee lee tee eat tee tet tangga dgn dgn akan dengan inc mangan dance dgn dak des dengan dcc bec men dgn lal: iss isis tifa isi iss jasa meja (ss dnegan esa dgn dengan akg can nemann magang ancang duncani dnegan akan gan desa dik dakwa makan des clubs ten fafajals jaga tee aa. a,ee , della bee batas bela als elsa elsa tan maan naga bip laj hal hi) mala talk bas tai ke: hai hal kal hall gali gg, tea leles lele meleleh isle laila dgn dan dan dan png esa gan esa dnegan dnegan tag tangan dgn dgn masa masa akan dang dan nan dan dansa dansa ngan ds! dns oo. teetheeae naga dang dgn naga dang dang dang dang lee tan pena papaya aaa jaga jajan raja yana ati makan makan akan aksi mana dan dak. dansa msn ds! gan dan dgn dgn dna dgn dgn dgn dgn png dgn dgn dang dgn mangan dang dang dna ian aan nii didi ibd tangan dgn png msn kks dgn dns dgn ines jalan jajan jajanan jajan penjaja jan jajan dgn dang dna dgn dna png lebah pel teens aan apa gaya raja dan gan dengan dgn dang mangan dan dang pele pete apaan praja papa (aja jasa jaja enggan tni hns dak dang dan dns gan dan dns dak lebe pele palapa raja hafalan ala jalal png pga dan dgn dgn nddddidbididiiiiidi iii efek tan antara ajal pri ha! hi) hr! hi! ati akin tanpa papan aman can anta rea rea men nan nen ama ari dona kanak jab ama hah) rh, bia balas han nini ada nata man della jelek teler depan false jala lele elo delle lelet delete lele: enggan inka mana kanan dns dns dns ink dns dgn dgn dan iss iii iii iii ie: iii dan dan mangan dan nik ink lalsjals jajanan jajaran jasa aja jalagajajajala jai naga ingin tangan ingin tangan insan hns mangsa ngn dns tangan dns dns dns dns dang tee frr b i i t iii iii ini: iii dsn dies men naga danggnnn dal mnngsnn dns dang ann dang dns dang ann dang maulana pelelangan jan jajan jajajajajajajaj hsi dan dsd ink ink ella eee il: iii iii iii llsl iblis jelata lafal pelafalan dan dan dns dgn nan dgn ink hkn add dddiddbdiddbibdid lelelele level isle ie1e meleleh delelslslelshs she fsefelshs fals felalahs tai ala ins heru eee taji lala ula jalan #isj nanah lil nai meme hit laga tag jaga bea jep sandal job udi jet elia bag gita orang jia dal ibi aka bhi adan aga 2gaza jea (za evil2ang tentara hi, mah ati naga bahan #hein| 2hal #hggiseam ama jelefafefeks ira geisha ale letsajsisisfe lele iii bete isis lislslelise isis adi inka mangan dang dnegan dns dns dansa dan dns man dang iii tele iii iii nan dadi idi inc ink dgn ink dgn desa dgn dea dnegan dna dgn dengan bnn sii ksad tangan hns dang dns dang dns dang dang dang oo" atrisi belts isis i i t i i i i i iii: iii: televis tata istana falaislaiagslafaijal hat inngenan dang dang dns dang png dns dengan dengan men lofelalata raja jas penjaja jajaran jaga jajaran l i i i i i i i i iai: iii: iii ane dgn men dna png esa dea dea dea esa dea dea dea men men men men b i i t i i i i i iii: iii: bkn dea dns dak dns dnegan dgn bee kena baca dak akn ben bnn bkn dgn lei i ti ie: ei t t add didi didi ddd lele iii betis isis lieletelie isis delelele pee leer pele pala else tea see bee were bean bebe bala ala lai tenang hlmlmla jan dan jasa bgn (alan blue ala kan ir, hari rri bal hb, bag lagijatalzia m2t3 aja adil ey| hasil 22k) 22k) a01) sindanlotal align liga verslag) akal ajal milan ina) goal dal anal leleleafe tee iss tele teja isa jalanan ara dgn dgn dgn dang bag lab felelelebeeh peleleleleleh ieee eeee #e tee ban nan dana dan daan raa bade dan gie per eni jenis cocok ego ria thl lal mad jala udi palatal (nina kaga mala maa pil baal dasar ho ielelekeb lelelelelsi lele iss isis isl isle isis isis dgn iss tee te nan dadi dgn ink ballads istana iss jajajajajajajana ialah isa aa. tere eeeef tee v i i ti i ti i i i i i i ii iai: i i aa. e .aa.aa. aia.a. b i i i iii: ii: iii: i i seals isis isa jaisjahs sja isa pb: i iti itt i i i i i i ii ie: i i i kena des dea dana ega dgn dak dcc dak dcc des dek. dak inn dgn dang dgn dcc dgn dgn dengan nak. magna dan faces pelepah apa falah tapa pas jaja lele iste ist isis iel isis deflexa jelas haha hee fafelafaha telah jalal see erp dar dea #lal ajak (b3 irje bal del sisa anal ilahi lala aji jalan jam iki jar dal ia (ma asi all aan bar bit (pt baik dil hai dal bil gal baja has adala fta zip ati ain ida andal anal dada aah aan dal bagan lilelslelelehs talas shisha ala fa: jaja tes dek dna dea dna ink ink dns dak dgn dgn can nak nk. dgn dak ita att iii dela jajanaijajajpa jajanan jajajaja jala jaga jajansjal tangga dan insan tni dang kkn ana dia dia did dgn dgn dnegan dgn alel tas alfa galat jalal iss jas ira gejala dang png del tas jajajaja jaja jajan jala jajaljaja| dgn ef, dgn dgn nak ef, dnncsnnn enggan dgn dgn dcc dgn nggak dgn mags add didi iii iii lidi dna gan dgn della tahu tele tells iefafafe jala telaah las tali ala, ha: fat jah jut sti fatin jai, |ada (lala inn nii eri sya jagad sal hati hip gaia hit ane (ri mon (eug aan bbg rani giga see ian ios ipar tora adl gear gagal ala aib jab aau jin jia desa fasa dan gia gis aka pep daa sanga dn) dna fa) fata biang nai gea eni jejadihant dinilai ringan jali ilaga hayati (ati labi, fta lega) pahatan ain gt) alan lengan seni arah nia bibi ali bar kan tee eeeeee bebe peel talas toilet jelaelselaltalelajafat isi cangkang dak dgn dki dgn tete tele tetes tetes isi iii iai iki iii selai jala jala jajajajapa jala jajapajajajaja jai enggan mingguan dan ingin tan bepapajapa jalapa jajahan jejajajajajaja dia ncs dgn bela jala jalal jelalala jelas tatkala jelas taj jai lala jajan jajaran jajajaja jaja jajajajajajajaj dgn dna dia mnc dnegan dna dgn men tea des dea dea dea dea ina mean dia ncs mnc jaan jalan pelan jalafafpa jajan jasa jajan jai ggs dgn dgn dcc iba adele telan ala fala tahu adalah aja for leh jelalelela jelas jalal jselajaljap isl padi dodo see bee bee ber (ts (la hii hi) #5jala saja adhi bin kilat he: iri ega sania kadi izi haa bani bar ini leh gala ala ben aaa rea hal (dada) (dala baba jas jelek jelajah jalar mahar jelas aaa jai tt." aaa et': e::?mer bank! oki gan bank dnegan dc. nk. dan inka dan kan dan kanan ncc dan nk. dik ae. aaa aaa gan ica cangkang dgn dgn dan dan dgn dgn dgn dki dgn dan dna aa. aaa aaa gan dgn dgn gan gan gan gan gan a.a, daa aaa enak dea dak dea dea dna dan dea dea dna dea dna aa) ine angan ngan fana jan jalan aja lalajulajalaujal ea. oei fefafals papan fala tapa uefa apa gagal dan dgn dns pns dic men ioi nang mete (ri hak mila afi feikififi iki fififik siy |adp iin (in ra) wgbh (ri hiu bal fan huis fan pan fpi arahan ana hal ah) adlzkal adal ali) tlh deli false tells ef: tera isi lala lelet belts isis ieleielisise isis islslisil iii: ii: iii iii iii ie: iii et) tangga nggak dgn laga ielajapa isian jali galagaisgalsjaljsjajaja dgn hns hkn dang dang hns dak dns ffee o i ti i i i i i iii ti: lala telslafa isa talas telslsjajajajaja ala afalsjajal dns dengan mnn mda lala tesla jajan raja tajajaja jajajajajajajajajajajal l i iii: iii iii iii iii ffee v i ti i i i i i iii i i i i t i i i i i alel tan fana jelajah jafalafafafafa hasan ti i i i i i iti tt: alexa fan pan kepala aaa hahaha jae raja lets lelelele belts meleleh isis isle iss dea jelas pala pemula fafafa tele tata ala het (meja lela ie: bin hip bia pipa han fan daud dal dandy dede ialah alg bdg dia bid alba bid bidan jep jeda bra kiai medan bia sal ar) bas aka maka maa aan (halal tilda oal badal bal pip aaaa pata patah lele melela jala free lel:hs jafafefa faces ala bete tells iss iii else isis dns dan dns inn dns dan pele tele tee tt tele dai kec dns nak belsjalsjalsh pajajajajansjajalsajapa aaaa jalal dns dang dns dns dns mad mangan kain dang dns dan dns add did iii ie: dela jas jala jajsjalsjajals talslala jelas jala jalal dna gan dna dan dgn dan dna dgn dgn dan dgn dgn iii iii iii: iia: tee free pi: angga didi iii iii iii iii iii iii ti: ii: dewasa len fifa hahahaha tae jaan teh jala dea pele i5i i5i5i iii lele jepara shah pele have hafelafepa kafe paha ahe pelana lai: iga brp era jala lata (ale title aaa ini #plasma bae eri rek untk malahan h3) hii rel jet jang fans akan te! ina kara bila ile ips (s3 iga iga ada bah bpa biji bem glenn ena hah date bil dika ale (in jen jas jaga gegana amil alga 2rilis (is (la (ba asap (apel alif ialah fepefabs ali nas ag) ala bia ane bse pen bini dada lara balelalsjeisfa iehsfafe lal: female ir: jelas (ale sales dgn dna dgn dea dnegan dns dgn dsn dnegan dgn pee lelellele tele iii tetes dgn dns dns balapan pajalsjars jala jalapa jajaran papa jagajajagalsjal gni enggan dns tdm dns kang hsi dns bella pajelajaha papa meja jawara jaja jaja jajaran ite tatap jelas jajelaleha tata lela tale isufs jajal png png alap jajaran jaja jajan hanjaja jaja jajaran jajaran| dnegan dnegan delelsha pefelahsh tea else talas talaga aaaa pita arie: fafad fafafa fala jalan jan hanja nan jajaran dgn dgn dgn dnegan dgn mnc dnegan setelah pefalalaha apa lala tapa bala raja aaa kal dan dna tebak bee tea pak: jas babi dit (jt (al pala aah kat para meleleh jalaleheks haha kepala jalapa jalar ala aaaa 3g. tes dgn dgn dns ink hak i:i:ii5 iii: iii: rei: iii tiki iai bella isis jagalalspaja apalagi ielajajapa tss insan insan ink ink dang dang dns nanga dgn ina tag dang dgn gan desa mea aan ion end p i i i i i ii iii i a i i i i hati hati lalelalala islan tea alelala ala raja jala jajalajala ita iii iii akan din dan dk. nk. dgn dk. dk. kaa v i i i i i ia iii tia iii iii hee v i i i i i ii iii ita: hati hati non lele i i iii iii fans fan fall jalafafajah tapa tahaafah lel i i isis iii: iii ndddodddd dodi lio tar fana lan ona bli daft kon alat sia era men eme letak meme pan ana naa bala dane rena, dig aon dab tap bee asn (pa pala |lagu akal an:l an:lita analisa (iza liza (te nes sal he, deal ita iha liza (ita aza salt pata ia "ia jika iii iis bkb aman aan della kerja efefehajeh jajan jejejafef mnc mnc dik mnc pac mnc ink dan dak dak dns dan dns dns dan dns dak maks fe, nan dgn dak ink men dan dgn dates dg: dna dna akg dg. dg. dg. dn. de. tss inc mat inc inn nat han mangan man bagai ddbibdib didi iii akan mangga dik dak dns hkn melela tefefajsi isis isisisiais is3 sisi isa dad mat dia mal mat mal dns man men lele jaja jajan jajajajaja jajajajajaja (au jajaran jajan nan ncs dnegan dak dak dns png maks dang ink dela bafalafa else alsos jaa alas isis akn dnegan dak die dns bnn han maks pele tee pee tee tes akn dgn enggan dak dgn dgn dns dk. hkn den pele afa fafafa hape jahe hafalan fears ahad dgn dgn mnc man nag dddilddii iii livia mapan! tag: bee jai jangan bab tea he: dis gitlgid dada adat did) deldkedafd daa ddingdinl dek bal all lela #malala lala laila lal alah aga aha ega alli: fiz jie die dia jaa doa dia dinda daa gia jia ha, pen: ana bea ana ban za) hai nza n a asal asa yaansah aza nsan i nach #ilah:a bahan:an man: dela jeff jess japajapafnjafsjaspi| (sasis| (sj f :, ea. gan dgn dgn gan dgn tak gan tangan gan tag egg akg tangan akan inka akan nggnnn masa ea." tte ee. gan dgn kal mod dan nan dna dns mana esa gee free eeeeee eee jga aaa ara aar aa, agggddd didi pks des dgn dgn gan men ega bkn a5 dewasa fifa pahala japalehafa paha baja apaan tee :aw dddddidobi iii iii iid cak hg: alatas sil fat dal jalal klien (et air ara haa ajalnya aaa (it ioi kei lei joi oei ren boys lane jan jen ten jas bibir jzs (ar lan jar lag (2g dar lap jada ge) elang ata ipa (eta lata lada iga jaa (ah hanya neh tegangan ha) fa) tol dalan (ag (in (nd wah peg non jeng asin fame ane pasta king gila jiwa it, aafatahata ann fit mer: :hi aha hehe j:lamella delete jelafefa apn pepe tee jajan #labela |a2lila ink kan docs dea docs desa desa akan dna tangan dgn gan dan nggak dgn png dgn :) "e makan dan gan dns insan dang hns dns dns dang ink bela jajanan jaga jaga jaga jajan jajaran angin tni dang san kang ink kkn dansa png dang kanan dan kang dgn dgn dang dak gan dna daa ega big non dgn gan dns ink dgn ian ian aan did dna png dna jangan jangan jajanan jajaujajajajaj aja jantung aja nan dgn dns ink enak dna dna ska desa dea dna dea dea dea dea dea mei men nnkgann dang masa dns ink ink ink ngen jajan ngn jalan jujajnjajafaujajuja| makan dan makan ink dang nk. nk. pahala pele afi papa raja dang dan dan dana dang dk. dna dn. jci mea dea dea dea dea dea dea dea dea glee eeeeee ana malala (alla talk ala rom ran ant irit jane esa daan jaa uas jaga aan jaan dana daan dua jana dag dag daan dia |aeh (aah tag jauh jah danh (aah dash |anh (aah tagih jauh jauh agt dok (aah dag jauh jaga tut (al lee jak jae jah deh jaka jaka |ata aka jaka data jala jala dens depan jajan (re paj jafajaja lele isl ieleleis isi iel jelelelelislisisisi mangan hns had had had dan dak man nggak cnn makan enggan dice macan moe nco mel mangan moo kca nego kco nan tni dang dia dodi lala isjajapsjapsjajalsjalsjajapspajagsjagsisjalsjala ngs angan dia mad mad dns dang hee b i i iii: iii iii talslelalsis else lalalsjala ielsilajaisjais lalai inn dns dad man pse telelajahsjafa aja jajajajaja jafajajajajajajaja| l i i iii iii iii iii add did dia i i iii: tiri il i iti iii ot) take fals hahaha fan hape fall jeff haha dahan ii: ii: isl: belts) pele defeats hehe fefehape pepe hahaha paha haha (rr ji: alas kane dat lia bibir (ft halal fana india adil heri ben see bene: las san basa aas era jat #road jah (fr jadi jodi lai jod nkekekeen kena (eh (edi dag dal dal dal dal dal rilis dg) dalan desi jin jas (if jai api |ahi jadi dal bal hal dala jai hal blg (ba did arena: dia oia mia (fe nan biang bean nfs fefafajejsfefnjs sis rei sfs|s isis rja belts pete isis else isi i ink hns dad maks dak dnegan mnc dan nk. akan moe mnc dana dansa mnc msi dadi dns mod ielsjalslalsh pajajajalslals psjajans jelaslah inc hns dang mad dns min dns eee i i i i i ii p irt aan adi didi didi did mat inc dan man deals tale jagal tefajafajapa jafajaja jajajsjajaja| i i i i i i i iii: iii: iii iii eee iii: titip: daa dna dgn dsa can nan iii ti i i that tai titi i i ii :i i t i t i i selama haha pefefafahapa apa jan pepaya aaa delle ine iii iii isis isis debefafa paha tele fefe efefefaehafa aki bal: deli data dari elaglahlai belia hibiki pari (kel ebe tan jar ba, aaa maut (ge her bali ind ada alah bea bia pun bah dea aaa ada pekan fil gtalidal jal gal ia) bagian sati aas mein ant bal jha sandaran aan sarana mela pil bias mes bla) sal alel: meleleh: else iss insya ie|aje eksis) belle lele lelelelelelelel ieleleie isi dgn dgn dan dns dns dak dns dan dgn dgn nan dk. dekan magna makan kan dgn dak titip ata att iii lela ja|snags slalajal salsa jajalsgags alsj| wat dan mad dan dan dee jee lee jelefelehe lele lele pejejejejee jee jalani i i i iii: ita: ielelslsjess islslafsi telsfajals goals israel isi inn lele ejaan jafafafag raja jajan fajajajaja (aja jajajaja (aja kai mod mod eee eee fee ( i i i iii: iii iii: iii tia tai i i it i i i t t i i addddddbdddddd did did did leles lele add goa add didi didi aib bee bla bee bei maa vidi damar fatal lah (at dah lafslatalad ii, aint mua ja, ant and bela del lisa are maa dili balai ful hal hal ful folat bee adat dil bal ia) perdana kal mal dal dal gal gal mal dal dal dal dal gal lai ember bee eeeeeeeeeeeeei shi add doi doo anon eee . .a. daa dea tag goa tag pga egg dgn egg a,. eren fee ee. . # e aan ape bbb eee fee r tre eh. er didi iii iii iii ida r agddddodddddddd didi diiidoodd ee. e,.3ef delefelafafabala dela defa tapa jala fade fafafa aaa tere eeeeee,, . r debafafafafafafaps pefepaba fepapalafa fifa telah haha gea were (am aaa milo aga aaa bana ala sama aaaa a63 (na jual maa bea aan aas tlalalalals jalal naa senna lalat: alah ala hii beli jae ana ob) dal dil bal hbo kala: bika big shd gan dan ni: hii ebt: sala doha jepejepsjaps| pepe def jala jajak jaan event far dan dgn dgn tag has had des han kai dak dco mnc moo macan dak nak koi moe cai dadi dns dad dad ielsjalsjsasajagsjajalsjalsjals asa jagaiajajajalagajajal mad dns tere p irt isalsjalsis this iss talk teks talas islslajals isi mal inc inn mad lala pals aja teja jaga jae raja aaa aaa jajahan jaja iii iii iii iii iii: tia dangal ddd iii iii iii didi dodi mie mes modi lodi ked mod nie had modi hei meja fafafa pala fafad pahala hahaha tan haha fafafa jai bete else ieteiele iii debefafa penata hehehe hehe ahe tahu file papa elena palas minta skl bli lir lak lilit hiu sara (eni (ba (rb ah: akbar hehe peter eer here were rsa pen rea dead nilai kelas lela bel bala lala lala "lal (ala sil dab ego lih jia jia jia gia dia jaa darma air bias dari menhan sena ena aga hehe hana andai sanga (else fn|afnjajsjnfnfsjn|s sja (as (ssi isinya jajan jul dna dgn mnc dgn dns dgn dak tee: iii iii: et" fit: iii iii iii taa i iaa ielsjalslspalajagsisga sisi jalal iijajsjal ialajalajal hkn insan denda dad inn dansa dns man era iii take i iaa tit ia i delajajs isla pala jala majalah majalaya jalajala islan dns dendam dah jajaran jan jaja jalal jajaran jajaran jajajajajaj iii iii iia i iaa i i i i tia fee iii iii ita i iaa i ti tit ia i dah teen pelan tefelaja majalah jejafela fafafa iii iii ite ita ii: doha lela pala ala jala fafad palapa pala paha jap bete iee tells isl delefafa tema ala tele bafeheh pedefefa dee falah hr: ala tai eri dale tai titel han: ate #zzi ina pri sda dal dial badan daa den wdartdda) dar aau dah jie ide lie tie uda, dita, jie lir selo lal jalar lal iga bal aau bilah (jr aje badi aje aan ana janin ber naa: jelafafapsfps jep jajan pjajajsh jajejaja jaajajsjaf 9g. dan maks mnc man bkn inc inc mnc dgn dgn akg hkg dgn dgn dns dan dgn dgn dgn dgn dgn dgn dgn dgn dan dns dki gen dgn dgn dgn dgn dgn dg. angka dnk.a dog. ng. mn. dns dgn king dns bnn dns dns png ngamen dgn dgn dns dan dns dad dak dns dns legalise isle tesla tele ear esa dgn king dgn dgn dgn bnn dgn dan dgn bkn dgn dan dan dns dns dak ink dns dns here were fee dgn dns dak dns here dak ann dk. ona jajefafafajaha jala fifa fafafa pefafafapah mai msc bca kel dk. dee jeefashslsf safe tahu tee tele fea phe ilir pir rai men kia tila ark iku epa inf ialah |able alas lia eh: her ari ate bila haaagahana aas igo raka holi uta belalang sit plt jne ala bed aje (li ten badan pada dada ligan bie fin bait (fe lin jin (ba eau hii: ada haa kileinsadsin aing nga sean mana (opa afejsfnjajspspafnjajafnfsjafnpafsjajeja| pes frfajsj isle isis ielelselislseis isi inn dang iii": iii: lele: aia iai aaa gal ika nan tani tangga dang insan ea, hi: i i i i i i i i i i i i i i i ti i i slelalse talalafslajalafalaja isis lalajajal dongeng png baja raja jajaran jala jajajajal i i i i i i i i i i i i i i i i i ah. i i i i i i i i ti i i i t i i i ti i el: iii iii alexa alas daan jaan fajar hee: iss isis isfeleteiseleis seba beef false tea tee ear tanda dadi ijt lala ala lih han: milan (nmr, (ral iklelealalalalalalala dalah daa arti near dia mit ben kai ban dal ali jati bal that bhi bisa bah dal keenan bil wii sada bbi ajaran hanjaja jajajajnja |njajajuja lelet laelalalsalats jalal lala lsalafal dgn dnegan dnegan dnegan bete teteteteteteteteteie tetes tee iii iii iii iii iii: iii tee dang tee te. tea dana tee ann tee denda dies makna tni dan tengahan tnn nsson begsepaja jahe jajajajaja jajan jajaran jajar jaljajaj p irt mie ian inn ini iii iba ngen tns longs ank lag tea jajan jajan jan jajan jaja jajaran dengan dgn dengan dengan gan dengan dengan dgn dengan dnegan dengan tea take dea kena desa desa dea des dna dan dan dea p irt data teja raja jajan jajanan raja jajan jajan jajan| po i i i i i i5i i i i ii3 iii: less lala lafal talas asa jala jalal gen dan dcc ne. dan dc. dcc docs dcc nenek dgn pagar angan heal nmr una: aaa elealahal alat palatal alel iki aan bah baal daa dala aan hadad bat maja adan ana maa ata dad aan bin nail sha tail taal tzs) ataluagl kiai man nan man lalai fasa jajar jajaran: sja nga jajajaja| |
naa badan kepegawaian negara kamus kompetensi teknis bidang kepegawaianberikan kelancaran dan kelengkapan informasi dalam penyusunan standar kompetensi jabatan oleh instansi pemerintah, diperlukan suatu kamus kompetensi teknis bidang kepegawkepala badan kepegawaian negara berwenang untuk menyusun dan menetapkan kamus kompetensi teknisompetensi teknis, peraturan perundang undangan, naa suk dwi haryono lampirankamus kompetensi teknis urusan pemerintah bidang kepegawaian perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia asn hama kompetensi ratusan kecilan merana samba dara todekompeea (ej rngroorah definisi kemampuan merumuskan kebijakan teknis manajemen sumber daya manusia asn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang meliputi mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menyusun konsep dasar, membahas dan menyelaraskan kebijakan, memantau dan mengevaluasi, dan mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan manajemen sumber daya manusia asn serta mengembangkan teori, konsep, teknik, dan atau metode penyusunan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan teknis manajemen sumber daya manusia asn. level deskripsi indikator perilaku | memahami konsep mampu menjelaskan secara umum konsep dasar dasar dan tahapan perumusan kebijakan teknis manajemen sumber daya dalam perumusan manusia asn, kebijakan mampu menjelaskan secara umum tahapan tahapan manajemen sumber dalam perumusan kebijakan manajemen sumber daya daya manusia asn manusia asn, dan mampu menyiapkan bahan konsep dasar dan tahapan dalam perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia asn sesuai dengan instruksi dan kewenangannya. mampu mampu mengidentifikasi bahan konsep dasar merencanakan perumusan kebijakan teknis manajemen sumber daya rumusan kebijakan manusia asn sesuai dengan instruksi dan manajemen sumber kewenangannya, daya manusia asn mampu menganalisis bahan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan teknis manajemen sumber daya manusia asn sesuai pedoman yang berlaku, dan mampu menyiapkan instrumen yang diperlukan dalam perumusan kebijakan teknis manajemen sumber daya manusia asn sesuai pedoman yang berlaku. mampu mampu mengolah bahan rumusan konsep dasar merumuskan konsep kebijakan teknis manajemen sumber daya manusia kebijakan asn, manajemen sumber mampu menyusun konsep dasar kebijakan teknis daya manusia asn manajemen sumber daya manusia asn, mampu membahas kebijakan teknis manajemen sumber daya manusia asn yang telah dirumuskan kepada stakeholders terkait, dan mampu melakukan harmonisasi (penyelarasan) dengan peraturan perundang undangan yang lain dalam menyusun kebijakan teknis manajemen sumber daya manusia asn. mampu melakukan mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap monitoring dan kebijakan teknis manajemen sumber daya manusia evaluasi asn agar dapat mengidentifikasi kelebihan dan implementasi kekurangan serta dapat merumuskan perbaikan kebijakan teknis masa yang akan datang, manajemen sumber mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap daya manusia asn implementasi kebijakan. hal ini perlu disertai dengan kemampuan menguasai konten dan konteks kebijakan agar dapat memproyeksikan implementasi kebijakan sehingga dapatteknis manajemen sumber daya manusia asn, dan menguasai praktik terbaik pendekatan monitoring dan evaluasi kebijakanmanajemen sumber daya manusia asn. mampu mampu mengembangkan teori, konsep, metode mengembangkan tahapan penyusunan kebijakan teknis, implementasi teori, konsep, teknik, kebijakan, dan monitoring dan evaluasi kebijakan dan atau metode teknis manajemen sumber daya manusia asn, penyusunan, mampu menyusun buku, pedoman, metode tahapan implementasi, penyusunan, implementasi, monitoring, dan evaluasi monitoring dan kebijakan teknis manajemen sumber daya evaluasi kebijakan manusia asn, dan teknis manajemen mampu memperbarui aspek aspek terkait kebijakan sumber daya manajemen sumber daya manusia asn sehingga manusia asn dapat menjadi rujukan utama, dan menjadi mentor (nasional) dalam penyusunan, implementasi, dan monitoring dan evaluasi serta pemecahan masalah terkait kebijakan manajemen sumber daya manusia asn. advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia asn hama kompetisi advokasi tebakan mandarin samba aya mana asn todetameasi edit definisi kemampuan melakukan usaha sistematis dan terencana untuk mempengaruhi stakeholders agar mengadopsi dan menerapkan kebijakan teknis manajemen sumber daya manusia asn melalui sosialisasi, persuasi, fasilitasi, bimbingan, dan atau pendampingan. (level deskripsi indikator perilaku vo ) memahami advokasi mampu memahami substansi dari suatu kebijakan kebijakan teknis sehingga dapat mengetahui dan menyampaikan tujuan manajemen sumber dari kebijakan tersebut kepada stakeholders, daya manusia asn mampu mengidentifikasi dan memahami metode dalam hal substansi metode yang digunakan dalam advokasi berupa dan tujuan suatu kegiatan mempengaruhi, persuasi, pembinaan, kebijakan, metode fasilitasi, bimbingan, dan pendampingan untuk advokasi, dan tata membuat suatu kebijakan manajemen sumber daya cara monitoring dan manusia asn, dan evaluasi mampu memahami tata cara monitoring dan evaluasi sehingga dapat mengukur keberhasilan metode advokasi yang digunakan dan merencanakan pola advokasi yang lebih baik. perencanaan advokasi kebijakan teknis manajemen sumber daya advokasi kebijakan manusia asn, teknis manajemen mampu mengidentifikasi audience dan memilih strategi sumber daya penyampaian pesan yang tepat kepada para manusia asn stakeholders dalam melakukan sosialisasi kebijakan publik sehingga audience dapat memahami serta menerapkan kebijakan tersebut, dan mampu mengidentifikasi kebutuhan advokasi, memformulasikan agenda advokasi dan mendesain merancang materi, bahan, dan alat bantu yang efektif untuk melakukan advokasi. mampu mampu menyusun dan menyiapkan instrumen dan menyelenggarakan bahan bahan yang diperlukan untuk melaksanakan advokasi kebijakan advokasi kebijakan teknis manajemen sumber daya teknis manajemen manusia asn, sumber daya mampu melakukan advokasi kebijakan teknis manusia asn manajemen sumber daya manusia asn sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku, mampu mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan advokasi kebijakan teknis manajemen sumber daya manusia asn serta dapat memberikan solusinyas dapat memahami serta menerapkan kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan), dan mampu mengidentifikasi hambatan dalam implementasi kebijakan, dan mendapatkan solusi yang tepat. mampu melakukan mampu melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan monitoring, evaluasi advokasi kebijakan teknis manajemen sumber daya dan mengembangkan manusia asn meliputi instrumen, metode, teknik, dan teknik advokasi strategi advokasi, kebijakan teknis mampu menganalisis kelemahan dan kekurangan manajemen sumber serta mengembangkan berbagai teknik dan metode daya manusia asn strategi advokasi yang lebih efektif dan efisien sesuai kondisi stakeholders, mampu mengembangkan norma, standar, pedoman, dan kriteria sebagai petunjuk teknis strategi komunikasi dan pelaksanaan advokasi yang efektif, dan petunjuk untuk melakukan monitoring dan evaluasi advokasi kebijakan, dan mampu memberikan bimbingan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan advokasi kebijakan teknis manajemen sumber daya manusia asn. mampu mampu mengembangkan teori, konsep, dan kebijakan mengembangkan, dalam advokasi kebijakan manajemen sumber daya konsep, teori, dan manusia asn, dan monitoring dan evaluasi pemilihan kebijakan advokasi metode advokasi kebijakan manajemen sumber daya yang sinergis dan manusia asn, terintegrasi yang mengembangkan strategi advokasi kebijakan, berdampak nasional sinkronisasi, dan koordinasi dalam implementasi kebijakan yang terintegrasi dan saling melengkapi dan dapat memberikan dampak positif tingkat nasional, dan mampu menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pemecahan masalah alokasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia asn hama kompetisi penyusunan perencanaan kebutuhan sumberdaya terus asn todetameesi brn roger definisi kemampuan merencanakan dan menyusun kebutuhan asn yang meliputi pengelolaan data kebutuhan sumber daya manusia asn, analisis kebutuhan sumber daya manusia asn, dan pemberian pertimbangan teknis kebutuhan sumber daya manusia asn, untuk mencapai tujuan dan keberlangsungan organisasi pada saat ini dan akan datang secara efektif dan efisien. nsp level deskripsi indikator perilaku oo ) memahami konsep mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, dasar, proses, dan proses, dan tahapan dalam pengelolaan data dan langkah langkah evaluasi kebutuhan sumber daya manusia asn penyusunan instansi pusat dan instansi daerah, perencanaan mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, kebutuhan sumber proses, dan tahapan dalam menyusun dan daya manusia asn merencanakan analisis kebutuhan sumber daya manusia asn instansi pusat dan instansi daerah: dan mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, proses, dan tahapan dalam pemberian pertimbangan teknis kebutuhan asn instansi pusat dan instansi daerah. mampu menyiapkan mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan bahan penyusunan mengolah data dan bahan dalam pengelolaan data dan perencanaan evaluasi kebutuhan sumber daya manusia asn kebutuhan sumber instansi pusat dan instansi daerah: daya manusia asn mampu menyiapkan bahan dan instrumen untuk menyusun analisis kebutuhan sumber daya manusia asn instansi pusat dan instansi daerah: dan mampu menyiapkan konsep rancangan awal dalam memberikan pertimbangan teknis kebutuhan sumber daya manusia asn instansi pusat dan instansi daerah. mampu menyusun mampu mengelola data dan menyelesaikan perencanaan permasalahan data dalam perencanaan kebutuhan kebutuhan sumber sumber daya manusia asn instansi pusat dan daya manusia asn instansi daerah, mampu melakukan penyusunan dan menyelesaikan permasalahan dalam analisis kebutuhan sumber daya manusia asn instansi pusat dan instansi daerah, dan mampu menyusun pertimbangan teknis dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pemberian pertimbangan teknis perencanaan kebutuhan sumber daya manusia asn instansi pusat dan instansi daerah. mampu melakukan mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap monitoring dan kegiatan pelaksanaan perencanaan kebutuhan evaluasi perencanaan sumber daya manusia asn, kebutuhan sumber mampu melakukan evaluasi terhadap teknis, metode, daya manusia asn dan sistem cara kerja sehingga dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam kegiatan pelaksanaan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia asn: dan mampu melakukan pengembangan teknis pelaksanaan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia asn yang lebih efektif dan efisien. mampu mampu mengembangkan teori, konsep, dan metode jmamsungan papan apr penganan aan teori, konsep, dan kebutuhan dalam perencanaan kebutuhan asn metode penyusunan instansi pusat dan instansi daerah, perencanaan mampu mengembangkan dan memperbarui teori, kebutuhan sumber konsep, dan metode dalam analisis kebutuhan daya manusia asn perencanaan kebutuhan asn instansi pusat dan instansi daerah, dan mampu mengembangkan teori, konsep, dan metode dalam pemberian pertimbangan teknis kebutuhan asn instansi pusat dan instansi daerah dan menjadi tolak ukur dan sumber rujukan utama secara nasional. pengelolaan sistem seleksi sumber daya manusia asn hama kompetensi (pengenaan sion sela samba man ast tedetameasi (jean definisi kemampuan dalam pengelolaan sistem seleksi sumber daya manusia asn yang meliputi tata kelola sistem, materi, dan teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan seleksi asn dan atau non asn. memahami konsep mampu memahami konsep dasar, proses dasar, proses, dan tata pengelolaan sistem dan materi seleksi sumber daya cara pengelolaan sistem manusia asn, seleksi sumber daya mampu memahami konsep dasar teknologi manusia asn informasi sistem seleksi meliputi pengelolaan, pemeliharaan data seleksi, serta perlengkapan seleksi: dan mampu memahami proses penyelenggaraan seleksi yang meliputi teknis administrasi, informasi, dan pelaksanaan seleksi sumber daya manusia asn. mampu menyiapkan mampu menyiapkan kebutuhan teknologi dalam pengelolaan sistem sistem seleksi sumber daya manusia asn, seleksi sumber daya mampu menyiapkan bahan untuk pembuatan manusia asn materi seleksi: dan mampu menyiapkan kebutuhan penyelenggaran seleksi yang meliputi teknis administrasi, informasi, serta pelaksanaan terhadap sistem dan materi seleksi sumber daya manusia asn. mampu menerapkan mampu mengimplementasikan penggunaan pengelolaan sistem teknologi sistem seleksi, pengelolaan, dan seleksi sumber daya pemeliharaan data serta perlengkapan seleksi manusia asn sumber daya manusia asn, mampu mengimplementasikan penyelenggaraan seleksi yang meliputi teknis administrasi, informasi dan pelaksanaan seleksi serta monitoring dan evaluasi terhadap sistem dan materi seleksi, dan mampu menyusun materi soal seleksi sumber daya manusia asn. mampu monitoring, mampu menganalisis kelemahan dalam pengelolaan mengevaluasi, dan sistem dan materi seleksi sumber daya manusia mengembangkan teknis asn, pengelolaan sistem mampu mengidentifikasi dan menganalisis seleksi sumber daya permasalahan yang timbul dari sistem dan materi manusia asn seleksi yang telah diimplementasikan, untuk disusun solusi yang tepat dan applicable, baik terkait penggunaan teknologi sistem seleksi, pengelolaan, pemeliharaan data, dan atau perlengkapan seleksi, dan mampu mengawasi dan mengevaluasi pengimplementasian sistem dan materi yang ada saat ini sehingga dapat memberikan masukan terhadap usulan penyelenggaraan selanjutnya. mampu mampu mengembangkan dan memperbarui teori, mengembangkan, konsep, dan metode dalam menyusun kebijakan konsep, teori, dan teknis sistem dan materi seleksi: teknologi dalam mampu mengembangkan teknologi yang diterapkan menyusun kebijakan dalam sistem dan materi seleksi, serta melakukan teknis sistem dan materi pengelolaan, pemeliharaan data, dan perlengkapan seleksi seleksi yang efektif dan efisien sehingga memudahkan dan memberikan kecepatan dalam penyelenggaraannya, dan mampu memberikan dampak positif tingkat nasional dalam penyusunan kebijakan teknis sistem dan materi seleksi. hal ini diperlukan agar dapat menjadi tolak ukur percontohan dengan menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pemecahan masalah dalam penyelenggaraan seleksi. pembinaan jabatan fungsional bidang sumber daya manusia asn hama kamper pembinaan jabatan grenade sumber dya mana asn totetomesi beres definisi kemampuan dalam mengelola pembinaan jabatan fungsional bidang sumber daya manusia asn yang meliputi pelaksanaan peningkatan kompetensi dan pengembangan karier, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi, dan fasilitasi dan pelaksanaan pelayanan administrasi jabatan fungsional bidang sumber daya manusia asn. taa| ema diaterreat bidang sumber peraturan dan tata daya manusia asn, cara tentang mampu memahami proses tiap tahapan dalam pembinaan jabatan kegiatan pembinaan jabatan fungsional fungsional bidang bidang sumber daya manusia asn, dan sumber daya manusia mampu memahami peraturan dan tata cara dalam asn kegiatan pembinaan jabatan fungsional bidangbidang sumber daya manusia asn sesuai pedoman dalam kegiatan dan petunjuk teknis yang berlaku, pembinaan jabatan mampu menyajikan bahan terkait dalam kegiatan fungsional bidang pembinaan jabatan fungsional bidang sumber sumber daya manusia daya manusia asn sesuai pedoman dan petunjuk asnbidang bidang sumber daya manusia identifikasi, dan asn, penyelesaian mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan permasalahan pada dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan jabatan pembinaan jabatan fungsional bidang sumber daya manusia asn, dan fungsional bidang mampu mengidentifikasi dan menyelesaiompetensi teknis bidang kepegawaian. bab ketentuan umum dalam peraturan badan ini yang dimaksud dengan: kamus kompetensi teknis bidang kepegawaianumber daya permasalahan pada pelaksanaan kegiatan manusia asn pembinaan bidang sumber daya teknis pembinaan manusia asn, jabatan fungsional mampu mengevaluasi terhadap teknis, metode, bidang sumber dayambinaan jabatan fungsional bidang sumber daya manusia asn, dan mampu melakukan pengembangan teknis pembinaan jabatan fungsional bidang teknis, dan jabatan fungsional bidang sumber daya manusia menjadi sumber asn sebagai rekomendasi usulanbidang pemecahan masalah sumber daya manusia asn sebagai rujukan pembinaan pengelolaan kegiatan pembinaan jabatan fungsional bidang jabatan fungsional sumber daya manusia asn masa yang akan sumber dayambinaan jabatan fungsional sumber daya manusia asn. pembinaan jabatan fungsional tama kompas (penting jaan nasa definisi kemampuan dalam mengelola pembinaan jabatan fungsional yang meliputi kegiatan kebijakan teknis perencanaan, penilaian dan penetapan angka kredit, pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian, penyusunan rumusan peningkatan kompetensi dan pengembangan karier, bimbingan, dan fasilitasi. m, peraturan, dan tata mampu memahami proses tiap tahapan dalam cara tentang kegiatan pembinaan jabatan fungsional, dan pembinaan jabatan mampu memahami peraturan dan tata cara dalam fungsional kegiatan pembinaan jabatan fungsional. mampu menyiapkan,sesuai pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku, dalam kegiatan mampu menyajikan bahan terkait dalam kegiatan pembinaan jabatan pembinaan jabatan fungsional sesuai pedoman fungsionalmbinaan jabatan permasalahan pada fungsional, dan pembinaan jabatan mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan fungsional permasalahan pada pelaksanaan kegiatan pembinaan jabatan fungsional, teknis pembinaan mampu mengevaluasi terhadap teknis, metode, jabatan fungsional dan sistem cara kerja sehingga dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam kegiatan pembinaan jabatan fungsional, dan mampu melakukan pengembangan teknis pembinaambinaan kebijakan teknissebagai pemecahan masalah rujukan kegiatan pembinaan jabatan fungsional pembinaan jabatan masa yang akan datang, dan fungsionalmbinaan jabatan fungsional. pengelolaan standardisasi jabatan fungsional bidang sumber daya manusia asn nama kompetensi pengelolaan standardisasi jabatan fungsional bidang sumber daya teen (ej daerah definisi kemampuan dalam melaksanakan pengelolaan standardisasi jabatan fungsional dan sertifikasi jabatan fungsional bidang sumber daya manusia asn, yang meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. tea tempo dtatorrerita memahami konsep mampu memahami konsep daftar istilah dasar, proses, (terminologi) dalam kegiatan pengelolaan peraturan, dan tata standardisasi dan sertifikasi jabatan fungsional cara tentang bidang sumber daya manusia asn, pengelolaan mampu memahami kegiatan pelaksanaan dalam standardisasi dan pengelolaan standardisasi dan sertifikasi jabatan sertifikasi jabatan fungsional bidang sumber daya manusia asn, dan fungsional bidang memahami peraturan terkait dalam kegiatan sumber daya pengelolaan standardisasi dan sertifikasi jabatan manusia asn fungsionalngelolaan standardisasi dan pengelolaan sertifikasi jabatan fungsional bidang sumber daya standardisasi dan manusia asn sesuai pedoman dan petunjuk teknis sertifikasi jabatan yang berlaku, fungsional bidang mampu menyajikan data yang diperlukan dalam sumber daya kegiatan pengelolaan standardisasi dan sertifikasi manusia asn jabatan fungsional bidanggelolaan standardisasi dan sertifikasi jabatan fungsional bidang sumber daya manusia asn secara lengkap, rinci, dan jelas kepada pemangku kepentingan dan pihak terkait. mampu melakukan mampu merancang instrumen pelaksanaan yang pelaksanaan kegiatan dibutuhkan dalam kegiatan pengelolaan identifikasi dan standardisasi dan sertifikasi jabatan fungsional penyelesaian bidang sumber daya manusia asn, permasalahan pada mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan pengelolaan standardisasi dan sertifikasi jabatan fungsional standardisasi dan bidang sumber daya manusia asn, sertifikasi jabatan mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan fungsional sumber dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan daya manusia asn standardisasi dan sertifikasi jabatan fungsional bidang sumber daya manusia asn,ngelolaan mengembangkan standardisasi jabatan fungsional bidang sumber teknis pelaksanaan daya manusia asn, pengelolaan mampu mengevaluasi terhadap teknis, metode, standardisasi dan dan sistem cara kerja sehingga dapat sertifikasi jabatan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam fungsional bidang kegiatan pengelolaan standardisasi jabatan sumber daya manusia fungsional bidang sumber daya manusia asn, asn dan mampu menyusun pedoman dan petunjuk teknis yangngelolaan standardisasi dan sertifikasi pemecahan masalah jabatan fungsional bidang sumber daya manusia pengelolaan asn sebagai rujukan kegiatan pengelolaan standardisasi dan standardisasi dan sertifikasi jabatan fungsional sertifikasi jabatan bidang sumber daya manusia asn masa yang fungsional bidang akan datang, dan sumber daya manusia mampu memberikan dampak positif tingkat asnpenilaian kompetensi potensi sumber daya manusia asn hama kompetensi: rentan kompeten potensi sumberdaya manis asi keekampaensi bareng definisi kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan merumuskan standardisasi kompetensi, dan persyaratan jabatan, serta penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penilaian kompetensi potensi. nsp level| deskripsi indikator perilaku vo memahami konsep mampu memahami konsep dasar, penilaian dasar, proses, peraturan kompetensi potensi sumber daya manusia asn dan tata cara tentang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penilaian mampu memahami proses tiap tahapan penilaian kompetensi potensi kompetensi potensi sumber daya manusia asn sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan asn mampu memahami peraturan dan tata cara penilaian kompetensi potensi sumber daya manusia asn sesuai dengan ketentuan yang berlaku. mampu menyiapkan mampu menyiapkan bahan yang akan digunakan jaammmaeaan anam, kanan (eta memar penilaian sumber daya manusia asn sesuai pedoman dan kompetensi potensi petunjuk teknis yang berlaku, sumber daya manusia mampu menyajikan data yang diperlukan dalam asn penilaian kompetensi potensiilaian kompetensi potensi sumber daya manusia asn secara lengkap, rinci dan jelas kepada pemangku kepentingan terkait. mampu melakukan mampu merancang instrumen pelaksanaan yang pelaksanaan kegiatan, dibutuhkan dalam kegiatan penilaian identifikasi dan kompetensi potensi sumber daya manusia asn, penyelesaian mampu melaksanakan kegiatan penilaian permasalahan pada kompetensi potensi sumber daya manusia asn, penilaian mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan kompetensi potensi dalam pelaksanaan kegiatan penilaian sumber daya manusia kompetensi potensi sumber daya manusia asn, asnilaian kompetensi potensi sumber daya manusia asn. mampu monitoring, mampu melakukan monitoring dan evaluasi mengevaluasi dan terhadap pelaksanaan kegiatan penilaian mengembangkan teknis kompetensi potensi sumber daya manusia asn, pelaksanaan penilaian mampu mengevaluasi terhadap teknis, dan sistem kompetensi potensi cara kerja sehingga dapat mengidentifikasi sumber daya manusia kelebihan dan kekurangan dalam kegiatan asn penilaian kompetensi potensi sumber daya manusia asn: dan mampu menyusun pedoman, dan petunjuk teknisilaian kompetensi potensi sumber daya manusia asn dan penggunaannya. mampu mampu mengidentifikasi dan menganalisis konsep, mengembangkan teori, dan kebijakan teknis kegiatan penilaian konsep, teori, dan kompetensi potensi sumber daya manusia asn kebijakan teknis dan sebagai rekomendasi usulan perbaikan, menjadi sumber mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan rujukan untuk teknis penilaian kompetensi potensi sumber daya implementasi serta manusia asn sebagai rujukan kegiatan penilaian pemecahan masalah kompetensi sumber daya manusia asn masa penilaian yang akan datang, dan kompetensi potensisum mampu memberikan dampak positif tingkat ber daya manusia asnilaian kompetensi potensi sumber daya manusia asn. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia asn hama kampar (pelaksanaan pengembangan sumberdaya mana tedetampaas (je rim dosen definisi kemampuan dalam melakukan kegiatan pengembangan sumber daya manusia asn yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan, serta evaluasi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia asn level deskripsi indikator perilaku vo memahami konsep mampu memahami konsep dasar dalam kegiatan dasar, proses, pelaksanaan pengembanglaksanaan kegiatan pelaksanaan pengembangan sumber daya pengembangan sumber manusia asn, dan daya manusia asn mampu memahami peraturan dan tata cara dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia asn. mampu menyiapkan, mampu menyiapkan bahan yang akan digunakan dan menyajikan bahan dalam pelaksanaan kegiatan dalam pengembangalaksanaan mampu menyajikan bahan terkait dalam kegiatan pengembangan sumber pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia daya manusia asnlaksanaan pengembangan sumber daya manusia asn yanglaksanaan pelaksanaan kegiatan pengembangakegiatan pelaksanaan pengembangan permasalahan pada sumber daya manusia asn, dan pelaksanaan kegiatan mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan pengembangan sumber permasalahan pada kegiatan pelaksanaan daya manusia asn pengembangsumber daya manusia asn, teknis pelaksanaan mampu mengevaluasi terhadap teknis, metode, pengembangan sumberlaksanaan pengembangan sumber daya manusia asn: dan mampu melakukan pengembangan teknis pelaksanaan pengembangalaksanaan kebijakan teknis dan pengembangan sumber daya manusia asn sebagai menjadi sumber rekomendasi usulan perbaikan, rujukan untuk mengembangkan, konsep, teori, dan kebijakan implementasi serta teknis pelaksanaan pengembangan sumber daya pemecahan masalah manusia asn sebagai rujukan kegiatan pelaksanaan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pengembangan sumber asn masa yang akan datang, dan dayapengembangan sumber daya manusia asn. pengkajian dan penelitian sumber daya manusia asn fama kemenangan dan pesiar mer daa teetomei brremrp definisi kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pengkajian dan penelitian sumber daya manusia asn yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan publikasi hasil. memahami konsep mampu memahami konsep dasar dalam dasar, proses, pengkajian dan penelitian manajemen sumber peraturan, dan tata daya manusia asn, cara tentang mampu memahami proses tiap tahapan dalam pengkajian dan pengkajian dan penelitian manajemen sumber penelitian sumber daya manusia asn, dan daya manusia asn mampu memahami peraturan dan tata cara dalam pengkajian dan penelitiakajian dan penelitian manajemengkajian dan mampu menyajikan bahan dalam pengkajian dan penelitian sumber penelitian manajemen sumber daya manusia asnpengkajian dan penelitngkajian dan pelaksanaan kegiatan, penelitian manajemengkajian dan permasalahan pada penelitian manajemen sumber daya manusia pengkajian dan asn, dan penelitian manajemen mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan sumber daya manusia permasalahan pada pelaksanaan pengkajian dan asn penelitian manajemen sumber daya manusia asn. mengevaluasi, dan terhadap pelaksanaan kegiatan pengkajian dan mengembangkan penelitian manajemen sumber daya manusia asn, teknis pengkajian dan mampu mengevaluasi terhadap teknis, metode, penelitian manajemenpelaksanaan pengkajian dan penelitian manajemen sumber daya manusia asn, dan mampu melakukan pengembangan teknis pengkajian dan penelitian manajemengkajian kebijakan teknis, dan dan penelitian manajemen sumber daya manusia menjadi sumber asn sebagai rekomendasi usulan perbaikan rujukan untuk mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan implementasi serta teknis pengkajian dan penelitian manajemen pemecahan masalah sumber daya manusia asn sebagai rujukan pengkajian dan kegiatan pengkajian dan penelitian manajemen penelitian manajemen sumber daya manusia asn masa yang akan sumber daya manusia datang, danelaksanaan pengkajian dan penelitian manajemen sumber daya manusia asn. pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum sumber daya manusia asn nama kompetensi pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum sumber daya team bana definisi kemampuan dalam pelaksanaan konsultasi, dan bantuan hukum sumber daya manusia asn yang meliputi pemberian pertimbangan bantuan hukum, penanganan masalah hukum, dan pemberian konsultasi hukum sumber daya manusia asn. tea damai ndatorpertta memahami konsep mampu memahami konsep dasar dalam dasar, proses, pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum peraturan, dan tata cara sumber daya manusia asn, tentang pelaksanaan mampu memahami proses tiap tahapan dalam setiap level kompetensi teknis yang diperlukan dalam bidang kepegawteknis bidang kepegawaian adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dapat dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan yang mengelola urusan manajemen sumber daya manusiakonsultasi dan bantuan pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum hukumkonsultasi dan bantuan hukumlaksanaan konsultasi dan bantuan yang akan digunakan hukum sumber daya manusia asn sesuai dengan dalam pelaksanaan pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku, konsultasi dan bantuan mampu menyajikan bahan terkait dalam hukum sumber daya pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum manusia aslaksanaan konsultasi dan bantuan hukumlaksanaan pelaksanaan, konsultasi dan bantuan hukum sumber daya identifikasi, danlaksanaan konsultasi dan pelaksanaan konsultasi bantuan hukum sumber daya manusia asn, dan dan bantuan hukum mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan sumber daya manusia permasalahan pada kegiatan pelaksanaan asn konsultasi dan bantuan hukumteknis sumber daya manusia asn, pelaksanaan konsultasi mampu melakukan evaluasi terhadap teknis, dan bantuan hukum metode,kegiatan pelaksanaan konsultasi bantuan hukum sumber daya manusia asn, dan mampu melakukan pengembangan teknis pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum sumber daya manusia asn yang lebih efektif dan efisien. mengembangkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis konsep, konsep, teori, kebijakan teori dan kebijakan teknis pada pelaksanaan teknis, dan menjadi konsultasi dan bantuan hukum sumber daya sumber rujukan untuk manusia asn sebagai rekomendasi usulan implementasi serta perbaikan, pemecahan masalah mampu mengembangkan konsep, teori, dan pelaksanaan konsultasi kebijakan teknis pelaksanaan konsultasi dan dan bantuan hukum bantuan hukum sumber daya manusia asn sumber daya dimasa yang akankonsultasi dan bantuan hukum sumber daya manusia asn. penyusunan standardisasi jabatan tama kompas memesan sandadsas jabatan teater iprrtobo definisi kemampuan dalam melakukan penyusunan standardisasi jabatan yang meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja, kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan. tail desa datorrerita memahami konsep mampu memahami konsep dasar dalam dasar, proses, penyusunan standardisasi jabatan, peraturan, dan tatacara| mampu memahami proses tiap tahapan dalam tentang penyusunan penyusunan standardisasi jabatan, dan standardisasi jabatan mampu memahami peraturan dan tata cara dalam penyusunan standardisasi jabatan. mampu menyiapkan mampu menyiapkan bahan yang akan digunakan dan menyajikan bahan dalam penyusunan standardisasi jabatan sesuai yang akan digunakan pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku, dalam penyusunan mampu menyajikan bahan terkait dalam standardisasi jabatan penyusunan standardisasi jabatastandardisasi jabatanstandardisasi pelaksanaan, jabatan, identifikasi, dan mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan penyelesaian dalam penyusunan standardisasi jabatan, dan permasalahan pada mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan penyusunan permasalahan pada penyusunan standardisasi standardisasi jabatan. jabatan. mampu monitoring, mampu melakukan monitoring dan evaluasi mengevaluasi, dan terhadap penyusunan standardisasi jabatan, mengembangkan teknis mampu melakukan evaluasi terhadap teknis, penyusunan metode, dan sistem cara kerja sehingga dapat standardisasi jabatan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam penyusunan standardisasi jabatan, dan mampu melakukan pengembangan teknis penyusunan standardisasi jabata dan kebijakan teknis pada penyusunan konsep, teori, kebijakan standardisasi jabatanstandardisasi pemecahan masalah jabatan dimasa yang akan datang, dan pada penyusunan mampu memberikan dampak positif tingkat standardisasi jabatastandardisasi jabatan. penyusunan rencana pengembangan karier wana kompetensi (penyusunan rencana pengembangan karier todekompe prreoby definisi kemampuan dalam melakukan penyusunan rencana pengembangan karier yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi penyusunan rencana pengembangan karier pola karier level| | yusunan rencana pengembangan karier pola peraturan, dan tata cara karier: tentang penyusunan mampu memahami proses tiap tahapan dalam rencana penyusunan rencana karier, dan pengembangan mampu memahami peraturan dan tata cara karier pola karier dalam penyusunan rencana pengembangan mampu menyiapkan mampu menyiapkan bahan yang akan digunakan dan menyajikan bahan dalam penyusunan rencana pengembangan yang akan digunakan karier pola karier sesuai pedoman dan petunjuk dalam penyusunan teknis yang berlaku, rencana pengembangan mampu menyajikan bahan terkait dalam karier pola karier penyusunan rencana pengembangan karier pola karier sesuai pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku:rencana pengembangan karier pola karierrencana pelaksanaan, pengembangan karier pola karier, identifikasi, dan mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan penyelesaian dalam penyusunan rencana pengembangan permasalahan pada karier pola karier, dan penyusunan rencana mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan pengembangan permasalahan pada penyusunan rencana karier pola karier. pengembangan karier pola karier. mampu monitoring, mampu melakukan monitoring dan evaluasi mengevaluasi, dan terhadap penyusunan rencana pengembangan mengembangkan teknis karier pola karier penyusunan rencana mampu melakukan evaluasi terhadap teknis, pengembangan metode, dan sistem cara kerja sehingga dapat karier pola karier mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam penyusunan rencana pengembangan karier pola karier, dan mampu melakukan pengembangan teknis penyusunan rencana pengembangan karier pola karier yang lebih efektif dan efisien. mengembangkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis, konsep, teori, kebijakan konsep, teori, dan kebijakan teknis pada teknis dan menjadi penyusunan rencana pengembangan karierrencana pemecahan masalah pengembangan karier dimasa yang akan penyusunan rencana datang, dan pengembangan mampu memberikan dampak positif tingkat karier pola karierrencana pengembangan karier pola karier. pembinaan penilaian kinerja tama kompetensi (eembimanperiian tni todekompeea rumah definisi kemampuan dalam melaksanakan pembinaan penilaian kinerja yang meliputi aspek pengelolaan, pembimbingan pelaksanaan, dan pengembangan penilaian kinerja. (level| deskripsi indikator perilaku oo ) memahami konsep mampu memahami konsep dasar dalam pembinaan dasar, proses, penilaian kinerja, peraturan, dan tata mampu memahami proses tiap tahapan dalam cara pembinaan pembinaan penilaian kinerja, dan penilaian kinerja mampu memahami peraturan dan tata cara dalam pembinaan penilaian kinerja. mampu menyiapkan mampu menyiapkan bahan yang akan digunakan dan menyajikan bahan dalam pembinaan penilaian kinerja sesuai yang akan digunakan pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku, dalam pembinaan mampu menyajikan bahan terkait dalam penilaian kinerja pembinaan penilaian kinerjambinaan penilaian kinerjpembinaan penilaian pelaksanaan, kinerja, identifikasi, dan mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan penyelesaian dalam pembinaan penilaian kinerja, dan permasalahan pada mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan pembinaan penilaian permasalahan pada pembinaan penilaian kinerja. kinerja mampu monitoring, mampu melakukan monitoring dan evaluasi mengevaluasi, dan terhadap pembinaan penilaian kinerja, mengembangkan teknis mampu melakukan evaluasi terhadap teknis, pembinaan penilaian metode, dan sistem cara kerja sehingga dapat kinerja mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam pembinaan penilaian kinerja, dan mampu melakukan pengembangan teknis pembinaan penilaian kinerjateknis pada pembinaan konsep, teori, kebijakan penilaian kinerjambinaan penilaian kinerja pemecahan masalah dimasa yang akan datang, dan pada pembinaan mampu memberikan dampak positif tingkat penilaian kinerjambinaan penilaian kinerja. pengelolaan teknis kesejahteraan sumber daya manusia asn hama kompetisi tpengbiaan kendaran sumber daya asn ketetameaa beras definisi kemampuan untuk melakukan pengelolaan teknis kesejahteraan asn yang meliputi pengelolaan gaji dan tunjangan, pensiun, perlindungan, penghargaan pegawai, dan pemberian tunjangan dan fasilitas. level| deskripsi indikator perilaku oo memahami konsep mampu memahami konsep dasar dalam dasar, proses, pengelolaan teknis kesejahteraan sumber daya peraturan, dan tata cara manusia asn: tentang pengelolaan mampu memahami proses tiap tahapan dalam teknis kesejahteraan pengelolaan teknis kesejahteraandalam pengelolaan teknis kesejahtersejahteraan sumber yang digunakan dalam daya manusia asn sesuai pedoman dan petunjuk pengelolaan teknis teknis yang berlaku, kesejahteraan sumber mampu menyajikan bahan terkait dalam daya manusia asn pengelolaan teknis kesejahtersejahtersejahtersejahtersejahteraan sumber permasalahan pada kegiatan pengelolaan teknis daya manusia asn kesejahtermengembangkan kesejahteraan sumber daya manusia asn, pengelolaan teknis mampu melakukan evaluasi terhadap teknis, kesejahterasejahteraan sumber daya manusia asn, dan mampu melakukan pengembangan pengelolaan teknis kesejahteraan sumber daya manusia askonsep, teori, kebijakan kesejahteraan sumber daya manusia asn, teknis dan menjadi mampu mengembangkan konsep, teori, dan sumber rujukan untuk kebijakan pengelolaan teknis kesejahteraan implementasi serta sumber daya manusia asn dimasa yang akan pemecahan masalah datang, dan dalam pengelolaan mampu memberikan dampak positif tingkat teknis kesejahteraan nasional dalam implementasi kebijakan teknis dan sumber daya manusia menjadi sumber rujukan nasional dalam asn pemecahan masalah pada pengelolaan teknis kesejahteraan sumber daya manusia asn. pengelolaan teknis pengadaan sumber daya manusia asn hama kompetensi pengetikan (anis pengadaan sumber met asn tetetameasi baret definisi kemampuan dalam pengelolaan teknis pengadaan sumber daya manusia asn yang meliputi mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengolah, menganalisis, mengkaji, menerapkan, dan mengoordinasikan pertimbangan teknis pengangkatan menjadi cons, menetapasa percobaan dan pengangkatan menjadi pns, dan menetapkan kartu pegawai dan kartu isteri suami pns. tea gempa datorreriata memahami konsep mampu memahami konsep dasar dalam dasar, proses, pengelolaan teknis pengadapengadaan sumber daya pengadaan sumber manusia asn, dan daya manusia asn mampu memahami peraturan dan tata cara dalam pengelolaan teknis pengadgadaanpengadaan sumber mampu menyajikan bahan terkait dalam daya manusia asn. pengelolaan teknis pengadgadgadgadpengadaan sumber permasalahan pada kegiatan pengelolaan teknis daya manusia asn pengadgadapengadaan sumber metode, dan sistem cara kerja sehingga dapat daya manusia asn. mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam kegiatan pengelolaan teknis pengadaan sumber daya manusia asn, dan mampu melakukan pengembangan pengelolaan teknis pengadapengadaan konsep, teori,gadan dalam pengelolaan menjadi sumber rujukan nasional dalam teknis pengadaan pemecahan masalah pada pengelolaan teknis sumber daya pengadaan sumber daya manusia asn. manusia asn. pengelolaan teknis kepangkatan dan perpindahan jabatan sumber daya manusia asn nama kompetensi pengelolaan teknis kepangkatan dan perpindahan jabatan sumber renames (seumpama dem kemampuan gam ngebahas terpaan dan perpindahan asn yang meliputi menginterogasi, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan surat usul kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja, mutasi lainnya, pengalihan penyaluran pns, pemberian pertimbangan teknis pengangkatan, dan perpindahan jabatan dalam dan atau antar instansi serta pertimbangan teknis kepangkatan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional utama. oo) tea demi diatorreriaa memahami konsep mampu memahami konsep dasar dalam dasar, proses, pengelolaan teknis kepangkatan dan perpindahan peraturan dan tata cara jabatan sumber daya manusia asn, tentang pengelolaan mampu memahami proses tiap tahapan dalam teknis kepangkatan dan pengelolaan teknis kepangkatan dan perpindahan perpindahan jabatan jabatan sumber daya manusia asn, dan sumber daya mampu memahami peraturan dan tata cara dalam manusia asn pengelolaan teknis kepangkatan dan perpindahan jabatpangkatan dan yang digunakan dalam perpindahan jabatan sumber daya manusia asn pengelolaan teknis sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis kepangkatan dan yang berlaku, perpindahan jabatan mampu menyajikan bahan terkait dalam sumber daya pengelolaan teknis kepangkatan dan perpindahan manusia asn jabatpangkatan dan perpindahan jabatpangkatan dan perpindahan jabatan sumber identifikasi, dan daya manusia asn,teknis kepangkatan pengelolaan teknis dan perpindahan jabatan sumber daya manusia kepangkatan dan asn, dmus kompetensi teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat pembina kepegawaian dalam menentubutuhkan lingkungan kerjanya dengan baik dan berstandar bidang kepegawaian. kamus kompetensi teknis ini bertujuan agar pejabat pembina kepegawaian memiliki persepsi yang sama dalam memahamgunakan bidang kepegawaian. bab kompetensi teknis dan kamus kompetensi teknis bidang kepegawaian bagian kesatu kompetensi teknis bidang kepegawaian kompetensi teknis bidang kepegawaian dikelompokkan dalam (dua) jenis, yaitu: perpindahan jabatan mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan sumber daya permasalahan pada kegiatan pengelolaan teknis manusia asn kepangkatan dan perpindahan jabatpangkatan mengembangkan dan perpindahan jabatan sumber daya pengelolaan teknis manusia asn, kepangkatan dan mampu melakukan evaluasi terhadap teknis, perpindahan jabatan metode, dan sistem cara kerja sehingga dapat sumber daya mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam manusia asn kegiatan pengelolaan teknis kepangkatan dan perpindahan jabatan sumber daya manusia asn, dan mampu melakukan pengembangan pengelolaan teknis kepangkatan dan perpindahan jabat dan kebijakan pengelolaan teknis konsep, teori, dan kepangkatan dan perpindahan jabatan sumber kebijakan teknis, dan daya manusia asn, menjadi sumber mampu mengembangkan konsep, teori, dan rujukan untuk kebijakan pengelolaan teknis kepangkatan implementasi serta dan perpindahan jabatan sumber daya pemecahan masalah manusia asn, dan dalam pengelolaan mampu memberikan dampak positif tingkat teknis kepangkatan dan nasional dalam implementasi kebijakan teknis dan perpindahan jabatan menjadi sumber rujukan nasional dalam sumber daya pemecahan masalah pada pengelolaan teknis manusia asn kepangkatan dan perpindahan jabatan sumber daya manusia asn. pengelolaan teknis pensiun pegawai negeri sipil dan atau pejabat negara nama kompetensi pengelolaan teknis pensiun pegawai negeri sipil dan atau definisi kemampuan dalam pengelolaan teknis pensiun pns dan atau pejabat negara yang meliputi menginterogasi, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan pertimbangan teknis men bea tea demi ndmatorreriaa memahami konsep mampu memahami konsep dasar dalam dasar, proses, pengelolaan teknis pensiun pns dan atau peraturan dan tata pejabat negara, cara tentang mampu memahami proses tiap tahapan dalam pengelolaan teknis pengelolaan teknis pensiun pns dan atau pensiun pegawai negeri pejabat negara, dan sipil dan atau mampu memahami peraturan dan tata cara dalam pejabat negara pengelolaan teknis pensiun pns dan atau pejabat negarasiun pns dan atau yang digunakan dalam pejabat negara sesuai dengan pedoman dan pengelolaan teknis petunjuk teknis yang berlaku, pensiun pegawai negeri mampu menyajikan bahan terkait dalam sipil dan atau pengelolaan teknis pensiun pns dan atau pejabat pejabat negara negarasiun pns dan atau pejabat negarsiun pns dan atau pejabat negara:siun pns permasalahan pada dan atau pejabat negara, dan pengelolaan teknis mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan pensiun pns dan atau permasalahan pada kegiatan pengelolaan teknis pejabat negara pensiun pns dan atau pejabat negarasiun mengembangkan pns dan atau pejabat negara, pengelolaan teknis mampu melakukan evaluasi terhadap teknis, pensiun pegawai negeri metode, dan sistem cara kerja sehingga dapat sipil dan atau mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam pejabat negara kegiatan pengelolaan teknis pensiun pns dan atau pejabat negara, dan mampu melakukan pengembangan pengelolaan paipensiun pns dan atau pejabat negarasiun pns rujukan untuk dan atau pejabat negarapensiun pegawai pemecahan masalah pada pengelolaan teknis negeri sipil dan atau pensiun pns dan atau pejabat negara. pejabat negara pengelolaan teknis status sumber daya manusia asn hama kompas pengin saus sumber dara mana asi tetekampaasi mamamoo definisi kemampuan dalam pengelolaan teknis statusbahan pertimbangan teknis status kepegawaian, penetapan pertimbangan status kepegawaian pns yang terlibat ekses politik, dan menjadi anggota pengurus partai politik, penyiapns yang telah selesai menjalankan cuti luar tanggungan negara, penetapan pertimbangan status kepegawaian bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja serta penyiapan penyelesaian permasalahan nomor induk pegawai. levelgelolaan teknis status sumber daya manusia peraturan, dan tata asn, cara tentang mampu memahami proses tiap tahapan dalam pengelolaan teknis pengelolaan teknis status sumber daya manusia status sumber daya asn, dan manusia asn mampu memahami peraturan dan tata cara dalam pengelolaan teknis status sumber dayastatusstatus sumber daya mampu menyajikan bahan terkait dalam manusia asn pengelolaan teknis statusstatusstatusstatus sumber permasalahan pada daya manusia asn, dan pengelolaan teknis mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan status sumber daya permasalahan pada kegiatan pengelolaan teknis manusia asn statusstatusstatusteknis status sumber daya manusia asn: dan mampu melakukan pengembangan pengelolaan teknis statuspengelolaan teknis konsep, teori, kebijakan status sumber daya manusia asn, teknis dan menjadi mampu mengembangkan konsep, teori dan sumber rujukan untuk kebijakan pengelolaan teknis status sumber daya implementasi serta manusia asn, dan pemecahan masalah mampu memberikan dampak positif tingkat dalam pengelolaan nasional dalam implementasi kebijakan teknis dan teknis status sumber menjadi sumber rujukan nasional dalam daya manusia asn pemecahan masalah pada pengelolaan teknis status sumber daya manusia asn. pengelolaan teknis kedudukan sumber daya manusia asn hama kampeenei pengin iris kedudukan senberg daa man asn teen (ej bareng definisi kemampuan dalam pengelolaan teknis kedudukan, dan penyiapan bahan pertimbangan perubahan nama dan tanggal lahir. tea ema item memahami konsep mampu memahami konsep dasar dalam dasar, proses, pengelolaan teknis kedudukan sumber daya peraturankedudukan sumber daya kedudukan sumber manusia asn: dan daya manusia asn mampu memahami peraturan dan tata cara dalam pengelolaan teknis kedudukdudukan sumber yang digunakan dalam daya manusia asn sesuai dengan pedoman dan pengelolaan teknis petunjuk teknis yang berlaku, kedudukan sumber mampu menyajikan bahan terkait dalam daya manusia asn pengelolaan teknis kedudukdudukdudukdudukdudukan sumber permasalahan pada kegiatan pengelolaan teknis daya manusia asn kedudukdudukkedudukdudukan sumber daya manusia asn, dan mampu melakukan pengembangan pengelolaan teknis kedudukakedudukankedudukkedudukan pemecahan masalah pada pengelolaan teknis sumber daya manusia kedudukan sumber daya manusia asn. asn pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia asn hama kompatcrsi pengiklan stan moms sumber dara harus asn totetomasi baret definisi kemampuan dalam pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia asn, yang meliputi mengelola data dan informasi, merencanakan, membangun, mengembangkan, melaksanakan tata kelola, dan menjamin mutu serta menginterogasi data dan aplikasi sistem informasi sumber daya manusia asn. maa tea demi ndiatorperiaa memahami konsep mampu memahami konsep dasar dalam dasar, proses, pengelolaan sistem informasisistem pengelolaan sistem informasi sumber daya informasi sumber daya manusia asn, dan manusia asn mampu memahami peraturan dan tata cara dalam pengelolaan sistem informasisistem informasi sumber daya yang digunakan dalam manusia asn sesuai dengan pedoman dan pengelolaan sistem petunjuk teknis yang berlaku, informasi sumber daya mampu menyajikan bahan terkait dalam manusia asn pengelolaan sistem informasisistem informasisistem pelaksanaan, informasisistem informasi permasalahan pada sumber daya manusia asn, dan pengelolaan sistem mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan informasi sumber daya permasalahan pada kegiatan pengelolaan sistem manusia asn informasisistem informasi mengembangkan sumber daya manusia asn, pengelolaan sistem mampu melakukan evaluasi terhadap teknis, informasisistem informasi sumber daya manusia asn, dan mampu melakukan pengembangan pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia asn mampu mampu mengidentifikasi dan menganalisis mengembangkan konsep, teori, dan kebijakan teknis pengelolaan konsep, teori, dan sistem informasiteknis pengelolaan sistem informasi rujukan untuk sumbersistem informasi pemecahan masalah pada pengelolaan sistem sumber daya informasi sumber daya manusia asn. manusia asn pengelolaan pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia asn nama kompetensi pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya tetes bem rang definisi kemampuan dalam pengelolaan pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia asn yang meliputi menginterogasi, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian bidang formasi, pengadaan, pasca diklat, kepangkatan, pemberhentian dalam jabatan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, kinerja, kode etik, disiplin, pemberhentian, dan pensiun pegawai negeri sipil dan jabatan fungsional level) deskripsi indikator perilaku memahami konsep mampu memahami konsep dasar, dalam dasar, proses, pengelolaan pengawasan dan pengendalian peraturan, dan tata manajemen sumber daya manusia asn, cara tentang mampu memahami proses tiap tahapan dalam pengelolaan, pengelolaan pengawasan dan pengendalian pengawasan, dan manajemen sumber daya manusia asn, dan pengendalian mampu memahami peraturan dan tata cara dalam manajemen sumber pengelolaan pengawasan dan pengendalian daya manusia aspengawasan dan pengendalian yang digunakan dalam manajemen sumber daya manusia asn sesuai pengelolaan pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku, pengawasan dan mampu menyajikan bahan terkait dalam pengendalian pengelolaan pengawasan dan pengendalian manajemen sumber manajemen sumber daya manusia asn sesuai daya manusia aspengawasan dan pengendalpelaksanaan, pengawasan dan pengendalian manajemen identifikasi, dan sumber dayapengawasan dan pengelolaan pengendalian manajemen sumber daya pengawasan dan manusia asn, dan pengendalian mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan manajemen sumber permasalahan pada kegiatan pengelolaan daya manusia asn pengawasan dan pengendalian manajemepengawasan dan mengembangkan pengendalian manajemen sumber daya pengelolaan manusia asn, pengawasan dan mampu melakukan evaluasi terhadap teknis, pengendalian metode, dan sistem cara kerja sehingga dapat manajemen sumber mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam daya manusia asn kegiatan pengelolaan pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia asn: dan mampu melakukan pengembangan pengelolaan pengawasan dan pengendalian manajemeteknis pengelolaan konsep, teori, dan pengawasan dan pengendalian manajemen kebijakan teknis dan sumber daya manusia asn, menjadigelolaan pengawasan dan pemecahan masalah pengendalian manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan asn, dan pengawasan dan mampu memberikan dampak positif tingkat pengendalian nasional dalam implementasi kebijakan teknis manajemen sumber dan menjadi sumber rujukan nasional dalam daya manusia asn. pemecahan masalah pada pengelolaan pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia asn. kepala badan kepegawaian negara, ttd. bima hari wibisono salinan sesuai dengan aslinya badan.kepegawaian negara plt. direktur peraturan perundang undangan, (ay) bil dwi haryono kompetensi umum (generik), dan kompetensi khusus (spesifik) kompetensi umum (genersetiap jabatan bidang kepegawaian. kompetensi umum (generik) sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: perumusan kebijakan manajemen sumber daya manusia asn: dan advokasi kebijakan manajemen sumber daya manusia asn. kompetensi khusus (spesifjabatan jabatan tertentu pada bidang kepegawaian. kompetensi khusus (spesifik) sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia asn, pengelolaan sistem seleksi sumber daya manusia asn, cc. pembinaan jabatan fungsional bidang sumber daya manusia asn, pembinaan jabatan fungsional, pengelolaan standardisasi jabatan fungsional bidang sumber daya manusia asn, penilaian kompetensi potensi sumber daya manusia asn, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia asn, pengkajian dan penelitian sumber daya manusia asn, pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum sumber daya manusia asn, penyusunan standardisasi jabatan, penyusunan rencana pengembangan karier, il. pembinaan penilaian kinerja, pengelolaan teknis kesejahteraan sumber daya manusia asn, pengelolaan teknis pengadaan sumber daya manusia asn, pengelolaan teknis kepangkatan dan perpindahan jabatan sumber daya manusia asn, pengelolaan teknis pensiun pegawai negeri dan atau pejabat negara, pengelolaan teknis status sumber daya manusia asn, pengelolaan teknis kedudukan sumber daya manusia asn, ss. pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia asn: dan pengelolaan pengawasan dan pengendalian manajemen sumber daya manusia asn. bagian kedua kamus kompetensi teknis bidang kepegawaian kamus kompetensi teknis bidang kepegawaian terdiri atas: jenis kompetensi teknis, definisi kompetensi teknis, cc. deskripsi kompetensi teknis, dan indikator perilaku. jenis kompetensi teknis sebagaimana dalam huruf merupakan ragam kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatan dalam bidang kepegawaian. definisi kompetensi teknis sebagaimana dalam huruf merupakan penjelasan yang mencakup: pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku, yang dapat diamati, diukur, dan dikembangk bidang kepegawaiankompetensi teknis. level kompetensi teknis bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada merupakan tingkatan yang menunjukkan penguasaan suatu kompetensi bidang kepegawaian dari rendah tinggi, dengan rincian sebagai berikut: level paham dalam pengembangan (awareness being developed), dengan kriteria: memiliki pemahaman tentang konsep dasar, proses, peraturan, prinsip, teori, dan praktik, namun masih memerlukan pengawasan langsung dan atau bantuan pihak lain, dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas pekerjaan teknis sederhana dengan proses dan aturan yang jelas, namun masih memerlukan pengawasan langsung dan atau bantuan dari orang lain, level2 dasar (basic), dengan kriteria: memiliki kemampuan dalam menyiapkan dan menyajikan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan pekerjaan, memiliki kemampuan dalam melakukan kegiatan tugas teknis dengan alat, prosedur, dan metode kerja yang sudah baku, dan memiliki kemampuan dalam memberikan pemahaman tentang kegiatan tugas teknis kepada pemangku kepentingan terkait. level menengah (intermediate), dengan kriteria: memiliki kemampuan melakukan tugas teknis yang lebih spesifik dengan menganalisis informasi dan pilihan metode tertentu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugasnya, memiliki kepercayaan diri dan kemampuan dalam menunjukkan kelancaran dan ketangkasan dalam praktik pelaksanaan pekerjaan teknis, dan memiliklevel mumpuni (advanced), dengan kriteria: memiliki kemampuan mengembangkan konsep teori dan praktik dalam upaya menghasilkan perbaikan dan pembaruan teknis serta metode kerja, memiliki kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi, peningkatan kompleksitas, dan risiko, dan memiliki kemampuan memecahkan permasalahan teknis yang timbul dalam pekerjaan, dan memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan guna perbaikan berkelanjutan. level ahli (expert), dengan kriteria: memiliki kemampuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan iptek dan konsep teori, memiliki kemampuan dalam menghasilkan karya kreatif, inovatif, autentik, dan teruji, memiliki kemampuan dalam mengoordinasikan, memimpin, dan menjadi pembimbing mentor, dan memiliki penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang menjadi rujukan tingkat nasional. kamus kompetensi tekni |
laa badan kepegawaian negaramberikan perlindungan dan kelancaran dalam menjalankan cuti pegawai negeri sipilyang berupa guru dan dosen yang mendapat liburan, cuti sakit, cuti tahunan tambahan, cuti yang akan dijalankan luar negeri, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam pemberian cuti pegawai negeri sipil,lampiran peraturan badan kepegawaian negara nomor tahun tentang tata cara pemberian cuti berita negara republik indonesia tahun nomor diubah sebagai berikut: ketentuan angka iii huruf angka angka iii huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:,angka diberikan untuk waktu paling lama (satu) tahun. jangka waktu cuti sakit,angka dan angka pns mengajukan permintaan secara tertulis. berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka atasan langsung atau pejabat yang berwenang memberikan cuti memberikan cuti sakittunjangan jabatan, dan tunjangan lainnyaketentuan angka iii huruf ditambahkan (dua) angka baru yakni angka dan angka yang berbunyi sebagai berikut: ketentuan penggunaan hak atas cuti tahunan tambahan sebagaimana dimaksud pada angkangka dapat digunakan pada tahun berikutnya. antara angka dan angka pada angka disisipkan (satu) angka yakni angka dan angka sampai dengan angka diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:3a. dalam hal diperlukan ppk sebagaimana dimaksud pada angkaangka dan angka 3a,harus segera diberitahukanbah karo lin dwi haryono |
naa badan kepegawaian negara pedoman penyelenggaraan kehumasan lingkungan badan kepegawaian negaraperkuat sinergitas penyelenggaraan kehumasan lingkungan badan kepegawaian negara, perlu disusun pedoman mengenai penyelenggaraan kehumasan, bahwa untuk menyelaraskan informasi kepegawaian yang disampaikan kepada publik perlu disusun mekanisme penyusunan informasi dan kewenangan penyampaian informasi pada unit pengelola kehumasan badan kepegawaian negara, bahwa untuk memenuhi kebutuhan informasi kepegawaian yang disampaikan oleh pemangku kepentingan terkait perlu disusun pedoman penyampaian, madya, didampingi pimpinan unit kehumasan bkn pusat sebagai juru bicara bkn. konferensi pers dilakukan oleh kepala bkn terkait kebijakan manajemen kepegawaian dan isu yang berpotensi memicu terjadinya konflik informasi. konferensi pers dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama apabila terkait informasi yang bersifat teknis, didampingi pimpinan unit kehumasan bkn pusat sebagai juru bicara bkn. siaran pers sebagaimana dimaksud dalam huruf berkaitan dengan kebijakan program kegiatan bkn yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan unit kehumasan. siaran pers sebagaimana pada diterbitkan oleh unit kehumasan bkn pusat. keterangan pers sebagaimana dimaksud dalamketerangan pers sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kepala bkn, pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan unit kehumasan bkn pusat, atau pimpinan kehumasan kanker kehumasan pusbangpeg asn. keterangan pers sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama lingkungan bkn dengan media massa sesuai dengan kewenangannya, dengan berkoordinasi terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan pers dan menyampaikan hasilnya dalam waktu jam kepada pimpinan unit kehumasan bkn pusat. format keteranganwawancara pers sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan pers mengisi formulir permohonan secara tertulis atau melalui media lainnya terlebih dahulu kepada pimpinan unit kehumasan bkn pusat, untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala bkn atau pejabat pimpinan tinggi madya sesuai dengan kewenangannya. wawancara pers sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh kepala kanker pusbangpeg asn, berdasarkan formulir permohonan yang disampaikan secara tertulis dengan berkoordinasi terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara pers dan menyampaikan hasilnya kepada pimpinan unit kehumasan bkn pusat dalam waktu jam. format wawancaraliputanliputan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh: pers, dan unit kehumasan bkn pusat dan kanker pusbangpeg asn. liputan yang dilaksanakan oleh pers sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan berdasarkan: permintaan langsung dari media massa, undangan dari unit kehumasan bkn pusat, dan atau cc. undangan dari kanker pusbangpeg asn. liputan yang dilaksanakan berdasarkan permintaan langsung dari media massa sebagaimana dimaksud pada huruf diajukan kepada pimpinan unit kehumasan bkn pusat untuk ditelaah dan ditindaklanjuti. liputan yang dilaksanakan berdasarkan undangan dari unit kehumasan bkn pusat. liputan yang dilaksanakan berdasarkan undangan dari kanker pusbangpeg asn dengan dihembuskan kepada pimpinan unit kehumasan bkn pusat. liputan yang dilaksanakan oleh pers wajib didampingi oleh unit kehumasan bkn pusat dan atau kehumasan kanker pusbangpeg asn. orientasi wartawan sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan oleh unit kehumasan bkn pusat dan atau kehumasan kanker pusbangpeg asn untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada wartawan atas kebijakan program kegiatan bkn.chief editors meeting) sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf diselenggarakan dalam rangka mensosialisasikan kebijakan program yang telah ditetapkan, dan membina hubungan baik dengan jajaran dewan redaksi media massa. kunjungan redaksi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan kantor redaksi media massa atas inisiatif bkn atau media massa. pertemuan dengan pimpinan redaksi chief editors meeting) dilaksanakan kantor bkn atau tempat lain yang ditentukanmelalui media massa. advertorial dan iklan sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan dan diselenggarakan oleh unit kehumasan bkn pusat. advertorial dan iklan sebagaimana dimaksud pada dapat disusun dan ditayangkan oleh unit kehumasan bkn pusat dan kehumasan kanker pusbangpeg asn. dialog televisiberdasarkan undangan dari televisi dan radio atau inisiatif bkn. dialog televisi dan radio sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan dan diselenggarakan oleh unit kehumasan bkn pusat. dialog televisi dan radio sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh kehumasan kanker pusbangpeg asn jika menyangkut isu regional dengan berkoordinasi dan menyampaikan hasilnya kepada pimpinan unit kehumasan bkn pusat dalam waktu 1x24 jam. format dialog televisi dan radio sebagaimana dimaksud pada dibuat sesuai dengan contopublikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan untuk menyebarluaskan informasi kebijakan program kegiatan bkn, unit kerja pimpinan tinggi madya, dan atau kanker pusbangpeg asn. publikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh unit kehumasan bkn pusat dan atau kehumasan kanker pusbangpeg asn sesuai dengan kewenangannya. publikasi yang dilakukan oleh kehumasan kanker kehumasan pusbangpeg asn sebagaimana dimaksud pada wajib dengan persetujuan sepengetahuan oleh kepala kanker pusbangpeg asn. publikasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan melalui media massa dan media lain yang dianggap perlu. produk publikasi yang disusun oleh unit kerja pimpinan tinggi madya atau unit kerja pimpinan tinggi pratama bkn pusat wajib disampaikan kepada unit kehumasan bkn pusat. media internal sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa jurnal ilmiah terbitan berkala ilmiah, buletin, brosur, leaflet, booklet, poster, kalender, buku agenda kerja, dan televisi media. penyusunan jurnal ilmiah terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi penelitian kepegawaian dan dihembuskan kepada unit kehumasan bkn pusat. pengelolaan buletin brosur televisi media mading siaran internal dan media lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh unit kehumasan bkn pusat dan atau kehumasan kanker pusbangpeg asn. pameran sebagaimana dimaksud dalam huruf dikoordinasikan oleh unit kehumasan bkn pusat yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan unit kerja pimpinan tinggi madya terkait. pameran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam negeri atau luar negeri. unit kehumasan bkn pusat sesuai kebutuhan. kehumasan kanker pusbangpeg asn dapat mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. orientasi humas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan oleh unit kehumasan bkn pusat dan kehumasan kanker pusbangpeg asn. dalam pelaksanaan orientasi humas sebagaimana dimaksud pada dapat mengundang narasumber. orientasi humas sebagaimana dimaksud pada diikuti oleh unit kehumasan bkn pusat dan kehumasan kanker pulang asn. monitoring dan analisis pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh unit kehumasan bkn pusat dan disampaikan secara berkala kepada kepala bkn dan pejabat pimpinan tinggi madya. monitoring dan analisis pemberitaan sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai bahan masukan bagi kepala bkn dan pejabat pimpinan tinggi madya dalam menetapkan dan menyempurnakan perumusan kebijakan. kliping sebagaimana dimaksud pada huruf yang berkaitan dengan pemberitaan manajemen kepegawaian dikelola oleh unit kehumasan bkn pusat. kliping yang berkaitan dengan pemberitaan kanker pulang asn, dikelola oleh kehumasan kanker pusbangpeg asn. kliping sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk manual dan elektronik. dokumentasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumentasi kegiatan bkn berupa foto, video, data, nebula, dan audio. kegiatan dokumentasi sebagaimana pada dilaksanakan oleh: unit kehumasan bkn pusat untuk lingkup bkn pusat, dan kehumasan kanker pusbangpeg asn untuk lingkup regional. komunikasi kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dikoordinasikan oleh: unit kehumasan bkn pusat untuk komunikasi dengan instansi pemerintah pusat maupun institusi non pemerintah: dan kehumasan kanker pusbangpeg asn untuk komunikasi kelembagaan dengan instansi pemerintah daerah maupun institusi non pemerintah. kehumasan kanker pusbangpeg asn dalam melakukan komunikasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf dikoordinasikan dengan unit kehumasan bkn pusat. kampanye kehumasan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: kampanye kebijakan, kampanye program. kampanye kehumasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh unit kehumasan bkn pusat dan kehumasan kanker kehumasan pusbangpeg asn. dalam hal kampanye kehumasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh kehumasan kanker kehumasan pusbangpeg asn, maka kanker kehumasan pusbangpeg asn harus berkoordinasi dengan unit kehumasan bkn pusat. kampanye kehumasan dilakukan melalui berbagai media meliputi media massa, media sosial, aksi sosial, agenda khusus (special event), dan media lainnya. media sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf tt, berisi informasi dan interaksi sosial menggunakan akun resmi bkn, dikelola oleh unit kehumasan bkn pusat. media sosial yang berisi informasi dan interaksi sosial menggunakan akun resmi kanker pusbangpeg asn, dikelola oleh kehumasan kanker kehumasan pusbangpeg asn dan berkoordinasi dengan unit kehumasan bkn pusat. media online atau media dalam jaringan daring) sebagaimana dimaksud dalam huruf berisi berita, informasi, dan pesan dalam bentuk teks, foto, grafis, video, dan suara terkait bkn, dapat diakses secara online. media online atau media dalam jaringan daring) sebagaimana yang dimaksud pada dikelola oleh unit kehumasan bkn pusat dan kanker pusbangpeg asn. terjadi pemberitaan yang keliru oleh media massa tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi bkn, dilakukan tindakan sebagai berikut: dalam hal pemberitaan keliru oleh media massa tentang bkn pusat, unit kehumasan bkn pusat melakukan hak jawab atau hak koreksi: atau dalam hal pemberitaan keliru oleh media massa tentang kanker pusbangpeg asn, kehumasan kanker kehumasan pusbangpeg asn melakukan hak jawab atau hak koreksi. pemberitaan keliru sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf mencakup pemberitaan hoaks, informasi tidak lengkap, dan informasi yang salah, hak jawab dan hak koreksi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dilakukan dengan menyampaikan surat resmi kepada media massa yang memuat berita. dalam hal terjadi pemberitaan oleh media massa yang berpotensi menurunkan dukungan publik terhadap bkn, unit kehumasan bkn pusat melakukan komunikasi krisis melalui: hak jawab: hak koreksi, cc. siaran pers, keterangan pers, dan atau konferensi pers. bab iii tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab unit penyelenggara kehumasan unit kehumasan bkn pusat, kehumasan kanker pusbangpeg asbkn pusat atau kehumasan kanker pusbangpeg asn menyelenggarakan fungsi: penyiapan, penyediaan, dan penyebaran informasi berkaitan degan kebijakan atau program kegiatan agar terwujud citra dan reputasi yang positif, penyusunan rencanamanajemen kepegawaian, dan pendokumentasian kegiatan. kepala bkn mempunyai kewenangan tertinggi dalam penyelenggaraan kegiatan kehumasan bkn. dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan lingkungan bkn pusat, pimpinan unit kehumasan bkn pusat mempunyai wewenang untuk: menyelenggarakan konferensi pers berkala dan konferensi pers insidental, mensupervisi dan menandatangani siaran pers, menyelenggarakan keterangan pers, menyelenggarakan wawancaramensupervisi liputan, menyelenggarakan orientasi wartawan, mengoordinasikan penyelenggaraan kunjungan redaksi dan pertemuan dengan pimpinan redaksi chief editors meeting), menyelenggarakan pertemuan dengan pimpinan redaksi chief editors meeting), mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian advertorial dan iklan, j . mengoordinasikan penyelenggaraan dialog televisi dan radio, mensupervisi publikasi, menerbitkan dan mendistribusikan media internal berupa majalah, brosur, leaflet, booklet, poster, kalender, buku agenda kerja dan atau media lain yang dianggap perlu, mengoordinasikan penyelenggaraan pameran, melaksanakan orientasi humas: oo. melaksanakan monitoring dan analisis pemberitaan, mengelola kliping, mengoordinasikan dan melaksanakan komunikasi kelembagaan, melaksanakan kampanye kehumasan, menyampaikan hak jawab dan hak koreksi, mengelola media sosial, dan mengelola media online atau media dalam jaringan daring). dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan, pimpinan kehumasan kanker dan pimpinan kehumasan pusbangpeg asn sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang untuk: menyelenggarakan konferensi pers insidental, menyelenggarakan keterangan pers, melaksanakan liputan, menyelenggarakan orientasi wartawan, menyusun dan menayangkan advertorial dan iklan, menyiapkan bahan dialog televisi dan radio, melakukan publikasi, menerbitkan dan mendistribusikan media internal berupa jurnal ilmiah terbitan berkala ilmiah, tabloid, buletin, brosur, leaflet, booklet, poster kalender, buku agenda kerja, dan atau media lain yang dianggap perlu, melaksanakan pameran: menyelenggarakan orientasi humas, mengelola kliping, il. melaksanakan kampanye kehumasan, dan mengelola media online atau media dalam jaringan daring). untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan, dilaksanakan ketentuan sebagai berikut: unit kerja lingkungan bkn pusat wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada unit kehumasan bkn pusat, dan unit kerja lingkungan kanker dan pusbangpeg asn wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan kepada kehumasan kanker atau kehumasan pusbangpeg asn. dalam pemberian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf unit kehumasan bkn pusat dan kehumasan kanker kehumasan pusbangpeg asn berkoordinasi dengan unit kerja bkn. unit kehumasan bkn pusat dapat mengambil alih penyelenggaraan kegiatan kehumasan dari kehumasan kanker dan atau kehumasan pusbangpeg asn apabila dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan tersebut berpotensi menimbulkan citra yang negatif dan atau menurunkan dukungan publik terhadap bkn. unit kehumasan bkn pusat bertanggung jawab dalam peliputan, dokumentasi kegiatan dan atau penyertaan media massa untuk liputan yang dihadiri oleh kepala wakil kepala dan pejabat pimpinan tinggi madya pejabat pimpinan tinggi pratama. dalam hal unit kehumasan bkn pusat tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada diwakili kehumasan kanker atau kehumasan pusbangpeg asn. dalam hal kegiatan bkn dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden, unit kehumasan bkn pusat berkoordinasi dengan kementerian sekretariat negara republik indonesia. dalam melaksanakan tugas dan fungsi kehumasan sebagaimana dimaksud dalam pimpinan unit kehumasan bkn pusat, kehumasan kanker, dan pusbangpeg asbkn maupun dengan unit lain luar bkn sesuai dengan bidang tugas masing masing. bab strategi komunikasi dalam rangka mengefektifkan kegiatan kehumasan lingkungan bkn, perlu disusun strategi komunikasi. strategi komunikasi sebagaimana dimaksud pada disusun dengan tahapan: analisis masalah, analisis situasi: cc. pemetaan pemangku kepentingan, tujuan komunikasi, metode komunikasi, pemilihan media, produksi dan uji coba media, media monitoring dan sistem pengelolaan informasi: dan evaluasi. strategi komunikasi sebagaimana dimaksud pada memuat: identifikasi masalah, analisis isu strategis: dan cc. rencana aksi komunikasi. penyusunan strategi komunikasi sebagaimana dimaksud dalam dikoordinasikan oleh unit kehumasan bkn pusat. penyusunan strategi komunikasi sebagaimana dimaksud pada melibatkan kehumasan kanker pusbangpeg asn dan dapat melibatkan pihak lain narasumber. strategi komunikasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan secara berkala dan insidental, strategi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ditujukan untuk memperkuat diseminasi informasi kepegawaian, unit kehumasan bkn pusat melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi komunikasi setiap (satu) tahun sekalilingkungan bkadakan melalui pertemuan secara berkala yang difasilitasi oleh unit kehumasan bkn pusat. unit kehumasan bkn pusat sebagai penanggung jawab kehumasan lingkungan bkn menjadi anggota bakohumas. unit kehumasan bkn pusat sebagai anggota bakohumas mensosialisasikan hasil pertemuan bakohumas kepada kehumasan kanker pusbangpeg asn. dalam hal penyelenggaraan pertemuan bakohumas oleh bkn, unit kehumasan bkn dapat berkoordinasi dengan kehumasan kanker pusbangpeg asn, terkait dengan materi yang akan disampaikan. bab kode etik dan etika profesi kehumasan kode etik pengelola humas meliputi: wajib memperlakukan informasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangankehumasan meliputi: tunduk kepada kode etik yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,,vii pembinaan, monitoring, dan evaluasi kehumasan unit kehumasan bkn pusatkehumasan kanker pusbangpeg asn dan kinerja pranata humas lingkungan bkn. kehumasan kanker pusbangpeg asn memiliki kewajiban menerapkan pengelolaan kehumasan lingkungan kanker pusbangpeg asn berdasarkan hasil pembinaan yang dilakukan unit kehumasan bkn pusat dengan ketentuan: kehumasan kanker pusbangpeg asn memberikan laporan kepada pimpinan unit kehumasan bkn pusat dan kepala kanker pusbangpeg asn, dan unit kehumasan bkn pusat memberikan laporan kepada kepala bkn melalui sekretaris utama,dalam pelaksanaan pembinaan kehumasan berikutnya. bab viii pendanaan seluruh kegiatan penyelenggaraan kehumasan bkn dibebankan pada masing masing anggaran unit kehumasan bkn pusat dan kanker pusbangpeg as peraturanketerangan pers keterangan, peraturan perundang undangan, g ay, ttd. ak bima hari wibisono nat ?wawancara pers wawancaramer ann kepegawaian negara republik indonesia, plt. direktur peraturan perundang undangan, men ttd. (tua bima hari wibisono dwi haryonoterwujud citra positif dan memperkuat eksistensi badan kepegawaian negara mata publikpenyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara secara nasional. kepala badan kepegawaian negara yang selanjutnya disebut kepala bkn adalah kepala pimpinan bkbkmanajemen kepegawaian. konferensi pers adalah pertemuan resmyang dikemas secarketerangan pers adalah informasi resmi secara lisandialog televisi radio dialog televisi radio kepala bagian tata usaha kantor regional en. kene' peraturan perundang undangan, ttd. cepat aja bima hari wibisono nat ? dwi haryono wawancara pers adalah tanya jawab antara wartawan dan kepala bkn atau pimpinan unit kerja yang ditunjuk dan berkoordinasi dengan pimpinan unit kehumasan bkn pusat. liputan adalah kegiatan pemantauan, penggalian, dan penyebarluasan informasi atas kegiatan, acara, dan obyek tertentu berkaitan dengan bkprogram kegiatan bkn. pertemuan dengan pimpinan redaksi chief editors meeting) adalah pertemuan khusus antara kepala bkn dengan pemimpin redaksi media massa. advertorial adalah artikel bergaya redaksional yang berisi promosi berbagai kebijakan program kegiatan bkn. iklan adalah bentuk publikasi terkontrol yang dilakukan bkn melalui media massa untuk mempromosikan berbagai kebijakan program kegiatan. dialog televisi dan radio adalah penyampaian penjelasan kepada masyarakat terkait dengan kebijakan program kegiatan bkyang dibuat oleh unit kehumasan bkn pusat atau kehumasan kanker pusbangpeg asn dan disebarkan untuk kalangan internal. pameran adalah kegiatan memamerkan, menunjukkan, dan mensosialisasikan visi, misi, kebijakan program kegiatan bkn serta hasil kerja kepada pegawai atau pihak tertentu yang turut membantu menyelesaikan tugas kehumasan. monitoring dan analisis pemberitaan adalah pemantauan dan analisis berita dari media massa dalam periode waktu tertentu. kliping adalah kumpulan pemberitaan media massa dalam periode waktu tertentu. komunikasi kelembagaan adalah komunikasi antara bkn dengan pemangku kepentingan padabkniarsipkan secara manual dan online, yang dapat digunakan sebagai bahan informasi publik, informasi, atau pesan. buletin adalah media cetak sejenis surat kabar nonharian dengan format lebih kecil, memiliki gaya tulisan lebih ringan, dan fokus pada tema tertentu. unit kerja pimpinan tinggi madya adalah sekretariat utama dan kedeputian lingkungan bkn. kantor regional yang selanjutnya disebut kanker adalah unit satuan kerja lingkungan bkn yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi bkn bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen asn wilayah kerjanya,pusat pengembangan kepegawaian aparatur sipil negara, yang selanjutnya disebut pusbangpeg asn adalah unit satuan kerja lingkungan bkn yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, fasilitasi, pengembangan dan evaluasi program pelatihan manajemen aparatur sipil negara, serta pengelolaan pendidikan ilmu kepegawaian. unit kehumasan bkn pusat adalah unit organisasi lingkungan sekretariat utama yang bertanggung jawab bidang kehumasan. kehumasan kanker adalah pelaksana satuan kerja lingkungan kanker bkn yang bertanggung jawab bidang kehumasan dalam lingkup regional. kehumasan pusbangpeg asn adalah pelaksana satuan kerja lingkungan pusbangpeg asn bkn yang bertanggung jawab bidang kehumasan dalam lingkup unit satuan kerjanya. pemangku kepentingan adalah para pengguna informasi bidang manajemen kepegawaian yang mempunyai kepentingan langsung dalam penyelenggaraan kehumasan lingkungan bkn, seperti masyarakat, lembaga negara, lembaga pemerintah, akademisi, atau perguruan tinggi dan lembaga atau organisasi noninstansi pemerintah dalam rangka tukar menukar informasi, memantapkan koordinasi, dan sinkronisasi informasi. pimpinan unit kehumasan bkn pusat adalah pejabat pimpinan tinggi pratama lingkungan sekretariat utama yang bertanggung jawab bidang kehumasan yang merangkap sebagai juru bicara bkn lingkup nasional. pimpinan kehumasan kanker adalah kepala kanker yang merangkap sebagai juru bicara bkn lingkup regional. pimpinan kehumasan pusbangpeg asn adalah kepala pusbangpeg asn yang merangkap sebagai juru bicara bkn lingkup unit satuan kerja pusat pengembangan asnbkn. hak jawab adalah hak untuk memberikan sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik bkn. hak koreksi adalah hak untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh perpemetaan pemangku kepentingan adalah rangkaian kegiatan meliputi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta penentuan klasifikasi pemangku kepentingan, sebagai dasar penetapan strategi, serta perumusan berbagai pendekatan dan agenda program yang akan dilaksanakan. kampanye kehumasan adalah aktivitas komunikasi yang terorganisasi, secara langsung, yang ditujukan khalayak tertentu, pada periode yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. strategi komunikasi adalah perencanaan dan manajemen komunikasi dalam rangka mencapai visi dan misi bkn yang disusun secara komprehensif, terencana, dan dinamis. media sosial adalah media berbasis internetdan menciptakan serta berbagi informasi. media online atau media dalam jaringan daring) adalah sarana dan saluran resmi kementerian lembaga untuk menyebarluaskan berita atau informasi, atau pesan berbasis internet. kunjungan redaksi dan pertemuan dengan pimpinan redaksi atau chief editor meeting adalah kegiatan pertemuan antara pejabat pimpinan tinggi bkn dengan pimpinan redaksi media massa dalam rangka menyosialisasi kebijakan program bkn dan membina hubungan baik dengan jajaran dewan redaksi media massa. pedoman penyelenggaraan kehumasan lingkungan bkn mencakup: kewenangan pengelolaan kehumasan antara unit pengelola kehumasan bkn pusat, kanker, dan pusbangpeg asn, panduan penyusunan informasi dan kewenangan penyampaian informasi pada unit pengelola kehumasan bkn, cc. mekanisme penyampaian informasi kepegawaian kepada publik dan pemangku kepentingan terkait. sasaran kehumasan meliputi: internal, yaitu seluruh pegawai lingkungan bkn, dan eksternal, yaitu: masyarakat, media massa, lembaga negara, lembaga pemerintah, akademisi atau perguruan tinggi, dan lembaga atau organisasi nonpemerintah. bab kegiatan kehumasan kegiatan kehumasan dilaksanakan dalam bentuk: konferensi pers, siaran pers: keterangan pers, wawancara pers, liputan, orientasi wartawan, kunjungan redaksi, pertemuan dengan pimpinan redaksi chief editors meeting): advertorial dan iklan, dialog televisi dan radio, publikasi, media internal, pameran, orientasi humas, oo. monitoring dan analisis pemberitaan, kliping, dokumentasi, komunikasi kelembagaan, kampanye kehumasan, media sosial: dan media online atau media dalam jaringan daring). konferensi pers sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: konferensi pers berkala, dan konferensi pers insidental. konferensi pers berkala sebagaimana dimaksud pada huruf jumlah penyelenggaraannya ditentukan berdasarkan agenda setting publikasi kinerja bkn tahunan. konferensi pers insidentakonferensi pers sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kepala bkn atau pejabat pimpinan tinggi |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.