text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
aiperlu melakukan perubahan terhadap pengatur: untuk importir yang merupakan orang perseorangan, paling sedikit berupa nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan, untuk importir yang merupakan yayasan, paling sedikit berupa nomor pokok wajib pajak: dan cc. untuk importir yang merupakan badan usaha milik negara, koperasi, dan badan usaha, paling sedikit berupa nib dan nomor pokok wajib pajaksins. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:s5) perizinan berusaha bidang impor sebagaimana dimaksud pada dan memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai: untuk semua barang impor selain minuman beralkohol: nib dan identitas importir, pos tarif hs: jenis uraian barang: jumlah barang dan satuan barang: negara asal: pelabuhan tujuan, tanggal berlaku, dan tanggal berakhir. untuk barang impor berupa minuman beralkohol kena pajak duty paid) dan minuman beralkohol tidak kena pajak duty not paid): nib dan identitas importir: pos tarif hs, jumlah dan satuan barang setiap golongan: negara asal, tanggal berlaku:angka dan huruf bangka dalam hal jumlah barang sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan huruf angkaantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: impor barang tertentu untuk ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga dilaksanakan oleh:, atau pelaku usaha lainnya yang ditetapkan oleh menteri. untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana impor barang tertentu, pelaku usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada menteri melalui singangguan yang mengakibatkan sinsisampaikan secara elektronik kepada menteri melalui sistem inatrade. dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan sins atau sistem inatradean disampaikan kepada menteri secara manual melalui unit pelayanan terpadu perdagangan (s5)dan pelaku usaha lainnya sebagai persyaratanbisyang telah mendapatkan perizinan berusaha bidang impor berupa persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam huruf yang masih berlaku dan memiliki kuota,. barang tertentula) sehingga berbunyi sebagai berikut:(la) selain penghitungan teknis dan atau verifikasi lapangan, penghentian sementara proses penerbitan, perubahan, atau perpanjangan persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada dapat juga dilakukan dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan sins dan atau sistem inatrade tidak berfungsin mekanisme penghentian dimaksud sebagaimana pada (la)s5)s5. antara dan disisipkan (satu) yakni (7a) sehingga berbunyi sebagai berikut:(s5)(7a) dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh pemerintah untuk keperluan pemerintah sendiri atau hibahokok wajib pajak bendahara satuan kerja: ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: importir yang telah memiliki: aditerhadap impor barang tertentu yang telah ditetapkan neraca komoditas, selain laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada importir pemilik nib yang berlaku sebagai api u wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang yang diimpor: atau importir pemilik nib yang berlaku sebagai api p wajib menyampaikan laporan realisasi distribusi barang hasil olahan atau hasil produksi barang yang diimpor, baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik kepada menteriimpor sebagaimana dimaksud pada dan laporan realisasi distribu(s5) laporan realisasi impor: cc. volume barang:: dan nomor dan tanggal pemberitahuan impor barang. laporan realisasi distribusi sebagaimana dimaksud pada meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai: nomor dan tanggal kontrak penjualan atau pendistribusian, nama dan alamat distributor atau konsumen: cc. tanggal pendistribusian: volume atau jumlah pendistribusian: dan harga barang. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: importir yang tidak melaksanakan kewajiban: pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam atau laporan realisasi impor dan atau laporan realisasi distribu, laporan realisasi distribusi, atau pemenuhan komitmen:ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:perizinan berusaha bidang imporperizinan berusaha bidang impornangguhan pelayanan verifikasi atau penelusuran teknis diberikan:tb pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. penangguhan penerbitan surat keterangansurat keteranganketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: importir dikenai sanksi administratif berupa: rekomendasi pencabutan nib yang berlaku sebagai apinib yang berlaku sebagai api diberikannib yang berlaku sebagai api. pencabutan perizinan berusaha bidang impor,s5.atau perpanjangan perizinan berusaha bidang impor:, terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam perizinan berusaha bidang impor dan atau laporan surveyor, .. dan atau laporan surveyor. cc. pencabutan surat keterangan: ditemukan ketidaksesuaian dokumen persyaratan dan data atau informasi permohonan surat keterangan,surat keterangan, terbukti mengubah informasi yang tercantum dalamurat keterangan. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: importir yang mengimpor barangditarik dari distribusi, pemusnahan, atau penarikan dari distribusi sebagaimana dimaksud pada ditanggung oleh importir. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan sistem inatrade dan:sesuai dengcc. surat penolakanbeiiiiatausurat keteranganketentuan mengenai persetujuan impor produk hewan olahan yang berasal dari non hewan terhadap barang dengan pos tarif dan sebagaimana tercantum dalam lampirmasih tetap berlaku untuk produk hewan olahan yang berasal dari non hewan yang tiba pelabuhan tujuan paling lambat tanggal desember dan dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifes bc. tanpa dilengkapi dengan laporan surveyor. impor produk tertentu dengan pos tarif dan yang berasal dari nosejak tanggal januari yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifes bc. harus disertai dengan laporan surveyor. persetujuan impor beras keperluan lain api p) dan persetujuan impor beras keperluan lain bumn)harusimpor barang modal dalam keadaan tidak baru dispensasitidak dapat dilakukan perubahsurat keterangansampai dengan tanggal desembejanuari ketentuan mengenai persetujuan impor dan laporan surveyor untuk tekstil dan produk tekstil batik dan motif batiksetelah (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya peraturan menteri ini. impor tekstil dan produk tekstil batik dan motif batik dengan pos tarif sampai dengan (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya peraturan menteri ini harus dilengkapi dengan laporan surveyor tekstil dan produk tekstil yangproduk kehutseptembern pra biro hukum, (sls san sslhewan mam pemeran kawan tni (ria ame, api p atau api u): impor berdasarkan: |o1.o2 binatang hidup jenis lembu. rekomendasi neraca komoditas sap: kementerian yang dalaman neraca menyelenggarakan komoditas telah lan sapijantan: urusanpemerintahan ditetapkan, atau tee lain lain sapi bakalan jantan berat bidang pertanian, data yang tersedia, maksimal rata rata dan atau data yang dalam hal neraca sapi jantan produktif tersedia, dalam hal komoditas belum ana lain lain sapi bakalan betina berat neraca komoditas ditetapkan. maksimal rata rata belum ditetapkan, sapi indukan bukti penguasaan masa berlaku hewan: lan rela tempat pemeliharaan, |a. palinglama1 sat untuk impor sapi tahun taklim, dalam lain lain kerbau bakalan berat rata bakalan, kerbau hal neraca komoditas rata maksimal bakalan dan sapi telah ditetapkan, atau post #ostantjms o urutan barang ) | persyaratan keterangan (1s padan indukan, dan sesuaimasaberlaku | . vn| yang menyatakan paling lama (satu) bahwa pemotongan tahun takwimdalam unggas hidup, yaitu ayam dari spesies gallus sapi bakalan dan hal neraca komoditas domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam kerbau bakalan belum ditetapkan. guinea. dilakukan rumah lo. berat tidak lebih dari potong hewan, untuk masa berlaku perubahan lo. ayamdari spesies gallusdomesticus: impor sapi bakalan hewanselamasisa o105. | ayambibit dan kerbau bakalan. masaberlaku hewan. tele foto kuda, keledai,bagal danhinnie,hidup. pemenuhan stok perpanjangan hewan i kuda: dan stabilisasi hanya dapat diajukan ( harga dalam hal: ini babihidup. barangtelahdimuat bit hewan untuk padaalatangkut, dan | . l|o1.o4 biri biri dan kambing, hidup. pemenuhan stok dan (b. terjadi keterlambatan '| '| biri biri: stabilisasi harga bumn kedatangan barang (oa. to1oa.tolo bibit pemilik api atau api yang diakibatkanoleh ff kambing keadaan tertentu, hasilkesepakatan antaralain bencana unggas hidup, yaitu ayam dari spesies gallus rapat koordinasi alam dan gangguan domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam terbatas yang teknis sarana guinea. dikoordinasikan oleh pengangkut. menteri yang berattidaklebihdari185g: menyelenggarakan |perpanjangan hewan bebek. koordinasi, hanya dapat dilakukan1 sinkronisasi, dan (satu) kali. lan | lainlain: pengendalian urusan tel ayam dari spesies gallus domesticus: kementeriandalam masa berlaku penyelenggaraan perpanjangan hewan |o1. binatanghiduplainnya. ' ' pemerintahan paling lama (tiga binatang menyusui: rostantyas uraian barang | persyaratan keterangan jam fasa hare perekonomian, burung, dan atau neraca importir pemilik tee lain lain bibit puyuh dan bibit komoditas dalam hal persetujuan impor merpati telah ditetapkan, hewan jenis lembu surat penugasan dari sapi bakalan) wajib kementerian yang menyampaikan laporan menyelenggarakan realisasi distribusi urusan pemerintahan barang yang diimpor. bidang badan usaha milik negara,, bukti penguasaan tempat pemeliharaan, untuk impor sapi bakalan dan sapi indukan: dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan sapi bakalan dilakukan rumah potong hewan, untuk impor sapi bakalan. jesmataa vatatanag temannya mean (ee tis ata, perubahan hewan: dalam hal perubahan identitas importir: hewandan satuan barang, negara asal dan atau pelabuhan tujuan: hewan dari jenis lembu api p atau api u) hewan api p atau api u) yang masih berlaku: dan dan atau neraca komoditas dalam hal (ro rosrangtas o ) ursianparang persyaratan keterangan jar pandan neraca komoditas telah ditetapkan. hewan untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga: hewan untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga yang masih berlaku,atau neraca komoditas dalam hal telah ditetapkan,, dan post jesmataa vatatanag pemanen mean tia art, rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian,data yang tersedia, dan atau neraca komoditas dalam hal neraca komoditas telah tersedia. perpanjangan hewan: hewani. produk hewan dari jenis lembri jenis lembu rangka ig. potongan potongan ana bana mts daging primer trump loin has dan yang dapat dilakukan lainnya, prime cuts) tanjung penyelenggara oleh: bertulang bertulang kan urusan bumn pendek bidan pertanian, perusahan sarana pass poo prepared bertulang yang tersedia, yang dan nama atau jenis lain yang dalam hal mendapatkan berasal dari bagian punggung neraca penetapan dan dada komoditas penunjukan seantero olparykes ooh diam dan sekunder plate ribs ditetapkan: dari menteri. secondary spare ribs dan lan cuts) back ribs bukti penerbitan ini lan kono ribs penguasaan persetujuan lan anh reandinoin beri ini berpendingin berdasarkan: shink shark (eoldstorage). |a. neraca lan dan nama atau jenis lain yang komoditas berasal dari bagian paha depan pemenuhan dalam hal dan paha belakang stok dan neraca tanpa primer strap off tanpa anakan harga daging tetulang prime cuts) tenderloin has dalam ditetapkan, homeless) side strap off dengan penetapan atau anakan penunjukan data yang butt tenderloin ujung has pelaku usaha non tersedia, data dampak "remakes komoditas siklon berlaku komoditas trip trip pangkal sebagai api u, belum aan plp triangle bawah bersih pernyataan bersin ipemahoran pinggang berisi permohonan informasi: penetapan "penamaan |relakutsana) jamur penjualan pelaku usaha siklon butt has tanjung daging dapat dilakukan impor |galampeneae dan nama atau jenis lain yang konsumen, waktu tertentu rencana iyangeittapkan potongan important |oleh kementerian sekunder upside penutup utuh distribusi perdagangan secondary jae penguna yangpating |tanjakan (oi cuts) outside mendasar sedikit diinformasikan semua secara resmi mane teri ban sni lan impor per kriteria penilaian yan dan nama ataujenis lain yang wak penunjukan berasal dari bagian paha depan penyaluran pelaku usaha: paha belakangotongan trimming tetesan dan wilayah komitmen industri 65sampai sampai distribusi, terhadap manufacturing dengan dengan cl ketersediaan harga nam gag amal belakang dingin yang paling sampai murah lan ayunan industri lainnya. pedagang pertimbangan foto2 dagingbinatangjenislembu,beku. akhir utama dan man tidak penilaian potongan potongan pernah utuk pelaku daging primer trump loin has dan dikenai usaha, lainnya, prime cuts) tanjung sanksi wilayah bertulang bertulang terkait jangkauan bone in) bone steak steakhas dengan distribusi: (gp pendek pelanggaran ketersediaan short ribs iga pendek bidang rantai dingin. sae cool ribs ribs samosir utuh bersedia terhadap pesan tamatan sah briket samosir utuh program berpendingin. eta semen oon dan nama atau jenis lain yang dalam importir harus berasal dari bagian punggung menjaga men sampaikan dan dada ketersediaan laporan realisasi potongan briket pasokan, selama (lima) atas asah arga, dan pada distribusi yang kono ribsneck meat bone kepada menyelenggarakan masyarakat urusan shink dan pemerintahan shark industri. bidang dan nama atau jenis lain yang bukti pertanian. berasal dari bagian paha depan penguasaan dan paha belakang alat importir harus daging potongan tenderloin side has dalam transportasi memiliki nomor tanpa primer strap tanpa anakan berpendingin, registrasi produk tulang prime cuts) tenderloin has dalam dan hewan segar homeless) dengan bukti berkemauan dari anakan kepemilikan kementerian butt tenderloin ujung has gudang yang dalam berpendingin menyelenggarakan striploin has luar wilayah urusan siklon jabodetabek pemerintahan tri tip bottom pangkal dan telah bidang siklon tanjung bawah memiliki pertanian. triangle bersih nomor kontrol cuberoll rib samosir veteriner nkv) masa berlaku mann (ams fait |roduktewan tenderloin steak steak has dari jenis dalam produk hewan lembu: striploinsteak steak has luar pari jenis lembu |a. paling lama cuberoll rib steak samosir untu (satu) tahun pemenuhan stok taklim, eyesteak nana dan stabilisasi dalam hal topsirloin pangkal harga daging neraca tanjung atas api u): komoditas siklon butt has tanjung telah rostbiff bersisteak tanjung hasil ditetapkan fillet loin irisan daging kesepakatan atau pinggang rapat koordinasi| sesuai masa chuck loin terbatas yang berlaku iai lan short ribs daging iga dikoordinasikan rekomendasi, pendek oleh menteri atau paling short plate sandung yang lama (satu) jamur menyelenggarakan tahun taklim dan nama atau jenis lain yang koordinasi, dalam hal berasal dari bagian punggung sinkronisasi, neraca dan dada dan komoditas potongan dagingkelapa pengendalian belum utp sekunder upside inside penutup utuh urusan ditetapkan. secondary mendasar utuh) kementerian bae cut) outside mendasar dalam masa berlaku dengan gundik penyelenggaraan| perubahan pemerintahan di| produk hewan tyo bidang dari jenis blade cloud tampil kecil tai dan nama atau jenis lain yang perekonomian, mbu selama berasal dari bagian paha depan untu sisa masa dan paha belakang dan atau berlaku neraca produk hewan daging trimming tetesan65 komoditas dari jenis industri sampai dengan sampai dalam hal telah lembu. (manufacturing sampai ditetapkan, meat) dengan surat perpanjangan cl penugasan produk hewan disneyxd daging giling dari dari jenis minded beef kementerian lembu hanya final yang dapat diajukan texture uraian jenis item jenis item keterangan post pos tarif tarif barang kategori potongan potongan persyaratan lainnya border sing international) indonesia) meat penyelenggara dalam hal: died block daging kan urusan barang telah bee balok dadu pemerintahan dimuat pada upside inside penutup utuh bidang alat angkut, iai briket sandung badan usaha dan jamur milik negara terjadi forguarter prost untuk bumn, keterlambatan depan surat kedatangan hindguarter prost penetapan barang yang belakang penunjukan diakibatkan dan nama atau jenis daging pelaku usaha oleh keadaan industri lainnya dari tertentu, kementerian antara lain: perdagangan, bencana alam sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, untuk pelaku dan gangguan biri biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau winnie, segar, usaha non teknis sarana dingin atau beku. bumn, pengangkut. dari daging lounge long cut lidah rekomendasi binatang variasi potongan kementerian perpanjangan jenis fancy and panjang yang produk hewan lembu, variety meat) penyelenggara dari jenis ppp segar atau unless lounge short cut lidah kan urusan lembu hanya dingin tanpa tulang potongan pemerintahan dapat dilakukan pendek bidang (satu) kali. lounge short cut lidah pertanian, special trim potongan dalam hal masa berlaku spesial neraca perpanjangan lounge swiss lidah potongan komoditas produk hewan belum dari jenis lembu cut special trim swiss special ditetapkan: line masa peekung parepare dan tigapuluh)hari. fancy and kepemilikan importir pemilik: variety meat) tailpieces potongan gudang produk dengan tulang (cola storage) lembu (ap daribinatangjenislembu,beku: ' ) | wilayah u), dan tee lidah daging variasi jabodetabek produk fancy and lounge longest lidah dan telah hewan dari variety meat) potongan memiliki jenis lembu homeless panjang nomor kontrol untuk tanpa tulang lounge short lidah veteriner nkv) pemenuhan cut potongan level stok dan pendek surat stabilisasi lounge short cut lidah pernyataan harga daging special trim potongan mandiri yang api u), spesial berisi wajib lounge swiss lidah informasi: menyampaikan cut special trim potongan harga laporan realisasi swiss spesial penjualan distribusi barang tongue pangkal lidah daging yang diimpor. trim konsumen, hati delivers anno dan lan lain lain daging variasi busi inap fancy and head meat daging istri ala variety meat) yan manga homeless muat tanpa tulang informasi tan nan dna aan|lung paru rencana ini nan daging variasi impor per dat jalan variety meat) buntut waktu bone in feet kaki penyaluran dengan dan wilayah tulang distribusi, ketersediaan rantai dingin (cold storage) sampai dengan pedagang akhir: tidak pernah dikenai sanksi terkait dengan pelanggaran bidang impor, dan bersedia mendukung program pemerintah dalam menjaga ketersediaasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi kepada masyarakat dan industri. perubahan produk hewan dari jenis lembu: dalam hal perubahan identitas importir: produk hewan dari jenis lembusatuan barang, negara asal dan atau pelabuhan tujuan produk hewan dari jenis lembu api p atau api u) produk hewan dari jenis lembu yang masih berlaku: dan rekomendasi perubahan dari kementerian yang penyelenggara kan urusan pemerintahan bidang pertanian, data yang tersedia, dalam hal neraca komoditas belum ditetapkan, dan ataneraca komoditas dalam hal neraca komoditas telah ditetapkan. produk hewan dari jenis lembu untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga daging produk hewan dari jenis lembu untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga daging yang masih berlaku, hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteriyang penyelenggara kan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggara pemerintahan bidang perekonomian dan atau neraca komoditas dalam hal telah ditetapkan, dalam hal perubahan terkait jumlah, surat penugasan dari kementerian yang penyelenggara kan urusan pemerintahan bidang badusaha milik negara, untuk bumn, dalam hal perubahan terkait jumlah, surat penetapan penunjukan pelaku usaha dari kementerian perdagangan, untuk pelaku usaha non bumn dalam hal perubahan terkait jumlah, dan rekomendasi kementerian yang penyelenggara kan urusan pemerintahan bidang pertanian, data yang tersedia dalam hal neraca komoditas belum ditetapkan,atau perubahan neraca komoditas. perpanjangan produk hewan dari jenis lembu: produk hewan dari jenis lembuairway bul atau bill lading. iii. produk hewan dari jenis selain lembu rontargras urutan barang persyaratan keterangan adan daging babi, segar, dinginataubeku. |( produk hewan dari penerbitan persetujuan | segarataudingin: jenis selain lembu imporberdasarkan: api p atau api u): neraca komoditas vn| rekomendasi dalam hal neraca kementerian yang komoditas telah vn| beku menyelenggarakan ditetapkan,atau urusan pemerintahan datayangtersedia, bidang pertanian dalam hal neraca dan atau data yang komoditas belum tni sakoaananta men inn atau beku. neraca komoditas karkas dan setengah karkas dari biri biri belum ditetapkan, masa berlaku produk pia ear pergi dan hewan deri jenis daging lainnya dari biri biri, segar atau dingin: bukti penguasaan selain lembu: karkas dan setengah karkas penyimpanan sesuai masa berpendingin (cold berlaku berpendingin (ce pelaku asiatic tora kecuali rekomendasi aan bagngtainnya dari bibi bek mpu tanpa ben elukan hasil ketagihan kata memerlukan fasilitas ditetapkan, berpendingin: atau paling lama (sat surat pernyataan tahun taklim, yang menyatakan dalaman neraca ini ana pdikhewan kemedeatean opo dingin atau beku. dari jenis selain ditetapkan. sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu tidak reses bagal atau winnie, segar, dingin atau beku. berpendingin. perubahan produk hewan dari jenis daribabi,beku: rostantyas |) uraian barang persyaratan) keterangan (1m |ap fts poder perubahan produk selain lembuselama hewan dari jenis sisamasaberlaku selain lembu: produk hewan dari jenis selain lembu. pop ingin dat pon segan dingin ata beku. kontras import unggas dari pos segar, dingin atau beku. identitas importir: perpanjangan produk puan gala daratan bam jenisseain )(selaintembuhanya dari jenis selain selain lembu hanya tidak dipotong menjadi bagian bagian, segar lembu yang masih dapat diajukan dalam atau dingin berlaku, dan hal: dan dokumen yang barang telah iai yan mengalami dimuat padmaavat (v| jo207i4 potongandansisanya,beku: perubahan. angkut dan olan a20 paha sayap dalam hal perubahan keterlambatan nana hati pada pos kedatangan barang tari jumlah dan yang diakibatkan ibaindaim batuan barang, negara lek keadaan tel daging yang dihilangkan tulangnya atau asal dan atau pelabuhan tertentu, antara ereatmanaa produk hewan dan gangguan ini lan darikalkun: dari jenis selain teknis sarana lembuyangmasih penangan ("| atau dingin berlaku, dan rekomendasi perpanjangan produk perubahan dari hewan dari jenis yan potongandansisanya, beku: kementerian yang selain pembukanya menyelenggarakan dapat dilakukan yan |lainlain: urusan pemerintahan (satu) kali. dipisahkan dengan mesin data yang tersedia, masa berlaku dan atau neraca perpanjangan produk ( | daribebekk oo post rostantjms | ) urutan barang persyaratan keterangan |ar jas werder, atau dingin neraca komoditas selain lembu paling telah tersedia. lama (tigapuluh) in| hari. iai yan perpanjangan produk ini | lainlain, beku: hewan dari jenis yan selain lembu: yan yan dariangsa: oo produk hewan tidak dipotong menjadi bagian bagian, segar dari jenis selain spa pekan pakan para kbri lembu yang masih ini berlaku, ini hatiberlemak, segarataudingin surat pernyataan yan lain lain, segar atau dingin yang menjelaskan lain lain, beku alasan perpanjangan: impor: dan iai yan tau bil dariayamguinea fading. ini dana atau dingin yan yan yan yong ikatan ninnin tegar, dingin tam below binatang lainnya, segar, dingin atau beku. yan yan lainlain te ini setengah karkas lini post rostantyas oo ) uraian barang persyaratan | ) keterangan (1m |ap fts poder iai yan yan rusa inibabi yandagingbabi: lil ini perut (streak) dan potongannya lainlain yan yan aan aging aan muanyayang apa intake dari daging atau sisanya yang dapat dimakan: lainlain: yan lainlain yan atau dimasak. telur yang difertilasi untukinkubasi: tel j|oao7. dari ayam dari spesies gallus domesticus: ' yan yan lainlain post rosrangtas oo ) uraian barang persyaratan keterangan far jas eden | b daribebekk | untukbibit ini | lainlain ini ebaindain ini lan ini telursegarlainnya: ini | landai ini ini lainlain: dari ayam dari spesies gallus domesticus ini ini lan lain lain nana dalam pos lain, binatang mati dari bab atau tidak layak untuk dikonsumsi manusia. mba enatangiena lapisan kera lembu ana | lainlain mani dari binatang mani babi, biri biri iv. produk hewan olahan daging dan sisanya yang dapat dimakan, produk hewan penerbitan persetujuan diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau olahan api p atau api impor berdasarkan: diasapi, tepung dan tepung kasar dari daging u): neraca komoditas dan sisanya yang dapat dimakan. rekomendasi dalam hal neraca daging binatang jenis lembu kementerian yang komoditas telah susu dan kepala susu, tidak dilekatkan maupun menyelenggarakan ditetapkan, atau tidak mengandung tambahan gula atau bahan urusan pemerintahan data yang tersedia, pemanis lainnya. bidang pertanian dalam hal neraca dengan kandungan lemak tidak melebihi dan atau data yang komoditas belum menurut beratnya: tersedia, dalam hal ditetapkan. dalam bentuk cairan neraca komoditas belum ditetapkan, masaberlaku produk dengan kandungan lemak melebihi tetapi dan hewan olahan: tidak melebihi menurut beratnya: bukti penguasaan berlaku paling lama dalam bentuk cairan penyimpanan (satu) tahun berpendingin (cold taklim, dalam hal (ppa dengan kandungan lemak melebihi tetapi storage), kecuali neraca komoditas tidak melebihi menurut beratnya: untuk pemasukan telah ditetapkan, susu dalam bentuk cairan aging olahan siap atau susu dalam bentuk beku edar yang tidak berlaku sesuai memerlukan fasilitas masa berlaku inci berpendingin, atau rekomendasi atau dengan kandungan lemak melebihi menurut beratnya: surat pernyataan paling lama (satu) dalam bentuk cairan yang menyatakan tahun taklim, heat daya akan hak nanga eni ten lain olahan siap edar yang komoditas belum susu dan kepala susu, dilekatkan atau diimpor tidak ditetapkan. mengandung tambahan gula atau bahan memerlukan fasilitas pemanis lainnya. berpendingin. masa berlaku dalam bentuk bubuk,butiran atau bentuk padat perubahan produk lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi hewan olahan selama menurut beratnya: tee teman mana deli fin jans, tidak mengandung tambahan gula atau bahan perubahan produk sisa masa berlaku pemanis lainnya: hewan olahan api p produk hewan olahan. dalam kemasan dengan berat bersih atau atau api u): lebih perpanjangan produk dalam kemasan dengan berat bersih atau dalam hal perubahan hewan olahan hanya kurang identitas importir: dapat diajukan dalam produk hewan hal: sian olahanyangmasih |a. barangtelah dalam kemasan dengan berat bersih atau berlaku, dan dimuat pada alat lebih dokumen yang angkut, dan dalam kemasan dengan berat bersih atau mengalami terjadi kurang perubahan. keterlambatan kedatangan barang dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat dalam hal perubahan yang diakibatkan lainnya, dengan kandungan lemak melebihi uraian barang, pos oleh keadaan menurut beratnya: tarif hs, jumlah dan tertentu, antara tidak mengandung tambahan gula atau bahan satuan barang, negara lain: bencana alam pemanis lainnya: asal dan atau pelabuhan dan gangguan dalam kemasan dengan berat bersih atau tujuan: teknis sarana lebih produk hewan: pengangkut. dalam kemasan dengan berat bersih atau olahan yang masih kurang berlaku, dan perpanjangan produk | mantan kebaaaasi pena dana nanya perubahan dari (dapatdilakukan1 dalam kemasan dengan berat bersih atau kementerian maa (satu) kali. lebih penyelenggara berlaku dalam kemasan dengan berat bersih atau bidan pemerintah isa taku produk kurang bidang per asia, perpanjangan kai ata yang tersedia, ewan olahan paling dan atau neraca lama (tigapuluh) lini |lainlain komoditas dalam hal hari. tidak mengandung tambahan gula atau bahan neraca komoditas pemanis lainnya |rostantyms| o urban baru persyaratan keterangan far jas pede telah tersedia. masa berlaku barang yoghurt: susu mentega, susu dan kepala susu komplementer, barang dikentalkan, kefir dan susu dan krim perpanjangan produk untuk keperluan tes difermentasi atau diasamkan lainnya, hewan olahan: pasar, dan atau dilekatkan atau mengandung tambahan gula barang untuk atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa produk hewan pelayanan purna jual atau mengandung tambahan buah buahan, olahan yang masih paling lama (satu) kacang kacangan atau kakao maupun tidak. berlaku, tahun taklim. yoghurt: surat pernyataan dalam bentuk cair, dikentalkan maupun tidak: yang menjelaskan persyaratan barang diberi rasa atau mengandung tambahan buah alasan perpanjangan, komplementer, barang buahan (termasuk pulp dan selai), kacang laporan realisasi untuk keperluan tes kacangan atau kakao impor, dan pasar, dan atau lain lain airway bill atau bill barang untuk poo pemain lain lading. pelayanan purna jual poo diberi rasa atau mengandung tambahan buah yaitu data yang buahan (termasuk pulp dan selai), kacang barang tersedia berupa kacangan atau kakao komplementer, barang dokumen: untuk keperluan tes rekomendasi tandai: pasar, dan atau barang kementerianyang untuk pelayanan purna menyelenggarakan jual nik h whey, dilekatkan atau mengandung tambahan importir pemilik api: pemerintahan di: gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak, (iud: dan produk terdiri dari susu alam sebagai unsur buk hub pertama utama, mengandung tambahan gula, bahan pur hubungan tim angan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci istimewa dengan teknis dari atau termasuk dalam pos lainnya. perusak haan luar kementerian yang whey dan whey yang dimodifikasi, dilekatkan daan untuk impor menyelenggarakan atau mengandung tambahan gula atau bahan arang manu tur urusan pemanis lainnya maupun tidak: sebagai barang pemerintahan dalam bentuk bubuk: komplementer dan bidang post |rostantyms| o )( uraian barat persyaratan memerangi far jas peer data yang tersedia, perindustrian. dalam hal neraca iebainlain: komoditas belum ditetapkan. diperoleh dari susu: dairy spreads. lainlain lain lain |oa.o6e kejudandadih susu. tel beha ito termasuk keju whey dan dadih susu: termasuk keju whey keju parut atau keju bubuk, dari semuajenis: keju blue vein dan keju lainnya yang roqueforti ben nanang segar, dikeringkan, dikukus atau direbus, |rontarityas|) urutan barang persyaratan keterangan |1r (rt jas werder, dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, see pemanis lainnya maupun tidak. kuningtelur: |bandai tel sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa berasal dari produk ini. ex. dalam kemasan kedap udara selain yang untuk penjualan eceran mengandung ex. lain lain serangga ann yang diolah atau diawetkan. olahanhomogen: dan dna ex. mengandung babi, dalam selain yang penjualan eceran serangga dari unggas varipes01. tel darikalkun elu dalam kemasan kedap udara untuk penjualan nan tetap gata wae perikanan |esbaindain: elu daging yang dihilangkan tulangnya atau lea kal post |rontantyms| oo ) uraian barang o | persyaratan keterangan |ar (rt jas |border, unggas dari spesies gallus domesticus: ' ' tel 1fir penjualan eceran pribadi: tel pahadanpotongannya: tel sera bahudanpotongannya: sera lain lain, termasuk campuran: | luncheonmeat: dan dna 1fi tro eceran |esbaindain: elu eceran daribinatangjenislembu: elu eceran lain lain, termasuk olahan dari darah binatang: elu kari daging domba, dalam kemasan kedap udara bin kan onobarang dari pos berasal dari hewan sampai dengan pasta) atap penjualan tidak disiapkan untuk penjualan eceran: lain lain,dari barang dari pos sampai dengan berasal dari hewan aoorgogi ritedmie persadathaan mengandung bubuk |rontartyas| o ) uraian barang | ) persyaratan keterangan |1r (rt jas werder, kakao tel 1fir krim dan lainnya berasal dari hewan yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidakminuman dengan berasal dari hewan bahan dasar susu uht diberi rasa lem kasein. lainlain kasein lainnyasusu, berasal dari hewan termasuk konsentrat dari dua lebih protein whey post lain lain berasal dari hewan enzim: enzim olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. rennet dan berasal dari hewan konsentrasinya story0. berasa dari hewan beras pen maa tamatan kecaman (ir (lua an, untuk keperluan umum beras keperluan penerbitan persetujuan umum bumn pemilik impor berdasarkan: beras. api u): neraca komoditas beras setengah giling atau digiling hasil kesepakatan dalam hal neraca seluruhnya, disorot atau dikalahkan maupun rapat koordinasi komoditas telah tidakberas jasmani beras dengan menyelenggarakan komoditas belum pecahan koordinasi, ditetapkan. dua butuh snktonaki dan beras yang dapat lima persen) kementerian dalam diimpor untuk ex. beras malas beras dengan penyelenggaraan keperluan umum tingkat pengen berupa beras dengan pecahan dang anan komposisi butir patah (dua puluh ekonomi dan butir menit lima persen) han atau data yang yang ditentukan sesuai beras beraroma lainnya beras dengan dengan standar mutu tersedia, dalam hal tingkat beras yang berlaku post (ro postantjus o) urutan barang persyaratan keterangan |ar jus padan, pecahan neraca komoditas nasional (dua puluh belum ditetapkan, beras memuat paling lima persen) dan sedikit mengenai: surat penugasan dari |a. nib dan identitas kementerian yang importir, menyelenggarakan pos tarif hs, urusan pemerintahan |c. jenis uraian aman bidang badan barang: |ex | lain lain beras lainnya usaha milik negara. tingkat pecahan, dengan tingkat perubahan beras volume beras per pecahan keperluan umum pelabuhan tujuan, (dua puluh bumn pemilik api u): negara asal, lima persen) dalam hal perubahan tanggal mulai berlaku, dan identitas importir: (berakhir beras keperluan tangga berakhir. umum bumn masa berlaku beras pemilik api u) yang masih berlaku, dan keperluan umum dokumen van bumn pemilik api u) yang mengalami paling lama (satu) perubahan. tahun taklim, dalam hal neraca dalam hal perubahan komoditas telah uraian barang, pos ditetapkan, atau tarif hs, negara asal, sesuai dengan hasil satuan dan atau rapat koordinasi pelabuhan tujuan: terbatas atau paling beras keperluan lama (satu) tahun umum bumn taklim, dalam hal pemilik api u) yang neraca komoditas masih berlaku, dan belum ditetapkan. surat pernyataan yang menjelaskan post permata tamatan kecaman (ei (dua ant, alasan perubahan perpanjangan beras atau perubahan keperluan umum neraca komoditas bumn pemilik api u) dalam hal neraca dalam kondisi tertentu komoditas telah hanya dapat diajukan tersedia. dalam hal: dalam hal perubahan barang telah dimuat jumlah barang: pada alat angkut, beras keperluan dan terjadi umum bumn keterlambatan pemilik api u) yang masih berlaku, kedatangan barang hasil kesepakatan ang diakibatkan rapat koordinasi oren keadaan terbatas yang tertentu, antara lain: bencana alam dan dikoordinasikan oleh menteri yang gangguan teknis menyelenggarakan sarana pengangkut. koordinasi, masa berlaku sinkronisasi, dan perubahan beras pengendalian urusan keperluan umum kementerian dalam bumn pemilik api u) penyelenggaraan selama sisa masa pemerintahan berlaku beras bidang keperluan umum perekonomian, data bumn pemilik api u). yang tersedia dalam perpanjangan beras hal neraca komoditas belum ditetapkan peran umum bumn pemilik api u) dan atau neraca hanya dapat dilakukan komoditas, dan (satu) kali. surat penugasan dari semata doang temamtaa menamai ter ria at, kementerian yang masa berlaku menyelenggarakan perpanjangan beras urusan pemerintahan keperluan umum bidang badan bumn pemilik api u): usaha milik negara. berlaku paling lama (tiga puluh) hari, perpanjangan beras dalam hal keadaan keperluan umum api tertentu, u): berlaku sesuai dalam hal keadaan dengan hasil rapat koordinasi terbatas. tertentu: beras keperluan umum bumn pemilik api u) yang masih berlaku:dalam hal diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas: beras keperluan umum bumn pemilik api u) yang masih berlaku: surat pernyataan (ro rosranttas o ) ursianparang persyaratan keterangan) far jua par, yang menjelaskan alasan perpanjangan, laporan realisasi impor, danneraca komoditas telah ditetapkan beras. berpecah: bee thou |ex lain lain beras pecah beras keperluan lain penerbitan persetujuan dengan api p): impor berdasarkan: tingkat surat pernyataan neraca komoditas keutuhan yang menyatakan dalam hal neraca s15y6 kapasitas produksi komoditas telah post (ro| reetantras oo ) graiangarang persyaratan keterangan (rr peer, beras ketan industri berbahan ditetapkan, atau pecah baku beras yang data yang tersedia, dengan dilengkapi dengan dalam hal neraca tingkat alamat perusahaan komoditas belum keutuhan dan alamat gudang ditetapkan. penyimpanan beras, tepung serealia selain dan beras yang dapat gandum atau mesin. neraca komoditas diimpor untuk keperluan ( lainlain dalaman neraca iain arp) berupa beras ppp tepung beras tepung komoditas telah utuh yang tenang ditetapkan. ditentukan sesuai beras ketan perubahan beras denga anut tepung keperluan lain api p): rasional. beras lainnya dalam hal perubahan hanya dapat diimpor identitas importir: oleh perusahaan pemilik beras keperluan api p. lain api p) yang masih berlaku: dan beras memuat paling dokumen yang sedikit mengenai: mengalami dan identitas mortir, perubahan. pos tarif hs: jenis uraian barang, dalam hal perubahan tingkat pecahan, pos tarif hs, uraian, volume beras per jumlah dan satuan pelabuhan tujuan, barang, negara asal, negaraasal, dan atau pelabuhan tanggal mulai tujuan impor: tanggal berakhir. beras keperluan post pos tarif uraian barang persyaratan keterangan border lain api p) yang masa berlaku beras masih berlaku, dan keperluan lain api p) surat pernyataan paling lama (satu) yang menjelaskan tahun taklim. alasan perubahan, atau masa berlaku perubahan neraca komoditas beras keperluan lain dalam hal neraca api p) selama sisa komoditas telah masa berlaku beras ditetapkan keperluan lain api p). perpanjangan beras perpanjangan beras keperluan lain api p) keperluan lain api p): anya dapat diajukan beras keperluan dalam hal: lain api p) yang barang telah dimuat masih berlaku, pada alat angkut, surat pernyataan dan yang menjelaskan terjadi alasan perpanjangan, keterlambatan laporan realisasi tangan arang impor: dan yang diakibatkan bill lading b l) oleh keadaan tertentu, antara lain: atau airway bill bencana alam dan awb). gangguan teknis sarana pengangkut. perpanjangan beras keperluan lain api p) hanya dapat dilakukan (satu) kali. masa berlaku post (ro| rotantras oo ) graiangarng | ) perayaan keterangan (rr peer, perpanjangan beras keperluan lain api p) paling lama (tiga bee hhi beras. beras keperluan lain penerbitan persetujuan poso tan tapa mat surat penyataan "(ar neraca komentar disorot atau dikalahkan maupun tidak: surat pernyataan neraca komoditas beras ketan beras ketan bahwa beras yang dalam hal neraca dengan tingkat diimpor tidak komoditas telah pecahan didistribusikan ditetapkan, atau pasar tradisional dan data yang tersedia, beras hom mali beras hom mali pasar induk serta dalam hal neraca dengan tingkat hanya digunakan ditata kan belum pecahan 5y6 untuk memenuhi akan. (lima persen) kebutuhan dan beras yang dapat beras jasmani beras dengan peruntukan toko diimpor untuk keperluan tingkat modern, hotel, lain bumn) berupa pecahan restoran, catering, beras dengan komposisi (lima persen) rumah sakit butir patah dan butir beras malas beras dengan dan atau apotik, menit s10 o untuk beras tingkat rencana impor per ketan, dan untuk pecahan bulan yang dilengkapi selain beras ketan, yang (ima persen) dengan rencana ditentukan sesuai beras beraroma lainnya beras distribusi yang depan stan mutu jasmine memuat: jumlah, eras era dengan wilayah, dan nama nasional. tingkat distributor berusaha hanya dapat diimpor pecahan an, dan oleh bumn sebagai (lima neraca komoditas pemilik api u persen) dalam hal neraca beras komoditas telah post tarif uraian barang persyaratan keterangan border beraroma ditetapkan. beras memuat paling lainnya sedikit mengenai: dengan perubahan beras nib dan identitas tingkat keperluan lain bumn importir, pecahan pemilik api u): pos tarif hs, (li jenis uraian barang: (lima dalam hal perubahan tingkat pecahan, persen) identitas importir: volume beras per lain bumn pemilik (go naknuhan tujuan, taainiain: lain bumn pemilik negara asal tt beras setengah masak api u) yang masih tanggal mulai |ex lain lain beras berlaku: dan berlaku: dan japonica dokumen yang tanggal berakhir. nekat mengalami masa berlaku beras perubahan. keperluan lain bumn pecahan milik api u) pali (lima pemilik u) paling lama (satu) tahun persen) dalam hal perubahan taklim beras lainnya pos tarif hs, uraian, dengan jumlah dan satuan masa berlaku perubahan tingkat barang, negara asal, beras keperluan lain labuh bumn pemilik api u) pecahan an atau pelabuhan (lima tujuan impor: selama sisa masa berlaku beras persen) beras keperluan keperluan lain bumn lain bumn pemilik pemilik api u). api u) ang masih perpanjangan beras berlaku, dan keperluan lain bumn surat pernyataan pemilik api u) hanya yang menjelaskan dapat diajukan dalam alasan perubahan, hal: atau barang telah dimuat neraca komoditas pada alat angkut, dalam hal neraca dan lompatan umma temuan selama (mr (nia an, komoditas telah terjadi ditetapkan. keterlambatan kedatangan barang perpanjangan beras yang diakibatkan keperluan lain bumn oleh keadaan pemilik api u): tertentu, antara lain: bencana alam dan beras keperluan gangguan teknis lain bumn pemilik sarana pengangkut. api u) yang masih perpanjangan beras berlaku, keperluan lain bumn surat pernyataan pemilik api u) hanya yang menjelaskan dapat dilakukan (satu) alasan perpanjangan, kali. laporan realisasi masa berlaku 1sport, dan perpanjangan beras bill lading b l) keperluan lain bumn atau airway bill pemilik api u) paling (awb). lama (tiga puluh) hari. vi. jagung (pertama domtntemag penyama selama (erf mal gn, leher jagung. jagung kebutuhan penerbitan persetujuan oos00o lainya pakan bumn pemilik imporberdasarkan: pandai ape): neraca komoditas lain lain hasil kesepakatan dalam hal neraca rapat koordinasi komoditas telahfos target | ) uraian barat persyaratan keterangan |ar jus pedas, menyelenggarakan komoditas belum koordinasi, ditetapkan. sinkronisasi, dan pengendalian urusan jagung hanya dapat kementerian dalam diimpor untuk penyelenggaraan kebutuhan pakan. pemerintahan bidang jagung kebutuhan perekonomian, data pakan hanya dapat yang tersedia, dalam diimpor oleh bumn hal neraca komoditas pemilik api u. belum ditetapkan, dan atau neraca jagung memuat komoditas dalam hal paling sedikit neraca komoditas mengenai: telah ditetapkan: dan |a. pos tarif hs, surat penugasan dari |(b. uraian barang, kementerian yang cc. volume jagung per menyelenggarakan pelabuhan tujuan, urusan pemerintahan negara asal, bidang badan tanggal mulai usaha milik negara. berlaku, dan tanggal berakhir perubahan jagung kebutuhan pakan masa berlaku jagung bumn pemilik api u): paling lama (satu) dalam hal perubahan tahun taklim. identitas importir jagung kebutuhan pakan: perpanjangan jagung yang masih jagung hanya dapat berlaku, dan diajukan dalam hal: dokumen yang barang telah mengalami dimuat pada alat fos targets | ) uraian barat persyaratan keterangan |ar (rt jus pedas, perubahan. angkut, dan terjadi dalam hal perubahan keterlambatan pos tarif hs, uraian, kedatangan barang jumlah dan satuan yang diakibatkan barang, negara asal, oleh keadaan dan atau pelabuhan tertentu, antara tujuan impor: lain: bencana alam kebutuhan pakan dan gangguan bumn pemilik api teknis sarana yang masih pengangkut. berlaku: hasil kesepakatan perpanjangan rapat koordinasi jagung hanya dapat terbatas van dilakukan (satu) kali. yang dikoordinasikan oleh masa berlaku menteri yang menyelenggarakan perpanjangan koordinasi, jagung paling lama sinkronisasi, dan (tiga puluh) hari.post fos targets | ) uraian barat persyaratan keterangan |ar (rt jus padan, neraca komoditas telah ditetapkan, dan. perpanjangan jagung kebutuhan pakan bumn pemilik api u): jagung kebutuhan pakanjagung bahan baku penerbitan persetujuan jagung industri api p): impor berdasarkan) hoon90 landas laporan realisasi |a. neraca komoditas post fos target | ) uraian barat persyaratan keterangan |ar jus padan, aa imporjagung bahan dalaman neraka layak untuk dikonsumsi manusia baku industri (satu) komoditas telah tahun terakhir, untuk ditetapkan, atau importir yang telah data yang tersedia, mendapat dalam hal neraca sebelumnya, komoditas belum bukti penguasaan ditetapkan. tempat penyimpanan yang sesuai dengan jagung hanya dapat karakteristik diimpor untuk produknya, kebutuhan bahan baku surat pernyataan industri termasuk yang mencantumkan untuk pemenuhan kapasitas produksi bahan baku industri industri berbahan makanan dan minuman baku jagung, dan yang terintegrasi neraca komoditas peternakan, berupa dalam hal telah jagung dengan ditetapkan. spesifikasi khusus. perubahan jagung jagung bahan baku bahan baku industri industri hanya dapat api p): diimpor oleh pemilik dalam hal perubahan api p. identitas importir jagung bahan baku industri: jagung memuat jagung yang paling sedikit masih berlaku, dan mengenai: dokumen yang pos tarif hs, mengalami uraian barang, perubahan. cc. volume jagung per pelabuhan tujuan, negara asal, post pos tarif uraian barang persyaratan keterangan border dalam hal perubahan tanggal mulai pos tarif hs, uraian, berlaku: dan jumlah dan satuan tanggal berakhir barang, negara asal, dan atau pelabuhan masa berlaku jagung tujuan impor: paling lama (satu) jagung bahan tahun taklim. baku industri api p) dalam hal perubahan yang masih berlaku, surat pernyataan jagung bahan baku perry industri api p) berupa yang menjelaskan alasan perubahan: perubahan jumlah yang disebabkan oleh bahan kapasitas neraca komoditas peru pas produksi industri dalam hal telah berbahan baku jagung, ditetapkan. importir membuat surat pernyataan yang perpanjangan jagung menjelaskan alasan bahan baku industri api p): perubahan dengan menyertakan dokumen jagung bahan perubahan data dan baku industri api p) informasi terkait yang masih berlaku, perubahan kapasitas surat pernyataan produksi industri. yang menjelaskan alasan perpanjangan, masa berlaku laporan realisasi perubahan jagung impor, dan selama sisa masa bill lading b l) berlaku jagung. atau airway bill awb). perpanjangan jagung hanya dapat posjagung hanya dapat dilakukan (satu) kali. masa berlaku perpanjangan jagung paling lama (tiga puluh) hari. vii. mutiara engah| oat kementan tele tata mutiara, alam atau budidaya, dikerjakan atau mutiara api p atau penerbitan persetujuan ditingkatkan mutunya maupun tidak, tetapi api u): impor berdasarkan: tidak diintai, tidak dipasang atau tidak surat pernyataan neraca komoditas disusun, mutiara, alam atau budidaya, diintai yang memuat dalam hal neraca post deewana onta teman menamai arri sementara untuk memudahkan pengangkutan. rencana produksi, komoditastelah untuk api p, atau ditetapkanjatau in| mutiara budidaya: surat pernyataan datayangtersedia, yang memuat dalam hal neraca rencana distribusi, komoditas belum barang dari mutiara alam atau mutiara untuk api u, ditetapkan. budidaya, batu mulia atau batu semi mulia laporan realisasi (alam, sintetik atau direkonstruksi). impor mutiara hanya melalui dari mutiara alam atau budidaya (satu) tahun terakhir, pelabuhan udara von untuk importir yang soekarno hatta telah mendapat tangerang dan juanda sebelumnya, dan surabaya neraca komoditas dalam hal telah mutiara memuat ditetapkan. paling sedikit mengenai: perubahan mutiara pos tarif hs, (api p atau api u): uraian barang, dalam hal perubahan cc. volume per identitas importir: pelabuhan tujuan, mutiara api p negara asal, atau api u) yang tanggal mulai masih berlaku: dan berlaku: dan dokumen yang tanggal berakhir mengalami perubahan. masa berlaku mutiara api p atau dalam hal perubahan api u) paling lama pos tarif hs, uraian, (satu) tahun taklim. jumlah dan satuan barang papan masa berlaku dan atau pelabuhan perubahan mutiara api p atau api u) post rostanti8| uraian barang persyaratan keterangan (ap tas pear tujuan impor: selama sisa masa mutiara api p ppu ara (api atau api u) yang masih berlaku: surat pernyataan perang angan yang menjelaskan mutiara api p atau alasan perubahan, api u) hanya dapat dan diajukan dalam hal: neraca komoditas rang telah dalam hal telah dimuat pada alat ditetapkan. angkut, dan terjadi perpanjangan keterlambatan mutiara api p atau kedatangan barang api u): yang diakibatkan oleh keadaan mutiara yang tertentu, antara masih berlaku: lain: bencana alam surat pernyataan dan gangguan yang menjelaskan teknis sarana alasan perpanjangan, pengangkut. laporan realisasi impor, dan perpanjangan bill lading b l) mutiara api p atau atau airway bill api u) hanya dapat (awb). dilakukan (satu) kali. masa berlaku perpanjangan mutiara api p atau api u) paling lama (tiga puluh) hari. viii. gula targets uraian barang persyaratan keterangan (rr (rt jus peer, gula kristal mentah penerbitan persetujuan | . kimiawi, dalam bentuk padat. gula kristal putih atau mentah untuk diolah perasa atau pewarna: api p): putih atau gula kristal dengan data yang tersedia, radiasi api p) nana catatan subbox pada basini komoditas belum neraca komoditas, gula tebu lainnya ditetapkan, hasil kesepakatan laporan realisasi rakernas, dalam hal impor tahun neraca komoditas sebelumnya, dan belum ditetapkan, rencana impor dan dan atau produksi per bulan. data yang tersedia, dalam hal neraca gula kristal mentah komoditas belum selain untuk diolah ditetapkan. menjadi gula kristal putih atau gula kristal penerbitan persetujuan radiasi api p): impor gula kristal data yang tersedia, mentah selain untuk dalam hal neraca diolah menjadi gula komoditas belum kristal putih atau gula ditetapkan, dan kristal radiasi api p) surat pernyataan berdasarkan: yang mencantumkan |a. neraca komoditas, kapasitas produksi atau industri berbahan data yang tersedia, baku gula kristal dalam hal neraca mentah. komoditas belum ditetapkan. jawa demam semata memanen pala. gula kristal mentah impor gula kristal api p dengan fasilitas mentah raw sugar) kite atau api p hanya dapat dilakukan kawasan berikat): oleh: surat keputusan importir pemilik kementerian yang api p: dan menyelenggarakan importir pemilik urusan pemerintahan api p yang bidang keuangan mendapatkan tentang pemberian fasilitas kemudahan fasilitas kite atau impor tujuan penetapan kb, ekspor kite) atau surat pernyataan yang berada yang menyatakan kawasan berikat tidak memasukkan kb). gula kristal mentah yang diimpor masa berlaku gula pasar dalam negeri kristal mentah api p) dan akan paling lama (satu) menggunakannya tahun taklim. sebagai bahan baku produksi sendiri, dan masa berlaku gula pemberitahuan kristal mentah api p ekspor barang peb) dengan fasilitas kite atas produk yang atau api p kawasan menggunakan gula berikat) paling lama impor sebagai bahan (satu) tahun taklim. baku bagi importir yang telah masa berlaku mendapatkan perubahan gula sebelumnya. kristal mentah selama sisa masa berlaku gula kristal mentah. jewmatas demam temannya meramal ant, perubahan gula kristal mentah: perpanjangan gula dalam hal perubahan kristal mentah hanya identitas importir: dapat diajukan dalam gula kristal hal: mentah yang masih barang telah dimuat berlaku, dan pada alat angkut, dokumen yang dan mengalami terjadi perubahan. keterlambatan kedatangan barang dalam hal perubahan yang diakibatkan pos tarif hs, uraian, oleh keadaan jumlah dan satuan tertentu, antara barang, negara asal, lain: bencana alam dan atau pelabuhan dan gangguan tujuan impor: teknis sarana gula kristal pengangkut. mentah yang masih berlaku, dan perpanjangan gula data yang tersedia, kristal mentah hanya dalam hal neraca dapat dilakukan komoditas belum (satu) kali. ditetapkan dan atau neraca komoditas masa berlaku dalam hal neraca perpanjangan gula komoditas telah kristal mentah paling ditetapkan. lama (tiga puluh) hari. perpanjangan gula kristal mentah: importir pemilik gula kristal mentah untuk gula kristal diolah menjadi gula post ros artis | ) uraian baring persyaratan | ) keterangan (rr (rt jus pedas, mentah yang masih kristal putih api p) berlaku, wajib menyampaikan surat pernyataan laporan realisasi yang menjelaskan distribusi barang hasil alasan perpanjangan, olahan atau hasil laporan realisasi produksi. impor, dan bill lading b l) atau airway bill awb). kimiawi, dalam bentuk padat. api p): impor berdasarkan: t komoditas belur komoditas telah komoditas belum komoditas telah (ex gula dimurnikan dengan ditetapkan: ditetapkan: atau cuma laporan realisasi data yang tersedia, impor tahun dalam hal neraca sebelumnya dan komoditas belum rencana impor bagi ditetapkan. importir yang telah mendapatkan pi, dan impor gula kristal rencana impor dan radiasi hanya dapat produksi per bulan. dilakukan oleh: importir pemilik api p, dan gula kristal radiasi importir pemilik api p dengan fasilitas api p yang kite atau api p mendapatkan kawasan berikat): fasilitas surat keputusan dari kemudahan impor kementerian yang tujuan ekspor menyelenggarakan kite) atau yang jembatan| nba mean sms (mr ala urusan pemerintahan berada kawasan bidang keuangan berikat kb). tentang pemberian fasilitas kite atau masa berlaku gula penetapan kb, kristal radiasi api p) surat pernyataan paling lama (satu) yang menyatakan tahun taklim. tidak memasukkan gula kristal radiasi yang diimpor masa berlaku gula pasar dalam negeri kristal radiasi api p dan akan dengan fasilitas kite menggunakannya atau api p kawasan sebagai bahan baku berikat) paling lama produksi sendiri, dan (satu) tahun taklim. pemberitahuan ekspor barang peb) masa berlaku atas produk yang perubahan gula menggunakan gula kristal radiasi impor sebagai bahan selama sisa masa baku bagi importir berlaku gula kristal yang telah radiasi. mendapatkan gula sebelumnya. perpanjangan gula kristal radiasi hanya dapat diajukan dalam perubahan gula hal: kristal radiasi barang telah dalam hal perubahan dimuat pada alat identitas importir: angkut, dan gula kristal terjadi radiasi yang masih keterlambatan berlaku, dan kedatangan barang |rostrata| uraian baru o ) | persyaratan keterangan) aus merger dokumen yang yang diakibatkan mengalami oleh keadaan perubahan. tertentu, antara lain: bencana alam dalam hal perubahan dan gangguan pos tarif hs, uraian, teknis sarana jumlah dan satuan pengangkut. barang, negara asal, dan atau pelabuhan tujuan impor: perpanjangan gula gula kristal kristal radiasi hanya radiasi yang masih dapat dilakukan berlaku,radiasi paling neraca komoditas lama (tiga puluh) dalam hal neraca hari. komoditas telah ditetapkan. perpanjangan gula kristal radiasi: gula kristal radiasi yang masih berlaku, surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan, laporan realisasi post ros artis | ) uraian baring persyaratan keterangan (rr (rt jus per, impor, dan bill lading b l) atau airway bill awb). kimiawi, dalam bentuk padat. bumn pemilik api u): impor berdasarkan: (lain lain surat penugasandari |a. neraca komoditas bah dengan menteri yang dalam hal neraca ung kam anan cuma antara menyelenggarakan komoditas telah ahan perasa atau pewarna urusan pemerintahan ditetapkan, atau noto tanda dibidangbadan |b. datayangtersedi, (ex lain lain dengan usaha milik negara, dalam hal neraca cuma antara dan komoditas belum rencana impor per ditetapkan. bulan yang dilengkapi dengan rencana impor gula kristal distribusi yang putih hanya dapat memuat: jumlah, dilakukan oleh bumn wilayah, dan nama pemilik api u dan distributor berusaha berdasarkan hasil an. kesepakatan rapat koordinasi terbatas perubahan gula yang dikoordinasikan kristal putih bumn oleh menteri yang pemilik api u): menyelenggarakan koordinasi, dalam hal perubahan sinkronisasi, dan identitas importir: pengendalian urusan gula kristal putih kementerian dalam bumn pemilik api u) penyelenggaraan yang masih berlaku, pemerintahan bidang post ros artis | ) uraian baring persyaratan keterangan (rr (rt jus peer, dan perekonomian. dokumen yang mengalami masa berlaku gula perubahan. kristal putih bumn pemilik api u) paling lama (satu) tahun alam hal perubahan taklim. negara asal, dan atau pelabuhan tujuan impor: masa berlaku gula kristal putih perubahan gula bumn pemilik api u) kristal putih bumn yang masih berlaku, pemilik api u) selama dan sisa masa berlaku data yang tersedia, gula kristal putih dalam hal neraca bumn pemilik api u). komoditas belum ditetapkan dan atau perpanjangan gula neraca komoditas kristal putih bumn dalam hal neraca pemilik api u)hanya komoditas telah dapat diajukan dalam ditetapkan. hal: barang telah dimuat pada alat angkut, dan dalam hal perubahan terjadi pos tarif hs, uraian, keterlambatan jumlah dan atau satuan kedatangan barang barang impor: yang diakibatkan gula kristal putih oleh keadaan bumn pemilik api u) tertentu, antara yang masih berlaku: lain: bencana alam perubahan surat dan gangguan teknis sarana jeemataa| nba mayan sman (mm ala penugasan dari pengangkut. menteri yang menyelenggarakan perpanjangan gula urusan pemerintahan kristal putih bumn bidang badan pemilik api u) hanya usaha milik negara, dapat dilakukanputih bumn neraca komoditas pemilik api u) paling dalam hal neraca lama (tiga puluh) komoditas telah hari. ditetapkan. importir pemilik gula perpanjangan gula kristal putih api u) kristal putih bumn wajib menyampaikan pemilik api u): laporan alias distribusi barang yang gula kristal putih diimpor.x. produk kehutanan goo kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, produk kehutanan penerbitan persetujuan ikatan cabang atau bentuk semacam itu, kayu api p atau api u): impor berdasarkan: dalam bentuk keping atau pecahan kayu: serbuk deklarasi impor, neraca komoditas gergaji dan sisa serta skrip kayu, aglomerasi dan atau dalam hal neraca berbentuk log, briket, pelet atau bentuk neraca komoditas komoditas telah semacam itu maupun tidak aglomerasi dalam hal telah ditetapkan, atau kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, ikatan ditetapkan. data yang tersedia, atau cabang atau dalam bentuk semacam itu: dalam hal merasa komoditas belum pohon jenis konifera produk kehutanan ditetapkan. pohon selain jenis konifera barang contoh api kayu dalam bentuk keping atau pecahan: p): deklarasi impor adalah pohon jenis konifera deklarasi impor surat pernyataan dari barang contoh, importir yang pohon selain jenis konifera dan atau menyatakan produk tea dna kayu kasar, dihilangkan kulit atau kayu neraca komoditas kehutanan yang akan gunanya maupun tidak, atau dibentuk bujur dalam hal telah diimpor sesuai dengan sangkar secara kasar. ditetapkan. hasil pelaksanaan uji diawetkan dengan cat, zat warna, merosot atau tuntas due diligence) bahan pengawet lainnya: perubahan produk ang dilakukan oleh perubahan roda kementerian yang pohon jenis konifera kehutanan api p menyelenggarakan ann bulk, salon, dan vencer log atau api u) atau urusan pemerintahan kan des dea produk kehutanan idanglingkungan ta203. pohon selain jenis konifera: barang contoh api hidup dan kehutanan. bulk, salon, pj: produk kehutanan in dalam hal perubahan memuat paling sedikit dari pinus pinus spp.), dengan ukuran produk nib dan identitas penampang silang terkecil berukuran atau kehutanan api p importir lebih atau api u) atau pos tarif hs, bulk, salon, dan vencer produk kehutanan |c. jenis uraian lain lain barang contoh barang, | lainlain apipjyangmasih |d. jumlah barangan dari pinus pinus spp.), lain lain: berlaku: dan satuan barang: ata dokumen yang negara asal, bulk, salon, dan vencer log mengalami negara ekspor: kan des dea perubahan. negaraproduseny dari fir abies spp.) dan spruce picea spp.), pelabuhan tujuan, dengan ukuran penampang silang terkecil tanggal mulai dalam hal perubahan berukuran atau lebih pos tarif hs, uraian, berlaku, dan bulk, salon, dan vencer log jumlah dan satuan tanggal berakhir. ian lain lain barang, negara asal, masa berlaku produk dari fir abies spp.) dan spruce picea spp.), lain negara ekspor, negara kehutanan api p atau lain: produsen, dan atau pelabuhan tujuan api u) paling lama bulk, salon, dan vencer log impor: (satu) tahun taklim. dana dan produk kehutanan produk kehutanan tan ben lain lain, dengan ukuran penampang silang api p atau api u): barang contoh api p) terkecil berukuran atau lebih duk berlaku paling lama bulk, salon, dan vencer log produk ta93 kehutanan api p (dua) bulan dan hanya ann del kehutanan pep gapatdiganakan untuk masih berlaku, satu) kali dna bulk, salon, dan vencer log deklarasi impor, pengiriman. kan des dea indian neraca komoditas masa berlaku kejut api p moe peranti merah tua, meranti merah muda dan ditetapkan. palu) atau yan bro ppp bulk, salon dan vencer log kehutanan barang kan des produk kehutanan contoh apps selama sisa masa berlaku oat oo. barang contoh api (produk kehutanan loo bulk, salon dan vencer log api p atau api u) atau kan des dea kane apt parang contoh apel. contoh api p) bulk, salon dan vencer log yang masih perpanjangan produk daa tsi berlaku, kehutanan api atau in bima pekarangan palu) atau produk pep dari barang contoh, dan kehutanan barang dari quercus spp): perubahan neraca contoh apl p) hanya bulk, salon dan vencer log komoditas dalam dapat diajukan dalam elia hal telah hal: lain lain ditetapkan. barang telah dari beech bagus spp.), dengan ukuran dimuat pada alat penampang silang terkecil berukuran atau perpanjangan angkut, dan lebih produk kehutanan terjadi bulk, salon dan vencer log api p atau api u) keterlambatan dna atau produk kedatangan barang dari beech bagus spp.), lain lain: kehutanan barang yang diakibatkan ppp baik, salon dan vencer! anu dainiai produk kan bombai bee app jainbencanaalam dari birch betul spp.), dengan ukuran atau api u) atau dan gangguan penampang silang terkecil berukuran atau produk kehutanan teknis sarana lebih barang contoh pengangkut. bulk, salon dan vencer log api p) yang masih dana dan perpanjangan produk bah surat pernyataan kehutanan api p atau dari birch betul spp.), lain lain: bulk, salon dan vencer log yang menjelaskan api u) atau produk kan des f108: alasan, kehutanan barang dari poplar dan aspen populis spp.): perpanjangan, contoh api p) hanya pop pp ): laporan realisasi dapat dilakukan tea bulk, salon dan vencer log impor: dan (satu) kali. kan des dea bill lading b w) dariku putih eukaliptus spp.): atau airway bill masa berlaku ayu poin bucluptus pp) mad prosa bulk, salon dan vencer log kehutanan api atau barang plus atau produk komplementer, kehutanan barang nan bea ben bulk, salon dan vencer log ian keperluan tes pasar, lama (tiga puluh) dan atau barang hari. kayu simpai, galah belahan, piles, tiang pancang untuk pelayanan dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak purna jual: masa berlaku barang digergaji memanjang, tongkat kayu, dipotong importir pemilik api komplementer, barang secara kasar tetapi tidak disebut, dibengkokkan untuk keperluan tes atau dikerjakan secara lain, cocok untuk izin usaha industri pasar, dan atau pembuatan tongkat jalan, payung, gagang iui): barang untuk perkakas atau sejenisnya: kepingan kayu dan bukti hubungan pelayanan purna jual sejenisnya. istimewa dengan paling lama (satu) pohon jenis konifera perusahaan luar tahun taklim. pohon selain jenis konifera: negeri, untuk pohonselainjenis konifera: ' ) | mor barang ben kepingan kayu manufaktur dea sebagai barang bantalan (cross tie) rel kereta api atau trem dari komplementer, dan kayu. data yang tersedia, dalam hal neraca tidak diresapi komoditas belum dan pohon jenis konifera ditetapkan. kan des pohon selain jenis konifera kan des ama pohon jenis konifera pohon selain jenis konifera kan des deperson jenis kontra aorta dar pinus minus spp dan digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut motto dari fir abies spp.) dan spruce picea spp.) dari s p f (spruce picea spp.), pinus (pinus spp.) dan fir abies spp.)) dari het fir western sherlock tsuka heterophylla) dan fir abies spp.)) men kaos, digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut ari kaya tropis mahogany swietenia spp.): kena dikecam, ampelas atau end joined dana dan viola, imbuhan dan balsa: kata org lanjut ben abdi meranti bakau: meranti merah tua atau meranti merah muda: digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut dikecam, ampelas atau end joined lain lain meranti bakau: nan mean kuning dan meranti kuning dan alan: lanjut esa lanjut semata mata semau woman ala: amors mak pamor29 jataimda tatang dueraspp lanjut mur (nyobatanops spp ti lanjut lanjut ena perocamus spp lanjut kan kan raman (oonystjus spp dikecam, ampelas atau end joined del hee bata sora spp) digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut dikecam, ampelas atau end joined des emang digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut dikecam, ampelas atau end joined del lain lain amaalbanisemata mata semua mama katarak: aga daaaouasap lanjut angga dari been tampah amors darimaple oerspp3 toe jantra darteherny primus spp amors darah prasinus spp perp jaaorse darbireh( betulaspp perp jago7o7 daripoplardan aspen populis spp) ars3 dikecam, ampelas atau end joined kan des dea: bobotea lain lain meranti merah tua, meranti merah muda dan meranti bakau osn slat pensil dari kayu belitung lembaran vencer bagian permukaan lembaran vencer bagian permukatpp dari kayu topik heeegg (wa dna papan partikel papan oriented strand osb) ptber dengan kepadatan sedang mdf dengan ketebalan tidak melebihi kan des dengan ketebalan melebihi tapi tidak melebihi dengan ketebalan melebihi dna |. bini oo dan dengan kepadatan melebihi g cm3 kan des dea dengan kepadatan melebihi g cm3 tapi tidak melebihi g cm3 dengan kepadatan tidak melebihi g cm3 kan des dea kayu lapis, panel vencer dan kayu didominasi semacam itu.nominated rendered sumber evil) dengan paling tidak satu lapisan luar dari jati elang cordengan paling tidak satu lapisan luar dari jatikayu dipadatkan, berbentuk blok, pelat, strip atau profil. bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin atau benda semacam itu. iai00 dariku modis dan dpeti, kotak, kuat, drum dan pengemas yang semacam itu, gelendong kabel palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya, kerah paletlain lain vpboot tree atau shoe tree, dari kayu. merebut bot atau sepatujendela prancis dan kliennya dari kayu tropis pintu dan kliennya serta ambang pintu goa put sampai dengan rakitan panci penutuptantar put pour engineered sie tmp! pasat guelamnares ember lala: roro lain lain berasal dari kayu clt atau x lam) ppt her ken easnkas esa iii kayu her 1a420, perabotan dari kayu yang tidak termasuk bab kan eosm barang isinya dari kaya. berasal dar kaya kelas, cop dan robin, gulungan benang jahit dan sejenisnya batang korek api pasak atau paku kayu untuk alas kaki dana dan stik permen, stik krim dan sendok krim kan des kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya, dan bagiannya tusuk gigi tes besi 00an oo ben manik manik untuk doa kan des ermaattus untuk barang persyaratan keterangan jus perak pembuatan joss sticks pop aro2 putpkayu kimia, disolvinggrade pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain ade tidak dikelantang: pohon jenis konifera pohon selain jenis konifera semi keantangatan dikenang area pulp kaya kimia, sulit, selain dissolving grade sakdiktantang semi kelautan atan dikelamtang ppt kan proses pembuatan pulp secara mekanik dan4802. kertas dan kertas karton berasal dari kayu buatadalam bentuk gulungan berasal dari kayu dengan lebar tidak lebih dari atautpt jasogao wallpaper baseg m2: kata carbonising base paper, dengan berat kurang dari m2earbonishing base paper tanya.base paper dari jenis yang berasal dari kayu digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper dari jenis yang digunakan berasal dari kayuempat persegi panjangberasal dari kayu multi lapis berasa dar kayu beratnya m2? atau lebih tetapi tidak lebih dari g m2, dalam gulungan: kertas hias dan kertas karton hias dengan lebar tidak berasal dari kayu melebihi isa base paper dari jenis yang berasal dari kayu digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper base paper dari jenis yang berasal dari kayu15 berasal dari kayu kertas multi lapis berasal dari kayu ian berasal dri kayu beratnya g m? atau lebih tetapi tidak lebih dari g m2dalam lembaran empat berasal dari kayu persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak melebihi dalam keadaan tidak terlipat fsodalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) dan dalam keadaan tidak dilipat berasal dari kayu kertas multi lapis berasal dari kayu dana dan berasal dari kayu lain lain, beratnya g m2 atau lebih tetapi tidak lebih dari g m2 dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya: dengan sisi tidak melebihi berasal dari kayu dalam keadaan tidak dilipat berasal dari kayu kertas multi lapis berasal dari kayu ian berasal dari kayu beratnya lebih dari g m2: dalam gulungan dengan berasal dari kayugulungan dengan berasal dari kayugari kayu |. abaindain oo dan beratnya lebih dari berasal dari kayu g m? tetapi kurang dari berasal dar kayu kan kadengan lebar tidak berasal dari kayu melebihi kaos berasal dar kayu base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper beratnya lebih dari berasal dari kayu g m2 tetapi kurang dari g m2 berasal darberasal dari kaya kertas multi lapis berasal dari kayu kan des peta beratnya lebih dari berasal dari kayu g m? tetapi kurang dari berasal dari kayu, berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi atau kurang dan sisi lainnya atau kurang dalam keadaan tidak dilipat beratnya lebih dari berasal dari kayu g m2 tetapi kurang dari g m2 kertas hias dan kertas karton hias lainnya beratnya lebih dari berasal dari kayu g m2 tetapi kurang dari g m2 dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnyadaa beratnya lebih dari berasal dari kayu m2? tetapi kurang dari r0tnya lebih dari berasal dari kayu g m2 tetapi kurang dari a02 berasal dari kayuex4803. dari gumpalan selulosa atau berasal dari kayu dari web dari serat selulosa fb03 berasal dari kayunan ben tidak dikelantang berasal dari kayu kan des dea berasal dari kayu emas kraft untuk kantong: jasmani tidak dikelantang: dan dan dari jenis yang digunakan berasal dari kayu untuk pembuatan kantong semen berasal dari kayu dan dari jenis yang digunakan berasal dari kayu untuk pembuatan kantong semen berasal dar kayu kanan kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat g m? atau kurang: resort tidak ditantang kertas kraft insulator berasal dari kayu electrical gradesandpaper base paper berasal dari kayu ex4804. dari jenis yang digunakan berasal dari kayu untuk membuat karung semen berasal dari kayu asia39kertas dan kertas karton berasal dari kayu darilebih dari g m? tetapi kurang dari m2: ejaan mak kentang |ex4804. kertas kraft insulator berasal dari kayu electrical grade a10 berasal dari kayu iklarton dari berasal dari kayu jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan k1801a7s0 berasal dar kayu kai kanan lain lain:g m? atau lebih: tidak dikelantang: kertas kraft insulator berasal dari kayu electrical grade, pressboard dengan berat berasal dari kayu g m? atau lebih denganberasal dari kaya karton dari berasal dari kayu jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan lain lain berasal dari kayu soal9remas beratus kertas beralur semi kimia berasal dari kayu kertas beralur jerami berasal dari kayu dengan berat lebih dari berasal dari kayu g m? tapi kurang dari m2? berasal dari kayu hee desainer (karton biner daur ulang beratnya g m? atau berasal dari kayu kurang beratnya lebih dari g m2: kata 1ex4805. dengan berat kurang dari berasal dari kayu m2? berasal dari kaya kertas bungkus sulfit: kata |ex4805. kertas diwarnai dari jenis berasal dari kayu yang digunakan untuk pembungkus kotak korek api |ex4805. lain lain berasal dari kayu kertas dan kertas karton berasal dari kayu saring kertas dan kertas karton berasal dari kayu gempa ama beratnya g m? atau kurang: kertas dari jenis yang berasal dari kayuberasal dari kayu mak pembuatan yosspaper berasal dari kayu beratnya lebih dari g m? tetapi kurang dari m2: kertas dan kertas karton berasal dari kayu multi lapis berasal dari kayu beratnya g m? atau lebih: kertas dan kertas karton berasal dari kayu multi lapis plotting paper berasal dari kayu ian berasal dari kayuberasal dari kayu kertas tahan lemak berasal dari kayu kan des dea kertas kali berasal dari kayu dana dan kertas glasir dan kertas berasal dari kayu transparan dikalahkan atau kertas bening lainnya kertas komposit dan kertas berasal dari kayu1ex4808. kertas dan kertas karton berasal dari kayu bergelombang, dilubangi maupun tidak kertas kraft, dikisahkan atau berasal dari kayu dikejutkan, ditembus atau dilubangi maupun tidak ben dikisahkan atau berasal dari kayu dikejutkan embodied paper berasal dari kayu dana dan berasal dari kayukertas self copy berasal dari kayu kan des dea aso31s0 1ex4809. kertas karbon dan kertas berasal dari kayu kopi semacam itu berasal dar kayu cetanas dalam gulungan dicetak, dari jenis yang berasal dari kayu digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dengan lebar atau kurang amis berasal dari kayu oto |ex dengan lebar berasal dari kayu atau kurang berasal dar kayuyang sisinya tidak ada yang melebihi lia oo yang sisinya tidak ada berasal dari kayu yang melebihi kabtotas5 berasal dar kayu kai kanan jadi9 dicetak, dari jenis yang berasal dari kayu digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dengan sisi tidak melebihi dalam keadaan tidak dilipat: says beast dar tarikertas dengan lapisan tipis: katagari kayu asdan kertas karton tatnnyai fasis utopis dalam gulungan dengan berasal dari kayudari kayu as1o9g dalam gulungan dengan berasal dari kayuet1.1o20 berasal dar kayu kertas dan kertas karton diberi getah atau berserikat: saaddhesive: ben dalam gulungan dengan berasal dari kayu kan des pos tarif uraian barang persyaratan keterangan post bordertas0 berasal dari kayu berasal dari kayu ikladikelantang, beratnya lebih dari g m2: katberasal dari kayu eb first. berasal dari kayu aan dna kst berasal dai kayu ast.st. berasal dari kayu awan dna kertas dan kertas karton berasal dari kayu00an oo dan penutup lantai terbuat berasal dari kayujaan oo dan abi. cod1 berasal dar kaya kai kanana112021 berasal dari kayu kertas marble berasal dari kayu kan des dea berasal dari kayu ama berasal dari kayu kertas marble berasal dari kayu ian lain lain, gumpalan berasal dari kayu selulosa dan web dari serat selulosa kista3059 berasal dari kayu blok, lempengan dan pelat berasal dari kayuberasal dari kayu tabung dalam gulungan dengan berasal dari kayu lebar tidak melebihi cigarette tipping paper berasal dari kayu kan des dea esainya tidakdlapisi? dan tobacco wrapping paper berasal dari kayu kan des plug wrap paper yang berasal dari kayu memiliki porositas lebih dari cm3 (min .cm?) unit pos tarif uraian barang persyaratan keterangan post border permeabilitas udara forest plug wrap paper lainnya berasal dari kayu kan des dea berasal dari kayu aman apa tobacco wrapping paper berasal dari kayu kan des dea plug wrap paper berasal dari kayu ian berasal dari kayu daa dalam gulungan dengan berasal dari kayu lebar melebihi cm, dilapisi tobacco wrapping paper berasal dari kayu cigarette tipping paper berasal dari kayu ex381350. berasal dari kayu ama tobacco wrapping paper berasal dari kayu berasal dari kayu: dengan lebar tidak berasal dari kayu melebihi |. jabainin oo dan berasal dari kayu dan dan berasal dari kayu texas ta50. berasal dari kayuas1620 kertas seircopy |ex4816. dalam gulungan dengan berasal dari kayu lebar melebihi tetapi tidak melebihi 28tc2090 berasal dari kayu kertas kopi lainnya berasal dari kayu pelat offset berasal dari kayu heat transfer paper berasal dari kayu lain lain, dalam gulungan berasal dari kayu dengan lebar melebihi tetapi tidak melebihi berasal dari kayuberasal dari kayu kan des |ex4817. kartu surat, kartu pos polos berasal dari kayu dan kartu korespondensi |ex4817. kotak, kantong, dompet dan berasal dari kayuberasal dar kayu sapu tangan, tisu pembersih berasal dari kayu atau tisu dan handuk muka jasa3o taplak meja dan serbet taplak meja berasal dari kayu dana dan berasal dari kayu pakaian dan aksesori berasal dari kayu pakaian s0. berasal dari kayu as2p (movie, kelas, cop dam: berasal dari kayu as2so berasa dar kayu cet saring: tes berasal dari kayu tpp gulungan, lembaran dan dial, dicetak untuk aparatus yang merekam sendiri: unta aparatus detto melihat kertas rekam kardiograf berasal dari kayu dana dan berasal dari kayu berasal dari kayu nampan, pinggan, piring, cangkir dan sejenisnya dari kertas atau kertas karton: te23:g3. berasal dari kayu barang dibentuk atau berasal dari kayu dipres dari pulp span pos tarif uraian barang persyaratan keterangan post border rangka kepompong untuk berasal dari kayu ulat sutra |ex4823. kartu peraga dari jenis berasal dari kayu1ex4823. kertas karton dilapisi berasal dari kayu polietilena die cut dari jenis yang digunakan untuk pembuatan mangkuk kertas |ex4823. set selongsong kertas dari berasal dari kayu jenis yang: berat g m? atau berasal dari kayu kurang berasal dari kayu punches jaguar card berasal dari kayu kipas dan handscreen berasal dari kayu aaa berasal dari kayu gumpalan selulosa web berasal dari kayu serat selulosa, diwarnai atau marble keseluruhannya tan dna penutup lantai terbuat dari berasal dari kayu kertas atau kertas karton 1ex4823. lain lain, dipotong menjadi berasal dari kayu berbentuk selain bentuk persegi panjang atau bujur sangkar berasal dar kayulain lain: dengan sandaran dan atau dudukan yang terbuat dari rotan kan kan says perabotan isin dam bagiannya.: fume cupboard ppt bagian oo dan post bangunan prapabrikasi ben ukiran, cetakan dan litograf asli |ex9702. berumur lebih dari berasal dari kayu tahun bawang putih bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang putih api p penerbitan persetujuan bawang bakung peran dan sayuran sejenis atau api u): impor berdasarkan: lainnya, segar atau dingin. data yang tersedia, neraca komoditas bawang putih: dalam hal neraca dalam hal neraca komoditas belum komoditas telah ditetapkan: ditetapkan: atau surat keterangan ketentuan dan data mengenai yang tersedia, dalam kemampuan dan hal neraca kelayakan tempat komoditas belum penyimpanan dan ditetapkan. alat transportasi, bukti penguasaan data yang tersedia alat transportasi antara lain dapat dibuktikan dengan berupa: dokumen kepemilikan sertifikat good alat transportasi agricultural practices dan atau surat gap) dan statement enam ondamemmg memata memesan ralat, perjanjian sewa letter, menyewa yang dibuat rencana distribusi hadapan notaris untuk api u, akta notaris) yang dan atau terdaftar sesuai rencana produksi ketentuan peraturan untuk api p. perundang undangan, dan impor bawang putih bukti penguasaan yang dilakukan oleh atas gudang bumn pemilik api u berpendingin (cold berdasarkan hasil storage) dibuktikan kesepakatan rapat dengan dokumen koordinasi terbatas kepemilikan gudang yang dikoordinasikan dan atau surat oleh menteri yang perjanjian sewa menyelenggarakan menyewa yang dibuat koordinasi, hadapan notaris sinkronisasi, dan akta notaris) yang pengendalian urusan terdaftar sesuai kementerian dalam ketentuan peraturan penyelenggaraan perundang pemerintahan bidang undangan. perekonomian. bawang putih bumn masa berlaku pemilik api u): bawang putih paling surat penugasan dari lama (satu) tahun menteri yang taklim. menyelenggarakan urusan pemerintahan masa berlaku bidang badan perubahan bawang usaha milik negara, putih selama sisa masa dan berlaku bawang post jemaat mama teman memanen pat, data yang tersedia, putih. dalam hal neraca komoditas belum ditetapkan. perubahan bawang putih: dalam hal perubahan identitas importir: bawang putih yang masih berlaku: dan dokumen yang mengalami perubahan. dalam hal perubahan pos tarif hs, uraian, jumlah dan satuan barang, negara asal, dan atau pelabuhan tujuan impor: perubahan bawang putih api p atau api u): bawang putih api atau api u) yang masih berlaku: dan data yang tersedia, dalam hal neraca komoditas belum post teman dome pemeran makanan (nama, ditetapkan, atau perubahan neraca komoditas. perubahan bawang putih bumn pemilik api u): bawang putih bumn pemilik api u) yang masih berlaku, perubahandata yang tersedia, dalam hal neraca komoditas belum ditetapkan, atau perubahan neraca komoditas. xi. produk hortikultura dag (tugas omtntemng penyamun tawanan tran ena |o7. kentang, segarataudingin. ' ' produk hortikultura penerbitan persetujuan toronto jana atau aru: |imporberdasaran) ppp |rontantyms o )o urutan baring persyaratan memerangi rar peer diambil aerea dalampalneraca ton komoditas belum komoditas telah bawang bombay, bawang merah, bawang putih, surat keterangan ketentuan dan data lainnya, segar atau dingin. mengenai yang tersedia, dalam bawangbombay dan bawangmerah: kemampuan dan hal neraca bawang bombay, kelayakan tempat komoditasbeum tpp lainlain penahan dan ditetapkan, lain lain flat transportasi pin bawangmerah: sesuai dengan data yangtersedia wortel, lobak cina, akar bit untuk salad, satisfy, hortikultura, berupa: cleric, lobak dan akar sejenis yang dapat bukti penguasaan sertifikat good dimakan, segar atau dingin. alat transportasi agricultural practices wortel dan lobak cina: sesuai dengan gap) dan statement karakteristik produk letter, hortikultura rencana distribusi diminta: alat transportasi rencana produksi urat untuk api perjanjian sewa pisang, termasuk pisang yang tidak cocok menyewa yang dibuat impor produk dikonsumsi langsung sebagai buah, segar atau hadapan notaris hortikultura yang dikeringkan. akta notaris) yang dilakukan oleh bumn pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung terdaftar sesuai pemilik api u ang beban saba! undangan, dan koordinasi terbatas bukti penguasaan yang dikoordinasikan lainlain: atas gudang oleh menteri yang tee menata asap (mmm kala, lady's finger banana berpendingin (cold menyelenggarakan pin pisang cavendish musa acuminata) storage) sesuai koordinasi, dengan karakteristik sinkronisasi, dan pisang chestnut (persilangan musa acuminata produknya pengendalian urusan dengan musa balbisiana, kultivar berangan) dibuktikan dengan kementerian dalam dokumen kepemilikan penyelenggaraan korma, buah ara, nanas, alpukat, jambu, gudang dan atau pemerintahan bidang mangga dan manggis, segar atau dikeringkan. surat perjanjian perekonomian. dibuat hadapan dibuat hadapan importir api p) dapat jambu, mangga dan manggis: notaris akta notaris) memperdagangkan panggang terdaftar sesuai dan atau 0eo1: ketentuan peraturan memindahtanyankan (pu undangan. yang diimpor importir api p lain, von buah jeruk, segar atau dikeringkan produk hortikultura dalam hal: orange: bumn pemilik api u): mesin produksi kakranugasan dari mengalami menteri yang kerusakan berat mandarin (termasuk pangeran dan saksama), menyelenggarakan sehingga tidak clementine, walking dan buah jeruk hibrida urusan pemerintahan dapat digunakan, semacamnya. bidang badan yang dibuktikan mandarin (termasuk pangeran dan saksama) usaha milik negara, dengan surat dea yang tersedia sea san dar data yang tersedia, surveyor yang dalam hal neraca menyebutkan mesin grapefruit, termasuk polo komoditas belum produksi mengalami lemon citrus lemon, citrus diminum) dan limau ditetapkan. kerusakan citrus aurantifolia, citrus latifolia): berat dan faktor lemon citrus lion, citrus diminum) penyebabnya, atau mesin produksi limau citrus aurantifolia, citrus latifolia) post pranala pemeran wanna (ia pn, perubahan produk langgang anggur, segar atau dikeringkan. hortikultura: dibuktikan dengan kehilangan daa dona dalam hal perubahan kehilangan dari melon (termasuk semangka) dan pepaya identitas importir: kepolisian negara (papaya), segar. produk republik indonesia. poo melon (termasuk semangka): melon (termasuk semangka): hortikultura yang sebelum dokumen yang dagang dan dokumen yang memperdagangkan san) daratan ngan pel, pir dan glance, segar perubahan. menindahtangankan tpp kepada sio buah lainnya, segar. bean mohan. importir( apl lainnya, jumlah dan satuan importir app) harus (pn menyampaikan lain lain: barang, negara asal, keng: suci dan atau pelabuhan pernyataan mandiri lengkung, termasuk mata kucing kutukan impor (self declaration) secara lainlain: elektronik perubahan produk melalu laman lada dari genus piper, buah dari genus hortikultura api p ag.go.id dengan caesium atau dari genus diminta yang atau api u): isa nina dikeringkan atau dihancurkan atau ditumbuk. produk buah dari genus caps dari hortikultura api p picu atau dari genus atau api u) yan hortikultura, dan diminta: masih berl aa. a.n surat keterangan dikeringkan, tidak dihancurkan atau data yang verse dia dari surveyor yang ditumbuk: dalam hal neraca menyebutkan mesin cabai (buah dari genus caesium) komoditas belum produksi mengalami ditetapkan, atau kerusakan berat perubahan neraca takut komoditas. penyebabnya, atau surat keterangan portant7as| oo ) uraian barang persyaratan keterangan |ar jus pagar, perubahan produk kehilangan dari hortikultura bumn kepolisian negara pemilik api u): republik indonesia. ll. produk bumn masa berlaku produk hortikultura paling pemilik api u) yang masih berlaku: lama (satu) tahun perubahan surat taklim. penugasan dari dalam hal produk menteri yang hortikultura diterbitkan menyelenggarakan dengan masa berlaku urusan pemerintahan sampai dengan bidang badan desember, impor usaha milik negara, produk hortikultura dan masih dapat dilakukan data yang tersedia, dengan ketentuan: dalam hal neraca produk hortikultura komoditas belum telah dimuat dalam ditetapkan, atau alat angkut dari perubahan neraca negara asal paling komoditas. lambat tanggal desember tahun perpanjangan produk berjalan, dan hortikultura: harus sudah tiba produk pelabuhan tujuan hortikultura yang paling lambat masih berlaku yang (enam puluh) hari masih berlaku, kalender, dibuktikan surat pernyataan dengan dokumen yang menjelaskan pabean berupa alasan perpanjangan, manifest bc. laporan realisasi impor, dan (ro postantas oo ) uraian barang persyaratan keterangan |ar (us peron, bill lading b l) masa berlaku atau airway bill perubahan produk awb). hortikultura selama sisa masa berlaku produk hortikultura. perpanjangan produk hortikultura hanya dapaproduk hortikultura hanya dapat dilakukan (satu) kali. masa berlaku perpanjangan produk hortikultura paling lama (tiga puluh) hari. xii. calon induk, induk, benih ikan, dan atau inti mutiara dae ormas umtmbaang perjamuan kemhan tran (ri pb) force (eistanghiduptatanya ( calon induk induk, penerbitan persen binatang melata (termasuk hanya untuk benih ikan, dan atau impor berdasarkan: ular dan penyu) calon induk, inti mutiara api p atau neraca komoditas induk dan benih api u): dalam hal neraca untuk rekomendasi dari komoditas telah pembudidayaan kementerian yang ditetapkan, atau menyelenggarakan data yang tersedia, |eao1 |ikamhidup. rusak bidang dalaman neraka | ikanhias:s ' kelautandanperikanan, komoditasbelum fosfat ditawan dan atau ditayang tetapkan.) ppp ih: tersedia, dalam hal neraca komoditas belum masaberlaku calon oo. janbaindainh ditetapkan. induk, induk, benih koi cyprus carpio) hanya untuk ikan, dan atau inti calon induk, perubahan calon mutiara api p atau induk dan benih induk, induk, benih api u): untuk ikan, dan atau inti paling lama (satu) pembudidayaan mutiara api p atau tahun taklim, ikan mas koki crassus hanya untuk api u): dalam hal neraca auratus) calon induk, dalam hal perubahan komoditas telah induk dan benih identitas importir: ditetapkan: atau untuk calon induk, sesuai masa pembudidayaan induk, benih ikan, berlaku ikan cupang aduan beta hanya untuk dan atau inti mutiara rekor mendaki atau splendens) calon induk, api p atau api u) paling lama (satu) induk dan benih yang masih berlaku, tahun taklim, untuk dan dalam hal neraca pembudidayaan dokumen yang komoditas belum mengalami ditetapkan. calon induk, ema mmm terma semen (men aa, formosus) induk dan benih dalam hal perubahan dalam hal negara asal untuk pos tarif hs, uraian, pemasukan bukan pembudidayaan jumlah dan satuan negara anggota lain hain hanya untuk barang, negara asal, office international des calon induk, dan atau pelabuhan epizooties oie) world induk dan benih tujuan impor: organisation for animal untuk health, calon induk, pembudidayaan galon induk, para benih ikan, nan induk, beni an, an atau inti mutiara lainlain: dan atau inti mutiara api patauapu) api atau api u) |hanyadapatdigunakan '|v lain lain hanya untuk yang masih berlaku untuk (satu) kali calon induk, yang masih berlaku, pemasukan. induk dan benih surat pernyataan untuk yang menjelaskan masa berlaku pembudidayaan alasan perubahan, perubahan calon ikan hidup lainnya: dan induk, induk, benih trout salmon trutta, hanya untuk rekomendasi ikan, jek oncorhynchus kiss, calon induk, menyelenggarakan api u) selama sisa oncorhynchus clarki, induk dan benih urusan bidang masa berlaku calon oncorhynchus bonita, untuk kelautan dan induk, induk, benih oncorhynchus gila, pembudidayaan perikanan, data ikan, dan atau inti oncorhynchus apache dan tersedia tersedia, mutiara api p atau oncorhynchus chrysogaster) dalam hal neraca api u). sidat anguilla spp.) hanya untuk komoditas belum calon induk, ditetapkan, dan atau perpanjangan calon induk dan benih neraca komoditas induk, induk, benih untuk dalam hal neraca ikan, dan atau inti pembudidayaan komoditas telah mutiara api p atau ikan mas cyprus spp., crassus spp., ditetapkan api u) hanya dapat ctenopharyngodon idealis, hypophthalmichthys diajukan dalam hal: spp., cirrhatus spp., mylopharyngodon piceus, barang telah post |searah temuan merana (rn |ir raja carla carla, label spp., osteochilus hasselti, perpanjangan calon dimuat pada alat leptobarbus howdeni, megalobrama spp.) induk, induk, benih angkut, dan cyprus spp., crassus spp., ikan, dan atau inti terjadi ctenopharyngodon idealis, hypophthalmichthys mutiara api p atau keterlambatan spp., cirrhatus spp., mylopharyngodon piceus: apu: lon induk kedatangan barang alon induk, yang diakibatkan bibit, selain benih ikan induk, benih ikan, oleh keadaan des dan atau inti mutiara tertentu,antara ( | lain lain hanya untuk api p atau api u) lain: bencana alam calon induk, yang masih berlaku dan gangguan induk dan benih yang masih berlaku, teknis sarana untuk surat pernyataan pengangkut. pembudidayaan yang menjelaskan carla carla, label spp., osteochilus hasselti, alasan perpanjangan, perpanjangan calon leptobarbus howdeni, megalobrama spp.: laporan realisasi induk, induk, benih impor, dan ikan, dan atau inti bibit, selain benih ikan bill lading b l) mutiara api p atau kenaikan atau airway bill apl u hanya dapat lain lain hanya untuk awb). dilakukan (satu) kali. calon induk, induk dan benih masa berlaku untuk perpanjangan calon pembudidayaan induk, induk, benih tuna sirip biru atlantik dan hanya untuk an, an atau inti mutiara api p atau pasifik thunnus thynnus, calon induk, api u) paling lama thunnusorientalis) induk dan benih (tiga puluh) hari. untuk pembudidayaan tuna sirip biru selatan hanya untuk thunnus maccoyii) calon induk, induk dan benih untuk post pembudidayaan oso13 benih ikan bandeng dan kerapu: kat lain lain hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan semi ian tanya dan ikan mas lainnya, bibit ikan mas lainnya lain lain, bibit bandeng dan kerapu, selain benih ikan bandeng, bibit tea bandeng, lain lain hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan kerapu sunu hanya untuk plectropomus leopard) calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan kerapu macan hanya untuk epinephelus fuscovittatus) salon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan kerapu bebek hanya untuk cromileptes altivelis) calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan kerapu lainnya hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan lain lain, ikan air tawar: tilapia oreocromis spp.) hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan ikan mas lainnya, untuk hanya untuk bibit calon induk,lain lain, ikan air laut hanya untuk calon induk, postkrustasehidup, segar atau dingin:hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan lobster harus spp.): lain lain, hidup hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk ema memakan suma (ea mjunfana, pembudidayaan tl fo20633 kepiting: blue crab callinectes spp.) dan snow crab (kepiting dari keluarga oregoniidae') hidup hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan i lainlain: hidup hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan lobster norwegia hanya untuk nephrops., canton canton)j: lain lain, hidup hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan udang dan udang besar lainnya: kat pos tarif uraian barang persyaratan keterangan post border jab tt udang windu penerus monodon) dan udang tanami liptopenaeus vannamei) maa udang galah macrobrachium rosenbergii) den des anta, kop: udang windu penerus hanya untuk monodon) calon induk, udang tanami induk dan benih liptopenaeus vannamei) untuk did udang galah pembuat daya macrobrachium rosenbergii)hama tell hidup, segar atau dingin: kat hidup hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan kerang dan moluska lainnya dari keluarga pectinidae hidup, segar atau dingin: tea hidup hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan remi ois sp, perma spp hidup, segar atau dingin: kat hidup hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan cumi cumi dan sotong: hidup, segar atau dingin: hidup: cumi cumi sepia hanyasepioteuthis spp.) a29 gurita (octopus spp hidup, segar atau dingin: hidup hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk post pembudidayaan dna |. siput, selain siput laut: hidup, segar atau dingin stromboid coach trombus spp.): hidup hanya untuk calon induk, post induk dan benih untuk pembudidayaan invertebrata air selain krustasea dan moluska,tichopus japonicus, holothurioidea) hidup, segar atau dingin: kat hidup hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayakat hidup hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan ubur ubur rhopilema spp): hidup hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan erna temuan selama tee raja hidup hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaosttotio telur dan sperma lain lain: sponge alami tanaman hidup lainnya (termasuk akarnya), potongan dan cangkok, sulur jamur. jsxzoo lain lain hanya untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaankulit kerang atau tempurung kura kura dikerjakan dan barang daripadanya nukleus mutiara post pos tarif uraian barang persyaratan keterangan border rep xiii. besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya festanrfas o ) uraian barat persyaratan keterangan werder besi atau baja besi atau baja, baja penerbitan persetujuan dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut paduan, dan produk impor berdasarkan: vin selain dicapai panas, dengan pola relief turunannya batan neraca komoditas pertimbangan teknis alam hal neraca dengan ketebalan atau lebih dari kementerian yang komoditas telah ann tes kurang dari urusan pemerintah pertimbangan teknis mengandung karbon atau lebih bidang perindustrian, dari kementerian menurut beratnya dan atau data yang yang anal ena ega akan tgt neraca komoditas urusan pemerintah dna bnn mengandung karbon atau lebih belum ditetapkan: bidang menurut beratnya mill test certificate perindustrian, untuk impor baja dan atau ditayang | ) dengan ketebalan melebihi paduan, dan tersedia, dalam hal ptpn tap surat pernyataan neraca komoditas dengan ketebalan atau lebih tetapi tidak melebihi kesesuaian belum ditetapkan. kebutuhan bahan dengan ketebalan atau lebih tetapi baku bahan pengecualian dari kurang dari penolong. untuk impor besi atau mengandung karbon kurang dari baja, baja paduan, dan menurut beratnya dan dengan ketebalan besi atau baja, baja produk turunannya atau kurang paduan, dan produk yang dilakukan oleh: mengandung karbon kurang dari turunannya api u): importir api p) menurut beratnya dan dengan ketebalan lebih pertimbangan teknis bidang industri dari tetapi tidak melebihi dari kementerian otomotif dan post #esmangfas urutan barat persyaratan keterangan) werder mengandung karbon atau lebih menurut yang komponennya, beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi menyelenggarakan industri elektronika urusan pemerintah dan komponennya, dengan ketebalan lebih dari mm, maksimum bidang perindustrian, industri galangan vin tensil strength mpa dan dengan lebar tidak dan atau data yang kapal dan melebihi tersedia, dalam hal komponennya, neraca komoditas industri mould belum ditetapkan: dies, industri tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih mill test certificate pesawat terbang dan lanjut selain dicapai panas, dengan pola relief untuk impor baja komponennya, dengan ketebalan melebihi paduan, dan dan atauindustri iso dengan ketebalan atau lebih tetapi kontrak penjualan alat besar dan tidak melebihi atau bukti buk pemesanan untu importir yang dengan ketebalan atau lebih tetapi impor besi atau baja, telah mendapatkan urang dari dan baja paduan. penetapan sebagai mengandung karbon kurang dari importir jalur menurut beratnya dan dengan ketebalan perubahan besi atau prioritas mitra atau kurang baja, baja paduan, dan utama kepabeanan, produk turunannya: dan authored jap t208: bergelombang economie operator pma lain lain, mengandung karbon kurang dari dalam hal perubahan direktorat jenderal menurut beratnya dan dengan ketebalan identitas importir: bea dan cukai atau kurang besi atau baja, lainlain baja paduan, dan kena lainlain produk turunannya ruangan, dengan ketebalan atau lebih yang masih berlaku: importir api p) kena dengan lebar tidak melebihi dan sebagai industri ptn dokumen yang pengguna (user) yang mengalami memiliki surat ssi dengan lebar tidak melebihi perubahan keterangan verifikasi ptpn tap paduan brv) lt own onta pemakan teman teen jalar, mengandung karbon kurang dari dalam hal perubahan melalui fasilitas user menurut beratnya dan dengan ketebalan pos tarif hs, uraian specific duty free atau kurang barang, spesifikasi scheme sdfs) barang jumlah dan atau fasilitas skema ketebalan tau lebih satuan barang, negara lainnya yang telah asal, dan atau ditetapkanlah lviv|o00 tata dengan lebar tidak melebihi pelabuhan tujuan impor: menteri yang menyelenggarakan vjn| dengan lebar tidak melebihi perubahan besi atau urusan tahan ptpn tap baja, baja paduan, dan kanan produk turunannya bidang keuangan tan mengandung karbon kurang dari api pi: berdasarkan menurut beratnya dan dengan ketebalan perjanjian besi atau baja, atau kurang internasional baja paduan, dan lain lain produk turunannya (bilateral regional m | bergelombang api p) yang masih unilateral) ang berlaku pertimbangan teknis pemerintah republik gun nan mengandung karbon atau lebih menurut indonesia yang dari kementerian yang beratnya memuat ketentuan menyelenggarakan urusan pemerintah mengenai impor besi mengandung karbon atau lebih menurut bidang perindustrian, baja dan baja beratnya dan atau data yang importir yang neraca komoditas merupakan ssi mengandung karbon kurang dari belum ditetapkan:dan perusahaan yang menurut beratnya dan dengan ketebalan mendapat fasilitas surat pernyataan atau kurang kesesuaian bea masuk kebutuhan bahan ditanggung en. dengan ketebalan tidak melebihi1, baku bah an atau dengan ketebalan tidak melebihi daku dan atau ptpn tap dengan ketebalan melebihi tetapi importir yang tidak melebihi merupakan trmmataa| tag mun memanen, perusahaan produk turunannya dan gas bum produk turunannya dan gas bumi apu): kontaktorkks dengan ketebalan melebihi tetapi besi atau baja, migas), perusahaan kitab meli dem ann gor bajafadkan dah komtakikaya lainlain bia nanas penambangan, mike lain lain api u) yang masih perusahaan berlaku: pelaksana perimbangan teknis pembangunandan dilapisi dengan seng dengan metode paduan dari kementerian pengembangan besi seng, mengandung karbon kurang dari yang industri pembangkit menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak menyelenggarakan tenaga listrik untuk melebihi urusan pemerintah kepentingan umum, disepuh atau dilapisi dengan paduan seng bidang perindustrian, dan perusahaan aluminium magnesium, dengan ketebalan tidak dan atau data yang pelaksana melebihi tersedia, dalam hal pembangunan dalam neraca komoditas rangka pelayanan disepuh atau dilapisi dengan paduan seng belum ditetapkan: kepentingan umum aluminium magnesium, dengan ketebalan mill test certificate kegiatan usaha hilir melebihi tetapi tidak melebihi untuk impor baja minyak dan gas disepuh atau dilapisi dengan paduan seng paduan, dan bumi. aluminium magnesium, dengan ketebalan kontrak penjualan melebihi atau bukti pengecualian dari mor penata bala, (atw ata bah impor besi atau baja, atau baja, baja lain lain, dengan ketebalan melebihi dan baja paduan. paduan, dan produk n. turunannya dengan rmemadaan ex7213. in| dengan kandungan teams domameme teman bawaan (ria as, kebenaran dengan ketebalan tidak melebihi perpanjangan besi dari dengan ketebalan melebihi tetapi atau baja, baja paduan, tidak melebihi dan produk angan kandungan turunannya: karbon lebih dari ketebalan tidak melebihi besi atau baja, tan pad riasan peran lain lain, bergelombang produk turunannya dengan tea tip karbon ebi yang masih berlaku: dari dsa bni dengan ketebalan tidak melebihi bill lading bl). ptpn tap berupa tin pena dengan ketebalan tidak melebihi barang black plate. untuk keperluan tes masa berlaku besi dicat setelah dilapisi dengan seng atau baja, baja pasar, dan atau barang pad produk dicat setelah dilapisi dengan paduan untuk pelayanan purna aduan, gan aluminium seng jual: turunannya api p): toto. tpi peminat pen izin usaha industri galamhal aerea nin| komoditas telan) (aj buktihubungan gietepkamatmu (olah istimewa dengan ang pen bandung karbon kurang dari tuk diterbitkan, dalam menurut beratnya dan dengan ketebalan negeri, untuk impor hal neraca atau kurang barang manufaktur komoditas belum sebagai barang komplementer, dan ditetapkan. (721n10. data yang tersedia, masa berlaku besi nyi dalam hal neraca (ata baja paduan, dan produk pnp remaja domamemg teman mama (ria ga, taa39 menerapkan temannya meru simpai dan strip paling lama (satu) bai tan komoatastelah bergelombang ditetapkan, atau ptpn tap gulungan untuk re rolling selama (enam) gulungan untu bulan sejak tan simpai dan sip beat batam hal neraca demodkaspelam ditetapkan. t211. simpai dan masa berlaku perubahan besiktas simpai dan strip, universal plate baja, baja paduan, dan tea tags produk turunannya bergelombang produk turunannya simpai dan strip, universal plate baja, baja paduan, dan ptpn tap produk turunannya. bergelombang perpanjangan besi dot simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi atau baja, baja paduan, dan produk lain lain, dengan ketebalan atau turunannya hanya kurang dapat dilakukan atu kat tpp bergelombang masa berlaku simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi perpanjangan besi atau baja, baja lain lain, dengan ketebalan atau lor tiap0) gor lo. kurang paduan, dan produk' turunannya paling nin| simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi lama (tiga puluh) hari. simpai dan strip, dengan lebar melebihi masa berlaku baran bergelombang komplementer, barang | lain lain, dengan ketebalan atau untuk keperluan tes kurang pasar, dan atau dengan ketebalan atau kurang pelayanan purna jual lainlain armed ora mike lain lain tahun taklim. simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi simpai dan strip, dengan lebar melebihi tno nan simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi melebihi tn2t00dik simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi simpai dan strip, dengan lebar melebihi lor tiap0) esa onta pemain teman tee nalar, amen taat melesat a00 arpp, dicat setelah dilapisi dengan seng ppn tap lain lain, dicat setelah dilapisi dengan paduan aluminium seng bet simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi simpai dan strip lainnya, universal plate ptpn tap bet simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi simpai dan strip lainnya, universal plate poo jpap bet t212. simpati dan tip dia lain lain, dengan ketebalan atau sata) ewen ema pemain resmi tee naas, maka tingkatannya tidak melebihi maka dari jenis yang digunakan dalam pembuatan massa pt sensasi beton (lebar) lain lain, mengandung karbon atau lebih, fosfor tidak lebih dari dan sulfur tidak lebih dari menurut beratnya baik man dari jenis yang digunakan untuk penguatan apaan bet nana bet dari jenis yang digunakan untuk penguatan massa mess pet bet onta teman teman tee nalar, dengan penampang silang lingkaran tap betkarbon atau lebih menurut beratnyaa05 man dengan penampang silang lingkaran ptpn tap mengandung karbon atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (lebar) post tempat emas pemain emas tee nalar, ppr dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (lebar) dengan penampang silang lingkarpp section mengandung karbon atau lebih menurut beratnya lain lain dengan ketebalan atau kurang ppn tap bej ketebalan lensa tidak kurang dari ketebalan web t216. bet mengandung karbon atau lebih menurut beratnya pp mengandung karbon atau lebih menurut beratnya bej mengandung karbon atau lebih menurut sata) post tempat onta peta semua tee nalar, bet diperoleh dari produk canai lantaran bet angle, selain spotted angle, mengandung karbon atau lebih menurut beratnya dates1.o0 pe bet mengandung karbon kurang dari menurut beratnyatato ikadel dik mengandung karbon selain yang atau lebih tetapi kurang dari disepuh atau menurut beratnya dilapisi dengan post onta pemain teman tee nalar, p kawat baja dilapisi paduan tembaga lainnya darmengandung karbon kurang dari menurut beratnya sheet ping bet angle, shape dan section dengan diameter luar tidak melebihi ptpn tap bbo bej dsamaupun tidakjemaat| mmetaag remuk mean (ea, |maupuntidak telepedik drillrod casing dan tubing dengan pin dan box threadlain lain, mempunyai diameter luar kurang sata) teens emang teman moaa ter angel, oat mem bera dari menurut beratnya dan kan submerged arc needed pe dak iki pbb pe pengeboran minyak atau gas be tidak kurang dari psi ika man bet dik pp dik dik pet bet bb roman onta teman teman tee nalar, phptpn tap ioa1. pe dengan diameter luar tidak melebihi peo1g dik man dengan diameter luar kurang dari ppt dengan diameter luar kurang dari kena dik dengan penampang silang diagonal luar kurang dari dengan penampang silang diagonal luar kurang dari dik pipa tekanan tinggi dengan yield strength tidak kurang dari psi, dengan diameter dalam tren emang teman amara ter agar, engan asma luar kurang dari luar atau lebih luar kurang dari mm, dengan diameter luar kurang dari dan mengandung karbon menurut beratnya pe sambungan lain lain baik man pet pp bej pp dik dik bet dik pet bb raman matang remuk mem (ea aa, pet mempunyai diameter dalam kurang dari mempunyai diameter dalam kurang dari bebt modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting pintu, dengan ketebalan atau lebih tetapi tidak melebihi men manntpn tap pagar pembatas (remas commaeang tema| masa ter angel, ph nana kasar pe pe pp pe dituang, ditempa atau dicap, dalam keadaan kasar lain lain poo tts wire rope dengan diameter tidak melebihi bet bet bet bet atau baja. bet bet post raman mmg eun memanen ena, tie. ph sekrup rel dengan diameter luar shark tidak melebihi pe kait sekrup dan cincin sekrup dengan diameter luar shark tidak melebihi pe dengan diameter luar shark tidak melebihi untuk baut yang memiliki diameter luar shark tidak melebihi dengan diameter luar shark tidak melebihi ppp te. dik cincin pipih pegas dan cincin pipih kunci lainnya cincin pipih lainnya kena dengan diameter luar tidak melebihi ptpn tap pasak dan pasak kunci kena dengan diameter luar shark tidak melebihi its. treat vmttamag pemeran menanam tenar range, kurang dari kurang dari tidak melebihi dan lain lain till lain lain dik inn drama anang memuja kemeja dra (run gt, paman sengatan magis ow aaa mengandung kromium atau lebih mona berangan trees batang pemesan mana tenar range, bet desa panas, ditarik panas atau diekstrusi dan kan panas, ditarik panas atau diekstrusi dan desa dengan penampang silang lingkaran job. dengan penampang silang lingkaran lain lain poo tts bej isa panas, ditarik panas atau diekstrusi menurut beratnya rama metana teman memanen, lain lain, dari baja high speed tap mengandung kromium atau lebih menurut beratnya makan iki man produk turunaeb dilapisi dengan plastic ptpn tap bet expanded metal ptpn tap rantai sepeda roda dua atau sepeda motor ptpn tap jenis transmisi, dengan panjang jarak antar gigi tidak kurang dari dan tidak lebih dari dis rantai sepeda roda dua atau sepeda motor ptpn tap bet tree matang teman masa ter angel, ppr bet pe dak iki pp dan cocok digunakan untuk kendaraan bermotor ago leo leo lainnya lain lain keke lain lain poo tts bet bet dik dik dik pet leo dan bahan bakar lainnya den ian pet serta onta pemain| teman tee nalar, dan bahan bakar lainnya bakar padat mencapai atau pengereman pp bet pe dari besi (selain besi tuang) atau baja, enamel perangkat dapur lain lain dik pp untuk menggiling 1re untuk menggiling dik bet bej xiv. ban (mama oman memata| mera (mf jon, aoi |(panbertekanan, baru, dari karet. ban pep penerbtanperseryuan dari jenis yang digunakan untuk kendaraan data yang tersedia, impor berdasarkan: bermotor (termasuk station wagon dan mobil dalam hal neraca neraca komoditas balap) komoditas belum dalam hal neraca jao1i20 dari jenis yang digunakan untuk bus atau lori: sertifikat produk atetapkanyatau lolo|o|o denganiebar tidak melebihi450 mm: ' | penggunaan tanda |b. datayangtersedi, memiliki lebar tidak melebihi mm, dan standar nasional dalam hal neraca cocok untuk pelek dengan diameter tidak indonesia spot sni), komoditas belum melebihi inchi dan ditetapkan. memiliki lebar tidak melebihi mm, dan nomor pendaftaran tilt cocok untuk pelek dengan diameter melebihi barang npb). api p yang mengimpor inchi ban yaitu: ban api u): api p yang memiliki lebar melebihi tetapi tidak data yang tersedia, merupakan melebihi dalam hal neraca perusahaan yang lain lain komoditas belum mengimpor ban tetapkan hanya untuk pengepungan tan being nan bej ben bnn penggunaan tanda menunjang atau dua indonesia spot sni): produksi barang dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan nomor pendaftaran yang dihasilkan, mesin pertanian atau kehutanan barang npb), dan dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan surat penunjukan api p selain mesin konstruksi, pertambangan atau industri: dari prinsipal sebagaimana cocok untuk pelek dengan diameter tidak dil dimaksud dalam sada ana merskfpabikaitar brtayag opo negeri yang mengimpor ban dari jenis yang digunakan pada traktor, mesin ditandahsahkan sebagai barang dari pos atau forklift, wheel barrow notaris publik dan komplementer, atau kendaraan dan mesin industri lainnya atase perdagangan barang keperluan (ramalan| memang temuan semen (el nalar, negara setempat tespasandanyamu cocok untuk pelek dengan diameter melebihi bukti penguasaan barang untuk inchi, dari jenis yang digunakan untuk tempat penyimpanan, play anan purna traktor, mesin dari pos atau forklift dan jual. atau kendaraan dan mesin industri lainnya puri penguasaan dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos alat transportasi. impor ban yang dilakukan oleh importir atau perubahan ban: api u) hanya dapat dalam hal perubahan melalui pusat logistik vjv| lain lain, cocok untuk pelek dengan diameter identitas importir: berikat plb). melebihi inchi ban yang masih berlaku horor berlaku: dan masa berlaku ban api p): dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dokumen yang (satu) dari bab mengalami perubahan. tahun sejak dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos diterbitkan, dalam atau hal neraca tema pos tarif hs, uraian. komoditas belum berubah komoditas belum pin ao1g bam dalam, dari karet saman gasapkamatm arang, merek, julia paling lama (satu) dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan satuan barang, tahun taklim, bermotor (termasuk station wagon dan mobil negara asal, dan atau dalam hal neraca balap), bus atau lori: pelabuhan tujuan impor: komoditas telah dari jenis yang digunakan untuk kendaraan perubahan ban api ditetapkan. bermotor (termasuk station wagon dan mobil pj: balap): ban api p) yang masa berlaku ban cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak masih berlaku, api u): melebihi data yang tersedia, paling lama (satu) cocok dipasang pada ban dengan lebar dalam hal neraca tahun taklim, komoditas belum dalam hal neraca melebihi ditetapkan, komoditas telah dari jenis yang digunakan untuk bus tutor: serikat produk atetapkanjatau cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak selama (enam) tatap no) emas aman semua memoar (el malas, oo. melebihi penggunaan tanda bulan sejak cocok dipasang pada ban dengan lebar standar nasional diterbitkan, dalam melebihi indonesia spot sni), hal neraca dan komoditas belum nari jenis yang digunakan untuk sepeda roda nomor pendaftaran ditetapkan. barang npb). masa berlaku dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos perubahan ban api perubahan ban atau u): selama sisa masa cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak ban api u) yang berlaku ban. melebihi masih berlaku, data yang tersedia, perpanjangan kocok dipasang pada ban dengan lebar dalam hal neraca hanya dapat dilakukan me'bini komoditas belum (satu) kali. dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor ditetapkan, dan jenis yang digunakan untuk kendaraan sertifikat produk masa berlaku lain dari bab penggunaan tanda perpanjangan ban standar nasional paling lama (tiga cocol dipasang pada ban dengan lebar tidak indonesia spot sni): puluh) hari. melebihi nomor pendaftaran cocok dipasang pada ban dengan lebar barang npb): masa berlaku barang melebihi surat penunjukan komplementer, barang p ama dariprinsipal untuk kepertuantes cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak pemegang pasar, dan atau melebihi merk pabrik luar barang untuk negeri yang pelayanan purna jual cocok dipasang pada ban dengan lebar ditandahsahkan paling lama (satu) melebihi notaris publik dan tahun taklim. bagian dan aksesori kendaraan bermotor dari atase perdagangan: pos bukti penguasaan sampai dengan tempat penyimpanan: roda dan bagian serta aksesorisnya: dan post #starts uraian barang persyaratan keterangan |1r |1s sadar road dengan ban terpasang, buku penguasaan untuk kendaraan dari pos alat transportasi. untuk kendaraan dari pos untuk kendaraan dari pos atau perpanjangan ban: (tidak termasuk subbox ban yang masih lain lain berlaku: dan bill lading b l)iui): bukti hubungan istimewa denganv. mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna, dan mesin printer berwarna pemanas mesin cetak digunakan untuk mencetak mesin multifungsi penerbitan persetujuan dengan memakai pelat, silinder dan komponen berwarna, mesin impor berdasarkan: cetak lainnya dari pos mesin cetak, fotokopi berwarna, dan neraca komoditas mesin fotokopi dan mesin faksimili lainnya, mesin printer berwarna dalam hal neraca dikombinasi atau tidak, bagian dan aksesori api p atau api u): komoditas telah lainnya. rekomendasi dari badan ditetapkan, atau printer, mesin fotokopi dan mesin faksimili koordinasi data yang tersedia, lainnya, baik dikombinasi maupun tidak: pemberantasan rupiah dalam hal neraca palsu botasupal) komoditas belum mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih badan intelijen negara ditetapkan. untuk mencetak, menggandakan atau transmisi publik indonesia atau faksimili, memiliki kemampuan untuk ata yang tersedia, masa berlaku mesin berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau 'jaringan: dalam hal neraca multifungsi berwarna, san: komoditas belum mesin fotokopi printer copies, mencetak dengan proses ink ditetapkan. berwarna, dan mesin jet: printer berwarna api p berwarna perubahan mesin atau api u): kena printer copies, mencetak dengan proses laser: multifungsi berwarna, paling lama (satu) mesin fotokopi ahun taklim, berwarna, dan mesin dalam hal neraca kombinasi mesin printer copies faksimili: printer berwarna api p komoditas telah dalam hat perubahan |?" selama nami (ex kombinasi mesin printer copies scanner identitas importir: diterbitkan. dalam faksimili mesin multifungsi berwarna, mesin hal neraca fotokopi berwarna, lainnya, memiliki kemampuan berhubungan dan mesin printer ditetapkan. dengan mesin pengolah data otomatis atau berwarna api p atau jaringan: api u) yang masih masa berlaku printer dot matriks: berlaku, dan perubahan mesin post pos tarif uraian barang persyaratan keterangan border dokamenyang mutttongs bersama, doo printer ink iet: mengalami mesin fotokopi perubahan. berwarna, dan mesin printer bersama ap p vin i batahan perubahan awali selama sisa (|| bon tani warisan masa berlaku mesin iso1. (ex barang jenis, merek, mutilasi benama, mesin fotokopi jumlah dan satuan berwarna,dan mesin aparatus fotokopi elektrostatik, beroperasi printer berwarna api p pelabuhan muat, dengan mereproduksi gambar asli secara atau api u). dan atau pelabuhan langsung atas copy (proses langsung) bui aparatus fotokopi elektrostatik, beroperasi tujuan impor: perpanjangan mesin dengan mereproduksi gambar asli melalui mesin multifungsi multifungsi berwarna, perantara atas copy (proses tidak langsung) berwarna, mesin mesin fotokopi aparatus fotokopi lainnya dilengkapi dengan fotokopi berwarna, berwarna, dan mesin sistem optik. dan mesin printer printer berwarna api p berwarna api p atau atau api u) hanya printer ink jet api u) yang masih dapat dilakukan lain lain berlaku: dan (satu) kali. rekomendasi perubahan dari masa berlaku badan koordinasi perpanjangan mesin pemberantasan multifungsi berwarna, rupiah palsu mesin fotokopi botasupal) badan berwarna, dan mesin intelijen negara printer berwarna api p republik indonesia atau api u) paling lama atau data yang (tiga puluh) hari. tersedia, dalam hal neraca komoditas kebijakan dan belum ditetapkan. pengaturan impor diberlakukan terhadap post pos tarif uraian barang persyaratan keterangan border perpanjangan mesin impor mesin multifungsi berwarna, multifungsi berwarna, mesin fotokopi mesin fotokopi berwarna, dan mesin berwarna, dan mesin printer berwarna api p printer berwarna dalam atau api u): rangka kemudahan mesin multifungsi impor tujuan ekspor berwarna, mesin pembebasan. fotokopi berwarna, dan mesin printer berwarna api p atau api u) yang masih berlaku: dan bill lading b l). xvi. bahan baku plastik lena gor gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya bahan baku plastik penerbitan persetujuan berupa etilena yang dicairkan api p): impor berdasarkan: hidrokarbon asiklik tidak jenuh berupa etilena surat pernyataan yang |a. neraca komoditas memuat informasi terkait dalam hal neraca kopolimer propilena selain dalam bentuk cair kapasitas produksi yang komoditas telah atau pasta dibuktikan dengan ditetapkan, atau dokumen perizinan data yang tersedia, berusaha untuk kegiatan dalam hal neraca industri. komoditas belum ditetapkan. post rostangtas oo ) ursianparag persyaratan | ) keterangan) rar juta per, bahan baku plastik masa berlaku bahan api u): baku plastik api p): kontrak penjualan selama (satu) bahan baku plastik, tahun sejak bukti kepemilikan diterbitkan, dalam dan atau hal neraca penguasaan tempat komoditas belum penyimpanan sesuai ditetapkan, atau dengan karakteristik paling lama (satu) produk, dan tahun taklim, bukti kepemilikan dalam hal neraca dan atau komoditas telah penguasaan alat ditetapkan. transportasi sesuai dengan karakteristik masa berlaku bahan produk. baku plastik api u): paling lama (satu) perubahan bahan baku tahun taklim, plastik: dalam hal neraca dalam hal perubahan komoditas telah identitas importir: ditetapkan, atau bahan baku selama (enam) plastik yang masih bulan sejak berlaku: dan diterbitkan, dalam dokumen yang hal neraca mengalami komoditas belum perubahan. ditetapkan. masa berlaku dalam hal perubahan perubahan bahan pos tarif hs, uraian baku plastik selama barang, jenis, jumlah sisa masa berlaku dan satuan barang, bahan baku plastik. post tema temuan kesamaan (ea (relung negara asal dan pelabuhan muat, perpanjangan bahan dan atau pelabuhan baku plastik hanya tujuan impor: dapat dilakukan perubahan bahan (satu) kali. baku plastik api p): masa berlaku bahan baku perpanjangan bahan plastik yang masih baku plastik paling berlaku api p): dan lama (tiga puluh) surat pernyataan hari. yang memuat informasi terkait kapasitas produksi yang dibuktikan dengan dokumen perizinan berusaha untuk kegiatan industri. perubahan bahan baku plastik api u): bahan baku plastik yang masih berlaku api u), kontrak penjualan bahan baku plastik, bukti kepemilikan dan atau penguasaan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk, dan post bukti kepemilikan dan atau penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik produk. perpanjangan bahan baku plastik: bahan baku plastik yang masih berlaku, dan bill lading b l). xvii. pelumas (bahan baku) pos tart persyaratan | ) keterangan) par minyak pelumas feedstock pelumas api p): penerbitan persetujuan surat pernyataan yang impor berdasarkan: memuat informasi terkait neraca komoditas kapasitas produksi yang dalam hal neraca dibuktikan dengan komoditas telah dokumen perizinan ditetapkan, atau berusaha untuk kegiatan data yang tersedia, industri. dalam hal neraca komoditas belum perubahan pelumas ditetapkan. api p): dalam hal perubahan masa berlaku identitas importir: pelumas api p): pelumas api p) jena domtnmama memakan rawan (niat, yang masih berlaku, paling lama (satu) dan tahun taklim, dokumen yang dalam hal neraca mengalami komoditas telah perubahan. ditetapkan, atau dalam hal perubahan selama (satu) pos tarif hs, uraian tahun sejak barang, jenis, jumlah diterbitkan, dalam dan satuan barang, hal neraca negara asal dan komoditas belum pelabuhan muat, ditetapkan. dan atau pelabuhan tujuan impor: masa berlaku pelumas api p) perubahan pelumas yang masih berlaku: api p) selama sisa dan masa berlaku surat pernyataan pelumas api p). yang memuat informasi terkait perpanjangan kapasitas produksi pelumas api p) hanya yang dibuktikan dapat dilakukan dengan dokumen (satu) kali. perizinan berusaha untuk kegiatan masa berlaku industri. perpanjangan pelumas api p) paling perpanjangan lama (tiga puluh) pelumas api p): hari. pelumas api p) yang masih berlaku, dan bill lading b l). xviii. perkakas tangan (setengah jadi) mama tata merata semen (maa, sekop datar dan sekop barang perkakas tangan penerbitan persetujuan lengkung setengah jadi (api p): impor berdasarkan: proses lebih mengenai rentan komoditastean lol proses lebih mengenai rencana komoditas telah kapak, sabit paruh dan alat lanjut meliputi penggunaan impor ditetapkan, atau potong semacam itu perundingan perkakas tangan. data yang tersedia, gunting untuk tanaman bagian depan, dalam hal neraca pagar, gunting bunga dua pengecatan, perkakas tangan komoditas belum tangan dan gunting dua tangan dilengkapi api u): ditetapkan. semacam itu gagang, dan surat perjanjian perkakas tangan lainnya dari pencantuman kerjasama dengan masa berlaku jenis yang digunakan dalam merek dagang. industri perkakas, perkakas tangan: pertanian, perkebunan atau surat pernyataan paling lama (satu) kehutanan yang memuat tahun taklim, infomasi mengenai dalam hal neraca rencana penggunaan komoditas telah impor perkakas ditetapkan, atau tangan, dan selama (enam) neraca komoditas bulan sejak dalam hal telah diterbitkan, dalam ditetapkan. hal neraca komoditas belum perubahan perkakas ditetapkan. tangan: dalam hal perubahan masa berlaku identitas importir: perubahan perkakas perkakas tangan tangan selama sisa yang masih berlaku, masa berlaku dan perkakas tangan. pos mantan persyaratan keterangan angan dokumen yang mengalami perpanjangan perubahan. perkakas tangan hanya dapat dilakukan dalam hal perubahan (satu) kali. pos tarif hs, jalan masa berlaku barang, jenis, jumlah dan satuan barang, perpanjangan negara asal dan perkakas tangan paling pelabuhan muat, lama (tiga puluh) dan atau pelabuhan hari. tujuan impor: perubahan perkakas tangan api p): perkakas tangan api p) yang masih berlaku: dan surat pernyataan yang memuat infomasi mengenai rencana penggunaan impor perkakas tangan. perubahan perkakas tangan api u): perkakas tangan api u) yang masih berlaku, surat pernyataan teman woman rela as, yang memuat infomasi mengenai rencana penggunaan impor perkakas tangan, dan surat perjanjian kerjasama dengan industri perkakas. perpanjangan perkakas tangan: perkakas tangan, dan bul lading b l). xix. semen klinker dan semen mama momen (elo salas semen klinker semen klinker api penerbitan persetujuan o00000| dari jenis yang digunakan dalam pembuatan p): impor berdasarkan: semen putih rekomendasi dari neraca komoditas tandan kementerian yang dalam hal neraca menyelenggarakan komoditas telah urusan pemerintahan ditetapkan, atau bidang data yang tersedia, perindustrian atau dalam hal neraca data yang tersedia, komoditas belum dalam hal neraca ditetapkan. komoditas belum ditetapkan, dan importir api p) post serta oma teman comma (ee ia, sertifikat produk merupakan perusahaan penggunaan tanda industri semen yang standar nasional memiliki unit produksi indonesia spot sni) secara terintegrasi. semen klinker, dalam hal diberlakukan. masa berlaku semen klinker api p): perubahan semen paling lama (satu) klinker api p): tahun taklim, dalam hal neraca komoditas dalam hal perubahan telah ditetapkan, identitas importir: atau semen klinker selama (satu) api p) yang masih tahun sejak berlaku: dan diterbitkan, dalam dokumen yang hal neraca komoditas mengalami belum ditetapkan. perubahan. masa berlaku perubahan dalam hal perubahan semen klinker api p) pos tarif hs, uraian selama sisa masa barang. 'jenis. jumlah berlaku semen klinker jenis, dan satuan baran apt p). negara asal dan perpanjangan semen pelabuhan muat, klinker api p) hanya dan atau pelabuhan dapat dilakukan (satu) tujuan impor: kali. semen klinker masa berlaku api p) yang masih perpanjangan semen berlaku, klinker api p) paling rekomendasi lama (tiga puluh) hari. perubahan dari teman remaja (nee ala,dan sertifikat produk penggunaan tanda standar nasional indonesia spot sni) semen. perpanjangan semen klinker api p): semen klinker api p): dan bill lading b l). semen portland semen api u): penerbitan persetujuan semen putih, diberi warna secara artifisial rekomendasi dari impor berdasarkan: maupun tidak kementerian yang neraca komoditas ta. menyelenggarakan dalam hal neraca urusan pemerintahan komoditastelah bidang ditetapkansatau n(tn perindustrian atau |b. datayangtersedi, semen hidrolik lainnya data yang tersedia, dalam hal neraca dalam hal neraca komoditas belum komoditas belum ditetapkan. ditetapkan, post serta oma teman comma tee ala, bukti kepemilikan gudang tempat masa berlaku semen penyimpanan sesuai api u): dengan karakteristik paling lama (satu) produk, tahun taklim, dalam bukti kepemilikan hal neraca komoditas alat transportasi telah ditetapkan, sesuai dengan atau karakteristik produk, selama (enam) bukti kontrak bulan sejak penjualan atau bukti diterbitkan, dalam pemesanan, dan hal neraca komoditas sertifikat produk belum ditetapkan. penggunaan tanda standar nasional masa berlaku perubahan indonesia spot sni) semen api u) selama semen. sisa masa berlaku semen api u). perubahan semen perpanjangan semen api u): (api u) hanya dapat dalam hal perubahan dilakukan (satu) kali. identitas importir: semen api u) masa berlaku yang masih berlaku, perpanjangan semen dan api u) paling lama dokumen yang (tiga puluh) hari. mengalami perubahan. dalam hal perubahan pos tarif hs, uraian ooo barang, jenis, jumlah dan satuan barang, negara asal dan pelabuhan muat, dan atau pelabuhan: semen api u) yang masih berlaku,penjualan atau bukti pemesanan, dan sertifikat produk penggunaan tanda post eren tamatan memar rat, standar nasional indonesia spot sni) semen. perpanjangan semen api u): semen api u) yang masih berlaku, dan bill lading b l). xx. pupuk teman makanan tam jus pupuk mineral atau kimia, mengandung pupuk api p atau penerbitan persetujuan nitrogen. api u): impor berdasarkan: urea, dalam bentuk larutan pupuk urea rekomendasi dari neraca komoditas air maupun tidak kementerian yang dalam hal neraca menyelenggarakan komoditas telah amonium sulfat, garam ganda dan campuran urusan pemerintahan ditetapkan, atau dari amonium sulfat dan amonium nitrat: bidang data yang tersedia, pupuk mineral atau kimia, mengandung fosfat. data yang tersedia, komoditas belum mengandung atau lebih fosfor dalam hal neraca ditetapkan. pentoksida p2o5) menurut beratnya: komoditas belum untuk ditetapkan, por pupuk untu pupuk sp36 rekomendasidari |tujuansubsidihanya pupuk mineral atau kimia mengandung dua kementerian yang dapat dilakukan oleh atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan menyelenggarakan pupuk indonesia kalium, pupuk lainnya, barang dari bab ini urusan pemerintahan persero) atau anak dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu post portantyas uraian barat persyaratan | ) keterangan (1m |ap fts pada atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak bidang pertanian perusahaan yang melebihi kg. atau data yang mendapatkan barang dari bab ini dalam bentuk tablet atau tersedia, dalam hal penugasan pengadaan bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan neraca komoditas dan penyaluran pupuk berat kotor tidak melebihi kg: belum ditetapkan, bersubsidi kepada kelompok tani pupuk fosfat yang divaksinasi yang menyatakan pupuk mineral atau kimia pupuk npk bahwa pupuk yang pupuk yang diimpor yang mengandung dua atau diimpor untuk tujuan selain untuk keperluan tiga unsur penyubur nitrogen, sublist kepada subsidi kepada fosfor dan kalium petani. kelompok tani lain lain pupuk urea: dan atau petani tidak pupuk za: perubahan pupuk memerlukan pupuk (api p atau api u): persetujuan impor pi). tidak dalam hal perubahan divaksinasi identitas importir: masa berlaku pupuk pupuk mineral atau kimia pupuk npk pupuk api p atau dai au pipa mengandung tiga unsur api u) yang masih hem (satu) penyubur nitrogen, fosfor dan berlaku, dan tahun taklim. kalium dokumen yang mengalami masa berlaku perubahan. perubahan pupuk api p atau api u) selama sisa masa dalam hal perubahan berlaku pupuk api p pos tarif hs, uraian atau api u). barang, jenis, jumlah dan satuan barang, kebijakan dan negara asal dan pengaturan impor pelabuhan muat, diberlakukan terhadap dan atau pelabuhan: impor pupuk dalam pupuk api p atau rangka kemudahan post (ro costatus o ) urutan barang persyaratan keterangan |ar jas ponder, api u) yang masih impor tujuan ekspor berlaku, pembebasan., atau data yang tersedia, dalam hal neraca komoditas belum ditetapkan, dan rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, atau data yang tersedia, dalam hal neraca komoditas belum ditetapkan. xxi. keramik rata atmbamag pemeran meal (dilan, batu bata, blok, ubin dan barang keramik barang impor keramik dapat lainnya dari tanah diatomik (misalnya, komplementer, barang dilakukan oleh importir kieselguhr, tripoli atau diatomik) atau dari untuk keperluan tes api p) atau importir |area menata meme pena, tanah mengandung silika semacam itu. pasar, dan atau barang api u). kan batu bata bangunan, blok lantai, ubin untuk pelayanan purna penopang atau pengisi dan sejenisnya dari jual: kebijakan dan keramik. importir pemilik api pengaturan impor batu bata ban diberlakukan terhadap ttw iin usaha industri impor keramikdaam iv| lu: rangka kemudahan ubin atap, cerobong berbentuk kap, tutup bukti hubungan impor tujuan ekspor cerobong, lapisan cerobong, ornamen istimewa dengan pembebasan. arsitektur dan barang keramik lainnya untuk perusahaan luar konstruksi. negeri, untuk impor masa berlaku barang sea arang g905 landa sebagai barang untuk keperluan tes komplementer, dan pasar, dan atau pipa, saluran, talang dan alat kelengkapan pipa data yang tersedia, barang untuk dari keramik. dalam hal neraca pelayanan purna jual ubin dan paving, ubin perapian dan ubin komoditas belum paling lama (satu) dinding dari keramik: kubus mozaik dari ditetapkan. tahun taklim. keramik dan sejenisnya, dengan alas maupun tidak, keramik untuk finishing. ububin paving, ubin perapian atau ubin dinding, tidak glasir lain lain, tidak glasir dan kan dana ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, glasir lain lain, glasir kan tan dasi rem teraman mean (mo as,daa dsarermaaaa memesan remaja tenar nun aa, ubin paving, ubin perapian atau ubin dinding, glasir lain lain, glasir daa dsa yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari dan maka yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari dari jenis yang digunakan untuk melapisi penggilingan, tidak glasir tidak glasir glasir tidak glasir kena tea akn makan barang keramik untuk laboratorium, kimia atau penggunaan teknik lainnya, palung keramik, pasu dan wadah semacam itu dari jenis yang digunakan dalam pertanian,dari porselin atau keramik cina daa ada ta7 bak cuci, wastafel, alas baskom cuci, bak mandi, biden, bejana kloset, tangki air era men didi tapdaa dsakaa daa dns 1stg.kotak sigaret ornamental dan sabak 1a7o kotak sigaret ornamental dan sabak daa dsa ist. barang keramik lainnya. dari porselin atau keramik cina dan kan dana xxii. kaca lembaran kaca tuang dan rolled glass, dalam lembaran barang impor kaca lembaran atau profil, mempunyai lapisan penyerap, komplementer, barang dapat dilakukan oleh pemantul atau bukan pemantul maupun tidak, untuk keperluan tes importir api p) atau tetapi tidak dikerjakan secara lain. pasar, dan atau barang importir api u). kan kaca optik, tidak dikerjakan secara optik untuk pelayanan purna daa dsa jual: masa berlaku barang lain lain, dalam bentuk bujur sangkar atau importir pemilik api komplementer, barang empat persegi panjang termasuk potongan untuk keperluan tes sudut atau lebih izin usaha industri pasar, dan atau uh: barang untuk kaca optik, tidak dikerjakan secara optik bukti hubungan pelayanan purna jual daa dsa lain lain, dalam bentuk bujur sangkar atau istimewa dengan paling lama (satu) empat persegi panjang, satu atau lebih sudutnya perusahaan luar tahun taklim. telah terpotong maupun tidak mater, untuk impor arang manufaktur too3. bang dalam bentuk bujur sangkar atau empat komplementer, dan persegi panjang termasuk potongan sudut atau data yang tersedia, lebih dalam hal neraca lain lain komoditas belum dalam bentuk bujur sangkar atau empat ditetapkan. persegi panjang termasuk potongan sudut atau lebihpermata tamatan tempat ter tea ant,daa dsa kaca optik, tidak dikerjakan secara optik daa dswo4post tema tamatan kemasan tee nun atdaa dsa matt.daa dsa cocok untuk kendaraan udara atau kendaraan luar angkasa dari bab tina. cocok untuk mesin dari pos atau daa dsa wi16. cocok untuk kendaraan dari bab cocok untuk kendaraan udara atau kendaraan luar angkasa dari bab tts. makan cocok untuk mesin dari pos atau dan kan dana oe xxiii. garam post garam batu tidak diproses dan bahan penolong impor berdasarkan: industri neraca komoditas ( || dalam hal neraca dengan kandungan natrium klorida lebih dari komoditas telah intip post tetapi kurang dari dihitung dari basis garam api p): ditetapkan, atau kering, diperkaya dengan yodium data yang tersedia, data yang tersedia, dengan kandungan natrium klorida atau dalam hal neraca dalam hal neraca lebih, dihitung dari basis kering ditetapkan: ditetapkan. lain lain. surat pernyataan yang menyatakan garam yang dapat bahwa pelabuhan diimpor: tujuan impor garam untuk merupakan pemenuhan bahan pelabuhan terdekat baku dan bahan dengan lokasi penolong industri, industri yang dengan standar dibuktikan dengan mutu berupa izin usaha industri kandungan natrium iui) atau izin usaha klorida atau lain yang sejenis, dan lebih dihitung dari surat keterangan basis kering, yang memuat garam selain untuk rencana pemenuhan bahan penyaluran distribusi baku dan bahan penjualan produk penolong industri, yang diolah pelabuhan tujuan menggunakan garam impor harus yang diimpor. terdekat dengan lokasi pabrik yang selain kebutuhan dimiliki oleh bahan baku dan bahan importir garam penolong industri api p). lokasi pabrik harus sesuai garam api u): dengan lokasi yang data yang tersedia, tercantum dalam post (ro |ranmantfas untantamag permyurtan keterangan) far ras adan dalam hal neraca izin usaha industri komoditas belum iui) atau izin usaha ditetapkan, dan lain yang sejenis. surat keterangan rencana kebutuhan yang memuat garam asal impor rencana ditentukan dalam penyaluran distribusi rapat koordinasi penjualan garam terbatas atau rapat yang diimpor. koordinasi teknis antar perubahan garam: kementerian lomba dalam hal perubahan terkait yang identitas importir: diselenggarakan garam yang masih oleh kementerian berlaku, dan yang dokumen yang menyelenggarakan mengalami koordinasi, perubahan. sinkronisasi, dan pengendalian dalam hal perubahan urusan kementerian pos tarif hs, uraian dalam barang, jenis, jumlah penyelenggaraan dan satuan barang, pemerintahan negara asal dan bidang pelabuhan muat, perekonomian. dan atau pelabuhan tujuan: masa berlaku garam paling lama (satu) perubahan garam tahun taklim. api p): garam api p) yang masih berlaku, post data yang tersedia, masa berlaku dalam hal neraca perubahan garam komoditas belum selama sisa masa ditetapkan, dan berlaku garam. neraca komoditas, dalam hal neraca komoditas telah ditetapkan. perubahan garam api u): garam api u) yang masih berlaku, data yang tersediaxxiv. hasil perikanan o00 trout salmon trutta selain untuk industri impor berdasarkan: oncorhynchus maki alon induk neraca komoditas nanus miss, caro hasi dalam hal neraca oncorhynchus clarki, induk dan benih post (ro menmaatyaa oo ) uraian barang o | peralatan keterangan jer jas oncorhynchus aguabonita, untuk hasil perikanan api komoditas telah oncorhynchus gila, pembudidayaan. pj: ditetapkan, atau oncorhynchus apache dan data yang tersedia, data yang tersedia, oncorhynchus chrysogaster) dalam hal neraca dalam hal neraca 2x05010200 sidat (anguilla spp) komoditas belum komoditas belum makan sidat anguilla spp ditetapkan. ditetapkan. ikan mas cyprus spp., shar don idealis impor hasil perikanan pemanah ipjp selain bahan dibagi menjadi (dua) pop thalmichthys spp. baku penolong industri kelompok, yaitu: cirrhatus spp., impor hasil vio hary gordon ceu hasil perikanan api perikanan teochilus hasel d., atau api u): kebutuhan bahan leptobarbus howdeni data yang tersedia, baku dan bahan mesalob dalam hal neraca penolong industri egalobrama spp.) komoditas belum yang dilakukan oleh cyprus spp., crassus ditetapkan. importir api p) spp., ctenopharyngodon untuk memenuhi idealis, hypophthalmichthys kebutuhan spp., cirrhatus spp., perubahan hasil industrinya. mylopharyngodon piceus perikanan: impor hasil dalam hal perubahan perikanan selam) carla carla, label spp., identitas importir: kebutuhan bahan osteochilus hasselti, hasil perikanan baku dan bahan leptobarbus howdeni, yang masih berlaku, penolong industri megalobrama spp.: dan dilakukan dokumen yang oleh: mengalami importir(a p u) perubahan untuk bandeng dan kerapu, kebutuhan selain benih ikan konsumsi hotel .|ex bandeng, lain ai dan restoran, isi post kerapu sunu dalam hal perubahan bahan baku plectropomus leopard) pos tarif hs, uraian industri kerapu macan barang, jenis, jumlah pengolahan ikan epinephelus fuscovittatus) dan satuan parang, tradisional kerapu bebek cromileptes negara asal, tahunan tua dibeli muat dan atau pemandangan, altivelis) pelabuhan tujuan: bahan tatnslain, kan altvar makanan, tpt perubahan hasi penemuan lain lain, ikan air laut perikanan bahan umpan, bahan baku bahan penolong produkolaan iv| industri api p) berbasisdaging ikan, segar atau dingin, tidak termasuk hasil perikanan lumayan, bahan potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan api p) yang masih baku pakan lainnya dari pos berlaku, ikan udang, dan salmon salmonidae), tidak termasuk sisa ikan data yang tersedia, kebutuhan yang dapat dimakan dari subbox sampai dalam hal neraca sesuai dengan komoditas belum ketentuan ditetapkan, dan peraturan trout salmon trutta, oncorhynchus miss, neraca komoditas perundang oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, dalam hal neraca undangan yang oncorhynchus gila, oncorhyncus apache dan komoditas telah berlaku, yang oncorhynchus chrysogaster) ditetapkan. dapat salmon pasifik oncorhynchus neraka, diperdagangkan, oncorhynchus gorbuscha, oncorhynchus kota, perubahan hasil dan oncorhynchus tschawytscha, oncorhynchus perikanan selain bahan importir api p) kista, oncorhynchus mason dan oncorhynchus baku bahan penolong untuk rhodurus) industri api p atau kebutuhan salmon atlantik salmon salah) dan salmon api u) bahan baku dance hecho hecho) pakan hasil perikanan kan danyang post pos tarif uraian barang persyaratan keterangan border ikan pipih pleuronectidae, bothidae, api p atau api u) dimiliki cynoglossidae, solida, scophthalmidae dan yang masih berlaku, perusahaan catharinae), tidak termasuk sisa ikan yang dapat data yang tersedia, tersebut dan dimakan dari subbox sampai dengan dalam hal neraca keperluan komoditas belum konsumsi hotel halibut reinhardtius hippoglossoides, ditetapkan, dan dan restoran, hippoglossus hippoglosus, hippoglossus neraca komoditas, dan kebutuhan dalam hal neraca lainnya sesuai stenolepis) dinas telah event komoditas tela ketentuan place pleuronectes plates) ditetapkan. peraturan tea sole sole spp.) perundang turbo serta maxima) undangan yang poo poo berlaku yang digunakan oleh tuna (dari genus thunnus), cakalang (stripe perusahaan bellied bonita) katsuwonus pelamis), tidak tersebut termasuk sisa ikan yang dapat dimakan dari subbox sampai dengan masa berlaku hasil albacore atau tuna sirip panjang thunnus perikanan paling lama lalunya) (satu) tahun taklim. tuna sirip kuning thunnus albacares) ning thunnus masa berlaku esa dea dns cakalang (stripe bellied bonita) katsuwonus pelamis perubahan hasil perikanan selama sisa tuna mata besar thunnus obesus) masa berlaku hasil tuna sirip biru atlantik dan pasifik thunnus perikanan. thynnus, thunnus orientalis) tuna sirip biru selatan thunnus maccoyii. | makarel jack dan makarel kuda brachyurus dan spp.) coba rachycentron canada) tea todak dihias gladius) dan des makanpost maa teman metana teja ||. dengan iiitea blue writings micromesistius poutassou, micromesistius australis) eoea catfish pangasius spp., seluruh spp., claris spp., ietalurus spp.): .| patin pangasius pangasius) t2 | dpost maa teman metana teja:) 1a73 | eoseabrai sparidae) tea a tsi. login mojarra pentaprion longimanus) dan dateatea post pera tamatan rekaman tee nana, bo: swamp barb putus cola) teamantea danpan maa teman metana tejacatfish pangasius spp., seluruh spp., claris spp., ictalurus spp.)post praja tamatan rekaman tee nana,ea turbo serta maxima) tea dan dan maan tuna (dari genus thunnus), cakalang (stripe bellied bonita) katsuwonustuna sirip kuning thunnus albacares) cakalang (stripe bellied bonita) katsuwonus pelamis): tuna sirip biru atlantik thunnus thynnus) tuna sirip biru pasifik thunnus orientasi) tea tuna sirip biru selatan thunnus maccoyii) toska9 longhair tuna thunnus tongkolera tamatan mesum tenan:, makarel island rastrelliger vaughn) post praja teman metadata tata bawal putih kampuslo. jakanlaut: oo iii dan man bluntnose lizardfish trachinocephalus post lo. myops iiiswamp barb putus cola) bandeng chaos chaos)post maa teman metana tejatea esa bea dns fillet ikan segar atau dingin lainnyapost maa teman metana teja uraenotepiaaae todak dihias gladius) toothfish dissostichus spp.) tea dogfish dan hiu lainnya pari dan states rapide) tea 1s72 | eo mam, segar atau dgnpost maa teman metana tejatea catfish pangasius spp., seluruh spp., claris spp., ictalurus spp.) nile perch latest niloticus) des dana:tea hak merluccius spp., urophycis spp.) alaska pollock theragra chalcogramma) tea dan des makan baka dar kan tanyaaja teman metadata tata) tea herring lupa hangus, lupa pallasii) tea tuna (dari genus thunnus), cakalang (stripe bellied bonita) katsuwonus pelamis) dogfish, hiu lainnya, pari dan states rapide) tea tools9 mahi mahi coryphaena hippurus) lainlain, beku: todak dihias gladius) tea toothfish dissostichus spp.) tepost raja teman metadata tattea pari dan states rapide) fosfat9 surimi (daging ikan cincang) tea gos dan man na. hati telur dan sperma dari ikan, dikeringkan, diasapi, diasinkan atau dalam air garam: dari ikan air tawar, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam tgt. fillet ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi:ost pera tamatan rekaman tee nana,mbangan ikan air tawar lain lain ikan diasapi, termasuk fillet, selain sisa ikan yang dapat dimakanherring lupa hangus, lupa pallasiipostosas cakalang (stripe bellied bonita) katsuwonus pelamis) io21 | des mana ikan dikeringkan, selain sisa ikan yang dapat dimakan, diasinkan maupun tidak tetapi tidak diasapi:post tamatan merana ejaan untuk oganlain lain: ikan laut: teri stolephorus spp., cilia spp., setipinna spp., lycothrissa spp. dan thr: herring lupa hangus, lupa pallasii) cod gadis mertua, gadis opac, gadis macrocephalus) teri engraulis spp.) tilapia oreochromis spp.), catfish pangasius maa teman metana tejaroses eo sirip ikan, kepala, ekor, perut, dan sisa ikan lainnya yang dapat dimakan: sirip ikan hiu dikeringkan atau diasapi lain lain kepala ikan, ekor dan perut: tea partai dan am dan dan krustasea, bercangkang maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan maa teman metana tejalobster karang dan udang laut besar lainnya palinurus spp., panulirus spp., kasus spp.): logos12 lobster (harus spp 1c49:| kepiting: dasa kepiting cangkang lunak 1gs1.( des btass |post permen teman ewmaaa (ee panas udang dan udang besar lainnya: tea orang windu penerus monodon: tanpa kepala tea 1cs9. nan ulang name wptopenacus vannanen tanpa kepala, dengan ekor tea tanpa kepala, tanpa ekor aan nan udang galah macrobrachium rosenbergii) kanan aan nan ap, segar atau angin lobster karang dan udang laut besar lainnya palinurus spp., panulirus spp., kasus spp.)foto2 booster comatus spptoyota3 tamatan merana ejaan blue crab callinectes spp.) dan snow crab (kepiting dari keluarga oregoniidae): hidup selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan segar atau dingin tea hidup selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan segar atau dingin lobster norwegia nephrops selain untuk, canton canton):udang dan udang besar lainnya ian hidup soni nam monodon) calon induk, aan nas liptopenaeus vannamei) pembudidayaan macrobrachium rosenbergii) semata aman et desa mana toyota9 maintain ee, air peni palinurus spp., panulirus spp., kasus spp): pelem sang akan eceran: des ank am dan man des dna (xo pos paritas urutan barang persyaratan keterangan seger lobster homarusspp): tle ill eceran: kepiting: iii eceran: tt. lain lain: |. | lobster norwegia nephrops norvegicus): | tak pem kap rena eceran: |. ientaindain tt bb. udangdanudangbesar: pee penah ll eceran: post bercangkang, dikukus atau direbus ben bea esa dea dna oo dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran: dea dns bea |. janbaindain oo tea dea dns dnaootea bea dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam tea dna pemain teman ewmaaa (ee panas kerang dan moluska lainnya dari keluarga pectinidaet. dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam diasapi remi perat2.| oamteumdansotng hidup, segar atau dingin: post cumi cumi sepia selaint2o. anaras:| teafosforus dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam:asappost era tamatan mesum tenan sepoteins spp man gurita octopus spp)es dana lain lain: dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam diasapi siput, selain siput laut: hidup selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan segar, dingin atau beku dikeringkan, diasinkan atau dalam air garamne ermaaaa kemasan hewan ter (rina as,va. 17a6.| dan dan maan fo307: dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam 17a8. dan ika balon haliotis spp.) dan stromboid coach trombus spp.): balon haliotis spp.) hidup, segar atau dingin hidup selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan segar atau dingin stromboid coach trombus spp.) hidup, segar atau dingin . ex hidup selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan segar atau dingin rena teman awam ter nia balon beku haliotis spp.) stromboid coach beku trombus spp.) balon lainnya haliotis spp.): tea dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam 1ts6.| stromboid coach lainnya trombus spp.): dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam tea 17s8 | pama hidup, segar atau dingin: tea hidup selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan . | segar atau dingin 1tet | e ama dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam tea 1to3 iiiohopus japontois, folohuriordea hidup, segar atau dingin: post hidup selain untuk calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan segar atau dingin tea tou.| eo sos. dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam teaubur ubur rhopilema spp.): hidup selain untuk calon induk, induk dan benih untuk serum oatsamng emyamtan macan tenis pembudidayaan dan mana tama calon induk, induk dan benih untuk pembudidayaan segar atau dingin beku . | dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam teo tepung, tepung kasar dan pellet dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air a aan dan ika songo tama antar del bnn dan man amonia dan man memanas teman sewaan jaan dari invertebrata air lainnyaechinodermatarumput laut dan ganggang lainnya: layak untuk dikonsumsi manusia: dikeringkan tetapi tidak ditumbuk 22an dang des man 17oa.| desa gracilaria spp. tea man des dana segar, didinginkan atau dikeringkan, dari jenis ema tamatan kawanan tenar nia: dari jenis yang digunakan farmasi tea mana lain lain, segar, didinginkan atau dikeringkan tea lain lain, dibekuka: eo2 tr02:3t00 teo lain lain: ara dsa dan alkali treated carrageenan chips acc) 1b0c | dan man lain lain alginat dan turunannyanya: fraksi padat ttd post pos tarif uraian barang persyaratan keterangan border b09 | lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan, selain minyak hati ikan: fraksi padat dea dns lemak dan minyak serta fraksinya dari binatang laut menyusuialginat dan isterinya turunannya xxv. telepon seluler, komputer genggam (handheld) dan komputer tablet pan komputer tablet adalah satu mesin pengolah telepon seluler, penerbitan persetujuan data otomatis portable dengan menggunakan komputer genggam, impor berdasarkan: layar sentuh datar sebagai monitor dan peranti dan komputer tablet: neraca komoditas masukan dengan menggunakan stills, pena dalam hal neraca digital, atau ujung jari, selain menggunakan dan jaringan komoditas telah papan ketik atau tetikus, dapat berfungsi sebagai bawahnya api p ditetapkan, atau alat komunikasi maupun tidak, komputer atau api u) data yang tersedia, genggam handheld) termasuk personal digital surat perjanjian dalam hal neraca assistant pda) dan politop adalah suatu mesin kerjasama komoditas belum pengolah data otomatis genggam (handheld). distribusi dengan ditetapkan. paling sedikit post rostantyas uraian barang persyaratan || ) keterangan) (1m |ap fts padan perangkat telepon, termasuk smartphone dan (tiga) distributor, kewajiban pemenuhan telepon lainnya untuk jaringan seluler atau dan perizinan berusaha untuk jaringan tanpa kabel lainnya, aparatus data yang bidang impor dan lainnya untuk mengirimkan atau menerima tersedia, dalam laporan surveyor suara, gambar, atau data lainnya termasuk hal neraca hanya untuk impor aparatus untuk komunikasi dalam jaringan komoditas belum telepon seluler, kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide ditetapkan. komputer genggam, area network), selain dari aparat transmisi atau dan komputer tablet penerima dari pos atau dan jaringan dalam keadaan utuh. atasnya (api p) perangkat telepon, termasuk smartphone dan surat perjanjian masa berlaku telepon lainnya untuk jaringan seluler atau untuk kerjasama telepon seluler, jaringan tanpa kabel lainnya distribusi dengan komputer genggam, paling sedikit komputer table smartphone (tiga) distributor: adalah selama telepon lainnya untuk tidak data yang perusahaan yang jaringan seluler atau untuk termasuk tersedia, dalam bersangkutan masih jaringan tanpa kabel lainnya telepon satelit hal neraca menjalankan kegiatan komoditas belum usaha bidang impor ditetapkan, dan telepon seluler, bukti komputer genggam, pembangunan dan komputer tablet. industri telepon seluler, komputer perubahan telepon genggam seluler, komputer (handheld), dan genggam, dan komputer tablet komputer tablet dalam negeri, berlaku selama atau perusahaan yang bukti kerjasama bersangkutan masih dengan industri menjalankan kegiatan telepon seluler, usaha bidang impor komputer telepon seluler, post (ro rosrangtas o ) ursianparang persyaratan keterangan |ar jas padan genggam komputer genggam, (handheld), dan dan komputer tablet. komputer tablet dalam negeri, masa berlaku untuk telepon seluler, perusahaan yang komputer genggam, melakukan dan komputer tablet: kegiatan usaha paling lama (satu) berupa tahun taklim, manufaktur, dalam hal neraca design house, komoditas telah dan atau riset ditetapkan, atau dan sesuai dengan pengembangan masa berlaku pada bidang industri tpp tanda seluler, komputer pendaftaran genggam produk) impor, (handheld) dan dalam hal neraca komputer tablet. komoditas belum ditetapkan, atau perubahan telepon seluler, komputer masa berlaku genggam, dan perubahan telepon komputer tablet: seluler, komputer telepon selular, genggam dan komputer genggam, komputer tablet dan komputer tablet selama sisa masa yang masih berlaku, berlaku telepon dan seluler, komputer dokumen yang genggam dan mengalami komputer tablet. perubahan. post pematang teman team teladan, telepon seluler, kebijakan dan komputer genggam pengaturan impor dan komputer tablet diberlakukan terhadap api p atau api u): impor telepon seluler, telepon seluler, komputer genggam, komputer genggam dan komputer tablet dan komputer tablet, dalam rangka tpp tanda kemudahan impor pendaftaran produk) tujuan ekspor impor dari dari pembebasan. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan perindustrian, sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika: bukti surat penunjukan dari principal pemegang merek pabrik distributor luar negeri dengan menunjukkan asli surat penunjukkan yang telah disahkan oleh notaris publik posttelepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet api p atau api u): dalam hal perubahan identitas importir: telepon selular, komputer genggam, dan komputer tablet yang mengalami perubahan, dan telepon selular, komputer genggam, dan komputer tablet yang masih berlaku. xxvi. sasaran, siklamat, preparat bau bahan mengandung alkohol teman kelamin (far(ri tis sasaran dan garamnya sasaran dan penerbitan persetujuan lini natrium siklamat siklamat api p atau impor berdasarkan: doo titip api u): neraca komoditas siklamat lainnya kena post postantjms o urutan barang persyaratan keterangan |ar (rt jas pendek, rencana distribusi dalam hal neraca dan atau komoditas telah penggunaan untuk ditetapkan, atau impor sasaran dan data yang tersedia, siklamat, dan dalam hal neraca pemberitahuan impor komoditas belum barang pib) yang ditetapkan. menunjukan pengalaman masa berlaku bidang impor sasaran sasaran dan siklamat dan siklamat paling api p atau api u): sedikit selama selama (enam) (satu) tahun. bulan, dalam hal perubahan sasaran aca komoditas dan siklamat api p aan ditetapkan, manja api u): paling lama (satu) alam hal perubahan identitas importir: tahun taklim, sasaran dan dalam hal neraca siklamat api p atau komoditas telah ditetapkan. api u) yang masih berlaku, dan dokumen yang masa berlaku mengalami perubahan sasaran perubahan. dan siklamat api p atau api u) selama sisa dalam hal perubahan masa berlaku pos tarif hs, uraian sasaran dan siklamat barang, jenis, jumlah api p atau api u). dan satuan barang, negara asal dan pelabuhan muat dan atau pelabuhan post preman oma pemuatan| bawaan |ar fon aan, tujuan: sasaran dan siklamat api p atau api u) yang masih berlaku: dan surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan. preparat bau bahan mengandung alkohol dari preparat bau bahan penerbitan persetujuan jenis yang digunakan dalam pembuatan mengandung alkohol impor berdasarkan: minuman mengandung alkohol, dalam bentuk api p): neraca komoditas, cair rencana penggunaan atau preparat bau bahan mengandung alkohol dari untuk impor preparat data yang tersedia, jenis yang digunakan dalam pembuatan bau bahan dalam hal neraca minuman mengandung alkohol, dalam bentuk mengandung alkohol, komoditas belum lain dan ditetapkan. bukti penggunaan lain lain preparat bau bahan masa berlaku mengandung alkohol preparat bau bahan dalam proses mengandung alkohol: produksi selama paling lama (satu) (satu) tahun. tahun taklim, dalam hal neraca preparat bau bahan komoditas telah mengandung alkohol ditetapkan, atau bumn pemilik api u): selama (enam) rencana distribusi bulan, dalam hal dan atau neraca komoditas penggunaan untuk belum ditetapkan. impor preparat bau bahan mengandung masa berlaku alkohol, dan perubahan preparat post rostantyas o ) uraian barang persyaratan) | ) keterangan (1m |ap fts pada pemberitahuan impor bau bahan barang pib) yang mengandung alkohol menunjukan selama sisa masa pengalaman berlaku preparat bidang impor bau bahan preparat bau bahan mengandung alkohol. mengandung alkohol paling sedikit selama (satu) tahun. perubahan preparat bau bahan mengandung alkohol: dalam hal perubahan identitas importir: preparat bau bahan mengandung alkohol yang masih berlaku: dan dokumen yang mengalami perubahan. dalam hal perubahan pos tarif hs, uraian barang, jenis, jumlah dan satuan barang, negara asal dan pelabuhan muat dan atau pelabuhan tujuan: preparat bau bahan mengandung post teman remaja (ar (lia lam, alkohol yang masih berlaku: dan surat pernyataan yang menjelaskan alasan perubahan. xxvii. intan kasar pos tari rs persyaratan) ||) keterangan) |as perda intan, dikerjakan maupun tidak, tetapi tidak intan kasar api p penerbitan persetujuan dipasang atau disusun. atau api u): impor berdasarkan: tidak disoroti rencana impor neraca komoditas dilengkapi dengan dalam hal neraca item pat tidak dikerjakan atau dipotong secara identitas perusahaan papan, 'jumlah dan ukuran data yang tersedia, sederhana, dibelah atau dipecah nilai int dalam hal neraca serta spesifikasi intan bukan industri komoditas belum 'akan indi asar yang akan ma. tidak dikerjakan atau dipotong secara diimpor, pelabuhan sederhana, dibelah atau dipecah tujuan bongkar, setiap pengiriman wajib rencana waktu disertai dengan sertifikat important, negara asal tan kasar yang impor dan nama dan diterbitkan oleh alamat perusahaan badan instansi yang pengirim (eksportir) berwenang negara negara asal impor, peserta kpc. dan sertifikat kimberly surveyor yang process certification ditetapkan oleh menteri scheme kpc). melakukan pemeriksaan restarts o )o uratantarang pernyataan keterangan peran perubahan intan fisik atas intan kasar, kasar api p atau api pengemasan intan kasar u)j: dalam wadah yang tahan dalam hal perubahan terhadap gangguan, dan identitas importir: meneliti kesesuaian intan kasar api p sertifikat intan kasar atau api u) yang yang diterbitkan oleh masih berlaku, dan badan instansi dokumen yang berwenang dengar engan mengalami ketentuan kpc. perubahan. pemeriksaan fisik atas intan kasar, pengemasan intan kasar dalam wadah yang tahan terhadap gangguan, dan penelitian kesesuaian sertifikat intan kasar yang diterbitkan oleh badan instansi berwenang negara peserta kpc, dilaksanakan oleh surveyor pelabuhan tujuan bongkar indonesia. masa berlaku intan kasar api p atau api u): paling lama (satu) tahun taklim, dalam hal neraca komoditas telah post ditetapkan, atau sesuai dengan sertifikat kpc, dalam hal neraca komoditas belum ditetapkan. xxviii. produk tertentu pertahun teman kawara (miris asn makanan dan minuman barang impor produk tertentu poo sayuran (tidak dimasak atau dimasak dengan komplementer, barang dapat dilakukan oleh dikukus atau direbus), beku untuk keperluan tes importir api p) atau pasar, dan atau barang importir api u) untuk pelayanan purna sayuran dikeringkan, utuh, potongan, irisan, jual: seluruh impor patahan atau dalam bentuk bubuk, tetapi importir pemilik api produk tertentu tidak diolah lebih lanjut. hanya dapat sayuran lainnya, campuran sayuran: izin usaha industri dilakukan melalui uu: pelabuhan laut: bukti hubungan belawan medan, dea buah, kering, selain yang disebut dalam pos istimewa dengan tanjung priok sampai dengan campuran dari perusahaan luar jakarta, new priok buah bertempurung atau buah kering dari bab negeri, untuk impor jakarta, tanjung 1in1. barang manufaktur emas semarang, buah lainnya: sebagai barang tanjung perak lengkung komplementer, dan surabaya, soekarno hatta makassar, post lada dari genus piper, buah dari genus data yang tersedia, bitung bitung, caesium atau dari genus diminta yang dalam hal neraca dan merak mas dikeringkan atau dihancurkan atau ditumbuk. komoditas belum cilegon, pelabuhan buah dari genus caesium atau dari genus ditetapkan. darat cikarang dry diminta: port jababeka) dihancurkan atau ditumbuk: bekasi, dan dihancurkanatauditumbuk: pelabuhanudar: lol cabai (buah dari genus caesium) kualanamu dei pon ekstrak dan jus dari daging, ikan atau serdang, soekarno krustasea, moluska atau invertebrata air hatta tangerang, lainnya. ahmad yani dari daging semarang, juanda surabaya, dan hasanuddin lain lain makassar. impor produk ikan diolah atau diawetkan: kaviar dan tertentu berupa pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan. makanan dan minuman selain dicincang: pelabuhan esai sebagaimanapada dalam kemasan kedap udara untuk huruf juga dapat penjualan eceran dilakukan melalui | lainlain dra lain lain dumai dumai, daa ada jayapura dalam kemasan kedap udara untuk jayapura, krueng penjualan eceran dukuh aceh ieo1 es0 |epsilon utara, kuala langsa ppp sarden, marginella dan brislingatau surat: tarakan tarakan. aan impor produk mean teman tawanan ter jonan, dalam kemasan kedap udara untuk tertentu berupa penjualan eceran barang tekstil sudah tandan dilakukan pada pelabuhan dan dalam kemasan kedap udara untuk sebagaimana pada penjualan eceran huruf juga dapat tuna, cakalang dan bonita sarda spp.): pelabuhan laut tuna, celana dan boro serta spp) pelabuhan ban ask nara penjualan eceran impor produk tertentu berupaalas sat. kaki selain o oojobaindain bea pelabuhan tuna setengah masak sebagaimana pada daa dsa hurutajugadapat (tn sembuh dalam kemasan kedap udara untuk krueng dukuh penjualan eceran aceh utara, dan kaalatangsaci nova. langsa: dalam kemasan kedap udara untuk impor produk penjualan eceran tertentu berupa elektronik selain daan pasa oaa7 pelabuhan dalam kemasan kedap udara untuk sebagaimana pada penjualan eceran huruf juga dapat coa t7s0 dilakukan melata ema ama kawasan tee unlam, heads pelabunantast siap untuk dikonsumsi langsung krueng dukuh daa dsa tandan aceh utara, dan kualalangsadi dalam kemasan kedap udara untuk langsa. penjualan eceran impor produk tertentu berupa perak selain dilakukanpada makarel kuda, dalam kemasan kedap udara pelabuhan untuk penjualan eceran sebagaimana pada lain lain, dalam kemasan kedap udara untuk huruf juga dapat penjualan eceran dilakukan melalui tss: t60t pelabuhan ist ikan diolah atau diawetkan lainnya: kuala langsa ben aan langsa. ika kebijakan dan maan nan tandan diberlakukan terhadap www impor produk tertentu dalam kemasan kedap udara untuk dalam rangka penjualan eceran kemudahan impor s60 tujuan ekspor kasir dan pengganti kabar pembebasan bet masaberlaku barang pengganti kaviar komplementer, barang dns kena krustasea, moluska dan invertebrata air untuk keperluan tes lainnya, diolah atau diawetkan. pasar, dan atau kepiting: barang untuk pelayanan purna jual preman onta teman sewaan sena eceran tahun taklim. portunidae) inn oregoniidae) dsa dan dsa nan utang danudangbesar ika insan dan kaa bak lain lain lobster loss4 setongdancumteumt naam penjualan eceran serta omtateang temanya serangan ter asam penjualan eceran ika makan isa enka merebatamtainya ban ika makan maa mengandung kakao. permen karet, dilapisi gula maupun tidak lain lain ama pemadam aan mengandung kakao.tidak diisi daa dsakapreman temuan melawan (ear ren am,ekstrak malt kaa daa dns dari barang dari pos selain berasal dari sampai dengan hewan dari bubuk kacang kedelai daa dsa lain lain, untuk anak anak usia lebih dari tahun tetapi tidak melebihi usia tahun campuran dan adonan untuk pembuatan roti dari pos dari tepung, menit, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao dari tepung, menit, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao lain lain, tidak mengandung kakao dan kan dana lain lain, mengandung kakao dan kan dana sos olahan yang cocok untuk bayi atau anak anak, tidak disiapkan untuk penjualan eceran: permata tamatan tempat ter tea ant, ekstrak malt selain berasal dari hewan lain lain, dari barang dari pos sampai dengan filled milk selain berasal dari hewan lain lain, mengandung selain berasal dari bubuk kakao hewan lain lain selain berasal dari hewan tahan tanya berbahan dasar kedelai dalam bentuk bubuk dalam bentuk lain tan dsa lain lain: 1og0 to01 s051: conscious, diolah maupun tidak. pasta mentah, tidak diisi atau diolah secara lain: mengandung telur task219 rice vermicelli (termasuk bihun) permata men didi tgt pasta diisi, dimasak atau diolah secara lain maupun tidak: diisi dengan daging atau sisa daging kaa daa dns diisi dengan ikan, krustasea atau moluska daa dsa rice vermicilli (termasuk bihun) dan kan dana des dan despost erna tamatan kesamaan am,gandum bungur daa dsa soso olahan nasi, termasuk nasi belum matang kaa daa dnskan daa sstr manis: walet dan water tidak mengandung kakao dan kan dana mengandung kakao dan kan dana date dan water ana post teman remaja ter nun ata, biskuit gigit tidak manis daa dsa biskuit tidak manis lainnya dan kan dana produk roti tanpa tepung kaa daa dns selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi wafer komuni, sealing wafer, rice paper dan produk semacam itu produk makanan garing lainnya tomat diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat. poso |ex pasta tomat dalam kemasan botol atau secretg60 kentang beku sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak men didi tap eka, senin produk dari pos oosa dalam bentuk potongan: dalam kemasan kedap udara untukahan homogen dan kan dana lain lain: buah jeruk lain lain: butiran dan pasta buah selain mangga, nanas atau stroberi selai dan jeli buahdicampur maupun tidak: polri #ostantas oo ) ursianpaang o ) ) | persyaratan keterangan edar dan ank maa taiwan termasukcampuran ika makan ann ank maa nanas iii penjualan eceran ann buah jeruk: pemanis lainnya atau alcohol isi maka ika bak ieooseo reem iii pemanis lainnya atau alkohol ip00e7o petik termasuknekain bet iii pemanis lainnya atau alkohol ika lain lain, termasuk campuranselain tamatan kemasan tee nun at, campuran pada subbox cranberry actinium macrocarpa, actinium oxycoccos), lingonberry actinium itis idea) mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol zoos0 aaa lengkung daa dsatambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol mapun tidak lain lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol jus buah atau buah bertempurung (termasuk grape must dan air kelapaorange: lo te tidak beku, dengan nilai prix tidak melebihi pertama tmtantaam temanya deewana ria am, san sans uan enak tanya aman makan angsur termasuk rape mus akn makan lll lainnya aan actinium oxycoccos), jus lingonberry actinium itis idea nas spouse9 tamtama ama campuanps siap untuk dikonsumsi langsu: |. kopiinsta: dalam kemasan dengan berat bersih tidak kurang daripermata tamatan tempat ter tea ant,ahan penyedap dan campuran bumbu, tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan. tomato ketchup dan saus tomat lainnya daa ada tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan saus dan olahan daripadanya makan daa makan campuran bahan penyedap dan campuran men didi tap pasta udang termasuk terasi (belacan) daa dsa sop dan kaldu serta olahannya, olahan makanan campuran homogen. sop dan kaldu serta olahannya: mengandung daring dan cocok untuk bayi atau anak anak daa dsa tts cocok untuk bayi atau anak anak daa dsa olahan makanan campuran homogen: cocok untuk bayi atau anak anak ama cocok untuk bayi atau anak anak krim dan lainnya selain berasal dari yang dapat dimakan, hewanair mineral dan air soda: pos tarif uraian barang persyaratan keterangan post border o10jaya aan bir tanpa alkohol kan daa typos9 minuman dengan bahan selain berasal dari dasar susu uht diberi rasa hewan minuman susu kedelai " minuman berbahan dasar air kelapa man minuman dengan bahan dasar kopi atau diberi rasa kopi permai temuan macam telan (us ata minuman tidak mengandung soda yang siap untuk dikonsumsi langsung tanpa diencerkan nanaloh makan sigaret kretek kaa daa dnseras |b. obat tradisional dan suplemen kesehatan biji dan buah lainnya yang mengandung minyak, pecah maupun tidak. biji jarak dan kan danaposttel segar atau dikeringkan polo tanpa nya kulit dari ceri afrika prunus africana) ina tango dari jenis yang terutama dipakai dalam farmasi:kena tea lain lain, segar atau dikeringkan, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk lain lain, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk nya aan pyrethrum, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk pyrethrum, bentuk lainnya dan kan dana keping kayu cendana daa ada keping kayu gaharu kan dana des pernah men medali tap lain lain, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk(alfalfa) kaa daa dnsekstrak nabati dari ephedra nokeminyak biji bunga matahari atau sunflower dan fraksinya: nn fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak sunflower tidak dimurnikan lemak dan minyak hewani, nabati atau mikroba dan fraksinya, sebagian atau seluruhnya dehidrogenase, winter esterifikasi, post dire esterifikasi atau dielaidinisasi, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut. minyak dan lemak nabati serta fraksinya: loh dire esterifikasi, selain dari minyak kelapa sawitatau kelapa olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. rosso lain lain, olahan tidak beralkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan atau produksi minuman: produk dengan bahan dasar ginseng kaa daa dns suplemen makanan lainnya, fortificant prefixes: suplemen makanan yang mengandung ginseng suplemen makanan lainnya kaa daa dns mainan oo lainnya, campuran:nyak selain dar buah jeruk dan bsa men dan nya dari cengkeh tap ini dari serai, kayu manis, jahe, kapulaga atau des adaskosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga lohkena tea dan nan preparat manipur dan pemikir dan kan dana www bubuk, dipadatkan maupun tidak kan daa aji oo makan krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit fio1. naa preparat digunakan untuk rambut. men medali mengandung khasiat anti jamur daa dsa des dan preparat pengering atau peluru rambut secara permanen makan desa an: bubuk dan pasta untuk dental profilaksis beateman remaja ter nun ata,bubuk wewangian (dupa) dari jenis yang digunakan selama ritual keagamaan sa0ra ts0 preparat pewangi ruangan mengandung desinfektan maupun tidak lain lain:sabun,post preman temuan melawan (ear ren am, |osabun mengandung obat termasuk sabun desinfektan sabun lainnya termasuk sabun mandi daa dsadea lain lain, dari kertas, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen s101 1ts0 ani betsabun dalam bentuk lain: lol rama temuan melawan (fara am, kepingan sabun www dari jenis yang digunakan untuk memisahkan tinta pada kertas daur ulang sbb|d. barang tekstil sudah jadi lainnya selimut dan selimut kecil untuk perjalanan. lohserat sintetik: dari kain bukan tenunan kan daa ika selimut dan selimut kecil untuk perjalanan lainnya dari kain bukan tenunan daa ada linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur. linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan daa ada tien untuk tempat tidur lainnya, dicetak bet logo jeo222 danseatbuaa ika ika makan ika men untuk tempat tidur tanya" ika insan 1o0o232 | danseatbuaan ika makan isa dang nan menantu mealainnyah does markas batik tests9 danserartestllannya ika den ika nan linen untuk toilet dan linen untuk dapur, dari nnn kapas ama test99 dambahantekstllannya et serta ommtanag teman desa teralis an, desa dan beda f2 #asdsidosinbsskn atau bed balances. avatar oso19 darbahanteksllanya tts |. jbaindain oo makan dari bahan tekstil lainnya barang perabot lainnya, tidak termasuk yang bro dimaksud dalam pos oo. penutuptempattidur: eoa tama ana motif batik ann pada bab ini terasi jeramanataukata seram datang teman menamai tera alan lainnya digunakan untuk membungkus barang) digunakan untuk membungkus barang. paya dan lainnya dari pos bnn baibahanteksitbuatan iss2 meme memedaebukcnane: man lain lain, dari strip polietilen atau poli benar pe"sadar dan makan cosas tama serta watbarng tenan rawa (er mie aa, fssosoo daibahantekstiilannya: men isa mal anak terpal, owning dan keras matahari, tenda (termasuk temporary canopy dan barang selancar atau landcraft, barang keperluan berkemah. terpal, owning dan keras matahari tan dan dari bahan tekstil lainnya: dari serat tekstil nabati dari pos dari kapas des semacam itu) bnn oao29 daribahanteksillainnyah isa man jesooao matras bertekananudara sego tama drama dattamag ema secara tera alan peso7 barang jadi lainnya, termasuk pola pakaian. none penyapu debu pemberi macan tu: lil penyapu debu dan lap pembersih semacam itu: makan baik makan ekor9o tanam penutup payung dalam potongan berbentuk segitiga bina harness pengaman: cocok untuk kegunaan industri roboh iap sejenisnya nd serbet (popok), pemberat popok dan barang semacam itu, dari bahan apapun. eamangsekatpakah tekstil tamatan kemasan tee nun at,sanitasi tower (pad) lol inap nya ini ie.dan kan dana kate tanya menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut: dilengkapi pelindung jari dari bukan logam daa ada makan daa makan alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik. oo. mas kaki olah raga: bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju teo alas kaki gulat kaa daa dns makan alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit diatasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk kaka lainnya, tonight menutupi mata kaki lain lain: dilengkapi pelindung jari dari logam tan dsa dilengkapi pelindung jari dari bukan logam lain lain toko2n9 dilengkapi pelindungjari dari logam dilengkapi pelindung jari dari bukan logambot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju ena dilengkapi dengan spike, clean atau sejenisnya post temuan melawan (fara am, bot pengendara: sepatu bowling alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastikkak tanya dengan sol tour dari kat menutupi mata kaki daa dsa lain lain: sepatu bowling bea lain lain kakoioioso9rama temuan melawan (fara am, sepatu bowling lain lain, dilengkapi pelindung jari dari bukan logam ini |says alas kaki lainnya. dandan kan dana dan ika insan f. elektronika man pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak, elevator cairan pompa displacement positif berputar lainnya: ata pompa air, dengan flow rate tidak melebihi m3 jam: dioperasikan secara elektrik kena tea pompa sentrifugal lainnya: kata pompa air single stage, poros tunggal penyedot horiztempat bmersiie dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi pompa air lainnya, dengan tow rate tidak men masi mam dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi mm, dioperasikan secara elektrik pompa tanya elevator cairan: san3.e1 dan: kabinet pengaman biologis kedap gas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.nta dengan pelindung kipas ba1as1. masa dengan kapasitas tidak melebihi kipas dari jenis yang digunakan semata mata atau terutama untuk mendinginkan mikroprosesor, aparatus telekomunikasi, mesin pengolah data otomatis atau unit dari mesin post tamatan kemasan tee nun at, pengolah data otomatis tell jeebaindan: dengan pelindung kipas tap ini hood yang memiliki sisi horizontal maksimum tidak melebihi cm: dilengkapi dengan saringan: inilemari pendingin tipe rumah tangga: man tipe kompresi: loh dengan kapasitas tidak melebihi daa ada perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium, dipanaskan secara elektrik perkara temuan melawan (far (en jaskata tipe rumah tangga #a10. pemanas air tenaga matahari suryarama tamatan memanen jus rat,sao. dioperasikan secara cra, mempunyaidan kan dana mesin pengolah data otomatis gta tanyalol inap an) post preman temuan melawan (ear ren am, portabel dardarisa71teman dewan tri nisan penggiling dan pencampur makanan,yang hanya dilengkapi dengan pemanas air, untuk keperluan rumah tangga aparatus penata rambut atau pengering tangan elektro termal: pengering rambut kan daa jesioao ketika tati dan |ex lain lain untuk rumah tangga dan sejenisnya oven lainnya, pemasak, cooking plate, boiling pemanggang pembakar desa ann pemanggang roti dan kan dana sie ttslainnya untuk hanya telepon jaringan seluler atau untuk satelit jaringan tanpa kabel lainnya mikrofon dan penyangganya, pengeras suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak, headphone dan earphone, dikombinasikan preman temuan melawan (ear ren am,ikrofon dan penyangganya: loh www dna mikrofon lainnya, dengan penyangga maupun tidakdaa dsa pengeras suara multipel, dipasang pada rumah yang sama: tipe box speaker 13s1s29 nan amplifier listrik audio frekuensi: loh set amplifier suara listrik: mempunyai tingkat kekuatan atauteman tempat tere islan, desa dan aparatus untuk perekam atau reproduksi suara. amat anna: dan menggunakan magnet, media optik atau semi konduktor: compact disc player daa dsa aparatus perekam atau bereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak. sa11o pita magnetik. dan man teaser @isepiayer amselain dari jenis yang video digunakan dalam penyiaran rem tamatan memanen jus rat,ini lain lain, barang penglihatan malamlain lain kamera perekam selain dari jenis yang video digunakan dalam penyiararadio cassette player ukuran saku aparatus lainnya dikombinasikan dengan aparatus perekam atau bereproduksi suara: era tamatan memanen jus rat, acara9nya lain lain: dikombinasikan dengan aparatus perekampost monitorlainnya: te dapat dihubungkan secara berwarna langsung dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolah data otomatis dari posvideo display atau layar: set top box yang mempunyai fungsi komunikasi dioperasikan dengan tenaga listrik lain lain dioperasikan dengan baterai atall. antena dan reflektor antena dari segala jenis, teman remaja ter nun ata, akan yang cocok untuk digunakan padanya antena teleskopik, antena rabbit dan antena dipole untuk penerima televisi atau radio |. mainan oosumber cahaya light emitting diode led). tampa tabung, selain tampa ultra violet fluoresen, katoda pijar: loh lain lain, tabung lurus untuk lampu fluoresen lampu fluoresen kompak swaballast bea lain lain sumber cahaya light emitting diode led): . lampu light emitting diode led) dilengkapi dengan dasar tipe sekruprokok elektronik dan peralatan penguapan elektrik personal semacam itu mesin dan aparatus lainnya: penguat gelombang mikro, digital flight data recorder, pembaca elektronik portabel dioperasikan dengan baterai untuk merekam dan mereproduksi teks, gambar diam atau dream tamatan memanen jun ja, |berkasaudio tell aparatus pengolah sinyal digital memiliki kemampuan untuk dikonversikan dengan jaringan kabel atau nirkabel untuk sound mixing, barang dirancang secara khusus untuk dikonversikan aparatus atau instrumen telegrafi atau telefon atau jaringan telegrafi atau telefon ini (maan ayakan sepeda roda tiga, skuter, mobil berbeda dan mainan beroda semacam itu: kereta boneka: boneka, mainan lainnya,, kereta boneka boneka, dikenakan pakaian atau tidak daa ada |.|xset kontruksi dan mainan kontruksional lainnya, dari bahan selain plastik post stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia puzzle dari segala jenis daa dsa peralatan edukasi elektronik interaktif portabel yang dirancang terutama untuk anak anak indah oo daaa daa dns mainan lainnya, dari karet lain lain inipermainan lainnya, dioperasikan dengan koin, uang kertas, kartu bank, token atau alat pembayaran lainnya, selain perlengkapan lintasan boling permainan peluang yang secara langsung memberikan hadiah bernilai uang, bagian dan aksesorisnya post printable atau mesin slot lainnya tap lain lain, bagian dari kayu, kertas atau plastic255i. ran xxix. pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi tamatan kemana tele eling mantel panjang, car coat, jubah bertopi, jubah, pakaian jadi dan penerbitan persetujuan norak (termasuk jaket ski), wind theater, aksesori pakaian jadi impor berdasarkan: wind jacket dan barang semacam itu, untuk api u): neraca komoditas pria atau anak laki laki, rajutan atau kaitan, rencana impor selama dalam hal neraca selain yang dimaksud dalam pos (satu) tahun, dalam hal komoditas telah ditetapkan. data yang tersedia, dalaman neraca vin dari bahan tekstil lainnya perubahan pakaian komoditas belum ian jadi dan aksesori mantel panjang, car coat, jubah bertopi, jubah, pakaian jadi api u): ditetapkan. norak (termasuk jaket ski), wind theater, masa berlaku wind jacket dan barang semacam itu, untuk dalam hal perubahan pakaian jadi dan wanita atau anak perempuan, rajutan atau identitas importir: aksesori pakaian jadi kaitan, selain yang dimaksud dalam pos pakaian adi dan (api u) paling lama dari wol atau bulu hewan halus aksesori pakaian jadi (satu) tahun taklim. api u) yang masih pos mant7as persyaratan keterangan) para pee dan opt dokumen yang perubahan pakaian dari bahan tekstil lainnya perubahan, pakaian jadi api u) dalam hal terdapat seram sisa masa setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, berlaku pakaian jadi perubahan mengenai pos pakaian terusan berpenutur depan dan tarif hs, uraian barang dan aksesori pakaian bertali, celana panjang sampai lutut dan celana jenis, jumlah dan satuan jadi api u). pendek (selain pakaian renang), untuk pria barang, negara asal atau anak laki laki, rajutan atau kaitan. dan atau pelabuhan impor pakaian jadi dan pakaian jadi dan anya dapat aksesori pakatan jadi lol tujuan: dari kapas api u) yang masih berlaku: pelabuhan laut impor, dalam hal tanjung priok dari bahan tekstil lainnya neraca komoditas jakarta, new priok bel ditetapkan: ama naa akad dari wol atau bulu hewan halus neraca komoditas, tanjung perak dalam hal neraca surabaya, soekarno ditetapkan. krueng dukuh barang bitung, dan dari bahan tekstil lainnya: komplementer, barang merak mas tea dari rami, linen atau sutra untuk keperluan tes cilegon, pasar, dan atau barang pelabuhan darat: jual: jababeka) mama kemasan tular nia ana, depan dan bertali, celana panjang sampai lutut importir pemilik api |c. pelabuhan udara: dan celana pendek: kualanamu deli dari wol atau bulu hewan halus izin usaha industri serdang, soekarno (iui), hatta tangerang, istimewa dengan semarang, juanda dari bahan tekstil lainnya negeri, untuk impor hasanuddin barang manufaktur makassar. setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok sebagai barang terpisah, celana panjang, pakaian terusan komplementer, dan kebijakan dan berpenutur depan dan bertali, celana data yang tersedia, pengaturan impor panjang sampai lutut dan celana pendek (selain dalam hal neraca diberlakukan terhadap pakaian renang), untuk wanita atau anak komoditas belum impor pakaian jadi perempuan, rajutan atau kaitan. ditetapkan. dalam rangka setelan: kemudahan impor sean tujuan ekspor lokasi0 dari bahan tekstil lainnya: masa berlaku barang komplementer, barang lainlain pasar, dan atau barang untuk dating lama (oa) paling lama (satu) dari bahan tekstil lainnya dreematas oatagaag pematung mean (ear fin ang, mea tree nanang tree maan bantan dari serat artifisial depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek: post remaja teman teman teror nusa, dari bahan tekstil lainnya kesan des kemeja pria atau anak laki laki, rajutan atau kaitan.: dari bahan tekstil lainnya deretan water teman aaaaaa online, mana bara nsan mann kaa w mana bara nsanmana kaki msi mann kaa mann kaa par mana kaki rama temuan merana ena ja, dari bahan tekstil lainnya kesan des ben teh dari bahan tekstil lainnya kesan des opp oopostkat dari kambing kashmirbahan tekstil lainnya: dari wol atau bulu hewan halus track suit, ski suit dan pakaian renang, rajutan atau kaitan. tama temurun melawan ter run art, dari bahan tekstil lainnya kesan des dari bahan tekstil lainnya kesan des pakaian renang vasektomi (pakaian renang setelah operasi payudara) lain lain dari bahan tekstil lainnya: pakaian renang vasektomi (pakaian renang setelah operasi payudara)garmen lainnya, rajutan atau kaitan. drama temurun melawan ter run art, men pakaian digunakan untuk pelindung dari api dari bahan tekstil lainnya kat dari wol atau bulu hewan halus kesan des men kanahosiery ditempa bergradasi (misalnya, shocking untuk penderita varies): shocking untuk penderita varies, dari serat sintetik ana na: tema pemeran teman tee mana,: tree dari wol atau bulu hewan halus kesan des tree dari serat sintetik dari bahan tekstil lainnya dpp: sarung tangan selam kaa kesan kas angin opa dari wol atau bulu hewan halus kaa kesan kas das serena teman remaja teja nun ea, dari bahan tekstil lainnya kesan desopo dari wol atau bulu hewan halus ssp kang wrist band, knee band atau ankle band mana kaki bnn kantea mantel panjang, mantel hujan, car coat, cloak, kaa desa tag tema teman ema tee telanj kat ng, ooam,tan dian nan tangkek dgn dan rjerman teman comma ter jus: ppp tan danbahan tekstil lainnya: tas lain lain selain motif batik tek lain lain selain motif batik selain batik dan post team temurun newman ter run at, lain lain selain motif batik dari bahan tekstil lainnya: ppp dari wol atau bulu hewan halus kesan des lain lain jas dan blazer: lain lain selain motif bapakaian terusan berpenutur depan dan bertali erna tembaga asem ter ant dari bahan tekstil lainnya: kat kesatau anak perempuan. opa dari wol atau bulu hewan halus dari kapas:o teman mean (media as, dari wol atau bulu hewan halus kesan des nanang lain lain selain motif batik bahan tekstil lainnya: kat jas dan blazer:eu post temuan wwe mun as, dari wol atau bulu hewan halus kesan des dicetak dengan proses batik tradisional dari bahan tekstil lainnya tea dicetak dengan proses batik tradisional lain lain|rormaatrma untuntenng pertanian regangan (era (gi, nas kanan ann main ana nan rekat barong tagalog selain motif batik lainlain iii pemetaan ato jesbtaeamam batik post enam teman macan (ear (us blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan. mena dicetak dengan proses batik tradisional kesan des dari wol atau bulu hewan halus kesan des dicetak dengan proses batik tradisional kesan des lain lai: dari bahan tekstil lainnya pakaian tidur dan piyama: lain lain selain motif batik ormas tembaga rekanan tea tenan ag, dari bahan tekstil lainnya: kat w dari bahan tekstil lainnya: tea: dari bahan tekstil lainnya lain lain selain motif batik sera temurun melawan ter run art, dari bahan tekstil lainnya: ppp lain lain selain motif batik jam oo nan lain lain selain motif batik lain lain selain motif batik dari bahan tekstil lainnya: dari wol atau bulu hewan halus joo garmen dan aksesori pakaian bayi t shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu setelan, celana dan barang semacam itu drama temuan merana ena ja, setelan, celana dan barang semacam itu kesan des t shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu aksesori pakaian kesan des kedai tan dan dana dari bahan tekstil lainnya kesan des garmen, dibuat dari kain dari pos atau dari kain dari pos atau kat ban pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api angaa kesan kas angin garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam tea post ee teman roman tee ant, keresan des dan bean man garmen lainnya untuk pria atau anak laki laki tea pakaian yang digunakan untuk pelindung dari mas api pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi pakaian wanita atau anak perempuan lainnya:gak gea tree track suit, ski suit dan pakaian renang, garmen lainnya. peta untuk pria atau anak laki laki kaa desa tag (remas ontantenag penyamun kawan (mf isl gt, aaa anime ebi nak aaa anak pakaian untuk olah raga anggar atau gulat bahan kimia atau radiasi eng petamuamaaa bahan kimia atau radiasi drama ambang pemain member (mmm pialang, dan sisanaslaninan perempuan: bantalan oo tere lain lain bahan kimia, radiasi atau api esa post tram temurun melawan ter run art, pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api mia dari wol atau bulu hewan halus kesan des lain lain, dari wol atau bulu hewan halus kesan des vasektomi (bra setelah operasi payudara) kaa kesan kas ben bra vasektomi (bra setelah operasi payudara) kaa kesan kas middle dan party middle: ppp teman mean (media as, dari bahan tekstil lainnya kesan des aan cet tree dari bahan tekstil lainnya kesan des kei beatdari bahan tekstil lainnya:selain motif batik dari bahan tekstil lainnya: post rama temuan merana ena ja, lain lain selain motif batik w sana lain lain selain motif batik syal, scarf, buffer, manila, veil dan sejenisnya. hen cet dicetak dengan proses batik tradisional dari wol atau bulu hewan halus kesan des dicetak dengan proses batik tradisional dki mars nana dicetak dengan proses batik tradisional kaa kesan kas man dari bahan tekstil lainnya kat dicetak dengan proses batik tradisional kaa kesan kas dasi, dasi kupu kupu dan camat. tea erna teman comma ter jus man gas lain lain selain motif batik lain lain selain motif batik dari bahan tekstil lainnya: kat lain lain selain motif batik sarung tangan, kitten dan mitt. kat sarung tangan, kitten dan mitt pelindung kerja dki mars lain lain: dari wol atau bulu hewan halus aksesori pakaian jadi lainnya, bagian dari garmen atau dari aksesori pakaian, selain yang dimaksud dalam pos sabuk judo post rortantyas uraian barat persyaratan | ) keterangan |ap (1s padan topi dan tutup kepala lainnya, rajutan atau kaitan, atau dibuat dari renda, kain gempa atau kain tekstil lainnya, dalam lembaran (tetapi tidak dalam bentuk strip), diberi garis, dirapikan pinggirannya maupun tidak, jaring rambut dari berbagai bahan, diberi garis dirapikan pinggirannya maupun tidak. name keperluan religious xxx. tekstil dan produk tekstil (tpt) rostantyas |o o ) urban barang persyaratan | ) keterangan fts paras so0o7 kain tenunan dari sutra atau sisa sutra. tpt (api penerbitan persetujuan hindari surano: suratpernyatan imporberdasarkan: tidak dikelantang atau dikelantang mengenai kepemilikan neraca komoditas industri yang dalaman aerea ory kain lainnya, mengandung atau lebih dibuktikan dengan izin komoditas telah sutra nil atau izin usaha lain data yang tersedia, pan asi dalam hal neraca ptn laporan hasil komoditas belum oya kamlainnya: eng puan ditetapkan, industri sesuai pedoman yang impor tpt dengan pos vin ditetapkan oleh tarif inici|o kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kementerian yang dan dan je atau lebih ear beratnya, beratnya tidak menyelenggarakan berupa barang jadi urusan pemerintahan anya dapat dia idak dikelantang: dibidang olehimpertir lu, dan g m post pos tarif uraian barang persyaratan keterangan border tenunan polos, beratnya lebih dari g m2 hal neraca komoditas tatap kejar benang atau benang, termasuk kejar belum ditetapkan: dan impor tpt dengan pos silang neraca komoditas, tarif dalam hal neraca dan berupa dikelantang: komoditas telah barang setengah jadi tenunan polos, beratnya tidak lebih dari ditetapkan. hanya dapat dilakukan oleh importir api p). tenunan polos, beratnya lebih dari g m2 tpt (api u): ketentuan dalam kejar benang atau benang, termasuk kejar la. silang data yang tersedia, peraturan menteri ini kainlainnya besi ban tpt mega kini remap lainnya komoditas belum terhadap tpt yang dicelup: ditetapkan, dan diimpor ke: pama nan polos, beratnya tidak lebih dari neraca komoditas, kawasan berikat: dalam hal neraca gudang berikat, komoditas telah pusat logistik inici| lain lain ditetapkan. berikat: tenunan polos, beratnya lebih dari g m? kawasan kejar benang atau benang, termasuk perubahan tpt (api p perdagangan kejar silang atau api u): bebas dan pelabuhan bebas: '( v|( | bari menang aneka nama dalam hal perubahan dan tenunan polos, beratnya tidak lebih dari identitas importir: kawasan ekonomi m2: tpt (api p atau api khusus. yang masih berlaku: ketentuan dalam tyas hadap tasya inn dokumen yang terhadap tpt asal tenunan polos, beratnya lebih dari g m2: ole mengalami perubahan. impor sebagaimana dimaksud pada iain dalam hal terdapat nomor yang ben kejar benang atau benang, termasuk perubahan mengenai pos dikeluarkan des kejar silang tarif hs, uraian barang, tempat lain dalam jenis, jumlah dan satuan daerah pabean. inn letak barang negara asal, tasalimpor #os tart ts | ) urutan barang | ) persyaratan | ) keterangan edar tenunan polos, beratnya tidak lebih dari pelabuhan muat, sebagaimana ama ran polos beratnya tdak lebih dam ensata pelabuhan dimesudpada tujuan: nomor harus inap tenunan polos, beratnya lebih dari 100g m2: pitt (api atau api dilakukan verifikasi yang masih berlaku, atau penelusuran ytn kainlainnya: data yang tersedia, teknis oleh surveyor lain lain, kejar benang atau benang, dalam hal neraca di: bia kepa komoditas belum kawasan berita, kai dari kapas, mengandung kapas neraca komoditas, asal impor maa bih pas, kap dalam hal neraca merupakan sisa atau lebih menurut beratnya, beratnya komoditas telah bahan baku: lebih dari g m. ditetapkan. gudang berikat: |. tidak dikelantang: pusat logistik tenunampols: berikat: kawasan ini lain lain perdagangan vin kejar benang atau benang, termasuk bebas dan kejar silang pelabuhan bebas, tan isa dan intan dikelantang: kawasan ekonomi pee ketentuan tpr .l inici| dalam peraturan kejar silang menteri ini tidak berlakuterhadap tpr nin lo. dicelup hasil olahan dari kawasan berikatan| empatamdaam kejar silang tempat lain dalam daerah pabean. ini dari benanganekawarna: ketentuan verifikasi atau penelusuran too teknis importidak per ia, eren lambang tema merana tee alis lant bamatahangan oop benang, termasuk kejar silang hasil olahan dari kawasan berikatan| lo. dicetak dimasukkan tel tenunanpolos: tempatlaindalam daerah pabean. ina ioo .c.id mesaterakurtant opo kejar silang: (api p): poling lama (satu kainlainnya: tahun taklim, te dalaman neraca in| kain tenunan dari kapas, mengandung kapas komoditas telah kurang dari menurut beratnya, dicampur ditetapkan, atau terutama atau semata mata dengan serat selama (satu) buatan, beratnya tidak lebih dari g m. tahun, dalam hal tidak dikelantang: neraca komoditas belum ditetapkan. vtn| ttd bikelantang: masa berlaku pitt. ppt (pt ema 6team bnn aren komoditas belum ditetapkan: nin kejar benang atau benang, termasuk atau alimgtama ima tahun taklim, ina yoon daribenanganekawarna: dalaman neraca tenunanpolos: komoditastelah ditetapkan. iain iain dan desa desa man dicetak post #ostangtas oo ) ursianparang persyaratan keterangan far jas padan | tenunanpols: masaberlakuperubahan | . kainlainnya: pitt (api atau apel) poo selama sisa masa ina kain tenunan dari kapas, mengandung kapas berlaku tpt (api p terutama atau semata mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari g m. tidakdikelantang: inn kejar silang inn inn dicelup: tenunan polos kejar benang atau benang, termasuk iii ina daribenanganekawarna: tenunanpolos: ini|oo ll ini|oo ll ini|oo benang, termasuk kejar silang dan ina dicetak tenunanpolos: inn kejar benang atau benang, termasuk bea tel (v0 onrangtas o )o ursianparang persyaratan keterangan )| far jas peer ina kainlainnya: ina kaintenunanlainnya dari kapas. beratnya tidak lebih dari 200g m2: inn inn inn ina | dicetak ina beratnyalebihdari200g m2: inn ina dicelup vin dicetak lain lain vin kaintenunandarilena. dan mengandung lena atau lebih menurut ina inn beratnya: ll ini|oo dan desa desa man kain tenunan dari serat juta atau dari serat kaki kait pohon lainnya dario tidakdikelantang: ini|oo inn rostantyas uraian barang persyaratan | ) keterangan (1m |ap fts por ina ioo man kain tenunan dari benang kertas. inn ini termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos nan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya atau dari poliester: ina ioo bandai: te tidak dikelantang lain lain vin sejenisnya kain tenunan lainnya, mengandung filamen menurut beratnya: tidak dikelantang atau dikelantang: te kain tenunan nilon mesh dari benang filamen aan man penguat terpal iain iain iain ina yoon |ootenertekanr bebe atau koin memuat poliester tekstur atau lebih menurut post postantjms o urutan barang persyaratan keterangan |ar (rt jas pendek, lo. beratnya: te inn inn inn ina fonem sewu moment baitnya lil poliester atau lebih menurut beratnya: mem dera atau lebih menurut beratnya: inn ina ioo lainlain: inn lain lain nemo khatan ebihmemurut beratnya: sintetik atau lebih menurut beratnya: iain iain jjn ina sintetik kurang dari menurut beratnya, dicampur terutama atau semata mata dengan kapas: iain iain ina yoon kaintenunanlainnya: te iain iain ini serta vamsamg tema mesin ter slang ina ioo mengandung serat staple sintetik atau lebih menurut beratnya. lebih menurut beratnya: inn ina ioo atau lebih menurut beratnya: ini ina ioo | bandai: te inn dastidak dikelantang atau dikelantang: te iain kejar silang, dari serat staple poliester zoster yul ina yoon oo. dicelup: te iain zoster dea dana ini post postantjms o ) urutan barang | ) persyaratan keterangan far |1p (rt jas ponder, daribenanganekawarna: te inn ina ioo oo. dicetak te ini ina iootidak dikelantang atau dikelantang: te inn kejar benang atau benang, termasuk kejar silang, dari serat staple poliester kain tenunan lainnya ini yul kejar silang, dari serat staple poliester poliester daa ina yoon dicetak te inn kejar silang, dari serat staple poliester poliester post rostantms urutan barang | ) persyaratan keterangan |ar (rt jas werder, pee any dan serat ang lil sintetik. dariseratstapelpoliester: te ter serat staple rayon viscosa masa filamen buatan maa wol atau bulu hewan halus ina ioo dari serat staple akrilik atau modakrilik: filamen buatan maa wol atau bulu hewan halus inn kain tenunan lainnya: dicampur terutama atau semata mata dengan lainlain: te dicampur terutama atau semata mata dengan pata hewan baba tea ina yoon kain tenunan dari serat staple artifisial. tel lebih menurut beratnya: iain iain iain ina yoon |ag hemat banya, dicampur teruna tau menurut beratnya, dicampur terutama atau post rosrangtas oo ) uraian barang | ) persyaratan memerangi far jas lander semata mata denganfilamen buatan: inn inn inn ina are nan menurut beratnya, dicampur terutama atau semata mata dengan wol atau bulu hewan halus: inn inn inn ina nan menurut beratnya, dicampur terutama atau semata mata dengan kapas: tidak dikelantang atau dikelantang inn inn inn | mainan: ll ini|oo ll ini|oo ll ini|oo inn lattaapat sudah jadi mempan beam disimpan, sudah jadi maupun belum. dariwolataubuluhewanhalus: ina inn daribahantekstillainnya: darikapass inn pontartfis urutan barang | ) persyaratan) | ) keterangan ) far (mt fus par inis inn bandara inis ioo ini karpet dan penutup lantai tekstil lainnya,dan inn| daribahantekstillannya: ini inn lainnya, dengan konstruksi bulu, sudah jadi: dariwolataubuluhewanhalus: ini dari bahantekstilbuatan: ini dari bahantekstillainnya: ini ini iv postantjms ) urutan barang | ) persyaratan keterangan |ar (rt jas border, |bandai te inn ina ioo peta panen dalan dengan konstruk pala belum jadi: inn inn ina ioo lil jadi: dariwolataubuluhewanhalus: te ini ina ioo dari bahan tekstil buatan: kabut untuk sembahyang vin ina yoon daribahantekstillannya: "|. i barikapass iain iain inis io oo. |maintain te iain ban ena (termasuk turf), berumbai, sudah jadi maupun belum. dariwolatau bulu hewanhalus: keset lantai dari jenis yang digunakan untuk agak tan dada ini post rostantyas | ) uraian barang) | persyaratan | ) keterangan (1m |ap fts por karpet penutup lantai dari jenis yang pena ter atau ini darinilon atau poliamidalainnya: te ina ioo lainlain: te inn ina ioo daribahan tekstil buatanlainnya: te ina ioo lainlain: inn lain lain nin dari bahan tekstil lainnya: darikapas: inn inn dariseratjute: oo tel kendaraan bermotor pada pos atau tan dada karpet penutup lantai dari jenis yang ban teo atau ina yoon maintain keset lantai dari jenis yang digunakan untuk iain ini post rostantyas |) uraian barang | ) persyaratan | ) keterangan (1m |ap fts paras mana pet mna atau ina ioo karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, dari dibentuk flock, sudah jadi maupun belum. isa lebih dari tetapi tidak melebihi ina ioo pen aan sudah jadi maupun belum. darikapas: kabut untuk sembahyang inn dari serat juta: penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang ran atau ina yoon te iain penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang eran atau ina yoon pon kain dari pos atau dariwolataubuluhewanhalus: te iain ini rostantyas )o uraian barang | ) persyaratan | ) keterangan (1m |ap fts por darikapas: tell kain bulupakantidak dipotong: te inn ina ioo kaincorduroydipotong: inn ina ioo kain bulupakanlainnya: te inn ina ioo | kainchenile: te inn ina ioo kainbululus: dilapisi, ditutupi atau didominasi dariseratbuatan: kain bulu pakan tidak dipotong: jjn ina yoon kain corduroydipotong: te iain inis io kain bulupakanlainnya: te iain ina yoon kainchenile: te iain ina yoon kaimbululus: tel | b dilapisi, ditutupiataudilaminasi: ini post serta emtnseang kemasan rekaman era an, ina ioo oo. |lainlain: te inn ina ioo daribahantekstillannya: parasut: te inn ina ioo bandai: te inn ina ioo terry telling dan kain tenunan terry semacam itu, selain kain pita dari pos itu, dari kapas: inn inn ee. itu, dari bahan tekstil lainnya: iain ina yoon kain tekstil berumbai: te iain iain iain ina kain rule dan kain jaring lainnya, tidak termasuk kain tenunan, rajutan atau kaitan: kain dari pos sampai dengan post rostantyas | ) uraian barang | ) persyaratan | ) keterangan (1m |ap fts por kain rule dan kainjaringlainnya: tell parasut: te inn ina ioo darikapas:s inn ina ioo maintain te inn ina ioo renda dibuat secara mekanik: tel dariseratbuatan: te inn ini dari bahan tekstil lainnya: renda buatan tanganan, (bold). one jaan kain term semacam in) dan kain denise: dan kain terry semacam itu) dan kain chevelle: penata oatatamag teman menamai ria tan inn ina ioo nan elastomer atau benang karet atau lebih menurut beratnya: isa membungkus grip atau handle peralatan olahraga ina ioo kaintenunanlainnya: tel darikapas: te kain pita tenunan cocok untuk pembuatan naa semacam itu insulator listrik pembuatan ritsleting dan dengan lebar tidak melebihi iain dariseratbuatan: iain kain pita tenunan cocok untuk pembuatan semacam itu, kain tenunan kuat untuk sabuk pengaman insulator listrik pembuatan ritsleting dan dengan lebar tidak tani inis io dari bahantekstillannya: te post postantjms ) urutan barang | ) persyaratan keterangan |ar (rt jas border, |bandai te insulator listrik kain pita tenunan cocok untuk pembuatan semacam itu pembuatan ritsleting dan dengan lebar tidak melebihi dan men pakan yang disatukan dengan perekat (bold) label, lencana dan barang semacam itu dari nan dipotong menjadi berbentuk atau berukuran, tidak disulam. tenunan lain lain: jjn ina yoonsering kainjalinan dalamlembaran: te iain ina yoon lainlain: te iain iain tenunan dari benang beragam dari pos dan postantjs urutan barang persyaratan keterangan |ar (rt jas werder, dari jenis yang digunakan dalam pakaian, sebagai kain perabotan atau untuk keperluan semacam itu, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. motif. ina ioo kainsulamanlainnya: te inn inn ini omitted textile products dalam lembaran, disusun dari satu atau lebih lapisan bahan tekstil disatukan dengan padding dengan cara dijahit atau secara lain, selain kain sulaman dari pos, kain kali, kanvas lukis siap pakai, buram dan kain tekstil kaku semacam itu dari jenis yang digunakan untuk dasar topi. lainlain: kain untuk ban dari benang dengan kekuatan post seroja oomttaaag pemeran rawan ria aan, inn . lil poliester atau rayon viscosa. darinilonatau poliamidalainnya: tel kain chaser, berkarat: te ini ina ioo bandai: te inn ina ioo daripoliester: te ina ioo oo. bandai: te ini inn lain lain kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau nan dimaksud dalam pos denganpoli (vinil klorida): dan date inn iain ina yoon lainlain: te kain jenis kanvas diresapi, dilapisi, ditutupi tani ina yoon kain tekstil diresapi, dilapisi atau ditutupi secara lain, kanvas dilukis menjadi layar sejenisnya. ini post rostantyas uraian barang | ) persyaratan | ) keterangan (1m |ap fts por minyak atau preparat dengan dasar minyak te isaisa malam, ter, abituren atau produk semacam itu lainnya ina ioo ojo |teratas anti dalam catatan pada bab mi,iain kain filtering atau traindan kain terry, rajutan atau kaitan. ina yoon kainbulubergelunz te ini post serta emtmseang kemasan rekaman ter lis an, inn ina ioo | bandai: te ina ioo dariseratbuatan: kain berbulu dari serat staple poliester yo, tidak lebih dari mm, cocok untuk digunakan dalam pembuatan rol cat karet inn ina ioourut beratnya tetapi tidak mengandung . tan daa ina yoon kain rajutan atau kaitan dengan lebar tidak te. pos atau iain iain iain iain ina yoon soc ome mengandung benang siamtomer mean cm, mengandung benang elastomer atau rostantyas uraian barang persyaratan | ) keterangan (1m |ap fts por pain gang dimakan dalam pon con selain yang dimaksud dalam pos . nan menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet: isa menurut beratnya inn ina ioo kain rajut fusi (termasuk kain yang dibuat dengan mesin rajut galon), selain yang darikapas:s ini ini dari benang aneka warna inn dariseratsintetik: te dea bab ini lain lain, tidak dikelantang atau dikelantang: te dan polietilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya nam ina yoon lain lain, dicelup: te dan polietilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya inis io lain lain, dari benanganekawarna: dreams domnsamag memakan| rawa ion aan, dan polietilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya ini | lain lain, dicetak: te tani daa dan polietilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya ina ioo dariseratartifisial:h te ini inn inn nga|o lainlain dari wol atau bulu hewan halus inn l|eo.oe kainrajutanataukaitanlainnya. inn darikapas: iain iain iain ina yoon dariseratsintetik: tel tidak dikelantang atau dikelantang: te backing material untuk ubin mosaik iain ina yoon dicelup: te ini post postantjs ) ( urutan barang persyaratan keterangan |ar (rt jas border, backing material untuk ubin mosaik te inn ina ioo dari benanganekawarna: te ini ina ioo dicetak: te inn ina ioo dariseratartifisial:h tel tidak dikelantangatau dikelantang: te inn ina ioo dicelup:y elastis (dikombinasi dengan benang karet) dari benanganekawarna: elastis (dikombinasi dengan benang karet) ina dicetak: te iain iain inis io benang filamen sintetik (selain benang jahit), termasuk monofilamen sintetik yang kurang dari desires. benang kekuatan tinggi dari nilon atau ioatamidalainnyateketw maupun idak lal benangtekstur: post postantjts | ) ratan barang | ) persyaratan keterangan |ar (rt jas ponder, benang tunggalnya tidak lebih dari 50teks tel ini benang tunggalnya lebih dari teks daripoliester: w ola benang lainnya, tunggal, tanpa latihan atau meter: ola lain lain, dari poliester, disorientasi sebagian: w ola lain lain, daripoliester: ola lain lain melebihi putaran tiap meter: ola kabel: lal sso1 towfilamensintetik. fan diproses tesareinin untuk dipintal lil atau diproses secara lain untuk dipintal. daripoliester: ola lal fan diproses tecaraihin untuk dipindah atau diproses secara lain untuk dipintal. rortantfis urutan barang | ) persyaratan) | ) keterangan (mt fus par ill diproses secara lain untuk dipintal. d|li ditarik. see atau lebih menurut beratnya: inap lain lain lain lain, dicampur terutama atau semata mata dengan filamen buatan dengan serat staple buatan das lil atau lebih menurut beratnya: dengan berat tidak melebihi 200g m2: lal lainlain ini mata dengan filamen buatan dengan serat staple buatan remarks mmg teman mama iran alas dan dsa dea ada, lil naa untuk penjualan eceran maupun tidak. |5a01. darifilamensintetik: lao lainnya, tunggal, tanpa latihan atau meter: elastomer: dari poliester kabel: xxxi. tekstil dan produk tekstil batik dan motif batik tpt batik dan motif penerbitan persetujuan | batik api atau api imporberdasarkan: dicetak dengan proses batik tradisional u): neraca komoditas tni kain lainnya, mengandung atau lebih dalam hal neraca menurut beratnya sutra atau sisa sutra, selain data yang tersedia, komoditas telah sutra nil: dalam hal neraca ditetapkan, atau dicetak dengan proses batik tradisional komoditas belum ditayang tersedia, itn ditetapkan. dalam hal neraca ( dicetak dengan proses batik tradisional komoditas belum njan po0) kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus perubahan tpt batik ditetapkan. disisir. dan motif batik api p mengandung wol atau bulu hewan halus atau api u): setiap impor tpt atau lebih menurut beratnya: batik dan motif dengan berat tidak melebihi g m? beban ina batik any dapat dicetak dengan proses batik tradisional pan kuk kan melalui poo tatap ena pitt batik dan motif pelabuhantujuan: batik api p atau api dicetak dengan proses batik tradisional masih berlaku: pelabuhan laut: poo tatap kain tenunan dari kapas, mengandung kapas dan medan. tanin atau lebih menurut beratnya, beratnya dokumen yang perak jung tidak lebih dari g m. mengalami perubahan. surabaya, dan dicetak te seok hatt tenunan polos, beratnya tidak lebih dari dalam hal terdapat makassar m2: perubahan mengenai pos dan atau dicetak dengan proses batik tradisional tarif hs, uraian barang, pelabuhan udara janin po00000 tenunan polos, beratnya lebih dari g m2: jenis, jumlah dan satuan soekarno hata dicetak dengan proses batik tradisional barang, negara asal, tangerang. janin po00000 1s208. pelabuhan muat, f2. ketentuan verifikasi dicetak dengan proses batik tradisional turban: atau penelusuran tatap kain tenunan dari kapas, mengandung kapas tpt batik dan motif teknis impor tidak atau lebih menurut beratnya, beratnya batik api p atau api berlaku terhadap lebih dari g m. post osrantras ) omianperang o | persyaratan keterangan) (rr meta padan dicetak:k u)yangmasihberlaku, tpt bagikan motif | | tenunampolos: data yang tersedia, batik yangdiimpor dalam hal neraca olehperusahaan ini kejar benang atau benang, termasuk komoditas belum pemilik api p yang kejar silang: ditetapkan, dan mendapatkan neraca komoditas, fasilitas kemudahan (( ( | kainlainnya: salam hal neraca impor tujuan momo tea ekspor kite). (njn poo kain tenunan dari kapas, mengandung kapas pra. tpt batik dan motif kurang dari menurut beratnya, dicampur batik asal luar terutama atau semata mata dengan serat daerah pabean buatan, beratnya tidak lebih dari g m. dilarang dikeluarkan dicetak ari kawasan dicetak perdagangan bebas | tenunanpols: dan pelabuhan ina kain lainnya: cas tempat abuan kalo kain tenunan dari kapas, mengandung kapas tag tentukan dalam kurang dari menurut beratnya, dicampur peraturan menteri terutama atau semata mata dengan serat ini tidak berlaku buatan, beratnya lebih dari g m. terhadap tpt batik dicetak bati tena maps kan moti beta yang tenunan polos: diimpor kawasan berikatan gudang aman kejar silang: anik dana kainlainnya: sebagaimana dimaksud pada inn kaintenunan lainnya dari kapas. angka yang beratnya tidak lebih dari 200g m2: dikeluarkan dicetak post dicetak dengan proses batik tradisional tempat laindalam nin po.) beratnya lebih dari g m2: daerah pabean berlaku ketentuan ( dicetak dengan proses batik tradisional peraturan menteri intip kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya, ini. kain tenunan dari benang kertas. tpt batik dan motif dicetak dengan proses batik tradisional batik sebagaimana tatap kain tenunan dari benang filamen artifisial, dimaksud pada termasuk kain tenunan yang diperoleh dari angka harus bahan dari pos dilakukan verifikasi kain tenunan yang diperoleh dari benang atau penelusuran kekuatan tinggi dari rayon viscosa: teknis oleh survey lain lain batik dan motif kawasan berikat batik atau gudang kain tenunan lainnya, mengandung filamen berikat. artifisial atau strip dari sejenisnya atau produk tpt batik lebih menurut beratnya: dan motif batik |ex dicetak batik dan motif hasil olahan dari batik kawasan berikat kantenunantlannya: yang dimasukkan dicetak batik dan motif batik daerah pabean tidak berlaku ketentuan setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, kewajiban pakaian terusan berpenutur depan dan ketentuan verifikasi bertali, celana panjang sampai lutut dan celana atau ran pendek (selain pakaian renang) untuk pria atau penerus anak laki laki. teknis impor tidak stp bea moana maa dari stil lainnya dan motif batik parikapas: hasilolahandai dicetak dengan proses batik tradisional kawasan berikat tatap |ex motif batik ini (ro rostratus o )o urutan barang persyaratan keterangan |ar (rt jas werder, | barista: yangdimasukkanke| tempatlaindalam ini| daerah pabean. inn batik masa berlaku tpt ensemble: batik dan motif batik darikapas: api p atau api u): te palinglama (satu) (ny tahun talewim, ina ioo jasdanblazer: wam har neraca | darikapas: komoditas telah ppp ditetapkan, atau ptt palinglama (satu) setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok tahun, dalam hal terpisah, celana panjang, pakaian terusan aca romo uas berpenutur depan dan bertali, celana belum ditetapkan. panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak mampang tpt perempuan. batik dan motif batik p setan: esa men atik e20a12 darikapas: aan ben terbaik pen met betis tapi dari bahantekstillaannya: atau api u). tel darisura: te kebijakan dan iain pengaturan impor inn tangga nee nan batik impor tpt batik dan ensemble: motif batik dalam tel darikapas: rangkakemudahan ini romantis jatibarang tenan rawa (er aa, importujuanekspor nin| jasdanblazer: pembebasan. tel | darikapas: te inn ini | dari bahantekstillainnya: tel | barista: te inn inn batik rokdanrokterpisah: tel darikapas: inn |ex lain lain motif batik | daribahantekstillannya: ini inn kemejapriaatauanaklakilaki. tell darikapas: te ina yoon dari bahantekstillannya: |ebaindain: te ina yoon singlet dan kaus kutang lainnya, celana color, mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki laki. pakaiantidurdanpiyama: tel darikapas: te iain ini (reetantas umtnmwang penyamun menanam (ear jus ant, singlet dan kaus kutang lainnya, pakaiangauntidurdanpiyama: tel darikapas: te inn ina ioo | dari bahantekstillainnya: te ini ina ioo | maintain tel darikapas: ini lain lain motif batik | dariseratbuatan: ini inn tepi3 saputangan dan dan dan mana darikapas: te iain ina yoon daribahantekstillaannya: tel darisutraatausisasutrta: te iain ina yoon lainlain dan dan dana man iain ina yoon dasi, dasi kupu kupudancravat. ' ') tel darisutraatausisasutrta: post portant7ms | ) uraian barat | ) persyaratan | ) keterangan (1m |ap fts por inn ina ioo dariseratbuatan: te inn ini daribahantekstillaannya: te inn ina ioo .o1 selimut dan selimut kecil untuk perjalanan. tel . untuk perjalanan, dari kapas inn ini linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur. | linenuntukmeja,lainnya: darikapas: barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dan kan sama penutuptempattidur: landas batik catatan: tpt batik adalah kain lembaran batik yang dihasilkan dengan cara dicetak dengan proses batik tradisional, yaitu: ditulis dengan tangan menggunakan peralatan tangan khusus yang disebut canting tulis , dikenal dengan batik tulis , dicetak dengan tangan menggunakan peralatan khusus disebut canting cap , dikenal dengan batik cap , kombinasi antara ditulis dan dicetak dengan tangan, dikenal dengan batik kombinasi pt motif batik adalah kain lembaran bermotif batik yangxxxii. minuman beralkohol (v0 |rantartfas untantarang peraturan keterangan) far mas adan 2os jertemuatdari mall minuman beralkohol penerbitan persendian btrhitam atau porter apu): impor berdasarkan: dengan kadar alkohol tidak melebihi surat pernyataan neraca komoditas menurut volumenya telah berpengalaman dalam hal neraca paling sedikit tahun sao akan tau |maintain termasuklah berturut turut sebagai |b. data yang tersedia menurut volumenya beralkohol golongan komoditas belum golongan ditetapkan. minuman fermentasi (wine) dari buah anggur dan atau golongan segar, termasuk minuman fermentasi (wine) yang dibuktikan persyaratan yang diperkuat: grape must selain dari pos dengan surat izin minuman beralkohol usaha perdagangan api u) angka berupa minuman beralkohol sarat penunjukan dan minuman fermentasi (wine) lainnya, grape must sup mb) untuk peran gan bag yang fermentasinya dicegah atau dihentikan distributor atau surat maa dil. dengan penambahan alkohol: pernyataan telah post dalam kemasan atau kurang: berpengalaman atase perdagangan atau tea minuman fermentasi (wine): sebagai importir pejabat dengan kadar alkohol tidak melebihi minuman beralkohol diplomatik konsuler menurut volumenya golongan golongan bidang ekonomi dengan kadar alkohol melebihi tetapi dan atau golongan negara setempat. tidak melebihi menurut volumenya yang dibuktikan dengan kadar alkohol melebihi menurut dengan surat izin minuman beralkohol volumenya usaha perdagangan dikelompokan dalam grape must yang fermentasinya dicegah atau minuman beralkohol golongan sebagai dihentikan dengan penambahan alkohol: sup mb) untuk it berikut: dengan kadar alkohol tidak melebihi mb, golongan adalah menurut volumenya surat penunjukan minuman yang dengan kadar alkohol melebihi menurut dari pemohon kepada mengandung etil volumenya paling sedikit alkohol atau etanol dalam kemasan lebih dari tetapi tidak lebih (enam) distributor dengan kadar dari (enam) provinsi, yang sampai dengan minuman fermentasi (wing: dibuktikan dengan golongan bidaah dengan kadar alkohol tidak melebihi surat izin usaha minuman yang menurut volumenya perdagangan mengandung etil dengan kadar alkohol melebihi tetapi minuman beralkohol alkohol atau etanol tidak melebihi yo0 menurut volumenya beda tan dengan kadar dengan kadar alkohol melebihi volume surat penunjukan sampai dengan sebagai distributor yo0. oo grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol: paling sedikit dari golongan adalah dengan kadar alkohol tidak melebihi (dua puluh) pabrik minuman yang luar negeri dan atau mengandung etil menurut volumenya principal pemeran alkohol atau etanol dengan kadar alkohol melebihi menurut prinsip: pemegang ono etanol merek yang telah dengan kadar volumenya post mendapatkan surat sampardengan minuman fermentasi (wine): keterangan dari dengan kadar alkohol tidak melebihi pabrik luar negeri menurut volumenya yang menerangkan kebutuhan konsumsi dengan kadar alkohol melebihi menurut bahwa principal minuman beralkohol volumenya pemegang dibagi menjadi: grape must yang fermentasinya dicegah atau merek perwakilan kebutuhan dihentikan dengan penambahan alkohol pemegang merek konsumsi minuman dengan kadar alkohol tidak melebihi memiliki kewenangan beralkohol yang menurut volumenya untuk menunjuk tidak dikenai pajak dengan kadar alkohol melebihi menurut distributor luar (duty not paid) volumenya negeri, yang berasal dilakukan oleh grape must lainnya: dari paling sedikit badan usaha dengan kadaralkoholtidak melebihi (lima) negara. milik negara yang menurut volumenya bergerak bidang dengan kadar alkohol melebihi menurut perubahan minuman perdagangan dan volumenya beralkohol api u): ditetapkan oleh vermouth dan minuman fermentasi lainnya minuman menteri. dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan beralkohol, dan kebutuhan zat nabati atau zat beraroma. dokumen yang konsumsi minuman . dalam kemasan atau kurang: mengalami beralkohol ang dengan kadar alkohol tidak melebihi perubahan, dikenai pajak (duty menurut volumenya beralkohol kuk leh dengan kadar alkohol melebihi menurut minuman sera kon0 hukuman ore volumenya duty not paid): perusahaan yang surat penunjukan ditetapkan sebagai san bumn dari importir terdaftar dengan kadar alkohol tidak melebihi spp kementerian yang minuman menurut volumenya post pos tarif uraian barang persyaratan keterangan border dengan kadar alkohol melebihi menurut menyelenggarakan beralkohol volumenya urusan pemerintahan minuman minuman fermentasi lainnya (misalnya, dibidang perdagangan beralkohol). fermentasi buah apel, buah pir, larutan madu atau minuman beralkohol dalam air, sake): campuran minuman kementerian lembaga yang telah memperoleh fermentasi dan campuran minuman fermentasi teknis lainnya, surat persetujuan dengan minuman yang tidak mengandung rencana impor tahun impor wajib alkohol, tidak dirinci atau termasuk dalam pos berjalan, dan melaksanakan lainnya. rencana distribusi iparnya sendiri. fermentasi buah apel dan fermentasi buah pir toko bebas bea. alis sake (minuman fermentasi dari beras) minuman beralkohol alis coconut palm today: dalam hal neraca hanya dapat dalam kemasan atau kurang komoditas telah melakukan impor dan poo ditetapkan, selain beralkohol lain lain persyaratan minuman minuman beralkohol shang: beralkohol duty. not sari pusat logistik upt dengan kadar alkohol tidak melebihi paid) pada angka berikat plb) melalui: menurut volumenya dan atas, juga pelabuhan laut: mengacu pada neraca belawan medan, komoditas. tanjung priok larutan madu dalam air isi minuman fermentasi (wine) dari fermentasi jus jakarta, tanjung perubahan minuman emas semarang sayuran atau jus buah, selain jus anggur segar beralkohol duty not tani perak andai pata: anjung perak surabaya, bitung h l minuman fermentasi beras lainnya (termasuk do. seok minuman fermentasi beras mengandung obat) dalam hal perubahan hatta mak | lainlain minuman endarudara lain lain minuman bandar udara daa desa bea dan etil alkohol yang tidak denaturasi dengan beralkohol dulu not beralkohol duty internasional. kadar alkohol kurang dari menurut paid) yang masih volumenya, alkohol, sopi manis dan minuman berlaku: dan post beralkohol lainnya. dokumen yang minuman beralkohol tea alkohol diperoleh dari penyulingan minuman mengalami yang telah memperoleh fermentasi anggur atau grape marc: perubahan. wajib merealisasikan dalam halperubahan |impor minuman dan atau penambahan beralkohol paling apa golongan, jumlah dan sedikit arsip hb, dalam kemasan lebih dari alis lain lai dan atau negara asal: setiap orang dilarang aaa orangdilarang rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan beralkohol duty not mengirimkan minuman penyulingan produk gula tebu yang difermentasi paid) yang masih beralkohol dari luar berlaku: negeri, kecuali sebagai perubahan rencana barang contoh untuk impor tahun berjalan, penelitian uji lab per sopi manis dan cardinal perubahan rencana pengiriman setelah dengan kadar alkohol tidak melebihi distribusi toko peng menurut volumenya bebas bea: dan mendapatkan pen neraca komoditas, persetujuan dari dien prh arp dalam hal neraca dagu dengan komoditas telah melampirkan surat samsul mengandung obat dengan kadar ditetapkan ket dari alkohol tidak melebihi menurut volumenya pran. kane tor samsul mengandung obat dengan kadar minuman beralkohol akan. spp alkohol melebihi menurut volumenya duty paid): masa berlaku samsul lainnya, dengan kadar alkohol tidak minuman minuman beralkohol melebihi menurut volumenya beralkohol, adalah selama samsul lainnya,dengan kadar alkohol melebihi rencana impor perusahaan yang menurut volumenya sebagai komitmen bersangkutan masih arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol penyedia pita cukai menjalankan kegiatan tidak melebihi menurut volumenya dari ditjen bea dan usaha bidang impor post arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol cukai, kemenkeu, minuman beralkohol. melebihi menurut volumenya dan bitter dan minuman sejenis dengan kadar rencana distribusi. perubahan minuman alkohol tidak melebihi menurut volumenya hal selama perusahaan dalam hal neraca lainlain komoditas telah yangbersangkutan dengan kadar alkohol tidak melebihi masih menjalankan menurut volumenya ditetapkan, selain kegiatan usaha lain lain persyaratan minuman bidang impor minuman beralkohol duty paid) beralkohol. pada angka dan atas, juga mengacu masa berlaku pada neraca komoditas minuman beralkohol duty not paid) dan perubahan minuman beralkohol perubahan minuman duty paid) berlaku beralkohol duty paid): sma (satu) tahun taklim. dalam hal perubahan identitas importir: perubahan minuman minuman beralkohol duty not beralkohol duty paid) berlaku selama paid) ang masih sisa masa berlaku berlaku, dan minuman beralkohol dokumen yang duty not paid). mengalami perubahan. perubahan minuman beralkohol duty paid) dalam hal perubahan berlaku selama sisa dan atau penambahan masa berlaku golongan, jumlah, pos minuman beralkohol tarif hs, dan atau duty paid) negara asal: (v0 |ponmartras unianparang serangan far (ras adan pos tarif uraian barang persyaratan keterangan border minuman beralkohol, kebijakan dan minuman pengaturan impor beralkohol duty diberlakukan terhadap paid) yang masih impor minuman berlaku: beralkohol dalam perubahan rencana rangka kemudahan impor sebagai impor tujuan ekspor komitmen penyedia pembebasan. pita cukai dari ditjen bea dan cukai, kemenkeu, dalam hal perubahan jumlah dan golongan pada minuman beralkohol duty paid), perubahan rencana distribusi dalam hal perubahan jumlah dan golongan pada minuman beralkohol duty paid), dan neraca komoditas, dalam hal neraca komoditas telah ditetapkan xxxiii. bahan baku minuman beralkohol etil alkohol yang tidak denaturasi dengan bahan baku penerbitan persetujuan kadar alkohol kurang dari menurut minuman beralkohol impor berdasarkan: volumenya, alkohol, sopi manis dan minuman api pj: neraca komoditas beralkohol lainnya. rencana kebutuhan dalam hal neraca mens ananda ape aan minuman areapanawu fermentasi anggur atau grape marc: minuman beralkohol ditetapkan, atau selama (satu) datayangtersedia, tahun, dan dalam hal neraca inici| wiski rekomendasi dari komoditas belum kementerian yang ditetapkan. ini rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan menyelenggarakan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi urusan pemerintahan industri minuman dan gin dan geneva bidang beralkohol yang vin vodka perindustrian atau mengimpor bahan baku lainlain: tayang tersedia, minuman beralkohol, samsul mengandung obat dengan kadar dalam hal neraca dikecualikan dari aan logo mma menurut volumenya |ex arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol perubahan bahan beralkohol beralkohol api p): bahan baku minuman indian beralkohol adalah |ex lain lain dalam hal perubahan bahan baku identitas importir: dan bahan penolong bahan baku berbentuk konsentrat minuman beralkohol yang yang masih berlaku, digunakan untuk dan memproduksi minuman dokumen yang yang mengalami mengandung etanol perubahan. atau etil alkohol orranrtas o ) ursiangarag persyaratan keterangan rar jas padan dalam hal terdapat c2h5soh) yang perubahan mengenai pos diproses dari bahan tarif hs, uraian barang, hasil pertanian yang jenis, jumlah dan satuan mengandung barang, negara asal, karbohidrat dengan pelabuhan muat, cara fermentasi dan dan atau pelabuhan destilasi atau tujuan: fermentasi tanpa bahan baku destilasi dengan kadar minuman beralkohol etanol atau etil alkohol yang masih berlaku, h5oh) lebih dari bear (lima puluh lima kementerian yang per menyelenggarakan seratus) urusan pemerintahan pelaksanaan impor bidang perindustrian bahan baku minuman atau data yang beralkohol harus tersedia, dalam hal dengan kemasan dalam neraca komoditas bentuk istana atau belum ditetapkan: dan flexi bags (flexi tank) neraca komoditas, containers dengan dalam hal neraca volume minimal komoditas telah (seribu) liter. ditetapkan. industri pemilik pi bahan baku hanya dapat melakukan impor bahan baku minuman beralkohol melalui pelabuhan tujuan laut: belawan medan: tanjung priok post #os tari ts | ) urutan barang | ) persyaratan keterangan |1s edar jakarta, tanjung emas semarang, tanjung perak surabaya, bitung bitung, dan soekarno hatta makassar. masa berlaku bahan baku minuman beralkohol: selama (satu) tahun taklim, dalam hal neraca komoditas telah ditetapkan, atau selama (satu) tahun, dalam hal neraca komoditas belum ditetapkan. perubahan bahan baku minuman beralkohol berlaku selama sisa masa berlaku bahan baku minuman beralkohol. xxxiv. alas kaki, elektronik, serta sepeda roda dua dan roda tiga jalaskaki alas kaki api u): penerbitan persetujuan alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, rencana impor selama impor berdasarkan: kulit samak atau kulit komposisi dan bagian (satu) tahun, dalam hal neraca komoditas atasnya dari bahan tekstil. neraca komoditas belum dalam hal neraca alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik ditetapkan. komoditas telah ditetapkan, atau alas kaki olahraga, sepatu tenis, sepatu bola perubahan alas kaki data yang tersedia, basket, sepatu senam, sepatu latihan dan api u): dalam hal neraca sejenisnya komoditas belum dilengkapi dengan spike, clean atau sejenisnya dalam hal perubahan ditetapkan. data alas kaki untuk gulat, angkat beban atau identitas importir: gimnastik alas kaki api u) masa berlaku alas yang masih berlaku, kaki, elektronik,dan| vn(n| dan sepeda roda dua dilengkapi pelindung jari dokumen yang dan roda tiga: mengalami berlaku selama alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau perubahan. (satu) tahun kulit komposisi taklim, dalam hal jeremy rom dea hal terdapat neraca komoditas mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas perubahan mengenai pos telah ditetapkan, tarif hs, uraian barang, atau yang digerakkan dengan motor dan elemen 'jenis 'jumlah berlaku untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, yus, jaman gan uan era termasuk mesin tersebut yang tidak dapat dam pelabuhan png gara) hal mengatur kelembaban udara secara terpisah an atau pelabuhan ann, dalam tipe yang dirancang untuk dipasang pada tujuan: neraca komoditas alas kaki api u) belum ditetapkan. jendela, dinding, langit langit atau lantai, ang masih berlaku: menyatu atau sistem terpisah yang mas crash, perubahan rencana masa berlaku barang dengan kapasitas selain yang impor, dalam hal komplementer, barang pendinginan tidak melebihi menggunakan refrigeran neraca komo itas untuk keperluan tes belum ditetapkan, pasar, dan atau dengan kapasitas chlorofluorocarb tama antar memakan men (ne jerat, pendinginan melebihi cfc) atau dan barang untuk tetapi tidak melebihi cfc baik neraca komoditas, pelayanan purna jual dalam keadaan dalam hal neraca paling lama (satu) |ex lain lain terisi maupun komoditas telah tahun taklim. keadaan ditetapkan. kosong. dalam hal neraca elektronik api u): komoditas belum tel sepeda roda dua dan sepeda lainnya (termasuk rencana impor selama ditetapkan, perubahan bermotor. neraca komoditas belum elektronik, dan ditetapkan. sepeda roda badan oleh anak anak perubahan tarif hs, uraian elektronik api u: (barang jenisjumah lain lain dan satuan barang, dalam hal perubahan negara asal dan atau identitas importir: pelabuhan tujuan elektronik api u) dapat dilakukan yang masih berlaku, sepanjang tidak dan mengubah jumlah total dokumen yang dalam alas kaki, mengalami elektronik, dan perubahan. sepeda roda dua dan roda tiga. dalam hal terdapat perubahan mengenai pos perubahan alas kaki, tarif hs, uraian barang, elektronik, dan jenis, jumlah dan satuan sepeda roda dua dan barang, negara asal roda tiga berlaku dan atau pelabuhan selama sisa masa tujuan: berlaku pi. elektronik api u) yang masih berlaku, east omtmamsa semata memar ena, perubahan rencana kebijakan dan impor, dalam hal pengaturan impor neraca komoditas diberlakukan terhadap belum ditetapkan, impor alas kaki, dan elektronik, serta neraca komoditas, sepeda roda dua dan dalam hal neraca roda tiga dalam komoditas telah rangka kemudahan ditetapkan. impor tujuan ekspor pembebasan. sepeda roda dua dan roda tiga api u): rencana impor selama (satu) tahun, dalam hal neraca komoditas belum ditetapkan. perubahan sepeda roda dua dan roda tiga api u): dalam hal perubahan identitas importir: sepeda roda dua dan roda tiga api u) yang masih berlaku, dan dokumen yang mengalami perubahan. post (ro costatus o ) urutan barang | ) persyaratan keterangan |ar (rt jas pendek, dalam hal terdapat perubahan mengenai pos tarif hs, uraian barang, jenis, jumlah dan satuan barang, negara asal dan atau pelabuhan tujuan: sepeda roda dua dan roda tiga api u) yang masih berlaku, perubahan rencana importu): bukti hubungan istimewa dengan teman newman (merasa,xxv. prekursor non farmasi lost nya hidrogen klorida asam hidroklorida) prekursor non penerbitan persetujuan vn|n asam sulfat mengandung h so4 lebih dari farmasi api u): impor berdasarkan: menurut beratnya rekomendasi dari neraca komoditas kabareskrim polri, dalaman neraca itn kalium permanganat dan komoditas telah pon ojntnp rekomendasi dari ditetapkan, atau n(n|o kepala bnn. data yang tersedia, wna dalam hal neraca (v|(n| butanol (metil etil keton) perubahan prekursor komoditas belum anti fenilaseton (fenilpropan one) non farmasi api u) ditetapkan. jajal asetat anhidrida ada asam fenilasetat dan garamnya dalam hal perubahan perusahaan yang telah mantap asam antranilat dan garamnya identitas importir mendapat penunjukan atau asam asetamidobenzoat (asam tekuisot non sebagai ftekuisot asetilantranilat) dan garamnya farmasi yang masih non farmasi hanya dean pena benzodioksol yl) propana one yang tinta, semesta oatntema meminta membawa mim (aa mengalami didistribusikan secara '|( vin| perubahan. langsung tanpa perantara kepada prekursor non industri pengguna farmasi api p): akhir. oinianp rekomendasi dari masa berlaku kementerian yang prekursor non farmasi asam lisergat dan garamnya menyelenggarakan api u) selama (tiga) urusan pemerintahan tahun. bidang perindustrian. masa berlaku perubahan prekursor prekursor non farmasi non farmasi api p) selama (tiga) tahun. dalam hal perubahan identitas importir: permohonan perubahan prekursor non farmasi yang masih prekursor non farmasi berlaku: dan dan prekursor non dokumen yang farmasi paling lambat mengalami (tiga puluh) hari perubahan. terhitung sejak tanggal terjadi perubahan data. prekursor non farmasi api u): masa berlaku prekursor non perubahan prekursor farmasi, non farmasi atau rekomendasi dari prekursor non farmasi kabareskrim polri selama sisa masa atau data yang berlaku prekursor tersedia, dalam hal non farmasi atau neraca komoditas prekursor non farmasi. belum ditetapkan, rekomendasi dari masa berlaku kepala bnn atau data prekursor non farmasi yang tersedia, dalam api u): hal neraca komoditas |a. selama (satu) belum ditetapkan, tahun taklim, dan dalam hal neraca rencana komoditas telah pendistribusian ditetapkan, atau industri pengguna selama (enam) akhir. bulan, dalam hal neraca komoditas perubahan prekursor belum ditetapkan. non farmasi api u) it prekursor non farmasi yang masa berlaku berlaku: prekursor non farmasi rekomendasi api p): perubahan dari selama (satu) kabareskrim polri tahun taklim, atau data yang dalam hal neraca tersedia, dalam hal komoditas telah neraca komoditas ditetapkan, belum ditetapkan, selama (satu) dan tahun, dalam hal rekomendasi neraca komoditas perubahan dari belum ditetapkan. kepala bnn atau data yang tersedia, masa berlaku dalam hal neraca perubahan prekursor komoditas belum non farmasi selama ditetapkan. sisa masa berlaku prekursor non farmasi. prekursor non farmasi api p): masa berlaku prekursor non perpanjangan farmasi, prekursor non farmasi rekomendasi dari paling lama (tiga kementerian yang puluh) hari. menyelenggarakan urusan pemerintahan perpanjangan bidang prekursor non farmasi perindustrian atau hanya dapat dilakukan data yang tersedia, (satu) kali. dalam hal neraca komoditas belum impor prekursor non ditetapkan, dan farmasi dari luar rencana produksi daerah pabean ke: selama (satu) kawasan tahun. perdagangan bebas dan pelabuhan perubahan prekursor bebas kpop), non farmasi api p) kawasan ekonomi prekursor non khusus kek), bagi farmasi yang masih importir yang berlaku, dan memiliki nib yang rekomendasi berlaku sebagai perubahan dari api u: dan kementerian yang tempat menyelenggarakan penimbunan urusan pemerintahan berikat tpb), bidang diberlakukan perindustrian atau kebijakan dan data yang tersedia, pengaturan impor. dalam hal neraca komoditas belum post ditetapkan. kebijakan dan pengaturan impor perubahan prekursor diberlakukan terhadap non farmasi impor prekursor non farmasi dalam rangka dalam hal perubahan kemudahan impor identitas importir: tujuan ekspor prekursor non pembebasan. farmasi atau prekursor non perusahaan yang telah farmasi, dan atau mendapat surat dokumen yang persetujuan impor mengalami prekursor farmasi dari perubahan. kementerian yang menyelenggarakan perpanjangan urusan pemerintahan prekursor non farmasi: bidang kesehatan, prekursor non tidak diberlakukan farmasi, kewajiban untuk surat keterangan memiliki persetujuan mengenai alasan impor prekursor non perpanjangan, dan farmasi. bill lading b l). verifikasi atau penelusuran teknis impor pti) dilakukan di: negara muat, pelabuhan muat: atau negara asal barang, luar negeri. xxxvi. minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain rostantyas o ) uraian barang | ) persyaratan | ) keterangan far fts por minyak bumi dari mineral mengandung abituren, mentah. atau api u): impor berdasarkan: rekomendasidari |a. neraca komoditas tip minyak petroleum dan minyak yang diperoleh kementerian yang dalam hal neraca dari mineral mengandung abituren, selain menyelenggarakan komoditas telah mentah, preparat tidak dirinci atau termasuk urusan pemerintahan ditetapkan, atau dalam pos manapun, mengandung minyak bidang energi data yang tersedia, petroleum atau minyak yang diperoleh dari sumber daya mineral dalam hal neraca mineral mengandung abituren atau lebih untuk badan usaha komoditas belum menurut beratnya, minyak ini merupakan dan pengguna ditetapkan. unsur dasar dari preparat tersebut, minyak langsung, atau data sisa. yang tersedia, dalam masa berlaku minyak minyak petroleum dan minyak yang diperoleh hal neraca komoditas bumi: dari mineral mengandung abituren (selain belum ditetapkan, selama (satu) mentah) dan preparat tidak dirinci atau termasuk dan tahun taklim, dalam pos manapun, mengandung minyak laporan realisasi bagi dalam hal neraca petroleum atau minyak yang diperoleh dari importir yang telah komoditas telah mineral mengandung abituren atau lebih memiliki ditetapkan, atau menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur sebelumnya. sesuai dengan masa dasar dari preparat tersebut, selain yang berlaku mengandung biodiesel dan selain minyak sisa: perubahan minyak rekomendasi, dalam bumi api p atau api u) hal neraca eno12 minyak ringan danpreparatnya: minyak bumi yang komoditasbelum bahan bakar motor, bertambah: masihberlakusdan ditetapkan. rekomendasi ini kementeranyang |perubahanptatinyak kementerian yang perubahan minyak menyelenggarakan bumi app atau (yp bahanbakar motor, tanpatimba: urusan pemerintahan p)selamasisamasa dari ron dilebih: dibidang energi (berlaku minyak tidak dicampur sumber daya mineral bumi api u atau api dicampur dengan etanol untuk badan usaha pp). dan pengguna loo dari ron dan lebih tetapi bawah ron langsung, atau data yang tersedia, dalam perpanjangan tidak dicampur hal neraca komoditas minyak bumi api p ho) dicampur dengan etanol belum ditetapkan. atau api u) hanya dapatdiajukandalam |vn| | dari ron lainnya: perpanjangan hal: tidak dicampur minyak bumi api p barang telah lola dicampur dengan etanol atau api u): dikapalkan: dan ena loo bahan bakar pesawat terbang, dari jenis yang minyak bumi api keterlambatan digunakan dalam mesin piston pesawat terbang: atau api: kedatangan barang oktan dan lebih surat keterangan yang diakibatkan mengenai alasan tenan tertentu, antara blog warna in: beri . i bahan bakar diesel, minyak bahan bakar: bill lading b i). jain: rencana alam bahan bakar kendaraan bermesin diesel teman bana bahan bakar diesel lainnya pengangkut. minyak bahan bakar bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan masa berlaku bakar jet) yang mempunyai titik nyala atau perpanjangan lebih minyak bumi api p bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan atau api u) paling lama pakar jet) yang mempunyai titik nyala kurang dari (tiga puluh) hari. erosi lainnya perpanjangan minyak bumi api p atau api u) hanya dapat dilakukan (satu) kali. (ro rosrangtas o ) ursianparang persyaratan keterangan) |1r|ar jas eden kebijakan dan pengaturan impor diberlakukan terhadap impor minyak bumi, gas bumi, dan bahan bakar lain dalam rangka kemudahan impor tujuan ekspor pembebasan. gas bumi gaspetroleum dangan hidrokarbonlainnya. gas bumi api atau penerbitan persetujuan dicairkan: poj: imporberdasarkan: rekomendasidari |a. neraca komoditas propana kementerian yang dalam hal neraca butana menyelenggarakan komoditas telah poo poo lain lain urusanpemerintahan ditetapkan, atau balam bertiga dibidang energi |b. data yang tersedia, era masalah sumber daya mineral dalam hal neraca bakar motor dan pengguna ditetapkan. langsung, atau data eter, eter alkohol, eter fenol, eter alkohol yang tersedia, dalam masa berlaku gas fenol, alkohol peroksida, eter peroksida, asetat hal neraca komoditas bumi: dan hemiasetal peroksida, keton peroksida belum ditetapkan, dan selama (satu) (mempunyai rumus kimia tertentu maupun laporan realisasi bagi tahun taklim, tidak), dan turunan halogenasi, sulfonat, importir yang telah dalam hal neraca nitrasi atau nitrosasinya. memiliki komoditas telah eter asiklik dan turunan halogenasi, sulfonat, sebelumnya. ditetapkan, atau lain lain dimethyl ether api p atau api u) rekomendasi atau gas bumi yang paling lama (satu) masih berlaku: dan tahun taklim, deo rekomendasi dalam hal neraca perubahan dari komoditas belum kementerian yang ditetapkan. menyelenggarakan urusan pemerintahan masa berlaku bidang energi perubahan gas bumi sumber daya mineral api u atau api p) untuk badan usaha selama sisa masa dan pengguna berlaku gas bumi langsung, atau data api u atau api p). yang tersedia, dalam hal neraca komoditas perpanjangan gas belum ditetapkan. bumi api p atau api hanya dapat perpanjangan gas diajukan dalam hal: bumi api p atau api barang telah u): dikapalkan, dan gas bumi api p terjadi atau api u): keterlambatan surat keterangan kedatangan barang mengenai alasan yang diakibatkan perpanjangan, dan oleh keadaan bill lading b l). tertentu, antara lain: bencana alam dan gangguan teknis sarana pengangkut. masa berlaku perpanjangan gas bumi api p atau api paling lama (tiga puluh) hari. post postantjms o ) urutan barang | ) persyaratan keterangan |ar (rt jas ponder, perpanjangan gas bumi api p atau api hanya dapat dilakukan (satu) kali. bahan bakar lain etil alkohol yang tidak denaturasi dengan bahan bakar lain penerbitan persetujuan kadar alkohol atau lebih menurut api p atau api u): impor berdasarkan: volumenya, etil alkohol dan alkohol lainnya, rekomendasi dari neraca komoditas denaturasi berapapun kadarnya. kementerian yang dalam hal neraca etil alkohol yang tidak denaturasi dengan menyelenggarakan komoditas telah kadar alkohol atau lebih menurut volumenya urusan pemerintah ditetapkan, atau bidang energi dan data yang tersedia, poo sumber daya mineral dalam hal neraca etil alkohol dan alkohol lainnya, denaturasi, untuk badan usaha komoditas belum berapapun kadarnya: dan pengguna ditetapkan. pad ari mengimpor dimutilasi: mengimpor bahan masa berlaku bahan menurut volumenya keperluan bahan selama (satu) lain lain ethyl alkohol bakar atau data yang tahun taklim, denaturasi tersedia, dalam hal dalam hal neraca dengan kadar neraca komoditas komoditas telah alkohol sampai belum ditetapkan, ditetapkan, atau dengan atau sesuai dengan menurut rekomendasi dari masa berlaku volumenya kementerian yang rekomendasi atau biodiesel dan campurannya, tidak mengandung menyelenggarakan paling lama atau mengandung kurang dari menurut urusan pemerintahan (tahun) taklim, beratnya minyak petroleum atau minyak yang bidang dalam hal neraca diperoleh dari mineral mengandung abituren. perindustrian untuk komoditas belum biodiesel, tidak mengandung minyak petroleum: badan usaha dan ditetapkan. man enam antar memata semasa imbalan, pengguna langsung ola methyl ester): bahan bakar lain perubahan bahan dengan kandungan metil ester atau sebagai keperluan bakar lain api u atau tap mete ann ahambakandanyatau (app selama sisamasa || bahan penolong berlaku bahan bakar industriataudata lain ap u atauapi p). yang tersedia, dalam bob www lain lain hal neraca komoditas perpanjangan pi) belum ditetapkan, minyak bumi api p dan atau api u) hanya laporan realisasi dapat diajukan dalam impor bahan bakar hal: lain, untuk badan barang telah usaha dan pengguna dikapalkan, dan langsung yang telah terjadi mendapat keterlambatan sebelumnya. kedatangan barang yang diakibatkan perubahan bahan bakar oleh keadaan lain api p atau api u) tertentu, antara bahan bakar lain lain: bencana alam yang masih berlaku, dan gangguan dan teknis sarana rekomendasi pengangkut. perubahan dari kementerian yang masa berlaku menyelenggarakan perpanjangan bahan urusan pemerintahan bakar lain api p atau bidang energi api u) paling lama sumber daya mineral (tiga puluh) hari. untuk badan usaha dan pengguna post postantjms o ) urutan barang persyaratan keterangan jar |1p jas werder, langsung, atau data perpanjangan bahan yang tersedia, dalam bakar lain api p atau hal neraca komoditas api u) hanya dapat belum ditetapkan, dilakukan (satu) kali. atauuntuk badan usaha dan pengguna langsung yang mengimpor bahan bakar lain sebagai keperluanperpanjangan bahan bakar lain api p atau api u): bahan bakar lain api p atau api u), surat keterangan mengenai alasan perpanjangan, dan bill lading b l) xxxvii. nitrocellulose (nc) selulosanitrat (termasuk kolofon): (api u): penerbitan persetujuan dengan kadar 'empat neraca komoditas |ex alcohol damned nitrogen penyimpanan gudang dalam hal neraca nitroselulosa dibawah sesuai dengan komoditas telah dsa des pro |ex diplastisasi dan data yang tersedia, tata kanan rekomendasi dari dalam hal neraca kementerian yang komoditas belum menyelenggarakan ditetapkan. urusan pemerintahan bidang pertahanan. verifikasi atau penelusuran teknis perubahan (api u) impor pti) dilakukan di: dalam hal perubahan negara muat, identitas importir: pelabuhan muat, yang masih atau berlaku, negara asal barang, rekomendasi luar negeri. perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan penetapan dan urusan pemerintahan perubahan alokasi bidang pertahanan, impor bagi dan api u setiap tahun dokumen yang ditentukan dan mengalami disepakati dalam rapat perubahan. koordinasi (api p): kementerian lembaga terkait dengan rekomendasi dari mempertimbangkan kementerian yang produksi dan menyelenggarakan kebutuhan dalam urusan pemerintahan negeri. bidang pertahanan. masa berlaku perubahan (api p) selama (satu) tahun taklim. dalam hal perubahan identitas importir: masa berlaku yang masih selama perusahaan berlaku, menjalankan kegiatan rekomendasi usaha industrinya perubahan dari kementerian yang masa berlaku menyelenggarakan perubahan atau urusan pemerintahan selama sisa masa bidang pertahanan, berlaku atau dan nc. dokumen yang mengalami masa berlaku perubahan. (api u): selama (satu) (api u): tahun taklim, nc, dalam hal neraca rekomendasi dari komoditas telah badan intelijen ditetapkan, atau strategis tni (baik paling lama tni) atau data yang (enam) bulan, tersedia, dalam hal dalam hal neraca neraca komoditas komoditas belum belum ditetapkan, ditetapkan. rekomendasi dari badan intelijen dan masa berlaku keamanan polri (api p): baintelkam polri) selama (satu) atau data yang tahun taklim, tersedia, dalam hal dalam hal neraca neraca komoditas komoditas telah belum ditetapkan, ditetapkan, atau kontrak penjualan selama (satu) antara dengan tahun, dalam hal perusahaan produsen neraca komoditas atau pengguna akhir belum ditetapkan. perubahan masa berlaku u): perubahan (api selama sisa masa dalam hal perubahan berlaku (api u). identitas importir yang masih masa berlaku berlaku: dan perubahan (api inc yang selama sisa masa mengalami berlaku (api p). perubahan. perpanjangan dalam hal perubahan api p atau api u) jumlah, negara hanya dapat diajukan muat asal, dan atau dalam hal: pelabuhan tujuan barang telah yang masih dikapalkan, dan berlaku, dan terjadi rekomendasi keterlambatan kedatangan barang perubahan dari baik yang diakibatkan tni atau data yang oleh keadaan tersedia, dalam hal tertentu, antara neraca komoditas lain: bencana alam belum ditetapkan, dan gangguan dan teknis sarana rekomendasi pengangkut. baintelkam polri atau data yang perpanjangan tersedia, dalam hal hanya dapat dilakukan neraca komoditas (satu) kali. belum ditetapkan. masa berlaku (api p): perpanjangan nc, paling lama (tiga rekomendasi dari puluh) hari. kementerian yang menyelenggarakan impor dari luar urusan pemerintahan daerah pabean ke: bidang kawasan perindustrian atau perdagangan bebas data yang tersedia, dan pelabuhan dalam hal neraca bebas kpop), komoditas belum kawasan ekonomi ditetapkan, khusus kek), bagi rekomendasi dari importir yang kementerian yang memiliki nib yang menyelenggarakan berlaku sebagai urusan pemerintahan api u, dan bidang pertahanan tempat atau data yang penimbunan tersedia, dalam hal berikat tpb), neraca komoditas diberlakukan post belum ditetapkan, kebijakan dan rencana produksi pengaturan impor. selama (satu) tahun, dan kebijakan dan laporan realisasi pengaturan impor impor tahun diberlakukan terhadap sebelumnya bagi impor dalam rangka perusahaan yang kemudahan impor telah melaksanakan tujuan ekspor impor. pembebasan. perubahan (api dalam hal perubahan identitas importir: yang masih berlaku: dan yang mengalami perubahan. dalam hal perubahan jumlah, negara muat asal, dan atau pelabuhan tujuan yang masih berlaku, rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian post atau data yang tersedia, dalam hal neraca komoditas belum ditetapkan, dan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertahanan atau data yang tersedia, dalam hal neraca komoditas belum ditetapkan. perpanjangan (api p atau api u): yang masih berlaku, surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan, dan airway bill atau bill lading b l). xxviii. bahan peledak (hendak) untuk industri komersial turunan sulfonat, nitrasi hendak api p): penerbitan atau nitrasi dari persetujuan impor hidrokarbon, dihalogenasi izin sebagai badan berdasarkan: maupun tidak. usaha bahan peledak |a. neraca turunan hanya mengandung bu hendak) dari komoditas gugus nitro atau hanya kementerian yang dalam hal kelompok nitro menyelenggarakan neraca | trinitrotluena urusan pemerintahan komoditas telah lain lain hexanitrostilbe bidang pertahanan. ditetapkan, hns) atau perubahan hendak data yang ester dari asam anorganik api p): tersedia, dalam bukan logam lainnya (tidak hendak yang hal neraca termasuk ester dari masih berlaku: komoditas hidrogen halida) dan rekomendasi belum garamnya, turunan perubahan dari ditetapkan. halogenasi, sulfonat, nitrasi kementerian yang atau nitrosasinya. menyelenggarakan masa berlaku lain lain pentaerythritol urusan hendak sesuai tetranitrate pemerintahan dengan masa are aksi. dokumen yang lain lain diazodinitrophe mengalami masa berlaku dengan masa senyawa heterosiklik hanya hendak api u): berlaku bu dengan hetero atom hendak. nitrogen. izin sebagai badan senyawa mengandung cincin usaha bahan peledak masa berlaku pee takememam utandaigdari o (perbananip )o | dalam struktur menyelenggarakan hendak selama lainlain: |urusanpemerintahan |sisamasaberlaku ' ) e| lain lain bidang pertahanan. hendak atau bis(picrylamino) hendak. perubahan hendak dinitropyridine api u): masa berlaku (pyx) hendak yang hendak api p): i lainlain: masih berlaku, selama lainlain: rekomendasi satu) tahun lain lain cyclotetramethy perubahan dari taklim, dalam lenetetranitrami kementerian yang hal neraca hmx) menyelenggarakan komoditas urusan telah pupuk mineral atau kimia, pemerintahan ditetapkan, mengandung nitrogen. bidang atau std amonium nitrat, dalam pertahanan, dan paling lama rutan maupuntaak dekamenyang teramjowan, ( | pupuk mineral atau kimia mengalami dalam hal mengandung dua atau tiga perubahan. neraca unsur penyubur nitrogen, komoditas fosfor dan kalium, pupuk hendak api p belum lainnya, barang dari bab ini atau api u): ditetapkan. dalam bentuk tablet atau hendak api p) bentuk semacam itu atau atau hendak masa berlaku dalam kemasan dengan (api u), hendak api u): berat kotor tidak melebihi keputusan menteri selama kg. pertahanan (satu) tahun barang dari bab ini dalam tentang pemberian taklim, dalam bentuk tablet atau bentuk izin jenis dan hal neraca semacam itu atau dalam jumlah kuota komoditas kemasan dengan berat kotor bahan peledak, telah |tidakmelebihi1long: rekomendasi dari ditetapkan lain lain amonium nitrat baik tni atau data atau dalam bentuk yang tersedia, paling lama tablet atau dalam hal neraca (enam) bulan, bentuk komoditas belum dalam hal semacam itu ditetapkan, neraca atau dalam rekomendasi dari komoditas kemasan baintelkam polri belum dengan berat atau data yang ditetapkan. kotor tidak tersedia, dalam hal melebihi neraca komoditas masa berlaku |s601 bubukpropelan belumditetapkan: (perubahan bahan peledak olahan, terdiri atas dan hendak selama selain bubuk propelan namun tidak laporan realisasi sisa masa berlaku terbatas pada: impor sebelumnya hendak. booster: bagi importir yang perpanjangan dinamit: telah mendapatkan hendak hanya shaped sebelumnya. dapat diajukan charges, dalam hal: dan atau perubahan hendak barang telah c4. (api p atau api u): dikapalkan, sekering pengaman, kabel dan peledak: sumbu mesiu atau dalam hal perubahan terjadi min cap peledak, menyala, identitas importir keterlambatan detonator listrik. hendak yang kedatangan sekering pengaman contoh: masih berlaku, dan barang yang semi hendak atau diakibatkan sekering: hendak yang oleh keadaan mun sekering mengalami tertentu, pengaman. perubahan. antara lain: kabel peledak contoh: dalam hal perubahan bencana alam jaa prana mel liumtahtos tant ts, odangangwan sinyal, negara muat asal, teknis sarana shock tube, dan atau pelabuhan pengangkut. signal tube. tujuan capsumbumesiu hendak yang masa berlaku gap cap peledak contoh: masih berlaku, perpanjangan detonator rekomendasi hendak paling elementer perubahan dari lama (tiga kementerian puluh) hari. menyala ' |ignites oo pertahanan detonator listrik contoh: tentang perubahan impor hendak detonator izin jenis dan dari luar daerah elektrik: jumlah kuota pabean ke: detonator bahan peledak kawasan elektronik: atau data yang perdagangan detonator tersedia, dalam hal bebas dan non elektrik neraca komoditas pelabuhan starter line belum ditetapkan, bebas kpop): leading line rekomendasi dan kembang api, suar pemberi perubahan dari kawasan sinyal, roket hujan, sinyal baik tni atau data ekonomi kabut dan barang piroteknik yang tersedia, khusus kek), lainnya. dalam hal neraca bagi importir se0aso i talam? komoditas belum yang memiliki miniatur munisi piroteknik ditetapkan, dan nib yang mainan perubahan dari sebagai api u, suarpembensnyai baintelkam polri dan made roket pemberi sinyal atau data yang tempat tersedia, dalam hal penimbunan neraca komoditas berikat, belum ditetapkan. diberlakukan kebijakan dan pengaturan impor. (nenas matang aman se, oran semen tere jala, number border perpanjangan hendak api p atau kebijakan dan api): pengaturan impor hendak yang diberlakukan masih berlaku: surat pernyataan terhadap impor bahan peledak yang menjelaskan hendak) untuk alasan perpanjangan: dan dusta komersial airway bill atau bill tahan kemudahan impor lading b l). tujuan ekspor pembebasan. xxxix. bahan perusak lapisan ozon (bpo) dalam bentuk senyawa tunggal rotasi as urutan barang) jenis barang impor.) persyaratan keterangan (rr (pi dar turunanhalogenasi dari hidrokarbon. ' bpo metil penerbitan hidrokarbon asiklik: (api p atau api u): berdasarkan: metil bromida untuk keputusan menteri |a. neraca (bromometana) perlakuan pertanian mengenai komoditas karantina pendaftaran dalam hal dan pra pestisida, untuk neraca pengapalan impor bpo jenis komoditas cas metil bromida, telah number rekomendasi dari ditetapkan, kementerian yang atau hanya menyelengarakan data yang postantyus urutan barang oo jenis barang timber. persyaratan keterangan mia peer dapat urusan tersedia, dalam diimpor pemerintahan hal neraca untuk bidang lingkungan komoditas keperluan hidup dan belum karantina kehutanan atau ditetapkan. dan pra data yang tersedia, pengapalan dalam hal neraca verifikasi atau dan harus komoditas belum penelusuran disertai ditetapkan, teknis impor label laporan realisasi pti) dilakukan tambahan impor bpo tahun di: dengan sebelumnya bagi negara muat, memuat importir yang telah pelabuhan tulisan mendapatkan muat, atau hanya sebelumnya, dan negara asal untuk rencana produksi barang, karantina selama tahun luar negeri. dan pra bagi api p, atau pengapalan rencana distribusi impor bpo hanya atau for selama tahun dapat dilakukan quarantine bagi api u. melalui pelabuhan and pre laut: shipment belawan only dari bpo non metil medan, negara bromida api p atau tanjung priok produsen api u): jakarta, turunan halogenasi dari rekomendasi dari merak hidrokarbon asiklik kementerian yang cilegon, mengandung dua atau lebih menyelengarakan tanjung emas halogen yang berbeda: urusan semarang, klorodifluorometana klorodifluorome cas pemerintahan tanjung perak cfc tana (cfc number bidang lingkungan surabaya, hidup dan dan osrantras uratsmperang jenismarng amber persyaratan keterangan |rr r jis|border diklorotrifluoroetana diklorotrifluoroet cas kehutanan atau soekarno hatta (cfc ana dan number data yang tersedia, makassar kloro dalam hal neraca dan komoditas belum bpo jenis cfc trifluoroetana ditetapkan, dan cfc (cfc laporan realisasi 141b dilarang 141b) fluoroetana number sebelumnya bagi pada: cfc importir yang telah pengisian dalam klorodifluoroetana cfc klorodifluoroeta cas mendapatkan proses produksi 142b) dan number sebelumnya, dan mesin pendingin jin kloro rencana produksi ruangan atau difluoroetana dan selama tahun air conditioned cfc bagi api p, atau (ac), mesin kloro cas rencana distribusi pengatur suhu difluoroetana number selama tahun udara dan cfc 142b) bagi api u. alat mesin dikloropentafluoropropana dikloropentaflu cas refrigerasi, (cfc 225ca, 225cb) oropropana number perubahan bpo proses produksi cfc metil bromida atau rigid foam untuk bpo non metil barang freezer, kloro cas bromida: domestic number refrigerator, dalam hal perubahan boardstock laki ana cfc identitas importir: named, 225ca) bpo yang refrigerator kloro cas masih berlaku, trucks,dan number dan proses produksi pentafluoroprop dokumen yang integral skin ana cfc mengalami untuk 225cb) perubahan. penggunaan (no pertantrae uraian barang denis barang timber persyaratan keterangan (171p jason, lain lain diklorofluorome cas sektor tana (cfc number dalam hal terdapat automotive dan perubahan mengenai furniture. klorofluorometa cas jumlah, negara asal (cfc number dan pelabuhan muat, masa berlaku dan atau pelabuhan bpo metil tetraklorofluoro cas tujuan impor: bromida atau vin etana dan number bpo yang masih bpo non metil berlaku: dan bromida selama tetrakloro 4dan rekomendasi (satu) tahun fluoroetana perubahan dari taklim. cfc kementerian yang triklorodifluoro cas menyelengarakan masa berlaku jin etana dan number urusan perubahan bpo tri kloro pemerintahan metil bromida dan bidang lingkungan atau bpo non difluoroetana hidup dan metil bromida cfc kehutanan atau selama sisa masa klorotetrafluoro cas data yang tersedia, berlaku bpo etana dan number dalam hal neraca metil bromida kloro komoditas belum atau bpo non tetrafluoroetana dan ditetapkan. metil bromida. cfc triklorofluoroet cas impor bahan ana dan number perusak lapisan trikora ozon bpo) fluoroetana dan dalam bentuk cfc senyawa tunggal diklorodifluoroe cas number dari luar daerah tana dan pabean ke: kloro dan kawasan cfc portantyms uraian barang oo dente barang timber persyaratan keterangan (r1 tel larger klorotrifluoroet cas bebas dan ana dan number pelabuhan kloro bebas trifluoroetana dan kpop), (cfc kawasan klorofluoroetan cas ekonomi dan kloro number khusus kek), fluoroetana bagi importir cfc dan yang memiliki nib yang heksaklorofluor cas berlaku vin propana number sebagai api u, (cfc dan dan tempat penimbunan pentaklorodifluo cas berikat tpb), propana diberlakukan (cfc kebijakan dan tetraklorotrifluo cas pengaturan propana number impor. cfc kebijakan dan triklorotetrafluo cas number pengaturan impor propana diberlakukan cfc terhadap impor kloroheksafluor cas bahan perusak propana number lapisan ozon cfc (bpo) dalam bentuk senyawa pentaklorofluor cas number tunggal dalam propana rangka cfc kemudahan impor cas post tetraklorodifluo cas tujuan ekspor propana number pembebasan. cfc triklorotrifluoro cas propana (cfc number diklorotetrafluo cas propana number cfc kloropentafluor cas vin propana number cfc tetraklorofluoro cas propana (cfc number triklorodifluoro cas propana (cfc number diklorotrifluoro cas propana (cfc number klorotetrafluoro cas propana (cfc number cas post triklorofluoropr cas number vin opaca (cfc diklorodifluorop cas romana (cfc number klorotrifluoropr cas vin opaca (cfc number diklorofluoropr cas vin opaca (cfc number klorodifluoropro cas pana (cfc number klorofluoroprop cas ana (cfc number xl. jenis bahan perusak lapisan ozon (bpo) dalam bentuk senyawa campuran (blend) yang mengandung cfc (x0 rostantyus uraian barang jenis barang timber., persyaratan keterangan |1r ear dari metana, etana atau propana, tidak dirinci bromida api p atau persetujuan impor atau termasuk dalam pos lainnya. api u): berdasarkan: mengandung hidroklorofluorokarbon cfc), rekomendasi dari neraca mengandung perfluorokarbon pfc) atau kementerian yang komoditas hidrofluorokarbon hfc) maupun tidak, tetapi menyelengarakan dalam hal tidak mengandung klorofluorokarbon (cfc): urusan neraca mengandung zat dari campuran antara r 401c pemerintahan komoditas vin subbox sampai cfc campuran bidang lingkungan telah klorodifluorometan antara hidup dan ditetapkan, a), hfc 152a (l, cfc kehutanan atau atau difluoroetana), hfc data yang tersedia, data yang cfc kloro 152a cfc dalam hal neraca tersedia, dalam komoditas belum hal neraca tetrafluoroetana ditetapkan, komoditas orotetrafluoroetana) laporan realisasi belum cas impor bpo tahun ditetapkan. number sebelumnya bagi importir yang telah verifikasi atau mendapatkan penelusuran sebelumnya, dan teknis impor rencana produksi pti) dilakukan selama tahun di: rostantyus uraian barang jenis barang timber persyaratan keterangan |1r aer campuran antara r 401a bagi api p, atau negara muat, vin cfc campuran rencana distribusi pelabuhan klorodifluorometan antara selama tahun muat, atau a), hfc 152a cfc bagi api u. negara asal difluoroetana), hfc barang, cfc kloro 152a cfc luar negeri. perubahan bpo tetrafluoroetana ki non metil bromida: impor bpo hanya orotetrafluoroetana) dalam hal perubahan dapat dilakukan cas identitas importir: melalui pelabuhan number bpo yang laut: masih berlaku, belawan dan medan, dokumen yang tanjung priok mengalami jakarta, perubahan. merak campuran antara r 401b cilegon, cfc campuran dalam hal terdapat tanjung emas klorodifluorometan antara perubahan mengenai semarang, a), hfc 152a cfc jumlah, negara asal tanjung perak difluoroetana)), hfc dan pelabuhan muat, surabaya, cfc kloro 152a cfc dan atau pelabuhan dan tujuan impor: soekarno hatta tetrafluoroetana bpo yang masih makassar orotetrafluoroetana) berlaku, dan cas rekomendasi dari bpo jenis cfc number kementerian yang dan cfc menyelengarakan 141b dilarang urusan untuk digunakan pemerintahan pada: bidang lingkungan pengisian hidup dan dalam proses rostantyus uraian barang jenis barang timber persyaratan keterangan |1r aer campuran antara r 402a kehutanan, atau produksi mesin vin hfc campuran data yang tersedia, pendingin pentafluoroetana), antara dalam hal neraca ruangan atau hc propana), hfc komoditas belum air conditioned cfc hc ditetapkan. (ac), mesin klorodifluorometan cfc pengatur suhu udara dan alat mesin refrigerasi, (cas proses produksi number rigid foam untuk barang freezer, domestic campuran antara r 402b refrigerator, hfc campuran boardstock lam pentafluoroetana), antara named, hc propana), hfc refrigerator cfc hc trucks,dan klorodifluorometan cfc proses produksi integral skin untuk penggunaan cas sektor number automotive dan furniture. ontanias uraian barang jenis barang timber persamaan keterangan (trip (ri|ia der campuran antara r 405a masa berlaku vin cfc campuran bpo non metil klorodifluorometan antara bromida selama a), hfc 152a cfc (satu) tahun difluoroetana), hfc taklim. cfc 142b 152a cfc kloro 142b pfc masa berlaku difluoroetana), pfc c318 perubahan bpo c318 non metil bromida oktafluorosiklobut selama sisa masa ana) cas berlaku bpo number non metil bromida. impor jenis bahan perusak campuran antara r 408a lapisan ozon hfc campuran bpo) dalam pentafluoroetana), antara bentuk senyawa hfc 143a hfc campuran blend) trifluoroetana), hfc yang mengandung cfc 143a cfc cfc dari luar klorodifluorometan daerah pabean ke: kawasan perdagangan cas bebas dan number pelabuhan bebas kpop)), kawasan rostantyus uraian barang jenis barang timber, persyaratan keterangan |1r apes campuran antara r 411a ekonomi vin hc propilena) campuran khusus kek), cfc antara hc bagi importir klorodifluorometan cfc yang memiliki a) hfc 152a (l, hfc nib yang difluoroetana) 152a berlaku sebagai api u, dan (cas tempat number penimbunan berikat tpb), diberlakukan kebijakan dan campuran antara r 411b pengaturan hc propilena), campuran impor. cfc antara hc klorodifluorometan cfc kebijakan dan a), hfc 152a hfc pengaturan impor difluoroetana) 152a diberlakukan terhadap impor jenis bahan cas perusak lapisan number ozon bpo) dalam bentuk senyawa campuran blend) yang mengandung ontario is urutan barang jenis barang impor persyaratan keterangan fpi edar campuran antara r 415a cfc dalam vin cfc campuran rangka klorodifluorometan antara kemudahan impor a), hfc 152a cfc tujuan ekspor difluoroetana) hfc pembebasan. 152a (cas number campuran antara r 415b cfc campuran klorodifluorometan antara a) hfc 152a cfc difluoroetana) hfc 152a (cas number rostantyus uraian barang jenis barang timber persyaratan keterangan |1r apes campuran antara r 416a hfc 134a campuran tetrafluoroetana) antara cfc kloro hfc 134a cfc tetrafluoroetana hc klorotetrafluoroeta na) hc (butana) (cas number campuran antara r 418a hc propana) campuran cfc antara hc klorodifluorometan cfc a) hfc 152a hfc difluoroetana) 152a cas number tema onta sawan yes teman melawan inf lahar, campuran antara r 420a vin hfc 134a campuran tetrafluoroetana) antara cfc 142b hfc kloro 134a cfc difluoroetana) 142b (cas number lain lain, mengandung campuran r 403a zat dari subbox antara hc campuran sampai propana), cfc antara hc klorodifluorometan cfc a), hfc hfc oktafluoropropana) (cas number rostantyus uraian barang jenis barang timber persyaratan keterangan |1r ear campuran antara r 403b hc propana), campuran cfc antara hc klorodifluorometan cfc a), hfc hfc oktafluoropropana) (cas number campuran antara r 406a cfc campuran klorodifluorometan antara a): hc 600a cfc isobutana), cfc hc 142b kloro 600a cfc difluoroetana) 142b (cas number rostantyus uraian barang jenis barang timber persyaratan keterangan |1r aer campuran antara r 409a cfc campuran klorodifluorometan antara a) cfc cfc kloro cfc tetrafluoroetana cfc klorotetrafluoroeta 142b na) cfc 142b kloro difluoroetana) cas number campuran antara r 412a cfc campuran klorodifluorometan antara a), pfc cfc oktafluoropropane) pfc cfc 142b cfc kloro 142b difluoroetana) cas number rostantyus uraian barang jenis barang timber oo) persyaratan keterangan |1r apr campuran antara cfc klorodifluorometan a) pfc octafluoropropane) hfc 143b campuran antara r 414a cfc campuran klorodifluorometan antara a), cfc cfc kloro cfc tetrafluoroetana hc klorotetrafluoroeta 600a cfc na), hc 600a 142b isobutana), cfc 142b kloro difluoroetana) cas number rostantyus uraian barang jenis barang timber, persyaratan keterangan |1r lapar campuran antara r 414b cfc campuran klorodifluorometan antara a) cfc cfc kloro cfc tetrafluoroetana hc klorotetrafluoroeta 600a cfc na): hc 600a 142b isobutana), cfc 142b kloro difluoroetana) cas number campuran antara r 509a cfc campuran klorodifluorometan antara a) pfc cfc oktafluoropropana) pfc (cas number xli. barang berbasis sistem pendingin post (ro rostantyas uratanparang | ) keterangan (rr |ap jus panda, mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan impor barang berbasis sistem dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan berpendingin dapat dilakukan oleh kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat importir api p) atau importir api mengatur kelembaban udara secara terpisah. u). dari jenis yang digunakan untuk orang, dalam kendaraan bermotor, selain yang menggunakan lex dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi refrigeran chlorofluorocarbon tea jex beban terisi maupun keadaan doo keadaan terisi maupun keadaan |ebaindain: oo kosong digabungkan dengan unit refrigerating dan katup untuk mengubah siklus pendingin pemanas (pompa panas impor barang berbasis sistem reversible): pendingin dari luar daerah pabean p darienin yang digunakan pada kendaraan udara keempat penimbunan berikat lex dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi tpb), diberlakukan kebijakan dan pengaturan impor. lex dengan kapasitas pendinginan melebihi dengan kebijakan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari kebijakan gan pengaturan impor m3 menit diberlakukan terhadap impor barang berbasis sistem pendingin sas, satsstis apa dan bean dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel: tujuan ekspor pembebasan. lex dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi tea tni to. (ox verifikasi atau penelusuran teknis dari jenis yang digunakan kendaraan bermotor (selain dari impor pti) dilakukan di: yang dimaksud pada subbox negara muat, pelabuhan muat, atau lex dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi negara asal barang, tea opini oo tt pos tarif uraian barang keterangan post border lex dengan kapasitas pendinginan melebihi tetapi tidak melebihi dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari m3 menitjai oo lex dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi tni lex dengan kapasitas pendinginan melebihi tetapi tidak melebihi ker sains10 maa is415. lain lain, digabung dengan unit refrigerating: dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel: daa lex dengan kapasitaspendinginan tidak melebihi teks last. (extea b115. pes maintain lex dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi (ox ana tidak digabung dengan unit refrigerating: tea dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara: post pematang mama tera last,asa dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel: lex dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi manga kananmin kanan pena dan lex dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi ki33. (oxdan ska lex lain lain, dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium nn. bet lex konter display, peti panjang dan sejenisnya, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi post (ro rostantms uraian barang keterangan ) jar |ar (rt jas border inn see men lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi lex dengan kapasitas tidak melebihi jean3090 man pasa0 lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi lex dengan kapasitas tidak melebihi a01 sb5050 man:ex dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium jin oo bet lex dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium ebt perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, pompa panas: jex pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos tak asam dian lex dispenser air dingin tea post pos tarif uraian barang keterangan border water thriller dengan kapasitas pendinginan melebihi lex untuk mesin pengatur suhu jex scale ice maker unit n53a0 dnalex dari logam tidak mulia bisa, jae36090030 xii. bahan berbahaya (b2) kode kemasan terkecil daftar distributor bah keperluan post pos tarif uraian barang ama saja nomor lain laboratory persyaratan keterangan it ip kimia cas border tidak lim pen untuk titian pangan pr r eeeeee fff ee u bee hf eeeeff ae sebagai api u): persetujuan impor tex borat alam dan asam borat bukti dokumen berdasarkan: konsentrasinya penguasaan neraca (divaksinasi maupun sodium borat 25g dang yang komoditas tidak), tetapi tidak alam dan terdaftar sesuai dalam hal termasuk borat yang kekuatannya dengan neraca dipisahkan dari air (divaksinasi beb tuan komoditas garam alam, asam maupun tidak) peraturan telah borat alam mengandung hs20, perundang, ||. ditetapkan tidak lebihdihitung dari berat memenuhi data yang dana fata tan dea dea dea emas oli logam alkali atau keamanan, dalam hal logam alkali tanah, keselamatan, neraca logam tanah jarang, kesehatan komoditas skandium dan itrium, pekerja dan belum dicampur atau dipadu lingkungan ditetapkan. maupun tidak: hidup, dan merkuri. surat verifikasi atau merkuri |as9976 pernyataan penelusuran lainya oksida boron, asam bermeterai yang teknis impor borat. ditandatangani pti) dilakukan bean mmm jawab negara muat, klorida, klorida oksida perusahaan pelabuhan dan klorida hidroksida: menyatakan muat: atau bromida dan bromida telah memiliki cc. negara asal oksida, iodida dan sistem tanggap barang iodida oksida. darurat yang luar negeri koridalainnya: dilengkapi bei lainlain: yaa sengannama ekor bedanya gabe ana grenada (pa meminta (dapatkan dari kobalt memiliki melalui pelabuhan klorida oksida dan pengetahuan tujuan: klorida hidroksida: bidang kimia pelabuhan laut: lain lain bismut yang dibuktikan belawan oksiklorida dengan ijazah. medan, dumai klorat dan perklorat: dumai: man iodat dan periodat. priok to. kode kemasan terkecil daftar distributor bah keperluan post pos tarif uraian barang admin cas lain laboratory persyaratan keterangan it ip border tidak lim pen untuk titian pangan | | kalium klorat 1kg perubahan jakarta, janin landasan bumn sebagai tanjung denny 1kg 50g api u) emas nina, sulfat: alum: semarang, peroksosulfat dalam hal tanjung persulfat). perubahan identitas perak sulfat lainnya: importir: surabaya: ppp pe33320 totalnya bumn .50kamo lain lain kobalt sulfat sebagai api u) hata ttt yang masih makasar,da sianida, sianida oksida berlaku, dan dan sianida kompleks. dokumen yang batu ampar sianida dan sianida mengalami batam, dan oksida: perubahan. atau dari patri patri nan dota lain lain contoh: rekomendasi |udara kalium sianida dari pejabat international cas yang berwenang bidang merkuri dengan sianida kompleks contoh: pengawasan sas brass salt cas idi makanan untu dilarang iparnya industri farmasi, untuk digunakan industri obat oleh atau borat. ksoborat tradisional, didistribusikan ipar ora kosmetik dan pertambangan lahan tik. anhidrat dinatrium 25g baba tiada tetra obat tambahan anhidra| lain lain dinatrium pangan btp) masa berlaku tetraborat atau data yang selama (tiga) selain anhidrat tersedia, dalam tahun sejak hal neraca tanggal contoh: komoditas diterbitkan. dinatrium belum tetraborat ditetapkan, atau masa berlaku heksahidrat rekomendasi selama (cas dari importir kementerian menjalankan borat lainnya contoh: yang kegiatan impor nin lithium menyelenggarakan bahan berbahaya. tetraborate urusan cas pemerintahan masa berlaku bidang perubahan peroksoborat (terberat) contoh: perindustrian selama sisa masa magnesium untuk industri berlaku b2. peroxoborate non farmasi (cas atau data yang masa berlaku tersedia, dalam perubahan turunan sulfonat, hal neraca selama importir nitrasi atau nitrasi komoditas menjalankan dari hidrokarbon, belum kegiatan impor dihalogenasi maupun ditetapkan. bahan berbahaya. tidak. masa berlaku turunan hanya perubahan (bumn sebagai mengandung gugus (api p) api u): nitro atau hanya selama (satu) kelompok nitro: dalam hal tahun |ex29042090 lain lain nirobenzena 25mi perubahan identitas taklim, dalam aso7 (renotfenotalkehl importir hal neraka attenofenotakoh (api) komoditas daftar distributor bah keperluan pos tarif uraian barang admin cas lain laboratory persyaratan keterangan it ip post tidak lim pen border untuk titian pangan o kuota yangmasih ditetapkan maintain: ooh berlaku, dan atau lain lain asam dokumenyang selama nordihidroguai mengalami (enam) bulan asetat perubahan. sejak tanggal aldehida, dengan diterbitkan, fungsi oksigen lainnya (bumn dalam hal maupun tidak, polimer sebagai api u): neraca siklik dari aldehida, (bumn komoditas paraformaldehida. sebagai api u), belum metana contoh: gudang yang masa berlaku (cas dengan selama (satu) ketentuan tahun polimer siklik dari triklosan peraturan taklim, dalam vtn pekan saat iron mop dora pemenang tatweaca paraformaldehida lkg undangan dan komoditas memenuhi ditetapkan, tab) syarat atau asam monokarboksilat keamanan, selama (satu) asiklik jenuh dan keselamatan, tahun sejak anhidrida, halida, kesehatan tanggal peroksida dan asam pekerja dan diterbitkan, peroksida, turunan lingkungan dalam hal halogenasi, sulfonat, hidup: neraca nitrasi atau laporan komoditas nitrosasinya. realisasi impor belum asam asetat dan tahun ditetapkan. anhidrida: importir yang daftar distributor keperluan pos tarif uraian barang namal1 l| | lainlain: lo) telah masa berlaku tee aja patas depe asse pso ietammyardan selama sita maca kobalt asetat sebelumnya, dan selama sisa masa ssp asam mono , di atau asam 25ml rekomendasi berlaku b2. trikloroasetat, garam monokloroaseta dari kementerian dan isterinya yang asam polikarboksilat, menyelenggarakan masa berlaku anhidrida, halida, urusan perpanjangan peroksida dan asam pemerintahan selama (tiga peroksida, turunan bidang puluh hari) hari halogenasi, sulfonat, perindustrian, sejak tanggal nitrasi atau atau data yang diterbitkan. nitrosasinya. tersedia, dalam asam polikarboksilat hal neraca perpanjangan aromatik, anhidrida, komoditas hanya dapat halida, peroksida, asam belum diajukan dalam peroksida dan ditetapkan. hal: turunannya: barang telah dioktilortoftalat 25mi (api): dikapalkan: init malatanhidida 5g) yangmenyatakan| keterlambatan asam karboksilat bahwa menguasai kedatangan nn) dengan fungsi oksigen tempat barang yang tambahan dan penyimpanan diakibatkan anhidrida, halida, gudang untuk oleh keadaan peroksida dan asam melakukan tertentu, peroksida, turunan penyimpanan b2, antara lain: halogenasi, sulfonat, laporan realisasi bencana alam nitrasi atau impor tahun dan gangguan nitrosasinya. sebelumnya bagi teknis sarana asam karbonat importir yang pengangkutdengan fungsi fenol telah tetapi tanpa fungsi mendapatkan perpanjangan oksigen lainnya, sebelumnya, dan hanya anhidrida, halida, rekomendasi dari dapat peroksida, asam kementerian yang dilakukan peroksida dan menyelenggarakan (satu) kali. turunannya: urusan ex2918. asamsalisilatdan asam salisilat 1kg ,5g pemerintahan di| impor bahan (njn| salisilat perindustrian luar daerah ester dari asam untuk industri pabean ke: anorganik bukan logam non farmasi atau kawasan lainnya (tidak data yang perdagangan termasuk ester dari tersedia, dalam bebas dan hidrogen halida) dan hal neraca pelabuhan garamnya, turunan komoditas belum bebas halogenasi, sulfonat, ditetapkan, atau kpop), nitrasi atau rekomendasi dari| kawasan nitrosasinya. pejabat yang ekonomi lain lain dietil 25g berwenang khusus dejan aman ditatamona lan bidang weni. baa senyawa amino pengawasan obat importir yang ipp siodingaistarsen. ooo|oo|o0 ganmakanan memuai amino natal dan untuk industri yang berlaku amino fenol lainnya, farmasi, industri sebagai api selain yang mengandung obat tradisional, dan lebih dari satu jenis industri kosmetik| tempat fungsi oksigen, eter dan dan industri penimbunan isterinya: garamnya: pangan olahan berikat tpb), ex2022. lain lain nitro n dan bahan diberlakukan propoxyanilin tambahan kebijakan dan pangan btp), pengaturasam amino, selain atau data yang impor. yang mengandung lebih tersedia, dalam dari satu jenis fungsi hal neraca kebijakan dan oksigen, dan isterinya, komoditas belum pengaturan impor garamnya: ditetapkan. diberlakukan kiss kotncssssdsad kisi kec dengan dad hanan berbahaya antranilat perubahan b2: bahan berbahaya senyawa berfungsi dalam hal dalam rangka karboksiamida, perubahan kemudahan impor senyawa berfungsi identitas importir: tujuan ekspor amida dari asam yang pembebasan. karbonat. masih berlaku: amida siklik (termasuk dan karbamat siklik) dan (api p) turunannya, garamnya atau turunannya, garamnya: api u) yang etoksifenilurea telah mengalami senyawa diaz , azo dalam hal terdapat pekat poo peranan negara lain lain senyawa diaz asal, negara muat azo , atau dan atau pelabuhan aksi selain tujuan: azodikarbonam yang masih ida berlaku, surat keterangan contoh: mengenai alasan kuning metanol perubahan b2) (ci dan cas rekomendasi perubahanpp | pejabat yang dikecualikan berwenang untuk tartrazin bidang pengawasan obat cas dan makanan, merah atau data yang allure tersedia, dalam cas hal neraca komoditas belum coklat (ci ditetapkan, bagi cas importir pemilik api p yang kuning fcf (ci bergerak cas bidang industri farmasi, industri ponce (ci obat tradisional, cas industri kosmetik, dan dan karmoisin industri pangan olahan dan cas bahan tambahan pangan btp), atau denn notas "asi dea belerang. perubahan dari te3oso taiwan kementerian yang |ex2930. lain lain tourer 1kg 25g menyelenggarakan jin senyawa heterosiklik urusan hanya dengan hetero bidang atom oksigen. perindustrian senyawa mengandung atau data yang kemana tersedia,dalamenyatu (dehidrogenase hal neraca struktur: ditetapkan, bagi |ex2932. lain lain nitrofurazon 1ke importir pemilik anji, fitakto: apt yang kemarin n kemarin bergerak vin benzopiron), in ( bidang industri metilkumarin dan benzopiron)| non farmasi atau etilkumarin bumn (sebagai api u). bahan pewarna dari nabati atau hewani perpanjangan (termasuk b2: ekstrak pencelupan surat keterangan tetapi tidak termasuk mengenai alasan animal black), perpanjangan, mempunyai rumus yang masih kimia tertentu maupun berlaku, dan tidak, preparat bill lading sebagaimana dirinci b l) atau airway dalam catatan bill.lainya, lain lain alkalibahan pewarna organik sintetikk, produk organik sintetikktt. . kets belt mangan mad tan nan (ci memesan tan nan geimadsaan (oo tan nan (ci mogok joa tan nan were ikan man mia tekan dea kanan tekan dea starlet (ci 10g violet (ci 10g hijau masih (ci bahan celup dasar dopamin (ci dan preparat yang dibuat dari padanya arcmin kalkozin magenta (ci merata tan kiss belanda mangan milad ssi t| kece men diana bilas bahan celup bejana indantren biru (termasuk semua yang (ci dapatpigmen organik coklat (ci sintetik dalam bentuk food brown bubuk lain lain lain lain, termasuk kuning campuran bahan mentega pewarna dari dua atau lebih dari subbox kuning (ci soon sampa dengan unoitaso racer badal mangan mita merah sitrus minyak oranye (ci minyak oranye (c| bag mal tan asam anorganik lainnya dan senyawa oksigen anorganik dari bukan logam lainnya. tenang manna bna to lainnya: hidrogen sianida a03 (asam hidrosianat) halida dan halida oksida dari bukan logam. to oksida: kesal edaran inka men kisi men tag ika (dosen) fosioroksikonaa ho0ess73| sms tan nan posfortriklonda fam non kan fosiorpentakorda |roogeise|alor makan sulfurmonoktonda to02s79| non kan suturdkloiaa tosasosojsms non kan se7.|2s121700 toniiklorda most7 jasa makan lain lain arsenic b07 trichloride isotop selain pos senyawa, anorganik atau organik, dari isotoseperti itu, mempunyai maupun tidak. lain lain methyl(d3) b04 vin phosphonic acid methyl d3 phosphonic chloride dimethyl vin methyl(d3)pos phone diisopropyl d3 methylphospho nate o,o dimethyl methylphospho nothioate d3 bis(trimethylsil yl) d3 methylphospho natekas melintas asas man ines trend nnn spl (klorin) (p8 jamihtarwaa dari hidrokarbon. turunan fluoridasi dari hidrokarbon asiklik tidak jenuh: lain lain a02 pentafluoro (trifluoromethyl propane turunan sulfonat, nitrasi atau nitrasi dari hidrokarbon, dihalogenasi maupun tidak. iebaindain: poo trikloronitrometana a04 kedai dias eee cdi osn dra kan kan daa ikab08ester fosfit dan garamnya, turunan halogenasi, sulfonat, nitrasi atau nitrosasinya: dimetifsat bio dee dietilfosfit trimetilfosfit b08 metitosmt a22s2a james tan koni aan "7st bnn ll amina. monoamina asiklik dan turunannya, garamnya: n,n 2b10 dimetilamino)etilklorida hidroklorida n,n 2b10 dietilaminoj)etilklorida hidroklorida n,n 2b10 diisopropilamino jetilklor ida hidroklorida lain lain hni1: bis( chloroethyl)eth a06 famine hn2: bis( chloroethyl)met a06 thylacine hn3: tris( ehtaoemiami |race (oo spime lon n,n dialil me, et, pr) aminoethyl chloride dan garam protonasinya yang sesuai b10 contoh: n,n diethylamino)et hylchloride cas opa findingaintatn. o o|ooo|o berfungsi oksigen.: trietanolamina a0gre dee dan etildietanolamina mina ressa bad kosi kena tan nan (n,n 2b11 diisopropilamino)etanol ama se1s lx20225950| taman anda kakme, et, pr) aminoethane ols dan garam protonasinya yang sesuai b11 contoh: ethyl methylaminojet hanoi (cas senyawa dengan fungsi nitrogen lainnya. lain lain: lain lain n,n dialil jin me, et, pr) phosphoramidi halides contoh: b05 n,n dimethylphosp horamidic chloride cas datgimespr) n,n dialil me, et, pr) phosphoramida tes b06 contoh: dimethyl n,n dimethylphosp horamidate (cas senyawa organ belerang. n,n 2b12 vin dimetilamino)etanatiol n,n 2b12 dietilamida)etanatiol bis( b13 hidroksietil sulfida (tiodiglikol (inn)) es3oso tania b lain lain alkil incl. cycloalkyi) dialil me, et, pr) aminoethyl alkil me, et,) phosphonothiol atas dan garam alkilasi atau protonasinya yang sesuai contoh: vx: ethyl 1a03 diisopropylami methyl methyl phosphonothiol ate (cas sulfur mustard: chloroethylchlo romethylsulfide mustard gas: bis( chloroethyl)self a04 ide bis( methane sesguimustard: bis( chloroethylthiomethane dan men bis( nn propane chloroethylthio) n butana chloroethylthio) nn pentana bis( methyl)ether mustard: bis( chloroethylthio ethyl)ether action: o,o dimethyl 2a01 (diethylamino)e thy| phosphorothiol ate dan garam alkilasi atau protonasi yang sesuai n,n dialil me, et, pr) aminoethanthis dan garam protonasinya yang sesuai contoh: n,n 2b12 diethylamino)et hanethiol hydrochloride cas senyawa organ anorganik lainnya. pen ben nun pena pena ben non halogenasi: |2081at00 dimetimetitfosorat (ema seo dimetipropifostonat ig7stase|2moa makna man diemettosont tema|. bisa dan esai kosan dana dimetil b04 tetraoksa difosfaspiro| .5j underage dioksida lain lain alkil cio, incl. cycloalkyl) n,n dialil me, et, pr) phosphoramiddidates contoh: tahun: ethyl a02 n,n dimethyl phosphoramido candidate cas ally1 methyl methylphospho nite cas bis|( etil b04 metil oksidwww www wow ona. e rrrrererererxeo rr?? ers$ . e dioksafosfinan il)metil| metilfosfonat laki1 co, incl. cycloalkyl) alkil me, et, pr) phosphonofluor dates contoh: sarin: isopropyl methylphospho nofluoridate cas methyl methylphospho nate product from the reaction methylphospho nic acid and triazine thiamin tan spp methylphosphinte product from the reaction methylphospho nic acid and ethanediamine bis( diethylaminoet hyl) ethylphosphon ate sodium (trihidroksilil) propil metilfosfonat turunan halogenasi organ fosfor lainnya | metlfosfoniedikoraa propilfosfonic b04 diklorida o ( kloropropil) 2b04 nitro (trifluorometil)fenil| metilfosfonotionat lo. iebaindan |. lo. loo. lo. to. lt. lain lain woman: ao01 pinacolyl methylphospho nofluoridate amar loo pop spp prphosphonyidifl rides contoh: b09 df: methylphospho nyldifluoride cas chlorosarin: b11 isopropyl methylphospho nochloridate chlorosoman: b12 pinacolyl methylphospho nochloridate bahan kimia, b04karbon lainnya contoh: ethylphosphoni chloride cas pao ama obb pemasmraoam pool arsenik: dalam bentuk cair z) 1a05 chlorovinyldich loroarsine bis( chlorovinyl)cho roadside tris( chlorovinyljarsi chlorovinyldich loroarsine lain lain z) 1a05 chlorovinyldich loroarsine bis( chlorovinyl)cho roadside tris( chlorovinyljars" rer error e erererereetktk$ht$bt$rrrrrrr t? hehe errtrhhkttww errrrnr www chlorovinyldich loroarsin: ouinuclidinol b09 lain lain s) 2a03 ouinuclidinyl benzoate r) ouinuclidinyl benzoate tas benzoate tas ouinuclidinol spo ouinuclidinol darah manusia: darah hewan disiapkan untuk keperluan terapeutik, profilaksis atau diagnosis: antiserum, bagian darah d: kultur sel, dimodifikasi maupun tidak. vaksin, toksin, kultur dari mikro organisme (tidak termasuk ragi) dan produk semacam itu chooses me:s etil metil oksida dioksafosfinan il)metil| metilfosfonat ester poliglikol dari phosphonic b04 asam metilfosfonat acid, methyl polyglycol ester elit tp) phosphonic acid, methyl polyglycol ester elijaseaos ojotamtam ti $$." lain lain dimethylmethyl b04 vin phosphate, polymer with oxidase and phosphorus oxide poliasetal, poliester lainnya dan resin oksida, dalam bentuk asal: polikarbonat, resinalkid, polialil ester dan poliester lainnya, dalam bentuk asal. romeo t0 bis(polioksietilena) bis(polyoxyethy b04 metilfosfonat line) methylphospho natlainnya, dalam kode kemasan terkecil daftar distributor bah keperluan post pos tarif uraian barang mer ahan nomor lain laboratory persyaratan keterangan it ip kimia cas border tidak |ium pen untuk titian pangan | pp | ibentukasal. oo ) poli( fenomena poly( b04 metilfosfonat) phenylene methyl phosphate) xiii.kelompok (pertimbangan dari kementerian perindustrian) sektor subsektor barang industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan industri perakitan kendaraan bermotor industri komponen kendaraan bermotor industri permesinan dan alat mesin pertanian industri alat mesin pertanian industri mesin peralatan pabrik industri mesin perkakas seto subsektor barang natural polymer woo author sabacktor barang industri pengolahan krim setan subsektor barang industri makanan dari cokelat dan kembang gula kelompok (pertimbangan dari kementerian perindustrian) sektor subsektor barang industri kain industri pakaian jadi industri tekstil lainnya industri kecil dan menengah kimia, sandang, kerajinan dan industri aneka industri alat tulis industri alat kesehatan industri ventilator industri komponen ventilator kelompok (pertimbangan dari badan pengurus obat dan makanan) sektor subsektor barang industri sediaan farmasi industri farmasi industri obat tradisional industri suplemen kesehatan industri kosmetika|. sektor subsektor barang alat pelindung diri dan masker sektor subsektor barang industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian industri makanan serewoo stor subsektor barang setor subsektor barang catatan:p' biro hukum, fan yxsrpharibarang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru barang modal dalam keadaan tidak baru (mtb) yang dapat diimpor oleh pemakai langsung post pos tart uraian barang | ) persyaratan keterangan (ap pagar, kelompok (mtb dengan usia paling lama tahun) ketel uap air atau ketel uap lainnya mtb (api p): penerbitan ann (selain ketel air panas untuk izin usaha yang diberikan persetujuan impor pemanasan sentral yang juga dapat kepada perusahaan untuk berdasarkan: menghasilkan uap air tekanan melakukan kegiatan usaha neraca rendah), ketel air super heated. lai komoditas ketel uap air atau ketel uap lainnya: sem perdagangan yang dalam hal tea ketel lainnya, termasuk ketel dikeluarkan oleh instansi neraca hibrid: berwenang sesuai dengan komoditas i dioperasikan secara elektrik: ketentuan peraturan telah tea ketel yang menghasilkan uap air perundang undangan, ditetapkan, melebihi per jam atau data yang post #ostantfis urutan barang persyaratan keterangan |ap pagar turbin uap air dan turbin uap rencana impor yang tersedia, dalam lainnya. ditandatangani dan hal neraca turbin untuk penggerak kendaraan ditandasahkan oleh pimpinan komoditas tan desa dasa des air belum turbin lainnya: perusahaan, yag naa peka ditetapkan. tea dengan keluaran melebihi jaranan arang, arif inja mesin piston pembakaran dalam (delapan) digit, jumlah dan masa berlaku nyala kompresi (mesin diesel atau satuan barang, negara muat, pmb api semi diesel). dan pelabuhan tujuan, dan selama (satu) mesin penggerak kendaraan air: surat pernyataan yang dalam hal dengan tenaga hanya untuk menyatakan bahwa mtb neraca melebihi diatas yang diimpor tidak akan komoditas tetapi tidak tetapi tidak diperjualbelikan atau telah melebihi melebihi ditarik ditetapkan, dengan tenaga melebihi ikan setiap usia atau tetapi tidak melebihi paling lama (dua puluh) paling lama tahun. satu)tahn mesin dari jenis yang digunakan sejak tanggal untuk penggerak kendaraan dari bab dalam hal impor mtb yang diterbitkan, termasuk dalam pos tarif dalam hal am dilakukan oleh perusahaan neraca ptp aina pertambangan selain persyaratan kos dan dengan hanya untuk bagai dimaksud ditetapkan kapasitas silinder kapasitas silinder sebagaimana 1ma ksu melebihi melebihi angka angka dan angka naa masa berlaku tetapi tidak atas, juga dipersyaratkan: perubahan melebihi rencana kerja dan anggaran mtb (api p) biaya kab) perusahaan atau selama sisa masa work, program budget berlaku mtb pompa untuk cairan, dilengkapi wp&b) yang ditandasahkan (api p). dengan alat ukur maupun tidak, elevator cairan. oleh kementerian yang post portant is | ) urutan barang | ) persyaratan keterangan |ap pagar pompa bahan bakar, pelumas atau menyelenggarakan urusan perubahan jumlah media pendingin untuk mesin piston pemerintahan bidang energi barang dalam pembakaran dalam: dan sumber daya mineral: dan perubahan pompa bahan bakar dari jenis yang mtb (api p) kontrak kerja antara k3s sidak boleh digunakan untuk mesin dari sub dal layak boleh kendaraan bermotor pada pos engan sub kontraktor, dalam menambah jumlah atau hal impor mtb dilakukan barang secara pompa udara atau pompa vakum, oleh subkontraktor. kumulatif. kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau perubahan mtb (api p): mtb (api kipas gas lainnya, hood ventilasi dalam hal terdapat perubahan hanya dapat atau hood daur ulang yang digabung identitas importir: dilakukan (satu) dengan kipas, dilengkapi dengan mtb (api p) yang masih kali. saringan maupun tidak, kabinet berlaku: dan pengaman biologis kedap gas, masa berlaku dilengkapi dengan saringan maupun dokumen yang mengalami perpanjangan tidak. perubahan. mtb (api p) kompresor hanya untuk selama tiga udara yang atas dalam hal terdapat perubahan pos pulu hari sej tarif hs, uraian barang, jumlah tanggal dipasang pada berakhir beroda dan satuan barang, negara muat, terakhirnya masa sasis beroda berlaku mtb untuk ditarik negara asal dan atau pelabuhan sebelumnya. tanur dan oven industri atau app laboratorium, termasuk insinerator, (api p) yang masi impor barang aan berlaku bukan listrik. laporan realisasi impor, modal dalam tanur dan oven untuk memanggang, ari keadaan tidak izin usaha yang diberikan melelehkan atau pengolahan panas kepada perusahaan untuk baru mtb) dari lainnya untuk bijih, pirit atau logam melakukan kegiatan usaha luar daerah oven roti, termasuk oven biskuit selain perdagangan yang pabean ke: daa dikeluarkan oleh, instansi ain lain: berwenang sesuai dengan, perdagangan insinerator limbah ketentuan peraturan bebas dan perundang undangan: pelabuhan f3 post #ortantiaa oo ) obatan lereng oo | ) persyaratan o | keterangan panas, lemari pendingin, lemari pembeku bebas dan perlengkapan pendingin atau rencana impor yang kpop), pembeku lainnya, listrik atau ditandatangani dan kawasan lainnya, pompa panas selain mesin ditandasahkan oleh pimpinan kek: pengatur suhu udara dari pos perusahaan, yang memuat dan loombetitmnaboneapanas wetan barang romana meet pembeku lainnya, pompa panas: penimbunan teams9g lainlain: (delapan) digit, jumlah dan berikat petis mesi tom dampeabuhantajuansdan kelakuan pendinginan melebihi dan pelabuhan tujuan, dan kebijakan dan surat pernyataan yang| pengaturan impor perlengkapan mesin, pabrik atau menyatakan bahwa mtb| dan pelaksanaan laboratorium, dipanaskan secara yang diimpor tidak akan verifikasi atau elektrik maupun tidak (tidak diperjualbelikan atau dijadikan penelusuran termasuk tanur, oven dan skrip dan usia paling lama teknis impor perlengkapan lain nya dari pos untuk mtb untuk mengolah bahan (dua puluh) tahun. dapat dilakukan dengan proses yang memerlukan kpop, kek perubahan suhu seperti dalam hal impor mtb yang| dan tpb. memanaskan, memasak, termasuk dalam pos tarif memanggang, menyunting, dilakukan oleh perusahaan kebijakan dan sertifikasi, mensterilkan, pertambangan, selain persyaratan pengaturan impor mem aset menguap kan, perubahan mtb (api p) diberlakukan mengeringkan, mengevaporasi, terhadap impor menguapkan, mengkompensasi atau sebagaimana dimaksud pada barang modal mendinginkan, selain mesin atau angka angka angka angka tajam keadaan instalasi dari jenis yang digunakan dan angka atas juga tidak baru untuk keperluan rumah tangga: dipersyaratkan: mtb) dalam pemanas air instant atau pemanas perubahan rencana kerja dan rangka air dengan tempat penyimpanan, anggaran biaya kab) kemudahan impor bukan listrik. perusahaan atau work, tujuan ekspor ponsel: oo 'pembebasan. fo. man mama pemeran taman (ir aparatus liofilisasi, unit program budget wp&b) ama (er semprot: kementerian yang untuk produk dioperasikan pertanian, untuk secara elektrik, menyela penggarapan wuhan kayu, pulp kertas, kecuali untuk pemerintahan bidang energi kertas atau kertas produk pertanian dan sumber daya mineral, dan karton kontrak kerja antara k3s secara elektrik hal impor mtb dilakukan ent kao subkontraktor ito kertas atau kertas karton perpanjangan mtb (app) lain lain dioperasikan mtb (api p) yang masih pan peranan eka eka berak kan dengan unit penukar panas: laporan realisasi impor, unitpenukar dioperasikan airway bill atau bill lading, panas terbuat dari secara elektrik izin usaha yang diberikan fluoropolimer, kepada perusahaan untuk dengan kedua melakukan kegiatan usaha inlet dan outlet selatan perdagangan yang tabu memiliki dikeluarkan oleh instansi dalam atau berwenang sesuai dengan kurang ketentuan peraturan |lainlain: perundang undangan, rencana impor yang jnjnap lainnya: untuk membuat minuman panas ditandasahkan oleh pimpinan memanaskan makanan: uraian barang, pos tarif post pos tarif uraian barang persyaratan keterangan border dioperasikan secara elektrik (delapan) digit, jumlah dan anita mesin sentrifugal, termasuk satuan barang, negara muat, pengering sentrifugal, mesin dan dan pelabuhan tujuan: dan aparatus penyaring atau pemurni, surat pernyataan yang untuk cairan atau gas. menyatakan bahwa mtb mesin dan aparatus penyaring atau pemurni untuk cairan: yang diimpor tidak akan diperjualbelikan atau dijadikan dana dana dan maan lain lain, dari fluoropolimer dan skrip dan usia paling lama dengan ketebalan membran penyaring (dua puluh) tahun. atau pemurni tidak melebihi mikron dalam hal impor mtb yang termasuk dalam pos tarif intan mesin dan aparatus penyaring atau dilakukan leh pemurnian untuk gas: lakukan perusahaan lainlain: pertambangan, selain persyaratan ppp perpanjangan mtb (api) inis bagian ' |sebagaimana dimaksud pada angka angka angka angka dari barang pada subbox angka dan angka atas tan juga dipersyaratkan: "|. i lainlain: perubahan rencana kerja dan intan post #ostantfis urutan barang ) persyaratan keterangan |ap |1s pagar mesin pencuci piring, mesin untuk anggaran biaya kab) membersihkan atau mengeringkan perusahaan atau work, botol atau kemasan lainnya, mesin program budget wp&b) untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, perusak aan yang kaleng, kotak, kantong atau ditandasahkan oleh kemasan lainnya, mesin untuk kementerian yang menutup dengan selaput pada botol, menyelenggarakan urusan guci, tabung dan kemasan semacam pemerintahan bidang energi itu, mesin mengepak atau dan sumber daya mineral, pembungkus lainnya (termasuk dalam: dan mesin pembungkus heatshrink), kontrak kerja antara k3s mesin untuk mengatasi minuman. mesin untuk mengisi, menutup, dengan subkontraktor, dalam menyegel atau memasang label pada hal impor mtb dilakukan botol, kaleng, kotak, kantong atau oleh subkontraktor.mesin penimbanglainnya: lain lain te xo| postantfis urutan barang persyaratan keterangan |ap pagar, nan kang untuk mengukur beratapi, diisi maupun tidak, pistol semprot dan peralatan semacam itu: mesin penyembur uap air atau pasir dan mesin jet pelempar semacam itu. dan mesin jet pelempar semacam itu peralatan lainnya: lain lain: ika maka derek dan kapata dongkrak skip,intan derek,kapitan: intan dongkrak, kerekan dari jenis yang kendaraan: bio |( lain lain intan malam erat memakan momen (er dar m(rs ant, derek kapal: crane,berpindah dengan roda dan saddle carrier |8a26. lain lain intip lain lain iain pan ban medali sendiri: inang mesinlainnya:nanganan. truk berdaya forklift gerak sendiri digerakkan yang digerakkan dengan motor dengan motor listrik listrik postantfis urutan barang ) persyaratan keterangan |ap pagar, truk berdaya tidak termasuk gerak sendiri forklift yang lainnya digerakkan dengan engine selain motor listrik dengan operating weight ton atau lebih tetapi tidak melebihi ton). elevator dan konveyor yang bergerak terus menerus lainnya, untuk barang atau bahan: buldoser, angledoser, grader, mesin perata, mesin mengikis, novel mekanik, eskalator, novel loader, mesin pemadam dan mesin gila jalan, berdaya gerak sendiri. buldoserdan angledoser: oo track laying kecuali buldoser yang memiliki daya lain lain kecuali buldoser yang memiliki daya xo| postantfis urutan barang ) persyaratan keterangan |ap pagar grader dan kecuali motor mesin perata grader yang memiliki kapasitas pia pena dan mean jalan: mesin pemadam kecuali road roller yang memiliki berat ton vibrator kecuali road smooth drum roller yang roller, dengan memiliki berat gaya sentrifugal ton drum tidak melebihi berdasarkan berat vibrator road kecuali road roller lainnya roller yang memiliki berat ton lain lain kecuali road roller yang memiliki berat ton novel loader: front end kecuali excavator novel loader yang memiliki daya xo| postantas urutan barang ) persyaratan o )| keterangan |ap pagar mesin yang kecuali excavator berputar yang memiliki diatas dasarnya dagan bor mesin pembuat terowongan: dsa daa mesin bor atau sinking lainnya: dan bisa san ane petai dan platform kecuali subset mulut sumur wellhead dan dengan modul mas tree, produksi terpadu pressure: yang cocok untuk s d psi, digunakan dalam ukuran: operasi s d v4 , dan pengeboran anjungan lepas pantai platform) kedalaman ft, jacket: berat ton, leg kaki, kedalaman melsemars umma taman halaman (mar (us at, meter, deck: berat ton (offshore), ton leg (onshore) intan bagian yang cocok untuk digunakan semata mata atau terutama dengan mesin dari pos sampai dengan |sa31. dari mesinpadapos84. pena secara elektrik: dari barang pada subbox atau atau sinking pada subbox atau mesin, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun pada bab inidari hewan, nabati tertentu atau mikroba. nem roti dan mesin secara elektrik untuk post sel panas emtmmeang teman sesama ter makaroni, spaghetti atau produk semacam itu gula, kakao atau coklat: ini mesin untuk dioperasikan pengolahan secara elektrik buah, kacang atau sayuran mesinlainnya: iebainlan ini bagian: secara elektrik: bean misa makecuali semi membuat kertas otomatis atau kertas karton mesin untuk kecuali semi merampungkan otomatis kertas atau kertas karton mesin penjahit buku. mesin: ema amat metan memes (man east, intan|sa4i. mesinpemotong: dioperasikan secara elektrik intip mesin untuk dioperasikan membuat secara elektrik kantong, sak atau amplop mesin untuk dioperasikan membuat kardus, secara elektrik kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan mesin untuk dioperasikan mencetak barang secara elektrik dari pulp kertas, kertas atau kertas karton saat80 mesinlainnya: dan dan intanmef pemanas omttaaag tempat tewas tan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles). dan perlengkapnjp tidak termasuk cetak flexographic intip intip lain lain hanya untuk mesin cetak produk thick film substrate post pesat urutan barang | ) persyaratan) keterangan pandan mesin untuk mengeksekusi, menarik, bertekstur atau memotong bahan tekstil buatan. das man mesin untuk pengolahan serat tekstil, mesin pemintal, pengganda atau: transit mesin menggaruk: dioperasikan secara elektrik mesin penyihir dioperasikan secara elektrik atau mesin moving secara elektrik i3masa9o taiwan: dan lain lain, dioperasikan secara j5. akan saas20 | mesin pemintal benangteksih dioperasikan secara elektrik dan desa esa manga benang text dan daa desa daa jepieeaaaaa penggulung benang pakan) atau mesin pengikat benang tekstil: dan daa desa daa perrntanntoaah iii post pos tart | ) uraian barat persyaratan ) o )| keterangan (ap apaan, tidak melebihi cm: dad |sa4o1010 dioperasikan secara elektrik dan note antar melebihi cm, tipe putaran: | powerloom men enak man melebihi cm, tipe tanpa putaran desnen mesinrajutbundar: ' dengan garis dioperasikan tengah silinder secara elektrik tidak melebihi dengan garis dioperasikan tengah silinder secara elektrik melebihi |8aa7. mesin rajut datar, mesin tusuk ikat: aan maka napostantis urutan barang ) persyaratan keterangan |ap |1s pagarintan isasi9o | lainlain: dan man | dioperasikan secaraelektrik intip atau dari mesin pembantunya and ian dan mes pembantunya atau dari mesin pembantunya: dari mesin untuk pengolahan serat tekstil, selain card clothing jeraagoo aidan taat desa dgn napost postantis urutan barang ) persyaratan keterangan |ap |1s pagar menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil. ini mesimpengering: intan (termasuk pengeras fusi): intip pencetus mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstiljahitlainya: intip bnn nsapost xo| postantfis urutan barang ) persyaratan keterangan |ap pagar intan memperbaiki alas kaki: intintip intip dari converter gilirannya. kilang mencapai lainnya: akan dinginfoton: desert dikreasikan dengantaser mata atau terutama untuk post mel remaja omtataang teman tewas tea isaini . atau sinar foton dari jenis yang digunakan semata mata atau terutama untukll ini pelucutan elektro aan plasma: mesin pembersih plasma untuk menghilangkan kontaminan organik dari spesimen mikroskop elektron dan pemegang specimen ini ini lain lain: iniachiningcenter: melebihi post ro| postantyas uraian barat | ) pernyataan keterangan rap (rr werder, ebi station) mesin bubut (termasuk turning centre) untuk menghilangkan logam. jaan sesat ditonton secara numerik dari spindle kecuali mesin dengan daya bubut cnc tidak melebihi diameter bubut maksimal: mm, panjang bed: mm, cnc: axis interpolation lain lain kecuali mesin bubut cnc diameter bubut maksimal: mm, panjang bed: mm, cnc: axis interpolation misa tana denganjarak mesin dengan antara pusat panjang bed spindle dan bed meter atau lebih tidak melebihi lain lain mesin dengan panjang bed meter atau lebih mel remaja dateng tempat tewas oat dikontrol secara numerik san dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi ssp oway type dioperasikan unit head secara elektrik joan perataan dikontrol secara numerik daa dioperasikan kecuali mesin secara elektrik pengurai dengan diameter mata pengurai maksimal inchi dikontrol secara numerik 1s150. pos tart urban barang ) | ) persyaratan )o )| keterangan (ap apaan, secara elektrik manual boring dengan ukuran meja tes pengeborlainnya dikontrol kecuali mesin bor secara numerik dengan diameter maksimal inch |sas9. lain lain dioperasikan kecuali mesin bor secara elektrik dengan diameter mata bor mesin penggiling, tipe knee: inap | lain lain: dna intan mesin penggilinglainnya: jnjnap lain lain dioperasikan kecuali mesin nasa sis killing machine) ukuran meja: lan intan gorpemakan datar: intip lain lain hanya yang dioperasikan secara elektrik mesinpenggerindalainnya: intip |( lain lain dioperasikan hanya untuk secara elektrik mesin penggerinda yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak na gerinda pemotong): pose |esainya) intan xo| postantfis | ) urutan barang ) persyaratan keterangan |ap |1s pagar menggosok atau secara elektrik pengarahnam pembentuk atau secara elektrik penyebut mesin dioperasikan penggerek secara elektrik mesin pemotong dioperasikan gir, penggerinda secara elektrik gir atau pelampung gir mesin dioperasikan menggergaji atau secara elektrik mesin pemotong p3ast90 lain lain: pendeta secara elektrik secara lean ikan memang sabat teams kasam dri nda at. mesin perkakas (termasuk pengeras) untuk mengerjakan logam dengan menempa, pemalu atau menempa dengan cetakan (tidak termasuk rolling mill): mesin perkakas (termasuk pengeras, sitting line dan cut to length line) untuk mengerjakan logam dengan membengkokkan, melipat, meluruskan, memilihkan, menggunting, melubangi, menarik atau menggigit (tidak termasuk bangku tarik), pengeras untuk mengerjakan logam atau karbida mesin pembentukan panas untuk menempa, menempa dengan cetakan (termasuk pengeras) dan mesin untuk pemalu panas: mesin menempa dioperasikan dengan cetakan secara elektrik tertutup secara elektrik mesin membengkok, melipat, peluru atau pemilih (termasuk press brake) untuk produk lembaran ito dikontrol kecuali mesin secara numerik tekuk bending machine) dengan kapasitas: memasang teman mamasa nara tt, pos tarif uraian barang persyaratan keterangan border panjang max mm: tebal mm,380v, duty cycle feed stroke hingga press brake kecuali mesin dikontrol secara tekuk bending numerik machine) dengan kapasitas: panjang max mm: tebal mm, bending angle derajat membengkok kecuali mesin panel dikontrol tekuk bending secara numerik machine) dengan kapasitas: panjang max mm: tebal mm, bending angle derajat mama anta teman wawasan at, mesin kecuali mesin pembentuk tekuk bending gulungan machine) dengan dikontrol secara kapasitas: numerik panjang max mm: tebal mm, bending angle derajat mesin kecuali mesin membengkok, tekuk bending melipat, peluru machine) dengan atau pemilih kapasitas: lainnya, dikontrol lem: teb secara numerik mm:sitting line, cut to length line dan mesin menggunting lainnya (kecuali pengeras) untuk produk lembaran, selain kombinasi mesin peluang dan menggunting sitting line dan cuttolength ine: men lain lain dioperasikan secara elektrik post postantfas urutan barang | ) persyaratan keterangan |ap pagar nan kang secara elektrik mesin peluang, penarik atau menggigit (kecuali pengeras) untuk produk lembaran termasuk kombinasi mesin peluang dan menggunting: intip gan secara elektrik mesin untuk mengerjakan pembuluh, pipa, section berongga dan batang (kecuali pengeras): dikontrol kecuali mesin secara numerik tekuk bending machine) dengan kapasitas: panjang max mm: tebal mm, bending angle derajat)lain lain mesin menggunting, selain kombinasi mesin peluang dan menggunting, postantas | ) urutan barang ) persyaratan keterangan |ap |1s pagar atau mesin peluang atau mesin penarik, termasuk kombinasi mesin peluang dan menggunting, dioperasikan secara elektrik lisa secara dingin: pengepreshidrolik: dikontrol secara numerik, dan kecuali mesin press pressing machine) dengan max bending dan mm. i landas: tete lain lain dioperasikan secara elektrik, kecuali mesin membengkok, melipat, peluru atau pemilih, dan kecuali mesin press pressing machine) dengan max bending plates pengepresmekanik:k | dikontrol secaranumerik loo0 nan. ro| postantyas oo uraian baru | ) pernyataan keterangan rap (rr werder, lainlain mesin dioperasikan menempa atau secara elektrik pengecap dengan cetakan lain lain dioperasikan secara elektrik, kecuali mesin membengkok, melipat, peluru atau pemilih pengepresservo: lain lain untuk mesin peluang atau mesin penarik, termasuk kombinasi mesin peluang dan menggunting yang dikontrol secara numerik, atau mesin lainnya yang dioperasikan secara elektrik jsacoeo |taman mesin dioperasikan menempa atau secara elektrik pengecap dengan cetakan lain lain hanya untuk mesin press plate dengan pneumatic post sel pemanas oatataang tempat tewas tan system, supply listrik tiga phase duty cycle feed stroke hingga aegon tandan mesin menempa dioperasikan atau pengecap secara elektrik dengan cetakan secara elektrik, kecuali mesin tekuk bending machine) dengan kapasitas: panjang max mm,mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau seret, tanpa menghilangkan bahannya. profil, kawat atau sejenisnya: intan mesinpencanaiulir: intan post portant is urutan barang ) persyaratan keterangan |ap |1s pagar mesin untuk mengerjakan kawat: intan |( lainlain: intannggerinda atau memoles: initanpa menukar alat diantara beberapa pengerjaan dan | lainlain mesin menggergaji: untuk menggores printed circuit substrat printed circuit board atau printed miring board cara dek mesin pendeta, penggiling atau pencetak (dengan memotong): xo| postantfis urutan barang | ) persyaratan keterangan |ap pagar, ben secara elektrik memoles: intip mesin dioperasikan membengkok atau secara elektrik perakit: |asas mesin pengurai atau mother dioperasikan secara elektrik mesin pemisah, dioperasikan pengirim atau secara elektrik pengulas 3tes99o lain mesin bubut dioperasikan senna elektrikpel emas omnteang teman emas dar tni tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.lain lain server main frame): cpu active, memory option gb, power server desktop tower and rack mount.): 64bit power74t power6 processors core). unitpenyimpan: ttmel memes omnteang mempan asam (ar jus at, rpm, kelas kapasitas lebih dari dan putaran lebih dari rpm. tape drive kelas kapasitas bawah gb, otomasi manual, kelas kapasitas gb, otomasi autoloader: kelas kapasitas atas 500gb, otomasi lengan robot. optical disk drive, termasuk cd pnas kon den dub dan eb ane. iii arah lain lain usb, system storage, high performance storage, dual active raid controllers gbpv). mesin kantor lainnya (postantis urutan barang ) persyaratan keterangan |ap |1s pagar). lain lain: intangan mein peta. ito pos printed circuit board yang dirakitilost postantas | ) urutan barang ) persyaratan keterangan |ap |1s pagar pem operasi. bagian dan atm parts aksesori dari kategori panel: mesin pada pos display lcd (xga) lcd (xga) touch screen, metal encryption pindad (support des triple des)ll. post portant is urutan barang ) persyaratan keterangan |ap pagaratau pencuci: iain pan penggerinda: dioperasikan secara elektrik: int|sa77. | mesincetakinjeksi: eb east gan (vinyl chloride) ro| postantyas uraianarmg | ) pernyataan keterangan rap (rr werder, ema pertama ini thermoforming lainnya: asik ban pneumatik atau untuk mencetak atau membentuk ban dalam secara lain untuk pembuatan produk dari karet, dioperasikan secara elektrik untuk pembuatan produk dari karet, tidak dioperasikan secara elektrik name pembuatan printed circuit board atau manga! nam dannek |8a78. mesin initial post pos tart uraian barat | ) persyaratan keterangan (ap peer,nina bangunan atau sejenisnya: intan ann mengolah lemak atau minyak dari hewan, nabati tertentu atau mikroba: intip mesin pembuat tali atau kabel: janin dan dea termasuk dalam pos lainnya pama pena metana lainnya: one ttermame penginlungkomaristta termasuk penggulung kawat listrik: intan mesin pencampur, pengadaan, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk: ika hipostatik dingin secara elektrik tea pel panas ata pemain melawan tien tus men let lain lain, dioperasikan secara elektrik: dan kun bki mana kotak cetakan untuk pengecoran logam:masa, os020 cetakan untuk logam atau karbida logam: tipe injeksi atau kompresi den aan lain lain cetakan untuk kaca tan dsa dansa cetakan untuk bahan karet atau plastik: tipe injeksi atau kompresi: nata cetakan untuk sol alas kaki daa lain lain kecuali cetakan untuk cakram optik postantfis | ) urutan barang ) persyaratan keterangan |ap pagardan poros engkol) dan engkol: poros berputar dan poros engkol untuk mesin kendaraan dari bab lain lain: untuk kendaraan dengan kapasitas silinder melebihi iman rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung, bantalan poros polos: lain lain kecuali untuk mesin dari pos atau gir dan gearing, selain roda bergigi, chain sproket dan elemen transmisi lainnyadan das desa portant is urutan barang ) persyaratan keterangan |ap pagar roda bergigi, chain sproket dan secara terpisah, bagian: pan intan oam perang potensi termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik). bean daan generator fotovoltaik idn kain ikan ant kemmoriteoma pa.tetapi tidak melebihi kva: tetapi tidak melebihi kva tan dengan keluaran melebihi va: atau lebih tea tea tea gan generator set dengan kapasitas s d melawan jabatan teman saman (lan men ai. perangkat pembangkit tenaga listrik nen dalam cetus api: pena intan lainnya: lain lain tetapi tidak melebihi ben va: intan statis (misalnya, rectifier) dan induktor. konverterstatik: otomatis dan unitnya, dan aparatus telekomunikasi: sika (ups) post postantfis urutan barang ) persyaratan keterangan |ap pagar rectifier konfigurasinya lainnya spesifik untuk bts selular yang belum diproduksi indonesia dengan spesifikasi: mcs 48v rectifier lain lain wide input voltage range: armnikelkadmtum: ann men lain lain hanya untuk battery nikel kadmium, sampai dengan kva, dengan bracket atau mounting untuk mesin atm post postantfis urutan barang persyaratan keterangan |ap pagar(lt dua fungsi: motor starter yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos sampai dengan ika maka atau sermtariaamhtanur dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang difungsikan denganost pos tart uraian barat ) persyaratan )o ) | keterangan (ap peer, pemanenan maa resistansi intalainlain transformator assis90o bagan) e dan ban ben beaost postantis urutan barang persyaratan keterangan |ap |1s pagarmen otomatis selain unit dari pos unit kendali hanya untuk dan adaptor, network card termasuk gateway, bridge, router dan aparatus lain semacam itu yang dirancang hanya untuk terkoneksi dengan mesin pengolah data otomatis dari pos pel selaras oattaang teman tewas aparatus untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau sistem saluran digital: engan aparat penerima airnya: ito dengan aparatus penerima lainnya: gan radio telefon atau radio telegrafi bagian: antena dan reflektor antena dari mean nam pera latin e5 lain lain: dari barang untuk saluran telefon atau telegrafi inai dan desa dasegala jenis, bagian yang cocok untuk digunakan padanya: amin lain lain hanya untuk meter dual reflector earth station antenna postantfis | ) urutan barang ) persyaratan keterangan |ap |1s pagarvolt: dan dan dan dan dari jenis yang cocok untuk penggunaan dalam sistem kendali distribustkemetebimi low voltase tidak melebihi sesayap dilengkapi dengan konektor men nilai: man lain lain hanya untuk kabel power dengan konektor untuk mesin atm portant is urutan barang ) | ) persyaratan keterangan |ap pagar nn (lt pengangkutan barang. ter penggunaan bukan dijalan raya: completely knocked down: intan see pembakaran nyala kompresi (diesel atau semi diesel): | gv.w. melebihi20ton: man pee abyss tan melebihi completely knocked down: jembaindainn intip semen curah men mika maka inang dengan kedua mesin piston (diesel atau semi diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak gv.w. melebihi20ton: | gvw. tidak melebihi 24t: oo completely knocked down: intip semen curah kang intan mol remas ontmbarng penamaan tawanan dan deintip intip intan |( lainlain: kendaraan pembuat bahan peledak trailer dan semi trailer: kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara mekanik, bagiannya. jamie nemgangganan barang untuk pengangkutan barang: intan is7i630 | lainlain: dan men |lainlain: desa dan inn pamikroskop lainnya, untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi post #ostantfis | ) urutan barang ) persyaratan keterangan |ap |1s pagarn aaa lainnya: lainlain inlogam: dioperasikan secara elektrik instrumen dan aparatus untuk mengukur atau memeriksa alirantekanan: lain lain tidak dioperasikan secara elektrik #ostantfis urutan barang | ) persyaratan keterangan |ap |1s pagar selain barang dari pos atau stroboskop. see produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya: lain lain hanya untuk production control boardpengion lainnya. instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi radiasi pengionpel emas dome teman ema tears pen aambantbperaka bete profil. lainnya: |( lainlain ann kendaraan udara lainnya (misalnya, mtb (api p): penerbitan helikopter, pesawat udara), kecualilakukan kegiatan usaha neracpesawat udara dan kendaraan udara berwenang sesuai dengan komoditas lainnya, dengan berat tanpa muatan ketentuan peraturan telah ai perundang undangan: reda nen nnn melebihi kg: rencana impor yang atau pesawat udara data yang pesawatudara ditandatangani dan ada daam ditandasahkan oleh pimpinan| haj neraca o|v| pesawat udara dan kendaraan udara perusahaan, yang memuat komoditas lainnya, dengan berat tanpa muatan uraian barang, pos tarif belum nnn melebihi kg: (delapan) digit, jumlah dan ditetapkan. pesawat udara satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan, masa berlaku lain lain surat pernyataan yang mtb (api p): selama (satu) menyatakan bahwa mtb tahun taklim, yang diimpor tidak akan dalam hal diperjualbelikan atau dijadikan neraca skrip dan usia paling lama komoditas (dua puluh) tahun, dan telah surat persetujuan pengadaan ditetapkan, pesawat yang dikeluarkan oleh atau kementerian yang paling lama (satu) tahun menyelenggarakan urusan indah bid sejak tanggal pemerintahan bidang diterbitkan, perhubungan, dalam hal impor dalam hal mtb berupa semua jenis neraca pesawat udara termasuk komoditas helikopter yang termasuk belum dalam pos tarif ditetapkan. masa berlaku perubahan mtb (api p): perubahan dalam hal terdapat perubahan mtb (api p) identitas importir: selama sisa masa mtb (api p) yang masih berlaku mtb berlaku: dan (api p). dokumen yang mengalami perubahan. perubahan jumlah barang dalam dalam hal terdapat bah perubahan agar padanan pos mtb (api p) tidak tarif hs, uraian barang, jumlah boleh bah dan satuan barang, negara muat, baran negara asal dan atau pelabuhan jumlah barang tujuan: secara kumulatif. mtb (api p) yang masih berlaku: perpanjangan mtb (api p) laporan realisasi impor, hanya dapat izin usaha yang diberikan dilakukan (satu) kepada perusahaan untuk kali. melakukan kegiatan usaha masa berlaku o00 jasa angkutan udara yang perpanjangan dikeluarkan oleh instansi mtb (api p) berwenang sesuai dengan selama (tiga ketentuan aturan puluh) hari sejak perahu tanggal perundang undangan, berakhirnya masa rencana impor yang berlaku mtb ditandatangani dan sebelumnya. ditandasahkan oleh pimpinan perusahaan, yang memuat impor barang uraian barang, pos tarif modal dalam keadaan tidak (delapan) digit, jumlah dan baru mtb) dari satuan barang, negara muat, luar daerah dan pelabuhan tujuan, pabean ke: surat pernyataan yang kawasan menyatakan bahwa mtb perdagangan yang diimpor tidak akan bebas dan diperjualbelikan atau dijadikan pelabuhan skrip dan usia paling lama baba: (dua puluh) tahun, dan kawasan surat persetujuan pengadaan ekonomi pesawat yang dikeluarkan oleh khusus kek), kementerian yang dan menyelenggarakan urusan tempat pemerintahan bidang bulan perhubungan, dalam hal impor diberi lakukan mtb berupa semua jenis kebijakan dan pesawat udara termasuk pengaturan helikopter yang termasuk impor. dalam pos tarif o00 perpanjangan mtb (api p): kebijakan dan mtb (api p) yang masih pengaturan impor berlaku: diberlakukan isasi terhadap impor peran realisasi impor, barang modal airway bill atau bill lading, alam keadaan izin usaha yang diberikan tidak baru kepada perusahaan untuk mtb) dalam melakukan kegiatan usaha rangka jasa angkutan udara yang kemudahan impor dikeluarkan oleh instansi juan ekspor berwenang dengan pembebasan. sesi engdan surat persetujuan pengadaan pesawat yang dikeluarkan oleh post pel emas demang kemasan emas teenkelompok (mtb dengan usia paling lama tahun) kendaraan udara lainnya (misalnya, mtb (api p): penerbitan helikopter, pesawat udara), kecuali izinneraca melakukan kegiatan usahdengan berat tanpa muatan tidak ketentuan peraturan telah melebihi perundang undangan, ditetapkan: dengan berat tanpa muatan rencana impor yang lau data yang melebihi ditandatangani dan tersedia, dalam pesawat udara dan kendaraan udara ditandasahkan oleh hal neraca lainnya, dengan berat tanpa muatan pimpinan perusahaan, yang komoditas hak pelepah kg: memuat uraian barang, pos belum tari (delapan) digit| ditetapkan. lain lain jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan, selama (satu) surat pernyataan yang tahun taklim, post pos tarif uraian barang persyaratan keterangan border menyatakan bahwa mtb dalam hal yang diimpor tidak akan neraca diperjualbelikan atau komoditas dijadikan skrip dan batasan ditetapkan, usia paling lama (dua atau puluh lima) tahun, dan paling lama surat persetujuan (satu) tahun pengadaan pesawat yang sejak tanggal dikeluarkan oleh diterbitkan, kementerian yang dalam hal menyelenggarakan urusan neraca komoditas pemerintahan bidang belum perhubungan, dalam hal ditetapkan. impor mtb berupa semua jenis pesawat udara masa berlaku termasuk helikopter yang perubahan termasuk dalam pos asa tarif: dan mtb (api p) dokumen yang mengalami tidak boleh menambah jumlah perubahan. barang secara kumulatif. dalam hal terdapat perubahan pos tarif hs, uraian barang, jumlah dan satuan barang, negara muat, melon omtataag emma | selama deras negara asal dan atau pelabuhan perpanjangan tujuan: mtb (api p) mtb (api p) yang masih hanya dapat berlaku: dilakukan (satu) laporan realisasi impor, kali. aan izin usaha yang diberikan masa berlaku kepada perusahaan untuk perpanjangan melakukan kegiatan usaha api p) jasa angkutan udara yang selama (tiga dikeluarkan oleh instansi puluh) hari sejak berwenang sesuai dengan tanggal ketentuan peraturan berakhirnya masa perundang undangan, berlaku mtb rencana impor yang sebelumnya. ditandatangani dan ditandasahkan oleh pimpinan impor barang modal dalam perusahaan, yang memuat keadaan tidak uraian barang, pos tarif paru (mtb) dari (delapan) digit, jumlah dan luar daerah satuan barang, negara muat, pabean ke: dan pelabuhan tujuan, kawasan surat pernyataan yang perdagangan menyatakan bahwa mtb bebas dan yang diimpor tidak akan pelabuhan diperjualbelikan atau dijadikan bebas kpop)), skrip dan batasan usia paling kawasan lama (dua puluh lima) ekonomi tahun, dan khusus kek): surat persetujuan pengadaan dan pesawat yang dikeluarkan oleh tempat kementerian yang penimbunan menyelenggarakan urusan berikat, pemerintahan bidang diberlakukan kebijakan dan perhubungan, dalam hal impor pengaturan mtb berupa semua jenis impor. pesawat udara termasuk helikopter yang termasuk kebijakan dan dalam pos tarif pengaturan impor diberlakukan perpanjangan mtb (api p): terhadap impor mtb (api p) yang masih parang modal dalam keadaan berlaku, tidak baru laporan realisasi impor, mtb) dalam airway bill atau bill lading, rangka izin usaha yang diberikan kemudahan impor kepada perusahaan untuk tujuan ekspor melakukan kegiatan usaha pembebasan. jasa angkutan udarapel oman ama) pemeran taman (irbatasan usia paling lama (dua puluh lima) tahun: dan surat persetujuan pengadaan pesawat yang dikeluarkan olehban bertekanan, bekas atau mtb (api p): penerbitan diteladani ulang, dari karet, ban persetujuan impor padat atau bantalan, telapak ban izin usaha yang diberikan berdasarkan: dan penutup ban dari karet. kepada apaan untuk neraca perus untu komoditas ban ditelapakiulang: melakukan kegiatan usaha| dalam hal ana kendaraan udara dikeluarkan oleh instansi komoditas basa da2 ditetapkan, post pos tart uraian barat | ) persyaratan) keterangan (ap pagar, dari jenis yang digunakan pada ketentuan peraturan atau kendaraan udara perundang undangan: data yang mesin piston pembakaran dalam rencana impor yang tersedia, dalam cetus api bolak balik atau berputar. ditandatangani dan hal neraca mesin kendaraan udara komoditas ini pan ditandasahkan oleh belum bagian yang cocok untuk digunakan nagan semata mata atau terutama dengan pimpinan perusahaan, yang ditetapkan. mesin dari pos atau memuat uraian barang, pos masa berlaku untuk mesin kendaraan udara tarif (delapan) digit, brg (api p): laptop turbo jet, turbo propeller dan jumlah dan satuan barang, selama (satu) turbin gas lainnya. negara muat, dan pelabuhan tahun taklim, turbojet: loo tujuan, dan dalam hal te dengan gaya dorong tidak melebihi surat pernyataan yang neraca tak bah mtb komoditas dengan gaya dorong melebihi menyatakan bahwa telah yang diimpor tidak akan ditetapkan: meet diperjualbelikan atau atau engan aya tidak melebihi dijadikan skrip. paling lama ada des satu) tahun dengan daya melebihi sejaktanggal uin turbin gas lainnya: perubahan mtb (api p): diterbitkan, dengan daya hanya untuk yang dalam hal terdapat perubahan dalam hal tidak melebihi akan digunakan identitas importir: neraca pada pesawat mtb (api p) yang masih komoditas dengan daya udara berlaku: dan belum melebihi dokumen yang mengalami ditetapkan. perubahan. bagan kamar ngan dari turbo jelata turbo propeller dalam hal terdapat perubahan pos mtb (api p) tsi tarif hs, uraian barang, jumlah |selamasisamasa balon udara dan balon udara yang dan satuan barang, negara muat, berlaku mtb dapat dikemudikan: pesawat layang, negara asal dan atau pelabuhan api p). pesawat layang gantung dan tujuan: goo kendaraan udara lainnya tanpa mtb (api p) yang masih perubahan jumlah tenaga penggerak. berlaku: barang dalam gir peluncur kendaraan udara, laporan realisasi impor: perubahan deck arrested atau gir semacam itu, aan usaha van diberikan mtb (api p) pesawat latih terbang darat, yang tidak boleh bagian dari barang tersebut. kepada perusahaan untuk menambah jumlah gir peluncur kendaraan udara dan melakukan kegiatan usaha barang naa bagiannya, deck arrested atau alat jasa angkutan udara yang fuku att, semacam itu dan bagiannya dikeluarkan oleh instansi perpanjangan pesawat latih terbang darat dan berwenang sesuai dengan mtb (api p) bagiannya: ketentuan peraturan hanya dapat perundang undangan: dilakukan (satu) simulator pertempuran udara dan kali. bagiannya rencana impor yang ditandatangani dan masa berlaku lain lain: ditandasahkan oleh pimpinan perpanjangan pesawat latih terbang darat perusahaan, yang memuat mtb (api p) tea uraian barang, pos tarif |selama30 iga (v| bagian dari barang pada pos (delapan) digit, jumlah dan puluh) hari sejak tanggal berakhirnya atau satuan barang, negara muat, masa berlaku propeller dan rotor serta bagiannya dan pelabuhan tujuan: dan mtb sebelumnya. rangka bawah dan bagiannya surat pernyataan yang bagian lainnya dari pesawat udara, menyatakan bahwa mtb impor barang helikopter atau kendaraan udara tak yang diimpor tidak akan modal dalam berawak diperjualbelikan atau dijadikan baru mtb) dari lain lain kecuali dari balon skrip. luar daerah udara, pesawat pabean ke: layang atau layang layang, perpanjangan mtb (api p): perulangan dan tidak mtb (api p) yang masih bebas termasuk dari berlaku, pelabuhan satelit komunikasi laporan realisasi impor: bebas pel emas domanteang teman ewe tarra airway bill atau bill lading, kpop), izin usaha yang diberikan kawasan kepada perusahaan untuk ekonomi khusus kek), melakukan kegiatan usaha dan jasa angkutan udara yang tempat dikeluarkan oleh instansi penimbunan berwenang sesuai dengan berikat, ketentuan peraturan diberlakukan kebijakan dan perundang undangan, pengaturan rencana impor yang impor. ditandatangani dan ditandasahkan oleh pimpinan kebijakan dan pengaturan impor perusahaan, yang memuat diberlakukan uraian barang, pos tarif terhadap impor (delapan) digit, jumlah dan barang modal satuan barang, negara muat, dalam keadaan idak baru dan pelabuhan tujuan, dan mtb) dalam surat pernyataan yang rangka menyatakan bahwa mtb kemudahan impor yang diimpor tidak akan tujuan ekspor diperjualbelikan atau dijadikan pembebasan. skrip.tanker: komoditas see cool post mel matan onta teman kecaman (rear tag: dengan tonase kotor tidak melebihi dikeluarkan oleh instansi neracauntuk ukuran atau tonase kotor s d rencana impor yang data yang melebihi dwt ditandatangani dan tersedia, dalam tetapi tidak ditandasahkan oleh pimpinan hal neraca melebihi perusahaan, yang memuat komoditas kendaraan air lainnya untuk uraian barang, pos tarif belum pengangkutan barang dan kendaraan (delapan) digit, jumlah dan ditetapkan. air lainnya untuk pengangkutan satuan barang, negara muat, orang dan barang dan pelabuhan tujuan: masa berlaku pang pmt (app) surat pernyataan yang anta sat dengan tonase kotor melebihi tak bah mtb kwi tetapi tidak melebihi menyatakan bahwa yan am, kapal penarik dan pendorong. ang gambar tidak akan neraca per ikan atau dengan tonase kotor melebihi 1kerja'be dong dijadikan skrip dan usia! komoditas dengan daya untuk daya bel telah melebihi tetapi paling lama (ima belas)| ditetapkan: hptetapitidak tidak melebihi tahun, atau melebihi statutory certificate antara lain paling lama nationality certificate, tonnage (satu) tahun certificate, load line sej tanggal certificate, safety construction diterbitkan, dalam hal certificate, safety equipment neraca certificate dan class certificate komoditas yang masih berlaku yang belum diterbitkan oleh negara asal ditetapkan. kapal atau badan klasifikasi yag diakui oleh negara comma ama) pemeran taman (ir bendera asal kapal, dan masa berlaku memorandum agreement perubahan antara penjual dan mtb (api p) selama sisa masa pembeli., dan mtb (api p) dokumen yang mengalami tidak boleh perubahan. menambah jumlah barang secara dalam hal terdapat perubahan pos kumulatif. tarif hs, uraian barang, jumlah dan satuan barang, negara muat perpanjangan at, mtb (api p) negara asal dan atau pelabuhan tujuan: hany dapat dilakukan (satu) mtb (api p) yang masih kali. berlaku, laporan realisasi impor, masa berlaku izin usaha yang diberikan perpanjangan kepada perusahaan untuk mtb (api p) melakukan kegiatan usaha selama (tiga selain perdagangan yang puluh) hari sejak dikeluarkan oleh instansi berakhirnya masa berwenang sesuai dengan berlaku mtb ketentuan peraturan sebelumnya. perundang undangan, rencana impor yang post gor ditandatangani dan impor barang ditandasahkan oleh pimpinan modal dalam perusahaan, yang memuat keadaan tidak baru mtb) dari uraian barang, pos tarif luar daerah (delapan) digit, jumlah dan pabean ke: satuan barang, negara muat, kawasan pelabuhan tujuan, perdagangan surat pernyataanlima belas) ekonomi khusus kek), tahun: dancertificate dan class certificate pengaturan: dan terhadap impor memorandum agreement barang modal antara penjual dan dalam keadaan beli tidak baru pembeli. mtb) dalam rangka perpanjangan mtb (api p): kemudahan impor mtb (api p) yang masih tujuan ekspor berlaku:lima belas) tahun: postpengangkutan orang atau barang. melakukan kegiatan usaha neraca kapal pesiar, kapal ekskursi dan komoditas kendaraan air semacam itu terutama selain perdagangan ynana tanker rencana impor yang tayang .1ex8901. dengan tonase tanker gas s d ditandatangani dan tersedia. dalam melebihi pimpinan perusahaan, yang komoditas costatus | ) urutan barang | ) persyaratan oo keterangan |ap pagar tanker asphalt memuat uraian barang, pos belum dan tanker tarif (delapan) digit, ditetapkan. chemical jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan masa berlaku dengan tonase kotor melebihi mtb (api p): tetapi tidak melebihi tujuan, selama (satu) surat pernyataan yang tahun taklim, dengan tanker gas s d menyatakan bahwa mtb dalam hal tonase kotor yang diimpor tidak akan neraca melebihi diperjualbelikan atau komoditas tetapi tidak tanker asphalt ditarik telah melebihi dan tanker ikan serap gan usia ditetapkan: chemical untuk paling lama (dua puluh) atau ukuran tahun, paling lama dwt s d statutory certificate antara (satu) tahun dwt lain nationality certificate, sejak tanggal dengan tonase kotor melebihi tonnage certificate, load line diterbitkan, akan tetapi tidak melebihi certificate, safety dalam hal dengan tonase kotor melebihi construction certificate, neraca tetapi tidak melebihi safety equipment certificate komoditas belum dengan tonase kotor melebihi dan class certificate yang dit tetapkan. masih berlaku yang berpendingin, lain ang diterbitkan oleh negara asal masa berlaku anna sebut dari nan kapal atau badan klasifikasi perubahan dengan tonase kotor melebihi yag diakui oleh negara mtb (api p) tetapi tidak melebihi selama sisa masa bendera asal kapal, dan berlaku mtb kendaraan air lainnya untuk memorandum agreement api p) pengangkutan barang dan kendaraan antara penjual dan air lainnya untuk pengangkutan pembeli. perubahan jumlah orang dan barang: barang dalam bermotor oo ro| postantyas uriangarmng | ) persyaratan )o )| keterangan werder, dengan hanya untuk perubahan mtb (api p): perubahan tonase kotor kapal pengangkut dalam hal terdapat perubahan mtb (api p) melebihi muatan curah identitas importir: tidak boleh tetapi tidak yang dilengkapi mtb (api p) yang masih menambah jumlah melebihi dengan peralatan berlaku: dan barang secara self uploader dokumen yang mengalami kumulatif. dengan tonase kotor melebihi ayam (oot ihi mtb (api) dengan tonase kotor melebihi dalam hal terdapat perubahan pos tetapi tidak melebihi tarif hs, uraian barang, jumlah 41k apat 2g, julian dilakukan (satu) yacht dan kendaraan air lainnya dan satuan barang, negara muat, kaji. untuk pesisir atau olah raga: negara asal dan atau pelabuhan sampan dan tujuan: masa berlaku lainlain mtb (api p) yang masih perpanjangan berlaku, mtb (api p) laporan realisasi impor: selama tiga |so.o4 kapalpenarik danpendorong. rin usaha yang diberikan (puluh) hari sepak| ' | ' | | dengan tonase kotor melebihi tanggal sen lebih kepada perusahaan untuk berakhirnya masa melakukan kegiatan usaha ryaku primal kapal suar, kapal pemadam selain perdagangan yang sebelumnya. kebakaran, kawal beruk, crane dikeluarkan oleh instansi terapung dan kendaraan air lainnya berwenang sesuai dengan impor barang yang fungsi belajarnya bukan ketentuan peraturan modal dalam merupakan fungsi utama, dok perundang undangan: keadaan tidak terapung, platform pengeboran atau rencana impor yang baru mtb) dari produksi terapung atau bawah luar daerah ditandatangani dan air. pabean ke: kapal keruk dengan kapasitas ditandasahkan oleh pimpinan kawasan melebihi perusahaan, yang memuat perdagangan tetapi tidak uraian barang, pos tarif bebas dan melebihi (delapan) digit, jumlah dan pelabuhan atau untuk tipe bebas cutter suction satuan barang, negara muat, kpop): dredger csd) dan pelabuhan tujuan, kawasan dengan flow rate surat pernyataan yang ekonomi melebihi menyatakan bahwa mtb khusus kek): jam yang diimpor tidak akan dan platform hanya untuk diperjualbelikan atau dijadikan tempat pengeboran atau platform dengan paling lama penimbunan produksi ukuran tonase skrip gan usia pang berikat, terapung atau maksimal (dua puluh) tahun, diberlakukan bawah air statutory certificate antara lain kebijakan dan nationality certificate, tonnage pengaturan certificate, load line impor. certificate, safety construction certificate, safety equipment kebijakan dan certificate dan class certificate pengalaman impor yang masih berlaku yang terhadap impor diterbitkan oleh negara asal barang modal kapal atau badan klasifikasi dalam keadaan yag diakui oleh negara bendera tidak baru asal kapal: dan kasa dalam rangka memorandum agreement kena dahan impor antara penjual dan pembeli. tujuan ekspor pembebasan. perpanjangan mtb (api p): mtb (api p) yang masih berlaku, oooo00kapal pesiar, kapal ekskursi dan lai komoditas kendaraan air semacam itu terutama perdagangan tonase kotor melebihi rencana impor yang hau yang inker ditandatangani dan (p pratayang dengan tonase tanker gas s d ditandasahkan oleh pimpinan hal neraca kotor tidak perusahaan, yang memuat komoditas meet hak ebi uraian barang, pos tarif belum dengan tonase kotor melebihi ditetapkan. tetapi tidak melebihi delapan) digit, jumlah dan dengan tanker gas s d satuan barang, negara muat, masa berlaku tonase kotor dan pelabuhan tujuan, mtb (api p): melebihi ro| postantyas uraian barat | ) persyaratan keterangan rap (rr werder, tetapi tidak tanker asphalt surat pernyataan yang selama melebihi dan tanker menyatakan bahwa mtb (satu) tahun chemical untuk yang diimpor tidak akan taklim, dalam ukuran diperjualbelikan atau hal neraca dwt s d komoditas dijadikan skrip dan usia telah tetapi tidak melebihi lima) tahun, atau tetapi tidak melebihi nationality certificate, tonnage (satu) tahun dengan tonase untuk kapal certificate, load line sejak tanggal kotor melebihi tanker yang akan certificate, safety construction diterbitkan, dikonversi menjadi certificate, safety equipment salam hal storage, atau certificate dan class certificate caca, untuk kapal komoditas tanker gas carrier. ang masih berlaku yang belum kapal berpendingin, selain yang diterbitkan oleh negara asal ditetapkan. leebatdan mumps boot dapat atau badan klasifikasi bendera asal kapal, dan perubahan kendaraan air lainnya untuk memorandum agreement mtb (api p) pengangkutan barang dan kendaraan antara penjual dan selama sisa masa air lainnya untuk pengangkutan pembeli. berlaku mtb orang dan barang: (api p). bermotor perubahan b1r3 (apr perubahanjumtan dengan hanya untuk dalam hal terdapat perubahan barang dalam tonase kotor kapal pengangkut identitas importir: perubahan melebihi muatan curah mtb (api p) yang masih mtb (api p) tetapi tidak yang dilengkapi 'dak boleh melebihi dengan peralatan berlaku, dan udah self uploader dokumen yang mengalami menambah jumlah hal tera tamat, top dalam hal terdapat perubahan pos pos tart uraian barat persyaratan keterangan (ap apaan, kapal suar, kapal pemadam tarif hs, uraian barang, jumlah perpanjangan kebakaran, kapal keruk, crane dan satuan barang, negara muat, mtb (api p) terapung dan kendaraan air lainnya negara asal dan atau pelabuhan hanya dapat yang fungsi belajarnya bukan tujuan: dilakukan (satu) merupakan fungsi utama, dok mtb (api p) yang masih kali. terapung, platform pengeboran atau berlaku: produksi terapung atau bawah laporan realisasi impor: masa berlaku a1r. izin usaha yang diberikan perpanjangan kapal keruk hanya untuk mtb (api p) kepada perusahaan untuk kapal dengan selama (tiga kapasitas melebihi melakukan kegiatan usaha puluh) hari sejak selain perdagangan yang tanggal platform hanya untuk dikeluarkan oleh instansi berakhirnya masa pengeboran atau platform dengan berwenang sesuai dengan berlaku mtb produksi tonase kotor ketentuan peraturan sebelumnya. terapung atau melebihi perundang undangan, bawah air rencana impor yang ditandatangani dan impor barang lo. modal dalam dok apung ditandasahkan oleh pimpinan keadaan tidak lain lain perusak aan, yang semua baru mtb) dari uraian barang, pos tarif har daerah (delapan) digit, jumlah dan pabean ke: satuan barang, negara muat, kawasan dan pelabuhan tujuan, surat pernyataan perdagangan perrydua puluh ekonomi khusus kek), lima) tahun, dan o00pengaturan certificate dan class certificate, dan terhadap impor barang modal memorandum agreement moa) dalam keadaan antara penjual dan pembeli. tidak baru mtb) dalam perpanjangan mtb (api p): rangka mtb (api p) yang masih kemudahan impor berlaku: tujuan ekspor oo. limaii. barang modal dalam keadaan tidak baru yang dapat diimpor oleh kondisi xo| tostartias uraian baran)oo o | )o persyaratan o ) | keterangan trap maan kelompok (mtb dengan usia paling lama mtb (api p): penerbitan tahun) izin usaha industri kondisi persetujuan impor atau jasa reparasi perbaikan berdasarkan: turbin uap air dan turbin uap atau izin usaha sejenis yang neraca lainnya. dikeluarkan leh instansi komoditas turbin untuk penggerak kendaraan air kuarsa oren dalam hal jantan nan urban lainnya: renang sesuai dengan| neraca dengan keluaran melebihi ketentuan peraturan komoditas telah nip mesin piston pembakaran dalam perundang undangan, ditetapkan, atau nyala kompresi (mesin diesel atau laporan hasil survey lhs) data yang semi diesel). berdasarkan survey tersedia, dalam |. mesin penggerak kendaraan air. kemampuan perusahaan komoditas dna dengan bibi hanya untuk mengenai kemampuan teknis belum tapi tetapi tidak usaha kondisi dan atau ditetapkan. tidak melebihi melebihi reparasi perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari untuk mtb dengan tenaga melebihi kementerian yang dengan pos tarif tetapi tidak melebihi menyelenggarakan urusan aka pemerintahan bidang geng 00near infinity mesin dari jenis yang digunakan ia: yang perindustrian, diimpor oleh untuk penggerak kendaraan dari bab bukti bengkel bukti penguasaan eng kke perusahaan | aidan: terkondisi, kondisi berlaku rencana impor yang ketentuan sebagai berikut: dengan hanya untuk ditandatangani dan hanya dapat kapasitas kapasitas silinder ditandasahkan oleh din. silinder melebihi melebihi pimpinan perusahaan, yang den ihsan tetapi memuat uraian barang, pos kondisi van tidak melebihi kondisi yang tarif (delapan) digit, berada |
bupati rokan hulu provinsi riau peraturan bupati rokan hulu nomor tahuenyatakan ketentuan mengenaiubah beberapakallayanan perizinan dan non perizinan berita daerah kabupaten rokan hulu tahun nomor peraturan bupati rokan hulu nomor tahun tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana telah inas adalahan pajak, pemotongananpenanganntor pelayanan pajak yang selanjutnya singkat kpp adalah instansi vertikal direktorat jenderal pajak yang berada bawah yang bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak. kantor penyuluhan pelayanan dan konsultasi perpajakanpp pratama. surat pemberitahuan tahunan yang selanjutnya singkat spt tahunan adalah surat pemberitahuan tahunan oleh wajib pajak yang . maksud ditetapkan peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi dinas dalam memberikan pelayanan ksw tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai berikut: memberikan prosedur standar kepada wajib pajak untuk mendapatkan layanan publik tertentu, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan: dan meningkatkan pendapatan daerah. ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak, jenis layanan publik tertentu, dan pembinaan. babpemerintah daerah melalui perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu melakukan ksw kepada direktorat jenderal pajak melalui kpp pratamab iii jenis layanan publik tertentu layanan publik tertentu terdiri dari sektor pertanian dan perkebunan, sektor lingkungan hidup, sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sektor perikanan, sektor kesehatan: sektor perindustrian, sektor perdagangan, sektor perhubungan, sektor pariwisata: sektor pendidikan dan kebudayaan, sektor tenaga kerjaan, sektor perkoperasiaan dan ukm, sektor pertanahanrmohonan layanan tertentu.dandalam melakukan ksw kepada direktorat jendral pajak melalui kpp pratama sebagaimana diatur dalam memberikan keterangan berupa: ppd, nama wajib pajak, dan jenis pajak daerah.telah melakukan pembayaran: pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan,dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunanuntuk mendapatkan surat keterangan. bab pembinaan pembinaan pelaksanaan ksw dilaksanakaninaan sebagaimana dimaksud padapada tanggal oktober salinan sesuai aslinya, sekretaris daerah kepala bagian hukum, kps kabupaten rokan hulu aka ttd tai jul sea rinaldi, abdul haris penata tk. nib berita daerah kabupaten rokan hulurokan hulu, menimbang bahwa tarif retribusi sewa alat berat milik pemerintah daerah telah diaturbahwa dengan adanya biaya perawatan alat berat yang cukup besar maka setelah dilakukannya evaluasi dan peninjauan terhadap tariff retribusi sewa alat berat milik pemerintah daerah maka perlu dilakukan perubahan dan penetapan tariff retribusi barurokan hulujasa usaha.engan peraturan bupati ini dilakukan penyesuaian tarif retribusi pemakaian kekayaan daerahpada objek sewa alat berat.sekretaris daerah pln, kabupaten rokan hulu, sts jul sea ttd adem rinaldi, penata tk. abdul haris mp #|no| nama objek type spesifikasi tarif jam motor reader komatshu siri s00 excavator s2od lao ep beom loader job text b26 oo to0. dump truck pena soma vitro roller terada bupati rokan hulu, salinan sesuai aslinya, ttd kepala bagian hukum, kan sukiman oei tulen izi (el yerjnaldi, nak penata tk. nib |
tak ins sa. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pembayaran retribusi tempat rekreasi dan retribusi parkir kawasan wisata pantai tanjung bira serta dalam upaya transparansi dan optimalisasi pemungutannya, maka perlu dilakukan dengan sistem elektroniberita daerah kabupaten bulukumba tahun nomor memutuskan: menetapkanbulukumba. kepala dinas adalah kepala dinas pariwisata kabupaten bulukumba. badan pendapatan daerah yang selanjutnya disebut benda adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pendapattribusi tempat rekreasi dan retribusi parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan tempat rekreasi dan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kawasan wisata tanjung birrcis elektronik ticketing) adalah dokumen elektronik yang merupakan bukti pembayaran pemungutan retribusi tempat rekreasi dan retribusi parkir dalam kawasan wisata tanjung bira yang berisi informasi elektronik mengenai rincian pembayaran retribuperaturan bupati ini meliputi sistem elektronik pemungutan retribusi, sistem elektronik pelaporan transaksi, cc. pemberlakuan sistem elektronik, dan pengawasan. bab iii tujuan tujuan sistem elektronik retribusi adalah transparansi pemungutan dan pembayaran retribusi, transparansi data transaksi, transparansi pelaporan transaksi, dan percepatan penyampaian data dan informasi pemungutan retribusi. bab sistem pemungutan retribusi pemungutan retribusi dilakukan dengan sistem elektronik. retribusi sebagaimana dimaksud pada meliputi retribusi tempat rekreasi dan retribusi parkir dalam kawasan wisata tanjung bira. bukti pembayaran retribusi tempat rekreasi dan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada tercetak dalam rincian (satu) bukti pembayaran. bukti pembayaran atas pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk karcis elektronik yang dipersamakan dengan skr. karcis elektronik sebagaimana dimaksud pada wajib dicetak dan diserahkan kepada wajib retribusi. pembayaran atas pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh wajib retribusi secara tunai atau non tunai. dalam rangka menjamin validitas dan akurasi data penerimaan retribusi, dinas melakukan rekonsiliasi transaksi. rekonsiliasi transaksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan membandingkan data setoran penerimaan retribusi yang diterima dengan data penerimaan yang tercatat pada sistem aplikasi pemungutan. rekonsiliasi sebagaimana dimaksud padaelektronik pelaporan retribusi sistem elektronik pelaporan transaksi dilaksanakan oleh dinas dengan menggunakan alat dan atau sistem perekam data transaksi. alat dan atau sistem perekam data transaksi sebagaimana dimaksud dalam merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh wajib retribusi yang dipantau oleh dinas. bab pemberlakuan sistem elektronik dengan berlakunya penggunaan sistem elektronik sebagai integrasi sistem penarikan manual, maka penarikan karcis retribusi manual tidak dapat lagi dilakukan dan digantikan dengan sistem karcis elektronik. pemberlakuan sistem elektronik dilakukan setelah melalui audit oleh inspektorat yang dituangkan dalam berita acara sekaligus penarikan seluruh karcis manual. penggunaan karcis manual dapat dilakukan jika terjadi kondisi darurat dan harus dibuatkan berita acara. kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada termasuk gangguan sistem aplikasi atau gangguan teknis lainnya yang menyebabkan sistem tidak dapat berfungsi. bab vii pengawasan bupati dapat melakukan pengawasan secara berkalayaitu untuk memastikan alat dan atau sistem perekam data transaksi berjalan dengan semestinya. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim yang ditugaskan oleh bupati yang terdiri atas pihak inspektorat dan dapat menyertakan perangkat daerah terkait serta tenaga ahl, suri sappewali diundangkan bulukumba pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten bulukumba amal berita daerah kabupaten bulukumba tahun nomor |
karainspektorat daerah kabupaten purbalinggapurbalingga. inspektur inspektorat daerah yang selanjutnya disebut inspektur adalah inspektur inspektorparat pengawasan intern pemerintah yang selanjutnya disingkat api adalah api inspektorat daerah kabupaten purbalingda. susunan organisasi inspektorat daerah terdiri atas: inspektur, sekretariat,khususlaksanaan pengawasan atas. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, pelaksanaan administrasi kesekretariataninspekturserta pemberian dukungan administratif bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian kepada seluruh unitinspektorat daerah mempunyai fungsi: mengoordinasikan kegiatan lingkungan inspektorat daerah, mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja lingkungan inspektorat daerah peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, dan kearsipdaerahngawas penyelenggaraan pemerintahan daerah: dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya. sekretariat sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas (dua) sub bagian dan kelompok jabatan fungsional yang terdapat (satu) sub koordinator. sub bagian sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: sub bagian analisis dan evaluasi, dan sub bagian administrasi umum dan keuangan, sub bagian sebagaimana dimaksud dalamkoordinator sebagaimana dimaksud pada adalah sub koordinator perencanaan. sub koordinator sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada inspektur melalui sekretaris. sub administrasi, inventarisasi, analisis, fasilitasi, monitoringnalisis dan evaluasi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang analisis dan evaluasi, cc. menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang analisis dan evaluasi, menyiapkan bahan dan penginventarisasian hasil pengawasan, menyiapkan bahan dan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan, menyiapkan bahan, penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan, menyiapkan bahan danbidang analisis dan evaluasi, dan j umumcc. menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasi umum dan keuangan, menyiapkan bahan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian lingkungan inspektorat daerah, menyiapkan bahan dan pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha lingkungan inspektorat daerah, menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan perlengkapan lingkungan inspektorat daerah, menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan aset lingkungan inspektorat daerah, menyiapkan bahan dan pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan lingkungan inspektorat daerah, menyiapkan bahan dan pelaksanaan perbendaharaan lingkungan inspektorat daerah, menyiapkan bahan dan pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan lingkungan inspektorat daerah, menyiapkan bahan dan fasilitasi kerjasama dan kehumasan lingkungan inspektorat daerah, il. menyiapkan bahan dan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi lingkungan inspektorat daerah, menyiapkan bahan dan pelaksanaan organisasi, hukum dan penatalaksanaan lingkungan inspektorat daerah, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi umum dan keuangan, dan oo, inspektur pembantu wilayah dipimpin oleh seorang inspektur pembantu yang terdiri dari inspektur pembantu wilayah inspektur pembantu wilayah danreformasi birokrasi. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam inspektur pembantu wilayah mempunyai fungsi membantu inspektur dalamrevi rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan revi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan revi laporan keuangan pemerintah daerah, pelaksanaan evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerahpenyusunan laporan hasil pengawasanpembagian tugas kerja untuk inspektur pembantu wilayah diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. bagian kelima inspektur pembantu khusus inspektur pembantu khusus. inspektur pembantu khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan tujuan tertentu, pencegahan korupsi dan atau penugasan dari bupati, berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap inspektur daerah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud inspektur pembantu khusus menyelenggarakan, cc. pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan atas pengaduan masyarakatlaksanaan revi rencana pembangunan jangka menengpemeriksaan investigasi dan pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara daerahbagian keenam tugas sub koordinator sub koordinator perencanaan sebagaimana dimaksud dalammenghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang undangan, koordinasi, kerjasama pengawasan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi bidang perencanaan, meliputi: menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada bidang perencanaan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, cc. menyiapkan bahan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, menyiapkan bahan dan koordinasi penyiapan rencana program kerja pengawasan, menyiapkan bahan, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum, menyiapkan bahan, koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan api lainnya dan aparat penegak hukum, menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan rencana program kerja dan kegiatan lingkungan inspektorat daerah, menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan lingkungan inspektorat daerah, menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan program lingkungan inspektorat daerah, menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi bidang perencanaan, menyiapkan bahan dan evaluasi pelaporan bidang perencana wilayah, inspektur pembantu khususinspektorbupati melalui sekda mengenai hasil pelaksanaan tugas pada urusinspektur pembantu wilayahinspektorat daerah diangkat dan diberhentikan oleh bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, inspektur merupakan jabatan eselon il.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama. sekretaris inspektorat daerah merupakan jabatan eselon atau jabatan administrator. inspektur pembantu wilayah dan inspektur pembantu khusussekretarisinspekturinspekturinspektur.inspekturinspektorat daerah(al "an sorik hys. m.h. pethbirtagan organisasi inspektorat daerah kabupaten purbalingga inspektur kelompok jabatan sis ian dan keuangan jabatan fungsional www smmanknnna man nan eni maraeennnnnnnnraan marbenenaa nenek men annannnannannnn ra, rr" diundangkan purbalingga bupati purbalingga, pada tanggal januari ttd sekretaris daerah, ttd dyah hayuning pratiwi henri susanti berita daerah kabupaten purbalinggaata laksana kerja tim teknis perizinan dan non perizinan kabupaten kuantan singingi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kuantan singingi menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat,sekaligus guna menghindari terjadi berbagai penyimpangan perlu adanya tim teknis perizinan dan nonperizinan kabupaten kuantan singingi yang keanggotaannya melibatkan perangkat daerah teknis terkait perizinan, bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya pelaksanaan tim teknis perizinan dan nonperizinan perlu melaksanakan peninjauan kembali pedoman tata laksana tim teknis perizinan sesuai dengan peraturan dlaksana tim teknis perizinan kabupaten kuantan singingi, mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah swatantra tingkat sumatra barat, jambi, dpersetujuan izin dari tim kerja teknis perizinan dan non perizinan. kajian teknis lapangan sebagai mana dimaksud pada ditetapkan teluk kuantan pada tanggal november plt. bupati kuantan singingi ttd. agus mandar berita daerah kabupaten kuantan singingikuantan singingi, memutuskan menetapkan peraturan bupati kuantan singingi tentang pedoman tata laksana kerja tim teknisbupati kuantan singingi dan perangkat daerah sebagai unsur organisasi perangkat daerah penyelenggaraan pemerintah daerah. bupati adalah bupati kuantan singingi sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten kuantan singinganandalam satuseseorangmaksud dibentuknya peraturan bupati tentang tata laksana kerja tim teknis perizinan adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat melalui ptsp dan mewujudkan tata laksana perizinan yang sesuai dengan ketentuan perundang undanganserta percepatan pelayanan perizinan bagi masyarakat atau investor sehingga lebih mudah, cepat, tepat, dan transparan. tujuan dibentuknya peraturan bupati tentang tata laksana kerja tim teknis perizinan adalah untuk melakukan pengkajian teknis layak tidaknya perizinan diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku serta mewujudkan percepatan perizinan melalui sinergitas tenaga pelaksana teknis dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kabupaten kuantan singingi bab iii tim kerja teknis perizinan paragraf komposisi pembina penasehat tim kerja teknis perizinan dan nonperizinan kabupaten kuantan singingi adalah bupati dan wakil bupati kuantan singingi. tim kerja teknis perizinan dan nonperizinan terdiri dari: ketua: sekretaris: dan cc. anggota. paragraf ketua ketua tim kerja teknis perizinan dan nonperizinan kabupaten kuantan singingi adalah kepala dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kuantan singingi. paragraf sekretaris sekretaris tim kerja teknis perizinan dan nonperizinan kabupaten kuantan singingi adalah sekretaris dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kuantan singingi. paragraf anggotaurusan pekerjaan umum dan penataan ruang, unsur satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan perindustrian dan perdagangan, koperasi dan umkm, unsur satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan, unsur satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pariwisata dan kebudayaan, unsur satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, unsur satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan perhubungan, unsur satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pertanian: unsur satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan perikanan dan ketahanan pangan, unsur satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian, unsur satuan kerja perangkat daerah yang menangani lingkungan hidup, bab penyelenggaraan tim kerja teknis perizinan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati kuantan singingi melalui kepala dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja sebagai ketua tim kerja teknis perizinan dan nonperizinan kabupaten kuantan singingi. tim kerja teknis perizinan bertindak atas nama opd teknis dan memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan yang bersifat mengikat dalam melaksanakan tugasnya berkantor dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kuantan singingi. tim kerja teknis perizinan melaksanakan tugas sesuai dengan substansi izin yang dimohon berdasarkan uraian tugas yang diberikan. tim kerja teknis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan bupati. bab uraian tugas dalam penyelenggara merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis perizinan, menyampaikan arah dan kebijakan mengenai pelaksanaan kerja teknis perizinan, mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kerja teknis perizinan, dan memberikan saran dan pertimbangan teknis perizinan kepada bupati, sekretaris tim menyusun program kerja pelaksanaan tugas tim kerja teknis perizinan, memimpin dan mengarahkan pelaksanaan pembahasan atau pemeriksaan kajian teknis lapangan, memberikan saran dan pertimbangan kepada ketua tim mengenai perencanaan pelaksanaan kerja tim teknis, dan membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja tim teknis, anggota tim membahas dan memeriksa berkas izin: melaksanakan survey lapangan sesuai substansi izin yang akan diberikan, menyusun kajian teknis rekomendasi hasil pemeriksaan berkas lapangan sesuai bidangnya, yang dituangkan dalam berita acara yang akan dijadikan dasar pertimbangan bagi kepala dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dalam pengambilan keputusan, menandatangani berita acara hasil kajian lapangan, yang bersifat mengikat, menyampaikan laporan perkembangan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala opd masing masing atas kebijakan yang telah ditetapkan, menyampaikan laporan hasil perizinan yang telah diproses dan ditetapkan, dan menyampaikan laporan pengawasan dan pengendalian pra dan pasca izin ditetapkan kepada kepala opd masing masing. tim kerja teknis perizinan dan non perizinan dalam melaksanakan tugas melakukan peninjauan lapangan selambat lambatnya hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. bab kajian teknis kepala dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dalam menerbitkan izin, mempertimbangkan dokumen hasil kajian teknis rekomendasi yang diterbitkan oleh tim teknis perizinan sebagai bahan pengambilan keputus |
, menimbang bahwa pemerintah kabupaten batu bara belum memiliki tempat pemrosesan akhir sampah yang permanen, bahwa pada tempat pemrosesan akhir sampah eksisting (non permanen) terjadi penumpukan sampah yang volumenya semakin hari semakin banyak dan dikhawatirkan melebihi kapasitas lokasi tempat pemrosesan akhir dimaksud: bahwa penumpukan sampah pada tempat pemrosesan akhir eksisting berdampak terjadinya permasalahan polusi dan berbagai dampak negatif lainnya, sehingga perlu dicari solusi penanganan atas permasalahan yang dimaksud, bahwa pemerintah kabupaten batu bara seyogianya memiliki tempat pemrosesan akhir sampah permanen, bahwa solusi penanganan atas penumpukan sampah pada tempat pemrosesan akhir eksisting dan tempat pemrosesan akhir permanen dapat memberikan nilai ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat kabupaten batu barnugasan kepada pt. pembangunan batra berjaya untuk pelaksanaan program penanganan jdih.batubarakab.go.id sampah tempat pemrosesan akhir sampjdih.batubarakab.go.idperhatikan nota dinas kepala dinas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan nomor tanggal april perihal eksaminasi drafttpa) sampah kabupaten batu bara, memutuskan menetapkanlingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertambatubarakab.go.id perseroan terbatas pembangunan batra berjaya yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlak dan tujuan peraturan bupati ini dimaksud sebagai dasar hukumraturan bupati ini bertujuan menyediakan infrastruktur penanganan dan pengolahan sampah, agar seluruh proses penanganan dan pengolahan sampah dapat terselenggara dengan baik, infrastruktur dimaksud antara lain adalah sumber daya manusia sdm), peralatan dan teknologi, dan sistem dan perangkat pengelolaan lainnya. menghasilkan berbagai produk hilir atas penanganan dan pengolahan sampah, memasarkan dan menjual berbagai hasil produk hilir kepada berbagai pihak, dalam rangka memasarkan produk hilir penanganan dan pengolahan sampah berupa pupuk organik akan dibantu oleh organisasi perangkat daerah terkait, mendukung upaya pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, dan dalam melaksanakan kegiatan pt. pembangunan batra berjaya berprinsip mengutamakan tenaga kerja lokal kabupaten batu bara. jdih.batubarakab.go.id bab iii penugasan pemerintah daerah menugaskannugasan sebagaimana dimaksud pada meliputi sebagai berikut pendanaan, perencanaan antara lain penyiapan dokumen teknis, dokumen anggaran biaya rencana pembangunan, dan administrasi yang dibutuhkan, cc. penyiapan dokumen perizinan terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku: pengadaan barang jasa untuk pembangunan infrastruktur program penanganan sampah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam rangka penugasan pelaksana program penanganan sampah tempat pemrosesan akhir sampah daerah, maka pt. pembangunan batra berjaya bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan secara administrasi, teknis dan fisik sebagaimana dimaksud pada dokumen dan teknis yang digunakan sebagai panduan pt. pembangunan batra berjaya untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati. dalam rangka penugasan pelaksana program pengamanan sampah tempat pemrosesan akhir sampah daerah, pt. pembangunan batra berjaya dapat berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan. dalam rangka terlaksananya program penanganan sampah tempat pemrosesan akhir sampah daerah, sebagaimana dimaksud dalam pt. pembangunan batra berjaya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten dan berpengalaman dalam hal pengelolaan dan penanganan sampah serta produk hilir atas pengelolaan sampah dan jdih.batubarakab.go.id dilakukan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab jangka waktu jangka waktu program penanganan sampah tempat pemrosesan akhir sampah daerah sebagaimana dimaksud dalam terhitung mulai peraturan bupati ini diundangkan sampai dengan berfungsi dan beroperasi secara optimal untuk jangka waktu tahun. program penanganan sampah tempat pemrosesan akhir sampah daerah dimulai pada tahun anggaran program penanganan sampah tempat pemrosesan akhir sampah daerah oleh pt. pembangunan batra berjaya dapat ditinjau kembali dalam waktu (lima) tahun sekali. apabila dalam hal terjadi kahar (force majeure) maka program penanganan sampah tempat pemrosesan akhir sampah daerah sebagaimana dimaksud pada dan dapat dievaluasi bersama oleh pt. pembangunan batra berjaya dengan pemerintah daerah. keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada meliputi bencana alam, kerusakan massal, konflik sosial, gempa bumi dan perubahan kebijakan pemerintah. bab pendanaan pendanaan untuk program penanganan sampah tempat pemrosesan akhir sampah daerah dapat bersumber dari modal perusahaan, penyertaan modal pemerintah daerah, cc. pinjaman dari lembaga keuangan hibah yang tidak mengikat,dan bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. jdih.batubarakab.go.id. dalam hal program penanganan sampah tempat pemrosesan akhir sampah daerah mengunakan penyertaan modal dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf terkait mekanismehal program penanganan sampah tempat pemrosesan akhir sampah daerah tidak menggunakan dana pemerintah daerah mekanisme pembayaran ataurangka pembayaran dan pengalihan aset program penanganan sampah tempat pemrosesan akhir sampah daerah, pemerintah daerah membentuk tim verifikasi yang beranggotakan unsur pemerintah daerah yaitu organisasi perangkat daerah terkait. dalam hal pt. pembangunan batra berjaya menyelenggarakan program penanganan sampah tempat pemrosesan akhir sampah daerah sebagaimana dimaksud dalam maka pt. pembangunan batra berjaya melakukan pemeliharaan atas seluruh infrastruktur program penanganan sampah tempat pemrosesan akhir sampah daerah. program penanganan sampah tempat pemrosesan akhir sampah daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan standar dan tata cara perawatan yang ditetapkan dan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. segala resiko termasuk kerugian yang dialami pt. pembangunan batra berjaya dan mitra kerjanya yang jdih.batubarakab.go.id timbul menjadi beban dan tanggungjawab pt. pembangunan batra berjaya dan mitra kerjanya. bab pelaporan pt. pembangunan batra berjaya dalam rangka penyelenggaraan program penanganan sampah tempat pemrosesan akhir sampah kabupaten batu bara wajib menyampaikan kepada dinas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan terkait teknis, administrasi dan keuangan secara berkala setiap (enam) bulan dan atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan bupati. bab vii pengawasan dan pengendalian pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan pt. pembangunan batra berjaya dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan. pengawasan dan pengendalian sebagaimanabab viii ketentuan lain lain apabila terdapat gugatan dan atau tuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga mengenai pelaksanaan penugasan penyelenggaraan program penanganan sampah tempat pemrosesan akhir sampah daerah, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab pt. pembangunan batara berjaya dan diselesaiapril bupati batu bara, ttd zahir diundangkan lima puluh pada tanggal, aprilaeinstruksi presiden nomor tahun tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintahuntuklaksanadan khusus pada dinas pendidikan dan dinas kesehatan selain pejabat eselon iii tersebut juga dapat menunjuk kepala upt pada skb smp sma smk dan kepala upt pada puskesmas sebagai kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barang: pengguna anggaran pengguna barang menetapkan pejabat selaku ppt lingkungan skpd yang dipimpinnya sebagai berikut kepala bagian pada sekretariat daerah, kecuali pada bagian administrasi keuangankepala seksi pada kantor satpol pp kecamatan kecuali pada sekretariat kecamatan adalah kepala sub bagian, kepala upt pada dinas badan, dan apabila dalam pelaksanaan kegiatan apbdasus. bagian pada sekretariat daerah kecuali kasus bagian verifikasi dan pelaporan pada bagian administrasi keuangan, kasus. bagian pada sekretariat dprd kecuali kasus. bagian evaluasi dan pelaporan pada bagian keuangan, kasi pada dinas dan badan kecuali kasus. bagian keuangan pada sekretariatsebagaimana dimaksud pada bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen kom) maka dapat bertindak selaku selaku ppt adalah: kasus. bagian pada sekretariat daerah, kasus. bagian pada sekretariat dprd, kasi kasus. bid pada dinas dan badanberhalangan, ditunjuk pejabat yang diberi kewenangan selaku ppt. dengan penunjukan kuasa bud sebagaimana dimaksud dalam selaku ppt pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah bidang anggaran dan perbendaharaan adalah kepala seksi anggaran. ketentuan lampiran viii ditambah beberapa ketentuan penulisan penomorpemerintah kabupaten jeneponto jl. santo pasang telp. kode pos peraturan bupati kabupatenoleh bagian hukum dan ham sekretariat daerah kabupaten jeneponto tahundengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jenepontkesejahteraan bagi pegawai negeri sipil serta dalam rangka mewujudkan birokrasi dan aparatur sipilsetiap pembayaran tambahan penghasilan pegawai harus mencantumkan nomor pokok wajib pajak npp). tambahan penghasilan pegawaipada bulan yang bersangkutan, maka pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan secara apel. bab vii pencatatan kehadiran jl) pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja dengan mengisi daftar hadir elektronik (finger print) dan atau absen secara manual sesuai format pada lampiran peraturan bupati ini, pengisian daftar hadir setiap hari dilakukan sebanyak (tiga) kali yaitu jam wita apel pagi upacara jam wita masuk kerja jam wita pulang kerjabagi pnsdipns yang tidak masuk kantor agar melampirkan suratgawasan, monitoring dan evaluasi bagian kesatu pengawasan (l) pimpinan skpdgian kedua monitoring dan evaluasi (l) dalam melaksanakan monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai dibentuk tim manajemen kinerja: tim manajemen kinerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati, keanggotaan tim manajemen kinerja sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur: sekretaris daerah: para staf ahli, asisten administrasi umum, inspektorat, bpsdm, bukan, bagian hukum dan ham: bagian organisasi, reformasi dan birokrasi. untuk membantu tim manajemen kinerja sebagaimana dimaksud pada dibentuk sekretariat tim manajemen kinerja yang berkedudukan bpsdm,pegawai pada satuan kerjsatuan kerja perangkat daerah, pengarahan langsung: dan peninjauanlain lain mekanisme pelaporan kinerja dan absensi pada tahap awal pemberlakuan tpp menggunakan pelaporan manual yang akan dikembangkan dengan menggunakan sistem informasi kepegawaian (e kinerja) yang berbasis web (online system). khusus untuk pnsskpd yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, tpp dibayarkan terhitung mulai februari bab penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, segala peraturan bupati yang telah dikeluarkan sepanjmaret sekretaris daerah kabupaten jeneponto, ttd syafruddin nurdin lampiran peraturan bupati jeneponto nomor tahun tanggal februari perhitungan tambahan penghasilan pegawai jabatan strukturali.b (skpd tipe at) i.b (skpd tipe i.b (skpd tipe &c) d0. perhitungan tambahan penghasilan pegawai jabatan fungsional tertentu indeks nilai harga tambahan 40x eselon jabatan nilai jabatan penghasilan kinerja) kehadiran) jabatan rp) oo. lo. il. fungsional utama fungsional madya fungsional muda fungsional pertama pelaksana lanjutan lira times a7sa2a perhitungan tambahan penghasilan pegawai jabatan pelaksanaoo. l. pelaksana kelas pelaksana kelas pelaksana kelasterlambat masuk bekerja dan atau tidak mengisi daftar hadir tingkat presentase terlambat masuk waktu terlambat pemotongan (tm) sisa. ment menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja bupati jeneponto, ttd iksan iskandar lampiran iiipulang cepat dan atau tidak mengisi daftar hadir tingkat pulang presentase cepat (pc) waktu pulang cepat pemotongan s.d. menit pc3 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerjapagi sore") hari, karena.oococooooooooooooooooooocoocooooco.oooooooococo. wo.co.cbooo.co.keterangan tidak masuk kantor surat keterangan., tanggal ., saya tidak masuk kantor karenaformat rencana kerja bulanan pemerintah kabupaten jeneponto badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia formulir rencana kerja bulanan pegawai negeri sipil bulan: lo.o) sun ie) sum seo lip) sum seo ye) sum li) sum seo hutan hei jeneponto, januari atasan langsung, pegawai negeri sipil yang dinilai catatan bagi pns yang memangku jabatan fungsional tertentu bupati jeneponto, ttd iksan iskandkeuangan republik indonesia nomor tahun tentang tata cara pembayaran tambahan penghasilan pegawai pada kementerian negara lembagapegawai negeri sipil: lampiran vii peraturan bupati jeneponto nomor tahun tanggal februari format lembar kinerja harian pegawai para bupati jeneponto, ttd iksan iskandar lampiran viii peraturan bupati jeneponto nomor tahun tanggal februari format capaian target kerja bulanan penilaian capaian target kerja bulanan pegawai negeri sipil mulai uraian tugas kuat kuat pengantin capaian kuat output mutu waktu kuat output mutu waktu target wi 6fi3 ih3 ih memesan aas u u u u lt tmstamaa aa oo @#ffm taman w w www seram jeneponto, januari atasan langsung, bupati jeneponto, ttd iksan iskandajeneponto:: bupati adalah bupati jeneponto, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten jenepontoneponto,, pegawai negri sipil yang selanjutnya disebut pns adalah pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten jeneponto: jabatan pimpinan tinggi pratama adalah sekelompok jabatan pimpinan tinggi pada pemerintah kabupaten jenepontoyang selanjutnya disebut staf atau pelaksana adalah,berdasarkan kinerja dan kehadiran yang dicapai,,, tim manajemen kinerja adalah sekelompok jabatan yang melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap kinerja dan kehadiran pns pada satuan kerja perangkat daerah: sekretariat tim manajemen kinerja adalah sekelompok jabatan yang mempunyai tugas membantu tim manajemen kinerja:ondisi pegawaierlambat masuk bekerja:bab maksud, tujuan, dan ruang lingkup pemberian tpp kepada setiap pnsmeningkatkan kesejahteraan pegawai, dan meningkatkan disiplin pegawai. ruang lingkup tpp dalam peraturan bupati ini meliputi: pencatatan kehadiran, pengawasan, monitoring dan evaluasi, sanksi. bab iii kriteria pemberian tambahan penghasilan pegawai bagian kesatu jenis tambahan penghasilan jenis tpp terdiri dari: tpp berdasarkan beban kerja poin grade dan kelas jabatan: tpp berdasarkan kinerja, tpp berdasarkan kehadiran. beban kerja poin grade dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini, tpp berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pns dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan capaian rencana kerja bulanan yang dinilai atau diukur dari laporan kerja harian, tpp berdasarkan kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pns berdasarkan absensi atau kehadiran pns pada setiap hari dan atau jam kerja. tpp sebagaimana dimaksud pada dan diberikan berdasarkan indikator dengan bobot nilai sebagai berikut penilaian kinerja dengan bobot (enam puluh) persen: dan penilaian absensi kehadiran dengan bobot sebesar 40y6 (empat puluh) persen. bagian kedua klasifikasi pemberian tambahan penghasilan tambahan penghasilan pegawai diberikan kepada: pns yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, pns yang menduduki jabatan administrator, pengawas dan pelaksana, dan cc. pns yang menduduki jabatan fungsional tertentu. tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam tidak diberikan kepada pns yang diberhentikan sementara, pns yang menjalani hukuman pidana penjara, cc. pns yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, pns yang diangkat menjadi pejabat negara, komisioner atau anggota lembaga non struktural, pegawai yang sedang menjalani cuti besar, cuti melahirkan, cuti sakit dan cuti karena alasan penting (lebih dari hari), serta cuti diluar tanggungan negara, pegawai yang sedang menjalani tugas belajar lebih dari (enam) bulan: pns jabatan fungsional guru, pengawas sekolah dan fungsional dokter spesialis ahli (khusus dokter spesialis ahli telah diberikan tunjangan kelangkaan profesi dan atau tunjangan lain yang sejenis): pns yang dipekerjakan diperbantukan titipan kerja luar lingkungan instansi pemerintah kabupaten jeneponto, pegawai yang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun mpp): pns instansi lembaga daerah lain yang berstatus sebagai pegawai titipan, pegawai yang tidak hadir kerja tanpa keterangan selama (tujuh) hari kerja berturut turut atau selama (sebelas) hari kerja secara kumulatif dalam satu bulan. pns sebagaimana dimaksud dalam tidak diberikan tambahan penghasilan lain (double income) dalam bentuk honorarium kegiatan pada jenis belanja pegawai yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi skpd yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. pns jabatan fungsional dokter selain spesialis ahli tidak diberikan tambahan penghasilan selain tpp yang diatur dalam peraturan bupati ini dan uang jasa lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. honorarium jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk jenisorganisasi perangkat daerah dan atau lintas instansi, jenis kegiatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada lebih lanjut akan ditetapkan dengan keputusan bupati. pns pindahan dari instansi pusat provinsi kabupaten kota lain tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai sebelum tersedia anggarannya dalam apbd. bab pengukuran kinerja pengukuran kinerja dilakukan terhadap kinerja perorangan pns yang bersangkutan dengan metode kinerja harian. setiap pns wajib menyusun laporan kinerja harian berdasarkan rencana kerja bulanan sebagai penjabaran tupoksi instansi. laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud pada memuat kegiatan tugas jabatan dan rencana yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. laporan kinerja harian yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pejabat penilai atau atasan langsung. rencana kerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan setiap awal bulan sesuai (tupoksi) dengan kesepakatan antara atasan dan bawahan. format rencana bulanan dan laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud pada tercantum pada lampiran vi, vii dan viii peraturan bupati ini. penilaian capaian kinerja dilakukan setiap minggu pertama pada bulan berikutnya: penilaian laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada meliputi aspek: kuantitas, kualitas: cc. waktu, penilaian laporan kinerja bulanan dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan rencana, dalam hal laporan kinerja harianpelaksanaan tugas tambahan pns menjadi bagian dari penilaian capaian laporan kinerja bulanan apabila. nilai capaian kinerja pns dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut: keatas: sangat baik baik cukup kurang bawah: buruk hasil pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam secara kumulatif dijadikan ukuran kinerja unit organisasi. bab pemotongan tambahan penghasilan pegawai pemotongan tpp ditentukan berdasarkan indikator kinerja pegawai, ketidakhadiran, pemotongan tpp berdasarkan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan kepada: pns yang tidak membuat laporan kinerja pegawai, pns yang tidak mencapai target kinerja: pns yang tidak melakukan penilaian terhadap bawahan secara objektif. pemotongan tpp berdasarkan indikator ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan kepada: pns terlambat masuk kerja: pns pulang cepat: pns tidak ikut apel upacara, pns tidak masuk kerja: pns cuti sakit lebih dari (tiga) hari sampai dengan (empat belas) hari, pns yang menjalani cuti tahunan. nilai dan jenis pemotongan tpp sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari sebesar pada bulan yang bersangkutan tidak membuat laporan kinerja pegawai, sebesar apabila capaian kinerja sebesar apabila capaian kinerja bawah: sebesar apabila melakukan penilaian terhadap bawahan secara tidak objektif: sebesar bagi pejabat penilai yang tidak melakukan penilaian kinerja kepada bawahannya. nilai dan jenis pemotongan tpp bagi pns terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini, nilai dan jenis pemotongan tpp bagi pns pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan bupati ini, nilai dan jenis pemotongan tpp sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf sebagai berikut sebesar per hari apabila tidak melaksanakan apel pagi dan apabila tidak melaksanakan apel sore, sebesar perhari apabila tidak masuk kerja tanpa surat izin dan dengan surat izin cuti lebih dari hari dalam sebulan, sebesar perhari apabila tidak masuk kerja alasan sakit lebih dari hari tanpa keterangan dokter. pemotongan tpp sebagaimana dimaksud dalam dihitung berdasarkan nilai persentase pemotongan dikalikan dengan harga jabatan kinerja, pemotongan tpp sebagaimana dimaksud dalam dan dihitung berdasarkan nilai persentase pemotongan dikalikan dengan harga jabatan kehadiran. bab mekanisme pelaporan dan pembayaranskpd masing masing perangkat daerah melakukan verifikasi dan rekapitulasi absensi bulanan dan memberikan penilaian terhadap persentase kehadiran masing masing pegawai setiap akhir bulan. verifikator melakukan perhitungan capaian kinerja dan kehadiran dengan mengalikan bobot kinerja dengan capaian kinerja dan bobot kehadiran dengan persentase kehadiran masing masing pegawai. pimpinan skpdtanggung jawab mutlak atas kebenaran data laporan paling lambat tanggal (lima) bulan berikutnya. laporan hasil perhitungan kinerja dan kehadiran sebagaimana dimaksud pada selanjutnya disampaikan oleh bpsdm kepada bukan untuk bahan kelengkapan pembayaran paling lambat tanggal (sepuluh) bulan berikutnya. petugas verifikator sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. petugas verifikator skpd terdiri dari sekretaris, kasual umum dan kepegawaian dan kasual keuangan. tambahan penghasilan pegawai dibayarkan secara non tunai melalui rekening bank. pembayaran melalui rekening bank sebagaimana dimaksud pada setelah dilakukan pemotongan kewajiban pns yang sah. pembayaran tpp dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: berdasarkan laporan hasil perhitungan kinerja dan kehadiran sebagaimana dimaksud pada selanjutnya bukan memproses pencairan, batas pembayaran tppidul adha, serta,bupati jenepontojl) besaran nilai tpp yang dibayarkan kepada pns dilakukan setelah pemotongan pajak penghasil |
ca)maka perlu menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa,aransi, dan komunikasi. bab penetapan rincian dana desa rincian dana desa untuk setiap desa kabupaten bulukumbdd) dst) (lukumbdan paling lambat minggu keempat bulan oktoberkepada bupattahun anggaran kepada bupati,mukiman, transportasi, energi, sertasertaserta pelestarian lingkungan hidup,sebagaimana dimaksud dalamdimaksud antara lain:alaporan danberikutnya paling lambat akhir bulan desemberbelanja tidak terduga bupati blitar, menimbang: bahwa dalam rangka mencukupi kebutuh dianggarkan belanja tidak terduga, bahwa demi efektivitasbukti yang sah sebagai dokumen pertanggungjawaban lingkup pa skpd fungsional: melaksanakan pengelolaan dana belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dalam hal terjadi perubahan rincian rkb sebagaimana dimaksud pada huruf pa skpd fungsional melakukan perubahan rkb.kpa rsud menunjuk bendahara pengeluaran rumah sakit umum daerahpa skpd fungsional menunjuk pejabat ketatausahaan skpd dalam rangka ketatausahaan belanja tidak terduga. kpa rsud menunjuk pejabat ketatausahaan rumah sakit umum daerah dalam rangka ketatausahaan belanja tidak terduga. bab penganggaran belanja tidak terduga belanja tidak terduga dianggarkan padadengan sub rincian objek belanja tidak terduga. belanja tidak terduga dianggarkan pada skpd selaku skp pada rekening belanja tidak terduga, atau dilakukanskp dan menyampaikan dprd.refocussing anggaran melalui perubahan peraturan bupati tentang penjabaran apbd. penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung pada rekening belanja tidak terduga, dan cc. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. (l) penggunaan belanja tidak terdugahanya dapat dilakukan untuk keperluan mendesak. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada dengan cara sebagai berikut: penggunaan belanja tidak terduga diformulasikan dalam rencana kerja dan anggaran skpd yang membidangi: rencana kerja dan anggaran skpd digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan peraturan bupati tentang penjabaran apbd, dan dilaporkan kepada pimpinan dprd. dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakanpergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakanendahara umum daerah, tim verifikasi melaksanakan kegiatan verifikasi atas usulan rkb dari skpd, inspektorat melaksanakan kegiatan revi usulan rkb dari skpd: bendahara pengeluaran skpd bendahara pengeluaran pembantu berdasarkan laporan hasil verifikasi rkb menerbitkan spp, spm ls tu, ppid selaku bendahara umum daerah berdasarkan spp, spm ls tu menerbitkan sp2d ls tu, dan pencairan dana belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dilakukan dengan mekanisme ls tu dan ditransfer rekening bendahara pengeluaran skpd atau rekening khusus belanja tidak terduga pada skpd atau rekening dana darurat pada rumah sakit umum daerah. pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan keadacc.huruf disertai dokumen pendukung keperluan mendesak, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf diajukan oleh skpd kepada bupati untuk diverifikasi oleh tim anggaran pemerintah daerah: hasil verifikasi yang telah disetujui tim anggaran pemerintah daerah ditindak bukti bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: surat permintaan pengembalian, surat permohonan: hasil pemeriksaan inspektorat, hasil audit badan pemeriksa keuangan, dan keputusan pengadilan. bukti bukti yang sah. pengembalian atas kelebihan penerimaan melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. pembayaran dilakukan dengan mekanisme ls. bab vii pertanggungjawaban dan pelaporan dokumen pertanggungjawaban belanja tidak terduga terdiri dari dokumen pertanggungjawaban yang disimpan pa skpd sebagai skpd tempat anggaran belanja tidak terduga, dan b.dokumen. dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari rkb yang diusulkan oleh pa skpd fungsional kpa rsud dan rkb hasil verifikasi tim: keputusan bupati tentang penggunaan belanja tidak terduga atau salinannya,, spp dan spm sesuai rkb yang telah diverifikasi: laporan realisasi penggunaan rkb, buku kas umum yang dilaksanakan terpisah dari belanja lainnya, dan fotokopi rekening koran belanja tidak terduga. dokumen, buku kas umum yang dilaksanakan terpisah dari belanja lainnya, dan buku rekening koran asli terkait belanja tidak terduga. pa skpd fungsional kpa rsud melaporkan secara berkala kepada bupati melalui skpd terkait penggunaan belanja tidak terduga. bab viii tim verifikasi belanja tidak terduga bupati membentuk dan menetapkan tim verifikasi belanja tidak terduga atas rkb. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada bertugas memverifikasi rkb penggunaan anggaran belanja tidak terduga. bab pemonitoran dan evaluasi skpd melakukan pemonitoran dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga. inspektorat melakukan pemeriksaan dan auditlandicabut dan dinyatakan tidak berlakuigelckepala badan pengelolarieririkpd yang mempunyai anggaran belanja tidak terduga dan atau skpd yang bertindak selaku skpd. pengguna anggaran satuan kerja perangkat daerah fungsional yang selanjutnya disebut pa skpd fungsional adalah pengguna anggaran skpd yang mencairkan dana belanja tidak terduga berdasarkan rkbyang selanjutnya disingkat kpa rsud adalah pejabat rumah sakit umum daerahyang telah ditutup. rkbbab maksud, tujuan dan ruang lingkup maksud ditetapkannya peraturan bupati ini sebagai pedomanruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga yang diatur dalam peraturan bupati ini meliputi: kriteria belanja tidak terduga, pengelola belanja tidak terduga, penganggaran belanja tidak terduga, pelaksanaan dan ketatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja tidak terduga, tim verifikasi belanja tidak terduga, dan pemonitoran dan evaluasi. bab iii kriteriamerupakan belanja yang diperuntukan bagi: keadaan darurat, keperluan mendesak, cc. pengembalian atasbutuhan tanggap darurat bencana, meliputimeliputi pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan serta belanja barang dan jasa meliputi pembayaran telepon, air, listrik dan internet, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga,dan atauelola belanja tidak terduga belanja tidak terduga dikelola oleh pa skpd, pa skpd fungsional,dan kpa rsud. pa skpd sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut::jek, rincian objek belanja pada anggaran skpd: menyusun rencana kerja dan anggaran skpd estimasi belanja tidak terduga tahun anggaran berkenaan, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran skpd terkait belanja tidak terduga,kb dari pa skpd fungsional kpa rsud sesuai ketentuan yang berlaku: dan. pa skpd memberikan tugas kepada pejabat ketatausahaan keuangan skpd untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat ketatausahaan belanja tidak terduga. pa skpd fungsional dan kpa rsud sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: menyusun rkb yang diusulkan kepada bendahara umum daerah untuk diverifikasi oleh tim dan sebagai dasar keputusan bupati tentang penetapan besaran alokasi anggaran belanja tidak terduga,, bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dalam rangka pengadaan barang jasa dari dana belanja tidak terduga,, melaksanakan pembukuan tersendiri terkait dana dari hasil pencairan belanja tidak terduga,, |
tj, ngk bea bupati pamekasan provinsi jawa timur peraturan bupati pamekasanberusaha dan perizinan nonberusahmutuskan menetapkan pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan nonpelayanan terpadu satu pintu kabupaten pamekasmeliputi pelayanan perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha. pendelegasian adalah pelimpahan kewenangan dari bupati kepada kepala dinas. wewenang adalah hak yang dimiliki oleh dinas untuk mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan perizinandokumen dan atau bukti legalitas persetujuan dari pemerintah daerah luar perizinan berusahal pelayanan publik yang selanjutnya disingkat mpp adalah mal pelayanan publik kabupaten pamekasan. tim teknis adalah tim yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait yang memiliki kewenangan memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi perizinan yang ditetapkan dengan keputusan bupati. bab maksud dan tujuan peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pendelegasian kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha. peraturan bupati ini bertujuan untuk terwujudnya tertib administrasi pelayanan dibidang perizinan, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum, memberikan kemudah, penanaman modal dan daya saing daerah, dan terwujudnya ptsp yang cepat, mudah, transparan, terjangkau, profesional, dan berintegritas, serta meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha. bab iii pelimpahan kewenangan (l) bupati menyelenggarakan perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada kepada kepala dinas. kepala dinas bertanggungjawab atas pendelegasian seluruh kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud pada pendelegasian kewenangan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan nonseluruh kewenangan sebagaimana dimaksud pada meliputi penerimaan dan atau penolakan berkas permohonan, pelaksanaan penerbitan produk layanan perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha, berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah teknis terkait. bab penyelenggaraan penyelenggaraan perizinan berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dari kegiatan berusaha yang meliputi perizinan berusaha berbasis resiko, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, dan persyaratan dasar perizinan berusaha. perizinan berusaha berbasis resiko sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan berdasarkan hal sebagai berikut penetapan tingkat resiko, peringkat skala usaha kegiatan usaha, dan kewenangan. persyaratan dasar perizinan berusaha,. perizinan berusaha, sebagaimana dimaksud pada hurufkemudahan persyaratan investasi, sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan kemampuan keuangan daerah. jenis perizinan nonberusaha terdiri dari izin pengumpulan dana, izin reklame, cc. izin penggunaan kawasan arek lancar, izin penggunaan gedung, sarana olah raga dan stadion olah raga milik pemerintah daerah, izin penyelenggaraan pendidikan swasta, izin profesi tenaga kesehatan, izin profesi tenaga kesehatan hewan, dan rekomendasi izin keramaian. dalam hal jenis perizinan berusaha belum terdapat dalam sektor sebagaimana dimaksud dalam dan pada aplikasi oss,berusaha. dalam hal jenis perizinan nonberusaha belum terdapat dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalamnonberusaha. pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam kepala dinas berwenang mengelola dan mengkoordinir perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan, bertanggungjawab secara administratif: berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, dan membentuk tim teknis. perangkat daerah bertanggungjawab atas pembinaan anggota tim teknis yang diusulkan. dinas bertanggungjawab atas kendali operasional tim teknis. bab pelaporan kepala dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan pendelegasian perizinan berusaha dan perizinan nonlaporan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat jumlah perizinan berusaha yang telah diterbitkan, dan kendala dan solusi. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka pendelegasian kewenangan perizinan nonberusaha untuk tenaga profesi kesehatan dilaksanakan (dua) bulan setelah peraturan bupati ininyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berita daerah kabupaten pamekasan tahun nomor dyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinnganjuk provinsi! jawa timur peraturan bupati nganjuk nomor tahun tentangmenimbang mengingat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati nganjuk, bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah nomor tahun ten tang badan saha milik desa, perlu mengaturlra:l<c,:;lindungan dan pelestarian hasil kegiatan program pemberdayaan masyarakatperaturan bupati tentang pengalihan pr : ngelo \pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan uru bupati adalah bupati nganjuk. perangkat daerah adalah perangkat daerah kabur tcn nganjubagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.area masyarat.an daerah dalam wilayah kerja kecamatayang selanjutnya disingkat musclkelurahan yang selang ha yang dilaksanakan oleh badan kerjasama antar desaclakswrnan kegiatan meliputi badan kerja sama antar des ll:sekretariat bersama adalah kelompok fungsional yang dibentuk oleh perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa bertugas melakukan pembinaan, pendampingan, koordinasi, komunikasi dan konsolidasi dalam rangka pelaksanaan bum desa bersama; badan kerjanjalankan kerjasama antar desa dan dapat berfungsi sebagai pelaksana harian penasehatan serta pelaksana musyawarah tar desa. badan usaha milik desa bersama eks program nasional pemberdayaan masyarakat desa yang selanjutnya disebut. bum desa bersamtau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sees8! besama kesejahteraan masyarakat desa; pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama direktur adalah lembaga pengelola dan pelaksana kegiatan bum desa bersama. kelompok dbm adalah sekumpulan orang yang memanfaatkan dana pinjaman spp uep dari bum desa bersama dalam satu wilayah kecamatan. hasil usahsurplus defisit ditahan adalah jumlah surplus defisit yang digunakan untuk penambah modal, yang berasal dari hasil kegiatan tahun tahun sebelumnya. surplus defisit berjalan adalah surplus defisit yang terjadi dalam periode laporan keuangan. musyawarah pendanaan pergiliran yang selanjutnya disingkat mpp, adalah musyawarah yang khusus membahas penetapan pendanaan pergiliran dana uep spp. pengawas adalah salah satu organ bum desa bersama dapat bera.sal dari eks badan pengawas eks ppm m pd. pegawai bum desa bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kew~jalannya berdasarkan perjanjian kerja. petunjuk teknis operasional yang selanjutnya disingkat pro adalah petunjuk yang mengatur secara teknis plak~.:naan program. standar operasional prosedur yang selanjutnya disingkat sop ada)ah dokumen yang memuat standar kerja organisasi merupakan pedoman kerja dalam pengelolaan operasional bagi lembaga lembaga yang ada dalam badgalihan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks ppm m menjadi bum desa bersama. pengalih;; memberi dasar kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan; dan rujukan kebijakan pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat dalam ta.ta kelola bum desa bersama. bagian kedua prinsip tata kelola pengalihan pengelola kegiatan dbm eks ppm m menjadi bum desa bersama dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut: kepemilikan bersama masyarakat; partisipatif dan demokratis; sederhana, berpihak dan melindungi; keterbukaan dan kemandirian; kesetiakawanan sosial, kekeluargaan dan kegotongroyongan; terkendali dan seimbang; dan berkelanjutan. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup pengalihan pengelola kegiatan dbm eks ppm m menjadi bum desa bersama, meliputi: pembentukan bum desa bersama; organisasi bum desa bersama; mad; pergiliran dbm; pengelolaan dan pemanfaatan sisa basil usaha; dan pembinaan. bab iii pengalihan pengelola kegiatan dbm eks ppm mpd menjadi bum desa ber8ama bagian kesatu umum pengalihan pengelola kegiatan dbm eks ppm m wajib dibentuk menjadi bum desa bersam; pengalihan kelembagaan; pengalihan personil; dan pengalihan kegiatan usaha. pengalihan pengelola kegiatan dbm eks ppm m pci mcn t1cli bum desa bersama diputuskan dalam mad, dituangkan dua anggaran dasar bum desa bersama, dan ditetapkan dengan peraturan bersama kepala despetaselama pelaksanaan ppm m pd; pengembangan modal dari surplus jasa pinjaman pergiliran; bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam mad untuk penambahan modal dan atau pengembangan usaha; dan kekayaan lain yang diperoleh secara sah selama pengelolaan. aset dbm sebagaimana dimaksud pada huruf dan dihitung sejak didirikan bum desa bersama dengan rmc1an sebagai berikut: kecamatan sawahan kecamatan ngetop kecamatan bebek kecamatan lotere rp4. rp4. rp2. l, kecamatan pace rp2. rp3. rp2. rp2. kecamatan tanjunganom kecamatan primbon kecamatan ngronggot kecamatan patianrowo kecamatan baron rp4. .~~ rp3. kecamatan gondang kecamatan sukomoro kecamatan wilangan kecamatan reos kecamatan ngyu kecamatan lengkong kecamatan jatikalen rp6. rp2. rp3. rp3. rp2. rp4. rp3. aset sebagaimana dimaksud dalam menjadi mi1ik bersama masyarakat desa dalam (satu) kecamatan lokasi eks ppm m pd. aset sebagaimana.ad. modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada umatpenyemu akto dan sop(i) diselenggarakan berdasarkan kesepakatan masing masing kepala. desa. dan pengelola kegiatan dbm eks ppm m pd. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada memuat: waktu; tempat; agenda;dan penyelenggara. mad sebagaimana dimaksud pada diikuti oleh: kepala desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi eks ppm m pd; ketua bpd dalam satu wilayah kecamatan lokasi eks ppm pd; pengelola kegiatan dbm eks ppm m pd; unsur kecamatan;ad; wakil rumah tangga miskin rentan penerima manfaat;ad sebagaimana dimaksud pada hak dan kedudukan masyarakat desa that:ur dalam anggaran dasar bum desa bersama yang mcrupalwn lampiran peraturan bersama kepala desa.kutu san, kepengurusan, serta pelaksanaan kegiatan dbm eks pp~m beras dengan melibatkan pengelola kegiatan dbm eks ppm m pd. |
ld, salinan pap tan reel gubernur baligubernur balemerintahapan disiplin adalah upayabaligubernurcc.gubernur ini terdiri atas: pelaksanaan, pembinaan, pengawasan,, fasilitas umum, ketertiban, keamanan, dan ketentraman,a.rorangan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi orangtidak beraktivitas tempat umum keramaian jika mengalami gejala klinis, seperti demam batuk pilek nyeri tenggorokan, .melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat pubs), yang sedang melaksanakan tugas. bab iii pembinaan, pengawasan, dan penegakan gubernurkabupaten kotagubernurgubernurgubernur melalui sekretaris daerah. bab sebagaimana dimaksud dalam berupa: penundaan pemberian pelayanan administrasi sesuai kewenangan pemerintah provinsi provinsiygubernur melalui sekretaris daerah. pemerintah kabupaten kota berkewajiban ikut serta mengatur dan. pemerintah provinsigubernur ini dibebankan pada: apbd semesta berencana provinsiman yan pay set aja man hang bang gede suasana |
rsumber dana dak fisik dan non fisik, penyelesaian kewajiban pemerintah daerah tahun terhadap pihak ketiga, serta adanya perubahan besaran pajak pertambahan nilaibagai berikut: ketentuan sampai dengtiga triliun sembilan ratus lima puluh empat milyar tujuh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratuslima puluh empat milyar empat puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu setujuh ratus delapan puluh empat milyar tiga ratus enam juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuhdua ratus lima puluh empat milyar tiga ratus empat belas juta empat ratus enam puluh ribu dutujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah). ketentuan sampai dengatu triliun seratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh dua juta empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilanmbilan milyar delapantiga puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ributiga puluh dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus enamtujuh puluh dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh duapuluh empat milyar enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus limatu milyar delapan ratus limalima milyar lima ratus empat belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), yangelapan ratus sembilan belas milyar delapan ratus delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar (lima milyar tujuh ratus lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratupril gubernur nusa tenggara barat, ttd zulkieflimansyah diundangkan mataram,hsatuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat ketertiban dan perlindungan masyarakan, peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang standardsatuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakatkepala adalah kepala satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat daerah provinsi gorontalo bab tugas, fungsi dan kewenangan satuan satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat provinsi gorontaloberdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam satuan mempunyai fungsi mempersiapkan, menyusun dan merumuskan kebijakan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat yang diserahkan oleh kepala daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. mempersiapkan, menyusun potensi perlindungan masyarakat dalam bentuk kesatuan organisasi perlindungan masyarakat untuk membantu menanggulangi serta mengurangi mengatasi akibat dari bencana yang ditimbulkan perang gangguan keamanan akibat bencana alam menurut tingkat keadaan. merumuskan kebijakan pengadaan fasilitas peralatan dan perlengkapan pelaksanaan kesiagaan, penyelamatan dan rehabilitasi terhadap akibat bencana yang timbul menurut keadaan. melaksanakan tugas pembinaan dalam rangka memantapkan kesadaran tentang hak dan kewajiban untuk memulihkan keamanan dan ketertiban melalui sistem keamanan swakarsa. merumuskan kebijakan pelaksanaan sumber daya manusia bidang perlindungan masyarakat melalui diklat sesuai ketentuan yang berlaku. untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam satuandatas ancaman bencana yang timbul masyarakat. babi penjabaran tugas dan fungsi susunan organisasi satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat terdiri dari kepala, sub bagian tata usaha, cc. seksi ketertiban umum, seksi perlindungan masyarakat, seksi penyidik pegawai negeri sipil, kelompok jabatan fungsional. bagian kesatu kepala kepala satuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala satuan mempunyai fungsi: bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah: bertanggung jawab dan memimpin bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas, melaksanakan konsultasi, koordinasi dan komunikasi dengan satuan kerja lainnya menyangkut bidang tugas pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, melakukan pemantauan, monitoring, dan evaluasi dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sub bagian tata usaha mempunyai fungsi::an laporan kantor lainnya, ilketertiban umumeksi ketertiban umum mempunyai fungsi menyusun rencana kerja seksi, melaksanakan penyiapan bahan penyusun prosedur tetap pengamanan dan pengawalan, melaksanakan pembinaan mental fisik dan disiplin pegawai satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat, melaksanakan pembinaan bagi masyarakat yang berpotensi dalam bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, pengamanan aset pemerintah daerah dan pelaksanaan tujuan pengawalan, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengaturan dan pengamanan terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah daerah, melaksanakan penjagaan dan pengamanan gedung negara pendopo, kantor, dan rumah dinas gubernur wakil gubernur, sekretaris daerah, serta aset daerah lainnya, melaksanakan pengawalan gubernur dan wakil gubernur, para pejabat daerah, serta tamu negara tamu pemerintah daerah, melaksanakan operasional tanggap darurat dan ketertiban umum, memberikan bantuan penyelesaian perselisihan masyarakat dan memberikan pelayanan sementara sebelum ditangani pihak yang berwenang, membuat laporan secara berkala, il. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. seksi perlindungan masyarakat mempunyai tugas bidang perlindungan masyarakat. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi perlindungan masyarakat mempunyai fungsi menyusun rencana kegiatan, mengkoordinasikan dan menyiapkan fasilitas penyelamatan bencana, cc. menyusun pedoman petunjuk teknis perlindungan masyarakat, kesiagaan, pengerahan, pengendalian, dan penanggulangan bencana, membantu dan mengevakuasi masyarakat yang ditimpa bencana, menyiapkan data sebagai bahan tindakan rehabilitasi akibat bencana, melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat atas pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, memasang dan memelihara rambu rambu daerah rawan bencana, membuat peta daerah rawan bencana dan gangguan sosial, membuat laporan gangguan sosial yang berpotensi menimbulkan bencana, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan sosial, melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiagaan menghadapi gangguan sosial serta potensi ancaman bencanaseksi penyidik pegawai negeri sipil mempunyai tugas melakukan identifikasi pemeriksaan dan pelaporan terhadap penanganan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang undangan. dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi penyidik pegawai negeri sipil mempunyai fungsi: menyusun rencana kegiatan, melaksanakan penegakkan atas pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang undangan daerah yang berbentuk tindakan pembinaan (represif non musisi), c. melaksanakan penyiapan bahan laporan kejadian pelanggaran peraturan daerah, melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, melaksanakan penindakan pelanggaran ketertiban umum dan penegakkan disiplin daerah bagi pegawai negeri sipil pemerintah provinsi gorontalo, melaksanakan koordinasi dan kerja sama penindakan, melaksanakan pembinaan bagi anggota satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam bidang penegakkan peraturan daerah, melaksanakan sosialisasi yang berkaitan dengan penegakkan peraturan perundang undangan daerah, melakukan penindakan dalam rangka pembinaan disiplin terhadap anggota satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat, melaksanakan pemeriksaan khusus dalam pencegahan serta melakukan tindak pertama tempat kejadian atas pelanggaran perundang undangan, melaksanakan pengamatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang undangan, il. melaksanakan pencarian keterangan dan barang bukti dalam penegakkan perundang undangan daerah, menginventarisasi pelanggaran perundang undangan daerah, melaksanakan pemeriksaan laporan dan pengaduan atas pelanggaran perundang undangan daerah, oo. melaksanakan monitoring dan evaluasiprofitalo pada tangga jani gubernur gor talo,p, rusli habibie diundangkan gorontalo pada tanggal juni zhu provinsi gorontalo, warni monograf berita daerah provinsi gorontalo tahun nomor |
tp) run gubernur jawa timu:a. bahwa berdasar ketentuan dalam huruf peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor dag per tentang perdagangan antarpulau, gubernur mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan sistem informasi barang yang keluar dan yang masuk melaluidagangan dalam negeripmemutuskan:dinas perdagangan dan perindustrian yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas perindustrian dan perdagangan provinsi jawa timur. kementerian adalah kementerian perdagangan republik indonesia. perdagangan dalam negeri adalah kegiatan perdagangan dan atau pendistribusian barang dari satu pulau pulau lain dalam negeri, kegiatan pendistribusian barang dari satu provinsi provinsi lain dalam satu pulau, yang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan dalam negeri dengan cara menyeberangkan barang dimaksud menggunakan angkutan laut atau sungai, darat dan udaranifest domestic adalah dokumen yang berisi data dan informasi terkait barang yang didistribusikan dari dan wilayah provinsi jawa timur. sistem informasi perdagangan dalam negeri yang selanjutnya disingkat ipdn adalah sistem pelayanan informasi perdagangan dalam negeri pada pemerintah provinsi jawa timurnyelenggaraan sistem pelayanan informasi perdagangan dalam negeri pada pemerintah provinsi jawa timur. interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau lebih untuk bertukar data dan untuk menggunakan data yang telah dipertukarkan. bab maksud dan tujuan peraturan gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan sistem informasi perdagangan dalam negeri provinsi. peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk: memberikan memberikan acuan pelaksanaan atau pedoman dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi perdagangan dalam negeri provinsi, cc. menciptakan sinergi antar instansi dalam penyelenggaraan sistem informasi perdagangan dalam negeri provinsi, mengoptimalkan sistem informasi perdagangan dalam negeri provinsi dalam penyusunan kebijakan, pengawasan perdagangan dalam negeri dan pengendalian inflasi, mendorong terjadinya tata kelola perdagangan dalam negeri yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. bab iii kebijakan ipdn diselenggarakan oleh dinas sesuai tugas dan fungsinya serta dikoordinasikan dengan pimpinan instansi lain yang terkait. penyelenggaraan ipdn sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui kemitraan antar instansi lingkungan pemerintah provinsi, bumn, bumi dan pelaku usaha yang terkait dengan kegiatan perdagangan dalam negeri provinsi. kemitraan sebagaimana dimaksud dalam diimplementasikan dalam bentuk pertukaran dan pemanfaatan data bongkar muat perdagangan dalam negeri jawa timur. pertukaran dan pemanfaatan data bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam yang berasal dari bumn dan kementerian terkait didasarkan pada nota kesepahaman bersama bab bab aplikasi dalam penyelenggaraan ipdn sebagaimana dimaksud dalam dinas menyediakan sebuah aplikasi berbasis teknologi infomasi. hak cipta aplikasi ipdn sebagaimana dimaksud pada menjadi milik pemerintah provinsi. aplikasi sebagaimana dimaksud pada dibuat sesuai standar keamanan sistem informasi, standar interoperabilitas dan standar lainnya. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada aplikasi penyelenggaraan ipdn telah diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring, evaluasi dan pengembangan sesuai dengan dinamika perdagangan dalam negeri. aplikasi ipdn sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat data dan informasi tentang: neraca produksi dan konsumsi barang kebutuhan pokok setiap bulan, bongkar muat barang kebutuhan pokok, bongkar muat barang penting, bongkar muat barang lainnya, dan informasi lain sesuai dengan kebutuhan informasi untuk penyusunan kebijakan, pengawasan perdagangan dalam negeri dan pengendalian inflasi. selain memuat data dan informasi sebagaimanadiamksud dalam aplikasi ipdn dilengkapi: dokumen teknis: dan dokumen manual bab bab satminkal untuk mendukung penyelenggaraan ipdn dinas membentuk satuan administrasi pangkal. satuan administrasi pangkal sebagaimana dimaksud pada diisidengan sumber daya manusia yang memenuhi standar kompetisi yang dibutuhkan. standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh kepala dinas. dinas bertanggungjawab meningkatkan kompetensi sumber daya manusia satuan administrasi pangkal sebagaimana dimaksud dalam bab manifest domestic perdagangan dalam negeri barang kebutuhan pokok, barang penting, dan barang lainnya yang melintasi batas wilayah provinsi jawa timur baik melalui jalur transportasi darat, laut dan udara harus dilengkapi dengan dokumen manifest domestic. manifest domestic sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat data dan informasi mengenai: identitas pelaku usaha pengirim barang yang diperdagangkan, identitas pelaku usaha perdagangan, jenis dan jumlah barang yang diperdagangkan, wilayah asal dan tujuan pengiriman, moda angkutan, dan uraian barang dan pos tarif hs. manifest domestic sebagaimana dimaksud dalam disampaikan oleh pelaku usaha perdagangan negeri secara daring (online) melalui sistem informasi perizinan terpadu sit) kementrian, dengan tembusan dikonversikan melalui aplikasi ipdn provinsi. bab vii data dan informasi data bongkar muat barang yang dihimpun dalam ipdn provinsi sebagaimana dimaksud dalam meliputi: barang kebutuhan pokok, barang penting, dan barang lainnya. barang kebutuhan pokok dan barang pentingtapan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta karakteristik kebutuhan pokok masyarakat jawa timur. barang lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf berupa barang selain barang kebutuhan pokok dan barang penting. struktur dan format data bongkar sebagaimana dimaksud dalam dan data pendistribusian barang antar provinsi melalui jalur transportasi darat, yang digunakan dalam ipdn provinsi harus sesuai dengan standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi. sumber data dalam rangka penyelenggaraan ipdn sebagaimana dimaksud dalam bersumber dari: sit kementerian perdagangan, jembatan timbang kementerian perhubungan, dinas dinas pertanian provinsi jawa timur sesuai tugas pokok dan fungsinya, dinas peternakan provinsi jawa timur sesuai tugas pokok dan fungsinya, dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa timur sesuai tugas pokok dan fungsinya, dinas perhubungan provinsi jawa timur sesuai tugas pokok dan fungsinya, pelindo iii, angkasa pura, pt. kereta api indonesia, perum bulog, bps jawa timur, pt. delta artha bahari nusantara, pelabuhan khusus, dan atau stakeholder lain yang mencatat perdagangan dalam negeri jawa timur. perangkat daerah pemerintah provinsi jawa timur sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf yang tugas pokok dan fungsinya berhubungan dengan barang kebutuhan pokok harus menyediakan dan melaporkan data produksi dan konsumsi setiap bulan. dinas pertanirtanian setiap bulan meliputi: beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe: bawang merah, bawang putih, dan jagung. dinas peternakternakan setiap bulan yang meliputi: daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras. dinas kelautan dan perikanikan segar yang meliputi: bandeng, kembung, dan tongkol tuna cakalang. setiap perusahaan yang memproduksi barang kebutuhan pokok hasil industri jawa timur wajib menyediakan dan melaporkan data produksi dan distribusi setiap bulan, yang meliputi: gula, minyak goreng, dan tepung terigu. penyampaian laporan dan data sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dikirimkan satuan administrasi pangkal ipdn paling lambat tanggal bulan berikutnya. bab viii mekanisme pertukaran data pertukaran dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara: bagi bagi instansi yang sudah memiliki sistem dilakukan melalui web service, dan bagi instansi yang belum memiliki sistem dilakukan melalui email. setiap instansi yang melakukan pertukaran dan pemanfaatan data bongkar muat barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya memiliki hak akses ipdn. hak akses sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam bentuk pemberian username dan password yang dikirim melalui surat elektronik (email) kepada instansi sumber data. bab pembiayaan biaya penyelenggaraan ipdn provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab ketentuan lain lain dalam hal sit kementrian belum beroperasi maka sumber data sebagaimana dimaksud dalam yang menggunakan moda transportasi laut memperoleh data dengan mengoptimalkan pertukaran data dari instansi yang mencatat bongkar muat barang pelabuhan. apabila sit kementerian sudah beroperasi sumber data sebagaimana dimaksud dalam mengoptimalkan data yang bersumber dari sit kementrian dimaksudteknis pelaksanaan forum satuan kerja perangkatkd provinsi banten tahun disusun dengan maksud dijadikan sebagai: pedoman bagi skpd dalam menyusun senja skpd tahun acuan bagi pemerintah kabupaten kota dalam penyusunan rkd kabupaten kotprovinsi banten tahun 2017skpd provinsi banten. babdan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. rkd sebagaimana dimaksud pada terdiri dari bablaksanaan rkd provinsi bantenapatan daerah provinsi jawa timur. bab nomenklatur nomenklatur upt adalah upt pengelolaan pendapatan daerah. upt sebagaimana dimaksud pada terdiri dari upt pengelolaan pendapatan daerah surabaya timur, bertempat kota surabaya, upt pengelolaan pendapatan daerah surabaya selatan, bertempat kota surabaya, upt pengelolaan pendapatan daerah surabaya barat, bertempat kota surabaya, upt pengelolaan pendapatan daerah surabaya utara, bertempat kota surabaya, upt upt pengelolaan pendapatan daerah mojokerto, bertempat kabupaten mojokerto, upt pengelolaan pendapatan daerah jombang, bertempat kabupaten jombang, upt pengelolaan pendapatan daerah gresik, bertempat kabupaten gresik, upt pengelolaan pendapatan daerah sidoarjo, bertempat kabupaten sidoarjo, upt pengelolaan pendapatan daerah bojonegoro, bertempat kabupaten bojonegoro, upt pengelolaan pendapatan daerah tuban, bertempat kabupaten tuban, upt pengelolaan pendapatan daerah lamongan, bertempat kabupaten lamongan, il. upt pengelolaan pendapatan daerah ngawi, bertempat kabupaten ngawi, upt pengelolaan pendapatan daerah madiun, bertempat kota madiun, upt pengelolaan pendapatan daerah ponorogo, bertempat kabupaten ponorogo, oo. upt pengelolaan pendapatan daerah magetan, bertempat kabupaten magetan, upt pengelolaan pendapatan daerah pacitan, bertempat kabupaten pacitan, upt pengelolaan pendapatan daerah kediri, bertempat kota kediri, upt pengelolaan pendapatan daerah tulungagung, bertempat kabupaten tulungagung, upt pengelolaan pendapatan daerah trenggalek, bertempat kabupaten trenggalek, upt pengelolaan pendapatan daerah nganjuk, bertempat kabupaten nganjuk, upt pengelolaan pendapatan daerah malang kota, bertempat kota malang, upt pengelolaan pendapatan daerah malang utara dan batu kota, bertempat kota malang, upt pengelolaan pendapatan daerah malang selatan, bertempat kabupaten malang, upt pengelolaan pendapatan daerah blitar, bertempat kota blitar, upt upt pengelolaan pendapatan daerah probolinggo, bertempat kota probolinggo, upt pengelolaan pendapatan daerah pasuruan, bertempat kota pasuruan, aa. upt pengelolaan pendapatan daerah lumajang, bertempat kabupaten lumajang, bb. upt pengelolaan pendapatan daerah situbondo, bertempat kabupaten situbondo, cc. upt pengelolaan pendapatan daerah jember, bertempat kabupaten jember, dd. upt pengelolaan pendapatan daerah bondowoso, bertempat kabupaten bondowoso, ee. upt pengelolaan pendapatan daerah banyuwangi, bertempat kabupaten banyuwangi, ff. upt pengelolaan pendapatan daerah pamekasan, bertempat kabupaten pamekasan, gg. upt pengelolaan pendapatan daerah bangkalan, bertempat kabupaten bangkalan, hh. upt pengelolaan pendapatan daerah sampang, bertempat kabupaten sampang, dan ii. upt pengelolaan pendapatan daerah sumenep, bertempat kabupaten sumenep. penetapan wilayah kerja dan alamat masing masing upt sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala badan. bab iii kedudukan dan susunan organisasi upt pengelolaan pendapatpendaplolaan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: sub bagian tata usaha, seksi pendataan dan penetapan, dan seksi pembayaran dan penagpengelolaan pendapatoperasional pemungutan pendapatan daerpendapatan daerah mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan program dan kegiatan teknis upt, pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan pendapatan asli daerah cc. pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor bank) pada kantor bersama samgat, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada kantor bersama samgat: pelaksanaan: pelaksanaan tugas tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan uptdataan dan penetapndataan dan penetapan, menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan dan penetapan objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah wilayah kerja, menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi surat surat perpajakan dan retribusi daerah, menyiapkan menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan pajak dan retribusi daerah: menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan proyeksi penerimaan pendapatan asli daerah pada wilayah kerja, menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi dan menyediakan bahan pertimbangan terkait keberatan dan restitusi pajak daerah dan retribusi daerah, menyiapkan bahan penyusunan laporan data objek dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi pendataan dan penetapan, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala upt. seksi pembayaran dan penagihmbayaran dan penagihan, meneliti dan menghimpun tindakan bukti pembayaran dari bendahara dan membukukan penerimaan pendapatan daerah, melaksanakan verifikasi pelunasan pembayaran pajak daerah, menerima, membukukan, menerbitkan dan menindaklanjuti surat surat perpajakan serta mendistribusikan kepada petugas dinas luar sebagai bahan operasional, menyiapkan bahan pelaporan penerimaan dan penyetoran pendapatan asli daerah secara berkala, menyiapkan bahan penyusunan laporan piutang dan pencairan piutang pajak daerah dan retribusi daerah, melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi pembayaran dan penagihan, dan melaksanakanpengelolaanbagan struktur upt pengelolaan pendapatan daerah sub bagian tata usaha seksi seksi pendataan dan pembayaran dan penetapan penagihan gubernur jawa timur ttd dr. soekarno |
p), ter peraturan gubernur banten nomor tahun tentang strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggalnomordaerah percepatan pembangunan daerah tertinggal yang selanjutnya disebut strada pptbanten yang merupakan bagian integral dari rpm provinsi banten dengan memperhatikan strana ppt. maksud penyusunan strada ppt tahun adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan kepada kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, perangkat daerah provinsi banten, pemerintah kabupaten lebak dan pandeglang, serta masyarakat agar tercapai optimalisasi pembangunan provinsi banten. tujuan penyusunan strada ppt tahun adalrogram pembangunan daerah tertinggal. sasaran penyusunan strada ppt tahun adalah memberikan pedoman dalam menyusun rencana aksi pembangunan daerah tertinggal pada setiap tahunnya. pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan strada ppt dibebankan keirincikan dalam anggaran masing masing perangkat daerah. selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan stradtrada engan sistematika sebagai berikut bab pendahuluan bab gambaran umum wilayahbab sasaran, kebijakan dan strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal provinsi banteb pendahuluan latar belakang pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu arah yang lebih baik sesuai yang direncanakan. demikian pula dengan pembangunan daerah tertinggal, yang merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh masyarakatmasyarakat. untuk itu, pembangunan daerah tertinggal didalamnya mencakup upaya pembangunan yang menyeluruh dan komprehensif meliputi pembangunan segala bidang baik infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan. pemerintah republik indonesia melalui kementerian negara pembangunan daerah tertinggal melalui peraturan presiden nomor tahun tentang penetapan daerah tertinggal tahun mengkategorikan kabupaten sebagai daerah tertinggal sebagaimana termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah rpm) nasional tahun pengkategorian daerah tertinggal tersebut didasarkan pendekatan pada (enam) kriteria dasar, yaitu perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, sarana dan, serta berdasarkan kabupaten yang berada daerah perbatasan antarnegara dan gugusan pulau pulau kecil, daerah rawan bencana, dan rawan konflik. dari hasil kajian kemenkes menunjukkan bahwa banten merupakan salah satu provinsi yang memiliki (dua) kabupaten yang termasuk daerah tertinggal yakni kabupaten pandeglang dan kabupaten lebak. faktor penyebab utama ketertinggalan kedua daerah tersebut adalah ketertinggalan pada kriteria sumber daya manusia, kriteria sarana dan prasarana, kriteria karakteristik daerah, serta aksesibilitas. keadaan ini dapat dilihat dari capaian pembangunan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta karakteristik daerah. jika dibandingkan dengan sasaran nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran utama, yakni pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan indeks pembangunan manusia yang dihitung berdasarkan kabupaten banten, yaitu kabupaten pandeglang, kabupaten lebak, kabupaten tangerang, dan kabupaten serang. pada ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar y0. target ini masih berada dibawah target nasional, yakni kisaran rpm banten data diolah), kabupaten pandeglang sebesar banten dalam angka, dan lebak rpm lebak jadi dapat dikatakan bahwa untuk sasaran target sasaran penurunan kemiskinan dan pembangunan daerah tertinggal diperkirakan dapat dicapai pada sasaran pdt abal pandeglang naa nan mem keterangan: )" rpm banten data diolah menurut kabupaten banten, )"" banten dalam angka, )"" rpm lebak sumber: banten dalam angka ipm banten laporan kemiskinan banten bps banten, september demikian halnya untuk sasaran penurunan persentase penduduk miskin pada kabupaten pandeglang sebesar dan kabupaten lebak sebesar yang berarti jauh bawah sasaran nasional. namun, jika dibandingkan dengan daerah lain yang ada banten, maka kedua daerah tersebut memiliki tingkat penduduk miskin yang paling tinggi. sasaran pembangunan manusia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia ipm), maka ipm kabupaten lebak dan kabupaten pandeglang masih lebih tinggi dibandingkan dengan sasaran nasional. hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia kedua daerah tersebut telah terlampaui. tetapi jika dibandingkan dengan banten sendiri dan kabupaten kota banten, maka pembangunan manusia kedua kabupaten tersebut masih tertinggal. harapannya, pada tahun kedua kabupaten tersebut telah lepas dari kategori daerah tertinggal gambarnamun demikian, dengan capaian sebesar itu, banten menempati urutan kedelapan indonesia dalam hal pembangunan manusia. hanya saja, status pembangunan manusianya belum mengalami kenaikan, yakni masih berada pada kategori tinggi ipm banten sendiri mulai menempati status pembangunan manusia kategori tinggi sejak tahun setelah sebelumnya berada pada kategori sedang ipm sumber: ipm banten bps banten, gambar nilai dan pertumbuhan indeks pembangunan manusia ipm) banten, keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya diukur dari tingginya angka ipm, akan tetapi juga harus dilihat dari kecepatan dalam peningkatannya. untuk mengukur kecepatan peningkatan capaian pembangunan manusia, digunakan angka pertumbuhan ipm. dari gambar atas sejak pertumbuhan capaian pembangunan manusia mengalami perlambatan hingga yakni dari turun menjadi hingga namun pada kembali mengalami peningkatan capaian pertumbuhan hingga serta pada ipm banten ditargetkan menjadi atau naik saat ini, permasalahan utama banten adalah masih tingginya jumlah penduduk miskin, rendahnya sumber daya manusia, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai khususnya kabupaten pandeglang dan kabupaten lebak. atas dasar permasalahan tersebut, maka dibutuhkan strategi untuk mengentaskan kedua daerah tersebut sebagai daerah tertinggal menjadi daerah yang tidak tertinggal (berkembang). upaya nyata yang dilakukan oleh pemerintah provinsi banten adalah menyusun strada percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai penjabaran rpm banten strategi tersebut tingkat nasional, sedangkan tingkat daerah dituangkan dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal yang merupakan acuan berbagai pihak (stakeholdersguna menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program baik secara vertikal maupun horisontal, maka penyusunan strategi daerah pembangunan daerah tertinggal strada ppt) provinsi banten selain mengacu pada strana pdt juga mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) provinsi banten berikut adalah hubungan dokumen strada ppt dengan dokumen perencanaan lainnya. rpm ped nasional pedoman pedoman edema diacu strana pdt oku pedoman rpm strada renstra daerah pdt k l diperhatikan diperhatikan dijabarkan ran pdt pedoman pedoman senja k l gambar hubungan dokumen strada ppt dan dokumen perencanaan lainnya maksud dan tujuan strada ppt provinsi banten tahun disusun dengan maksud sebagai acuan dan arah bersama bagi pemerintah, swasta, masyarakat maupun berbagai pihak guna mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal. sedangkan maksud dan tujuan penyusunan strada pdt adalah sebagai berikut: memberikan gambaran kondisi daerah seperti aspek geografis, kependudukan, ketersediaan infrastruktur, ekonomi menyeluruh, sosial dan budaya, mengidentifikasi faktor faktor penyebab ketertinggalan, memberikan arah kebijakan dan strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal, sehingga menjamin terselenggaranya merasionalisasi percepatan pembangunan daerah tertinggal proven banten, memberikan gambaran tentang program, kegiatan prioritas daerah, serta rencana sumber pendanaan pembangunan daerah, mempercepat pengurangan kesenjangan antardaerah tertinggal dengan non tertinggal provinsi banten, mempercepat terpenuhinya kebutuhan dasar, serta sarana dan prasarana dasar daerah tertinggal banten, meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta evaluasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal banten. landasan hukum dalam penyusunan strada ppt provinsi banten ini, peraturan peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum (rujukan), antara laintahun tentang percepatan pembangunan daerah tertinggetapan daerah tertinggal tahun peraturan presiden nomor tentang kawasan sains dan teknologi .daerah nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp)kerangka waktu waktu pelaksanaan penyusunan strada ppt provinsi banten dimulai bulan januari sampai bulan maret dengan tahapan penjadwalan sebagai berikut tabel time table pelaksanaan penyusunan strada ppt januari februari maret pembentukan tim penyusun strada ppt penyusunan rancangan awal strada ppt konsolidasi program sektoral rapat kabupaten kota penyusunan rancangan akhir strada ppt penetapan peraturan gubernur tentang strada ppt workshop lokakarya daerah penetapan ran ppt sistematika penulisan strada ppt strada ppt provinsi banten ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: bab pendahuluan bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, kerangka waktu, dan sistematika penulisan. bab ii. gambaran umum wilayah bab ini menguraikan gambaran umum wilayah banten yang meliputi aspek geografis, aspek demografis, aspek ekonomi, dan sosial. bab iii. pendekatan, prinsip, dan pola pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal banten bab ini menguraikan pendekatan percepatan pembangunan daerah tertinggal, prinsip pelaksanaan, pola pelaksanaan percepatan, dan prioritas pembangunan wilayah sesuai dengan kewenangan provinsi banten. bab iv. sasaran, arah kebijakan, dan strategi percepatan pembangunan tertinggal per kabupaten kota bab ini berisikan sasaran dan faktor penyebab utama ketertinggalan, arah kebijakan, dan strategi pembangunan daerah tertinggal kabupaten pandeglang dan kabupaten lebak. bab penutup bab ini memberikan gambaran tentang kesimpulan dari dokumen strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal provinsi banten bab gambaran umum wilayah aspek geografis luas wilayah provinsi banten yaitu sebesar km?, dan secara administratif provinsi banten terdiri dari (empat) kabupaten, yaitu serang, pandeglang, lebak, tangerang dan (empat) kota yaitu tangerang, cilegon, serang dan tangerang selatan. wilayah provinsi banten berada padas batas astronomis bujur timur dan lintang selatan, posisinya sangat strategis karena terletak pada lintasan perdagangan nasional dan internasional yakni selat sunda yang merupakan alur laut kepulauan indonesia laki). disamping itu, provinsi banten juga merupakan pintu gerbang yang menghubungkan antara pulau jawa dengan pulau sumatera. adapun batas batas wilayah provinsi banten yaitu: sebelah barat berbatasan dengan selat sunda, sebelah timur berbatasan dengan dki jakarta dan provinsi jawa barat, sebelah utara dengan laut jawa, sebelah selatan berbatasan dengan samudra hindia. geografi luas wilayah km? tahun aur sawa pembagian wilayah kabupaten dan kota sea administrasi kecamatan pang kel. desa desa kel sar letak wilayah dana naa batas wilayah utara laut jawa yen media timur dki jakarta jabar born aan nin selatan samudera hindi pp. selat sunda panjang pantai repo jumlah pulau "131p tart si lean, kn demografi anak asr jumlah penduduk jiwa bps) t, kab. lebak ota perang lpp kab. pandeglang ego kepadatan penduduk jiwa km? kab. serang kota serang kab. tangerang kota tangsel sumber rpm provinsi banten tahun gambar peta wilayah administrasi provinsi banten adapun jumlah kecamatan dan kelurahan desa pada wilayah administrasi pemerintahan provinsi banten adalah sebagaimana bawah ini tabel luas wilayah jumlah kecamatan dan kelurahan desa pada wilayah administrasi provinsi banten tahun luas kabupaten kota wilayah kecamatan desa kelurahan km?) kabupaten pandeglang lebak tangerang serang kota tangerang cilegon serang tangerang selatan banten sumber sid provinsi banten, aspek demografis berdasarkan data hasil sensus penduduk, provinsi banten menunjukkan pertumbuhan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, baik penduduk laki laki maupun perempuan. penduduk banten tahun sebanyak jiwa yang terdiri atas jiwa penduduk laki laki dan jiwa penduduk perempuan. laju pertumbuhan penduduk tahun mengalami peningkatan sebesar persen. , & tahun sumber banten dalam angka, gambar perkembangan penduduk provinsi banten pertumbuhan penduduk banten yang tumbuh pesat hingga mencapai rata rata persen per tahun, melebihi rata rata pertumbuhan penduduk nasional yang hanya tumbuh persen per tahun. akibatnya, proporsi penduduk banten terhadap total penduduk indonesia meningkat dari persen menjadi persen. oleh karena itu, banten berhasil mempertahankan posisinya sebagai provinsi dengan populasi terbanyak kelima indonesia, setelah jawa barat persen), jawa timur persen), jawa tengah persen) dan sumatera utara persen). (sumber: statistik daerah provinsi banten gambar komposisi penduduk banten menurut kabupaten kota penduduk banten, secara geografis tidaklah terdistribusi dengan merata, karena lebih banyak yang mendiami wilayah banten utara. kondisi ini dapat terjadi karena banten utara merupakan salah satu daerah tujuan utama migrasi indonesia, yang antara lain akibat perannya sebagai daerah penyangga atau hinterland bagi provinsi dki jakarta. sementara itu secara spasial, terlihat bahwa kabupaten tangerang merupakan daerah yang terbanyak penduduknya, dengan persentase mencapai persen juta orang). sebaliknya, yang paling sedikit adalah kota cilegon, dengan persentase hanya persen juta orang). aspek pembangunan manusia dan pendidikan indeks pembangunan manusia ipm merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia suatu wilayah. sebagai alat ukur, ipm dinilai sudah cukup memadai dalam hal menggambarkan capaian pembangunan manusia, dibandingkan dengan indeks komposit lain.perbedaan letak geografis, keberagaman potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta perbedaan dalam struktur ekonomi dan ketenagakerjaan antar daerah, akan menghasilkan capaian pembangunan manusia yang berbeda pada setiap daerah. disamping itu, adanya perbedaan strategi dan fokus pembangunan, serta keberhasilan berbagai program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, juga menentukan tinggi rendah dan kecepatan capaian pembangunan manusia pada setiap daerah. ing kei pai lan so) sumber: ipm provinsi banten gambar nilai dan pertumbuhan indeks pembangunan manusia ipm) menurut kabupaten kota banten, capaian pembangunan manusia seluruh kabupaten kota menunjukkan adanya perbaikan. hal ini terlihat dari meningkatnya angka ipm seluruh kabupaten kota, yaitu dari kisaran sampai tahun menjadi sampai pada tahun gambar dari sisi status pembangunan manusia, juga terlihat ada peningkatan. pada tahun angka ipm kota tangerang selatan masih berada bawah namun pada tahun ini meningkat hingga mencapai oleh karena itu, status pembangunan manusianya juga meningkat menjadi sangat tinggi ipm rata rata lama sekolah dan harapan lama sekolah pendidikan meningkatkan kualitas atau kemampuan diri seseorang, sesuai dengan potensinya masing masing. kemampuan diri inilah yang digunakan oleh manusia yang berpendidikan, untuk lebih memperhatikan kualitas hidupnya agar dapat hidup lebih lama. tidak hanya itu, dengan kemampuan diri yang meningkat, manusia yang berpendidikan akan berpeluang besar untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. oleh karena itu, pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas manusia, agar semakin terbuka peluang bagi mereka. dengan kata lain, pendidikan memperluas peluang atau pilihan seseorang. meningkatnya partisipasi masyarakat dan semakin terbukanya kesempatan dalam pendidikan ini, pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. keberhasilannya itu, jelas memerlukan dukungan yang kuat dari seluruh elemen masyarakat. sementara tingkat keberhasilannya, dapat diketahui dari indikator rata rata lama sekolah rls) dan harapan lama sekolah hls). kedua indikator pendidikan atas, juga digunakan dalam pengukuran capaian pembangunan manusia, untuk mewakili dimensi pengetahuan. dengan demikian, ada kesesuaian antara program pemerintah dengan pembangunan manusia. sumber: banten dalam angka gambar perkembangan rata rata lama sekolah rls) dan harapan lama sekolah hls) banten, (tahun) rls banten sendiri selama periode terus mengalami peningkatan gambar peningkatannya ini jelas menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk banten secara rata rata telah meningkat. dengan demikian, semakin terbuka peluang bagi penduduk banten untuk lebih meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraannya. betapapun juga, peningkatan kualitas pendidikan penduduk banten terasa sangat lambat. pada tahun rata rata penduduk banten berusia tahun atas, bersekolah hingga kelas smp. enam tahun kemudian, rata rata lama sekolahnya hanya bertambah satu tahun menjadi kelas smp (belum tamat). meskipun demikian, rata rata lama sekolah ini masih atas nasional yang hanya sampai kelas smp. meningkatnya hls banten juga mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan penduduk banten pada masa mendatang akan semakin meningkat. hal ini karena hls menggambarkan rata rata lama sekolah yang dapat ditempuh oleh penduduk usia tahun selama masa hidupnya. hls nya sendiri mencapai tahun, yang setara dengan kuliah sampai semester sementara pada saat yang bersamaan, penduduk indonesia umumnya bersekolah hingga sebulan lebih lama. dengan demikian, meskipun sistem pendidikan banten sudah berjalan pada arah yang benar, namun tetap harus diperbaiki agar dapat mengejar ketertinggalannya. pada grafik tergambarkan rata rata lama sekolah wilayah kabupaten masih dibawah rata rata lama sekolah wilayah perkotaan, terutama kab. lebak dan pandeglang. perbaikan tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah tidak terlepas dari pendidikan yang merupakan penentu kualitas penduduk. kualitas penduduk banten sendiri selama tiga tahun terakhir ini telah meningkat pesat. kondisipersen.persen. tabel rata ata lama sekolah kabupaten kota rata rata lama sekolah menurut kabupaten kota kabupaten kota tahun)5 ber sid provinsi banten rata rata lama sekolah provinsi banten pada tahun adalah angka pada tahun mengalami peningkatan sebesar poin atau selama periode hingga harapan lama sekolah telah meningkat sebesar tahun. meningkatnya harapan lama sekolah juga menjadi sinyal bahwa memang ada perbaikan pada sistem pendidikan banten. kondisi ini sekaligus menjadi penanda dari semakin banyaknya penduduk yang bersekolah. sayangnya, angka pertumbuhan harapan lama sekolah dari tahun tahun terus mengalami penurunan, inilah yang harus dicari jalan keluarnya. betapapun juga, harapan lama sekolah pada tahun telah mencapai tahun. artinya, bahwa anak anak yang telah berusia tahun pada tahun memiliki peluang untuk bersekolah hingga semester perguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus sma. sementara itu, rata rata lama sekolah banten pada tahun telah mencapai tahun. artinya, secara rata rata penduduk yang berusia tahun atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas (smp kelas iii). selain itu, angka pertumbuhan rata rata lama sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk banten terus mengalami peningkatan. bahkan dalam setahun terakhir ini, kualitas pendidikan penduduk banten meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya. angka partisipasi pendidik usia tahun, yang pada tahun tidak bersekolah lagi. tabel angka partisipasi sekolah banten tahun usia usia usia tahun tahun tahun sumber: statistik daerah provinsi banten kualitas pendidikan penduduk berkaitan erat dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. salah satu indikatornya adalah rasio ketersediaan sekolah rks), yang dapat menggambarkan kemampuan sekolah dalam menampung penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan. berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa sma smk mi mengalami penurunan. berarti, ketersediaan gedung sekolahnya sudah meningkat, melebihi pertambahan penduduk usia sekolah. adapun untuk gedung sekolah sd mi, peningkatannya masih sedikit bawah pertambahan penduduk usia sekolahnya. ke) sd mi smp m sma smk ma sumber: statistik daerah provinsi banten gambar rasio ketersediaan sekolah banten aspek kesehatan angka harapan hidup hidup lebih lama merupakan dambaan setiap orang. untuk dapat berumur panjang, diperlukan kondisi kesehatan yang lebih baik. sisi lain, tujuan pembangunan manusia yaitu memperluas pilihan pilihan bagi manusia, yang untuk memperoleh atau memanfaatkannya diperlukan umur panjang dan sehat. dimensi umur panjang dan sehat ini, dalam pembangunan manusia diproduksi dengan indikator angka harapan hidup saat lahir ahh). ahh sendiri adalah rata rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. dengan demikian, ahh juga dapat menggambarkan derajat kesehatan yang telah dicapai oleh seseorang atau masyarakat. semakin tinggi derajat kesehatannya, maka kesempatan untuk bertahan hidup akan semakin besar. sebaliknya, tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup. capaian banten untuk bidang kesehatan dalam tiga tahun terakhir telah menunjukkan adanya perbaikan. kondisi ini terlihat dari terus meningkatnya angka harapan hidup ahh) hingga mencapai tahun lebih bulan pada tahun selain itu, angka kesakitan yang diukur dengan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan menurun hingga menjadi persen. sayangnya, rata rata lama sakit dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan justru meningkat dari sekitar hari menjadi hari. tabel angka harapan hidup menurut kabupaten kota banten kabupaten kot: bps banten angka harapan hidup menurut kabupaten kota banten menunjukkan bahwa capaian pembangunan kesehatan beberapa masih belum optimal dari karena capaiannya berada bawah rata rata banten. adapun daerah tersebut adalah kabupaten pandeglang, kabupaten lebak, kabupaten tangerang, kabupaten serang, kota serang, dan kota cilegon. pada angka harapan hidup yang paling tinggi adalah kota tangerang selatan dan kota tangerang, yakni masing masing dan tahun. fasilitas dan tenaga kesehatan adanya perbaikan capaian dalam bidang kesehatan disebabkan oleh bertambahnya pemahaman penduduk akan arti penting kesehatan. kondisi ini dapat diketahui dengan melihat bahwa klinik praktik dokter bidan serta puskesmas pustu masih menjadi tempat berobat jalan utama bagi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. tabel jumlah rumah sakit menurut kab. kota provinsi banten tahun jumlah rumah sakit kabupaten kota pandeglang lebak tangerang serang tangerang cilegon serang tangerang selatan jumlah sumber sid provinsi banten banten dalam angka tingginya pemahaman penduduk banten akan arti penting kesehatan, terutama karena mereka sering berinteraksi dengan petugas kesehatan dan difasilitasi oleh berbagai sarana kesehatan yang semakin bertambah banyak dan dokter spesialis, serta bidan dan perawat. tabel data puskesmas, pustu, poskesdes, posyandu, klinik swasta tahun pemerintah swasta masyarakat kab kota pushes pustu klinik poses posyandu poskestren mas swasta des kab lebak kab pandeglang kab serang kab tangerang kota cilegon kota serang kota tangerang kota tangerang selatan banten sumber sid provinsi banten banten dalam angka dalam rpm provinsi banten tahun menyebutkan bahwa masih terdapat ketimpangan aksesibilitas kesehatan. ketersediaan rumah sakit dibandingkan dengan jumlah penduduk jumlahnya sangat kecil pada kabupaten tangerang dan serang dibandingkan rata rata ketersediaan rumah sakit propinsi banten. khususnya kabupaten tangerang kebutuhan puskesmas tiap penduduk masih perlu ditingkatkan. tabel fasilitas kesehatan provinsi banten tahun rasio jumlah rasio rumah jumlah penduduk puskesmas kabupaten kota sakit puskesmas duduk jumlah per rumah sakit penduduksid banten selain jumlah prasarana kesehatan per penduduk, indikator ketertinggalan dari kabupaten lebak dan pandeglang juga pada indikator jumlah tenaga kesehatan provinsi banten. berikut ini data jumlah tenaga kesehatan provinsi banten. tabel tabel jumlah tenaga kesehatan provinsi banten tenaga kesehatan tenaga tenaga tenaga tenaga tenaga kesehatan kabupaten kota medical keperawatan kebidanan kefarmasianbanten dalam angka aspek ekonomi perekonomian banten selama menghadapi tekanan yang cukup berat. tekanan tersebut bersumber dari sisi eksternal, yakni adanya ketidakpastian ekonomi global, meskipun telah mulai arah yang stabil. hal ini ditandai dengan naiknya ekspor dari miliar pada menjadi miliar pada sementara disisi lain, impor luar negeri mengalami penurunan miliar, hingga menjadi miliar, akibatnya neraca perdagangan banten mengalami surplus juta (bps banten, sumber tekanan lain adalah pemangkasan anggaran belanja oleh pemerintah pusat hingga mencapai triliun, akibatnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. namun disatu sisi, terdapat peluang perbaikan kondisi ekonomi dengan meningkatnya realisasi pma selama bkpm mencatat bahwa pma banten mengalami peningkatan dari miliar menjadi miliar dibandingkan tahun sebelumnya. sedangkan mdn juga mengalami peningkatan dari triliun menjadi triliun. pertumbuhan ekonomi perekonomian banten selama tahun ini menghadapi tekanan yang cukup berat, terutama akibat masih adanya ketidakpastian kondisi ekonomi global. beruntung, sejak semester ii, kondisinya mulai stabil dan bagi negara negara mitra dagang utama banten, malahan cenderung untuk membaik. akibatnya, meskipun ekonomi banten tumbuh melambat, namun angkanya masih berada pada level persen. bahkan, angka pertumbuhan ini masih atas nasional yang tumbuh hanya persen. oleh karena itu, share ekonomi banten terhadap nasional bertambah menjadi persen. iss share nasional @ lpe sumber: statistik daerah banten gambar lpe dan share pdrb banten (persen) perlambatan pertumbuhan ekonomi banten tahun itu, secara spasial disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi pada hampir semua kabupaten kota yang ada. dalam hal ini, terutama adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada kota tangerang dan kabupaten tangerang. kondisi yang demikian dapat terjadi karena share keduanya dalam perekonomian banten sangat dominan, yakni mencapai persen. share banten lpe pin ko) sumber: statistik daerah banten gambar lpe kabupaten kota dan share banten sementara itu membaiknya kondisi ekonomi global pada semester jadi pendorong naiknya ekspor banten, hanya saja, impor juga meningkat dengan besaran yang lebih tinggi, sehingga mengurangi surplus perdagangan luar negeri banten. beruntung, permintaan domestik dan nasional masih menguat, sehingga ekonomi banten mampu tumbuh persen. bahkan, angka pertumbuhan ini menjadi yang tertinggi dibandingkan periode yang sama tahun tahun sebelumnya. disamping itu, juga lebih cepat dari angka pertumbuhan nasional yang hanya sebesar persen. tabel indikator pdrb banten semester menurut lapangan usaha (persen) lapangan usaha share lpe kontribusi pertanian, kehutanan, dan perikanan industri pengolahan konstruksi perdagangan besar, eceran, dan reparasi mobil motor transportasi dan pergudangan informasi dan komunikasi real estate jasa pendidikan lainnya pdrb sumber: statistik daerah banten produk domestik regional bruto pdrb) banten dari sisi supply mencerminkan besaran nilai tambah bruto yang tercipta sebagai akibat proses produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh berbagai unit produksi yang ada suatu wilayah. dalam jangka pendek, supply ada untuk memenuhi demand. oleh karena itu, pdrb dari sisi demand adalah jumlah permintaan akhir yang dilakukan oleh berbagai pelaku ekonomi yang ada suatu wilayah. bila supply berlebih, kelebihannya itu digunakan untuk memenuhi permintaan luar daerah luar negeri. sebaliknya bila kurang, akan dipenuhi melalui impor antar daerah luar negeri. pertumbuhan ekonomi banten sendiri pada semester yang mencapai persen, dari sisi supply, terutama didukung oleh pertumbuhan pada lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha perdagangan besar eceran dan reparasi mobil motor. kedua lapangan usaha ini masing masing memberikan andil persen poin dan persen poin. tabel indikator pdrb banten semester menurut pengeluaran (persen) komponen pengeluaran share lpe kontribusi konsumsi rumah tangga pengeluaran pemerintah pmb ekspor netto ekspor impor pdrb sumber: statistik daerah banten adapun dari sisi demand, didorong oleh tumbuhnya komponen konsumsi rumahtangga domestik dan komponen penambahan modal tetap bruto pmb), dengan andil sebesar persen poin dan persen poin. sementara struktur ekonomi banten sendiri, dari sisi supply didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha perdagangan besar eceran dan reparasi mobilmotor, dengan sumbangan atau kontribusi masing masing sebesar persen dan persen. adapun dari sisi demand, komponen konsumsi rumahtangga dan komponen pmb berperan besar dalam pembentukan pdrb banten, dengan share mencapai persen dan persen. kemiskinan dan ketimpangan pembangucount index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. program pengentasan kemiskinan banten selama setahun terakhir ini, dapat dikatakan belum berhasil. penilaian tersebut didasarkan kepada jumlah dan persentase penduduk miskin yang meningkat, seiring dengan naiknya garis kemiskinan. jumlah dan persentase penduduk miskin sendiri pada maret masing masing mencapai ribu orang dan persen, sedangkan garis kemiskinannya sekitar ribu rupiah per kapita sebulan. jumlah ba. s9. . bud a tapa ma: pentooseea pas fis see sumber: analisis data kemiskinan banten bps banten, gambar jumlah dan persentase penduduk miskin banten maret september selain karena jumlah dan persentase penduduk miskin yang meningkat, indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan juga semakin membesar. berarti, pengeluaran penduduk miskin banten secara rata rata memang meningkat, namun peningkatannya masih bawah kenaikan garis kemiskinan. imbasnya, rata rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. adapun tingkat ketimpangan pengeluaran antar sesama penduduk miskin, semakin melebar. dengan demikian, pengentasan kemiskinan depannya akan lebih sulit untuk dilakukan, karena pemerintah harus menyusun program intervensi yang lebih tersebar dan dengan biaya yang lebih mahal. jumlah penduduk miskin persentase eka ola psi psi sumber: analisis data kemiskinan banten bps banten, gambar jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten kota banten september belum berhasilnya program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan, sepertinya karena programnya masih bersifat parsial dan urban sentris. akibatnya, insiden kemiskinan terbanyak secara historis selalu terdapat kabupaten lebak dan kabupaten pandeglang, yang merupakan daerah sentra pertanian banten. oleh karena itu, untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, dibutuhkan program yang terintegrasi dan lintas sektor, termasuk dengan melibatkan secara penuh berbagai pemangku kepentingan bidang pertanian dalam program tersebut. salah satu penyebab meningkatnya kemiskinan banten adalah ketimpangan pendapatan sumber daya manusia yang masih rendah. ketimpangan pendapatan dan pembangunan antar wilayah banten masih tinggi. ketimpangan pendapatan antar penduduk diukur dengan indeks gini dan ketimpangan pembangunan antar wilayah diukur dengan indeks williamson. bbb indeks gini @ growth linear growth) bl, bb, ona m.m mm, ag: (gc tan 0stk nan pop irt kas sumber: banten dalam angka data diolah gambar gini ratio dan perkembangannya banten maret september gambar atas menjelaskan bahwa angka ketimpangan pendapatan berkembang secara fluktuatif, namun jika dilihat dari turunnya, maka ada kecenderungan meningkat secara lambat. artinya ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk banten semakin besar. meskipun gini ratio banten pada september sebesar lebih kecil dibandingkan dengan maret sebesar hal ini menunjukkan pada telah terjadi perbaikan pemerataan pendapatan penduduk banten khususnya pada periode maret september sedangkan ketimpangan pembangunan antar wilayah banten dengan menggunakan indeks williamson dalam kurun waktu yang dihitung berdasarkan angka pdrb kabupaten kota atas dasar harga yang berlaku menunjukkan ketimpangan antar wilayah dalam kategori tinggi karena rata rata lebih dari (iw karena nilai rata rata dalam kurun waktu tersebut berikut ini disajikan perkembangan banten, yaitu: m2012 m2013 m2014 m2015 m2016 sumber: analisis sosial ekonomi banten bps banten, gambar indeks williamson banten ketimpangan antar wilayah yang masih tinggi disebabkan oleh pembangunan dan karakteristik daerah banten yang belum merata. kabupaten tangerang, kota tangerang, dan kota tangerang selatan merupakan wilayah bagian utara banten dan menjadi daerah hinterland dki jakarta. ketiga daerah ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas infrastruktur yang memadai, sehingga menjadi daya tarik bagi investor besar. oleh karena itu, ketiga daerah ini menjadi daerah yang paling maju wilayah banten. sementara itu, bagian selatan banten seperti kabupaten pandeglang dan kabupaten lebak adalah wilayah yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal. fasilitas infrastrukturnya terutama jalan, jembatan, angkutan umum sangat minim, sehingga kurang menjadi daya tarik investor besar. akibatnya, kedua daerah ini lambat perkembangannya dan memicu ketimpangan antar wilayah banten. upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah adalah dengan memberikan insentif bagi investor yang tertarik untuk investasi bagian selatan banten, melakukan konservasi dan pengembangan kegiatan pertanian, serta pariwisata. cara lain adalah memberikan dana block grant yang besar sebagai kompensasi kepada daerah selatan ini atas kerugian pembatasan yang diterapkan wilayah ini.,program romanisasi dan gerakan percepatan tanam padi. adapun produktivitas tanaman yang meningkat, selain dipengaruhiyang disalurkaini pada umumnya disebabkan oleh penambahan pengurangan luas panen dan produktivitaskeduanya, dengan tingkat produktivitas masingmasing sebanyak kw ha dan kw ha. aspek sarana dan prasarana jumlah desa dengan jalan yang diperkeras layanan urusan pekerjaan umum dan perhubungan meliputi layanan moda transportasi darat, laut dan udara. pada tahun dari jalan provinsi provinsi banten, sepanjang dalam kondisi baik kemudian dalam kondisi sedang dalam kondisi rusak ringan y6) dan dalam kondisi rusak beratpenumpang domestik yang menggunakan transportasi udara pada tahun adalah sebanyak orang datang dan orang pergi dari bandara soekarno hatta. selain itu, tercatat juga sebanyak orang transit bandara ini. sedangkan untuk penumpang internasional tercatat orang datang, orang berangkat dan orang transit bandara soekarno hatta pada tahuntabel banyaknya desa kelurahan yang menggunakan prasarana transportasi darat menurut jenis permukaan jalan terluas kabupaten kota aspal diperkeras tanah sid provinsi banten secara umum kondisi infrastruktur jalan banten sebagai media utama untuk transportasi dan akses masyarakat berbagai tujuan pada dapat digambarkan bahwa kondisi jalan yang masuk kategori baik adalah sebesar y0. sedangkan sisanya yakni masuk kategori rusak sedang sebesar y0o, rusak ringan sebesar dan rusak berat adalah sebesar baik sedang rusak ringan rusak berat ipd provinsi banten gambar persentase kondisi jalan provinsi banten hubungan kebutuhan infrastruktur pada masyarakat bisa diukur dengan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk. sementara rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk (ribu jiwa) suatu wilayah dengan panjang jalan (km). rasio ini memiliki arti jalan wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah ribu jiwa penduduk. tabel rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (ribu jiwa km) rasio panjang jalan kabupaten kota alan ka) penduduk penduduk (ribu jiwa km): sid propinsi banten kota tangerang, kabupaten tangerang, dan kota tangerang selatan jumlah penduduk yang per kilometer panjang jalan cukup tinggi, sehingga menimbulkan kepadatan dijalan. wilayah ini perlu ditingkatkan layanan panjang jalan untuk bisa menopang potensi ekonomi wilayah yang memadai. ketimpangan kemandirian fiskal antar daerah dan wilayah. kurangnya konektivitas infrastruktur kewilayahan dan antar wilayah. rasio panjang jalan terhadap luas wilayah masih dibawah persen pada semua kabupaten wilayah propinsi banten, berikut tabel rasio panjang jalan terhadap luas wilayah. presentase keluarga pengguna air bersih air minum bersih sendiri didefinisikan sebagai air yang bersumber dari air kemasan, air isi ulang dan air ledeng. termasuk juga air minum bersih adalah air dari sumur bor pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, yang jarak tempat penampungan kotoran tinja minimal metermasih ada sekitar tiga dari sepuluh rumahtangga yang belum mempunyai akses terhadap kedua fasilitas perumahan tersebut. bahkan untuk sumber air minum bersih, persentase rumah tangga yang mampu mengaksesnya justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya. persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih pada adalah atau menurun tahun sebelumnya. selain itu, persentasenya juga lebih rendah dari rata rata nasional yang mencapai persen. jika dilihat dari persediaan air minum menurut kabupaten kota kabupaten pandeglang dan kabupaten lebak yang paling sedikit air kemasan dan air ledeng, masyarakat kedua kabupaten ini masih mengandalkan air sumur dan lainnya hingga atas pada tahun dan tabel jenis air bersih yang digunakan tahun persentase air bersih yang digunakan kabupaten kot air kemasan ledeng pompa sumur lainnyprovinsi banten sumber sid provinsi banten ketersediaan sanitasi yang layak merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya peningkatan kesehatan diri dan lingkungan. fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal ini adalah ketersediaan tempat buang air besar sendiri. selain itu, ada pula akses terhadap sanitasi layak, yang didefinisikan sebagai rumahtangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri dan bersama, menggunakan kloset leher angsa, dan menggunakan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir kotoran atau tinja. tabel persentase rumahtangga menurut beberapa fasilitas perumahan dan daerah tempat tinggal, tahun fasilitas perumahan air kemasan, air isi ulang, dan ledeng air minum layak tempat air bersih s6) sanitasi layak yo) penerangan listrik yo) sumber: indikator sosial ekonomi bps banten, berdasarkan hasil susunan tabel terlihat bahwa sebagian besar rumahtangga banten sudah memiliki kesadaran terhadap kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungannya. hal ini terlihat dari tingginya persentase rumahtangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri dan yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak. bahkan, persentasenya juga lebih tinggi dibandingkan indonesia yang pada tahun masing masing hanya sebesar persen dan persen. tabel penggunaan sanitasi rumah tangga tahun rumah tangga dalam penggunaan sanitasi kabupaten kota sendiri bersama umum tidak adumber sid provinsi banten jumlah pasar tanpa bangunan salah satu indikator ketertinggalan provinsi banten adalah jumlah pasar tanpa bangunan. kabupaten pandeglang dan kabupaten lebak masih banyak mempunyai pasar yang tanpa bangunan permanen. pasar tanpa bangunan adalah pasar yang tidak berada dalam bangunan, termasuk pasar terapung. berikut data jumlah desa yang mempunyai pasar banten. tabel jumlah desa yang mempunyai pasar banten kabupaten kota pasar pasar tanpa bangunan bangunan permanen permanen kabupaten pandeglang lebak tangerang serang kota tangerang cilegon serang tangerang selatan sumber spid provinsi banten budaya dan pariwisata dalam rpm provinsi banten tahun menyebutkan bahwa salah satu sektor yang dapat diandalkan sebagai sumber devisa adalah sektor pariwisata. banten merupakan salah satu provinsi yang berpotensi untuk menjadi daerah utama tujuan wisata karena memiliki beragam obybanten cukup potensial untuk menunjang pendapatan dan pembangunan daerah. dengan mempunyai garis pantai yang panjang, provinsi banten mempunyai potensi wisata pantai dan laut yang dapat dikembangkan dengan berbagai jenis objek wisata. provinsi banten juga mempunyai banyak situs bersejarah, terutama situs dan peninggalan sejarah islam indonesia. pada tahun terdapat hotel (berbintang dan nonbintang. tabel statistik perhotelan provinsi banten tahun banyaknya tamu hotel ribu jiwa) jenis tamu tamu asing tamu indonesia tamu asing dan indonesia sumber sid provinsi bantentabel jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara menurut kabupaten kota provinsi banten (orang), kabupaten kota wisatawan wisatawan jumlah nusantara mancanegartabel jumlah objek wisata menurut kabupaten kota dan jenis wisata provinsi banten, wisatawan objek kabupaten kota marina wisata see wisata jumlah pantai saku lainnya ian ' o bannyberdasarkan data jumlah data objek wisata menurut kabupaten kota dan jenis wisata provinsi banten, wilayah yang mempunyai objek wisata terbanyak adalah kabupaten pandeglang. hal ini merupakan potensi yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk menciptakan inovasi sektor pariwisata dan budaya kabupaten pandeglang, hal ini dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal. pertanian berdasarkan rpm provinsi banten tahun provinsi banten merupakan salah satu lumbung pangan nasionalkomoditas utama tanaman pangan yang dikembangkan provinsi banten terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, dengan tingkat produksi sebagai berikut: tabel produksi tanaman pangan provinsi banten ton) jenis tanaman pangan padi luas panen hektar) produksi ton) produktivitas (kw ha) jagung luas panen hektar) produksi ton) produktivitas (kw ha) kedelai luas panen hektar) produksi ton) produktivitas (kw ha) kacang tanah luas panen hektar) produksi ton) produktivitas (kw ha) kacang hijau luas panen hektar) produksi ton) produktivitas (kw ha) ubi kayu luas panen hektar) produksi ton) produktivitas (kw ha) ubi jalar luas panen hektar) produksi ton) produktivitas (kw ha) sumber sid provinsi banten banten dalam angka produksi tanaman padi provinsi banten meningkat pada menjadi juta ton dibandingkan dengan kenaikan pereduksi padi terus berlanjut pada yang cukup signifikan, yakni sebesar ton. sementara itu, produksi tanaman palawija pada tahun masingmasing adalah ton jagung, ton kedelai, ton kacang tanah, ton kacang hijau, ton ubi kayu, dan ton ubi jalar. kenaikan produksi ini disebabkan oleh luas panen yang bertambah dan produktivitas tanaman yang meningkat.sedangkan produksi beras banten pada tahun diperkirakan mencapai juta ton, padahal konsumsi penduduknya juta ton setahun peningkatan luas panen disebabkan oleh adanya perbaikan pada jaringan irigasi tersier, pembuatan embungotensi sektor pertanian tanaman pangan sebagian besar produksinya berada wilayah daerah tertinggal provinsi banten, yaitu kabupaten lebak dan kabupaten pandeglang. hal ini harus mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk ditemukan inovasi pengembangan sektor pertanian tanaman pangan kedua wilayah ini. mengingat kedua wilayah ini sumber daya manusia masih menjadi indikator ketertinggalan. berikut data penggunaan lahan tanaman pangan provinsi banten. tabel penggunaan lahan sawah menurut kabupaten kota dan jenis pengairan provinsi banten (hektar) kabupaten kota irigasi non irigasi jumlahlahan sawah adalah lahan pertanian yang berdetak petak dan dibatasi oleh pematang (galangan), saluran untuk menahan menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperoleh atau status lahan tersebut. lahan yang dimaksud termasuk lahan yang terdaftar pajak bumi bangunan, iuran pembangunan daerah, lahan bengkok, lahan terobosan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi, palawija atau tanaman semusim lainnya. lahan sawah yang memiliki irigasi paling tinggi adalah kabupaten serang, kabupaten lebak, kabupaten tangerang, yakni masing masing ha, ha, dan ha. sedangkan non irigasi yang paling luas adalah terdapat kabupaten pandeglang, yakni dan kabupaten lebak seluas ha. selain produksi padi dan palawija, juga terdapat produksi sayur sayuran yang menunjukan peningkatan yang cepat terutama sayuran dataran rendah, dengan komoditas andalannya jamur, petai, kacang panjang dan cabe besar. produktivitas tanaman sayuran yang paling tinggi untuk bawang merah adalah kabupaten serang sebesar kw ha, cabai adalah kabupaten lebak sebesar kw ha, dan petai sebesar kw ha kabupaten lebak. tabel produktivitas tanaman sayuran menurut kabupaten kota dan jenis sayuran provinsi banten, (kuintal hektar) kabupaten kota bawang merah cabai petai kabupaten: pandeglang lebak tangerang serang kota: tangerang cilegon serang tangerang selatan provinsi banten sumber sid provinsi banten perbedaan keunggulan baik secara komparatif (comparative advantages) maupun keunggulan secara kompetitif (competitive advantages) dari masing masing daerah provinsi banten menunjukkan suatu ciri dan jatidiri dari daerah tersebut. bagi daerah yang mempunyai potensi dan keunggulan pada sektor pertanian, identik atau biasa disebut dengan nama daerah pinggiran (periphery area), sedangkan daerah yang mempunyai ciri kekuatan, yang mengandalkan keunggulannya pada sektor industri dan perdagangan biasa disebut dengan daerah pusat (core area). perbedaan potensi dan masalah komoditas pertanian unggulan setiap wilayah mengakibatkan terbentuknya pola aliran komoditas (commodity flows) yang memperlihatkan adanya hubungan keterkaitan antar wilayah. dalam hal ini hubungan koleksi dan distribusi komoditas pertanian unggulan, suatu wilayah ada yang menjadi daerah pemasaran dan sekaligus juga sebagai daerah produksi, ataupun salah satu diantaranya. selain padi, banten juga memiliki komoditas tanaman unggulan lain, yaitu tanaman anggrek dengan tingkat produksi tertinggi indonesia. sentra produksinya terdapat kota tangerang selatan dan menjadi salah satu obyek wisata. adapun jumlah produksinya mencapai juta tangkai, naik juta tangkai dibandingkan tahun tabel statistik komoditas tanaman unggulan provinsi banten tanaman satuan anggrek juta tangkai melinjo ton aren ton melon ton durian ton sumber statistik daerah provinsi banten komoditas unggulan lainnya adalah melinjo yang sampingnya sudah diekspor hingga timur tengah, dengan sentra produksi terdapat kabupaten pandeglang. kemudian gula aren yang dapat dinikmati sebagai panganan camilan, dengan sentra produksi kabupaten lebak. terakhir, buah melon berkualitas ekspor dari kota cilegon serta buah durian asal kabupaten pandeglang dan serang yang kesehatannya sudah terkenal dimana mana. produksi keempat komoditas unggulan ini pada tahun masing masing sebanyak ribu ton, ribu ton, ribu ton dan ribu ton. banten juga menjadi produsen daging sapi terbesar keempat dan produsen daging kerbau nomor sepuluh indonesia. tingkat produksi keduanya pada tahun sebanyak ribu ton dan ribu ton. sementara itu sentra produksinya, untuk daging sapi terletak kota tangerang dan kabupaten tangerang, serta kota tangerang selatan. adapun daging kerbau kabupaten serang, kabupaten lebak dan kabupaten pandeglang. tabel produksi daging dan telur provinsi banten (ribu ton), jenis daging sapi daging kerbau daging ayam ras telur ayam ras sumber: statistik daerah provinsi banten selain daging sapi dan kerbau, banten juga menjadi produsen daging ayam ras terbesar keenam dan produsen telur ayam ras terbanyak kesembilan indonesia. jumlah produksi keduanya sebanyak ribu ton dan ribu ton, dengan sentra produksi ada kabupaten dan kota serang serta kabupaten tangerang. tabel produksi daging ternak menurut kabupaten kota dan jenis ternak provinsi banten kg), kabupaten kota sapi perah kota kerbau kambing domba babikeuangan daerah pada tahun anggaran realisasi pendapatan pemerintah provinsi banten mencapai triliun rupiah, sementara belanja daerah pemerintah provinsi banten mencapai triliun rupiah. pendapatan asli daerah pad) masih merupakan sumber penerimaan rutin terbesar pemerintah provinsi banten yaitu sebesar triliun rupiah atau memberi kontribusi sekitar persen dari total penerimaan. untuk belanja daerah, porsi pengeluaran tertinggi digunakan untuk belanja tidak langsung yang mencapai triliun rupiah atau persen dari total belanja daerah, sementara sisanya sebanyak triliun digunakan untuk belanja langsung. tabel rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja pemerintah provinsi banten (juta rupiah), tahu penerima pengeluaran t pembiayaan siapa daerah sumber: banten dalam angka realisasi penerimaan pajak provinsi banten pada tahun mencapai triliun rupiah atau meningkat persen dari tahun sebelumnya, dan ditargetkan mengalami peningkatan menjadi triliun rupiah pada tahun penerimaan pajak tersebut terdiri dari pajak penghasilan sebesar triliun rupiah ppn dan sebesar triliun rupiah serta pajak lainnya sebesar miliar rupiah sementara itu, penerimaan pajak bumi dan bangunan provinsi banten pada tahun mencapai miliar rupiah. tabel rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja pemerintah kabupaten kota (juta rupiah), realisasi realisasi kabupaten kota penerimaan pengeluaran # penerimaan pengeluaran t# kab pandeglang kab lebak kab tangerang kab serang ,62y6 kota tangerang kota cilegon ,88y kota serang kota tang. selatan sumber: banten dalam angka tabel atas menjelaskan bahwa pada semua kabupaten kota banten realisasi penerimaan dan pengeluaran mengalami surplus anggaran. surplus keuangan daerah merupakan kondisi yang kurang baik. hal ini dikarenakan terdapat beberapa rencana untuk membiayai pengeluaran pembangunan tidak terealisasi sehingga terjadi surplus anggaran. pada tahun tersebut surplus yang paling tinggi adalah kota tangerang, yaitu mencapai dan yang paling rendah adalah kota tangerang selatan, yaitu surplus hal terjadi sebaliknya pada yang mana terdapat beberapa daerah yang mengalami defisit anggaran. daerah mengalami defisit antara lain kabupaten serang, kota cilegon, dan kota tangerang selatan, yaitu masing masing o, dan o. sementara daerah lain masih mengalami surplus, namun pada tingkat yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya.pendekatan percepatan pembangunan daerah tertinggal strada ppt banten strada ppt banten merupakan acuan bagi pemerintah daerah wilayah banten ,sakses transportasi, akses informasi, aksespercepatan pembangunan daerah tertinggalsundangan. pola pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan tanggung jawab seluruh elemen yakni pemerint:dan lokus program dan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan kementerian lembaga lainnyapenyelenggaraan percepatan pembangunan daerah tertinggal harusyaitudaerah provinsi banten adapun prioritas percepatan pembangunan per wilayah yakni yang dikemukakan sebagai berikut: (mengacu rpm banten tabel prioritas percepatan pembangunan daerah tertinggal wilayah banten dan nasional rpm (rpm menjadikan daerah tertinggal penanggulangan kemiskinan, menjadi salah satu lumbung pengangguran dan pangan nasional (padi dan peningkatan kesejahteraan jagung), dan sosial, percepatan pembangunan peningkatan daya saing ekonomi berbasis maritim sumber daya manusia, (kelautan) melalui peningkatan daya saing pengembangan industri perekonomian, perikanan (perikanan peningkatan kualitas tangkap dan perikanan pelayanan prasarana dan budidaya) dan sarana wilayah, pengembangan budidaya pengelolaan tata ruang, garam. sumber daya alam, dan lingkungan hidup, pengembangan dan pembangunan serta optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis. sumber: strana ppt dan rpm banten bappeda, bab sasaran, kebijakan, dan strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal provinsi banten penyebab utama ketertinggalan provinsi bantenbanten akan ditunjukkan dalam tabel berikut: tabel penyebab utama ketertinggalan kabupaten kota banten daya prasarana daerah manusia daya daerah prasarana manusia sumber: draft stands ppt tabel atas menunjukkan bahwa antara kabupaten lebak dan kabupaten pandeglang menjadi daerah tertinggal disebabkan oleh (empat) kriteria utama yakni rendahnya kondisi sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, karakteristik daerah, serta aksesibilitas. yang membedakan adalah faktor penyebab ketertinggalan kedua kabupaten tersebut adalah tingkat kelemahan kriteria sarana dan prasarana, yang mana kabupaten pandeglang memiliki sarana dan prasarana yang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten lebak. faktor penyebab ketertinggalan masing masing kriteria kabupaten pandeglangpandeglang, terdapat faktor penyebab dengan indikator dari indikator yang telah ditetapkan oleh kemenkes. angka angka yang ada masing masing sub indikator merupakan kriteria yang telah ditetapkan oleh kemenkes pada (sebagai ukuran penetapan ketertinggalan). penetapan standar ketertinggalan nasional dihitung dengan nilai rata rata indikator dari seluruh kabupaten tertinggal sebanyak kabupaten dan seluruh kabupaten sebanyak kabupaten indonesia. untuk memudahkan dalam menetapkan kebijakan, maka pada bagian ini juga dipaparkan tentang tingkat keparahan ketertinggalan setiap indikator penyebab dengan membandingkan kondisi indikator saat ini kabupaten pandeglang dengan standar nasional. jika rasio perbandingan diperoleh angka antara yo6 maka termasuk kategori sangat ringan , rasio adalah kategori ringan , rasio antara o0 adalah kategori sedang , rasio antara adalah kategori berat , serta rasio antara adalah kategori sangat berat . pilihan yang rasional untuk kebijakan prioritas dalam upaya mengentaskan ketertinggalan adalah memilih indikator kategori berat dan sangat berat. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: tabel indikator masing masing faktor penyebab utama ketertinggalan kabupaten pandeglang standar tingkat penyebab ketertinggalan nasional ketertinggalan kriteria sdm sangat angka harapan hidup ringan kriteria sarana dan prasarana jumlah jalan desa terluas yang sangat berat diperkerasberat jumlah sd smp per penduduk ringan persentase rumah tangga yang ringan menggunakan air bersih kriteria karakteristik daerah persentase jumlah desa rentan terkena sedang gempa bumi persentase jumlah desa yang longsor sedang jumlah desa yang terkena sedang persentase jumlah desa yang terkena sedang bencana lainnya lena sintase jumlah yang memiliki lahan ringan itis kriteria aksesibilitas rata rata jarak ibukota kabupaten (kilometer) dada sedang persentase jumlah desa yang memiliki akses pelayanan kesehatan (kilometer) sedang rata rata sedang sumber: kemenkes data diolah tabel atas menjelaskan bahwa dari masing masing kriteria terdapat beberapa indikator penyebab ketertinggalan. jumlah indikator penyebab ketertinggalan yang telah ditetapkan oleh kemenkes sebanyak indikator penyebab ketertinggalan. dari indikator tersebut, indikator penyebab ketertinggalan kabupaten pandeglang adalah sebanyak dari indikator atau sebanyak y o dari seluruh indikator yang telah ditetapkan. adapun secara keseluruhan penyebab indikator ketertinggalan dapat dikatakan kategori sedang dengan nilai rasio selanjutnya, masing masing indikator tersebut dibuat keterangan kategori kondisi ketertinggalannya dengan rentang sangat ringan hingga sangat berat.jalan desa terluas yang diperkeras yo), jumlah fasilitas (prasarana) kesehatan per penduduk yo), jumlah dokter per penduduk serta jumlah desa yang memiliki pasar tanpa bangunan permanen yp0). sedangkan indikator lain termasuk kategori sedang dan sangat ringan. faktor penyebab ketertinggalan masing masing kriteria kabupaten lebaklebak, terdapat faktor penyebab dengan indikator atau y o dari indikator yang telah ditetapkan oleh kemenkes pada meskipun indikator ketertinggalan kabupaten lebak lebih sedikit dibandingkan dengan kabupaten pandeglang, tetapi indikator penyebab ketertinggalan kategori berat dan sangat lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten pandeglang dan secara keseluruhan skor ketertinggalannya y6. skor tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan skor kabupaten pandeglang. secara rinci, masing penyebab dan indikatornya adalah sebagai berikut: tabel indikator masing masing faktor penyebab utama ketertinggalan kabupaten lebak standar tingkat penyebab ketertinggalan nasional ketertinggalan kriteria sdm sangat rata rata lama sekolah ringan kriteria sarana dan prasaranasangat berat jumlah sd smp per penduduk ringan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih ringan kriteria karakteristik daerah persentase jumlah desa yang rawan longsor sangat berat persentase jumlah desa yang terkena banjir sedang persentase jumlah yang memiliki lahan kritis dai ringan kriteria aksesibilitas rata rata jarak ibukota kabupaten sangat (kilometer) ringan persentase jumlah desa yang memiliki akses pelayanan kesehatan (kilometer) berat rata rata sedang sumber: kemenkes data diolahfasilitas (prasarana) kesehatan per penduduk yo), jumlah dokter per penduduk yo0), persentase jumlah desa yang memiliki akses pelayanan kesehatan (kilometer) persentase jumlah desa yang rawan desa serta jumlah desa yang memiliki pasar tanpa bangunan permanen sedangkan indikator lain termasuk kategori sedang dan sangat ringan.kawasan perkotaan metropolitan wilayah jawa, yakni kawasan jakarta, bogor, depok, tangerang dan bekasi jabodetabek).bantenbanten selatan yaitu, percepatan industrialisasi berbasis industri, dan jasa, serta kawasan ekonomi yang mendukung percepatan pembangunan ekonomi. potensi ini dapat dilihat pada peta potensi berikut: . . pena pee sean pata ani (ai mem mers kon kabupaten lebak kabupaten pandeglang sumber: bappeda banten pembangunan tol serang palembang dilihat dari perspektif perencanaan pembangunan wilayah dan pusat kegiatan nasional gerbang kertosusilo. sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal banten sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal kabupaten lebak adapun sasaran yang ditetapkan sebagai upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal wilayah banten berdasarkan rpm banten dijabarkan pada tabel berikut: tabel sasaran ppt kabupaten lebak tahu tahu tahun target dasa target intermediate dasar target media dasa sasaran outcome outcome aer por pas pan tan tara prp meningkat kesehatan jumlah indeks angka 6s,g9 pokterper dor oos o,o9 pembangun harapan manusia hidup) penduduk daerah angka tertinggal harapan partisipasi lama persentase) sekolah sekolah smp standar yak angka perkapita) 1a, partisipasi s1, sekolah (dalam sma ribuan rupiah) meningkat peningkatan laju pertumbuhan peningkatan persentase ekonomi produktivitas desa daerah ei8 o,s0 tenaga a3,a9a sengan tertinggal kerja ketersedian persentase) pdrb tena jalan kerja) memadai jalan aspal) peningkatan penurunan penurunan persentase persentase persentase rumah penduduk s28 sa, penduduk miskin tangga miskin pengguna garislebak banten dalam angka proyeksi penduduk banten bps banten, kabupaten lebak dalam angka rpm banten bappeda, ran. strana pdt data diolah sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal kabupaten pandeglang adapun sasaran yang ditetapkan sebagai upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal kabupaten pandeglang berdasarkan rpm banten dijabarkan pada tabel berikut: tabel sasaran ppt kabupaten pandeglang tahu tahu tahun target dasa target intermediate dasar target immediate dasa sasaran outcome outcome meningkatnya kesehatan jumlah indeks angka ca12 cas0 cass o5s28 pokterper pembangunan harapan manusia hidup) y0) penduduk daerah angka tertinggal harapan last7 kasus ses partisipasi persentase) sekolah sekolah smp standar hidup layak angka pdrb partisipasi se,6e perkapita) sekolah (dalam sma ribuan) meningkatnya peningkat laju pertumbuhan peningkatan persentase ekonomi produktivitas desa daerah tenaga aa, as,87a a7,a66 dengan tertinggal kerja ketersedian persentase) pdrb tena jalan kerja) memadai (jalan aspal) peningkat penurunan penurunan persentase persentase penduduk rumah se, se, engkau. penduduk miskin tangga miskin pengguna garis agepandeglang banten dalam angka proyeksi penduduk banten bps banten, kabupaten pandeglang dalam angka rpm banten bappeda, ran. strana pdt data diolah. arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal banten arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal wilayah jawa adalah: peningkatan kualitas sumber daya manusia sdm)tabel sasaran utama pdt, arah kebijakan pdt, dan sasaran kebijakan rpm banten sasaran arah kebijakan pdt pulau sasaran strada arah kebijakan ppt umum pdt jawa pdt banten banten peningkatan peningkatan kualitas pelayanan peningkatan pelayanan ipm sumber daya manusia kesehatan yang kesehatan ibu, anak, sdm): sesuai dengan spm remaja, dan lansia peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan dan kefarmasian pelayanan peningkatan kualitas pendidikan yang layanan pendidikan berkualitas menengah dan khusus serta relevansi pendidikan pertumbuhan promosi potensi daerah pertumbuhan peningkatan aksesibilitas ekonomi tertinggal dan ekonomi daerah serta kapasitas pengembangan kemitraan tertinggal yang telekomunikasi, informasi untuk mempercepat optimal dan teknologi informatika. pembangunan dan pembangunan, mendorong partisipasi pemeliharaan dan aktif masyarakat dalam pengembangan jaringan pembangunan, irigasi pembangunan infrastuktur jalan peningkatan kualitas infrastruktur penunjang dan jembatan kebijakan akses konektivitas antara daerah tertinggal infrastruktur bagi daerah tertinggal terhadap yang berkualitas masyarakat perkotaan dan pusat pertumbuhan mendukung pembangunan dan pengembangan pemeliharaan infrastruktur perekonomian masyarakat jalan yang mendukung yang berbasis industri kawasan strategis, potensi dan jasa, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif dan kawasan agrobisnis penduduk pemenuhan kebutuhan peningkatan pembangunan sistem miskin dasar dan kebutuhan aksesibilitas pengelolaan air minum pelayanan dasar publik, pelayanan spam) regional kesehatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan tampungan dan penyediaan air baku penataan kawasan permukiman, infrastruktur permukiman kumuh peningkatan peningkatan akses layanan aksesibilitas pendidikan menengah serta pendidikan relevansi pendidikan penanggulangan peningkatan pencegahan banjir dan longsor banjir dan longsor strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal banten strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal kabupaten pandeglang , dan pembangunan bandar udara banten selatan pandeglapenyebaran dan peningkatan akses informasi kepada masyarakat, dan konservasi sumber daya kawasan bertahan kritisstrategi percepatan pembangunan daerah tertinggal kabupaten lebakdan penyebaran dan peningkatan akses informasi kepada masyarakat,danbab penutup demikian strada ppt provinsi bantenprovinsi banten, kabupaten pandeglang, dan kabupaten lebak, agar koordinasi antara kementerian lembaga, pemerintah provinsi dan kabupatenlampiran iii peraturan gubernur jawa timur nomor tahun tentang pedoman perizinan bidang ketenagalistrikan jawa timur persyaratan rekomendasi teknik izin bidang ketenagalistrikan izin usaha penyediaan tenaga listrik pembangkitharga jualpembeli tenaga listrik izin usaha penyediaan tenaga listrik transmitransmisi tenaga listrik izin usaha penyediaan tenaga listrik distribudistribusi tenaga listrik izin usaha penyediaan tenaga listrik penjualpenyediaan tenaga listrik terintegrasijasa penunjang tenaga listrik identitas pemohon dokumen sistem manajemen mutu kelengkapan kantor wilayah berupa surat keterangan domisili usaha untuk badan usaha dengan jenis usaha pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tegangan rendah dan sertifikat badan usaha. izin pemanfaatan jaringan telematika identitas pemohon dokumen hasil analisis kelaikan pemanfaatan jaringan cakupan jaringan yang akan dimanfaatkjaringan rekomendasi penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum persyaratan administrasi surat permohonan bermaterai cukup, profil pemohon profil perusahaan susunan direksi susunan komisaris komposisi saham akta pendirian dan perubahan terakhir badan usaha, nomor pokok wajib pajak badan usaha, dan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang. persyaratan teknis peta lokasi dan titik koordinat batas wilayah usaha, izin lokasi pemanfaatan ruang): persyaratan lingkungan dokumen lingkungan berupa amdal ukl upl izin operasi profil pemohon profil perusahaan, susunan direksi, susunan komisaris, komposisi saham, lokasi instalasi termasuk tata letak surat keterangan terdaftar persyaratan administratif surat permohonan bermaterai cukup, kartu tanda penduduk pemohon, profil badan usaha, nomor pokok wajib pajak pemohon dan badan usaha, akta pendirian dan perubahan terakhir badan usaha yang dilengkapi pengesahan yang diterbitkan kementerian hukum dan ham,persyaratan lingkungan tata ruang rtrw, amdal ukl upl spl (sesuai ketentuan). izin operasi surat keterangan terdaftar untuk instansi pemerintah persyaratan administratif surat permohonan bermaterai cukup, kartu tanda penduduk pemohon, profil instansi pemerintah, nomor pokok wajib pajak pemohon dan instansi pemerintah, perda pembentukan perangkat daerah,dan (izin operasi khusus baru), dan jadwal pengoperasian (izin operasi). persyaratan lingkungan tata ruang rtrw, dan amdal ukl upl spl (sesuai ketentuan) gubernur jawa timur ttd khofifah indah tarawangsa |
tel bupati kepulauan selayar peraturan daerahkabupaten kepulauan selayar nomor7tahun2013 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten kepulauan selayarnomor tahun tentang penyertaan modal pemerintahubah dan ditinjau kembali: bahwaberdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksuddalam huruf,perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten kepulauan selayar201lkepulauanselayar nomor 15tahun tentang2009tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada pt. bank sul sel),sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten kepulauan selayar nomor nomor tahun 201,tahun sebesar rp. (dua puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah), penambahan penyertaan modal sebesar rp. (duatahun 2013sebesar rp. (dua puluh empat milyar tiga232013nomor35 |
se, ana "ad timur, menimbang bahwasalah satu, bahwatiap pemangku kepentingan, bahwa untuk, perlu diatur suatu peraturan daerahdaerah yang bersih, indah, manfaat, aman dan nyamserta si.melaksanakan standar pelayanan minimal, melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan ketentuan peraturan perundang undangan. i.erlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat daerah, dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat daerahkepala skpduaerah disajikan dalam bentuk peta dengan skala1: atauketentuan mengenaiaerah disusun oleh bupati. pelaksanaan teknis penyusunan apple daerahdpenyusunan revisi rtrw daerahdaerah diatur dalamapabila apple daerahdaerah ditetapkan oleh bupati. bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tingkat daerahterhadap usaha dan atau kegiatan dilakukan oleh pemrakarsa. ketentuan mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tingkat daerah sesuai dengairadang lamun, terumbu karang, pengendalian kerusakan tanah, ketentuanuntuk mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam bupati bertanggungjawab terhadap penyusunan atau evaluasi kebijakan rencana program krp) yang menjadi obyek lhs. lhs dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan atau evaluasi krp yang meliputi: rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang kecamatan dtk), rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, danrangka penyusunan rtrw dan rencana tata ruang kawasan strategis dilaksanarangka penyusunan ipjp daerah dan rpm daerah dilaksanakan oleh skpd yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah pelaksanaan lhs dalam rangkadilaksanadanau kompleks maliki dan das karena, penetapan baku mutu air danau kompleks maliki dan das arena, cc. penerbitsebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupatsesuai ketentuanan diatur dalam peraturan bupatitelah ditetapkan dalamdilakukan oleh bupatirendah (tiga) bulan kepada bupatiatur dalam peraturan daerah. pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah daerah luwu timur sebagaimana dimaksud dalam huruf diakukan oleh skpd. pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling rendahsebagaimana dimaksud padasejak terjadinya pencemaran air diketahui, kepala skpd melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban biaya setiap orang. penanggulangan pencemaran air diatur dalam ketentuanmelakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas air dan biaya yang dibebankan pada setiap orang. ketentuan mengenai pemulihan kualitas air diatur sesuaimenuhan baku mutu udara ambien, pemenuhan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan, cc. pemenuhpemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor, dan pemantauan kualitas udara ambien. pemenuhan baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud dalam huruf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemenuhan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud dalam huruf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. baku mutu gangguan emisi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: baku mutu kebisingan, baku mutu getaran, baku mutu kemauan,b.memenuhi baku mutu emisi dan atau gangguan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuingkat (satu) kali dalam (enam) bulan kepada skpd dan instansi teknis terkait lainnya. pemenuhumber bergerakingkat (enam) bulan sekali. pencegahan pencemaran udara diatur sesuai dengandalam dilakukan dengan cara: mengurangi dan atau menghentikan emisi dan kebisingan (eop untuk penanggulangan pencemaran, dan cara lain yang dapat mengurangskpdalam peraturan bupati. paragraf pemulihan kualitas udara pemulihan mutuataudiketahuinya terjadinya pencemaran udara, kepala skpd melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas udara dan biaya yang dibebankan pada setiap orang. tata cara pemulihan kualitas udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat pengendalian pencemaran air laut paragraf umum pengendalian pencemaran airair laut pencegahan pencemaran air laut sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui upaya: penetapan peruntukan pesisir dan laut, pemenuhan baku mutu air laut, cc. penetapan lokasi untukpesisir dan laut sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh bupati sesuai kewenangannya. penetapan peruntukan pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan zonasi atau rtrw. penetapan lokasi untuk pengelolaan kawasan konservasi laut sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya. penetapan lokasi untuk pengelola pembuangan air limbah laut sebagaimana dimaksud dalam tidak boleh dilakukan pada: kawasan konservasi, ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, ekosistem terumbu karang, dan atau kawasan khusus sesuai dengan zonasi baik dalam rtrw daerah, rdr kecamatan, maupun zonasi sektoral. pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh bupatipemenuhan status mutu air laut. pemantauan kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling singkat (enam) bulan sekali. pemenuhsebagaimana dimaksud pada dilakukan pencegahan pencemaran air laut. pemantauan kualitas air laut dan tata cara pencegahan pencemaran diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan. paragraf penanggulangan pencemaran airdalamskpdtata cara penanggulangan pencemaran air laulaut, remediasi, rehabilitasi, restorasi, penanganan biota laut dampak darilaut, kepala skpd melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas laut atas beban biaya setiap orang. pemulihan kualitas laut dilakukan sesuai dengan ketentudan pemberian izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, dan pemantauan kualitas tanah akibat produksi biomassa,dan pemenuhan baku mutu kerusakan tanah untuk produksi biomassa penetapan dan pemberitiap orang dan atau usaha yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib: memiliki izzin,akibat produksi biomassa sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh kepala skpd. pemantauan kualitas tanah akibat produksi biomassa dilaksanakan paling singkaskpdakibat produksi biomassa sebagaimana dimaksud pada menunjukkan kondisi baik, kepala skpd melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah. pencegahan pencemaran tanah dilakukan sesuai dengan ketentu tanah,danyang dibebankan pada setiap orang penanggulangan pencemaran tanah dilakukan sesuai dengan ketentumulihan kualitas tanah dan biaya yang dibebankan pada setiap orang. penanggulangan pencemaran tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang undanganmenuhan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, pemenuhan izin lingkungan dan izin plh, dan pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. pemenuhketentuan peraturan perundang undangan. penetapan izin lingkungan dan izin plhketentuan mengenai persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam peraturan bupatidata dan interpretasi citra satelit, pelaporan, pembuatan desain pemantauan, cc. pemilihan karakteristik ekosistem, pengamatan lapangan,dan pengolahaningkat (satu) kali dalam (satu) tahun. pencegahmelintasi kerusakan akibat kegiatan,cc. pengisolasian sumber perusak ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, penanganan dampak yang ditimbulkan, dan atau fsebagaimana dimaksud pada dalam jangka waktu paling lama (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya kerusakan, maka kepala badanenanggulangsumber pencemardan biaya yang dibebankan pada setiap orang. pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dilakukan dengan sesuai ketentukriteria baku kerusakan tanah akibat sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan: pertanian, perkebunan,dan hutan tanaman,dalam hal kriteria baku kerusakan tanahakibat produksi biomassanalisis, inventarisasi dan atau identifikasi terhadap sifat dasar tanah,: atau status rusak: memenuhingkat (enam) bulan sekali kepada kepala skpdingkat (tiga) bulan kepada kepala skpd. pencegahan kerusakan tanah dilakukan dengan sesuaipenanggulangan kerusakan tanah dilakukan sesuai dengan ketentusumber pencemar danpembersihan unsur pencemar, b.pemulihan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan padang lamun, terumbu karang, danau dan daerah aliran sungai das), pemeliharaan ekosistem hutan dalam dcc.a.pengendalian emisi gas rumah kaca melalui izin pembuangan air limbah sumber air: dan b.tata cara pemeliharaan kualitas air dilaku dan apple daerah dan perlindungan terhadap deposisi asam. pemeliharaan kualitas udara dilakudaerah, zonasi, rdr kecamatan, apple daerah, dan pemanfaatan perairan laut yang didasarkan pada apple daerahpemeliharaan kualitas air lautdilakusebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian keenam pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, danau dan das paragraf umum pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, danau, dan dasterumbu karang, danau dan das, pencanangan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, danau dan das, dan atau. paragraf konservasi ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, danau dan das konservasi ekosistem mangrove, padang lamun terumbu karang, danau dan dasterumbu karang, danau dan das: pengawetan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, danau dan das, pemanfaatan secara lestari ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, danau dan das. konservasi ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, danau dan das sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: penetapan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun terumbu karang, danau dan das, pengaturan fungsi dalam rencana tata ruang wilayah daerah,terumbu karang, danau dan dasterumbu karang, danau dan dasterumbu karang, danau dan das pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang, danau dan dasterumbu karang, danau dan das sebagaimana dimaksud dalam diatur dalamerumbu karang, padang lamun, tanah, danau dan das yang bebas dari kerusakan. untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, kepala skpdkepala skpd, b.kepala skpdkepala skpdrencana usaha dan atau kegiatan yang wajib ukl upl, dan cc. rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib sskpdpada saat pemeriksaan ukl upl. pengajuan usul dan atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib spl sebagaimana dimaksud pada huruf dapat disampaikan kepada skpd pada saat pemeriksaan ssebagaimana dimaksud pada. skerah das, melindungis, menaati baku mutu air limbah, baku mutu emisi,erumbu karang, mangrove, padang lamun, tanah, danau dan das,danyimpanan sementara limbah tanpa izin, melakukan pengumpulan limbah skala daerah kecuali minyak pelumas oli bekas tanpa izin, melakukan perusakan mangrove, terumbu karang, dan atau padang lamun, melakukan pencemaran dan atau perusakan tanah, il. 'dumping limbah dan atau bahan media lingkungan hidup tanpa izin, dan atau membuat bangunan tanpa dilengkapi dengan sumur resapdalam perumusan kebijakan dan strategi plh, cc.yimpanan limbah dilokasi suatu usaha dan atau kegiatan, izin pengumpulan limbah skala daerahpadang lamun danau dan das, status kerusakan tanah, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, danau dan das, .laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara, tanah, dan air laut,danau, das, dan hutan, dan laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup, untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam skpd berkoordinasi dengan instansiwajib melakukan: pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling singkat (. sk, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik. sistem informasi lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab perizinan bagian kesatu izin lingkungan hidupsetiap rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib amdal atau ukl upl tetapi wajib spl, maka wajib memiliki rekomendasi dan atau bukti penerimaan spl dari skpd. bupati mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin lingkungan dan izin plh kepada skpd terkait. pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan dan izin plhbupati melalui skpdskpdskpdupatia.bupatiskpdskpdbupatitata laksana dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua izin plhnyimpanan sementara limbah industri atau usaha suatu kegiatan, dan izin pengumpulan limbah skala daerah, kecuali minyak pelumas oli bekas: dan. pemohon mengajukan permohonan izin pembuangan air limbah sumber air kepada bupati, dan hasil kajian teknis pembuangan air limbah dan atau daya dukung dan daya tampung lingkunganbupati melalui skpdskpdskpdmengenai syarat dan tata laksana perizinan pembuangan air limbah sumber airdilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf izin tempatmendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin tempattempat penyimpanan sementara limbah kepada kepala skpd terkait.tempat penyimpanan sementara limbah sebagaimana dimaksud pada kepala skpd terkaittempattempat penyimpanan sementara limbah berlaku untuk jangka waktu (dutempat penyimpanan sementara limbah b3: habis masa berlakunya izin tempat penyimpanan sementara limbah dan tidak diperpanjang, atau dicabut oleh kepala skpd terkait. syarat dan tata cara tempat penyimpanan sementara limbah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan paragraf izin pengumpulan limbah badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah pada skala daerah kecuali minyak pelumas oli bekas, wajib memiliki izin pengumpulan limbah dari bupati. bupatiumpulan limbah kepada kepala skpd terkait. permohonan iziterkait melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ketentuan mengenai persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati.137umpulan limbah b3. izin pengumpulmeliputi: habis masa berlakunya izin pengumpulan limbah dan tidak diperpanjang, atau dicabut oleh kepala skpd terkait. syarat dan tata cara pengumpulan limbah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganzin lingkungan yang diterbitkan,yimpanan sementara limbah industri atau usaha suatu kegiatan, e.izin pengumpulan limbah skala daerahj . menghentikan pelanggaran tertentu. pengawaskelancaran pelaksanaan tugas pengawas pengawas lingkungan hidup. dalam melakukan pengawasan, pengawasngawas lingkungan hidup menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan kepada kepala skpd. ketentuan mengenai tatalaksana pengawasan sebagaimana dimaksud pada diatur dalamatau dapat dikenakan sanksi administratif oleh bupatikepala skpd terkait dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada didasarkan atas rekomendasi kepala skpd. rekomendasi kepala skpdpengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulismerekomendasikan kepada kepala skpd terkaitskkabupaten luwu timurpenyidikan selain penyidik kepolisian republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil tertentu lingkungan skpdalam perdahuruf huruf huruf huruf, huruf dan atau huruf dapat, khususnya dan ditetapkan paling lama (limluwu timurpertanian, aktifitas rumah tangga dan lalu lintas kendaraan bermotor. peningkatan populasiluwu timurluwu timur, perfluorokarbon cs), dan sulfur heksafluorida sf6pengendalian pencemaran airbakaran kurang atau tidak sempurna pada kendaraan bermotor dapat mengakibatkan melampauinya baku mutu kebisingan dan ataulautsumber daya air. cukup jelas. huruf mitigasi gas rumah kaca grk) adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat emisi gas rumah kacaahuruf teknik konservasi tanah secara mekanis atau disebut juga sipil teknis adalah upaya menciptakan fisik lahan atau merekayasa bidang olah lahan pertanian hingga sesuai dengan prinsip konservasi tanah sekaligus konservasi air. huruf teknik konservasi tanah secara biologis adalah upaya untuk meningkatkan kualitas tanah baik dengan vegetasi maupun mikroba. misalnya bakteri nitrifikasi yaitu kelompok bakteri yang mampu menyusun senyawa nitrat dari senyawa amonia yang pada umumnya berlangsung secara aerob dalam tanah. huruf teknik konservasi tanah secara kimiawi adalah setiap penggunaan bahan bahan kimia baik organik maupun anorganik,yang bertujuan untuk memperbaiki sifat tanah dan menekan laju ero, tanah, dan atau air laut. dugaan perusakan lingkungan hidup dapat berupa perusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, dan atau padang lamun, danau, daskpd terkait adalah satuan kerja perangkat daerahpala skpd terkait adalah pimpinan skpd yang membidangi perizindirikan perusahaan daerah pengelolaan air limbah daerah khusus ibukota jakarta, bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan daerah pengelolaan air limbahgelolaan samp. direksi adalah direksi perusahaan daerah pengelolaan air limbah daerah khusus ibukota jakarta... pegawai adalah pegawai perusahaan daerah pengelolaan air limbah daerah khusus ibukota jakarta. satuan pengawas internal adalah satuan pengawas internal perusahaan daerah. wilayah kerja adalah wilayah kegiatan perusahaan daerah khusus ibukota jakarta. anggaran daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja perusahaan daerah khusus ibukota jakarta. anggaran perusahaan adalah anggaran pendapatan dan belanja perusahaan daerah.peraturan perundang undangan.pengelolaan adalah kegiatan yang sifatnya meliputi aspek administratif dan teknis. sistem perpipaan sistem terpusat adalah sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada disistem setempat adalah suatu sistem pengolahan air limbah yang berada didalam persil atau batas tanah dimiliki. air daur ulang adalah air hasil pengolahan air limbah yang memenuhi baku mutu tertentu untuk dapat digunakan kembali. ketentuanmberikan jasa pelayanan dengan pengelolaan air limbah termasuk penyaluran, pengumpulan, pemeliharaan, dan pengolahannya. jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan sistem perpipaan sistem terpusat, sistem komunal, sistem setempat, sistem penyediaan air limbah tangki septik dan kegiatan pendukung lainnya seperti sistem air daur ulang, layanan pemeliharaan jaringan pipa air limbah gedung sistem lambing serta pengolahannya. untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah menetapkan kebijakan sebagai berikut penempatan instalasi pengolahan air limbah ipar) dan instalasi air daur ulang, merupakan bagian dari fasilitas umum dan fasilitas sosial perkotaan, dan perencanaan pengelolaan air limbah domestik merupakan persyaratan dalam proses penerbitan surat izin penunjukan penggunaan tanah siput). untuk menyelenggarakan hal sebagaimana dimaksud pada dan perusahaan daerah melaksanakan kegiatan sebagai berikut: menyusun rencana dan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang dalam rangka pengembangan pengelolaan air limbah, menyusun dan melaksanakan program survei, pendataan, analisis, mempersiapkan ketentuan pedoman tehnis pelayanan sistem jaringan, perpipaan dan pengolahan limbah, cc. membangun sarana dan prasarana air limbah sesuai dengan rencana dan biaya yang telah ditetapkan, mengoperasikan dan memelihara jaringan pipa dan instalasi pengolahan yang telah dibangun sehingga menghasilkan buangan yang memenuhi baku mutu, melayani permohonan pemasangan sambungan pipa limbah dalam wilayah pelayanannya, melayani penyediaan air limbah tangki septik dalam wilayah pelayanannya secara terjadwal maupun berdasar permintaan, memberikan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola air limbah, memberikan sertifikasi dalam hal pengelolaan air limbah, memberikan layanan pengelolaan air limbah komunal kawasan, membangun sarana prasarana, pengolahan dan distribusi air daur ulang,,limbah dan pengolahannya,peraturan perundang undangan, menyelenggarakan hubungan kerja dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan, dan oo. menyelenggarakan kegiatan usaha berupa pemanfaatan aset stilisasi aset yang ada untuk menunjang pendapatan usaha. ketentuan(dua ratus miliar rupiah) ditingkatkan menjadi rp. (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar rupiah). jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada yang telah disetor sebesar (seratus empat puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus satu ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah). modal dasar perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutdan atau antar anggota direksi dengan karyawan dan atau samping termasuk hubungan suami, istri, menantu dan ipar. jika anggota direksi sesudah pengangkatan masuk hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada.juli plt.julierahkhusus ibukota jakarta, jaya raya az. tell no, sbl rahayu p95712281985032003 'ariaumum upaya meningkatkan peranan perusahaan daerah pengelolaan air limbah dki jakarta pal jaya) sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian daerah serta sumber pendapatan asli daerah pad) sejalan dengan perkembangan tuntutan pembangunan. guna mendukung hal tersebut, diperlukan tambahan modal. sesuai dengan rencana jangka panjang dan sesuai master plan pengelolaan air limbah, diberikan usulan untukbiaya operasional masa transisi peralihan tugas pokok dan fungsi dinas kebersihan kepada pal jaya, diperlukan tambahan modal bagi kepentingan pengembangan bisnis pal jaya. modal dasar yang ditetapkan dalamki jakarta sebesar rp. (dua ratus milyar rupiah), sudah terpenuhi sampai dengan akhir tahun sebesar rp. (seratus empat puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus satu ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah). bahwa untuk mengerjakan rencanapenambahan jenis pelayanan diperlukan modal sebesar rp. (dua triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar rupiah), penambahan modal ini merupakan salah satu hal yang diperlukan pal jaya untuk melaksanakan rencana jangka panjang pal jaya dan mendukung program pemerintah provinsi dki jakarta untuk melayani lebih banyak lagi masyarakat dki jakarta dalam sistem pengolahan air limbah. selain itu, terdapat penambahan jenis layanan yang dilakukan oleh pal jaya sehingga masa yang akan datang pal jaya mempunyai jenis layanan yang lebih banyak dan beragam. berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka penambahan jenis layanan dan penyesuaian besaran modal sesuai dengan rencana jangka panjang pal jaya diperlukan penyesuaian substansi materi berkaitan dengan penambahan jenis layanan dan perubahan modal. oleh karenanya diperlukanwalikota tangerang provinsi banten peraturan daerah kota tangerdan retribusi daerah perlu dicabutcabutan peraturan daerahmakamanpublik dalam bidang pemakaman, maka perlu disiapkan dan ditetapkan tempat pemakaman dengan memperhatikan asas efisiensi, adil dan akuntabel: bahwa untuk menata dan menertibkan pemakaman serta pengendalian penataan ruang terbuka hijau, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggarpemakaman berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangzah. petak makam adalah percetakan tanah makam lahan tempat pemakaman untuk memakamkan jenazah sesuai dengan tata letak dan ukurannypemakaman tumpangan adalah cara memakamkan jenazah dalam suatu petak tanah makam yang sebelumnya telah berisi jenazah. nisan adalah batu nisan yang memuat keterangan tentang tanggal lahir, nama dan tanggal meninggal. pusara atau penggilingan adalahjenazah adalah jasad orang yang secara nyata dan medis telah meninggal dunia. jenazzah adalah jenazah yang telah dikubur dalam jangka waktu tertentu dalam kondisi jenazah tidak utuh lagi (berwujud kerangka m). izin penggunaan tanah makam adalah izin yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. izin penggunaan tanah makam tumpangan adalah izin yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. izin pengadaan dan pengelolaan makam adalah izin yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. izin perluasan makam adalah izin yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. izin pembuatan pusara atau penggilingan adalah izin yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk untukizin usaha pemakaman adalah izin yang diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai legalitas sahnya usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan dalam melaksanakan usaha jasa pelayanan bidangagi orang pribadi atau badan yang berkaitan dengan ketentuan penyelenggaraan pemakamnjai yang diberi wewenang khusus oleh ketentuanapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan data atau bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana khususnya pelanggaran dibidang penyelenggaraan pemakamanliputi: penyelenggaraan, klasifikasi, cc. pengelolaan, standarisasi, pemakaman, pemindahan dan pengalihan jenazah, kerjasama, pelaporan dengan pemeriksaan jenazah, perizinan, hak kewajiban dan larangan, pemeliharaan dan perawatan, penganggaran, pembinaan dan pengawasan, sanksi, penyidikan, dan oo. ketentuan pidana. bab iii tujuan penyelenggaraan pemakaman bertujuan: untuk memberikan kepastian hukum, untuk melaksanakan keyakinan agamanya, cc. untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, menjaga kerapian dan keindahan, pelestarian tata budaya, dan mengoptimalkan kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat. bab penyelenggaraan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan penyelenggaraan pemakaman. pelayanan sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyediaan tanah makam, penggalian dan pengurusan tanah makam, cc. pengangkutan pembongkaran makam pusara, dan penyediaan makam cadangan. perorangan atau badan dapat menyelenggarakan pelayanan pemakaman.ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab klasifikasi bagian kesatu klasifikasi tempat pemakaman dapat diklasifikasi sesuai dengan peruntukannya. klasifikasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: tpu, tebu, dan tpk. bagian kedua tempat pemakaman umum tpu sebagaimana dimaksud dalam huruf dikelola oleh pemerintah daerah. tpu yang berada diwilayah desa, pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah desa setelah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari bupati. dalam pengelolaan tpu sebagaimana dimaksud pada wajib memperhatikan adat istiadat setempattempat pemakaman bukan umum tebu sebagaimana dimaksud dalam huruf dikelola oleh orang pribadi atau badan yang bersifat sosial dan atau yang bersifat keagamaan. setiap orang badan yang melakukan usaha pemakaman wajib mendapat izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan perolehan izin usahangambil alihan tebu sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. pengelola tebu mempunyai kewajiban sebagai berikut: membuat tata tertib pengelolaan, penggunaan tanah makam secara efisien dan tidak berlebihan, menjaga dan memelihara fasilitas umum lingkungan tebu, menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban sekitar tebu, memberikan data makam setiap akhir tahun, dan mentaati segala ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga tempat pemakaman khusus tpk sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah dan atau kebudayaan serta mengandung nilai kepahlawanan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pengelolaan untuk ketertiban dan pemerataan penggunaan tempat pemakaman, bupati berkewajiban mengatur pengelolaan dan penggunaan tanah makam. dalam rangka mengatur pengelolaan dan penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada bupati berwenang: menunjuk, menyediakan dan, dan menetapkan pengelola makam. ketentuan lebih lanjut mengenairta penetapan pengelola makam sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab vii standarisasi bagian kesatu standarisasi setiap tempat pemakaman wajib memenuhi standarisasi tempat pemakaman. standarisasi sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi kriteria sebagai berikut: penentuan lahan dengan batas yang jelas, terdapat tata letak makam dan tata jalan dalam tempat pemakaman, terdapat pengelola dan pengurus makam, tersedia sarana dan prasarana makam yang cukup, terdapat pencatatan orang yang dimakamkan, dan terdapat papan nama tempat pemakaman. bagian kedua petak makam petak makam yang disediakan untuk jenazah harus memenuhi ukuran yang telah ditetapkan. tempat pemakaman taman makam pahlawan ukuran ditetapkan sesuai dengan ketentuan dari instansi terkait, dan untuk taman makam keluarga ditetapkan oleh pengelola makam yang bersangkutan. ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran petak makam sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. setiap petak tanah makam diketentuan lebih lanjut mengenai tata makam sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati.an bagi jenazah atau kerangka jenazzini. izin pemesanan petak tanah makam yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dipindahtangankan. apabila bukan anggota keluarga, pemakaman tumpangan sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan iztelah dimakamkan lebih dari (tiga) tahun. bagian ketiga bangunan makam bangunan makam wajib memiliki bentuk dan ukuran yang sama. bangunan makam dipasangi plakat papan nama yang bertuliskan nama, tempat dan tanggal lahir dan tanggal kematian. ketentuan lebih lanjut mengenai bangunan makam sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab viii pemakaman, pemindahan dan penggalian jenazah bagian kesatu pemakaman jenazah jenazah dari tempat rumah duka yang akan dimakamkan tempat pemakaman, wajib ditempatkan dalam kendaraan jenazah atau usungan jenazah kecuali jenazah yang masih balita. pemerintah daerah berkewajiban mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang tidak dikenal atau jenazah yang tidak diakui anggota keluarga atau ahli warisnya. pemakaman jenazah wajibdikecualikan sebagaimana dimaksud pada adalah: menunggu kedatangan keluarga dekat, proses forensik dari instansi yang berwenang, korban bencana alam: atau prosesi keagamaan. bagian kedua pemindahwajib mendapat persetujuan dari pemerintah setempat. apabila terdapat suatu tpu, tebu, atau tpk. pemindahan tpu, tebu, atau tpk tempat lain sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian ketiga penggalian jenazahatau pejabat yang ditunjuk dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutjenazah dimakamkan, dilarang dihadiri oleh orang lain kecuali petugas yang bersangkutan dan pihak tertentu yang mendapatkan izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. bab kerjasama pengadaan dan atau pengelolaan tempat pemakaman dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada harus memperhatikan hal hal sebagai berikut: keseimbangan antara modal yang diinvestasikan dengan kontribusi yang diberikan oleh pihak ketiga, kejelasan tanggung jawab, hak dan kewajiban para pihak, analisis kemampuan tenaga dan keahlian dari pihak ketiga, kejelasan status dan batas tanah pemakaman, dan bank garansi atau bentuk penjaminan lainnya untuk menjamin kepastian tanggung jawab pihak ketiga apabila terjadi ingkar janji atau wanprestasi. pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada terhadap tempat pemakaman yang dikuasai dan atau dikelola oleh pemerintah daerah dilakukan oleh bupati setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan dprd. pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada terhadap tempat pemakaman yang dikelola oleh orang pribadi atau badan dilakukan oleh pengelola makam setelah mendapatkan persetujuan dari pengurus makam. bab pelaporan dan pemeriksaan jenazah jenazah yang tidak dikenal dilaporkan kepada pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi masalah sosial dan selanjutnya pengurusan pemakaman dilaksanakan oleh dinas yang membidangi pemakaman atas beban biaya pemerintah daerah. jenazah yang tidak dikenal sebagaimana dimaksud pada sebelum dimakamkan terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. setiap orang yang meninggal dunia wajib dilaporkan oleh pihak keluarga ahli waris kepada pemerintah desa lurah setempat. jenazah yang akan dibawa keluar daerah, wajib dilaporkan kepada pemerintah setempat. bab perizinan setiap orangcc., dan izin pemindahan kerangka jenazah. selainalam peraturan bupati. bab xii hak, kewajiban dan larangan setiap penduduk yang meninggal dunia berhak untuk menggunakan tanah pemakaman dan dimakamkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap ahli waris jenazah berhak menggunakan tanah untuk memakamkan jenazah dimaksud pada tempat pemakaman. penggunaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ukuran dan luas yang telah ditetapkan. setiap ahli waris atau penanggungjawab jenazah berkewajiban mengurus administrasi pemakaman jenazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. administrasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada meliputi: melaporkan pemakaman kepada dinas yang membidangi pemakaman, dan mengurus perizinan yang berkaitan dengan pemakaman jenazah dan atau tempat pemakaman jenazah. setiap orang atau badan dilarang: memakamkan jenazah selain pada tempat pemakaman, mendirikan bangunan makam atas petak tanah makam, cc. mendirikan, memasang, menempatkan danhias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh dinas yang membidangi pemakaman, dan atau membangun makam yang bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam dan bab xiii pemeliharaan dan perawatanupati atau pejabat yang ditunjuk.dibawah pengawasan dinas yang membidangi pemakamanxiv penganggaran penyelenggaraan pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sinjai. penyelenggaraan pemakaman yang dikelola oleh pemerintah desa dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja desa apb desaatas penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pemakaman. dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada bupati atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban memberikan bimbingan dan petunjuk teknis untuk ketertiban pengelolaan tempat pemakaman. bab xvi sanksi setiap pemegang izin atau ahli waris yang melanggar larangan baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam dapat berakibat dicabutnya izin yang dimiliki dengan segala akibat hukumnya. izin yang sudah dicabut sebagaimana dimaksud pada maka tempat pemakaman atau petak makam tersebut dapat digunakan pemakaman jenazah yang lain dengan ketentuan tidak menghilangkan atau menyingkirkan kerangka jenazah yang terdahulu. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam huruf yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini dan atau yang diatur dalam izin, maka izin usahanya dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya. pelanggaran model bangunan tpu yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan, maka akan dilakukan pembongkaran bangunan makam, dan menyesuaikan dengandapat dilakukan oleh ppn lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai ketentuan dalamdalam ppn berwenang:di: a.pemeriksaan tersangka, b.pemeriksaan barang atau bangunan lainnya, c.penyitaan benda atau barang, d.pemeriksaan surat, e.pemeriksaan saksi, dan p.sesuai dengan aslinya setan ham (el (sj kel te) sinjai aria luke bahyelenggaraan pemakaman penjelasan umum bahwa dalam rangka memberikan pedoman secara hukum yang harus dijadikan dasar dalam hal pengelolaan tempat pemakaman dan tata ara pemakaman jenazah oleh pemerintah daerah beserta jajaran perangkat daerah dan masyarakat, maka diperlukan alas hukum dalam bentuk peraturan daerahpemakamaeakam yang sudah tidak diurus atau tidak diketahui lagi ahli warisnya dan makam orang tidak dikenal untuk penumpangan pemakaman izin pernyataan keberadaan tertulisnya dari pengelola makam. cukup jelas. syarat standarisasi yang ditetapkan dalam ini merupakan syarat ideal dan maksimal yang dapat dipenuhi, namun karena kondisi tertentu pada lokasi lahan makam tidak memungkinkan secara maksimal dapat dipenuhi, maka syarat standarisasi tersebut dapat dikurangi dengan persetujularangan dimaksud dalam ini pada hakekatnya untuk menjaga guncangan jiwa ahli waris, karena dalam jangka waktu (enam) bulan jenazah secara biologis sedang dalam proses pembusdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ketapang, menimba:etapkan bahwa daerah mempunyai kewenangan yang luas sehingga kewenangan tersebut perlu dilakukan secara aktif termasuk pengelolaan sumber dayaerkebunan sebagai dasar pengaturan dalam bidang perkebunan secara nasional dan dengan ditetapkannya, suatu aturan atau pedoman bagi daerah sebagai acuan dibidang perizinan dan pembinaan usaha perkebunan, bahwa dengan perkembangan usaha bidang perkebunan dan guna penyesuaian terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku, maka, tentang perizinan dan pembinaan usaha perkebunan serta pola kemitroptimalisasi peruntukan areal hutan produksi yang dapat konversidisekitarnyaperaturan menteri kehutanan nomor menhub tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri kehutanan nomor menhub l i1 tentang tata cara pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi,keputusan menteri pertanian nomor pts ot. tentang pedoman kemitraan usaha pertanian:rizinan dan pembinaan usaha perkebunan serta pola kemitraim negara kesatuan republik indonesia. dinas adalah dinas yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perkebunan. kepala dinas adalah kepala dinas yang melaksanakan tugas pemerintahan dikebunan besar adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum. usaha perkebunan besar adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum, terdiri dari perkebunan besar negara pbn) dan perkebunan besar swasta pbs) nasional asing. tanah adalah permukiman bumidiatas dan tubuh bumi dan sumber daya alam yang ada wilayah masyarakatbadan usaha yang berbadan hukumertadanrelatinganalisa dan inspeksi teknis terhadap kegiatan usaha perkebunanupaya pengelolaan lingkunganoleh pemrakarsa. bab asas, tujuan, dan ruang lingkup serta fungsi perkebunan perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asasj . kelestarian fungsi lingkungan hidup. peraturan daerah ini bertujuan sebagai dasar hukum dan payungdaerah ini meliputi: asas, tujuan, dan ruang lingkup serta fungsikoperasi perkebunan, tenaga kerja, kebun mandiri, pengelolaan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial perusahaan perkebunan, pembinaan dan pengawasan, dan il. sanksi administrasi. perkebunan mempunyai fungsi a.,memiliki iup usaha budidaya tanaman kelapa sawit dengan luas (sesebesar (tiga puluh limamasyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada masyarakat asalatau menetap sekitar lokasi iup b atau iup minimal (dua) tahun berturut turut dan atau tidak menetap berturut turut minimal (lima) tahundiberikan oleh bupati pada lintas wilayah kabupaten, diberikan oleh gubernurdaerahkabupatenmasyarakat sekitar a.profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar kementkabupaten dari bupati untuk iup p yang terbitkan oleh bupati, rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten dari bupatiengang.h.d.rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten dari bupati untuk iup yang diterbitkan oleh gubernurh.makadan kantor bupati sesuai kewenangan rencana kerja tentang perubahan kapasitas, izin lingkungan dari bupati sesuai kewenangan dan,ndapatetapang, surat dukungan diversifikasi usaha dari instansi terkait: izin lingkungan dari bupati sesuai kewenangan, dan sgbagaimana tercantum dalam lampiran xiv, xv, xvi, dan xvii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. bab vii kewajiban perusahaan perkebunan setiap perusahaan yang memiliki areal dan beroperasi wilayah daerah wajib membuka kantor cabang ibu kota kabupaten.menteri pertanian melalui direktur jenderal dan bupati apabila izin diterbitkan oleh gubernuterhadap kebun kas desa seluas (enam) hektar, yang berbentuk hibah dari perusahaan kepada desa diambil dari kebun inti perusahaan dan sertifikat kebun kas desa diatas namakan nama desa tersebut, serta hasilnya masuk kas desa. bab viii koperasi perkebunan koperasi perkebunan diatur tersendiri melalui peraturan daerah kabupaten ketapang. bab tenaga kerja perusahaan perkebunan yang melakukan kegitan pembangunan kebun daerah wajib memanfaatkan tenaga kerja yang berasal dari daerah khususnya tenaga kerja yang ada disekitar lokasi perusahaan perkebunan. tenaga kerja sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensi yang butuhkan oleh perusahaan perkebunan. bab kebun mandiri pemerintah daerah melalui dinas atau instansi terkait serta perusahaan perkebunan mitra berkewajiban melakukan pembinaan baik dari segi administrasi maupun teknis kepada pengelola sebagai pelaku kebun mandiri dan perorangan dan kelompok tani kebun mandiri. lahan yang akan diusahakan untuk kebun mandiri adalah merupakan areal penggunaan lain apl): ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pembentukan kebun mandiri diatur dengan peraturan bupati. anggota masyarakat disekitar perusahaan perkebunan beraktivitas dapat mengusahakan perkebunan secara mandiri, petani kebun mandiri adalah perseorangan atau bergabung dalam kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kebun, perusahaan kebun harus membantu terlaksananya kebun mandiri yang usahakan oleh masyarakat sekitar kebun: sebelum melaksanakan pembangunan kebun mandiri, pengelola sebagai pelaku perseorangan dan kelompok tani berkewajiban melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan perkebunan terdekat, perjanjian kerja sama minimal memuat hal yang berkaitan dengan penyediaan benih serta kesediaan pembelian hasil kebun masyarakat oleh perusahaan perkebunan, perusahaan perkebunan terdekat berkewajiban bermitra dengan pengelola sebagai pelaku kebun mandiri yaitu perseorangan dan kelompok tani kebun mandiri berdasarkan asas saling menguntungkan dan saling menghargaiperusahaan perkebunan,, (dua) kali kedalaman dari tepi jurang,dan (seratus tiga puluh) kali pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. izin usaha perkebunan diberikan kepada pelaku usaha perkebunan wajib mengenclave kawasan pemukiman desa definitif) dengan jarak paling kurang (lima ratus) meter dari batas terluar pemukiman masyarakat, bagi perusahaan perkebunan yang sudah memperoleh iup sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, ketentuan pada dan akan disesuaikan pada saat relating.,,,,,,,,,mana dalam peraturan perundang undangan,ordinasi dengan masyarakat sekitar dan pemerintah daerahsetiap (tiga) bulan. bab xii pemerintah pusat dapat mengalihkan status alas hak kepada perkebunan sesuaix jenis tanaman, ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat, modal, kapasitas pabrik, tingkat kepadatan penduduk, pada pengembangan usaha, kondisi geografis, perkembangan teknologi,berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangmaksud dalam perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan. paling lambat (tiga) tahun setelah pemberiantiga puluh keseratussudah diusahakan diambil alih oleh negara sesuai diatur sesuaidiatas tanah hak masyarakat hukum adat. ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada kebnyediaan lahan: perubahan atau pengalihan fungsi peruntukan lahan usaha perkebunan untuk keperluan lain, harus mendapat persetujuan oleh pemberi izin dalam hal ini oleh bupati, pengawasan dan pengendalian penggunaan lahan perkebunan yang telah mempunyai hak atas lahan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang. pemanfaatan lahan untuk usaha berkebun pada lahan gambut .lahan untuk usaha perkebunan pada lahan gambut bertujuan untuk menjamin kelestarian fungsi lahan gambut. pembukaan lahan dan atau pengolahan lahan oleh setiap pelaku usaha perkebunan, dilarang dilakukan dengan cara membakar,, pemanfaatan kayu harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang, pelaku usaha perkebunan wajib melaksanakan kegiatan perlindungan tanaman secara terpadu, pelaku usaha perkebunankebunan, pelaku usaha perkebunan wajib mengelola usaha perkebunan dengan sistem manajemen mutu serta praktek praktek terbaik dan tepat oleh pelaku usaha perkebunan. terhadap perusahaan yang tidak memiliki lahan untuk membangun kebun masyarakat maka dibenarkan lahan yang sudah berstatus hgu untuk diserahkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya sebagai wujud perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dengan luasan areal sesuai ketentuan yang berlaku. bagi masyarakat yang telah menerima kebun kemitraan pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan) namun berada dalam sertifikat hgu perusahaan, maka dikembalikan masyarakat sesuai kebolehannya. sesuai sebagaimana dan diberikan hak kepada masyarakat atau ahli warisnya untuk mensertifikatkan tanah tersebut atas namanya. terhadap lahan masyarakat yang belum menerima ganti rugi sebagai pembebasan lahan, namun telah dijadikan kebun oleh perusahaan, maka perusahaan wajib mengembalikan tanah tersebut kepada masyarakat pemilik lahan tersebut, atau mengganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku. apabila berakhirnya izin operasional pengelolaan dalam masa waktunya berakhir sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka untuk perpanjang izin berikutnya yaitu tahap ii, perusahaan diwajibkan mendapatkan persetujuan oleh pemilik lahan asal, dan diketahui pihak desa dan pihak kecamatan serta bupati. bab xxiv sanksi administrasi perusahaan perkebunan yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dikenai sanksi iup perusahaan tersebut dicabut dan hak atas tanah usulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan. untuk perusahaan perkebunan yang memiliki iup p, dalam jangka waktu (tiga) tahun harus telah memiliki kebun,sebagaimana dimaksudiliki iup b, uip p, atau iup yang tidak melakub,sebanyak (tiga) kali dalam tenggang waktu paling lamangajukan iup b atau iup, yang tidak melakukan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat luasan sebesar (tiga puluh lima keseratus) sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi peringatan tertulis sebanyak (tiga) kali dengan tegang waktu paling lama (empat) bulan untuk melaksanakan kewajibannya. apabila peringatan ke sebagaimana dimaksud pada tidak penuhi, iup b atau iup dicabut dan hak atas tanah diusulkan pada instansi yang berwenang untuk dibatalkan. yang tidak melaksanakan kewajiban kemitraan sebagaimana dimaksud kenal sanksi peringatan tertulis (tiga) kali dengan tenggang waktu (empat) bulan untuk melaksanakan kewajiban. apabila peringatan kali sebagai mana dimaksud pada maka iup b atau iup cabut dan hak atas tanah usulkan pada instansi yang berwenang untuk sampai dengan atau sampai dengan kecuali perusahaan perkebunan tersebut diberikan atau dikenakan sanksi administrasiwajib memiliki iup b, iup ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan daerah ini tidak berlaku terhadap perusahaan yang sudah memperoleh iup b atau iup dan telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan peraturan daerah nomor tahun bagi perusahaan perkebunan yang memperoleh izin usah perkebunan setelah tanggal februari dan belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah nomor tahun sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan daerah ini wajib melaksanakannya paling lambat (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkdan pembinaan usaha perkebunan dengan pola kemitranoref peraturan daerah kabupaten ketapang provinsi kalimantan barat penjelasil. penjelasan umum peraturan daerah ini dibentuk dan ada dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan secara lebih konkrit urusan perkebunan yang telah menjadi kewenangan daerah kabupaten,terutama yang berkaitan dengan tata laksana perizinan dan pembinaan usaha perkebunan serta pola kemitraan. peraturan daerah ini juga bertujuan sebagai payung hukum bagi masyarakat pekebun, pemerintah daerah dan pengusaha perkebunan kelapa sawit dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, diharapkan dengan adanya perkebunan kelapa sawit dapat bermanfaat dan baik serta dapat mensejahterakan masyarakat kabupaten ketapang. mendasari sebagai dasar hukum diantaranyadkarena itu,keberadaan peraturan daerah kabupaten ketapang tentang perizinan dan pembinaan usaha perkebunan serta pola kemitraan diharapkan lebih mampu memberikan kepastian hukum dibidang perkebunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, penerimaan negara, penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, secara nyata, serta bersinergi antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, maupun antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar areal perkebsurat tanda daftar usaha budidaya tanaman perkebunan (std b) kabupaten . jj. kecamatan . nomor: keterangan pemilik nama donananannananan aan aan anna tempat tanggal lahir bgaakananaaananaaana anna anna ana aan nomor ktp ponananannananan nana aan ana aan alamat ddakakakakall aan data kebun kebun lokasi titik koordinat kebunlirik skt sewa .) nomor pennnanaanaanaanannan nana ana luas areal dkaakananaaanaan hektar jenis tanaman dananannannanaanaanaanan anna aan produksi per per tahun bkaakananaanaananaaa anna aan anna ana asal benih badakatataakal annadnkananan ana aan jenis tanah (mineral gambut mineraltgambut) tahun tanam denakanaanannanela usaha lain lahan kebun pndakaatananankatakeke ii. kebun lokasiskt lirik sewa .) nomor pennnanaanaanaanannan nana ana luas dnaaananaaana aan hektar jenis tanaman penananannaanaanaanananaaaaanan aan produksi per per tahun bkaakananaanaananaaa anna aan anna ana asal benih bibit bknakanananananana anna aannun nun nnn nun nun jenis tanah (mineral gambut mineral gambut) tahun tanam denakanaanannanenn ena usaha lain lahan kebun ddakanaakatakaaaaketapang, bupati ketapang keterangan: diisi apabila kepemilikan lebih dari (satu) lokasi pj. bupati ketapang, ttd. artis salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum setda kab,ketapang edi ardiansyah,. sh.mh pembina iv a nip. lampiran teh hitam hari tebu ton tebu per hari gula kristal putih (ton cane day tdcketapang, bupati ketapang, pj. bupati ketapang, artis lampiran iii peraturan daerah kabupaten ketapang nomor tahun tentang perizinan dan pembinaan perkebunan serta pola kemitraan surat tanda daftar usaha industri pengolahan hasil perkebunan (std p) kabupaten kota . wei kecamatan . nomor: keterangan pemilik nama dankanaananaaanana nana aan tempat tanggal lahir dkakaananannanaanana naa ana nomor ktp dankanaananaaanana nana aan alamat dankaananaanaaann aan data unit pengolah unit pengolah nama blake knakannananka nana aan aan ii. unit pengolah nama pnananannananan nana ananananananan nana nana (dan seterusnya) ketapang, bupati ketapang, untuk seluruh komoditasodakananaananaananananan ana jabatan bkaakananaaanananaa aan alamat bkaakaanannanananaaa ana bertindak untuk dan atas nama pt.yang selanjutnya disebut pihak kesatu. nama bodakananananakanananananana anna ana anna jabatan bkaakaanannanananaaa ana alamat bkaakaanannanananaaa anapeanaanaasanlna, pihak: pihak kedua pihak kesatu (enamel) mengetahui, (been) kepala dinasb untuk oleh (satu) perusahaan atau kelompok (group) perusahan perkebunan tanaman batas paling luas ha) kelapa karet kopi kakao jambu mente lada cengkeh kapas ketapang, bupati ketapang pj.bupati ketapang, artis lampiran vatas kelapa sawit teh tebu ketapang, bupati ketapang pj.bupati ketapang, artis lampiran vpola kemitraan kop bupati keputusan bupati ketapang nomor tentang izin usaha perkebunan untuk budidaya (iup b) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ketapang, menimbang bahwa sesuai dengan permohonan saudara nomor. tanggal hee. perihal permohonan izin usaha perkebunan untuk budidaya tup b phpenatadenaanananananananananaan luas areal netto beanaanansanaeaae berdasarkan izin lokasi nomor.tanggal . lokasi. desa kecamatan kabupaten provinsi produksi diolah. direktur jenderal perkebunan. dicantumkan apabila iup b diterbitkan oleh gubernur. x) dicantumkan apabila iup b diterbitkan oleh bupati walikota ##x) dicantumkan apabila lahan berasal dari areal hutan gubernur apabila iup b diterbitkan oleh bupati walikota bupati walikota apabila iup b diterbitkan oleh gubernur pj.bupati ketapang, artis lampiran op bupati keputusan bupati ketapang . tanggal eeeeee.perihal permohonan izin usaha perkebunan untuk pengolahan iup pketapang, mengingat") surat pernyataan jaminan pasokan bahan baku untuk industri pengolahan , izin lingkungan gubernur bupati walikota nomor lananaaaan tanggal.,gnananannanaanaanananaa luas areal netto pankananlaee.bgnananannanaanaanananaa pemenuhan bahan baku dengan cara :""")x) dicantumkan apabila iup p diterbitkan oleh bupati walikota #x) tidak dicantumkan apabila lokasi industri pengolahan hasil berada dalam wilayah iup b gubernur apabila iup p diterbitkan oleh bupati walikota bupati walikota apabila ipj. bupati ketapang, artis lampiran vputusan bupati ketapang nomor tentang izin usaha perkebunan (iu. tanggal pe.dedakananaaaaanananaaan luas areal netto penaatanalaeaaeeen,bgnananannanaanaanananaa ketiga:) dicantumkan apabila iup diterbitkan oleh bupati walikota #x)iup diterbitkan oleh gubernur. pj.bupati ketapang, artis lampiran ixananananananananaa nana nana aan aan aan aan nana naa kanan ecco wi. yang akan membangun kebun wilayah sa.i kecamatan. kabupaten kota.jj.i.i. provinsi.j. dengan jenis komoditi.j.u. cc.pj.bupati ketapang artis coret yang tidak perluooomannnannnnnnnlnnlnl alamat oom bertindak untuk dan atas nama pt. .j.ooomennnannnnnnllll alamat oom bertindak untuk dan atas nama pt. .coor. yang akan membangun industri pengolahan . wilayah desa. kecamatan. kabupaten.')| proven si.| isumber bahan lokasi bahan luas kebun volume baku baku ha) (satuan") (desa kec kab kota) kebun sendiri perkebunan besar lainnya ptsesuai dengan satuan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan pada lampiran pj. bupati ketapang, artis lampiran xgaakananannananannaa aan ana aan bertindak untuk dan atas nama pt. . ecco wi. yang akan membangun kebun wilayah desa. kecamatan. kabupaten. jjvrubahan luas lahan pt. donnanannnnnnnna(tentang kesanggupan pt. peanaatanseeeeee. untuk komoditi . yang berlokasi desa ., kecamatan terepersetujuan bupati ketapang nomor tentang perubahan jenis tanaman pt. in. inanennnnanndan memperhatikanlee.nambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunat(ton cane day): menjadi . ton tbs jam) (kg kering hari) (ton cane day) menjadi . f(ton tbs jam) (kg kering hari) (ton cane day): untuk komoditi (kelapa sawit teh tebu) yang berlokasi desa lee, kecamatan ., kabupaten kota ., provinsi .jabupaten ketapang persetujuan bupati ketapang nomor tentang diversifikasi usaha pt.o.ooooonnnnaperanakan jo. pada tanggal, . jiu. |
et) nan hariperizinan tertentuperizinan tertentujenis dan objek retribusi perizinan tertentuperizinan tertentu perlu disempurnakan, bahwtas peraturan daerah nomor tahun 2011: angka diubah, antara angka dan angka disisipkan (satu) angka, yaitu angka sa, antara angka dan angka disisipkan (satu) angka, yaitu angka sa, angka diubah, angka diubah, antara angka dan angka disisipkan (empat) angka, yaitu angka 20a, angka 20b, angka 20c, dan angka 20d, dan angkakalimantan barat. kepala dinas kelautan dan perikanan adalah kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi kalimantan barat. kepala dinas perhubungan adalah kepala dinas perhubungan, komunikasi, dan informatika provinsi kalimantan barat. sa. kepala badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah kepala badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi kalimantan baratuntukasil penangkapan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sup. 1s5a. surat izin perluasan usaha penangkapan ikan, yang selanjutnya disingkat sipuu adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan yang berasal dari provinsi lain yang melakukan usaha penangkapan ikan wilayah perairan provinsi kalimantan barat. surat izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan, yang selanjutnya disingkat siupbpi adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanbudidaya, yang selanjutnya disingkat sipil adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan yang melakukan pengangkutan ikan hasil budidayajin trayek atau izin operasi bagi setiap kendaraan bermotor. ij200020, dan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kalimantan barretribusi perizinan usaha perikanan terdiri darsurat izin perluasan usaha penangkapan ikan sipuu) surat izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan siupbpi), dan surat izin kapal pengangkut ikan budidaya sipil) perizinan sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh gubernur dan dilimpahkan kepada kepala badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: besarnya tarif retribusi, ditetapkan berdasarkan: sup berdasarkan unit usaha yang diusahakan. sisiki berdasarkan rumusan tarif per gross tonnage gt) dikalikan ukuran kapal yang dipergunakan. sipuuupbpi tarif berdasarkan jenis usaha pembudidayaan ikan dan luas lahan yang digunakan, dan sipil berdasarkan tarif per gross tonnage gt) dikalikan ukuran kapal yang dipergunakan.izin trayek darat ditetapkan berdasarkan kapasitas tempat duduk tiap jenis kendaraan.retribusi perizinan tertentu ditambah (satu) bagian, yaitu bagian keempat yang terdiri atas (enam) paragraf, dan antara dan disisipkan (sembilan) yaitu sampai dengan yang berbunyi sebagai berikut: bagian keempat retribusi perpanjangan itayaitunya tarif retribusi perpanjangan iewenangan pemungutan dan pemanfaatan penerimaan instansi yang berwenang memungut retribusi perpanjangan ita yaitu dinas tenaga kerja dan transmigrasi.jangka waktu pembayaranapabilamemberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut retribusi perizinan tertentu. secara yuridis pemungutan retribusi harus dengan dasar hukum berupa peraturan daerah, dimana peraturan daerah merupakan instrumen hukumperizinan tertentuohonpelaksanaannya terdapat beberapa jenis dan objek yang termasuk dalam retribusi perizinan tertentu yang belum diatur dalam peraturan daerah nomor tahun selain ituta ditetapkan sebagai jenis retribusi daerah yang baru yang termasuk dalam retribusimbiayyang membidangi ketenagakerjaan. pemanfaatan penerimaan retribusi perpanjangan ita,untuk membiayalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi perizinan tertentudan perkembangan saat ini. dalam rangka mengatasi berbagai permasalahanrizinan tertentu, maka peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentualam ketentuan ini yaitu apabilakerjakan tka tersebut. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah provinsi kalimantan barat nomor . |
jika ama mspelayanan ibadah hajipelanjut disebut skpd adalah instansi lingkup pemerintah daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas bidang penyelenggaraan haji. kantor kementerian agama adalah kantor kementerian agama kabupaten luwemaah haji tanah air dan arab saudi. biaya transportasi haji adalah sejumlah dana yang dipergunakan untuk membiayai pengangkutan dalam rangka pemberangkatan dan pemulangan hajilayanan pemberangkatan dan pemulangan haji. jemaah haji adalah jemaah kabupaten luwu yang sedang atau sudah selesai menunaikan ibadah hajiembarkasi adalah tempat pemberangkatan jemaah haji dari tanah air menuju luar negeri arab saudi). demarkasi adalah tempat pemulangan jemaah haji dari luar negeri arab saudi) menuju tanah air. bab maksud dan tujuan maksud dan tujuan peraturan daerah ini adalah untuk memberikan kelancaran, ketertiban, kemudahan, dan pembiayaan transportasi jemaah haji dari daerah asal embarkasi, dan dari demarkasi daerah asal dalam rangka untuk menjalankan ibadah haji. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: penyelenggara ibadah haji.penyelenggara ibadah haji bagian kesatu panitia ibadah haji bupati selaku koordinator panitia penyelenggara ibadah haji pipih) menunjuk skpd terkait sebagai panitia penyelenggara ibadah haji. panitia sebagaimana dimaksud melibatkan unsur pemerintah daerah, kantor kementerian agama dan unsur terkait lainnya. skpd terkait yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan kepala kantor kementerian agama dalamagian kedua petugas ibadah haji bupati mengangkat petugas yang menyertai jemaah haji yang akan berangkat arab saudi. petugas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari phd dan tkh. ketentuan pengangkatan petugas sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan bupati. panitia penyelenggara ibadah haji pipih)emarkasi daerah asal dibebankan pada apbd yang dikelola oleh skpd terkait. panitia penyelenggara ibadah haji pipih) menyediakan transportrta pemberian pelayanan bagi jemaah hajtigaay luwu diundangkan berupa pada tanggal juli sekretaris daerah kabupaten luwu syaiful alam lembaran daerah kabupaten luwu tahun nomor siri nomor registrasi peraturan daerah kabupaten luwu, provinsi sulawesi selatan lenavoputih proses ranperda peraturan daerah kabupaten luwu, provinsi sulawesi selatan penjelasan atas peraturan daerah kabupaten luwu nomor tentang penyelenggaraan pelayanan ibadah haji jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, baik dalam negeri maupun skpd terkait dan berkoordinasi dengan kepala kantor kementerian agama kabupaten sebagai kepala stafuntuk kelancaran pelaksanaan pelayanan bagi jemaah haji maka diperlukan payung hukum yang mengaturnya yaitu berupa peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan ibadah haji. iipdan cukup jelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten luwu nomor |
yaa setnov danjenaka rp. belanja .mereka rp. pembiayaan penerimaan.n rp. pengeluaran . jee rp. pembiayaan netto . mh.. jj.cw. rp. dana perimbangan . jukkkuk. rp. lain lain pendapatan daerah yang sah. belanja yang dimaksud dalam terdiri dari belanja tidak langsung. rp. belanja langsung. jikan.jjj. rp. hasil retribusi daerah . jj. rp. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.sana. rp. dana alokasi khu sus . jikapemerintah daerah lainnya. j. j. rp. dana desa. rp. belanja tidak langsung yang dimaksud dalam pada huruf (a) terdiri dari belanja pegawai . iii. rp. belanja subsidi .eeeeee rp. belanja hibah . jek rp. belanja bantuan sosial . jjj. rp. belanja tidak terduga . jika . iii rp. belanja barang jasa. ji. wci rp. belanja modal .ann rp. penerimaan pembiayaan daerah yang dimaksud dalam pada huruf (a) terdiri dari sisa lebih. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. jejakkota sukabumi ntp tahun nomor peraturan wali kota sukabumi tanggal julmaka perlu ditetapkdalammutuskan: menetapkan peraturan wali kota. lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ini,dilaporkan kepada wali kota sukabumi melalui sekretaris derah kota sukabumipenyelenggarakata ca! urat mukmin nip. lampiranditerbitkanlyang telah wilayah pemerintah kota sukabumiwilayah kota sukabumiyaitu hasil 8. partisipatif yaitu9survei yang sebenarnya. akuntabel yaitu9yaituurvei kepuasan masyarakat penyelenggaraurvei kepuasan masyarakat dalam peraturan ini meliputi))urvei kepuasan masyarakatsukabumi, memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah kotababi bab iii pelaksanaan dan teknik survei pelaksanaan pelaksana survei:. apabila dilaksanakan sendiri atau dengan unit independen, harusakar perguruan tinggi:: cc.nyusunan nya survei kepuasan masyarakatsurvei6dalam hal penyelenggara menggunakan metode 16survei6nster penilaian sesuai dengan kaidah pengolahan survei. metode penelitian untuk melakukan 1616verikut salah satu contoh bentuk kuesioner: gambar. contoh kuesioner dan format pengolahan data lembar survei kepuasan masyarakat (nama unit layanan) (nama perangkat daerah bumi) lingkar kode angka sesuai jawaban masyarakat responden, petugas ani responden kenanntntakan ieee gent kelamin tatetaa pemompaan oam ola tamu utama tni lainnya ii. pendapat responden tentang pelayanan.(diisi jenis layanan yang diberikan) lingkar kode huruf atau sesuai persepsi anda). huruf untuk petugas bagaimana pendapat saudara tentang bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi kemampuan petugas aam kemudahan persyaratan pelayanan memberikan pelayanan. unit pelayanan publik. tidak kompeten tidak mudah. kurang kompeten kurang mudah. kompeten mudah. sangat kompeten sangat mudah. bagaimana mendapat saudara tentang kem tahan prosedur bagaimana pendapat saudara mengenai pelayanannya. sikap dan perilaku pelaksana dalam berbelit belit. pelayanan (terkait kesopanan dan kurang simpel. keramahan). tidak sopan dan ramah simpel kurang: sangat simpel. sopan dan rama sopan dan simpatik sangat sopan dan simpatik bagaimana pendapat saudara tentang bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu merespon tamu tersedianya maklumat pelayanan serta mendapatkan pelayanan. tidak ada. tidak tanggap. ada tetapi tidak dilambangkan. kurang cepat. cepat. dilambangkan tetapi kurang jelas sangat cepat. diterapkan sepenuhnya dan sangat jelas. bagaimana pendapat saudara tentang bagaimana pendapat saudara tentang kemungkinan adanya pungutan sarana penanganan pengaduan biaya tarif didalam pelayanan. pengguna layanan selalu tidak ada. sering ada tetapi tidak berfungsi pernah berfungsi kurang maksimal tidak pernah. berfungsi dan dikelola dengan baik. bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian antara jenis layanan yang saran dan masukan untuk perbaikan: diminta dengan yang diberikan oleh pelaksana layanan. tidak sesuai kurang sesuai sesuai. sangat sesuai terima kasih atas partisipasi dan kerjasama saudara bagian. bagian kuesioner bagian kuesioner secara umum, terbagi dalam: bagian pertama yang berisikan judul kuesioner dan nama instansi yang dilakukan survei. bagian kedua yangyangcontoh: penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan. diberi an. (n p.o!,5d untuk. untuk memudahkan pengambilan sampel tanpa menghitung, juga dapat menggunakan tabel sampel dari morgan and krejcie, sebagai berikut: tabel sampel morgan dan krejcie pepsi menkes neo mene mere men lokasi.(l)pengolahan data masing masing metode survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud.: jumlah bobot nilai rata rata bobot tertimbang lah ati mulaskm per unsur nilai www.nilai nilai interval nilai interval mane persepsi konversi (nik) (np) tidak baik kurang baik hoon aan (asi ani sangatgambar . gambarpep uje jejujujuyuwu aal2j3alma (s3 jalal ad sll lte lte lte tel lol lte seb b lal sll (el bbi i tel lal #ddddddoddo melo |lololojojojojoja nrr cal nrr mana dv nilai rata unsur pelayanan uta. ungtlist pemanah jeeryata rom nrr ct eta jerosedar, ie00 ikm indeks kepuasan masyarkat esteban ovm o | jambi nrr kiletmtag jaa ovm umbi nrr tembaga pookgaa rong! jkompetisipebksaa oo aow (perlbkepetksaa on! mehmet pebyaah oo kom perangan peak rom! ikm unit pelayanan: gordon mutu pelayanan sangat dak) dak) craig dak) mdtk bak) laportabel iii unsur skm nilai unsur skm sistem, mekanisme, dan prosedur produk spesifikasi jenis pelayanan penanganan pengaduan, saran dan masukan sarana dan prasarana maka.25 y mutu pelayanan kinerja unit pelayanan,. dalam rangka peningkatan transparansi hasil penyusunan surveicc.gambar iiikementerian lembaga pemerintah prov kab kota. bulan triwulan semester . tahun. nama layanan: oo.cooocoooooooooo nilai ikm responden jumlah pok ora jenis kelamin . orang . orang pendidikan . orang smp . orang sma . orang diri . orang . orang s. orang . orang periode survei (tgl bln th) s d (tgl bin thab vi. bab viia masing masing unsur survei kepuasan masyrakattidak hanya dimunculkan analisa kuantitatif saja tabel rencana tindak lanjut perbaikan survei kepuasan masyarakat prioritas program penanggung lllleteuetransportasi jalan lembaran negara republik indonesia tahun nomor193bersama menteri perhubungan dan kepala bkn nomor km. tahun dan nomor tahun tentang jabatan fungsional perhubungan, peraturan daerah kota bengkulu nomor tahun tentang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotorterminal yang selanjutnya disebut utd terminalterminalterminal berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional dinas. utd terminalutd terminalterminalterminal angkutan penumpang. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang terminal. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur. pemungutan retribusi terminal, pengaturan lalu lintas kendaraan dalam terminal. penataan loket dan kios dalam terminal. pelayanan kendaraan umum dan angkutan pedesaan serta angkutan kotaterminal terdiri dari kepala sub bagian tata usaha kelompok jabatan fungsional struktur organisasi utd terminterminal sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas menyusun rencana teknis operasional terminal angkutan penumpang sesuai bantuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang terminal sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan rumusan. melaksanakan pengaturan lalu lintas kendaraan dalam terminal sesuai ketentuan yang berlaku untuk ketertiban lalu lintas. melaksanakan penataan loket dan kios dalam terminal sesuai ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pelayanan penumpang. melaksanakan pelayanan administrasi kendaraan umum dan angkutan pedesaan serta angkutan kota sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi lalu lintasterminal sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi cc. mengelola urusan perlengkapan utd terminalterminalterminal sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas pegawai utd terminalterminal ditetapkan dengan keputusan walikota. pada utd terminalterminalterminalterminterminalterminalterminal wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiapterminal wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada kepala dinas tepat waktu secara berkala. kepala utd terminterminal berdasarkan target penerimaan tahun masih dilaksanakan oleh utd terminalmulai berlaku peraturan walikota ini, maka peraturan walikota bengkulu nomor tahun tentang pembentukan utd terminal. stuktur organisasi unit pelaksana teknis daerah terminalpada dinas perhubungbudiman |
walikota sabang provinsi acehdengan rahmat allah yang maha kuasa, walikota sabang, menimbang bahwa sesuai dengan ketentuankomponen komponen kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang belum diatur dalam peraturan walikota tersebut akan diatur kembaliremunerasi tenaga kerja konstruksi pada jabatan ahli untuk layanan jasa konsultansi konstruksigedung negara:qanun kota sabang nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja kota sabang tahun lembaran daerah kota sabang tahun nomormemutuskan: menetapkan: peraturan walikotadimaksud harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah merupakan standar belanja paling tinggi yang boleh dianggarkan dan digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan dokumen anggaran masing masing unit kerj. pada tanggal maret par aaa aba sapa saya naa s nazaruddin diundangkan sabang pada tanggal maret daerah kota sabang, ae. x setia daerah kota sabang tahun nomor lampiranremunerasi jasa konsultansi konstruksi (biaya langsung personil tenaga ahli dan tenaga sub profesional) berdasarkan sertifikasi dan tahun pengalaman personil tenaga ahli dengan jenjang strata 1l s1) remunerasi (ob) kualifikasi rp) pengalaman ahli muda ahli madya ahli utama |lel| siti kn: kanan |le|a 4l7 lal oo. leg la2lia| 14l16| |. yaa| jai personil tenaga ahli dengan jenjang strata s2) bel nan kualifikasi pengalaman ahli muda ahli madya ahli utama 1label| nan ban a17 mann st tears r mod tuli3| 1o|l13| jaa baru lis ho. last9|2n mem personil tenaga ahli dengan jenjang strata s3) esa maa kualifikasi rp) pengalaman ahli muda ahli madya ahli utama joe tel sem pengalaman telo lir) con lir helm kan aan gang jan (perisa7| |am7 alasan|2s| standar biaya langsung tenaga personil sub profesional cad cam operator drafted cad software programsasa surveyor keterangan: tenaga kerja konsultansi jenjang tenaga ahli berdasarkan tingkat pendidikan strata sl), strata s2) dan strata s3) dan dinyatakan dengan sertifikat kompetensi kerja. lampiran 1b, dan digunakanatas rp. (seratus juta rupiah).sampai dengan rp. (seratus juta rupiah) adalah sebagai berikut: dapat menggunakan tenaga ahli dengan jumlah minimal (satu) orang, dengan besaran remunerasi tenaga ahli maksimal rp. (lima juta rupiah) seorang bulan. untuk biaya personil sub profesional dan atau tenaga pendukung lainnya minimal (satu) orang, dengan besaran remunerasi maksimal rp. (dua juta rupiah) seorang bulan. tenaga fasilitator lapangan bidang cipta karya besa fasilitator teknik fasilitator sosial keterangan: honorarium dibayarkan maksimal selama (dua belas) bulan. jakarta sabang, mba una senar alauddin |
salin memutuskan menetapkandiubah sebagai berikut ketentuan. dan kebudayaan, kode rekening dinas tenaga kerja dan perindustrian dan kode rekening pejabat pengelola keuangan daerah,jhukum, pradibto, s.h. penata tingkat nip |
neg ina preberjalanii. pelaksanaan penerimaan peserta didik baru aturan umum seleksi penerimaan peserta didik baru untuk semua jenjang sekolah sd mi dan smp m negeri swasta) baik sistem non real time online maupun sistem real time online menerima calon peserta didik dari zona berdomisili lingkungan sekolah dalam kecamatan zona berdomisili luar kecamatan dalam kota y6, zona berdomisili luar kota tegal jika prosentase zona belum terpenuhi, maka akan diisi dari zona jika prosentase zona belum terpenuhi, maka akan diisi dari zona calon peserta didik kurang mampu miskin berlaku untuk warga kota tegal, dengan melampirkan kartu jamkesmas kartu penjaminan sosial kps) program keluarga harapan pkh) kartu indonesia pintar kip), untuk menunjukkan domisili dengan melampirkan fotokopi ktp kartu keluarga dan menunjukkan ktp kartu keluarga asli yang menunjukkan alamat tempat tinggal calon peserta didik orangtua calon peserta didik. i, bagi yang belum memiliki stub ijaz, negericalon peserta didik baru lulusan tahun pelajaradan kebudaya adalah sekolah tk ra ba, sd mi negeri swasta, smp swasta, negeri swasta. j . pendaftar pada satuan pendidikan negeri tk ra ba, sd mi, tidak dipungut biaya pendaftaran. tk, sd mipelajaran dan tahun sebelumnya yang mendaftarkan smp meleksi sd mpendaftaran ketentuan umum calon peserta didik baru diberi kesempatan (dua) kali mendaftar dengan setiap mendaftar memilih (dua) sekolah dan lokasi pendaftaran tidak harus menjadi pilihan pertama. calon peserta didik baru yang tidak diterima pada pendaftaran pertama, diberi kesempatan untuk memilih (dua) sekolah berbeda, tanpa harus melakukan pencabutan berkas selama waktu pendaftaran masih dibuka. calon peserta didik baru asal sekolah dari kota tegal lulusan tahun pelajarapelajaradan kebudayaan kota tegal. sg adalah sekolah smp negeri selaku penyelenggara ppdb, pendaftar pada satuan pendidikan smp negeri tidak dipungut biaya pendaftaran. pemilihan sekolah tujuanprosedur pendaftaranpelajaraterbaru ukuran sebanyak lembar. seleksijasa sertifikat kemaslahatan guru jumlah nilai akhir racun)internasional penanaman langsung diterima tambahan nilai bagi calon peserta didik baru yang memiliki jasa sertifikat yang disahkan oleh kementeagama agama pendidikan kota tegal pimpinan agama juz)dari jenjang pendidikan sebelumnya, jasa sertifikat pendidikan keagamaan yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnyabnn internasional nasional nilai kemaslahatan diberikan provinsi kab. kota reb mps pama psvinama sekolah npsn alamatl. proklamasi telpon smpn tegal jl. martoloyo telsmpn tegal jl. sa. tirtayasa kel. bandung. kec .tegal selatadalah dinas pendidikan dan kebudayaan kota tegal. kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kota tegal. kantor. vii. jadwal pelaksanaan ppdb ppdb sistem non real time online manual) satuan daftar pendaftaran pengumuman pendidikan ulang juni juni swasta juli juli juni pan negeri juni juni imp m juli juli swasta juni b.ppdb sistem real time online kegiatan tanggal keterangan pendaftaran smp juni pendaftaran hari terakhir negeri pukul wib pengumuman resmi juni pukul wib smp negeri penarikan berkaitan juni dan daftar ulang smp juli negeri vidan kebudayapapanpapanpeserta didik baru pada hari senin tanggal juli ix. pelaporan sekolah wajib melaporkan hasil pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kota tegal tahun pelajaran kepada dinas pendidikan dan kebudayaan kota tegal paling lambat minggu setelah pengumuman resmi ditayangkan. dinas memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guruangka dan angkxpjs. walikota tegal, ttd achmad rifai salinan sesuai dengan aslinya, kepala bagian hukum udi hartono, s.h., m.h. pembina tingkat nip dan sekolah menengah pertama smp dan madrasah tsanawiyah tsjatinklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus sekolah regular sd, smp) yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar maupun berkesulitan belajar lainnya. sistem real time online adalah system penerimaan peserta didik baru secara online menggunakan aplikasi ppdb online. sistem non real time online adalah sistem penerimaan peserta didik baru secara manual yang dilaksanakan masing masing sekolah. bab ini prinsip dan asas ppdb dilaksanakan berdasarkan prinsip: kesempatan.tk ra ba negeri swasta, sd mi negeri swasta, smp swasta, negeri swastab.sekolah penyelenggara layanan pendidikan inklusi khusus ppdb. dinas pendidikan dan kebudaya2018 pjs. walikota tegal, ttd diundangkan tegal achmad rifai, kepala bagian hukum pembina tingkat nip.tertibkepala dinas pendidikan provinsi jawa tengah nomor tahun tentang pedoman penyusunan kalender pendidikan tahun pelajaran |
sd) hak wali kota bandung provinsi jawa barat peraturan wali kota bandung nomor tahun tentang pelayanan kesehatan ramah disabilitas dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota bandung, menimbang :a. bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama termasuk mendapatkan layanan kesehatan, sehingga setiap fasilitas pelayanan kesehatan perlu memberikan aksesibilitas yang lebih memadai, terpadu dan berkelanjutan, bahwa sesuai dengan ketentuan dan peraturan daerah kota bandung nomor tahun tentang kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat, pemerintah daerah kota dan masyarakat bertanggung jawab menciptakan kondisi yang optimal dengan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu dan pemerataan upaya dibidangyanan kesehatan ramah disabilitas: mengingat undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik, undang undang nomor tahun tentang kesehatan::kesetaraan dan pemberdayaan penyandang cacat, memutuskan: menetapkan peraturan wali kota tentang pelayanan kesehatan ramah disabilitas. https: jdih.bandung.go.id fasilitasb sumber daya manusia bagian kesatu sumber daya manusia sumber daya manusia lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas: pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, dan pegawai fasilitas pelayanan kesehatan. pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: petugas parkir, petugas keamanan security, cc. petugas pendaftaran, tenaga kesehatan, dan tenaga pendamping disabilitas pentas). bagian kedua sop pada fasilitas pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan harus membuat sop, dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. sop sebagaimana dimaksud pada memuat uraian kegiatan yang dilakukan oleh pegawai sebagaimana dimaksud dalam sop sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. . https: jdih.bandung.go.id pegawai sebagaimana dimaksud dalam dalam melaksanakan pelayanan terhadap penyandang disabilitas harus mentaati sop. untuk tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. bab penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagian kesatu penyelenggaraan pelayanan kesehatan setiap fasilitas pelayanan kesehatan harusbagian kedua prinsip penyelenggaraan pelayanan kesehatan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan. https: jdih.bandung.go.id penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas harus memenuhi hak kesehatan penyandang disabilitas. fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban bab aksesibilitas bagian kesatu penyelenggaraan aksesibilitas penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan setiap tingkatan pada fasilitas pelayanan kesehatan daerah kota. pelayanan kesehatannyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan standar layanan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang kesehatan. bagian kedua bentuk aksesibilitaspada fasilitas pelayanan kesehatan. aksesibilitas . https: jdih.bandung.go.id aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada dapat berbentuk: fisik, dan non fisik. penyediaan aksesibilitas dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: bangunan gedung, jalan masuk, cc. tempat parkir kendaraan, tempat pendaftaran, ruang tunggu pemeriksaan, toilet: dan fasilitas lain yang diperlukan. penyediaan aksesibilitas dalam bentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pelayanan informasi, dan pelayanan khusus. bagian ketiga perencanaan dan pembangunnyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dalam. https: jdih.bandung.go.id jalur pemandu, area parkir, pintu, 'ramp, tangga, lift eskalator, tempat duduk khusus, j . kursi roda, kamar kecil: il. pancuran, wastafel, telepon, oo. perlengkapan, perabot, rambu petunjuk, dan sarana lain yang diperlukan. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii pelayanan informasi dan pelayanan khusus bagian kesatu pelayanan informasikesehatan. fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan personel yang dapat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas dalam mendapatkan informasi layanan kesehatan secara mudah dan tepat. bagian . https: jdih.bandung.go.id bagian kedua bentuk informasi layanan kesehatan informasi layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: informasi prosedur pelayanan, informasi pemeriksaan tenaga medis, informasi layanan kefarmasian, informasi layanan laboratorium, informasi layanan kebidanan, informasi layanan imunisasi, informasi layanan administrasi kesehatan, dan informasi layanan lainnya yang ada fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. fasilitas pelayanan kesehatankesehatkesehatan. bagian ketiga pelayanan khususkesehatan. pelayanan . https: jdih.bandung.go.id: cc. pengisian formulir, keluar masuk, naik dan atau turun dari setiap unit layanan kesehatan, dan kebutuhan lainnya. pelayanan khusurehabilitasi medik bagian kesatu pemberian rehabilitasi medik fasilitas pelayanan kesehatan memberikan layanan rehabilitasi medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya optimal mungkin. pemberian rehabilitasi medik dapat dilakukan melalui: penilaian medis dan fungsional dari tenaga ahli dokter spesialis rehabilitasi medik, psikolog,fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan rehabilitasi medik kepada penyandang disabilitas dilakukan secara utuh dan terpadu. pemberian . https: jdih.bandung.go.id pemberian rehabilitasi medik dalam pelaksanaannya harus mendapat dukungan penuh dari pihak keluarga. bagian kedua tingkat pelayanan rehabilitasi medik pelayanan rehabilitasi medikselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab rujukan bagian kesatusesuai dengan tingkatannya. dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib merujuk kepada fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. memberikan rujukan untbagian . https: jdih.bandung.go.id bagian kedua bentuk rujukanlatihan bagian kesatu pelatihan dinas menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. penyelenggara pelayanan kesehatan wajib memfasilitasi sebagian atau seluruh tenaga kesehatannya untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada untuk penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam harus dilakukan melalui perencanaan. perencanaan pelatihan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. bagian . https: jdih.bandung.go.id bagian kedua pembiayaan penyelenggaraan pelatihan pembiayaan penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam dapat bersumber dari apbd dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. pelaksanaan pembiayaan penyelenggaran pelatihyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas daerah kotakota: pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas: cc.pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas,. https: jdih.bandung.go.id wali kota adalah wali kota bandung. dinas kesehatan dan sdm dilingkungan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan ramah disabilitasrlindungan adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, membentengi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas serta mencegah,kesehatan . https: jdih.bandung.go.id bab xii pembiayaan penyandang disabilitas dapat mengikuti program jaminan kesehatan. pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang bukan sebagai peserta asuransi kesehatan atau jaminan pembiayaan kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kota. tanggung jawab pemerintah daerah kota sebagaimana dimaksud pada untuk pelaksanaan jaminan pembiayaan kesehatan yang menggunakan pembiayaan yang bersumber dari apbd dan non apbd. pembiayaan kesehatan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada untuk asuransi kesehatan atau jaminan kesehatandinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap penyandang disabilitas yangmbinaan . https: jdih.bandung.go.id pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengawasan berkala dalam peranesehatan ramah disabilitas. peningkatan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan pelayanan kesehatan ramah disabilitas. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui: pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih: dan atau evaluasi terhadap teknis operasional, mutu pelayanan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan ramah disabilitas, termasuk pencatatan dan laporannya. dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dinas dapat bekerjasama dengan: asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, masyarakat, dan stake holder terkait. bab xivdaerah kota& h. bambang sehari, nip: https: jdih.bandung.go.idmendapatbagian kedua maksud dan tujuan peraturan wali kota ini dibentuk sebagai pedoman dalam pemberian layanan kesehatan bagi disabilitas daerah kota. pengaturan . https: jdih.bandung.go.id pengaturan pelayanan kesehatan ramahcc. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah kota terhadap penyandang disabilitas. bagian ketiga azas pelayanan kesehatan pengaturan pelayanan kesehatan ramahdan aksesibilitas. asas penghormatan terhadap martabat sebagaimana dimaksud dalam hurufasas otonomi individu sebagaimana dimaksud dalam hurufasas . https: jdih.bandung.go.id asas tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah tidak adasas partisipasi penuh sebagaimana dimaksud dalam huruasas keragaman manusia dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam hurufasas kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam hurufsas kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam hurufasas aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam hurufgian . https: jdih.bandung.go.id bagian keempat ruang lingkup ruang lingkup peraturan wali kota ini meliputi: pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, cc. sumber daya manusia, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, aksesibilitas: pelayanan informasi dan pelayanan khusus, rehabilitasi medik, rujukan, pelatihan, dan peran masyarakat dan dunia usaha. bab pelayanan kesehatan bagian kesatu upaya pelayanan kesehatbagian . https: jdih.bandung.go.id bagian kedua bentuk pelayanan kesehatan upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan oleh pemerintah daerah kota, dalam bentuk: promosi, preventif, kuratif, dan atauoleh fasilitas pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah (home care), yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk sesuai dengan jenis penyakit dan kewenangannya. pelayanan . https: jdih.bandung.go.iddisabilitas:. untuk pelayanan khusus dapat dilayani rumah sakit umum daerah kota dan rumah sakit swasta lingkungan daerah koharus didukung secara penuh oleh keluarga dan masyarakat. bab iii fasilitas pelayanan kesehatan bagian kesatu jenis fasilitas pelayanan kesehatan dinassetiap . https: jdih.bandung.go.id setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitasj . fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. bagian kedua tingkatan fasilitas kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam memiliki tingkatan pelayanan yang terdiri atas: fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh: praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat puskesmas), dan klinik pratama. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialistik yang diberikan oleh: praktik mandiri dokter spesialis, praktik mandiri dokter gigi spesialis, klinik utama, rumah sakit kelas dan rumah sakit kelas fasilitas . https: jdih.bandung.go.id |
berita daerah kota sukabumi rms lan tahun nomor peraturan wali kota sukabumi tanggal julhui wali kota sukabumi provinsi jawa baratsukabumi tentang rencana kerja pemerintwali kota tentang rencana kerja pemerintah daerah kota sukabumi tahunsebagaimana dimaksud dalam merupakan penjabaran indikator kinerja utama tahun dan merupakan hasil background study dan rancangan teknokrat. rkd tahun sebagaimana dimaksud pada menjadi:n pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun dalam rangka penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disingkat rapid tahun anggaradanperangkat daerah membuat laporan kinerja triwulan(l), disampaikan paling lambat (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan kepada: badan pengelolaan keuangan daerah kota sukabumi: badan perencanaan pembangunan daerah kota sukabumi: bagian perekonomian, pembangunan, dan kerja sama daerah setda kota sukabumibersangkutan.,raja bagian hukum terakota sukabumi, rela j | mukmin nib19720210199901balai pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebutberkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional dinas. utd balai pengujian kendaraan bermotorpengujian kendaraan bermotorbalaipengujian kendaraan bermotor. penyiapan bahan rumusan kebijakan dibidang pengujian kendaraan bermotorujian emisi gas buang. pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor. pelaksanaan kalibrasi alat uji kendaraan. pemeliharaan alat uji kendaraan. pelayanan uji kendaraan lapangan. pelayanan numpang uji. pelaksanaan penatalaksanaan, perlengkapan administrasi, keuangan dan kepegawaian. pengkajian dan analisis penerapan teknologi pada pengujian kendaraan bermotorbalai pengujian kendaraan bermotor terdiri dari kepala kelompok jabatan fungsional struktur organisasi utd balai pengujian kendaraan bermopengujian kendaraan bermotorpengujian kendaraan bermotorngujian kendaraan bermotorujian emisi gas buang sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencegah pencemaran udara. melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku untuk laik jalan kendaraan. fl. melaksanakan kalibrasi alat uji kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjamin akurasi alat uji kendaraan. memelihara alat uji kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir kerusakan alat uji kendaraan. melaksanakan pelayanan uji kendaraan lapangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan. melaksanakan pelayanan numpang uji sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan kendaraan luar daerah. j . mengelola urusan administrasi utd balai pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi mengelola urusan perlengkapansesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas pegawai utd balai pengujian kendaraan bermotoroopengujian kendaraan bermotorpengujian kendaraan bermotorpengujian kendaraan bermotor diangkat dan diberhentikan oleh walikota. bab tata kerja kepala utd balai pengujian kendaraan bermotorpengujian kendaraan bermotorbalai pengujian kendaraan bermotorpengujian kendaraan bermotorpengujian kendaraan bermotorpengujian kendaraan bermotor berdasarkan target penerimaan tahun masih dilaksanakan oleh utd pengujian kendaraan bermotorbalai pengujian kendaraan bermotorinstuktur organisasi unit pelaksana teknis daerah balai pengujian kendaraan bermotorpada dinas perhubungan kota bengkulu kelompok jabatan fungsional pj. walikota bengkulu, cap dto budiman |
salinan rms inka tunggal https walikota tegal provinsi jawa tengah peraturan walikota tegal nomor tahun tentang implementasi transaksi non tunai padarta sebagai tindak lanjutdijelaskan bahwa agar seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah oleh bendahara penerima pengeluaran dan bendahara penerima pengeluaran pembantu dilakukan secaraasli daerah yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah, pengeluaran apbd yang nilainya paling banyak (lima ratus ribu rupiah) per transaksi dalam rekening belanja, cc. pengeluaran apbd untuk belanja honorarium atau upah atau jasa atau hadiah atau transportasi bagi masyarakat atau instansi pemerintah luar pemerintah daerah, pengeluaran apbd untuk belanja bos pendamping daerah bagi sekolah dasar sd): penerimaan dan pengeluaran pada blue, belanja bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga berupa uang duka bagi masyarakat tidak mampu, pembayaran belanja uang kepada orang terlantar, pembayaran untuk penanganan dan pelaksanaan perkara pengadilan, pembayaran kewajiban pemerintah daerah kepada instansi pemerintah luar pemerintah daerah, pembayaran untuk keperluan penanggulangan bencana alam: pembayaran makan minum yang dilaksanakan luar daerah, il. belanja perjalanan dinas. bab bukti transaksi non tunai atas setiap transaksi non tunai diterbitkan bukti penerimaan atau pengeluaran. bukti transfer dana dari rekening bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu rekening penerima dicetak sebagai kelengkapan surat pertanggungjawaban spj). bukti pembayaran atas setiap transaksi tunai atau non tunai yang dilakukan melalui rekening bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu selain rsud, sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam pedoman ketatausahaan pelaksanaan apbd. bab. bab vii pembinaan dan pengawasan pembinaan atas pelaksana: pengarahan terhadap perangkat daerah dalam pemenuhan kepatuhan terhadap penerapan peraturan walikota ini, dan fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukungkepala perangkat daerah, bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratif. pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana pada dilaksanakan sesuai peraturan perundang undaah hartono, m.h. pembina tingkat. walikota adalah walikota tegaltransaksi . transaksi adalah persetujuan kedua belah pihak yang menimbulkan hak dari satu pihak yang diwujudkan dalam bentuk barang atau jasa atau layanan atau bentuk lain sesuai peraturan perundang undangan, dan kewajiban pihak lain berupa kompensasi atas barang atau jasa atau layanan atau bentuk lain yang diwujudkan dalam bentuk nominal rupiah. transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah dana dari satu pihak pihak lain secara non tunai dengan menggunakan: alat pembayaran menggunakan kartu apik), b.cek, billet giro, uang elektronik, atau alat pembayaran non tunai lainnya sesuai peraturan perundang undangan. penyelenggara transfer danapersepsi adalah bank yang ditunjuk oleh walikota sebagai bank pemegang rsud untuk melaksanakan transaksi penerimaan dan transaksi pembayaran keuangan pemerintah daerah. pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut pns adalah pegawai negeri sipil pada pemerintah daerah. cash management systemnasabah perorangan untuk melakukan aktivitas dan memperoleh informasi terhadap rekeningnya banbadan layanan umum daerah yang selanjutnya disingkat blue adalah perangkat daerah skpd)wajiban setiap kepala perangkat daerah wajib mendukung penggunaan sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. setiap. setiap bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu yang melaksanakan penerimaan daerah dalam apbd wajib menggunakan sistempengeluaran daerah dalam apbd wajib menggunakan sistem transaksi non tunai. bab iii jenis transaksi non tunai jenis transaksi non tunai meliputi: transaksi penerimaan dalam apbd, transaksi pengeluaran dalam apbd. bab mekanisme transaksi non tunai bagian kesatu mekanisme transaksi penerimaan non tunai transaksi penerimaan non tunai dari perorangan atau badan usaha yang mempunyai kewajiban menyetorkan sejumlah dana kepada pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara: mentransfer dana dari rekening perorangan atau badan usaha rsud atau bendahara penerimaan, menyetorkan dana secara langsung rsud atau rekening bendahara penerimaan. bagian kedua mekanisme transaksi pengeluaran non tunai transaksi pengeluaran non tunai dilakukan dengan cara mentransfer dana dari rsud atau rekening bendahara pengeluaran atau rekening bendahara pengeluaran pembantu rekening penerima dana. apabila . apabila terdapat beban biaya transfer dana atas transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud pada yang disebabkan oleh perbedaan penyelenggara transfer dana, maka beban biaya transfer dana ditanggung oleh penerima transfer dana. transaksi pengeluaran non tunai pada belanja tidak langsung untuk pembayaran belanja pegawai, dapat dilakukan oleh bank persepsi dengan cara mentransfer dana dari rekening bendahara pengeluaran rekening penerima. transaksi pengeluaran non tunai pada belanja langsung untuk pembayaran belanja pegawai dapat dilakukan oleh bank persepsi atau dilakukan secara mandiri oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu dengan cara mentransfer dana dari rekening giro bendahara pengeluaran rekening penerima melalui cms yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemudahan dalam proses pembayaran dan pertanggungjawaban. besaran dana dalam transaksi pengeluaran non tunai pada belanja langsung untuk pembayaran belanja modal dan belanja barang dan jasa dibatasi sampai dengan nominal yang diajukan dengan mekanisme langsung ls) sebagaimana diatur dalam pedoman ketatausahaan pelaksanaan apbd. bab pengecualian dalam transaksi non tunai jenis transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran dalam apbd yang dapat dikecualikan dari sistem transaksi non tunai sebagai berikut: pendapatan. |
bj) salinan nik)diubah sebagaiberikutketerperincian kegiatannomor diklat halaman sampai dengan halaman dihapus. ketentuan lampiran bab indeks biaya kegiatan huruf biaya pendidikan nomor biaya penyelenggaraan kursus penatarditambahkan nomor yaitunomor ,akaian dinas nomor nomor nomor nomor dan nomor halaman sampai depakaian dinas ditambahkan 2nomor yaitu nomor perlengkapan pemadam kebakaran dan nomor bingkisan tamu pemerintah kota tegalhijauan pantai peralatan pertanian benih bibit pupuk pestisida nomor bibit tanaman halaman 25nomor ,nomor ,nomor ,nomor12,nomor16 dan nomor19ditambahkan nomor yaituditambahkan satu huruf yaitu huruf pengadaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalananggaran perincian pekerjaan pengelola anggaranhuruf sekretariat badan dinas kantor kec. halaman 414tim baperjakat dan nomor tim penyusunan apbd, laporan keuangan, pertanggungjawaban apbd dan laporan keuangan semespelatihan dan kejadian kebakaran nomor iida)l1,nomor dan nomor halamanhonor jasa kebersihan cleaning service tenaga kasar operator sound system petugas pengemudi tenaga pengamanan operator laboratorium kader kesehatan petugas rawat inap puskesmaditambahkan nomor yaitu nomor jasa pembuatan makethonorarium tim tenaga ahli jasa konsultan staf pendukung teknis kegiat,wal hukum, audio pradibto, s.h. penata tingkat nip |
an nan nan beijing rt150 (roda nan irosorsoraslseuawa ieraootooaa se00oo| seooeool nan nan beijing bj200 zombie angsa (roda so1 tanoe soon nano| .00o| dapat bemo (roda dayang 80b(80cc) dayang 150b nan tosooooo| re5000) esa dayang foot bayang dy100 (roda nan yos solomon sea| aan parana 200b i2200000| (demak toa|l s600. anon| tool nol nan fdorkas g150 lia siamea| dus duta dtr 315a tao nan grogol tee.soo| juta idt320a ace) rza.cool goa roda s.c00.coo| soo nan nan soo.co0| tra. yaa garuda bej (roda laa.coo.| 1a7 garuda naga 125cc a2500 happy hp125 b nan nan happy happy 200m happy nan nan dialing bintang kencana mas nan dialing bintang kencana mas antono oa ro0gol re0000001 ye00001 zes dialing 150n dialing dialing dialing bintang kencana mas. juve carrier m t 150cc oo| kaisar anggun 250cc m t kaisar tried m t cc) kaisar kaisar tried (roda 250cc nan tes nan nan 2s| o0e2s kaisar nan ba00.c00l nan kaisar rise m t (150cc) tried (roda 150cc. solo0l ikan rancu roda3) nan woo| 2kanojo| sena karate m t (kokoh zh (roda t400. .ooo| nan ss00.00o0o| .s00.000o| nan nan utama 7yp (roda liontin (roda bah eno komodo asonooo| nana00 . s100000| san soo.oo0| near nan .a7.oo0| s800. ss00. 25a s9.c00| moc in rt200 (roda nan pes tee m b b200 pes most rap mtd 15t non) soo.coo| r84. nan nan o0428 imprint dj150zh (apollo150) uan nasa nsg 100cc (roda seooooo| a.l 22an nan macbook| radio| aso) 11a.00o ane .000l tool nas nsr 315a 150cc (roda .c00.ooo! ren.tool jar nasha nsr arooome) to7moon| sens00| inozomi azab (150cc) teh kol gaoooon| arol0 nan sodomi azab sodomi azab (200cc) sodomi azab rose) sodomi srikandi otonom rida nan nan |otonom rida (box) melo doiwinasoe| so0| viaggio delivery van (roda nan viaggio pick van (roda sakalino insane sr (roda pen coo| nan (se shame sn200 sheng (roda rossa pico nan new hercules xb rossa new spr hercules x3 oil cooler jtajima (roda g600.000l torino danos tan ihosia hercules tsz (roda school pan t0. baal p losoocoo| iosooooo| season) |. nan rossa samson tsz (roda zoo0 seooonl sn000l nan man 1s00. ze00000o| rossa super tsz 40a rossa super hercules tsz .0oo| morenoool torooove| soo| aro troop m2|o nan nan |iwamoo| elo .so0| a17 rossa tsz ta2o00oo| case) apa rossa tsz 'i2000000| a23 nan nan a20 rossa tsz ioo0| nan ci) toss tsz san a31 ra.oo.ooo a33 poso tn100 (roda masa 7s500. ass a00 ehh hias o.s00. o.s00. 4a1 itoyoson tn150 (roda nan soo alasan| man aaa has da7 nan tvs fu3a7 tvs u356 box m t tvs u356a sampah type tertutup asa asa tvs king "os.ooo| ass tvs king m t tvs king m t ass| irvsrma lusososmyr a1400. tvs king u303zsm t past tvs king u303 (biofuel) m t a53 testing jus8s mpp tvs king u347 moto tar 10r karya bit eco) 100co rsoocoo| tsooooo| ri2s0n| aes| var v15r via v15s a07 ivia karya rol nan mom r0.7o0.ooo| daa am) nana i8000. are a77 via v20r mar voor(200ce) man luar v15 ce) to. aga via 30r (via tn150 nan nan lo. .0ool 's1s00| laos t0s00000| via tn150 .000o| for .000l nan t0s00. soo| via iso8r sos yahoo nan nan lar.oo| nan via (ar no0o 16e.soo) mna nation mamoool too) nan (sar ivia nan a nama ses viva grand samson super m t viva new samson (roda n200e sn00000| t200000| cas .soo0| | .7oso0| saa sooooool soo pas. sioooool sioooool res001 eoo0) samson laksamana nan nan nan sss soal sep ce000oo| s02000) babiorang dan atau ba, koperasi dan badan usaha daerah yang bergerak bidang angkutan umumooooool sol nan nan viva samson super s3! g.a00.0oo| .s00| ssoaoool n0co nan so1s roooooo solo nan viva samson super trivamas samson super viv amas ivivamas samson saooooo| ivivamas new samson (roda so00000| ss00.ooo| amal secoseol so000 sol sal 1s00. ivrvamas samson roda s900. ec00.cool isa .coo| soo| sal so2 soo) sel b2) nan nona ivrvamas samson laksana (roda nan nan soal sos o0s2s ivivamas samson super (roda goo ancol gyu rhino .00o0| car plt. gubernur jawa tengah, ttd: heru sudjatmoko lampiran peraturan gubernur jawa tengah komoubah bentuk kendaraan bermotor sebelum tahun dan pembuatan tahun bentuk bus big bus bus double ida ena double ibestelwagon | tangki pak bak, input ruc mixer derek crane logging car carrier kisendayai river pop deck microbes cabin delman box l(truck truck tonton truck trailer container dan sejenisnya| terbuka kayu |tanduk besi lil los eos log eo.a9g cukup io. io. io. lo. .a oo. loo. lo. s5. ben kena mana . a s5. .0n0| n $l000.00oy bean iia ia. mohon nomm mme il. yoo m000000) oo anna o vomomoh. me. |. menekan poo ios clo o mmm moh bean pee dan dan l m noni ion lrrucr ssooocc dono o n ix ix aia ' . ao. m. t0o0.nco)| oo. a a .600j makan 1l000. .0g0| men | m b . n so.c00. . a. .000j sbl. .0017p |. . h . . ang 6a.co0.o00| . il. soo0.oo0o| 4om90. tan solo.ono| bo00.000o| s000.000o| t0. bo00. 3s.0o00. ta. so.ooo.ooo| aa.co0.oo0o| so.o00o.co0o| ss. .000o| pen ana sa000. 4s. .0o0 zo.coo.ooo| z7a000. szo. .00o0| . so. 0m0. mb. t2060. f7. uas u ta.odo. o00| s8. s 00i010 #9xo. o.ooo.ooo| solo.ono| so.oo0 ooo| ss.oo0 0oo| 4s. so.oo0. so.oo0. #s. plt. gubernur jawa tengah, ttd: heru sudjatmoko sesuai dengan tahun terbitnya fakturenghitungan pengenaan nilai jual kendaraan bermotor untuk kendaraan tahun pembuatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undanganup, memiliki ijin penyelenggaraan angkutan umum orang dandinas instansi terkait. ketentuan tidak berlaku bagi kendaraan bermotor angkutan umum orang atau kendaraan bermotor angkutan umum barang dan jenis kendaraan khusus yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan. nkb truck dan light truck sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan nilai jual chassis. nkb bus dan mikrob untuk kendaraan tahun pembuatan tahun dan kendaraan baru sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan nilai jual chassis. penetapan pkb dan bank sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan deng surat keterangan bengkel12,5y6delapan juta rupiah), mesin dengan isi silinder sampai dengan cc, sebesar rp. (lima belas juta rupiah): cc. mesin dengan isi silinder sampai dengan .000cc, sebesar rp. (dua puluh juta rupiah): mesin dengan isi silinder diatas cc, sebesar rp. (tiga puluhempat tarif pkb, bank, progresif, kendaraan bermotor dan alat alat berat besar serta pengenaan pkb untuk kereta gandeng tempel tarif pkb ditetapkan sebesar: (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan motor pribadi dan badan, (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ,5y6, minibus dan mikrob,5y6 (dua koma lima persen), kepemilikan keempat sebesar (tiga persen)::pkb untuk kereta gandeng tempel ditetapkan sebesar rp. (satu jutabadan atas nama gubernur. setiap kendaraan bermotor yang dimiliki oleh badan hukum dan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha wilayah jawa tengah agar dapat didaftarkan jawa tengahpaling lambatkendaraan bermotor tahun jenis sepeda motor sepeda motor roda koding merek type pkb pkb |app ktm ra1. amors 2s00000| ss00o0o| app ktm h.to0.oo0 frroocoo| nee.so0) app ktm bas bemo bemo atas javroricksmaw roda ker mao jas bajaj delivery van (roda pick van (roda han terurai tasooooo| ancol too amonia| sasooono| 2s1c00| bening rt150 (roda rt150 (roda |
uanalam rangka pengadaan barang jasa yang dilaksanakan oleh biro administrasi pengadaan barang jasa terdapat kondisi kerja khusus yang berupa risiko dan kelangkaan profesi, maka perlu diberik), memutuskan:jawa tengaholeh pemerintah daerah kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan oleh gubernur dan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi jawa tengah. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja khusubiro administrasi pengadaan barang jasa sekretariat daerah provinsi jawa tengah yang selanjutnya disebut biro apj adalah biro administrasi pengadaan barang jasa pada sekretariat daerah provinsi jawajawa tengahbagian kedua tujuan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja khusus bertujuan untuk: peningkatan kesejahteraan pns pada biro apj, meningkatkan profesionalisme dalam pengadaan barang jasa,jawa tengah,jawa tengah,tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja khusus pns pada biro apj selain diberikan tambahan penghasilan sesuaiiberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja khusus berdasarkan ketentuan peraturan gubernur ini. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja khusus dan kelompok kerja pokja)diberikan salah satu tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja khusus dengan nilai yang lebih tinggi. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja khusus sebagaimana dimaksud dalam dibayarkan setiap bulan dalam satu tahun kepada pns pada biro apj. besaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja khusus sebagaimana dimaksud padaiayaan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja khusus dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi jawa tengah. bab ketentuan lain lain pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja khusus sebagaimana dimaksud dalam bagi pns yang beralih tugas biro apj dilaksanakan terhitung mulai tanggal surat perintah melaksanakan tugas. bab ketentuan penutup peraturan gubernur ini mulai berlaku padaaftar besarkelompok besaran rp) eselon eselon iii eselon kelompok kerja pokja) golongan golongan iii golongan golongan gubernur jawa tengah, ttd ganjar pranowobahwa dengan adanya perubahan keadaan terutama berkaitan dengan inflasi dan kondisi masyarakat, maka peraturan gubernur sebagaimana dimaksud huruf perlu ada penyesuaian tarif pelayananmenjadi sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: peraturan gubernur ini menetapkan tarif pelayanan pada, rsud pelet sebagaimana tercantum dalam lampiran iv,,ketentuan ditambahkan satu jenis pelayanan, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut pelayanan penunjang medis sebagaimanadimaksud dalamkedokteran nuklir,dancc. pelayanan sedang,dan pelayanan khusidikan dan pelatihlaksana urusan pemerintahan bidangdidikan dan pelatihan kompetensi manajerial, membawahi: sub bidang pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pimpinan tinggi dan jabatan administrator, sub bidang pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pengawas, dan sub bidang pendidikan dan pelatihan kompetensi pra jabatan dan kader pemerintahan daerah. bidang pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis, membawahi: sub bidang pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis urusan wajib pelayanan dasar dan pilihan, sub bidang pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis urusan wajib non pelayanan dasar, dan sub bidang pendidikan dan pelatihan kompetensi pemerintahan umum. bidang bidang pendidikan dan pelatihan kompetensi fungsional dan sosial kultural, membawahi: sub bidang pendidikan dan pelatihan kompetensi jabatan fungsional, sub bidang pendidikan dan pelatihan kompetensi sosial kultural, dan sub bidang pendidikan dan pelatihan kompetensi tenaga kedaulatan. bidang sertifikasi kompetensi, pengajaran, dan evaluasi, membawahi: sub bidang sertifikasi kompetensi, sub bidang pengelolaan pengajaran, sumber belajar dan teknologi informasi, dan sub bidang evaluasi pendidikan dan pelatihdidikan dan pelatihan. badanidikan dan pelatihan, pelaksanaan tugas dukungan teknispendidikan dan pelatihan, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan administrasi badan bidang pendidikan dan pelatihsub bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mempunyai ndidikan dan pelatihan kompetensi manajerial bidang pendidikan dan pelatihan kompetensididikan dan pelatihan kompetensi manajerial mempunyai fungsi: penyusunan kebijakan teknis dan rencanacc. penyelenggaramanajerial pimpinan tinggi delenggaraimpinan tinggi dmanajerialengawasengawas, menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pengawas, menyiapkan bahan dan melaksanakengawas, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. sub sub bidang pendidikan dan pelatihan kompetensi prajabatanusunan standar perangkat pembelajarelenggararajabatandidikan dan pelatihan kompetensi teknis bidang pendidikan dan pelatihteknis. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis, mempunyai fungsi: penyusunan kebijakan teknis dan rencanapenyusunan standar perangkat pembelajarancc. penyelenggarapembinaan pembinaan, mengkoordinasikan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporteknis urusan wajib pelayanan dasar delenggaranon pelayanan dasar, menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis urusan wajib non pelayanan dasarpemerintahan umumemerintahan umum, menyiapkan bahan penyusunan standar perangkat pembelajaran pendidikan dan pelatihan kompetensi pemerintahan umum, menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi pemerintahan umumdidikan dan pelatihan kompetensi fungsional dan sosial kultural bidang pendidikan dan pelatihdidikan dan pelatihdidikan dan pelatihan kompetensi sosial kultural, tenaga kedaulatan dan jabatan fungsional, penyusunan penyusunan standar perangkat pembelajaran pendidikan dan pelatihan sosial kultural, tenaga kedaulatan dan jabatan fungsional, cc. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi sosial kultural, tenaga kedaulatan dan jabatan fungsional,jabatan fungsional, menyiapkan bahan penyusunan standar perangkat pembelajaran pendidikan dan pelatihan kompetensi jabatan fungsional, menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi jabatan fungsionalsosial kultural, menyiapkan bahan penyusunan standar perangkat pembelajaran pendidikan dan pelatihan kompetensi sosial kultural: menyiapkan bahan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kompetensi sosial kulturaltenaga kedaulatan, menyiapkan bahan penyusunan standar perangkat pembelajaran pendidikan dan pelatihan tenaga kedaulatan, menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi tenaga kedaulattenaga kedaulatan, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. bagian keenam bidang sertifikasi kompetensi, pengajaran dan evaluasi bidang sertifikasi kompetensi, pengajaran dan evaluasipengajaran, sumber belajar dan teknologi informasi serta evaluasi diklat. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada bidang sertifikasi kompetensi, pengajaran dan evaluasi mempunyai fungsi: penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan evaluasi diklat, pengajaran, sumber belajar dan teknologi informasi, pelaksanaan sertifikasi kompetensi lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota, cc. pengelolaan pengajaran, sumber belajar dan teknologi informasi, pembinaan, mengoordinasikan dan fasilitasi, mengoordinasikan mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan diklat, dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala badanlaksanaan sertifikasi kompetensi, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidanglolaan pengajaran, sumber belajar dan teknologi informasi, menyiapkan bahan pengembangan dan pengelolaan pengajaran, sumber belajar dan teknologi informasievaluasi pendidikan dan pelatevaluasi diklat, menyiapkan bahan pengembangan, penyiapan dan pelaksanaan evaluasi diklat, menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, mengoordinasikan dan fasilitasi, menyiapkan bahan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan evaluasi diklat, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. wan pemadam kebakaran yang selanjutnya disingkat babak adalah badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran provinsi kalimantan tengah. kepala badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran, yang selanjutnya disebut kepala badan adalah kepala badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran provinsi kalimantan tengah. unsur pengarah penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran, yang selanjutnya disebut unsur pengarah adalah unsur pengarah penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran provinsi kalimantan tengah. kepala pelaksana badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran yang selanjutnya disebut kepala pelaksana adalah kepala pelaksana yangtingkat pemerintah pusat dan daerahanggulangan bencana dan pemadam kebakaran adalah badan yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaradan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran mempunyai tugas membantu gubernur dalam menyelenggarakan, menangani, mencegah, menyusun, menanggulangi, mengantisipasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran. untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam babak menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijadengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, penyusunan standarisasi danpenyusunan dan pengembangan informasi peta rawan bencana, penyusunan prosedur operasional tetap penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran, penyelenggaragubernur sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana, perumusan kebijakan operasional pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, pertanggungjawaban pengelolaan degara, mengoordinasikan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh, dan melaksanakan kewajiban lainggulangan bencana dan pemadam kebakaran, terdiri atas: kepala badan, unsur pengarah, unsur pelaksana, terdiri atas:bidang kedaruratan dan logistik, terdiri atas: sub bidang kelarutan, dan sub bidang logistik dan peralatanbidang kebakaran dan pengendalian operasi, terdiri atas: sub bidang pemetaan dan pencegahan, sub bidang fasilitasi, penyelamatan dan bantuan teknis, dan sub bidang fasilitasi, penyelamatan dan bantuan bencanadipimpin oleh seorang kepala badan secara ex officio dijabat oleh sekretaris daerah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat keadaan darurat bencana dan pascabencana secara terintegrasi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala badan menyelenggarakan fungsi: koordinasi, dan komando dan pemadam kebakarann pemadam kebakaran, pemantauan, dan cc. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran. gubernur membentuk tim seleksi yang diketuai oleh sekretaris daerah, untuk memilih calon anggota unsur pengarah yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. untuk dapat diangkat menjadi anggota unsur pengarah, setiap calon anggota unsur pengarahanggulangan bencana dan pemadam kebakaran, berusia paling rendah (empat puluhsunan unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: pejabat pemerintah eselon atau yang setingkat, dan anggota masyarakat profesional. unsur pengarah, sebagaimana dimaksud pada berjumlah (sebelas) anggota yang terdiri dari: (enam) pejabat pemerintah, dan (lima) anggota masyarakat profesional. keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul kepala badan. keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam huruf diusulkan oleh gubernur sebanyak (dua) kali jumlah anggota unsur pengarah tersebut melalui tim seleksi kepada dewan perwakilan rakyat daerah untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. pengajuan usul anggota sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada gubernur untuk diangkat dan ditetapkan menjadi anggota unsur pengarah. keanggotaan unsur pengarah mempunyai masa jabatan paling lama (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk (satu) kali masa jabatan. apabila dalam masa jabatannya anggota unsur pengarah tidak dapat melakukan tugas sebagaimana mestinya, maka akan dilaksanakan pergantian antar waktu paw). penggantian antar waktu paw) sebagaimana dimaksud pada karena: pindah tugas dan atau mutasi, sakit lebih dari enam bulan, tersangkut kasus pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum dari pengadilan, cc. mengundurkan diri, dan meninggal dunia. mekanisme pergantian antar waktu paw) sebagaimana dimaksud pada harus mendapat persetujuan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi kalimantan tengah yang diusulkan oleh gubernur. jumlah yang diusulkan oleh gubernur kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi kalimantan tengah sebagaimana dimaksud pada sekurang kurang (dua) orang dan maksimal (tiga) orang. bagian ketiga kepala pelaksana kepala pelaksanaan pemadam kebakaranuntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kepala pelaksana menyelenggarakan fungsi:empat dan pemadam kebakarmelaksanakan pengelolaan keuangan dan aset, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaidan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinil. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen dokumen rencana strategi badanoo. melaporkan pelaksanaan kegiatan sub paragraf sub bagian keuangan dan aset sub bagian keuangan dan asetmelaksanakan pengurusan pengadministrasian dan usul penghapusan barangsekretaris sesuaij .il.paragraf sub bidang pencegahanj .oo.melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bidang pencesub bidang kesiapsiagaan sub bidangiapsiiapsisiapsiiapsiil.oo. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapmelaporkan pelaksanaan kegiatan sub bidang kesiapsikedaruratan dan logistik, terdiri atas: sub bidang kedaruratan, dan sub bidang logistik dan peralatan. paragraf sub bidang kedaruratan sub bidang kedaruratanj .il.oopelaksanaan kegiatan sub bidang kedarursub bidang logistik dan peralatan sub bidang logistik dan peralatanogistik danogistik danlogistik danogistik dan,il. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan pangan, sandang, kesehatan, psikososial, menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan penampungan dan tempat hunian, oo., dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bidang logistik dan: j paragraf sub bidang rehabilitasiil.oosama pemulihan sosial, ekonomilaporkan pelaksanaan kegiatan sub bidang rehabilisub bidang rekonstruksikonstrkonstrkonstrkonstrukil. menyiapkan bahanancangoomenyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatlaporkan pelaksanaan kegiatan sub bidang rekonstrukgian kedelapan bidang kebakaran dan pengendalian operasi bidang kebakaran dan pengendalian operasi penanggulangan bencana mempunyai tugas melaksanakan merumuskan bahan kebijakan teknis dan bahan koordinasi pencegahan, penataan, fasilitasi, bantuan teknis kebakaran, pencarian, penyelamatan, dan pengendalian operasi penanggulangan bencana. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang kebakaran dan pengendalian operasi menyelenggarakan fungsi: perumusan rancangan rancangan strategis kebakaran dan pengendalian operasi penanggulangan bencana yang inovatif berdasarkan standar kerja pemadam kebakaran dan peraturan yang berlaku, perumusan rencana kerja, mengoordinasikan, pembinaan, pengendalian, pengembangan, mensosialisasikan dan evaluasi kegiatan pemadam kebakaran, penyelamatan, kegiatan bantuan teknis dan pengendalian operasi penanggulangan bencana, cc. perumusan dan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengujian review terhadap kinerja petugas pemadam kebakaran melalui hasil pemeriksaan kesehatan secara berkala agar tim pemadam kebakaran tetap tangguh dan handal dalam melaksanakan tugas, perumusan dan penyusunan rancangan program dan melaksanakan monitoring evaluasi kebijakan dan regulasi teknis bidang kebakaran dan pengendalian operasi penanggulangan bencana, penerima pengaduan laporan masyarakat dan memproses segera melakukan klarifikasi untuk kepastian terjadinya bencana kebakaran dan penentuan tempat wilayah operasional pemadam kebakaran agar efektif atau tepat pada sasaran lokasi kejadian bencana kebakaran, pelaksanaan dan pemberian pelayanan teknis pemadam kebakaran berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku kepada seluruh masyarakat, swasta dan pemerintah, pelaksanaan standar operasional prosedur setiap anggota regu pemadam kebakaran memahami tugas dan fungsinya melalui pendidikan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan, penyusunan rencana pengembangan kualitas personil dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, penyiapan dan menyusun peta kebakaran, j . penyiapan bahan dan memfasilitasi kegiatan penanggulangan kebakaran, penyelamatan dan pengendalian operasi penanggulangan bencana, pelaporan pertanggungjawaban kegiatan bidang kebakaran dan pengendalian operasi penanggulangan bencana sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan keputusan, il. penilaian dan evaluasi kinerja sub bidang lingkungan bidang kebakaran dan pengendalian operasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penilaian sasaran kinerja pegawai, perumusan dan penyusunan bahan komunikasi, informasi, dan publikasi yang disajikan kepada pimpinan dalam hal terjadinya bencana kebakaran dan dalam pengendalian operasi penanggulangan bencana, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintah pimpinan sesuai bidang tugas. bidang kebakaran dan pengendalian operasi, terdiri dari: sub bidang pemetaan dan pencegahan, sub bidang fasilitasi, penyelamatan dan bantuan teknis kebakaran, dan sub bidang pengendalian operasi penanggulangan bencana. paragraf sub bidang pemetaan dan pencegahan sub bidang pemetaan dan pencegahan mempunyai tugas menyusun peta kebakaran melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencanapemetaan danetaan dantaan danmetaan dantaan danpemetaan dan pencegahan kebakaran berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menyusun bahan kebijakan dan peraturan teknis bidang penyusunan peta dan kebakaran, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan, pembinaan dalam bidang pemetaan dan pencegahan, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dalam bidang pemetaan dan pencegahan kebakaran, pelaksanaan tugas tugas pengamanan bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran dan bencana lainnya serta mengoordinasikannya dengan instansi terkait, memberikmpelajari dan memahami ketentuan, peraturan yang berlaku berkaitan dengan bidang tugas agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar, melaporkan pelaksanaan kegiatan sub bidang pemetaan dan pencegahanmelaksanakan tugas kedinasanteknis sub bidang fasilitasi, penyelamatan dan bantuan teknis mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, penyelamatan dan bantuan teknis bidang pemadamteknis kebakaran berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam memaksakan tugas, menyusun bahan kebijakan dan peraturan sub bidang fasilitasi, penyelamatan dan bantuan teknis kebakaran, mempelajari dan memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan bidang tugas agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik dan benar, menyusun, mengatur pelaksanaan, bimbingan dan pelatihan teknis bidang pemadam kebakaran agar diperoleh anggota pemadam kebakaran yang memahami bantuan teknik pemadam kebakaran, fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis kebakaran dan kegiatan penyelamatan, membantu, menerima pengaduan laporan masyarakat dan memproses serta memberikan pelayanan penyelamatan dan bantuan teknis kepada masyarakatteknisoo. melaksanakan tugasbencana sub bidang fasilitasi, penyelamatan dan bantuan bencana mempunyai bbbbbbencana sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, menghimpun, mempelajari dan memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar, menyusun bahan kebijakan dan regulasi teknis sub bidang fasilitasi, penyelamatan dan bantuan bencana, merancang sistem komunikasi, informasi dan publikasi penanggulangan bencana, merancang sistem komunikasi, informasi dan publikasi siaga bencana dan kedaruratan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan data dan informasi kebencanaan, mengendalikan pelaksanaan standard operating procedure sop) pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana dalam kebencanaan, melaksanakan urusan administrasi, koordinasi, organisasi dan hubungan masyarakat, menyusun bahan koordinasi dan komunikasi dalam bidang tugas dan kemitraan dengan pemerintah dan segenap unsur terkait baik swasta atau mayarakat, oo. menyusun bahan sosialisasi penanggulangan bencana melalui media cetak dan elektronikbencana secara lisan maupun tertulis kepada atasan untuk mendapat arahan lebih lanjut, dan melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasbabakbabakbabak ditetapkan oleh kepala babak. bab tata kerjabakpelaksana, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, dan kepala sub bidang pada pelaksankepala sub bidang, kepala sub bagian dan pejabat fungsional menyampaikan laporan kepada kepala badan dan berdasarkan hal tersebut kepala bidang menyusun laporan berkala kepala pelaksana kepada kepala badan, serta kepada gubernur melalui sekretaris daerah. bab vii ketentuan lain lain pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili kepala badan dan kepala pelaksana: dalam hal kepala badan berhalangan sementara, maka ditunjuk kepala pelaksana sebagai pelaksana harian plh), dan fungsi badan penanggulangan bencanaanggulangan bencana dan pemadam kebakaran provinsi kalimantan tengah kepala badan fungsional sub bagian sub bagian sub bagian penyusunan keuangan dan umum dan too program aset kepegawaian pencegahan dan kedaruratan dan rehabilitasi kebakaran dan pengendalian kesiapsiagaan logistik dan rekonstruksi operasi sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang kesiapsiagaan logistik dan rehabilitasi dan bantuan teknis sub bidang fasilitasi, penyelamatan dan bantuan bencana gubernur kalimantan tengah, ttd sugianto saran |
run gubernur jawa tengah peraturan gubernur jawa tengah nomor taungubernur jawa tengah, menimbang bahwa organisasi dan tata kerja badan penyantun tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga propinsi jawa tengah yang ditetapkan dengan keputusan gubernur jawa tengah nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan keputusan gubernur jawa tengah nomor tahun sesuai hasil rapat kerja nasional rakernas) pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga pkk) tahun sudah tidak sesuai lag.bab kedudukan dewan penyantun sebagaimana dimaksud dalam babi tugas dan fungsi dewan penyantun sebagaimana dimaksud dalam babemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasaicc.emberdayaan dan kesejahteraan keluarga. bab susunan organisasi susunan organisasi dewan penyantun terdiri dari: ketua: sekretaris anggota susunan keanggotaan dewan penyantun sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan gubernur ini. ketua sebagaimana dimaksud dalam bab huruf mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam bab iii. sekretaris mempunyai tugas membantu ketua dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi dewan penyantun tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga propinsi jawa tengah menyelenggarakan rapat rapat. dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris bertanggungjawab kepada ketua anggotaemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menghadiri rapat rapat yang diselenggarakan dewan penyantun tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga propinsi jawa tengah dalam melaksanakan tugasnya, anggota bertanggungjawab kepada ketua untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang dengan mendukung pelaksanaan program program gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, dewan penyantun sebagaimana dimaksud dalam bab iii menyelenggarakan rapat rapat sebagai berikut rapat anggota paripurna yang dihadiri semuapaling sedikit satu kali dalam setahun. rapat anggota insidental yang dihadiricc. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikahyun tanggal seragam zeus susunan keanggotaan dewan penyantun tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga propinsi jawa tengah mid f7: dewan penyantun oo. |. .) gubernur jawa tengah ketua asisten ekonomi, pembangunan dan sekretaris kesejahteraan rakyat sekretaris daerah propinsi jawa tengah kepala badan pemberdayaan masyarakat sekretaris propinsi jawa tengah kepala dinas kesehatan propinsi jawa anggota tengah kepala dinas pendidikan dan kebudayaan anggota propinsi jawa tengah kepala dinas tenaga kerja dan anggota transmigrasi propinsi jawa tengah kepala dinas pertanian tanaman pangan anggota propinsi jawa tengah kepala dinas perindustrian dan anggota perdagangan propinsi jawa tengah kepala dinas pelayanan koperasi dan anggota usaha kecil menengah propinsi jawa tengah kepala dinas kesejahteraan sosial propinsi anggota jawa tengah kepala dinas perkebunan propinsi jawa anggota tengah kepala dinas perikanan dan kelautan anggota propinsi jawa tengah kepala dinas peternakan propinsi jawa anggota tengah kepala dinas pendapatan daerah propinsi anggota jawa tengah kepala dinas permukiman dan tata ruang anggota propinsi jawa tengah kepala dinas kehutanan propinsi jawa anggota tengah kepala dinas pengelolaan sumber daya air anggota propinsi jawa tengah kepala dinas pariwisata propinsi jawa anggota tengah kepala badan pengelolaan dan anggota pengendalian dampak lingkungan propinsi jawa tengah anggota kepala badan perencanaan pembangunan daerah propinsi jawa tengah anggota kepala badan informasi, komunikasi dan kehumasan propinsi jawa tengah anggota kepala badan koordinasi keluarga berencana nasional propinsi jawa tengah kepala badan bimbingan massal dan anggota ketahanan pangan propinsi jawa tengah kepala badan kesatuan bangsa dan anggota perlindungan masyarakat propinsi jawa tengah anggota kepala badan pusat statistik bps) propinsi jawa tengah kepala kantor wilayah departemen agama anggota propinsi jawa tengah kepala kantor wilayah departemen anggota kehakiman dan hak asasi manusia propinsi jawa tengah anggota kepala biro kesejahteraan rakyat setda propinsi jawa tengah anggota kepala biro perekonomian daerah setda propinsi jawa tengah anggota kepala biro pembangunan daerah setda propinsi jawa tengah kepala biro keuangan setda propinsi anggota jawa tengah kepala biro pemerintahan setda propinsi anggota jawa tengah kepala kantor perpustakaan daerah propinsi jawa tengah kepala kantor pengelolaan data elektronik anggota kode) propinsi jawa tengah gubernur jawa tengah ttd ariyanto |
bejawa tengah, menimbang:engah dan sebagaiketentuan peraturan gubernur jaw tengah nomor tahun sebagaimana dimaksud huruf hak keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi jawa tengah, terutama berkaitan dengan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi setiap tahun dilakukan peninjauan berdasarkan penilaian appraisdiubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam dan diberikan kepada pimpinan dan anggota dprd untuk menunjang tugas, fungsi dan wewenanguas lahan rumah negara dan jenis kendaraan dan besaran kapasitas isi silinder (cc)tetapkan sebagai berikut ketua dprd sebesar rp. (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, wakil ketua dprd sebesar rp. (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) per orang per bulan, anggota dprd sebesar rp. (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) per orang per bulditetapkan sebesar rp. (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) per orang per bulan. besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada dan setiap tahun berdasarkan penilaian appraismpat kum tt) twangabtyiskandar peraih utama muda nip. |
diallakukan pengawasan teknis lindungan lingkungan pengusahaan pertambangan: mengawasi keselamatan dan kesehatan kerja k3)mempunyai tugas mengelola dan mengevaluasi kewajiban iuran tetap (laurent) dan iuran produksi (royalti): mendata dan mengevaluasi kewajiban iuran tetap (laurent) dan iuran produksi (royalti) pemegang iup rencana dan realisasi, mengevaluasi penerimaan negara bukan pajak pnb), iuran tetap (laurent) dan iuran produksi (royalti) serta diagnosa, membuat surat penagihan pnbbidang listrik dan pemanfaatan energi mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan peraturan kegiatan pada usaha ketenagalistrikan, kegiatan pembangunan listrik pedesaan dan kegiatan energi baru terbarukan serta melakukan pemantauan, pengawasan, pembinaan, penyusunan program, pengelolaan data dan perizinan lintas kabupaten kota. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang listrik dan pemanfaatan energi mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan dan peraturan ketenagalistrikan dan energi daerah serta panas bumi: pengawasan instalasi usaha penunjang kegiatan pembangkit listrik pln, non plmipp, dan pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk umum izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri iukunuks)buku ius: pengawasan keselamatan kerja dan lindungan lingkungan ketenagalistrikan pada instansiiukumuks, pengawasan pemanfaatan teknologi bersih dan ramah lingkungan pada pembangkit tenaga listrik: pengawasan umum proyek proyek pembangunan ketenagalistrikan, kompetensi tenaga listrik, keandalan, keamanan pasokan dan standarisasi ketenagalistrikan serta pelaksanaan community development atau csr: pembinaan dan pengawasan pengusahaan ketenagalistrikan lintas kabupaten kota: penginventarisasian dan mengevaluasi pelaksanaan hemat energi, konservasi energi dan energi baru dan terbarukan: penyusunan program pembangunan kelistrikan daerah rencana umum energi dan listrik perdesaan: penginventarisasian eksplorasi panas bumi dalam rangka pengembangan wilayah: perizinan dan rekomendasi serta pembinaan pengusahaan panas bumi, pengelolaan data hasil survey eksplorasi eksploitasi panas bumi: perencanaan proses lelang wilayah usahamenyusun rencana umum ketenagalistrikan provinsi: melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemantauan terhadap kegiatan ketenagalistrikan lintas kabupaten kota, cc. meneliti dan memproses permohonan izin kegiatan usaha ketenagalistrikan lintas kabupaten kota, meneliti dan memproses pengangkatan inspektur ketenagalistrikan provinsi: mengumpulkan dan mengevaluasi data pengusahaan ketenagalistrikan pln dan non pln: pan mengevaluasi dan memantau dokumen analisis mengenai dampak lingkungan amdal) ketenagalistrikan pln dan non pln, melakukan pengawasan lindungan lingkungan ketenagalistrikan: dan: melaksanakan inventarisasi, pendataan serta evaluasi desa beristri dan belum beristri: menyiapkan peta ketenagalistrikan provinsi: melaksanakan koordinasi untuk program bantuan untuk desa desa yang belum beristri dan perencanaan pembangunan listrik pedesaan, melaksanakan pengawasan pemantauan dan pembinaan terhadap kegiatan pembangunan listrik pedesaan, pln dan non pln:: melaksanakan inventarisasi dan evaluasi data sumber potensi energi dan data perizinan pengusahaan danenergi baru dan terbarukan: meneliti dan memproses perizinan dan rekomendasi pengusahaan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, menghimpun dan mengevaluasi dokumen lingkungan serta dokumen lainnya pelaksanaan pengusahaanngembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan: 9g. menyusun program rencana pemanfaatan dan pengembangan energi baru dan terbarukan, menghimpun dan mengevaluasi pelaksanaan gerakan hemat energi dan konservasi energi: (melakukan pembinaan dan pengawasan teknis lindungan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja k3) pengusahaan energi baru dan terbarukan: mengelola data hasil produksi dan penjualan serta penerimaan daerah dari pengusahaan energi baru dan terbarukan: membina tenaga kerja pengusahaan energi baru dan terbarukmanenan, pengemasan, dan, pembinaan, kegiatan, hulu, hilir dan usaha jasa penunjang minyak dan gas bumi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang minyak dan gas bumi mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan dan peraturan bidang migas,cc. penginventarisasian data kegiatan hulu, hilir dan usaha jasa penunjang migas: pengevaluasian dan penelaahan teknis rencana pengembangan eksplorasi, eksploitasi, produksi dan transportasi pipanisasi minyak mentah, gas bumi, fasilitas penyimpanan serta pemasaran dan pengangkutan pipanisasi bbm, lpg, bbg dan pelumas: pengevaluasian data hasil rapat lifting dan bagi hasil sda minyak dan gas bumi serta prognosis: pen pengawasan lifting migas dalam rangka penunjang penerimaan sektor migas, 9g. pengawasan tata niaga, het, pemasaran dan distribusi bbm, bbg, lpg dan pelumas, pembinaan teknis, administrasi dan ketenagakerjaan sektor migas: pelaksanaan kerjasama kemitraan dengan organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat lsm) sektor migas, pengevaluasian dan proses penerbitan surat keterangan terdaftar skt) usaha jasa penunjang migas, pelayanan data dan informasi kegiatan migas, danbidang hulu migas: melaksanakanmenginventarisasi data kegiatan hulu migas melaksanakan pengawasan lifting migas dalam rangka penunjang penerimaan sektor migas: mengevaluasi data hasil rapat lifting dan bagi hasil sda minyak dan gas bumi serta prognosis, mengevaluasi dan telaahan teknis rencana pengembangan eksplorasi, eksploitasi, produksi transportasi minyak mentah, gas bumi serta fasilitas penyimpanan dan pengangkutan pipanisasi, mengawasi memantauilir migas: menginventarisasi data kegiatan hilir migas: mengevaluasi dan telaahan teknis pemasaran, pengangkutan dan fasilitas penyimpanan bbm, lpg, bbg dan pelumas: mengawasi tata niaga, het, pemasaran dan distribusi bbm, lpg, bbdannginventarisasi data kegiatan jasa penunjang migas, melaksanakan pembinaan teknis, administrasi dan ketenagakerjaan jasa penunjang migas, cc. mengevaluasi dan memproses penerbitan surat keterangan terdaftar skt) jasa penunjang migas: melaksanakan pelayanan data dan informasi kegiatan usaha jasa penunjang migas: melaksanakan kerja sama kemitraan dengan organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat lsm) sektor usaha jasa penunjang migas:. alex nurdin diundangkan palembang pada erarah (end disambandependent power producers yang disingkat ipp adalah pembangkit listrik swasta. lurah tetap laurent adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pertambangan. lurah produksi royalti adalah iuran: daya mineral dan air tanah,,,ji:, bidang dan pelayanan teknis administrasi meliputi urusan kepegawaian, hukum dan perencanaan, keuangan, umum dan rumah tangga dinas pertambangan dan energi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, cc. pengelolaan urusan hukum dan perencanaan kegiatan dan pelaporhukum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tata usaha, surat menyurat, arsip dan semua keperluan rumah tangga dinas pertambangan dan energi: melaksanakan dan mengatur penggunaan dan pemeliharaan semua barang inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak, g, mengurus diklat kepegawaian struktural dan fungsionalincian belanja tidak langsung dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait sampai terbitnya dokumen pelaksanaan anggaran dpa) belanja langsung dan dpa belanja tidak langsung: menyusun rincian anggaran belanja langsung dan tidak langsung menurut program dan kegiatan serta bertanggungjawab sampai terbitnya dokumen pelaksanaan anggaran dpa) berkoordinasi dengan unit kerja terkait: cc. melaksanakan ketatausahaan keuangan dan mengurus pertanggungjawaban keuangan belanja langsung dan belanja tipad) lainnya rka skpd dari unit kerja dan berkoordinasi dengan bappeda, rekapitulasi rencana target penerimaan hasil pertambangan umum, cc. menyusun laporan triwulan, laporan tahunan, laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ppd) dan perencanaan kinerja dinas pertambangan dan energi: meneliti rancangan peraturan dan keputusan yang mengikat bidang pertambangan dan energi yang disusun unit kerja: menyusun rencana kerja dan anggaran dinas pertambangan dan energi berkoordinasi dengan bappeda: menyusun rencana target penerimaan hasil pertambangan umum dan migas bedasarkan data dari bidang yang terkait: menyusun dan mengolah data statistik pertambangan dan energi, menyiapkan rumusan perencanaan bidang dan rencana strategis berbasis kinerja: dan |)geologi bidang geologikebencanaan geologi, pengelolaan administrasi air tanah serta menyiapkan dan menyajikan materi promosi dan investasi sektor pertambangan dan energi. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang geologi mempunyai fungsi pengamatan gunung api dan bencana alam geologi, penyusunan dan penyiapan bahan promosi dan investasi pertambangan dan energi: pengembangan sistem informasi dan penyebaran data informasi dokumentasi kegeologian: penginventarisasian eksplorasi mineral, batubara dan panas bumi dalam rangka pengembangan wilayah, mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka perizinan airumum, vulkanologi dan sumberdaya mineral mempunyai tugas menghimpun data geologi dan data mineral, batubara dan panas bumi: melakukan eksplorasi pendahuluan endapan bahan galian serta lanjutan, cc. melakukan penyelidikan prospek mineral, batubara dan panas bumi dan pemetaan geologi teknik, geologi lingkungan dan hidrogeclogi: melakukan pemantauan bencana alam geologi dan pemetaan kerentanan gerakan tanah dalam rangka upaya mitigasi, melakukan pengamatan dan pemantauan kegiatan gunung api: dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. seksi air tanah dan pengembangan wilayah mempunyai tugas menyiapkan data teknis dalam rangka menunjang proses perizinan air tanah dan data teknis pada cekungan air tanah lintas kabupaten kota: melakukan memberikan bimbingan teknis pengelolaan air tanah: melaksanakan inventarisasi penyelidikan survey potensi air tanah, mengelola data laporan hasil survey air tanah:memutakhirkan data energi dan sumberdaya mineral sebagai bahan promosi dan investasi: cc. mengembangkan sistem informasi dan menyebarluaskan data informasi serta dokumentasi energi dan sumber daya mineral: mengelola perpustakaan sebagai pusat informasi dan dokumentasi perkembangan pengusahaan sektor energi dan sumberdaya mineralmbangan umum bidang pertambangan umum mempunyai tugas mengelola data, perizinan, konservasi serta pembinaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pertambangan umum mempunyai fungsi pelaksanaan perizinan dan rekomendasi serta pembinaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara: pengelolaan data laporan hasil kegiatan pemegang izin usaha pertambangan mineral dan batubara: cc. pelaksanaan pembinaan dan serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan izin usaha pertambangan iup), izin pertambangan rakyat ipr) atau izin usaha pertambangan khusus ipk) dan jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan: pengelolaan data produksi, perencanaan dan penerimaan iuran dan royalti bidang pertasahaan mempunyai tugas meneliti dan memproses persyaratan permohonan izin usaha pertambangan iup) dan izin usaha jasa pertambangan tjp), mengelola data laporan hasil usaha pertambangan, data produksi dan penjualan mineral dan batubara, mendata dan mengevaluasi daftar pemegang izin usaha pertambangan: menguji lokasi permohonan izin usaha pertambangan, memposting peta izin usaha pertambangan mineral d, gg. membuat depan triwulan, dan tahunan, hasil kegiatan pengusahaan pertambangan, membina dan melakukan pengawasan pemasaran dan pengangkutan usaha pertambangan mineral dan batubara:k dan lingkungan dan memproses permohonan izin tanki bbm: cc. membina tenaga kerja pengusahaan pertambangan batubara, melakukan evaluasi dokumen amdal (andal, rkl, rpl), ukljupl serta memproses pengesahan jaminan reklamasi usaha pertambangan batubara serta izin tanki bahan bakar minyak pada usaha pertambangan umum, |
salinan aberikan penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang bekerja pada pemerintah provinsi kalimantan tengah yang telah menunjukan kesetiaan, prestasi kerja dan pengabdian maka perlu memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerahberita daerah provinsi kalimantan tengah tahun nomor diubah sehingga berbunyi sebagai berikut antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut pns yang bekerja lingkungan pemerintah provinsi kalimantan tengah yang telah berusia (lima puluh lima) tahun dan telah menunjukkan kesetiaan, prestasi kerja, dan pengabdian diberikan tambahan penghasilan. penilaian atas kesetiaan, prestasi kerja dan pengabdian sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pns selama (dua) tahun terakhir dan setiap unsurnya memperoleh nilai baik. tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada diberikan (satu) kali dalam masa tugas pns. besarnya. tambahan penghasilan ditetapkan sebagai berikut golongan sebesar rp. (tiga puluh juta rupiah), golongan iii sebesar rp. (dua puluh lima juta rupiah), golongan sebesar rp. (dua puluh juta rupiah). penunjukan pns yang mendapatkan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala skpgubernur ini maka peraturan gubernur nomor tahun tentang pemberian penghargaan berdasarkan pengabdian kepada pegawai negeri sipil lingkup pemerintah provinsi kalimantan tengah yang memasuki batas usia pensiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagisalinan pargubernur,2013tengah nomor tahun tentang urusan pemerintahkepentingan umumbupati walikota adalah bupati walisekretaris daerahinstansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota dan badan hukum milik negara badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus daribab maksud, tujuan dan ruang lingkup bagian kesatu maksud dan tujuan maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum daerah. tujuan ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah:daerah, dan daerah. bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis ini, meliputi: persiapan pengadaan tanah, pendelegasian wewenang persiapan pengadaan tanah, biaya operasional dan biaya pendukung, evaluasi dan pelaporan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bab iii:gubernur. tim persiapan sebagaimana dimaksud pada beranggotakan: sekretaris daerah provinsi kalimantan tengah, bupati walikota lokasi pengadaan tanah, kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi kalimantan tengah, badan perencanaan pembangunan daerah provinsi kalimantan tengah, dinas pekerjaan umum provinsi kalimantan tengah, biro pemerintahan sekretariat daerah provinsi kalimantan tengah, biro hukum sekretariat daerah provinsi kalimantan tengah:sekretariat daerah provinsi kalimantan tengahgubernur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kegiatan pra persiapan pengadaan tanah, meliputi: ekspor oleh instansi yang memerlukan tanah, verifikasi dokumen perencanaan, cc. peninjauan lokasi rencana pengadaan tanah, dan penyampaian jadwal kegiatan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah., meliputi isi dokumen perencanaan yang akan diajukan kepada gubernur.peraturan gubernur ini.enyampaian jadwal kegiatan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan oleh sekretariat dan disepakati oleh tim persiapan. verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah kalimantan tengah, sebagaimana dimaksud dalamlaksanaan verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah kalimantan tengah,,maka diinstansi yang memerlukan tanah menyampaikan dokumen perencanaan secara resmi kepada gubernur dengan tembusan disampaikan kepada sekretariat tim persiapan, setelah dilaksanakan kegiataturan perundangan, tatap muka, dan cc., dalam jangka waktu paling lambatperaturan gubernurkota, dan atau, dan: petak pajak bumi dan bangunan landrente), lirik, sipil, petitihfikasinya, surat izin menghuni, risalah lelang, atau e.paragraf pembuktian lain, atau nama lainperaturan gubernur inilampiran huruf sebagai bagian yang tak terpisahkan dari peraturan gubernurgubernur melalui tim persiapan. keberatan yang dilaporkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada dikaji oleh tim kajian keberatan yang dibentuk berdasarkan keputusan gubernurgubernur. penanganan keberatan oleh gubernurtujuhmemuat::b iii pendelegasian wewenang persiapan pengadaan tanahagar optimal serta efektif dan efisien. pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. dan atau anggaran badan hukum milik negara badan usaha milik negara, gubernur dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud padatercantum dalam ketentuan sampai dengan bab biaya operasional.provinsi kalimantan tengah, ditetapkan oleh bupati walikota sesuai standar harga satuan yang berlaku kabupaten kota masing masi, menteri keuangan dan gubernuran biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab evaluasi dan pelaporan gubernur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan persiapan pengadaan tanah yang dilakukan oleh bupati walikota. bupati walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum setiap tahun, paling lambat pada bulan oktober dan atau sewaktu waktu apabila diperlukan. laporan hasil pelaksanaan persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai bahan evaluasi oleh gubernur walikotating lampiran peraturan gubernur kalimantan tengah nomor tahun tanggal pebruari format verifikasi dokumen perencanaan maksud dan tujuan rencana lewmbanganan loo kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan |tuastanahyangdibutuhkan gambaran umum status tanah, meliputi: pemanfaatan tanah pada saat ini, data awal pemilik tanah, status tanah, dan peta lokasi rencana pembangunan. perkiraan jangka waktu pelaksanaan taangaamantaman nano perkiraan jangka waktu pelaksanaan daeng perkiraan nilai, benda yang berkaitan dengan tanah, yaitu: bangunan, dan tanaman., persiapan, cc. pelaksanaan, penyerahan hasil: administrasi, pengelolaan, dan sosialisasi. meliputi survei sosial ekonomi, kelayakan lokasi:studi lain yang diperlukan. format surat undangan sosialisasi keeeeeeeemua tanggal. bulan. tahun (paling lambat hari sebelum pelaksanaan sosialisasi) kepada nomor sifat penting lampiran hal undangan sosialisasi rencana pembanguan . tempatlubung hal tersebut, mohon hadir pada waktunya terimakasih. format nobulan pertemuan nobulan sidang rapat nakananaananananaaaa anna ana ana aan nana hari tanggal nmaanaananan anna aan aan waktu panggilan nakananaananananaaaa anna ana ana aan nana waktu sidang nakananaananananaaaa anna ana ana aan nana acara nanaanananaaannnalnl aan di. nnnnannanananaaaaame dan seterusnya penutup pimpinan sidang rapat ketua nnanaanaanaanaanaanaa naan anna ana sekretaris nakananaananananaaaa anna ana ana aan nana pencatat nnannannannannannan anna aan aan ana aan peserta sidang rapat . nlannannananlnlnaaaee, ian seterusnya kegiatan sidang rapat .i.o.oooeennnnln nnannanannannnlnanlaeee gan seterusnya kata pembukaan nkakaaataa anna aan anna kata pembukaan nkakaaataa anna aan anna peraturan ketua, (atau pejabat yang ditunjuk) nip.gubernur) nomor kepada sifat yth. kami sampaikan hal sebagai berikut maksud dan tujuan rencana pembangunan ill letak dan luas tanah yang dibutuhkan il . omucmoamat mem awam peran pihak yang berhak tanah bangunan tanaman berkaitan dengan tanah menguasai surat ket status tanda pemilik menggarap letak luas bukti jenis jumlah jenis jumlah jenis jumlah menyewa tanah alas hak nama nama rt (m2) m u b l sertifikat | rumah tahunan saluran tanggal tanggal tn tma" lirik tinggal musiman air lahir lahir kel lainnya letter c|b. rumah saluran cc. pekerjaan pekerjaan |(c. kec akta jual usaha telepon alamat alamat beli rumah saluran nik nik lainnya toko gas ktp ktp rumah d.dan kantor lainlain bnn keterangan hak milik hak guna usaha hak guna bangun delnakakannnakan keamanan tinta. hak hak pengelolaan ketua, tanah negara tma tanah milik adat nip. format surat undangan konsultasi publik . tanggal. bulan. tahun (paling lambat hari sebelum pelaksanaan konsultasi publik) kepada nomor sifat penting lampiran hal undangan konsultasi publik tempat dalam rangka mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan peeeeeeaeeng.format tanda terima surat undangan konsultasi publik" nama hubungan dengan pihak yang berhak": desa kel"" jabatan. ee, tanggal. bulan. tahun. ttd pihak yang berhak keluarga yang mewakili perangkat desa kelurahan" keterangan coret yang tidak perlu, surat undangan disampaikan melalui keluarga yang mewakili: surat undangan disampaikan melalui desa kelurahan. format pemberitahuan (pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya) pemberitahuan sehubungan dengan rencana pembangunan . (nama kegiatan pengadaan tanah) kami beritahukan bahwa kepada pihak yang berhak bawah ini uraian nama luas status tanah tanah (m7) letak tanah m u b l tn tma desa kelurahan lainnya kecamatan cc. kabupaten kota untuk segera menghubungi sekretariat tim persiapan pengadaan tanah . (nama kegiatan pengadaan tanah) nomor telp hp . nama nomor tanda kuasa" status tanah m u b l tn tma lainnya pihak yang terkena dampak" nomor nama keterangan surat kuasa dilampirkan pada daftar hadir.nomor sena enennaanaknn pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . bee (nama kegiatan pengadaan tanah) yang berlokasi di:nama status tanda pemilik daftar pihak yang terkena dampak rencana pembangunan" letak tanah tanda tangan daftar pihak yang berhak menolak rencana pembangunan nama status tanda pemilik alasan menolak rencana pembangunan do. . dst pihak berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa nama status berita acara kesepakatan dalam konsultasi publik ulang mof los pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . (nama kegiatan pengadaan tanah), nomor . tanggal . daftar pihak yang terkena dampak rencana pembangunan" daftar pihak yang berhak menolak rencana pembangunan alasan menolak rencana pembangunan ana .dst pihak berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa nama kuasa pemilik status tanah letak tanah pemiliknina sera gubernur kalimantan tengah peraturan gubernur kalimantan tengah nomor tahunaa. bahwa untuk melaksanakanyebutkan ketentuan mengenai besarnya8dewan perwakilan rakyat daerah provinsi kalimantan tengah nomor tahun tentang tata tertib. pemerintah provinsi kalimantan tengah memberikbesarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada adalah sebesar rp. (sepuluh juta rupiah) per orang per bulan dan dibayar terhitung sejak tanggal januari tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam diberikan sepanjang pemerintah provinsi belum dapat menyediakan rumah dinas bagi wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi kalimantan tengah. apabila pemerintah provinsi kalimantan tengah telah dapat menyediakan rumah dinas, maka pemerintah provinsi dapat menghentikan pembayarnadi, bahwa berdasarkan beban kerja dan orientasi layanan pengadaan yang dimiliki oleh kepala unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah provinsi kalimantan tengah, sekretaris unit layanan pengadaan unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah provinsi kalimantan tengah, anggota sekretariat unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah provinsi kalimantan tengah, admin agency dan anggota kelompok kerja unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah provinsi kalimantan tengahelangkaan profesi dan orientasi layanan pengadaanstaf ahli gubernurketentuan dan diubah, dihapus, dan kepala utd balai laboratorium kesehatan. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: kepadadiberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan tambahan penghasilan berdasarkan orientasi layanan pengadaan. tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada: kepala unit layanan pengadaan setiap bulan masing masing diberikan sebesar rp7. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). sekretaris unit layanan pengadaan setiap bulan masing masing diberikan sebesar rp5. (lima juta rupiah). cc. anggota sekretariat dan admin agency unit layanan pengadaan setiap bulan masing masing diberikan sebesar rp3. (tiga juta rupiah). anggota kelompok kerja unit layanan pengadaan setiap bulan masing masing diberikan sebesar rp3. (tiga juta lima ratus ribu rupiah). penunjukan penetapanyang berhak memperoleh menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan gubernur. ketentuan huruf diubah,orientasi layanan pengadaann gubernur sumatera barat peraturan gubernur sumatera barat nomor tahun tentang tertib kedinasansehingga dituntut pegawai negeri sipil yang mempunyai disiplin kerja dan wibawa dalam melaksanakan tugas kediamannya, bahwa untuk mewujudkan tertib kedinasan, disiplin kerja dan wibawa pegawai negeri sipil lingkubahwaterhadapperlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan perkembangan sertajabat pembina kepegawaian yang selanjutnya disebut ppk adalah gubernurbiro adalah biro pada sekretariat daerah provinsi sumatera barat. biro organisasi adalah biro organisasi sekretariat daerah provinsi sumatera barat. pegawai negeri sipil selanjutnya disingkat dengan pns adalah pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah provinsi sumatera barat. hari kerja adalah harijam kerja adalah waktupakaian dinas harianada kegiatan pendidikan dan pelatihatribut adalah tanda tanda yang melengkapi pakaian dinas yang dapat membedakan identitas setiap pns. upacara adalah upacara yang dilakukan dalam rangka peringatan hari besar kenegaraan, hari besar nasional dan upacara lainnya yang ditetapkan daerah. majelis pertimbangan pegawai yang selanjutnya disebut mpp adalah majelis pengawas dan penegak disiplin pns yang bersifat adoc bertanggung jawab kepada gubernur selaku ppk. wirid adalah wirid pengajian yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sumatera barat yang diadakan mesjid raya sumatera barat atau masing masing opd yang ada dilingkungan provinsi sumatera barat. senam adalah senam yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sumatera barat atau masing masing opd yang ada dilingkungan provinsi sumatera barat. absensi online adalah sistem pencatatan kehadiran melalui aplikasi yang bisa diakses secara online. tugas khusus adalah tugas tertentu pada waktu tertentu. peraturan gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pns lingkungan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. peraturan gubernur ini bertujuan untuk: meningkatkan disiplin jam kerja pns, meningkatkan kinerja dan wibawa pns, menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas,dan menjamin penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat. ruang lingkup pengaturan peraturan gubernur ini meliputi: hari dan jam kerja, pakaian dinas dan atribut: wirid dan senam, upacara dan apel, absensi online:dan disiplin pns. bab hari dan jam kerja hari kerja pns lingkungan pemerintah daerah berjumlah (lima) hari kerja dalam seminggu, mulai hari senin sampai dengan hari jum'at. hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada meliputi: pukul wib untuk hari senin sampai dengan kamis, pukul wib untuk hari jum'at, pukul wib jam istirahat untuk hari senin sampai dengan kamis:dan pukul wib jam istirahat untuk hari jum'at. ketentuan jam kerja pada bulan ramadhan ditetapkan oleh gubernurdikecualikan dari ketentuan dalam hari dan jam kerja opd sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dan diatur lebih lanjut oleh pimpinan opd yang bersangkutan. bab iii pakaian dinas, atribut dan kelengkapan bagian kesatu umum pns lingkungan pemerintah daerah wajib memakai pakaian dinas dan atribut pada hari kerja sebagaimana diatur dalamgian kedua pakaian dinas pegawai negeri sipil pakaian dinas pns lingkungan pemerintah daerah terdiri dari: pdh, pdl pada opdmeliputi:pdh sebagaimana dimaksud padaatau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: pdh batik tenun lurik atau pakaian khas daerah digunakan lengan panjang pendek untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pdh batik tenun lurik atau pakaian khas daerah digunakan lengan pendekkamis dan jumat dengan ketentuan sebagai berikut bahan dasar batik yang diproduksi sumatera barat, digunakan pada hari kamis,dan bahan bordir sulaman sumatera barat, khusus untuk wanita model baju kurung kedaerahan digunakan pada hari jumat. pdh batik tenun lurik digunakan pada hari kamis dan digunakan pada hari batik nasional setiap tanggal oktober. pdl pada opd tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan oleh opd lingkungan pemerintah daerah pada saat bertugas luar kantorupacara hari besar nasional, bagi pria. bagian ketiga atribut dan kelengkapanopd, nama pemerintah daerah, lambang pemerintah daerah, dan tanda pengenal. tanda jabatan bagi pejabat strukturalagi pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada dikenakan pada kerah baju bagian kanan. tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan diserah sebelah kanan atau diatas papan namadan abu abu untuk pejabat fungsionaldan atau cc. sepatu hitam putih pdl yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas. pakaian dinas dan atribut untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. model dan disain pakaian dinas pns, atribut dan kelengkapannytidak mewarnai rambut yang mencolok,dan mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku. pnsdan teguran tertulis sewirid dan senam setiap pns yang beragama islam wajib mengikuti wirid yang diadakan pada opd atau musholla masjid lingkungan kerja masing masing. pns yang beragama islam pada opd unit pelaksana teknis dinas wilayah kota padang mengikuti wirid gabungan masjid raya sumatera barat. wirid sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sebanyak (dua) kali dalam sebulan. setiap pns wajib mengikuti senam. senam sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada hari rabu pukul sampai dengan pukul pada opd masing masingserta pns yang melaksanakan tugas tertentu dikecualikan dari ketentuan dalam dan bab upacara dan apel pns yang diundang atau ditunjuk untuk mengikuti upacara, wajib menghadirinya. setiap pns wajib mengikuti apel pagi pada hari senin pukul yang dilaksanakan oleh masing masing opd. bab absensi online setiap pns wajib mengambil absensi online (dua) kali setiap hari kerja yakni pada saat jam kerja dimulai dan berakhir. absensi online sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menggunakan ponsel pintar (smartphone) masing masing pns. pengelolaan sistem absensi online oleh unit pengelola kepegawaian pada masing masing opd dilakukan oleh petugas pemeriksa hasil pengukuran kinerja pihak). petugas pemeriksa hasil pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada bertugas mereka daftar hadir. kepala opd menyampaikan rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada kepada bkd. rekapitulasi daftar hadir pada biro disampaikan kepada bkd melalui biro organisasi. rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan kepada bkd pada minggu pertama setiap bulannya. pengaturan pelaksanaan absensi online khusus untuk rumah sakit umum daerah dan sekolah yang menggunakan sistem sif diatur tersendiri oleh masing masing kepala opd. pelaksanaan teknis absensi online dapat dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika daerah. bab vii disiplin pns bagian kesatu penegakan disiplin setiap pns wajib melaksanakan penegakan disiplin. pengawasan penegakan disiplin sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berjenjang, dimulai dari atasan langsung masing masing pns. pns yang tidak menegakkan disiplin dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin. tata cara pemeriksaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin berpedoman kepada peraturan pemerintah yang mengatur tentang disiplin pns. bagian kedua majelis pertimbangan pegawai mpp mempunyai tugas: melaksanakan pengawasan dan penegakan disiplin kerja lingkungan pemerintah provinsi sumatera barat: memberikan masukan dan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian terkait dengan penegakan disiplin kerja. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada mpp berwenang untuk: meminta keterangan kepada pihak yang mengetahui permasalahan, merumuskan sanksi atas pelanggaran disiplin untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang,dan melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada gubernur. sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada mpp bertanggung jawab atas: terlaksananya pengawasan dan penegakan disiplin terhadap perilaku pns sesuai aturan disiplin yang berlaku, terciptanya disiplin kerja pns:dan terwujudnya akuntabilitas penyelesaian pelanggaran kasus disiplin, keanggotaan mpp sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernur. laporan mpp kepada gubernur mengenai orang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf bersifat rahasia. bab viii pendanaan pendanaan untuknggunaan pakaian dinas dan disiplin pns lingkunganbuatnggal tentang tertib kedinasan lingkungan pemerintah provinsi sumatera barat model dan disain pakaian dinas, atribut dan kelengkapan pns pakaian dinas harian pakaian dinas harian khaki pria "et ana bana oo 3gkhaki pria lengan panjang rp)lengan panjang arah saku celana belakang lencana korps pegawai republik sepatu pantofel warna indonesia hitam bertali pakaian dinas harian khaki wanita bip, ba.berjilbab l lah "v0rok panjang papan namahammbung bahu belakang sambung baju sambung baju belakang kancing sepatu pantofel warna arah rebah hitam lencana korps pegawai republik indonesia pakaian dinas harian khaki wanita hamil berjilbab sega edsambung bahu belakang papan nama sambung baju belakang sambung bajupria means pr . . aa. yel tea rat basa resipria lengan panjang ga. sa. pena as,lengan panjwanita swt ayi nesaku kemejawanita berjilbab ang, mean gen ayi bawa risa d mam uucelana panjang papan nama sepatu pantofel warna sambung baju hitam kancing arah rebah lencana korps pegawai republik indonesia pakaian dinas harian batik pria pan an, pakaian dinas harian batik wanita "yg && pakaian dinas khas daerah pria pakaian dinas khas daerah wanita pakaian dinas lapangan pakaian dinas lapangan priasaku kemeja saku celana kancing sambungan bahu ikat pinggang belakang arah saku belakang lambang korps pegawai sepatu pdl republik indonesia pakaian dinas lapangan wanita .panjang sambung kemeja saku celana kancing sambung bahu belakang ikat pinggang saku belakang arah sepatu pdl lambang korps pegawai republik indonesia pakaian dinas lapangan wanita berjilbab maacelana panjang papan nama saku celana saku kemeja sambung bahu belakang kancing saku belakang ikat pinggang sepatu pdl arah lambang korps pegawai republik indonesia pakaian sipil immean bodi kaa to: ke: jab unkeras nama. sama iii kesana keterangan:kesini kasasi mam massif baru keterangan: tanda jabatan diletakkan keg: kai sad tadrjilbab du: dapat gv keterangan: tanda jabatan diletakkan katribut dan kelengkapan mutz dari depan ? bahan dasar warna khaki mutz pns gol atas dari samping lambang pemerintah daerah provinsi isbn warna kuning emas ukuran mutz pns gol iii dari samping p lambang pemerintah daerah provinsi isbn warna perak ukuran mutz pns gol dari samping lambang pemerintah daerah provinsi isbn warna perunggu ukuran mutz pns gol dari samping lambang pemerintah daerah provinsi isbn warna perunggu ukuran tanda jabatanlencana korps pegawai republik indonesia cc. papan nama nama pegawai nama pemerintah daerah lambang pemerintah daerah provinsi tanda pengenal nama muhammad amin nip pemerintah provinsi mata sumatera barat gol. darah alamat kantor jl. batang gantikan padang dikeluarkan november a.n kepala badan kepegawaian daerah provinsi sumatera barat ketika tri ayu ananda dra. endang try selasih. nip merek dal muhammad amin nip. area pot nip. sepatu bentuk sepatu pdh pria sepatu pdh wanita sepatu pdl pria dan wanita kaos kaki bentuk kaos kaki pdl pria dan wanita jilbab jenis pakaian warna jilbab pdh khaki warna kuning mustard pdh putih warna pink salem pdh batik lurik khas sesuai dengan baju tanpa motif daerah pakaian korps pegawai warna biru tua republik indonesia j . uji lab kain kain warna khaki bersyarat yang jenis uji hasil uji disarankan toleransi tandacontoh berat kain gram, per berat kain gram per konstruksi total fusi, helai per (inci) total pakan, helai per (inci) nomor benang fusi, nel (tex) x2) nomor benang pakan, nel (tex) kiper kiper kekuatan tarik kain, per arah fusi, (ke) arah pakan, (kg) kekuatan sobek kain, elemendorf ' '| arah fusi, (kg) minimum arah pakan, (gr) sudut kembali dari kekuatan, derajat arah fusi belakang arah pakan muka arah pakan belakang komposisi poliester poliester ,0y6 ,0y6 rayon rayon tahan luntur warna terhadap pencucian rumah tangga dan komersial penodaan warna pada poliester ib. gosok |c. keringat sifatasam penodaanwarnreaktif reaktif mutlak kain warna putih bersyarat yang jenis uji hasil uji disarankan toleransi tandacontth loo oo) konstruksi kekuatan tarik kain,per2, jarahlusi, n(k) minimum (mulut9o mulut9o kekuatan sobek kain,elemendorf ''| aja nasa derajat komposisi poliester poliester ,5y6 ,5y6 kain warna hitam bersyarat yang jenis uji hasil uji disarankan toleransi tandaconth oo) konstruksi |anyaman polos polos mutlak kekuatan tarik kain,per2, (mulut?o imulurf,' u , kekuatan sobek kain,elemendorf' | sega pan damalasnan derajat komposisi poliester poliester rayon rayon tahan luntur warnaterhadap kamariah aman tanasagan komersial penodaan warna padat sbg anime poliester |b. gosok le. keringat sifatasam penodaanwarmbejana bejana mutlak gubernur sumatera barat, irwan prayitno |
rta hpa gubernur jawa tengah peraturan gubernur jawa tengah nomor tahun tentang perawatan, santunan cacat, dan uang duka bagi anggota hansip gubernur jawa tengah menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota hansip propinsi jawa tengah telah dikeluarkan: bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dewasa inidicabut dan menetapkan peraturan gubernur jawa tengah tentang perawatan, santunan cacat dan uang duka bagi anggota hansippetunjuk th. pelaksanaan pembinaan hansip ankara keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang susunan organisasi dan tatakerja pertahanan sipil daerah keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan penanggulangan bencana bagi jajaran pertahanan sipil daerah. memutuskan menetapkan: peraturan gubernur jawa tengah tentang perawatan, santunan cacat dan uang duka bagi anggota hansip babi ketentuan umum dalam peraturan ini yang dimaksud dengan gubernur adalah gubernur jawa tengah. pejabat yang berwenang adalah kepala markas pertahanan sipil kecamatan atau camat selaku pembina pertahanan sipil. anggota pertahanan sipil yang selanjutnya disingkat anggota hansiplindung masyarakat dalam rangka ketahanan nasional. kecelakaan karena dinas adalah kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas dinas, ataudinas: atausakit karena dinas adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari. cacat kerena tugas dinas adalah cacat yang disebabkan oleh hal hal sebagaimana dimaksud dalam angka meninggal dunia karena tugas dinas adalah meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas dinas. atau meninggal dunia dalam keadaaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas dinas. atau meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani dalam dan karena menjalankan tugas dinas.ninggal dunia karena sakit adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal hal sebagaimana dimaksud dalam angka ahli waris adalah suami istri. anak yang sah, anak yang disahkan, dan anak angkat. orang tua, ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu angkat, atau ayah dan ibu tiri. kakek nenek. saudara kandung. yang berhak mendapat santunan adalah anggota hansip yang tidak berstatus sebagi pegawai negeri sipil yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. bab biaya perawatan (l) anggota hansip yang menderita sakit atau mengalami kecelakaan tidak. anggota hansip yang menderita sakit atau mengalami kecelakaan apabila sakit atau luka ringan. perawatan kesehatan pada rumah sakit umum pemerintah pusat apabila sakit atau luka berat. anggota hansiperhak mendapat santunan sebesar rp. (tiga ratus ribu rupiah). bab iii santunan cacat (l) anggota hansip yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi atau melaksanakan tugas dinas sebagai akibat cacat karena tugas dinas berhak mendapat santunan cacat. santunan cacat sebagaimana dimaksud pada besarnya ditetapkan sebagai berikut sebesar rp. (satu juta rupiah) apabila kehilangan fungsi penglihatan pada kedua belah mata. atau pendengaran pada kedua belah telinga. atau kedua belah kaki dari pangkal paha atau perut kebawah. sebesar rp. (delapan ratus ribu rupiah) apabila kehilangan fungsi lengan dari sendi bahu kebawah. atau kedua belah kaki dari mata kaki kebawah. sebesar rp. (enam ratus ribu rupiah) apabila kehilangan fungsi lengan atas atau dari atas siku kebawah. atau sebelah kaki dari pangkal paha. sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah) apabila kehilangan fungsi penglihatan dari sebelah mata. atau pendengaran dari sebelah telinga. atau tangan atas atau dari atas pergelangan kebawah, atau sebelah kaki dari mata kaki kebawah. sebesar rp. (lina ratus ribu rupiah) menurut tingkat keadaan yang atas pertimbangan tim penguji kesehatan dapat dipersamakan dengan ketentuanhuruf sampai dengan huruf d. bab uang duka (l) bagi anggota hansip yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah). bagi anggota hansip yang meninggal dunia karena tugas dinas, kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar rp. (satu juta rupiah). bab tata cara pemberian biaya perawatan, santunan luka berat, cacat dan uang duka permohonan biaya perawatan karena sakit atau kecelakaan sebagaimana dimaksud diajukan kepada bupati walikota yang bersangkutan dengan dihampiri foto copy kartu tanda anggota hansip. surat tugas. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mendapat luka berat karena tugas dinas. surat keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan menderita sakit luka berat. lain lain persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku daerah masing masing.gubernur cg. biro pemerintahan sekretariat daerah propinsi jawa tengah dengan melampirkan berkas persyaratan masing masing rangkap (lima) sebagai berikut santunan sakit luka berat foto copy kartu tanda anggota hansip. surat tugas. surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menderita sakit luka yang dapat diklasifikasi sebagai luka berat. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menderita sakitfluka berat karena tugas dinas. santunan cacat foto copy kartu tanda anggota hansip. surat tugas. surat keterangan sebagai ahli waris. foto copy surat nikah bagi yang telah bersuami isteri. surat keterangan tim penguji kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan cacat dan tidak dapat melaksanakan tugas dinas. surat keterangan dari pejabat berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menderita cacat karena tugas dinas. uang duka meninggal dunia karena sakitketerangan kematian dari lurah kepala desa. surat keterangan dari lurah kepala desa bahwa yang bersangkutan telah menjadi anggota hansip paling sedikit (dua) tahun. uang duka meninggal dunia karena tugas dinastugas. surat keterangan pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meninggal karena tugas dinas. surat kematian surat keterangan tentang musibah atau kejadian dari yang berwajib polri) atau visum repertum dari dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia. bab pembiayaan (l) biaya santunan luka, cacat akibat kecelakaan karena tugas dinas, uang duka meninggal dunia karena sakit dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi jawa tengah. biaya perawatan, santunan luka berat dan cacat serta uang duka bagi anggota hansip pada proyek vital dan perusahaan yang tergabung dalam matrik hansip dibebankan pada anggaran proyek vital dan perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan. bab vii ketentuan lain lain anggota hansipindonesia mendapatkan pengobatan, santunan cacat, uang duka karena tewas atau wafat dan lain lain sebagaimana diatur dalam keputusan bersama menteri pertahanan keamanan panglima bersenjata dan dalam negeri nomor kep x1 tahun tanggal november tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan hansip ankara. anggota hansip yang menderita cacat karena tugas dinas atau meninggal dunia karena tugas dinas atau meninggal dunia karena sakit dan telah menjadi anggota hansip paling sedikit (dua) tahun diberikan piagam tanda penghargaan. piagam tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh gubernur yang pelaksanaannya diserahkan kepada kepala biro pemerintahan sekretariat daerah propinsi jawa tengah. bab viii ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan ini, makaehi pap pas lan bupati musi banyuasi.:, bupati adalah bupati musi banyuasin:::::negeri sipil yang diberikan tambahan penghasilan beban kerja adalah pegawai negeri sipil yang bekerja pada spkerdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam sasaran kerja pegawai skp) setiap bulan dan bobot jabatannya. bobot jabatan untuk masing masing jabatan dan besaran jumlahitetapkan dalam peraturan bupati tentang standar biaya khusus. jumlah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diterima uan oleh pns setiap bulan diperoleh dari jumlah bobot jabatan sesuai peraturan bupati tentang standar biaya pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kurangi dengan tingkat kehadiran atau absensi masing masing pns. penentuan penilaian bobot jabatan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada pada skpd yang bersangkutan dilakukan secara sistematis dan terukur dan dinilaibeban kerjalia jabatan, kesulitan dalam pengarahan pekerjaan tingkat kesulitan dan kerumitan pekerjaan dasar utama dalam unit kerjadiluar organisasi. faktor jabatan untuk jenis evaluasi kelompok jabatan rincian non manajerial, meliputi pengetahuan yang dibutuhkan jabatan berdasarkan jabatbandiini hasil kerja atau jasa didalam dan diluar organisasi, .x hubungan personal berdasarkan jabatan yang diimbangi dan cara berkomunikasi: tujuan hubungan berdasarkan maksud dari komunikasi pada angka sesuai daribab iii ketentuan dan persyaratan pemberian tambahan penghasilan beban kerja:: kepulangan mendahului jam pulang kerja, ketidakhadiran kerja. dalam melakukan perhitungan tingkat kehadiran pns: cuti diluar tanggungan negara dihitung sebagai hari tidak masuk kerja pa. pns yang diberhentikan untuk sementara atau nonaktifkan: pns yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat: 'c. pns yang diperbantukan dipekerjakan pada badan instansi lain diluar lingkungan pemerintah daerah, pns yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani persiapan pensiun, metode perhitungan tingkat kehadiran pns sebagai dimaksud dalam adalah sebagai berikut komponen tatkala potongan hari izin terlambat datang karena dibayarkan penuh melaksanakan tugas kedinasan dan! karena terkait| dibayarkan penuhkan penuh tugas yang diperintahkan oleh atasan |organisasi tempat berurusan izin cepat pulang karena terkait masalah dibayarkan penuh sosial seperti membusuk mengurus keluarga, membusuk kerabat dekat familyerja sehari penuh terkait denganmenghadiri undangan resmi dari| dibayarkan penuhbuktikan dengan adanya undangan resmi kehadirannya ketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang. sakit dengan pemberitahuan dari yang| dibayarkan penuh bersangkutan maksimal hari. sakit tanpa pemberitahuan anggap baar sakit dilengkapi dengan surat dokter' dibayarkan penuh sakit dengan pemberitahuan, tetapi lebih ddokter maksimal hari) kelebihannya dianggap izin. sakit lebih dari hari, ada surat izin cuti| dibayarkan penuh sakit dari pejabat pembina kepegawaian bupati) ty6 cuti (semua bentuk cuti kecuali cuti diluar dibayarkan penuh tanggungan negara) tugas belajar sudah habis waktunya dan tidak dibayarkan tidak melaporkan diri libur kalender dan libur akademik dibayarkan penuh disamping penilaian bobot jabatan, pns yang menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja harus membuat laporan dalam bentuk sasaran kerja pegawai skp) setiap bulannya, sasaran kerja pegawai skp) merupakan rancangan pelaksanaan tugas jabatan yang dilakukan sesuai dengan rincian tugas, tanggung adapun sasaran kerja pegawai skp) dalam tugas jabatan terdiri dari tingkat eselon kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana strategis restjadi skp jabatan eselonjabatanjabatan eselon iv, dalam rangka .&. mencapai sku eselon iii. tingkat staf pelaksanamenjadi sasaran kerja pegawai skp) pegawai negeri sipil, dalam rangka mencapai had sku eselon iv.nsak ukur prestasi kerja dan realisasi aspek kuantitas aspekaspek wulan, semester, tahunan dan lain lain. aspek. bab tata cara pembayaran pembayaran tambahan penghasilan (lp pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan daftar hadir kerja pns, pembayaran tambahan penghasilan dibayarkan sebulan sekali, yang pembayarannya dilakukan pada awal bulan berikutnya, pembayaran tambahan penghasilan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ls), bendahara pengeluaran masing masingberdasarkan beban kerja bagi pegawai negeri sipil harus dilengkapi dengan daftar tanda terima tambahan penghasilan, daftar hadir kerja pegawai, daftar perhitungan tambahan penghasilan pegawai, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, ssp laporan sasaran kerja pegawai skp)dppkad: lembaran ketiga disampaikan kepada bkd dan diklatskpd bersangkutan, lembar kedua disampaikan kepada dppkad, lembaran ketiga disampaikan kepada bkd dan diklat. spm ls pemberian tambahan penghasilan dibuat rangkap dengan ketentuan lembar kesatu dan kedua sebagai disampaikan kepada dppkad: lembar ketiga tertinggal pada skpd bersangkutan format daftar perhitungan tambahan penghasila, bagi pns yang mendapat hukuman disiplin harus melampirkan keputusan hukuman disiplin. spm ls tambahan penghasilan diajukan dppkad untuk penerbitan sp2d dihampiri dengan daftar perhitungan tambahan penghasilan pegawai rekapitulasi daftar hadir kerja pegawai: surat pernyataan tanggung jawab mutlak: ssp laporan sasaran kerja pegawai skp): bagi pns yang mendapat hukuman disiplin harus melampirkan keputusan hukum disiplin.penutup tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai yang diberikan padajan bagian protokol sekretariat daerah kabupaten musi banyuasin terhitung mulai bulan januari 'paya sh5pari azhari :dangkal sedayu pac tanggal desember sekretaris daerah abypatenymusi banyuasin iserretarut daerah, pan s"h1sopan majid september kop skpd surat pernyataan tanggung jawab mutlak bertanda tangan dibawah ini pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran skpd ikat gol. yasan (bulan yang bersangkutan) untuk pegawai (jumlah pegawai) pada .inikkan surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya. sedayu reguler pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran lampiran peraturan bupati musi banyuasin nomor tahun tanggal desember daftar perhitungan tambahan penghasilan pegawai unit kerja lan ting buku kai pajak lea ie e on| |1io so| ini jumlah iai sedayu, xx). desember .guna anggaran bendahara isa pengguna anggaran pengeluaran, pembuat daftar gaji lampiran iii peraturan bupati musi banyuasin nomor tahun tanggal member toh skp per bulan formulir sasaran kerja pegawai negeri sipil pejabat penilai pegawai negeri sipil yang dinilai mita nip w a tagaycanag pangkat golang jabatan jabatan unit kerja nite kek output mutu merencanakan kebutuhan anggaran dokumen jihan merencanakan analisis kebutuhan surat bulan penetapan formasi merumuskan rancangan peraturan surat bulan perundang undangan menetapkan pertimbangan teknis bulan kenaikan pangkat pns mengelola dokumen kepegawaian bulan menyelesaikan permasalahan surat bulan kepegawaian ho. sedayu, januari . pejabat penilai pegawai negeri sipil yang dinilai |
kan bupati morowali provinsi sulawesi tengah peraturan bupati morowali nomor: tahun tentangdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati morowalikabupaten morowapbd) kabupaten morowalijabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten morowali tahun anggaran berita daerah kabupaten morowali tahun nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang besaran permintaan pembayaran uang persediaan (up) dan permintaan pembayaran ganti uang persediaan (gu) pemerintah daerah kabupaten morowrowalibab penanggung jawab pengelolaan penanggung jawab pengelolaan belanja daerah opd adalah kepala opd selaku pengguna anggaran pengguna barang opd. kepala opd selaku pengguna anggaran pengguna barang bertanggung jawab atas usulan, pelaksanaan, pengendalian dan laporan keuangan belanja daerah opd yang dipimpinnya. bab iii batas jumlah pengajuan spp up gu tuini. spp up dipergunakan untuk mengisi uang persediaan tiap tiap opd dan pengajuannya dilakukan sekali dalam setahun. jumlah uang persediaan up) tidak berlaku untuk: belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan antara lain untuk gaji dan ujunganserta pengeluaran pembiayaan, belanja langsung untuk belanja modal kepada pihak ketiga. batas maksimal jumlah dana untuk pengajuan setelah dipertanggungjawabkan minimal dari jumlah spp up. belanja ppid atau belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja hibah dan belanja tak terduga dilakukan dengan sistem pembayaran ls. besaran jumlah uang persediaan up) yang diberikan didasarkan atas pertimbangan rasional untuk mendanai program dan kegiatan operasional organisasi perangkat daerah opd) sesuai kebutuhan selama (satu) bulan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan bupati ini. uraian lebih lanjut tentang besaran spp up dan spp gu kabupaten morowaltu dapat diminta apabila dana up gu yang dimiliki oleh bendahara pengeluaran tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran kegiatan yang bersifat mendesak. spp tu yang diminta tidak untuk digunakan membiayai kegiatan belanja modal. spp tu yang diminta besarannya didasarkan pada kebutuhan riil sesuai peruntukannya dan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pejabat pengelola keuangan daerah ppid) selaku bendahara umum daerah dan atau kuasa bendahara umum daerah. dalam hal ssp tu tidak habis digunakan dalam (satu) bulan maka sisa spp tu tata cara pengajuan spp up, spp gu dan spp tu spp up gu tu diajukan setelah ditetapkan apbd. berdasarkan spd, bendahara pengeluaran mengajukan spp up gu tu sebesar sebagaimana dimaksud dalam spp up gu tu diajukan berdasarkan alokasi dana dan waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam dpa op). dokumen spp up meliputi: surat pengantar spp up ringkasan spp up rincian spp upganti uang persediaan gu). dokumen spp gu meliputi: surat pengantar spp gu ringkasan spp gu rincian spp gutambah uang persediaan tu). dokumen spp tu meliputi: surat pengantar spp tu: ringkasan spp tu: rincian spppk opd melaksanakan fungsi tata usaha keuangan atas pengajuan dokumen spp up dan spp gu oleh bendahara pengeluaran. ppk opd dalam melaksanakan fungsi tata usaha keuangan, gu, dan menyiapkan laporan keuangan opd. setelah ppk opd meneliti kelengkapan dokumen spp up gu tu, ppk opd menyiapkan dan mengajukan kepada kepala opd selaku pengguna anggaran utuk diterbitkan spm up gu tu, spm up gu tu yang telah diterbitkan diajukan bukan selaku bud kuasa bud. penggunaan yang telah diberikan pada bulpenggunaan yang telah diberiklaporan pengesahan pertanggungjawaban penggunaan dana up gu disampaikan secara periodik setiap akhir bulan paling lambat tanggal (sepuluh) bulan berikutnya. khusus untuk pertanggungjawaban penggunaan dana pada bulan desember, disampaikan pada tanggal desember tahun anggaran berkensekda pada tanggal santan asisten bupati morowali, kapata dinas badan eni senangi kasula bagian kahar mutu ebi masi aid diundangkan bungku pada tanggal jamuan dog sekretaris daerah kabupaten morowali moh. jafar hamid lampiran peraturan bupati morowali nomor tahun tanggal janin tentu!penetapan besaran jumlah uang persediaan (up) masing masing pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran pada organisasi perangkat daerah (opd) lingkup pemerintah daerah kabupaten morowali tahun anggaran jumlah uang keterangan mesin hse dinas kesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencawadaea o00 o000 roman sak umum darah morowali 000200p dinas pekerjaan umum dan penataan ruang darat 0000p pas perumahan, kawasan pemukiman dan perma oma hotbadan kesatuan bangsa dan politik daerah satuan polisi pamong praja badan koordinasi penanggulangan bengawan dar pepibvoramontemaow malah maa dias kependudukan dan cam tan spl daerah dinas pemberdayaan masyarakat, desa, pemberdayaan perempuan dan peruindungananak .00p esoooooooog dinas koperasi, usaha kecil dan menengah badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satupitu so. dinas pemuda, olahraga dan pariwisata daerah mmapeeunmaan pai mmm enteng asam dinas perdagangan dan perindustrian o000000 bag asasi pemeran umat sontgoonf padbaaaura faff bagian pembangunan dan lpse so. s0. .00000f sebagian umum perlengkapan dan protokoler pon sebagian organisasi dantatalaksana (bagian unit layanan pengadaan oo bagian administrasi sumber dayaalam ,00p sekretariat dprd wh kecamatan menu kepulauan a o o | kecamatan bungku selatan ai . 50ooo.cbooo| hse kecamatan bungku tengah kecamatan bungku barat i ' o o (kecamatan bahodopi @ .cbooo| jejaenanmeaang ago kecamatan witaponda uju i 'o | (kecamatan bungku timur re .oo0.000o00| kecamatan bongkupebbir oa badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah badan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia bupati morowali, fid diundangkan bungku pada tanggal sekretaris daerah kabupaten morowali moh. jafar hamid tah |
bupati morowali provinsi sulawesi tengah peraturan bupati morowali nomor tahun tentang standar biaya umum pemerintah desa tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati morowali, menimbang bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah desa serta untuk mewujudkan efisiensi pengelolaan keuangan desa dan pembiayaan, perlu menyusun standar biaya pemerintah desa kabupaten morowdesadesa tahun anggaran standar biaya umum pemerintah desa kabupaten morowali tahun anggaran yang selanjutnya disebut standar biaya umumnya obyek belanja dalam mendukung tercapainya besaran keluaran kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja pemerintah desa. standar biaya umum yang tercantum dalam peraturan bupati ini merupakan batas tertinggi dalam penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan anggaran kegiatan. dokumeagar disesuaikan dengan standar harga umum daerah. apabila terdapat harga dan tarif barang jasa yang belum diatur dalam peraturan bupati ini, pemerintah desa mengacu pada harga pasar setempat. penetapan standar harga dan tarif barangdan tarif barang jasa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desa melalui musyawarman bupati morowali, ttd. taslim diundangkan bungku pada tanggal jarta daerah kabupaten morowali nun red iv a kpr p9829602 lampiran peraturan bupati morowali nomor tahun tentang standar biaya umum pemerintah desa tahun anggaran standar honorarium, biaya lembur, biaya makan minum, dan biaya pemeliharaan honorarium tim penyusun rpm desa orang kegiatan rp. orang kegiatan rp. orang kegiatan rp. orang kegiatan honorarium tim penyusun rkp desa orang kegiatan rp. ) orang kegiatan rp. orang kegiatan rp. orang kegiatan rp. honorarium widyaswara, narasumber, moderator, dan operator komputer jam pel menit widyaswara orang jam rp. hari maks. jam instruktur pelatih jam pel menit narasumber non orang jam rp. hari maks. pns) jam jam pel menit instruktur pelatih rp. narasumber pns) orang jam hari maks. jam orang kedaton rp. komputer uang makan lembur uang makan lembur: diberikan setelah kades, ketua bpd orang jam rp. bekerja lembur sekdes, wakil bpd orang jam rp. s#kurang kurangnya (dua) jam aparatur pemdes orang jam rp. anggota bpd orang jam rp. konsumsi rapat, pelatihan, dan tamu makanan dos rp. sudah termasuk sejak satuan biaya pemeliharaan kendaraan dan sarana kantor biaya suku jenis kendaraan satuan cadang service keterangan maksimal tahun sepeda motor rp. rp. rp: betengetsinmiban kapasitas kva) unit rp. menggunakan kwitansi nota kapasitas rp. kapasitas rp. standar biaya perjalanan dinas standar biaya transportasi udara palu aceh rp. palu sumatra utara rp. rp. palu kepulauan riau rp. palu jambi rp. palu sumatra barat rp. palu sumatra selatan rp. palu lampung rp. kepala desa, ketua palu bengkulu rp. bpd, bpd, palu bangka belitung rp. anggota bpd, rp. series, perangkat palu jawa barat rp. desa, staf dan palu dki jakarta rp. lembaga pemdes palu jawa tengah rp. lainnya. palu yogyakarta rp. palu jawa timur rp. palu bali rp. palu kalimantan barat rp. palu kalimantan tengah rp. palu sulawesi utara rp. palu gorontalo rp. keterangan biaya angkutan udara dibayar secara rill cost. pertanggungjawaban angkutan udara dalam bentuk tiket karcis kwitansi nota transport udara dari makassar kendari dan palu kota lainnya menyesuaikan dengan harga tiket pada saat berangkat. standar transportasi darat perjalanan dinas luar daerah bagi kades, ketua. bpd, wakil. bpd, sekdes, kaur, kasi, kadus, anggota bpd, staf lembaga kemasyarakatan desa dan lainya. po| mun hungarian volume (satuan "ng kendaraan pergi bungkepati ang umum orang rp bungku poso ang. umum orang rp. bungku mort ang. umum orang rp. ikan) |annuum iapsoooo| nama #umum pat (mp.ooo0o| keibuan sorowako pen.very orang rp. b0000| keterangan: biaya angkutan umum dibayar secara rill cost pertanggungjawaban angkutan umum dan penyeberangan ferry dalam bentuk tiket, karcis, kwitansi nota. standar biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah bagi kepala desa, ketua bpd, wakil ketua bpd, sekdes, anggota bpd, dan aparat pemdes lainnya dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa. provinsi kisbeser kades, ketua sekdes, anggota bpd, bpd, wakil ketua perangkat desa, staf bpd dan lembaga lainya sumatra barat rp: bandar lampung rp. rp bengkulu rp. aafprisakara om| rp rp. ta| jawa tengah rp: rp keterangan: biaya penginapan dibayar secara rill cost lamanya perjalanan dinas disesuaikan dengan urgensi perjalanan dinas yang dilaksanakan sesuai dengan undangan, surat dinas dan tujuan melaksanakan perjalanan dinas. dalam perjalanan dinas tidak mengunakan fasilitas hotel penginapan kepada yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar dari tarif hotel ditempat tujuan pertanggungjawaban penginapan dalam bentuk kwitansi nota faktur pertanggungjawaban penginapan dalam rangka bintik pelatihan dibayar satu paket dengan biaya bintik pelatihan dalam bentuk kwitansi. standarjabatan ibu kota senen ona ket. kabupaten lain, ibu diluar kota provinsi sulteng kaur seksi makan kadus anggota malam, bpd staf rp. rp. rp. dan uang lembaga saku keterangan: uang harian dibayar secara lumpur paket) standar uang harian, transportasi darat, transportasi lautya dalam kecamatan. uang harian peran sport tujuan ibukota ata idu kota keterangan kecamatan kecamatan menu rp. rp. kauman re1solo (manor bungku selatan rp. rp. bungku pesisir rp. rp. pergi pulang bahodopi rp. rp. pergi pulang bungku timur rp. rp. pergi pulang bungku tengah rp. rp. pergi pulang bungku barat rp. rp. pergi pulang bumi raya rp. rp. pergi pulang wita polda rp. rp. pergi pulang keterangan: uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari delapan) jam uang harian dibayar secara lumpur. biaya transportasi darat dan laut dibayar secara riil cost), pertanggungjawaban dalam bentuk tiket karcis kwitansi nota. standar transportasi laut dari desa ibu kota kecamatan,nya lingkungan kecamatan. kec. menu kepulauan jarak dekat perahu motor rp. pergi pulang jarak menengah perahu motor rp. pergi pulang jarak terjauh perahu motor rp. pergi pulang kec. bungku selatan jarak terdekat perahu motor rp. pergi pulang jarak menengah perahu motor rp. pergi pulang kec. bungku pesisir jarak terdekat perahu motor rp. pergi pulang standar ketentuan waktu maksimal, pembayaran biaya penginapan,lama waktu terjal pergi kec. menu kepulauan paling lama saga hari (lima) hari standar menginap kec. bungku selatan paling lama sesuai hari (empat) hari standar menginap paling lama sesuai hari kec. bungku paling lama dapat hari paling lama dapat hari paling lama dapat hari |pebuataee paling lama dapat hari |reo bungku barat antar kec. bumirava paling lama dapat hari (satu) hari diberikan menginap paling lama dapat hari |roe wiaponda kota dalam provinsi paling lama sesuai hari sulteng empat) hari standar menginap kota diluar provinsi paling lama sesuai hari sulteng lima) hari standar menginap keterangan: waktu perjalanan dinas tersebut atas merupakan waktu maksimal yang dapat dibayarkan beraktifitas atau per surat perintah, kecuali perjalanan dinas yang sifat dan tujuannya khusus. standar biaya transportasi lokal dari ibu kota kecamatan ibu kota kabupaten dengan fasilitas transportasi darat. biaya biaya bbm kecamatan angkutan sepeda motor keterangan umum liter) bungku pesisir rp. pergi pulang bahodopi rp. pergi pulang bungku timur rp. pergi pulang bungku tengah rp. pergi pulang bungku barat rp. pergi pulang "e| bumi raya rp. pergi pulang rp. pergi pulang keterangan: biaya angkutan umum bayar secara riil (at cost), bbm kendaraan dinas dibayar dengan harga setempat, perjalanan dinas dalam kecamatan bungku tengah berikan biaya bbm paling banyak (lima) liter untuk motor. pertanggungjawaban angkutan umum dan bbm kendaraan dinas ibukota kabupaten dalam bentuk tiket karcis kwitansi nota. standar biaya transportasi lokal dari ibukota kecamatan ibukota kabupaten yang mengunakan fasilitas alat transportasi laut. biaya menu kepulauan bungku rp. menu kepulauan kendari rp. perahu motor mobil bungku kaleroang bungku rp. kaleroang label bungku rp. perahu motor mobil keterangan: biaya angkutan umum tersebut diatas dibayar secara rill (at cost), biaya transport laut tersebut diatas berlaku untuk semua tingkatan jabatan, pertanggungjawaban transport ibukota kabupaten dalam bentuk tiket karcis kwitansi notaar: s.h.,m.h nya, iv a v2. kop surat kepala desa daftar pengeluaran riil perjalanan dinas tahun anggaran jenis pengeluaran jumlah rp) dst. joomla total pennanannnnyennanannsnaaan yang melakukan mengetahui, perjalanan dinas kepala desa |
tunelaporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, kualitas rumusan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja masih belum sepenuhnya berorientasi hasil, khususnya pada level perangkat daerah, makadea pengeluaran per y y x100 disperindagkop kapita tes dan ukm pengeluaran per kapita harga konstan pengeluaran per kapita setahun ihk indeks harga konsumen meningkatnya jumlah realisasi jumlah investasi baik dpmptsp jumlah nilai nilai investasi dari dalam maupun investasi dan luar negeri yang lapangan kerja masuk kabupaten baru bagi batang tahun masyarakat batang tingkat jumlah penganggur disnaker pengangguran terbuka usia terbuka tpt) angkatan kerja dibagi jumlah penduduk angkatan kerja dikalikan pertumbuhan jumlah industri disperindagkop industri tahun dikurangi dan ukm jumlah industri tahun dibagi jumlah industri sampai dengan tahun dikalikan kontribusi sektor jumlah sektor disperindagkop pengolahan dibagi jumlah pdrb terhadap pdrb adb dikalikan 100x6 adb meningkatnya kontribusi sektor jumlah kontribusi dispaperta produktivitas pertanian sektor pertanian pangan dan terhadap pdrb dibagi jumlah pdrb pertanian serta adb adb sektor pertanian kawasan dikalikan perdagangan skor pola pangan hasil kali persen dispaperta harapan pph) konsumsi energi daerah dengan bobot dibandingkan dengan skor maksimal kelompok pangan kontribusi sektor jumlah kontribusi disperindagkop perdagangan pdrb dari sektor dan ukm terhadap pdrb perdagangan dibagi adb jumlah pdrb adb dikalikan 100y6 berkembangnya kontribusi sektor jumlah kontribusi disparpora objek pariwisata pariwisata pdrb dari sektor unggulan dan terhadap pdrb pariwisata dibagi destinasi wisata adb jumlah pdrb adb baru kawasan dikalikan pesisir meningkatnya kontribusi sektor jumlah kontribusi dislutkanak produksi perikanan pdrb dari sektor perikanan, baik terhadap pdrb perikanan dibagi tangkap maupun adik jumlah pdrb adb budidaya yang dikalikan lestari meningkatnya persentase jumlah penduduk dinas, dprk: penanggulangan penduduk miskin miskin kab. batang disnaker masalah dibagi jumlah kesejahteraan penduduk kab. sosial batang dikali meningkatkan indeks kualitas ikh kabupaten dlh pemerataan dan lingkungan hidup ax3090) kualitas klh) #(ip ux3090) pembangunan hx4096) infrastruktur yang berwawasan ikh indeks lingkungan dengan kualitas lingkungan tetap menerapkan hidup prinsip prinsip ipa indeks kualitas pembangunan air berkelanjutan ipu indeks kualitas udara ith indeks tutupan hutan indeks kepuasan indeks kepuasan pupr, dprk, layanan layanan infrastruktur diskominfo infrastruktur jalan "air sanitasi pa, pkl meningkatnya persentase besar total angka dishub, pupr, kualitas dan zona wilayah keterkaitan adalah dprk aksesibilitas antar dengan tingkat jumlah angka wilayah aksesibilitas terbesar dari masing tinggi masing simpul besar rata rata angka keterkaitan adalah jumlah total angka keterkaitan dibagi jumlah simpul meningkatnya indeks standar i la xb) dlh kualitas pencemaran lingkungan hidup, udara penyediaan air isu baku dan isu batas atas penanggulangan isu batas bawah masalah rob dan konsentrasi abrasi ambien batas atas konsentrasi ambien batas bawah konsentrasi ambien nyata hasil pengukuran rasio ruang (x2) dlh terbuka hijau luas rth yang dibutuhkan kebutuhan oksigen manusia kebutuhan oksigen kendaraan bermotor konstanta yang menyarankan bahwa setiap 1m2 tanaman per hari dapat menghasilkan bahan kering nilai konstanta yang menunjukkan bahwa bahan kering dapat menghasilkan oksigen sebanyak persentase jumlah luasan rob dlh penurunan dibagi jumlah wilayah luasan rob dan dikali abrasi persentase jumlah air yang dlh ketersediaan air memenuhi kualitas yang memenuhi standar air baku kualitas standar dibagi jumlah air air baku dikali pan jian ajaran menaanaana membangkitkan indeks rasa aman hasil satpol sistem keamanan survei kuesioner kesbangpol lingkungan dan kepada masyarakat kepekaan sosial serta pengamalan persentase konflik jumlah konflik sosial satpol nilai agama dan sosial dan budaya dan budaya dibagi kesbangpol budaya jumlah kasus dikali terciptanya persentase jumlah kasus satpol keamanan penurunan angka kriminalitas dibagi kesbangpol lingkungan dan kriminalitas jumlah penduduk early warning dikali system penanggulangan penurunan jumlah kerugian yang bpbd bencana kerugian bencana ditimbulkan akibat bencana tahun meningkatnya persentase jumlah kasus sara kesbangpol integrasi nilai nilai penurunan yang terjadi dibagi budaya dan agama konflik sara jumlah kasus dikali dalam 100y6 pengembangan karakter masyarakat bupati batang, ttd hajdaerah oau soo otipenurunan jumlah jumlah temuan kerugian irbanwil inspektorat temuan kerugian negara pemborosan i ii itdaerah jawab kan aan penanganan jumlah jumlah aduan tahun irbanwil inspektorat aduan masyarakat tentang berjalan dibandingkan i 1i 1inya evaluasi tahun ii 1i iv daerah meningkat dari tahun berjalan dan tahun sebelumnyasoo meningkatnya tindak lanjut persentase jumlah tindak jumlah temuan tahun irbanwil inspektorat hasil pengawasan lanjut tepat waktu berjalan yang 1inyesuaian tujuan, sasaran, indikator dan target rencana pembangunan jangka menengahprogram dan kebijakan yang dilaksanaindikator kinerja formulasi perhitungan sumber data penanggung meningkatnya kinerja nilai index level kpa irbanwil inspektorat pengawas intdikalidikali 100y6yang perangkat sasaran strategis indikator kinerja formulasi perhitungan penanggung daerah jawab mn8dikaljumlah seluruh satuan paud dikalidikali 100y6dikalidaerah jawab usia tahun dikalidikali 100y6dikalidikalperangkat indikator kinerja formulasi perhitungan sumber data penanggung daerah men jawab hmmdikaldikalidikali 100y6dikali 100y6 angka lulusan jumlah siswa lulus bidang disdikbud dibagi jumlah siswa maan daerah jawab tingkat terakhir dikalidikali 100y6dikali 100y6eluruh program atau satuan pnf dikali 100y6dikalidikali sasaran strategis indikator kinerja formulasi perhitungan penanggung daerah . jawabmaan en ian pengembangan bahasa dan jumlah grup kesenian jumlah grup kesenian bidang disdikbud kesenian yang berbasis yang dibina yang dibina kebudayaan kearifan local .yang dilestarikan yang dilestarikandaerah jawabaerah jawabpekerja usia tahun bpsapob boo mom pangan aoo cboooterwujudnya pengendalian jumlahpelaku jumlahpelakuusaha bidang tata |indikator kinerja formulasi perhitungan sumber data penanggung daerah .100y6 perangkat sasaran strategis indikator kinerja formulasi perhitungan sumber data daerah jawab lal meningkatnya kontribusi kontribusi sec100y6mma maan nanas maan name anne nan wnfemmne mama mana nana jonan mana mama daerah jawab disnaker meningkatnya kinerja dan nilai sakit disnaker nilaitahun) dibagi dengan jumlah penduduk produktif tahun) dikalikandaerah jawabsingdaerah jawab a11 o00a s3maag nama nana manna meenamesen sennemnnnamansenen been nne nememamana nan nem name unnessasaran strategis indikator kinerja penanggung daerah jawab s5. angka prevalensi stunting jumlah kasus balita stunting dibagi jumlah balita yang ada kali puprperangkat sasaran strategis formulasi perhitungan sumber data penanggung daerah jawab horuang yang berwawasan lingkungan luas rth publik 20f6|daerah jawabperangkat sasaran strategis formulasi perhitungan sumber data penanggung daerah jawabutama pemerintah kabupaten batang kena meningkatkan tata indeks reformasi capaian implementasi setda semua kelola birokrasi reformasi birokrasi opd pemerintahan yang yang meliputi baik good komponen area governance) dan perubahan meter akan manajemen prinsip prinsip binaan birokrasi perubahan, penataan peraturan perundang undangan, penataan dan penguatan organisasi: penataan tata laksana: penataan sistem manajemen sdm, penguatan akuntabilitas: penguatan pengawasan,|lutkanaksasaran strategis indikator kinerja formulasi perhitungan sumber data penanggung daerah jawab men aanmeningkatnya kinerja dansasaran strategis indikator kinerja formulasi perhitungan sumber data daerah jawab penanganan bencana kaliindikator kinerja formulasi perhitungan sumber data penanggung daerah jawab ao. oom bohsial kess dibagi jumlah sosial dan penyelenggaraan asks dikali penanganan kesejahteraan sosial fakir miskinsasaran strategis formulasi perhitungan sumber data penanggung daerah jawabkabupaten batang pada tahun berkenaansasaran strategis indikator kinerja sumber data penanggung daerah jawab|andana tersusun tepat perimbangan waktu tidak tepat waktusasaran strategis indikator kinerja formulasi perhitungan sumber data daerah haa jawab t.enerimaan pad tahun dikurangi bidang bakpao pendapatan asli daerah pad tahun dibagi penagihan, pad) sesuai potensi yang pad tahun dikalikan evaluasi dan ada pelaporan pepbkddaerah jawab soopoldagri dan ormas daerah jawabpelayanan publik opd yang mendapat jumlah opd yang setda, opini wbk mendapat predikat| inspektorat wbk dari kemenyan daerah semua opd meningkatnya ikm indeks indeks yang didapat setda semua pelayanan publik kepuasan dari kompilasi nilai opd bagi masyarakat masyarakat) hasil survey kepuasan batang masyarakat skm) pada perangkat daerah dan unit pelayanan meningkatnya indeks jumlah total hasil bkd semua kapasitas dan profesionalitas perkalian dari bobot opd akuntabilitas asn dimensi indikator kinerja birokrasi dikalikan nilai skor masing masing jawaban dimensi indikator nilai sakit nilai yang didapat setda, dari semen pan rb diskominfo, perencanaan balitbang kinerja25y6 pengukuran kinerja pelaporan kinerja evaluasi indikator kinerja formulasi perhitungan sumber data penanggung daerahdaerah jawab snndaerah jawab meningkatkan efisiensi persentase peningkatan nilai ekspor nilaidaerahperpuskdaerah jawab dai durasi akses internetopersentase arsip statis yang telah daerah jawabyang digabung danaclsttalaspatalanlta pns args3ol.il. l jawab so. internal capaian kinerja) opini bpk predikat dari bpk inspektorat atas laporan bakpao setda keuangan semua opd nilai ppd nilai yang didapat setda semua dari kemendagri opd skor skor dari semen diskominfo pemeringkatan kominfo skor dari government penilaian dimensi penilaian yaitu kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan) smart evaluasi smart city diskominfo city smart dari kementrian village komunikasi dan informatika meningkatkan ipm indeks rata rata geometrik dinkes, kualitas manusia pembangunan dari indeks disdikbud batang seutuhnya manusia) kesehatan, pendidikan dan pengeluaran meningkatnya angka harapan rata rata tahun dinkes pelayanan hidup hidup yang masih kesehatan yang akan dijalani t.nurunan jumlah jumlah temuan kerugian irbanwil inspektorat temuan kerugian negara pemborosan i it inpenanganan jumlah jumlah aduantahun |irbanwil inspektorat aduan masyarakat tentang berjalan dibandingkan i idaerah jawabi i1kjl nya evaluasi tahun i ii ni iv daerah meningkat dari tahun berjalan dan tahun sebelumnya sebelumnya meningkatnya tindak lanjut persentase jumlah tindak jumlah temuan tahun irbanwil inspektorat || hasil pengawasan lanjut tepat waktu berjalan yang i 1i inmeningkatnya kinerja level kpa nilai index level kpa irbanwil inspektorat pengawas am . i t 1nij j j7 j7 jj rr' p '##bp mdb hb yangtan jawab mena jumlah seluruh satuan paudusia tahun 100y6100y6 daerah jawab100y6 angka lulusan jumlah siswa lulus bidang disdikbud dibagi jumlah siswa tingkat terakhirmo . ameasaran strategis indikator kinerja formulasi perhitungan sumber data penanggung daerah jawab seluruh program ataukesenian yang berbasis yang dibina yang dibina kebudayaan kearifan localkebudayaan yang dilestarikan yang dilestarikan ama naam daerah jawab los oodaerah jawabbps paripurna secara seseorang yang telah holistik berhasil mencapai umur pada suatu tahun tertentu meningkatkan rata rata nilai jumlah rata rata nilai disdikbud pelayanan ujian nasional ujian nasional sd mi aksesibilitas dan sd mi dan dan smp m kualitas serta daya smp m saing pendidikan bagi seluruh penduduk batang meningkatkan idm indeks desa idm dispermades pemberdayaan membangun) il) masyarakat dan pembangunan indeks sosial berkeadilan gender indeks ekonomi serta pengendalian indeks penduduk lingkungan meningkatkan indeks ipg ipm perempuan dp3ap2kb kebudayaan pembangunan dibagi ipm laki laki masyarakat, gender ipg) kualitas hidup ipm indeks perempuan dan pembangunan pemenuhan hak manusia anak indeks proporsi keterwakilan dp3ap2kb pemberdayaan wanita dalam bidang gender idg) ekonomi dan politikerja usia tahun pp2 3st100y6pangnsaa. terwujudnya pengendalian jumlah pelaku jumlah pelaku usaha bidang tatago. sasaran strategis indikator kinerja formulasi perhitungan sumber data daerah sasaran strategis indikator kinerja formulasi perhitungan sumber data penanggung daerah . jawab meningkatnya kontribusi kontribusi sek.bass www sasaran strategis indikator kinerja formulasi perhitungan sumber data penanggung daerah jawab disnaker meningkatnya kinerja dan nilai sakit disnaker nila65t tahun) dibagi dengan jumlah penduduk produktif tahun) dikalikan sasaran strategis indikator kinerja formulasi perhitungan sumber data penanggung daerah maa l. jawabangkperangkat sasaran strategis indikator kinerja sumber data daerah jawaboo)angka prevalensi stunting jumlah kasus balita stunting dibagi jumlah balita yang ada kali pupr oo.anam v o100y6 ruang yang berwawasan lingkungan luas rth publikaa, kecamatan jumlah kecamatan dp3ap2kb ramah anak yang sudah dispermades memenuhi kriteria kecamatan ramah anak bagi jumlah kecamatan yang ada dikalikan terwujudnya pertumbuhan pt l m) #(i e) dp3ap2kb pengendalian penduduk per penduduk dan ahun pertumbuhan meningkatnya penduduk validitas database angka kelahiran kependudukan dalam satu tahun angka kematian dalam satu tahun penduduk yang masuk imigran) penduduk yang keluar emigran) menurunnya jumlah data ganda disdukcapil persentase data dan anomali dibagi ganda dan jumlah data yang ada anomali dikali 100y6 meningkatnya persentase jumlah pemuda disparpora kemampuan lapangan usaha berwirausaha dibagi pemuda yang diciptakan jumlah pemuda berwirausaha oleh pemuda dikalikan dalam mengelola potensi lokal serta(kumuh kalidisdukcapilsasaran strategis indikator kinerja formulasi perhitungan penanggung daerah jawabindikator kinerja formulasi perhitungan sumber databb oo. oo.) indikator kinerja formulasi perhitungan sumber data penanggung daerah jawab.penanganan bencana kali daerah jawabcial kess dibagi jumlah sosial dan penyelenggaraan asks penanganan kesejahteraan sosial fakir miskin a. mu.jawkabupaten batang padatersusun tepat oo) maa sasaran strategis indikator kinerja formulasi perhitungan daerah jawab waktu tidak tepat danaad tahun dikurangi bidang bakpao pad tahun dibagi penagihan, penerimaan pendapatan pad tahun dikalikan evaluasi dan asli daerah pad) sesuai pelaporan pep potensi yang adasasaran strategis indikator kinerja formulasi perhitungan sumber data daerah jawabjaka industri kreatif meningkatnya kontribusijasa jumlah sektor jasa disperindagkop akses permodalan, keuangan keuangan dibagi dan ukm kualitas dan daya terhadap jumlah pdrb adb saing koperasi lapangan usaha dikalikan serta umkm jasa keuangan dan asuransi pada pdrb adb pertumbuhan jumlah umkm tahun disperindagkop produktivitas dikurangi jumlah dan ukm umkm umkm tahun dibagi jumlahumkm sampai dengan tahun dikalikan meningkatkan pertumbuhan brt brt x100 disperindagkop ekonomi dan pemerataan laju pertumbuhan pendapatan ekonomi masyarakat brt produk domestik bruto pada tahun tertentu pdr brt produk domestik bruto padaoldagri dan ormasnan nan oom mmm||oo. oo.) sasaran strategis formulasi perhitungan sumber data penanggung daerah yo.akuntabilitas dispermades hasil evaluasi inspektoratreza iii matt indikator kinerja formulasi perhitungan sumber data penanggung daerah jawabono mbmll.meningkatkan efisiensi persentase peningkatan nilai ekspor nilai pengembangan ekspor tee daerah jawaboo.) lae eeeeee acara nenepen jawab disperpuska lan nama mas(f(u u u daerah jawab dai durasi aksesadaerah jawab persentase arsip statis yang telahang digabung dan daerah jawabbupati batang, ttd haji |
peraturan bupati morowali provinsi sulawesi tengah tentang pakaian dinas aparatur sipil negara lingkungan pemerintah daerah kabupaten morowali tahun bupati morowali provinsi sulawesi tengahbahwa untuk menunjukan identitas pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten morowali perlu dilengkapi atribut dan tanda pangkat, bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, keseragaman, kerapian dan motivasi kerja aparatur sipil negara dilingkungan pemerintah daerah kabupaten morowali perlu diatur tentang pakaian dinas:morowali tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintahgol1l1, tambahan lembaran daerah kabupaten morowali nomormorowali bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini,daerah kabupaten morowalidaerah kabupaten morowalikabupaten morowalikabupaten morowalikabupaten morowalikabupaten morowalikabupaten morowalimorowalimorowalikabupaten, pemerintah kabupatendaerah kabupaten adalah lambang daerah kabupaten morowali. lambangdaerah kabupaten morowalidalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten morowali. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten morowalibupatibupati. bab iii jenis pakaian dinas bagian kesatu umum pakaian dinas terdiri atas pdh meliputi: pdh warna khaki, pdh kemeja putih, celana kain rok kain warna hitam, pdh batik tenun khas daerah, psh, psr, psl, pdl, pdh camat dan lurah, dan pdu camat dan lurahkhas daerah kabupaten morowali dan dikedua ujung arah baju memakai tanda melati: saku baju atas (dua) kiri dan kanan,anjang pendek warna khaki, rok bawah lutut sesuai warna baju, arah baju rebah dan dikedua ujung arah baju memakai tanda melati:: dan kedua ujung arah baju memakai tanda melati,emerintah provinsi sulawesi teng.rok, rok kain15 bawah lutut warna hitam:diluar rok, rok celana kain panjang sampai dengan mata kakijilbab harus warna hitamkhas daerah kabupaten morowalikabupaten morowali, arah berdiri: celana kain panjangdan sepatu tutup warna hitam, pdh batik tenun khas daerah kabupaten morowalisulawesi tengah,dan sepatu tutup warna hitam. pdh batik tenun khas daerah kabupaten morowali wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut baju batik lengan panjang dengan motif khas daerah kabupaten morowali,, papan nama bahan eboni plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dada sebelah kanan,dan sepatu tutup warna hitam. psh wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikuttanda jabatan struktural dipasang dada sebelah kanan:atas sakukec. pin khas daerah dipasang atas papan nama, celana panjangperangkat daerah yang memiliki unit pelaksana teknis dinas badan dalam melaksanakan tugas operasional lapangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pdl sebagaimana dimaksud pada hanya dipakai oleh petugas operasional lapangan.terdiri dari: pdh camaterjilbab dan wanita hamil menyesuaikandan lurah pricelana panjang warna putihbonita plasticdipasang bawah tutup saku dada sebelah kananama kabupaten morowalikaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam pdu camat dan lurah wanitdan rok warna putih bawah lutut atau celana warna putih model lurus, tidak ketatil. sepatu fantovel berhak maksimal berwarna hitam. padu camat dan lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. bagian delapan pakaian kopi pakaian kopi priberdiri, celana panjang warna biru donkey, saku satu dada kiri: memakai lencana kopi dipasang atas saku dada sebelah kiri:kopiah warna hitambawah lututbawah lencana kopi dan, j .panjang sampai dengan mata kakijabatan struktural dipasang dada sebelah kanan bawah papan nama, tanda pengenal pegawai dipasang bawah lencana kopi, jilbab warna biru dongker, dan sepatu tutup berwarna hitam. pakaian kopi bagi wanita hamil menyesuaikan. bagian kesembilan pakaian perlindungan masyarakat lintas) pakaian lintas pridikedua ujung arah baju memakai logo lintas, saku baju atas (dua) kiri dan kanan, lidah bahu, memakai pangkat sesuaiwarna hitam. pakaian lintas wanit(lima belas) bawah lutut sesuai denganwanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut kemeja lengan panjang lintas luar rok, arah baju berdirilahpin khas daerah dipasang atas papan namkerudung warna hijau polos, il. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan lis warna putih dipasang atas saku kanan,umum atribut pakaian dinas terdiri atas tutup kepala, lencana kopi, cc. papan nama, nama pemerintah kabupaten morowali, lambang kabupaten morowali, nama organisasi perangkat daerah, tanda pengenal pegawai. tanda pangkat, tandajabatan, tanda melati, tandajasa, il. gesper, dan pin khas daerah. bagian kedua tutup kepala tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas topi pdh berbentuk komando terbuat dari bahan dasar kain warna khaki digunakan sebagai kelengkapan pdh warna khaki: topi lapangan terbuat dari bahan dasar beludru warna hitam digunakan hanya untuk pejabat pimpinan tinggisebagaimana dimaksud pada huruf dibedakan sebagai berikut golongan menggunakan lambang daerah bagian depan, satu garis warna emas bawah lambang daerah dan lambang padi dan kapas lidah, golongan iii menggunakan lambang daerah bagian depan dan satu garis warna emas bawah lambang daerah, dan golongan dan golongan hanya menggunakan lambang daerah bagian depanwarna khaki danl, bagian kelima nama pemerintah kabupaten morowali nama pemerintah kabupaten morowali sebagaimana dimaksud dalam huruf menunjukkan tempat kerja. nama pemerintah kabupaten morowali ditempatkan lengan sebelah kiri bawah lidah bahu. bahan dasar nama pemerintah kabupaten morowali berupa kain dengan jahitan border tertulis kabupaten morowali. bagian keenam lambang kabupaten morowali lambang kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf dipakai oleh setiap pegawai. lambang kabupaten morowali ditempatkan lengan sebelah kiri bawah lidah bahu. bahan dasar lambang kabupaten morowali berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir. bentuk, warna dan ukuran lambang kabupaten morowali sesuai ketentuan yang ditetapkan. bagian ketujmenunjukkan organisasi perangkat daerah. nama organisasi perangkat daerah dipakai oleh setiap pegawai. nama organisasiorganisasi perangkat daerah berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis nama organisasi bagian depan, dan bagian belakang. bagian depan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas lambang pemerintah kabupaten morowali, tulisan pemerintah kabupaten morowali, cc.menggunakan atribut lengkap tanpa topi. bagian belakang sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas nama pegawai menggunakan gelar, nomor induk pegawai, cc.gian kesembilan,hariancamat sebagai berikut: jumlah bunga (tiga) buah, dan bahan dasar logam warna perak. tanda pangkat upacaratanda pangkat harian:lurah sebagai berikut: jumlah bunga (buah) buah, dan bahan dasar logam warna perak. tanda pangkat upacaradanbagian kesepuluh tanda jabatan tandatujuh) cm, lebar (lima) cm, lingkaran dalam tinggi (empatwarna khaki. tanda jabatanenam) cm, lebar (empat) cm, lingkaran dalam tinggi (tiga koma limakemeja putih, pdh batik tenun khas daerah kabupaten morowali dan kopjkemeja putih, pdh batik tenun khas daerah sulawesi tengah dan kopi. tanda jabatan administrator (eselon illa dan eselon ib) sebagai berikut bahan logam dan bergerigi warna kuning emas, ukuran lebar diameter (lima) cm, lingkaran dalam warna perakcamat sebagai berikut: bahan dasar sinar logam dan bergerigi, jumlah sinar jari jari warna peraklingkaran dalam warna perak, terdapat logo pemerintah kabupaten. tanda jabatan pengawas (eselon dan eselon vb) sebagai berikut bahan logam dan bergerigi warna perak, ukuran lebar diameter (lima) cm, lingkaran dalam warna kuninglurah sebagai berikut: bahan dasar sinar logam dan bergerigi, jumlah sinar jari jari warna kuning masdalam lingkaran warna perunggu, terdapat logo pemerintah kabupaten. tanda jabatan dipasang bawah papan nama pada dada sebelah kanan. warna kuning emas digunakan golongan dan golongan ii, warna perak digunakan golongan ii, dan cc. warna hitam digunakan golongan bagian keduabelasbagian ketigabelas gesper ukuran kepala sabuk 4x4 cmj, bahan kepala sabuk logam warna kuning emas tanpa corak, lencana kopi terletak pada kepala sabuk, bahan sabuk nylon. bagian keempatbelas pin khas daerah pin khas daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan atribut ciri khas kabupaten morowali berupa silhouette khas daerah. pin khas daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas bahan logam warna kuning emas, tinggi (tiga koma lima) cm, lebar (tiga) cm, dan pada bagian bawah khas bertuliskan see. pin khas daerah sebagaimana dimaksud pada digunakan pada semua jenis pakaian dinas. bab waktu penggunaan pakaian dinas penggunaan pakaian dinas sebagai berikut, hari kamis menggunakan pdh batik tenun khas daerah kabupaten morowali, hari jumat disesuaikan dengan kegiatan kerohanian atau olahraga, setelah kegiatan olah raga diharuskan menggunakan pakaian kemejaorganisasi perangkat daerah kabupaten morowali. bupati melakukan pembinaan perumusan kebijakan penggunaan pakaian dinas lingkungan pemerintah kabupaten morowali. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh bagian organisasi dan tatalaksana sekretariat daerah kabupaten morowali yang membidangi tugas dan fungsi organisasi perangkat daerahdan j . baju kemeja lengan pendek warna putih, arah baju berdiri, saku dua dada kiri dan kanan: baju kemeja lengan panjang warna putih luar rok, arah baju berdiri, cc.kerja dipasang lengan sebelah kanan jilbab warna hitam poloskhas daerah kabupaten morowali, dan kelengkapannya sebagai berikut baju batik lengan panjang pendek, celana kain rok kain warna hitam atau, dan hari kamis dan jumat baju batik tenun khas daerah kabupaten morowali, celana kain rok warna hitam gelap. bab ketentuan penutup peraturan bupati ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penerapan ketentuan pakaian dinas aparatur sipil negara pada lingkup organisasizot bupati morowali, ttd taslim diundangkan bungku pada tanggal maret 20y sekretaris daerah kabupaten morowali, lampiranmodel pakaian dinas pakaian dinas harian pdh) warna khaki pns pria masa keterangan papan nama tanda lokasi lidah bahu menggunakan j . lambang kabupaten pangkat sesuai golongan. tanda pengenal kancing baju saku depan ikat pinggang hitam pin patung see tanda jabatan tanda melati saku celana depan sambungan bahu lencana kopi saku celana belakang lambang provinsi sulawesi tengah arah berdiri lengan panjang pakaian dinas harian pdh) warna khaki pns wanita sei nama had ( ) keterangan lidah bahu menggunakan pangkat sesuai papan namalambang provinsi oo. tanda melati pakaian dinas harian pdh) warna khaki pns wanita berjilbab swa lal nama tas)nama organisasi perangkat tanda melati daerah pakaian dinas harian pdh) warna khaki pns wanita hamil depan belakang hmm aam depan belakang para (hn) le) keterangan arah baju rebah pin patung see berlidah bahu papan namatanda melati pakaian dinas harian pdh) kemeja putih pria ii: (ama) keterangan arah berdiri lengan panjang pendek lencana kopi papan nama saku baju tanda pengenal tanda jabatan pin patung see pakaian dinas harian pdh) kemeja putih wanita nama pen keterangan arah berdiri papan nama lencana kopi tanda pengenal cc. saku baju tanda jabatan pin patung see pakaian dinas harian pdh) kemeja putih wanita berjilbab pdh kemeja warna putih wanita berjilbab keterangan: leruunu kasturi papan nama parade penyanyi keterangan lencana kopi papan nama papan nama tanda pengenal tanda pengenal tanda jabatan pin patung see pakaian dinas harian batik tenun khas daerah kabupaten morowali pria nas kn, kala keterangan: leruunu karier papan nama perawi pertanile baju motif batik khas daerah. celana panjang warna gelap ji. tanda jabatan pin patung see pakaian dinas harian batik tenun khas daerah kabupaten morowali wanita tot maya tay baju motif batik khas rok tandajabatan pin patung see pakaian dinas harian wanita batik tenun khas daerah kabupaten morowali wanita berjilbab p a , keteranganwarna gelap tanda jabatan pin patung seepin patung see tanda pengenal kancing baju buah pakaian sipil harian psh) pns wanita berjilbab ben pir tra jar keterangan arah rebahin patung see pakaian sipil harian psh) pns wanita hamil naa pan bom keterangan arah berdiri lencana kopi saku baju tanda pengenal kancing papan nama pin patung seeatas. kancing. pakaian sipil resmi psr) pns wanita berjilbab pan mag batak sara. keteranganin patung see pakaian sipil resmi psr) pns wanita hamil an, ae uu, kesan yna ang keterangan arah rebah lencana kopi saku baju atas tanda pengenal kancing lima buah papan nama pin patung see pakaian sipil lengkap psl) pns pria keterangan kemeja. saku atasan. dasi. saku bawah jas dengan tutup. lengan panjang. kancing. pin patung see pakaian sipil lengkap psl) pns wanita an, keterangan kemeja. cc. lengan panjang. saku bawahan dengan tutup. dasi. sakuatasjas. kancing. pin patung see pakaian sipil lengkap psl) pns wanita berjilbab let gg sit mh bea keterangan kemeja warna putih dasi lengan panjang saku baju atas saku bawah jas dengan tutup kancing jilbab pin patung see pakaian sipil lengkap psl) pns wanita hamil nan msi dri cn. keterangan kemeja warna putih dasi lengan panjang kancing pin patung see pakaian dinas lapangan pdl) pria h keterangan lidah bahu nama pemerintah kabupaten nama organisasi perangkat daerah saku depan papan nama tanda pengenal ikat pinggang hitam pin patung see arah berdiri lencana kopi lambang kabupaten pakaian dinas lapangan pdl) wanita keterangan lidah bahu saku depan nama organisasi perangkat tanda pengenal daerah pin patung see papan nama arah berdiri lencana kopi nama pemerintah kabupaten lambang kabupaten pakaian dinas harian pdh camat dan lurah pdh camat dan lurah pria keterangan "di krahbaju tandapangkat kancing baju nama kabupaten lambang daerah lencana kopi nama provinsi japan nama tanda jabatan tanda pengenal saku celana depan sambunganlambang daerah ce. nama provinsi lencana kopi tanda pengenal papan nama saku tutup kj: tanda jabatan flow belahan rok bagian belakang 2f pdh camat dan lurah wanita berjilbab keterangan krahrebah tanda jabatan nama kabupaten da. lambang daerah kab. wa. nama provinsi lencana kopi tanda pengenal japan nama sakututup kerudung tidak bermotif tandapangkat flow belahan rok bagian belakang celana panjang pakaian dinas upacara besar (pub) camat dan lurah pub camat dan lurah pria tanda pangkat pub camat lurah papan nama lencana kopi pan tanda jasa anda jabatan camat lurah kancing warna emas buah) kemeja putih dan dasi hitam pub camat dan lurah wanita tanda pangkat pub camat lurah papan nama m3, lencana kopi tanda jasa tanda jabatan camat lurah ina kancing warna emas buah) kemeja putih dan dasi hitam pakaian seragam kopi pns pria nia ena tea btw dewata na cina "mj gnu.tanda pin patung pakaian seragam kopi pns wanita nama (pa mama en. lc, shottandajabatan pin patung see iyi pakaian seragam kopi pns wanita berjilbab p a jep sin see anu mn) ct) sang meta see poto can beta pul baja keterangan jilbab. tanda pengenal. kantong bawa arah rebah. papan nama. rok panjang lencana kopi. tandajabatan. pin patung see pakaian dinas lintas pns pria keterangan lidah bahu menggunakan pangkat sesuai golongan. kancing baju ikat pinggang hitam tanda jabatan saku celana depan lencana kopi nama organisasi perangkat daerah papan nama tanda lokasi lambang kabupaten tanda pengenal saku depan sambungan bahu saku celana belakang lengan panjang arah berdiri lambang lintas dipasang diujung kedua kerah baju pin patung see pakaian dinas lintas pns wanita wma had keterangan lidah bahu menggunakan pangkat papan nama sesuai golongan. tanda lokasi kancing baju j .lintas pns wanita berjilbab maa sayail.pegawai non pns pria cc. nua (am)pakaian dinas pegawai non pns wanita ontopi pdh untuk golongan iv a iv e untuk golongan iv a iv e lambang daerah bagian depan, sebelah kanan dan kiri pa, bertuliskan kab. morowali, satu lis warna emas, dan padi kapas. untuk golongan iii untuk golongan iii lambang daerah bagian depan, sebelah kanan dan kiri bertuliskan kab. morowali, satu lis warna emas. untuk golongan :i ii untuk golongan lambang daerah bagian depan, sebelah kanan dan kiri bertuliskan kab. morowali. topi pdl untuk golongan iv a iv e lambang daerah ar, bagian depan, sebelah kanan bertuliskan nama, sebelah kanan dan kiri bertuliskan pem. kab. morowali: satu lis warna emas, dan padi kapas wanita keterangan: warna hitam polos. berhak bagi pria bahan kulit warna hitam tanpa semir tanda pangkat tanda pangkat golongan art keterangan: a2. lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas jumlah bunga buah disusun dalam bentuk garis lurus atas dasar lapisan logam kuning emas bergaris kotak kotakkuning emas. are jumlah bunga buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas. panjang cm. lebar atas cm. lebar bawah cm. keterangan: lambang pohon beringin, padi, tepat kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas. pre jumlah bunga buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas. panjang cm. pena lebar atas cm. lebar bawah cm. pen keterangan: yg: lambang pohon beringin, padi, kapasaa! panjang cm. lebar atas cm. lebar bawah cm. keterangan: lambang pohon beringin, padi, nag pai kapas danpen keterangan: lambang pohon beringin, padi, wan kapasai lebar atas cm. lebar bawah pen keterangan: badal lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam pala warna kuning. jumlah bunga buah pata disusun bentuk garis lurus. .it panjang cm. metre lebar atas cm. lebar bawah cm. keterangan: pen lambang pohon beringin, padi, badal kapas dan bunga berbahan logam warna kuning. jumlah bunga buah disusun bentuk garis lurus. ana panjang cm. lebar atas cm. png lebar bawah cm. keterangan: pen lambang pohon beringin, padi, beda kapas dan bunga berbahan logam warna kuning. jumlah bunga buah tengah tanda pangkat. pala panjang cm. .ih lebar atas cm. lebar bawah cm. tanda pangkat golongan ii d pas keterangan: waw, lambang pohon beringin, padi, gada kapas dan bunga berbahan logam warna perakadat warna perak. jumlah bunga buah disusun bentuk garis lurus. panjang cm. lebaratas cm. lebar bawah cm. i1 b keterangan: lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam sen warna perak. gada jumlah bunga buah disusun bentuk garis lurus. panjang cm. lebar atas cm. lebar bawah keterangan: sat lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak. jumlah bunga buah tengah tanda pangkat. panjang cm. lebaratas cm. lebar bawah cm.atas cm. lebar bawahuntuk jabatan struktural dengan lis warna merah tanda pangkat untuk jabatan fungsional tertentu jft) dengan lis warna abu abu tanda pangkat untuk jabatan non struktural tanpa menggunakan lis tanda pangkat camat. tanda jabatan tanda jabatan pimpinan tinggi madya ing keterangan: bahan logam warna kuning la, emas dan bergerigi. ana, ger1g lingkaran luar tinggi cm, lebar cm. lingkaran dalam tinggi cm, lebar cm. bentuk lonjong. pin lingkaran dalam warna kuning emas terdapat lambang pemerintah kabupaten morowali. tanda jabatan jabatan pimpinan tinggi madya keterangan: bahan logam warna kuning emas dan bergerigi. lingkaran luar tinggi cm, lebar cm. ray, lingkaran dalam tinggi cm, wan lebar cm. bentuk lonjong. na" lingkaran dalam warna sama kuning emas terdapat lambang pemerintahwarna khaki keterangan: bahan logam warna kuning emas dan bergerigi. ukuran lebar diameter cm. lingkaran dalam warna kuning emas diameter cm. bentuk segi lima. dalam lingkaran warna kuning terdapat lambang pemerintah pamkemeja putih, pdh batik tenun khas daerah kabupaten morowali dan kopi. keterangan: 9ally bahan logam warna kuning emas dan bergerigi. ukuran lebar diameter cm. lingkaran dalam warna putih diameter cm. bentuk segi lima. dalam lingkaran warna putih terdapat lambang pemerintah kabupaten morowali. tanda jabatan administrator (eselon illa dan eselon ib)cat lam morowali. tanda jabatan camat. bentuk lingkaran dalam (jari jari) lin bahan dasar sinar logam, jml sinar (aa jari jari warna kuning emas. jj. lambang daerah. bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak. titi ann lingkaran luar dari titik teng tanda jabatan administrator (eselon illa dan eselon ib)lingkaran dalam warna perak aa, diameter cm. dalam lingkaran warna perak terdapat lambang pemerintah kabupaten tanda jabatan pengawas (eselon dan eselonwarna perak dan bergerigi.. mem, hasan tanda jabatan lurah. bentuk bulat lingkaran dalam (jari jari) bahan dasar sinar logam, jml sinar jari arl warna perak. lambang daerah, ak) bahan dasar lingkaran dalam logam warna lingkaran luar dari titik tengah j . tanda jabatan pengawasmui r). bahan logam. a & ukuran lebar diameter cm. bentuk segi lima warna perak dan bergerigi. eman lingkaran dalam warna perak ss. diameter cm. dalam lingkaran warna perak gan terdapat lambang pemerintah kabupaten. lencana kopi lencana kopi dipakai pada semua jenis pen pakaian dinas. any untuk pdh, psh, psr, pakaian dinas lintas, pakaian seragam kopi terbuat ama. dari bahan logam warna kuning emas.papan nama bahan dasar eboni moh. tawa a p nama pemerintah kabupaten morowali www lambang kabupaten morowali nama organisasi perangkat daerah ww ww tanda melati a.warna kuning emas digunakan golongan dan golongan iii warna perak digunakan golongan warna hitam digunakan golongan pin khas daerah ketentuan pin patung see sebagai berikut bahan logam warna kuning emas, b.tinggi (tiga koma lima) cm, lebar (tiga) cm, dan pada bagian bawah patung bertuliskan see 4i tanda pengenal tampak depan tampak belakang pemerintah paten morowali nama sekretariat daerah nip nrp jabatan gol darah : alamat kantor dikeluarkan a.n. bupati morowali sekretaris daerah nama jelas pangkat nip bupati morowali, ttd taslim sekretaris daerah kabupaten morowali |
bupati morowali provinsi sulawesi tengah peraturan bupati morowali nomor tahun tentang pengelolaan aset |
bupati batang provinsi jawa tengahmotivasi, disiplin, dan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja lingkungan pemerintah kabupaten batang, perlu memberikan tambahan penghasilan, bahwa berdasarmerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah d ppp adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ppp berdasarkan beban kerjtp ppp yang telah mendapatkan tunjangan profesi guru (sertifikasi). bab iii penganggaran tp ppp dianggarkan dalam dpa skpdtp ppp besaran tp ppp ditetapkan sebesar rp250. (dua ratus lima puluh ribu rupiah). tp ppp sebagaimana dimaksud pada diberikan setiap bulan. besaran tppemerintah daerah. pemberian tp ppp setiap bulan dinilai berdasarkan hasil capdilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas yang dibuktikan dengan laporan capaian kinerja ppp secara manual. laporan capaian kinerja ppp secara manual sebagaimana dimaksud pada dilakukan setiap bulan dan disetujui oleh atasan langsung sebagai syarat usulan pengajuan tp ppp. penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan indikator kehadiran ppp. indikator kehadiran ppp sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan daftar hadir. penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh skpd. pppcc. cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti tahunan tetap mendapatkan tp ppp secara penuh, tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, dibuktikan dengan surat ijin kepada kepala skpd, ppp yang tidak masuk kerja tanpa bukti yang sah dikenai pemotongan tp ppp sebesar rp5. (lima ribu rupiah) per hari. bab penghentian pemberian tp ppp pemberian tp ppp dihentikan karena: masa perjanjian kerja habis, pemutusan perjanjian kerja, mengundurkan diri, atau meninggal dunia. pemberian tp ppp dihentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf tetap diberikan pada bulan berjalan. bab tata cara pembayaran tp pppjanuari tahun berikutnyaayaran tp ppp. pembayaran tp ppp dikenakan pajak penghasilan dan potongan lainnya yang sumum, sekretaris daerah kabupaten batang,aftar penerimaan tp ppp bulan . (skpd .) penerimaan tpp tidak masuk nama nippon berdasarkan ban jumlah bpjs kerja tanpa jumlah jumlah ttd beban kerja kes bukti yang juna sah lepas| |air 7s ato| aaj . . . bupati batang, ttd haji |
dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati morowali, menimbang bahwa untuk kepentingan proses pengelolaan keuangan daerah kabupaten morowali tahun anggaran maka perlu diadakan penyesuaian standar biaya perjalanan dinas pejabat negara, anggota dprd, pns dan phl non pns serta standar honorarium pegawai non pns lingkungan pemerintah daerah kabupaten morowali, bahwa besaran standar biaya perjalanan dinas dan standar honorarium pegawai non pns lakukan perubahan sesuai dengan tempat tugas terpencil dan sulit dijangkau serta perkembangan indeks harga tiket perjalanan dinas keluar daerah, bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyesuaian besaran standar biaya perjalanan dinas dan standar honorarium pegawai non pns wilayah terpencil perlu menetapkan perubahketentuan lampiranberita daerah kabupaten morow20ot9 bupati morowali, ttd. taslim diundangkan bungku pada tanggal karetsetda kabupaten morowali bahan baik, sh.,mh pembina, iv a nip. berita daerah kabupaten morowali tahun nomor ot1 lampirstandar honorarium honorarium pengelola layanan pengadaan barang jasa pemerintah pfo mmm dow tom pesan oranaroaan akesataremanpengadaan omngrtuon glkerataretarananpergedan orngrtuan dolhnooaroga orangtua honorarium pengelola terra dana net menonton make daleareowasasas orangutan apooiate oranotetan gema oranaraan balbewaas granoraan ganaoastang gnaisuan honorarium pejabat panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang jasa solo 2mmamnooooo o sum awam hentai penarmatasipekergan omngftegatan rp) so00| pita ormartesian seo jesaraas onotagatan (rp as000| honorarium kegiatan ihowatumtmmegsentememanbesanca membina' pengarah oranafesiatan ta0000oo| thea orangfkegiatan vo egestas rangiesiatan rp s000000| tangga orang kegiatan ihonoranum sederet tapi orang kegiatan area oranaresiatan egestas orangftesiatan rp yang oranarreiatan pembayaran berdasarkan keputusan bupati, kegiatannya dianggarkan dalam apbd nan standar biaya pemerintah daerah i pembina pengarah orang kegiatan rp g000000 penanggungjawab orang kegiatan rp i koordinat orang kegiatan rp (tema orang kegiatan rp ksetetais orang kegiatan (pangsa orangfkegiatan umum tmpenetdanpeamhuambaran (pembina oranafkesiatan rp pengarah orangregiatan peorerrum doyan ketua orang kegiatan |perundang undangan sistars orangfkegiatan anggota orang kegiatan rp emmmmamemmematoaa tengaran orang kegiatan rp a000000) i penanggungjawab orang kegiatan koordinator orang kegiatan rp mo. lema orangfkegiatan rp anggota orang kegiatan rp ) pemerintah daerah pembina orangrkesiatan rp so00000| pengarah orang kegiatan rp "koordinator orangfkeiatan rp epemangung jawab orang kegiatan rp ewatiteua orangfkegiatan rp sekretaris orangfkegiatan rp (anggota orangfkegiatan rp s000000| thonorarummaeisteekooo pembina orang kegiatan rp s000o0o0o| |ojretwa orangfkegiatan angs orangresiatan rp hipmserea orangtkesiatan rp esewetais orangrregiatan anggota orangfkesiatan rp l000000| ordo ia yooamumtmpemumara sate thpesabatpenetp orangfkegatan i pejabat pengusul orangfkegiatan (mental orangfkegiatan rp nan man pee pemonafengaan ognaesatan (rp i enangungdawab orang kegiatan rp (koordinator orangfkeiatan nanya dan tram oranoftegiatan |penasaran has kegitan ewataketua orang kegiatan sekretaris orangfkegiatan rp anggota orang kegiatan rp anggota sekretariat orangttesiatan rp pembayaran honorarium tim kepanitiaan lainnya dapat dibayarkan pada kegiatan yang sifatnya melibatkan instansi lainnya atau lintas opd honorarium tenaga ahli pakar programer mojang saman pakar tenaga ahli non pns pns diluar lafemaawmaar iegaamagas, khusus untuk tenaga ahli yang pemain oat soto antar krem besaran honorariumnya sesuai standar tarif yang berlaku jesamow cnn ala honorarium narasumber assessor moderator pembawa acara rohaniawan rum narasumber membahas tren san restoran yomntam (ro a00 pejabat eselon disetarakan dan panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama spp) orang jam gelomtumpssr obatan (to mol sihomatumydeatr omranesaan (ap oom omarumperterahaa ommatasaan (ap jero poariwan renta hmm honorarium komunitas intelijen daerah komandan) not jabatan satuan biaya keterangan (hewan pembina ketua bulan wakil ketua bulan sekretaris bulan 'mpa pelaksana harian |o. ketua bulan wiki kedua yoo bulan sekretaris bulan anggota bulan o ) o | sekretaris komandan aan ketua bulan honorarium forum komunikasi pemerintah daerah forkopida) inap jabatan satuan biaya oo | keterangan beam ketua bulan sekretariat forkopida ooo) ketua bulan | .mm standar honorarium pegawai non pns (pegawai honorer) mel oma amen |insan bupeumwati bupauremonanopro oenarauan dabeonbupaumwati bupati pmpnanpto | orangfeuan sonam bacan anne angin omnyawan (rp 236t810| galsepamenjaga kantor orangfeman (ro 'alemmsikomamananeisnsmesnoro| jason (rm 2ato) def pesematone) ramadan penemu ambulance puskesmas kaling | orang bulan dafpamca toormareaan pemaksaan orngtauan ta00505| iof penoenokut sampan pemain sampah ) orang bulan 1o7tasa| pemanas rumput pemangkas rotan orangtua ti00205| i2finooot sat app petugas pemadam ketakwaan orngfeuan rp alamin sin pemnsnfaaraan area padang orang bulan allimin sima keuangan' boy pedabpkad oo) orangfeuan rp is| penoeinrasruktur movement oo ) orang bulan jhsffeunspengdoawetstepememan macan | omnatuan i7f peusaspenoebia peranan ornamen jis| pevoaspengeblainfommatia orangutan 'aofooeatorsitem aplikasi komputer oo orangtua staf administrasi sarjana diploma orang bulan sta orang bulan da2f peugastampurtsik orngreuan gal pevoestaman orangtua t1005057 '2affenaoatarameak orangfpuian 'a7|ienaoateramesik puskesmas dewan sultepenal orang bulan ro o2861810| (isftemasaraamesik deabocansutttemeni o | orangtua sasana) 'aofenose mesikbaeran sutrtemenai ooo| orang puan sesuatu| (softenaga penunjang medik merah suitremeni orngftuan rp 'ailpeugas kesettanngkungan orangfeuan 'a2l perowastapangan orangutan aloreatr perdata alat beat orang bulan las0s05| maaf pentesapintutr rnafeuan jaslbokterheran (mesikveteme) ornarauan 'a7leurukontarerup orang puan rott00505| bafeumukontarsopt orngrauan jar pemuuntretanian, katanya beraneka bantaran) orang bulan tazlhawas hana pemutar some perosarosu tanaman orngftuan 23ci8i0| taslpeugasptematan dan selatan hewan ) orang bulan aalpeuges kandang teman oranarbuan khusus untuk non pns pada badan layanan umum daerah mengacu pada peraturan bupati tentang pedoman pengelolaan pegawai non pns yang telah menerapkan pola keuangan bahan layanan umum daerah tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi mom sma (dokter ahli spesialis orang bulan dagger rekam adan nee ear orang bulan dokter hewan medik veteriner) orang bulan paramedis veteriner orang8uan insentif dokter intervensi orang bulan bantuan rumah tinggal dokter intranet hahunkorutama tan soo orang bulan (op bauatorpetana rian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dibayarkan berdasarkan kriteria yang diatur dalam keputusan bupati insentif pengurus rumah ibadah, guru guru keagamaan dan honorarium tim keagamaan ta, insentif pengurus rumah ibadah pol imam orang8ujian pembantulmam orang8uan voodoo| jajkmaip orangtua |rp so0000| musim orangfsuan voodoo| pendeta orangtua orang bulan rp (pemangku orang bulan oo pembantu pemangku rp50. |10f pendeta orangfeuan rp petugas kebersihan rumah ibadah orang 8uan rp insentif guru guru keagamaan felt mm suutpmba orangfeuan rp |suru sekolah minggu orang 8uan (suru pasaman orangfsuan (pembimbing pondok tahfidz gurun rp honorarium tim keagamaan snn dengan mengena eevantaimrmg ema orang kegiatan rp ) oo anggota orang kegiatan rp) panitera orang kegiatan rp ) o0ooo| tim keagamaan hari besar keagamaan pemesan mol |. khatib shalat orang kegiatan rp geraman lirangrregatan as000007 standar biaya lembur dan biaya makan minum lembur dan uang makan lembur selo team emma &(orator non orangan pns golongan pns golongan pns golongan rp20. pns golongan juang makan lembur siberian setelah bekerja nom pns orangutan rp31. |lembur sekurang kurangnya pns golongan dan (dua) jam. pns golongan pns golongan rp ii. konsumsi rapat pelatihan tamu opa ag, (small makanan prasmanan umum kepala sesuai harga yang berlaku dipasaran pada saat makanan prasmanan tamu kepala daerah kepala pelaksanaan kegiatan bantuan bea siswa program gelar non gelar dalam negeri. program diploma ii,iii dan diploma iv strata jenjang pendidikan komponen satuan biaya hidup dan biaya operasional tahun uang buku dan refrensi tahun program strata kedokteran, strata sp dan strata sp jenjang pendidikan komponen kedokteran, biaya hidup dan biaya operasional tahun juang buku dan refrensi tahun standar biaya pemeliharaan standar biaya pemeliharaan kendaraan biaya suku jenis kendaraan satuan cadang service keterangan maksimal tahun kendaraan bermotor operasional kantor roda atau lebih unit komponen eksploitasi kendaraan bermotor mencangkup bahan bakar, mulai sii pelumas, ban, acc, elektronik, alat roda double gardan) unit keamanan, interior, pengecekan, cuci mobil car wash), perpanjangan speedboat unit (nk pajak dan ongkos service. kendaraan roda unit kendaraan dinas pejabat negara unit pertanggungjawaban biaya kendaraan dinas sekda, kepala unit kendaraan dan suku cadang serta komponen eksploitasi den nyak peniarseinakak kendaraan menggunakan nota pimpinan tinggi pratama kwitansi ii. standar pemeliharaan sarana kantor biaya suku jenis kendaraan satuan cadang service maksimal tahun komputer unit komponen pemeliharaan mencangkup printer unit komponen dan jaringan komputer, suku cadang dan jenis perawatan jac split unit genset pertanggungjawaban biaya pemeliharaan menggunakan nota kapasitas kva) unit kwitansi kapasitas kva) unit kapasitas kva) unit kapasitas kva) unit kapasitas kva) unit iii. standar biaya sewa sewa tenda biasa petak sewa tenda kerucut petak sewa tenda terowongan petak sewa kursi plastik buah sewa kursi plastik cover buah sewa meja makan talak buah sewa kendaraan roda empat untuk dokter per hari |sewa kendaraan roda empat per hari belum termasuk bahan bakar sopir sewa aa roda enam bus per hari belum termasuk bahan bakar sopir s5. kendaraan roda enam bus per hari belum termasuk bahan bakar sopir sewa gedung pertemuan per hari dibayar sesuai biaya rill. sewa panggung elektron tenda per kegiatan sewa elektron per hari standar biaya perjalanan dinas standar perjalanan dinas luar negeri mengikuti ketentuan pada peraturan menteri keuangan pmk. tentang standar biaya masukan tahun anggaran ii. standar perjalanan dinas luar daerah standar biaya transport udara bagi pejabat negara, anggota dprd, pns dan phl non pns palu aceh palu sumatra utara bupati, wakil bupati, pimpinan palu riau pekanbaru hape erik palu kepulauan riau batam bisnis palu jambi eselon ii, anggota dprd, piatu sumatra barat palu sumatra selatan golongan ii, golongan dan palu bandar lampung staf phl menggunakan kelas piatu bengkulu ekonomi palu bangka belitung ketua wakil ketua tim |satu banten naya akan mena palu jawa barat disetarakan dengan pejabat palu dki jakarta eselon palu jawa tengah non pns lainnya sesuai (palu yogyakarta rak kung palu jawa timur pendidikan palu bali palu ntb palu ntt palu kalimantan barat palu kalimantan tengah palu kalimantan selatan palu kalimantan timur palu kalimantan utara palu sulawesi utara palu gorontalo palu sulawesi selatan palu sulawesi tenggara palu sulawesi barat palu maluku palu maluku utara palu papua palu papua barat makassar jakarta makassar denpasar makassar manado kendari jakarta kendari makassar morowali makassar morowali kendari morowali palu keterangan biaya angkutan udara dibayar secara rill (at cost) pertanggungjawaban angkutan udara dalam bentuk tiket karcis kwitansi nota hamba udara dari makassar, kendari dan palu kota lainnya menyesuaikan dengan harga tiket pada saat daftar transportasi darat perjalanan dinas luar daerah bagi pejabat negara, anggota dprd,pns dan phl non pns sets vote param ama bungku palu, sigi dan donggalpostojo una una dan parigluwuk silakan, buol dan toli tolsulit penyebrangan ferry mobil sulit bungku morowali utarkendarnadkassarnusa sorak penyebrangan mobil nusa sorak keterangan biaya angkutan umum, bbm mobil dinas dan atau penyebrangan ferry dibayar secara rill (at cost): bagi yang melakukan perjalanan dinas secara berkelompok minimal (tiga orang dapat menggunakan kendaraan sewa : hari serta uang bbm paling banyak liter hari disesuaikan dengan tujuan perjalanan dinas, perjalanan dinas kota lain yang dapat tempuh dengan kendaraan darat dapat berikan biaya transportasi bbm dengan standar yang berlaku setempat: pertanggungjawaban angkutan umum atau kendaraan dinas dan atau penyebrangan ferry dalam bentuk tiket karcis kwitansi nota. gid veuidwid neng jqem neng yao ueyeunbip bue uedeulbuag inch kepuasan dewey jue anybody vebudwepuag eyes week todd gedung gedung mem sedang days uep teknik "veyipipuad jey6un sebuah ueyeseyasip sabun ias lenong jenis rule) uon uep rojas3 jegefeg sebuah ueyeseyasig einem luljlug empat item espn did nej uag wig engah item enam yyo4 23on isuryimy kyung week vedeujbuad uegemelbunbbueyag tenun) edwa ja1oy je) uep (used anand jelaga uedeulbuad aig uejuagi seung ueuejeliag veyeuesyejew buka sepeda 'uedeujbuad f210h seyjisej yeun66usw yeon seung ueuejehag jey week (seung ueuejefag veynyejaw uenoi uep autres seung jin 'ue6jepun ue6uap tensai) ueyeuesyejip bue seung ueuejefiag sabun sebuah ueyrensasip seung uejefiag dewey 1e) jury e1e das aegis see mosul| uedeuibuag aig ve6bupjayay 00b d00 00s'y yang ended) 08z "09b "02z 09z t ended| ozt o00 21s't bikin nynjpwi "08z nwnjw| o00'o zzt s81 ese66ud1 siemens| '00t '0t0't sebuah siemens| tz s6t ueyejas isomers)| "00t "09z't yes isomers| to t 0z 't ojejuono9| '06z '00s "00z" uejubui 0s sb' iwl| vejuewey| 00s 0z# t '0sz'b uejejes uejueujey| 00080b "0tb "0sz "0s 't sebuah uejueuyey| yes uejueujey| "00t t99 anu, e1e65uay espn| "0t5 "0ss yue seb6uaj espn| 'b06 0zz t neg| 'stt "00t injil ever| '6s 8b2't eneyekbo, ya| "0s sebuah emerg "02z' eneyerral 0s1" ksegemer| p't sz" ujung| d0' d't d0d' bunyian ey6ueg| "0ts 01s 06z 't nine6uag| 0009s 4z 000zst't bundle| '08z t6s '00s sejelas eujewns| 09t '0bz'b ysegemewns| '06z ger| '08z tt very uenejnday| sz0't sb' ngel '0t wenemewns| ob t zb'b yao| iii" ai"iod duda aan mm epress muda warni e fariz eric bobby g11 uows3 ojos3 ojos3 enam neng tsujdoag wie neng (dy) buna joy jue, uon i uep nd'd ndd 20buy'ese jegefag beg yeong jen seung usuejejiag uedeujbuong aig jepuejs standar uang harianjabatan ibu kota kabupaten lain dan kota luar keterangan kecamatan ibu kota propinsi sulteng bupati wakil bupati ketua dprd makan siang, makan malam, uang saku sekda wakil ketua dprd makan siang, makan malam, uang saku enda oat abi makan siang, makan malam, uang saku ess. illa gol. jabatan fungsional madya makan siang, makan malam, uang saku ess. iii b jabatan fungsional muda makan siang, makan malam, uang saku ess. iva jabatan fungsional pertama makan siang, makan malam, uang saku ess. ivb gol. iii makan siang, makan malam, uang saku iso makan siang, makan malam, uang saku gol. dan phl makan siang, makan malam, uang saku keterangan uang harian dibayar secara lumpur untuk uang harian pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama diberikan uang saku sebesar rp. hari ketua wakil ketua tim penggerak pkk, ketua wakil ketua dharma wanita disetarakan dengan pejabat eselon dan non pns lainnya sesuai kebutuhan serta agensinya disetarakan dengan tingkat pendidikan daftar uang representasi perjalanan dinas bagi pejabat negara, anggota dprd, pns eselon dilingkungan pemerintah daerah kabupaten morowali uang representasi rp) jabatan ibu kota mai dan kota luar kecamatan sulteng propinsi bupati wakil bupati ketua dprd wakil ketua naa pagi dena ess. ila ilb anggota dprd keterangan uang representasi dibayar secara lumpur iii. standar perjalanan dinas dalam daerah standar biaya transport lokal dari ibukota kabupaten ibukota kecamatan yang menggunakan fasilitas alat transportasi darat jaya angkutan biaya bbm saya bbm mobil dinas liter) kecamatan sepeda motor keterangan mum liter) 2700cc 3000cc 2200cc 2500cc 1800cc 2000cc 1300cc 1500cc jafpmsutmr wool doo doa doa pem aang osjpmiraa oma po peta garapan ata keterangan biaya angkutan umum dibayar secara riil (at cost): bbm kendaraan dinas dibayar sesuai dengan harga setempat, mobil dinas 2700cc 3000cc untuk bupati wakil bupati ketua dprd: mobil dinas 2200cc 2500cc untuk sekda wakil ketua dprd, mobil dinas 1800cc 2000cc untuk ess. ib anggota dprd, mobil dinas 1300cc 1500cc untuk ess. iii, bagi yang melakukan perjalanan dinas secara berkelompok minimal (tiga) orang dapat menggunakan kendaraan sewa rp. hari serta uang bbm, perjalanan dinas dalam kecamatan bungku tengah diberikan biaya bbm paling banyak (lima) liter untuk motor dan paling banyak (dua puluh) liter untuk mobil dinas: pertanggungjawaban angkutan umum dan bbm kendaraan dinas ibukota kecamatan dalam bentuk tiket karcis kwitansi nota, standar biaya transportasi lokal dari ibukota kabupaten ibukota kecamatan yang menggunakan fasilitas alat transportasi laut keterangan bungku kendari menu kepulauan mobil perahu motor bungku kaleroang perahu motor bungku label kaleroang mobil perahu motor keterangan biaya angkutan umum tersebut atas dibayar secara riil (at cost), biaya transport laut tersebut diatas berlaku untuk semua tingkat jabatan dan golongan kecuali kunjungan pejabat yang menggunakan fasilitas perahu motor milik pemda, disesuaikan dengan pemakaian dan standar harga bbm yana berlaku setempat: pertanggungjawaban transport ibukota kecamatan dalam bentuk tiket karcis kwitansi nota. daftar harga kamar penginapan tertinggi setiap ibukota kecamatan kabupaten morowali irama amm|emtemspan keterangan biaya penginapan tersebut diatas dibayar secara riil (at cost): harga kamar penginapan tersebut diatas berlaku untuk semua tingkatan jabatan dan golongan, dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel penginapan, kepadapertanggungjawaban penginapan ibukota kecamatan dalam bentuk kwitansi faktur nota. iv. standar perjalanan dinas wilayah kecamatan standar biaya penginapan, uang harian, dan waktu perjalanan dinas bagi camat, sekcam, kepala seksi dan staf kecamatan dilingkupi pemerintah daerah kabupaten morowali. perjalanan dinas ibukota kabupaten rp) jabatan waktu maksimal dalam perjalanan dinas bay penginapan kec. menu kepulauan (empat) hari demam kec. bungku selatan (tiga) hari kec. bungku pesisir (dua) hari fem kec. bahodopi (satu) hari kec. wita polda, bumi raya, bungku tengah, tungku barat, bungku timur, paling lama (satu) hari, tanpa biaya penginapan gol. dan phl keterangan biaya penginapan dibayar secara will (at cost), uang harian dibayar secara lumpur waktu perjalanan dinas tersebut diatas merupakan waktu maksimal dalam melakukan perjalanan dinas, kecuali perjalanan dinas yang bersifat diklat bintik rekor yang pelaksanaanya melebihi waktu perjalanan dinas maksimal untuk pns dan non pns kecamatan (sesuai dengan undangan dan surat tugas), biaya transport disamakan dengan standar transport dari ibu kota kabupaten kecamatan pertanggung jawaban biaya penginapan perjalanan dinas ibu kota kabupaten dalam bentuk tiket karcis kwitansi nota. standar biaya transport, penginapan, uang harian dan uang representasi pendidikan dan pelatihan diklat) serta bimbingan teknis bagi pejabat negara, anggota dprd, pns dan phl pada lingkungan pemerintah daerah kabupaten morowali tahun anggaran no) jenis diklat dan bintik biaya transport biaya penginapan uang harian uang representasi diklat atau bintik luar daerah yang diberikan biaya transport dibayarkan sesuai dengan dibayarkan sesuai dengan dibayarkan uang dibayarkan akomodasi dan konsumsinya tidak bungku tujuan sesuai dengan| daftar biaya penginapan pada daftar uang harian pada representasi sebesar berdasarkan jabatan termasuk dalam uang kontribusi daftar harga transportasi darat, peraturan bupati ini peraturan bupati ini (lima puluh persen) atau tingkat golongan (selain diklat penentangan pns) laut, udara pada peraturan dari besaran uang bupati morowali representasi pada peraturan ini diklat atau bintik luar daerah yang diberikan biaya transport tidak diberikan tambahan dapat dibayarkan maksimal dibayarkan uang dibayarkan akomodasi dan konsumsinya termasuk bungku tujuan pp) sesuai biaya penginapan (empat) hari, sesuai representasi sebesar berdasarkan jabatan dalam uang kontribusi (selain diklat dengan daftar harga dengan daftar harian pada (lima puluh persen) atau tingkat golongan penentangan pns) transportasi darat, laut, udara peraturan bupati ini dari besaran uang pada peraturan bupati morowali representasi pada peraturan ini diklat atau bintik dalam daerah yang diberikan biaya transport dapat dibayarkan sesuai dapat dibayarkan maksimal tidak diberikan uang diklat dan bintik dilaksanakan oleh skpd (selain diklat bungku tujuan pp) sesuai dengan daftar biaya (satu) hari, sesuai dengan representasi dalam waktu (satu) penentangan pns) dengan daftar harga penginapan pada peraturan daftar harian pada hari tidak dapat transportasi darat, laut, udara bupati ini peraturan bupati ini menganggarkan biaya pada peraturan bupati morowali penginapan keterangan komponen biaya diklat atau bintik tersebut diatas dibayar secara rill (at cost), komponen biaya diklat atau bintik tersebut diatas merupakan standar tertinggi yang dapat dibayarkan, diklat atau bintik yang melibatkan peserta dari masyarakat, dapat dibayarkan biaya transport dan uang penginapan sesuai dengan ketentuan pada peraturan bupati ini, besaran uang kontribusi diklat atau bintik sesuai dengan yang ditetapkan oleh panitia pelaksana kegiatan melalui undangan, besaran uang kontribusi diklat atau iptek penentangan pns disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dari surat resmi dari panitia pelaksana dengan ketentuan bagi peserta diklat penentangan pns yang pelaksanaanya diluar daerah diberikan uang transport pp) untuk satu satu) kali perjalanan sesuai dengan standar biaya transportasi luar daerah pada peraturan ini: vi. standar ketentuan waktu maksimal, pembayaran biaya penginapan, uang harian dan uang representasidalam melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah no| tujuan waktu perjalanan penginapan uang harian uang representasi kec. menu kepulauanselatanpesisir paling lama tigahodopi paling lama satuwita poldmi raybaratimurengah paling lama satu) hari dapat diberikan uang penginapan dibayarkan sebanyak lima puluh persen) dapat diberikan sesuai standar kab. morowali utara paling lama dudalam prop. sulteng selain kabupaten morowali utaraluar prop. sultengterangan waktu perjalanan dinas tersebut diatas merupakan waktu maksimal yang dapat dibayarkan per aktifitas atau per surat perintah, kecuali perjalanan dinas yang sifat dan tujuannya khusus perjalanan dinas khusus yang dimaksud pada poin antara lain dalam rangka pemeriksaan keuangan, barang dan jasa pemerintah pada opd lingkungan pemda morowali (sesuai dengan surat tugas) dalam rangka pendataan dan pelabelan aset inventarisasi aset pada opd lingkungan pemda morowali sesuai dengan surat tugas) dalam rangka pemeriksaan pendapatan, penagihan dan uji petik sumber sumber pendapatan asli daerah lingkungan pemda morowali (sesuai dengan surat tugas) dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan wilayah pemda morowali (sesuai dengan surat tugas) dalam rangka pengusulan nip cons, kenaikan pangkat pns, dan pensiun pns (sesuai surat tugas) dalam rangka pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis luar daerah (sesuai dengan undangan dan surat tugas) dalam rangka pemeriksaan oleh auditor (sesuai dengan surat tugas) dalam rangka monitoring dan evaluasi apb des perjalanan dinas lainnya yang karena waktu pelaksanaanya harus melebihi ketentuan pada peraturan bupati ini (sesuai dengan undangan dan surat tugas) jumlah peserta yang melaksanakan perjalanan dinas sebagai berikut jumlah peserta konsultasi dan koordinasi luar daerah paling banyak dua) orang per opd kegiatan. pejabat yang melaksanakan tugas konsultasi dan koordinasi luar daerah, sebagaimana dimaksud pada poin huruf minimal dipimpin pejabat pengawas atau setara jabatan fungsional tertentu. pengecualian pelaksana dan jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada poin huruf dan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan bupati wakil bupati sekretaris daerah pembayaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi pns dan non pns dalam satu) tahun diperkenankan paling banyak tiga puluh) hari untuk golongan dan phl non pns sak empat puluh) hari untuk golongan iii cc. lima puluh) hari untuk golongan dan pejabat pengawas enam puluh) hari untuk pejabat administrator kecuali pejabat negara sekretaris daerah, kepala opd danfatau pejabat setingkat pimpinan tinggi pratama pejabat administrator pejabat pengawas yang mewakili kepala opd pejabat setingkat pimpinan tinggi pratama tim anggaran pemerintah daerah tapi), tim penyusun skpd tim penyusun peraturan daerah dan tim pendamping bantuan hukum pendampingan hukum petugas pendamping dalam rangka pembahasan perda dprd, serta alat kelengkapan dprd komisi bang bagus ban ang dan badan kehormatan dprd) tim auditor dan tim monitoring dan evaluasi pembangunan petugas protokol dan liputan, ajudan pengemudi bupati wakil bupati pimpinan dprd sekretaris daerah petugas pegawai yang terkait dengan penataan aset lingkup kabupaten petugas pegawai yang terkait dengan penataan kepegawaian mendapat persetujuan bupati wakil bupati sekretaris daerah bupati morowali, ttd, taslimkabupaten morowali t.a bahan baik, sh.,mhsatu data indonesia tingkat kabupaten dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati morowalcc.satu data indonesia tingkat kabupaten. babi ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan satu data indonesia tingkat kabupaten adalah kebijakan tata keloladata indonesia. forum satu data indonesia kabupaten morowalimorowali. portal satu data indonesia kabupaten morowaltingkat kabupaten yang melaksanakan tugas pemerintahan bidang statistik kabupaten morowali. wikidata adalah unit dinas padatingkat kabupateerah adaldit informatika kabupaten morowali. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang yang selanjutnya disingkat pupr adalah pupr kabupaten morowali sebagai. bab prinsip satu data indonesia tingkat kabupaten satu data indonesia tingkat. klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan penggolongan data secara sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data tingkat kabupateuah keseluruhan.ketentuan peraturan perundang undangan setiap orang berhak. data yang dihasilkan oleh produsen data tingkat kabupatendata yang dihasilkan oleh produsen data tingkat kabupatenii penyelenggara satu data indonesia kabupaten morowali penyelenggara satu data kabupaten kabupaten morowali dilaksanakan olehesuaikabupaten yaitu bps kabupaten, dan pembina data geospasial tingkat kabupaten yaitu pupr. wikidata tingkat kabupaten mempunyai tugas: wikidata tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh diskominfo kabupaten morowali. wikidata tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh wikidata pendukung tingkat kabupaten. wikidata pendukung tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada adalah kepala perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten morowali. tugas wikidata pendukung adalah: membantu memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data lingkungan daerahnya sesuai dengan prinsip satu data indonesia, dan membantu wikidata tingkat kabupaten dalam menyebarluaskan data dan metadata portal satu data indonesia. produsen data tingkat kabupaten mempunyai tugas: memberikan masukan kepada pembina data tingkat kabupatenkabupaten. produsen data tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada yaitubertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan validasi data yang dihasilkan. dalam melaksanakan tugas, produsen data tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada dapat mengusulkan petugas admin masuk dalam tim pengelolaan data statistik sektoral kabupaten morowali dan tim pengelolaan data geospasial kabupaten morowali.bappelitbangda kabupaten morowali. forum satu data indonesia tingkat kabupatentingkat kabupaten. forum satu data tingkat kabupatebupati. pembentukan forum satu data tingkat kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati. tingkat kabupaten. sekretariat satu data indonesia tingkat kabupatentingkat kabupatenkabupaten morowali selaku badan yang melaksanakan pembangunan daerah. bab penyelenggaraan satu data indonesia pt) penyelenggaraan satu data indonesia kabupaten morowali terdiri atas: perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data tingkat kabupatenan daerah dan pelaksanasikabupaten morowali melaksanakan rencana aksi satu data indonesia. koordinator forum satu indonesia tingkat kabupaten memantau pencapaian rencana aksi satu data indonesia dan dik melaporkan kepada bupati secara berkala. pencapaian rencana aksi satu data indonesia kabupaten morowal(l) produsen data tingkat kabupatekabupaten disertai dengan metadata. pengumpulan data oleh produsen data tingkat kabupaten dilakukan oleh admin pengelola data statistik sektoral masing masing perangkat daerah. (l) data yang telah dikumpulkan oleh produsen data tingkat kabupaten disampaikan kepada wikidata tingkat kabupaten. penyampaian data sebagaimana dimaksud pada disertai: data yang telah dikumpulkan.dalam hal datawikidata tingkat kabupaten mengembalikan data tersebutkabupaten. data prioritaskabupaten. dalam hal data prioritaspembina data tingkat kabupaten mengembalikan data tersebut kepada wikidata tingkat kabupaten. wikidata tingkat kabupaten menyampaikan hasil pemeriksaan pembina data tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud padakabupatekabupaten dan wikidata tingkat kabupatenkabupaten. pembatasan akses terhadap data portal satu data indonesia dilaksanakan oleh: wikidata tingkat kabupaten untuk pengguna data pada perangkat daerah, dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama atau pejabat yang bertanggung jawab bidang penyimpanan, terdokumentasiyaitu data yang sifatnya harus dirahasiakan dan dan terintegrasi pada portal satu data indonesia tingkat pusat. (l) data yang diakses pada portal satu data indonesia tingkat kabupateni bupati morowali, ttd. taslim diundangkan bungku pada tanggal api 20xpegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten batang agar sesuai dengan kelas jabatan, makamarean pesta aed madi nanang bnn masa kepala dinas badan staf ahli bupati .8a7. man bca misa sekretaris badan dinas akan sekietane amat dee erara'o ' ? ' direktur rsud ) |dgn nnn jenjang penyelia dan penyusun kama aman pep lanjutan mahir lil pranata dan jft jenjang pelaksana terampil pengadministrasi, operator, "se ambulans prabu baptisan binatu rsu ' ) | bupati batang, ttd haji |
salinan bupati morowali provinsi sulawesi tengahmorowali tentang penetapan besaradan permusyawaratan desaa.amorowaliab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan tunjangan adalah setiap tambahan benefit yang diberikan, tunjangan ini merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. penghasilan tetap adalah penghasilan yang sah dan diterima secara teratur setiap bulannya, penghasilan tetap ini merupakan dari pengelolaan keuangan desa. alokasi dana desa add) adalah bagian dari pendapatan desa yang bersumber paling sedikit yo (sepuluh keseratus) dari dana perimbangan kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus dak)rangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa kepala urusan, kepala seksi, kaduhasilan tetap kepala desa dan perangkat desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa dan tunjangan penghasilan badan permusyawaratan desa bpd) merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa, keuangan desa sebagaimana dimaksud diatas,tetap dan tunjangpd bersumber dari alokasi dana desa. add: keterlambatan regulasi peraturan perundang undangan, dan, tahapan penyelarasan dokumen perencanaan pada tingkat desa. bab rumusan dan besaran penghasilan tetap serta besaran tunjangan rumusan penghasilan tetap terdiri dari kepala desa, sekretaris desa (tujuh(lima puluh per , kepala seksi dan kepala dusun. penghasilan tetap dan tunjangan dianggarkan selama bulan. rincian besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan bwet bupati morowali, ttd (. taslim diundangkan bungku pada tanggal maret lampiranesaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa se kabupaten morowali tahun anggaran no| jabatan besaran bulan( rp) besaran tunjangan jabatan kepala desa dan perangkat desa dan pen tunjangan badan permusyawaratan desa bpd) se kabupaten morowali tahun anggaran no| ' ' jabatan besaran bulan( rp) ketua bpd sekretaris bpd anggota bpd bupati morowali, ttd taslim diundangkan bungku pada tanggal |
bupati morowali provinsi sulawesi tengah peraturan bupati morowali, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf peraturan menteri perencanaan pembangunan sitibab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: gerakan masyarakat hidup sehat, yang selanjutnya disebukabupaten adalah kabupaten morowalb gerakan masyarakat hidup sehat bagian kesatu: memediasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum, bagian kedugizi, ada tempat, dan memberantas jentik nyamuk pn,:mencakup (tujuhpeningkatan kegiatan usaha kesehatan sekolah. bagian ketiga:empat15 (lima belas tahun)tm,danlima peningkatan kualitas lingkungan peningkatan kualitas lingkungan didukung dengan upayaenam, pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian asi ekslusif: pelaksanaan kampanye gemar berolahraga, peningkatan kegiatan usaha kesehatan sekolah uks) sekolah dan madrasah: peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat satuan pendidikan: peningkatan gerakan memasyarakatkan gemar makan ikan melarikan) pada masyarakat, peningkatan promosi makanan dan minuman sehat, pengawasan terhadap iklan(tayangan yang tidak mendukung german:, dan edukasi german bagi keluarga, perempuan, dan anak. bab pelaksanaan penerapan pelaksanaan german melibatkan seluruh komponen, meliputi: pemerintah provinsi, kabupaten kota, kecamatan, maupun desa kelurahan, dunia pendidikan, swasta dan dunia usaha, cc.kecamatanorum koordinasi german untuk kelancaran pelaksanaan german, bupatiterdiri dari: ketua sekretaris daerah kabupaten wakil ketua asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat setda sekretaris kepala badan perencanaan dan penelitian pembangunan daerah kabupaten wakil sekretaris kepala dinas kesehatan, dan daerahbupatibupatikabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada bupati. bab pendandaerah kabupaten,priaoia salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum sekretarjatdaprah kabupaten morowali 'bahan.baik, s.h.,m.h pertamina, iv a nip. lampiran peraturan bupati morowalipenanggungjawab kegiatan utama indikator dinas kesehatan, melaksanakan jumlah kabupaten kota yang pengendalian kampanye gerakan melaksanakan minimal (lima) penduduk dan masyarakat hidup sehat tema kampanye german kab. morowali serta meningkatkan persentase kabupaten kota yang advokasi dan pembinaan melaksanakan kebijakan minimal daerah dalam sekolah pelaksanaan kawasan persentase kabupaten kota yang tanpa rokok ktr). melaksanakan kebijakan ktr minimal 50y6 (lima puluh persen) sekolah. masyarakat dalam upaya persentase desa yang promosi dan preventif mengalokasikan dana desa untuk melalui ukm ukm meningkatkan jumlah petugas kesehatan yang pendidikan mengenai gizi menjadi konselor menyusui seimbang dan pemberian jumlah kampanye kegiatan asi asi ekslusif serta ekslusif. jumlah kegiatan aktivitas fisik. sosialisasi gemar beraktifitas fisik. meningkatkan jumlah puskesmas yang pelaksanaan deteksi dini melaksanakan kegiatan deteksi dini puskesmas dan kanker payudara dan leher rahim pada menyusun panduan perempuan usia tahun. pelaksanaan deteksi dinitotal menurunkan kebiasaan berbasis masyarakat stem) dan yang buang air sembarangan. bebas open defection free odf) buang air besar sembarangan abs). koordinasi program meningkatnya jumlah akseptor keluarga berencana keluarga berencana. menjamin keamanan jumlah desa pangan aman dan mutu pangan jumlah pasar aman (paman) yang olahan yang beredar di| diintervensi masyarakat jumlah pasar aman (paman) dari bahan berbahaya yang diintervensi |
yaa amy, salinan siak bupati morowali provinsi sulawesi tengah peraturan bupati morowali nomor: tahun tentang rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan kabupaten morowali tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati morowali, menimbang bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan memfokuskan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan kabupaten morowaliadanya rencana aksi daerah bahwa rencana aksi daerah dimaksudkan sebagai komitmen pemerintah daerah terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga selarasmorowali bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten morowali guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan perlu menetapkan rencana ak.orowali peraturan daerah nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten morowali tahuningkat rad tpb sdg's yang selanjutnya disingkat rad tpb sd&'s adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan kabupaten morowali tahun bab rad tpb sdg's rad tpbguna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah tahun sampai dengan tahun dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program. dokumen rad tpb sebagaimana dimaksud dalam tergambartpb sdg's tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rad tpb sdg'sdiundangkan bungku pada tanggal maret taslim sekretaris daerah kabupaten morowali, ttd moh. jafar hamid salinan sesuai aslinya kepala bagian hukum bahan baik, sh, penata iii d nip. berita daerah kabupaten morowali tahun nomor. |
salinan a.etmorowali kabupaten morowali. pejabat negara adalah bupati dan wakil bupati morowaliabupaten morowalitahun bab tahun tunjangan hari raya dan gaji ketiga belasmorowalgian kedua pemberian tunjangan hari raya pemberianpemberiorowaliiri panas anna ahadbatang, menimbang bahwa pengadaan barang jasa merupakan rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan operasional guna menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, tepat guna, profesional dan bertanggungjawab berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa dalam rangka mewujudkan proses pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah kabupaten batang secara transparan dan akuntabel perlu mengatur kode etik pegawai pada unit kerja pengadaan barang jasa, bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan kode etik pegawai penyelenggaraan barang jasa maka diperlukan pengaturan tentang kode etikang. sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten batang. sekretaris daerah adalah sekretarisdiundangkan batang hajitahun tentang kode etik unit kerja pengadaan barang jasa mekanisme kerja penanganan kasusgawai pokja pemilihan dan pejabat pengadaan yanggawai yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ada. majelis pertimbangan kode etik bekerja untuk melindungi dan menjaga nama baik pokja pemilihan dan pejabat pengadaan. dalam hal ini maka majelis pertimbangan kode etik akan bertindak cepat dengan melakukan pemeriksaan jika ada dugaan pelanggaran oleh pegawai pokja pemilihan dan pejabat pengadaan sehingga pokja pemilihan dan pejabat pengadaangawai pokja pemilihan dan pejabat pengadaan tersebut. majelis pertimbangan kodpokja pemilihan dan pejabat pengadaangawai pokja pemilihan dan pejabat pengadaan dapat berasal dari: penanganan kasus pidana yang melibatkan pegawai pokja pemilihan dan pejabat pengadaan yang dilakukan oleh kepolisian, penanganan kasus administrasi pemerintahan yang melibatkan pegawai pokja pemilihan dan pejabat pengadaan yang dilakukan oleh api inspektorat), pemberitaan media atas kasus yang melibatkan pegawai pokja pemilihan dan pejabat pengadaan kabupaten batang, surat pengaduan resmi yang ditujukan api dari pelaku usaha, penyedia jasa dan masyarakatmekanisme penanganan kasus mekanismemakejika hadir maka akan pelanggaran dilakukan pemeriksaan proses pemeriksaan para pihak, alat bukti rekomendasi make mekanisme penanganan kasus jika ada temuan sekretariat melengkapi berkas dan administrasi atas adanya temuan pelanggaran kode etik jika berkas lengkap maka disampaikan make untuk ditindaklanjuti pemanggilan terlahir jika tidak hadir hingga kalirekomendasi make mekanisme penanganan kasus jika ada indikasi atau pemberitaan media anggota make menemukan adanya indikasiyang bersangkutan dipulihkan merekomendasikan ukpgke jika ada kasus terkait pegawai pengelola pengadaan barang jasa yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum aph)etik. bupati batang, ttd hajmajelis pertimbangan kode etik pegawai bagiangawai ukpga adalah personil yang menangani pengadaan barang jasa baik yang menduduki jabatan fungsional maupun jabatan struktural lingkungan ukpga. kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai ukpga dalam menjalankan tugas dan pergaulan hidup sehari hari. sekretariat majelis pertimbangan kode etik adalah sekretariat yang membantu pelaksanaan tugas majelis pertimbangan kode etik. maksud peraturan bupati ini sebagai pedoman perilaku bagi ukpga dalam menjalankan tugas dan kegiatan pengadaan barang jasa. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas ukpga dengan bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggungjawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. ukpgasme. integritas sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi. profesionalisme sebagaimana dimaksud pada huruf merupakanruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini antara lain: prinsip pengadaan barang jasa, kewajiban dan larangan, cc. pembentukan majelis pertimbangan kode etik, dan prosedur penegakan kode etik. bab iii prinsip pengadaan barang jasa prinsip pengadaan barang jasa meliputi: efisien, efektif, cc.hak, kewajiban, dan larangan bagian kesatu hak ukpga berhak: mendapat bantuan hukum, mendapatkan sarana dan prasarana dalam proses pemilihan penyedia barang jasa, menerima tunjangan dan honorarium yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, mendapat pelatihan, jenjang karir struktural atau fungsional sesuai dengan peraturan perundang undangan. bagian kedua kewajiban ukpga wajib: memelihara dan meningkatkan keutuhan dan kekompakan antar pegawai ukpga, melaksanakan tugas dan wewenang:, jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar, melaksanakan fungsi layanan melalui sistem pengadaan secara elektronik sse), bekerja secara profesional bebashasil pemilihan penyedia barang jasarupsi, kolusi,ilolak atau membatalkan proses pemilihan penyediamilihan penyedia barang jasa yang dapat mencederai prinsip pengadaan, dan tidak melakukan penyimpangan standar operasional prosedur dan kode etik aparatur sipildan atau badan usaha merangkap sebagai pegawai ukpga pada pelaksanaan pengadaan barang jasa kementerian, dan atau ukpga baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia. pelanggaranpenurunan pangkat setingkat lebih rendah, dan atau pemberhentian jabatan. bagian ketiga larangan ukpga dilarang: melakukan interaksi secara langsung dengan penyedia barang jasa, kecuali dalam hal: proses vendor briefingpembuktian kualifikasi, dan atau menerima proses permintaan user identification penyedia lpse. memintacc. menawarkan atau menjanjikan jasa kepada penyedia barang jasa berkaitan dengan pemilihan penyedia barang jasa, melakukan kegiatan yang merugikan mencemarkan nama baiklaksanakan proses pemilihan penyedia barang jasa yang diskriminatif, dan atau terlibat dalam praktek monopoli atau persaingan tidak sehat, baik yang melibatkan atau tidak melibatkan penyedia barang jasa. pelanggaran larangcc. penurunan pangkat setingkat lebih rendah, dan atau pemberhentian jabatan. dalam melakukan interaksi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: tempat lokasi pekerjaan yang ditentukan, kantor lpse atau kantor ukpga untuk uji forensik dokumen penawaran, dan ruang yang ditetapkan padaab majelis pertimbangan kode etik bagian kesatu kedudukan, keanggotaan, tugas, dan kewenangan paragraf kedudukan dalam rangka menjalankan pengawasan pelaksanafungsi sebagai pengawas perilaku ukpga yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. dalam menjalankan tugasnya. paragraf keanggotaan majelis pertimbangan kode etik sebagaimana dimaksud dalam berjumlah ganjil yang terdiri atas: ketua, wakil ketua: sekretaris: anggota dan anggota ii, wakil ketua dijabat oleh asisten perekonomian dan pembangunan sekda, sekretaris dijabat oleh kepala badan kepegawaian daerah, anggota dijabat oleh kepala bagian organisasi sekretariat daerah, dan anggota dijabat oleh kepala bagian hukum sekretariat daerah. majelis pertimbangan kode etik sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. paragraf tugas majelis pertimbangan kode etik bertugas: melakukan penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai ukpga: dan melaporkan hasil kerjparagraf kewenangan majelis pertimbangan kode etik berwenang: melakukan pemanggilan kepada pegawaidua pemberhentian anggota majelis pertimbangan kode etik dapat diberhentikan apabila: meninggal dunia, menjadi tersangka dan atau terdakwa, habis masa tugas, dan tidak dapat melaksanakan tugas. bagian ketiga sekretariat (lsekretariat majelis pertimbangan kode etik sebagaimana dimaksud pada berpaling sedikitmajelis pertimbangan kode etik menerima laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik,apakah pengaduan layak atau tidak layakberikan kepada pegawaiaparat pengawasan intern pemerintah, dan bupati menetapkan sanksi pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf dengan keputusan bupatisebagaimana dimaksud pada tidak hadir tanpa alasan yang sah, pemanggilan kedua dilakukan paling lama (tujuh) hari kerja sejak hari ketidakhadiran. apabila pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud padaberupa laporan kepada bupati agar. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. ketentuan mengenai mekanisme kerja penanganan kasus oleh majelis pertimbangan kode etndanaan pembiayaan pelaksanaan kegiatan majelis pertimbangan kode etik bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. |
bupati morowali provinsi sulawesi tengah peraturan bupati morowali nomor tahun tentang kode etik pegawai negeri sipil dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati morowali, menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran pegawai negeri sipil lingkungan kabupaten morowali agar menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sebagai pegawai perlu diatur dengan kode etik pegawai negeri sipil, bahwa pengamalan kode etik pegawai negeri sipil diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,morowalorowaliorowali diadalah sikap, perilaku, perbuatan tulisan dan ucapan pegawai negeri sipil yang bertentangan dengan butir butir kode etik. diskriminatif adalah tindakan diskriminasi yang berupa pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atauyadisiplin ddisiplin ddisiplin ddisiplin dan kode etikdaerah adalah kabupaten morowalin bupati adalah bupati morowakabupaten morowali. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah selanjutnya disingkat bppsdmk adalah organisasimorowali, kepala badan adalah kepala badan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang kepegawaian iii, lingkungan pemerintah kabupaten morowali. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati terdiri atas: kode etik pns, kewajiban dan larangan, dan ketentuan lain lain, kode etik sebagaimana dimaksud pada berlaku juga bagi calon: profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi:cc. etika dalam bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri,simorganisasi, fl, tidak menyampaikan dan menyebar luaskan informasi yang bersikapemimpi martabat dan citra institusi pemerintah daerahan daerah, membangun dan mengembangkan sikap dan toleranki daerah maupun dengan instansi yang terkait, menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki,sibidan dapat meminta saran hukum kepada bagian hukum sekretariat daerah atau instansi lain yang dianggap berkompeten. dalam melaksanakan tugasnya, majelis kode etik dan badanpnslaksanakan oleh majelis kode etik, dannii b bawah dilaksanakan oleh majelis kode etik dengan anggota berasal dari yang bersangkutan. dalam hal pelanggaran kode etik oleh sekretaris daerah, ketua majelis kode etik ditunjuk oleh ppk. pembentukan majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf dan ditetapkan dengan keputusan bupati. pembentukan majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan kepala pd. susunan majelis kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf berjumlah ganjil terdiri dari: ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap angota, dan cc. anggota. jumlah anggota majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada terdiri dari (tiga) orang atau (lima) orang. apabila jumlah anggota majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada terdiri dari (lima) orang, komposisinya ditambah oleh wakil ketua merangkap anggota. f2 untuk menunjang kelancaran tugas, majelis kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dibantu oleh sekretariat majelis kode etik dengan ketentuan sebagai berikut: sekretariat majelis kode etik kabupaten dibentuk oleh bupati dan berkedudukan badan. sekretariat majelis kode etik dibentuk oleh kepala dan berkedudukan tersebut. paragraf pelaksanaan tugas majelis kode etik pns sii majelis kode etik ber: memanggil pns untuk didengar keterangannya sebagai pelapolapokode etik berkewajiban: menyiapkan administrasi keperluan sidang, membuat dan mengirim surat panggilan kepada terlahir, pelapor pengadapnpns mengambil keputusan terhadap hasil pemeriksaan setelah pns yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. keputusan majelis kode etipns bersifat final dan mengikat. paragraf, pnsgian keempatyang dimaksud merupakan pelanggaran kode etik yang dirasakan berat dan telah terjadi pelanggaran kode etik yang sama, dan sif cc. pernyataan sikap yangmerupakanberkaitan. pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan penyampaian sanksi pelanggaran kode etik berupa pengumuman melalui forum resmi pns upacara bendera, media massa, dan atau forum lainnya yang dipandang sesuai surat pernyataan yangbuat secara tertulis berupa rekomendasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pada sidang majelis kode etik pns. sanksi moral berupa rekomendasi dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pnsselain penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pejabat yang berwenang pns. |
provinsi acehbesaran tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan yang diatur dalam qanun kabupaten bireuen nomor tahun tentang retribusi pasar grosir dan atau pertokoauntuk memenuhi maksud tersebut atas, sesuai ketentuan qanun nomor tahun perlu diatur besaran tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoanbireuen tentang perubahbesaran tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan kabupaten bireuen. tujuan ditetapkan peraturan ini adalah untuk: untuk melakukan kaji ulang nilai besaran tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan dan potensi pajak daerah dapat tergali secara optimal, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya pengembangan potensi penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi pasar grosir dan atau pertokoan tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan dalam kabupaten bireuen adalah sebagai berikut: harga harga sewa letak toko pemda ukuran sewa m2 pertahun tahun kecamatan kota juang jln. pengadilan lama toko dua lantai 4x20 komplek pasar bertingkat 4x4m jl. pasar inpres 4x4m jl. pengadilan lama toko tiga lantai 4x8m jl. medan aceh 4x16m kantin komplek 8x14m perkantoran cot gap pasar induk gelanggang gampong kios pendukung 4x6m kios pendukung 3x3.5m kios pendukung 3x4m kios pendukung 3x2m kios pendukung 2x2m kec. peusangan tpi baru kios) 4x8m komplek pasar ikan baru 3x3m komplek pasar ikan baru komplek tpi lama los) 5x3. balet sekutu kios) kec. jeunieb toko 3x5m toko 4x5m kios 3x4m kios kios pendukung 3x4m kec. samalanga los 4x8m kios 3x3m kios pendukung 4x6m kec. juli toko 3x4m toko 3x2.5m toko .5x6m toko 4x6m kios pendukung 4x6m kec. jangka jeroan alam a0000nan| kec. kutilang krg panji aka sangoooo axo000n00 kec. gandapura toko dua lantai 4x6m toko dua lantai 4x4m toko satu lantai 4x6m toko dua lantai kios .5x3m kec. perlambang toko 4x6m toko 4x8m toko 3x3.5m pada saat berlakunya peraturan ini, maka tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan sebagaimana ketentuan qanun kabupaten bireuen asisten pemerintahan pes: bagian hukum wat zu0gir. s.h. m.h. pemuda tk. nip: |
bupati malaka provinsi nusa tenggardengan rahmat tuhan yang maha esa bupati malaka, menimbangmalaka nomor tahun tentang perjalanan dinas dalam daerah dan keluar kabupaten bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil daerah, pegawai tidak tetap dan pejabat lain yang disetar. bab ketentuan umum dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten malaka. pejabat negara adalah bupati dan wakil bupati malaka. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten malaka. pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat pns adalah setiap warga kabupaten malakndukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakat kabupaten malaka. perjalanan dinas jabatan dalam kota adalah perjalanan dinas jabatan sampai dengan radius dari tempat keduduperangkat daerah. pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme up, gu, dan atau mekanisme pembayaran langsung ls) untuk penyedia jasa atau biro perjalanan. pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme up, dan dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana spp oleh bendahara pengeluaran perangkat daerahri atasan pelaksana spp, sppiaya bagasi pesawat, airport tax dan bill hotel bukti penginapan, laporan pelaksanaan perjalanan dinas. pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikan dari harga sebenarnya (mark up), dan atau perjalanan dinas rangkap (melakukan dua kegiatan pada waktu yang sama dengan biaya dari dua sumber), yang berakibat kerugian daerah maka yang bersangkutan bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan. bab ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maksebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan bupati malaka nomor tahun tentang perubahan keempat atasx3 . pada tanggal januari nyebbbati mala (fa (ng) ie)" tag. nomor . lampiran peraturan bupati malaka nomor tahun tanggal januari format surat perintah tugas bupati malaka surat perintah tugas pejabat pemberi tugas bupati malaka penerima tugas nama aan rault jabatan pengikut nama nee none ker eren ama pala jabatan pnevensatenessenseannesenen sasa saan anakan aan fanaa tempat kedudukan nana pama mem mma lita maksud perjalanan awatara aerasi lamanya dikeluarkan beton. pada tanggal. . . bupati malaka, nama jalan. nomor . beton, nusa tenggara timur telepon . fax. . cooroooorcooooooocowo.o.m. ite., (mn pal pemerintah kabupaten malaka sekretariat daerah wal jalan . nomor . beton, nusa tenggara timur telp. ., faks. .e mil. serrevcoreersereeenneeentenenntnnnnn web site, s.ooooocoo#omerasansennennnnnnananan surat perintah tugas nomor pejabat pemberi tugas bupati malaka penerima tugas nama aon umar jabatan panen kmnlannamamaamnnn pengikut nama maa enne nmr jabatan bas samaran tempat kedudukan nama kma nina nan bangunan tanah bkrnkku wanna maksud perjalanan ememoceceasmwonaenannas aib ena lamanya sea dikeluarkan beton. pada tanggal . co. a.n. bupati malaka, sekretaris daerah, nama pangkat nip. lampiran peraturan bupati mala nomor tahun tanggal januari format surat perintah perjalanan dinas bupati malaka aan kode sewa nomor kesnowewasnaena surat perintah perjalanan dinas pejabat yang memberi perintah bupati malakaeton pada tanggal. bupati malaka, nama spp nun tan berangkat dari (tempat kedudukan) !.ooooooeli pada tanggal gemurereemomamesinan esai nee selaku pelaksana teknis kegiatan il. tiba muse nga berangkat dari? pada tanggal .oooooooooo kepala, pada tanggal loco kepala, ill. tiba eremonesat nao berangkat dari? .cbooo woo pada tanggal .ooo.oo.o mo. .peveonumememwsewadbarna kepala, padatanggal .ooooooo kepala, iv. tiba enoreerwoasenenan berangkat dari? .ooooooo woo pada tanggal .oooooooo wmemmmneoduen kepala, padatanggal sa.ocooooo kepala, tiba kembali beton pada tanggal. . . telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas behmalaka, nama j br vi. catatan lain lain jj bpemerintah kabupaten malaka sekretariat daerah jalan. nomor . beton, nusa tenggara timur telp. ., faks. ser babi, naa web site, lembar ke! oo. kode sewowemorearan nomor ann agenbeton pada tanggal . pa kpa, nama pangkat nip. spp ewsowavsoseeraeren berangkat dari (tempat kedudukan) .o.ooo pada tanggal pangkas eronseorer raman selaku pelaksana teknis kegiatan bb ii. tiba gesaawosan yen berangkat dari saver eren pada tanggal scococoooooooooomo kepala, pada tanggal .oocoooomo kepala, j j " ))bobby il. tiba berangkat dari panen nan pada tanggal . o.voodoo sierra kepala, pada tanggal provevameseencereranelene kepala, iv. tiba keemengegnewommemaan berangkat dari pada tanggal .ooo. ionaewandan kepala, padatanggal .ooo kepala, vj bbw tiba kembali di: padatanggal sessoescenronenerensaa, nama pangkat nip. bbbbbb vi. catatan lain lain jinnen: aan sisi here sa: te) fe) sis bela lai bar bb) san: gen eni ern: ana an: (l$ nan: tg: via irr tin ka, naga: tan sia san ae, fish isis hara aa) eh: aa! .n nan sl teman pop .& sis anta ing ank isis isis nina naa anak sis kaka angin r41 man mua nanti bal pol mal naa sman anri sala p29 als mere dak mana: isi l sir nan naa nee peta nn: derni umur anni oa3 mb: rare jalan (aj sig ya) tan kene ja) bes e|b oi sia sis ane ola ane s|s lsid heh mua: dn pop bad ban "sg amp san gaj 8i8 "gr (ap tan (ta sis png sewa ay, isi bang 03m ifeq ai: dane has 2rdr (es mantan tari ui: neon is nana burat perintah perjalanan dinas adalah pejabat negarauntuk biaya transport tiket pesawat, bagasi pesawat dan kapal lautberdasarkan pembagian wilayah administratif indonesia bawah provinsi. batas kota adalah daerah administrasi yang ditentukan jaraknya sampai dengan kilometer dari tempat keduduuang representasi perjalanan dinas jabatan yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon ii, dan pejabat lain yang disetarakan samping uang harian perjalanan dinas jabatan untuk kepentingan kelancaran tugas selama melakukan perjalanan dinas jabatan dan besarannya diberikan sesuai standar biaya umum yang ditetapkan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. pejabat lain yang disetarakan dengan pejabat negara adalah pimpinan dprd kabupaten malaka. pejabat lain yang disetarakan dengan sekretaris daerah adalah anggota dprd kabupaten malaka. saga asw isis isis isi pole lola alone seed sis isis ii il else a33 sis selo ses sis sis isi see jala ii sis sisa bid cela sisa sasa, lol? silo lololololo1o lolo wu43 an! elo lele lele lele lele ojo lal sisgisisisikai isl ( is ssssssisssisisisi isis isis isis sisi nii sis ole silk ksewiks siswa sail tai kena ls lala ala lafal lala ala "pa ala lala lala lala ala jala laa silk isis ajo sss sis isis lele lele lele lele lele sis ikswissewkswisaswewswawi ssi (sis kel lks islkjlelajs sie lele ras kep sala ala aja lala sis lala sad dia lala lala jaja me) ssi issawsaswsawawi jin sini ole lele lele lele sis isis isl sis sis sie aje ojo sio sss pss ten ten ten ken ten tea ten ten tea ten sis sisi lseavisawiwswis isis sisi sis isisisisisis iss asasi isis isisielelelele lele level sms sis isis sisisisisiss ssi jalar! lele sis isis jee jojo lea zz|l oyn sae) lala lol8 nn: ala ala ala aja lag jaja ke) klas sela aje asn sis isis ses isis is| je) "asa sis isl sisi jojo jojo tru aan bala sia sisssisissssisisisis ssi gina sis isis lele lele ole s22g isiksisw swiss siwa kesia kena lan sai sis aaa alas lis lalin sis "is ii ii lolo lw, an) iso jas (co joo ole lele (sis lele sis elo jii ago) ban er! ke) sie mta ten iii (aja lele soe jar alelele we) sle sdr sisi sis baru lala (else s2 sii lele sisi pr8z np. file seis siw sanga aga sss sia sisa sis iso sisa b|z lal isis sisinya xi papan es) ke) lap kep ole lolo loo peci seni kasi kena lava kanan lang kawin neng kena kanan senja ken ann lan lam lalu lela isle sia sisi sia les xxi seal isl isis lele lele les isis av) ikswswiswskeis awal isis isi kena kena kean kea 'ololototololo hole lalu isis isis islelele lele lee loe isisisiswiswisis iss sisi sis aa, lele lele leles isis isis aan sis lele elo sie isis sis isis isis lela 'ololololololololololololo lolo issue sislele isis sele sislksisiswjksewisisis isis fe) ololele else lele isis sis isis isisasksikeisswieis swiss sisi hn) sis isis iss kswswaswswsaswswjeswaj2 ar) pax 'aln lala lala lala lala nis nge ala lala lala lala laa aja laa ala sisi sis isis sis jeans isis lele lelelele lele lele sis isi lks eksis ala loose pc. siska iss isis jee jae jee jaga poc osa ala ala lala ala lala suu sia lala malala lala aaa sess5 sis lele isis isis ajo 2s20 sepele lele leleleisisis isis isis sisi like lks swiss lele sele isl lela ewisawjaw jogja jaga san n23 ala ala lala isis isis iga tema sisi isis isis lelelelelelelelele| issssviswswiawi ssi sig isi sislsisikawswlkaswrsw awas jean jee le) pad low sis 2aggaanaar is) si sss sss sis ii siz les) lee) lop! lari! sila lari! ie) tari ass isis isis 3s) sela ololololololeloleleleloje lou sis aja sein vip sis iis lolos lele lela balik wrwawwrieswlkealiig tan. isis isis isis sss ssi sisisisisleisieleleleleleis| ssisikslkskswikseswiksrews awasi sis ssislkalksisiksawjsawisajja jajan loko koko rels sisislkilikeiksikelikejoljo sis sisi sisi swiss ini ssl sisi lele lele lele sis sssiksikswis eksis kas sisikslkslkesle las jaja a.3x (sa mean ne: ulolololololololololololeloloje isis sie eleieig sala ! isis sisi isis isis isis awasi sis silo lele loe les isis les sis sasis sswssiswsis sis les kssassasw sewa jaan jav) sos ala lala lala lala lala ala ala lala lala lala jala jala pan tan mena sis sisisisisislelelkeleleleisis| sisisikeslksiksaswkewswewswawlnai sis isl iswesawiswlaajswjn nk, se p58 ulu mlm lala ula jala aja sun tia alat laa aja jala sesi5s silika isjljojojo sis sls lele lele loe loe sislksikasikswiksw sale sis sikslksksawwkswwkswws siaga san unten ten den ten ten ten ten ten ten ten jen jen tea ala ala lala lala lala ala aaaa sll similis isis sss isi lha ols sio lele lele sisiksiksikeswsw soe ker ken ker kes kes ken band po. lampiran peraturan bupati malaka nomor tahun tanggal januari satuan biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan (provinsi) ( moral yoo a mei bau ekepumtanrau amar umargaparan tampung ton penerus m0000 bilpanten toon haluawatenaan oo heluawatmur doa laa beo isurawesitencan m0000 marun pa: amami pati mal ya: ana 'anus pria peran tes lampiran vii peraturan bupati malaka nomor tahun tanggal januari fasilitasi transpor bagi pelaksana spd dan keluarga tingkat moda transportasi pejabat yang melaksanakan biaya perjalanan perjalanan pesawat kapal kereta lainnya" dinas udara laut api bus a bupati dan wakil bupati bisnis vip spesial sesuai kelas eksekutif kenyataan pimpinan dprd, sekretaris daerah, al, a2, ekonomi kelas eksekutif sesuai anggota dprd dan pejabat eselon kenyataan pejabat eselon iii pns golongan c1, ekonomi kelas iia eksekutif sesuai iv, pejabat eselon iv pns cons kenyataan golongan iii, pns golongan ii, dan ptt lan malaka, sis stefan pria peran wat in) tep) ala isl le) lan) ega isi asn kasi (fm dia tea tes nan ba, elo naa 2g kej la) (an) vod whose bar2u ezs08 asa tar 2ax a09 mes, yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten malaka. perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada adalah perjalanan dinas jabatan yang meliputi: perjalanan dinas jabatan,'a.pembangunan dan pelayanan kemasyarakatharusditugaskan mengikuti pendidikan dinas, kursus diklat luar tempat keduduksperjalanan dinas jabatan yang dilakukan sesuai perintah atasan dan hanya berdasarkan surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada adalah perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam surat perintah tugas dan spp sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan oleh: perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten malaka: bagi kepala dinas badan satuan polisi pamong praja kantor bagian camat yang melaksanakan perjalanan dinas dalam wilayi, eselon dan staf pada dinas badan satuan polisi pamong praja kantor bagian kecamatan yang melaksanakan perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten malaka surat perintah tugas dan spp ditandatangani oleh masing masing kepala perangkat daerah yang bersangkutan. apabila kepala perangkat daerah tidak berada tempat karena tugas, cuti, sakit dan atau alasan lainnya, maka surat perintah tugas dan spp ditandatangani oleh sekretaris perangkat daerah atas nama kepala perangkat daerah. khusus pada lingkup sekretariat daerah kabupaten malaka, kepala sub bagian dan staf yang melaksanakan perjalanan dinas surat4 perintah tugas dan spp ditandatangani oleh kepala bagian masing masing atas nama sekretaris daerah. bagi pejabat pada sekolah dan smp) yang melakukan perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten malaka, surat perintah tugas dan spp ditandatangani oleh kepala sekolah. perjalanan dinas keluar daerah (di luar wilayah kabupaten malaka): bagi pejabat eselon ii, iii, dan staf yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daer, iii, dan staf yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah spp ditandatangani oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. bagi pimpinan dan anggota dprd yang melaksanakan perjalanan dinas baik dalam wilayah kabupaten malaka maupun keluar daerah surat perintah tugas dan spp ditandatangani oleh sekretaris dprd. surat perintah tugas tersebut berdasarkan nota persetujuan dari pimpinan dprd sesuai ketentuan tata tertib dprd kabupaten malaka. bagi pejabat pada sekolah dan smp)yang melakukan perjalanan dinas luar daerah kabupaten malaka, surat perintah tugas ditandatangani oleh bupati wakil bupati dan spp ditandatangani oleh kepala dinas. bagi pejabat pada rumah sakit umum penyangga perbatasan yang melakukan perjalanan dinas luar daerah kabupaten malaka untuk rujukan pasien, surat perintah tugas dan spp ditandatangani oleh direktur. kewenangan penerbitan surat perintah tugas dan spp sebagaimana dimaksud pada dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. surat perintah tugas dan spp sebagaimana dimaksud pada (l) paling sedikit mencantumkan hal hal sebagai berikut: pemberi tugas, pelaksana spp, waktu pelaksanaan tugas, dan tempat pelaksanaan tugas. perjalanan dinas dalam kota dan atau dibawah (delapan) jam surat perintah tugas dan spp ditandatangani oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. surat perintah tugas dan spp sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan format |
salinan , perlu pemerintah daerah kabupaten tapanuli selatan melaksanakan pendataan terhadap fakir miskin dan orang tidak mampu untuk memperoleh data terpadu kesejahteraan sosial yang lebih baik, bahwa dalam rangka menindaklanjuti keputusan bersama menteri keuangan, menteri sosial dan menteri dalam negeri nomor khk. nomor tahun dan nomor tahun tentang dukungan percepatan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial oleh pemerintah daerah kabupaten kota, perlu mendukung pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial kabupaten tapanulugas dan tanggung jawab pengelol, d.mengantri data hasil kegiatan verifikasi dan validasi setelah diperiksa koordinat, apabila desa kelurahan atau kecamatan menggunakan seks offline, pengelola data tingkat kecamatan dapat membantu mengantri data tingkat desa kelurahan atau kecamatan setelah mendapat pelatihan dari pengolah data daerah kabupaten dan mengunggah hasil entri data tersebut seks ng. tugas dan tanggung jawab koordinator daerah kabupatendistribusikan priest para koordinator kecamatan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait daerah kabupaten dalam rangka pelaksanaan verifikasi dan validasi, d., melakukan penanganan dokumen meliputi pengadministrasian dokumen dan pengemasan dokumen sesuai dengan kode wilayah, h.menyusun hasil verifikasi dan validasi daerah kabupaten dan menyampaikan kepada kepala dinas sosial daerah kabupaten. tugas dan tanggung jawab koordinator kecamatadistribusikan priest para kepala desa lurah:d.per desa kelurahan dan menyampaikan hasilnya kepala desa lurah untuk menandatangani berita acara: menyampaikan berita acara hasil verifikasi dan validasi kepada camat untuk ditandatangani, h.menyerahkan berita acara dan hasil verifikasi dan validasi kepada koordinator daerah kabupaten. tugas dan tanggung jawab pengawas pemerikslakukan koordinasi dengan aparat desamelakukan penanganan dokumen, meliputi pengadministrasian dokumen dan pengemasan dokumen sesuai dengan kode wilayah. tugas dan tanggung jawab pengumpulguasai konsep dan defenisi yang digunakan dalam kegiatan verifikasi dan validasi,d. sebelum diserahkan kepada pengawas pemeriksa, menandatangani berita acara hasitingkat desa kelurahan, h.menyerahkan hasil isian dokumen verifikasi dan validasi kepada pengawas pemeriksa untuk diperiksa,persyaratan koordinator daerah kabupaten, sebagai berikut aparatur sipil negara yang membidangi data dilingkungan kantor dinas sosial daerah, berpendidikan minimal s1 diploma iv, berpengalaman menanganmengkoordinasiktugas monitoring, sebagai berikut aparatur sipil negara dilingkungan kantor dinas sosial daerah, yang berpengalaman terkait pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi. persyaratan penanggung jawabosial. persyaratan pengolaheks ng. persyaratan koordinator kecamatan, sebagai berikut aparatur sipil negara dilingkungan kantor kecamatan, berpendidikan minimal diploma iii atau sederajat, diutamakan yang pernah menangani, mampu mengkoordinasikan pelaksanaanngawas pemeriksce. mampu mengkoordinasikan para petugas pengumpul data yang bawahnya, mengenali dengan baik wilayah tugasnya. persyaratan pengumpul datberpengalaman dalam kegiatan pendataan survey sensasi: d.jujur dan patuh terhadap semua ketentuan yang telah ditetapkan, diutamakan bertempat tinggal lokasi dan mengenali dengan baik wilayah tugasnya penyusunan daftar awal sasaran: bimbingan teknis, musyawarah desa kelurahan, kunjungan rumah tangga, pengolahan data, pelaporanilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten tapanuli selatan dengan menugaskan timalurrumah tangga bertempat tinggal tetap: pemutakhiran basis data terpadu bdt) tahun data terpadu kesejahteraan sosial data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, penduduk dengan status kesejahteraan terendah: data terpadu kesejahteraan sosial data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu periode sebelumnyayang merasa memenuhi syarat tetapi tidak masuk data terpadu periode sebelumnya, b.mendaftarkan diri secara aktif kepada kepala desa lurah tempat tinggalnya, mengidentifikasi awal dan pemeriksaan keberadaan data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu periode sebelumnya, d.data usulan baru rumah tangga yang telah disahkan oleh pemerintah daerah kabupaten tapanuli selatan. dimaksud dalam dan menjadi daftar awal sasaran atau priest awaalurproses pembekalan dan bimbingan teknis, dilakukan pre test dan post test. pre test dilakukan sebelum penyampaian materi dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta bimbingan teknis. post test dilakukan setelah penyampaian materi dengan tujuan untuk mengukur perubahan pengetahuan peserta bimbingan teknis. pelaksanaan forum musyawarah tingkat desa kelurahan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, aparat desa kelurahan. pada kegiatan forum musyawarah desa kelurahan didahului dengan kegiatan konsultasi publik. pada tahapan konsultasi publik, petugas verifikasi dan validasi memberikan penjelasan kepada aparat desa kelurahan, dan peserta musyawarah tentang maksud dan tujuan verifikasi dan validasi. petugas verifikasi dan validasi bersama dengan aparat desa kelurahan mendiskusikan data priest yang dibawa petugas verifikasi dan validasi. menetapkan data priest dan usulan baru kpm penerima manfaat baik secara perorangan maupun berkelompok. hasil musyawarah desa kelurahan dituangkan dalam berita acara sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. kunjungan rumah tangga dan wawancara dilakukan dengan mendatangi rumah keluarga yang telah ditetapkan dalam forum musyawarah (priest dan usulan baru). wawancara dapat menggunakan metode caps dan papi. instrumen yang digunakan dalam verifikasi dan validasi sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan bupati ini. bab pengolahan data pengolahan data dalammerupakan kegiatan pemeriksaan data dan dokumen, entri data dan pembersihan data. pemeriksaan data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran data dan dokumen. entri data sebagaimana dimaksud dalam merupakan perekaman data karakteristik rumah tangga dan komunitas, keluarga dan anggota keluarga hasil kunjungan rumah tangga. pembersihan data data cleaning) sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk membersihkan data dari karakter yang tidak sesuai serta untuk memperbaiki format data. s5) pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh pengolah data yang ditugaskan untuk melakukan pengolahan dan memperbaiki data perubahan hasil verifikasi dan validasi data. bab pengawasan dan pemeriksaan dalam setiap kegiatan lapangpengawasan dan pemeriksaan kegiatan lapangan. pengawasan kegiatan lapangan sebagaimana dimaksud dalam yang bertujuan agar petugas lapangan selalu melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai pedoman dan memberikan arahan serta menyelesaikan masalah verifikasi dan validasi lapangan. pemeriksaan kegiatan lapangan sebagaimana dimaksud dalam yaitu untuk melakukan pemeriksaan dokumen hasil verifikasi dan validasi pendataan yang dilaksanakan petugas pendeta. kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh pengawas pemeriksa yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan verifikasi dan validasi data. bab monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasilakukan sebagaimana dimaksud dalam untuk menilai kesesuaian pelaksanaan tiap tahap verifikasi dan validasi data lapangan dengan standar yang telah ditentukan. evaluasi dilakukan sebagaimana dimaksud dalam untuk menilai efektifitas pelaksanaan verifikasi dan validasi data. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas monitoring bimbingan teknis petugas pelaksanaan, monitoring musyawarah desa kelurahan: monitoring pelaksanaan kunjungan rumah tangga. bab vii pelaporan setelah seluruh tahapan dalamlesai dilaksanakan, dinas sosial daerah melaporkan kepada bupati dengan tembusan kepada gubernur. bab viii pendanaan pendsumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tapanuli selatan. bab ketentuan lain ketentuan lebih lanjut mengenai mekanismeahh sesuai dengan aslinya kab @kepala sampan hukum, kan (setda) ( s2 ya, angin rangkuti, pembina tingkat nip. lampiran peraturan bupati tapanuli selatan nomor tahun tanggal januari tentang gambar struktur organisasi tim verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan keluarga kepala dinas kepala dinas sosial kepala bps daerah kabupaten daerah kabupaten kabupaten petugas koordinatordaerah kabupaten koordinator naa kecamatan pengolah data lurah nama lain pemeriksa keterangan: pengumpul garis instruksi data garis koordinasyan ran kepala bagian hukum, oa! aswinrangkuti, membina tingkat nippenyusunan priest awal bimbingan teknis snn musyawarah desa kelurahan nama lain penyusunan priestpengawasan lapangan daerah kabupaten kota akan melakukan penggabungan data seks ng tingkaidaerah pemeriksaan kabupaten kota dokumen data aka pian entri dan update data kirim data daerah kirim data pusat data menggunakan seks provinsi informasi kesejahteraan sosial pemeriksaan data pemeriksaan data pusat tingkat daerah provinsi data dan informasi pemeringkatan kesejahteraan rumah tangga, pencetakan daftar, (al bag hukum sela win ang uti, ngrembinastingkatdesa kelurahan nama laindaerah kabupaten kota akan melakukan penggabungan data seks ng tingkatdaerah pemeriksaan kabupaten kota entri dan update data kirim data daerah kirim data pusat data dan menggunakan seks provinsi informasi kesejahteraan sosial pemeriksaan data pemeriksaan data pusat kesejahteraan sosial pemeringkatan kesejahteraan rumah tangga, pencetakan daftar, : sena dengan aslinya pala bagian hukum, kepala bagian (setda, (ana, s5wtn rangkuti, membina tingkat prt9649508 lampiran iii peraturan bupati tapanuli selatan nomor tahun tanggal januari tentang format daftar awal sasaran logo instansi kabupaten kota verifikasi dan validasi data daftar sasaran verifikasi rumah tangga (priest) provinsi kecamatan kabupaten kota desa kelurahan no| kepala rumah nama alamat nik status rumah jika tidak jika ditemukan atau usulan baru tangga pasangan tangga ditemukan, apa kepala art alasannya nama| jenis ditemukan pindah apakah rumah apakah anggota jika ada, sebutkan |apakah ada anggota kelamin tangga mampu rumah tangga status kedudukan rumah tangga yang yang bekerja dalam pekerjaan cacat lk tidak meninggal ya1 ya1 ditemukan pr usulan baru tidak tahu tidak tidak tidak bun banoma tatanan engan aslinya tip kena) nswinrangkuti pembinatingkat nip. nasi sel lampiran peraturan bupati tapanuli selatan nomor tahun tanggal januari tentang sumber data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu penduduk rumah tangga penduduk yang merasa memenuhi syarat tetapi bertempat tinggal tetap tidak masuk data terpadu pemutakhiran basis data mendaftarkan diri secara aktif kepada kepala terpadu bdt) desa lurah nama lain tempat tinggalnya identifikasi awal dan pemeriksaan keberadaan 6o penduduk dengan status data terpadu penanganan fakir miskindan pemain mna apa data usulan baru rumah tangga yang telah vis kin dan orang disahkan oleh daerah kabupaten mampu periode sebelumnya priest awal verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskindan orang tidak mampudengan aslinya kepada bagan hukum, (setahap aam atj membina tingkat nip9646508 pidana memutuskan menetapkan peraturan bupati tapanuli selatabab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara dan pengamatan langsungpemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dan makan dari satu dapuinas sosial adalah dinas sosial daerah kabupaten tapanuli selatan. kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten tapanuli selataksud disusunnya peraturan bupati ini adalah sebagai. peraturan bupati ini bertujuan untuk mewujudkan data terpadu kesejahteraan sosial dtk) yang valid dan terverifikasi, memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dtk) sebagai rujukan program penanganan fakir miskinkecamatan, pemerintah desa kelurahan. bab fakir miskin dan orang tidak mampuategori fakir miskin dan orang tidak mampu, meliputi fakir miskin dan orang tidak mampu yang register, fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak register. fakir miskin dan orang tidak mampu yang register sebagaimana dimaksud huruf yang berasal dari rumah tangga memiliki kriteribper orang, tuafakir miskin dan orang tidak mampu yang belum register sebagaimana dimaksud huruf terdapat lembaga kesejahteraan sosial maupun luar lembaga kesejahteraan sosial, terdiri atas gelandangan, pengemis, perseorangan danalasemia mayor, penderita kejadian ikutan pasca imunisasi kiri). bab illbagian kesatu umum (l)melalui tahapan pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan, penggunaan.perlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial.huruf sampai dengan huruf merupakan rumah tangga individu fakir miskin dan orang tidak mampan bidang kegiatan statistik.oleh kepala dinas sosial daerah dan camat untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pendataan.. dalam rangka pendataan sebagaimana dimaksud pada kepala dinas sosial daerah dan camatkepala dinas sosial daerah sebagaimana dimaksud pada disampaikan pemerintah daerah kabupaten kepada pemerintah daerah provinsi untuk diteruskan kepada menteri sosialwajib melakukan perbaikan data. bagian ketiga verifikasi dan validasi petunjukstruktur organisasi, mekanisme pelaksanaan, pengolahan dan penyajian data, monitoring dan evaluasi, pendanaankabupaten tapanuli selatan. struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: bupati: kepala dinas sosial daerah kabupaten tapanuli selatan, kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil daerah kabupaten tapanuli selatan, kepala badan pusat statistik, camat se kabupaten tapanuli selatan, kepala desa lurah se kabupaten tapanuli selatan. struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada bagian struktur organisasi tercantum pada lampiransosial daerahkepala dinas sosial daerah membawahi koordinator, penanggung jawab data dan petugas monitoring tingkat kabupaten, kepala dinas sosial daerah menunjuk salah satu staf untuk menjadi koordinator kegiatan verifikasi dan validasi tingkat daerah kabupaten atau yang disebut sebagai koordinator daerah kabupaten, kepala dinas sosial daerah menunjuk penanggung jawab data daerah kabupaten untuk menangani data terkait kegiatan verifikasi dan validasi, kepala dinas sosial daerah menunjuk petugas monitoring untuk memantau pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi, kepala dinas sosial daerah berkoordinasi dengan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil daerah dalam rangka pemanfaatan data kependudukan dan catatan sipil untuk kegiatan verifikasi dan validasi, kepala dinas sosial daerah berkoordinasi dengan kepala badan pusat statistik kabupaten dalam rangka kegiatan bimbingan teknis verifikasi dan validasi, penanggung jawab data daerah membawahi pengelola data tingkat daerah kabupaten, koordinator daerah kabupaten membawahi beberapa koordinator kecamatan daerah kabupaten, koordinator kecamatan ditunjuk oleh camat, ul) camat membawahi koordinator kecamatan dan kepala desa lurah, camat memantau pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi kecamatan yang pimpinan melalui koordinator kecamatan dan dengan dibantu oleh para kepala desa lurah, camat dengan dibantu oleh para kepala desa lurah dan koordinator kecamatan menunjuk pengawas pemeriksa dan pengumpul data, koordinator kecamatan membawahi pengawas pemeriksa tingkat kecamatan, pengawas pemeriksa membawahi pengumpul data tingkat desa kelurahan,desa kelurahan, tim pengumpul data dalam melakukan pendataan didampingi oleh pengawas pemeriksa yang selalu mengawasi kegiatan pengumpulan data dan melakukan pemeriksaan dokumen lapangan, kepala desadesa kelurahan. tim pelaksana verifikasi dan validasi ditetapkan dengan keputusan bupati. (ll) tugas dan tanggung jawab dinas sosial daerah sebagai pelaksanaadalah sebagai berikutb.koordinasi perencanaan dan anggaran tahapan verifikasi dan validasi data tingkat daerah kabupaten, koordinasi pelaksbadan pusat statistik kabupaten, dalam rangka memberikan bimbingan teknis dan pelatihan petugaskoordinasi dengan dinasata terpadu kesejahteraan sosial data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu hasil verifikasi dan validasi untuk membangun sinergitas, harmonisasi dan komplemen dengan program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh dinas lain, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tahaptugas dan tanggung jawab penanggung jawab, d.membantu kepala dinas sosial daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi tingkat daerah kabupaten terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi lapangan. |
rms bupati lampung selatan provinsi lampung peraturan bupati lampung selatan nomor tahunsetujuan bangunan gedungselatan nomor tahun2022 tentang retribusi persetujuan#..retribusi persetujuan bangunan gedung. padatanggal april bupati lampung selatan, ttd nanang hermanto diundangkan kalinya pada tanggal aprtanggal . april surat ketetapan retribusi daerah skr das penanaman modal dan pelayanan surat ketetapan retnmusi dalah peminjam terpadu satu pintu denpersa) kadang mag pengusahaan orasi bangunan lan, selamatan iis bangunan lvu pembayaran harap dilakukan mulai bendahara penerimaan dpmpptsp atau kas daa kalinya, dinas pemakaman modal dan pelayanan perizinan dinas penanaman modal dan pelayanan perilisan terpadu satu pintu kabupaten lampung selatan terpadu satu pintu kabupaten lampung selatan tanggal ganda tangan bupati lampung selatan, ttd nanang hermapenanaman modal dan dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten lampung selatan. kepala dpmpptsp adalah kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten lampung selatan. dinaspersetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebuanonluas bangunan adalah, ukuran bangunan yang berdiri diatas sebidang tanahmohonan pbpbww e mw www bawa surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat skrdlb dan surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat skrdkbt adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan dan atau kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dan atau lebih kecildaerah yang ditentukan oleh bendaharawan umum daerahsebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan retribusi pbg. bagian kedua tujuan tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini agar pelaksanaan penerimaan retribusi pbg lebih terarah dengan prosedur dan landasan hukum yang jelas. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini terdiri atas: sekretariat: tata cara penerbitan dan penyampaian skr atau dokumen lain yang dipersamakan, tata cara penagihan, tata cara pembayaran,dan tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa. bab iii sekretariat untuk membantu penyelenggaraan bangunan gedung, pemerintah daerah dapat membentuk sekretariat. maa uu" sekretariat sebagaimana dimaksud pada terdiri dari tpa, tpt, penilik, dan struktur sekretariat. penilik sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pemerintah daerah. penilik memiliki status kepegawaian sebagai sebagai pegawai aparatur sipil negara. dalam hal jumlah pegawai aparatur sipil negara sebagai mbentukan sekretariat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. sekretariat memilikitugas penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan pbg, slf perpanjangan, sbgdan penilik. bab iii tugas pokok tpa, tpt, dan penilik tpa mempunyai tugaspt mempunyai tugas:n pembongkaran:uas bab penerbitan dan penyampaian skr retribusi pbg dipungut dengan menggunakan skr dalam bentuk dokumen elektronik dan atau dalam bentuk surat atau dokumen yang dipersamakan. skr sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh kepala dpmptsp atas pendelegasian wewenang dari bupati. bentuk dan isibelum skr diterbitkan wajib retribusi mendapat pemberitahuan secara tertulis atau dalam bentuk dokumen elektronik yang memuat nilai retribusi yang wajib dibayarkan. setelah pemberitahuan diterima sebagaimana dimaksud pada maka wajib retribusi harus menyampaikan konfirmasi kesanggupan pembayaran retribusi dalam waktu selambat lambatnya (tujuh) hari. apabila setelah (tujuh) hari wajib retribusi belum menyampaikan konfirmasi kesanggupan membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada maka permohonan pbg dinyatakan batal dan dapat mengajukan kembali permohonannya. berdasarkan konfirmasi kesanggupan membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada kepala dpmptsp menerbitkan skr. skr sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala dpmptsp. skr dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan secara manual maupun elektronik oleh pejabat yang ditunjuk atas nama kepala dpmptsp. retribusi yang terutang paling lambat dilunasi (tujuh) hari sejak diterbitkannya skr dalam bentuk dokumen elektronikpada merupakan hari libur atau yang diliburkan, maka paling lambat pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. bab tata cara pembayaran pembayaran retribusi pbg ditujukan kepada kas umum daerah berdasarkan skr std skrk skrdlb yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. pembayaran retribusi pbg berdasarkan skr std skrk skrdlb sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk dokumen manual dan atau dokumen elektronik dapat dilakukan secara tunai atau non tunai melalui bank atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. pembayaran retribusi pbg sebagaimana dimaksud pada diberikan tanda bukti pembayaran skr std skrk skrdlb. apabila wajib retribusi melakukan pembayaran melalui bank, pihak bank menyampaikan bukti pembayaran retribusi pbg dan atau pemberitahuan kepada pemerintah daerah. tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada selanjutnya diserahkan oleh bank kepada bendahara penerimaan dan petugas penerbitan pbg untuk selanjutnya dibukukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah. dalam hal terjadi gangguan yang berakibat tidak berfungsinya sistem pembayaran retribusi secara elektronik, maka pembayaran retribusi dapat dilakukan secara manual.ika berdasarkan hasil pemeriksaan, wajib retribusi yang terutang kurang bayar maka diterbitkan surat pemberitahuan. tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada paling lambat (tujuh) hari sejak dikeluarkannya surat pemberitahuan diterbitkan skrk. dalam jangka waktu paling lama (tujuh) hari setelah diterbitkan skrk, wajib retribusi harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan pembayaran skrk. surat pernyataan kesanggupan membayar skrk sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati melalui kepala dpmptsp paling lambat (tujuh) hari setelah diterbitkan skrk. dalam jangka waktu paling lambat (empat belas) hari setelah diterbitkan skrk, wajib retribusi terutang harus melunasi retribusi kurang bayar. jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam skrk dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar (dua persen) sebulan dihitung dari skrk yang kurang atau terlambat dibawa bab penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa hak untuk melakukan penagihan retribusi pbgpiutang retribusi yang sudah mencapai masa kedaluwarsa dapat dilakukan tindakan penghapusan. penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang dari kepala dpmptsp. piutang retribusi yang dapat dilakukan penghapusan yaitu piutang retribusi yang tercantum dalam: skr: std, cc. skrk: dan dokumen lainnya yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. untuk memastikan keadaan wajib retribusi atau piutang retribusietapkan dengan keputusan kepala ptsp. ema mma ttu oa e e o laporan hasil penelitian administrasi dan atau penelusuran lapangan oleh tim harus menguraima piutang retribusikepala dpmptsp menyusun daftar usulan penghapusan piutang retribusi untuk disampaikan kepada bupati. daftar usulan penghapusan piutang retribusijenis piutang retribusi, tahun piutang, jumlah piutang yang akan dihapuskan atau yang akansebagaimana dimaksudpada dilakukan verifikasi oleh inspektorat daerah. hasil verifikasi oleh inspektorat daerah sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi. kepala dpmptsp dengan dihampiri daftar usulan penghapusan piutang dan berita acara hasil verifikasi inspektorat daerah kemudian disampaikan kepada bupati untuk selanjutnya ditetapkan keputusan bupati tentang penghapusan piutang. bab vii pengawasan dan pengendalian pengawasan dan pengendalian retribusi pbg dilakukan oleh kepala dpmptsp. dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada kepala dpmptsp dapat bekerjasama dengan perangkat daerah terkait. |
cg tag sia bps aaaa aa: sep sii isi dana teri (bj taggtaa aan icp are pes. pergi lis sr: 5s pan aga) se33 sig, nu: ag: arab an. sis a83 sta ap, ping 3x3 i0gy hening jeda alga inna tan unta nn: as3 pasta iritasi mei basa sea sik lt. tel #s sada a81: para, pee session nn: tahu era tag pma sa3$ base tx. sac& e53 pra bar fri pada aia sea diana ola eta ptk ss prita titan anak abh naa adan li) fes gila sls kb) le) kav) lis pan naa nii ini ina bla tan ajaggah bln! nun art ae ling daa tini bilik hias anjani pe. inn nuu hani nan untuk int han kirin lang naik li) (b) a35a kasi besi bla tubuh br. tab! tin landai lis tee aru sita aid as: nun sar tan hurt far pa: aha 2ina eaa tata kanan bah! makna 1nt tani tampan setan fasi nii dio oni tatap nani pend aan (dj te) fan) banana sg. ne: fe: tes tas fpb pa: a33 aat tai ad. ita ssi iso men berhak han gif p9. ca) eat dan aki ann hir ku) en: ingin intan tia pai nek bala ten sae sea tn: ks! sbs ts) lag) tahanan titi ula iii bajang suit tar bini ke) j0) smu esai fasi app era per: pia tea nn anik nina lau naa sap #nin . rerun hui 5d. iki ann adaah air tpi ta) pasir teki fa) tes) sat denda has pig sen akan the perah tati opa dai le) pkn bpn: kta inai eta ink jual san sa. jan ana tata k5) tan gala a33 sinai bawah nah sip nan raja ibi serai egi inna pia there tag ' e le) seng . a85 sar a33 laa jingaiai hari gif haha aura "soap ingin hanan tn, ho. ses tel en: nn: aan bisa p3? gag tn: nama frac edan jun intan inn nina le) nun sls pr, er! kan) kasi kav! ya) ye) ls) nn hu: lea ni) ha: bug kep) dau ka) "ar a$ sii badai belas tae dea ego ase see ten: alabama ar3 six eta biang see ada 33x plapaggii eii batak tk ini sa. dig isi era tan tn: ses. kav) lo. pasi niatan net gia gih) jannah ain janin nata ne) kn) ke) tg: ana ko) ada a85 ica kasi te) kej te) ts) tegal asi lha nn: en: . ks) ke) ke) ne) ne) ke) sss ye) lae naa (bj pas) ata fee eni han ini atika fav) ng: fa) aa: en: las) en: (ep) dasi a53 (nn disisir isixiriririsrisrir olololo olo lololololololeole ce. olololololelelelelelelol lelelolelelelele ssilelsileleleleisieleljsel silsleloelolelselele sisisislelelelelslelejel| jejlelelelejejejea s|sisi|isisisisisisisisi isisisisisisisis sinlelelelelelelnjalajel lejlelejelejelele i#isi|isisisw inu ilalwel isisisivlslsisis simnlalaloalololalalalal lala mining slalsalalalelele ala wlululo sisisisisislala disisi an: ciu olololelelfolololelelelol telejeleleljelelo e|s oislelelslsislelelelelsi lelslelsilelelelis fc) sisisislelelisisisislelel lejelelelejeljela sisisisisisisisisisis|s| isisisisisi sisi slolololojoloj ooj 1o1o1o1 otot visi8isisisisisigisisis| lelejsejeleleleja o0cz ii#lolcisinw imi ool isisicivislololco sininlynloaolololalalaulal lala mi|imninln hot slalslalsjele| nlululo ear mas man ssitisim ter urs z2 css s2. dawa c|c s|s ala |g sis s|s sis s|& pen kr) s|ss|z s|g s|s3ig fa) l|u tag s|c ala ele ala fe) rilis ulu cele sisi| ala sls|s|s|s| ulu simlelwlelc c|ic sisi disisipi e|.c basics c|i x aleolel5 isjajo|l ola sma sig sis|s|s el2 elelelelsisisis selalu| sg|s| s|s s|isis|s|s|s|s|s olgalolelelelululul2a ss|i ss|ias|l cici cis so|lolo cloud yu| oj| zik|s|izj|z(s|s(sc|z #g|sisisisgi&i|iz ntt sei felis iisisisisisis s|x oleululo|oleh|a olololoj|ajo| olololololeoloc oleolololcleoloj|c olalalajalajajela ala #lelslelelalala oo|lu isi lalalumj nla sis sis sis s|s isisjlele sis. inslolololal lalalalalo sisisisisisisi8 jejejelelalals lalalsilialial3l dil dll| lalai'ldf a31 slalsislelelelsrsjeljel lelelelelelelele alalslala iblis isi3i isl lsid #krisis|is| ir|eji|a| iii ir|s|s|s)a| sol ewen sir six sisisisiriris| sisisisrisririririr olo ka) olo olololololelol fa) ololeolololololele znn bep ole solo ololfololeleloe ole oolotololorolerote ss|s slelelslelels oolelsisjoelelelele masa soon haa sts yoyotoj ssi sis slot ssicolelejelsic sis disisipi isisisis oleo elslsleloejelo sol6 sslelelslsisisisis slalom |m|o kal s1| iim minin sisi ii#slolmlo| ala sislglolsisisisis tp) tp) tp) kes) isa) ker) xe) lan) oleh inul jululslalolels| jala mlolmlalalele ala ata alat o|a ala elo ole olololololeic ole kal ololcloleloelelole ssl|s loss slelelsisis ssel sslelelslelsisisis s1o1ojosyoi s1o1o1ojojojojoio sis sel similis isis sisisisisisisis iis ssl sisislelselselel sls sslelelelslslolole osis oolnjn|o s12 finis eloloimlo s10 slc| sisisisimisl|e awal uiu|gloria olah tp) ker) ix) mlm nlulnjaloloi mjolmjalaje| isa) un) ito) |zig olo|$ ken alaelul sasis sis5 disisi s|s|s| oli elelsiz le) sloss mlulxz| ss) sio sis|e| dul kas ba) sa. kel kel to) ciciciz olok|ls kel s|e3lt ello cl3 sisisizx (sells hai ssi olo| ka) v|m| el v|v| alma ia) alla class tas mena kan tel kai blalulc cl|cl| elu elev| ss! kej alo al2 al.| sisilia o|lolos| sis| |2s 2lclaisisis usul|ls ulolaolul. ii l balaraja sis sic s|s|a9 c|c pan slelelcisis disisi a|lu sisi ss|lol si2| s8| o|lo|s fip sis) sla| slaleolsig six|o slavic glelsis|s|s|z|x|o cic ta) pe) sis dll juololel ss|ssl|s plsleleleleltl eig base babad ellis o|lo| ka) ololslolatolololo ko) olah ol alla ala slalalalalala jean was omi .| fe) a.alumni w alun pra lalu olulualulululu sla alat s5| nia al2 ara) slojoloalo| d|da|ad bad bad bad bad bra m|lm s5| si|s3i iis isi|5bi15 |lec|c all| aolajlulo uloloulul|ulu|u|yu| oo. alam mimlxix laila alel aei kiki nella fa) similis sslelsis bad sss ald olx ken) ken) ol|ls alas i(d|a sis sis ssi isi3| (3s slslsisisis mulu gl|x adil4|d a14 idildilalalalalalala is| isis sls disisipi sisi sis jejelelslejeleela ildilalalalala nvlalalatalalalala sisi| level lelelelelelejel jojo| leleleleleleloelelea s3lalu lala lalai isis lsid islaigisis glee berisi krisis)iis|jo|a|l istilah is|it iis|)t|t| olx vp www isi ir| sisir ban kelola (ar) fan (an f3) l. ann hah lai solo isi isi isisisisis| sisi| sis sisi "a4 isi isi isisisisis| inisiasi| s1. sjm| sdi alaluluslx mio |si lal lololalalsi disisi te) oo. slolololo lolos uda isi lesi isisisisjel meleleh kei men mane mnet sss is| isl isisisisisi isis|s| slslslsic sisi imam|o ssi ke) fee) alajlumnjumni tag solo fa) ke) a.a jalan oo1 pit) kau) iyz www 5s ed$ san 5s2 fa) le) rc! aa) (ci ke) ks) tra c|c :.o kg) koi a|is|o ola |olc u| rai log ira o| isis lea cic| s|xi| ka) solo|ls|a sisa sisi o|c s|s |3i sig |s| 2r a|g|t|is 29x sil s|slolelsl2 slc| ing alai cla|l e|s disisi olelsis ran siclolsic disisi x cej|a c|.s sis s|o| sislalo|c aa) e|s fr) e|s elev el?|ele isl elc ke) olu| ola etlolelahara ala| ke) ala blu blualalhalalu alabama plasma ssalalola| 2lal2| ing dag a tag tag tan tag loj ooj ulu yj| ix xix xalxclaelaelelaerslaelalaladjledj ( ) had mlulnixri al (sa) sa) ost lae. mind nynjatny mimi sss oto 1o1o|o bad alalalala malala f2) tan) solo 1o|syo kan mere mani ari men dear jalal disisipi| iistisit rix sisi2 sir fa) lolo (es) ke) sie ku) kaa omm ann se? ka) (si olololeolelololeloloelelo kan sel seleb sslolol slo1 s1s s|similis| ojo oot sisi oot tisisisisislsisisisisle| isisisisisis eel sesi ssisloelsisiolo sisi sisi d|lolos| ojos sss ssp pin ken) alnlolsininidsisiolo '|oilclolala ka) sisi21 sib osis sisi sisisisisis ara sss bian kam mean ian kej ke) alalak ke) kej lalxnisisis ololololololeolololelojoj loelololololao olelslsislelsisisislsjiol slseislaolaolo sel slot s)sojojojooyo| lelojoejoyo| #loisisisisisisis disisi isisisiclolo ssi ssilsisisisilololololo| lelslelalala slolololo sss lele siki almnaloisisiasilololelojoloi isisisisc|olo ta) ke) mualim iimimlalalrolol ool oo1 lojlololm iim say loeleleoelal aa|a kej alalak coc inlay disisi ssl aja kai kai ku) ku" se) ke) ke) ke) ke) ka) cicit ke) alai ke) ke) alla te)j 2al| s| ka) cici san) olu|o kel alim olc and ulo| s|z men |visual|g isis lama pama lam isis slo| en) ciszjlo| sl|ls c|s s|olg a25 sel9 alaihi sia iis| sle1sec lolo s | e|l&| alai me nlo al ajo ki) k3) s|o0c bid aan ous p|z|o| s|s|s|s| iss malala sle5 sls saja|cjlojla|a|c msl | sis|5s y|lag isa sisi disisi sis sel3i35 lolos l 58r|#$rgio|s| s|s js) s3|sl|lo|a sis malala szl| signs|e|g| s|leolcic crisis|e| c|elon|oy sulu so|a major min mit mio lalu. a96 a33 ololacj o|loc slaoalalojol|lul| o|v istana segala sir list edict sjojojelelolojaja lolo|c ciel sse|s3r|s3s|s d$olelalsis| sisa olololv eflwsecis sjululujujlujul sici ciekelel sato llsoglovgla( s| s |t| 8lul ko) ololaololo|u s8#3ildaadima salah sl5lr|jr|r s|saja alajaloajaja a.a kan xalalmlml isi ssi sisi sis s|s sis sis aldaldalalilaldlululu|r lalalalololo ololololelelojo|logo| lesi sja ais ka) tlg ban bin isisisisisisisisisisisis| jajasjajaisis laldlalaigididi ggs ialalsg isi3gis titi sisisististiai isjaejajal ititisti|is|e|e nawa" riri sis siri i8| le) (on kon s10 ie) (en) kol s.x ska ta| clelrerejeisielelfeleljeleloel lel efe sisilslele elslelelsislel isi isisisisisisisisieisje|eje| sis ilumld $sisi disisipi sisisisis lal imlalelelelstilsinja|(selalu| alm joel iimlololois inti simbol eelolalimi tol simlolalairsnlmlal lal isisisisisjai sislalaisisim awal else nmlulolololsildila alaluslt lum alslalalalalolmla lalu lv) ela olelelr lele clelorefeisjelelele sle ssi iinlololololo1 olo1 ka) lor ela| |elsisisisisisisisje|sisi sisi iis sgisilmliloclalsl| ken ssel rlalulalesimlal lal sisi|sisi sisisisisisis| lol mloljoeja jalal sisi isi sis sisisisisisi similis sisi sir sja|s din masi moon mita miri nlulolelelnisisisiwis lulu u25 f2& ggs ke) rka ing la) fe) elc lele isis sisi pgri ten magi mino) tel olok| elc haa e|al3 eksis ol. a|x ga: |(sinis a|s u|g |(g (six (sisi sisi sisi (sis selama iss s.s (ea (sis|s sls| isis lele lela awal a|t| g|s|s elc e|a|xa &a| ipa. s|cj| ls oclc sleoleiti los ovale ci. cis|is|isis c|a lal | ke) s|else|ala s|sld eel solo lo oal ninnin is| ii5s iisjsj.| flip sisi cl2|l slalelilo| talk|s (sisisisis( |s| f| s(is|s| ii2 (vessels slelelele( sis|s|sisi|si tal ls o. alalolololk| ale tas oleleoleoleol|lady|c lalalulmim iva club oles oj selo| stat|circ simile sisisisisisi sisi sislalalala sl|lala csizisisisi s|isjojolojojojoaja axiom ke. im om) is|isi3| lea solo ool la) selevel| lel lalat3il sis sis slslslelel sisi sis aldilalalaladl s|sl elslololelel isis igiaeigtig alaililaldl3ldl |s|sis| slelelelelelel lel dlalalald slalalalalalal| lal ala tit|s|ij| rise| s|a|s|alel |lsi|l vw www saw isrisisrisrisisris| orolojolololo kar luna naa ker) pole pole kal olelololelolo ka) sisi false|s sslelseisisisis dee mba sss soto slbyot2 fe) logo le) ololmlolml oo1o molo mlolwm olelslelmultim a|mjo kes has) os|d kai maan meet mba meat ke) klinis ba) alai alslalvlolml& ke) tolu kes) xnlalo kej mlelnslalsirsim asi algojo slajaojoljal co) a.a ie) kes) ola alkali tti it) tan ologie lolo olololelelolo kal olok sells slslisisisisis min had sss sss ost seals loc kan) slolnisimlsis is) alone maklum sel lelnlsti alonso ole a.a salojajaj comic fto alai tp) kes) alslalololu|& olm (ee kos) mlolnlalisinim |s|s an|logo sjaljajolaj ola n|gt ito pemilu tes) olsiilmlalstis ito) ke) ta) ke. je. ka) ke) krai ko) sej le) key) ke) s|a awal|a ke) timbul ks) ku) (an nan oc. olok vla real feng (sa) pa) iix | |x ul cal lelelels (lisis sis s|s| asli8lc #|s sis fe) fe) kej ke) ul. te) xix|s slot solo|lgl kej oleo xaislulu diss cg. mea kg) elelseiu ka) ka) cisiszis ka) |s|z21| | | s sj| cision siti si pra slolglaleloalz oo|y ulu ala alalak s|aula uli olah sitio lolo ke) ke) awal rie itlalala sara: cto ulaataharai fin oco|c ka) olok| ka) alalak lelsisis isa i22| | s jajajsje|sz|si3|s lalojlaloa juara jlasjajalaja sale jelas xix| cc| ina eni blululm olu.$ ololululunlas| olololololtloloj|o lalu lali slaelajelaclaig) iga. iz|zjz ban ke) islsisis isles sisielsissis sis ielxisialsisisis aalolalo d0v|o00 only olololoxsjioalo ololololololojo sio adslmoistimloinmnio kopi sisi kan iis ii olok|s|s|sisi sasis loss sslelsisisis less alone sisilolelsjslo lelehan ajal jelajah aaa jajajalalalalal abad sisi oleo fan) elasiiakik a33 sells slolojojlo oto palatal lajaltal lalalalalslajal tt|isis bai tiri|s sitisitris|aj (eg isisisrisisr| sisisisrir| istri| lolololelol ololololol ka) locodol ll. 8p35 (an s.c pan tlololeolelel telelelslalal i#simbol lslelelelel lelseleirsjlolol ima i8| isis i 8inisiasi 3a| (ai sisi| lalalolasisti isisisisigsisti ta) mall lelslelelil mlelelelslelel ai awal islulslalnas| idldald i#i nla| lolslal ke) lalolelelal imimimlulalal allo sisi| (sisi|s|(3i3| sal sisi alalaldilolol alt sleleilstimim ninjyaia ke) ke) terferererere felerfeisfafaf pan (ello c|le lelelslelel islelelinlolol palatal jelojojojoe, oej ojobisisi nla|ol igsimislalsi sisi mloaol lalelsisisi lulujlujejujlal kal well "8s lela aleleoelal loeloejo oo1 yaa messi mar na. ss'i'isisislalxsl lalalalglalal lolslal lsleisislsi| lelslsiajeljal| latosol ttu) sister jjoljoloelajalal set aloalalilolol|l dis| oo1 istimim m2) mn axz alalalaa ala tee s.s k2s ing n& ge) ku) |x ka) ke) ta) fe) eec co. fc) s|c isis islam 1zl ke) k3) ala kej o|c i x !|s1o isis kei koi tic kei isis sala al) se) ss|s pf. sla ti5sial sis ola jee mlm era (s s sosial|s disisi8 isis ielsisisisi sglzlr(iz (sx iri|sis esai sisi si? sisi? isi iisixlalx edisi8s |alas|& kti om| cicit disisi3 oo. lejaojae|gelar stelsel s|ella kei sel2| ana sisisisisi8 islslsis s|isislalelao o|ls|lele|s|isis sisi lerzlaela2| oolojlo tc) to) oleo| s|s level$ similis lele| iaelxaelalraelrseij cite sic me. ialah|a|a| olelolalalulo solusi|c ic) lolololojojo olalalala ajal mim ololdil itrium lalai stiklal f ) sle lelololelel lele lselelelsisi llc joo yoyo| isis isisisisis| sis s|sela isi lalalalsdlidi judul awal asal| lelolololel kelola olok lowell lalalaialalil idldlilalalal| palatal lelselsiselsi lelelelelejel gereja| lalalalalalt lalajlalalalal sai inisiasi igi#tistisisi berisi|)e|j iel|alam i#is#isi| (((,,, sisririr sisisisisiriririririr disisir8 2r sloelulw sisirlsals sis zisisisisis pan slmlala sls sisisialjla ala ololoaolalelulun sinhala t|si disisi i$is ololmnimlol lum isiilala ol) si iisicsisis isi# 'sa alalaisi$ lag pen) ss|sisi|s|s sini ssi sisi sl istana tila disisi ssi? ala alajsimialele olxnitit alim ol|o dominican sislalsis ol|o oposisi ssi ala gia|sj|ojo als aaj . mad se) kej ke) mla almlalololal lolololololololo sisi sasis ssisislalsisisisi sasis sis isis disisipi bis i sim |ni ssi si2| |19i3 sis sisi disisi ssisisis una alalialioclaliclalalililalaisirsa iislalunlulalalniunl# alm olelamlala isi3i3 sinirslolala sisisisisisisisisisisisisisisisisisi siaga ala similis#i nlololualalmlel#s bisa iicsisisisisin iislelxisialxni ssi ig alalaualalalalainsilalm sis sisi isisifisisisisisisisis sis als aoalstistim iislaloalala lsg an|n 1st kalo sislnlaja ala iisloluloleolalalolololelelolololololol.4l nisisisisislailsisisisi isisisisisis isisisisis alajlelajoejlaisjlelalajalajajojolojaj meja ang oo. lsisisisisisis isisisisis sis| sis sisi isis sis ssi slnjolslaloelglelsisjalainjoinjojoloj aaj asli ban ans 'lolsisid igsilalolalala iis irs islaigslolalsiwlmluwlw mmimlolnilmlalololdimimilnlinlaolalaiminimi mim slulelels|isi sis|isis sjalslelalalalualmlala sia iilulaististsisi a iisloalalala t|g tt|s alim nyn sat zulu u|z ulu s|gs a|a kej nai sis ala ke) ala sig lula oni skala ara lele 2l$ a|s mpo aer level glzisizisi s|s s|s lalu zlsalelsisisizlu|(s|(s|(s|ilu|is|isi|s ke) lolo 2lalu|m s|s|c|c silslsisicisisisisisigisla sisa|s|s silla| slajalalalalululu dan clzlul sasis inisiasi22| |s|s|s @|x|x sluizis|lsisisis iis|s is| is3 i8i8 goo) bola'issei eelalsluljujajaja cici lalai o|lsojao|. mil oloeloleololajajajejajajejojoja|s elev aisisisislolalaolalalojal ola gl. slo| ojlolelelel sisi sisi ssi ssi alolsjlaelelaolss|s| ss. |2oclc slalsisisisisisieissesssssisis elles al2) sis|l3| 3is5151 olok|lo|5s|5s ben dea ical merah mara komet kon mere bsa mad wari mor gee haa eos olsojgo|ls|sal as) gs) ss) ss) s2) siciceeeeeti sisisisisi | s|s|sjs|ssisjojsje|ess| ulwulwulululoulololouloloulol| oj| v0| has baal band asi inai lal kasi boa tes heni! bani yani kes tani sesi kasi mimilmimim slim ajian ata a.a kan) s|o ole ka) bp) fa) sis sis s|s raj sis slelelelelelololeloeloloeloejo jojo osis a'lalalalalalilialalaldaldldiladldldld| c| s| isi|z2 sleloelelelelelelelelelelejojejojolojoejoloj ois alaslalalalalalaldlaldilsldls iisidldlg|o1 sleleloelselelelelelelelelelojlejeloloejoeloejolojoj sis alalalalalalalslalalal salad arie siwlslualslalualualulualualunluajuajunjuj ngn ngn ngn rrrerererwew5 w5 sisisrisrisrisrisirisisr inis isis iislelsgislal ke) ke) it) al3 saka oimisiloinin din par a.a seal2lo|list ioj ololmlolojo fe) sas mall palolo sosial esa ola sloalolw sistim ang m|lao| ol| tis alami (eisisisisisi inisial w|cim ssislol zr ke) ololslalmlala mia neon bee mba) dag. iisisloelxlalwm olalalalsimla ken minjojmjnian "ad kz) isi iz|sis kay ke) ke) ke) nynjojn lag) alalulnlala cities ali ala ne) ko) kes) ko) an: s|n olsloaolalolslalalalal slslelola sisisisisla| ke) slo snolnimjal bad sisislalelelmluisislel aisisleiminlejajlojoja ko) sislalalelsjajajala islaljlaljlajajraljalm islolalalelelalililol kej @lolos mlalalalalum fan (ea tes) alumni tas kas) sis blalalskixig ka) dug 5s ke2$ 22m han fe) yai 'aj oo. kn) kan) fan) had . oa oa luna tai (al u|i zja fs) kei stala kt) ke) ts) ka) kn) lux (ea) (en) alsislslal2is alclsicialala u|s ks. collvol t| oleoelolal ke) ks) sala cium fpi selumlulul| | | ku) ku) ko) lilit ss) ig) we) p3) s|tolol elsislululaelao xaa wlolulo o|o kn) ololololaolala| |s| w.' ie|lelelselelel sisisisisisisisisisis ti: |el2isi22 sis alami d bra even fa) fa) f2) f3) js) si sisisisisi sislalc sisisisisisisisisi2ls sisisisisisisi sasis i s5 iriei bi ke) ke) ke) ke) ke) kej wad ber m2) pan rs) ko) ko) ko) ana) ka) kai s|se|s|s|s|sjs|s|s|s| usul ku) sisisisislalalalalalr ain isis| isis| ss|ls s|s ita) slelsisisisisisis |s|sisi aldlilial4dll il3ila oloelolololelejololo| kan kar ilaildili alil| 3li|d slelelelelelelelelel adalah|al4is|alalak simlululmnlulululunjun ita) ia) eewjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjwjw0( . (aa ron cna esa ka) (cl tel s|s|disisipi sisisisis sisi bsa a18 las ta! ita) kol a.a ito) la! tel kan) hal uan kas bal kas jar tag ce) ke) has fa) kai tel bai ai. ia) ke) go) kal tr) ka) kei ke) koi koi isi ke) fe) pe) le) to) bad ks) ke) (s3 (si ka) ke) lza iss (s2 is8 iss iac|tg2 (&.|s (ss (9s san mas hii te) fe) ac|l do. an) d. elo a|ss mo) dad o| ulw kar ps: ps: s2|( ssi snl |iss iis cao|ca cul|asc kai kai oc|o. vmx| s|s n. ia) alus uci uli|m ulu cola cuci a15 |eggs$ |eksis |ss|3s ss| slr ra|c ct. tolerica bl) ses|s2|st ku) ku) kr) olu voulvolu (ea) j|lmm u|m ma|lma mrimajmx ko) kes) ken) klo te) f ) te) ban nan had bad isa) ps) isa) esa) ag) tag) a.a yag a.a a.a ban bar tal ita) ita) www m1111 six rishi isi sisrisisisririsrisisir olo fe) olo olok mile ololololololelololeo e|e co10 oc2 sls ala ala maan hat src maa ke) sleisisi isisisisisi isisisisi ssisisisi ssisisisis sslslsisi lelelelselisi sslelelslalalselsisisisis sslelelel lelslelslel inleloleloimi(mjloelolmimi mim ololmimil sisi isis imsisislalalelolalalmjtmlala ololmniml lelelslalsal lelalalcolelalalolelalalmim sislolol lelejelmial inisinsjelojojolmimjoej ots sialolsi isiraiaislal laldladaldlilsisirsirsisi niskala akuisisi lais disisi| isirsirnimimlololmlm irirnlolo alalalal llo|w ala sis sisi isis ke) ks) olefelef telelelelel slolelelelelelelolololo cisisisisi| isisisisisi isisisisisisisisisisisisis slelelelel lelojelelel| anjlok ojlajakm jmjoejojnjuj sleololmiml islesisisisi isisislalaisisisisisi sisi sistim'l lelelelalal lolalalelolalaleloilaialmim sisisiejael sjejejejajaj isisisisis isisisis sisi miaisisi ieiaialolal inisial del ris ala iis laisinaimnlimloloilmlm iirinlojo sisi isis siti palolo ala disisi isi js got u25 lus uxb a.s k2$ d2u naga lt3 (ri to) ss) ziz s8| alo ulu o|a xc|ax lo) ala isi isl leleh s| ana a|c locale|isi d0| oclc s|s cl? cisiclela makan sl alo alaloalo o|lsg alalalol oclc alone ig) ojololala ol. cc! ci21 classis aluvial lolos olnloalsls is|s i91,ixs s|loleojlsjlolcle|e|e ieierel seal singel sisi fe) i | sis ala al|laloalslalslol galai6|i2|s s|s sisisieisis ielsisisislelalelsisisisic slo o|solc 5i5| isasi is|sis is|s| sisi olu|l soul|s g|s|o|a) clojulololal osis el2|8121g olok slajxaleleisi saja cicit olajolalo oljajlololo talas| ssl.sl ola. sg. uji flolelul elelogslcis isisisioisisi sis sisisisis ssel5sisian a|si2| sisi3 lalat mololelelaleloejojaojojoj al. s3) dna berani nepal mera mere mat mara nifas cit dang end cell vol lesi s|s|les|s|ssissjo ass salat ulululu|u ulululu|ulc v|v sisisisis i3 i3 islelelejelalo|aja|a ss| sl.is 4slilalalaola similis| (sisisisis| sisisisisisisi3|similis #'lalat lalalalaisi isisisis similis| isisisisisi isisisis|isis|s|s|s|atas|s sisi lalalalalal idlsldlsldid i(g| |z disisi is| isisisisisi lejlejejeljelsisisisjeejele slalalal lalalalalal jalal siklamat ialah lualujujujunjuj ngn gawe (el bag sisi six risrisisisrisix sig o1o (as) ojo olololoeljojolo kai ole oc2 sis ,5n s1o e33 mlm md. daa ole kal ololmle sis fa) ala s|gisisisisisisisisisisisis te) tlalaleloelolm iimlajoelojo mlm csleldlisisis sis mlm sjo(sisisisisisixisis ke: kes) s|o kez) ko2i alm iolojojolojdil pd: a91 ssi sik alami isislala dialisis si? gg ala bai lani kai film ore toloilmloleleljlelaol.alonso sis ala s|glsisisisisisizisisisisis mba mas tlalalelaeloimlmjalolo ost sis man) ito) cloliislcsisialairsicis ak) sis mlm s|la sis minin s|s kai kei sisisisisisisisi si8is sis olis alm teri keji tra sisisisisjsinisisi i"i3 se| lai nimi ko)) ko) ia) key) ke)) ks) key) co) (lc alo t|z olojlz o|o o0l olololx s|x|o sis| lelelelejs lesi clara|sx|si| lokal9j9lolo|z awal lina doc kelola sala cislolrlxzi9 pa) circ|la ole sis sisi sis isla divisio ello asli s|s| ala|l ajal c|x ku) alo| c sic| slabel2| aos|s|9loss slo| slalaelael oos sis sasis i|sz alata slulelalsislojositit| | kej uj| sio|o class cicit lari isi iisjelsejsela s|c|c x|ixisisic kei s|al|c pri han xix sisi slalaltlolelals|s ke) lo) slolololele|l sisi slaleoelsisisi ssl selo a|a| sisi sla|ls| sj) ololojajal| tic ei| slelelsis sisisisisisis stall2| isla awal see edo dot oj| ojo so|lcolecisic ira ras ara ara ara ssajsxjeo|ej maa s|e|ej|al|aja|ojefejejoejs|s| oo|v oa|uoj|o| elul| vlulwlulu|ulululul| o|o| mo|lm olmjmim m|m|m iimimimimimimimimimimimjmim analogi olololo sasis|c sss kec) ala ala nlalalatmi aytajnn| mad mar alalak gigi slo|l jo1 bin st|tx situs|is mflunfunjujumlu (sj3| isis| isisisisisisisisisjejelelsele alalalalsdlaldldl adl dll1 kan ban ololoeloleloleleloelojojoele|a man ala alla alalak didata rta tej it) ulu milwmluwluwluwalumlunluj www watt sisir isis ris isi lolo lolos sis lolos ka) ts. d3. tere dd, tss (ta te) lolos|l disisi imgml terle felcele oral aul olok ini asi iislalejaa sara ala olmlul si| disisi2 lolos tlalaelhae iinlnl glotto locale ata ann mia iblis lolos lalai te) slalom sejalan isis s8| isi| sisi is jojo| tel sik ialah sis belanja small model alalumrli wuw jalal sisi sleljlulul isi si| s3| is| sisi raja| tal telah iunjlul oeljlol delle lolos al| isl 3il level ttu) lalat ixz gos aur 5s ini an! (sz asi mas | i83 sl5| sis lalu s|& cla izx (sisi.8l4 sisi pam pam olzlzis i izin (is (gizi iblis similis s|igj2 felix slug|s size|s sisi isislasjlasi |sjs sisi isi final|a else tri calais ali ke) (gelas|i8d si slo crisis |l9l| s lensa(ss| sis sulut isle la|g|z8 iza| disisi levels iselselo a51 sis alaloala lolos clelsaixals talaga kei alel. null civic cis| dal r|s| jas) csisisic s|su| iisiseior|u lalu s|dulcis etis elsloslos)|c ololoalo si sel ols ala lele (asli jae jerelesesa al o|el|c ssi sis isles sis|s s|ssl| sisi aga olok surel sju3i sisi pep i81e13 lala sis ale a10ol0 slalom.o sells solo?|o |o olah.o 2apple lela les lele slelelsa jenis |major sore|se|s 0o| v|lul| alabama malala imnimlmalwalm m|lama a.a a.a lolos jajal a.a ala isi is| isis jelek ala sasis would| lalu lewis tujuh lolos soo level lolos jojo2 afl hasil asia isla| idi level lelsisil saleaela leleh jeloelea small ala salah alah lala aia nmimslul stlualut atw lnjulw jnjumjum |
bupati banggai provinsi sulawesi tengahupati banggancana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten banggai tahun lembaran daerah kabupaten banggai tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan bupati banggaadalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode (satu) tahun. bab perubahan renstra perubahamana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari lampiran peraturan bupati ini. dokumen perubahan renstra perangkat daerahokumen perubahan renstra perangkat daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ditindaklanjuti dengan penetapan oleh masing masing kepala perangkat daerah yang dituangkan dalam keputusan kepala perangkat daerah dengan sistematika penulisan sebagai berikut bab pendahuluan. tugas, fungsi,.,. tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. bab strategi dan arah kebijakan. pada bagian ini merumuskan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang untuk menunjuv. pada bagian ini dikemukakandokumen perubahan renstra perangkat daerah kabupaten banggaidesember bupati banggai, tid heroin yatim diundangkan luwuk pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten banggai, tid abdullah berita daerah kabupaten banggai tahun nomor lampiranperubahan rencana strategis perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten banggai tahun, pemukiman dan pertanahan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran badan kesatuan bangsa dan politik dinas sosial badan penanggulangan bencana daerahkepalaperizinan terpadu satu pintu dinas pemuda dan olahraga dinas perpustakaan dan arsipkan dinas perikanan dinas pariwisata dinas tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan dinas peternakan dan kesehatan hewan dinas perdagangan sekretariat dprd sekretariat daerah inspektorat daerah badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah badan pendapatan daerah badan pengelolaan keuangan dan aset daerah badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kecamatan nihon kecamatan bunga kecamatan bagaimana kecamatan boalemo kecamatan balangan kecamatantolong kecamatan batu selatan kecamatan balangan selatanbupati banggai, tid heroin yatim |
slim tka bupati subang provinsi jawa barat peraturan bupati subang nomor tahun tentang pedoman alokasi dana desan peraturan daerah kabupaten subang nomor tahun tentang desa, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pedomunjukan penjabat sementara bupati subang provinsi jawa barat,pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten subang: peraturan bupati subang nomor tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan desaadd ditunda pengaturannya, dalam hal kepala desa belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam atau dan atau terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. add yang ditunda, disalurkan kembali dalam hal kepala desa telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada hurufdesa dan menjadi sisa add rekening kas daerah. sisa add rekening kas daerah dapat disalurkan rekening kas desa pada tahun anggaran berikutnya kecuali untuk program kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, dengan ketentuan sisa add rekening kas daerah dianggarkan kembali dalam apbd atau penjabaran apbd tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dan kepala desa menganggarkan kembali dalam apb des tahun anggaran berikutnya. bab vii pembinaan dan pengawasan bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan add. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, inspektorat daerah, dan camat. pembinaan dan pengawasan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi melakukan sosialisasi tentang kebijakan, data dan informasi tentang add, membantu camat untuk memberikan pelatihan orientasi kepada pemerintah desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban add, melakukan fasilitasi pemecahan masalah dan mengkoordinasikan pada inspektorat daerah: melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan add bersama dengan camat dalam pengelolaan adddalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dapat membentuk tim fasilitasi tingkat kabupaten dan dapat melibatkan tenaga ahli dan atau tenaga pendamping desa. pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat daerah dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan add, meliputi laporan pertanggungjawaban pengelolaan add, efisiensi dan efektivitas pengelolaan addoleh camat meliputi melaksanakan sosialisasi akan kebijakan, data dan informasi tentang add, membina dan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa dalam wilayah kecamatan,merintah desa dalam menyusun rencana teknis penggunaan add beserta kelengkapannya, memfasilitasi pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban add. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan add, rekomendasi usulan pencairan add dari desa yang telah memenuhi persyaratan setelah melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan berkas persyaratan, memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan add. dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada camat dapat membentuk tim fasilitasi tingkat kecamatan dan dapat melibatkan tenaga pendamping desa dan atau tenaga pendamping lokal desa. bab viii ketentuan peralihan add yang sudah ditetapkan sebelum peraturan bupati ini diundangkan masih tetap berlaku. apabila dalam tahun anggaran berkenaan terjadi pembentukan desa dan peraturan bupati tentang pembentukan desa persiapan atau peraturan daerah tentang pembentukan desa ditetapkan setelah adanya penetapan besaran add masing masing desa tahun bersangkutan, maka desa baru hasil pemekaran tersebut tidak berhak mendapatbab ketentuan penutup bentuk contoh format yang digunakan dalam pengelolaan add adalahsubang. po. ditetapkan subang padatanggal maret pjs. subang, museet baba rea, set l,. (daddy iskandar diundangkan subang pada tanggal maret sekretaris daerah kabupaten subang, kab? jabdhkakhman meng berita daerah kabupaten subang tahun nomor . lampiran peraturan bupati subang nomor tahun tanggal maret tentang pedoman alokasi dana desa bentuk format yang digunakan dalam pengelolaan alokasi dana desa format laporan perkembangan realisasi penggunaan dana dan perkembangan capaian output add laporan perkembangan realisasi penggunaan dana dan perkembangan capaian output add tahap . desa . kecamatan . tahun . pagu add pag tahap. kol kesiswaan output jam ata pri ( umah otr ore kepala desa macan format berita acara berita acara musyawarah desa pada hari ini . tanggal . bulan . tahun dua ribu ., bertempat balai desa . iii. telah dilaksanakan rapat musyawarah desadesa add) tahun . adapun keputusan hasil rapat musyawarah desa adalah sebagai berikut biaya penyelenggaran pemerintahan desa sebesar ., dialokasikan diantaranya untuk biaya penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar rp. adalah sebagai berikut sebesar . digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dengan perincian sebagai berikut aparat pemerintah desa kepala desa oo. rpo sense rpemmomnga sekretaris desa rpo seserseeserrerire rp4 senerententtestesan kepala urusan rp: mnennnenonnnn bendahara desa o.| stardust oom sebesar . digunakan untuk tunjangan kepala desa dan perangkat desa dengan perincian sebagai berikut aparat pemerintah desa sekretaris desa rpo sernserssosoe senen bendahara desa rp, senonoh prp tunjangan bpd sma operasional bpd atk nana perjalanan dinas snnsnnntananetataaan makan minum rapat sanncnananetananaaan dst. biaya operasional pemerintah desa atk mnnnananannnnnnanan pengadaan pemeliharaan sarana prasarana kantor pemeliharaan kendaraan dinas semi pakaian dinas mesissisensaa perjalanan dinas makan minum rapat nenek dst. operasional rt rw dst ii. biaya pembangunan desa sebesar ., dialokasikan diantaranya untuk pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan dst iii. biaya pembinaan kemasyarakatan ., dialokasikan diantaranya untuk pembinaan lembaga kemasyarakatan mnc nnnnananananan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sensanananananaannnn pembinaan kerukunan umat beragama seeweeeneken dst iv. biaya pemberdayaan masyarakat ., dialokasikan diantaranya untuk pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan . pelatihan teknologi tepat guna liseweesigososssessee dst rencana swadaya partisipasi masyarakat dana bahan (dituangkan) ain upah tenaga kerja (dituangkan) sena demikian hasil musyawarah ini untuk kemudian dituangkan dalan apb desa. rapat musyawarah desa ini hadiri kepala desa dan perangkat desa, anggota bpd, lpml, tokoh masyarakat dan para ketua dan wilayah desa .ooperwakilan peserta musyawarah kepala desa ketua pimpinan bpd format daftar rencana penggunaan alokasi dana desa daftar rencana penggunaan alokasi dana desa desa .cocok kecamatan.oocoooooooo.oo. kabupaten subang tahun . alokasi dana desa sebesar rp. .i. (dengan huruf.) digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa rp. program kegiatan tahap ketio. operasional bpd lo. biaya operasional pemerintahan desa pengadaan pemeliharaan sarana prasarana kantor me pemeliharaan kendaraan dinas main rapat lo. |. pakaian dinas lo. opo |. operasional rt rw ll. opo dst. lo. opo o oo|o. jumlah oo. powo1 oo. ii. biaya pembangunan desa desa pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan dst. o o)o jumlah o oo1| oo. iii. biaya pembinaan kemasyarakatan program kegiatan apa agu tahap tahap ket penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban era pembinaan kerukunan umat beragama . rp dst. ll. yoo iv. biaya pemberdayaan masyarakat program kegiatan agu tahap tahap ket t. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan pr pelatihan teknologi tepat gunadst. |. o (ttu jumah vo rp o | jumlah total (iii tt iv kepala desa ., format usulan pencairan alokasi dana desa format surat pengajuan pencairan kepala desa kop desa subang, eeo.cbooo2d0. kepada yth. bupati subang nomor melalui lampiran (satu) bundel camatdengan rincian sebagai berikut dan mohon kiranya ditransfer melalui rekening pemerintah desa canton door teken nemenin adapun berkas pendukung sebagai berikut. kop desa sabang serssersieesanan kepada yth. bupati subang nomor melalui lampiran (satu) bundel camat armadaii, dengan rincian sebagai berikut isa pagu add s d lalu saham. s d sekarang nian pagi dan mohon kiranya ditransfer melalui rekening pemerintah desa ee. dengan nomor rekening .voodoo adapun berkas pendukung sebagai berikutec . format rab. rencana anggaran biaya tahun anggaran oo. kegiatan .oocooooooo att tom un: tu l vuv omah (ruu disetujui mengesahkan pelaksana kegiatan kepala desa format pernyataan pertanggungjawaban kop desa surat pernyataan pertanggungjawaban pada hari ini . tanggal . bulan . tahun dua ribu ., yang bertanda tangan bawah ini nama menemeanea ena jabatan mera sesuai ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyebutkan berdasarkan peraturan bupati subang nomor . tahun . tentang pedoman alokasi dana desa, dengan ini kami menyatakan bahwa: bertanggung jawab terhadap penggunaan add tahap . sebesar . terbilang (.) baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan sesuai dengan peraturan bupati subang nomor . tahun . tentang pedoman alokasi dana desa dan akan menggunakannya sesuai dengan rencana penggunaan alokasi dana desa yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang perundangan. bersedia menyampaikan laporan perkembangan realisasi penggunaan dana dan perkembangan capaian output alokasi dana desa sesuai peraturan perundang perundangan. apabila kami tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum pada butir dan diatas, maka segala akibat yang timbul atas penggunaan dana dimaksud baik berupa akibat hukum ataupun akibat lainnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami penerima dan penanggung jawab pengelolaan alokasi dana desa tersebut. demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar yang berkepentingan menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. doang, sentana, do. kepala desa.maksud dan tujuan maksud pemberian add adalah untuk mendorong pengembangan otonomi desa guna membantu pembiayaan pelaksanaan kewenangan desa yang meliputi kewenangan format kwitansi telah terima dari pemerintah kabupaten subang uang sejumlah sarunanesanasanennsnsasanan untuk pembayaran bantuan keuangan add tahap . tahun. desa . kec . berdasarkan perlu . tahun . dan kebun mengetahui .coro pengguna anggaran lunas dibayar, subang, .ooo. bendahara pengeluaran ppid kepala desa . format berita acara hasil pemeriksaan administrasi pengajuan alokasi dana desa tahap, lengkap ungkap daftar rencana penggunaan add kwitansi bermateraicukup. ' ) ) e| surat pernyataan pertanggungjawaban. ' ) ) e| || ket lengkap lengkap permohonan pencairan dari kepala desa daftar rencana penggunaan add tahap laporan perkembangan realisasi penggunaan dana dan perkembangan capaian output add tahap (dihampiri foto progres kegiatan kwitansi bermateraicukup. ' j| ooo surat pernyataan pertanggungjawaban. ' ) e| photo copy ktp kades. i5 tn, fol format surat rekomendasi camat kop kecamatan simbang, sensusek gdan kecamatan .e.ooooooooontuk tim fasilitasi tingkat kecamatan. kop kecamatan subang, enosu"sg. photo copy npp kades dan bendahara. photo copy rekening bank jabar banten a.n pemerintah desamass wisman kecamatan barccccoooooooo#iooor tim fasilitasi tingkat kecamatan. js. bupati subang, ( o pararkooroinasi ppen sekretaris daerah |kavsusnoo asal bag fear ala dispemdes aaaaaaaaa lat nan bursa sega kep supel kdy iskandar sekretaris dispemdes man pemdes ke!erian add ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangu musyawarah, pengambilan keputusan, serta pemberdayaan masyarakat,bab iii pengalokasian, penghitungan dan penetap(l) bupati menetapkan besaran add masing masing desa dengan keputusan bupati. alokasi dana masing masing desa dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar: dan alokasi formula. alokasi dasar kabupaten adalah sebesar minimal (enam puluh persen) plafon add kabupaten subang. alokasi dasar untuk masing masing desa adalah sebesar alokasi dasar kabupaten dibagi secara merata untuk setiap desa. alokasi formula kabupaten adalah sebesar plafon add kabupaten subang dikurangi alokasi dasar kabupaten. alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam dihitung dengan memperhatikan bobot variabel sebagai berikut |.a. untuk jumlah penduduk desa, untuk angka kemiskinan desa, untuk luas wilayah desa, untuk indeks kesulitan geografis: dan capaian pemasukan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan) yang terdiri dari untuk tingkat pencapaian pbb yo) buku dan untuk realisasi pemasukan pbb rp) buku dan (l) add untuk masing masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut afx keterangan add untuk desa alokasi dasar untuk desa alokasi formula untuk desa alokasi formula masing masing desa ditentukan berdasarkan rumus sebagai berikut dap kap)! zi) z2) (o, z3) za) zs) ze) keterangan alokasi formula untuk desa dicap alokasi dana desa kabupaten kap alokasi dasar kabupatenks kesulitan geografis desa terhadap total indeks kesulitan geografis desa kabupaten rasio tingkat pencapaian pbb yo) desa terhadap total tingkat pencapaian pbb yo) desa kabupaten rasio realisasi pemasukan pbb rp) desa terhadap total realisasi pemasukan pbb rp) desa kabupaten bab arah penggunaan add digunakan untuk memenuhi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sesuai peraturan perundang undangan. selain untuk memenuhi penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada add dapat digunakan sesuai prioritas desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa: pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan atau pemberdaya: dan staf desa paling sedikit (lima belasdalam hal terdapat sisa pagu penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa digunakan untuk tunjangan kepala desa dan perangkat desa. s5) besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada adalah kepala desa, sekretaris desa paling sedikit 60x (enam puluh keseratus) dari tunjangan kepala desa per bulan, perangkat desa selain sekretaris desa dan kepala dusun paling sedikit (empat puluh keseratus) dari tunjangan kepala desa per bulan, kepala dusun paling sedikit (sepuluh keseratus) dari tunjangan kepala desa per bulan, dan staf desa paling sedikit (lima belas keseratus) dari tunjangan kepala desa per bulan. besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desa. pengalokasian add untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi tunjangan bpd, operasional bpd, operasional pemerintah desa, operasional rt rw, penetapan dan penegasan batas desa:il. penyelenggaraan kerja sama antar desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor desa, dan atau kegiatan lain dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai kondisi dan kewenangan yang dimiliki desa. besaran tunjangan bpd dan operasional bpd sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf secara kumulatif adalah paling sedikit sebesar (tujuh koma lima per seratus) dan paling banyak sebesar (lima belas per seratus) dari jumlah alokasi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pengalokasian add untuk biaya pembangunan desae. pelestarian lingkungan hidup, dan atau kegiatan lain dalam rangka pembangunan desa sesuai kondisi dan kewenangan yang dimiliki desa. pengalokasian add untuk biaya pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam hurufdalam rangka pembinaan kemasyarakatan desa sesuai kondisi dan kewenangan yang dimiliki desa. pengalokasian add untuk biaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputidan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan masyarakat sesuai kondisi dan kewenangan yang dimiliki desa. bab pengelolaan paragraf umum add merupakan salah satu sumber pendapatan desa untuk membiayai belanjadalam hal penetapan besaran add masing masing desa setelah peraturan desa tentang apb des ditetapkan, maka add ditetapkan dalam peraturan kepala desa tentang perubahan apb des atau peraturan desa tentang perubahan apban diketahui oleh masyarakat umum. seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud harus dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. paragraf perencanaan perencanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan add disusun dalam musyawarah desa. program dan kegiatan hasil musyawarah desa dicantumkan dalam rencana penggunaan dana rpd) didasarkan pada skala prioritas pembangunan tingkat desa. perubahan program dan kegiatan yang dibiayai add dilakukan karena kebutuhan yang sangat mendesak, didanai oleh sumber pembiayaan yang lain dan atau karena suatu kejadian yang luar biasa. perubahan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam musyawarah desa. paragraf pelaksanaan pengelolaan add merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan perundang undangan. pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari add berpedoman pada pedoman pengelolaan keuangan desa dan pedoman pengadaan barang jasa desa sesuai peraturan perundang undangan. kepala desa sebagai pemegang pengelolaan keuangan desa bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan add. sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa bertindak koordinator pelaksana teknis pengelolaan add. kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. bendahara desa bertindak sebagai bendahara add. sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan add mempunyai tugasyang telah ditetapkan, cc. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan add), dan melakukan verifikasi terhadap bukti bukti penerimaan dan pengeluaran add. kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatandd. pengenaan pajak penghasilan ph) dan pajak lainnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pengawasan dan pengendalian secara internal oleh kepala desa secara rutin setiap (tiga) bulan sekali. paragraf pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan add wajib dilaporkan secara berkala oleh kepala desa kepada camat untuk diteruskan kepada bupati. laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada berupa laporan tahap laporan tahap ii. laporan pelaksanaan add sebagaimana dimaksud dalam meliputi laporan perkembangan realisasi penggunaan dana dan perkembangan capaian output. pertanggungjawaban add terintegrasi dengan pertanggungjawaban apb desa sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab mekanisme penyaluran dan pencairan penyediaan dana add dianggarkan dalam apbd kabupaten sesuai peraturan perundang undangan. penyaluran add dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut tahap sebesar 60y6 tahap sebesar 40y6apb desa tahun berjalan yang telah memuat rencana penggunaan add, dan laporan perkembangan realisasi penggunaan dana dan perkembangan capaian output tahap tahun anggaran sebelumnylaporan perkembangan realisasi penggunaan dana dan perkembangan capaian output tahap laporan perkembangan realisasi penggunaan dana dan perkembangan capaian output sebagaimana dimaksud pada huruf dan menunjukkan rata rata realisasi penggunaan dana dan rata rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar (tujuh puluh lima persen) camat melakukan verifikasi administrasi kelengkapan berkas permohonan sebagai dasar penerbitan rekomendasi. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa meneruskan pengajuan berkas permohonan berikut laporannya kepada badan pengelolaan keuangan daerah. badan pengelolaan keuangan daerah menyalurkan add dengan pemindahbukuan dari rekening kas daerah rekening kas desa. |
bt'pati tap til provinsi kaliuaittait seuntai peraturan bi'pati tapin tour tahi'n teivtatg peri'baiat{ tarif retribusi pasar grosir daitiatau pertokoan kali'paket tapin pai'a pratt'rai| dataid kat'paten tapin tour tahi'n tei|tajug retribusi pasar grosir dari atau pertokoan kali'pati tapi| deitgaiy raijua tt'hai| yaitu usia esa menimbang bi'pati tapin, bahwa tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan kabupaten tapin berdasarlten peraturan daerah i(kabupaten tapin nomor tahun sudah tidak sesuai last dengan perkembangan perekonomian sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi; bahwa penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud' dalam huruf dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta dilaksankan<an dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi pasar grosir dan atau pertokoan kabupaten tapin;perlu menetapkan perubahan tarif retribusi pasar grosir 'dan atau pertokoan l(kabupaten tapingrosir dan atau pertokoan kabupaten tapin pada peraturan daerah kabupaten tapin nomor tarun tentang retribusi pasar grosir dan atau pertokoan kabupaten tapin; undang undang nomor tarun tentang pembentukan daerah tingkat tanah [aut,ndisi, kolusi dan nepotisme (l.lembaran negara republik indonesia tanur4e82r tambahan kembaran negara republik indonesia nomor 523a1; undang undang nomor tarun ol4 tentang pemerintahan daerah (kmbararrtanan ol4 tentang pemerintetran daerahenhari andorra perieitntatiperaturan pemerintah nomor tahun tentang tata ca4,tan kembaran negara iiepubllk indonesia nomorkabupaten tapin nomor tahun oob tentang urusan pemerintah daerah i(kabupaten tapin; peraturan daerah i(ernglat daerah kabupaten tapin; peraturan daerah kabupaten tapin nomor tahun oll tentang retribusi pasar grosir dan atau pertokoan i(kabupaten tapin; menetapkan ueuutuskai| pratt'ra bt'pati tei|tag peri'baiat tar retribusi pasar grosir dari atau pertokoan kali'patent tapin pada peranti'rain daerah i$bt'patent tapin, tour tapi uil o1i efr taiko f;atribusi pasar cost an atau kait kat'patent tapi. perez tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoanl(kabupaten tapin, diubah sebagai berikut tarif retribusi harian toko, kios, petak, warung dan los adalah ifo. i.lari dian jcr eeaguaan blo jumlah ekor genus,lan, etal, ekor utara lr3l tirto rptrlbutl esd pasar keraton rantau: blok blok blok blok blok blok blok blok blok los pkl) blok blok buat buat buah buah luar buat buat buat buat lo4 buat 3o0 buat 4x4 4x4 2x2 _3x3 3x3 2x2 3x3 3x5 2x1, 2x1, rp. o, rp, o; rp. rp. oi rp. o0o, rp. rp. ooo, rp. rp. o, rp. oo, rp. o00, pri$ar l.damai renta blok blok blok blok ikan kering buat buat buat buat buat 2x2, x2, rp. o, rp.o, rp.o,= rp.o, rp.o, waning blok blok blok blok eks kios daging kios daging i,os wanting buat buat buat buat buat buat buat buah 3x4 2x2 2x2 2x3 2x3 3x4 rp. o, rp. rp.o, rp. o, rp' rp.o, rp. o, rp, q; pasar raya rantau blok blok blok blok blok blok buat buat buah buat buat buat rp. o00, rp. rp. o00, rp. rp. o00, terminal bioskop lantai bawah lantai atas ii) buat buat 6x4 6x4 rp. o, rp. o0, pasar binuang blok blok blok blok blok blok blok blok blok buat buat buah buah buah buat buah buat buat ,5o ,5o x2,5o 2x2 ,5o ,5o 2x2 rp. rp. o00, rp. oo, rp. ooo, rp. o0, rp. o00, rp. o0o, rp. rp. pasar mayasari blok blok blok buat buat buat 3x3 ,5o x2.5o ,5o .5o .o00, .ooo, rp. rp. rp. pasar tambarangaru blok (toko) buat ,5o .5o rp. logo, pasar batung blok buat x2,5o rp. blok blok buat buat x2,5o x2,5o rp. rp. pasar miwa: blok blok blok buat buat buat 2x2 2x2 2x2 oo, l.ooo,uo. i,last don. year nrnfpnm blo inlet tolok warung; ian, patah aktor turet (u3l kost per bulan ecr buah pasar keraton rantau: blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok buah luar buat buah buat buah buat buat 1o4 buah 30o buat 4x4 4x4 2x2 3x3 3x3 2x2 3x3 3xs 2x1, rp. o0.o0o, rp. iqq,qoo; rp. o00, rp. o, rp. o, rp. rp. o.oo0, rp. rp. rp. pasar rantau: blok blok blok blok ikrar kering waning blok blok blok blok eks kios daging kios daging live warung bukti buah buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat buat x2, x2, 3x4 2x2 2x2 2x3 2x3 3x4 rp. rp. o,' rp. o, rp. o, rp. rp. o' rp. o,= rp. o, rp. o, rp; o, rp. o, rp. o, rp. o; pasar raya rantau: blok blok blok blok blok blok blok buat buat buat buat buah buat buat ,5o ,5o x2,5o ,2o xl,to ,5o i,7s rp. np. rp. rp. rp, rp. rp. .ooo, .o00, terminal bioskop i,antar bawah bi) lantai atas bii) buat buat 6x4 6x4 .o00, rp. rp. pasar binuang g,; blok blok blok blok blok blok not blok blok buah buat buat buat buah buat buat buah buat ,5o ,5o 2x2 ,5o x2,5o 2x2 rp, rp. rp. ooo, rp. o, rp. o, rp. ooo, rp. rp. oo, rp. oo, pasar mayasari blok blok blok bali buah luar 3x3 rir. rp. rp. oo, pasar tandatangan blok (toko) buat ,5o rp. oo, pasar bahang blok blok blok buat buah buat x2,5o x2,5o x2,5o rp. rp. rp. lo.ooo, lo.ooo, o.ooo, pasar miwa blok blok blok buat buat buat 2x2 2x2 2x2 rp. rp. rp. .ooo, .o00,= .ooo, tarif retribusi pemindahan hak (kontrak): yo. i,old daa teatr gabler blok tirto eenlnrlahan eak ecr pasar keraton rantau blok blok blo.k blok blok blok blok blok blok blok rp. oqq; rp. o0, rp. qq, rp. o0, rp. o, rp. o, rp. o, rp. ooo, rp. o0, rp. ooo, pasar lana rantau blok blok blok blok ikan kering warung blok blok blok blok eks kios daging kios daging [,os waning rp. o, rp. o, rp. o, rp. o, rp. o, rp. o, rp. o, rp. o, rp. o, rp. o, rp. o, rp. o, rp. o, pasar raya rantau blok tolok blok blok blok blok rp. rp. rp. rp. rp. rp. ooo, terminal bioskop lantai bawah lantai atas ii) rp. o0o, rp. pasar binuang blok blok blok blok blok blok blok blok blok rp. ooo, rp. rp. oo0, rp. rp. rp. rp. o0, rp. ooo, rp. o0o, pasien migas ai{ blok blok blok rp. o.o00, rp. o.ooo, rp. o.o00, pasar tarnbarangan blok (toko) rp. o0,= pasar batting blok blok blok rp. rp. rp. oo0, pasar miwa blok blok blok rp. rp. rp. 2g,o0o, .ooo, pamtapin. diundangkan rantau pada tanggal januari dierami kali'patent tapi|, berita daerah kabupaten tapin tahun nomor ditetapkan rantau |
tiri bupati jembrana provinsi balisperumahan adalah tunjangan yangsasibesaran tunjangan perumahan anggota dprd diberikan tunjangan perumahan masing masing sebesar rp. lima belas juta rupiah) per bulan. tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada apbd tahun anggaran dalam belanja tidak langsung pos dprd, kode rekeningpin provinsi kalimantan selatrif layanan perhitungan tarif layanan blue rsud datu sanggul rantaudatu sanggul rantau. tarif layanan blue rsud datu sanggul rantau terdiri dari tarifblue rsud datu sanggul rantau yang dikenakan tarif layanan adalah sebagai berikut: pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat inap, pelayanan icu iccu nica picu, pelayanan tindakan medik, pelayanan tindakan kamar bersalin, pelayanan haemodialisis, pelayanan isolasi, pelayanan rehabilitasi medik tindakan fisioterapi, pelayanan tindakan medik gigi dan mulut, pelayanan penunjang medik, il. pelayanan pemasaran jenazah, pelayanan ambulance mobil jenazah, pelayanan medico legal, oo. pelayanan kefarmasian, pelayanan unit transfusi darah bank darah.jalanbiaya tindakan medik dan biaya penunjang medik, dan obat obatan serta bhp yang diresepkan apotik dibayar terpisah sesuai ketentuan yang berlaku. pelayanan penunjang medik dan tindakan medik yang dilakukan diluar jam kerja dari pasien rawat jalan, rujukan puskesmas rumah sakit lain atau dokter praktik swasta aragraf ketentuan tarif pelayanan gawat darurat tarif pasien instalasi gawat darurat dikelompokkan menjadi: administrasi pendaftaran, tarif pemeriksaan dokter dan asuhan keperawatan kebidanan, tarif tindakan medik dan tindakan keperawatan kebidanan, dan tarif pelayanan penunjang medik. besarnya administrasi pendaftaran instalasi gawat darurat nilainya sama dengan besarnya administrasi pendaftaran instalasi rawat jalan. tarif asuhan keperawatan kebidanan instalasi gawat darurat meliputi: pemeriksaan fisik, vital sign, pemberian obat obatan, sedangkan tindakan keperawatan kebidanan yang lain diatur sesuai dengan tarif yang berlaku. tarif pelayanan instalasi gawat darurat tidak termasuk pemeriksaan radiologi dan laboratorium, biaya obat obatan dan bhp yang diresepkan oleh dokter. paragraf ketentuan tarif pelayanan rawat inap pelayanan rawat inap yang dikenakan tarif meliputi: akomodasi (ruangan termasuk makan), visite dokter umum maupun konsul dokter spesialis, asuhan keperawatan kebidanan minimal care, parsial care, total care atau high carekelas perawatan rawat inap terdiri dari: kelas standar kelas kelas ii, dan kelas iii), dan kelas superior kelas vip dan vip).tarif pelayanan penunjang medik terpisah dari biaya akomodasi. tarif akomodasi bayi baru lahir bbl) tanpa masalah kesehatan tarif perawatannya ditetapkan sebesar (ima puluh persen) dari tarif akomodasi100y6 (seratus persen). tarif pelayanan rawat inap tidak termasuk obat obat dan bhp. paragraf ketentuan tarif pelayanan icu iccu nica picu komponen biaya rawat inap icu iccu nica picu meliputi: ruangan akomodasi, visite dan konsul dokter umum maupun spesialis, asuhan keperawatan intensifpelayanan penunjang medik icu iccu nica picu disesuaikan dengan tarif tindakan medik dan pelayanan penunjang medik icu iccu nica picu. paragraf ketentuan tarif pelayanan tindakan medik berdasarkan sifatnya pelayanan tindakan medik dibedakan menjadi: tindakan medik segera cito) adalah tindakan medik yang dikarenakan keadaan pasien harus segera dilakukan tindakan medik, dan medik kecil: tindakan medik sedang: cc. tindakan medik besar: dan tindakan medik khusus. komponen tarif tindakan medik meliputi: jasa sarana, dan jasa pelayanan. tindakan medik pasien rawat jalan disesuaikan dengan tarif tindakan kebersamaan. tarif tindakan medik pasien rawat jalan instalasi gawat darurat disamakan dengan tarif gawat darurat. tarif tindakan medik pasien tidak terencana atau segera (cito) ditetapkan sebesar tarif tindakan medik terencana ditambah (dua puluh lima persen) dari tarif tindakan medik yang berlaku. pengelompokan jenis dan nama tindakan medtindakan kamar bersalin tindakan kamar bersalin meliputi: persalinan normal, persalinan patologis, dan kuretase. paragraf ketentuan tarif pelayanan hemodialisis komponen biaya pelayanan hemodialisis meliputi: ruangan akomodasi, visite dan konsul dokter umum maupun spesialis,:hemodialisis. paragraf ketentuan tarif pelayanan isolasi komponen biaya pelayanan isolasi meliputi: ruangan akomodasi, visite dan konsul dokter umum maupun spesialis, cc.isolastindakan fisioterapi, tindakan terapi okupasi, dan tindakan terapi wicara. a97 paragraf ketentuan tarif pelayanan tindakan medik gigi dan mulut jenis pelayanan tindakan medik gigi dan mulut meliputi: konservasi: oral surgery: prosthodontie protes gigi: orthodontie: dan periodontal pembersihan karang gigi. paragraf ketentuan tarif pelayanan penunjang medik jenis pelayanan penunjang medik terdiri dari: laboratorium anatomi, laboratorium klinik, cc. radiologi, dan diagnostik dan elektromedik. komponen tarif pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada meliputi: jasa sarana, jasa pelayanan, dan bhp. tarif pelayanyang berasal dari luar rumah sakit, dan luar jam kerja untuk tarif pelayanan penunjang medik disamakan dengan tarif pasien rawat inap dan. pelayanparagraf ketentuan tarif pelayanan pemasaran jenazah jenis pelayanan pemasaran jenazah terdiri dari: perawatan jenazah: konservasi jenazah (pengawetan jenazah), cc. penyimpanan jenazah, dan visum repertum jenazah. pasien yang meninggal diruang rawat inap instalasi gawat darurat atau jenazah yang dibawa masuk blue rsud datu sanggul rantau oleh aparat penegak hukum diwajibkan mengirimkan jenazah ruang jenazah paling lambat (dua) jam setelah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter. jenazah yang dimasukan dalam kamar jenazah sebagaimana dimaksud pada dapat diambil setelah mendapat izin dari direktur atau petugas blue rsud datu sanggul rantautarif perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kegiatan memandikan dan penyediaan kain kafan. tarif konservasi jenazah (pengawetan jenazah) sebagaimana dimaksud pada huruf dihitung perhari, sedangkan dengan pendingin dihitung perjam. tarif penyimpanan jenazah sebagaimana dimaksud pada huruf dihitung perhari. penyimpanan jenazah sebagaimana dimaksud pada huruf paling lama jam. tarif pelayanan pemasaran jenazah sampai dengan pemakaman jenazah bagi yang tidak mempunyai penjamin, maka biayanya sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah. paragraf ketentuan tarif pelayanan ambulance mobil jenazah komponen tarif pelayanan ambulance mobil jenazah meliputi: bahan habis pakai (bahan bakar minyak):penggunaan mobil ambulance adalah untuk pengangkutan: orang sakit atau yang mendapat kecelakaan: petugas medis atau paramedis dalam tugas keperawatan, dan cc. masyarakat yang memerlukan bantuan. pasien yang menggunakan mobil ambulans antar jemput untuk pemeriksaan penunjang dilakukan penambahan tarif sebesar (dua puluh lima persen) dari tarif yang berlaku. mobil jenazah disediakan khusus pengangkutan jenazah dari tempat yang bersangkutan rumah sakit atau sebaliknya. paragraf ketentuan tarif pelayanan medico legal jenis pelayanan medico legal terdiri darcesurat keterangan kesehatan: dan pelayanan general medical check yang terdiri dari pemeriksaan sederhana dan pemeriksaan standar. paragraf ketentuan tarif pelayanan kefarmasian harga satuan obat dan bhp ditetapkan maksimal (dua puluh persen) dihpdan penggunaan obat berpedoman pada formularium nasional yang berlaku. pengadaan obat diluar formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur atas usulan dari tim farmasi dan terapi. obat dan bhp yang tidak tersedia rumah sakit diusahakan sendiri oleh pasien keluarga atau penjamin. tarif pemakaian oksigen ditetapkan berdasarkan volume pemakaian perifer jam. pelayanan obat obatan dan bhp bagi pasien rawat jalan dan rawat inap dilayani oleh instalasi farmasi blue rsud datu sanggul rantau sesuai formularium yang ditetapkan oleh direkturparagraf ketentuan tarif pelayanan unit transfusi darah bank darah tarif pelayanan unit transfusi darah bank darah meliputi seleksi donor, skrining darah, cross match, penyadapan darah, dan lain lain sesuai ketentuan yang berlaku. paragraf ketentuan tarif pelayanan css tarif pelayanan css meliputi kegiatanparagraf ketentuan tarif pelayanan laundry tarif pelayanan laundry meliputi kegiatanparagraf ketentuan tarif pelayananbertemperatur tinggi. bagian kedua tarif non pelayanan kesehatan jenis non pelayanan kesehatan blue rsud datu sanggul rantau, dan pelayanan parkir. besaran tarif nontarif layanan penggunaan tarif layanan blue rsud datu sanggul rantau meliputi: jasa pelayanan: jasa sarana: dan bhp. jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa biaya pelayanan yang diberikan oleh pelaksana pelayanan blue rsud datu sanggul rantau. besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada diperhitungkan dengan memperhatikan bobot, beban dan resiko kerja. penggunaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf diperuntukan bagi pelaksana pelayanan langsung dan tidak langsung, serta digunakan untuk pengembangan blue rsud datu sanggul rantau. pengaturan besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan sistem remunerasi diatur oleh direktur dan ditetapkan dengan keputusan bupati. jasa sarana sebagaimana dimaksud pada huruf berupa biaya pemakaian sarana dan fasilitas blue rsud datu sanggul rantau yang digunakan langsung. penggunaan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada (l) huruf diperuntukkan bagi investasi, penyusutan, pemeliharaan, dan biaya operasional lainnya yang diatur oleh direktur. bhp sebagaimana dimaksud pada huruf berupa biaya pemakaian bahan medis habis pakai yang digunakan dalam pelayanan kesehatan yang diatur oleh direktur. bab perubahan tarif layanan tarif layanan blue rsud datu sanggul rantau dapat dilakukan perubahan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, dan daya beli masyarakat, serta asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat. perubahan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh direktur kepada bupati. perubahanbab pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan jenis dan tarif layanan peserta jaminan kesehatan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan diatur sesuai dengblue rsud datu sanggul rantau dengan perusahaan asuransi dan pihak lainnya. bab vil mekanisme pembayaran pembayaran tarif layanan blue rsud datu sanggul rantau dilakukan setelah pasien pengguna barang jasa layanan mendapatkan pelayanan blue rsud datu sanggul rantau. pembayaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada dibayarkan melalui loket pembayaran blue rsud datu sanggul rantau atau melalui bank yang telah ditunjuk secara sah atau dengan cara pembayaran lain yang berlaku. pembayaran tarif layanan blue rsud datu sanggul rantau bagi peserta jaminan kesehatan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, perusahaan asuransi, dan pihak lainnya dapat dilakukan melalui klaim secara kolektif atau sesuai dengan kesepakatan bersama antara blue rsud datu sanggul rantau dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, perusahaan asuransi, dan pihak lainnya. tanda bukti pembayaran tarif layanan blue rsud datu sanggul rantau adalah berupa akuntansi atau alat bukti pembayaran sah lainnya yang dipersamakan dengan akuntansi. s5) tata cara pembayaran tarif layanan blue rsud datu sanggul rantau diatur oleh direktur. bab viii ketentuan lain lain direktur diberikan kewenangan membebaskan sebagian atau seluruh tarif layanan blue rsud datu sanggul rantau terhadap pasien yang tidak mampu membayar terlantar kondisi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan blue rsud datu sanggul rantau. tata cara pembebasan sebagian atau seluruh tarif layanan blue rsud datu sanggul rantau sebagaimana dimaksud pada diatur oleh direktur?) januari 202r bupati tapin, aran diundangkan rantau pada tanggal januari sekretarisjenis dan nama tindakan medik tindakan medik tht: jangkattampon posterior tht cejealawellue tati2i 7simuskopi tht tonsilekom "ofturbinoplasti dengan endoskopi) o ) 1this2) septoplasti dengan endoskopi tht fess (intranasal anatomi sinusotomi sinus eventori tht bedah laring mikroskopik tht esofagoskopi tht bronkoskopi tht rekonstruksi auricula tht tht insist abses submandibula tht insist abses parafaring retro faring tht tht maksilektomi dikotomi lateral tht tindakan medik mata: nama tindakan medik sedang kode mr. kista algebra konjungtiva mr nama tindakan medik besar kode feccenecessicsaot tata pteregium graft mt reposisi iol mt irigasi aspirasi sisa korteks, heating kornea mt heating algebra konjungtiva mt nama tindakan medik khusus kode (semua tindakan besar dengan lebih dari satu mt tindakan (fac iol ecc sica iol dengan penyulut (diabetic mt retinopati, hipertensi retinopati, glukosa tumor tumor ganas, eviserasi, nukleasi, mt eksenterasi, strabismus, eksplorasi bola mata, symblepharon, trabektomi, trabekulektomi semua tindakan dengan general anestesi mt tindakan medik obstetri dan ginekologi: nama tindakan medik kecil kode sistoskopi left obg obg ekstraksi iud dengan anestesi obg kaderisasi kondilomaakuminata obg 8arainaseabses obg |shidrodkar obg |ekspirasi rob gaa| 22miomgebrt obg. |kuretase rob9) (tubektomi tt obg20 |laparoskopikistektomi tong21 |laparoskopiooforektomi obg fkistektomi long bipemasanganiniant bg: 9jlaparotomi diagnose obg histeria (rekontruksivagina obg |histerektomiradikal obg: (staginglaparotomi obg: tindakan medik bedah: |ekstrasi condiloma polip papillosa bdh jeireumsisi tbd pengangkatan nervusatau tumorjinak kulit bdh |eksisiclavus dengan lokalanestesi bdh umum regional anestesi |hidroceletomi t e3o) |openappendektomi bde: |tumorganaskult tbd33. |lobectomisttuma bdh eksis tumor kelenjar liur temasuk parotidektomi) bdh |eksisibonetumor bd|nefrostomi tbd atau pasien asa iii iv |palatoplasty bdh |laparotomi teksisitumorabdomen bdh |laparotomiadhesiolisisberat bdh semua tindakan besar dengan operasi penyulut atau engan operasi penyulut atau bupati moh rm. maan maraienlama pasiembaru rawat jalan poker umum cii dengan rujukan pemeriksaan gigi |l. denganrujukan tanparujukan uo13. rawat jalan poliklinik spesialis denganrujukan tanpa rujukan konsultasi ia. konsul dokterspesialis konsuldoktergigi poliklinik tumbuh kembang laktasi narkoba saga jenis pelayanan tindakan poliklinik gigi dan mulut konservasi tambalansementara |. tambalanglasslonomer tambalancomposite |. grinding .| tambalanarsen tambalansandwich |oralsurgery cabutgigittapctomy extirpasimuscocele extirpasiepuilis insesiabsesextraoral oo iil.fixaxisederhanafracture (satu) prosthodontie protesagigi aw. protesasebagian pate ebprotesapenuh aa. rahang s.reparasiprotesapatah penambahan elemengigi(i) penambahanklamer (iv torthodontie pesawatcekai platretraxi rahang aktivasialatorthocekal periodontal pembersihan karang gigi | region jenis pelayanan tindakan poliklinik bedah |lepasjahitan1 |pasanggips |lepasgips poliklinik mata |funduscopydireet |indirectophthalmoscope jepilasibulumata islitlamp jeksisinevus divisus (schumer |perimeter |campimeter jenis pelayanan tindakan poliklinik kandungan (pemeriksaan gynecology (pelepasanimplant pemasangan iud |jahitluka |vuvahygiene tindik telinga telinga esp (nitrasintest poliklinik kulit dan kelamin jeauterarisasi ta. veruccavulgaris tb. keratitis seboroikaleher extractiekuku td. excoliasi (moluscum contsgiosum) inciseabscess i ereepingeruptan tato belarus pbiopsykult inevuspadawajah milik (nevuspigmentosustexcisi) (bartholingyst kelainan kulit ta. sericea(europe85) tb.eondyloma te. skintagsedang b25 tad. xanthelasma te. multiple keratosisseboroik militum sedang siringoma sedang flavus jenis pelayanan tindakan poliklinik kosmetik rp. a teauterisasi kecil ta. granulomapyogenicumringan ib. keratitis seboroik ringan te. miliumringan skintagrinan te. verucca vulgaris santhelasmaringan | nexus epidermal ringan pigmentasi .|. lh. tumorjinakkecil siringoma |cauterisasisedang o la. granulomapyogenicum |b. kerotosisseboroik illum la. sintang le. verruccavulgaris xanthasma nevusepidermal lh. tumourjinak li. basalioma |bedahkuku niposculpture |cauterisasibesar verucca vulgaris multiple nevuspigmentosus le. tumorjinak besaran jenis pelayanan poliklinik gizi tarif rp.) besaran jenis pelayanan medical check rp. bas jasmani pemeriksaan kesehatan rohani tariff laboratorium urin rutin dan darahlengkap pemeriksaanfisik radiologi fotothorax laboratorium urinrutindandarahrutin kimia darah slot sept, bun kreatinin, pemeriksaanfisik radiologi fotothorax leg pemeriksaan narkoba laboratorium urin rutindandarahrutin earik radiologi fotothorax paket pemeriksaanlengkapk radiologi fotothorax dee gea pemeriksaan mata, tht, gigi o.i pemeriksaanfisik radiologi fotothorax pemeriksaan mata, tht, gigi dan audiometi poliklinik sproket audiomette pemeriksaankulit pemeriksaanbutawarna pemeriksaan paru: paru thorax (hivlola biasa |b. sedang pemeriksaan psikologi klinis anak perkembangan biasa |b. sedang fitandproperties psikologi visum psikologi nisiteruangan rujukan (psikometrik psikosis tesinteligensi anak neo ib. remaja le. dewasa tesminatdanbakat anak |b. dewasa berkepribadian biasa |b. sedang tesassessmenccentralkepegawaian ja. seleksidampromosi |b. staf biasa je. middle la. top evaluasikerja la. staf biasa |b. middle le. placement penempatan la. staf biasa tb. middle le. top pemeriksaan audisi dan anak berkebutuhan ola biasa pemeriksaan retardasi mental dan bisutuli (bimbingan konseling |d. (psikoterapi played behavioral assessment aba terapi jangka nol asoesameni aba terapi mentalretardasiterapi terapi bellowaverage tindakan poliklinik tht kl rp. ekstraksi benda asing (telinga hidung tenggorok) parasentesis tampontelinga |insisiabsesretroaurikua reposisifrakturnasal skimpricktest besaran jenis pelayanan tindakan poliklinik jiwa tarif rp.) |pemeriksaan psikiatri dewasa |pemeriksaan psikiatri anak |c. pemeriksaan psikogeriatri ' |d. (pemeriksaan psikiatri khusus |clp(konsumen dari sejawatlain) (e. (tindakan medik lainnya jet besaran tarif pelayanan gawat darurat: besaran rp. (pembuatan visumhidupoleh dokterspesialis |heactinglukaluar6 |heactinglukaluarii |pasang ett |crossinsisi gigitanular (suctioulawesi korban hidup korban meninggalpemasangan cvp ' nebulizer pasang wsd |wsd spoofing a#wshemoroid|administrasi pendaftaran rawatinap il. jakomodasirawatinap ia. kelamin kelas kelas amp one day care it. isolasi mi. (perawatanintensif high care icu iccu picu nica (iv. |visitedokterspesialis kelas in,i,i dan vip icu iccu picu nica |visite dokter spesialisdiluarharikerja kelas i,i,i dan vip icu iccu picu nica hamsllatabisins kali konsul kelas, dan vip icu iccu picu nica (vii. |visite dokter umum gigi kelas, dan vip a5. icu iccu picu nica as.o0po| asuhan keperawatan dan kebidanan rp. infus, status psikologis stabil |partial care (bantuan perawat sebagian, terapi mere aan |mere indikasi asuhan keperawatan tindakan keperawatan kebidanan mandiri rp. |pasangspalkkaki memasangoksigennasal mask memasang oksigen nasal kateter jenis pelayanan a tindakan kebersamaan rp.) linfuspump hari |injeksiintraartikuler |injeksiintrtasendi shock cardioversi persiapan pre operasi (cukur rambut, pavement, skin test liter per jam memberikan obat suppositoria vaginal |infusumbilikalmedis kepada perawat dan bidan) rp) injeksi peri partikular, intra partikular, intra sendi fungsiblas fungsiacites,pleura bed sitemonitor hari jenis pelayanan tindakan insidentil keperawatan dan kebidanan rp) perawatan luka dressing persiapan pre operasi (cukur rambut, pavement, oei gila patut indent memberikan obat supposutoria vaginal kulit mata telinga sublingual slingerrectal imd aff drain ginjal mama bph bbb tampon hemoroid tampon vagina jenis pelayanan wing,luar ok pemasangan cvp pemasangan awam gans monitoringpasien rr per2jam jla utama standar |. utama standar utama standar tah cimino av shunt kateter untuk akses vascular tae pemasangan caps so00000 akutperitoneal dialisis besaran rp. besaran rp. (penyakitumum po) tindakan kecil tindakan sedang (penyakit anak supositoria hari endoskopi soba |oo0000. kolonoskopi fibrscan biopsi soba 0bo0000 biopsi sbb restosidmoldeseopy . espa zsaooo |e. a38. savarybaode standar bb. le. wip polipectomy soba standar bb. polipectomy sbb ib. vip le. io. (hemostatisscba ii. (hemostatisscbb |erc diagnostic erc psprinteratani erp atraksi batu incilithatriator |erp #sprinterotamitstent |peg(cbs )gastronomy ekstraksi bendaasing soba ekstraksi bendaasing sbb ' | nda memutuskane pemasanganflocare bagasi |ste ehistoacrly skleroterapi varisesesophagus '' ) | business hurt(akasia) hemoroid control (anuskopi) hemoroid bb. besaran tarif pelayanan tindakan medik: mamrgutwmoua jenis pelayanan tindakan medik tarif rp.) kelasi,lanl ja. tindakan medik kecil |b. tindakan medik sedang ec. tindakan medik besar ' ' ) |d. tindakan medik khusus kelas dan vip |a. tindakan medik kecil |b. tindakan medik sedang |e. tindakan medik besar ' ' ' |f i,ii,dani1l biopsi manualplacentabidan manualplasentadokter kelas dan vip besaran tarif pelayanan haemodialisis: jenis pelayanan mt. tindakan haemodialisis rp) perawatan caps postoperasi konsultasiperawat caps besaran tarif pelayanan rehabilitasi medik tindakan fisioterapi: besaran rp. (|satualat: la. satualat |b. satualat ditambah latihan tingkatkecil le. satualat ditambahlatihan tingkatsedang satualat ditambah latihan tingkatberat le. satualat ditambah latihan tingkatgeneral daulat: ja. daulat |b. daulat ditambah latihan tingkatkecil je. daulat ditambah latihan tingkat sedang |d. duaalatditambahlatihan tingkat berat le. duaalatditambahlatihan tingkatgeneral uin (tigaalat: tigaalat |b. tiga alat ditambah latihantingkatkecil je. tiga alat ditambah latihan tingkat sedang |a. tiga alatditambah latihan tingkat berat je. tiga alat ditambah latihan tingkatgeneral (tindakan lainnya: tapping sedang besar laser so00| manualtedisejenisnya radiografi iv. usg b w standar per ekspor kepala leher mata mama testis dan lain lain sejenisnya upper lower abdomen perifer extremists c.doppler terekspos ict,(vii. (tindakan radiologi: tarif igd (dua puluh persen) dari besaran tarif biasa: besaran jenis pelayanan laboratorium klinik tarif rp.) hematologi praanalitik hematologyanalzer led esr hitungeosinifil golongandarah bleedingtime( bt) clottingtime( ct) gambaran darah tepat pewarnaan iao.att ktt |1l. plasmaprotrombinetime serumprotrombinetime sel pengecatan fragilitasosmotic hapus sumsum tulang pembacaan) automatic a7.d dimer jurinalisis ja. urine analyzer sedimen urinerutin sedimensternheimermalbin proteinesbach totalprotin mm. (kimia klinik rutin |a. glukosadarah sewaktu glukosadarahpuasa gukosadarah2jam stick petik gd2amp psgc cholesteroltotl trigliserida hdl cholesterol lpl cholesterol urea reum bloodureanitrogen( bun) kreatinin aasamuat sar7gor t eat gpr biirabintol o8. birubindirek birubinindrek totalprotin et albumin gubun aikaliphosphatase( alp) gamma gp) ) toleransiglukosa av. (biokimia unik bale analisagasdarah bga) paketelektrolitanalyzeri creatinekinase ck) sek nac tee k ms tropommt fa. mioglobin troponinl it astatin is rrt com (carantubuh transudat eksudt cairanotak( lcs) t analisa sperma (semen) oj o06: cairanpleua ts. cairansendi te. anion pengambilan sabda packing jimunol s widalsidetest(antigen) kehamilan( ppp) pengenceran titer) peketnarkoba urn test malarianstiekduo te. malarianstick mono hiv stek test denguestick manga to. arsitek ioh vcard anti soal a8anti head anti bag ji8 anti hbe oo) belg tt anti hakim anti total anti hcv toxoplasmalgg toxoplasmalg rubellalgg rubella t rapid test antibodi covid rapid test antigen covid | test hiv (vi. |mikrobiologi pewarnaangram pewarnaanspora pewarnaan bta(tth) pewarnaan bta hansen s5. pewarnaankapsul pewarnaangranula ujisensitifitas jamur koh1o vii. (parasitology malaria mikroskopik bilabial (microfilaria) o faecesrutin benzidinefaeces s5. retraksibekuan pemeriksaansecret dengue pemeriksaan bta (ix. (konsultasi konsultasi konsulantarbagian jenis pelayanan laboratorium patologi anatomi histopatologi kecil (uk. 4ce) blocked fab (denganguiding) t (papsmear (pewarnaan khusus kimmunohistokima) paketpanelpayudara |b. paketpanellymphoma ses earwymosan ap jenis pelayanan tindakan tarif rp. aa. teo jeng week (funduscopy (imylografi lumbalfungsi pengambilan cairanotak . besaran tarif pelayanan pemasaran jenazah: besaran jenis pelayanan tarif rp.) kelas standar kelasi,lldin) o sena #marta dam 6jam hari pembuatan surat kematian (rangkap3) oo ) pengisian form asuransi jiwa kematian besaran tarif pelayanan ambulance mobil jenazah: sak tujuan dalam kota t luar kota km besaran tarif pelayanan kefarmasian: besaran rp. visite farmasi spesialis pasien rawat inap kelas i,ii,iii pasien rawat inap vip, vip, icu, picu, nica visite farmasi non spesialis pasien rawat inap kelas ii, iii pasien rawat inap vip, vip, icu, picu, nica konseling farmasiselang suction instrumen nica besaran tarif pelayanan laundry: besaran rp. selimutlurik perak taplakmeja handukbesar handukkecil celanapasien |. kelambu ho. besaran tarif pelayanan insinerator: besaran rp. jarumsuntik per gram aga rumah sakit umum daerah datu sanggul rantau, yang selanjutnya disingkat rsud datu sanggul rantau adalah rumah sakit umum daerah datu sanggul rantau yang dibentuadan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah datu sanggul rantau yang selanjutnya disingkat blue rsud datu sanggul rantau adalah rumah sakit umum daerah datu sanggul rantau yang menerapkan pola pengelolaan keuangan blue. direktur adalah direktur blue rsud datu sanggul rantanggunaan tarif layananbahan medis habis pakai yang selanjutnya disebut bhp adalah bahan medis habis pakai yang digunakan dalambesaran tarif non pelayanan kesehatan: besaran kegiatan kategori tarif praktik praktik klinik laboratorium orang minggu pds sederajat pengambilan kasus per kasus pds besaran kegiatan kategori tarif rp.) praktik ujian praktik akhir program per orang) sederajat iliii. studi band mi. studibanding studi banding as pembelajaran (orang hari karyawan umum magang peningkatan keterampilan (orang bulan) besaran jenis pelayanan tarif ket rp.) jadministrasiumum al. legalised selembar pembuatan suratizinkegiatan| pembuatan suratrekomendasi| ind pembuatan surat keterangan mal snn sewa pinjam fasilitas raman atas li. areaparkir s00000| perhari toko warung kantin perbulan halaman arearumahsakit perhari aula rumah sakit lantai perjam mobil operasional perhari atm rumah sakit perbulan sewaruangan perbulan (parkirrumah sakit ia. parkirkendaraanroda2 | parkirkendaraanroda4 parkirinapkendaraanroda2 parkirinapkendaraanroda4 ad. promosi promosi biayapemasanganspanduk perspanduk: (dokumen terkendali data dataterkendali satu berkas bukuperpustakaan perhari datapentinglainnya satu berkas bupati tapin, 3g arifin ardaniklinik adalah poliklinik pada bluedan rehabilitasi medikdokter. tindakan medikterhadap pasien oleh tenaga perawat bids10 akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk. rujukan swasta adalah kiriman dari dokter praktek swastacentral steril supply departement yang selanjutnya disebut css adalah tempatisolasi adalah unit pelayanan yang dilakukan kepada pasien dengan resiko tertular atau menularkan. bab tujuan tarif layanan blue rsud datu sanggul rantau bertujuan sebagai pedoman dalam penentuan besarnya tarif yang dikenakan kepada pasien pengguna barang jasa layanan dan penggunaan atas tarif layanan blue rsud datu sanggul rantau. |
jalan dewi sartika tele.inas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten subang telah dibentuk dengbahwa berdasarkan ketentuan peraturan daerah termaksud perlu menetapkan tugas dan fungsi dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten subang dengan peraturan bupati subang. peraturan bupati subang nomor: tahun tent ang tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten subang bupati subang, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten subangsub; dinas adalah dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten subang, yang selanjutnya disebut dppkad; kepala dinas adalah kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten subang, yang selanjutnya disebut kepala dppkad babi ketentuan umum menetapkan peraturan bupati subang tentang tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten subangnyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; menyusun rancangan apbd d; dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang meliputi bagian kedua tugas pokokadalah unsur pelaksana pemerintah daerah bidang rt: jc:1i:. lc:1i" rt:,i"1y~iii:ti. r<:c:ui:t1"1yi:t1" udi a::>d dc:: "i:t1" bab kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian pertama kedudukan melaksanakan tugas operasional tertentu dinas lapang n;.,., , u ,t~ i,,~ """"'~ ~,.,.j~l""'"'"""t' ,,,.t"llt pejabat pengelola, yang selanjutnya disebut dengan kepada dpp~q yanglo. penagihan pasif alasan pelaksanaan penagihan terhadap tunggakan pajak daerah retribusi daerah dengan menerbitkan surat peringatan, surat teguran dan surat teguran penagihan aktif adalah pelaksanaan penagihan terhadap tunggakan pajak daerah retribusi daerah dengan menerbitkan surat paksa dan surat sita unit pelaksana teknis dinas, yang selanjutnya disebut utd unsur organisasi dinas, terdiri atas pimpinan adalah kepala dinas bab ill organisasi bagian pertama unsur organisasi perumusan kebijaksanaan dan pedoman pelaksanaan apbd; pengesahan dpa skpd dpp skpd pengendalian pelaksanaan apbd pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah pelaksanaan pemungutan pajak daerahketatausahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan apbd; penyimpanan uang daerah penetapan spd; pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola menatausahakan investasi pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah pelaksanaan penagihan piutangpelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah mengkoordinasikan dan pengawasan atas pekerjaan pendapatan daerah; pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan umum, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan perlengkapan dinas. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada peraturan ini, dinas mempunyai fungsi: bagian ketiga fungsiserta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah propinsi jawa baratini. seksi aset bergerak ak~i till~k rp.rm=iir~k seksi investasi. unit pelaksana teknis dinas utd) kelompok jabatan fungsional bidang aset dan investasi, rnernbawahkan bidang perbendaharaan, membawakan: seksi pengelolaan kas p.k~i pnn p.lnl~ api ani~ ., . bidang akuntansi, mernbawahkan seksi akuntansi pendapatan ~~lr c!i .6lt 11ntan!i lani!: . , seksi perhitungan, penetapan dan angsuran seksi penagihan, keberatan dan pelaporan. bidang perimbangan, membawakan: seksi bagi hasil pajak seksi bagi hasil bukan pajak seksi pendapatan lain lain. bidang anggaran, rnembawankan seksi penyusunan anggaran bidang administrasi seksi penyusunan anggaran bidang program c::ol,~i i:=.,"' ;:i~i rf"'n don,.,orf;:ili"'n :::, c::oi,t!'i oo,.,.f.,., f+.,,,.,,,. ,.,,,. oo.,rf.,.+.,.,,,. ,,_,, 1o t fo. t bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi dinas, terdiri atas: kepala dinas sekretariat, membawakan sub bagian umum; sub bagian keuangan; sub bagian kepegawaian. bidang pendapatan asli daerah, membawakan pembantu pimpinan adalah sekretariat pelaksana adalah bidang, seksi, unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional. sub bagian umum serta pengelolaan perpustakaan dinas sub bagian keuangan sub bagian kepegawaian ,. ouu oc1.y1c111 u111u111, sekretariat, membawakan: kuasa ~pengguna penyusunan rancangan usulan anggaran pengguna barang. pt:: ~1yt,it: 1y~,~u dd1 j1{1if1i:,inci~i kcc: ,~e2, penyelenggaraan administrasi kepegawaian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) n r : ._1,,_:_ __,_.,,______ .j :_;_ . . vi,, u.,u, ic>.i jvl iju" lv"i jvl cl.r., ici.qi q\,, .>u q.;>j umur, keuangan dan kepegawaian penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan penyusunan rencana kinerja tahunan senja) dan rencana kinerja lima tahunan rencana strategis renstra) dinas;, kepegawaian dan keuangan; untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dalam ini, sekretariat mempunyai fungsi penyusunan program kegiatan sekretariat; i,. c"rn111~,,.,., u""ii cru""" "'1r\ ""' i ",., ;'""' """""'t"\ l\",.,.,.u , u"' ovj\\ ~ir"v""lll"' .,. ' '' w.,\m,u . i"""'~,.,.,., .' c '' ''j"" w'\ai. ~::, . ' ,. """'l ~""' paragraf sekretariatmotivasi serta mengendalikan kegiatan dinas dasar melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. . . . . rtm::. \~dll lc:lc:tl l,)t: \uui ull lc:l.:>ldl !,)t::11ye1 aldol ::f dll ydl belanda rutin nan amba\ qr!::ln kiper l!:ln dinas 'j. '"" ,.,vi , . al. ._, " "'lt w. pelaksanaan mengkoordinasikan pengelolaan pembayaran gaji serta tunjangan daerah pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki) n_,_, ~ " n : ~ n l. r wlq".>cii icu tji oll~ ioiviqqi vui cl~ ioi lll~qii vii .1cay qii (spp); pelaksanaan mengkoordinasikan pengelolaan bukti bukti kas dan surat surat berharga lainnya .,,.,.,,.,.,. on,. . ,.,+.,., . .,.,. c,., . ,., n;., . ,. ,~~" '' ' " ._,, i"' '"""' ._.,. _._.,,.,_, 'j""' . ".&"" sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dalam ini, sub bagian keuangan mempunyai fungsi pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan rencana . .i' . \:i rcm::tl\~dlldldlh uetsu ullldll dll::fl::fd uc:tlt jtl jdldlldll ulc:t~. penyusunan perencanaan keperluan alat alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya pemeliharaan gedung. ruangan, peralatan, pekarangan, ketertiban dan kebersihan serta keamanan dinasnang kapan aan perceraian penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapat rapat pelaksanaan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas dinas; pengelolaan perpustakaan dinas dan hubungan masyarakat; penyusunan laporan tugas. penyelenggaraan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat surat naskah naskah dinas penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip dinas: . _., .,,,_~ . &. j~ .,ui qui iq.,"qi iq.;)"qi all iq.> (ribu) dinas pelaksanaan urusan ketatausahaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat penyusunan rencana kegiatan dibidang urusan umum cl""\ . ~ ""'"' '"' l,.,.t"\t'i>".,_, c"' """'""~ ii"" . ,.,." c""' ""'",. l, , u '""' """'' .,.w . ,,"""'' ,", "'"""'t"' ,, , . .,. ''""'.,""'"'""''. '' """' , a ~ ,._,,,,_,,, bidang pendapatan asli daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan objek objek pajak retribusi, kegiatan perhitungan dan penetapan kegiatan penagihan, penegakan sanksi hukum, pengelolaan pendataan, pendapatan lain lain, pengelolaan pernyataan keberatan dan angsuran terhadap ketetapan pajak retribusi daerah serta penyusunan laporan pendapatan daerah untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud . .,,.i., ,.,.,,.,. ,t\ ,.i,., ,., .,,.,. ;.,,; c;,.i,. . ,. o,.,,,.i.,.,.,.,.,. . a, li . ,.r. .h t,''"' ' 'lrt,,ol . . \,,&i . .__tahlil llf .,_,""' "' t::, iw' ,t '\,"'iu""""''. wtl .,;"""" ''""' mempunyai fungsi: . penyusunan program kerja bidang pendapatan asli daerah penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan pengelolaan pendapatan asli daerah paragraf bidang pendapatan asli daerahdinas pelaksanaan penyusunan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dp lingkungan dinas pengelolaan kesejahteraan pegawai pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai pengembangan kemampuan dan karier pegawai penyusunan konsep metode, hukum dan tata laksana kegiatan lingkungan dinas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian simpeg); penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan penatalaksanaan dinas mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian dengan unit kerja terkait penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang administrasi kepegawaian. ,, .,.,'"",.'""',_.:,.r\ r \l"\. ilf"u '" '"": tr"'ll . t"i '""pw" ~.,. \tll. i'"' 1t,"wi ll u \,, . sub bagian kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dalam ini, sub bagian pelaksanaan penyusunan evaluasi dan laporan laporan yang berkaitan dengan bidang keuangan lingkungan dinas; penyusunan laporan hasil kegiatan bidang administrasi keuangpermohonan angsuran terhadap ketetapan pajak retribusi daerah;retribusi daerah; pelaksanaan pendataan objek dan wajib pajak retribusi daerah; perumusan, pengumpulan dan pengelolaannyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas """""'l"'\ i"\"'' '"'""'',.j .f' . ,.it' '''""''''t"""""''j'"" '""'''~"""''. ('i) seksi pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas powo melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan objek subjek pajak retribusi daerah serta pengelolaan pendataan pendapatan lai lain. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dalam lnl, seksi pendaftaran dan pendataan . seksi penagihan, keberatan pelaporan. bidang pendapatan asli daerah, membawakan: seksi pendaftaran dan pendataan; c,. ,.,.; hi+, ,. o,. ,., ,,,., " '' '" '"' 'w" t ,~.,., ._., ""' ."'""l""' "' .,._., l~v . pelaksanaan pendaftaran dan pendataan objek dan wajib pajak retribusi daerah serta penggalian dan pengelolaan sumber pendapatan daerah lainnya pelaksanaan perhitungan dan penetapan besarnya pajak retribusi daerah dan penerbitan serta pendistribusian surat ketetapan pajak retribusi daerah pengumpulan dan pengolahan datalaksanaan dan pendapatan daerah lainnya serta pbb pelaksanaan serta pbb mengkoordinasikan dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta pbb sesuai peraturan perundang undangan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pendapatan asli daerah; pengusulan pejabat yang pengelola utang dan piutang daerah. .,.tunggakan pajak retribusi daerah, pendapatan lain lain serta pbb melalui penagihan pasif (penerbitan surat peringatan, surat teguran surat ii) dan penagihan aktif (penerbitan surat paksa, sita dan kesempatan terakhir) perumusan pelaksanaan pendistribusian dan pengarsipan surat surat yang berhubungan dengan kegiatan penagihan pengelolaan pengajuan keberatan atas ketetapan wajib pajak retribusi daerah penyusunan laporan pendapatan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugasnya membuat laporan hasil pelaksanaan tugas. (i) seksi penagihan, keberatan dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penagihan, penegakan sanksi hukum, pengelolaan keberatan dan pelaksanaan penyusunan pelaporan; untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dalam ini, seksi penagihan, keberatan dan c,. j""'"'.,.,.,., ,.,._'*'""''"'' 1t"\,,,.i f"'\,.roti "".,., ,.,.,."'"" ~ t" ' . '"""'':::t.,. penolakan permohonan angsuran serta meneruskan penyelesaian banding majelis pertimbangan pajak atas ketetapan pajak retribusi daerah t 'ela kanan xooromast dengan unit k.er teran cara rangka pelaksanaan tugas penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas. tau penerimaanipengabuian keputusan r berurusan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dalam ini, seksi perhitungan, penetapan dan angsuran mempunyai fungsi penyusunan rencana kegiatan dibidang perhitungan, .n.o.~+~~~ .r1~,., ,. . ,.t'lo . . i""'"""' , '"""'' ~ ,,lot ~ ti.,,l, pelaksanaan perhitungan besarnya pajak retribusi daerah serta penerbitan dan pendistribusian surat ketetapan pajak retribusi daerah l1 _. "" . = t, ' . . ~ . ".;> cll qtl iiq~q~c;u ijqoqi ijc1 ~cij"' uii vli ,ju.;> cell cell serta penerbitan dan pendistribusian surat ketetapan pajak dan retribusi daerah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan .:,er"rdd.:,c: vue~ udl0 wajib .:,ajaib't"ei.liku;:,i ett:r c::1i' perumusan kegiatan pelayanan surat permohonan banding dan pengajuan angsuran atas ketetapan pajak dan retribusi daerah; ("i) seksi bagi hasil pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan penerimaan bagi hasil pajak bidang perimbangan, membawakan: seksi bagi hasil pajak; seksi bagi hasil bukan pajak: seksi pendapatan lain lain . n : . n. a. . :e 1nn1., ., . j : 1_;_ qjc.u, ~i iq;;)iii uqi t,,'vl qt,,' q~qi 1c;:i111 1cu1 pence!o!aan pembinaan kepada masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan pbb), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan rdr\.~(.tl ldl r uu1 ji1"1i j~i ut:: "1i;,di" i1" ldr"r::,i ud. uuid ::1jc: it:r"r .c:1ii. dalam rangka pelaksanaan proses penerimaan dan pertimbangan dari pemerintah pusat dan propinsi yang menjadi hak daerah pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan intenslflkasl dan intensifikasi pajak bumi dan bangunan pbb), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt), pajak penghasilan ph) aan pendapatan iam iam pengelolaan dan pengumpulan data bagi has pajak, bagi hasil bukan pajak dan pendapatan lainnya pengelolaan evaluasi dan pelaporan hasi pelaksanaan bidang perimbangan dan pendapatan lainnya melaksanakkegiatan bidang perimbangan keuangan. penyusunan rencana pendapatan dari dana perimbangan pengelolaan penerimaan pajak bumi dan bangunan pbb), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt), ""'"""'" ,.,.,n n,.,,,.:.,"""' ,.""',.,.""" l,"' .,.,,.,,.~ . t "" '' ::::j" ' "" ' " " " " t""'tl110""' "' ::=,""' l'li."' "~ . ~"" untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dalam ini, bidang perimbangan mempunyai fungsi: penyusunan program kerja pada bidang perimbangan keuangan; penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan bidang perimbangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan koordinasi dan pengelolaan pendapatan dari dana perimbangan dari pemerintah dan pemerintah daerah propinsi, yang mencakup bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan pendapatan lain lain paragraf bidang perimbangan penyusunan rencana kegiatan pada seksi pengelolaan pendapatan lain lain seksi pendapatan lain lain mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan penerimaan lain lain pendapatan daerah yang sah dan pengelolaan penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada d_alam ini, seksi pendapatan lain lain j"'\l"\"r\l"\ . '"" ,,. .ft . .,. 'l"''""'' ' "' ,:::,._,, seksi bagi hasil bukan pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan penerimaan pendapatan bagi hasil bukan pajak untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dalam ini, seksi bagi hasil bukan pajak mempunyai fungsi 'penyusunan rencana <eg1atan pada seksi bag, nasu bukan pajak; pengumpulan bahan dan informasi jenis dan potensi penerimaan pendapatan bagi hasil bukan pajak;bukan pajak pengendalian potensi dan optimalisasi penerimaan dana bagi hasil bukan pajak pelaksanaan penerimaan bagi hasil bukan pajak penyusunan laporan realisasi dan evaluasi penerimaan dana bagi hasil bukan pajakj111~ legenda han potensi dan optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak penerimaan bagi hasil pajak pusat dan propinsi ptrnyusu. 1af1 laporan "t~aii daf, evaluasi er" e:fi 1nac: data bagi hasil salak .,~::, . f" " . i'nasi pelaksanaan tugas. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dalam ini, seksi bagi hasil pajak mempunyai fungsi: penyusunan rencana kegiatan pada seksi bagi hasil pajak """ . ,. ,.,. ., . . . '"'"'""""' p"i ,,.'""'" ;.,,.&, u l""lf"ll'l,~i i"will"i ~' "i. ." . "'f"'\~i l~ui lt,'"" ul.ll ""' uui iii lc.a"i j""'l ll' ' uu. j '""~' ' l~i penerimaan pendapatan bagi hasil pajakpajak pusat dgelolaan anggaran daerah untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana ,.,.,;""". ,.l,it'ol "" "".,."' " ""+ ,., "'1r y'i . ~"' '""'; c:,., . ,. . ,.,,,r,.r,. u11,,u1,tri.:ifu t,'yy. .c jf.,n. guru. u' 'u' .,.11vu11~ u1,:t~1l.u' '1t mempunyai fungsi penyusunan program kerja dibidang penyusunan anggaran daerah penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang anggaran; pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang anggaran mengkoordinasikan penyusunan rancangan apbd dan rancangan perubahan apbd pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan apbd; penyusunan penjabaran apbd dan apbd perubahan pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan rka skpd dpa skpd pelaksanaan penelitian dpa skpd dpp skpd pengkajian atas permohonan bantuan bantuan yang diajukdibidang anggaran daerah. paragraf bidang anggaran pengumpulan bahan dan informasi jenis dan potensi lain lain pendapatan daerah yang sah pengumpulan data bahan kajian dan usulan peningkatan optimalisasi penerimaan lain lain pendapatan daerah yang sah; penyusunan pedoman, system, prosedur dab tata kerja penyampaian spot pbb, penagihan dan penyetoran pajak bumi dan bangunan pelaksanaan penyampaian spot pbb, penagihan dan penyetoran pajak bumi dan bangunan pelaksanaan penyuluhan pajak bumi dan bangunan penyusunan pertimbangan dan saran terhadap usulan pengurangan dan penghapusan pajak bumi dan bangunan penggalian potensi dan optimalisasi penerimaan lain lain pendapatan daerah yang sah termasuk pajak bumi dan bangunan; penyusunan rencana kegiatan pengelolaan penerimaan pajak dan bangunan pembinaan dan pengendalian penagihan dan penyetoran pajak bumi dan bangunanpenyusunan anggaran bidang program mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data anggaran bidang program untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana ,.i;.,."' ,""' ,., nn,iil"""" ~"'""' . ,.,l~ ,u ' d""'""'' ir'li c,"" . a"""' 1n, u"\ . . ull ic41'\." ' " ,i j 'l. ~cai ,~, \,,,ica1c.l ~h,jic.i ' 'ti.::, '\.~t ' 't u~i.ii ichi anggaran bidang program mempunyai fungsi penyusunan rencana kegiatan penyusunan anggaran bidang program; pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan belanja program atau belanja langsung pengkajian anggaran belanja program atau belanja langsung; penyiapan bahan penyusunan dan perubahan anggaran belanja program atau belanja langsung seksi penyusunan anggaran bidang administrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data anggaran bidang administrasi. untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana ,.,~""' . ''""' .,. .,,.,,.,.,., ,., '"' '"' r1 ~.,, c.,."'~ p:' q,.l,,.j dli""\rn, "'! ,,, . un11c,u,~u\.a t '"""'~ "'.j~ h. \,,,ic camii ~~c;ai vv1,<ri> .' salju.;t ull~tl anggaran bidang administrasi mempunyai fungsi: penyusunan rencana kegiatan penyusunan anggaran bidang administrasi pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan belanja administrasi atau belanja tidak langsung; pengkajian anggaran belanja administrasi atau belanja tidak langsung; penyiapan bahan penyusunan dan perubahan anggaran belanja administrasi atau belanja tidak langsung penyusunan penjabaran apbd dan perubahan apbd bidang belanja administrasi atau belanja tidak langsung pelaksanaan penelitian dpa skpd dpp skpd belanja administrasi atau belanja tidak langsung penyusunan rancangan usulan kuasa pengguna anggaran pengguna barang; pengusulan pejabat pengelola utang dan piutang daerah; pengusulan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; pengusulan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayarnggaran, membawakan seksi penyusunan anggaran bidang administrasi; seksi penyusunan anggaran bidang program seksi evaluasi dan pengendalian bidang akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan sistem akuntansi pemerintah daerah dan menyusun laporan keuangan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana l'ft'.,_., :,~,rl. ""' ' o.ua.i .\. a~. oo.,, ,,.: q.id~. j\j,.,.,._+_,.,.,.; gi"'""'' "' ' ja" yi.a ' " ""'" ,,.n 1y. ._." ' &.,,l\.,.n ,t,\otl " " " h~i mempunyai fungsi: penyusunan program kerja pada bidang akuntansi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang akuntansi; penyusunan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah; penyajian informasi keuangan daerah pelaksanaan bimbingan teknis bendaharawan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan analisa penyerapan apbd; penyusunan laporan keuangan daerah pelaksana . paragraf bidang akuntansi seksi evaluasi dan pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan analisa, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dibidang anggaran; untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dalam ini, seksi evaluasi dan pengendalian mempunyai fungsi penyusunan rencana kegiatan evaluasi dan pengendalian anggaran pengumpulan dan pengolahan data sebagai dasar penyusunan kebijakan teknis dibidang evaluasi dan pengendalian pelaksanaan evaluasi dan pengendalian program dinaspenyusunan penjabaran apbd dan perubahan apbd bidang belanja program atau belanja langsung pelaksanaan penelitian dpa skpd dpp skpd belanja program atau belanja langsung pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan rka skpd dpa skpd. seksi akuntansi belanja mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan penyusunan akuntansi belanja untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dalam ini, seksi akuntansi belanja mempunyai fungsi penyusunan rencana kegiatan penyusunan akuntansi adanja;. pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah bidang belanja; pelaksanaan proses jurnal1 belanja dan hibah pelaksanaan post}ng akun beta kedalaman b uku besar penyusunan kertas kerja pelaksanaan rekonsiliasi belanja dengan skpd d. seksi akuntansi pendapatan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan penyusunan akuntansi pendapatan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dalam ini, seksi akuntansi pendapatan mempunyai fungsi penyusunan rencana kegiatan penyusunan akuntansi ?mendapat.~ pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan daerah bidang pendapatan pelaksanaan proses jurnal pendapatan pel a karya an ~tiang ak&r akan kedua+am tiket besar pelaksanaan pembinaan teknis terhadap bendaharawan penerima; penyusunan laporan penerimaan mingguan bulanan triwulan semester, penyusunan prognosis penerimaan pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan dengan skpd pelaksanaan dan inventarisasi ketetapan pajak daerah skpd skr pencatatan dan pengelolaan piutang penyimpanan bukti bukti dokumen penerimakuntansi, membawakan seksi akuntansi pendapatan; seksi akuntansi belanja. pelaksanaan evaluasi dan analisis laporan keuanganakuntansi pendapatan dan belanja seksi pengelolaan kas mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pengelolaan kas daerah bidang perbendaharaan, membawakan: seksi pengelolaan kas seksi pengetclaer. belanja .ngelolaan dibidang perbendaharaan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dalan pasa! in+, sidang perbendaharaan mempunyai fungsi penyusunan program kerja dibidang perbendaharaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perbendaharaan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang perbendaharaan pengusulan bendahara penerima dan pengeluaran kepada kepala daerah pelaksanaan penempatan uang daerah pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran apbd; pelaksanaan pemberian pinjaman dan pemberian jaminperbendaharaan pengusulan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. paragraf bidang perbendaharaan pelaksanaan akuntansi tugas pembantuan pelaksanaan penutupan jurnal yang berkaitan dengan akun nominasi penyusunan prognosis belanja pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan penyusunan laporan keuangan daerah berupa neraca, laporan realisasi anggaran lra), laporan arus kas lak), catatan atas laporan keuangan talk) pelaksanaan pembinaan terhadap bendaharawan pengeluaran pelaksanaan pembinaan system dan fungsi akuntansi padabidang aset dan investasi mempunyai fungsi penyusunan program kerja pada bidang aset dan investasi; pelaksanaan pengkajian dan penyiapan baha perumusan kebijakan teknis dibidang aset dan investasi ketatausahaan neraca aset dan investasi daerah; pengamanan asset daerah bidang aset dan investasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengolahan, penganalisaan dan pengelolaan aset dan investasi; paragraf bidang aset dan investasi seksi pengelolaan belanja mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pengelolaan belanja daerah untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dalan ini, seksi pengelolaan belanja me punya~ :fu. ags~ penyusunan rencana kegiatan pengelolaan belanja daerah pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pengelolaan belanja pelaksanaan penelitian dan pengkajian setiap spm yang diajukan oleh skpd yang merupakan beban pengeluaran dpa skpd untuk diterbitkan sp2d pelaksanaan penelitian dan pengkajian pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah pengelolaan dan pengkajian laporan utang dan piutang daerahseksi pengelolaan kas mempunyai fungsi penyusunan rencana kegiatan pengelolaan kas daerah penyusunan anggaran kas der ah ; pengaturan ketersediaan dana penyiapan spd dan penyusunan laporan arus kas secara periodik; e. penyiapan t jang daerah pe!aset tidaktidak bergerak pemerintah daerah; seksi asetbergerak pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dalam lnl, seksi aset bergerak mempunyai fungsi: penyusunan rencana kegiatan pengelolaan aset bergerak pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang aset bergerak pengkajian nilai aset bergerak ketatausahaan aset bergerak; penilaian dan penyusunan neraca aset bergerak pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aset bergerak; pelaksanaan pengamanan aset bergerak pelaksanaan tuntutan ganti rugi asset bergerak pembiayaan penataan aset bergerak; pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan aset bergerakbidang aset dan investasi, membawakan: seksi aset bergerak seksi aset tidak bergerak seksi investasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang aset bergerak, aset tidak bergerak dan investasi; penilaian dan penyusunan neraca aset daerah penataan aset daerah pelaksanaan tuntutan ganti rugi pembiayaan penataan asset dan investasi; pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dibidang aset dan investasi; mebidang aset dan investasi; pengusulan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah. pembentukan organisasi dan tata kerja utdunit pelaksana teknis dinas . seksi investasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan serta pengelolaan investasi untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dalam ini, seksi investasi mempunyai fungsi: penyusunan rencana kegiatan pada seksi investasi pengumpulan dan penqoianan data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang investasi; penataan dan pengkajian investasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian investasi pelaksanaan pengamanan investasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan investasi"". untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dalam ini, seksi aset tidak bergerak mempunyai fungsi penyusunan rencana kegiatan pengelolaan aset tidak bergerak; pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang aset tidak bergerak; pengkajian nilai aset tidak bergerak; ketatausahaan aset tidak bergerak penilaian dan penyusunan neraca aset tidak bergerak; pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aset tidak bergerak; pelaksanaan pengamanan aset tidak bergerak pelaksanaan tuntutan ganti rugi aset tidak bergerak pembiayaan penataan aset tidak bergerak; pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan aset tidak bergerak; pelaksanatugas. hal hal yang menjadi tugas pokok dinas merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pelaksanaan fungsi dinas sebagai pelaksana teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; setiap pimpinan satuan organisasi lingkungan dinas. dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simp1efikasi . . bab tatakerja bagian pertama jumlah jabatan fungsional tersebut pada dalam pasai ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;kepala dinas. paragraf kelompok jabatan fungsional kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul sekretaris daerah. bab kepegawaian dalam hal kepala dinas berhalangan, kepala dinas dapat menunjuk kepala sekretariatmangkatannya. bagian ketiga hak mewakili;; setiap laporan yang diterima oleh imp1serta daerah kabupaten subang tahun nomor seri . jang rohani diundangkan subang pada tanggal pebruarisubanglni, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh bupati. bab ketentuan penutup |
bt'pati tapin provinsi italimantait selatan peraturan bupati tapin nomor o4tahun tentang pedoman pemberdayaan masyarakat melalui'i pengeioliian teritori)gi tepat guna i(kabupaten tapin deitgait kalimat tt'hati yang maria tmberdayaan, masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna, perlu mengatur pedoman pemberdayaan masyarkat melalui pengelolaan teknologi tepat guna kabupaten tapinpedoman pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat gunsistem nasional penelitian, pengembangan dan genera pan ilmu pengetahuan dan teknolog:organ lembaran negara republik indonesia t"hun oo5 nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor a4e7l; l4.; peraturan menteri dalam negeri nomor tahun }ll tentang pedoman penelitian dan pengembangan lingkungan kementerian l2. t7. t9.l; memutuskan menetapkan peranti'rain bupati tapi tentang prix)uan peubtrdayaati m.asyaraiia't mel ili peitgeioliian teknologi tepat gi'iya. bab keientuait t'mt'm pasarteknologi tepat guna, eul teknologi tepat guna, yang selanjutnya disingkat posyantek adalah lembaga kemasyarakatan kecamatan yang memberikan pelayan rn teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis ttg. warung teknologi tepat guna, yangt2. bab maks'\juan pedoman pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna adalah untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ttg; mengoptimalkan perencanaan pemanfaatan dan pengembangan ttg ditingkat kecamatan dan desa;y sasaran bagian kesatu prinsip pemberdayaan masyarakat melaui pengelolaan ttg dilaksanakan berdasarkan prinsip meningkatkan usaha ekonomi; mengembangkan kewirausahaan; memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan sederhana. pemberdayauurllatl, mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, berwawasan lingkungan dan memberdayakan masyarakat stem pat. bagian kedua sasaran pasat; masyarakat yang memiliki suara mikro, kecil dan menengah; posyantek dan warteg;; objek kerjasama; ruang lingkup kerjate i"bait tti iil ologie tepat guitar bagian kesatu umum kegiatan pemberdayaan rn masyarakat melalui pengelolaan ttg dilakukan melalui pemetaan kebutuhan; pengkajian; pengembangan; pemasyarakatan; dan penerapan. bagian kedua penetapan kebutuhan pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf art ang ejaan pemanfaatan dan pengembangan ttg. bagian ketiga tengah asatyerap rn ttg masyarakat. pemerintah daerah melakukan fasilitasi perlindungan hulnrm terhadap inovasi ttg sebagairnarta dimaksud di' l0 gelar pameran ttg; lokakarya ttg; temu informasi ttg; pelatihan; pendampingan; magang; komunikasi informasi dan edukasi ttg;asatian eran masyarakat melalui pelatihan; pemberian bantuan langsung; dan pendampingan. pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berbentuk: pelatihan teknis; pelatihan managemen; studi banding;(4l.,i'na begin kesah umum pesan lembaga pelayanan ttg terdiri atas posyantek yang berkedudukan kecamatan; dan warteg ya:rpesifikasi ttg; memfasilitasi,si pemetaan kebutuhan dan pengkajian ttg;; memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan ttg; dan memfasilitasi penerapan ttg. (r) bagian kedua posyantek paragraf pembentukan pos55antek susunan organisasi posyantek dipimpin oleh seorang ketikterus meter ll eul. (s) ii# lff sh;#,fff try# btsffi :surusposyantekdi kecamatan pasat posyantek tan dalam paragraf3 hubungan ker f'*, h*fr f#" ffi l'i::h,t iri"** kecamatan bersifat hubungan keg'a posyantek .dengan lembaga ffffirffifatan "r"rail' recarililo'f.r"sifat konsultatif dan (r) hf, h.:::il il,ffl"ffyarrter dengan pihak ketiga hubungan .il antara posyantek dengan waste| bersifat kemitraan, h:'*tir a"r, t".rail"fosil*r, meriuatr<an pihak kecamatan dan bagian ketiga warteg paragraf pembentukan warteg pasat berkedudukan (r) hilir;; il:t j."#'iltp; paragraf organisasi carterunit unit yang bertugas bidang pelayanan ttg dan usaha kemitraan, darr dari unsur unsur masyarakat yangwarteg yang jumlah dan waktu penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan. pasal27(s) paragraf hubungan kerja hubungan kerja antara warteg dengan desa bersifat kemitraan konsultatif dan koordinatif. hubungan kerja antarawarteg dengan pihak ketiga desa bersifat kemitraan. bab vii pembinaan pasari pyaar masyarakat melalui pengelolaan ttg desa. pembinaan sebagaimana dimaksud dalam antara lain koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan rn masyarakat melalui pengelolaan ttg; supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ttg; monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ttg; pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ttg;an supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ttg; dan monitoring dan evaluasi pemberdayaan.n masyarakat melalui pengelolaan ttg; bab viii peliiforaittaan pasalpada dapat berupa bantaran keuangan, hibah, dan atau bantuan sosial yang diberikan dalam bentro(2t bab xeteittuan ditutup peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap or u1i'target: za1 diundangkan rantau ,.beda tanggal .'.ai'e" daerah kabupaten tapin, berita daerah kabupaten tapin tahun nomor |
salinankinerja penyelenggaraan pemerintahan lingkungan pemerintah kabupaten tapin yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan standar operasional prosedur penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan pada setiap satuan kerja perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten tapin: bahwa untuk kelancaran penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkanparifin aran diundangkan rantau pada tanggal maretlampiran peraturan bupati tapin nomor: tahun unda absorb, s.h.,m.h. tanggal maret penata tk. (iii d) nip. tahapinventarisir jenis jenis kegiatan yang membutuhkan standar operasional prosedur, seperti komposisi unit unit kerja, jumlah pegawai, jumlah pelayanan yang akan dilaksanakan, sumber sumber daya yang dibutuhkan, tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, sarana prasarana dan lainnya,::, sebagai berikut teknik brainstorming dilakukan pada kondisi penyusun tidak cukup memilikis,dalam pemilihan key informan (narak, ditentukan pemilihan unit yangtcc. penulisan sop menentukan format sop, apakah langkah sederhana (simple steps), tahapan berurutan (hierarchical steps), grafik (graphic), atau diagram alur (flowchar?. memperhatikan tingkat perincian detail,:terpikirkan. langkah langka,kembalitapkan, konsekuensi penerapan sop, target penerapan dan kompetensi pegawai dalam penerapan sop sertapenerapan,,: informasi apa yang akan disampaikan kepada target penerapan sop::: bagaimana caranya memantau dan meningkatkan kinerja organisasi:u,masalahtansi, evaluasi dilakukan dengan mengacu , sejauh mana sop yang diterapkan mampu dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana,,baru:: sejauh mana sop yang diterapkan mampu menjawab tantangan perubahan lingkungan organisasi: sejauh mana sop yang diterapkan dapat berjalan secara sinergis satu dengan: sejauhmana tingkat penerimaan para pelaksana terhadap sop yang telah diterapkan:: sejauhmana mekanisme supervisi mampu berjalan baik, sejauhmana pelatihan pelatihan yang diberikan kepada para pelaksana secara benar sehingga mampu memperlancar proses penerapan:maret format standar operasional prosedur penyelenggaraan pemerintahan lingkungan pemerintah kabupaten tapin format identifikasi kebutuhan standar operasional prosedur kegiatan yang judul sop dilaksanakan sesuai yang output keluaran dengan uraian tugas diusulkan contoh mengendalikan surat masuk, sop administrasi dokumen surat pendistribusian surat keluar surat masuk dan masuk dan surat dan pengarsipan surat keluar keluar contoh format sop contoh format langkah sederhana simple stepscontoh format tahapan berurutan hierarchical stepanananaataan anananaataan annatanaanaan disahkan oleh revisi tanggal tea contoh format grafik nomor lambang daerah tanggal ditetapkan standar operasional prosedur waktu kualifikasi pelaksana kanantanea es. nama sop) pelaksanaan dasar hukum prosedur: disahkan oleh tea kancontoh format diagram alir lengkap (flowchart lambang nama skpd tanggal revisi unit kualifikasi pelaksana keterkaitan peralatan perlengkapan pencatatan dan pendataan prosedur ivi mutu baku output tee ss, ttl tes ttl ttl ttl cara pengisian sop halaman judul sekretariat daerah bagian .oojudul sop dari masuk dan surat keluar identifikasi kebutuhan informasi prosedur yang akan distandarkan lambang nama skpd keterangan nomor sop diisi dengan nomor yang sop kan, yaitu komponen, unit kerja, bagian, sop) dibuatnya sop berlakunya sop ang berkompeten mengesahkan sop akan sop kan. dasar hukum diisi peraturan perundang undangan yang mendasari prosedur yang distandarkanpenatauraian prosedur seo iii ill lho ill keteranganamini digunakan untuk menggambarkan perpindahan aktivitas dalam satu halaman garis alir simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah proses pelaksanaan kegiatanasisten adalah asisten lingkungan sekretariat daerah kabupaten tapin. kepala skpd adalah kepala skpd lingkungan pemerintdoman penyusunan sop adalah acuan dalam menyusun sop yang berisi langkah langkah penyusunan yang diperlpindanakuntabilitas, efeadalah atau pihak yang dilayani, yaitu bahwa prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna (costumes needs) sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna:adalah sebagai berikut konsisten, yaitu harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu waktu oleh siapapun dan dalam kondisi yang relatif samastandar prosedur yang telah ditetapkan, seluruh unsur memiliki peran penting, yaitu seluruh pegawai dalam peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan, jika pegawai tertentu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses, dan terdokumentasi dengan baik, yaitu(graphic):menjadi tanggung jawab kepala skpd. proses penyusunan sop lintas skpd terkait dikoordinasikan oleh asisten yang membidangi. proses penyusunan sop pada dinas, badan atau kecamatan dikoordinasikan oleh sekretaris. proses penyusunan sop pada kantor atau upt dikoordinasikan oleh kepala sub bagian tata usah. bagian kedua syarat sop syarat sop meliputi menghasilkan paling sedikit (satu) output tertentu:uraian siklus sop,sopunit kerja |
bukti pengeluaran yang sah dari biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalahsiswa mahasiswa, kepala desa dan perangkat desaperangkat daerah dan lainnyayardsahperangkat daerahpelaksana kegiatan yang memuat pemberitahuan bahwa biaya perjalanan dinas ditanggung perangkat daerah pelaksana; bukti bukti pengeluaran yang sah berkaitan dengan biayaverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganketentuan khusus pelaksana spd yang telah selesai melaksanakan pedalamzin dari pejabat yang mengeluarkan spi, kecuali pada hari libur; pejabat yang mengeluarkan spt tidak bertanggung jawab jika terjadi hafdan kegiatan perangkat daerah diberikan biaya perjalanan dinas yang disamakan dengan biaya pedalaman dinas jabatan pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah.jabatan pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah dan tanpa biaya penginapan. biaya transportasi udara laut bagi isteri bupati wakil bupati pimpinan dprd sekretaris daerah yang melaksanakan pedalaman dinas sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai dengan fasilitas transportasibankan pada biaya perjalanan dinas, yang diberikan sesuai besaran ffi$ telah ditentukan oleh lembaga instansi panitia mengundang. pasa] pelaksana spd yang didampingi diikutinya dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. pelaksana spd yang menjabat sebagaipendamping pejabat yang disampingnya dapat diberikan biaya transportasi umum udara laut sesuai kelaslker keberangkatan yang sama dengan pejabat yang didampingi sudah tidak tersedia lagi (per]h full booking, dandampingi bupati wakil bupati dapat diberikan biaya transportasi umum udara laut sesuai kelas yang sama dengan pejabat yang dipimpin$nya, apabila kelas ekonomi sudah tidak tersedia lag;r (pen:ah full bookinglfull bookirqll, dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. pimpinan dprd yang melaksanakan perjalanan dinas dapat diberikan biaya transportasi umum udara laut dengan kelas bisnis, apabila dalam hal ketersediaan kelas ekonomi (prn;f:.u (penuh.full booking, dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. biaya perjalanan dinas dalam rangka menjemput mengantarkan jena.4 (empat) hari. (empat) pelaksana sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: (dua) pelaksana dari perangkat daerah dimana jenazahdari pelaksana tersebut terakhir bertugas; dan (dua) pelaksana spd dari keluarga almarhum almarhumah pelaksana yang akan dijemput diantar jenazah jabatan pelaksana golongan ii. pelaksana yang diberikan tugas tambahan sehingga mengakibatkan lamanya wat<\gas tambahan sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan penerbitan spt. selumadari pejabat penerbit spt yang bersaing[utan dari pengguna anggaran. dalam hal terdapat pengiriman barang yang memerlukan biaya pengangkutan, pengepakan, pengulang t; dan bukti bukti pembayararlyang sah. dalam hatdalam hal keadaan mendesak pada saat terjadi bencana atau kondisi force mature, kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah dapat memerintahkan pelaksana spdguna pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan penanggulangan bencana daerah dengan menerbitkan spt dan spp yang ditandatangani oleh kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah. bab ketentuan penutup bentuk format pt, spp, data laporan hasildalaman dinas' pad.t,iun ol9 tentang perubahan ketiga atasuran perwakilan rakyat daerah, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, dan pihak lain lingkup elgar pemerintah kabupaten tapin berita daerah kabupaten tapin tahun ol9 nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal april o2obupati tapin, diundangkan pada tanggal 'tz, ,o4 sekretaris kabupaten tapin, parsyah berita daerah kabupaten tapin tahun 2o2o nomor rantau lampiran peraturan bupati tapin nomor ' tanggal.i format spt: bupati tapin surat perintah tugas nomor: . dengan ini ditugaskan kepada maksud surat perintah tugas: demikian surat perintah t\gas ini dibuat, untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dari setelah selesai menjalankan surat perintah t\bupati tapin, nama nip pangkkah dinas perangkat daerah surat perintah tugas nomor: dasar dengan ini ditugaskan kepada maksud surat perintah tugas demikian surat perintah tugas irran. bupati tapin nama nip pang$format spp: kop naskah dinas perangkat daerah nomor surat perintah perjalanan dinas pejabat yang memberi perintah nama dan} iip pegawaiyang diperintah pangkat golongan jabatan tingkat perjalanan dinas maksud perjalanan dinas alat angkutan yang didari tempat kedudukan) pada tanggal ii. tiba padatanggal kepala berangkat dari pada tanggal kepala iii. tiba padatanggal berangkat dari pada tanggal kepala iv. tiba padatanggal berangkat dari pada tanggal kepala tiba kembali tempat kedudukan) pada tanggal telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut atas benar benar diakui vii. format daftar pengeluaran riil: daftar pengeluaran rite yang bertanda tangan dibawah ini nama nip jabatan berdasarkan surat perintah tugas nomor tanggal dan surat perintah perjalanan dinas nomor tan dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa biaya transportasi dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti bupati pengeluarannya,.,tanggal,bulian,tahun pengguna anggaran, pelaksana spd, format pernyataan tidak menginap hotel penginapan: per{rataan tidak menginap hotel penginapan yang bertanda tangan dibawah ini nara nip bulan, tahun pelaksana spd, materai format pernyataan kehilangan transportasi umum udara laut: surat pernyataan yang bertanda tangan dibawah ini, saya: boardingpass nama nip pangkat golongan. telah melaksanakan perjalanan dinas selama . (.) hari pa.da tanggal s d. tanggal ., untuk keperluan.(keberangkatan kepulangan) beserta dengan airport taxrrntrrk dipergunakan sebagaimana mestinya. mengetahui menyetujui (eerryguna arqgaranl nip. rantau, pelaksana spd, nip. format rincian biaya perjalanan dinas: rincian biaya perjalanan dinas nomor tanggal spt . . tanggal nomor tanggal spp . tanggal rantau, pelaksana spd, (.) nip. . tanda terima biaya perjalanan dinas uraian rincian biaya jumlah rp) ket. volume harga rp) biaya transportasi biaya penginapan uang harian uang representasi dst. total biaya perjalanan dinas terbilang: nama nip pangkat gol jumlah uang yang diterima tanda tangan format laporan hasil perjalanan dinas: i.laporan hasil permai,anan dinas dalam keluar daerah kabupaten tapin dasar peraturan bupati tapin nomor . tahun . .; dpa skpd tahun anggaran .; tele radiogram fax surat undangan liar perjalanan dinas luar negeri .; spt nomor spp nomor ii. pelaksanaspd: nama nip pangkat gol. jabatan i(keperluan: iv. tempat tujuan i ama kerja] anan dinas vt. hasil per^iai,anan dinas pelaksana spd, nip. format surat pembatalan permai,anan dinas: surat pernyataan pembatalan tugas permai,anan dinas jabatan yang bertanda tangan dibawah ini: nama .warna: cern.laksana spd lainnya. demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan s6f gain 61a mestinya..jalanan dinas surat peri{rataan pembebanan biaya pembatalan tugas per jalanan dinas jabatai nomor spp nomor nama nip jabatan unit organisasi dibatalkan sesuai dengan dinas jabatan tanggal :t1* .".".rrr"* pembatalan t\gas perjalanan berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transportasi berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan tidak dapat dikembalikan resund (sebagian seluruhnya sebesar (. sehingga dibebankan pada dpa skpd nomor tanggall,bulan, tahun yang membuat pernyataan, nip. |
sa) ai: bahwa dengan telah diundangkannya peraturan daerah kabupaten jembrana nomor tahun tentang sumbangan pihak ketiga kepada daerah, maka untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaannya perlu menetapkan pelaksanaan peraturan daerah dimaksud, bahwa pelaksanaan peraturan daerahahun tentang sumbangan pihak ketiga kepada. pejabat adalah pegawai yang diberi tugas untuk menerima sumbangan pihak ketiga kepada daerah( speed).tata cara pengisian administrasi pernyataan kesediaan atau kemampuan sumbangan pihak ketiga kepada daerah sumbangan pihak ketiga diterima dengan menggunakan surat pernyataan yang telah disediakan dan kwitansi bukti sumbangan. bentukkwitansi bukti sumbangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran dan ilang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bab tata cara penunjukan pejabat penerima sumbangan pihak ketiga kepada daerah, selanjutnya menyetorkan seluruhnya kas daerah dan menerima speed dalam bentuk barang sertajabat yang ditunjuk menerima speed2014nomor lampiran peraturan bupati jembrana nomoretahun tentang pelaksanaankwitansi pembayaran sumbangan pihak ketiga kepada daerah. pemerintah daerah kabupaten jembrana jl. senapati ,telp. negara bali kwitansi bukti pembayaran sudah terima dari nanaananana nana naa anna aan jumlah uang rp. seat terbilang ppa aan aan anita untuk pembayaran negara, . jesurat pernyataan sumbangan pihak ketiga kepada daerah. surat pernyataan yang bertanda tangan bawah ini: nama nama perusahaan pekerjaan alamat menyatakan dengan sebenarnya, bahwa memangkabupaten jembrana berupa uang barangnegara, yang membuat pernyataan bupati jembrana, ttd putu artha |
bupati tapin provinsi kalimantan selatan peraturan bupati tapin nomor tahun 2o2o tentang kode ef, pengadaan barang jarrr negeri nomor tl2 tarun oi tentang pembentukan uni kedubupati tentang kode etik pengadaan barang jasa;larangan praktek monopoli dan persainganperaturan pemerintah nomor tahun oo+ tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil (lembaga negara republik tahun oo4 nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor aa49hr[eraturan menteri dalam negeri nomor tahun ol815a3)run ol9 nomor peraturan bupati tapin nomor tahun o161:adalah pati pin. inspektorat adalah inspektorat kabupaten tapin' paten pin. bagian hukum sekretariat daerah adalah bagian hukum sekretariat daerah kabupaten tapinselaku unit kerja lingkungan pemerintah daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan baran asa pengadaan barang jasa pemerintah lingkungan.n pemerintah kabupaten tapinde etik pengadaan barang jasa adalahng jasa. ll. majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa adalah majelis yang beranggotakan gasal yang terdiri atas unsur inspektorat, badan kepegawaian dan pengemban'ngan sumber daya manusia, dan bagian hukum sekretariat daerah yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etikrtuduurercha,rrt{,,,warnemua pihak yang terlibat dalam pengadaan batalgljasa yang bertentangan dengan kode etik pengadaan barang jasa' pengadaan barang jasa. terlahir adalah semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik pengadaan barang jasengadaan barang jasa yang dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri 2g. pengaduan ad.pengadaan barang jasa untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik pengadaan barang jasa' bab tujuan dan ruang lingkup bagian kesatu t\juan kode etik pengadaan barang jasa bertujuan sebagaiflgljasa untuk menghindarkan gala pertanian gan kementan gan (conflict inter dua ruang lingkup kode etik pengadaan barang jasa berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa' bab iii nilai dasar, prinsip dan etika bagian kesatu umum semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa wajib menjunjung nilai dasar pengadaan baraflgljasa, menerapkan prinsip pengadaan barang jasa, dan mematuhi etika pengadaan barang jasa. bagian kedua nilai dasar nilai dasar pengadaan barang jasar:negara dan daerah diatas kepentingan pribadi; dan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, martabat, pertimbangan dan kredibilitas organisasi bagian ketiga prinsip prinsip pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam ,terdiri atas: efisien, yakniknrelnya; transparan, yakni; terbuka, yakniyakni pengadaan barang jasaiam pengadaan barang jasa; adil, yakni memberikan perlakuan yang sandaerah; dan akuntabel, yaknip pat etika etika pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud dalam pass godaan barang j asa; bekerja scurob' t2urryljasa,trang em; ppk po\ unta, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sarana, dan avant kepemilikan sahamnya lebih dari (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang warna. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan daerahpatut diduga berkaitan dengan pengadaan barang jasa' atau ob' bab majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa dalam rangka penegakan pelaksanaan nilai dasar, prinsip, dan kode etik pengadaan barang jasa kepada pihak yang terlibat dalam pengadu^aan barang jasa, khususnya pa, kpa, ppk, pejabat pengadaan pengelola pengadaan barang jasa, pokja pemilihan, pegawai ukpga selaku agen pengadaan, php php sebagaimana dimaksud dalam dan dibentuk majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa. keanggotaan majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud berjumlah gasal yaflgterdiri atas: (satu) orang ketua merangkap anggota yang berasal dari unsur ins rektorat; (satu) orang sekretaris mera.ungkap anggota yang berasal dari unsur badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan paling sedikit (satu.r) orang anggota yang berasal dari unsur bagian hukum sekretariat daerah dan perangkat daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan' majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan pati. dalam rangka membantu pelaksanaan tugas m4iblis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa, dibentuk sekretariat majelis pertimbangan:a kode etik pengadaan barang jasa yang berkedudukan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia' l4 sekretariat majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada bertugas: men]rusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa; melaksanakan surat men5surat majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa; melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa; melaksanakan tugas kepaniteraan sidang majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa; mempersiapkan putusan majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa; mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa; men rusun laporan majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa. bab penegakan kode etik pengadaan barang jasa bagian kesatu tata cara pengaduan, pelaporan dan pemeriksaan i" por. penerima rn l, pengadaan barang jasa. pemeriksaan atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mekanisme majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik; majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa men ingsun telaahan atas laporan dugaan pelanggaran kode etik pengadaan baran jasa; majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa mengadakan rapat majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa untuk membahas pengaduan; rapat majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa membahas pengadu rpengadaan barang jasa menghentikan proses pen rencana.pengadaan barang jasa; majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa memeriksa, memutuskan dan menetapkan ada atau tidak ada pelanggaran terhadap kode etik pengadaan barang jasa; putusan majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa dilaporkan kepada bupati dan pejabat yang berwenang untuk menetapkan pemberian hukuman dengan tembusan kepada api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk menjaflrhkan hukuman menetapkan pemberian hukuma berdasarkan keputusan majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa. bagian kedua tata cara pemanggilan majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa memanggil secara tertulis terlahir yang diduga melakukan pelanggaran kode etik pengadaan barang jasapengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (tujuh) hari kerja setelah diterimanya l,laporan dan atau pengadudan atau pelapor atau rasanya paling lambat (tiga) hari sebelum pemeriksaan dilakukan. dalam hal terlahir m, maka dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik pengadaan barang jasa' (s) t7 bagian ketiga tata cara pemeriksaan majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa pengadaan barang jasapengadaan barang jasa. terlahir yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik pengadaan ngl jasa wajib menjawab pertanyaan yang diajukan oleh majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa.pengadaan barang jasa, dianggap mengakui pelanggaran kode etik pengadaan barang jasa yang diduga kepadanya' hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam bentuk berita acara hasil pemeriksaan bab pembiayaan pembiayaan kegiatan majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang jasa dibebankan pada anggaran dan pendapatan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. r{bupati tapin, diundangkan rantau pada tanggal 4z) sekretaris berita syah kabupaten tapin tahun 2o2o nomor kabupaten tapin, |
bupati tapin provinsi kalimat{tan sei,penjabarandalam rangka unturun o2o tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona virus disewa,s.j dan nomor l77 kmir19 tentang pedoman pen reu1o\ undang undang nomor tahun oo4 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional i*adil; ll.bl6tt8 nomor tambahan l.lembaran negara republik indonesia nomor l9. 2r. 26322l;'l66,presiden nomor tahun ol9 tentang rinciant9l nomor o)rfantu:run ot9 nomor *r( l1 peraturan menteri dalam negeri nomor tahun o2o tentang percepatan penanganan corona virus dlb,ease ol9 lingkungan pemerintah daerah berita negara republik indonesia tahun o2o nomor 2a9l; keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri keuangan nomor ll9 s,j dan nomor kmk.o7 2o2o tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tarun anggaran o2o dalam rangka penanganan corona virus disewa,se ol9 (covid serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional;virus disco,se ol9 lingkungan pemerintaht2ir0); peraturan daerah kabupaten tapin nomor tahun oitpembentukan organisasi dan tata ken528l,mbu(an menetap kan peraturan bupati tapin tentang perubahan ketiga atas peraturan bupati tapin nomor tahun 2oi9 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2o2o. t,\run o2o tentang perubdan5); diubah sebagai berikut: ketenar5a4rp( o2.o37. rp345. o,oo rp3. q.0oo.o qo,o0 rp341. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan o,ooi"diubah, sedangkan yang lainnya tidak mengalami perubahan, sehingga lampiran ii. penjabaran,berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam l,lampiran ii. penjabarayang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. +t'tb april z??fr diundangkan rantau pada tanggal r'r n,tv sekretaris dae kabupaten tapin, berita kabupaten tapin tahun 2o2o nomor |
salinan rena provinsi jawa timur peraturan wali kota batumenuhi kompetensi, kualifikasi kepangkatan, pendidikan dan pealaman dari hlm. il.atasan langsung atau ppk bagi calon pelamar dari luar pemerintah kota batu untuk mengikuti proses seleksi, oo. menyusun makalah paparan yang memuat visi dan misi pelamarabatan pimpinan tinggi pratama dilaksanakan dengan tahapan: pengumuman dan pendaftaran, seleksi administrasi, cc. seleksi kompetensi dan tes kesehatan, penulisan dan penilaian makalah paparan, presentasi makalah paparan dan wawancara, penelusuran rekam jejak, integritas, dan moralitas, dan penyampaian hasil akhir seleksi. lowongan jpt pratama diumumkan secara terbuka melalui surat edaran, papan pengumuman, media elektronik,halaman dari hlm.: nama jabatan yang lowong, persyaratan administrasi yang meliputi: scan surat lamaran yang ditujukan kepada ketua panel (form scan asli kenaikan pangkat terakhir, scan asli pengangkatan sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama (setara eselon atau pejabat administrator, scan asli jabatan terakhir bagi pelamar yang berasal dari pejabat fungsional, scan asli ijazah s1 div (s2 s3 jika ada), scan asli tanda terima surat pemberitahuan tahunan pajak spt) tahun terakhir, scan asli hasil penilaian kinerja (dua) tahun terakhir, dan daftar riw hidup lengkap (form scan asli sertifikat kelulusan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dipersyaratkan, scan aslirekomendasi dari ppk (form dan surat pernyataan pakta integritas (form halaman dari hlmberkas lamaran, tahapan, jadwal,contoh, surat rekomendasi dari ppk dan surat pernyataan pakta integritas dalam persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf angka angkftaran seleksi terbuka dilakukan secara online melalui website resmi pemerintah kota batu. pendafthalaman dari hlm. setiap pelamar dapat melamar paling banyak (dua) lowongan jabatan pimpinan tinggiseleksi kompetensi dan tes kesehatanhalaman dari hlmmeliputidisampaikan oleh tim seleksi kompetensi kepada panel melalui sekretariat panel. tes kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan rumah sakit pemerintah dengan surat kesepakatan bersama. hasil tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada diserahkan kepada panel melalui sekretariat panel. halaman dari hlm. bagian keempat penulisan dan penilaian makalah paparan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib menyusun makalah paparan yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar. penyusunan makalah paparan, dan atau paparan dengan tema yang ditentukan oleh panel. ketentuan penyusunan makalah sebagaimana dimaksud pada huruf:dan sistematika: bab pendahuluan identifikasi permasalahan latar belakang, bab ii: landasan teori tinjauan pustaka: bab iii: pembahasan, dan bab iv: penutup. makalah diserahkan kepada sekretariat panel paling lama (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi administrasi. halaman dari hlm. ketentuan penyusunan paparan sebagaimana dimaksud pada huruf ditentukan oleh panel. presentasi makalah paparan dan wawancara dilaksanakan oleh panel dengan ketentuan sebagai berikut: presentasi makalah paparan: pelamar mempresentasikan makalah paparan depan panel, dan penilaian makalah paparan mempertimbangkan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi makalah paparan. wawancara:. bagian kelima penelusuran rekam jejak, integritas, dan moralitas penelusuran rekam jejak pelamardan moralitas pelamar, dan memiliki kemampuan, serta pengetahuan teknis intelejen. halaman dari hlm. bagian keenam. panelprovinsi jawa timurhalaman dari hlmjawa timurlakukan penggantian. bab vii ketentuan lain lain jabatan pimpinan tinggi pratama dijabatevaluasi dan penilaian oleh ppk dan panel melalui koordinasi dengan kain. pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui mutasi dari satu jpt pratama jpt halaman dari hlm.abatan pimpinan tinggi peromisi aparatur sipil negara nomor tahun tentang pedoman pengawasan komisi aparatur sipil negara atas pengisian jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, memutuskan: menetapkan:alaman dari hlm. lampiran peraturan wali kota batu nomor tahun tanggal: januari tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka pemerintah kota batu hal: permohonan untuk mengikuti . jelas seleksi terbuka jabatan kepada yth. pimpinan tinggi pratama ketua panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama pemerintah kota batu batmail mengajukan diri untuk mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama pada jabatan.')nama lengkap dan gelar) nip) halaman dari hlm. logo kota batu berwarna ukuran 4x6 seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama pemerintah kota batu daftar riw hidup peserta seleksi terbuka identitas pribadi status perkawinan kawin belum kawin duda janda nama suami istri lengkap dengan gelar, bila ada) mian ana nomor telepon mean (al mamatemal awan npp pekerjaan saat ini apmmgatah nama perangkat daerah unit kerja gamhalaman dari hlm. riw pekerjaan pekerjaan yang pernah diemban dalam sepuluh) tahun terakhir jabatan perangkat tugas fungsi ahun daerah riw pendidikan formal nama sekolah tahun kota jenjang jurusan perguruan tinggi lus negara snn away slip uan sta aan dieja saya pasca sarjana (s2) pasca sarjana (s3) riw pendidikan dan pelatihan jabatan struktural fungsional nama diklat tahun lulus penyelenggara halaman dari hlm. riw pendidikan dan pelatihan teknis (termasuk sertifikasi pengadaan barang jasa) pendidikan dan pelatihan teknis bersertifikat nama diklat jenis ahun lulus (penyelenggara sertifikat kursus simposium seminar konferensi yang pernah diikuti nama kursus simposium ahun aman kon ere mengikuti penyelengtopik ahun (penyelenggara seminar konferensi pembahasan halaman dari hlm. karya ilmiah tulisan artikel hasil karya ilmiah, tulisan, atau artikel yang pernah dimuat media massa ata dipublikasikan dalam bentuk buku judul karya ilmiah ahun tulisan artikel nama media publikasi orbit organisasi asosiasi keahlian nama organisasi asosiasi jabatan posisi ahun penghargaan dan prestasi yang pernah dicapai nama penghargaan dan nama organisasi tahun prestasi pemberi kegiatan sosial kemasyarakatan nama kegiatan organisasi tingkat ahun tingkat rt rw desa kecamatan kota kabupaten provinsi nasional internasional halaman dari hlm. riw kesehatan terindikasi jenis penyakit sejak keterangan tindakan tahuperaturan perundang undangan. nama lengkap dan gelar) nip) halaman dari hlm. kop bpsdm dan atau inspektorat instansi:kepala. nama) nip) halaman dari hlm. kop instansi pemerintah daerah asal) suratjinkan untuk mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama pemerintah kota batppk nama) halaman dari hlm.batu, dengan ini menyatakan bahwa saya: akanketentuan peraturan perundang undangandan akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas lingkungan pemerintah kota batuhormat saya, nama) nip) wali kota batu, ttd mewanti rampok halaman dari hlangecekhalaman dari hlmbatubatu, dan pemberhentian pegawai asn, serta pembinaan manajemeneraturan wali kota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengisian jabatan tinggi pratama dengan seleksi terbuka pemerintah daerah. seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama bertujuan untuk mendapatkan pejabat pimpinan halaman dari hlm. tinggi pratamapemerintah daerah. ruang lingkup peraturan wali kota ini meliputi: prinsip, persiapan seleksi, pelaksanaan seleksi, penetapan pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pembinaan. bab, dan akuntabel. pengisian jabatan pimpinan tinggi, dan moralitas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan. bab iii persiapan seleksi bagian kesatu pembentukan panel dalam persiapan seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dibentuk panel. dalam membentuk panel sebagaimana dimaksud pada ppk berkoordinasi dengan kain. halaman dari hlm. panel sebagaimana dimaksud pada dibentuk oleh wali kota selaku ppk yang ditetapkan dengan keputusan wali kota:. panelhalaman dari hlm. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi, penelusuran rekam jejak jabatan, integritas,sdm dan dibentuk oleh wali kota selaku ppk yang ditetapkan dengan keputusan wali kotadalam hal anggota sekretariat panel mendaftarkan diri menjadi pelamar, maka wajib mengajukan surat pengunduran diri terlebih dahulu dari keanggotaan atau kesekretariatan panel kepada wali kota. anggota sekretariat panel yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada diganti dari unsur yang sama yang ditetapkan oleh wali mengacu pada standar kompetensi manajerial. halaman dari hlmeselonhalaman dari hlm. menyusun makalah paparandikecualikan dari persyaratan huruf bagi pelamar yang sedang menduduki jabatan fungsional, 'sedang pernah menduduki jabatan administrator paling singkat (dua) tahunj halaman dari hlm. |
ear maya late api rencana kehutanan tingkat provinsi (ktp) sumatera barat "ga tahum skala 2sengon mta "ym per maa laman rentan benar sura dani mam kaga nada bana mane men lai ana aman denan mat peta mep nama (ana matikan man often penamaan dn. pesburpa varian kabataas korea iii burden peran pertemuan lepra pati ran bari morin tun bot rang penari daan per tea ana petai macam tam tata pit learn paparan kanan abas ai rar beroplaplaplaan pete terusik kuburan proper berau kara ali mena tam tan serap gala . kental pi: data pat tb, be: nam maa maen tali wara tenor lapar rata peta perubahan rencana kehutanan tingkat provinsi (ktp) tahun skala geng09 ann sin rotan para galena sonata maa aman, keke ben keterangan peta ban mma aan cal pgn bera eng (ane mens aan rnten peng nga lon yeni dean perabursa war hawa pama aziz terbang peran penamaan sera aan ena nagan subctg petai aan sama pelebaran gek mae tanin avatar. pete terlatih kuburan procera berau kara catatan dana yaa bar mai ea, mena ara ken bela tebal anna leganes ana aaa peta perubahan rencana kehutanan tingkat provinsi (ktp) sumatera barat tahun ali ala jinggo uggbadraya pra ana "ea laren pemutar gabe seruan barat ta. maa eren warok pena suku maan, (oa ata keterangan peta. pes sana wanna mama per tang maa sai ana ema ian (ea ang ats "aa hanna ira sana ta) mam beban tem ban pantomim pem w w nan area esa pamer make nan pete peta saka pem dior ban rang bera lks la, " f mapan bar menata bikin sah dki paman para hal, pata langen kedutaan lantas kebakaran bia mendaki kad3 jemari san bam bee serasi pala peka parama hemat rae mara menag hen akasia te. sat mata at, tai say pa. baya aing asa mem hina pan bin pa, ag) tai ag wa: ara akan. wang mea hrg nda ala 202a akan .yan akan news ara tot dan peta perubahan rencana kehutanan tingkat provinsi (ktp) sumatera barat ta, jeans tahum kata 9sno0 pss w w w samara batangan pun pon lara lampau penahan gatra sura darat mana tas puan ramen, eng pn wanna dana l. # casa ara hap paman laman sen bata paman pem tan antena panda semietan matikan dasa montana beri pama psim perum tata pet kerang pra stud tn, muecrreta pen period lis bea man ban penangan hapatrainarmn hadrah ara laman peran bmn plan ptn sanga ian tra mataram por sewa dora ratna engan, adat plat yan man pan pakan yang apa mera pai lan k2. esa singa maa in sau pg. eh, pas manga gni uda bira. za2g tina lara gni peta perubahan rencana kehutanan tingkat provinsi (ktp) ine sumatera barat tahum skala sengon (m2. w w w int maja paman nan persen dang &.: langen putar ever sera dami setan pnj sarana maan, aja keterangan peta ben aki keras sam kan bana maman pena tay panas aneh aman mjasaen ense sem tunas pom aya pink peran perum pem dior ban rang bera type peta. pamletaran bamaanannaryn akan mara ata dapat pan lie bekam ppp pump madara tersa patra pro seram dar ratan peran pea iga pasa dea panen hal maa pena kan png nae ah. masa pe, pemerintah provinsi sumatera barat yan len grfundasert adas kenya peta perubahan panah asa rencana kehutanan tingkat provinsi (ktp) tip sumatera barat tahun ina skara:ingin mn sesi ali sis pay mean pre pf! mama ana water rasa hasan, his jua mg: upon esa umam 2na lega lea pan makan daan atasnya aer pro. poo pan dapat atma taman mart kalangan ore pin lini rain reborn penamaan antar dera para bar bai morin tan rang rar tai kalah tenan avi tana a12 asi sumber peta wat han marak tamil pam peta larangan kedutaan laris kebakaran ababab jemari aan pakan kep mmr paul mma ann abas tina radi kauman row semeru batara ena ,.n korban belts pap bet fee maa tertua menanam menua dp: peta perubahan eka ama rencana kehutanan tingkat provinsi (ktp) tan sumatera barat tahun e #invasi sogntowbe atas sena uga ba. a58. peran kana tai apaan peran gera mana patah leni merek ana year wii keterangan peta l.# bee asa sai saat nan pan yan an, tenn2ah dana mlm mah unse brg daan ian pama peran tertua, mnpatbe matta ara tenan been timnas pen masalah peran dera pera tata lean bands sekadar tengaran taat nya went sem tee pena eta nan lamaran kepada kea man male hambar stik bo. sad tara ppp psa tegang yag dapa macem pan maa "sai yul tea yan len grbundasertsr sa, timangan mei peta perubahan tan. rencana kehutanan tingkat provinsi (ktp) sumatera barat aha paha tan tahun peta se ann an sini kai naa: bag gai mawa saga ame bana kenakan aha lapan peran samara ban tea: sean wa, pan pre ahn alga daa mma nero teng aswosren lama tees , pekan kara smg milan len dadi bantu pegang red tem pamen! mainan "men sana tea semata baba fear pma smear sad tuntas dataran mere esmsniz medan pedoman pemamah ena wan leak sea noerireta han mna fan peak pata lamaran keputusan baris kebatinan tia alanbaki kode juarai kan hanya" bam kep menular ana aman la, batara maen meme pemtrtatan par peta ppt era para ina chap macan era baar ata kau) "ons: (maa aa. ata ale .m . maan arif ng pama peta perubahan rencana kehutanan tingkat provinsi (ktp) sumatera barat tahum ala jinggo pt: tan. gan hii bata meme tapa ip seven daan mio ut masa pro bambel tara ona. l #& boat kesan sama ban wig pande sia sena aman preman tan peta tki matang aan lag, mangsa bat mn pada tata laga ani pat) kana kana perang busana pinmolaamil pra prana ari mang desa dataran tega pedati "rabab pan intra! pon sarana bani moro tata brain banci ngan batuan kaban tangkis penanam area dusiiita bumper peta, mam aan ran bak aan dara hear kanan mer pai kena bam kep menular vm! fan teman bateman ora been dar atw saran uan dan perataan rang manga alan bk. aha dea tam ir naa anna id. baik kadi mp '. sir ara kan pa. pa rencana kehutanan tnokatproumsi ora atut tri bea mna ser pan tai (nan well dapa" mama ilina w. dea data yang aga komen ema music petai ten man mea ime (ee yan senam ketabahan las mare peta perubahan ran rencana kehutanan tingkat provinsi (ktp) sumatera barat ag, tahun skala 2sne0g ji. sima are atap tag fata lapan peran sara ban wak bika asli human mma, tag tag na: ag say keterangan peta san anda men ea l.# pa, naa wan sma mala ar ban fang makan tan nun bali tebet par mar dean. matra? pentas keausan mona mel aim per prana penta donna para bar bri morin tun rang mari melawan pencatu perca tana tunica pera. na. beta hay iri maca ati teman jani peta lantaran heparaar bari hamparan max spasi jana jua alt peraga bearenalimplmtla bay, am, peta tren dataran peretas umara dara bangunan maan papa enggan aer pemerintah provinsi sumatera barat ang bt. 57m tebo gan len grande kana bn, "ax pi, pas bia tas saya. na: enggan tas peta perubahan tata rencana kehutanan tingkat provinsi (ktp) ira naa sumatera barat aga tahun skala angin ga fad fs: ae : an, tahi tango" in, meja jean peran lana (ep pra goa santa had fra edit ptn tan kan krem bag metemngan pera ma, garena) jaan ag man sao bah, awal pu, ssi armor samaran ema pai mamasa pa. tea peramehaaa daa enam sari pan al. sai page lama an kanan vena mean usa sejak bea perang makan teka peras tea saga masi puincsnsimesnamaiigitmman eva (bu bean mal kamen ain pat dag made kata zoo eta mem sea mpg ati) a3) ai nam |
salinan ta pig ati provinsi jawa timur peraturan walikota batu nomor tahunbatu tentanghalaman dari hlm., meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui pembayar, dan warga masyarakat berkebutuhan khusus. bagian kedua bidang pemberdayaan masyarakat penanggulangan kemiskinan desa sebagaimana dimaksud dalam hurufhalaman dari hlm. dengan mendayagunakan sumberhalaman dari hlm.alaman dari hlm.halaman dari hlm.halaman dari hlm.halaman dari hlmota. keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dapembinaan dan pengawasan halaman dari hlm. pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dbersama organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinyukan oleh organisasi perangkat daerah sesuai dengan kewenangannywalikotahalaman dari hlm.memutuskan: menetapkan peraturan walikotaerah adalah kota balaman dari hlms halaman dari hlm.s ,, pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat desa, pembinaan dan fasilitas prioritas penggunaan dana desa, dan pemerintahannetapanhalaman dari hlm., tingkat desa. bagian kesatu bidang pembangunan desa halaman dari hlmningkhalaman dari hlm.bersama. programbersama. program kegiatanalaman dari hlm.bandar lampung, provinsi lampung tahun yang diajukan oleh: nama moroni harun, st., m.m.: tempat, tanggal lahir gantung, juni fan nomor ktp alamat jl. pagar alam gang disbud im) rda lingkungan rt. kelurahan gunung agung kecamatan langkapura kota bandar lampung: nama komarunizar, ag.: tempat, tanggal lahir bandar lampung, april nomor ktp alamat jl. cut mutia rt. kelurahan gula balik kecamatan teluk betung utara kotatiga). dalam hal ini memberi kuasa kepada order nababan, s.h, horas mari tua siagian, s.h., wesley ditopang, s.h., arifin rudi nababan, s.h., benny haris nainggolan, s.h., aulia tanwin, s.h., afrizal futrasila, s.h., m.h., anu pardede, s.h., m.h., advokat kuasa hukum pada kantor advokat dan konsultan hukum order nababan, horas siagian associates, beralamat merdeka barat jakarta telp, fax email: [email protected] mataraman dalamkomisi pemilihan umum kota bandar lampung beralamat jl. pulau sebesar telp fax. kelurahan sukaraja, kecamatan sukaraja, kota bandar lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada ridho, s.h., m.h., frans handrajadi, s.h., formel, s.h., advokat kuasa hukum pada kantor law office ridho partners, beralamat jalan mawar indah labuhan dalam, kota bandar lampung berdasarkan surat kuasa khusus nomor kpu. kota tanggal januari baik sendiri sendiri atau bersama smas. hi. herman hn, m.m.: tempat tanggal lahir menggali, mei alamat jalan cut nyak dien lk. rt. kelurahan palapa bandar lampung, nama yusuf johar, s.e., m.m.: tempat tanggal lahir palembang, agustus alamat jalan kelapa way halim indah blok lk. rt. kelurahan sepang jaya,dua), dalam hal ini memberi kuasa kepada hendri ardiansyah, s.h., m.h., amami, s.h., advokat kuasa hukum pada kantor hendri ardiansyah, s.h., m.h. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pelanggaran azas bebas, jujur, dan adil menggunakan fasilitas negara dan atau aparatur negara pelanggaran bawaslu kota bandar lampung: adanya pembiaran dan intervensi yang mendiamkan adanya pelanggaran pilkada pelanggaran oleh tim pasangan calon wali kota dan wakil wali kota bandar lampung nomor urut dua) drs. hi. herman hn.,mm dan muhamad yusuf johar, se.,mm gangguan dan intimidasi pada tps dan atau ppk politisasi money politik bahwa pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota bandar lampung pasangan nomor urut berupa: a. pelanggaran pelanggaran penerimaan murid melalui jalur bina lingkungan dari tingkat smp,sma dan smk yang bertentangan dengan peraturan daerah kota bandar lampung tahun yang secara tegas mengatur penerimaan siswa melalui jalur bina lingkungan sebesar tetapi realisasinya hingga hal tersebut jelas jelas adanya pelanggarada dan adanya pelanggaran menggunakan fasilitas dan program pemerintah dalam mendukung dan memenangkan pencalonan pasangan calon walikota dan wakil walikota bandar lampung baik semasa menjabat maupun setelah mengakhiri masa jabatanpengerahan dan keterlibatan aparat pemerintah daerah kota bandar lampung aparat pns yang secara terang terangan menyatakanbandar lampdari memohon danatu bulan januari tahun dua ribu enam belas,dan mengerahkan masyarakat untuk mencoblos dan memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut .yang mana hal tersebut sangat bertentangan terhadap ketentuan perundang undangan tentang larangan keterlibatan aparat pns sebagai pendukung salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota bandar lampung.larangan dan usaha usaha pencegahan dari pihak unsur kelurahan ketua lingkungan maupun dalam hal pemberian kesempatan terhadap pasangan calon nomor urut dalam hal melakukan kampanye maupun sosialisasi terhadap pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urancaman yang diterima para pemilih masyarakat agar memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut yang datangnya baik aparat pegawai negeri sipil dari pihak unsur camat kecamatan, maupun lurah kelurahan serta ketua maupun ketua lingkungan,ancaman tersebn adanya pemberhentian petugas perangkat kelurahan maupun tingkat lingkungan apa bila tidak mendukung pasangan calon walikota dan wakil wali kota nomor urut merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo adanya pemberhentian pemberian bantuan bagi masyarakat kurang mampu terhadap penerimaan siswa yang masuk melalui jalur bina lingkungan, maupun bantuan lain dimana bantuan tersebut adalah merupakan program pemerintah pusat yang apa bila diketahui pendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut adanya pemberian sejumlah uang untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota bandar lampung dengan nomor urut bahwa sejak semula pihak pasangan calon nomor urut berambisi untuk mempertajamtelahuntuk jadi calon gubernur lampung tahun bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan lapangan ditemukan oleh saudara eci selaku beringin raya kelurahan beringin raya kec keliling pada bulan ramadhan sdr. herman mengumpulkan kepala kepala lingkungan dan ketua ketua agar warganya diarahkan untuk memilih herman pada pilkada kota bandar lampung tidak lebih dari tenggang waktu satu bulan pj. walikota zulfikar) kembali mengarahkan kepala lingkungan dan agar menyuruh warga untuk memilih herman pada pemilukada kota bandar lampung bukti bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan oleh sdr edi humaine selaku lingkungan kel gunung terang kecamatan langka pura pada bulan agustus herman bersama dengan camat langkapura juli) dan lurah gunung terang timo) mengadakan dua kali pertemuan dengan kepala lingkungan dan ketua ketua gunung terang yang isinya agar warganya diarahkan untuk memilih herman dengan cara apapun. selesai merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pertemuan kami kepala lingkungan dan ketua ketua diberi uang rp. lima puluh ribu rupiah) per orang. dan hal tersebutdilapangan saksi betty hermani sebagai kader sebagai anggota masyarakat sebagai petugas sosial kelurahan bumi kedamaian, saya selalu membantu kelurahan dalam pelayanan posyandu, menyalurkan beras raskin dan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui organisasi ppm. setelah lurah bumi kedamaian mengetahui saya selaku pendukung paslon wali kota bandar lampung, nomor urut (tiga) saya diberhentikan dan saya tidak ikut serta pada setiap kegiatan kelurahan bumi kedamaian kec. kedamaian,oleh saksi ahmad zabur ktp tps kel pasir gantung kec tanjung karang pusat ditemukan adanya kotak suara yang dibawa bawah luar lingkungan tps oleh petugas selain kerumah rumah pemilih yang sakit telah laporkan bawaslu kota bandar lampung sesuai dengan laporan lp panas balam xi1 bukit bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan lapangan oleh saudara hid selaku kepala lingkungan iii kepala lingkungan iii kel. kangkung diberhentikan. selain sebagai kepala lingkungan juga bertugas sebagai ketua pusat kesehatan kelurahan, saya didatangi oleh tiga orang ibu ibu yang mengatasnamakan sebagai utusan bunda eva istri herman hn) bila tidak bisa mengajak masyarakat untuk bersatu dengan paslon kota bandar lampung dua) yaitu herman yusuf johar saudara diberhentikan dari semua jabatan kelurahan karena tekanan intimidasi saya pindah rumah kelurahan negeri olok gading, kec. teluk betung barat. dikala saya diminta tolong oleh seseorang untuk memperkenalkan seseorang balon walikota bandar lampung dalam bentuk pertemuan dengan warga, saya dilarang oleh lingkungan kelurahan olok gading kec. teluk betung barat yaitu bapak band setempat dengan ancaman abah jangan lakukan itu sama saja abah merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id membunuh anak istri tersebut nanti anak istri makan apa dan apa bila dilakukan itu akan dipecat oleh herman hn sama saja abah ngebunuh saya. bukti bahwa ditemukan fakta lapangan oleh dina riana selaku guru ngaji setelah diketahui bukan pendukung pasangan calon walikota dan wakil wali kota nomor urut yang bersangkutan sebagai guru mengaji disekitar tempat tinggal tersebut, setelah diketahui bukan pendukung diberhentikan dan tidak boleh lagi mengajar mengaji dan setiap ada kegiatan sosialisasi dari paslon selalu melontarkan kata kata ancaman berupa apabila herman kalah maka billing akan dihapusksdr. surat pada tanggal november bersama sama dengan beberapa orang kawan ditegur dengan nada ancaman setelah menghadiri sosialisasi paslon walikota urut (tiga) selain ancaman tersebut pada tanggal desember surat pencoblosan, dikala keluar dari bilik suara, surat suara yang sudah color dirampas diambil oleh pak rt. bukti bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan evi dilewati selaku guru ngaji diberhentikan oleh lurah karna diketahui pendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut dan ancaman oleh juru bicara pasangan calon walikota dan wakil walikota noor urut yang menyampaikan bahwa apa bila pasangan calon nomor urut kalah maka rumah kalian pesisir akan digusur. bukti bahwa ditemukan fakta bahwa yang bernama mikron selaku kpps pada saat pencoblosan dilokasi tps maupun pada saat sebelum pencoblosan selalu mengadakan pengarahan untuk mencoblos memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut bahwa ditemukan fakta lapangan saudara mikron didatangi lurah beserta ibu ibu pengajian tepatnya jam wib pada saat sedang berwudhu, maksud kedatangan mereka meminta izin tempat untuk kedatangan bapak herman hn, saya tidak tahu kalau masa itu masa kampanye karena saya tidak mengikuti perkembangan yang ada. saya berfikir lagi dan mendatangi pak lurah ternyata sedang masa kampanye waktu merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id itu tanggal oktober saya bilang semenjak ada pj. walikota saya bukan bawahan dia lagi. tahu tahu ada tamu yang datang rumah saya. padahal belum ada konfirmasi lebih lanjut sama satemukan fakta lapangan tps pada amplop tertulis suara sedangkan setelah dibuka hanya suara, yang sangat patut kami pertanyakan kekurangan kertas suara tersebut dibuat kemana sedangkan tps anggota kpps. adala ibu lurah kepala lingkungan dan pak yang selalu mengarahkan untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut bukti bahwa ditemukan fakta lapangan oleh saudara sofyan fungsi selaku sekretaris rt. kel. nusantara permai yang menyaksikan bahwa camat sukabumi dan lurah nusantara permai selalu mengumpulkan rukun tetangga) untuk rapat koordinasi untuk pemenangan pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut dengan intimidasi apabila tidak sanggup memenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut sebaiknya mundur saja, serta adanya diskriminasi dalam pemberian bantuan dana kematian terhadap keluarga bambang hartono dimana seharusnya menerima bantuan dana kematian yang diperuntukan kepada seluruh warga bandar lampung namun karena saat tahlilan dihadiri oleh kandidat calon walikota nomor urut dana bantuan tersebut tidak diserahkan, demikian juga dalam pemberian program bpjs jkn hanya diberikan diprioritaskan kepada para keluarga yang mendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut bukti bahwa ditemukan fakta dilapangan adanya larangan untuk mengikuti kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota pasangan calon nomor urut pada saat kampanye teluk betung selatan pada tanggal desember bertempat disediakan rumah bapak edi nova oleh bapak johan serta lurah kelurahan gedung pakuan bahkan murahnya pun ikut unggun untuk memperhatikan dan melarang warganya untuk ikut kampanyea gusti yurtati selaku sekretaris kelurahan nusantara permai pada tanggal juli adanya pengarahan dari lurah nusantara permai untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut dan pada saat hendak mengurus surat keterangan belum menikah tidak ditanggapi dengan alasan bahwa saya tidak mau mendukung dan tidak mau mengikuti kemauan bapak lurah untuk memenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota pasangan calon nomor urut dan banyak warga yang tidak mendapat undangan memilih dan pada tanggal desember tps pak yang bernama ujang riyadi dan kepala lingkungan mempengaruhi warga untukbahwa ditemukan fakta lapangan oleh saudara zen mainan yang menyaksikan bahwa perumahan citra garden, kelurahan olok gading, kec. teluk betung barat tidak ada ditemukan tps sedangkan pada saat pemilu ditemukan adanya tps dan ditemukan sebanyak orang warga tidak mendapat undangan (undangan memilih). bukti bahwa ditemukan fakta lapangan oleh saudari kartika bahwa ketua rt. kelurahan bumi waras kecamatan teluk betung selatan menjadi ketua kpps dan mengarahkan warga masyarakat untuk memilih pasanganditemukan fakta dilapangan bahwa saudara stina warga rt. kel berengsel kec pajang, pada saat hendak mengambil jatah beras raskin akhirnya tidak diberikan jatah beras raskin karena menghadiri pengajian yang dihadiri oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut bukti bahwa ditemukan fakta lapangan rt. dan kel. tanjung raya kec kedamaian sebagai petugas kpps tps dan berusaha mempengaruhi pemilih baik berupa ancaman intimidasi maupun iming iming merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota pasangan calon nomor urut bukti bahwa ditemukan fakta dilapangan seri romana selaku kader posyandu kel. rajasa mendapat tekanan dari istri lurah kelurahan rajasa untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut oleh karna mendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut maka diberhentikan dari kader posyandu. isi! bahwa ditemukan fakta lapangan oleh saudara supriyadi selaku tim sukses pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut setelah mengadakan sosialisasi terhadap ibu ibu lebih kurang orang mendapat ancaman dari ajudan calon walikota nomor urut agar jangan sampai mengulanginya lagi. bukti bahwa ditemukan fakta dilapangan saudari yeni sumiyati warga sukarela kec pajang utara selaku ketua posyandu oleh karena tidak mendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut diberhentikan dari ketua oleh bapak lurah sukarela dengan mengatakan siapapun yang tidak mendukung calon walikota dan wakil walikota nomor urut harus disingkirkan. bukit bahwa ditemukan fakta lapangan saudari oktarini pramaswari selaku mahasiswi warga kel. sukaraja baru menyaksikan sendiri ketua kpps adalah sendiri yang nota bene orangnya calon walikota nomor urut dan ditemukan fakta adanya kelebihan kertas suara yang tidak dirobohkan sehingga menimbulkan perselisihan sama saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut dan adanya pembukaan paksa kotak suara. bukti bahwa ditemukan fakta dilapangan oleh saudari sri mulyani warga kelurahan pajang utara yang menyampaikan bahwa pada bulan oktober datangi oleh lurah pajang utara dan menyampaikan agar jangan mengumpulkan warga untuk menghadiri dan mendengarkan sosialisasi pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut dengan alasan apabila perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut tidak mencapai target akan dimarahi bapak calon walikota nomor urut tersebutdilapangan oleh saudari beli merawat bahwa satu minggu sebelum hari pencoblosan cantor lurah buka dari pagi hingga malam hari dan sosialisasi untuk memenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut dan pada saat warga hendak mengurus surat surat harus menemui lurah dengan dan pada saat solat jumat calon walikota nomor urut membagi bagikan uang didalam amplop dengan permintaan dukungan dan doanya agar memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut bukti bahwa ditemukan fakta dilapangan oleh saudari yeti rohmanair selaku kader pkk, posyandu, serta ppm adanya peran aktif dari bapak lurah telah ditelepon oleh bapak lurah syahril yang isinya intimidasi dan penekanan atas kehadirannya pada acara sosialisasi partai golkar dengan calon walikota nomor urut bukti bahwa ditemukan fakta dilapangan oleh saudara hasanuddin telah menyaksikan para petugas kpps adalah orang dan ketua lingkungan yang terlihat berperan aktif menggiring pemilih untuk memilih pasangan calon walikota dan wakil walikota pasangan nomor urut baik dengan bahasa sindiran maupun bahasa isyarat agar para pemilih memilih pasangan calon nomor urut bukti bahwa ditemukan fakta dilapangan yang ditemukan oleh saudara fauzi banyaknya yang tidak terbagi merata kelurahan sukajaya, kecamatan tanjung karang barat, pada tanggal desember sekira jam wib. tidak dapatnya tps jumlahnya laki laki perempuan sesuai dengan laporan panas kota bandar lampung lp panas balam xi1 bukti bahwa ditemukan fakta dilapangan oleh saudari nurmawati pada tanggal desember sekira jam wib. tps kelurahan surabaya, kecamatan kedaton, dari saksi herman diketahui sudah memegang foto copy c1. kemudian saya bertanya dapat darimana itu, saksi herman menjawab dapat dari tadi malam. hal kejadian ini telah laporkan bawaslu kota bandar lampung sesuai dengan laporan lp panas balam xi1 bukitoleh saudara suki adanya ketidaknetralan anggota kpps pada hari senin tanggal november sekira jam diadakan pertemuan tempat saudara heri tanjung karang barat bandar lampung dan ada perintah untuk mencoblosaudara ahmad juanda adanya ketidak netral lurah gedung pakuan pada tanggal desember sekira jam wib. kami dilarang oleh lurah untuk mengadakan kampanye pasangan calon nomor urut dan kami merasa diintimidasi lurah gedung pakuan. dengan saksi saudara rian mussardi,dengan alamat jl. kh. hasyim ashari gedung pakupada saat saudara emon ana fauzi pada saat hendak meminta tanda tangan lurah tersebut dalam hal ini sdr nurcahyo) mengajak dan mempengaruhi untuk memilihgustiamar pada saat kampanye diundang oleh saudara hendro dan pada saat acara tersebut ada camat keliling thomas america) dan lurah sumber rejo dan disitu saudara camat menegaskan bahwa dia akan1 bukti bahwa ditemukan fakta lapangan oleh ukir shar pada tanggal desember sekira jam wib, dpt banyak yang ganda, masyarakat banyak tidak mendapat c6, ada beberapa orang dari tps alihkan tps kelurahan keliling raya dengan alasan surat suara sudah habis kemudian dpt ada orang yang sudah meninggal masih terdaftar. ketua mengarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut telah laporkan bawaslu kota merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo rekan, beralamat jalan way sekampung pahaman, kota bandar lampung, telpsebagaimana termaktub padaemerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idumiyati pada tanggal november sekira jam wib. saya mohon izin dengan karena besok siang tanggal november akan ada sosialisasi pasangan calon nomor rumahnya namun marah, kemudian mengatakan jangan memobilisasi warga untuk memilih pasangan calon nomor urut pada tanggal desember saat pencoblosan sebagai kpps berada samping kotak suara. ada beberapa warga yang intervensi untuk memilih pasangan calon nomor urut beberapa warga yang pro pasangan calon nomor urut cemberut oleh dan diancam akan dicabut bantuan dari rt. bukti bahwa ditemukan fakta dilapangan oleh mulyana burhan, pada tanggal desember sekira jam wib beberapa warga tidak dapat tps gg. melati kelurahan enggan, kecamatan enggan.yektining saptiwi, pada tanggal desember sekira jam wib tim sukses tingkat kecamatan paslon nomor urut atas nama hj. mayat dan hj. kaidah anwar mendapat sms yang bersifat provokasi sms atas nama tim pasangan calon nomor urut padahal itu bukan sms dari tim (dengan nomorahmad wijaya, pada tanggal desember sekira jam wib, tps kelurahan tanjung karang, kecamatan enggan banyak yang menjadi kpps dan membacakan surat suara pada saat penghitungan suara, dan banyak kejanggalan lingkungan saat pemilihan walikota sekarangeti haryana, ketua menjadi panwascam ardiansyah), tps ada himbauan dari panwascam kedamaian untuk pasangan calon nomor urut setiap pengajian ibu nya selalu merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ngomong jangan lupa pilih nomor urut jika kami tidak memilih herman langsung diberhentikan, semua kegiatan kelurahan akan diberhentikan. ada orang tua yang tidak dapat pergi mencoblos karena didatangi dan diancam oleh kpps, panwascam, ppl, pps tetapi tidak ada saksinmuhammad yazid, ketua (dekat pasar) menjadi ketua kpps tps kelurahan gunung sari kecamatan enggan atas nama ento. ketua pps kelurahan gunung sari merupakan pegawai kelurahan gunung sari kecamatan enggan atas nama usmia istana, dari tps sampai tps ketua menjadi kpps, yang menjadi anggota kpps, dan tps ketua nya menjadi ketua kpps. mengenai keluarga kami dapat tetapi anak saya orang tidak dapat c6. karena anak saya selalu ikut mencoblos sebelum sebelumnya. tps sampai tps ketua dan anggota kpps mengenakan seragam warna merah. ada dugaan mengarah untuk mendukungsejak semula pihak pasangan calon nomor urut berambisi untuk mempertahankanmelalui jalur index pendant dengan carapada saat menjabat untuk menjadi gubernur lampung tahunadanya tindakan saudara hasbinuh sebagai kepaldennis. sebagai kepala lingkungan pengajaran t.bnizar. sebagai ketua lingkunganagus salimhammad saicak kadirrawan andy sebagai ketua kel pengajaran. yang menyatakan siap mendukung dan memenangkan bapak drs. merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgoukarnoda faridrasuliedi suararinsimanmerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan lapangan adanya tindakan saudara zainuddinbutir tersebut diatas calon walikota nomor urut telah melakukan tindakan pengerahan ketua lingkungan, ketua untuk mendukung sebagai calon gubernur lampung dengan target perolehan suara sehingga hal tersebutlah jugalah yang terjadi pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota bandar lampung. bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan lapangan saudara rumi fajar wati salah satu warga yang mendapatkan bantuan raskin. oleh karena tidak memilih atau mencoblos herman pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut dan dituduh telah mencoblos tangani pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut bahwa barang siapa saja yang tidak mencoblos herman atau golput tidak mendapatkan beras raskin, secara jelas jelas telah melakukan pelanggaran terhadap undang undang sehingga sangat jelas tindakan tindakan pasangan calon walikota dan wakil walikota bandar lampung nomor urut tersebut secara terstruktur, sistematis dan masih yang berusaha memenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota bandar lampung nomor urut bukti bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan lapangan oleh saudara ahmad zabur mangga belimbing kel pasir gantung adanya kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut dengan keterlibatan saudara lurah pasir gantung untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut bukti bahwa pada saat melakukan kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota bandar lampung nomor urut bertempat mangga belimbing kel pasir pintu calon walikota mengeluarkan kalimat ancaman dengan menyatakan apa bila dia tidak terpilih maka berobat gratis sekolah gratis dan program bina lingkungan yang jelas program pemerintah pusat akan hilangi yeni beralamat sukarela pajang utara selaku kader pos pandu sukarela oleh karna tidak mendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut bukti bahwa temukan fakta lapangan oleh saudara siti nama selaku ketua kel bali kencana kec. kedamaian telah diperintahkan oleh bapak lurah kali baru kencana saudara agusmansyah untuk mengumpulkan ktp,dan untuk menghadiri pertemuan yang diadakan rumah saudara endang yang dihadiri oleh seluruh lurah kecamatan kedamaian serta bapak camat kecamatan kedamaian serta seluruh ketua masing masing kelurahan serta saudara rahmad husein selaku pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut dan camat kecamatan kedamaian pada saat menyampaikan kata sambutan memerintahkan agar seluruh yang hadir mendukung calon walikota dan wakil walikota bandar lampung nomor urut bukti bahwa pada pertemuan yang diadakan dirumah saudara endang tersebut seluruh yang hadir dan menyerahkan foto copy ktp menerima uang sebesar dan pada saat itu ditemukan adanya peran aktif lurah kali balau kencana yang menyatakan kepada saudara siti nama apa bila uang tersebut kurang disuruh minta lagi kantor kelurahan dan pada saat saudari siti nama kantor kelurahan saudari siti nama diberi amplop yang berisi uang sebanyak dan spanduk rumah juang dengan foto calon walikota bandar lampung nomor urut bukti bahwa sesuai dengan surat edaran vi. 1x. tanggal september yang keluarkan oleh kelurahan kupang kota saudara syahid telah mengadakan pelarangan terhadap seluruh kegiatan kelompok yang menamakan hidayah, yang mana hal tersebut sangat jelas jelas bertentangan dengan uud dan hak asasi manusia tentang kebebasan beribadah. bukti bahwa ditemukan fakta lapangan saudara syamsirman bakrie adanya pelarangan sebagai khatib masjid al. amin terhadap calon wakil walikota pasangan nomor urut yaitu saudara komarunnizar ,pada saat perayaan hari besar idul adha oleh tanjung senang dan terhadap kejadian merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tersebut saudara syamsirman selaku warga negara yang taat akan peraturan dan hukum telah dilaporkan kepada panas cam dengan nomor laporan lp panas balam ix bukti bahwa terhadap laporan yang dilakukan oleh syamsirman bakrie panwascam pihak lurah tanjung senang syahrial telah melaporkan saudara syamsirman bakrie ,di kepolisian resort kota bandar lampung dan telah dijadikan tersangka dan wajib lapor. bukti bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan lapangan oleh saudara ismiari azis bahwa ketua panas cam kec tanjung senang adalah masih kerabat dekat pasangan calon nomor urut dan adanya relawan nomor urut dan ketua menjadi petugas kpps. bukti bahwa ditemukan fakta lapangan oleh saudara sofyan hadi fungsi adanya kepala lingkungan kelurahan nusantara permai selaku pegawai negeri sipil terlibat langsung dalam mensukseskan pasangan calon walikota wakil walikota nomor urut yang mana dengan ikut serta terlibat langsung dalam pemasangan spanduk banner yang berupa himbauan kepada seluruh warga agar memilih pasangan calon walikota wakil walikota nomor urut yang mana seharusnya yang bersangkutan baik selaku maupun selaku pns harus bertindak netral. bukti bahwa ditemukan fakta lapangan bahwa program bina lingkungan terhadap anak didik lingkungan kota bandar lampung yang laksanakan oleh calon walikota bandar lampung saat menjabat telah melanggar ketentuan yang diatur dalam perda kota bandar lampung tahun yang seharusnya maksimal dan ternyata dalam pelaksanaannya menjadi x. bukti bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan berdasarkan berita lampost.co pada hari jumat tanggal juni pada saat dengar pendapat komisi dprd kota bandar lampung bersama maks berdasarkan pernyataan anggota dprd kota bandar lampung bahwa program bina lingkungan yang laksanakan telah melanggar perda yang telah dipatok hanya tetapi kini menjadi s6. bukti bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan bahwa program bina lingkungan yang dilaksankan oleh pemerintah kota bandar lampung tersebut merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tidak tepat sasaran karna ditemukan adanya anak didik anak orang kaya tetapi dapat terus sementara anak yang miskin tidak. bukti bahwa berdasarkan berita lampost ditemukan fakta bahwa calon walikota bandar lampung semasa menjabat walikota bandar lampung telah memerintahkan kepada seluruh orang tua murid yang masuk program bina lingkungan agar menyerahkan foto copy ktp yang nantinya akan dipergunakan untuk maju dalam pemilihan walikota bandar lampung tahun depan. bukti bahwa berdasarkan berita sinar harapan pada tanggal agustus program bina lingkungan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota bandar lampung tersebut telah salah sasaran sebab ditemukan faktanya anak sekolah sma dan smk yang diterima melalui jalur bina lingkungan diantar memakai kendaraan roda dan anak anak yang diterima tersebut sebagaian anak orang mampu dan anak pns. bukti bahwa ditemukan fakta lapangan pada smp negeri tahun ajaran ditemukan adanya penerimaan murid melalui jalur bina lingkungan dari jumlah siswa yang diterima. bukti bahwa ditemukan fakta smp negeri kota bandar lampung pada penerimaan tahun ajaran penerimaan bina lingkungan tambahan yang mendaftar tidak ada sama sekali namun yang diterima murid sedang penerimaan bina lingkungan tambahan dari yang mendaftar tidak ada sama sekali namun yang diterima siswa, hal tersebut menunjukkan adanya penunjukkan langsung tanpa adanya seleksi yang benar. bukti bahwa ditemukan fakta dilapangan oleh seri rita yulia mendapat keterangan dari ibu lada selaku kepala sekolah yang menyatakan bahwa anak saudari rita yulia tersebut diterima melalui jalur baling program bapak herman dan oleh karena ibu team taron harun anaknya akan dikeluarkan lalu dipaksa buat surat pernyataan bahwa tidak team pemenangan taron lagi. bukti bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan oleh saudara sukowi ditemukan adanya intervensi pihak aparat pegawai negeri sipil yaitu lurah dan staf kecamatan masuk lingkungan tempat pemilihan pencoblosan. bukti merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bahwa berdasarkan hal hal tersebut sangat jelas adanya tindakan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota bandar lampung nomor urut yang secara jelas jelas telah melakukan pelanggaran terhadap dan yang tanpa adanya pengawasan yang tegas dari pihak bawaslu kecamatan, bawaslu kota bandar lampung,sehingga tindakan tindakan pasangan calon walikota dan wakil walikota bandar lampung nomor urut (dua) tersebut terstruktur, sistematis, dan masih. bahwa berdasarkan butir tersebut sangat jelas program pemerintah pusat mengenai penerimaan murid siswa tingkat sekolah dasar, smp, sma, smk telah dinyatakan sebagai program calon walikota nomor urut semasa menjabat walikota dan telah dijadikan alat untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urutpu)tanggal desember mendiskualifikasi pasangan nomor urut drs. hi. herman hn., dan muhammad yusuf johar, se., mm) sebagai peserta pemilu walikota wakil walikota bandar lampung tahun dengan perolehan suara sebanyak suara. menetapkan pasangan nomor urut hi. moroni harun, st., dan komarunizar, ag) sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota bandar lampung tahun dengan perolehan suara sebanyak suara. memerintahkan kepada memohon menetapkan pasangan nomor urut hi. moroni harun, st., dan komarunizar, ag) sebagai perolehan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id terbanyak dan sebagai pemenang pemilihan walikota bandar lampung dan wakil walikota bandar lampungtelah disahkan dalam persidangan pendahuluan hari kamis, januari sebagai berikut: net serbu nun untmrear ) p surat keputusan memohon nomor. pts ses kota vi11: .a pts kpu kota viibandar lampung tahun dan pemohon menyadari betul bahwa hukum adalah sebagai. tahun yang berbunyi permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan, dan selanjutnya merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idlaporan lp panas balam il laporan tanggal desember kepada aman mermtitaman laporan tanggal desember kepada jomawnsm laporan tanggal desember kepada jomantaamaan eyang rout laporan agenda tanggal pen per bukti laporan bawaslu kota bandar lampung sesuai dengan laporan png (eta tere bawaslu kota bandar lampung sesuai dengan laporan lp panas balam xi1 bawaslu kota bandar lampung sesuai dengan laporan lp panas publik ona bawaslu kota bandar lampung sesuai dengan laporan lp panas balam xii merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id surat pernyataan imamsmaamatan bukti laporan lp panas jamwawaana bawaslu kota bandar lampung sesuai dengan lkowmtotntomamus sman surat pernyataan supriyadi mamcamantan bukti laporan panas kota bandar lampung homatmama anakan bukti laporan bawaslu lp panas jampang bukti laporan panas lp panas jaman bukti laporanpanwas lp panas jamming bukti laporan lp panas jamuan bukti laporan bawaslu kota bandar (kemang erstsmamns o00umno00 merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id rae bukti laporan lp panas damar bukti laporan bawaslu kota bandar lampung howenepams arang bukti laporan lp panas jamamama bukti laporan bawaslu kota bandar lampung mamanya anaraane bukti laporan bawaslu kota bandar aramposttarams lapangan bukti laporan lp panas aman, bukti laporan bawaslu kota bandar lampung homanopas amawraame surat pernyataan nizar tanggal februari sta sa7 surat pernyataan agus salim tanggal februari surat pernyataan muhammad sai tanggal surat pernyataan irwan andy tanggal februari kepubiak indonesia surat pernyataan ida farida tanggal februari seal surat pernyataan edi suara tanggal februari pam merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo surat pernyataan rumi fajar wati tanggal domain surat pernyataan ahmad zabur bulan november pernyataan pasangan calon walikota dan wakil walikota bandar lampung nomor urut mengeluarkan kalimat ancaman pada saat pee saat pemuatan nanas desember s.m surat edaran vi. 1x. tanggal september yang keluarkan oleh kelurahan bukti laporan kepada panas cam dengan nomor hmmiotamea samara bukti laporan kepolisian resort kota bandar mina ola surat pernyataan ismiari aziz, desember mahkamah konstitusi bahwa ditemukan fakta surat pernyataan saudara oli useyaraningn tomat bukti perda kota bandar lampung tahun yang seharusnya maksimal dan bukti berita lampost .co berita online mena merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bukti berita lampost .co berita online (kmosmtsastenanatwma am200. bukti berita lampost .co berita online tam bukti berita sinar harapan pada tanggal agustus bukti daftar nama penerimaan murid tahun sman bandar lampung. bukti laporan hasil seleksi sma tahun pelajaran sman bandar lampung jalur online. bukti daftar nama siswa jalur reguler yang diterima tahun pelajaran sman bandar lampung dan daftar nama bina lingkungan yang diterima tahun pelajaran sman bandar lampung bukti daftar rekapitulasi siswa yang diterima smp hegatotamasnaa bukti daftar siswa yang diterima melalui jalur bina lingkungan smp negeri bandar lampung tahun rex jerawat enim surat pernyataan rita yulia, tertanggal oma surat pernyataan sukowi, se, tertanggal commassenin tanggal januari yangart jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgonomor tahun bahwa ketentuanhuruf c)sebagaimana yang diatur dalam pmk nomor tahun yang menyatakan bahwa mahkamah hanya memeriksa dan mengadili tentang hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya pemohon. bahwa pemohon dalam perkara guo tidak juga menguraikan secara jelas dan terperincipemohon hanya mendalilkan tentang terjadinya pelanggaran pelanggaran yang dilakukanlama penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota bandar lampung. bahwa terkait dengan pelanggaran pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dalil dalil pemohon merupakan kewenangan pengawas pemilihan walikota dan wakil walikota kota bandarlampungpemohon. kedudukan hukum legal standing) pemohon bahwa memohon menetapkan pasangan calon muhammad yunus, s.h. ahmad muslimin, drs. herman hn, m.m. muhammad yusuf johar, s.e., m.m., moroni harun, s.t., m.m. komarunizar, sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota bandar lampung tahun bahwa selanjutnya ditetapkanbandar lampung tahun sebagai berikut: paslon nomor urut muhammad yunus, s.h., dan ahmad muslimin: paslon nomor urut drs. herman h.n, m.m., dan yusuf johar, s.e., m.m.: paslon nomor urut hi. moroni harun, s.t., m.m., dan komarunizar, ag. bahwa pasangan calon walikota dan wakil walikota bandar lampungbahwamenyatakan pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idkota bandar lampung pada tanggal april maka jumlah penduduk kota bandar lampung adalah sebanyak jiwa. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa dapat disimpulkan pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan walikota bandar lampung pengajuan perkara guo kepada mahkamah tunduk pada ketentuan huruf undang undang nomor tahun huruf pmk nomor tahun nomor tahungajuan permohonan perkara guo mahkamah konstitusi oleh pemohon dapat dilakukan apabilasil perolehan suara pasangan calon walikota dan wakil walikota bandar lampung ditetapkan memohon dengan keputusan nomor pts kpu kota x11 tanggal desember sebagai berikut urut walikota dan wakil walikota perolehan suara bandar lampung dan ahmad muslimin dan yusuf johar, s.e., m.m. dan komarunizar, ag. bahwa perolehan suara pemohon yaitu pasangan calon nomor urut adalah suara, selanjutnya perolehan suara pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan calon nomor urut dengan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara oleh memohon, serta menetapkan perhitungan suara yang benar" peraturan mahkamah konstitusi nomor. tahun yang berbunyi:" bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana telahepala daerahkepala daerah) telah menyimpang dari citra hukum dan nilai nilai demokrasi maka mahkamah., bebas, rahasia,jo. berita acara nomor: ba xii tanggal desemberdengan alasan sebagai berikutbandar lampung yang ditujukan kepada memohon atas nama pemohon pada tanggal juli merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id perolehan suara suara. bahwa dengan berpedoman padamaka dari suara yaitu suara. bahwa selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah suara. bahwa dengan demikian, maka permohonan pemohon dalam perkara guo tidak memenuhi persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf undang undang nomor tahun huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun bahwa berdasarkan fakta fakta hukum atas, maka dengan berdasarkan hukum mohon kepadamei memohon menetapkan keputusan nomor .b pts kpu kota tentang penetapan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota bandar lampung tahun selanjutnya pada tanggal mei memohon menetapkan keputusan nomor pts kpu kota tentang penetapan jadwal penyerahan dukungan bakal calon perseorangan pemilihan walikota dan wakil walikota bandar lampung tahun bahwa berdasarkan keputusan memohon jumlah minimal syarat dukungan calon perseorangan adalah sebesar dikali jumlah penduduk kota bandar lampung yaitu sebesar dukungan yang tersebar minimal kecamatan. bahwa selanjutnya pada tanggal juli sesuai tahapan dan jadwal penyelenggaraanandar lampung tahun maka memohon membuka pendaftaran calon walikota dan wakil walikota bandar lampung. bahwamoroni harun, s.t., m.m. komarunizar, dan dari pasangan calon muhammad yunus, s.h. ahmad muslimin dari jalur perseorangan. kemudiandrs. herman hn, m.m. muhammad yusuf johar, s.e., m.m. bahwa pasangan calon yang mendaftar dan memenuhi persyaratan kemudian pada tanggal agustus ditetapkan sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota bandar lampung tahun bahwa pasangan calon dimaksud ditetapkan dengan keputusan nomor: .b pts kpu kota viii tentang penetapan pasangan calon. bahwa pada tanggal agustus memohon menetapkan keputusan nomor pts kpu kota viii tentang nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota bandar lampung tahun sebagai berikut: pasangan calon nomor urut muhammad yunus, s.h., dan ahmad muslimin: pasangan calon nomor urut drs. herman h.n, m.m., dan yusuf johar, s.e., m.m. pasangan calon nomor urut hi. moroni harun, s.t., m.m., dan komarunizar, ag. bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal desember tps tps tidak ada kejadian khusus ataupun keberatantertibsanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan yang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dilaksanakan oleh ppk kecamatan. bahwa pada saat rekapitulasi ppk saksi pasangan calon nomor urut pemohon) meninggalkan ruangan aksi walk out. bahwa kemudian saksi pasangan calon nomor urut pemohon) menyatakan menolak untuk menandatangani berita acara model da, da dan lampiran da bahwa rekapitulasi tingkat kpu kota bandar lampung dilaksanakan memohon pada tanggal desember bahwa hasil perolehan suara masing masing pasangan calon dituangkan dalam berita acara nomor ba xii tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kota bandar lampung dalam pemilihan walikota dan wakil walikota bandar lampung tahun bahwa selanjutnya memohondengan keputusan nomor pts kpu kota x11 bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, pihak pemohon pasangan calon nomor urut melalui saksinya mengajukan keberatan. bahwa pemohon mempersoalkan tentang terjadinya pelanggaran pelanggaran selama pelaksanaan pemilihan tanpa menyebutkan bentuk pelanggaran, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran. bahwa saksi pemohon tidak mengajukan keberatan terkait dengan hasil penghitungan suara masing masing pasangan calon. terkait dalil dalil pemohon tentang terjadinya pelanggaransedemikian rupa sehingga dapat dikatakan sistematis dan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id struktur apa yang menjalankannya dan daerah mana sajawalikota dan wakil walikota bandar lampung merupakan domain panas pemilihan kota bandar lampung. bahwa pelanggaran pelanggaran sebagaimana dalil pemohon telah juga dilaporkan pemohon kepada pengawas pemilihan kota bandar lampung. bahwa pengawas pemilihandrs. herman h.n, m.m., dan yusuf johar, s.e., m.m., yang kemudian menurut pemohon dapat mempengaruhi perolehan suara pemohon. bahwa selama penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota bandar lampung, memohon tidak pernah menerima pemberitahuan, laporan ataupun rekomendasi dari panas pemilihan kota bandar lampung tentang adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu dan atau adanya pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut sebagaimana dalil pemohonpanas pemilihan kota bandar lampung, panas pemilihan kecamatan dan atau ppl sesuai dengan wilayah tempat terjadinya pelanggaran pelanggaran dimaksudwalikota dan wakil walikota bandar lampung bukanlah domain memohon, akan tetapi merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id merupakan domain panas pemilihan kota bandar lampung dan gakkumdu, sebagaimana nya yang ditetapkan oleh bawaslu r.imenerima. menyatakan keputusan komisi pemilihan umum kota bandar lampung nomor pts kpu kota x11il tentang rekapitulasi hasil pengtanggal desember dinyatakan tetap sah dan benar(tb (te (tg (tj (tm dan disahkan dalam persidangan hari selasa, tanggal januari sebagai berikut: nomor alat bukti uraian bukti keputusan kpu kota bandar lampung keputusan ta nomor .b pts kpu kota tanggal mei keputusan kpu kota bandar lampung nomor ta pts kpu kota tanggal mei berita acara nomor: ba vi tanggal ta juninomor: .a famili tanggal merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo keputusan kpu kota bandar lampung nomor .b pts ses kota viii tanggal agustus berita acara nomor: ba vii1 tanggal ta agustus keputusan kpu kota bandar lampung keputusan ta nomor pts kpu kota viii tanggal agustus surat komisi pemilihan umum nomor kpu iv tanggal april prihal dak2 pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerahe tingkat kecamatan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota bandar lampung tahun merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgote berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara merdeka barat jakarta tel, fax ema: [email protected] ba xlkeputusan komisi pemilihan umum kota bandar lampung nomor: pts kpu kota x11 tanggal desember mehcatatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat tg kota dalam pemilihan walikota dan walikota bandar lampung tahun tanggal desember putusan pengadilan tinggi tata usaha negara tj medan nomor. g pilkada pt.tun mdn tanggal oktober putusan kasasi mahkamah agung nomoroktomerdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo pemohon bersama tim sukses pemohon telah mendatangi kantor memohon untuk menyerahkan berkas sebagai persyaratan calon walikota dan wakil walikota bandar lampung sesuai dengan surat tanda terima oleh memohon sebagaimana surat tanda terima pendaftaran pasangan calon walikota dan wakil walikota bandar lampung model tt. kwk bukti bahwa berdasarkan surat keputusan memohon nomor. pts ses kota vi!yang lolos seleksi dan menetapkan (tiga) pasangan calon sebagai berikut: bukti pasangan calon hi. moroni harun, st., komarunizar, dari jalur pencalonan partai politik #gabungan partai politik pendukung perolehan kursi partai amanat, m.m yusuf johar, s.e., m.m dari jalur pencalonan partai politik #gabungan partai politik pendukung perolehan kursiberdasarkamemohon memutuskan dan menetapkan sebagai berikut: bukti pasangan calon yunus, s.h ahmad muslimin dengan nomor urut (satu): pasangan calon drs. herman hn, m.m yusuf johar, s.e., m.m dengan nomor urut (dua):senin, tanggal januari yang menjelaskan sebagai berikutdar lampung tahun yang diajukan oleh pemohon, dengan alasan bahwa berkaitan dengan pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh pemohon mahkamah konstitustentuan hurufjuga telah mengatur persyaratan pengajuan permohonan oleh pemohon. hal inipemohon yang mengajukan permohonan mahkamah konstitusi harus memenuhiedudukan hukum pemohon legal standing) bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing) untuk mengajukan perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon walikota dan wakil walikota bandar lampung tahun dengan alasan bahwa jumlah penduduk kota bandar lampung berdasarkan dak adalah sebesar jiwa. dengan demiki. bahwa pihak komisi pemilihan umum kota bandar lampung memohon) merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id melalui keputusan nomor pts kpu kota x11 tanggal desember telah menetapkan hasil perolehan suara para calon walikota dan wakil walikota bandar lampung sebagai berikut: nomor nama pasangan calon walikota dan muhammad yunus, s.h. suara who mamasmaamn drs. herman h.n, m.m., suara antaanomseatn hi. moroni harun, st.,mm suara samamtmansaa bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kota bandar lampung nomor pts kpu kota x11 tanggal desember maka perbedaan perolehan suara calon nomor urut pemohon) dan calon nomor urut adalah sebesar suara. sedangk atau dari suara suara. dengan demikian pemohon jika mengajukan permohonan mahkamah konstitusi harus memenuhi ketentuan selisih suara paling banyak sebesar suara dari calon nomor urut bahwa berdasarkan uraian dan fakta fakta diatas maka pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud huruf undang undang nomor tahukabur tidak jelas obscura libels) bahwa pihak pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap komisi pemilihan umum kota bandar lampung yang berkedudukan jl. pelanduk kelurahan sidodadi kecamatan kedaton kota bandar lampung. bahwa seharusnya kedudukan hukum (domisili) komisi pemilihan umum kota bandar lampung memohon) beralamat jalan pulau sebesar telp. fax. kelurahan sukaraja, kecamatan sukaraja, kota bandar lampung. bahwa berkaitan dengan domisili memohon yang salah alamat maka permohonan pemohon tersebut dapat dinyatakan kabur obscura libel). bahwa ketentuan huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun maksebagai walikota dan wakil walikota tahun bahwa ketentuangubernur, bupati dan walikotaomisi pemilihan umum kota bandar lampungota bandar lampung memohon) dan mengenai tempat atau lokasi, waktu dan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idobscura libel) bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta fakta tersebut diatas maka pihak terkaitad). dalam pokok permohonan bahwa hal hal yang telah pihak terkaitdalil pemohon kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas oleh pihak terkait dalam jawaban ini bahwa pada tanggal juli pihak terkait mendaftarkan sebagai bakal calon walikota dan wakil walikota bandar lampung tahun bahwa pihak terkait diusung oleh partai politik yang terdiri dari: partai demokrasi indonesia perjuangan: partai nasional demokrat, partai keadilan sejahtera, partai demokrat: partai gerakan indonesia raya: dan partai kedaulatan bangsa bahwa pihak terkait mendaftarkan diri sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota bandar lampung pada hari senin tanggal juli bahwa berkas pencalonan pihak terkait berupa syarat calon dan syarat pencalonan telah diterima oleh kpu kota bandar lampung memohon). hal ini sebagaimana dimaksud dalam lampiran tanda terima pendaftaran pasangan calon walikota dan wakil walikota bandar lampung lampiran model tt. kwk). bahwa pihak terkait telah ditetapkan kpu kota bandar lampung memohon) sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota bandar merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id lampung. hal ini sebagaimana dimaksud dalam keputusan kpu kota bandar lampungbandar lampung pada pemilihan umum walikota dan wakil walikota bandar lampung tahun bahwa pasangan calon walikota dan wakil walikota bandar lampung tahun yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut: pasangan calon hi. taron harun, s.t., m.m. komarunizar, ag., dari jalur pencalonan partai politik gabungan partai politik pendukung perolehan kursi partai amanat... m.m. yusuf johar, s.e., m.m., dari jalur pencalonan partai politik gabungan partai politik pendukung perolehanselanjutnya kpu kota bandar lampung menetapkan nomor urut pihak terkait sebagai pasangan calon walikota dan calon wakil walikota bandar lampung tahun hal ini berdasarkan keputusan kpu kota bandar lampung nomor. pts kpu kota vii1 tanggal agustus tentang penetapan nomor urut pasangan calonbahwa nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota bandar lampung adalah sebagai berikut pasangan calon yunus, s.h ahmad muslimin dengan nomor urut (satu): pasangan calon drs. herman hn. m.m yusuf johar, s.e., m.m dengan nomor urut (dua), merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pasangan calon hi. taron harun, st,. mm komarunizar, dengan nomor urut tiga). bahwa pada tanggal desember diselenggarakan proses pemungutan suara pemilihan walikota dan wakil walikota bandar lampung tempat pemungutan suara tps) se kota bandar lampung. bahwa selanjutnya pada hari yang sama dilakukan penghitungan suara. bahwa pada saat pemungutan dan penghitungan suara tingkat tps tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan yang dilakukan baikkondusifukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan oleh ppk kecamatan se kota bandar lampung. bahwa pada saat rekapitulasi pada tingkat ppk saksi pemohon yakni pasangan calon nomor urut melakukan aksi walk out. bahwa kemudian saksi pasangan calon nomor urut pemohon) menyatakan penolakan untuk menandatangani berita acara model da, da dan lampiran da oleh saksi pasangan calon nomor urut bahwa selanjutnya pada tanggal desember kpu kota bandar lampung memohon)bahwa penetapan hasil rekapitulasi ditetapkan dengan keputusan kpu kota bandar lampung nomor: pts kpu kota x11 bahwa hasil perhitungan perolehan suara tingkat kota bandar lampung pada pemilihan walikota dan wakil walikota bandar lampung tahun adalah sebagai berikut: nomor nama pasangan calon walikota dan calon wakil walikota bandar perolehan suara urut lampung muhammad yunus, s.h. suara tee merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dan yusuf johar, s.e., m.m. dan komarunizar, ag. bahwa pada tanggal desember saat komisi pemilihan umum kota bandar lampung melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, pihak pemohon melalui saksinya mengajukan keberatan akan tetapi keberatan tersebut tidak berdasar dan tidak menyebutkan waktu dan tempat terjadinya pelanggaran serta saksi pihak pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan terkait proses penghitungan suara. pemohon menandatangani form model db2 kwk namun didalamnya hanya mencatat keberatan pemohon dalam kejadian khusus. terkait pelanggaran pelanggaran bahwa pihak terkait menolak dalil dalil permohonan pemohon pointnyatakan bahwa tudingan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat materil, karena tidak memenuhi unsur pelanggarrovinsi lampung, melainkan kewenangan panitia pengawas pemilihan kota bandar lampung. bahwa merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id selain itu laporan pemohon dimaksud hanya merupakan tembusan badan pengawas pemilihan umum dan panas pemilihan kota bandar lampung telah memberikan status laporannya tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat materilusat. melainkan panitia pengawas pemilihan kota bandar lampung. bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon poin pada halaman permohonan pemohon. bahwa tugas dan kewenangan dkpp berkaitan dengan kode etik penyelenggara pemilu baik kpu dan badan pengawas pemilihan umum dan jajaran dibawahnya. bahwa kewenangan dkpp bukan mengadili pelanggaran aparat kecamatan, aparat kelurahan, kepala lingkungan, ketua rt. dengan demikian secara tidak langsung dkpp tidak mempunyai kewenangan untuk menerima pelaporan tudingan pelanggaran dan kecurangan kecurangan dari pilkada. bahwa ketentuan angka dan undang undang tahun tentang penyelenggara pemilihan umum menyatakanmenetapkan putusan: dan menyampaikan putusan kepada pihak pihak terkait untuk ditindaklanjuti. bahwa selain itu dan memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon poin pada halaman bahwa komnas ham sesuai dengan undang undang tahun pada ketentuan hanya bertugas dan berwenang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id melakukan kajian dan penelitian tentang pelanggaran ham dan pada prinsipnya komnas ham tidak berwenang terkait mengenai permasalahan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon poin pada halaman bahwa pihak terkait tegaskan bahwa sejak dimulainya masa kampanye pada tanggal september sampai dengan berakhirnya masa kampanye pada tanggal desember tim kampanye pasangan calon nomor urut maupun pasangan calon pasangakepolisian polresta bandar lampung dan selanjutnya polresta bandar lampung mengeluarkan http surat tanda terima pemberitahuankota bandar lampung pemohon), panas pemilihan kota bandar lampung, polsek dan kecamatan. bahwa selain itu pihak terkait dalam hal membagikan atribut kampanye selalu berpedoman padadalam membagikan atribut kampanye selalu berpedoman pada ketentuan pkpu nomor tahun bahwa atribut kampanye yang diberikan oleh pihak terkait kepada peserta kampanye berupa topi, kalender, pin dan kaos. bahwa berdasarkan fakta dilapangan yang ditemukan oleh pihak terkait justru pemohon sendirilah yang melakukan pelanggaran pelanggaran pada saat masa kampanye dengan membagikan atribut kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan, berupa: jilbab bukti laporan panitia pengawas pemilihan): stiker dengan ukuran melebihi ketentuan yang diatur dalam pkpu nomor tahun uang tunai bukti laporan panitia pengawas pemilihan kecamatan bumi waras dan panitia pengawas pemilihan kota bandar lampung) merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pasang calon hi. moroni harun, st., komarunizar, dengan nomor urut (tiga). bahwa sesuai dengan surat keputusan memohon nomor: .a pts kpu kota vi1terbagi bukti dapil (satu) terdiri dari kecamatan kedaton, kecamatan rajasa, kecamatan labuhan ratu, kecamatan tanjung senang, dapil (dua) terdiri dari kecamatan sukaraja, kecamatan sukabumi, kecamatan way halim, dapil (tiga) terdiri dari kecamatan panjang, kecamatan bumi waras, dapil (empat) terdiri dari kecamatan teluk betung utara, kecamatan teluk betung barat, kecamatan teluk betung timur, kecamatan teluk betung selatan: dapil (lima) terdiri dari kecamatan tanjung karang pusat, kecamatan enggan, kecamatan kedamaian, kecamatan tanjung karang timur, dapil (enam) terdiri dari kecamatan keliling, kecamatan langkapura, kecamatan tanjung karang barat bahwa pada tanggal desember pihak memohon telah melakukan pelaksanaan pemilu walikota wakil walikota bandar lampungbandar lampung tahun bahwa sesuai dengamemohon telah menetapkan hasil perolehan suara para calon walikota dan calon wakil walikota bandar lampung sebagai berikut: bukti merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bahwa pihak terkait telah melaporkan temuan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon kepada panitia pengawas kecamatan maupun panas pemilihan kota bandar lampung. bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon point pada halaman permohonan. bahwa pada setiap kampanye yang dilakukan oleh pihak terkait selalu dijaga oleh aparat kepolisian dan diawasi oleh panitia pengawas pemilihan kota bandar lampung beserta jajarannya. jadi bagaimana mungkin pihak terkait dapat melakukan pelanggaran pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh pemohon jika kampanye pihak terkait diawasi oleh panas pemilihan kota bandar lampung beserta jajarannya maupun kepolisian resort kota bandar lampung. bahwa tuduhan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh pemohon tersebut adalah tidak berdasar dan memanipulasi fakta lapangan karena justru pemohon sendirilah yang banyak melakukan pelanggaran pada saat penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota bandar lampung tahun bahwa pihak terkait menolak dalil pihak pemohon point pada halaman sebagai berikut: bahwa pihak pemohon dan pihak terkait merupakan petahana incumbent) sesuai dengan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pengesahan pemberhentian walikota bandar lampung dan pengesahan pengangkatan walikota bandar lampung provinsi lampung drs. hi. herman hn. sebagai walikota bandar lampung sebagai walikota periode tahun sampai dengan tahun serta keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pengesahan dan pengangkatan wakil walikota bandar lampung provinsi lampung tanggal agustus hi. taron harun, st, sebagai wakil walikota bandar lampung periode tahun sampai dengan tahun berdasarkan penjelasan tersebut diatas calon walikota bandar lampung tahun urut dan urut dalam hal ini drs. hi. herman hn. pihak terkait) dan calon walikota bandar lampung urut dalam hal ini hi. taron harun, st, juga merupakan incumbentsejakerahkan ataupun mengerahkan aparatur sipil negara asn) lingkungan pemerintah kota bandar lampung dan tuduhan tersebut tidak terbukti dan tidak mendasar karena calon walikota pihak terkait) sudah diberhentikan sebagai walikota. bahwa komisi pemilihan umum kota bandar lampung memohon) dan panitia pengawas pemilihan kota bandar lampung dalam setiap proses tahapan pemilihan memperlakukan sikap dan perlakuan yang sama sama terhadap semua pasangan calon (bukti surat undangan kpu dan bawaslu) pasangan calon sejak akhir masa jabatan tanggal september tidak lagi menggunakan rumah dinas, kendaraan dinas, dan lainnya serta tidak memiliki kemampuan menggerakkan aparatur sipil negara asn) untuk kepentingan pasangan calon nomor urut pihak terkait). bahwa selama masa berlangsungnya tahapan pemilihan tidak ada bukti laporan apapun panitia pengawas pemilihan kota bandar lampung, tidak ada keberatan lisan dan tertulis dari panitia pengawas pemilihan kota bandar lampung atas rekapitulasi tingkat kota kpu kota bandar lampung dihadiri oleh saksi pasangan calon dan (bukti absensi dan foto) sertifikat rekapitulasi suara tingkat kota ditandatangani oleh komisioner kpu, saksi pasangan calon dan dihadapan panitia pengawas pemilihan kota bandar lampung serta disaksikan ppk bandar lampung, media massa dan aparat kepolisian. bahwa laporan terjadinya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pemohon semuanya telah disampaikan kepada panitia pengawas pemilihan kota bandar lampung dan telah diterbitkan surat pemberitahuan tentang status laporan kepada pemohon yang pada merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pokoknya menyampaiselama pelaksanaan tahapan pemilihan umum walikota dan wakil walikota bandar lampung, pihak terkait tidak pernah menerima pemberitahuan, laporan ataupun rekomendasi dari panitia pengawas pemilihan kota bandarpihak terkait menolak dalil permohonan pemohon point huruf pada halaman bahwa program jalur bina lingkungan merupakan salah satu program unggulan dari drs. hi. herman hn. pihak terkait) calon walikota bandar lampung nomor urut dan calon walikota bandar lampung nomor urut dalam hal ini hi. taron harun, st, pemohon) pada saat program itu berlangsung tidak ada penggalan bahkan pemerintah kota bandar lampung mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian wtp dari badan pemeriksa keuangan. bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon point huruf dan pada halaman bahwa sesuai dengbahwa terhitunggunakan fasilitas negara dan program pemerintah kota bandar lampung serta mengerahkan dan mengarahkan aparatur sipil negara asn) lingkungan pemerintah kota bandar lampung, serta tidak ada bukti satupun yang dapat membuktikan sebagaimana dalil pemohon. bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon point huruf pada halaman bahwa dalil pasangan calon nomor urut dalam hal ini pemohon terlalu mengada ada dan fitnah karena tidak ada laporan satupun panas kota bandar lampung terkait dengan usaha pencegahan pasangan calon nomor urut dalam melakukan kampanyehuruf halaman bahwa pada saat pelaksanaan pilkada kota bandar lampung berjalan dengan aman, tertib, jujur dan adil. bahwa dalam setiap tahapan panitia pengawas pemilihan kota bandar lampung, dan kepolisian, serta pada saat pemungutan suara tps dihadiri oleh saksi, dari masing masing pasangan calon serta awasi oleh pengawas tps, ppl dan panitia pengawas pemilihan kecamatan dan rekapitulasi ditingkat ppk dihadiri oleh ppk dan jajarannya, panitia pengawas pemilihan kecamatan dan jajarannya, saksi pasangan calon nomor urut dan serta diamankan oleh aparat kepolisian (pleno ppk kecamatan, tidak dihadiri oleh camat dan asn lainnya) bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon point huruf dan pada halaman bahwa dalil pemohon merupakan tuduhan sesat dan cenderung fitnah dalam hal ini belum ada pembuktian adanya pemberhentian petugas perangkat kelurahan maupun tingkat lingkungan dan pembuktian pemberhentian dan penundaan pemberian bantuan bagi masyrakat kurang mampu terhadap penerimaan siswa yang tidak masuk melalui jalur bina lingkungan maupun bantuan lain. bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon point huruf pada halaman bahwa dalil pemohon tersebut merupakan tuduhan mengada ada dan fitnah dalam hal ini belum ada pembuktian satupun bukti pelanggaran politik uang pasangan nomor urut pihak terkait) yang dikeluarkan oleh panitia pengawas pemilihan terhadap. bahwa selain itu tuduhan itu sangatlah spekulatif karena pemohon tidak sebutkan siapa nama orang yang melakukan tindakan politik uang tersebut, sehingga hal tersebut diatas merupakan dalil yang tidak didukung bukti sama sekali, justru pasangan calon urut pemohon) melakukan politik uang berdasarkan temuan panitia pengawas pemilihan kota bandar lampung dikecamatan bumi waras. bahwa pihak terkait menolak dalil pemohon pemohon point pada halaman bahwa pelaksanaan, serta merupakan kewajiban pemerintah untuk merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id mencerdaskan masyarakatnya. bahwa program bina lingkungan adalah sebuah inovasi bidang pendidikan drs. hi. herman hn. pihak terkait) dan hi. taron harun, st, pemohon) sejak tahun ajaran sampai dengan sekarang. bahwa pendanaan program bina lingkungan didanai dari apbd kota bandar lampung melalui proses perencanaan dan pembahasan anggaran tingkat pemerintah dan dprd kota bandar lampung serta program ini tidak pernah mendapat penolakan dari badan pemeriksa keuangan bpk) sejak awal program bergulir dan justru bpk mendukung dalam setiap evaluasi belanja dan laporan apbd setiap tahun sehingga pemerintah kota bandar lampung selalu mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian wtp) selama lima tahun berturut turut sejak tahun bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon point pada halaman bahwa dalil tersebut diluar konteks permohonan pemohon terhadap pemilihan walikota dan wakil walikotpada saat bulan ramadhan bulan juni pihak terkait masih berstatus sebagai walikota bandar lampung, dan bulan juni belum terdaftar sebagai bakal calon walikota bandar lampung tahun bahwa selaku walikota wajib melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kota bandar lampung dan seluruh masyarakat untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan kota bandar lampung. serta ada satupun laporan terkait hal tersebut panitia pengawas pemilihan kota bandar lampung. dan sebaliknya pasangan calon pemohon) dilaporkan panitia pengawas pemilihan kota bandar lampung diduga telah membujuk dan bekerja sama dengan pantai pengawas kecamatan teluk betung utara untuk kepentingan politik pasangan calon hari menggunakan tenang menjelang pencoblosan. bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon point pada halaman bahwabahwa tudingan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti dan tidak memenuhi syarat formal karena tidak memenuhi syarat pelanggaran pemilu dan laporan tersebut sesuai dengan undang undang tahun hal ini sesuai denganmohon pemohon point pada halaman bahwa sesuai dengan pemberitahuan tentang status laporan temuan tanggal desember disebutkan bahwa untuk nomor laporan temuan lp panas balam xii pelapor edi kurniadi dan terlahir lurah gunung terang tentunya hal tersebut pihak pemohon terlalu tidak berdasar atas sumber data yang jadikan permohonan tidak memenuhi syarat formal dan tidak jeli dalam menyusun laporanlaporan tersebut tidak memenuhi syarat materil dan temuan yang diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud padabukan merupakan pelanggaran pemilu sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum tahun tentang tata kerja komisi pemilihan umum tata kerja komisi pemilihan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idtidak memenuhi unsur unsur pelanggaran pemilu dan tidak memenuhi syarat formaltidak ada bukti yang memenuhi unsur pelanggaran pemilu, setiap tps ada pengawas tps dari panitia pengawas pemilihan kota bandar lampung, ada saksi pasangan calon dan serta disaksikan oleh masyarakat. bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon point pada halaman bahwa, dalam hal pelaporan dengunsur unsur darimerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pada saat pemungutan suara tps dihadiri oleh saksi, dari masing masing pasangan calon awasi oleh pengawas tps, ppl dan panitia pengawas pemilihan kecamatan dan masyarakat serta diamankan oleh aparat kepolisian suatu hal yang tidak berdasar apabila melakukan pengarahan untuk memilih salah satu calon, berdasarkan bukti hasil pemeriksaan panitia pengawas pemilih, berdasarkan bukti hasil pemeriksaan panitia pengawas pemilihan kota bandar lampung, tidak dapat tindak lanjuti karena bukan merupakan pelanggaran pemilu, temuan laporan diberikan tidak memenuhi syarat formal pelanggaran pemilu. bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon point pada halaman bahwa berdasarkan bukti hasil pemeriksaan panitia pengawas pemilihan tidak dapat ditindaklanjuti karena bukan merupakan pelanggaran pemilu dan tidak memenuhi syarat formal serta syarat materil sesuai dengmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idundang undang tahunihak pemohon point pada halaman bahwa dalil pemohon tersebut tidak berdasar dan terkesan mengada ngada dan tidak ada satupun laporan bawaslu bandar lampung terkait dalil tersebuttidak berdasar karena kota bandar lampung tidak ada sekretaris yang ada sekretaris adalah kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. sesuai bukti hasil pemeriksaan panitia pengawas pemilihan terhadap lp panas balam il tidak dapat formalkarena sesuai dengan sudah ada nama alamat dan tempat lokasi tps. sesuai dengan bahwa berdasarkan bukti hasil pemeriksaan panitia pengawas pemilihan lp bawaslu balam il tidak dapat tindak lanjuti karena temuan diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu, sesuai pkpuberdasarkan pkpu tahun boleh menjadi kpps. bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan panitia pengawas pemilihan kota kota bandar lampung lp panitia pengawas pemilihan kota bandar lampungemohon point pada halaman bahwa tidak ada kaitannya dengan pembagian beras raskin dengan pemilihan walikota dan wakil walikota hasil pemeriksaan panitia pengawas pemilihan kota bandar lampung tidak ditemukan pelanggaran, tidak ada kaitan beras raskin dengan pilkada dan bukan pelanggaran pemilu. penerima beras tidak bisa dialihkan raskin sesuai aturan terjadwal setiap bulan dan terdata penerima. bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon point pada halaman bahwa seorang ketua yang menjadi petugas kpps, sesuai pkpusuatu hal yang tidak mungkin melaksanakan atau mempengaruhi pemilih dikarenakan setiap tps ada panwascam, kepolisian dan pengawas tps dan saksi calon serta masyarakat sehingga tidak mungkin melakukan dan mempengaruhi mengintimidasi para pemilih untuk memilih calon nomor urut laporan tersebut tidak ada fakta, tidak ada bukti, fitnah dan rekayasa pelapor. merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id nama pasangan calon walikota calon jumlah wakil walikota bandar lampung perolehan suara yunus, s.h suara amami drs. herman hn, m.m suara ommaramseam moroni harun, st., suara mamasa bahwa terhadap surat keputusabukti pemohon telah mengajukan keberatan melalui tim suksesnya pada kpu kota bandar lampung tgl desember sesuai dengan bukti tanda terima laporan keberatan model db2 kwkpanas kota bandar lampung sesuai dengan tanda bukti laporan lp panas balam ildalil pemohon tersebut rekayasa belaka, tidak berdasar dan tidak ada bukti, fitnah serta rekayasa. tidak ada hubungan korelasi antara pemberhentian kader posyandu, kader posyandu tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk mendukung dan memenangkan pasangan nomor urut bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon point pada halaman bahwa dalam hal penyusunan laporan permohonan pihak pemohon dalil tersebut rekayasa belaka tidak berdasar dan tidak ada bukti, fitnah serta rekayasa. bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon point pada halaman bahwa, laporan tersebut sangat mengada ada dikarenakan kecamatan panjang tidak ada kelurahan sukarela. hasil pemeriksaan panitia pengawas pemilihan kota bandar lampung tidak memenuhi unsur, tidak ada buktiemohon seharusnya kejadian tersebut jika tersebut laporkan bawaslu bandar lampung jika benar terjadi dan cukup bukti. bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon point pada halaman bahwa kejadian tersebut tidak terjadi dan rekayasa serta hal yang harus dipertanyakan untuk kejadian pada bulan oktober kenapa tidak dilaporkan bawaslu bandar lampung hal ini mengindikasi bahwa laporan ini palsuanitia pengawas pemilihan kota bandar lampung tidak ada pelaporan terhadap peristiwa tersebut. hal ini mengindikasikan tidak ada bukti, saksi, fitnah, dan rekayasa pelapor. secara logikanya pelapor adalah perempuan, dan perempuan tidak wajib sholat jumat sehingga apa disampaikan soal uang dalam amplop adalah kebohongan belakadikarenakan syair harus bersifat netral sesuai dengan undang undang asn seharusnya yeti rohmanair melaporkan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kejadian tersebut jika benar kejadian tersebut terjadi panitia pengawas pemilihan kota kota bandar lampung tuduhan tersebut tidak berdasar dan cenderung mengada ada. bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon point pada halaman bahwa ketua tidak dilarang untuk menjadi petugas kpps berdasarkan pkpu tahun untuk kejadian tersebut pihak pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut jika benar kejadian terjadi panitia pengawas pemilihan kota kota bandar lampung, berdasarkan tuduhan tersebut tidak berdasar dan cenderung mengada ngada.kota bandar lampung lp bawaslu balam il tidak dapat ditindak lanjuti karena laporan tsb tidak memenuhi syarat formal, temuan diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu sesuai merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idpanitia pengawas pemilihan kota bandar lampung xiipemohon tidak cermat dalam menyusun laporan permohonan dan terkesan asal asalan sesuai dengan data bawaslu tidak ada sertaointmateriil, temuan diberikan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu sesuai sesuaiart jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon point pada halaman bahwa, pelapor atas nama tersebut tidak terdata dengan lp bawaslu balam il panitia pengawas pemilihan kota kota bandar lampung. bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon point pada halaman bahwa hasil pemeriksaan bawaslu kota bandar lampung lp bawaslu balam il diyang diberikanlp panas balam ilmateril dan bukan pelanggaran pemilu. laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu, laporan tersebut selalu mengada ada dan melaporkan diri sendiri dengan membuat sms tersebut. hasil pemeriksaan panas lp panas balam il panitia pengawas pemilihan kota bandar lampung kota bandar formal laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemil, tidak ada larangan ketua menjadi kpps. bahwa laporan pemohon terlalu mengada ada.temuan laporan tersebuttidak ada larangan ketua boleh menjadi panwascam. bahwa berdasarkanpanasoint pada halaman bahwa, hasil pemeriksaan panitia pengawas pemilihan kota bandar lampung kota bandarlampung atas laporan nomordalil permohonan pemohon berulang kali dipertanyakan serta duplikasi dengan dalil poin poin poin materi permohonan ini kabur, tidak jelas, fitnah, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan baik secara merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bukti dan saksi. bahwa selain itu materi permohonan yang disampaikan tidak jelas dan mengada ada serta penuh kebohongan. bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon point sampai dengan poin pada halaman s d bahwa dalil pemohon tersebut bukan ranah dalam permohonan pemohon yang didalilkan dikarenakan hal yang dikalikan berkaitan dengan pemilihan gubernur provinsi lampung pada tahun bahwa selain itu permohonan tersebut mengada ada dan fitnah serta tidak dapat dibuktikan pemohon serta dalil pemohon bukan pokok permasalahan pilkadsecara logika berfikir akal sehat manusia tidak ada satu pun orang mengetahui saat pencoblosan dalam bilik suara kecuali yang bersangkutan sendiri dan tuhanas kota bandar lampung maka laporan nomor: lp panas balam illaporan lp panas balam xii berdasarkan pemeriksaan panas kota bandar lampungmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idada halaman pada halaman bahwa tersebut dan duplikasi dari point bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon pada halaman bahwa laporan panas lp panas balam il tidak ada bukti satupun yang dapat membuktikan sebagaimana dalil pemohon dan panas kota bandar lampung tidak dapat menada halaman bahwa laporan mengada daa tidak terkait dengan laporan panas karena pasangan calon urut didukung oleh partai bukan calon indpentendanberkaitan dengan surat edaran tidak ada hubungan atau korelasi dengan materi permohonan pemohon. bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon pada poin pada halaman bahwa laporan panas lp panas balam il maka berdasarkan analisa panas kota bandar lampung tidak dapat ditindak lanjuti karena kurang memenuhi unsur unsur pelanggaran pemilu. pada undang undang tahun pejabat negara aparatur sipil negara, kepala desa lurah dengan sengaja melanggar ketentuan membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan merugikan salah satu calon selama kampanye. bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon poin dan poin pada halaman bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bawaslu kota bandarlampung atas laporan lp panas balam ix tersebut dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena kurang memenuhi unsur pelanggaran pemilu sebagaimana yang atur dalam undang undang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tahun bahwa tuduhan larangan ini adalah rekayasa kebohongan yang dilakukan oleh calon walikota wakil walikota urut saudara moroni harun komarunizar melalui timsesnya saudara syamsirman bakrie terbukti meyakinkan setelah lurah tanjung senang saudara syahril, melaporkan balik saudara syamsirman bakrie kepolisian resort kota bandarlampung dengan tanda bukti lapor tbl b x lpg resta balam dengan tuduhan laporan palsu dan pencemaran nama baik, dan dalam perkembangan hasil penyelidikan seperti yang tercantum dalam sp2hp bareskrim dinyatakan bahwa saudara syamsirman bakrie sebagai timses berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi dan setelah dilakukan penyelidikan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana dan saudara syamsirman bakrie timses ditetapkan sebagai tersangka. bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon pada halaman bahwa tidak ada larangan pkpu untuk menjadi kpps. bahwa selain itutuduhan pemohon adalah tidak benar dan manipulatif. bahwa tidak pernah membuat banner spanduk yang berupa himbauan dan ajakan untuk memilih. bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon point sampai dengan poin pada halaman bahwa mengenai. bahwa adalah menjadi tugas pemerintah mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan uud tidak dibatasi lebih banyak lebih baik demi mencerdaskan anak bangsa. bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon point pada halaman bahwa tidak ada bukti satupun yang dapat membuktikan sebagaimana dalil pemohon. bahwa selain itu pemohon tidak dapat membuktikan pelanggaran dan tidak ada laporan bawaslu kota bandar lampung. merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo bahwa bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon point pada halaman bahwa adalah suatu bentuk pembohongan belakyang didalilkan pemohon. bahwa seharusnya pemohon melaporkan temuan dimaksud kepada panitia pengawas pemilihan pemilihan kota bandar lampung, panitia pengawas pemilihan kecamatan dan ppl sesuai dengan wilayah tempat terjadinya pelanggaran pelanggaran dimaksud. bahwa pihak terkait menolak dalil permohonan pemohon point pada halaman bahwa secara pasti program bina lingkungan baling) ini tidak akan berpengaruh kepada siapapun terkait perolehan suara. hal ini dikarenakan peserta baling adalah anak smp negeri, sma negeri, dan smk negeri yang secara undang undang usianya belum punya hak suara pilih dalam proses pelaksanaan pilkada. bahwa jika program pemerintah pusat maka program dimaksud harus berlaku seluruh wilayah republik indonesia, sedangkan program baling ini hanya ada kota bandar lampung dan dibiayai apbd kota bandar lampung setiap tahun ajaran. bahwa dari seluruh uraian, fakta fakta hukum dan bantahan pihak terkait terhadap dalil dalil pemohon atas, maka pihak terkait mohon kepada yang muli menyatakan benar dan tetap berlakunya keputusan komisi pemilihan umumxi(pt yang telah disahkan dalam persidangan pada hari selasa, tanggal januari sebagai berikut: pt tanda terima pendaftaran pasangan calon walikota dan wakil walikota bandar lampung tahun tanggal juli model tt. kwk) pt berita acara model ba.hp kwk tanggal agustus ank pt berita acara nomor: .a ba vii tanggal emas pt keputusan kpu kota bandar lampung keputusan nomor pts ses kota viii tanggal agustus pt berita acara nomor: ba vii tanggal man peta pt keputusan kpu kota bandar lampung keputusan nomor pts kpu kota viii tanggal agustus pt surat tanda terima pemberitahuan kampanye pt surat tanda terima pemberitahuan kampanye ismananatgasetmarz0o pt surat tanda terima pemberitahuan kampanye ott imamanotoga boeken merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bawaslu propinsi lampungbawaslu pusatdewan kehormatan penyelenggara pemilu sesuai dengan tanda terimakomnas ham sesuai dengan tanda bukti laporan agenda tanggal desember bukti bahwa dengan perolehan suara pada pasangan nomor urut (dua) drs. herman hn, m.m yusuf johar, s.e., m.m adalah sangat impossible dan dalam faktanya selama tahapan pilkada walikota dan wakil walikota bandar lampung tahun bahwa tim sukses pasangan calon walikota dan calon wakil walikota bandar lampung nomor urut (dua) melakukan kampanye dengan cara cara yang tidak jujur, adil, otoriter dan intimidasi secara psikis. bahwa sejak pelaksanaan tahapan pemilukada bandar lampung sampai dengan pelaksanaan pemilukada sertapt surat tanda terima pemberitahuan kampanye (smoneootngya pt surat tanda terima pemberitahuan kampanye oli ismuveootngy pt surat tanda terima pemberitahuan kampanye (simtangootngya rom pt surat tanda terima pemberitahuan kampanye (smatootnaya stone pt surat tanda terima pemberitahuan kampanye |smsiaottnaykarangromonaman tato sao tontonan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pameran pt panitia pengawas pemilihan kota bandar lampung, pemberitahuan tentang status laporan temuandje samar pt panitia pengawas pemilihan kota bandar lampung, (remonaman tato sao lgm merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id omset sang pt salinan keputusan dalam negeri republik indonesia nomor tahun tanggal agustus bea ana pt salinan keputusan dalam negeri republik indonesia nomor tahun tanggal agustus pt piagam penghargaan badan pemeriksa keuangan republik indonesia perwakilan provinsi lampung merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id.tahun telah temukan adanya pelanggaran pelanggaran dan kecurangan kecurangan yang massif, terstruktur dan sistemik yang dilakukan oleh memohon dan calon walikota dan wakil walikota bandar lampung dengan nomor urut dalam memperoleh suara yang ditetapkan oleh memohonpelanggaran pelanggaran dan kecurangan kecurangan yang bersifat sistematis, massif dan struktural yang dilakukan oleh pihak memohon dan pihak pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut tersebut antara lain: terstruktur adanya pengarahan dan pengerahan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota nomor urut (dua) terhadap aparat pejabat pns lingkungan kota madya bandar lampung, untuk turut sertastruktural sampai dengan aparat kelurahan serta aparat ketua dan ketua lingkungan kota mayadua) yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan dalameselon sampai dengan aparat kelurahan serta aparat ketua dan ketua lingkungan kota madya. massifyang bersifat menyeluruh atau hampir diseluruh bagian daerah pemilihan tersebut kota bandar lampung.meliputi sebagai berikutdan berita acara nomor ba xi1bandar lampubandar lampung diumumkan oleh memohon berdasarkan keputusan kpu.ndar lampung, provinsi lampung tahun berdasarkan surat keputusan kpu kota bandar lampung keputusantahun (vide bukti pt serta keputusan kpu kota bandar lampungkota bandar lampungkota bandar lampkamis, desember pukul wib,ota bandar lampungota bandar lampu |
salinan tea provinsi jawa timur peraturan daerah kota batu nomor tahun tentang pengelolaan barang milihalaman dari hlm: dan halaman dari hlm. bupatihaenilaman dari hlmhalaman dari hlmhalaman dari hlm.halaman dari hlmhalaman dari hlm.halaman dari hlmhalaman dari hlmhalaman dari hlmarang milik daerah. halaman dari hlmhalaman dari hlmhalaman dari hlmopi, halaman dari hlm.halaman dari hlm.laman dari hlmhalaman dari hlmwalikota kepada penanggungjika ada, danhalaman dari hlmhalaman dari hlmhalaman dari hlmalaman dari hlm.alaman dari hlmlaman dari hlm.halaman dari hlmhalaman dari hlm.halaman dari hlm.bupatihalaman dari hlmhalaman dari hlmhalaman dari hlm. walihalaman dari hlmhalaman dari hlmhalaman dari hlm.halaman dari hlm. walikota, dan wakil bupatihalaman dari hlm.sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. halaman dari hlmhalaman dari hlmhalaman dari hlmhalaman dari hlmdan pihak yang melaksanakan pemeliharalaman dari hlmhalaman dari hlmhalaman dari hlm.halaman dari hlm.alaman dari hlmalaman dari hlmhalaman dari hlmhalaman dari hlm.halaman dari hlmhalaman dari hlm.halaman dari hlhalaman dari hlmhalaman dari hlmhalaman dari hlmhalaman dari hlmdan wakil walikota. mantan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu: mantan walikota, danhalaman dari hlmhalaman dari hlmalaman dari hlmhalaman dari hlmdanhalaman dari hlm.halaman dari hlmhalaman dari hlm.halaman dari hlm.:halaman dari hlm.halaman dari hlm.halaman dari hlm.halaman dari hlmkedudari pihak yang dapat menerima hibah sebagaimana dimaksud dalamhalaman dari hlmbab x: dan ditenggelamkhalaman dari hlm.halaman dari hlm.halaman dari hlm. bulan sejak tanggal penerbitan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah oleh gubernur bupatihalaman dari hlm.alaman dari hlm.alaman dari hlm.halaman dari hlm.halaman dari hlm.halaman dari hlm.alaman dari hlm.halaman dari hlm.halaman dari hlm.halaman dari hlm apabila walikota menyetujui hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalahalaman dari hlm.alaman dari hlm.halaman dari hlm. dimaksud pada huruf harus disertai paling sedikithalaman dari hlm.walihalaman dari hlmhalaman dari hlmpaling sedikithalaman dari hlm.halaman dari hlmhalaman dari hlm. pengalihan rumah negara golongan iiihalaman dari hlmhalaman dari hlmhalaman dari hlmpaling sedikithalaman dari hlmsebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bab xviiihalaman dari hlm. biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada dan dialokasikan dalam apbdarang milik daerah dapat diberikanketentuan teknis. walikota dapat mengenakan beban pengelolaan terhadap barang milik daerah pada pengguna barang. beban pengelolaanperalihsesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, halaman dari hlmmemadai yang terkelola dengan baik,disamping itu, terdapat kekosongan hukum dalam pengelolaan barang milik daerah, setelah dibatalkannya peraturan daerah kota batu nomor tahun tentang pengelolaan barang milik daerah oleh kementrian dalam negeriprovinsi jawa timur nomor tahun tentanghalaman dari hlm.pemegang kekuasektif adalah bahwa pengelolaan barang milik daerah digunakan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia sehingga berdaya guna dan berhasil gunahurufalaman dari hlm.halaman dari hlmyang dimaksud dengan barock name adalah bahwa kegiatan perhitungan fisik persediaan yang ada digadang. huruf yang dimaksud dengan dokumen kepemilikan bmd antara lain sertifikat tanah dan bpk. halaman dari hlm. yang dimaksud dengan dokumen ketatausahaan antara lain kbd, laporan hasil pengadaan, laporan semester dan lapor dan penghapusan barang milik daerah dapat dilakukandalahhalaman dari hlmhalaman dari hlmlaman dari hlmhalaman dari hlm.halaman dari hlm. bab viihalaman dari hlm. konstruksi dalam pengerjaan kdp)halaman dari hlpengendalian dalam ketatausahaan barang milik daerah dalam bentuk pengamanan fisik, pengamanan administratif dan pengamanhalaman dari hlm.halaman dari hlmlaman dari hlmhalaman dari hlm.halaman dari hlmhalaman dari hlm.halaman dari hlmhalaman dari hlmwmutatistertulis walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, dan halaman dari hlm.halaman dari hlm. bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa: sewa, pinjam pakai,halaman dari hlm. dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil gunaalaman dari hlmhalaman dari hlm.cc. anggota. halaman dari hlmhalaman dari hlm."halaman dari hlm.,halaman dari hlmhalaman dari hlmlaman dari hlmhalaman dari hlm.halaman dari hlm.halaman dari hlmhalaman dari hlmhalaman dari hlmdan cc. swast:halaman dari hlmalaman dari hlm.mhalaman dari hlm.halaman dari hlmhalaman dari hlm.115halaman dari hlm.laman dari hlm.halaman dari hlmhalaman dari hlm.mbinaan adalah segala usaha atau kegiatan untuk jangkauan jangka panjang melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi. babektif, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. bab iiihhalaman dari hlm.halaman dari hlm.halaman dari hlm.sengketahalaman dari hlmhalaman dari hlm.halaman dari hlm.halaman dari hlmhalaman dari hlm.halaman dari hlm. pengelola barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuanhalaman dari hlm.halaman dari hlmhalaman dari hlm.(halaman dari hlmhalaman dari hlmhalaman dari hlmlaman dari hlmarang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan, atau halaman dari hlm.halaman dari hlm.arang milik daerah berupa tanah |
pelayanan kesehatjasa umum,layanan kesehat'sewotais dahan ditetapkan tempat asisten tata pria pada tanggal januari kasspprad mahkota ternate, 'kadskosetatan katagtutum tebusan abdurrahman diundangkan ternate ada tanggal januari daa seks baris daerah kota ternate, setda: ingin fttbrahi lembaran daerah kota ternate tahun nomor kaaumum sarana pelayanan rp) rp) rp) ugd i. pengobatan umum pengobatan spesialis tindakan rawat darurat spesialis il. debris demand luka jahit luka ringan minor surgery ringan oo. insist abses sirkus sisi surat keterangan sehat (kerja) diluar laboratorium dan content sehat anak sekolah sehat calon pengantin pemeriksaan laboratorium pemeriksaan hematologi cbc led darah lengkap) led leukosit hitungjenis diff) golongan darah eritrosit trombosit malaria ddr) masa bekuan ct) uraian jasa jasa jasa medis umum sarana pelayanan rp) rp) rp) masa perdarahan bt) hemetokrit morfologi dari tepi kimia klinikdal pemeriksaan urine urine rutin sedimen urine rutin urine reduksi urine each urine benci jones urine protein bilirubin urobilin urine keton analisa sperma pemeriksaan mikrobiologi bia1x penamaan gram filariasis pelayanan kia anc uraian jasa jasa jasa medis umum sarana pelayanan rp) rp) rp) buku kia il. insert iud atraksi iud insert implan ekstraksi implan pap smear tindik telinga senam hamil pelayanangigi membersihkan karang gigi kuadran kuretase gusi penambahan sementara penambahan tetap amalgam sik komposit cabut gigi susu cabut gigi tetap normal ga. cabut gigi tetap komplikasi pengobatan abses insist intra oral fotointra oral perawatan saluran akar tindakan ruang perawatan umum oo. suntikan infus ggfisioterapi ekg rontgen aa. usg bb. fungsi tindakan ruang perawatan kebidanan kuretase perawatan kuretase perawatan abortus il. persalinan normal surat keterangan lahir persalinan dengan tindakan oo. perawatan bayi perawatan bayi dengan inkubator tari retribusi uraian jasa jasa jasa medis umum sarana pelayanan rp) rp) rp) tarif ruangan perawatan klas iii hasil kasi tarif site dokter umum klas iii hasil kasi tarif visite dokter ahli klas iii hasil kasi konsul dokter spesialis klas ill kasi pelayanan ruang cc. konseling penyakit perawatan kaki sumut repertum penggunaan mobil jenazah struktur dan besarnya tarifyangsediakan oleh pemerintah daerah. dikecualikan dari subymasuk biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. bab jenis dan cara penentuan tarif pelayanan kesehatan bagian pertama jenis pelayanan: pelayanan pesawat daratan: rawat inap: pengawasan medis visite): jasa tindakan medis, meliputi jasa persalinan normal, jasa persalinan patologis:: penggunaan ruang ugd: laboratorium: pemeriksaan penunjang lain: penggunaan mobil ambulance:gian kedua:cc. visum repertumjumlah umum sarana pelayanan ro) rp) rp) rp) ugd pengobatan umum pengobatan spesialis tindakan rawat darurat spesialis debris demand luka jahit luka ringan minor surgery ringan insist abses sirkus sisi surat keterangan pemeriksaan kesehatan melanjutkan pendidikan sehat calo pengantin surat keterangan sehat jemahhaii pemeriksaan laboratorium pemeriksaan hematologi cbc led darah lengkap) led leukosit htungjenis diff) uraian jasa jasa jasa medis umum sarana pelayanan rp) rp) rp) golongan darah entropi trombosit malaria ddr) masa bekuan ct) masa perdarahan bt) hemetoknit morfologi dari tepi kimia klinik na k ciwal pemeriksaan urine urine rutin sedimen urinerutin urine reduksi urine each urine bencejones urine protein bilirubin urobilin urine keton analisa sperma pemeriksaan mikrobiologi bia1x pewamaangram filariasis uraian jasa jasa jasa medis umum sarana pelayanan rp) rp) rp) faces faces rutin faces benzoin sterkobilin amoeba faces konsentrasi pelayanan kia anc buku kia cc. insert iud atraksi iud insert implan ekstraksi implan papsmear tindik telinga i. senam hani pelayanan gigi membersihkan karang gig kuadran kuretase gusi penambahan sementara penambahan tetap gigi amalgam komposit cabut gigi susu cabut gigi tetap normal cabut gigi tetap komplikasi pengobatan abses insist intra oral fotointraora perawatan saluran akar tindakan ruang perawatan umum suntikan infus ccpsikoterapi ekg il. rontgen usg fungsi tindakan ruang perawatan kebidanan kuretase perawatan kuretase perawatan abortus uraian jasa jasa jasa medis jumlah umum sarana pelayanan ro) rp) rp) rp) persalinan normal surat keterangan lahir persalinan dengan tindakan perawatan bayi perawatan bayi dengan inkubator tarif ruangan perawatan kas iii kasal kasi tarif mysite dokter umum kas iii kasal kasi tarif site dokter spesialis kas iii kasal kasi konsul dokter spesialis kastil hasil pelayanan ruang konseling penyakit perawatan kaki sumut repertum penggunaan mobil jenazah besarnya tariberikan kepada orang pribadi atau badan. jasa umum dimaksud adalah pungutan retribusi secara umum bayarkan oleh orangpuskesmas. jasa medis pelayanan dimaksud adalah pungutan jasa pelayanan yang diberikan oleh medis dan atau paramedis kepada orang atau badan yang menerima pelayanan kesehatan, diperuntukkan sebagai jasa medis dan paramedis yang memberikan pelayanan kesehatan puskesmas. jasa medis dan paramedis diperuntukkan untuk medis dan paramedis yang memberikan pelayanan kesehatan puskesmas, penerimanya disesuaikan dengan peraturan keuangan yang berlakulintas berdasarkan kriteria tertentu yang didasarkan atas kriteria tertentberdasarkan kriteriapemerintah kabupaten ae. icennnnnann kop dinas keputusan kepala dinas . ion nomor. tahun. tentang menimbang bah .voodoo mall. bah .ooooooo# woman dan seterusnya, mengingat undang undang .ooooooo woman peraturan pemerintah .ooooooo dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan kepala dinas tentang.o.d.oo wmoennnnnak. kedua ennnnnnnnnnannnnnaalannanna nana ditetapkan . j. pada tanggal . kepala dinas. nama nyata pada puskesmas, puskesmas pembantu dan pos kesehatan kampung poskeskam) serta pondok bersalin polindes) yang berada distrik also dan santotambahan penghasilan berdasarkan kriteria tertentu adalah tambahan pengadilan yang diberikan kepada dokter dan para medis berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesibidang pelayanan kesehatan. bab iii kriteria pemberian tambahan penghasilan tambahan pengadilan diberikan berdasarkan beban kerjadan cons yaitu lebih dari jam per minggu, atau memiliki volume pekerjaan yang tinggi kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam meliputi: memiliki resiko tinggi, terbatas tenaga medis dan dokter, tingkat kecaman daerah perbatasan, mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan, atau rawan kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan jiwa. kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam adalah: memiliki keterampilan dan keahlian khusus berdasarkan kualifikasi pendidikan yang dimiliki, atau keterbatasan tenaga medis dan dokter yang memiliki kompetensi khusus sesuai bidang pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah daerah. daftar satuan pelayanan kesehatan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud padabagi pns cons dan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam dan diberikan kepada dokter umum dokter gigi. paramedis meliputii),), cc. perawat, bidan, nutrisionis, analis laboratorium: dan tenaga promosi kesehatan. penetapan satuan pelayanan kesehathukum dan perundang undangan,dokter umum dokter gigi rp. rp. rp. rp. paramedis puskesmas puskesmas also puskesmas puskesmas also also kota barat also iii timurtiitambahan penghasilan tenaga kontrak rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. analis laboratorium rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. rp. tenaga pendukung lainnya rp. rp. rp. rpnggal format iii penilaian disiplin nama instansi nama pegawai faktor pengurang disiplin jam th. pp30 jumlah ala ion al. ooooood idol. pl. vo. jumlah| keterangan terlambat datang y0) pulang cepat yo) tidak hadir yo) format pengumpulan data beban kerja nama instansi bulan rincian jumlah pama tugas ke satuan volume peralatan ket niatan kerja a4. keterangan: buku kerja sebagai bukti fisik beban kerja bobot capaian kinerja dapat dihitung berdasarkan daftar hadir perbulan sebagaimana tercantum dalam buku kerja format buku kerja nama nip pangkat gol jabatan unit organisasi satuan kerja ii. uraian tugas iii. rincian kegiatan jumlah rincian norma kerja pan panen nan nan enam mengetahui |
il, key peraturan daerah kabupaten jayapuravisi dan misi pemerintah kabupaten jayapura, maka organisasi sekretariat daerah dan sekretariat dprd kabupaten jayapura yang ditetapkan dengan peraturan daerah nomor tahun perlu dilakukan perubahan penyesuaian dengan tetapdua. asisten, sekretaris dprd, staf ahli, kepala bagian, kepala sub bagian dan kepala unit layanan pengadaan diangkat dan diberhentikan oleh bupati, kecuali sekretaris dprd harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dprdwuda nip. s.h. pembina tk. nip nan . . sae bagan struktur organisasi sekretariat daerah lampiran peraturan daerah kabupaten jayapura kabupaten jayapura dan sekretariat kabupaten jayapura nomor tahun tanggal 19desember2013 mo t bidang pemerintahan bidang perekonomian udang administrasi umum pembangunan umum og) kelompok uni bagian ati bagian adm nid bagian bagian adhi bagan bagan bagan menikah nnenunre tussen (garapan dnenknun anu men put nan nabi tenants bagian adm bagian sub bagan adm bagian bagian bagian bagi: nelayan janninnn bana anan pama senar mesin ema khan klt tekanan nal bagian adm vee dwi bagian ada bagian basa bagian bagian uber kemasyarakatan pengadaan dan penelitian penemu koperasi dan usaha tatalaksana sumber dokumentasi perlengkapan humas, protokol rumah tangga verifikasi salai produk kesra pen mas tanah upaya' statistik kecil menengah daya aparatur hukum perjalanan protokol pembukuan kisah hukum bagian adh bagian adm bagian kow bagan bata bagian ber bagan bantuan hukum belanja sandi dan dan lineup daerah bupati jayapura, ttd matius awoitauw. nip, keterangan garis komando stt garis koordinasi bupati adalah kepala daerahjayapura. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten jayapura. sekretariat dprd adalah sekretariat dprd kabupaten jayapura. sekretaris dprd adalah sekretaris dprd kabupaten jayapura. asisten adalah asisten sekretaris daerah bidang administrasi pemerintahan, administrasi perekonomian dan pembangunan, dan asisten administrasi umumorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin organisasi dalam suatuf ahli adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat diangkat oleh bupati untuk melaksanakan tugas khusus luar tugas dan fungstenaga ahli adalah sejumlah tenaga ahlnya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dprdiipelaksanaan tugas dan fungsinyaalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu asisten sekretaris daerah. asisten sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada. bupati dalam menjalankan tugasnya dibantu olehdalam pelaksanadan sub bagian pada sekretariat daerah dan pada sekretariat dprd masing masing dipimpin oleh seorang kepala bagian, dan seorang kepala sub bagian. kepala bagian pada sekretariat daerahaerah melalui masing masing asisten yang membawakan dan mengkoordinasikannya. kepala bagian pada sekretariat dprdprd. kepala sub bagian pada sekretariat daerah dan pada sekretariat dprdmasing masing kepala bagian. babmenyusun kebijakelain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sekretariat daerah juga mengkoordinasikanmelaksanakan tugas dan fungsinyanyelenggarangkoordinasikan pelaksanaan tugascc. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakmbinaan administrasi dan aparatur pemerintahmberikan saran dan pertimbangan kepada bupati dan atau wakil bupati, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati dan atau wakil bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian kedua sekretariat dprd sekretariat dprddan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh dprd sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dprd untuknyelenggaraan administrasi keuangan dprd sesuai peraturan perundangan yang berlaku cc. penyelenggaraan rapat rapat oleh dprd, dan penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh dprd. bab organisasi bagian kesatu sekretariat daerah sekretariat daerah terdiri dari (tiga) asisten dan (delapan) bagian. asisten sebagaimana dimaksud pada teridiri dari asisten bidang administrasi pemeritahan umum, asisten bidang administrasi perekonomian dan pembangunan, dan asisten bidang administrasi umum. bagian sebagaimana dimaksud pada terdiri dari bagian administrasi pemerintahan umum, bagian administrasi pertanahan, bagian administrasi pembangunan dan sumber daya alam, bagian administrasi perekonomian, bagian organisasi dan tatalaksana, bagian hukum dan perundang undangan, bagian administrasi keuangan dan perlengkapan, dan bagian umum. asisten bidang administrasi pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf membawakan dan mengkoordinasikan bagian administrasi pemerintahan umum: dan bagian administrasi pertanahan. asisten bidang perekonomian dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf membawakan dan mengkoordinasikan: bagian administrasi pembangunan dan sumber daya alam, dan bagian administrasi perekonomian. asisten bidang administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam huruf membawakan dan mengkoordinasikan: bagian organisasi dan tatalaksana, bagian hukum dan perundang undangan, bagian keuangan dan perlengkapan, dan bagian umum. bagian bagian sebagaimana dimaksud dalam dan masing masing terdiri dari (tiga) sub bagian, yaitu bagian administrasi pemerintahan umum, terdiri dari sub bagian administrasi pemerintahan umum, sub bagian administrasi kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat, dan sub bagian administrasi pemerintahan kampung. bagian administrasi pertanahan, terdiri dari sub bagian administrasi tanah ul, sub bagian administrasi pengadaan dan penyelesaian masalah tanah ul, dan sub bagian administrasi perizinan pemakaian tanah. bagian administrasi pembangunan dan sumber daya alam, terdiri dari sub bagian administrasi pembangunan, budaya dan pariwisata, sub bagian administrasi penelitian, pengembangan, dan statistik, dan sub bagian administrasi sumber daya alam, pertanian, peternakan, kelautan, pertambangan, energi, dan lingkungan hidup. bagian administrasi perekonomian, terdiri dari sub bagian perindustrian dan perdagangan, sub bagian koperasi, usaha kecil dan menengah, dan sub bagian penanaman modal dan perusahaan daerah. bagian organisasi dan tata laksana, terdiri dari sub bagian kelembagaan dan analisa jabatan, sub bagian tata laksana dan sumber daya aparatur, dan sub bagian kepegawaian. bagian hukum dan perundang undangan, terdiri dari sub bagian produk hukum daerah: sub bagian dokumentasi hukum dan sub bagian bantuan hukum dan ham. bagian administrasi keuangan dan perlengkapan, terdiri dari sub bagian keuangan, sub bagian perlengkapan, dan sub bagian belanja. bagian umum, terdiri dari sub bagian tata usaha dan rumah tangga, sub bagian humas, protokol dan perjalanan, dan sub bagian sandi dan telekomunikasi. bagian kedua sekretariat dprd sekretariat dprd terdiri dari (empat) bagian yang terdiri dari bagian umum, bagian persidangan, bagian keuangan, dan bagian produk hukum. bagian bagian sebagaimana dimaksud pada masing masing terdiri dari (dua) sub bagian, yaitu bagian umum, terdiri dari sub bagian tata usaha, dan sub bagian perlengkapan, bagian keuangan, terdiri dari sub bagian anggaran, dan sub bagian verifikasi, pembukuan dan pelaporan. bagian persidangan dan risalah, terdiri dari sub bagian persidangan, dan sub bagian risalah. bagian produk hukum, terdiri dari sub bagian penyiapan bahan, dan sub bagian produk hukummerupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan daerah ini. bab staf ahli bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu (lima) orang staf ahli. staf ahli sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati baik diminta maupun tidak diminta mengenai urusan pemerintahan dan aparatur, perekonomian, pembangunan, sumber daya alam, hukum dan politik serta tugas lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintnyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara teknis fungsional kepada bupati dan secara teknis administratif kepada sekretaris daerah. bab vii jabatan fungsional pejabat jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat daerah dan sekretariat dprd sesuai. kelompok jabatan fungsional masing masing berada bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris daerah. kelompok jabatan fungsional, terdiri atas arsiparis, perancang peraturan perundang undangan, pranata komputeri unit layanan pengadaan guna membantu bupati dalam pengadaan barang dan jasa dibentuk unit layanan pengadaan barang dan jasa. unit layanan pengadaan sebagaimana dimaksud pada bertugas melakukan layanan pengadaan barang dan jasa daerah khusus pengadaan barang dan jasa bukan konstruksi. unit pengadaan barang dan jasa dipimpin oleh seorang kepala unit yang dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris daerah. bab tenaga ahli dprd dalam menjalankan tugas dan wewenang dapat dibantu kelompok pakar atau tim ahli. kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalamkelompok pakar atau tim ahli diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris dprd sesuai dengan kebutuhan atas persetujuan pimpinan dprd berpedoman pada ketentuan yang berlaku. bab rincian tugas pokok dan fungsi rincian tugas pokok dan fungsi dari sekretaris daerah, sekretaris dprd, asisten, kepala bagian, kepala sub bagian, dan unit layanan pengadaan pada sekretariat daerah dan sekretariat dprd ditetapkan dengan peraturan bupati. bab tata kerja dalam melaksanakan tugasnya sekretaris daerah, sekretaris dprd, asisten, kepala bagian, kepala sub bagian, dan kepala unit layanan pengad. bab xii pembiayaan (l) biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sekretariat daerah dan sekretariat dprd dibebankan keekretariat daerah dan sekretariat dprd dapat menerima bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xiii eselon, kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan bagian pertama eselon dan kepangkatan sekretaris daerah adalah jabatan eselon ii.a. asisten, sekretaris dprd, dan staf ahli adalah jabatan eselon ii.b. kepala bagian adalah jabatan eselon iii.a. kepala sub bagian dan kepala unit layanan pengadaan adalah jabatan eselon iv.aekretariatibagian keempat, organisasi sekretariat daerah, dan diubah sehingga berbunyi bagian keempat susunan organisasi susunan organisasi sekretariat daerah kabupaten banyuasin, terdiri dari: sekretaris daerah, asisten pemerintahan asisten i), asisten perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat asisten ii): asisten administrasi umum asisten iii), bagian, terdiri dari bagian pemerintahan umum, bagian hukum dan perundang undangan, bagian organisasi dan tatalaksana, bagian perekonomian, bagian administrasi pembangunan, bagian kesejahteraan rakyat, bagian layanan pengadaan, bagian umum, bagian humas dan protokol, bagian sandi dan telekomunikasi daerah. asisten pemerintah asisten i), terdiri dari: bagian pemerintahan umum, terdiri dari sub bagian pemerintahan umum, sub bagian agraria, sub bagian pengembangan wilayah. bagian hukum dan perundang undangan, terdiri dari: sub bagian penyusunan produk hukum daerah sub bagian bantuan hukum, sub bagian dokumentasi hukum. bagian. bagian organisasi dan tatalaksanabeban kerja. asisten perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat asisten ii), terdiri dari: bagian perekonomian, terdiri dari sub bagian perekonomian daerah, sub bagian produksi daerah, sub bagian perusahaan daerah dan pembinaan usaha. bagian administrasi pembangunan, terdiri dari: sub bagian pembinaan administrasi pembangunanterdiri dari, sub bagian kesejahteraan rakyat, sub bagian pembinaan mental, sub bagian kerjasama antar umat beragama. bagian layanan pengadaan, terdiri dari: sub bagian pembinaan dan kompetensi, sub bagian hukum dan penyelesaian singgah, sub bagian pelelangan. asisten administrasi umum asisten iii), sub bagian keuangan. bagian humas dan protokol, terdiri dari: sub bagian pemberitaan dan dokumentasi, sub bagian informasi dan komunikasi, sub bagian protokol. bagian sandi dan telekomunikasi daerah, terdiri dari: sub bagian sandi dan teluk, sub bagian sarana dan prasarana, sub bagian umum dan pemeliharaan. . bagan strukturrancangyuasin umum peraturan daerah kabupaten banyuasi, pembentukan peraturan daerah ini merupakan pelaksanaan perintah nomor tahun yang menyatakan sekretariat daerah terdiri dari asisten, masing masing asisten terdiri dari paling banyak (tiga) subbagian. namun ruang lingkup materi peraturan daerah ini diperluas tidak hanya undang undang yang baru tetapi mencakup pula peraturan perundang undangan lainnya. peraturan daerah tentang pembentukan organisasi sekretariat daerah dan sekretariat dewan didasarkan pada pemikiran bahwa kabupaten banyuasin sangat membutuhkan penambahan bagian yang merupakan sentral unit pengadaan untuk berdiri dibawah naungan organisasi sekretariat daerah ini agar dapat berjalan sesuai dengbanyuasin tahun nomor |
sabangunan gedung dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jenepontojenepontonataan ruang sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten jenepontojenepontojenepontoenepontojenepontojenepontojenepontomekanisme persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan imb diatur lebih lanjutjenepontoberpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib memiliki dokumen kajian dampak lingkungan, berdasarkan besaran dan sifat dampak, dokumen itu dibagi yaitu amdal, upl ukl dan atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan spl). pelaksanaan penataan ketentuan mengenai kewajiban dokumen lingkungan diatur dalam peraturan perundang undangan oleh instansi berwenang terkaitbupati jeneponto adalah bupati jeneponto, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten jenepontojenepontofulfilstandar baku dan atau pedoman teknibaku dan atau pedoman teknisdengan standar baku dan atau pedoman teknisku dan atau pedoman teknisdengan standar baku dan atau pedoman teknisdengan standar baku dan atau pedomanbaku dan atau pedoman terkaittandar baku dan atau pedoman teknis terkaimengenai kaidah norma adat dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan bupatketentuan mengenai kaidah norma tradisional dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalamangin putangingpeta zonasi gempa indonesia yang ditetapkan oleh menteri pekerjaan umum pada tanggal julibaku dan atau pedoman teknis terkait(perbaikan perawatan,penata sapbgteknisinstansi penyelenggaran bangunan gedung116118pejabat yang berwenang142144sejak dari perizinan, perencanaan, pelaksanaan,ketentuan pidanaplt. sekretaris daerah, ttd muhammad serif, sh., pangkat pembina utama muda nip lembaran daerah kabupaten jenepontojeneponto, hal suami, pangkat pembina nip penjelasan atas peraturan daerah kabupaten jeneponto nomor . tahun .rumah kost:jeneponto berdasarkan tingkat kerawanan bahaya gempa, sebagaimana dijabarkan dalam peta zonasi gempa indonesia yang ditetapkan oleh menteri pekerjaan umum tanggal julineponto jl. santo pasang telp. kode pos peraturan daerah kabupaten jeneponto nomor tahun tentang bangunan gedung oleh bagian hukum dan perundang undangan sekretariat daerah kabupaten jeneponto tahun lembaran daerah kabupaten jenepontodengan rahmat tuhan yang maha esa walikota mojokerto, menimbang bahwa untuk menjaga keberadaan sumber daya air dan ekosistem sehingga tercipta keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan air serta untuk menyediakan kelayakan sumber air baku, bahwa untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan air baku yang berasal dari air bawah tanah, maka perlu pengaturan yang terkait penyediaan air baku wilayah pemerintah kota mojokerperaturan daerah kota mojokerto nomor tahun tentang badan usaha milik daerahmemutuskanbab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan daerah adalah kota mojokertopemerintah daerah adalah pemerintah kota mojokerto, yaitu walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerahlaku usaha adalah setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan izin. perusahaan umum daerah air minum yang selanjutnya disingkat dam adalah perusahaan umum daerah air minum maja tirta kota mojokertoinstansi vertikal, pemerintah daerah dan pelaku usaha kota mojokertoinstansi pemerintah daerah dan pelaku usaha wilayah kota mojokerto harus menggunakan dan mengoptimalkan pemakaian air baku yang bersumber dari dam. setiap instansi vertikal wilayah kota mojokerto dapat menggunakan air baku yang bersumber dari dam. dalam hal penggunaan air baku dam tidak mencukupi kebutuhan, maka dapat mempergunakan tambahan penyediaan air baku dari sumber lainnya. setiap orang pribadi atau badan pemilik bangunan yang akan digunakan untuk kebutuhan komersial wilayah kota mojokerto diwajibkan untuk menjadi pelanggan dan menggunakan air baku dam. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan dalam penyediaan air baku dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh walikota mojokerto. bab sanksi administratif setiapdan pencabutan izin. pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan apabila terbukti air baku yang digunakan tidak sesuai dengan standart baku mutu atau b.terbukti telah terjadi eksplorasi air tanah yang melebihi ketentuan yang berlaku. pemeriksaan air baku dan eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh perangkat daerah terkait: pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bab ketentuan penutup instansi pemerintah daerah dan pelaku usaha.h., si. pembina nip. |
agan susunan organisasi inspektorat inspektur sekretariat subbagian penyusunan subbagian umum program, keuangan, dan kepegawaian dan pelaporan inspektur inspektur inspektur inspektur pembantu pembantu pembantu pembantu investigasauditor, pengawas auditor, pengawas auditor, pengawas auditor, pengawas pemerintahan dan pengawas pemerintahan dan pengawas pemerintahan dan pengawas pemerintahan dan pengawas kepegawaian) kepegawaian) kepegawaian) kepegawaian) walikota pasuruan, ttd, raharjo ten prasetyo |
ia.aga pendamping help desk oss lpm (dak) tenaga pendamping kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan ukm (dak non fisik) ketentuan sub bab satuan biaya honorarium kader diubah sehingga berbunyi honorarium kadersebagai petugas pembinaan kader, ketentuan sub bab satuan biaya honorarium untuk kegiatan keagamaan diubah sehingga berbunyi honorarium untuk kegiatan keagamaan diberikan kepada aparatur sipil negara luar pemerintah kota pasuruan atau non aparatur sipil negara asn) atau pihak lain untuk melaksanakan tugas yang mendukung kegiatan keagamaan, ketentuan sub bab satuan biaya honorarium tenaga pelaksana lapangan diubah sehingga berbunyi honorarium tenaga pelaksana lapanganyang mendukung kegiatan lapangan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang dilakukan, serta ada perubahan pada tabel angka (tiga puluh satu) dan ditambahkan (dua) angka, yakni angka s dverifikasi dan entry data orang pada layanan persalinan akta akta kematian akta perkawinan akta perceraian asisten rumah tangga rumah dinas kepala daerah wakil kepala daerah asisten rumah tangga rumah dinas sekretaris daerah ketentuan sub bab satuan biaya honorarium tenaga fasilitator lapangan, surveyor akreditasi diubah sehingga berbunyi honorarium tenaga fasilitator lapangan, surveyor akreditasi diberikan kepada non aparatur sipil negara asn) atau pihak lain untuk melaksanakan tugas sebagai tenaga fasilitator lapangan atau surveyor akreditasi, ketentuan sub bab satuan biaya honorarium tenaga pelaksana lapangan yang menangani covid diubah sehingga berbunyi honorarium tenaga pelaksana lapangan yang menangani covid diberikan untuk tenaga pelaksana lapangan non aparatur sipil negara asn) atau pihak lain untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan covid ketentuan sub bab satuan biaya honorarium tenaga pemulasaraan perawatan dan pemakaman jenazah pasien covid diubah dan ditambahkan penjelasan pada catatan sehingga berbunyi sebagai berikut: satuan biaya honorarium tenaga pemulasaraan perawatan dan pemakaman jenazah pasien covid honorarium tenaga pemulasaraan perawatan dan pemakaman jenazah pasien covid diberikan untuk tenaga yang bertugas melaksanakan pemulasaraan perawatan jenazah pasien covid atau tenaga yang bertugas melaksanakan pemakaman jenazah covid dengan besaran honorarium sebagaimana tabel berikut: tabel satuan biaya honorarium tenaga perawatan pemulasaraan dan pemakaman jenazah pasien covid rp) petugas pemakaman alan cemara pong petugas pemulasaraan perawatan jenazah covid catatan ( ) satuan biaya honorarium petugas pemakaman jenazah covid sudah termasuk dalamnya biaya makan dan minum petugas. ketentuan sub bab satuan biaya honorarium sopir pengemudi untuk operasional penanganan covid diubah sehingga berbunyi honorarium sopir pengemudi untuk operasional penanganan covid diberikan untuk pengemudi yang bertugas mengantar menjemput dalam rangka pelacakan covid atau mengantar rumah setelah keluar rumah sakit krs) akibat covid atau mengantar pemakaman tpu dengan menggunakan apd level ketentuan sub bab satuan biaya insentif petugas non medis yang berhubungan kontak erat (beresiko tinggi) tertular covid diubah sehingga berbunyi insentif petugas non medis yang berhubungan kontak erat (beresiko tinggi) tertular covid diberikan untuk petugas non medis yang berhubungan kontak erat (beresiko tinggi) tertular covid ketentuan sub bab satuan biaya honorarium petugas medis, paramedis karantina dan petugas kesehatan paramedis untuk posko covid diubah sehingga berbunyi honorarium petugas medis, paramedis karantina dan petugas kesehatan paramedis untuk posko covid diberikan untuk petugas medis dan paramedis yang bertugas tempat karantina yang disediakan oleh pemerintah kota pasuruan dan petugas kesehatan paramedis untuk posko covid ketentuan sub bab satuan honorarium pertanggungjawaban pengelola keuangan dan pengadaan barang jasa diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: tabel satuan honorarium pertanggungjawaban pengelola keuangan dan pengadaan barang jasa honorarium pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah|ooooocoooo #ooooooooorasi koordinator pengelola keuanganhonorarium pejabat pengelola keuangan daerah selaku aer bendahara umum daerah .oooooooooooooooooooo nilai pagu dana diatas rp. miliar s.d. rp. nilai pagu dana diatas rp. eroooooon boot miliar s:d. rp: gun coco nilai pagu dana diatas rp. triliun www ti. ovarium kuasa bendahara umumdewan honorarium pejabat ketatausahaan keuangan pan asi ann nan ann nilai pagu dana diatas rp. non miliar s.d. rp. miliar .oi.voodoo#ooooooooooooo nilai pagu dana diatas rp. erosi miliar s a. rp. miliar .oioooooooo nilai pagu dana diatas rp. miliar honorarium pembantu pejabat ketatausahaan keuangan pomemooento pkd skpd record nama nilai pagu dana diatas rp. prooooookeoe dana s. rp. miliar oom nilai pagu dana diatas rp. oom miliar s.d. rp. miliar |. ooooooocoooooooooo. nilai pagu dana diatas rp. 25miliar honorarium bendahara pengeluaran bendahara komet. penerimaan ppid skpd.iioooooo nilai pagu dana diatas rp. ooh miliar s.d. rp. miliar .o.cbooo#ooooooooooooo nilai pagu dana diatas rp. oom miliar s.d. rp. miliar |. ooooooooooooooooooo nilai pagu dana diatas rp. miliar honorarium pengguna anggaran pa) kuasa pengguna noooocobo gugatan (pay rowevoveveveyonnye mna nilai pagu dana s.d. pan 2d. han ann nilai pagu dana diatas eoooooeo 1p100 juta sd. rp250 juta .food nilai pagu dana atas koe rp220 juta s.d. soo juta |. nilai pagu dana atas eooooooo soo juta sa. rp1 miliar nilai pagu dana atas rp1 miliar s.d. rp2, nilai pagu dana atas rp2, miliar s.d. rp5 nilai pagu dana diatas root po. miliar s.d. rp10 miliar .iooefooocoocoocowoooopelaksana teknis kegiatan akumulasi sub kegiatan ppt) .oooooooooooooooooooooooooooo nilai pagu dana yang orang oom. kelola s.d. juta .| bulan |. nilai pagu dana yang orang dikelola diatas juta bulan peesenbnnsn sort.loo jual roko meme nilai pagu dana yang orang dikelola diatas juta bulan nose bon soer2oo jual row bore nilai pagu dana yang orang dikelola diatas juta bulan loose s5, rp.ooo jua von nilai pagu dana yang orang dikelola diatas juta bulan nona rp.l minat woven bow nilai pagu dana yang orang dikelola diatas miliar bulan none bean minat woven bow news nilai pagu dana yang orang dikelola diatas bulan konon har s.d. miliar .i.voodoo#cbooo nilai pagu dana yang orang dikelola diatas miliar bulan honorarium pejabat ketatausahaan keuangan satuan omi kerja perangkat daerah ppk skpd). nilai pagu dana s.d. tanya man a0 aal pan ana nilai pagu dana diatas kolofon rp100 juta s.d. rp250 juta |. nilai pagu dana atas orooooooosetooeons rp2 juta sa. soo.d.food wwe nilai pagu dana atas ooooooobooooi pso juta s. minat eme nilai pagu dana diatas root pl. miliar s.d. rp2, miliar .oooorfaevoww nilai pagu dana diatas rp2, miliar s.d. rp5 nilai pagu dana diatas rp5 miliar s.d. rp10 nilai pagu dana diatas rp10 miliar s.d. rp25 nilai pagu dana diatas rp25 miliar s.d. rp50 j . nilai pagu dana atas rp50 miliar s.d. rp75 nilai pagu dana atas rp75 miliar s.d. il. nilai pagu dana atas rp100 miliar s.d. rp250 nilai pagu dana atas rp250 miliar s.d. rp500 nilai pagu dana atas rp500 miliarketatausahaan keuangan mmt pembantu kelurahan) .iii.oocoooooooooo. domooooooooooooooooo nilai pagu danas.d. pan anak aaa le. nan tanannnnanana nnannnnaa d nio pagu dana atas |. ob.|. konon tot juta |.ii.food nilai pagu dana diatas kemomoooonbomom2 juta s:a. jut emsmwenewe nilai pagu dana atas konon juta sa. miliar ooooooooooo#ooooooooooooo nilai pagu dana atas miliar men honorarium bendahara pengeluaran atau bendahara laa mana nilai pagu dana s.d. pan pan a.a0 panai nilai pagu dana atas eoooooon kom rio uta s:. rp2so .o.oooooooo#ooo o nilai pagu dana diatas koooooen rp220 juta s d. soo juta |. oo. nilai pagu dana atas kroto np2oo juta s.d. rp1 miliar .i.ood dee nilai pagu dana diatas rp1 miliar s.d. rp2, nilai pagu dana diatas rp2, miliar s.d. rp5mean honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu. .ooooooooooooooooooo. nilai pagu dana s.d. pan 2a a0 han ann ana nilai pagu dana atas pooooooo rp1oo juta s:d. rp250 .voodoo#booooooooooooooo. nilai pagu dana atas koooooen rp220 juta s d. soo juta |. nilai pagu dana atas eroooeo soo uta s.d. rp1 miliar .ii.oooodoercoowwewewewow nilai pagu dana diatas miliar.d. nilai pagu dana diatas rp2, miliar s.d..rp100 miliar sd. rp250 nilai pagu dana atasoo) honorarium pembantu bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan . nilai pagu dana s.d. nilai pagu dana diatas knee juta s:a. juta .oiiiioooooocooooo#oooooooooooooooooooo nilai pagu dana diatas eoooooon boom p220 juta sa. soo .cbooo#oooooooooo nilai pagu dana diatas konon ktsoo juta sa. miliar .i.ooooooo#ooooooooooooooo nilai pagu dana diatas rp1 poooooo kos miak sa. mili .|oooooooooo#om nilai pagu dana diatas rp2, miliar s.d. nilai pagu dana diatas rp5 oke mat. miliar ol. nilai pagu dana diatas rp10 miliar s.d. nilai pagu dana diatas rp25 miliar s.d. nilai pagu dana diatas rp50 miliar s.d. nilai pagu dana diatas rp75 miliar s.d. nilai pagu dana diatas rp100 milionorarium bendahara bok omi puskesmas honorarium pengelola gaji dea barang milik daerah) ketatausahaan barang barang milik daerah) pada dinas honorarium kuasa pengguna barang pada bagian bagian sekretariat daerah pada dinas pada upt honorarium pejabat barang pada dinas honorarium pengurus barang pee daerah) (ee pengurus barang pengelola barang milik daerah) pengguna pengurus barang pengguna honorarium pengurus barang maan mana nan ann pada bagian bagian moon sekretariat daerah|.ii venom pan pan c al) yan anak mana omg koplo pada kelurahan pengundian paraneisasa maa pengadaan barang jasa dewan honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan oo. barang jasa str uksi) .ooooooooooooooooooooooooooooooooo. nilai pagu pengadaan . sampai dengan rp200 juta nilai pagu pengadaan atas juta s.d. sn. rp2oo juta. nilai pagu pengadaan atas rp500 jutaono ma. rpl minat oh. nilai pagu pengadaan atas rp10 miliar s.d. nilai pagu pengadaan atas miliar s.d. man nan snn nan ana nilai pagu pengadaan atas miliar s.d. nilai pagu pengadaan atas miliar s.d. kan pan pap nnnnnnnnnnynnnnynnnn pannnnnann ennnnnnnn nilai pagu pengadaan atas rp100 miliar s.d. pan manny 2210p0!&| can ann inn il. nilai pagu pengadaan atas miliar s.d. pan man snn ann inn nilai pagu pengadaan atas miliar s.d. tan pan snn ann ann nilai pagu pengadaan atas rp750 miliar s.d. oo. nilai pagu pengadaan atas rp1 triliun . hi9ovarium kelompok kerja pemilihan pengadaan . barang jasa untuk pengadaan barang non nilai pagu pengadaan sampai dengan juta nilai pagu pengadaan atas juta s.d. rp500 juta nilai pagu pengadaan atas juta s.d. rp1tan panas. a2: #annnnnnnnnnnnnnnnnann ann ann nilai pagu pengadaan atas miliar s.d. nilai pagu pengadaan atas miliar s.d. kaa panai gan pan senna nilai pagu pengadaan atas miliar s.d. tan pan 2x0 uan ann ann il. nilai pagu pengadaan atas miliar s.d. tan pan snn nan nilai pagu pengadaan atas miliar s.d. kanan mana ke snn ann ann nilai pagu pengadaan atas miliar s.d. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi atas xenon ulas1g: rp1oo juga knememmmemmemmmaa nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. rp100 nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya atas juta tan panas ann senna tenunan nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya atas juta tan panas mesto minannnnan tennnnnnanan nnnnnnnnnnaa nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya atas juta tan panas tai tanya ana nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya atas miliar kanan pan six so! #nnnnnnynnnnyannnnn ann ana nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya atas kroenkeoee nat.s:g miliar ol. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya atas miliar tan pan 57x pan ujan pan ann nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya atas kroeenkee minat. sg. minat ehh mtk. pagu pengadaan .|.op.|. jasa konsultansi jasa lainnya atas miliar nmooenbemeen o.rp. do, muat vevenbonememn demam il. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya atas miliar s.d. miliar nilai pagu pengadaankan panai lu.: #nnnnnnnnnnnnnannnn ann oo. nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya atas krnoenkeeeeen minat. sg: soo mat href nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya atas kroenbemeeen mat, s:a, rp750 miliar nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya atas ponoovosoobows mta rpl #aum mveweweowemwwsemmensmm nilai pagu pengadaan jasa konsultansi jasa lainnya atas rp1 triliun dewan honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan pennvovovowoobe jasa (kbbi) romansa penekan man spa week mobot: sekretaris staf kan pan #nannnnnnnnnnnnnnnnnnnn ann mom. sai pendukung .i. |. staf pendukung dewan . honorarium pejabat pembuat komitmen ppkm) . nilai pagu dana s.d. tan panjang jan le. mana panai inn nilai pagu dana atas rmmemnadomoet ula ss: rp. jua lebam nilai pagu dana diatas juta s.d. nilai pagu dana atas krmoooenbeeoem yp tula sa. miliar .errrrobemeeemmen nilai pagu dana atas miliar s.d. miliar nilai pagu dana diatas miliar s.d. nilai pagu dana atas krmnemenbm nat sd. rp10 miliar |. nilai pagu dana atas miliar s.d. nilai pagu dana atas eoooooookeoeo2 miliar s a. mili |. nilai pagu dana atas probe o.mah sa. miliar ooooooooco#oomwwewewewewowowo nilai pagu dana atas miliar s.d. il. nilai pagu dana atas miliar s.d. nilai pagu dana atas miliar s.d. nilai pagu dana atas miliar s.d. oo. nilai pagu dana atas permen! . dapat se rpl tamu |. nilai pagu dana atas triliun den . honorarium tim anggaran pemerintah daerah. aer honorarium tim anggaran pemerintah daerah. roses son beton ingatan mewsebosn remove besaran (rd nonvonoonboewensan elu rnb ebebeb: pennesend kan wak kedua rrrrreodnremn 2otot2: penebalan cktelatis wwe diocese toolkit: reel oosit wakil sekretaris .l. ob.|. anno gbo rrenenesoosonboconn seooooobeit honorarium sekretariat tim anggaran pemerintah tan ann d4 ann encnooboewen elu need vomoooobeit: nama nama din okkelakas anakan ema anggota ditambahkan (tiga) sub bab yakni sub bab satuan biaya honorarium dan insentif petugas tracer, surveilans dan pengolah data, satuan biaya honorarium petugas vaksinasi dalam rangka penanggulangan covid dan satuan biaya honorarium dewan pengawas lembaga penyiaran publik lokal ppl), sehingga berbunyi sebagai berikut: satuan biaya honorarium dan insentif petugas tracer, surveilans dan pengolah data dana dak non fisik bidang kesehatan) satuan biaya honorarium dan insentif petugas tracer, surveilans dan pengolah data diberikan kepada aparatur sipil negara asn), non aparatur sipil negara non asn) atau pihak lain yang bertugas dalam melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit dengan besaran sebagai berikut: tabel satuan biaya honorarium dan insentif petugas tracer, surveilans dan pengolah data dana dak) uraian satuan besaran rp) petugas tracer orang bulan insentif petugas tracer orang kontak erat petugas surveilans orang bulan pengolah data orang bulan satuan biaya insentif petugas vaksinasi dalam rangka penanggulangan covid dana dau dan dct) satuan biaya insentif petugas vaksinasi dalam rangka penanggulangan covid diberikan kepada pns dan non pns yang bertugas melakukan vaksinasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit covid dengan besaran sebagai berikut: tabel satuan biaya insentif petugas vaksinasi dalam rangka penanggulangan covid rp) vaksinator medis orang dokter) hari vaksinator orang paramedis non hari paramedis satuan biaya honorarium dewan pengawas lembaga penyiaran publik lokal ppl) satuan biaya honorarium dewan pengawas lembaga penyiaran publik lokal ppl) diberikan kepada organ lembaga penyiaran publik lokal radio siaran pemerintah daerah kota pasuruangan besaran sebagai berikut: tabel satuan biaya honorarium dewan pengawas lembaga penyiaran publik lokal ppl) rp) dewan pengawas orang bulan ketentuan sub unit bab satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri ada penambahan penjelasan dan catatan sehingga berbunyi sebagai berikutuang transportasi lokal sebesar rp75. yang diberikan hanya untuk masyarakat kader dalam rangka mendukung kegiatan pemerintah. perjalanan dinas luar kota yang kurang dari (delapan) jam yang dilaksanakan diluar jam kerja atau diluar hari pada saat jam kerja, dapat diberikan sesuai dengantempat tujuan perjalanan dinas). perjalanan dinas luar kota yang kurang dari (delapan) jam yang dilaksanakan pada saat jam kerja, hanya dapat diberikan uang transportasi lokal sebesar rp. catatan bagi walikota wakil walikota ketua dprd wakil ketua dprd sekretaris daerah yang dalam undangan mengikutsertakan suami istri maka uang harian bagi suami istri mengikuti standar pejabat yang bersangkutan, pejabat penerbit surat tugas dapat memerintahkan pihak lain luar walikota wakil walikota ketua dprd wakil ketua dprd anggota dprd pegawai negeri sipil untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka kepentingan pemerintah daerah. perjalanan dinas yang menggunakan pengemudi diperuntukkan kepala daerah wakil kepala daerah pimpinan dprd: sekretaris daerah: asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, pejabat eselon ila, pegawai dengan tugas perjalanan dinas yang dilaksanakan secara serombongan lebih dari orang yang mendapat tugas perjalanan dinas) pelaksana perjalanan dinasberikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan jarak atau waktu tempuh serta waktu dimulainya pelaksanaan kegiatan, untuk (satu) hari sebelum dan atau (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. ketentuan sub unit babditambahkan penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikutuang harian perjalanan dinas untuk kegiatan atau pertemuan luar kota dimana akomodasi ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, merupakan pengganti biaya keperluan uang saku bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dalam mengikuti perintah perjalanan dinas. satuan biaya uang harian perjalanan dinas untuk kegiatan atau pertemuan luar kantor dimana akomodasi ditanggung penyelenggara kegiatan, untuk hari pertama perjalanan dinas keberangkatan dan hari terakhir perjalanan dinas kepulangan diberikan uang harian sesuaipertemuan atau kegiatan), sedangkan uang harian diantara keberangkatan dan kepulangan diberikan sebesar sebagaimana tabeldua) hari kediri area ii) dengan akomodasi sudah ditanggung oleh penyelenggara. rp) pemain luar kota dalam provinsi kediri)surabaya area dengan akomodasi sudah ditanggung oleh penyelenggara.rp) pemain luar kota luar provinsi surabaycontoh perjalanan dinas luar kota luarprovinsi dki. jakarta dengan akomodasi sudah ditanggung oleh penyelenggara. rp) pemain luar kota luar provinsi dki. jakartketentuan sub unit bab satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri ada penambahan dan perubahan penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut satuan biaya transportasi perjalanan dinas merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan biaya transportasi perjalanan dinas (termasuk dalamnya biaya parkir dan jasa penggunaan jalan tol e toll) bagi pejabat negara, pejabat daerah, asn atau pihak lain sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan. sewa kendaraan perjalanan dinas hanya dapat diperuntukkan untuk walikota, wakil walikota dan pimpinan dprd tempat tujuan perjalanan dinas yang diberikan secara riil (at cost), sewa kendaraan dimaksud sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak. dan untuk efisiensi apabila bepergian secara serombongan (lebih dari dua orang yang mendapat tugas perjalanan dinas) diperbolehkan sewa kendaraan yang diberikan secara riil (at cost) dimana sewa kendaraan dimaksud sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak. pelaksana perjalanan dinas dalam melakukan perjalanan dinas apabila bukti pengeluaran transportasi dan atau penginapan kurang lengkap, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan daftar pengeluaran riil dengan format sebagaimana dimaksud pada lampiran dan dilengkapi dengan bukti nota print out karcis screenshot atau bentuk bukti lainnya sebagai bukti pendukung, contoh pegawai golongan iii melakukan perjalanan dinas untuk mengikuti undangan bimbingan teknis surabaya selama (dua) hari dengan akomodasi ditanggung oleh panitia penyelenggara, dan perjalanan tersebut menggunakan moda transportasi umum darat bus dan ojek online. maka pegawai tersebut memperoleh uang harian area rp. dan transportasi darat, namun dikarenakan karcis bus tidak tertulis nominal maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pegawai tersebut dengan menggunakan daftar pengeluaran riil dengan dilengkapi bukti karcis bus pp), screenshot print out email biaya ojek online (pp) sebagaimana format sebagai berikut:kanaanananananaananaaa aan berdasarkan surat perintah perjalanan dinas spp) nomor perielakaasamemaa tanggal iiibus pp) rp. ojek online dari terminal lokasi rp. tujuan dan dari tujuan terminal pada saat kepulangan jumlah rp.ketentuan sub bab satuan biaya uang rapat sidang paripurna pelantikan dprd kegiatan sejenis dihapus, ketentuan sub bab satuan biaya uang lembur ditambahkan (satu) angka, yakni angka dan ada perubahan pada catatan sehingga berbunyi sebagai berikut: tabel satuan biaya uang lembur besaran pegawai tidak tetap non asn) asn dan non asn khusus lembur pencegahan dan penanganan covid catatan pemberian uang lembur untuk perangkat daerahempat) jam per orang per hari dan maksimal jam per orang dalam bulan, pemberian uang lembur untuk perangkat daerah selaintiga) jam per orang per hari dan maksimal jam per orang dalam bulan: kecuali tenaga medis non medis yang telah mendapatkan insentif honorarium, petugas pencegahan dan penanganan covid asn dan non asn lingkungan pemerintah kota pasuruan) yang ditugaskan dalam penanganan covid dapat diberikan uang lembur maksimal (lima) jam per orang per hari dan maksimal jam per orang dalam bulan. ketentuan sub bab satuan biaya bahan bakar minyak bbm) harian ada perubahan pada catatan sehingga berbunyi sebagai berikut pemberian bantuan bbm harian untuk kendaraan dinas operasional dalam kota diberikan setiap awal bulan secara keseluruhan dalam bentuk uang atau kupon pada bulan berjalan yang besarnya didasarkan dari perkalian jumlah hari masuk kerja efektif pegawai bersangkutan dengan besaran pemberian bbm per hari dan harga bbm yang berlaku, bantuan bbm sebagaimana dalam huruf tidak berkurang pada saat pegawai yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan dinas, bantuan bbm untuk kendaraan pribadi yang digunakan sebagai kendaraan operasional dinas diberikan sejumlah yang sama dengan kendaraan dinas operasional yang ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah, bbm diberikan kepada pemegang kendaraan dinas atau kendaraan non dinas yang ditetapkan oleh pengguna anggaran, pemberian bantuan bbm untuk kendaraan pemadam kebakaran, per kejadian pemadaman kebakaran dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya bbm harian sebagaimana tercantum dalam tabel sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara atasi. contoh daftar pengeluaran riilakanananannanananana naa aan aan berdasarkan surat perintah perjalanan dinas spp) nomor peatanlasaansameem tanggal .ii jjjwalikota pasuruan, ttd. afifullah yusufbeberapa ketentuan dalamberikut: diantara dan disisipkan (dua) yaitu (l)a dan sehingga berbunyi sebagai berikut:(l)a. standar . (l)a. standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada i)a ditambahkan ketentuanditujukanditujukharga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf pembayaran honorarium non asn yang bertugas memberikan pelayanan atau aktivitas lainnya kepada walikota dan wakil walikota, serta pembayaran asuransi untuk pegawai tenaga harian lepas non pns),beberapasatuan biaya honorarium instruktur pelatih diubah sehingga berbunyi honorarium instruktur pelatihinstruktur pelatih, ketentuan sub bab satuan biaya honorarium juri dan wasit diubah sehingga berbunyi honorarium juri dan atau wasit atau sebutan lainnya diberikan kepada aparatur sipil negara asn) pemerintah kota pasuruan atau pihak lain untuk melaksanakan tugas menjadi juri wasit, ketentuan sub bab satuan biaya honorarium untuk kegiatan pendidikan diubah sehingga berbunyi honorarium untuk kegiatan pendidikan diberikan kepada non aparatur sipil negara non asn) atau pihak lain untuk melaksanakan tugas bidang pendidikan, ketentuan sub bab satuan biaya honorarium tenaga kebersihan pemeliharaan diubah sehingga berbunyi honorarium tenaga kebersihan pemeliharatenaga kebersihan pemeliharaan, dan ditambahkan (satu) angka yakni angka sehingga berbunyi sebagai berikut: petugas laskar sapu bersih ketentuan sub bab satuan biaya honorarium tenaga keamanan diubah sehingga berbunyi honorarium tenaga keamanga keamanan, ketentuan sub bab satuan biaya honorarium tenaga sopir pengemudi diubah sehingga berbunyi honorarium tenaga sopir pengemudisopir pengemudi dan ditambahkan (empat) angka yakni angka s d sehingga berbunyi sebagai berikut: tabel satuan biaya honorarium tenaga sopir pengemudi pengemudi kepala daerah dan wakil kepala daerah pengemudi sekretaris daerah pengemudi pimpinan dprd pengemudi kepala opd ketentuan sub bab satuan biaya honorarium tenaga pendampingan diubah sehingga berbunyi honorarium tenaga pendampingan diberikan kepada non aparatur sipil negara asn) atau pihak lain untuk melaksanakan tugas pendampingan, dan ditambahkan (dua) angka yakni angka dan sehingga berbunyi sebagai berikut: tabel satuan biaya honorarium tenaga pendampingan |
tin akapasuruanota pasuruan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara berdaya guna, berhasil guna dan memadairahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang.empat pusat data setiap perangkat daerah lingkungan pemerintah kota dapat menempatkan data dan atau servergian kelima aplikasi spe aplikasi spe digunakan oleh pemerintah kota untuk memberikan layanan spe.berdasarkan . dokumen manual penggunaan aplikasi:enamkota, termasuk jaringan fiber optic pemerintah kota, danisbab organisasi dan manajemen bagian kesatu penetapankota pasuruankotawalikota. bagian . bagian ketiga manajemen sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan tik2.perangkat daerah. kebutuhan sumber daya manusia tik, kompetensi dan sertifikasi bidang tik disajikan arsitektur spe. bab . bab: arsitektur spe, dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab vpendanaan pendanaan pelaksanaan spe lingkungan pemerintah kota pasuruan.komunikasi, informatika, dan statistik, yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas komunikasi, informatika, dan statistik kota, informatika, dan statisandan statistik dengan mengacu pada arsitektur spe interoperabilitas, keamanan. efektivitas sebagaimana dimaksud pada huruf yaituyaitu pengintegrasian sumber daya yang mendukung spe. kesinambungan sebagaimana dimaksud pada huruf yaituyaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung spe secara tepat guna. akuntabilitas . akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf yaituyaitudata dan informasi, pusat data: aplikasi spe, dan infrastruktur. bagian kedua arsitektur spe pelaksanaan spe lingkungan pemerintah kota. |
asuru dan ketrampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan untukdilaksanaguna melaksanakan ketentuan dan huruf peraturan pemerintah nomor tahun tentang standar pelayanan minimal, perlu mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (satu) tahun prasuruan tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini satu tahun pra sekolah dasapendidikan minimal pendidiktahun. satuapaud adalah kepala sekolah tk ra, pengelola kb sps dan tpa, guru tk, pendidik kb, dan pengasuh tpa yang professional dan telah memiliki sertifikat kompeteseperti penilik, pengawas, kepala paud, staf, dan operator paud kotperaturan walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan paud (satu) tahun pra sd. peraturan walikota ini bertujuan untuk: menjamin peserta didik memiliki aksesmemastikan seluruh anak yang berusia (lima sampai dengan enam) tahun terlayani lembaga paud secara optimal. bab iii. bab iii peserta didik peserta didik dalam penyelenggaraan paud (satu) tahun pra adalah anak usia (lima sampai dengan enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal sebagai berikut: tk, ra: dan tk ra inklusimendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah, pemerintah kota, serta menyayangi peserta didik lainnya. bab jadwal dan waktu penyelenggaraan jadwal dan waktu penyelenggaraan paud (satu) tahun pra sesuai kalender pendidikan. waktu pertemuan paling singkat (tiga) jam per hari 3x180 (tiga kali seratus delapan puluh) menit atau (lima) kali pertemuan (dua puluh empat) jam per minggu (sembilan ratus) menit minggu dan dapat dilakukan pada pagi, siang, atau sore. . paud (satu) tahun pra diselenggarakan bangunan gedung atau tempat lainnya yang bersih, layak, aman, dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. paud (satu) tahun pra dilaksanakan melalui: peserta didik dengan usia (lima sampai dengan enam) tahun bebas memilih bentuk pelayanan paud sesuai dengan keberadaan layanan paud, hak, dan kebutuhan anak, peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani paud inklusi, dan gerakan percepatan program penuntasan paud (satu) tahun pra kecamatan dan kelurahan. dalam penyelenggaraan paud sebelum memasuki jenjang pendidikan sd, pemerintah kotaagaimana dimaksud pada pada pendidikan formal paling sedikit (lima belas). penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan tanpa tesdan kantor kementerian agama kota pasuruan. dalam penyelenggaraan paud (satu) tahun pra sd, pemerintah kota dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait. pemanfaatantugas dan tanggungjawab keberhasilan program penuntasan paud (satu) tahun pra adalah tanggung jawab pemerintah kota. tanggungjawab . tanggungjawab pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada berupa pembentukan tim koordinasi kelompok kerja tingkat kota, kecamatan,perangkat daerah terkait. bab pendanaan pembiayaan paud (satu) tahun pra dapat bersumber dari: anggaran pendapatan belanja daerah apbd): dan sumber atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. besarnya anggaran penyelenggaraan paud (satu) tahun pra dialokasikan secara proporsional dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. biaya penyelenggaraan paud dipertanggung jawabkan secara baik dan transpar, dan tenaga. untuk . untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan paud, penyelenggaraviii pembinaan dan pengawasan pengawasan penyelenggaraan dilakukan oleh pengawas pai. pengawasan penyelenggaraan dilakukan oleh pengawas tk. pengawasan penyelenggaraan kb, tpa, dan sps dilakukan oleh penilik paud. pengawasan tk, pengawas pai, dan penilik paud melalui bidang pendidikan nonformal. pembinaan atas penyelenggaran paud (satu) tahun pra dilakukan oleh dinas dan dapat berkoordinasi dengan kementerian agama kota pasuruan. bab ketentuan penutup peraturan walikota ini diasuruan, menimbang bahwa untuk menyempurnakan pelaksanamaka perlu mengubahformat keputusan. era) nomor nenek tentang penetapan pembebanan penggantian kerugian terhadap saudara l.c wo3)ana kesatu membebani saudara i ie. sebesar rp. penaaaanananann. .@ . walikota . jje.menenun na) nomor nina tentang penetapan pembebanan penggantian kerugian terhadap saudara i soonenek) kesatu membebani saudara i lie. sebesar rp. penanaananananan a bagaimana dictum kesatu: snannanansaman . walikota . jnnnanaanaan2) knaanaannana anna nam. palinghonanaanaanaan knnanaannana anna nenalansurat keterangan lunas .l? lnnnnnnanannana pangkat .enna jabatan . j.oocooonlnnnnanl alamat locolho naawalikota. tempat dengan hormat saya bertandatangan dibawah ini nama nnnanaanaannanaanaaanan nan ana ana ana pangkat nanananaanananan aan anna jabatan nkaanananananaanaaaa aan aan alamat nkaananananananaaakenangan na)ota .ooo.1l) tahun . nama unit uraian jumlah jumlah sisa jenis ket. jabatan kerja skt kasus kerugian| pembayaran ke dan skp2ks tahun daerah angsuran bagian jumlah skp2k kejadian rp) s d bulan . barang rp) jaminan te kepala badan dinas. (keenamwalikota pasuruan, ttd. afifullah yusuf2016 nomoreberapa ketentuan dalamtpk sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. ketua sekretaris inspektorat kota pasuruan sekretaris: kepala subbagian penyusunan program, keuangan, dan pelaporan pada inspektorat kota pasuruan cc. anggota pejabat pelaksana pada inspektorat kota pasuruannnnanaanaan anna nana ana) pangkat oom jabatan woo anna alamat: nreenennnananannnnlnannnlnnnnnlnllnlla m2) lekuk. penatasanatan5) lekgan makanan nana to) apabila dalam jangka waktu . (ce tujuh, kepala badan dinas. beananaaaaa ama) denanaanaananananaaaasn nip) saksi saksi: .oienanann10) salinan keputusan ini disampaikan kepada: nnananananann) petunjuk pengisian: diisi dengan identitas lengkapwalikota, badan pemeriksa keuangankeputusan oi.) nomor nanenennk2) tentang pembebanan penggantian kerugian sementara terhadap saudara . menimbang ana anananaanaa antar dst. mengingat nnananananannaa dst. memutuskan: menetapkan keputusan nnaltkkaan.l) tentang pembebanan penggantian kerugian sementara kepada saudara i . kesatu membebani saudara i .iiiiekk. sebesar rp. keasaman ml. dengan huruf.) atas kerugian daerah yang disebabkan. kedua mewajibkan saudara i .issujaminanatas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik saudara i. anacannaanamwalikota kepala skpd. (.nama.) salinan keputusan ini disampaikan kepada:yang menjalankan fungsi skpd diisi dengan nama pemerintah nama yang menjalankan fungsi skpd. diisi dengan walikotatanggungjawab kerugian daerah terhadap saudara. menimbang ana annnanaanana nanah dst. mengingat nnananananannaa dst. memutuskan: menetapkan keputusan.) tentang pembebasan kerugian daerah terhadap saudara i kesatu terdapat kekuranganwalikota |
inn walikota pasuruan provinsi jawa timur peraturan walikota pasuruan nomor tahun tentang pedoman pengawasan kearsipyusun pedoman pengawasawasngawasan kearsipan. babi. bagian kesatu perencanaan program perencanaan program pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun oleh lembaga kearsipan kota meliputi jadwal kegiatan, objek, prioritas, anggaran, jenis, metode: dan langkah kerja. ketentuan lebih lanjut perencanaan program pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan walikota. bagian kedua audit kearsipan audit kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf, wawancara: dan verifikasi data lapangan. bentuk dan format instrumen audit kearsiphasil pelaksanaan audit kearsipan, disusun dalam laki. (s5) laki sebagaimana tersebut pada disampaikan oleh lembaga kearsipan kota kepada walikota dengan tembusan kepada kepala anri. perangkat daerah unit kerja, bumi dan pencipta arsip lainnya selakupaling lambat tanggal agustus setiap tahunnya. bentuk dan isi lilaii. nilai sebagaimana dimaksud pada terdiri dari dengan katagori sangat baik, dengan katagori baik, dengan katagori cukup, dengan katagori kurang, dan dengan katagori burukgawasan kearsipan bentuk dan isi instrumen audit kearsipan laki babi pendahuluan menguraikan tentang dasar hukum, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup pengawasan. bab. uraian hasil pengawasan menguraikan tentang keadaan mengenai penciptaan arsip, pemberkatan arsip, arsip vital, pengolahan dan pelaporan arsip terjaga, pengolahan arsip in aktif, pemeliharaan arsip, layanan arsip, penyusutan arsip, sumber daya manusia dan prasarana sarana bab iii penutup menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi dan hasil kegiatan pemantauan pasuruan, tim pengawasan kearsipan lampiran: rekapitulasi nilai audit kearsipan foto pendukung dan data dukung lainnya. (d2) dimana adalah jumlah sampel adalah jumlah unit pengolah pada suatu instansi adalah sederajat kesalahan derajat kesalahan diambil sebesar 10y6 dengan tingkat keyakinan sebesar proportional sampling atau sampling berimbangpengolah pengolah dengan maka bella bean mea eka mebel megan mean bean bea ole dan nan dek dengan mea jumlah pengolah pengolah ee. dea ben bela ben ban jumlah jumlah jumlah unit sampel mrunal sampel unit sampel samp pengolah pengolah men maa msn bean men sheet mana mana mana bela bln dan. malam ball bella saat. men. misa mangan dalaman bln man blu gs. mana balon bala bee kaa. aa. jumlah jumlah jumlah unit sampel mrunal sampel unit sampel samp pengolah pengolah ari sl stp t.a tw. baja ann bln bela ia. malam bkn makan belang desa bella mantan malta maka melawan blank bea bea. b gene a.a men mk. malu ben segel tea bene ie . aan dang bal mana bln esa del dik lan makan dan mana makan bosan bela mena . taat ia. iw. dl. dan bala masa melawan bln bea ea. dan nk. mal bee ala. dang. masa man dan gan makan bela bln taat tw. del dan bank. ann man. makanan bela dan. das maan ban men bea bala ben bal mil. dan mann man. peluang bulan bea mas ban bag beln bela ben. dak mangan dana maan merahan blu la. m.a men man. dan bagan mana bela ben mena ban bln mana ben esa man dan bala bln ia, sata ia. . bekasi dan maan mal melawan bella bea ben nan mal bela bela bebe heel, bae jumlah jumlah jumlah unit sampel mrunal sampel unit sampel samp pengolah pengolah ari da. man. ban sata tia tw. mal dan belanda bela uan dan man bala bln baca mal bela del del makan dan maka bella bea tea . dn. ns. man bala mal dana. mas dengan bln ma. bella bean dan. man man dan ban man. be. men maca balon bal ben nasa men jan mana aan mana makan man see tee men ben mea mal mela del dan makan lan makan bau mean bea see ee. dan mal man ban sbb eeheia. lee mas man balon macan marga esa manga melanin maka bagan bln see tee bea men mean del malam makan bela bere eie mena bed bela ben segel. be be mal maan man bakar mac marga bsn desa be here mal dan bela makan bean desa man makan mia makan belu bela bea teki see bekel. rebel jumlah jumlah jumlah unit sampel mrunal sampel unit sampel samp pengolah pengolah bel bak dang makan marga diss bangsa dan mk. masa bela rei mal bela esa menanam mia melawan meluas ben bean tai. ee ee. del dan mal bee aa. bsa makan manga besan merlin marga bsn desa man lan maks bagan bela ben e ta. ana mal melon beln pesan menjamin bak megan beln bean memo ee a.a. sea. tebe aa. tebe lee saat. dengan dalaman. bln maks aja bil seek maa das ellen bean pesan dek makan dn. bak makan peluang mean bela bea a.a. aka manga bkn bag menjamin mesin bea. bee lea. bee akan mangan bagian marjin bnn masa dan mangan mk. mana ben hee aa. men mas bela makan bela esa dan dk. an. bella meluas bean m b be e bela maa all bela men esa b be be ea. treeota melalui penyertaan secara langsung yangpemerintah. jumlah jumlah jumlah unit sampel jumlah unit sampel unit sampel nan, amp pengolah pengolah psp men man man maan dell ben man mg. dan maka mana ban ppl see re . menanam bela peluang bela bean be b eiga. dek. injil ig. mal . eb ebe tea. e tea walikota pasuruan, ttd. afifullah yusuforganisasiobjek pengawasan adalah pencipta arsip lembaga kearsipan kota yang mengikuti pengawasaraan kearsipan. audit olahan arsip dinamis dilingkungan pencipta arsipobjek pengawasan adalah kearsipan adalah perangkat daerah unit kerja dan pencipta arsip lainnya, yang mengikuti pengawasan kearsipan lingkungan pemerintah kota pasurupengelolaan arsip aktif yang dilaksanakan lingkungannyperaturan walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang undangan bidang kearsipan bagi perangkat daerah dan pencipta arsip lainnya kota. tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini untuk mengadakan pengawasan terpadu terhadap penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang undangan bidang kearsipan. bab iii. bab iii ruang lingkup ruang lingkup pengaturan pedoman pengawasan kearsipan meliputi: pengawasan kearsipan internal, pembentukan tim pengawasan kearsipan, cc. aspek pengawasan, dan prosedur pengawasan kearsipan. babpasuruan. bagian . bagian kesatubagian keduai. bagian ketiga lembaga kearsipan kotab vsampai dengan dibentuk tim pengawas kearsipan. tim pengawas kearsipan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. tim pengawas kearsipan sebagaimana dimaksud pada bekerjasama dengan lembaga atau unit yang menyelenggarakan fungsi pengawasterdiri atas tim pengawas kearsipan sebagaimana dimaksud dalam berjumlah ganjil, terdiri dari: pengarah yang dijabat oleh sekretaris kota, penanggungjawab dijabat oleh kepala lembaga kearsipan kota, ketua tim dijabat oleh pejabat struktural rendahnya eselon iii yang membidangi urusan. anggota tim yang terdiri atas (satu) orang pejabat fungsional arsiparis,dan (satu) orang pejabat dari bagian hukum sekretariat daerah, dan subnggota tim pengawasan kearsipan sebagaimana tersebut dalam huruf angka telah mengikuti bimbingan teknis pengawasan kearsipan yang diselenggarakan oleh pusdiklat anri dan sumber daya manusia yang tersedia. bab aspek pengawasan aspek pengawasan kearsipancc. prasarana dan sarana kearsipan. pengelolaan arsip dinamis sebagaimana tersebut pada huruf terdiri . pemeliharaan arsip inaktif, akses dan layanan arsip dinamis, dan penyusutan arsip terdiri dari pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi diatas tahun, pemusnahan arsip inaktif yang memiliki retensi dibawah tahun, dan penyerahan arsip statis lembaga kearsipan kota. sumber daya manusia kearsipan sebagaimana tersebut pada huruf terdiri dan: petugas pengelola arsip, meliputi: kompetensi, dan kewenangan. penggunaan prasarana dan sarana kearsipan sebagaimana tersebut pada huruf terdiri dari gedung, ruangan, dan cc. peralatan. bab viiaudit kearsipan, dan cc. penilaian. bagian .afifullah yusuf diundangkan pasuruan pada tanggal juli sekretaris daerah kota pasuruan, ttd, riyanto berita daerah kota pasuruan tahun nomor |
jai tea erintah daerktahutahun adalah sebagai pedoman dalam: mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, memberikan arah pembangunan kota pasuruan tahun dan menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. tujuan . tujuan penetapan rkd kota pasuruan tahun adalah: sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran kua), prioritas, dan plafon anggaran sementara pas) apbd tahun sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah tahun sebagai bahan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang apbd tahun dan untuk memastikan bahwa apbd tahun telah disusun berdasarkan rkd kota pasuruan tahuntahu. perubahan rkd kota pasuruan tahun sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. walikota menyampaikan peraturan walikota tentang perubahan rkd kota pasuruan tahu, paling lambat (empat belas) hari kerja sejak triwulan yang berkenaan berakhir. kepala badante, wan walikota pasuruan provinsi jawa timur peraturan walikota pasuruan nomor tahun tentang penerapan sistem pelaporan online pajak daerah kota pasuruan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota pasurua, maka diperlukan suatu sistem online yang mampu melaporkan data transaksi yang menjadi acuan dasar pengenaan pajak yang bersangkutan,sistem pelaporan online pajak daerah kota pasuru. cc. pengalihan pengelolaan usaha kepada pihak lain. permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan bagi wajib pajak yang berhenti dihentikan usahanya sebagaimana dimaksud pada huruf diajukan secara tertulis paling lambat (satu) bulan sebelum usaha wajib pajak berhenti dihentikan. permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan bagi wajib pajak pailit sebagaimana dimaksud pada huruf diajukan secara tertulisdata transaksi usaha wajib pajak wajib pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir, wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada benda. data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada meliputi keseluruhan data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah. data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada disajikan secara realtime kepada walikota dan atau kepala badan. penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada bersifat rahasia terbatas. bab . bab viii dokumen speed dokumen speed yang dicetak melalui aplikasi pelaporan pajak daerah secara onlinebab kewajiban dan larangan kewajiban wajib pajak meliputilaporan wajib pajak yang sudah ter instal tersambung dalam keadaan baik. cc. menyediakan kertas yang digunakan untuk mencetak bukti transaksi, dalam hal wajib pajak menggunakan mesin cash register online untuk pelaksanaan sistem pelaporan, dan melaporkan kepada benda bila sistem aplikasi tidak beroperasi rusak paling lambat jam (dua kali dua puluh empat jam) setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terinstal. wajib pajak dilarang: mengubah data sistem pelaporan dengan cara dan dalam bentuk apapun: dan atau merusak atau membuat tidak berfungsi beroperasinya perangkat dan sistem pelaporan yang telah terpasang. bab . bab sanksi administratif wajib pajakmasangan tanda pada tempat usaha wajib pajak, cc. penghentian sementara tempat usaha, dan penutupan usaha. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: teguran tertulis diberikan oleh kepala badan, apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak dipenuhi, maka kepala badan memberikan teguran tertulis kedua dengan jangka waktu paling lama (tiga) hari, apabila teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak dipenuhi, maka kepala badan memberikan teguran tertulis ketiga dengan jangka waktu paling lama (tiga) hari, apabila teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak dipenuhi, maka kepala badtanda pemasangan tanda sebagaimana dimaksud dalam huruf kepala badan dapat meminta bantuan satuan polisi pamong praja kota pasuruan untuk dilakukan penghentian sementara tempat usaha wajib pajak sampai dengan penutupan usaha. bab . bab ketentuan lain lain wajib pajak yang pada lokasi usahanya belum terpasang perangkat sistem pelaporanerapan sistem pelaporan online pajak daerah kota pasuruan. bab endapenentuan besaranmemuat jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar daryang selanjutnya disebut sistem pelaporanihak ketiga adalah perseorangan atau badan usaha luar pemerintah kota dan wajib pajak. bab maksud dan tujuan maksud dibentuknya peraturan walikota ini adalah untuk sistem pelaporan transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik. tujuan dibentuknya peraturan walikota ini adalah:.pajak daerah. bab iii ruang lingkup penerapan sistem pelaporan online pajak daerah dilaksanakan atas dasar: sasaran penyelenggaraan sistem pelaporan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, pemasangan, penambahan dan penghentian pemasangan perangkat sistem pelaporan, data transaksi usaha wajib pajak, dokumen speed, dan kewajiban dan larangan. bab sasaran penyelenggaraan sistem pelaporan sistem pelaporan diberlakukan bagi pajak daerah yang dipungut berdasarkan penghitungan, penetapan, pembayaran dan pelaporan sendiri oleh wajib pajak (self assessment. jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. bab . bab penyediaan sarana dan prasarana pendukung pemerintah kota menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan sistem pelaporan. sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada meliputi: perangkat elektronik pelaporan data transaksi usaha, dan aplikasi pelaporan pajak daerah secara online. dalam menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada pemerintah kota dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. bab pemasangan, penambahan dan penghentian pemasangan perangkat sistem pelaporan pemerintah kota melalui benda berwenang: menentukan wajib pajak yang akan dipasang perangkat elektronik pendukung sistem pelaporan: dan melaksanakan pemasangan perangkat elektronik pendukung sistem pelaporan. menghubungkan sarana perangkat yang digunakan wajib pajak dengan sistem pelaporan. sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada wajib digunakan oleh wajib pajak untuk mencatat merekam mengingat setiap transaksi dariengoperasian sistem pelaporan menggunakan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam disambungkan pada perangkat pencatat pembayaran usaha wajib pajak. sebelum . sebelum menempatkan sarana dan prasarana pendukung sistem pelaporan pada lokasi usaha wajib pajak, benda melakukan survei untuk memastikan ketersediaan data dukung pemasangan perangkat dan ditindaklanjuti dengan pemasangan perangkat. dalam hal untuk pelaksanaan sistem pelaporanmasangan sistem pelaporan, wajib pajak sudah harus menyampaikan kesediaan pemasangan sarana dan prasarana pendukung sistem pelaporankota, maka pemasangan sarana dan prasarana pendukung sistem pelaporan dapat dilakukan oleh benda pada pusat informasi dimaksud. dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada berada luar wilayah kota maka pemasangan sarana dan prasarana pendukung sistem pelaporan dapat dilakukan pada masing masing tempat usaha outlet yang berada wilayah kota, maka pelaksanaan sistem pelaporan hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada kota. dalam hal wajib pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan menambah perangkat dan atau sistem pembayaran, maka kepala badan berwenang untuk menghubungkan perangkat dan atau sistem pembayaran yang belum tersambung tersebut sistem pelaporan. . wajib pajak yang akan menambah atau mengurangi penggunaan sistem pelaporan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala badan. permohonan sebagaimana dimaksud pada diajukan paling lambat (dua) bulan sebelum pengoperasian oleh wajib pajak. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada kepala badan dapat memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima. persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas benda dengan memperhatikan alasan penambahan atau pengurangan penggunaan sistem pelaporan. ketersediaan sarana dan prasarana serta sistem pelaporan dalam tahun berkenaan, dan cc. spesifikasi perangkat dan atau sistem pembayaran yang dimiliki wajib pajak. dalam hal permohonan penambahan penggunaan sistem pelaporan ditolak karena ketersediaan sarana dan prasarana serta sistem pelaporan, maka wajib pajak melaksanakan sistem pelaporan melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya. dalam hal permohonan penambahan atau pengurangan penggunaan sistem pelaporan ditolak karena spesifikasi perangkat dan atau sistem pembayaran yang dimiliki wajib pajak tidak mendukung penggunaan sistem pelaporan, maka wajib pajak harus menyediakan perangkat dan atau sistem pembayaran yang sesuai dengan sistem pelaporan. wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan, jik. |
remmemutuskantambahan penghasilan pns tambahan penghasilan dapat(s5). bab iil kriteria pemberian tambahan penghasilan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam dikecualikan kepada guru dan pns yang bekerjasekretariat dprd, dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asetambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam diberikan setiap bulan kepada pns yang bekerja desa terpencil. desa terpencil sebagaimana dimaksud pada ditentukan oleh skpd yang menangani bidang perencanaan. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam diberikan setiap bulan kepada pns yang bertugas lingkungan kerja yang memiliki risiko terhadap kesehatan dan keamanan. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam diberikan setiap bulan kepada pns yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka, misalnya pemadam kebakaran. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam diberikan setiap bulan kepada pns yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja, misalnya pns pada skpd yang berperan aktif dalam meraih penghargaan nasional seperti adipura.:arifin diundangkan sukadana pada tanggal agamawi. per bulan hen eselon il b asisten rp. sekretaris dprd, kepala dinas badan rp. staf ahli rp. pejabat struktural eselon i a dan iv a dilingkungan sekretariat daerah dan inspektorat kabupaten lampung timur. rp. eselon ill a rp. eselon iv a eselon iii a kepala kantor rp. camat rp. jam eselon iii b rp. eselon iv a rp:.! pelaksana fungsional gol. rp3 ls0 ooo. pelaksana fungsional gol. iii rp. to0g.oo0.bo pelaksana fungsional gol. pep. tanur.oo to. pelaksana fungsional gol. rp3. so0da0,005h bupati lampung timur, personngelolaan dan pencairan dana bergulir pemerintah daerahtahun nomor peraturan bupatiperaturan bupati nomor tahun tentang pedoman pengelolaan dana bergulir pemerintah daerah;. beberapa ketentuan dalam peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman pengelolaan dana bergulir pemerintah daerah, diubah sebagai berikut: ketentuan dalam diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut: susunan keanggotaan pengelola dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam adalah: ketua kepala dinas yang membidangi urusan koperasi, usaha kecil dan menengahketentuan dalam diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:, berita acara penerimaan dan kwitansi yangmengajukan permohonan pencairan dana bergulir kepada pejabat pengelola keuangan daerahbiaya materai atas dana bergulir ini dibebankan penerimapera ttmdaerah kabupaten pacitanffiaksud pads petlidang ufidafig nomor tahun tentang aparatur sipil negara; bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini,yang bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun pejabat wajib lapor lakon lingkup pemerintah kabupaten pacitan adalah pejabat lingkungan pemerintah kabupaten pacitan yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan lakon. unit pengelola laporan selanjutnya disingkat upl adalah unit pengelola laporan harta kekayaan penyelenggara negara lakon) bab penyampaian lakon pejabat wajib lapor lakon lingkungan pemerintah kabupaten antara lain bupati pacitan; anggota dewan perwakilan rakyat daerah; wakil bupati pacitan; pejabat pimpinan tinggi pratama; pejabat administrator; pejabat pengawas lingkup badan pengelolaan keuangan dan aset daerah; pejabat pengawas wilayah lingkup dinas perindustrian dan perdagangan; pejabat pengawas lingkup badan pendapatan daerah; pejabat pengawas lingkup dinas pendidikan; pejabat pengawas dan fungsional bagian layanan pengadaan barang jasa; pejabat lingkup bumi; auditor; dan pejabat pemeriksa urusan pemerintah daerah. lakon sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada kpk. wajib lapor lingkungan pemerintah kabupaten wajib mengisi dan menyampaikan lakon paling lambat (tiga) bulan setelah pengangkatan sebagai wajib lapor pada saat pertama kali menjabat; dan berakhirnya biasa jabatan ata peluruh sebagai wajib lapor3simpanan data, dan mengirimkan soft file nya. melalui surat elektronik (e mail), jasa ekspedisi atau diserahkan secara langsung kepada kpk* dalam hal monitoring penyampaian lakon, pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib lapor menyampaikan salinan tanda terima lakon kepada upl pemerintah kabupaten bab iii unit pengelola lakon untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan wajib lapor dan monitoring kepatuhan pelaporan lakon dibentuk upl. upl sebagaimana dimaksud dalam terdiri koordinator upl: sekretaris daerah kabupaten inspektur kabupaten administrator instansi: kepala badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah kabupaten; sekretaris dprd kabupaten; staf badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah kabupaten c. administrator unit kerja sekretaris badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah kabupaten; kepala sub bagian tata usaha sekretariat dprd kabupaten. staf badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah kabupaten upl sebagaimana dimaksud dalam (i) mempunyai tugas sebagai berikut: koordinator uplpor dalam menyampaikan dan mengumumkan lakon; melakukan monitor dan evaluasi terhadap) administrator instansi dan administrator unit kerja dalam melakukan pengelolaan data wajib lapor; pemberian sosialisasi terkait kewajiban lakon baik kepada wajib lapor maupun upl. mengingatkan wajib laporwajib lapor yang tidak maupun terlambat menyampaikan lakon untuk ditetapkan oleh bupati; dan menugaskan pejabat pada badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan sekretariat dprd sebagai administrator instansi dan administrator unit kerja. administrator instansi ai):por yang dilakukan oleh administrator unit kerja; membuat akun admin unit kerja; dan. administrator unit kerja au): sebagai data entry, yaitu melakukan pemutakhiran data wajib lapor; mengaktifkan akun wajib lapor, sehingga wajib lapor dapat menggunakan modul filing;merupakan unit pengawasan internal sekaligus ba^an daspacitan mempunyai tugas: memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman kpn; berkoordinasi dengan upl dalam rangka pelaksanaan lugas sebagaimana dimaksud pada hurufpacii sanksi wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf yang tidak menyampaikan lakon sampai batas waktu yang ditentukan, diberikantingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud x)ada terdiri dari: hukuman disiplin ringan; hukuman disiplin sedang; dan hukuman disiplin berat. bab tata cara penjatuhan sanksi penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam dengan tahapanatasan langsung dan wajib dilaporkan secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalbeserta ketentuan pelaksanaannya. bab vii ketentuan penutup peraturan. bupati. ini mulai.pacitan, menimbang bahwa dengan berakhirnya program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan khususnya terkait dengen program dana bergulir, perlu ad iya kegiatan keberlanjutan dan pelestarian dana bergulir hasil program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan;serta d desember dalam masa transisi pelaksanaan tata kelola dana bergulir hasil ppm m kerja sambupati adalah bupati pacitan. kecamatan adalah kecamatan kabupaten pacitan. desa adalah desa kabupaten pacitan. pemerintahan desa adalah penyelam^rain n ein dari program pengembangan kecamatakerja sama desakegiatan ppm m yang selanjutnya disebut program dana bergulir kerja sama desaana bergulir kerja sama desa; pelaksanaan musyawarah antar desa; dan pembentukan bad. camat atas nama bupati melakukan pembinaan deui pengawasan proses penyelarasan program dan kelembagaan dana bergulir hasil kegiatan ppm m p;seluru; menetapkan delegasi desa yang akan hadir dalam musyawarah antar desa; anggota badan permusyawaratan desa bpd); lembaga kemasyarakatan desa lkd); lembaga desa lainnya;adan permusyawaratan desa dan kepala desa. delegasi desa dalam musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan suratmusyawarah antar desa sebagaimana dimaksud dalam huruf pelaksanaanya difasilitasi oleh kecamatan. delegasi desa sebagaimana dimaksud dalam huruf menyelenggarakan musyawarah antar desa untuk membahas dan menyepakati hal hal sebagai berikut:; tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama; jangka waktu kerja sama; hak dan kewajiban masing masing desa yang tergabung dalam kerja sama desa; pendanaan kerja sama desa; tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan kerja sama antar desa; dan tata cara penyelesaian perselisihan dalam kerja sama antar desa. penyelarasan kelembagaan bad sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, meliputi: membahas dan menyepakati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ad art) bad; menyusun struktur organisasi bad; dan menyusun pengurus bad. hasil musyawarah antar desausyawarah antar desausyawarah antar desa sebagaimana dimaksud dalam huruf; tugas, fungsi, dan tata kerja bad; anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ad art) bad; dan susunan kepengurusan bad. ketentuan dan tata cara pembentukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, ad art, dan susunan kepengurusan bad dapat berpedoman pada: peraturan perundang undangan yang berlaku;ana bergulir hasil kegiatan ppm m penataan aset dana bergulir hasil kegiatan ppm m dilaksanakan oleh bad. penataan aset dana bergulir hasil kegiatan ppm m sebagaimana dimaksud pada pada awal pengelolaan dana bergulir dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: bad menyelenggarakan rapat pengurus dalam rangka penataan dana bergulir dan membahas hal hal sebagai berikut: mekanisme dan tata cara inventarisasi dana bergulir; dan pembentukan tim penataan dana bergulir; hasil kesepakatan rapat bad dituangkan dalam berita acara rapat kerja bad; tim penataan dana bergulir ditetapkan dengan surat keputusan ketua bad; tim penataan dana bergulir melaksanakan kegiatan penataan yang meliputi: pendataan aset yang dikelola unit pengelola kegiatan upk) meliputi dana bergulir, bunga bank, surplus, aset bergerak dan aset tidak bergerak; penentuan nilai aset fisik yang dikelola upk; penentuan nilai dana bergulir yang dikelola upk; dan verifikasi aset yang dikelola upk dengan cara menilai kondisi empiris dana bergulir dan aset fisik yang dikelola upk; validasi dana bergulir dan aset fisik; penyusunan laporan hasil penataan dana bergulir hasil ppm pd; dan penyampaian laporan hasil penataan dana bergulir hasil ppm kepada ketua bad. penetapan besaran aset dana bergulir hasil ppm m dalam suratana bergulir kerja sama desa. bab iii sumber pendanaan dana bergulir sumber pendanaan kegiatan dana bergulir kerja sama desa adalah: modal awal; penyertaan modal;ana bergulir hasil ppm m berdasarkan penataan aset dana bergulir hasil kegiatan ppm m sebagaimana dimaksud dalam modal awal sebagaimana dimaksud pada adalah milik pemerintah desa dalam satu wilayah kecamatan. hak masing masing desa atas modal awal sebagaimana dimaksud pada adalah sama besar: pemerintah pusat; pemerintah provinsi; pemerintah kabupaten;huruf; sisa hasil usaha bergulir; pinjaman; bunga bank; atau pendanaan lainnya. bab kelembagaan pengelola dana bergulir sebagai pelaksanaan atas pengelolaan dana bergulir kerja sama desa, bad membentuk kelembagaan pengelola yang minimal terdiri dari: upk; bp upk; tv; dan tp. dalam hal diperlukan untuk optimalisasi pengelolaan dana bergulir kerja sama desaana bergulir kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada diatur oleh bad, bab pengelolaan dana bergulir pengelolaan dana bergulir kerja sama desaana bergulir kerja sama desa diatur oleh bad dalam bentuk standar operasional prosedur (; cara verifikasi; calon penerima; cara pencairan; dan pertanggungjawaban. bab penggunaan dana bergulir dana bergulir kerja sama desa dipergunakan untuk: pemberian pinjaman; biaya operasional kegiatan; honorarium lembaga pengelola; dan dana sosial. pengaturan ketentuan teknis penggunaan dana bergulir kerja sama desa diatur oleh bad dalam bentuk standar operasional prosedur (sop). bab vii pembinaan dan pengawasan dana bergulir bagian kesatu pembinaan pembinaan terhadap pelaksanaan dana bergulir kerja sama desa dilaksanakan secara terkoordinasi oleh pemerintah desa, pemerintah daerah tingkat kecamatan, dan tingkat pemerintah daerah kabupaten. dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada bupati membentuk tim tingkat kecamatan dan kabupaten yang diketuai oleh kepala dinas yang membidangi urusan pemerintahan desa. bagian kedua pengawasan pengawasan terhadap pelaksanaan dana bergulir kerja sama desa dilakukan oleh inspektorat kabupaten pacitan. bab ketentuan lain lain pedoman teknis pengelolaan dana bergulir kerja sama desa secara umum mengacu pada petunjuk teknis operasional ppm mandiri perdesaanana bergulir kerja sama desa yang diatur dalam petunjuk teknis operasional ppm mandiri perdesaanusyawarah antar desa. bab, pada saat ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai berakhir masa tugasnya; pengelolaan atas dana bergulir tetap dilaksanakan; danjuni z0\' sekretaris daerah kabupaten pacitan drs. suko kimono, pembina utama madya nip,ngan rahmat tuhan yang maha bupati pacitan menimbang bahwa sesuai dengan ketentumerintah kabupaten pacitan telah menerbitkan; bahwa dengan berlakunya peraturan menteri keuangan nomor pmk, tentang pengelolaan transfer daerah dan dana desa, beberapa ketentuan pemantauan dan evaluasi dana desa sebagaimana telah diatur pada peraturan bupati nomor tentang tata cara pembagian, penyaluran, penggunaan pemantauan dan evaluasi dana desa tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada dan perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pembagian, penyaluran, penggunaan pemantauan evaluasi dana desaemerintah nomor tementeri keuangan nomor pmk. tentang pengelolaan transfer daerah dan dana desa; memutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pembagian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa. bab umum dalam peraturan yang dimaksud dengan: pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten pacitanbagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupatealokasi dasar adalah alokasi dana desa yang akan diterima oleh setiap desa yang besarannya dengan acara (sembilan persen) dari anggaran dana desa dibagi dengan desa secara nasional alokasi formula adalah alokasi yang dengan memperhatikan penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis kabupaten pacitan, rekening kasmembayar seluruh pengeluaran daerah padaigunaknggaran dana desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai anggarta cara penghitungan pembagian dana rincian dana desa setiap desa dihitung dengan dana desa setiap desa alokasi dasar setiap desa alokasi formula setiap desa alokasi dasar setiap desa besarannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden tentang rincian apbn apbn p. alokasi formula setiap desa dihitung dengan mengunakan sebagai berikut: z2) z3) z4)] keterangan: alokasi formula setiap desa. alokasi formula kabupaten yang ditetapkan dalam peraturan presiden tentang rincian apbn apbn p rasio penduduk setiap desa. rasio penduduk desa, rasio luas wilayah desa. rasio indeks kesulitan geografi ikg) setiap desa. rasio penduduk desa zl) dengan jumlah penduduk desa total penduduk desa kabupaten rasio penduduk desa z2) dengan jumlah penduduk miskin desa total penduduk miskin desa kabupaten rasio luas wilayah desa z3) dengan luas wilayah desa total luas wilayah desa kabupaten indeks kesulitan geografis desa z4) dengan ekg total ikg desa kabupaten datapemerintahan bidang statistik. rasio ikg desa sebagaimana dimaksud dalam disusun dan ditetapkan oleh berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan atau lembaga yang menyelenggarakan pemerintah bidang statistik. penetapan rincian dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati. bab dan tahapan penyaluran dana penyaluran dana desa dari rekening kas daerah rekening kas desa dilaksanakan oleh bupati penyaluran dana desa secara bertahap: tahap sebesar (enam keseratus); tahap sebesar (empat keseratus)melalui kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dan camat. permohonan penyaluran dankepala desa yang berisi realisasi penyerapan capaian dana desa anggaran sebelumnya (laporan semester ii) dengan sisa realisasi (tiga per seratus) dari kepala desa; surat penyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian dana desa dari kepalbesaran alokasi masing masing desadan camat; permohonan penyaluran dana desa dari kepala desa yang dihampiri dengan laporan realisasi penyerapan capaian dana desa tahap yang rata rata realisasi penyerapan paling sebesar (tujuh lima keseratus) rata rata capaian paling sebesar (lima keseratus) surat penyataan kebenaran laporan realisasi penyerapan dan capaian dana desa dari kepadcapaian sebagaimana dimaksud pada angka berdasarkan rata rata prosentase capaian dari kegiatan; penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaitabel referensi data sebagaimana dimaksud pada belum memenuhi data, kepala desa dapat tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku; surat permohonsak eui bagian tidak terpisahkan dari peraturan surat penyataanupatibagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati bab prioritas penggunaan dana dana desa diprioritaskanlokal,melalui camat. persetujuan melalui camat sebagaimana dms jasabab penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan dana kepala desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan capaian dana desa kepada bupati setiap tahap penyaluran melalui camat laporan realisasi penyerapan dan capaian dana desa sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: laporan realisasi penyerapan dana desa capaian anggaran sebelumnya; laporan realisasi penyerapan dana desa capaian tahap penyampaian laporan realisasi penyerapan dana desa capaian anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat tanggal anggaran berjalan; penyampaian laporan realisasi penyerapan dana desa capaian tahap sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat tanggal anggaran berkenaan. dalam terdapat pemutakhiran capaian setelah bataspada bupati melalui kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi; dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dana desa oleh kepala desa melalui camat laporan realisasi penyerapan dana des rkd. dalamer seratus),melakukan pemeriksaan. sisa dana desa lebih dari (tiga per seratus) sebagaimana dimaksud pada dari dana desa yang diterima desa pada anggaran berkenaan ditambah anggaran sebelumnya. sisa dana desa wajib dianggarkan kembali digunakan sesuai dengan rancangan peraturan desa tentang apb desa pada anggaran berikutnya. dalam rancangan apb despenetapan peraturan desa tentang pembuahan apb desa dengan cara menetapkan peraturan kepala desa tentang pembuahan penjabaran apb desa memberitahukan kepada badan permusyawaratan desa selanjutnya ditampung dalam peraturan desa tentang pembuahan apb desa atau dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah desa yang tidak melakukan pembuahan apb desa bab sanksi bagian kesatu penundaan penyaluran dana desa bupati penyaluran dana desa tahap dalam hal: pemerintah desa belum menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana terdapat sisa dana desa anggaran sebelumnya lebih dari (tiga per seratusterhadap penyaluran dana desa tahap anggaran berjalan sebesar sisa dana desa rkd anggaran sebelumnya. dalam sisa dana desa lebih besar dariagustus anggaran berjalan sisa dana desa anggaran berjalan masih lebih besar dari (tiga per seratus), penyaluran dana desa yang sebagaimana dimaksud pada tidak dapat disalurkanggaran berikutnya. bupati menyalurkan kembali dana desa yang dalam hal: dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam telah diterima; sisa dana desa anggaran sebelumnya dari atau sama dengan (tiga keseratus); terdapat dari aparat pengawas fungsional daerah. dalam penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam berlangsung sampai dengan berakhirnya anggaran, dana desa tidak dapat disalurkan lagi rkd dan menjadi sisa dana desa rsud; menunda penyaluran dana desa tahap dalam pemerintah desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam berlangsung sampai dengan agustus anggaran berjalan, dana desa tidak dapat disalurkan lagi rkdcabang pacitan memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai dana desa yang pengaturannya sebagaimana dimaksud pada selambat lambatnya akhir november anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan apb desa anggaran berikutnya. bupati melakukan pemotongan penyaluran dana desa dalam setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam desa masih terdapat sisa dana desa lebih dari tiga per seratus) pada anggaran betjsdan. pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada penyaluran dana desa anggaran berikutnya. pada saat peraturan beledu , maka dicabut dinyatakan tidak berlaku lagi.ngan penempatannya dalam berita daerah kabupaten pacitan bagian kedua pemotongan penyaluran dana desadrs. suko wiyommcontoh surat permohonan penyaluran dana pacitan, nomor sifat lamp (satu) berkas perihal permohonan penyaluran dana desa kepada yth. bupati pacitan pacitan bersama disampaikan dengan permohonan penyaluran dana desarealisasi anggaran sebelumnya (laporan semester ii) dengan sisa realisasi (tiga per seratus); dan surat penyataan kebenaran laporan realisasi dana desa dari kepala desa yang bermaterai cukup); demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. hormat kecamatan nama terang stempel)surat pernyataan laporan yang bettandatangan bawahdana desa sampaikan yang sebenar benama demikian penyataan dengan sebenarnya, dipergunakan sebagaimana mestinya dan bertanggungjawab penuh apabila ada penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut atas. tgl., bin, kepala desa materai bupati pacitan indartato lampiran iii bupati pacitan nomor tahun pembagian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan dana laporan penggunaan dana data uraian output, output, satuan output dan capaian bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat bidang rincian bidang pembangunan x^xxx m^%^xa.f^x xxa.xx^x pprnhnncnnfin roll ljc lll ul pemeliharaan pengembangantempat pembuangan sampahatuan bidang rincian bidang sifat pengadaan, pembangkit listrik mikrohidro pembangunan pemeliharaan pengembangan swakelola kontrak pembangkit listrik mikrohidro watt energi pembangkit listrik diesel pembangunan pemeliharaan pengembangan swakelola kontrak pembangkit listrik tenaga diesel watt pembangkit pembangunan pemeliharaan pengembangan swakelola kontrak pembangkit listrik watwatt sebutkan) pembangunan pemeliharaan pengembangan swakelola kontrak satuan internet pembangunan pemeliharaan pengembangan swakelola kontrak unit website pembangunan pemeliharaan pengembangan swakelola kontrak website unittelepon pembangunan pemeliharaan pengembangan swakelola kontrak telepon unitdan pembangunan pemeliharaan pengembangan swakelola kontrak air unimobil motor pembangunan pemeliharaan pengembangan swakelola kontrak mobil motor unit bidang rincian bidang sifat pembangunan pemeliharaan pengembangan tr\ swakelola kontrak unit poll klinik pengobatan pembangunan pemeliharaan pengembangan swakelola kontrak poli klinik pengobatan unit posyandu pembangunan pemeliharaan pengembangan swakelola kontrak posyandu unit penambahan ruang rawat inap poskesdes posyandu) apung perahungadaan tambahan peralatan kesehatan emergency poskesdes pembangunan rcmeiinaraan pengembangan swakelola kontra peralatan kesehatan emergency poskesdes unit lain lain sebutkanive i^em bangunan pemeliharaan pengembangan owa kimia kontrak tsuir^eiaiinan kegiatan pembangunan r^cmsid jitai pengembangan swakelola x^kebatinan kegiatan belajar bidang rincian bidang sifat x^nrat^*>niinicm pci tradisi pembangunan pengembangan swakelola swj fasilitas xjaixxxijcixi^ l^c tradisi laut"sifatcluk.h pembangunan pemeliharaan i^ciigeni jin swakelola kontrak xil liu.l.lgrtanian uig ilc pemeliharaan pengembangan k.c id. kontrak tif.r'f^pt'n trn pertaniantempat penuh titin penangkap pembangunan ^^f* t*o "ft meiiiictraaii pengembangan swakelola tempat t^ qfo xdt^ penangkap(sorotan) pembangunan pemeliharaan pengembangan swakelola kontrak (sorotan) konservasi oc^cu. ij^cx pembangunan pemeliharaan pengembangan swakelola kontrak pembangunan pemeliharaan ppn ppt hfl pflj'dll llu uiv uoj dll satu desa satu produk unggulan gabah., tj* ^ ^ ivory, pembangunan pemeliharaan pengembangan swakelola kontrak lisan pembangunan pemeliharaan pengembangan swakelola kontrak (cold storage) pembangunan pemeliharaan pengembangan swakelola kontrak gudang (cold storage) pembangunan pemeliharaan pengembangan swakelola kontrak pembangunan pemeliharaan center tangan swakelola kontrakasar pembangunan pemeliharaan pengembangan swakelola kontrak pelelangirimuncut. pembangunan pemeliharaan pengembangan swakelola kontrak v_> vcu.embangan pembangunan pemeliharaan pengembangan swakelola kontrak pengembangan pengelola pembangunan pemeliharaan pengembangan swakelola kontrak pengelolar*^ ^xx^^y x^ein eroixicin pembangunan cell cli xlc pengembangan swakelola uil udl^ jpnn^nfi alfian t m^ pembangunan pemeliharaan pengembangan swakelola kontrak catatan sifat ftegiatari ^ftegiatari. bidang rincian bidang v^lava x<xxx desa unit desa rupiah rxt^ vf^aty rect \7cnrj desa rupiah rupiah desa rupiah bidang rincian bidang rupiah poll"! tin nifty f*n cxcllixicux .11ci.11cx| cell t^ofc tno ljk zsx. tmlfih 5f t* 'fi find' vxxxxxcxxx \^cx dxx^^ ore wig ldl^ ucl org org jvi kat kan desa penyet ldciii business plan rupiah org rf"hiitknnl pili fik satuan bidang rincian bidang org xcxlxxxclxx lxc xlg lxxxcxcux iisahfi fkonntni laiirnvfi ore satuan org reidiiricin peiiguidxictri cxxvch jcx nf ^f*t 'l' i "vnn lxxxxxclxx lxcocx lcl lxx^ tti lilin t<5ll^"fl kp' tiling xxx xxx xxx^^oxx vcx x^^xxx xxx ci*_ frk bidang rincian bidang knoiogi aoi^t * t'f" qt^ton ^2tt ixo til t)rt tumida resmi tu. jdih lri hin urg lain lain sebutkan lain lain sebutkan satuan paralegal jumlah peserta yang terlatih aset aset jumlah peserta yang terlatih org ^col kanj lain lain sebutkan satuan xf\ juga jumlah peserta yang mengi kuu sosialisasi org jumlah peserta yang tereduksi org lain lain sebutkan j%xxx x\xxx ^^^x satuan bidang rincian bidang org unit v^n a'ta'rt "> xxy c^y f~% unit frk it'itn xct^start ^yx*"^ rty frk bidang rincian bidang frk sebagai _f org dll) org org frk sebutkan) sebutkan) satuan bidang rincian bidang c!> xyy fyt^ tv* x w urg frk ixomijd mei kis *^^ "wy x * x ^ urg lain lain sebutkan sebutkan) satuan mas3a akan %x^ fy v*y ^^x*rx x*y #%r*oi i\f tr% cll cx^l ketiga org belas unit org bidang rincian bidang hnk1"if *4f*kii'fir' tiiitnn lxx i.xx xxx xxxxx^ lydxxcxxx xcx l lxlxxvlxx unit sebutkan) t'ibfilr" kftifyfi lyx^^cl sebutkan) satuan org izx unit lain lain sebutkan satuanformat laporan realisasi penyerapan dana desa laporan penyerapan dana tahap tahun anggaran kabupaten pagu dana desa rp. nomor uraian uraian output volume output cara pengadaan anggaran realisasi sisa capaian output pendapatan pendapatan transfer dana desa tahap tahap jumlah pendapatan belanja bantuan desa . b dang penyelenggaraan pemerintahan dst bidang pembangunan desa dst nomor uraian uraian output volume output cara pengadaan anggaran realisasi sisa capaian output bidang pembinaan masyarakat kegiatan dst bidang pemberdayaan masyarakat kegiatan dst belanja tak terduga kegiatan dst pembiayaan penerimaan pembiayaan lpa sisa dana desa sebelumnya dst jumlah pengeluaran pembiayaan penyertaan modal desa (pendapatan belanja pembiayaan disetujui oleh, desa), tanggal, tahun) bendahara desa. hii 5i hf* qpcnsai hf^non rf* j i r\irl lxxcxxcxxx jv clx cxc ul[ vxcixi kolom diisi dengan uraian pembangunan jalan kolom diisi dengan volume yang terdiri dan;satuan meter kolom diisi dengan cara pengadaan. swakelola kolo diisi dengan anggaran kolom diisi dengan realisasi kolom diisi dengan selisih anggaran realisasi kolom diisi dengan presentase capaian dengan perhitungan sebagai kegiatan pembangunan pemeliharaan pengembangan fisik sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan foto kegiatan fisik uinirungiciengan cara penyelesaian kertas kerja kerangka memuat latar belakang, lokasi, target saham, dan anggaran sebesar sebesar kolom diisi dengan keterangan. berapa yang telah terlaksana (kuantitas) bupati pacitan indartato |
bupati pacitan propinsi jawa mim tuhan yang aha esa menimbang mengingat bupati pacitan, bahwa karena perkembangan terkaitterjadinya keadaan darurat dan keadaan luar biasalu dilakukan perubahan kedua atas rencana kerja pembangunan daerah kabupaten pacitan tahumrahim tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional rahim peraturan menteri dalam negeri nomor rahim tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor tahun tentang tahapan, tata cara pen33 tahunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerahrahiutusan:beberapa ketentuan daladiubah sebagai berikut: beberapa ketentuan dalam lampiran diubah, dan selengkapny, daerah drs. suko iyonomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil lingkungan pe3perintah kabupaten pacitaka guna tertib administrasipacitan; menit l peraturan bupati tentang bfi enklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten pacitan. bab ketentuan dubidaftar nomenklatur jabatan pelaksana adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan ba^an tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bab ketentuan lain lain semua pegawai negeri sipil yang telah menduduki jabatan fungsional sebelum peraturan bupati ini ditetapkan dianggap telah memenuhi syarat kompetensi untuk menduduki jabatan pelaksana yang linier. bab ketentuan peralihan semua nomenklatur jabatan fungsionalnetapan nomenklatur dan atau kelas jabatan berdasarkan nomenklatur dan atau kelas jabatan yang baru berdasarkan peraturan bupati ini. semua pegawai negeri sipil yang telah menduduki jabatan fungsional umum sebelum peraturan bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas jabatan tersebut sampai dengan ditetapkannya keputusan pengangkatan dalam jabatan pelaksana. bab ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka keputusan bupati pacitan nomor pts tentang jabatan fungsional umum lingkungan pemerintah kabupaten paci: sekretaris daerah kabupaten pacitan drs. sukobupati pacitan nomor tahun tentang standar operasional pusat pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten pacitan dengan rahmat yang maha bupati pacitan, menimbang: mengingat bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten pacitan, diperlukan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan tugas tugasnya; bahwa sesuai, standar operasional prosedur ditetapkan dengan peraturan bupaanak kabupaten pacitan; undang undang nomorkesejahteraan sosial; undang undang nomor tentang pelayanan publik;perlindungandanjawa nomor tentang sistem penyelenggaraan perlindungan anak;pacitan nomor tentang kedudukan, tugas fungsutusan bupati tentang standar operasional pusat pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten pacitan. bab umum dalam peraturan bupati yang dimaksud dengan adalah pacitan. kabupaten adalah kabupaten pacitan.pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak kabupaten pacitan yang selanjutnya disingkat p2tp2a adalah lembaga yang dibentuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan fisik, informasi, dan konseling, serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perempuan anak berbasis gender. standar operasional prosedur yang selanjutnya disingkat sop adalah serangkaian tertulis yang mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan harus dimana oleh siapa dilakukan. sop administratif adalah prosedur standar yang bersifat dan tidak rinci dari kegiatan yang oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran jabatan. sop teknis adalah prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang oleh satu orang aparatur pelaksana dengan satu peran jabatan. bab sop p2tp2a sop p2tp2a terdiri sop adminstrasi; sop teknis. sop administrasi sebagaimana dimaksud pada adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dengan peraturan sop teknis sebagaimana pada yang terdiri sop pelayanan pengaduan; sop pelayanan penegakan dan sop pelayanan kesehatan; sop pelayanan rehabilitasi sosial; sop pelayanan pemulangan reintegrasi sosial sop teknis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala dinas. bab penutup peraturan bupatkabupaten pacitan tahun nomor lampiran peraturan bupati nomor tahun tentang standar pusat pelayanan dan anak pacitan pemerintah kabupaten pacitan nomor sop tgl. pembuatan tgl. revisi tgl. efektif disahkan oleh nama sop bupati pacitan indartato pelayanan dan anak dasar kualifikasi pelaksana undang undang nomor tentang perlindungan anak sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan undang undang nomor undang undang nomor kesejahteraan sosial; undang undang nomor pelayanan publik; undang undang nomor pemerintahan daerah, sebagaimana beberapa kali terakhir dengan undang undang nomor tentang tentang empat yang tinggi tanggap terhadap kondisi sosial klien analisa klien bahasa menerapkan kode etik petugas pelayanan mempunyai pemahaman tentang manajemen p2tp2a telah tentanghnomor tentang sistem penyelenggaraan perlindunganperangkat daerah kabupaten pacitan; peraturan pacitan nomor tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi,kabupaten pacitan. keterkaitan peralatan perlengkapan sop penanganan pengaduan perempuan anak korban kekerasan sop pelayanan kesehatan sop pelayanan pemulangan reintegrasi sosial sop pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan korban kekerasan komputer alat kantor telepon facsimile internet pengaduan laporan foi'iii pendaftaran laporan pengaduan assessment validasi peringatan pencatatan dan pendataan apabila sop tidak dijalankan dengan baik benar, akan terjadi kesalahan penanganan lanjutan klien, sehingga klien tidak dapat tertangani dengan baik flowchart penanganan perempuan dan anak korban jii kji aln pelaksana mutu jii kji aln advokasi waktu output menerima laporan pengaduan kejadian register menit laporan melakukan assessment terhadap laporan laporan menit rekomendasi meminta persetujuan dari korban atau keluarga yang mendampingi lembar persetujuan menit lembar persetujuan yang ttd tindakan lanjutan lembar persetujuan menit lembar persetujuan yang ttdlakukan monitoring dan evaluasi apakah masih ada layanan yang belum selesai untuk menangani korban tidak has rekor layanan terintegrasi menit laporan kegiatan pelaksana mutu kegiatan advokasi kelengkapan waktu output mendokumentasikan laporan, selesai laporan menit laporan achir hasil tindakan, bukti dokumentasi btr pati pacitan indartato |
&ath bupati maluku tengah peraturan bupati maluku tengah nomor tahun tentang petunjuk teknis sensus barang daerah kabupaten maluku tengah bupati maluku tengah menimbang: bahwa untuk melaksanakan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah perlu ditetapkan petunjuksensus barang daerah kabupaten malukupad undang undang nomeumbui "se aluangan kabupaten,temurun daerah kabupaten maluku tengah tahun nomor bl): peraturan busi nomor tahun tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah kabupaten maluku tengah lembaranlembaran daerah kabupaten maluku tengah tahun nomor s0),: memutuskan menetapkan peraturan bupati maluku tengah tentang petunjuk teknis sensus barang daerah kabupaten maluku tengah dalam peraturan bupati ini yang dimaksud denganluku tengalangsung terhadap barang tersedianya informasi akurat yang dapat perencanaan, penentuan kebutuhan, pangan nyatakan santa penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, pengadaan pengendalian, pemberdayaan pemanfaatan dan penghapusan, barang milik daerah, pengamanan terlaksananya pemutakhiran dan legalisasi status. barang milik daerah pada tiap skpd bumi unit kerja pena pditetapkan masehi pada tanggal mei berita daerah kabupaten maluku tengah tahun nomor ati maluku tengah tuas bua sekretaris daerah kabupaten maluku umbrella ibrahim |
dag bupati tegal peraturbupati tegal, membaca surat direktur perusahaan daerah air minum kabupaten tegal nomor tanggal januari tentang permohonan usulan penetapan penyesuaian tarif air minum dam. menimbang bahwa tarif air minum pada perusahaan daerah air minum kabupaten tegal, telah ditetapkan. bupati tegal dengan keputusan nomor tahun tanggal mei dan telah diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten tegal tahun nomor tanggal mei bahwa penetapan penyesuaian tarif air minum perusahaan daerah air minum kabupaten tegal telah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten tegal dengan keputusan dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten tegal nomor tahun tanggal februari, diperlukan biaya operasi dan pendapatan yang berimbang, maka perlu diadakan penyesuaian tarif air minum yang disesuaikan dengan biaya operasional dan kondisi perekonomian serta kemampuan masyarakat. babi tarif pemakaian air tarif minimum pemakaian air untuk golongan pelanggan kelompok ii, dan tarif minimum pemakaian air untuk golongan pelanggan kelompok dan serta dikenakan tarif progresif, dengan pengelompokan dan penggolongan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturaniadministrasi. bab pemberlakuan penetapan tarif pemberlakuan penetapan tarif pemakaian air dilaksanakan secara bertahap sebanyak (dua) kali dengan tahapan kenaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. bab iii biaya administrasi selain tagihan harga air sebagaimana dimaksud peraturan ini, pelanggan air minum dikenakan biaya administrasi yang menjadi satu pada tagihan rekening air. biaya administrasi sebagaimana dimaksud ini adalah biaya administrasi rekening pelanggan. besarnya biaya administrasi rekening pelanggan sebagaimana dimaksud ini ditetapkan sebesar rp. (lima ribu rupiah). bab biaya pemasangan pipa ketentuan biaya pemasangan pipa adalah sebagai berikut biaya pendaftaran dan perencanaan sebesar rp. (dua puluh lima ribu rupiah), biaya pembongkaran penggalian dan perbaikan trotoar atau jalan aspal yang besarnya menurut standar harga untuk trotoar dan jalan yang bersangkutan, biaya penggantian pengadaan bahan bahan disesuaikan dengan kebutuhan dan menurut standar harga pasaran, toeslagh sebesar (dua puluh lima persen) dari harga bahan yang diperlukan, pelanggan yang menghendaki perubahan nama pelanggan yang tercantum pada rekening air dikenakan biaya balik nama sebesar rp. (lima puluh ribu, keterlambatan atas pembayaran rekening air maupun non air sebagaimana dimaksud ini dikenakan sanksi berupa: denda sebesar rp. (lima ribu rupiah) per bulan setiap lembar rekening, apabila keterlambatan tersebut lebih dari (satu) bulan, denda dikenakan progresif sebesar rp. bulan keterlambatan: pemutusan penutupan aliran air apabila keterlambatan tersebut lebih dari (tiga) bulan dari batas akhir pembayaran: pembukaan kembali akan dilaksanakan dam apabila pelanggan telah melunasi tunggakan rekening air maupun non air ditambah denda dan biaya pembukaan kembali sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah), dalam jangka waktu (tiga puluh) hari terhitung sejak penutupan sebagaimana dimaksud huruf ini pelanggan belum dapat melunasi 'tunggakan rekeningnya, maka dam berhak mencabut sambungan air minum pelanggan: pemasangan kembali jaringan yang dicabut sebagaimana dimaksud ini yang pohonnya atas nama pelanggan lama dikenakan biaya penyambungan baru dan wajib membayar tunggakan rekening air maupun non air beserta dendamnya, pelanggan yang mengubah atau merusak segel tanpa persetujuan dam dikenakan sanksi berupa denda sebesar rp. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). pelanggaran pengambilan air oleh pelanggan sebelum meter air (pencurian) atau membalik meteran atau mengganjal meteran sehingga merugikan dam dikenakan denda pemakaian air (seribu meter kubik) dengan tarif progresif sesuai klasifikasi pelanggan dan dikenakan sanksi sesuai undang undang tindak pidana kuhp) yang berlaku dandenda pemakaian air (seratus meter kubik) per pelanggaran atau per bulan dengan tarif sesuai klasifikasi pelanggan dan dikenakan biaya perbaikan sebesar rp. (lima ratus ribu rupiah), apabila tidak akan membayar denda dalam waktu (tujuh) hari maka instalasi sambungan air akan dicabut. menjual dan mengalirkan air keluar persil oleh pelanggan tanpa seijin dam kabupaten tegal dikenakan denda (seribu meter kubik) dengan tarif progresif sesuai dengan klasifikasi pelanggan khusus atau dikenakan sanksi pencabutan seluruh instalasi air minum dam. pemindahan meter air dan segala bentuk pemasangan jaringan tanpa seijin dam kabupaten tegal dikenakan denda rp. (satu juta lima ratus ribu rupiah). merusak atau menghilangkan peralatan sepanjang merupakan instalasi dam dikenakan denda sebesar harga barang yang telah rusak atau hilang sesuai dengan standar harga yang berlaku. setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan pekerjaan galian: di. tempat kepadanya jaringan pipa dam berkewajiban memberitahukan melaporkan terlebih dahulu kepada dam dan menyerahkan jaminan dana untuk timbulnya kerusakan jaringan pipa dam maupun kerugian kerugian lain yang diakibatkan atas kegiatan penggalian tersebut. apabila terjadi kerusakan pada jaringan pipa dam serta timbulnya kerugian kerugian lain, harus memperbaiki sebagaimana semula atau diperbaiki oleh dam dengan menyerahkan biaya sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan serta membayar kerugian kerugian lain atas kerusakan tersebut. penetapan besarnya jaminan serta denda kerusakan ditetapkan oleh direktur . uang jaminan tersebut pada huruf ini diperhitungkan pada kebutuhan dana tersebut huruf ini, apabila tidak menimbulkan kerusakan serta kerugian kerugian lain maka uang jaminan diserahkan kembali. dalam rangka pengawasan, perawatan jaringan jaringan pipa dam terhadap adanya kegiatan kegiatan penggalian, direktur dam agar mengadakan koordinasi dengan instansi yang melaksanakan tugas pemberian ijin penggalian jalan atau pemerintah daerah. pengrusakan, pencurian, merusak kualitas air secaraakan dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dibebani kerugian yang ditetapkan oleh direktur dam. pengrusakan kualitas air secara klinis sumber sumber air yang digunakan sebagai bahan air minum akan dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dibebani kerugian yang ditetapkan direktur damakan diatur kemudian oleh direktur dam kabupaten tegal. dengan berlakunya peraturan ini, maka keputusagus riyanto diundangkan slawi pada tanggal maret. hanan sekretaris daerah aten tegal much hery soelistiyawan berita daerah kabupaten tegal tahun nomor r3. lampiran peraturan bupati tegal nomor tahun tanggal: pebruari kelompok dan golongan pelanggan dam kabupaten tegal golongan keterangan pelanggan kelompok sosial umum hidran umum tempat ibadah kamar mandi umum dil. kelompok yayasan sosial sekolah negeri swasta sosial khusus rumah sakit pemerintah dil. panti asuhan rumah tangga rumah tangga yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal rumah tangga rumah tangga yang dalamnya ada usaha kelompok instansi pemerintah kantor lembaga pemerintah prasarana milik pemerintah rumah dinas pemerintah termasuk kolam renang kelompok niaga kecil kios warung toko tempat praktek dokter rumah makan losmen penginapan kantor perusahaan rumah sakit swasta . isi ulang amd niaga besar pasar swalayan bengkel apotik bank spbu show room sepeda motor kolam renang swasta mobil industri kecil kerajinan bordir cor logam peternakan konveksi industri kecil lainnya industri besar pabrik makanan minuman karoseri penggergajian kayu kelompok khusus bupati "' lagi agus riyanto lampiran peraturan bupati tegal nomor tahun tanggal pebruari tahap1 kenaikan tahap pertama dilaksanakan pada pembayaran rekening bulan maret dengan ketentuan tarif sebagai berikut golongan. klasifikasi pemakaian air pelanggan rp, kelompok sosial umum kelompok sosial khusus rumah tangga rumah tangga kelompok instansi pemerintah 30m3 530m3 kelompok niaga kecil niaga besar industri kecil industri besar kelompok khusus tahap il: kenaikan tahap kedua dilaksanakan pada pembayaran rekening dengan ketentuan tarif sebagai berikut bulan januari golongan klasifikasi pemakaian air pelanggan 10m3 20m3 30m3 pa. kompor sosial umum kelompok sosial khusus rumah tangga rumah tangga kelompok iii instansi pemerintah kelompok niaga kecil niaga besar industri kecil industri besar kelompok khusus bupati agus riyanto |
apn nak bupati pulau morotai provinsi maluku utarlaksanaan reformasi birokrasi, penegakan disiplinnegeri sipil, perlu diatur pemberian hukuman dan pemberian penghargaan bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintahadan kepegawaian daerah kabupaten pulau morotai. memutuskan: menetapkanpelanggaran yang dikarenakan ketidakmampuan menguasai tugas dan fungsi institusi kelembagaannya dan mengakibatkan masyarakat dirugikan, dikenakan sanksi satu kali tidak diberikan tunjangan kinerja yang diberlakukan secara menyeluruh untuk opd yang bersangkutan. bagian kelima pemberian punishment atas pelanggaran tidak masuk kantor, terlambat masuk kantor, pulang cepat asn yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja. asn yang terlambat menit setelah apel pagi sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan sanksi pemotongan tunjangan kinerja sebesar tax tunjangan kinerja atau besaran tunjangan kinerja. asn yang pulang kerja sebelum waktunya dan tidak mengikuti apel pulang kerja, sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sama dengan asn yang tidak masuk kantor karena memperoleh ijin dari atasannya, dikenakan pemotongan kinerja untuk setiap hari sebesar besaran tunjangan kinerja. asn yang tidak masuk kantor tanpa alasan (alpa) dikenakan sanksi pemotongan kinerja untuk setiap satu hari sebesar besaran tunjangan kinerja. asn yang tidak masuk kantor karena ijin maupun tanpa keterangan (alpa) dikenakan pemotongan biaya transportasi sebesar besaran tunjangan kinerja. asn yang tidak masuk kantor karena menjalankan cuti luar tanggungan negara dan tugas belajar, tidak diberikan tunjangan kinerja. dikecualikan dari jika asn, misalnya asn tersebut diberikan tugas bekerja sampai waktu dini hari, sehingga yang bersangkutan membutuhkan waktu untuk istirahat. asn yang sakit dan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar benar sakit dan tidak bisa menjalankan tugasnya, tidak dikenakan pemotongan tunjangan kinerjanya. asn yang sedang mengambil cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan tidak dikenakan pemotongan tkd. izin yang tidak dikenakan sanksi pemotongan tkd adalah: izin karena berduka: izin karena sakit berlaku juga untuk istri dan anak kandung, izin karena acara khitanan tahlilan, izin karena ibadah baptisan ibadah rumah tangga. pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada dan dihitung secara kumulatif dalam (satu) bulan. bab pemberian izin bagi asn asn dapat diberikan izin tidak masuk kantor oleh pimpinan organisasi perangkat daerah izin sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: izin karena sakit: izin karena berduka, izin karena melaksanakan dan menghadiri acara perkawinan, dan izin karena urusan penting. bagian kesatu izin karena sakit asn yang sakit dapat diberikan izin oleh pimpinan opd untuk tidak masuk kantor. asn yang istrinya atau anaknya sakit, dapat diberikan izin untuk tidak masuk kantor. izin sebagaimana dimaksud pada dan berlaku selama hari. apabila pada hari keempat asn tersebut tidak masuk kantor, dikenakan sanksi pemotongan tkd sebagaimana diatur dalam asn yang mendapatkan ijin karena sakit tidak dikenakan sanksi pemotongan tkd. bagian kedua izin karena berduka asn yang mengalami kedukaan, dapat diberikan izin oleh pimpinan opd untuk tidak masuk kantor. kedukaan sebagaimana dimaksud adalah: orang tua kandung mertua, anak kandung, adik atau kakak kandung, adik atau kakak ipar, dan suami atau istri. izin sebagaimana dimaksud berlaku selama haritiga izin karena acara perkawinan asn yang melaksanakan acara perkawinan dapat diberikan izin oleh pimpinan opd untuk tidak masuk kantor. izin sebagaimana dimaksud berlaku bagi: asn yang bersangkutan, anak kandung, adik atau kakak kandung, dan adik atau kakak ipar kandung. izin sebagaimana dimaksud berlaku hari kerja sejak tanggal keberangkatannyempat izin karena urusan penting asn yang karena memiliki urusan penting dapat diberikan izin oleh pimpinan opd untuk tidak masuk kantor. urusan penting sebagaimana dimaksud pada adalah: mengantar anak kandung sekolah luar daerah, melaksanakan ibadah baptisan, ibadah keluarga, melaksanakan khitanan anak kandung, menghadiri acara wisuda anak kandung, melakukan cake up: dan memenuhi panggilan aparat penegak hukum. izin sebagaimana dimaksud berlaku hari kerjb tata cara permohonan izin untuk mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam dan setiap asn wajib mengajukan permohonan secara tertulis. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut: untuk pegawai asn non jabatan, surat permohonan izin disampaikan kepada kepala dinas dan temuannya kepada sekretaris daerah cg. asisten bidang administrasi umum dan kepegawaian, untuk pegawai asn yang memangku jabatan eselon iv, surat permohonan ijin disampaikan kepada asisten bidang administrasi umum dan kepegawaian dan temuannya kepada sekertaris daerah, untuk pegawai asn yang memangku jabatan eselon iii, surat permohonan izin disampaikan kepada sekretaris daerah dan temuannya kepada bupati, untuk pegawai asn yang memangku jabatan eselon ii, surat permohonan izin disampaikan kepada bupati pulau morotai. asn yang telah menerima izin sebagaimana diatur dalam tidak diberikan hak untuk mengambil cuti tahunan, karena masa izinnya telah diperhitungkan sebagai pengganti hak cuti tahunan. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam diajukan hari sebelum pelaksanaan acara dimaksud. sekretaris daerah, asisten bidang administrasi umum dan kepegawaian, serta kepala opd, wajib memberikan pertimbangan teknis sesuai aturan yang berlaku atas permohonan izin asn yang bersangkutan, dan jika telah memenuhi segala persyaratan, dapat menerbitkan surat izin secara tertulis kepada asn tersebut. setiap surat izin yang dikeluarkan oleh para pejabat sebagaimana wajib dilaporkan secara berjenjang sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini. pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada dan tidak diikuti dengan pengajuan surat permohonan ijin secara tertulis dari asn yang bersangkutan, tetapi disampaikan pemberitahuan lisan kepada pimpinan opd nya. pimpinan opd setelah mendapatkan pemberitahuan dari staf asn atas peristiwa sebagaimana dimaksud dalam dan dapat langsung memberikan ijin secara tertulis kepada asn yang bersangkutan. asn yang memperoleh ijin sebagaimana tetap mentaati ketentuan waktu yang telah ditetapkan pada dan asn yang keluar daerah dan ataunya bagi yang menduduki jabatan. kepala sekolah dan smp yang keluar daerah harus mendapat jin dari kepala dinas pendidikan dan kebudayaan dan asisten bidang administrasi umum dan kehumasan, dan jika kepala sekolah. bab cuti bagi asn bagian kesatu pengambilan hak cuti setiap asn berhak mengambil cuti hak cuti sebagaimana dimaksud pada terdiri atas cuti karena sakit, cuti karena melahirkan, cuti karena berduka, cuti karena istri melahirkan, cuti melaksanakan acara pernikahan, mengantar mengurus anak kandung melanjutkan studi luar daerah dan menghadiri acara wisuda anak kandung, cuti karena mengalami peristiwa bencana alam, kebakaran, dan konflik sosial, cuti tahunan, cuti besar, cuti bersama, dan cuti diluar tanggungan negara. bagian kedua tata cara pengambilan cuti cuti karena sakit asn dapat mengambil cuti karena sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), apabila asn tersebut menderita sakit lebih dari hari dan belum menunjukan kesembuhan sehingga membutuhkan perawatan lanjutan. pengambilan hak cuti sebagaimana dilaksanakan dengan cara asn mengajukan permohonan cuti karena sakit dilampirkan dengan surat keterangan tidak sehat asn tersebut menerbitkan surat ijin cuti kepada asn tersebut. surat ijin cuti sebagaimana berlaku selama hari kerja tidak dihitung hari libur. apabila masa waktu cuti sebagaimana telah berakhir, dan asn tersebut belum juga menunjukan kesembuhan, maka asn tersebut dapat mengambil hak cuti lanjutan pertama dengan memperlihatkan surat keterangan belum sehat dari dokter rsud. masa cuti lanjutan pertama selama hari kerja. apabila masa waktu cuti lanjutan pertama sebagaimana telah berakhir, dan asn tersebut belum juga belum menunjukan kesembuhan, maka asn tersebut dapat mengambil hak cuti lanjutan kedua dengan memperlihatkan surat keterangan belum sehat dari dokter rsud. masa waktu cuti lanjutan kedua berlaku selama hari kerja, terhitung mulai berakhir masa cuti apabila masa waktu cuti sebagaimana telah berakhir, dan asn tersebut belum juga menunjukan tanda tanda kesembuhan, maka asn tersebut dapat mengambil hak cuti lanjutan ketiga dengan melampirkan surat keterangan belum sehat dari dokter rsud dimana asn tersebut dirawat. masa waktu cuti lanjutan ketiga berlaku selama hari, terhitung mulai berakhirnya masa cuti lanjutan kedua. apabila masa waktu cuti lanjutan ketiga telah berakhir namun asn yang bersangkutan belum juga sembuh, maka asn tersebut dapat diproses untuk diberikan pensiun dini sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. selama asn tersebut menjalani waktu waktu cutienya sebagaimana dan tidak dikenakan pemotongan tkd. cuti karena melahirkan asn dapat mengambil hak cuti karena melahirkan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b). pengambilan hak cuti sebagaimana dilaksanakan dengan cara asn tersebut mengajukan permohonan cuti kepada bupati pulau dan dilampirkan surat keterangan, dapat menerbitkan surat izin cuti melahirkan kepada asn tersebut. surat jin cuti melahirkan sebagaimana berlaku selama bulan terhitung bulan sebelum melahirkan dan bulan pasca melahirkan. selama asn menjalani masa waktu cuti melahirkanberduka asn dapat mengambil cuti karena berduka sebagaimana dalam huruf (c). pengambilan hak cuti sebagaimana berlaku hanya untuk kedukaan orang tua kandung dan mertua, anak kandung, adik kakak kadang. dalam pengambilan hak cuti karena berduka, asn mengajukan permohonan cuti secara setelah menerima permohonan tersebut, menerbitkan surat ijin cuti berduka kepada asn tersebut. surat jin cuti berduka sebagaimana berlaku selama hari dihitung tidak termasuk hari libur. selama asn menjalani masa waktu cuti berdukaistri melahirkan asn dapat mengambil cuti karena istri melahirkan sebagaimana dalam huruf (d). pengambilan hak cuti sebagaimana berlaku hanya untuk istri sah (istri pertama selama hari kerja tidak termasuk hari libur. selama asn menjalani masadmelaksanakan acara pernikahan asn dapat mengambil cuti melaksanakan acara pernikahan sebagaimana huruf (e). pengambilan hak cuti sebagaimana berlaku untuk asn yang bersangkutan, anak kandung. asn yang bersangkutan selama hari kerja anak kandung selama hari kerja selama asn menjalani masa waktu cuti sebagaimana tidak dikenakan sanksi pemotongan tkdmengantar anak sekolah keluar daerah dan menghadiri acara wisuda asn dapat mengambil cuti mengurus dan mengantar anak kandung melanjutkan studi luar daerah dan menghadiri acara wisuda anak kandung, sebagaimana huruf (fepada asn tersebut. surat cuti sebagaimana berlaku: mengantar dan mengurus anak melanjutkan studi luar daerah berlaku selama hari kerja menghadiri acara wisuda anak kandung selama hari kerjakarena mengalami peristiwa bencana alam, kebakaran dan konflik sosial asn dapat mengambil cuti karena mengalami peristiwa bencana alam, kebakaran dan konflik sosial, sebagaimana huruf (g). dalam pengambilan hak cuti sebagaimana asn cukup dengan menyampaikan pemberitahuanuntuk bencana alam selama hari kerja, untuk kebakaran selama hari kerja, untuk konflik sosial berlaku sampai keadaan dinyatakan aman dan tidak membahayakan keselamatan asn.tahunan, cuti besar, cuti bersama dan cuti luar tanggungan negara asn dapat mengambil cuti tahunan, cuti besar, cuti bersama dan cuti diluar tanggungan negara sebagaimana huruf (h) huruf huruf (j) dan huruf (k). dalam pengambilan hak cuti sebagaimana asn mengajukan permohonan cuti kepada bupati atau pejabat lain yang ditunjuk bupaticuti tahunan selama hari kerja, cuti besar selama bulan, cuti bersama disesuaikan dengan keputusan pemerintah, cuti diluar tanggungan negara selama tahun. selama asn menjalankan cuti sebagaimana huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) tidak dikenakan sanksi pemotongan nya. selama asn menjalankan cuti luar tanggungan negara, pegawai tersebut tidak berhak menerima penghasilan dalam bentuk tunjangan lainnya tkd) dari negara, sedangkan kurun waktu selama menjalankan cuti luar tanggungan negara tersebut, tidak diperhitungkan sebagai masa kerja. asn dapat diberikan cuti tahunan apabila asn tersebut telah bekerja selama bulan tak henti hentinya dan tidak pernah meminta izin sebagaimana diatur dalam asn dapat diberikan cuti besar apabila asn tersebut telah bekerja selama tahun secara terus menerus tanpa mengambil cuti tahunan. asn dapat diberikan cuti luar tanggungan negara apabila asn tersebut telah bekerja secara terus menerus selama kurun waktu tahun, tanpa mengambil cuti tahunan maupun cuti besar. pejabat yang berhak memberikan ijin cuti luar tanggungan negara adalah bupatibab xii pejabat yang berwenang menandatangani ijin cuti pejabat yang berwenang untuk menandatangani surat izin cuti sebagaimana diatur dalam diatur sebagai berikut: surat izin cuti untuk asn golongan ditandatangani oleh sekretaris daerah, surat izin cuti untuk asn golongan iii ditandatangani oleh asisten bidang administrasi umum dan kehumasan asisten ii): surat izin cuti untuk asn golongan dan golongan ditandatangani oleh kepala badan kepegawaian daerah. penandatanganan surat izin cuti untuk asn yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh bupati. penandatanganan surat izin cuti untuk asn yang menduduki jabatan administrator dilakukan oleh sekertaris daerah. penandatangan surat izin cuti untuk asn yang menduduki jabatan pengawas dilakukan oleh asisten bidang administrasi umum dan kehumasan. bab xiii etika birokrasi dan loyalitas setiap asn wajib menjaga dan menjunjung tinggi serta melaksanakan etika birokrasi baik secara intern opd maupun secara eastern dengan opd lainnya. setiap asn wajib tunduk dan taat baik kepada pimpinan intern opd maupun eastern dengan pimpinan opd lainnya. untuk mewujudkan nilai etika maupun loyalitas kepada para pimpinan opd dalam lingkup pemerintah daerah, maka pembuatan skp untuk setiap asn pada akhir tahun, wajib dinilai oleh pejabat eselon ii. penilaian skp harus mendapat nilai baik dari pejabat eselon jika salah satu pejabat eselon memberikan nilai buruk, maka asn tersebut untuk sementara tidak diusulkan kenaikan pangkatnya. sepuluh pejabat eselon yang ditetapkan sebagai pejabat penilai, disesuaikan dengan koordinator opd pada asisten masing masing. bab xiv tata cara apel masuk kerja, apel pulang kerja dan pelaporan setiap pegawai asn wajib mengikuti apel masuk kerja maupun apel pulang kerja baik yang dilaksanakan secara internal dunia kerja masing masing maupun yang dipusatkan pada kantor bupati pulau morotai. pelaksanaan apel masuk kerja dilaksanakan tepat pukul wit dan apel pulang kerja pada pukul wit. pada bulan puasa, pelaksanaan apel masuk kerja, berpedoman pada surat edaran menteri dalam negeri dan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. pelaksanaan apel sebagaimana dimaksud pada wajib dipotret dari (tiga) sisi yaitu samping kiri dan kanan serta dari depan. hasil pemotretan sebagaimana dimaksud pada wajib upload pada aplikasi whatsapp group reformasi birokrasi . pimpinan opd wajib mengupload laporan daftar kehadiran pegawai sesuai format sebagaimana terlampir dalam peraturan bupati ini pada whatsapp group laporan daftar hadir . pelaporan sebagaimana dimaksud ditentukan pukul wit wit untuk laporan apel masuk kantor dan pukul wit wit untuk apel pulang kantor. bab penghargaan pegawai dan persyaratan bagian kesatu penghargaan asn yang memiliki disiplin dan prestasi kerja yang baik dan berhasil guna untuk pelayanan kepada masyarakat, dapat diberikan penghargaan. penghargaan sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada penilaian kinerja tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku asn setiap bulan berjalpegawai aparatur sipil negara pemerintah kabupaten pulau morotai yang selanjutnya disebut pegawai negeri sipiltunjangan kinerja dinamis tkd) adalah tunjangan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk uang kepada pegawai sesuai dengan capaian kinerja berdasarkan kelas jabatan dan golongan ruangapaian indikator adalah target kegiatan prioritas yang akan dicapai oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau pimpinan opd, sekretaris, kepala bidang, sub. bidang dan staf sesuai dengan visi misi bupati terpilihlingkungan pemerintah daerah yang dipimpin oleh pejabat eselon iipemberian hukuman dan pemberian penghargaan bagi pegawai negeri sipil dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai sop yang ditetapkan. tujuan sebagaimana dimaksud pada adalah:kesejahteraapenilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada berada bawah kewenangan pejabat yang berwenang pada unit kerja organisasi perangkat daerah opd) masing masing. penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari asn. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada berdasarkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya dan dari masyarakat. hasil penilaian kinerja asn digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan asn dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan dalam jabatan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi mutasi serta promosi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. bagian kedua persyaratan pemberian penghargaan penghargaan dapat diberikan kepada asn secara personal dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut: telah menunjukkan kesetiaan dan pengabdian, memiliki kecakapan, memiliki kejujuran, memiliki kedisiplinan, mencapai prestasi kerja dalam melaksanakan tugas, melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggungjawab yang diberikan oleh atasan, melaksanakan tugas sesuai waktu yang ditentukan. penghargaan dapat diberikan kepada asn secara personal dan secara institusi kelembagaan dengan beberapa indikator sebagai berikut: desa binaan berjalan baik tanpa complain masyarakat, tepat waktu dalam penyelesaian dokumen laki, tepat waktu dalam laporan keuangan, penguasaan terhadap tupoksi, etika birokrasi, selalu menghadiri undangan rapat yang dilaksanakan oleh bupati, reformasi birokrasi berjalan mantap, tepat waktu dalam menyusun dokumen senja, renstra, rka, dan menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan. pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa: kenaikan pangkat sesuai waktu yang ditentukan, kenaikan berkala tepat waktunya, diberikan tunjangan insentif diluar tkd, diberikan bonus perjalanan dinas luar daerah keluar negeri, pemberian pin emas gram. bab xvi pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam upaya meningkatkan disiplin kerja dan peningkatan kinerja pegawai negeri sipil perludilakukan oleh bupati melalui pimpinan unit kerja opd masing masing. bupati memberikan pelimpahan kewenangan kepada pimpinan unit organisasi perangkat daerah opd) secara berjenjang untuk melakukan upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas setiap bulan berjalan. upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada perlu dibentuk tim penilai kinerja asn. tim penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada dalam tugasnya dapat memberikan penilaian perencanaan dan hasi kinerja pada tingkat individu dan tingkat organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai. hasil penilaian tim penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada dapat dilaporkan kepada bupati melalui pimpinan unit organisasi perangkat daerah opd) untuk menjadi dasar pembinaan hukum dan pemberian penghargaan kepada asn. ketentuan lebih lanjut tentang tim pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada dapat dibentuk dengan keputusan bupati. bab xvii ketentuan lain lain asn dengan jabatan tertentu yang berdasarkan aturan yang berlaku memiliki jam kerja khusus dikecualikan dari ketentuan mengenai jam kerja. asn yang melaksanakan tugas sebagai pengamanan bupati dan sejenisnya diatur tersendirbab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: pemberian hukuman dan pemberian penghargaan pegawai negeri sipil. peranan pemda, pimpinan opd, sekretaris, kepala bidang, sub. bidang sub. bagian seksi dalam pembinaan dan evaluasi asn. bab kewajiban dan larangan asn bagian kesatu kewajiban setiap pegawai negeri sipil diwajibkan: mengucapkan sumpah janji asnasn denganasnskp)atau dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan, menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dane, dan memberikan dukungan kepada calon kepala daerah wakil kepala daerah. bab disiplin kerja bagian kesatu disiplin kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, asn wajib mematuhi disiplin kerja. disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam dengan memperhatikan aspek yaitu: kehadiran perilaku kerja dan etika jabatan, meliputi: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, kepemimpinan, etika dalam berkomunikasi: taat kepada perintah pimpinan opd dan atau pimpinan opd lainnya, dan saling hormat menghormati antara staf dengan pimpinannya dan atau dengan staf serta pimpinan pada opd lainnya. pencapaian kinerja aspek disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam merupakan indikator pemberian penghargaan dan pemberian hukuman asn. bab kehadiran, perilaku kerja dan hasil kerja bagian kesatu kehadiran kehadiran merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh asn, pada setiap jam kerja. dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada asn wajib mematuhi hari kerja dan jam kerja. hari kerja pegawai adalah (lima) hari dalam (satu) minggu, mulai hari senin sampai dengan hari jum'at kecuali hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah. ketentuan jam kerja bagi asn pada lingkup pemerintah kabupaten pulau morotai selama (lima) hari kerja, dengan waktu bekerja satu hari selama jam, kecuali hari jumat jam kerja, dengan ketentuan: hari senin sampai hari kamis jam masuk kerja pukul wit dan jam pulang kerja pukul wit dengan waktu istirahat jam wit sampai dengan jam wit, hari jum'at jam masuk kerja pukul wit dan jam pulang kerja pukul wit dengan waktu istirahat jam sampai dengan jam wit. selain jam kerja sebagaimana atas, asn juga wajib bekerja luar jam yang ditentukan berdasarkan perintah pimpinan. bagian kedua perilaku kerja dan etika jabatan perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh asn dalam pelaksanaan tugasnya. asn wajib menjaga integritas dan komitmen serta disiplin dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat, asn dalam melaksanakan tugas, tetap selalu menjaga kerja sama antar asn, antar bidang bagian maupun dengan hubungan kerja sama dengan dinas lainnya, setiap asn wajib membuktikan kemampuan terhadap tugas yang diberikan kepadanya sampai tuntas, dalam melaksanakan tugas, setiap asn wajib menjaga hubungan saling hormat menghormati satu dengan yang lain baik internal dinas maupun hubungan eksternal dengan dinas lain dengan selalu mengedepankan etika jabatan. setiap asn harus taat terhadap perintah pimpinan, baik kepala seksi, kepala bidang, kepala bagian atau sekretaris dinas dalam pelaksanaan tugas baik dalam kantor maupun diluar kantor. bagian ketiga pencapaian kinerja setiap asn wajib menyelesaikan pekerjaannya dari tingkat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilaksanakan secara bersama sama setiap opd dan dapat diukur keberhasilannya. tolak ukur keberhasilan sebagaimana dimaksud pada adalah: pelaksanaan program dan sasaran dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, terlibatnya peran serta masyarakat dan nilai kepuasan dari masyarakat, kegiatan dilaksanakan secara terintegrasi, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. setiap asn wajib bertanggung jawab atas pencapaian kinerja yang dibebankan baik secara personal maupun secara institusi kelembagaan, sehingga tidak merugikan masyarakat. pencapaian kinerja perorangan dan institusi kelembagaan diukur melalui zero complain dari masyarakat. bab vii pengisian daftar hadir dan mekanisme bagian kesatu pengisian daftar hadir pejabat eselon dapat menetapkan pejabat penanggungjawab pelaksanaan pengisian daftar hadir manual yaitu: sekretaris satuan kerja, kepala bidang satuan kerja, pejabat eselon yang membidangi kepegawaian satuan kerja. pejabat sebagaimana dimaksud pada menunjuk pejabat struktural atau satu tingkat bawahnya yang membidangi kepegawaian sebagai pengelola pengisian daftar hadir manual lingkungan satuan kerja. pengelola sebagaimana dimaksud pada melakukan: memberikan penandatangan absensi daftar hadir manual, ketatausahaan dan melakukan rekapitulasi absensi daftar hadir yang dilakukan dalam batas waktu jam waktu setempat, ketatausahaan dan verifikasi laporan rekapitulasi bulanan daftar hadir manual. pengelola dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh operator daftar hadir manual. pejabat penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam menyampaikan laporan hasil rekapitulasi bulanan sebagaimana dimaksud dalam kepada pejabat eselon lingkungan satuan kerjanya. pejabat eselon menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada kepada bupati pulau morotai melalui sekretaris daerah. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh kepala kepegawaian daerah. bagian kedua mekanisme asn wajib mengisi daftar hadir pada setiap jam yang ditentukan dalam format daftar hadir penegakan disiplin dan reformasi birokrasi pada setiap hari kerja. pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara penandatanganan pada kolom yang telah tersedia pada format daftar hadir, yaitu pada pukul wit, pukul wit, pukul wit, pukul wit dan pukul wit. daftar hadir yang telah ditandatangani oleh pegawai negeri sipil, baik jam masuk kerja, jam istirahat maupun jam pulang kerja, diamankan langsung oleh kasual kepegawaian pada unit kerja masing masing dan akan direkam pada setiap akhir bulan untuk dijadikan bahan dalam pemberian punishment dan record melalui tunjangan kinerjanya. pengisian daftar hadir asn yang tidak masuk kerja, diberikan keteranganizin tertulis, dinas luar) yang dibuktikan dengan surat perintah tugas, nya. bab viii sanksi bagian kesatu sanksi tidak masuk kerja dan mentaati jam kerja asn yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi hukuman disiplinenambelas) sampai dengan (duapuluh satu) sampai dengan (duapuluh enam) sampai dengan (tigapuluh satu) sampai dengan (empatpuluh lima) hari kerja diberikan sanksi berupa pembebasan dari jabatan, tidak masuk kerja lebih dari (empatpuluh enam) hari kerja diberikan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sebagai asn dan atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai as, maka pejabat dimaksud dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh asn yang bersangkutan. jenis pelanggaran dan sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada sesuai bukti daftar hadir yang rekapitulasi setiap bulan sampai akhir tahun berjalan. penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam dilaporkan kepada bupati pulau morotai dan sekretaris daerah kabupaten pulau morotai melalui kepala badan kepegawaian daerah kabupaten pulau morotai. rekapitulasi penjatuhan sanksi disiplin diumumkan setiap apel gabungan tanggal bulan berjalan. bagian kedua sanksi tidak tercapainya target kinerja ketidakmampuan pejabat asn dalam pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi pemberhentian pembayaran tkd bulan yang diberlakukan kepada perorangan maupun secara institusi. apabila dua kali target kinerja sebagaimana tidak terpenuhi, maka pejabat asn secara personal dapat diberikan sanksi disiplin berupa penurunan pangkat satu tingkat dibawahnya selama tahun. bagian ketiga pemberian hukuman disiplin penurunan pangkat pemberian hukuman disiplin penurunan pangkat dikenakan kepada pejabat atau staf asn, yang tidak mampu melaksanakan tugas sesuai pangkat yang dimilikinya (pangkat dan kemampuan tidak berbanding lurus). tugas sebagaimana dimaksud pada adalah tugas tugas yang berhubungan dengan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan rakyat. penurunan pangkat sebagaimana dimaksud pada dikenakan kepada pejabat atau staf asn, apabila dua kali secara berturut turut, tidak mampu memenuhi target kinerja atas tugas yang dilaksanakan, sehingga masyarakat dirugikan. penurunan pangkat sebagaimana dimaksud adalah satu tingkat dibawahnya dan berlaku tahun, dan apabila masa penurunan pangkat tersebut telah mencapai tahun, namun pegawai tersebut belum juga menunjukan kemampuan berdasarkan pangkat yang dimilikinya, maka masa waktu penurunan pangkat tersebut diperpanjang menjadi tiga tahun. bagian keempat pemberian punishment terhadap ketidakmampuan pencapaian kinerja setiap asn baik yang memegang jabatan struktural maupun non struktural yang karena kelalaiannya mengakibatkan pencapaian kinerja tidak maksimal dan menyebabkan masyarakat dirugikan, dikenakan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja. pemberian sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut: pelanggaran yang disengajakan oleh staf pelaksana dan diabaikan oleh kepala dinasnya, maka kepada pegawai yang bersangkutan dan kepala dinas serta sekretaris dinasnya dikenakan sanksi pemotongan kinerja dengan rincian sebesar untuk kadis, untuk sekretaris dinas dan untuk staf yang bersangkutan. |
jalan dewi sartika telerbendaharaan negara; bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah kabupaten subang maka perlu membentuk unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik;ubang, perlu dilaksanakan pengadaan barang jasa secara elektronikbupati subang tentang pembentukan unit layanan pengadaan secara elektronik dan implementasi procurement lingkungan kabupaten subang. bupati subang, dengan rahmat tuhan yang maha esa mengingat . menimbang pembentukan unit layanan pengadaan secara elektronik dan implementasi e procurement lingkungan kabupaten subang tent ang peraturan bupati subang nomor tahun peraturan bupati tentang pembentukan unit kanan pengadaan secara elektronik dan implement procurement lingkungan kabupaten subang memutuskan undang undang nomor tahun ten ;keterbukaan informasi publik; peraturan pemerintah nomor tahun ten tang lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah; peraturan presiden nomor tahun ten tang pengadaan barang instruksi presiden nomor tahun tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan government; instruksi presiden nomor tahun ten tang percepatan pemberantasan korupsinetapkan dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan daerah adalah daerah kabupaten subang;; bupati adalah bupati subang; satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut skpd adalah perangkat pemerintah kabupaten subang yang terdiri atas sekretariat daerah kabupaten, sekretariat dprd, dinas, badan dan lembaga teknis kabupaten, serta kecamatan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku;dinas komunikasi dan informatika kabupaten subang; unit lpse lain adalah unit lpse luar wilayah kabupaten bang; kepala unit lpse adalah kepala unit layanan pengadaan secara elektronik kabupaten subang;sistem pengadaan secara elektronik selanjutnya disingkat sse adalah kesistern;babi ketentuan umum dengan peraturan bupati ini dibentuk unit layanan pengadaan secara elektronik dan implementasi procurement lingkungan pemerintah kabupaten subangdan penerapan sistem procurement wilayah kabupaten subang, sebagaimana dimaksud pada bab pembentukan, maksud dan tujua;subang;;; lpse system provider adalah mempunyai, mengelola dan memelihara sendiri; lpse service provider adalah tidak mengelola sendiri server yang telah terinstalasi sse tetapi menginduk pada lpse provinsi jawa barat; pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem procurement;;untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud padabang;bagian ketiga fungsi lpse mempunyai tugas pokok mengelola sistem procurement lingkungan kabupaten subang, yang meliputi: memfasilitasi pengguna anggaran pa) kuasa pengguna anggaran mengumumkan rencana umum pengadaan; memfasilitasi unit layanan pengadaan ulp). bagian kedua tugas pokokkepala dinas. bagian pertama kedudukan bab iii kedudukan, tugas pokok dan fungsisubang. kepala unit lpse mempunyai tugas: memimpin operasional harian unit lpse; menyusun laporan kegiatan unit lpse; memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan unit lpse . bagian kedua tugas pokok kepala unit lpse susunan organisasi unit lpse terdiri dari: kepala; sekretaris; admin agency; helpdesk trainer, verifikator; staf sekretariat. personimemahami prosedur sistem procurement. bagian pertama susunan organisasi bab organisasi;; pelaksanaan ketatausahaanskpd sesuai dengan tugas dan fungsinya. helpdesk trainerlpse; menangani keluhan tentang pelayanan unit lpse; bagian kelima helpdesk trainer admin agency mempunyai tugas membuat sub agency (jika dibutuhkan); mengisi data satuan kerja instansi yang bersangkutan; mengisi data anggaran yang akan digunakan pada paket lelang; mengisi data pegawai yang bertugas sebagai ppk dan panitia sesuai keputusan dari pejabat instansi yang bersangkutan; mengisi data anggota kepanitiaan yang a.kan bertanggungjawab pad paket tertentu tu. bagian keempat admin agency sekretarisssekretaris dibantu oleh staf sekretariat mempunyai tugas: membantu ketatausahaan dan pengelolaan administrasi um; membantu pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris lpse sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian ketiga sekretaris lpse kepala unit lpse dan sekretarisabupaten subangadmin agency, helpdesk. trainer, verifikator dan staf sekretariat wajibi tata kerja verifikator mempunyai tugasbbverifikator menangani pendaftaran pengguna unit lpse;_,tneni; mencuri informasi, memanipulasi data dan tau berbuat curang dalam sistem procurement: bab etika e procurement dalam menyampaikan laporan kepada kepala lpse tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada skpd unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. dalam melaksanakan tugasnya kepala unit lpse dibantu oleh sekretaris bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahanlpse provinsi jawa barat dan lpse pusat. kepala unit lpseadmin agency, helpdesk trainer, verifikator dan staf sekretariatkepala unit lpse dan sekretaris wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.ubang. bagian ketiga biaya operasional lpse sebelum pemerintah kabupaten subang mempunyai system provider maka layanan lpse yang digunakan menginduk kepada lpse jawa barat service presiden dengan website http: lpse .jabarprov .go.id. semua data dan informasi paket pengadaan yang disimpan lpse kabupaten subang dihubungkan pusat informasi pengadaan barang jasa lpse provinsi jawa barat. bagian kedua pusat informasi lpsepertama standar prosedur operasional sistem pengadaan secara elektronik bab viii tata cara pelaksanaan e procurement para pelaku yang terlibat dalam procurement, terdiri dari: pejabat pembuat komitmen pejabat pelaksana kegiatan ppk); ulp panitia pengadaan pejabat pengadaan; penyedia barang jasa;vii para pihak dalam pelaksanaan e procurement dengan berlakunya peraturan ini, maka pada tahun seluruh atau sebagian proses pengadaan barang jasa seluruh unit kerja skpd kabupaten subangsububa bahan peru . babi ketentuan peralihkepala lpse provinsi jawa barat diteruskan direktorat procurement lopp; lpse wajib melaporkan kepada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan ppk, apabila ada pengaduan tertulis kabupaten subang. bagian keempat pengaduan berita daerah kabupaten subang tahun nomor { . ., ditetapkan subang pada tanggal i.> "1o.~t "lal'zeraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal pebruarii ketentuan lain lain |
pai bai, ::zzz z : ::: : wi, peraturan bupati tabalongorioooocase seebalongbalobalong tujuan sesama dan ruang lingkup ulp ulp barang jasa lingkungan pemerintah kabupaten tabalong merupakan unit organisasi yang bersifat non struktural dan lintas sektoral ulp sebagaimana dimaksud pada berkedudukan bagian umum dan rumah tangga sekretariat daerah kabupaten tabalong pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas rp. (lima puluh juta rupiah)bab ig, scan kelompok kerja pokja): staf sekretariat. bagian kedua uraian tugas kepala ulp sebagaimana dimaksud dalamui sekretaris daerah kabupaten tabalong.jasa dengan skpd, membantu. . membantu kelompok kerja pokja) ulp dalam penyediaan dokumen pengadaan:f(., menerima daftar paket pekerjaan dari ppk untuk dilakukan proses pemilihan penyedia barang jasa, memilih dan mendistribusikan kegiatan tersebut kepada seluruh pokja, memfasilitasi penyampaian pemenang lelang dari ulp kepada ppk skpd. pokdalam dalam hal diperlukan,pokja sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup pokja pengadaan barang: pokja pengadaan pekerjaan konstruksi: pokja pengadaan jasa konsultasi pokja pengadaan jasa lainnya. s5)tas teknis dan manajerial:. sekretaris ulp wajib memenuhi persyaratan:(l)ri) bagian cars: bab mekanisme dan prosedurperaturan bupati inbalong. ditetapkan tanjung pada tanggal, januari bupati along,oth kaga .i bupati maluku tengah peraturan bupati maluku tengah nomor tahun tentang pembentukan unit layanan pengadaan barang jasa menimbang pemerintah kabupaten maluku tengah bupati maluku tengah bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi dan keterpaduan dalam proses pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah daerah kabupaten maluku tengah, perlu adanya unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah daerahmerintah kabupaten maluku tengah membentuk umt layanan pengadaan ulp) sebagai lembaga yang memberikan pelayanan dibidang pengadaan barang jasamaluku tengah: lingkungan pemerintah kabupaten maluku tengah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana undang undang nomor tahun penetapan undang undang darurat nomor tahun tang pembentukan daerah swatantra tingkat lembar wilayah daerah swatantra tingkat malu negara tah nomor tambahan lem negara nomor undang undang tahun tentang pembentukan provinsi maluku utara kabupaten pulau buru dan kabupaten maluku tenggara barat, kabupaten pulau buru dan kabupaten maluku tenggarabarat dan kabupaten kepulauan aru provinsi maluku lembaran negara tahun nomer tambahan lembaran negara nomor43 undang undang nomor tahun antar perbendaharaan negara lembaran negara tahun nomor daerah lembaran negara tambahan lembaran negara nomor tahun ten undang undang nomor tangan keuangan tara pemerintah pusa pemerintah daerah lembaran merintah nomor tahun penyelenggaraan dekonsentrasi lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara norsu: peraturan daerah kabupaten maluku tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah:, kabupaten maluku tengah:, tengah. peraturan bupati tentang layanan pengadaan barang jasa kabupaten maluku tengah bab1 ketentuan umum pembentukanluku tengah. bupati adalah bupati maluku tengah. perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan emermtah daerah,ggunakbtuk menggunakan apbd. padatan yang selanjutnya bertanggung jawab atas pelaksanaan pengaduan unit layanan pengadaan yang selanjutnya disingkat pemerintah kabupaten maluku tengah yang melaksanakan pengadaan berang daerah kabupaten maluku tengah. pejabat pengadaan adalah peruorii yang dirujuk unik pengadaan langsung penurunan kelompok kerja ulp selanjutnya disingkat polya ulp adalah kriswpok kerja yang berjumlah gasal beranggotakan paling kurang dapat disembah sesuai dengan bompiciositas pekerjaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa dalam ulp sertifikat keahlian pengadaan barang pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi bidang pengadaan barang barang badan usaha orang perseorangan menyediakan barang pekerjaan konstruksi jasa konsultansi jasa barang adalah setiap benda berwujud, bergerakmaupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan,dipakai, dipergunakan atausisik lainnya. jasa konsultan adalah jasa layanan profesional yar membutuhkan mengutamakan adanyaolah piir aaatau segala pekerjaan konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang. pengadaan adalah dokumen yang diterapkan oleh kelompok beruas kerja ulp pejabat penguatan pihak dalam pengadaan bareng) maluku tengah dalam hai bupati sega penanggung jawa inaganai pemerintah pengadaan barang jaan yang selanjutnya debut kanak pemakaman stake ppk dengan datang langsung adalah metode pemulihan penyedia barang dengan cara langsung (satu) penyedia barang jasaebut lpse adalah unit kerja pemerintah daerah kabupaten maluku tengah yang dibentuk menyelenggarakansmtem pelayanan pengadaan barang portal pengadaan nasional adalah pintu ger elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang jasa nasionalntandengan peraturan bupati ini dibentuk unit layanan barang jasa pemerintah kabupaten maluku tengah. struktur unit organisasi, unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten maluku tengah ditetapkan dengan keputusan bupati dan disesuaikan dengan kebutuhan, terdiri atas: ga. kepala, sekretariat: dan kelompok kerja. tar dalam melaksanakan tugasnya, unit layanan pengadaan barang jasa bertanggung jawab langsung kepada bupati maluku tengah, koordinasi dengan sekretaris daerah tanggungjawab sebagaimana dimaksud dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan tugas dan kewenangan isi bupati maluku tengah melakukan pembinaan dan dengan penyelenggaraan tugas dan kewenangan ulp struktur organisasi sebagaimana dimaksud melaksanakan tugasnya bersifat hubungan kerja dalam melaksanakan tugasnya kepala unit layanan barang jasa pemerintah kabupaten maluku tengah melakukan koor satuan kerja perangkat daerah skpd). instansi vertical daerah. lembaga kebijakan pengadaan pemerintah lopp). layanan pengadaan secara elektronik lpse). i3) pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud bersifat koordinasi tujuan pembentukan ulp sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk menjamu pelaksanaan pengadaan barang jasa lebih terintegrasikewenangan ulp ruang lingkup lingkup, tugas dan kewenangan urut layanan pengadaan mencakup pitaksansan pengadaan barang jasa melalui penyedia barang jasa pembinaannya sebagian atau seluruhnya tugas unit layanan pengadaan tugas unit lay pengadaan ulp sebagaimana dimaksud meliputi ulang rencana umum pengadaan barang jasa bersama ppk:maluku tengah dan papan pengumuman resmi untuk serta menyampaikan lpse untuk diumumkan pada portal nasional: ad. kualifikasi penyedia barang jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi: evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk, sanggahan: menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen penyedia barang jasa kepada ppk,teknis pekerjaanya rancangan kontrak kepada ppk: laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada bupati: pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa kepada pa kpa: dan melaksanakan strategi pengadaan barang jasa sm.m: kewenangan ulp sebagaimana dimaksud dalam meliputi menetapkan dokumen pengadaan: ran, dan yang bernilai paling tinggi rp. (sepuluh miliar rupiah): mengusulkan penetapan pemenang kepada bupati untuk penyedia pengadaanretariatkap sebagai anggota pokja ulp. i4l. keanggotaan sekretariat unit layanan pengadaan ditetapkan dengan keputusan bupati maluku tengah. pokja pokja ulp dipimpin oleh seorang ketua yang berada bawah dan bertanggung jawab kepadahps) paket paket yang akan dilelang seleksi:b3.sirkepada kepala ulp j . menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang pemalsuan dan pelanggaran lainnya: dan usulkan bantuan tim teknis dan atau tim ahli kepadnya, ketua pokja ulp dan anggota mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan. sebelum penetapan pemenang oleh pokja ulp sebagaimana dimaksud huruf wajib dikonsultasikan dengan kepala ulpdapat bertugas dan menjadi pejabat pengadaan s5) anggota pokja unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten maluku ten diadakan dengan unit kerja ketentuan lain lain p tiap pokja ulp berjumlah gasal beranggotakan orang dan dapat ditambah sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerja dalam menugaskan anggota pokja ulp, kepala ulp kompeten rekam jejak anggota pokja ulp pengangkatan kepala sekretaris dan anggota pokja ulp den putusan bupati berdasarkan hasil proces seleksi yang tim penilai bagaimana dimaksud pada ditetapkan keputusan bupati yang terdiri atas unsur pejabat pembina kepada pa kpa, dan inspektorat. unit layanan pengadaan ulp) barang jasa melaksanakan pelelangan secara elektronik melalui lpse dan bersifat online. kop naskah dinas dan stempel unit layanan pengadaan barang jasa pemerintah lingkungan pemerintah kabupaten maluku tengiaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan tugas dan kewenangan ulp barang jasa pemerintah kabupaten maluku tengmaluku tengah apbd). bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka, keputusan bupati maluku tengah nomor tahun tentang pembentukan unit layanan pengadaan jul) pada dinas pekerjaan umum kabupaten maluku tengah tahun anggaran dan atau ketentuan lain yang mengatur sepanjang mengenai pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah kabupatepada tanggal pebruari20 daerah gah, ibrahim berita daerah kabupaten maluku tengah tahun nomor tetapkan masehi pada tanggal pebruari bupati maluku tengah, abu, diundangkan lampiran peraturan bupati maluku tengah nomor tahun tanggal januaridilingkungan pemerintah kabupaten maluku tengah bagan unit layanan pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah kabupaten maluku tengah sekda lpse kepala sekretaris kelompok kerja lopp sekretaris skpd instansi vertikal maluku tengah, tuasikayabua, |
bupati situbondo provinsi jawa dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang bupati situbondo, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat desa perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana kantor atau balai desa yang memadati; bahwa guna mewujudkan kantor atau balai desa yang rcprcscntatif sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara efektif, efisien dan optimal perlu didukung dengan pemberian bantuan keuangan khusus pelaksanaan pembangunan rehabilitasi kantor atau balai desa; bahwa guna pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan huruf dipandang perlu menetapkan i)peraturan bupati tentang l)tunjuk 'l'canis l)cambrian bantuan tangan khusus pelaksanaan mengingat i)bangunan i{rehabilitasi kantor atau l3alai l)csa kabupaten situbond'timur lembaran negara iicpublik lndonesia tahun 95o nomor 'tambahan lembaran negara litcpublik lndonesia 't'ahun nomor 'l'tambahan lembaran negara iicpublik indonesia nomor jalan pb. sudirman nomor situbondo, provinsi jawa timur telepon 67ll6l email fl. undang undang nomor tahun oo3 tentang keuangan negara lembaran negara republik indonesia '['ahun nomor tambahan lembaran negara itcpublik indonesia nomor undang undang nomor 'l'ahun oo4 tentang i)perbendaharaan negara (l,gambaran negara republik lndonesia 't'ahun o04 nomor i'tambahan lembaran negara itcpublik indonesia nomor undang undang nomor 'l'ahun oo4 tentang pemeriksaan pcngckrlaan dan tanggung jawab keuangan negara (l,gambaran negara iie publik indonesia 'l'ahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor oo); undang undang nomor '['ahun oo4 tentang [)timbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah1, tentang i)cmbcntukan peraturan perundang undangan (l,gambaran negara itcpublik indonesia tahun nomor 'l'tambahan l,gambaran negara republik lndonesia nomor undang undang nomor tahun tentang desa lcmtraran negara ltcpublik lndonesia 'tahun nomor 'tambahan lembaran negara i{publik indonesia nomor i)peraturan i)cmcrintah nomor 'la]n:un tentang perubahan nama dan pemindahan 'empat kedudukan l)cmcl)peraturan l)cmcrintah republik indonesia nomor s[j 't'ahun 20o5 tentang pengelolaan keuangan daerah lembaran negara itcpublik indonesia 'tahun oo5 nomor tambahan lembaran negara itccnyclcnggaraan [)pemerintahan daerah (l,gambaran negara licpublik indonesia tahun oo5 nomor tambahan lembaran negara licpublik lndonesia nomor l)peraturan l)cmcrintah ltcpublik indonesia nomor 'l'ahun o07 tentang l)bagian urusan pemerintahan antara pemerintah, i)pemerintahan daerah daerah l)propinsi, dan i)cmcrintahan daerah kabupaten kota (l,gambaran negara ltcpublik indonesia l'ahun nomor tambahan lembaran negara republik undone sia nomor i)peraturan [)cmcrintah ltcpublik indonesia nomor 'l'ahun tentang l)pengadaan i3arang jasa i)cmcrintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden republik lndonesia n<impor 'l'ahun l)peraturan l)cmcrintah itcpublik lndonesia nomor 'tahun tentang peraturan pelaksanaan undzrrg undang nomor i'ahun tentang desa (kembaran negara republik indonesia 'l'ahun nomor 'l'tambahan gambaran negara republik indonesia nomor peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 'l'ahun tentang pedoman l)cngclolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan l)peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor tahun ol1; l)peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 'l'ahun tentang pedoman administrasi [)csa; i)peraturan menteri dalam negeri ltcpublik indonesia nomor 'l'ahun tentang l)domain l)cngclolaan keuangan desa; peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 'l'ahun tentang pedoman tata cara i)pengawasan atas l)cnyclcnggaraan pemerintahan desa; i)peraturan l)daerah kabupaten situbondo nomor 'tahun tentang sumber sumber pendapatan l)csa lembaran daerah kabupaten situbondo 'tahun nomor peraturan i)arah kabupaten situbondo nomor tahun o06 tentang perencanaan pembangunan desa (l,gabadan usaha milik desa lembaran daerah kabupaten situbondo tahun o07 nomor [i); peraturan daerah kabupaten situbondo nomor tahun oo8 tentang urusan pemerintah daerah kabupaten situbondo lembaran daerah kabupaten situbondo tahun o0u nomor l'cra lurah daerah kabupaten situbondo nomor tahun tentang anggaran i)pendapatan dan belanja daerah kabupaten situbondo 'l'ahun anggaran lembaran l)arah kabupaten situbondo tahun nomor l)craturzrn !3upa1i qituboncio nomor tahun menetapkao); para lurah bupati situbondo nomor ^tahun tentang 'lata cara penganggaran, pelaksanaan dan pcnatausahaan, l)pertanggungjawaban dan [)laporan, serta monitoring dan evaluasi pemberian limbah, bantuan sosial, l3bantuan keuangan, belanja 't'licita daerah kabupaten situbondo tahun nomor peraturan i3bupati situbondo nomor tahun tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten situbondo tahun anggaran (scripp desa kabupaten situbondo taifun bab ketentuan umum i)alam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten situbondo. perintah dre raih adalah pemerintah kabupaten situbondo. bupati adalah 13upeti situbondo. dinas pendapatan, l)cngclola keuangan dan ast daerah yang selanjutnya disingkat ditekan adalah dinas pendapatan, pengelola keuangan dan ast daerah kabupaten situbondo. kepala dinas pendapatan, i)cngclola keuangan dan ast i)arah yang selanjutnya disingkat kepala dpp adalah kepala l)dinas pendapatan, pengelola keuangan dan ast daerah kabupaten situbondo. l3bagian pcrncrintahan adalah l3bagian pemerintahan sekretariat l\arah kabupaten r situbondo. kepala bagian [)cmcrintahan adalah kepala bagian i)i'pendapatan dan tlclanja daerah yang selanjutnya disingkat apbd adalah anggaran l)f)csa yang terdiri dari sekretaris desa dan l)diangkat desa lainnya. bantuan keuangan khusus pelaksanaan pembangunan rehabilitasi kantor atau i]alai desa adalah adalah bantuan keuangan pemerintah daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan l3belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan rehabilitasi kantor atau lalai desa. bab maksud dan tujuan maksud pemberian bantuan khusus keuangan pelaksanaan pembangunan itchabilitasi kantor atau l3alai desa adalah mendukung terlaksananya proses pembangunan rehabilitasi kantor atau balai l)c'tujuan pemberian f}bantuan khusus keuangan irclaksanaan pembangunan rehabilitasi kantor atau balai desa adalah membantu l)csa dalam pembiayaan fisik pelaksanaan pembangunan itchabilitasi kantor atau balai desa; mewujudkan kantor atau balai desa yang representatif (') sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara efektif, efisien dan optimal. bab iii prinsip pengelolaan seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. bantuan keuangan khusus pembangunan rehabilitasi kantor atau l3alaidan terkendali, bahwa penggunaan bantuan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan. bab sumber penganggaran alokasi anggaran bantuan keuangan khusus pelaksanaan l)bangunan rehabilitasi kantor atau balai l)csa bersumber dari appid kabupaten 'l'ahun anggaran bab besaran anggaran i)cncntuan besaran anggaran bantuan keuangan khusus pelaksanaan pembangunan i{rehabilitasi kantor atau lalai desa berdasarkan asas adil dan merata. besaran anggaran bantuan keuangan khusus pelaksanaan l)bangunan ltchabilitasi kantor atau f3alai desa disesuaikan dengan kemampuan apbd. lokasi dan alokasi l3m l)asal ditetapkan dengan keputusan 13bupati. bab penggunaan anggaran bantuan keuangan khusus pembangunan rehabilitasi kantor atau balai l)csa dipergunakan untuk belanja upah tenaga (mandor, kepala tukang, 'l'ulang batu, pekerja); belanja bahan bahan material (pasir, batu kali, lccn, dsb); belanja operasional, meliputi biaya makan dan minuman rapat; iliaka alat 't'ulis kantor atk); biaya perencanaan; saya prasasti (papan proyek); honor panitia pembangunan; perjalanan dinas;(lima pcr seratus) dari alokasi danai?rehabilitasi kantor atau balai\rii mekanisme pengusulan dan pencairan dana bagian kesatu mekanisme pengusulan pemerintah dsbangunan rehabilitasi kantor atau balai desa yang <disertai proposal kepada i3bupati situbondo dengan tembusan sapi) yang membidangi. selanjutnya i3bupati dengan suatu disposisi, menunjuk (s) (s) ski)d yang membidangi dalam hal ini kepala bagian l)cmcrintahan untuk segera melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada kepala [:berupa rekomendasi soba[, dimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh dppkad, yang selanjutnya dibawa jam rapat timbal'rasa al) ta[)l) memberikan pertimbangan kepada bupati atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada selanjutnya usulan dan rekomendasi skpd yang membidangi kepala bagian pemerintahan serta pertimbangan apdi)bangunan rehabilitasi kantor atau salai desa kepada bupati situbondo cq. kepala dpi)kad melalui camat setempat untuk vcrillkasi dengan kelengkapannya dengan syarat syarat sebagai berikut: proposal permohonan bantuan keuangan pembangunan rehabilitasi kantor atau l3alai desa; melampirkan surat keputusan kepala desa tentang l'cnctapan'['im pelaksana; melampirkan surat keputusan kepala desa tentang penetapan bendaharawan desa; melampirkan pakta integritas yang ditandatangani oleh kepala desa; melampirkan status kepemilikan tanah kutipan latar sertifikat; foto keadaan terakhir kantor atau balai desa; i,fotokopi nomor l)pokok wajib l,ajak ni)wp surat pernyataan pcnyclcsaian pembangunan itchabilitasi kantor atau balai desa; surat porn)rataan bahwa tanah yang ditempati kantor atau balai l)csa tidak dalam sengketa; melampirkan nomor rekening bank jatim atas nama i)cmcrintah desa yang masih aktif dan dilcgalisir oleh pejabat yang beracun.rr. melampirkan fotokopi rekening kas pemerintah desa; akuntansi rangkap (empat) asli, bcrmatcrai cukup; melampirkan rincian anggaran biaya rai3) biaya pelaksanaan pembangunan rehabilitasi kantor atau balai desa dari l)panitia yang diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa. setelah dilakukan verifikasi kelengkapannya oleh camat maka diajukan permohonan pencairan dana kepada 13bupati cq. kepala i'pad melalui kepala bagian l)cmcrintahan untuk verifikasi ulang kelengkapannya. setelah melalui proses verifikasi ulang, selanjutnya kepala desa mengajukan permohonan pencairan dana l3bantuan keuangan khusus i)pembangunan rehabilitasi kantor atau balai desa kepada bupati situbondo cq. kepala di)l']kad melalui kepala bagian l)cmcrintahan, dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut: surat pengantar camati)csa yang ditandatangani oleh kepala desa; surat permohonan pencairan dana bantuan keuangan khusus l)bangunan rehabilitasi kantor atau balai l)csa; l)proposal l)permohonan l]bantuan keuangan pembangunan rehabilitasi kantor atau lalai l)csa yang telah disetujui oleh bupati situbondo; surat pertimbangan pcrsctuj uan kepadckomcnclasi kepala l3bagian l)cmcrintahan; suratsurat keputusan kepala desa tentang penetapan 't'im l)laksana; surat keputusan kepala desa tentang penetapan ilcndaharzrwan desa; melampirkan r pakta [integritas yang ditandatangani oleh kepala desa; status kcpcmiiikan tanah kutipan latar sertifikat; foto keadaan terakhir kantor atau balai desa; surat pernyataan pcnyclcsaian pembangunan itchabilitasi kantor atau balai l)csa; surat porn ciptaan bah'*,a tanah yang ditempati kantor atau balai desa tidak dalam sengketa; nomor llckcning l link jatim atas nama pemerintah desa yang masih aktif dan dilegalisir oleh l)jabat yang berwenang. fotokopi rekening kas pce lintah desa; akuntansi rangkap (empat) asli, bermatcrai cukup; rincian anggaran l3saya (lt ae|) biaya pelaksanaan pembangunan rehabilitasi kantor atau balai desa dari i'panitia diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa. l'pengajuan sebagaimana dimaksud pada dimasukkan kedalam snelhectcr plastik warna kuning dalam rangkap (empat) dengan rincian masing masing (dua) bundel untuk dppkad, satu benda untuk [3bagian pemerintahan dan satu benda arsip pcncrlma. kepala dipakai) menyalurkan dana langsung dari kas daerah rekening kas l)cmcrintah desa melalui sbangunan rehabilitasi kantor desa atau balai l)csa dikelola oleh panitia pelaksana pembangunan rehabilitasi kantor desa atau lalai desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan. panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada dibentuk dan i)canggung jawab kepala desa); ketua pelaksana ketua lpm); sekretaris; i3bendahara; anggota sebanyak banyaknya (tiga) orang. llcndahara l)esa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (l'(2t sc'mua pcncrimaz.lrr dan pengeluaran keuangan harus dicatat dan dibukukan dalam pll desa dan buku administrasi keuangan desa. bab pelaporan dan pertanggungjawaban dana i)cncrima bantuan keuangan khusus pelaksanaan i)cmbeurl3bupati melalui dpi)li{l) dengan tembusan kepala bagian i'cmcrintahan, baik secara formal maupun material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya. i)laporan bantuan keuangan khusus pelaksanaan i)bangunan rehabilitasi kantor atau balai [)pelaksanaan i)bangunan ltchabilitasi kantor atau [3alai desa merupakan bantuan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh panitia pelaksana l)bangunan llchabilitasi kantor atau jalan [)ci)pertanggungjawaban bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada meliputi laporan penggunaan bantuan keuangan khusus i)pelaksanaan pembangunan rehabilitasi kantor atau balai l)csa yang diterimanya; surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bertuan keuangan khusus yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan; (l) (2t sesuai ketentuan dan peraturan perundang undang[4an. salinan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf disimpan dan dipergunakan oleh i)cncrima bantuan selaku obyek pemeriksaan. itrtanglungjawaban sebagaimana dimaksud pada dan dituangkan dalam surat pertanggungjawaban sp.l) selanjutnya disampaikan kepada bagian pcmcrintz*ran untuk diteruskan bupati melalui di)i)kad. penyusunan srj dimasukkan kedalam snclhcctcr plastik warna kuning dibuat rangkap (tiga) dengan sistematika penyusunan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan l)peraturan bupati ini, untuk disampaikan kepada bupati melalui kepala dppkad: rangkap (satu); bagian pemerintahan rangkap (satu);l)asal dan t\yal'dana, setelah melalui proses oknum seperti penyelidikan, penyidikan dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. jika terjadi pcnyimpangzrn atau pcnyalahgunazrn bantuan keuangan khusus l)pelaksanaan pcmbangunzrn rehabilitasi kantor atau li)bangunan ltchabiiitasi kantor atau balai desa dilakukan oleh inspektorat kabupaten situbondo. (s) (., bablichabilitasi kantor atau lalai [)csa '['zrlrun ang;aran bab xii ketentuan lain lain i)cncrima bantuan keuangan khusus pembangunan i?rehabilitasi kantor atau balai l)csai 20i5 bupati situbondo, l)diundangkan situbondo pa<la tanggal all sekretaris daerah kabupaten situbondo, syaitullaji berita daerah kabupaten situbondo tahun nomor (ll lampiran peraturan bupati situbondo 'l'tanggal atl nomor 'l4hun sistematika penyusunan proposal bantuan keuangan khusus pembangunan rehabilitasi kantor atau balai desa proposal, terdiri dari l)pendahuluan memuat latar belakang, memuat gambaran umumtarian rumusan mengenai maksud dan tujuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan. tr. ltcncanapcmanfaatan memuat uraian mengenai bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan. <:. waktu dan lokasi memuat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. jenis yang diusulkan memuat bentuk dari pada bantuan yang diharapkan berupa uang, barang jasa. nilai rencana anggaran biaya memuat jurusan perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan irawan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kcbutuhzrn lainnya. i)cn tutup memuat rangkuman mengenai pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik pcnyclcnglzr.rain kcgiatzrn yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya. 'l'anda tangan yang die tai nama lengkap pemohon bantuan kepala l)csa) serta stempel cap organisasi. lampiran pendukung, terdiri dari surat keputusan kepala desa tentang penetapan,lim pelaksana. surat keputusan kepala i)csa tentang penetapan bendaharawan desa. l)akta integritas yang ditandatangani oleh kepala desa. status kepemilikan tanah kutipan latar sertifikat. foto keadaan terakhir kantor atau balai desa. i,fotokopi nomor rokok wajib pajak wl, i"fotokopi rekening kas pemerintah l)esa yang masih aktif dan dilcgalisir oleh pejabat yang berwenang. surat pernyataan bahwa tanah yang ditempati kantor atau balai desa tidak dalam sengketa. i)cta lokasi tanah yang akan ditempati kantor atau balai desa. ii. bupati situbondo, dadang widianto |
peraturan bupati bengkulu selatan nomor tahupasar bawah manna kabupaten bengkulu selatan ,maka perlu disusun rencana tata bangunan dan lingkungan rtl) dikawasan pasar bawah mannarencana tata bangunan dan lingkungan rtl) kawasan pasar bawah manna . kabupaten bengkulu selatan, mengingat undang undang darurat nomor tahun tentang nan pembentukan daerah otonom kabupaten kabupaten dalam,bangunpekerjaan umum yang selanjutnya disingkat adalah dinas pekerjaan umum kabupaten bengkuluulu selatan. rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan pasar bawah manna kabupaten bengkulu selatan adalah rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan disingkat dengan rtl kawasan pasar bawah manna kabupaten bengkulu selatoleh pemerintah daerah. kawasan adalah kawasan pasar bawah manna kabupaten bengkulu selatan. bagian kedua maksud, tujuan, dan lingkup rtl kawasan pasar bawah manna kabupaten bengkulu selatan merupakan panduan wujud struktural pemanfaatan kawasan pasar bawah manna, khususnya bangunan dan lingkungannya sejalan dengan tan rencana penataan kota berikut panduan implementasinya untuk dapat dioperasionalkan dan pedoman bagi rencana teknik bidang tata bangunan yang akan disusun sekaligus juga sebagai pedoman pengendalian pembangunan yang berlandaskan pada persyaratan teknis keselamatan bangunan, tertib pembangunan dan persyaratan lingkungan lainnya. tujuan rtl kawasan pasar bawah manna kabupaten bengkulu selatan tersedianya perencanaan yang terpadu dalam pengembangan kawasan rekreasi pantai kabupaten bengkulu selatan yang mencakup pembagian ruang, sirkulasi dan pencapaiannya, aktivitas dan fasilitas, vegetasi, elemen tapak lainnya dan perbaikan lingkungan. lingkup rtl kawasan pasar bawah manna kabupaten bengkulu selatan meliputi peraturan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan lingkungan kawasan pasar bawah manna kabupaten bengkulu selatan. bab rencana tata bangunan dan lingkungan (rtl) kawasan pasar bawah manna kabupaten bengkulu selatan bagian kesatu sistematika rtl keadaan muatan dan materi rtl kawasan pasar bawah manna kabupaten bengkulu selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut kana babi pendahuluan babi identifikasi kawasan bab iii konsep umum perancangan bab panduan umum penataan bab panduan detail penataan bab indikasi program bab vii pengendalian rtl bab viii penutup rincian muatan dan materi rtl kawasan pasar bawah manna kabupaten bengkulu selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bagian kedua lingkup wilayah rtl kawasan pasar bawah manna kabupaten bengkulu selatan adalah rencana penataan bangunan dan lingkungan yang didalamnya menuangkan beberapa panduan rancangan bangunan yang dilengkapi dengan pedoman penataan bangunan yang bersifat lebih detail untuk pengendalian dan,. penataan seputar kawasan pasar bawah manna kabupaten bengkulu selatan. bab iii pedoman pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasanbupati bengkulu selatankabupaten bengkulu selatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. babmaret bupati bengkulu selatan, dto rekan alauddin diundangkan manna pada tanggal maretman sesuai dengan aslinya kepala bagan hukum nip. |
bupati pacitan provinsi jawa timur peraturan bupati "pacitan nomor tahunengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang mengingat rupa parit al*, bahwa guna tertib administrasi penggunaan pakaian dinas lingkungan pemerintah daerah kabupaten pacitan sebagaimana telah diatur dalam peraturan bupati pacitan nomor tahun tentang pedoman pakaian dinas lingkungan pemerintah kabupaten pacitan, maundang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara; undang undang nomor tahun tentang desa; undang undbeberapa ketentuan dalamiubah sebagai berikut: l.l ketentuan huruf angka angka angka dil)a:h dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut: pakaian dirias terdiri 'atas: pakaian dinas harian disingkat pdh, terdiri dari: pdh khaki; pdh kemeja putih; dan pdh batik khas pacitan pakaian khas daerah pacitan untuk bupati wakil bupati, camat, lurah, kepala desa; dan pakaian dinas khusus, terdiri dari: pakaian dinas khusus kopi; pakaian dinas khusus lintas; pakaian dinas khusus khas jawa timur disingkat pkj; pakaian dinas khusus olah raga; pakaian dinas khusus dinas perhubungan; pakaian dinas khusus satuan polisi pamong praja; pakaian dinas khusus pemadam kebakaran; dan pakaian dinas khusus lainnya ketentuan paragraf pakaian dinas perhubungan, komunikasi dan informatika diubah dan selanjutnya paragraf berbunyi: paragraf pakaian dinas perhubungan ketentuan dan diubah dan setelah ditambah (dua) bam yaitu dan dan selanjutnya berbunyi: pasa model pakaian dinas perhubungan sebagaimana dimaksud huruf angka sebagai berikut: pria: kemeja lengan pendek bersama putih dengan atribut lengkap; celana panjang nama biru tua (dark blue) sepatu pantovel nama hitam. wanita: kemeja lengan pendek atau lengan panjang bersama putih dengan atribut lengkap; celana panjang atau rok bersama tua (dark blue); dan sepatu pantovel nama hitam. kelengkapan lain dari pdh yang digunakan oleh pegawai antara lain: topi untuk penggunaan dalam tugas tugas lapangan operasional; kembung dengan nama'bim tua menyesuaikan; dan sepatu nama hitam polos. atribut terdiri dari: tanda unit organisasi; badge logo perhubungan; tanda unit kerja ditulis "lengkap, tidak disingkat, dan dapat dilengkapi dengan badge unit kerja; nama pegawai yang disorder lencana lambang kementerian perhubungan; tanda jabatan; g. tanda pengenal"pegawai'(l skementerian perhubungan sebagaimana dimaksud pada; tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada digunakan oleh pejabat tinggi pratama dinas perhubungan; bagi wanita yang menggunakan kembung ^segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas contoh model pakaian dinas dan atribut pada dinas perhubungan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran yang memakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. pakaian dinas harian dipakai pada hari senin sampai dengan kamis pada bari jumat menggunakan pakaian olah raga atau batik. ketentuan paragraf diubah sehingga berbunyi: paragraf pakaian pemadam kebakaran ketentuan diubah dan selanjutnya berbunyi: jenis pakaian dinas pemadam kebakaran adalah sebagaimana dimaksud angka adalah sebagai berikut: pakaian dinas harian pdh); pakaian dinas lapangan pdl); pakaian" dinas upacara pd'o); pakaian kerja penyelamatan rescue; dan pakaian kerja perbengkelan. pdh sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: pdh pria: baju lengan pendek, kitab 'berdiri, 'bertanding (lima) 'buah, berlidah bahu dan bertanding, (dua) saku atas tertutup dan bertanding. celana panjang tanpa lipatan bawah, (dua) saku samping terbuka dan (satu) saku belakang tertutupi sebelah kanan; topi baret nama tua; lambang pemerintah daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; tulisan pemerintah kabupaten pacitan di "atas lambang'daerah; ikat pinggang kecilb. pdh wanita: baju lengan pendek, arah berdiri, bertanding (lima) buah, berlidah bahu dan bertanding, (dua) buah saku atas tertutup dan bertanding; rok tanpa lipatan bawah dengan (dua) buah saku samping terbuka, panjang rok cmbaret nama tua,mdobagi yang berhak, dikenakan bahu sebelah .kanan;,bawah lencana kopi; tanda kualifikasi penugasj)ada lengan baju sebelah kiri; tulisan pemerintah kabupaten pacitan diatas lambang pemda; ikat pinggang kecil berlambang pemadam kebakaran; dan sepatu kulit ukuran rendah bersolo karet rendah bersama hitam tanpa tali. pdl sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: pdl pria: baju lengan panjang bertanding, akrab rebab, bertanding (enam), berlidah bahu, (dua) buah jcu atas kanan dan kiri; celana panjang dengan lis samping kiri dan kanan nama merah tanpa lipatan dibawah, (dua) saku samping tertutup bertanding rekat; topi baret nama biru tua menggunakan emblem pemadam kebakaran; kaos oblong nama'bim tua; dragbrim; tanda lencana disorder pada ujung akrab baju; tanda jabatan dipasang ditengah saku kanan dibawah tutup saku; tali bahu atau komando bagi yang berhak; papan nama; tulisan pemadam kebakaran atas lengan baju sebelah kanan; lencana kopi; brevet "pada lengan baju sebelah kanan; lambang pemerintah kabupaten pacitl wanita: baju lengan panjang bertanding, akrab rebab, bertanding (enam) buah, berlidah bahu dan bertanding; celana panjang nama bim. tua. dengan lis. samping kiri dan kanan nama merah, tanpa lipatan bawah, (dua) saku samping tertutup bertanding rekat; topi baret nama tua menggunakan emblem pemadam kebakaran; . kaos oblong nama tua;. dragbrim; tanda lencana disorder pada kedua ujung arah bajudiatas lengan baju sebelah kanan;^ lencana korps ru sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: pdu digunakan oleh anggota pemadam kebakaran pada saat menghadiri upacara yang bersifat nasional, sebagai berikut pdu pria: jas lengan panjang nama biru tua dengan kancing (empat) buah, (satu) saku tertutup sebelah kiri atas dengan' (dua) saku tertutup di*baw^'kanan dan "kiri; celana panjang nam; topi pet nama tua menggunakan emblem pemadam kebakaran; kemeja putih dengan akrab berdiri, memakai dasi nama bim tua didalam pdu yang bersifat nasional tanda pangkat; papan nama; "g) tandajabatan; lencana kopi; brevet dikenakan dibawah lencana kopi; tanda pengenal; kaos kaki hitam; dan sepatu kulit nama hitam dan bertali. pdu wanita: jas lengan panjang nama tua dengan kancing (empat) buah, l(satu) buah saku tertutup disebelah kiri atas dan (dua) buah saku tertutup bawah kanan dan 4dri; celana panjang nama tua tanpa lipatan dengan (dua) buah saku samping tertutup; topi pet nama tua dengan emblem pemadam kebakaran; d). kemeja nama bim muda. arah berdiri dengan dasi kupu kupu nama tua didalam pdu yang bersifat nasional; tanda pangkat; papan nama; tanda jabatan; .h), rencana. kopi;. tanda pengenal; dan sepatu kulit nama hitam tanpa tali. pdu ii,terdiri dari: pdu pria: baju lengan pendek, akrab berdiri, bertanding (empat) buah, (dua) buah saku bagian atas dan (dua) buah saku bagian bawah, dan bertanding; celana panjang nama tua tanpa lipatan; topi baret nama "bim tua menggunakan emblem pemadam kebakaran; kaos oblong nama tua; tandapangkat; tanda jabatan; tali tahu atau'komando'bagi yang'berhak; papan nama; lencana kopi; brevet dikenakan dibawah lencana kopi; tanda kualifikasi penugasan dikenakan pada baju sebelah kiri; tanda pemerintah eib daerah; ikat pinggang besar berbahan dasar kainpdu wanita: baju lengan pendek; arah berdiri bertanding (empat) buah; (dua) buah saku bagian atas dan (dua) buah saku bagian bawah, dan bertanding; rok tama bira tanpa lipatan, panjang tok bawah lutut; topi pet nama biru tua menggunakan emblem pemadam kebakaran; kaos oblong nama biru tua; tanda pangkat; tanda jabatan; papan nama; lencana kopi; brevet dikenakan dibawah lencana kopi; tandaloia invasi penugasan dikenakan pada saku baju kiri; tandakiri; tulisan kabupaten pacitan dikenakan atas lambang daerah; ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang pemadam kebakaran; dan sepatu kulit ukuran rendah bersolo karet rendah nama hitam tanpatali. pakaian dinas upacara anggota korps musik, terdiri atas: jas lengan panjang nama biru dengan kancing (empat) buah bersama kuning emas, satu saku tertutup sebelah kiri atas, (satu) saku tertutup sebelah kanan atas dan (dua) saku tertutup bawah;. celana panjang nama biru dongker tanpa lipatan dengan lis panjang nama merah, mempunyai (dua) buah saku samping tertutup dan (satu) buah saku belakang tertutup; topi pet nama dongker dengan emblem bordir pemadam kebakaran nama kuning emas; kemeja lengan panjang nama biru telur asin akrab berdiri, memakai dasi panjang nama merah didalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional; tali bahu atau komando bersama kuning dikenakan diubah sebelah kiri; tanda pangkat dikenakan dipuncak baju; papan nama; lencana kopi; tanda pengenal; badge lambang musikdaerah; t3. sarung tangan nama putih; dan sepatu kulit nama hitam bertali. pakaian kerja penyelamat rescue sebagaimana dimaksud terdiri atas: baju penyelamat nama jingga, berlengan panjang, (dua) buah salju atas'kanan dan tari dan diatas "kantong diri'bertuliskan dpk dan diatas kantong sebelah kanan bertuliskan nama; celana panjang nama jingga dengan (dua) buah saku belakang, (dua) buah saku samping dan (dua) buah saku depan yang agak samping, memakai (empat) buah lus besar dan pada ujung lus memilik dua tali ikatan; jaket penyelamat taman panas nama jingga, berlengan panjang dengan (dua) buah saku bagian depan bawah; jaket dengan tulisan pemadam kebakaran kabupaten pada bagian belakang; celana panjang taman panas dengan suspended, (dua) buah saku samping dan (dua) buah saku belakang; pakaian taman api terdiri dari baju dan celana taman api, sang tangan, helm dan sepatu taman api. pakaian kerja perbengkelan sebagaimana dimaksud terdiri atas: baju perbengkelan nama dongker, berlengan pendek, mempunyai (dua) buah saku atas dan (satu) buah; dan celana panjang nama dongker dengan (dua) budi saku belakang, (dua) buah sal samping dan (dua) ^aku depan yang agak samping. ketentuan diubah dan selanjutnya berbunyi: pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam dengan spesifikasi: spesifikasi pakaian dinas harian, meliputi: nama baju nama celana tua; dan jenis bahan drill atau katun. spesifikasi pakaian dinas lapangan, meliputi: nama baju jingga; nama celana jingga; dan berisi'bahan nome. contoh model pakaian dinas dan atribut petugas pemadam kebakaran sebagaimana tercantum pada tercantum dalam lampiran ketentuan dalam lampiran huruf huruf dan huruf angka diubah selanjutnya huruf huruf dan huruf angka berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputuanggal perubahan atas peraturan ^bupati pacitan nomor tahun tinta pedoman pakaian dinas lingkungan vem^m^rah daerah kabupaten etan pakaian d|nas harian dinas perhubungan pria tapi^ depan tampak belakang ke^serangan kemeja lengan pendek nama putih polos; arah tegak terbuka; lidah bahu berkeping untuk memasang tanda [diab dan penutup bertanding; kemeja dipakai dengan cara 4iniasukkan dalam celana. celana panjang terbuat dari kain wam^ biru tua {dark blue], pinggang celana diberi tempat untuk ikat: pinggang. celana panjang (dilengkapi (dua) saku samping dan (dua) saku belakang. celana.njak depan t;tampak belakang keterangan ffl kemeja lengan pendek nama putih; arah tegak terbuka.; lidah bahu berkeping untuk memasang tanda lidah dan penutup bertanding; kedua bahu dipasang and pangkat dan pembeda golongan,. kemeja dipakai dengan cara 4iniasukkan dalam celana,. pdh ini dapat dilengkapi dengan rompi dan dipasang badge nadia. celana panjang terbuat dari kain wam4 tua (dark blue). pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. celana panjang 4i^^^g^pi (dua)mpak depan tampak belalang keterangan i ^ kemeja lengan panjang nama putihdh dipasang lengan sebelah kanan; saku depan dua bug kanan dan kiri dengan lidah dan penutup bertanding; kemeja dipakai dengan cara tidak dimasukkan dalam rok celana panjang. pdh tidak dapat dil^lengkapi dengan rompi rok panjang terbuat dari kain nama biru lia (dark blue. bagian depan rok dilengkapi (dua) saku samping; panjang j ok sampai dengan njienutup mata kaki, dengan plot belakang tertutup; rok ibu'at dengan ukuran tid,ak ketat dpn cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan. wanita tampak dep^n tampak belakang keterangan r"wm'i kemeja lengan panjang nama putih polosph dipasang lengan sebelah kanan; saku depan dua buah kanan dan kiri dengan lidah dan penutup bertanding; kedua' babu dipasang and pangkat dan pembeda golongan. kemeja dipakai dengan tidak dimasukkan dalam celana. pdh tidak dapat dilengkapi dengan rompi celana pdh terbuat "dari kain nama tpa [dark blue. pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang. celana panjang dilengkapirompi wanita tampak depan tampak belakang keterangan rompi terbuat dari kain bersama baru tua (dark blue). rompi dibuat dengan arah leher model neck. pada bagian depan dilengkapi dengan kancing baju bersama biru. pada bagian depan bawahi sebelah kanan dan kiri dilengkapi ^aku kantong dengan tutup tanpa kancing. nama pegawai disorder sebelah cakap dan lencana lambang kementerian perhubungan dipasang sebelah kiri. tanda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pundak rompi. pdh khusus wanita ua^il jenis tampak depan tampak belakang keteranganrompi terbuat dari kain bersama biru tpa (dark value). rompi dibuat dengan model tanpa lengan, dengan panjang bawah lutut atau sampai dengan mata kaki bagi wanita yang berpakaian muslim pada bagian depan bawah dada ron^pi diberi belahan tertutup. bagian belakang bawah. ganda pangkat dan pembeda golongan tetap digunakan pad,a pundak rompi. pdh digunakan dalam rompi. atribut jenis bentuk keterangan badge logo perhiibungaiicxx)jenis bentuk keterangan papan namai* . : ** cnrlencana lambang kementerian pe^rbu^dtanda jabatanpejabat tinggi madya pejabat tinggi pratama pejabat administrator pejabat pengawasjenis bentuk keterangan ikat pinggang. ! ^>^peluit peluit menggunakan taji (kurt) bersama putih dikenakan pada lengan sebe uih kiri. peluit menggunakan taji (kurt) bersama putih dikenakan pada lengan sebe uih kiri. lencana keahlian dan atau lencana kecakapan jenis bentuk keterangan lencana keahlian kecakapan dapat dipasang atas nama lencana keahlian kecakapan dapat dipasang atas nama pakaian dinas khusus pem kebakaran pdh pria tampak depan tampak perancang keterangan ^^^^^^^^^ darat nama bpi dongker lambang pmk logam amg kuning tanda pangkat tulisan kabupaten lambang pemda lencana kopi draft tanda kualifikasi penugasan tanda pengenal kancing baju tali bahu pengenal bagi yang berhak tulisan peta4am kebakaran lambang pemadam kebakaran papan nama tanda jabatan bagi yang berhak memakai sabuk kecil hitam timang lambang pmk dari logamkuning celana panjang biru dongker sepatu hitam corby bertali dlj wanita keterangan baret nama bpu dongker lambang pmk dari logam kuning tandapangkat tulisan kabupaten pacitan lambang pem4a lambang kopi efefef tanda kualifikasi penugasan tanda pengenal kpncmg;baju plastik nama biru dongker tali bahu pengenal bagi yang berhak san pemadam kebakaran lambang pemadam kebakaran papan nama tanda jabatan bagi yang berhak memakai rpk span nama bim dongker sepatu !hitam tanpa tali tampak depan tampak belakang keterangan baret nama bim dongker lambang pm^ gambar kapak dan helm tulisan kabupaten pacitan lambang pemda lambang kopi brevet saku kancingrekat tanda kualifikasi penuh^an kancing plastik nama blip dongker tandapangkat draghrim (bo(ly bag) kaos oblong nama bim tua tali bahu pengenal bagi yang berhak tulisan pemadam kebakaran lambang papan nama tanda jabatan bagi yang berhak memakai ikat pinggang besar kopel nama hitp! saku gantung, kancing sulfat celana panjang, nama biru dongker sepatu laras panjang boot hitam tdl wanita tampak 4epa tampak perancang keterangan baret nama bim dongker lambang pmk. logam nama kuning gambar kapal dan [helm tulisan kabupaten pacitan lambang pemda lambang kopi brevet saku kancing rekat tanda kualifikasi penugasan kancing plastik kaos oblong nama bim tug tanda pangkat draghrim (bo4y bag) kaos oblong nama bim tug tali bahu pengenal bagi yang berhak tulisan pemadam kebakaran lambang pmk papan nama tanda jabatan bagi yang berhak memakai ikat pinggang besar kopel >nama hitam saku gantung, kancing rekat celana panjang, nama biru dongker sepatu laras panjang boot hitam pdu pria tampak depan tanpa belakang keterangan pet, nama baru dongker lambang pmk, logam nama kuning arah berdiri kemeja lengan panjang, \nama putih lambang kopi brevet saku atas sebelah kiri empat kancing logam kuning saku bawah kanan dan diri tandapangkat pasi panjang, nama dongker papan nama tanda jabatan bagi yang berhak memakai das nama dongker celana panjang nama dongker sepatu hitam bertali edit wanita tampak depan tampak belakang keterangan pet, nama dongker lambang pmk, logam w,ama kuning arah bulat kemeja lengan panjang, nama biru muda lambang kopi prefect saku atas sebelah kiri empat kancing logam kuning saku bawah kanan dan kiri tandapangkat dasi !kupu kupu, nama dongker papan nama tanda jabatan jas nama dongker celana panjang nama l?iru dongker sepatu tetapi tanpa tali pdu pria keterangan arah berdiri tulisan kabupaten pacitan lambang pen;da lambang kopi brevet suku atas kanan dan kiri tanda kualifikasi penugasan kepala ikat pinggang dari logam suku bawah kanan dan kiri plastik nama biru dongker tanda pangkat lambang pmk papan nama tanda jabatan jas bentuk novel dress, nama biru ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju celana panjang nama biru dongker sepatu hitam derby bertani dij tampak depan tampak belakang ket serangan pe|t nama bim dongker lambang pmk >nama kuning emas kisah berdiri tulisan kabupaten pacitan lambang pemda lambang korps brevet saku atas kanan dan kiri tanda kualifikasi penugasan kepala ikat pinggang dari logam saku bawah kapan dan kiri tanda pangkat tulisan pemadam kebakaran lambang pmk papan nama tanda jabatan bagi yang berhak memakai ikat pemegang dari kain yang sama dengan baju kancing plastik nama bim dongker rok nama bim dongker sepatu hitam pdu anggota kong3 musik tampak depan tanpa belakang keterangan pet nama biru dongker lambang pmk, nama kuning emas lis merah (dasar) kuah berdiri kemeja lengan panjang, nama bim muda tali kor kuning tulisan kabupaten pacitan lambang pemuja lambang korps saku atas kanan dan kiri espa kancing logam kuning lsi nama kuning emas sang tangan^ nama putih tiada pangkat d,asi panjang, w^nia merah lambang korps musik papan nama jas nama bim saku bawah, kanan dna kiri celana panjang nama bim dongker sepatu hitam bertali lis panjang nama merah pakaian penyelamat tampak depan tanpa belakang keterangan baju penyelamat, nama orange lisan dpk saku dada kanan dan kiri saku belakang kanan dan kiri saku depan kanan dan kiri celana panjang, nama orange saku samping kanan dan kiri tulisan nama lus talipengikat il. aset dan celana penyelamat dan celana penyelamat tanpa depan tampak belakang pakaian tahan ap| tampak depan tampak belakang jl2. pakaian perbengkelan keterangan: baju perbengkelan nama biru dongker logo bengkel saku dada kanan dan kiri saku kecil saku belakang kanan dan kiri saku depan kanan dan kiri celana panjang, nama bim dongker saku samping kanan dan kiri tulisan nama tampak depan tampak belakang tanda pangkat tanda jabatan dan jabatan kepala pmk brevet pmk prefek pmktkii kidal ^rencana ban lambang pemda^m kebakaran lencana lambang tanda kualifikasi penugasan tanda kualifikasi inspektur kebakaran tanda penugasan penyuluh lapangan ppl) pengemudi penyelamat perbengkelan montir pegiadgm kebakaran topi bengkel tampak depan tampak samping tampa belakang bahan dasar ka|n, disorder bentuk gambar lambang: perisai berau4ut lima. garis merah dan putih yang melingkari separo perisai. san tata pramana bareng praja". bintang. gunung lima. pintu gerbang dan tugu pahlawan pacitan. laut berombak empat. rantai (membatasi laut) ketela pohon dan bambu. padi dan kapas. makkita (dan putih jarig melingkari separo perisai. merah putih merupakan bendera negara kita. merah berarti berani dan putih berarti suci yang n;merupakan jiwa bangsa indonesia, beraggaris hitam melingkari bagian bawah separo perisai berarti kebenaran. tulisan bagian atas. tulisan berbunyi tata pramana bareng praja" memiliki makna tekad pemerintah dan masyarakat kabupaten pacitan untuk nxenciptgjcan pemerintahan yang arif jan bijaksana serta marapu mengayomi dan me\wujudkan masyarakat yang adil makmur, (tata tentram kerta raharja dalam wilayah yang dipenuhi denganbukit. pohon kelapa menunjukkan bahwa hasil utama pacitan ialah kelapa, digambar bersama hijau berarti kesuburan banyak dihasilkan, digambar berdaun tujuh.tanaman rakyat pacitan yang merupakan sumber penghidupan selama berabad abad telah menghidupkan semangat juang dan kerja keras masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannyabupati pacitan indartato |
salinan bupati bengkulu selatan provinsi bengkulu peraturan bupati bengkulu selatan nomor o4y. perlu menetapkan peraturan bupati bengkulu selatan tentang pedoman pengelolaan keuangl) tambahan lembaran daerah kabupaten bengkulu selatan nomor o1), memutuskan menetapkan peraturan bupati bengkulu selatan. bagian dari hasil pajak daerah kabupaten kota dan retribusi daerah. alokasi dana desa add)..ode rekening pendapatan dan belanja desa sebagaimana tercantum dalam .lampiran yang merupakan bagianf(.sj)40x (empat puluh per seratustelah digunakan,5bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada dilakukan satu(l)bendahara desa menyimpan uang kas dalam bentuk tunai paling banyak sebesar lima juta rupiah). oo"permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dihampiri: peraturan desa tentang apb des yang telah dievaluasi oleh camat. verifikasi dan rekomendasi camat:: buku kas umum. buku pembantu pajak. buku bank. kwitansi, dan bukti bukti lain yang sah. bendahara wajib menyimpan dan mengarsipkan seluruh dokumen secara rapi. bagian ketiga pelaporan kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan apb desa kepadapenggunaan dana kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana. realisasi penggunaan dana seperti dimaksud pada (l) merupakan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb desa. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada disampaikanpaling lambat (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaa: laporan kekayaan milik desa per desember tahun anggaran berkenan:(a) dan huruf (b), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati bab:,ox: tahun tentang pengelolaan keuangan desa kode rekening pendapatan dan belanja desa dro pun usa rekening uraian pendapatan pendapatan asli desa ' ' ' aaaaaa masih usaha swadaya, partisipasi dan gotong royong jgs train lain pendapatan asli desa bangsa ateis asian dari hasi pajak retribusi daerah kabupaten eta alokasi dana desa aon bantuan keuangan tetes pendapatan lainlain hao hibah dan sumbangan dipihak ke3 yangtidak mengikat ise|ain ain pendapatan desayangsah jumlahpendapatan tt aaa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa ' ')' o | |i| penghasilan tetap dan tunjangan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat. soo tunjangan kepala desa dan perangkat. tunjangan bpd ter oserasiosat perkantoran alat tulis kantor bandar bahan material ( pemeliharaan etal penggandaan sewa kantor desa sewa perlengkapan dan peralatan kantor ' | makanandan minuman rapat ' pakaian dinasan atributnya io) upah kerja alasan bahan kebersihan perjalanan dinas pemeliharaan anta honorarium narasumber tenaga ahli insentif rukun tetangga rukun warga pemberian barang pada masyarakat kelompok masyarakat | ear komputer melawan kursi mesin tik operasional bpd penggandaan ||. konsumsi rapat operasional rtrw atk pengadaan konsumsi rapat bidang pelaksanaan pembangunan desa ' ') | perbaikan salurankrigsi ' ' , belanja barang dan jasa tia bogor ear semen material terasa pengaspalan jalan desaengerasaa honor w w hasi dana kanan besar: top ung ordo maan pembangunan gedung rehab gedung '' | upah kerja bogoriayaan penerimaan pembiayaan (apa lo. pencairan dana cadangan hasil kekayaan desa yang pisahkan jumlah tato pembentukan dana cadang pembentukan dana cadangan penyertaan modal desa sana ann jumlah rp) lil kepala desa nana bupati bengkulu selatan dto irwan mahmud salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum "esa adonan, nip. lampiran peraturan bupati bengkulu selatan nomor tahun tentang pengelolaan keuangan desa pemerintah desa.cbooo oo. kecamatan. coreserseransesanan sannaaaa kabupaten bengkulu selatan ana mentan nanga rancangan peraturan desa .e.ooooooooo. nomor aa. tahun. tentanger onnennnntanang menimbang la. bahwa untuk memenuhi maksudrancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa apb des4engkulu selatan nomor . tentang penetapan dan pembentukan desa dalam wilayah kecamatan . kepadaengkulu selatan tahun nomor peraturan desa. nomor. tahun. tentang rpm desa. tahun. peraturan desa. nomor. tahun. tentang rkp desa. tahun. peraturan desa. nomor. tahun. tentang apb desa. tahun anggaran. dengan kesepakatan bersama badan permusyawaratan desa eco. memutuskan menetapkan rancangan peraturan desa sessansaaesasaa jumlah belanja rpasesaa surplus defisit rpuraian pendapatan jalal pendapatan asli desa seo sun alih1| hasil usaha swadaya, partisipasidan gotong royong o lain lain pendapatan asli desayangsah | men men pendapatan transfer dana desa teases, kabupaten alokasi dana desa ' bantuan keuangan bantuan provisi ban rea lai hibah dan sumbangan dari pihak ke yang tidak oia penamaan kesayangan oo, aan horas men belanja sab dalam ama penghasilan tetapkan tunjangan belanja pegawai:h oo penghasilan tetap kepala desa dan perangkat ' | tunjangan kepala desakan perangkat 'o) ) | ' | a a amp gema belanja barangan jaa alat tulis kantor bendapos bahan material oo pemeliharaan sewa kantor desa sewa perlengkapan dan peralatan kantor ' | ' makanandan minuman rapat pakaian dinasan atributnya i buah kerja alasan bahan kebersihan perjalanan dinas pemeliharaan pp . honorarium narasumber tenaga ahli (insentif rukun tetangga rukun warga tea aan masyarakat men man mana belanja modal komputer ooo meadankus mesin tik ho. tan lil oo. lo. anaoremaaspp renggang too ekeasumsi rapat belanja barangan jasa oo pengadaan lo. loo (ol konsumsi rapat naa aan aja erangpaasmmaam pembangunan dea aji perbaikan saluran irigasi afin belanja barangdanjasa t pah kerja loo (ono aaa semen material men pengaspalan jalan des' pangeran 2aten belanja barangdandasa: epankea aspal pasir koi pembangunan gedung rehab gedung belanja barangan jasa: l opahkeja in. ohh lho io):6pa, nip. eta ses gg" aan tara ran pets ruh oon gag boi para han bio tesis ina aa: moon 2tata sera ber oo3 ses besar en: flagicon r83 s8. rai ds: han r03 ls: s35g a83 gets tg: pir b$$ beda das ser tag ros soe es05 as) ro. ng ta: hd aa air tin lampiran peraturan bupati bengkulu selatan nomor sal tahun tentang pengelolaan keuangan desa format pernyataan tanggungjawab belanja tahun anggaran oi. kegiatan penerima uraian jumlah rp. aha oo. jumlah rp. akpati bengkulu selatan dto irwan mahmud salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum nip. kata dongan pan libyan sana teseeiseseuln honour one bg ooogangagan bma va. canagganangi sales sie cisssisasaspa os? akakakgkasl an) sierkernarasa isis foes serasa nii perry tense rar ssb) asap3 ers 3s. tip etik get s3, ssotessisass selo e g naa egg esok pis tata teas size bag spa fat psg oli naa erna) cc? lp: asa bd: les) tas fera a71 da. iss imi s5 vis|s be. sis pig bnn kap kan) ang akan ss: isis han rel aa: ga: fb. sen ari lilit tim ri. ns) tis lani papat nach ya. ter spiniiini na: okesesssesaki sesi sss dub raja nnaanakang: mana kokugunuaak alanankkansi igeggronr aar gesasasa bulu s$s$s5s ssasssss ggerrrrse sis3sgs3 ana anta selepas ditarik tour perry banning ke ilk ern stistagas toy sage lapa hiero karir tema gaya es! sains. sshsiar fi3gar corona uu: hj: a8kr rss tesis bi: el33 sag oet5 gc: f3o8 ?o br. dbh very nan sts kei ser pn: ces tar av) nana elooo. asi aa: cpinisiii na: orsesesrasai: byk sip soonomaones: sasesanarai geneuunn ok: loigagagan tombol ceeceseses assess3335 siisssssl nur pop tag. esf issn yaa tae iiaslss ia) basaagisi nnn ss53y eau 3y$ engleri kesan menit sif3a2 er33 mug nota tg: s8es ora oo. ar) ts$s fasa adi ssk lpa5 bs: gg: 3g5 as) ing) rp. ks) belo, ka) z0og vs) sea a.a ian lw) tan febian see ana dana lpg poto oa, da tanah terus pers isi cc. sss tenis g33283 oppigas bidang fla fza 9i ay0 iypia tia yna era sepak ll eng sss la, ig) ep) ora ani ses gs) rah ad: pr: cc: were ep) dera dena sbe3 ll. dika tes alis ana ee) ve) nn: far lampiran peraturan bupati bengkulu selatan nomor tahun tentang pengelolaan keuangan desa format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apbdesa pemerintah desa kecamatan en nnantananaanaaanan kabupaten bengkulu selatan rancangan peraturan desa seo. nomor tahun.mes dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala desa aentera tahun anggaran., mengingat undang undang nomor tahun tentang desa.ea. tentang iii. lembaran daerah kabupaten tenteneeaaa tahun . nomor . dst. dengan kesepakatan bersama badan permusyawaratan desa masakan memutuskan menetapkan rancangan peraturan desa aseseeeseean tahun anggaran .menjadi peraturan desa penannanaanannanenae nanaaanaan belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintah desa nee bidang pembangunan ente bidang pembinaan kemasyarakatan rp. nenek bidang pemberdayaan masyarakat a.n nnanannntaan nata surplus defisit rpeaneae nenek pembiayaan desa penerimaan pembiayaan rp. snnenanaeatenanaananan pengeluaran pembiayaan rp. snnanantanennannntanasa selisih pembiayaan (a b) rp. conan nnananananannandangan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengui. aga bupati bengkulu selatan dto irwan mahmud salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum hendra nip. lampiran peraturan bupati bengkulu selatan nomor:tahun anggaran . see rekan uraian anggaran realisasi kurang ket lil pendapat pendapatan asli desa lajajaf hasil usaha ptt swadaya, partisipasi dan gotong royong lain lain pendapatan asli desayangsah lil oo. j1l2| pendapatan transfer too jal2li| dana desa too tee, kabupaten alokasi dana desa jil2jal bantuan keuangan oo. lo. jil2|alt bantuan provisi io. too bee mmen bem maan l1) pendapatan latin too jgn tidak mengikat india pendapatan desa bangsa ill. mana j9j9j|jl lul aaa bfseranga desa penghasilan tetapkan tunjangan tekan span tunjangan. penghasilan tetap kepala desa dan ann perangkat tunjangan kepala desakan perangkat | o i oo o (ii aaa (2li operasional perkantoran loo |il2|if belanja barangdanjasa yoo i alat tulis kantor lokal benda bahan material pemeliharaan ooh cetak penggandaan i o lilit sewa kantor desa o sewa perlengkapandan peralatan kantor ' |( makanan dan minuman rapi (ii pakaian dinasan atributnya | oo olah kerja alat dan bahan kebersihan perjalanan dinas pori air, listrik, telepon seni bukan tetangga rukun warga pemberian barang pada masyarakat kelompok masyarakat mama belanja modal komputer meja dan kursi (yon belanja barangdanjasaa atk (iii penggandaan i o konsumsi rapat i o io: aan '2lila| operasional rtrw belanja barang dan jasa atk tol dt pengadaan konsumsi rapat stop. cord nkanannanannaanaaan bidang pelaksanaan pembangunan desa ' | perbaikan saluran irigasi ' | belanja barang dan jasa cell pekerja stand den nnn knannanaaaaaan belanja modal semen material stone ana nanang nana ann pengaspalan jalan desa pengerasan belanja barang dan jasa upah kerja vii: steam tenan belanja modal: aspal pasir pan pena pena mom mmm diisi pembangunan gedung rehab gedang belanja barangdanjasa: pah kera nearest aaa semi oo. lili material oo oli steroreoomeeeesee aan pembangunan jembatan rehab jembatan '2lalai belanja barangdanjasa: oh t upanija ll book hood matta (aielale batang modal: materil seo ega pembukaan badan jalan l2l2asli belanja barangan jasa: loo upah kerja loo l ton old: '2lalu2| belanja modal: ara men menanam |2le( pembuatan rabat beton |2le|i| belanja barangdanlasa: yo lgpahkerja aan ika belanja modal: oo i ti semi material ara (2latar kegiatan sentra asal dan u uau belas tu sidang pembinaan kemasyarakatan ketertiban amorartmasaaaaoo konsumsi bahan pelatihan naa bap eta memasyarakat honorarium. i konsumsi bahan pelatihan i oo. .li:ooo :oo 8stareeeeee beragama honorarium. oo (kosambi batam pelatihan te gute kegiatan lembaga adat konsumsi uut tanam pelatihan aan e mail dana han masyarakat honorarium konsumsi (ooe bamanpetatihan kegiatamsreerereeeeeeseneeees dpk men dan ben 'aja| bidang pemberdayaan masyarakat perangkat kiara no konsumsi bahanpelathan oli istaneemeee bae dan nan pertanian, perikanan dan perdagangan honorarium. oo. konsumsi bahanpelathan viii bteeromeemes kegiatan pelatihan teknologi tepat guna lo. i honorarium. ii: oo. konsumsi oo. bahanpelatihan i o000 0i5 0h5 bor masyarakat coll honorarium. oo. i konsumsi too bahanpelathan wna maa |2ls| bidang tak terduga oo loo bon |lil| kegiatan kejadian luar biasa ' | belanja barang dan jasa: lkl tonortim lho l konsumsi leo the den ena needles nan angan tangan kegiataneeeerorerrerereeeeo |jumlah belanja surprusyoerasr loo too man alt soo bayar penerimaan pembiayaan tv? sonjo demsairan dana cadangan mojo basi kekayaan desa yangdipisahkan (lol jumlah rp) ale . pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan i3lal2| penyertaan modal desa ||. jumlah rp) .suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam apb desa:, bagian kedua(l) pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa ppid), terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. ppid sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan kepala desa setiap tahun anggaran. sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada lampiran xii peraturan bupati bengkulu selatan nomor oemlx. tahun anggaran . kode jumlah jumlah lebih pendapatan lala| pendapatan asli desa o aan lalat| hasil usaha oo swadaya, partisipasidan gotong royong | lain lain pendapatan asli desayangsah l1il2| pendapatan transfer (a21 dana desa tee kabupaten alokasi dana desa jij2ja| bantuan keuangan jil2|af1| bantuan provinsi bantuan kabupaten pts aan pendapatan lainlain ion nabla dana tidak mengikat lain lain pendapatan desa yang sah egg aan inn ibe nya smansa man desa |2jai|i)| penghasilan tetapkan tunjangan ho. |laila1| belanja pegawai: lo. see perangkat tunjangan kepala desakan perangkat | aan operasional perkantoran belanja barangdanjasa alat tulis kantor leo benda pos (ii bahan material pemeliharaan cetak penggandaan sewa kantor desa sewa perlengkapandan peralatan kantor | | o io makanandan minuman rapat ' ( i o0000 eoo akan dinasan atributnya (kol lol upah kerja lee oo aturan bahan kebesaran eemslihaaan ain taktik telepon honorarium narasumber tenaga ahli '| insentif rukun tetangga rukun warga : masyarakat kelompok masyarakat dea belanja modal w u w t komune emeadank ooesiarik aan j1| belanja barangan jasa kak ega konsumsi rapat i oo aaa aan (2lala| operasional rt rw lot belanja barangdanjaa pengadaan i konsumsi rapat i o tan (tt un i bidang pelaksanaan pembangunan desa pelaksanaan pembangunan desa (al2li| perbaikan saluranirigasi nanang ana (2folikel belanja barangdanjasa upah kerja egg dena (22libel belanja modal: yo a lte semen poet j2l2lz| |pengaspalan jalan desa pengerasan t upah kerja 2eel belanja modal: i d2jal3| pembangunan gedung rehab gedung belanja barangan jasa: loo hoon upah kerja te, nan semen lo): material dea ena tan tps men |a| pembangunan jembatan rehab jembatan | bala bem barangdangsa, t upah kerja den pan pan belanja modal: uut material dea pembukaan badan men pembukaan badan jalan | belanja barangan jasa: honor belanja modal: lan material pembuatan rabat beton io, belanja barangan jasa: lil upah kerja rta jpn aan ai. ata, belanja modal: semen material ian aan kegiatan. ten nan (al tan belanja modal: yoo. too io.) bidang pembinaan kemasyarakatan pena ketertiban honorarium. lia i konsumsi bahan pelatihan o000 pers memasyarakat honorarium. je ill konsumsi ttu bahan pelatihan tttt uv pep beragama (omorariam teekossi bahan pelatihan il: (2lalu| kegiatan lembaga adat honorarium. oo.) oo. cookoasumsi uut bahan pelatihan bla sbassssd nnn nnn masyarakat lili honorarium. . tag eka tamatan era tas kenlaltmuansusasmssa t mba dan denda perangkat pamor konsumsi cikampek deras tennis kesan tes aah pertanian, perikanan dan perdagangan too honorarium. i konsumsi atanpetatian tee are |a| kegiatan pelatihan teknologi tepat guna honorarium. "er 5konsumsi bahanpelatihan i cbooo aaa aee bone masyarakat honorarium. konsumsi konsumsi ruu bahanpelathan il nan 'als| bidang tak terduga oo |seal kegiatan kejadian luar biasa j1| belanja barang dansa: bonortim ooo konsumsi i a obatobatan teo ut i luo parsial kegiatan enam tuk tahap belanja o |o o.0toooooo aan esrerosyp ers ill oo. oi. |. oo. io.) pen penerimaan pembiayaan 5nao pemusatan dana cadangan pie asi kekayaan desa yangdipisahkan jumlah rp) nan dan pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan penyertaan modal desa lol jumlah rp) maa, bupati bengkulu selatan dto irwan mahmud salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum nip. huruf bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. sekretaris desadesa. dalam hal bendahara sebagaimana dimaksud pada tidak ada maka dapat ditunjuk kepala urusan yang tidak termasuk dalam ppid:dasarkan usulan cam". perubahan apb desa hanya dapat dilakukan (satu) kali dalam (satu) tahun anggaran |
bupati teluk wondama provinsi papua barat peraturan bupati teluk wondama nomor tahun tentang pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati teluk wondama, menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah, pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap, bahwa untuk daerah, perlu dilakukan pengalokasian cadangan pangan dalam jumlah yang cukup yang dapat digunakan setiap saat sesuai kebutuhindustrian dan perdagangan nomor m dag per tentang penggunaan cadangan pangan beras pemerintah untuk stabilitas harga, peraturan daerah nomor tahun tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintdinas pertanian dan pangan adalah dinas pertanian dan pangan kabupaten teluk wondamkabupaten selanjutnya disebut cpp kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten. pengadaan cpp kabupaten adalah penyediaan cadangan pangan tingkat kabupatenkabupaten teluk wondamatitik bagi yang telah disepakati. sekretariat adalah bidang ketahanan pangan pada dinas pertanian dan pangan kabupaten teluk wondamaeluk wondamdistrik adalah distrik wilayah kabupaten teluk wondam(l) pengelolaan cpp kabupaten dimaksudkan untuk mendorong tersedianya penyediaan cadangan bahan pangan pokok tingkat kabupaten) persen dari harga normal selama (dua) minggu berturut turut. pengelolaan cpp kabupaten bertujuan untuk:cc.kabupaten adalah rumah tangga sasaran yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana baik transien maupun kronis kabupaten teluk wondama yang disebabkan oleh:skabupaten dialokasikan pada apbd kabupaten teluk wondama pada dinas pertanian dan pangan kabupaten teluk wondama. bab organisasi (l) organisasi perangkat daerah yang ditugaskan untuk mengelola cpp kabupaten adalah dinas pertanian dan pangancpp kabupaten dan tim teknis cpp kabupaten, yang ditetapkan dengan keputusan bupati. tim pelaksana cpp sebagaimana dimaksud pada dengan susunan sebagai berikut: pembina bupati teluk wondama wakil bupati teluk wondama pengarah sekretaris daerah kabupaten teluk wondama ketua asisten bidang perekonomian dan pembangunan sekretaris kepala dinas pertanian dan pangan anggota dinas pertanian dan pangan dinas sosial inspektorat badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kabupaten teluk wondama badan pemberdayaan masyarakat dan kampung, badan penanggulangan bencana daerah. sekretariat bidang ketahanan pangan pada dinas pertanian dan pangan tim teknis cpp sebagaimana dimaksud pada dengan susunan sebagai berikut: ketua kepala bidang ketahanan pangan sekretaris kasih. distribusi dan cadangan pangan anggota kasih. ketersediaan dan kerawanan pangan staf bidang ketahanan pangan bab mekanisme penyediaan dan penyimpanan mekanisme penyediaan cpp kabupaten diatur dalam perjanjian kerjasama antara dinas pertanian dan pangan atas nama pemerintah kabupaten teluk wondamacpp provinsicpp kabupatenkabupaten teluk wondama. pengadaan cpp kabupaten perlukabupaten melalui apbd. penetapan besarnya kebutuhan cpp kabupatekabupaten,kabupaten. bab vii mekanisme penyaluran mekanisme penyaluran cpp kabupaten dapat dilaksanakan melalui (dua) cara yang diatur sebagai berikut: perintah bupati top down) bupati memerintahkan kepada kepala dinas pertanian dan pangan selaku pengelola cpp kabupaten untuk menyalurkan cadangan pangan kepada rumah tangga sasaran yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana, baik kronis maupun transien, bencana alam, bencana sosial dan atau gejolak harga, tim teknisampung kelurahan sebagai titik pembagian atau tempat yang telah disepakati bersama, dengan biaya penyaluran menjadi tanggung jawab kabupaten, tim teknis bertanggungkabupatenkampung lurah setempat,|strik bottom up) kepala distrik lurah dapat mengusulkan kepada bupati melalui dinas pertanian dan pangan selaku pengelola cadangan pangan pemerintstrik lurahelurahan kampung sebagai titik bagi atau tempat yang telah disepakati bersama, dengan biaya penyaluran menjadi tanggungjawab distrik lurah pengusul, tim bertanggung lurah kampungbab viii evaluasi, pengawasan dan pelaporan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim pelaksana kabupaten setiap (enam) bulan atau sewaktu waktu dibutuhkan. pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan cpp kabupaten dilakukan oleh inspektoratpp kabupaten dilaksanakan oleh tim pelaksana kabupaten. laporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara berjl) setiap pengiriman bantuan cpp kabupaten dilaporkan oleh penyedia cadangan pangan daerah yang ditunjuk kepala dinas pertanian dtim pelaksana kabupaten kepada bupati yang memuat jumlah penggunaan distrik termasuk lurah, kampung penerima bantuan, serta cadangan beras kabupaten gudang penyedia cadangan panganema keacdinssikseibicannnn la.salinan ea dnya pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat daerah, perlu mengubah susunan organisasi bagian pengadaan barang dan jasa serta mengubah fungsi bagian., diubah sebagai berikut, ketentuan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bab susunan organisasi asisten perekonomian dan pembangunan bagian perekonomian dan sumber daya alam sub bagian produksi sub bagian sumber daya alam sub bagian sarana perekonomian dan pengembangan teknologi bagian pembangunan sub bagian infrastruktur sub bagian penyusunan dan pengendalian program sub bagian monitoring dan evaluasi pembangunan bagian pengadaan barang dan jasaketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bagian kerjasama sub bagian kerjasama daerahdaerah dan kerjasama daerah dengan luar negeri. tugas pokok sebagaimana dimaksud pada diuraikan sebagai berikut menyusun rencana kegiatan bagikerjasamrjasamdan menginventarisasi potensi daerah bidang kerjasama daerah dan lembaga luar negeri, mengelola bahan dan data yang berkaitan dengan kerjasama antar pemerintah daerah lembaga lainnya dan luar negeridaerah lembaga lainnya dan luar negeri, j . melakukan koordinasi dan menyusun materi kesepakatan bersama serta rancangan perjanjian kerjasama dengan daerah lembaga dan luar negeri, melakukan konsultasi teknis secara vertikal dengan institusi tingkat provinsi maupun pusat, il. mengolah dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kerjasama daerah, lembaga dan luar negeri, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan afeksi dan afeksi,lakukan pengolahan bahan dan data serta mengevaluasi kerjasama antar lembaga ekonomi dan badan usaha, melakukan pengolahan bahan dan data persetujuan prinsip kerjasama antar lembaga ekonomi dan badan usahamelakukan konsultasi teknis secara vertikal dengan institusi tingkat provinsi maupun pusat, memfasilitasi pengelolaan mess penghubung mess pemerintah daerah yang ada jakarta dan makassardilingkupi bagian kerjasama, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bagikerjasama investasi dan non investasi sub bagian kerjasama investasi dan non investasiinvestasi dan non investasirjasama investasi dan nokerjasama investasi dan norjasama investasi dan nongumpulkan dan mempersiapkan bahan dan data serta mengevaluasi kerjasama antar lembaga ekonomi dan badan usaha, menyiapkan bahan pengelolaan persetujuan prinsip kerjasama antar lembaga ekonomi dan badan usaha, j .nyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan materi kesepakatan bersama serta rancangan perjanjian kerjasamail.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bagian kerjasama investasi dan non investhubungan antar lembaga sub bagian hubungan antar lembagalembaga pemerintah dan swasta dalam daerahhubungan antar lembbungan antar lembaghubungan kerjasama antar lembaga pemerintahan maupun swasta dalam daerah, mengumpulkan dan mempersiapkan bahan dan data hubungan kerjasama antar lembaga pemerintah maupun swasta dalam daerah,lembaga pemerintah maupun swasta dalam daerah, j . menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan materi kesepakatan bersama serta rancangan perjanjian hubungan kerjasama antar lembaga pemerintah maupun swasta dalam daerah,il. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pengelolaan penghubung mess pemerintah daerah yang ada jakarta dan makassar:lingkup bagian kerjasama, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bagian hubungan antar lembagabagian pengadaan barang dan jasa dipimpin oleh kepala bagian, mempunyai tugas pokok menyusumenyelenggarakan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya bidang pengadaan barang dan jasafungsi lain yang diberikanagingadaan barang dan jaslola urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga layanan pengadaan barang dan saja, menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa, memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pokja ulp, melakukan evaluasi dan menyusun laporan, mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, il. mengelola dokumen melaksanakan pengadaan barang dan jasa, menyiapkan bahan pelaksanaan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem dan prosedurdan jasa, melaksanakan pembinaan sdm bidang pengadaan barang dan jasalayanan pengadaan barang dan jasa, menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan barang dilingkupi bagian layanan pengadaan barang dan jasa, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bagian layanan pengadaan barang dan jakepala sub bagian, mempunyai tugas menyusun kebijakan dan melaksanakan pengordinasian penyelenggaraan tugas yang terkait dengan pengelolaanpengelolasarana dan prasarana pengelolaanmbantu perencanaan dan prasarana pengelolaan pengadaan barang dan jasa, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bagian pengelolaan pengadaan barang dan jakepala sub bagian, mempunyai tugas menyusun kebijakan serta melaksanakan pengordinasian penyelenggaraan tugas yang terkait dengan pengelolaan layanan pengadaan secara elektroniklayanan pengadaan secara elektronpelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik serta fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna system pengadaan barang dan jasa, menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaan secara elektronik, melaksanakan pengelolaan informasi kontrak dan informasi manajemen barang dan jasa hasil pengadaan, j . melaksanakan pelayanan informasi pengadaan kepada masyarakat luas, mengidentifikasi kebutuhan dan melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan unit kerja, il. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan terkait pembinaan dan advokasimbinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa sebagai pedomanmbinaan dan advokasimbinaan dan advokasibagi para pelaku pengadaan barang dan jasa terutama para pengelola pengadaan barang dan jasa, melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan atau konsultasi terkait proses pengadaan barang dan jasa, memfasilitasi implementasi layanan pengadaan secara elektronik, j . melakukan pendampingan dan atau konsultasi penggunaan seluruh system informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah,bupati sidenreng rappang, dollar mando diundangkan pangkajene sidenreng pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten irratt'ran bupati konawe selatan tahun teittaitg peduduk(aiy' susunan tugas dan its serta tata kerja badan keuangan dati asli dataid i(abt'paten konawe selatan menimbang mengingat ikan rahmat bijian tfr dy'a perangkat daerah kabupaten konawe selatan. undang undang dasar negara neluutit t5g, tambahan l5gg7)1201g nomor menetapkan peraturan bupati organisasi, tugas badan keuangan konawe selatan. memutus(an teiitaiig peduli kan, susunan dan ft'nasi, serta tata ker.'a day aset daerah kabupatenadalah badan keuangan dan aset daerah kabupaten konawe selatan;badan keuangan dan asebab bentuk, nomenklatur dan tipe peraittgkat da"merai(l)_ undangan. kerucut(an "*'sf"ti'lv* aryrsasr bagian kesatu kedudukan organisasi badan keuangan dan aset daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;dan melaksanakan kebijakan keuangan dan aset daerah; menyusun, merumuskan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;mina, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;;uangan dan aset daerah; mengorganisasikan dan menyiapkan bahan penyusun ern renstra bidang keuangan dan aset daerah; mengorganisasikan dan menyiapkan bahan penyusunan senja bidang keuangan dan aset daerah; mengkoordinasikan penyusunan tapin dan lak; menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan kpj bupati dan lpp setiap akhir tahun badan perencanaan pembangunan daerah;; merumuskan rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang keuangan dan aset daerah, yang meliputi urusan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah; mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok dibidang keuangan dan aset daerah sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada bupati; membina dan melaksanakan keq'sama dengan instansi teknis dan organisasi lain yang menyangkut bidang tanggungjawabnya; melaksanakan tugas tugas sebagai pejabat keuangan daerah; melaksanakan tugas tugas sebagai pembantu barang milik daerah;n aset daerah memiliki kewenangan sebagai berikut penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dan aseuangan dan aset daerahuangan dan aset daerah; dan pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana pada badan keuangan dan aset daerah. bagian kedua susunan organisasi susunan organisasi badan keuangan dan aset daerah kabupaten konawe selatan, terdiri atas kepala badan; sekretariat; bidang bidang perbendaharaan; bidang bidang akuntansi; bidang bidang anggaran; bidang pengelolaan aset daerah; unit pelaksana teknis badan; kelompok jabatan fungsional. bagan struktur organisasi badan keuangan dan asetbagian kedumembantu kepala badan4'a bawahan; menyusun rencana kerja sekretariat badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dara yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas; mengkonsultasikan kegiatan sekretariat yang bersifat penting kepada kepala badan;;; sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perumus r perlengkapan, urusan mah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan dan penatalaksanaan badan serta penyusunan perencanaan programelaksanakan ketatausahaan badan sesuai dengan ketentuan yang bela ku;;lp;; mengkoordinasikan, mengkompilasi penyusunan lak dan tapin seluruh unit kerja dilingkungan badan;; menghimpun dan menyampaikan bahan bahan kpj bupati, ppd, skpd sesuai bidang tugasnya; mengkoordinasikan sub bidang yang melaksanakan urusan umum, keuangan dan kepegawaian lingkungan badan;ordinir penyusunan ren.tna kegiatan anggaran rka badan; mengkoordinir penyusunan dpa, dpa l, dpp badan; menyusun laporan keuangan badan; mengkoordinir penyusunan kebutuhan anggaran kas badan; membuat senja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;danprogram;bidang umum dan kepegawaian. sub bagian perencanaan dan program mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan bidang perencanaan dan program. sub bagian keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan bidang keuangan. bagian ketiga bidang perbendaharaan bidang perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badanbidang perbendaharaan; mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan senja bidang perbendaharaan;;;; mengkonsultasikan kegiatan bidang perbendaharaan yang bersifat penting kepada kepala badan;bidang penerimaan dan kas daerah, sub bidang pengeluaran dan belanja daerah, dan sub bidang verifikasi dan pembiayaan;;; mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian pelaksanaan apbd; mengkoordinasikan dan melaksanakan fungsinya sebagai kuasa bud; mengkoordanisasikan, memfasilitasi penyusunan kebijakan sistem pemungutan pajak daerah; membuat laporan kegiatan pelaksanaan bidang perbendaharaan kepada kepala badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya; bidang perbendaharaan terdiri atas sub bidang penerimaan dan kas daerah; sub bidang pengeluaran dan belanja daerah; sub bidang verifikasi dan pembukukaserimaan dan kas daerah. sub bidang pengeluaran dan belanjageluaran dan belanja daerah. sub bidang verifikasi dan pembuka rnverifikasi dan pembukuanbidang akuntansipelaksanaan pengujian rekening belanja atas sp2 yang telah terbit apakah sudah sesuai dengan ketentuan berlaku; pelaksanaan restitusi pengembalian pendapatan daerah; pelaksanaan akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan apbd; penyusunan laporan keuangan daerah triwulan, semester dan tahunan; penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang laporan keuangan daerah; pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah; penelitian dokumen penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan rekening koran; penyiapan administrasi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi tp tgr); penyajian informasi keuangan daerah; mengkoordinasikan dan pembinaan pengelolaan keuangan blue.terdiri atas sub bidang akuntansi penerimaan kas; sub bidang akuntansi pengeluaran kas; sub bidang akuntansi pertanggungjawaban dan pelaksanaan apbdpenerimaerimaan kas. sub bidang akuntansi pengeluargeluaran kas. sub bidang akuntansi pertanggungjawaban dan pelaksanaan apbdrtanggungjawaban dan pelaksanaan bd. bagian kelima bidang anggaran bidang anggaran mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan sebagian tugas kepala badan bidang anggarandan program kegiatan bidang anggaran; mengkoordinasikan, menyiapkan bahan penyusunan senja bidang anggaran; mengkoordinasikan, rencana penyusunan laki dan tapin bidang anggaran kepada kepala badan; memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina,mengendalikan dan mengawasi kegiatan bidang anggaran; mengkoordinasikan,melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang anggaran; mengkonsultasikan kegiatan bidang anggaran yang bersifat urgen kepada kepala badan;; mengarahkan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam perang ejaan, penyusunan dan evaluasi anggaran pada bd; mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan apbd dan perubahan bd; menyusun konsep rancangan apbd dan r.rancangan perubahan bd; menyusun dan menyiapkan konsep tim anggaran pemerintah daerah d); membuat laporan kegiatan pelaksanaan bidang anggaran kepada kepala badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badal sesuai dengan tugas dan fungsinya. bidang anggaran terdiri atas sub bidang anggaran pendapatan dan pembiayaan; sub bidang anggaran belanja l,langsung; sub bidang anggaran belanja tidal< l,langsungmempunyai anggaran pendapatan tugas melaksanakan dan pembiayapendapatan dan pembiayaan. sub bidang anggaran belanja l,langsung. sub bidang anggaran belanja tidak tidak langsung. bagian keenam bidang aset daerah bidang aset daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan bidang pengelolaan asset daerah. bidangdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang bidang aset daerah menyelenggarakan fungsi penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan bidang penyelenggaraan aset daerah; pelaksanaan administrasi dan akuntansi aset daerah dan pemberian izin penggunaan aset daerah sesuai dengan peraturan n perundangan yang berlaku; penyusun; pelaksanaan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan aset daerah; pemantauan pelaksanaan program dan administrasi pengelolaan aset daerah; pengumpulan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan bidang aset daerahbidang aset daerah terdiri atas sub bidang perencanaan, ketatausahaan dan pelaporan aset; sub bidang penggunaan, pemanfaatan aset dan penertiban aset; sub bidang penghapusan, pemindahtanganan dan inventarisasi asetbidang aset daerah. sub bidang perencanaan, ketatausahaan dan pelaporrencanaan ketatausahaan dan pelaporan aset. sub bidang penggunaan, pemanfaatan aset dan penertibgunaan, pemanfaatan aset dan penertiban aset. sub bidang penghapusan, pemindahtanganan dal inventarisasihapusan, pemindahtanganan dan inventarisasi asetbadan secara operasional lapangan; kepala unit pelaksana teknis daerah berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan;: unit pelaksana teknis daerah kelas untuk mewadahi beban ke5'a yang besar dengan jumah beban kerja atau lebih jam keq'a efektif pertahun; dan unit pelaksana teknis daerah kelas untuk mewadahi beban kesia yang kecil dengan jumlah beban kerja antara sampai dengan jam kerja efektif pertahun;ri(l) da1_2t{isasi dat pemberheittiait dai,aju .'abstain aset daerah kabupaten konawe selatan merupakan jabatan eselon ib. sekretaris badan keuangan dan aset daerah kabupaten konawe selatan merupakan jabatan eselon ia. kepala bidang lingkup badan keuangan dan asetuangan dan asetuangan dan aset keuangan dan ase diundangkan andosol padatanggal l9 't 2oi8 daerah, konawe selatan sa"iang berita daerah kabupaten konawe selatan tahun or8 nomor para koordinasi instansi para lil ou,@*_ ^zx' kabaghukum uba: afu s , el(o lampiran peraturan bupati konawe selatan i{nomor talium| tan( 2o18 tentang kediidukai{, susun \n organisasi, tugas dan ft'nasi, serta tata i(er.'a badan keuangan{ dati aset da.merah tabupateit konawe selatan bagan struktur organisasi bn)an keuangan dan asli daerah kabupaten konawe selatan (tipe tan ins ti\ score. asi5rgl lll oe, vw|^ et0tm0[ but tiiigsi()iw s[[satiris &liar pcrrcaraar dal organ lagi! l&arya! sr) &gitar unu dar f,rlllawaiar bidang perbeldahuaal bidang lhrtarsi bidang truqguar bidang pengelolaan turret biner plnlcsraa4 plmtaltatraa! da! prlallru trot bidang fugqaral pldalali! dar p.nliafaar bida4 pelerinaar dal f,u dara[ 0idar trhrtani pllrrimaar f,as bidang tahta!:i pmqeharal f,u bidang jaguar udara l,args bidang pengguna4 latar f,rrt dar pelertilar [$t bidang lhrtalri krtargquqjawaba! dar pelabamal ipb $lb bidang lingua! balik lidah l,arqruq bidat perla liar, penida. ltarlarar dar illeltadrati f,ftt lidah veriflari da! penliayaar t<.r$\)o din tangga menit editio bidang pugfiarar dal xllalja dual i'pti) para koo;dinas; klt kt" bag hukum.mart nagari dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kabupaten pesisir selatan, menimbang bahwadalamrangkapeningkatanpelayanankepadamasyarakat, pemerintahdituntutuntuklebihresponsifdalammenyelenggarakanpemerintah bahwapemanfaatanteknologiinformasidankomunikasimenjadifaktorkunciun! yang cerdas smart nagarimerupakansaranauntukmeningkatkanfungsipemerintahnagaridalamb pemberdayaanekonomimasyarakat, pendidikan, kesehatan danpeningkatankapasitassumberdayamanusia, besarnyauntukkepentinganmasyarakat, bahwakegiatan smart nagarimampumengakomodasisemuakepentinganlap sehinggaperlumelibatkanperansertapemerintahnagaridanmasyarakat nag: bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpadahuruf perlumenetapkan peraturan bupatitentang smart nagari. mengingat: undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional tambahan lembaran negara nomor undang undang nomor tahun tentang sistem perencanaan pez nomor tambahan lembaran negara nomor undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan tambahan lembaran negara nomor sebagaimanadiubahdenga lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara undang undang nomor tahun tentang usaha mikro, kecil, dai nomor tambahan lembaran negara nomor undang undang nomor tahun tentang pelayanan publik lem tambahan lembaran negara nomor undang undang nomor tahun tentang kesehatan lembar tambahan lembaran negara nomor undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan per nomor tambahan lembaran negara nomor undang undang nomor tahun tentang nagariak nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomolurahan demi tambahan lembaran negara nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang peraturan pelaksana tentang nagari lembaran negara tahun nomor tar sebagaimanadiubahdengan peraturan pemerintah nomor tahun tambahan lembaran negara nomor peraturan menteri dalam negeri nomor tentang pengelolaan jaringan dokumentasidan informasi hukum kementerian peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pembentuk: peraturan daerah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah peraturan bupati pesisir selatan nomor8 tahun2016 tentang smart city pem memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang smart nagari bab ketentuan umum dalam peraturan bupatiini yang dimaksuddengan: bupatiadalah bupati pesisir selatan, pemerintah kabupaten adalah pemerintah kabupaten pesisir selatan, perangkat daerah yang selanjutnyadisebut adalah kabupaten pesisir selatansebagaimanadiaturdalam peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor8 tahun 2016tentang organisasi perangkat daerah kabupaten pesisir selatan, nagariadalahkesatuanmasyarakathukum yang memilikibatas bataswilayah yang berwenanguntukmengaturdanmenguruskepentinganmasyarakat setempatberdasarkanasal usuldanadatistiadatsetempat yang diakuidandihormatidalamsistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia, pemerintahan nagariadalahpenyelenggaraanurusanpemerintahan oleh pemerintah nagaridan badan permusyawaratan nagaridalamm engaturdanmenguruskepetinganmasyarakatsetempatberdasarka nasal usuldanadatistiadatsetempat yang diakuidandihormatidalam pemerintahan negara kesatuan republik indonesia, smart nagariadalahkonseppengembanganmasyarakatdalamsuatu komunitasuntukmelakukansesuatusecaracerdas pintar bijakdal ammengatasiberbagaipermasalahandengankemampuansumberd aya yang tersediadenganefisien suatuwilayah yang dihuniolehmasyarakat yang membentukkelompoksendiridengantatanankehidupan yang terkaitdenganadatistiadatsetempatdannorma norma yang berlakudidalamnya, bab tujuan peraturan bupatiini susundengantujuanmenciptakan smart nagari yang terintegrasidalammeningkatkanpelayananpublikuntukmembangund anmengembangkanaplikasidansisteminformasimendukungterwujud kan smart government, smart environment, smart living, smart economy, smart mobility, dan smart people kabupaten pesisir selatan. bab iii sasaran smartnagaridilaksanakan semua nagari kabupaten pesisir selatansecarabertahap, pelaksanaansecarabertahapsebagaimanadimaksudpada diprioritaskanpada nagari yang telahmemenuhikualifikasi, kualifikasi yang harusdipenuhisebagaimanadimaksudpada antara lain: kelengkapansaranadanprasarana, potensiunggulannagari, dan sumberdayamanusia. saranasebagaimanadimaksudpada huruf antara lain: ruangan yang memadai, meubel (meja, kursi, almari, dan lain lain) cc. papanpengumuman informasi, prasaranasebagaimanadimaksudpada huruf antara lain: listrik, air bersihdansanitasi: toilet bersih, tempatnagari, jaringan koneksiteknologiinformasi (internet), dan prasarana lain yang dianggapperlu. sumberdayamanusiasebagaimanadimaksudpada huruf terdiridaripejabat pegawai staf petugas nagari yang diberipelatihan pendampingandanpembinaandalammemberikan pelayanan prima kepadamasyarakat. bab pembinaan, pendampingan dan pengawasan nagaridiberikanpembinaandanpendampingan agar dapatmemenuhikualifikasisebagaimanadimaksuddalam3 pembinaandanpendampingansebagaimanadimaksudpada dilaksanakanolehmasing masing perangkat daerah yang memiliki program kerjaterintegrasidengan program smart nagari, bupatimelakukanpengawasanterhadappelaksanaan program smart nagari kabupaten pesisir selatan, camatmelakukanpengawasanterhadappelaksanaan program smart nagari nagarisetempat, kepala perangkat daerahmelakukanpengawasanterhadappelaksa naan program kerja perangkat daerah yang terintegrasidengan program smart nagari, bab pembiayaan pembiayaanataspelaksanaan program smart nagaridapatdibebankanpada anggaran pendapatandan belanja daerah apbd) kabupaten pesisir selatan, dan atau anggaran pendapatandan belanja nagari apb des). bab ketentuan penutup peraturan bupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan peraturan bupatiinidenganpenempata nnyadalam berita daerah kabupaten pesisir selatan. ditetapkan pesisir selatan padatanggal april bupati pesisir selatan, hendrajoni diundangkan pesisir selatan padatanggal april sekretaris daerah kabupaten pesisir selatan ir. verizon, pembina utama madya nip. berita daerah kabupaten pesisir selatan tahun nomor |
tara nvs bupati lombok barat provinsi nusa tenggara barat peraturan bupati lombok barat nomor: tahun tentang perubahan tarif retribusi izin mendirikan bangunmendirikan bangunan:tarif retribusi izin mendirikan banguntarifombok barattruksi dan atau sudah dalam tahap pemanfadipungut atas dasar pemberian izin mendirikan bangunperubahan tarif retribusi izin men dirikan bangunan merubah tarif retribusi izin mendirikan bangunan dalam lampiran (satu) peraturan daerah kabupaten lombok barat nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu perubahan tarif retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut tingkat perhitungan izin mendirikan bangunan sebagai dasar perhitungan tarif retribusi izin mendirikan bangunan dengan satuan harga per m. bangunan rumah tinggal bertingkat dan tidak bertingkat. (m3 permanen baru mom moms zoo panganan mosen roman wos0no1 ocean teror asam mewah komodo roro amors memes sono bangunan gedung permanen) harga per rp.) ama sanswasta bangunan gedung semi permanen) harga per rp.) luas bangunan (m?) bagunan hotel dan villabangunan pendidikan swasta pagar tembok harga per rp.) ani sabina: bangunan lainnya luas bangunan harga per rp.) (m3) keterangan gudang barang untuk tower kasi sedang bahan telekomunikasi kimia dihitung tower berdasarkan telekomunikasi tinggi dan luas bangunan kolam renang ( ) untuk kolam renang dihitung lapangan parkir berdasarkan selimulembar bupati lombok barat, fauzan lid diundangkan pada tanggal,r soplergfer sekretaris daerah kabupaten lom barat, nen . bahari berita daerah kabupaten lombok barat tahun nomor . |
bupati kolaka provinsi sulawesi tenggarakolaka, menimbang bahwa sesuai visi, misi dan rpm pemerintah kabupaten kolak: bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa pemerintah daerah kabupaten kolaka agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka perlu membuat program penyelenggaraan beasiswdana beasiswa besaran dana beasiswa yang diberikan adalah sebagai berikut: beasiswa pendidikan keprofesian khusus prioritas daerah dianggarkan pada belanja langsung dalam bentuk program dan kegiatan bagian kesejahteraan rakyat setda kabupaten kolaka, beasiswa pendidikan keprofesian khusus prioritas daerah bersumber dari apbd kabupaten kolaka: siswa sekolah dasar sebesar rp. (satu juta rupiah) tahun atau sesuai kemampuan keuangan daerah, siswa sekolah menengah pertama sebesar rp. (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sesuai kemampuan keuangan daerah, siswa sekolah menengah atas sekolah menengah kejuruan sebesar rp. (dua juta rupiah) tahun atau sesuai kemampuan keuangan daerah, dan untuk mahasiswa berprestasi dan dari keluarga tidak mampu sesuai besaran kewajiban akademik pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, anggaran untuk pemberian beasiswa dari keluarga tidak mampu dan beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten kolaka. bab pengawasan (l) pengawasan internal dilakukan oleh sekretaris daerah, dinas pendidikan dan kebudayaan dan badan kepegawaian dan pengembangan sdm kab. kolakaperaturan bupati ini mulai berlaku peraturan bupati kolaka nomor tahun tentang pedoman pemberian beasiswa berprestasi bagi keluarga tidak mampu akademi keperawatan pemerintah kabupaten kolaka berita daerah kabupaten kolaka tahun nomor dandan pendidikan khususora (ky bupati kolaka ahmad safe undangan kolaka pada tanggal ayu sekretaris rah kabupaten kolaka za pitu murtopo berita daerah kabupaten kolaka tahun nomorolaka nomor tahun tentang pencabutan atas peraturan bupati kolaka tentang pembentuk: memutuskan menetapkan peraturan bupatiat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten kolaka. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten kolaka. badan keuangan dan aset daerah adalah badan keuangan dan aset daerah kabupaten kolaka. siswa adalah peserta didik yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sekolah menengah kejuruan. siswa tidak mampu adalah peserta didik yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sekolah menengah kejuruan yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya. mahasiswa adalah orang yang masih aktif mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi. mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik atau non akademik. beasiswa berprestasi adalah biaya yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bentuk penghargaan atas keunggulan akademik atau non akademik. pelajar mahasiswa tidak mampu adalah pelajar mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu. beasiswa tidak mampu adalah biaya yang diberikan kepada pelajar mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu untuk membantu pembiayaan pendidikan. pembiayaan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kolaka. anggaran pendapatan dan belanja dearah,lurah desa adalah pejabat setempat yang menyatakan bahwa pelajar mahasiswa tersebut memang tidak mampu. surat keterangan tidak mampu adalah surat keterangan yang diberikan kepada mahasiswa yang benar benar tidak mampu. peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemberian beasiswa untuk membantu meringankan beban orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan personil dalam kegiatan sekolah perguruan tinggi. memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa mahasiswa untuk terus meningkatkan kreativitas dan prestasi akademik. memberikan beasiswa pendidikan keprofesian, khususnya bidang tenaga profesi yang perlukan oleh pemerintah daerah kabupaten kolaka. tujuan peraturan bupati ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan kompetitif, menghidupkan harapan dan motivasi bagi pelajar mahasiswa dan tenaga profesi, kurang mampu,berprestasi untukmata rantai kemiskinan. pemberian beasiswa berasaskan obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan beasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini: transparan, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa sangat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat. akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa dapat dipertanggungjawabkan baik secara prosedur maupun pelaksanaannya, dan tidak diskriminatif, artinya setiap peserta didik mahasiswa dapat memperoleh beasiswa tanpa membedakan suku, agama dan golongan. bab mekanisme pemberian beasiswa dan penetapan calon penerima beasiswa bagian kesatu persyaratan paragraf persyaratan bagi pelajar mahasiswa berprestasi untuk mendapatkan beasiswa bagi pelajar mahasiswa berprestasi harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut minimal menduduki semester (dua) maksimal menduduki semester sembilan), maksimal memiliki indeks prestasi kumulatif dua koma tujuh lima,,, kartu keluarga, kartu tanda penduduk ktp) kedua orang tua atau salah satu bagi orang tua yang masih hidup bilamana diantaranya telah meninggal dunia, bagi anak yatim piatu harus melampirkan keterangan domisili, ktp, kartu keluarga dari walinya, dan apabila dikemudian hari hasil prestasi mahasiswa, penerima beasiswa berprestasipersyaratan bagi pelajar mahasiswa dari keluarga tidak mampu minimal memiliki indeks prestasi kumulatif dua koma lima puluhminimal menduduki semester (dua) maksimal menduduki semester sembilan). iii.. kartu keluarga. kartu tanda penduduk ktp) kedua orangtua atau salah satu bagi orang tua yang masih hidup bilamana diantaranya telah meninggal dunia. bagi anak yatim piatu harus melampirkan keterangan domisili, ktp, kartu keluarga dari walinya. menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa kelurahan setempat. apabila dikemudian hari hasil prestasi mahasiswa,iii syarat penerima beasiswa bagi calon mahasiswa baru bagi calon penerima beasiswa terhadap lulusan sma smk sederajat yang berprestasi diprioritaskan bagi calon mahasiswa dan jenjang pendidikan sesuai jurusan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. syarat penerima beasiswa bagi calon mahasiswa baru surat keterangan berprestasi dari pimpinan sekolah sma smk. sederajat yaitu nilai rapor minimal tiga semester terakhir dan nilai ijazah. surat keterangan lulus dari perguruan tinggi tempat calon mendaftar. surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat desa lurah. (l) pendaftaran program beasiswa jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atastinggi dilaksanakan sendiri secara manual online. pama bagian kedua seleksi mekanisme seleksi calon penerima beasiswa meliputi tahapan tahapan pertama,: dan tahap kedua, penilaian calon penerima berdasarkan jenis beasiswa dan kuota penerima, mekanisme penetapan calon penerima dan besaran beasiswa ditetapkan dengan keputusan bupati dan melalui tahapan tahapan pertama penetapan calon penerima beasiswa melalui berita acara, dan tahapan kedua mengajukan usulan penetapan calon penerima kepada bupati. penetapan calon penerima dan besaran beasiswa sebagaimana dimaksud paling lambat ditetapkan pada oktober tahun berkenaan. calon penerima dan besaran beasiswa biaya pendidikan sebagaimana dimaksudbab iii penyelenggaraan pemberian bantuan bagian kesatu penyaluran beasiswa dana beasiswa pemerintah daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kolaka. penyaluran dana beasiswa untuk jenjang pertama, menengah serta perguruan tinggi dilakukan oleh perangkat daerah yang mengelola bantuan keuangan. penyaluran beasiswa pada jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas diberikan secara tunai, dan penerima beasiswa pada jenjang perguruan tinggi diberikan melalui rekening bank. dalam hal jenis beasiswa yang diberikan berupa biaya personal, maka penyaluran beasiswa dilakukan kepada mahasiswa yang bersangkutan bagian kedua pembatalan dan penghentian beasiswa pemberian dana beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa melakukan hal hal sebagai berikut melakukan tindak pidana, mencabut kembali usulan bantuan beasiswa: dikeluarkan drop out) oleh satuan pendidikan yang bersangkutan, atau tidak melaporkan hasil ujian setiap semester atau melanggar perjanjian yang telah tandatangani. bagian ketiga penyelenggara program, sistem pelaksanaan program seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan penyelenggaraan program beasiswa pemerintah kebutuhterdiri dari pelindung penasehat,yaitu bupati dan wakil bupati ketua yaitu sekretaris daerah wakil ketua yaitu asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. sekretaris yaitu kepala bagian kesejahteraan rakyat, dan anggota terdiri dari kepala bagian hukum, dalam mendukung pengelolaan program beasiswa daerah, dibentuk satuan kerja dan tim pengelolaan yang ditetapkan dengan keputusan bupati, tugas dan kewenangan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: menyusun rancangan petunjuk teknis penyelenggaraan program beasiswa pemerintah kabupaten kolakamelakukan seleksi calon penerima beasiswa dan mengusulkan daftarnya kepada bupati, melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan program beasiswa, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada bupati. sekretariat tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada berada pada bagian kesejahteraan rakyat setda kabupaten kolaka, segala bentuk biaya kegiatan tim pelaksana dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kolaka. bab tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban mahasiswa menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana beasiswa kepada bupati melalui tim satuan kerja dengan tembusan kepada perangkat daerah terkait. pertanggung jawaban penerima beasiswa meliputi laporan penggunaan dana beasiswa: surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa beasiswa yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada bupati melalui bagian kesejahteraan setda kabupaten kolaka. |
berita daerah kabupaten bandung nata, nomor tahunkeputusan bersama menteri kesehatan dan menteri dalam negeri nomor menkes pb i1i1 nomor tahun sertkabupaten bandung, iur biaya peserta akses rsud kabupaten bandung dilaksanakaniur biaya peserta akses pada rsudiur. direktur adalah direktur rumah sakit umum daerah kabupaten bandung. tur biaya (cost sharing) adalah pembebanan sebagian seluruh selisih biaya pelayanan kesehatan kepada peserta akses pegawai negeri sipil, pensiunan pns, pensiunan tni polri, dan atau anggota keluarganyaiur biaya peserta akses pada rsud kabupaten bandung besarnya iur biaya rawat jalan, ditentukan sebagai berikut pelayanan besar tarif rp) poliklinik spesialis instalasi gawat darurat poliklinik umum konsultasi gizi konsultasi spesialis besarnya iur biaya perawatan, pemeriksaan penunjang medik (laboratorium, elektromedik, radiodiagnostik, bank darah, usg, hemodiallisa), icu, persalinan, operasi bedah, one day care dan pelayanan tindakan medis bagi peserta akses adalah persentase iur biaya kali selisih antara tarif yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten bandung nomor tahun dengan biaya yang ditanggung oleh pt. akses. besarnya persentase iur biaya paket pelayanan kesehatan luar paket pelayanan rawat jalan bagi peserta akses sebagaimana dimaksud dalam ditentukan sebagai berikut kelas iii, membayar kelas ii, membayar kelas membayar vip membayar besaran persentase iur biaya yang dimaksud dalam diatas diluar harga obat obatan yang tidak termasuk dalam daftar plafon harga obat pho) pt. akses dan bahan habis pakai. besarnya persentase iur biaya tindakan dan penunjang bagi peserta akses rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam adalah sebesar apabila peserta akses rawat tidak sesuai dengan haknya (dirawat dikelas yang lebih tinggi), maka peserta akses diwajibkan membayar persentase kali selisih biaya perawatan sesuai dengan kelas yang ditempatinya. hak hak peserta akses yang dirawat adalah sebagai berikut hak peserta akses dirawat kelas dan yang bersangkutan rawat kelas iii, maka dikenakan tarif iur biaya kelas iii: hak peserta akses dirawat kelas dan yang bersangkutan rawat kelas atau vip, maka dikenakan tarif iur biaya kelas yang bersangkutan: veteran dan perintis kemerdekaan tidak dikenakan iur biaya dan yang bersangkutan memiliki hak untuk dirawat kelas apabila memperlihatkan identitas diri sebagai veteran atau perintis kemerdekaan: veteran dan perintis kemerdekaan yang dirawat vip dikenakan iur biaya sebesar 50y6. bab iii selisih persentase iur biaya tur biaya pasien akses merupakan pendapatan fungsional rsud. selisih persentase iurpenutupkemudian oleh direktur rumah sakit. dengan ditetapkannya peraturan bupati ini, maka keputusan bupati bandung nomor tahun tentang penetapan tari rawat inap kelas utama, vip paviliun dan iur biaya peserta akses unit swadaya daerah dibabat, unit swadaya daerah rsud majalaya dan rsud soreaoalemo peraturan bupati boalembupati boalemo, menimbang bahwa untuk tindak lanjut pelaksanaan ketentuan bagian kesepuluh peraturan daerah kabupaten boalemogelola keuangan dan aset daerah yang selanjutnya disingkat bukan adalah bukan kabupaten boalembb p2, penilaian, penetapan, penerimaan, penagihan, pelayanan,ukan berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan atau pejabat instansi terkait, aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh bukanukanukanukan dengan menuangkan hasilnya dalam formulir pop dan pop, setiap wajib pajak wajib mengisi pop dan pop,kan,, bentuk, isi formulir, dan petunjuk pengisian pop dan pop sebagaimana dimaksud padadesa, mengisi formulir pop dan l pop disertai tanda tangan wajib pajak atau kuasanya. bagian ketiga penilaian penilaian adalah kegiatan bukan terhadap objek pbb p2 untuk menetapkan nilai jual objek pajak nop). kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui: a.a.pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan atau c.bukan. bab penetapan bagian kesatu per tahun, untuk nop atas rp. (seratus juta rupiah) ditetapkan sebesar (nol koma tigbagian kedua nilai jual objek pajak tidak kena pajak njoptkp besarnya njoptkp pbb p2tiga tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian spot berdasarkan pop bukan menerbitkan spot. spot pbb p2 diterbitkan awal tahun masa pajak secara massal. bukanukan, rangkap ke untuk desa kelurahan, dan rangkap ke untuk lampiran berita acara penelitian. desa wajib membuat laporan penyampaian spot secara berkala kepada bukan. spot pbb p2 harus sudah sampai wajib pajak paling lambat indukanukan. bab penerimaan tata cara pembayaran, penyetoran dan tempatdesa. pembayaran pbb p2 melalui petugas pemungut pbb p2 desaxx. jatuh tempo pembayaran pbb p2 sebagaimana dimaksud pada ditetapkan berdasarkan keputusan bupati. wajib pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh stats. stats dibuat rangkap (empat lembar ke diberikan kepada wajib pajak, lembar ke dan ke diberikan kepada bukan dan desa, lembar ke untuk bank tempat pembayaran pbb p2. stats dianggap sah apabila telah ada tanda validasi dari bank tempat pembayaran. bab angsuran dan penundaan pembayaran pajak (1l)bukanbukanbukanla bukanukanukanukanukan memberitahukan kepada wajib pajak bahwa kelebihan pembayaran pajak sudah dapat diambil. bab viiian skpdkbt diterbitkan paling lambat (satu) bulan setelah penemuan data baru. bagian ketig:"1gingkapelayanan,,, pembatalan spot skpd adalah pendaftaran permohonan pembatalan spot skpd, salinan spot skpd adalah pendaftaran permohonan wajib pajak atas salinan spot skpd, keberatan penunjukan adalah pendaftaran permohonan atas kesalahan penunjukan wajib pajak,,, j , kelebihan pajak tersebut tidak dikembalikan, tapi ditransfer pembayaran pajak nop lain,, iluk: skpd, skpd:badukanukan,ukan menerbitkan surat keputusan pembatalan spot skpd stp pbb p2. bab..s.ngkaperaturan daerah kabupaten boalemo nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerahkondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam huruf angka angka angka dandanukani.i keberatan dan banding wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada kepala bukan atas spot: skpd: skpd, skpdkbt, skpd, skpd: dan std, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang undang perpajakan daerah.ukan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. keputusan kepala bukan atas surat keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah ukanbab xiv tata cara pemeriksaan pbb p2 kepala bukanurat keputusan kepala bukan.ukan. bukanesep 4er param boleh6, pagar diundangkan tilamuta pada tanggal desember sekretaris dae kabupaten boalemo aa ir. sukarno abdul hamid pembina utama madya nip. berita daerah kabupaten boalemo tahun nomor lbs) lampiran peraturan bupati boalemo nomor: tanggal desepemerintah kabupaten boalemo tee badan pengelola keuangan dan aset daerah maja selain yang diisi oleh petugas (bagian yang diarsir), diisi surat pemberitahuan objek pajaktii kec kel des blok turut kode nop lam sop rsa oli lilllilllilliilil ili informasi tambahan untuk data baru nop asal data letak objek pajak nama jalan blok kav nomor kelurahan desa .rw .rt ll) data subjek pajak status pemilik penyewa pengelola pemakai sengketa pekerjaan pns ) abri ) pensiunan") badan lainnya nama subjek pajak ttd nama jalan kelurahan desa .rt kabupaten kotamadya kode pos nomor ktp data tanah nnnnnnrann .zonanilaitanah luas) lil lil) radical asus (tu tanda tangan tanda tangan sing kelas nama jelas hip ciliiiliiii dellennannkan jumlah lantai thn dibangun daya dpr sama sasa oxonwssi pada sangat baik sedang jelek umumnya baik ii konser baja beton batu bata kayu atap jipeerabos gtg beton gtg bias j4. ashei (il) window sentral ada j2: tak ada kolam luas perkerasan halaman (m2) nang (m2) dll ringen ctl jae diplester dengan sedanga kira loco tanah liat lbr ll) tanah barang panjang pagar .pemadam hidrat oi. ada tidak ada kebakaran l12. sprinter ul1. ada c2. tidak ada bahan pagar baja besi bata o3. fire al. ui. ada o2. tidak ada batak jml.saluran kedalaman sumur pes.paux artesis (m) lil)m2) ll) ppw lli (iii(j1. kelas1 j2. kelas2 kelas3. kelas4 oko apotik pasar ruko (jpb kelas bangunan ll1. kelas1 kelas2 j3. kelas rumah sakit klinik (jpb kelas bangunan lli. kelasi kelas kelas3 kelas luas kmr dng ruang lain dng sentral (m2) lil) sentral (m2) lll) olahraga rekreasi (jpb kelas bangunan kelasi kelas hotel wisma (jpb jenis hotel non resort u2. resort jml bintang bintang5 bintang4 bintang3 j4. bintang u5. non bintang 4l. jumlahkamar (tt) luaskmrdng (tt ll) sruanglandng (till) sentral (m2) sentral (m2) dj) bangunan parkir (jpb .tipebangunan ji. tipe4 j2. tipe3 jb tipe j4. tipe co) apartemen (jpb kelas bangunan (j1. kelas1 j2. kelas2 kelas kelas iml apartemen (tt luas patung (ttl) lsruanglamdng tt) sentral (m2) sentral (m2) tangki minyak (jpb kapasitas tangki letak tangki atas bawah nanti gedung sekolah (jpb kelas bangunan lji. kelas1 u2. kelas2 penilaian individual rp) nilai sistem misa nilai individual il kembali tglpendataan i it lii s9. penelitian lli tanda tangan tanda tangan namaberkas nama jelas nip lilllillu nip lilit ditetapkan tilamuta pada tanggal asupan boa rum pagar lampiran peraturan bupati boalemo nomor: 85y mur da8 tanggal oggasurat pemberitahuan pajak berhutang akun aga? pajak bumi dan bangunan tahun nop letak objek pajak nama dan alamat wajib pajak npp dasar pengenaan pbb njoptkp (nop tidak kena pajak) nop untuk penghitungan pbb pbb yang terutang mta tempat pembayaran kepala nama diterima tgl letak objek pajak kecamatan tanda tangan desa kelurahan nop ditetapkan tilamuta pada tanggal desember apa boalemo, rum pagar |
bupati lampung timur peraturan bupati lampung timur.bupati adalah bupati lampungterhitung sejak:dalam rahardjo diundangkan sukadana pada tanggal septencana strategis perangkat daerah tahun rencana strategis perangkat daerah kabupaten lampung timur tahun susunan renstra perangkat daerah kabupaten lampung timur tahun mol memang kam daw ran tema oan dinas pendidikan dan kebudayaan psms dinas pekerjaan umum dan penataan ruang satuan polisi pamong praja badan penanggulangan bencana daerah panas8o, perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dinas pemberdayaan masyarakat dan desa tafpsametaaan dinas komunikasi dan informatika dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dinas perpustakaan dan kearsipan tefnsntemtmangentammaan dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga dinas ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dinas perindustrian dan perdagangan aaaadaerah mol mrmokatdarkah keterangan aaaa amma aman bifremantatamas pemantastaa #feemantaatas bee paemantamamaatar pemantemama pfemanvataa fpemantmmaaa apemantaotas aafiemantenmattaa afeemaamanaita aemamaaa ii. penutup renstra perangkat daerah menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalammenyusun senja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan rkd. bupati lampung timur, ttd dalam rahardjo |
salinan tang bupati lumajang provinsi jawa timurdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati lumajangmaka perlu menetapkan kebijakan dan strategi daerah sistem penyediaan air minumlumajang nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah (lembaran daerah kabupaten lumajanglumajang tentang kebijakan dan strategi daerah sistem penyediaan air minumrencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum kabupaten lumajang yang selanjutnya disingkat islam kabupaten lumajanglumajanglumajanglumajanglumajanglumajangbab maksud dan tujuan peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten lumajangini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan penyelenggaraan spam kabupaten lumajangebijakan dan dan strategi daerah spam kebijakan dan strategi daerah pengembangan sistem penyediaan air minum jakstrada spam),lumajang, kebijakan dan strategi nasional pengembangan spam, rencana tata ruang wilayah kabupaten lumajangbijakan dan dan strategi daerah spamlumajang dilaksanakan sesuai ketentu:,akses aman air minum pada tahun, dalam visi pembangunan kabupaten lumajang diharapkan akan terwujud masyarakat lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat. dalam hal menuju terwujudnya visi tersebut, terdapat misi misi pembangunan diantaranya mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata, pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri,, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi. untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah kabupaten lumajang(jakstrada spam) kabupaten lumajang yang disepakati oleh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan spam dengan memperhatikan adanya keinginan untuk meningkatkan kondisi air minum kabupaten lumajangkstrada sbb: badan usaha menggunakan atau membuat produk yang hanya membutuhkan sedikit energi, kualitas dan daya tahan produk yang berfungsi baik, bahan berasal dari wilayah terdekat, diproduksi dari sumber daya terbarukan,besar total biaya untuk menyediakan pelayanangs)bumi yang mengelola spam wilayah kabupaten kota. pusat investasi pemerintah pip)ncana tata ruang wilayah rtrw)lumajanglumajanglumajang tahun tentang pendirian dam kabupaten daerah tingkat lumajang, metode penyusunan metode yang digunakan dalam penyusunan jakstrada spam kabupaten lumajanglumajang adalah sebagai berikut: studi dokumen dan analisis data sekunder:lumajanglumajang:lumajang adalah sebagai berikut babi.ilumajanglumajanglumajang. bab vi.lumajang tahun adalah terwujudnya masyarakat lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat. visi pengembangan spam kabupaten lumajang yang menjadi bagian dari visi kabupaten lumajang tersebut diatas, maka visi pengembangan spam ditetapkan sebagai berikut: terwujudnya masyarakat lumajanglumajanglumajangmisi pengembangan spam kabupaten lumajang,,lumajanglumajanglumajanglumajang.bab iii isu strategis, permasalahan dan tantangan pengembangan sistem penyediaan air minum hi. profil kabupaten lumajang ii. jumlah penduduk kabupaten lumajang pada tahun jiwa dengan tingkat pertumbuhan tahun. ii1. luas wilayah administratif km? terdiri dari kecamatan, desa kelurahan. hii11ii. hidrologi sumber mata air sebanyak buah bodas sampan), telah mati, mengalir sepanjang tahun dan mengalir saat musim hujan saja, yang sudah dimanfaatkan sebanyak buah dam), buah (pamsimas,), dan lainnya oleh dinas putra. sumber air baku sebanyak sungai, yang sudah dimanfaatkan oleh dam sebanyak sungai sendiri). air terjun sebanyak buah. air tanah dalam (sumur bor) yang dimanfaatkan oleh dam sebanyak buah. air tanah dalam (sumur bor) yang dimanfaatkan oleh spam sebanyak buah. air permukaan berupa danau atau ranu sebanyak buah seluas ha, embung sebanyak buah masing masing seluas m2, dan rawa sebanyak buah dengan total seluas halumajang dapat dikelompokkan menjadi (tujuh) yaituterdiri dari oleh dam dan(dua puluh lima koma empat puluh satu keseratus):,dua puluh sembilan juta koma tiga puluh enami1111tata, sinergi koordinasi antar opd terkait belum optimal,, penyelenggara spam belum memiliki surat ijin pemanfaatan air baku sisa), terkecuali dam,kondisi sosial masyarakat lumajang bagian utara randuagung, apakah, ranuyoso, kedungjajang) kurang mendukung dalam pembangunan spam, potensi masyarakat dan dunia usaha kurang diberdayakan secara optimal, kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah,tra, dpp, dinkes, dlh) sebagai penyelenggara spam individual dan komunal masih kurang. i1,,,,lumajang mengacu pada (tiga) sasaran sebagai berikutpada tahun sebesar (rpm akses air minum aman pada tahun sebesar sdg'penambahan sambungan rumah sr) sampai akhir tahun (sr eksisting o))(jaringan perpipaan) oleh dam, swasta dan kelompok masyarakat, maupun bjp bukan jaringan perpipaan) terlindungi oleh masyarakat dengan scenario sebagai berikut: oleh dam pipa perkotaan) dam oleh swasta dan poems pipa perdesaan) putra 555nn5 iv. sasaran kebijakan sasaran umum jakstrada pengembangan sistem penyediaan air minum kabupaten lumajang: sasaran yang telah tertuang dalam rpmlumajang65y6lumajang dikelompokkan menjadi (tujuh)tatatataspam), membangun spam baru untuk pusat perkotaan dan perkampungan terutama untuk:tatatatatratata ruang, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa),tatatatatatatata rutata ruang dan perusahaan daerah air minutata ruang, perusahaan daerah air minum),,tatatata ruang, dinas kesehatan),tata ruang, perusahaan daerah air minumtata ruang, dinas kesehatan dan perusahaan daerah air minum) (oleh pusat, perusahaan daerah air minum),,,,,ppeda),dalam perencanaan, pelaksanaan, oleh dinas pekerjaan umum,): menerapkan manajemen keuangan penyelenggara spam secara efisien (oleh dinas pekerjaan umum dan tatatatatata ruang dan perusahaan daerah air minum)tata, oleh setda, badan (seperti pemanfaatan sumber air baku antar wilayah perencanaan pembangunan jakstrada pengembangan spam, dan daerah, dan dinas pekerjaan rencana induk pengembangan spam. umum dan tata ruang,,,tra,tata,,,,,tatatabel matrik jakstrada spam kabupaten lumajang isu strategis sasaran kebijakan kebijakan strategi rencana tindak peningkatan akses terwujudnya pengelolaan dan peningkatan akses mengembangkan mengembangkan spam mengikuti pola air minum aman. pelayanan air minum yang air minum aman spam dalam rangka perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan berkualitas dengan harga bagi seluruh pemenuhan standar dalam rencana tata ruang wilayah rtrw) terjangkau. masyarakat pelayanan minimal (oleh dinas putra, dpp, bappeda dam), terutama untuk hongi lalui dari optimalisasi kapasitas yang belum terpakai tercapainya kepentingan yang jaringan masyarakat (idle capacity) (oleh dam, kpspams,), seimbang antara konsumen perpipaan berpenghasilan membangun spam baru untuk pusat dan penyedia jasa pelayanan. rendah (mbr) perkotaan dan perkampungan terutama untuk: tercapainya peningkatan kawasan atau kampung kampung rawan air, efisiensi dan cakupan permukiman kumuh, rawan penyakit, kawasan layanan air minum pesisir, kampung nelayan, dan kawasan peran strategis (oleh dinas putra, bappeda, dinas tersedianya akses air minum pemberdayaan masyarakat dan dam): aman bagi penduduk mengembangkan spam untuk masyarakat pada akhir tahun berpenghasilan rendah mbr) kawasan dengan perincian akses air kumuh perkotaan dan kawasan rumah minum perpipaan minimal sederhana sehat (oleh dam, pusat), dan akses air minum non meningkatkan spam yang berbasis pada perpipaan terlindungi masyarakat (oleh pokja amp, dinas pu), mendorong kebijakan khusus untuk pembangunan spam kawasan kawasan tertentu (oleh dinas pkp). mengembangkan mengembangkan spam untuk kebutuhan non spam dalam rangka rumah tangga antara lain industri, niaga dan mendukung pariwisata (oleh dam): pertumbuhan mengembangkan spam untuk mendukung ekonomi. program pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi (oleh damppeda dan dam), mengurangi disparitas cakupan pelayanan spam antar kawasan (oleh dam dan dinas pu). isu strategis sasaran kebijakan kebijakan strategi rencana tindak meningkatkan menegakkan control kualitas melalui kualitas air minum pengaplikasian standar teknis dan regular yang memenuhi monitoring secara berkala terhadap kualitas air persyaratan baku yang diterima atau dipakai masyarakat (oleh mutu yang berlaku. dinas kesehatan, dam (oleh dinas kesehatan):dinas pu, dinas kehutanan, dinas lingkungan hidup): pengembangan dan operasional laboratorium lingkungan (oleh dinas lingkungan hidup)::minum (oleh dinas lingkungan hidup). pengaturan untuk melakukan bimbingan teknis kepada menurunkan tingkat penyelenggara spam dalam penanganan kehilangan air. masalah kehilangan air (oleh pusat dan dau), isu strategis sasaran kebijakan kebijakan strategi rencana tindak melakukan sweeping sambungan gelap dan pencurian air secara berkala (oleh dam), penggantian water meter induk (intake) dan sebagian water meter distribusi, serta water meter pelanggan (oleh dam hitam), perbaikan instalasi distribusi yang rusak (oleh dam hitam):dam). mengembangkan mengembangkan aplikasi sistem perencanaan sistem informasi dan pembangunan, khususnya mengenai capaian pendataan dalam pelayanan eksisting pelayanan air minum dan rangka pemantauan sumber air (oleh bappeda, dam, dinas pu), dan evaluasi kinerja menyusun dan memvalidasi database serta pelayanan air menyusun manajemen sistem informasi minum. penyediaan air minum (oleh dam, dinas pu, dinas kesehatan dan koordinator bappedappeda) dinas dan bappeda), melaksanakan bimbingan teknis sdm dalam rangka pemutakhiran data penyediaan air minum (oleh pusat, bappeda, dinas pu), melakukan sinkronisasi dalam hal penentuan indicator penilaian dengan instansi penyedia data dan pelaksana kegiatan pemutakhirningkatan meningkatkan memfasilitasi upaya peningkatan pendapatan pendanaan. kemampuan kemampuan finansial pusat, dam), pendanaan operator internal memfasilitasi peningkatan efisiensi biaya (oleh dan pengembangan penyelenggara spam. dam), alternatif sumber memfasilitasi penerapan tarif dengan prinsip pembiayaan. pemulihan biaya penuh (fcr) oleh dam dan non dam (oleh dinas dan dam). meningkatkan mengalokasikan dana apbd ataupun sumber komitmen pembiayaan lainnya bagi pengembangan spam pemerintah dalam (oleh bappeda, dinas pu), pendanaan memberi stimulan untuk mendorong pengembangan pengembangan spam oleh masyarakat secara spam. mandiri (oleh amp): mengembangkan penyertaan modal pemerintah (pmp) bagi pengembangan spam daerah (oleh bappeda). mengembangkan pola mengoptimalkan forum komunikasi untuk pembiayaan melalui sinkronisasi program antara perusahaan corporate social swasta dengan pemda (oleh bappeda), responsibility csr).ppeda dan dinas pupokja amp), melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan spam yang melalui dana csr. isu strategis sasaran kebijakan kebijakan strategi rencana tindak meningkatkan meningkatkan pemahaman penyelenggara pendanaan melalui untuk memanfaatkan kebijakan pendanaan perolehan dana non dalam pengembangan spam pusat, bappeda, pemerintah, seperti dinas pu, dam), pinjaman, hibah menyusun skenario spam dan penyelenggara dalam dan luar yang danai dengan berbagai alternatif negeri, pinjaman pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam perbankan, pinjaman dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non perbankan dan pusat investasi pemerintah dan lembaga obligasi perusahaan. keuangan lainnya, serta obligasi perusahaan (oleh bappeda), memfasilitasi untuk mengakses berbagai alternative sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan spam (oleh bappeda)dapresppeda). peningkatan peningkatan memperkuat melakukan pembinaan dalam rangka kapasitas kapasitas kapasitas sumber peningkatan kapasitas sdm yang terkait kelembagaan. kelembagaan daya manusia sdm) dengan penyelenggaraan pengembangan spam, penyelenggaraan dalam baik sdm dari kalangan pemerintah, pengembangan pengembangan spam penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan spam penyedia jasa konsultasi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan (oleh pusat, dinas pu, bappeda, dam), isu strategis sasaran kebijakan kebijakan strategi rencana tindak mendorong pengisian jabatan struc(oleh bappeda), kegiatan fasilitas dan koordinasi pokja amp (oleh bappeda). memperkuat peran mengefektifkan peran regulator sehingga dan fungsi mampu mempunyai target capaian dalam dinas instansi skpd penyelenggaraan spam (oleh setda, dinas pu), dalam pengembangan memberi pedoman pengaturan tugas fungsi spam skpd dalam penyelenggaraan pengembangan spam (oleh setda, dinas pu):menerapkan prinsip menerapkan tata kelola perusahaan secara good corporate transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan governance untuk dan professional (oleh dam), penyelenggara opera menerapkan sistem manajemen mutu spam (oleh dam), menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan spam secara periodik (oleh dinas dan dam), memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga penyelenggara spam (oleh dinas pu), menerapkan manajemen keuangan penyelenggara spam secara efisien (oleh dinas dan pusat). isu strategis sasaran kebijakan kebijakan strategi rencana tindak mengembangkan menyusun mekanisme yang efektif untuk kapasitas sdm mengembangkan kapasitas sdm dengan pola dengan pola center center excellent (oleh pusat dan excellent setda), meningkatkan dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas sdm dengan pola (oleh bappeda dinas pu),ppeda, dinas dan dam). mengembangkan menyusun pedoman penerapan manajemen manajemen asset asset yang efisien (oleh pusat, dinas pu): spam dalam rangka melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan meningkatkan pendampingan penerapan manajemen asset efisiensi dan efektifitas (oleh pusat, dinas pu), pengelolaan meningkatkan manajemen dan optimalisasi asset dam (oleh dam). pengembangan dan pengembangan melengkapi dan menerapkan norma standar prosedur dan penerapan dan penerapan menerapkan produk kriteria spk) yang terkait dengan perundang spk. peraturan penyelenggaraan pengembangan spam (amanat undangan. perundangan dalam dan (oleh setda), penyelenggaraan memfasilitasi review dokumen dan produk pengembangan spam hukum pengaturan air minum daerah berupa: peraturan bupati tentang ijin pemanfaatan sda: (seperti pemanfaatan sumber air baku antar wilayah), eda jakstrada pengembangan spam, dan rencana induk pengembangan spam. dinas menerapkan spk melakukan pembinaan melalui sosialisasi, yang telah tersedia. pelatihan, dan pendampingan penerapan spk (oleh pusat, dinas pu), memfasilitasi penyusunan rencana induk penyelenggaraan spam (oleh pusat, bappeda, dinas puisu strategis sasaran kebijakan kebijakan strategi rencana tindak sni) atau standar internasional untuk jenis pekerjaan tertentu (oleh pusat, dinas pu). menyelenggarakan melaksanakan perencanaan spam baru pengembangan spam sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan sesuai dengan kaidah lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang teknis berlaku (oleh dadam dinas puppeda, dinas pu, dam), melaksanakan kegiatan konstruksi sesuai dengan kaidah teknis (oleh dam dinas pu)dam dinas pu)dam dinas pu), melaksanakan optimalisasi dan rehabilitasi spam yang belum optimal (oleh dam pu), melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku kemenkes (oleh dinas kesehatan dappeda, dinas pu, dam): memperkuat supervisi dalam pelaksanaan pengembangan spam (oleh dinas pu). isu strategis sasaran kebijakan kebijakan strategi rencana tindak pemenuhan peningkatan meningkatkan menetapkan rencana alokasi dan hak guna air kebutuhan air penyediaan air konservasi wilayah bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru baku untuk air baku yang daerah aliran sungai sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan minum. memenuhi standar dan perlindungan sumber daya air pada setiap wilayah sungai kualitas, sumber air baku (bersama bws): kuantitas, mengatur penetapan sumber sumber air baku kontinuitas, utama dalam rencana tata ruang provinsi, keterjangkauan) rencana tata ruang wilayah kabupaten, secara rencana tata ruang kawasan, dan rencana berkelanjutan. detail tata ruang dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air oleh dam dan bwsh, dinas kehutanan provinsi):ppeda, dam), meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah (oleh esdmh, dinas putra, esdm dan dinas yang membidangi), isu strategis sasaran kebijakan kebijakan strategi rencana tindakppeda). meningkatkan upaya menetapkan rencana alokasi dan hak guna air penyediaan air baku bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru untuk air minum. sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai (bersama bws):. (dimulai dengan pemerintahan). meningkatkan menyediakan informasi neraca air water efisiensi dan balance) bersama bws terkait): efektifitas menyediakan data kebutuhan air baku untuk pengelolaan sumber air minum per kota sampai tahun daya air melalui mendatang, pendekatan berbasis melakukan sosialisasi peraturan perizinan wilayah sungaiisu strategis sasaran kebijakan kebijakan strategi rencana tindak meningkatkan melakukan pemetaan kebutuhan rasionalisasi efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku, pemanfaatan air baku mengembangkan potensi pemanfaatan air baku melalui sistem secara regional, regionalcpeningkatan peran peningkatan peran meningkatkan melakukan kampanye menuju perilaku hidup dan kemitraan dan kemitraan kepedulian bersih dan sehat sebagai penciptaan badan usaha dan badan usaha dan masyarakat dalam kebutuhan play anan air minum yang layak masyarakat masyarakat. penyelenggaraan dan berkelanjutan (oleh dinas kesehatan), pengembangan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat spam oleh dinas pada proyek proyek berbasis masyarakat):pokja amp), memberikan bantuan teknis pembentukan kelembagaan masyarakat pengelola air minum (oleh pokja amp):isu strategis sasaran kebijakan kebijakan strategi rencana tindak spam (oleh pokja ampdadam): melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air (oleh pokja amppokja amp, dinas kehutanan provinsi, dinas pendidikan dan dinas lhhmanfaatan mendorong melakukan kerjasama dengan lembaga spam melalui inovasi teknologi penelitian untuk penelitian swasta perguruan tinggi untuk penerapan inovasi spam. mengembangkan mengembangkan teknologi. teknologi bidang air kerjasama dengan lembaga penelitian, minum.uy dan penurunan kehilangan air fisik. memasarkan hasil mendorong tumbuhnya inovasi teknologi: inovasi teknologi. melakukan uji coba hasil inovasi teknologi oleh dinas putra danerapkan melakukan pembangunan spam baru yang teknologi tepat guna menggunakan teknologi tepat guna, khususnya dalam pada daerah dengan keterbatasan air pengembangan baku belum terlayani dam terutama untuk spam pada daerah proyek proyek dak oleh bappeda, pu, pokja dengan keterbatasan tampil), kualitas air baku menerapkan inovasi spam yang bertumpu pada potensi local (oleh pokja ampfisik oleh dam, hitam (oleh pokja amp)lumajang sebesar untuk akses air minum melalui jaringan perpipaan baik dam maupun non dam (dak).adalahhingga sesuai business plan dam kabupaten lumajanglumajang),melakukan fasilitasi kepada pengelola spam dalam penyiapan program investasi pengembangan spam,,,,:umum alternatif sumber pendanaan kegiatan dan rencana tindaklumajanglumajanglumajangbupati lumajang ttd. h.thorium hao, m.ml |
berita daerah kabupaten bandung mean, nomor tahun peraturan bupati bandung nomor tahun tentang pedoman pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau( dbhchgurangi ketergantungan daerah kepada pusat serta memperkeccht):berdaya guna d, cc.erintah daerah kabupaten dalam lingkup:memperhatikan surat edaran menteri keuangan republik indonesia nomor se mk. tentang prioritas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran memutuskan menetapkan peraturan bupati bandung tentang pedoman pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (dbhcht) bupati adalah bupati bandung sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten bandungpinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar (dua) yo. rokok adalah hasil olahan tembakau atau subtitusinya yang terbungkus termasuk cerutu, rokok suntiingkat iht adalah perusahaan besar dan umkm yang bergerak bidang rokok. bab pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau pengelolaan dbhchtcht kabupaten bandung dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten bandung dibawah koordinasi asisten perekonomian dan kesejahteraan rakyat. sekretariat pengelola dbhcht pada bagian koordinasi perekonomian sekretariat daerah. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilakukan skpd terkait sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh bupati.cukaiukai kabupaten bandung: dan membuat laporan alokasi pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada gubernur. bab iii rancangan dan pelaksanaan kegiatan skpd membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dbhcht kecht kepada gubernur sebelum tahun anggaran berjalan. skpd pengelola anggaran dbhcht bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan anggaran dbhchtskpddan semester kepada asisten perekonomian dan kesejahteraan rakyat.gubernurkoordinasi evaluasi dan pemeriksaan atas penggunaan dana bagi hasil cukai tembakaucht pada skpd daricht pada akhir tahun anggaran untuk mengetahui capaian kinerja program kegiatan yang dibiayai dari dbhcht dari aspek visicht daribab ketentuan lain lain, ttd sofia nataprawira berita daerah kabupaten bandung tahun nomor |
bupati magetan peraturan bupati magetan nomor tahunpemerintah kabupaten magetan menyelenggarakan program pilot project badan usaha milik desa bum des) tahun bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud padardes kabupaten magetan tahun dengan peraturan bupati diaturtahun bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasai dilaksanakan oleh desa penerima bantuan dan dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untukdengan membentuk badan usaha milik desa bum des). bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk menguatkan kapasitas kelembagaan ekonomi desa, meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha lembaga ekonomi desa, mengembangkan kemitraan usaha dengan unit kelompok rumah tangga miskin rtm) sasaran maupun dengan lembaga ekonomi local: d.mengembangkan modal usaha melalui penggalangan dana masyarakat maupun kerjasama dengan pihak ketiga, dan memperkuat pendapatan asli desa. tata cara perairan bantuan sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut desa mengusulkan secara tertulis program pengembangan badan usaha milik desa bum des) kepada pemerintah kabupaten magetan melalui badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa kabupaten magetan. pemerintah kabupaten magetan dalam hal ini badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa kabupaten magetan melaksanakan verifikasi dan identifikasi desa yang mengusulkan bantuan program pilot project badan usaha milik desa bum des) tahun berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud huruf badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa kabupaten magetan mengusulkan desa yang dinyatakan layak untuk masuk dalam program pilot project badan usaha milik desa bum des) tahun kepada bupati. lokasi dan alokasi bantuan keuangan program pilot project badan usaha milik desa bum des) tahun ditetapkan dengan keputusan bupati magetan. desa penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud wajib melaporkan penggunaan keuangan kepada bupati melalui badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa kabupaten magetan. teknis pelaksanaan dari peraturan bulantandar operasional prosedur sopman diundangkan magetan pada tanggal oktober plt. sekretaris sah kabupaten magetan a men sugiartini berita daerah kabupaten magetan tahun nomor |
mas provinsi jawa timur peraturan bupati sampang nomor tahun tentang tata caraampang, menimbang bahwa dalam rangka mengembangkan potensi desa dan kekayaan desa pengembangan usaha ekonomi mikro tingkat desa, meningkatkan pendapatan asli desa, maka diupayakan setiap desa mempunyai badan usaha milik desa bum desa) bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf dandibentuk peraturan bupati tentang tata cara pendirian, pengelolaan dan pembubaran badan usaha. pengurusan dan pengelolaan, pembubaran badan usaha milik desa:nomor tahun memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pendirian, pengelolaan dan pembubar desa dibidangpemanfaatan sumber daya lokal ditetapkan dengan peraturan desa dan teknologi tepat guna. bum desa dibidang yang memberikan jasa pelayanan kepada warga dengandengandenganpoipoin dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.bab vii pertanggung jawabbpd melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa dalam membina pengelolaan bum desaes bab vii pembubaran bum desa dapat dibubarkan setelah dilakukan audit berkaitan usaha, organisasi dan manajemen sesuai ketentuan perundang undangan. bum desa yaunit usaha bum desa yang tidak dapat menutupi kerugian dinyatakan pailit sesuai, atas rekomendasi sertantuk pembinaan antara lain adalah: fasilitasi pengembangan bum desa pelatihan manajemen bum desa pendampingan pembinaan bum desa pengawasan dalam pelaksanaan bum desa dilakukan oleh bpd dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam camat berwenang untuk melakukan verifikasi pengelolaan bum desa. serta bum desa berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan bum desa. inspektorat kabupaten berwenang melakukan audit dan pengawasan pengelolaan bum desa. serta sebagaimana dimaksud pada berkedudukan kantor badan pemberdayaan masyarakat kabupaten sampang bab ketentuan peralihan bum desa yang telah terbentuk sebelum peraturan bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya bum desa sebagaimana dimaksud pada wajib melakukan penyesuaiadan pemberdayatau yang disingkat dengan adalah peraturan tertulis sebagai hasil musyawarah desa memuat dan terdiri dari aturan aturan pokok saja dalam organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan serta menyusun aturan aturan lain yang memuat paling sedikitnyaatau yang disingkat art adalah aturan tertulis, sebagai hasil musyawarah desa yang memuat paling sedikitnya adalahmaksud dan tujuan maksud dibentuknya peraturan bupati ini sebagai berikut memberikan pedoman dan mekanisme tentang pendirian bumsebagai petunjuk pelaksanaan fasilitasi pembentukan badan usaha milik desa kabupaten sampang. dengan terbentuknya peraturan bupati ini bertujuan sebagai berikut dapatbum desa ditetapkan dengan peraturan desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan disepakati bersama bpd dan pemerintah desa. pembahasan pendirian bum desa dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada meliputi kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat, organisasi pengelola modal usaha bum desa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ad art) bum desa persyaratan pendirian bum desa mempertimbangkan hal hal sebagai berikut inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat desa, potensi usaha ekonomi desa:um desa dapat dibentuk antara (dua) desa atau lebih yang merupakan bum desa bersama pendirian bum desa sebagaimana dimaksud pada difasilitasi oleh badan kerjasama antar desa bad). badan kerjasama antar desa bad) sebagaimana dimaksud pada terdiri darihasil kesepakatanb bentuk pengelolaan bum desa bentuk unit usaha sebagaimana dimaksud dalam antara lain perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, yang dibentuk berdasarkan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. lembaga keuangan mikro dengan modal bum desa sebesar (enam puluh persen) sesuai dengan ketentuan perundang undangan lembaga keuangan mikro. organisasi pengelola bum desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa. pengelolaan bum desa berdasarkan kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. bab kepengurusan bum desa bagian kesatu susunan pengurus susunan kepengurusan pengelola bum desa terdiri dari penasehat officio kepala desa yang bersangkutan pelaksana operasional pengawas pembentukan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada huruf berdasarkan hasil musyawarah dan mendapat persetujuan kepala desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. bagian kedua penasehat penasehat sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai kewajiban sebagai berikutkewenangan penasehat sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikutmelindungi usaha desa terhadap hal yang dapat menurunkan kinerja bum desa. bagian ketiga pelaksana operasionalberkepribadian jujur, baik, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa, dan pendidikan paling rendah smu ma smk atau sederajat pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola bum desa sesuai dengan ad art kewajiban pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikuthuruf mempunyai wewenang sebagai berikutnya sebagaimana dimaksud dalam dapat menunjuk anggota pengurus dan dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan. pelaksana operasional diberhentikan apabila meninggal dunia berakhir masa baktinya sebagaimana diatur dalam ad art bum desa cc. mengundurkan diri tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat kinerja bum desa terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka. bagian keempat pengawas susunan pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari ketua wakil ketua merangkap anggota sekretaris merangkap anggota anggotadalam penyelenggaraan rapat umum, pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf mempunyai kewenangan untuk melakukan masa bakti pengawas ditetapkan dalam ad art bum desa. bab permodalan, jenis usaha dan bagi hasium desa dapat menjalankan bisnis dibidang antara lain sosial dengan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat penyewaan cc. perantara produksi dan atau berdagang keuangan usaha bersama |
bupati kolaka timur provinsi sulawesi tenggara peraturan bupati kolaka timur nomor tahun tentang uraian tugas pokok dan fungsi kantor penghubungmaka perlu menyesuaikan tugas pokok dan fungsi kantor penghubung pemerintah kabupaten kolaka timur yang berkedudukan kendari: bahwa sebagai pelaksanaan dan tindak lanjut dan sebagai upaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan pemerintah daerah kabupaten kolaka timur serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor penghubung pemerintah daerah secara lebih efisien dan efektif, dipandang perlu mengatur penjabaran tugas pokok dan fungsi kantor penghubung pemerintah daerah kabupaten kolaka timur:netapkan peraturan bupati kolaka timur tentang uraian tugas pokok dan fungsi kantor penghubung pemerintahkolaka timur undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara lembaran negaruraian tugas pokok dan fungsi kantor penghubung pemerintaholaka timur, sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten kolaka timur: kantor perrgrubung adalah kantor perrgirtrbtrrre pemerintah kabupaten kolaka timur kendari yang berfungsi sebagai penghubung memperlancar dan memfasilitasi tugas pemerintahan dan pembangunan pemerintah daerah kolaka timur, kepala kantor adalah kepala kantor penghubung pemerintah daerah kabupaten kolaka timur. bab kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi bagian pertama kedudukan kantor penghubung pemerintah daerah kabupaten kolaka timur berkedudukan kendari,kantor penghubung pemerintah kabupaten kolaka timur merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. kantor penghubumembantu bupati dalam melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan kegiatan fasilitasi informasi dan hubungan antar lembaga, promosi dan mengelola sarana dan prasarana dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. untuk menyelenggarakan tugas tugas sebagaimana dimaksud dalam kantor penghubung kabupaten kolaka timur mempunyai fungsi sebagai berikut pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan. penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, lembaga pemerintah non departemen dan swasta. pembinaan masyarakat kabupaten kolaka timur kendari. pengumpulan data dan informasi. melaksanakan promosi kabupaten kolaka timur yang meliputi ekonomi, social, budaya dan pariwisata. pengelolaan asset daerah yang berada pada wilayah kerja kantor penghubung, pelaksanaan urusan ketatausahaan dan memfasilitasi tugas skpd yang melaksanakan kegiatan tugas teknis masing masing. pelaksanaan tata usaha kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan bupati. bagian ketiga susunan organisasi susunan organisasi kantor penghubung pemerintah kabupaten kolaka timur, terdiri atas kepala kantor sub bagian tata usaha cc. seksi penghubung antar lembaga seksi promosi dan informasi seksi perwakilan kelompok jabatan fungsional bagan struktur organisasi kantor penghubung pemerintah daerah kabupaten kolaka timur sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah pemerintiii uraian tugas pokok dan fungsi jabatan bagian pertama kepala kantor kepala kantor penghubung mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyusun rencana strategis kantor penghubung, mengendalikan tugas tugas dalam penyelenggaraan hubungan pemerintah daerah, merumuskan kebijakan, pembinaan dan teknis sebagai fasilitator pemerintah, mengkoordinasikan kegiatan pengolahan data dan informasi, menyelenggarakan kegiatan promosi daerah dan mengadakan hubungan dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta.: bilamana kepala kantor melalui sekretaris daerah. bagian kedua sub bagian tata usaha sub bagian tata usaha kantor penghubung mempunyai tugas menyusun perencanaan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kasual tata usahaelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, pelaksanaan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, pelaksanaan administrasi tata usaha: pelaksanaan dan penyiapan rencana kerja, pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan barang inventaris, pelaksanaan urusan rumah tangga, pelaksanaan penyusunan laporan bulanan dan tahunan: penyiapan bahan rumusan laporan akuntabilitas kinerja, pelaksanaan pembuatan laporan tugas dan fungsinya: melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor. bagian ketiga seksi penghubung antar lembaga seksi penghubung antar lembaga mempunyai tugas menyusun rencana dan rumusan petunjuk teknis dalam bidang hubungan antar lembaga, mengendalikan kegiatan hubungan antar pemerintah daerah, lembaga pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, lembaga pemerintah non departemen dan swasta maupun lembaga masyarakat, dengan mengarahkan, mengawasi, dan menertibkan sesuai prosedur agar tetap terjalin hubungan yang terkoordinasi dengan baik. seksi penghubung antar lembagenghubung antar lembaga mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan rencana program seksi: menginventarisasi, menganalisis, dan menyajikan data dan informasi: pelaksanaan kegiatan hubungan timbal balik antar lembaga yan ada luar daerah sesuai dengan petunjuk dan kebijakan pemerintah daerah kabupaten kolaka timur agar tugas terarah sesuai dengan rencana, pelaksanaan tugas inventarisasi data lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk menjadi bahan kajian dalam rangka pelaksanaan tugas, s5. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah pusat, pemerintah . provinsi, lembaga non pemerintah, lembaga lembaga masyarakat daerah kendari dengan melakukan hubungan fungsional, konsultasi, perjanjian dan bentuk bentuk lain agar terjalin hubungan yang efektif dan efisienempat seksi promosi dan informasi seksi promosi dan informasi mempunyai tugas menyusun rencana dan rumusan petunjuk teknis pelaksanaan promosi pembangunan daerah yang meliputi ekonomi, social, budaya, dan pariwisata, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan, pengolahan data tentang promosi dan informasi daerah. seksi promosi danromosi dan informasi mempunyai fungsi pelaksanaan inventarisasi data yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk selanjutnya mensistematiskan, menyajikan analisis data promosi dan informasi: pemberian layanan informasi dalam aspek ekonomi, social, budaya dan pariwisata, sosialisasi keberadaan kantor penghubung melalui surat resmi sekretaris daerah, melalui media cetak lokal bekerjasama dengan bagian humas kabupaten kolaka timur. melengkapi kantor penghubung dengan informasi dari berbagai instansi lingkup pemerintah provinsi kabupaten kota, maupun instansi swasta, organisasi masyarakat kolaka timur, baik berupa brosur, leaflet, laporan ataupun dokumen lainnya, menata dan melengkapi kantor penghubung dengan sarana kerja dan hasil kerajinan kabupaten kolaka timur: melakukan kerjasama dengan dinas dinas bagian terkait dalam rangka pelaksanaan berbagai pameran baik pameran pembangunan, pariwisata maupun teknologi yang diselenggarakan kendari dan jakarta. memfasilitasi pertemuan, hut atau kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh istana negara hut ri), tmii, dki jakarta, hcc, pekan raya jakarta ataupun kegiatan yang diselenggarkan oleh lembaga lembaga lainnya. memfasilitasi promosi potensi daerah, kebudayaan dan kesenian baik dalam kegiatan pameran, perlombaan pada event nasional maupun internasional. pengembangan teknologi informasi (website) dan data base jaringan kantor penghubunglima seksi perwakilan seksi perwakilan mempunyai tugas menyusun rencana program dan rumusan petunjuk teknis pelaksanaan tugas perwakilan dengan menguraikan pokok pokok petunjuk prosedur dan hubungan kerja sebagai pedoman pelaksanaannya. seksi perwakilan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala kantor. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam seksi perwakilan mempunyai fungsi pelaksana fasilitasi bupati, wakil bupati, dprd kabupaten serta para skpd kabupaten dalam kegiatan kendari. memfasilitasi pertemuan pertemuan atase duta besar, para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. melaksanakan pelayanan mess wisma mengelola pelayanan mess wisma kantor penghubung. s5. melaksanakan kegiatan protokoler, mewakili menghadiri rapat upacara yang ditugaskan pemerintah daerah kabupaten kolaka timur. memfasilitasi pengiriman dan penerimaan surat menyurat: menyediakan sarana perpustakaan kantor: pelaksanaan tugas lain sesuai tugasnyahubungpenghubung pemerintahiii tata kerja dalam melaksanakan tugas kepala kantor penghubung kepala sub bagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional lingkungan kantor penghubung pemerintah daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik na bab pengangkatan dalam jabatan kepala kantor, kepala sub bagian,bupati ini mulai berlaku mulailaka timur. ditetapkan tirawuta pada tanggal, m6eh pj. bupati kolaka timur anwar sanusi diundangkan tirawuta pada tanggal, desember plt. tahun nomor pengkoordiniran pengelolaan pendapatan daerah pelaksanaan variasi dan pengawasan penerimaan pendapatan daerah pengkoordiniran dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan piutang pajak daerah pelaksanaan penandatanganan surat ketetapan pajak daerah skpd),. pelaksanaan penandatanganan validasi ssp bpt, j . pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan. sub bidang pengelolaan pendapatan daerah, mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana pendapatan daerah, menyiapkan bahan penyusunan peraturan peraturan terkait pemungutan pendapatan daerah, memberikan pengarahan teknis pelaksanaan tata kerja, hubungan kerja dalam rangka perencanaan, pemungutan dan peningkatsanakan verifikasi dan pengawasngumpulkan bahan perencanaan dan realisasimonitoring dan evaluasi serta pelaporan pendapatan daerah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pendapatan. sub bidang pendaftaran, pendataan, penagihan dan keberatandaftaran, pendataan, penagihan dan keberatan, memberikan pelayanan umum dalam hal pajak daerah, mendata dan mendaftar wajib pajak, menyiapkan daftar tunggakan pajak daerah, melakukan penagihan pungutan pajak daerah dan piutang pajak daerah, menyiapkan, mendistribusikan, menerima dan memeriksa kelengkapan speed dan std serta mencatat dalam kartu data: menerima, meneliti, membuat dan menyerahkan surat perjanjian angsuran atau penolakan angsuran pajak daerah, h.menyiapkan dan mendistribusikan surat peringatan, surat teguran dan atau surat lain sejenis dan surat paksa sesuai dengan ketentu, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pendapatan. sub bidang penetapan dan pembukuan,etapan, pembukuan dan pelaporan pajak daerah, melaksanakan penghitungan penetapan besarnya pajak daerah, melaksanakan penghitungan secara jabatan dan penghitungan penetapan tambahan pajak daerah serta surat surat ketetapan pajak daerah lainnya, memproses, mendistribusikan dan mengarsipkan surat ketetapan pajak daerah skpd): memproses dan mengarsip, menerima, meneliti, membuat dan menyerahkan surat permohonan penundaan pembayaran, melaksanakmemproses validasi ssp bpt, mencatat dan membukukan bukti setoran penerimaan pajak daerah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pendapatanperdesaan dan perkotaan pbb p2) meliputi kegiatan pendataan dan pendaftaran pbb p2, penetapan nop pbb p2, penerbitan dan penyampaian spot pbb p2, melaksanakan penagihan dan pengendalian. untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada bidang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mempunyai fungsi: penyusunan perencanaan kerja pengelolaan pbbp2, pelaksanaan koordinasi, pengelolaan dan pengawasan pbb p2, pelaksanaan pembinaan pbb p2 , pelaksanaan penandatanganan surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan pbb p2, pelaksanaan penyajian data dan informasi penerimaan pbb p2, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan. sub bidang intensifikasi dan intensifikasi mempunyai tugas memproses administrasi pendaftaran objek baru pbb sebagai objek baru yang belum terdaftar pada administrasi pbb p2 dan sismo pbb p2, memproses administrasi mutasi objek dan subjek pbb p2 adalah perubahan atas objek dan subjek pajak pbb p2, memproses pembetulan spot pbb p2, memproses evaluasi ketetapan nilai jual objek pajak pbb p2) memproses penghitungan penetapan nilai objek pajak pbb p2, memproses administrasi keberatan atas permohonan dari wajib pajak, memproses , memprosesmproses kompensasi kelebihan pembayaran pbb p2melaksanakan pendistribusian atas ketetapan pbb p2 tahun berjalan, menyiapkan perencanaan, pengendalian,. sub bidang penagihan dan keberatan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pemprosesan dokumen penagihan dan keberatan: melaksanakan penyampaian dan pengisian dokumen tunggakan pbb p2, memproses dan keberatan pbb p2, memproses penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak pbb p2, memproses penghapusan piutang pajak pbb p2, memproses dan menyampaikan surat teguran penagihan pbb p2, memproses dan menyampaikan surat paksa pbb p2 , memproses surat perintah melaksanakan penyitaan spp) pbb p2: menyiapkan perencanaan, pengendaliansub bidang pengelolaan data dan informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data pendaftaran dan penerimaan pbb p2, memproses data mutasi data dan perekaman data pbb p2, cc. memproses penetapan ketetapan perubahan dan pengembangan data pbb p2: melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan jaringan dan sistem back data) pbb p2: melaksanakan pelaporan dan pemeliharaan data potensi pbb p2 dan basis data pbb (sismo pbb), memproses pembuatan spot pbb dan salinan spot pbb p2 sebagai pengganti spot pbb p2 yang rusak, hilang atau belum diterima, melaksanakan perekaman dan input data hasil penerimaan pembayaran pbb p2: melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pbb p2) melaksanakan koordinasi pencapaian penerimaan pbb p2, dan j .bagian kelima bidang pengelolaan aset bidang pengelolaan aset mempunyai tugas menyusun perencanaan dan pengendalian, pemanfaatan dan inventarisasi barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku. untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada bidang pengelolaan aset mempunyai fungsi: penganalisaan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan standar mutu, harga dan standar kebutuhan material, perbekalan dan peralatan daerah, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik daerah, cc. penyusunagkoordiniran penyelesaian administrasi tuntutan ganti rugi dan sanksi terhadap barang milik daerah, mengkoordinasikan perawatan dan pemeliharaan aset daerah, mengkoordinasikan pemanfaatan aset daerah, pelaksanaan perubahan status hukum barang daerah, penghapusan barang daerah, pelaksanaan tugas pengamanan, pengendalian serta inventarisasi barang daerah, penyediaan data informasi barang milik daerah, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan. sub bidang perencanaan dan pengendalian, mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk analisa dan penyusunan standart mutu, standart harga dan standart kebutuhan barang daerah serta indeks biaya operasional pemakaian barang daerah, menyiapmenyiapkan daftar kebutuhan barang milik derah kbd) dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (dpmd), membantu penyiapan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah: menyiapkan penyelesaian administrasi tuntutan ganti rugi dan sanksi terhadap barang milik daerah, memberikan pengarahan teknis pengawasan dan pengendalian terhadapsub bidang pemanfaatan dan pemindahtanganan, mempunyai tugas menghimpun bahan analisa data penggunaan dan pemanfaatan (sewa, pinjam pakai, kerja sama, pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna) serta data pemindah tanganan (penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah daerah, perubahan status hukum) barang daerah, menyiapkan daftar rencana penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan, mempersiapkan dan menyelenggarakan penggunaan dan pemanfaatan, dan pemindahtanganan yang meliputi perubahan status hukum, menyiapkan dokumen pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah: melaporkan hasil penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan yang meliputi perubahan status hukum, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengelolaan aset. sub bidang inventarisasi dan pelaporan, mempunyai tugas menghimpun bahan analisa dan penyusunan hasil pengadaan barang milik daerah, menyiapkan data analisa barang inventaris, melaksanakan entri data barang inventaris milik daerah, menyiapkan bahan untuk pengembangan perangkat lunak administrasi barang daerah, melaksanakan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah: menyiapkan data informasibadan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asetbktnsampang, n. xa hasil diundangkan sampang pada tanggal november sekrelarisdaerah kabupaten sampang ak, tag seks sure bumi s santoso, sh, m.si kan utama muda yp115610114 berita daerah kabupaten sampang tahun nomorbadan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sampang daerah dan tugas pembantuandapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang, pengelolaan keuangan dan asetan keuangan dan aselampiran peraturan bupati sampang nomor tahun tanggal bagan struktur organisasi badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sampangkeuangan program bidang pajak bidang bidang bidang bumi dan bidang anggaran dan akuntansi dan pendapatan bangunan pengelolaan perbendaharaan pelaporan end perdesaan dan aset perkotaan sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang sub bidang akuntansi pengelolaan intensifikasi perencanaan anggaran unt aan pendapatan dan dan menerima daerah ekstensifikasi pengendalian sub bidang pendaftaran sub bidang sub bidang sub bidang akuntansi pendataan, penagihan dan pemanfaatan perbendaharaan dan pemindah pengeluaran penagihan dan keberatan tanganan keberatan sub bidang sub bidang sub bidang evaluasi dan pengelolaan sub bea belanja pegawai pelaporan bukan data dan bap aaa keuangan informasi utd (ea ampang, snp bela kawanan hasil susunan organisasi badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah terdiri atas kepala badan, sekretariat, membawahi sub bagian umum, sub bagian program, sub bagian keuangan. bidang anggaran dan perbendaharaan, membawahi sub bidang anggaran, sub bidang perbendaharaan, sub bidang belanja pegawai. bidang akuntansi dan pelaporan, membawahi sub bidang akuntansi penerimaan, sub bidang akuntansi pengeluaran, sub bidang evaluasi dan pelaporan keuangan. bidang pendapatan, membawahi sub bidang pengelolaan pendapatan daerah, sub bidang pendaftaran, pendataan, penagihan dan keberatan, sub bidang penetapan dan pembukuan. bidang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, membawahi sub bidang intensifikasi dan intensifikasi, sub bidang penagihan dan keberatan, sub bidang pengelolaan data dan informasi. bidang pengelolaan aset, membawahi sub bidang perencanaan dan pengendalian, sub bidang pemanfaatan dan pemindahtanganan, sub bidang inventarisasi dan pelaporan. upt badnyiapnyiapkan perencanaan program, menghimpun data, menyusun rencana strategis badaniapkaiapkaanggaran dan perbendaharaan bidang anggaran dan perbendaharaan mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan anggaran, belanja pegawai dmpunyai fungsi: pembinaan teknis bidang penganggaran dan ketatausahaan keuangan, penyusunan pedoman teknis penyusunan dan ketatausahaan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd): cc. penyusunan perda dan rancangan peraturan bupati tentang apbd serta perda dan rancangan peraturan bupati tentang perubahan apbd, pemprosesan usulan bendahara penerimaan dan pengeluaran skpd untuk ditetapkan dengan keputusan bupati pelaksanaan penerbitan surat pemberitahuan pembayaran dana sp2d), pemprosesan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran spp) gaji, pelaksanaan pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan apbd, pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola menatausahakan investasi daerah: dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan. sub bidang anggaran, mempunyai tugas menyiapkan pedoman teknis penyusunan apbd, menyiapkan kode bagan akun standart untuk penyusunan apbd, memfasilitasi pembahasan rencana kerja anggaran rka) organisasi perangkat daerah dengan tim anggaran pemerintah daerah, menyiapkan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati tentang apbd serta rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati tentang perubahan apbd, menyiapkan anggaran kasperbendaharaan, mempunyai tugas menyiapkan surat penyediaan dana, menyiapkan usulan bendahara pengeluaran dan penerimaan organisasi perangkat daerah, menyiapkan perhitungan besaran uang persediaan seluruh organisasi perangkat daerah untuk ditetapkan dengan peraturan bupati, melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen surat perintah membayar spm) belanja dan pembiayaan pengeluaran yang disampaikan organisasi perangkat daerah pejabat pengelola keuangan daerah ppid), menerbitkan sp2d atas spm yang telah diverifikasi, memberikan pengarahan teknis kepada bendahara seluruh organisasi perangkat daerah, menyiapkan laporan pajak bulananbelanja pegawai, mempunyai tugas melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen surat perintah membayar spm) belanja gaji dan tunjangan, menyiapkan surat keterangan pemberhentian pembayaran spp) gaji, mencatat data kendali gaji perorangan, melakukan rekonsiliasi dan perhitungan atas potongan pihak ketiga gaji dan tunjangan sebagai dasar penerbitan surat setoran bukan pajak ssp): dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang anggaran dan perbendaharaan. bagian ketiga bidang akuntansi dan pelaporan bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prosedur akuntansi keuangan daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai fungsi: penyusunan kebijakan dan pedoman teknis yang berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah, pembinaan dan bimbingan kepada organisasi perangkat daerah tentang akuntansi keuangan daerah, penyusunan laporan konsolidasi keuangan organisasi perangkat daerah dan ppid, penyusunan laporan keuangan daerah, penyusun: dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan. sub bidang akuntansi penerimaerimaan, melakukan validasi data harian penerimaan kas dan buku kas umum bku): melakukan jurnal validasi penerimaan kas, melakukan verifikasi data piutang organisasi perangkat daerah, melakukan rekonsiliasi secara periodik atas catatan transaksi penerimaan dan piutang organisasi perangkat daerah, menyiapkan data penerimaan dan piutang daerah untuk menyusun laporan keuangan daerah, menyiapkan data konsolidasi laporan realisasi penerimaanakuntansi pengeluargeluaran, melakukan validasi data harian pengeluaran kas dan bku, melakukan jurnal validasi pengeluaran kas, melakukan rekonsiliasi secara periodik atas transaksi pengeluaran organisasi perangkat daerah, melakukan verifikasi data persediaan organisasi perangkat daerah, menyiapkan data pengeluaran kas untuk menyusun laporan keuangan daerah, menyiapkan data konsolidasi laporan realisasi belanjaevaluasi dan pelaporan keuangan, mempunyai tugas menyiapkan laporan bulanan, triwulan dan semester realisasi apbd, menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana transfer, melakukan verifikasi atas laporan keuangan organisasi perangkat daerah, menyiapkan data laporan keuangan daerah, menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban apbd: menyiapkan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan apb dj, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang akuntansi dan pelaporan. bagian keempat bidang pendapatan bidang pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah, merumuskan dan menganalisa potensi pendapatan, pendataan, penetapan, pemungutan pajak daerah, penagihan piutang pajak daerah dan melakukan verifikasi dan pengawasan pendapatan daerah. untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada bidang pendapatan mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah pelaksanaan identifikasi dan menganalisa data potensi pendapatan daerah pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah. |
naya ndauntuk kelancaran pelaksanaan dan ketatausahaan anggaran dan atau keuangan dipandangi. penetapan jenis kontrak. tanda bukti perjanjian cocoa metode penilaian kualifikasi |. penyusunan jadwal pemilihan nee bab swakelola ketentuan umum swakelola ocean pengadaan swakelola oleh skpd penanggung jawab anggaran ee. coconten anna pelaksanaan swakelola oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola .co. pelaksanaan swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola oo bab layanan pengadaan secara elektronik (lpse) kebijakan pengadaan barang jasa secara tata cara pendaftaran paket kegiatan untuk e procurement nana nana lelang gagal dan lelang ulang nona. pengumuman hasil pengadaan langsung . training (pelatihan bagi pejabat pembuat komitmen, pokja ulp dan penyedia barang jasa) bab 'ennanentanann kontrak kritis .coo conan pembayaran prestasi pekerjaan yang terpasang pada pekerjaan konstruksi nose pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan pemutusan kontrak encer nnanantanalk bab viii pelaporan dan penyerahan kegiatan penyerahan kegiatan nenek penyerahan pengelolaan kegiatan eco. surat keputusan pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan php) surat permintaan penilaian pekerjaan untuk serah terima pertama surat permintaan penilaian pekerjaan dalam rangka serah terima akhir surat pengantar risalah rapat penilaian kunjungan lapangan pertama hasil penilaian lapangan dalam rangka serah terima akhir pekerjaan risalah rapat pendahuluan hasil kunjungan lapangan hasil kunjungan lapangan berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan pertama berita acara serah terima pertama pekerjaan berita acara serah terima akhir pekerjaan formulir daftar cacat dan kurang pekerjaan formulir daftar hasil perbaikan cacat dan kurang pekerjaan daftar pemeriksaan proses dan uji hasil mutu daftar dokumen dan rekaman pelaksanaan formulir rencana kegiatan masa pemeliharaan formulir daftar personil penyedia jasa masa pemeliharaan formulir daftar peralatan penyedia jasa masa pemeliharaan surat rekomendasi serah terima oleh direksi teknis surat undangan rapat panitia penerima hasil pekerjaan php) berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan kedua tahap pelaksanaan pemeriksaan hasil pengadaan penerapan prosedur dan teknik pemeriksaan setiap item pekerjaan harus berdasarkan kontrak dengan memakai referensi: daftar kuantitas dan harga spesifikasi teknis umum maupun khusus) syarat syarat umum kontrak syarat syarat khusus kontrak gambar atau brosur jangka waktu yang ditentukan tahap pemeriksaan meliputi pemeriksaan visual dengan melihat langsung tanpa uji, hanya sebatas pengamatan untuk barang bisa dilihat saat barang datang, dipasang, instalasi dan dioperasikan untuk pekerjaan konstruksi dengan cara mengamati langsung (on the spot) lapangan bersifat kuantitatif pemeriksaan teknis memeriksa pekerjaan yang diselesaikan penyedia apakah telah sesuai atau tidak sesuai dengan spesifikasi apabila pemeriksaan untuk pekerjaan konstruksi, barang, jasa lainnya membutuhkan keahlian khusus, bisa menggunakan tim pendukung menggunakan metode standar yang sudah ada dan dapat dilakukan melalui laboratorium atau lapangan dan bersifat sampling semua rekaman hasil pemeriksaan teknis menjadi bagian dari pho atau fho pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan fungsi memeriksa pekerjaan yang diselesaikan penyedia setelah melewati pemeriksaan teknis terlebih dahulu atau bisa secara bersama sama, untuk pengadaan barang dalam bentuk pengadaan peralatan kerja mekanik peralatan mesin peralatan elektrik peralatan mekanik, kinerja fungsi yang dimaksud adalah bahwa peralatan tersebut mampu memberikan pelayanan atas kinerja dan fungsi yang harus dihasilkan pada saat dioperasikan. apabila pemeriksaan secara kualitatif tidak dapat dilakukan sendiri oleh php karena terbatasnya kompetensi, maka pa kpa dapat membentuk tim teknis tim uji untuk memeriksa kinerja fungsi yang memiliki kompetensi kemampuan sangat khusus untuk menjamin agar tidak terjadi kegagalan kinerja.100y6)tata cara pengajuan penghapusan barang milik daerah skpdduka. dukaduka mengajukan permohonan persetujuan penghapusan kepada walikota. setelah penafsiran selesai, maka dukadkk mengajukan walikota surakarta tentang penghapusan barang milik daerah lewat bagian hukum dan ham setda kota surakarta. bagian hukum dan ham melakukan proses verifikasi, selanjutnya dimohonkan tanda tangan walikota. setelah walikota surakarta tentang penghapusan barang milik daerah diterbitkan, maka skpdjika skpd menindaklanjuti dengan penjualan, maka skpd yang bersangkutan harus membentuk tim penjualan dengan sekretaris daerah kota surakarta, dengan anggota personil dari dpu personil dari duka personil dari bag. hukum personil dari skpd yang bersangkutpenyedia k l d i kota surakarta satuan kerja tahun anggaran kegiatan nama paket volume pagu sumber lokasi pekerjaan tanggal keterangan dana aw. ppen ak. ppen aw. ppen ak. ppen surakarta, .cbooo.o pa kpa kepala, nip. jenis belanja jenis pengadaan umumkan aw. ppen awal pemilihan penyedia ak. ppen akhir pemilihan penyedia aw. ppen awal pelaksanaan pekerjaan ak. ppen akhir pelaksanaan pekerjaanswakelola k l d kota surakarta satuan kerja tahun anggaran jenis sumber pelaksanaan: nama paket nana aaa informasi paket lelang secara elektronik (e rendering": atau pembelian secara elektronik (e purchasing)y urin ian instansi papan ppp pennipes ann ppnnnnnn ann ppnennne ana pparenaan nan makanan padanan ppi skpd satker manan alamat tanpa ppa epa nan pep panen peep paeennnaeeanappaaannnperpena depan pap papan para nomor rpp mena aaanannan paket pekerjaan jan ann ann nnn nan ppeeennn nan nennnep aapaeanaann ana aaanaananna paper azani sumber anggaran jan ann ann nnn nan ppeeennn nan nennnep aapaeanaann ana aaanaananna paper azani pagu anggaran pnp pan ppp pnp nan nenepnaeaeaerp papan anannnnnnanearea para papan nan kode rekening mak dpa jan ann ann nnn nan ppeeennn nan nennnep aapaeanaann ana aaanaananna paper azani tanggal mulai pengumuman jan ann ann nnn nan ppeeennn nan nennnep aapaeanaann ana aaanaananna paper azani nama pokja kepanitiaan seansanannnaan tanggal sana nana wanna nomer tanggal kepanitiaan jan ann ann nnn nan ppeeennn nan nennnep aapaeanaann ana aaanaananna paper azani kontak person skpd tanpa ppa epa nan pep panen peep paeennnaeeanappaaannnperpena depan pap papan para telpon coret yang tidak perlu (pilih salah satu) (wajib diisi lengkap) tata cara pengajuan penghapusan barang lampiran form dan tabel en anennananann tabel pengumuman rencana umum pengadaan ii. melalui penyedia. iii. tabel pengumuman rencana umum pengadaan iv. melalui swakelola. wee kerangka acuan kerja kak) .o.ococenennennn vi.jjj. form informasi paket . j.oon form berita acara persiapan paket pengadaan skpd untuk ulp pemerintah kota surakarta . informasi pejabat pembuat komitmen ppk) . joo. form berita acara persiapan paket pengadaan ulp untuk lpse pemerintah kota surakarta. joo tabel informasi susunan kepanitiaan pokja. tabel informasi ppk.coooenn form berita acara pengulangan paket pengadaan secara elektronik lpse pemerintah kota surakarta . form berita acara pembatalan paket pengadaan secara elektronik lpse pemerintah kota surakarta . vii. berita acara hasil pemeriksaan dalam rangka serah terima pekerjaan. j.eeeennnnn viii. berita acara hasil pemeriksaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan pho) first visit). week ix. berita acara hasil pemeriksaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan pho) second visit).o berita acara pemeriksaan.en xi. diagram alur serah terima pekerjaan. eee xii.. xiii. penyesuai. jj. xiv. laporan akhir kegiatan . ocean xv. laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa skpd tahun pemerintah kota surakarta. xvi. alur penyerahan kegiatan . j.en xvii. mekanisme proses penghapusan barang milik daerah. xviii. mekanisme proses penjualan barang milik daerah selain kendaraan dinas.e jeunn xix. bentuk akuntansi pembayaran langsung. jj. xx. petunjuk pengisian akuntansi pembayaran langsung. xxi. bentuk akuntansi pembayaran up. xxii. petunjuk pengisian akuntansi uang persediaan up). diisi oleh skpd dan diberi kop surat resmi form berita acara persiapan paket pengadaan skpd untuk ulpin nan nan antena nan aaaa aan aaa ann nyaman pannnnnnnnnnnanaaaaa aaa aaaaaa nan jabatan ppk berdasarkan keputusan kepala skpd unit kerja lo. nomor scppk mengetahui, pa kpa cap instansi form ii. informasi pejabat pembuat komitmen (ppk) (wajib diisi lengkap) lembar penetapan :copy dilampirkan diisi oleh ulp dan diberi kop surat resmi form berita acara persiapan paket pengadaan ulp untu. berdasarkan keputusan kepala ulp wo. woo nomor snnrarana, tanggainstansi pan nan adat nan negara aaa rap aan ann aaa skpd satker aaannnnaan paket pekerjaan japan ppp pena pena eenannnn tekanan panen aan aaaaannnnnnaaanaanannnna sumber anggaran japan ppp pena pena eenannnn tekanan panen aan aaaaannnnnnaaanaanannnna pagu anggaran pnp papan pnp harap pep perp app papan ann nan name rapp papa apn pnnnnnnnna kode rekening dpa .ooooooooo #o woo woman. (wajibdiisilengkap)kepala ulp instansi form informasi susunan kepanitiaan pokja melo docman empat morse ii. informasi ppk melo docman hemat mrs butir wajib diisi lengkap, walaupun sebelumnya pernah terdaftar) lembar penetapan butir copy dilampirkan harus dibuat saat paket lelang diulang kop surat instansippkketua panitia . berdasarkan kegiatan lelang sebelumnya, dengan informasi kegiatan sebagai berikut mol instansi papan pnp pena nan ppnnnnnn dana ppnennnenn nan peranan nan paannnannna ann nnn nnn skpd satker maan paket pekerjaan japan ann nnp ana ann nan ane nana aaa eaananna nan asana ann naraaaanananaa sumber anggaran japan ann nnp ana ann nan ane nana aaa eaananna nan asana ann naraaaanananaa pagu anggaran pnp nan papan rrez epa rar erp pipa anakan aan nnnnaaa were rapp papan kode rekening dpa japan ann nnp ana ann nan ane nana aaa eaananna nan asana ann naraaaanananaa (wajibdiisilengkap) terjadi kegagalan lelang yang disebabkan karena .voodoo momoppklo. berdasarkan kegiatan lelang sebelumnya, dengan informasi kegiatan sebagai berikut ojo uan asa instansi pan papan ana aaaa arp aan nan nnnnnnnnnann aaa aaa skpd satker jan nan tanpa rapp aaa para paket pekerjaan japan pena eeeeee panen nan aaeeeananna nan aaanaananap ppp sumber anggaran japan pena eeeeee panen nan aaeeeananna nan aaanaananap ppp pagu anggaran pnp papan papan pnp ann radar pep ppp papan ann annnneranereaa papan ann ppen kode rekening dpa .voodoo woo www anakan kode lelang sse .voodoo wo# woo www javana (wajibdiisilengkap) kegiatan lelang kami batalkan, karena . www wo. oom momopanitia penerima hasil pekerjaan (php) pengadaan. aaaaaa. (skpd) kota surakarta tahunlicien, lio. tahun beananaananananaanan goa), kami yang bertanda tangan dibawah ini nama pan jabatan ketua merangkap anggota nama nnnnnnkkannann jabatan anggota nama nnkankananannan jabatan anggota berdasarkan keputusan pengguna anggaran . nom l.oo. tanggal .iij.idi. selaku panitia penerima hasil pekerjaan php) pada menindak lanjuti surat permohonan pemeriksaan pekerjaan ., nomor . . ala mat. berdasarkan surat pesanan smk kontrak. nomor tanggal .dan smk nomor meeeeeeee tanggal dengan kesimpulan sebagai berikut sesuai pesanan spk kontrak. tidak sesuai tidak baik. barang jasa,jasa sesuai tidak sesuai aoi oebooooolooooooool bohindent. kota surakarta direktur mengetahui pejabat pembuat komitmen panitia penerima hasil pekerjaan (php) pembangunan. . sanafirstin. (nama) pama skp(first visit) dalam rangka serah terima pekerjaan pengadaan pembangunan . yang dikerjakan oleh cv pt.. sesuai laporan konsultan pengawas cv pt. tanggal laporan minggu (.) sesuai dengan surat perjanjian kontrak nomor: . tanggal . . bahwa terdapat beberapa item pekerjaan yang pengerjaannya kurang sempurna belum dikerjakan.hari kalender oleh penyedia barang dan jasa. iii. berita acara ini ditandatangani oleh penyedia barang dan jasa, php, pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt) dan pengelola teknis kegiatan ptk)knnanananaann pt cv. . direktur ska pejabat pelaksana teknis kegiatan pengelola teknis kegiatan (ppt) (ptk) nip. . panitia penerima hasil pekerjaan (php) pembangunan. . sun. nama) panama skpdkedua (second visit) dalam rangka serah terima pekerjaan pengadaan pembangunan . yang dikerjakan oleh cv p tannnnanann. . tanggal . . dan hasil pekerjaan dapat diterima. bahwa beberapa item pekerjaan yang pengerjaannya kurang sempurna belum dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara first visit, sudah belum dilaksanakan penyempurnaan dan pemenuhan pekerjaan. berkaitan dengan hal tersebut, pekerjaan . sudah belum dapat diterima. iii. berita acara ini ditandatangani oleh penyedia barang jas. nnmamankanaa pt cv. a. pnnnnantanknaaa direktur . kagkannaeranaatan pejabat pembuat komitmen pejabat pelaksana teknis kegiatan (ppt) (skpd) kota surakarta nip. . nip. . berita acara pemeriksaan kegiatan penyedia jasa pemeriksaan lapangan dalam rangka serah terima pekerjaan (pho) tanggal jenis pekerjaan lokasi yang diperiksa hasil pemeriksaan keterangan panitia penerima hasil barang jasa pekerjaan (php konsultan pengawas diagram alur serah terima pekerjaan direksi teknis surat permohonan bentuk php kpd ppk periksa kelayakan utk periksa kelayakan bisa dilakukan serah stp terima pertama rapat persiapan pho perbaikan cacat dok perintah pelaksanaan pembentukan tim kurang hasil penilaian penilaian hasil kuno. lap. pertama kunjungan pelaksanaan rapat pembahasan pekerjaan penyusunan laporan bisa dilakukan ) stop jika php bhw pekerjaan permintaan rapat pembahasan bisa diterima kunjungan kedua s penilaian perbaikan ba stop bisa dilakukan stop kunjungan kedua ip! penandatanganan surat laporan hasil ba stop (ppk penilaian penyedia) dasar kuno kuno permintaan pembayaran pembayaran tppdokumen kontrak pengendalian oleh ppk, pengawas suk gambar brosur atau konsultan harus maksimal ssk spp dan smk spek dokumen lain dokumen administrasi tertib boa ditentukan pengendalian proporsional ketat menolak setiap hasil tidak ( sesuai spek pelaksanaan kontrak dan hasil pelaksanaan kontrak kuantitas dan kualitas pemeriksaan berkala oleh ppk, pengawas konsultan pengawas sbg data awal bagi php diserahkan penyedia kpd pengguna dapat diterima php dpt melakukan sendiri tidak dapat diterima pemeriksaan terutama kualitas sec belum dpt diterima perlu diperbaiki sampling dibantu tim teknis tim ahli tidak terlambat atau terlambat diterima belum diterima tidak diterima jika terlambat gunakan p70 atau penyusun proses serah terima pengadministrasian dokumen dipilah oleh php dan tim hasil pemeriksaan bast oleh ppk penyedia kerja (tim teknis tim selama proses pemeriksa kuno oleh ahli dan tim lainnya) serah terima php4 lampiran pemeriksa kuno oleh php # lampiran dokumen pendukung pengelolaan dokumen adm umum, keu, teknis hasil pengujianoleh php dokumen hasil serah foto dokumentasi terima pekerjaan disimpan oleh ppk, php penyedia secara tertib masa kadaluarsa dokumen proses bila dipersyaratkan pengadaan s d penyedia wajib serahkan selesainya kontrak dokumen pedoman teknis kpd selama thn ppk dan copy sbg pelengkap dim dok pendukung pedoman teknis proses pembayaran dan pengelolaan dokumen konstruksi tertentunani nama skpd pagu tanggal jenis tanggal naam kegiatan metode nilai sisa kontrak penyediall,mekanisme proses penghapusan barang milik daerah walikota melalui sekda tim penafsir duka nilai taksi cek lapangan) berita acara penilaian berita acara penghapusan surat keputusan walikota tentang penghapusanpedoman teknis pelaksanaan kegiatan apbd kota surakarta kota surakartamekanisme proses penjualan barang milik daerah selain kendaraan dinas permohonan tim penjualan menyusun tim penjualan dan memproses penjualan skpd lain barang daerah surat keputusan sekda tentang tim penjualan bentuk akuntansi pembayaran langsung ta:( m.ook. jumlah uang pesanan span terbilang bayaran untuk pembayaran . a.n. kuasa pengguna anggaran tempat tgl. pejabat pembuat komitmen jabatan penerima uang tanda tangan dan stempel tanda tangan nama jelas) nama jelaspembayaran langsung(o)bentuk akuntansi pembayaran ta: nomor bukti mata anggaran akuntansi bukti pembayaran sudah terima dari kuasa pengguna anggaran pembuat komitmen satker ). jumlah uang rp. shi. terbilang penaanannannn gian untuk pembayaran panas ton.nip nrp.uang persediaan (up) mama diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang jasa dan pama diisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) gamma diisi tanda tangan, nama jelas dan nip nrp pejabat pembuat ikan stamp diisi tanda tangan, nama jelas, nip nrp bendahara pengeluaran mama diisi tanda tangan, nama jelas, nip nrp pejabat yang ditunjuk dan walikota surakarta, fx. hadi rudyatmo d metode pengadaan (swakelola melalui penyedia barang jasa). menetapkan pejabat pembuat komitmen ppk):menunjuk tim tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas panitia pejabat penerima hasil pekerjaan, menyetujui rincian penggunaan uang muka (point pelaksanaanmenduduki jabatan struktural pada skpd unit kerja yang bersangkutan dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan skpd untuk ditunjuk sebagai ppk, persyaratan poin diatas dikecualikan untuk pa kpa yang bertindak sebagai ppk, dalam hal ppk skpd apabila yang bersangkutanhurufpa kuasa pengguna anggaran dengan nilai diatas rpan s pengadaan barang jasa ulp: menyusun program kerja dan anggaran ulp,anitia pejabat penerima hasil pekerjaan php) diangkat dan ditetapkan oleh atau kpa awal pelaksanaan kegiatan. php bertanggungjawab terhadap hasil pemeriksaannya kepada pa kpa. php bertugas berdasarkan perintah dan atas permintaan ppk, atau dengan surat dari penyedia kepada pa kpa melalui ppk untuk serah terima pertama pekerjaan selesai 100y6, atau serah terima kedua setelah berakhirnya masa pemeliharaan pekerjaan (warrant period) dan tidak bersifat tahunan. anggota php berjumlah ganjil dstatau tidak menerima hasil pengadaan barang jasa setelah melalui pemeriksaan pengujian (sesuai form lampiran membuat dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan (sesuai form lampiran ii).(satu) pada bidang pekerjaan yang akan diperiksa dan atau diterima, menandatangani pakta integritas,pejabat panitia peneliti pelaksanaan kontrak pa kpa bilamana diperlukan dapat membentuk pejabat panitia peneliti pelaksanaan kontrak atas usul ppk. pejabat panitia peneliti pelaksanaan kontrak dapat dibentuk apabila terjadi perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kualitas kuantitas pekerjaan penggantian personel tenaga ahli dan atau penggantian peralatan keanggotaan panitia peneliti pelaksanaan kontrak berjumlah gasal minimal orang. bab persiapan pemilihan penyedia barang jasa pengumuman rencana umum pengadaan, setelah apbd apbd ditetapkan melalui aplikasi sirup pada website lopp atau klik sirup, dan hasil cetak pengumuman sirup disampaikan bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah kota surakarta. untuk melaksanakan pengisian rup, pa kpa menunjuk seorang admin rup. untuk kegiatan yang yang harus dilaksanakan terhitung mulai januari tahun anggaran berikutnya, rup dapat diumumkan setelah adanya persetujuan kua pas bersama oleh pemerintah daerah dan dprd kota surakarta. rup paling lambat diumumkan hari setelah apbd dan atau apbd ditetapkan. penyerahan rencana umum pengadaan pa kpa menyerahkan rencana umum pengadaan kepada ppkkeahlian khusus.(f)ppk, pejabat pengadaan dan atau ulp kota surakarta: pencantuman syarat syarat bahan yang dipergunakandalam pelaksanaan pekerjaan,: ii.iii. putusan pa kpa bersifat final. hasil rapat koordinasi evaluasi rup dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh pa, ppk, pokja:. bab iii proses pengadaan barang jasa pengumuman pelaksanaan pengadaanancangan peraturan daerah tentang apbd disetujui bersama antara walikota dan dprb.konsultansi badan konsultansi proses pengadaan langsung proses pengadaan langsung proses pengadaan langsung permintaan penawaran yang proses pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut: dilakukan sebagai berikut: dilakukan sebagai berikut: disertai dengan klarifikasi dilakukan sebagai berikut: serta negosiasi teknis dan pembelian pembayaran pembelian pembayaran pejabat pengadaan mencari harga kepada penyedia pembelian pembayaran langsung kepada penyedia langsung kepada penyedia informasi terkait dengan dengan menggunakan spk, langsung kepada penyedia untuk pengadaan yan pekerjaan jasa konsultansi meliputi antara lain untuk pengadaan yang untuk pengadaan yang peng yang akan dilaksanakan menggunakan bukti menggunakan bukti menggunakan akuntansi, beserta biayanya, antara pembelian dan akuntansi, pembelian dan akuntansi, meliputi antara lain: lain melalui media pejabat pengadaan mencari meliputi antara lain: meliputi antara lain: pejabat pengadaan elektronik maupun non informasi terkait dengan pejabat pengadaan pejabat pembuat mencari informasi terkait elektronik. pekerjaan jasa konsultansi mencari informasi terkait komitmen pekerjaan akan yang akan dilaksanakan pekerjaan yang akan memerintahkan pejabat gidimanakan dan harga, pejabat pengadaan beserta biayanya antara @itkaanakan dan harga pengadaan untuk elektronik dan atau non kualitas paling sedikit dari lain all media antara lain melalui media melakukan proses elektronik, (dua) sumber informasi elektronik maupun non elektronik dan atau non pengadaan langsung, pejabat pengadaan dapat yang berbeda. elektronik. elektronik, pejabat pengadaan dapat membandingkan harga pejabat pengadaan dapat memerintahkan dan kualitas paling pejabat pengadaan ib. pejabat pengadaan membandingkan harga seseorang untuk sedikit dari (dua) mengundang calon penyedia membandingkan biaya dan dan kualitas paling melakukan proses berbeda (apabila menyampaikan perawatan kualitas paling sedikit dari sedikit dari (dua) pengadaan langsung diperlukan), administrasi, teknis, biaya, (dua) sumber informasi sumber informasi yang untuk barang jasa pejabat pengadaan dapat dan formulir isian yang berbeda. berbeda (apabila lainnya yang harganya melakukan klarifikasi kualifikasi. diperlukan), sudah pasti dan tidak teknis dan negosiasi bisa negosiasi harga untuk undangan dihampiri mendapatkan penyedia kerangka acuan kerja, dan sekurang kurangnya dengan harga yang wajar dokumendokumen lain yang meliputi: serta dapat menggambarkan jenis dipertanggungjawabkan pekerjaan yang dibutuhkan. memesan barang (apabila diperlukan): pejabat pengadaan pejabat pengadaan dapat sesuai dengan negosiasi harga dapat penyedia yang diundang mengundang calon melakukan klarifikasi kebutuhan atau dilakukan berdasarkan men sampaikan penawaran penyedia yang diyakini teknis dan negosiasi hps (apabila diperlukan), administrasi,teknis, dan men datangi langsung dalam hal negosiasi biaya secara langsung mampu untu harga untuk penyedia barang: menyampaikan penawaran mendapatkan penyedia harga tidak sesuai jadwal yang telah melakukan transaksi: menghasilkan ditentukan dalam administrasi, teknis, biaya, dengan harga yang wajar menerima barang, kesepakatan, pengadaan undangan. dan formulir isian serta dapat melakukan langsung dapat pejabat pengadaan kualifikasi. undangan dipertanggungjawabkan pembayaran, dini katakan gagal dan membuka penawaran, dihampiri kerangka acuan (apabila diperlukan), dapat dilakukan mengevaluasi, melakukan menerima bukti kerja, dan dokumen negosiasi harga dapat pengadaan langsung klarifikasi teknis dan pembelian atau ulang dengan mencari negosiasi biaya pada saat dokumen lain yang dilakukan berdasarkan akuntansi, penyedia lain. penawaran disampaikan. menggambarkan jenis hps (apabila diperlukan), melaporkan kepada ketentuan negosiasi biaya: pekerjaan yang dalam hal negosiasi pejabat pengadaan, permintaan penawaran dilakukan berdasarkan dibutuhkan. harga tidak pejabat pengadaan yang disertai dengan hps, untuk memperoleh menghasilkan meneliti dan klarifikasi serta negosiasi kesepakatan biaya spa undangan dihampiri kesepakatan, maka mempertanggungjawabkan teknis dan harga kepada hank san kerangka acuan kerja, dan pengadaan langsung proses pengadaan penyedia untuk pengadaan tetap mempertahankan dok doku lai dapat langsung. peng hasil yang ingin dicapai okumendokumen lain apat dinyatakan gaga pejabat pengadaan yang menggunakan spk, sesuai dengan yang menggambarkan jenis dan dapat dilakukan menyerahkan bukti meliputi antara lain: penawaran teknis yang pekerjaan yang pengadaan langsung pembelian atau akuntansi pejabat pengadaan diajukan penyedia, dibutuhkan. ulang dengan mencari kepada ppk. mencari informasi terkait b.dalam hal negosiasi penyedia lain. pekerjaan yang akan biaya tidak menghasilkan penyedia yang diundang permintaan penawaran dilaksanakan dan harga, kesepakatan, pengadaan antara lain melalui media langsung dinyatakan menyampaikan penawaran permintaan penawaran jane disertai engan elektronik dan atau non gagal dan diadakan administrasi, teknis, dan yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi elektronik: pengadaan langsung biaya secara langsung klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pejabat pengadaan ulang, sesuai jadwal yang telah teknis dan han kepada penyedia untuk pengadaan membandingkan harga pejabat pengadaan ditentukan dalam penyedia untuk pengadaan yang menggunakan spk, dan kualitas paling membuat berita acara undangan yang menggunakan spk, meliputi antara lain: sedikit dari (dua) hasil negosiasi biaya. meliputi antara lain: pejabat pengadaan sumber informasi yang pejabat pengadaan mencari informasi terkait berbeda, pejabat pengadaan membuka penawaran, pejabat pengadaan pekerjaan yang akan pejabat pengadaan membuat berita acara hasil mengevaluasi, melakukan mencari informasi terkait dilaksanakan dan harga, mengundang calon pengadaan langsung yang klarifikasi teknis dan pekerjaan yang akan antara lain melalui media penyedia yang diyakini terdiri dari: nan dilaksanakan dan har elektronik dan atau non mampu untuk negosiasi biaya pada saat iomiatbai elektronik pejabat menyampaikan uraian singkat pekerjaan, penawaran disampaikan. antara lain melalui media pengadaan penawaran administrasi, nama peserta, ketentuan negosiasi biaya: elektronik dan atau non membandingkan harga teknis, dan harga, biaya penawaran dan dilakukan berdasarkan elektronik, dan kualitas paling undangan dihampiri biaya penawaran hps, untuk memperoleh pejabat pengadaan sedikit dari (dua) spesifikasi teknis terkoneksi, kesepakatan biaya yang membandingkan harga came dan engan dan kultus pain pejabat pengadaan yang menggambarkan keterangan lain yang nach aan sai sedikit dari (dua) mengundang calon jenis pekerjaan yang dianggap perlu, dan sesuai dengar sumber informasi yang penyedia yang diyakini dibutuhkan: tanggal dibuatnya berita penawaran teknis yang berbeda, mampu untuk penyedia yang diundang acara. diajukan penyedia, pejabat pengadaan menyampaikan menyampaikan dalam hal negosiasi biaya mengundang calon penawaran administrasi, penawaran administrasi, pejabat pengadaan tidak menghasilkan penyedia yang diyakini teknis, dan harga: teknis, dan harga secara menyampaikan berita acara kesepakatan, pengadaan mampu untuk undangan dihampiri langsung sesuai jadwal kepada ppk. langsung dinyatakan spesifikasi teknis yang telah ditentukan gagal dan diadakan nya dan atau gambar serta dalam undangan, pengadaan langsung penawaran administrasi, dokumen dokumen lain pejabat pengadaan ulang: teknis, dan harga, yang menggambarkan membuka penawaran pejabat pengadaan undangan dihampiri jenis pekerjaan yang dan mengevaluasi membuat berita acara spesifikasi teknis dibutuhkan: administrasi dan teknis, hasil negosiasi biaya. dan atau gambar serta penyedia yang diundang serta melakukan dokumen dokumen lain menyampaikan klarifikasi teknis dan pejabat pengadaan penawaran administrasi, negosiasi harga untuk membuat berita acara hasil yen menggambar teknis, dan harga secara mendapatkan penyedia pengadu jenis pekerjaan yang langsung sesuai jadwal dengan harga yang wajar bacaan langsung yang dibutuhkan, yang telah ditentukan serta dapat terdiri dari: penyedia yang diundang dalam undangan, dipertanggungjawabkan, menyampaikan pejabat pengadaan negosiasi harga uraian singkat pekerjaan, penawaran administrasi, membuka penawaran dilakukan berdasarkan nama peserta, teknis, dan harga secara dan mengevaluasi hps, biaya penawaran dan langsung sesuai jadwal administrasi dan teknis dalam hal negosiasi biaya penawaran dengan system gugur, harga tidak terkoneksi: yang telah ditentukan melakukan klarifikasi menghasilkan unsur unsur yang dalam undangan, teknis dan negosiasi kesepakatan, pengadaan dievaluasi: pejabat pengadaan harga untuk langsung dinyatakan keterangan lain yang membuka penawaran mendapatkan penyedia gagal dan dilakukan dianggap perlu: dan dan mengevaluasi dengan harga yang wajar pengadaan langsung tanggal dibuatnya berita administrasi dan harga serta dapat ulang dengan acara. serta melakukan dipertanggungjawabkan, mengundang negosiasi harga penyedia pejabat pejabat pengadaan klarifikasi teknis dan dilakukan berdasarkan pengadaan membuat menyampaikan berita acara negosiasi harga untuk hps, berita acara hasil kepada ppk. mendapatkan penyedia dalam hal negosiasi pengadaan langsung dengan harga yang wajar harga tidak yang terdiri dari: serta dapat menghasilkan nama dan alamat dipertanggungjawabkan: kesepakatan, pengadaan penyedia, langsung dinyatakan harga penawaran negosiasi harga sung dini gap gagal dan dilakukan terkoneksi dan harga dilakukan berdasarkan pengadaan langsung hasil negosiasi, hps, ulang dengan cc. unsur unsur yang dalam hal negosiasi mengundang penyedia dievaluasi (apabila harga tidak lain, ada), menghasilkan pejabat pengadaan hasil negosiasi (apabila kesepakatan. maka membuat berita acara ada): hasil pengadaan keterangan lain yang pengadaan langsung langsung yang terdiri dianggap perlu: dan dinyatakan gagal dan dari: tanggal dibuatnya dilakukan pengadaan nama dan alamat berita acara. langsung ulang dengan penyedia, mengundang penyedia lain, harga penawaran pejabat pengadaan terkoneksi dan harga menyampaikan berita pejabat pengadaan hasil negosiasi, acara hasil pengadaan membuat berita acara dievaluasi (apa bala langsung kepada ppk: hasil pengadaan ada): langsung yang terdiri hasil negosiasi harga ppk melakukan perjanjian dari: (apabila ada): dan mendapatkan bukti nama dan alamat keterangan lain yang perjanjian dengan penyedia, dianggap perlu, dan ketentuan: harga penawaran tanggal dibuatnya akuntansi dapat digunakan terkoneksi dan harga berita acara. untuk pengadaan yang hasil negosiasi, pejabat pengadaan p30. tia unsur unsur yang menyampaikan berita puluh juta rupiah): atau dievaluasi (apabila acara hasil pengadaan surat perintah kerja ada), langsung kepada ppk, (spk) dapat digunakan keterangan lain yang ppk melakukan perjanjian untuk pengadaan yang dianggap perlu: dan dan mendapatkan bukti bernilai sampai dengan tanggal dibuatnya rp200. (dua berita acara. perjanjian dengan ratus juta rupiah). ketentuan: bukti pembelian dapat pejabat pengadaan digunakan untuk menyampaikan berita pengadaan yang bernilai acara hasil pengadaan sampai dengan langsung kepada ppk, rp10. nama dan alamat (sepuluh juta rupiah), penyedia, akuntansi dapat digunakan harga penawaran untuk pengadaan yang terkoneksi dan harga bernilai sampai dengan hasil negosiasi: rp50. (lima unsur unsur yang puluhjuta rupiah): atau dievaluasi (apabila ada): surat perintah kerja keterangan lain yang spk) dapat digunakan dianggap perlu, dan untuk pengadaan yang tanggal dibuatnya berita bernilai sampai acara. dengan rp200. (dua ratus juta rupiah). ppk melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjianrupiah), akuntansi dapat digunakan untuk pengadaan yang bernilaisampai dengan rp50. (lima puluh juta rupiah):pokja untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang jasa kepada ppk pokja. surat perjanjianatau:a.bukti pembelian (nota) yang ditandatangani oleh pejabat pengadaan dan disetujui oleh ppk. bukti pembelian (nota) dalam jumlah kecil, ditandatangani pejabat pengadaan dan disetujui oleh ppk dalam bentuk rekapitulasi. (dua ratus juta rupiah)nyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan apbd kota surakarta adalah untuk memberikan petunjuk penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan apbd kota surakartaruang lingkup ruang lingkup pedoman teknis pelaksanaan kegiatan apbd kota surakarta adalah untuk mengatur pelaksanaan kegiatan dan atau pelaksanaan pengadaan barang jasa yang bersumber dana dari apbd kota surakarta(ccbab v etentuan penutup pedoman teknis pelaksanaan kegiatan apbd kota surakartskpdlelangan. skpdulp dengan melampirkan fotokopi pengangkatan ppk dan dokumen rencana pelaksanaan pengadaan rpp). ulp menindaklanjuti registrasi skpdtua ulp dengan melampirkan copy pokja pengadaan, ungadaan, untuk kemudian diserahkan kepada lpse sebagai syarat registrasi paket procurement masing masing ppk dan pokja ulp harus mempunyai e mail yang valid:(pcm)tim teknis, konsultan perencana, konsultan pengawas, direksi lapangan, serta panitia penerima hasil pekerjaan php). php dapat lebih berperan sejak awal pelaksanaan kontrak melalui forum pcm ini, dengan mengenal pekerjaan yang akan diterima, sehingga dapat mempelajari hal hal yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut dan hal hal yang perlu diperhatikan dalam proses serah terima pekerjaan nantinya,oat organisasi kegiatan ocean unit layanan pengadaan (ulp) pokja ulp dan pejabat pengadaan nenek anna pengelola teknis kegiatan (ptk) coc pengawas lapangan direksi lapangan . panitia pejabat penerima hasil pekerjaan . pejabat panitia peneliti pelaksanaan kontrak bab persiapan pemilihan penyedia barang jasa pengumuman rencana umum pengadaan ec. penyerahan rencana umum pengadaan natataakaan pengkajian ulang rencana umum pengadaan . penyusunan dan penetapan rencana umum bab iii proses pengadaan barang jasa pengumuman pelaksanaan pengadaan barang metode pemilihan penyedia barang jasa . pemilihan sistem pengadaan efek pelelangan sederhana pemilihan langsung . penunjukan langsung eco. cocoa pengadaan langsung ocean nan seleksi sederhana en celananya metode pemasukan dokumen nana metode evaluasi .cocoon metode evaluasi penawaran untuk jasa konsultansi oncom anna jadwal pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil serta penggunaan peralatan, tata cara pembayaran dsbuntuk mengetahui kuantitas awal pekerjaan dari berbagai mata pembayaran yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga, maka dilakukan pemeriksaan lapangan bersama yang dilaksanakan oleh direksi teknis, panitia peneliti pelaksanaan kontrak dan penyedia setelah penerbitan smk.apabila hasil pemeriksamandemen kontrakkontrak kritis pemutusan kontrak adalah berakhirnya lebih awal dari jadwal perjanjian pekerjaan oleh salah satu pihak akibat dari salah satu pihak melakukan pelanggaran mendasar atas kontrak. ppk memiliki tanggung jawab terhadap proses pelaksanaan pekerjaan baik dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional untuk menjamin dapat terpenuhinya ketepatan waktu serta mutu dalam pelaksanaan pekerjaan dengan batasan biaya yang telah ditetapkan. penyedia sebagai mitra kerja diharapkan mampu melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. apabila penyedia dinilai tidak mampu lagi untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya, maka ppk harus mengambil langkah langkah pengamanan dan penyelamatan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh ppk atau penyedia, jika salah satu pihak melakukan pelanggaran mendasar terhadap kontrak. pelanggaran mendasar atas kontrak termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada hal hal berikut ini penyedia menghentikan pekerjaan selama hari, sedangkan penghentian tersebut tidak ditunjukkan dalam program kerja yang berlaku dan penghentian sedemikian tidak diperintahkan oleh ppk, ppk memerintahkan penyedia menunda kemajuan pekerjaan dan perintah tersebut tidak ditarik dalam waktu hari, penyedia dinyatakan pailit atau dilikuidasi yang bukan merupakan perombakan atau penggabungan perusahaannya, sertifikat pembayaran yang telah disahkan oleh ppk tidak dibayar oleh pa kpa sebagaimana diatur didalam kontrak, ppk memberitahukan bahwa kegagalan untuk memperbaiki suatu cacat mutu tertentu adalah pelanggaran yang mendasar atas kontrak dan penyedia ternyata gagal memperbaikinya dalam waktu yang wajar dan ditetapkan oleh ppk, penyedia tidak mempertahankan suatu jaminan yang diperlukan, dan penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan melampaui jumlah hari yang menghasilkan jumlah denda keterlambatan maksimum yang dapat dibayar oleh penyedia melampaui batas sebagaimana ditetapkan didalam kontrak. apabila penyedia, menurut pendapat ppk terlibat dalam praktek korupsi, penipuan atau penggelapan dalam persaingan untuk mendapatkan kontrak atau dalam pelaksanaan kontrak. jika kontrak diputuskan, maka penyedia harus segera menghentikan pekerjaan, membuat lapangan aman dan terjamin, dan meninggalkan lapangan sesegera mungkin. sebagai akibat dari ketetapan sanksi pemutusan kontrak kepada penyedia dikenakan sanksi sanksi antara lain: jaminan pelaksanaan dicairkan ditarik untuk pihak pengguna barang jasa. jaminan uang muka dicairkan sekaligus atau sebagai gantinya penyedia mengembalikan sisa uang muka dan harus dilunasi sekaligus kepada pengguna barang jasa (tidak boleh dicuci). membayar denda dan ganti rugi. pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka ppk harus memberikan peringatan secara tertulis terlebih dahulu atau dengan kata lain penyedia barang jasa akan dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis. ketentuan kriteria kesepakatan untuk menilai kondisi kontrak kritis adalah sebagai berikut suatu kontrak dinilai masuk dalam katagori "kritis" apabila: dalam periode (rencana pelaksanaan fisik o0) dari kontrak keterlambatan progres fisik lebih darisuatu kontrak dinilai dalam katagori "terlambat" apabila dalam periode (rencana pelaksanaan fisik yo) dari kontrak terjadi keterlambatan progres fisik yo. atau dalam periode (rencana pelaksanaan fisik yo) dari kontrak terjadi keterlambatan progres fisik yo. penanganan terhadap kontrak katagorikpa, pp.pembayaran prestasi pekerjaan yang terpasang pada pekerjaan konstruksi setiap pekerjaan konstruksi harus dapat dilaksanakan dengan jadwal, mutu dan biaya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan prestasi pekerjaan yang dapat dibayarkan: pekerjaan yang telah terpasangcontoh generator, transformator, turbin, pompa air, pendingin udara air conditioned, elevator lift, escalator, mesin kapal, tiang pancang, rangka baja, rangka jembatan, beton pracetak, geosintetik, konduktor, tower listrik, insulator, pintu air, dan aspal. persyaratan peralatan dan atau bahan yang dapat dibayarsurat persetujuan dari ppk dapat menggantikan persyaratan angka dan angka apabila peralatan dan atau bahan dibuat dirakit oleh penyedia barang jasa. kriteria peralatan dan atau bahan yang dapat dibayarkan serta ketentuan mengenai persyaratan pembayaran dicantumkan dalam kontrak. bab vii pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan jikakepada penyedia tetap dikenakan denda keterlambatan sebesar yo0 (satu perseru) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. pemutusan kontrak ppk dapat memutuskan kontrak secara sepihak kepada penyediapenyedia membayar denda keterlambatan, dan penyedia dimasukkan dalam daftar hitam (black list). pa kpa mengusulkan daftar hitam walikota atas usul ppk) bab viii. bab viii: secara online melalui portal simdalbangdaproperty dan target keuangan dan kinerja pok terdiri dari realisasi keuangan danskpd form pada awal tahun anggaran dan perubahan tahun anggaran print out laporan pok triwulanan paling lambat pada tanggal setiap akhir triwulan penyerahan kegiatan tahap persiapan serah terima pekerjaan pemeriksaan secara administrasi dan teknis mencakup hal hal yang bersifat kualitatif (ketepatan kualitas bahan dan komponen, ketepatan kualitas hasil himpunan bahan komponen, ketepatan kualitas operasi proses, ketepatan kualitas produk suatu proses) kuantitatif (volume per satu satuan komponen bahan barang, volume per satu satuan barang jadi konstruksi, volume persatu satuan unit barang unit peralatan unit konstruksi uji fungsi harus dilakukan dan diperiksa secara teliti, apakah dengan dipenuhinya spesifikasi dan volume, fungsi yang dihasilkan juga sesuai dengan ketentuan dalam kontrak tidak berfungsi sama sekali, berfungsi sebagian, berfungsi secara keseluruhan, tetapi kinerja tidak sesuai, operasi dan kinerja tidak sesuai ketentuan dan atau ada kesalahan operasi, produk hasil operasi alat tidak sesuai ketentuan semua dokumen yang dibutuhkan harus diinventarisir dengan menyiapkan daftar simak (check lis#. penetapan prosedur, pemilihan teknis pemeriksaan dan penyusunan instrumen prosedur, teknik pemeriksaan dan instrumen merupakan satu kesatuan sistem dalam melakukan proses serah terima pekerjaan, baik pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi. proses serah terima seperti yang diuraikan dalam diagram alir serah terima pertama pekerjaan pho) dan serah terima akhir pekerjaan (fho) berlaku untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa konsultansi dapat dilakukan penyesuaian, tetapi pada prinsipnya sama kelengkapan dokumen administrasi proses serah terima surat permohonan serah terima pertama pekerjaan surat permohonan serah terima akhir pekerjaan daftar simak serah terima pertama pekerjaan daftar simak serah terima akhir pekerjaan |
salinan ppa psentra) kota tegal tahun lembaran daerah kota tegal tahun nomor memutuskan menetapkan . menetapkan peraturan walikota tentang rencana kerja pemerintah daerah kota tegal tahun anggara: rencana strategis kota tegal yang pelanjutpelanjut:tahun. rkd tahun anggara. senja skpd sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan kepala skpd. dengan ditetapkan peraturan walikota ini maka peraturan walikota tegalparkir; walikota surakarta, dengan rahmat tuhan yang maha esa pedoman pelaksanaan pajak parkir tentang nomor l'!:> a tahun ol4 peraturan walikota surakarta walikota surakarta provinsi! jawatengah mengingat menimbang tahukepala bidang adalah kepala yang membidangi berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset kota surakartketentuan umum menetapkan peraturan walikota tentang pedoman pelaksanaan pajak parkir memutuskannomor tambahan lembaran daerah nomor tahun tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor surat .tida. pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan parkir. masa pajak ditetapkanmasa dan saat terulangnyaparkir ditetapkan sebesar (dua puluh limaab iii dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajakpemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pemerintah pusat dan pemerintah provinsigian bagian kedua tata cara pengisian speed copy ktp atau identitas pemohon. wajib pajak dan atau kuasanya wajib mendaftarkan pada dinas apabila memiliki objek pajak baru.tuk ruang validastau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. bagian ketiga tata cara penerbitan skpd dan skpdkbt dan penyetoran pajak parkir menggunakan ssd atau nota perhitungan dengan nominal pajak yang telah register oleh dinas. persyaratan pembayaran dan penyetoran pajak parkirab tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan penagihan pajakkepala dinas wajib menyampaikan skpd dan skpdkbt kepada wajib pajak. untuk penyelenggaraan parkir insidental speed sebagaimana dimaksud pada diserahkan kembali dinas paling lama (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan parkir selesaibagian keempat tata cara penyampaian speed, skpd, dan skpdkbt bab td skpd skpdkbt skpd;tau kesalahan tung dan tau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu. bab vii tata cara pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak tatacara penagihan pajak dengan surat paksa diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dipembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. bpengurangan pajak; std tau masa angsuran dalam std; skpd; dan skpdkbt. surat keadaan diluar kekuasaannya antara lain kebakaran, huru hara, kerusuhanwalikota berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pembebasan pajak. bagian ketiga tata cara pembebasan pajakbagian wajib pajak sebagaimana dimaksud pada berkewajiban melaporkan pembukuan kepada dinaswalikota menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak berdasarkan usulan kepala dinas.piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam std, skpd, dan skpdkbt. bab tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsamenerimaabubungan dengan wajib pajak yang diperiksabasil pemeriksaan. menuangkan b; menguji kebenaran permohonan wajib pajak atas pengurangan dan atau keringanan pajakbagian kedua tata cara pemeriksaan pajak ketentuan teknis mengenai pedoman pelaksanaan pajak parkir ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. bab xii ketentuan penutuptau tidak bergerak;. berita daerah kota surakarta tahun !l.o\l\ nomor budisuharto diundangkan surakarta pada tanggal jvv1\ ao\ walikota surakarta, had! rukyat). ditetapkan surakarta pada tanggal juni oilsejak tanggal diundangkan.parkir. nama objek usaha . alamat usaha . . ppd ii. data pendukung lampiran ktp pemohon ada tidak ada izin usaha parkirformat formulir pendaftaran pajak parkir lampiran peraturan walikota surakarta nomor is a tahun tent ang pedoman pelaksanaan pajak parkir walikota surakarta,j. cj#~ had! rukyat~ karet yang tidak perlu lembar putih untuk duka kaparkir jl. end. sudirman na. telp. fax surakarta masa pajakaalamat saha . . ppd ii. dasar perhitungan pajak klasifikasi saha parkir jumlah omzet rp. pajak terutangata bill ada tidak ada bukti bayar nalampiran peraturan walikota surakarta nomor ts a tahun tentang pedoman pelaksanaan pajak parkir format surat pemberitahuan pajak daerahppd jenis pajak tanggal jatuh tempo nama alamatnomor masa pajak tahun: skpd surat ketetapan pajak daerah kurang bayar akhir: format surat ketetapan pajak daerah kurang bayar lampiran iii peraturan walikota surakarta nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan pajak parkir e7j,;~ had! rukyat~ ruang untuk terapan kas reg. tanda tangan petugas peneriman tor diterima oleh petugas tempat pembayaran tanggal tanda tangan nama terang perhatian:rpppd jenis pajak tanggal jatuh tempo skpdkbt surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan nama alamat nomor akhir: masa pajak tahun:;f. cy;#~ had! rukyat~surakarta, menyetor, kas register tanda tangan petugas penerima nama cap stempel terbilang: rp. jumlah rp. rp. jumlah pajak yang harus dibayar: tunai cek pembayaran pajak sanksi administrasi bunga masa kpk skpdkbt d . ppd jenis pajak kade rekening setoran untuk nama wajib pajak nama objek usaha alamat masa pajak tahun pajak ji. end. sudirman telp. pengelolaan keuangan dan aset kota surakarta pemerintah kota surakarta dinas pendapatan, lem bar untuk wajib pajak untuk bend penerima untuk bank surat setoran pajak daerah ssd) fax surakarta format surat setoran pajak daerah lampiran peraturan walikota surakarta nomor t& tahun c?. ol4 tentang pedoman pelaksanaan pajak parkir walikota surakarta f. pemerintah kota surakarta dinas pendapatan, nota perhitungan pengelolaan keuangan dan aset jl. end. sudirman bulan telp. tahun fax. surakarta nama alamat ppd: kode harga rekening rincian perancis jumlah tarif karcis terpakai: perhitungan total karcis pajak terpakai . . . o o surakarta, menyetor, penerima, . . coret yang tidak perlu lembar putih untuk duka kota surakarta kuning untuk wajib pajak format nota perhitungan lampiran peraturan walikota surakarta nomor tahun ol4 tent ang pedoman pelaksanaan pajak parkir walikota surakarta beri tanda pada yang sesuai pemo:p)sebagai berikut ppd . telp nama merk usaha alamat . telp bertindak untuk dan atas nama: nama pemilik pengelola alam dengan hormat, yang bertanda tangan bawah inils a tahun boj4 tentang pedoman pelaksanaan pajak parkir |
pel, salinan hak pan lan peraturan walikota tegal nomor tahun tentang penetapan harga jual eceran tertinggi (jet) sementara minyak tanah kota tegal dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tegal, menimbang bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak bbm) pada tanggal mei maka harga jual eceran tertinggi jet) minyak tanah kota tegal sebagaimana ditetapkan dalamkota tegal berita daerah kota tegal tahun nomor seri perlu ditinjau kembali peraturan gubernur jawa tengah nomor tahun tentang pedoman pengawasan distribusi bahan bakar minyak tanah bersubsidetapan harga eceran tertinggi het) sementara minyak tanah pangkalan wilayah provinsi jawa tengah beritaetapan harga jual eceran tertinggi (jet) sementara minyak tanah kota tegal . harga jual eceran tertinggi jet) minyak tanah kota tegal sebesar rp. per liter. harga jual eceran tertinggi jjual eceran tertinggi jet) minyak tanah sebagaimana dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum. dengan berlaku peraturan walikota ini makawilaybupati bengkalis provinsi riautentuan dalam,alis. bupati adalah bupati bengkalis daerah adalah kabupaten bengkalbengkalis. pimpinan dprd adalah pejabat daerah yang memegangjabatan ketua dan wakil ketua dprd kabupaten bengkalis. anggota dprd adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota dprd kabupaten bengkalislis. sekretaris dprd adalah sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkalislistujuan pengaturan kemampuan keuangan daerah adalah untuk dijadikan dasar perhitungkabupaten bengkalis. pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam diaturelompok kemampuan keuangan daerah untuk kabupaten bengkaliskabupaten bengkalis sesuai peraturan daerah kabupaten bengkallis tahun anggaran adalah sebagai berikut: realisasi pendapatan umum daerah rp. dikurangi realisasi belanja pegawai negeri sipil rp. cc. kemampuan keuangan daerah tahun anggaran rp. sesuai dalam huruf kemampuan keuangan daerah kabupaten bengkalis tahun anggaran adalah sebesar rp. satu triliun sembilan ratus lima puluh milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh satu koma nol dua rupiahprd dan anggota dprd kabupaten bengkalis. besaran tunjangan komunikasi intensifdarduajuta seratus ribu rupiah) setiap bulannya. tunjangan reses diberikan kepada pimpinan dprd dan anggota dprd kabupaten bengkalis setiap melaksanakan reses. besaran tunjangan resespimpinan dprd pimpinan dprd diberikan setiap bulan kepada ketua dan wakil ketua dprd kabupaten bengkalisbengkalis. besaran ketua dprd dan wakil ketua dprd kabupaten bengkalis berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: ketua dprd kabupaten bengkalis sebesar rp. dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan perhitungan paling banyak (enam) kali dari uang representasi ketua dprd kabupaten bengkalis sebesar rp. paling banyak (empat) kali dari jumlah uang representasi wakil ketua dprd kabupaten bengkalis sebesar rp. satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya. bab pelaksanaan dan pertanggungjawaban pimpinan dprd kabupaten bengkalis sebagaimana dimaksud dalam diberisebagaimana pada meliputi: representasi, antara lain: pelayanan, antara lainkan (spm)dengan berlakunya peraturan bupati ini, makaengkalis tahun anggara; walikota surakarta, dengan rahmat tuhan yang maha esa mengingat menimbang pedoman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah tentang nomor g_7 tahun peraturan walikota surakarta walikota surakarta provinsi! java tengah pengawasan . tern dan prosedur pengelolaan keuangan daerah adalah sis ternbabi ketentuan umum peraturan walikota tentang pedoman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah..luaran }dokumeintahelaku b kekuasaan. diatur dengan peraturan walikota tersendiri. ketentuan mengenai: kebijakan akuntansi pemerintah daerah; sistem akuntansi pemerintah daerah;pedoman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan pada badan layanan umum daerah; dan pengelolaan dana kapital jaminan kesehatan nasional. ketentuan mengenaiformulirdwal penyusunan dan pertanggungjawabsistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerahistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset selaku ppid; kepala skpd selaku pejabat pengguna anggaran pengguna barang. ber daerah kota surakarta tahun ol4 nomor adi rukyat6j walikota surakarta, ditetapkan surakarta pada tanggal \{o c>ci~rn~tf' ol4 bl0\januariicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bab penutupaksud dan tujuan untuk itu dalam rangka pelaksanaan apbd, perlu disusun pedoman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah kota surakartalatar belas.ang pendahuluan pedoman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah lampiran peraturan walikota surakarta nomor !). tahun tentang pedoman sistem dan prosedurpemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ii. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah pada peraturan transparan, dan azas keadilan, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, bertanggung jawab dengan memperhatikanazas umum pengelolaan keuangan daerahkota surakartakoordinator pengelolaan keuangan daerah dimaksud pada angkpengguna anggaran pengguna barang; menetapkan kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barang; menetapkan bendahara pengeluaran pada skpd; menetapkan bendahara penemuan dan tau bendahara pengeluaran; menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan atau bendahara pengeluaran pembantudinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset selaku pejabat pengelola keuangan daerah;jabat pengelola keuangan daerah ppid) adalah kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. uraian tugas pejabat pengelola keuangan daerah: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; menyusun rancangan kesepakatan bersama tentang kua dan prioritas dan pas bersama bappeda; tang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan apbd beserta lampiran dan dokumen pendukungnyanyusun rka ppid; menyusun dpa ppidmemerintahkan pembayaran; menandatangani spm; menyusun dan menyampaikan laporan keuangan skpd yang dipimpinnya; mengawasi melaksanakan anggardandpa skpd dpa ppid dpp skpd dpp ppid dealpejabat pengelola keuangan daeraha ppid dpp skpd dpp ppid deal skpangka dan angka kepada walikota. dan pengeluaran kas daerah; menyusun anggaran kas daerah; mengusulkan pengguna anggaran pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barang; dan. kepala duka selaku bud menunjuk kepala bidang perbendaharaan selaku kuasa bud. penunjukan kuasa bud sebagaimana dimaksud dalam angka ditetapkan dengan keputusan walikotaataumenyusun rka skpd; menyusun rancangan anggaran kas skpd; menyusun dpa skpd dpp skip deal skpd;pengadaan perikatan perjanjian kerja sama dengan pihak penyedia jasa, pengguna anggaran dapat melimpahkan kewenangannya kepada (satu) orang atau lebih pejabat pembuat komitmen ppk)pengelola keuangan skpdobyektif lainnya. pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud angkgguna barang adalah melaksanakan tugas tugas yang dilimpahkan kewenangannya oleh pejabat pengguna anggaran pengguna barangdan memerintahkan pembayaran atas tagih; mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; menandatangani spm ls dan spm menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja yang dipimpinnya kepada pengguna anggarangkahal dan tau kpadalam melaksanakan program dan kegiatan pada skpd yang dipimpinnya pengguna anggaran pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran kuasapelaksana teknis kegiatan ppt) uraian tugas ppt adalah pejabat ketatausahaan keuangan skpd(ppk skpd) uraian tugas ppk skpdmenyiapkan laporan keuangan skpd; dan melakukan verify.kasi spj. ppk skpd dijabat oleh pejabat struktural yang dianggap mampu mengelola keuangan daerah ddalam hal ppk skpdbendahara penerimaan uraian tugas bendahara penerimaanmenjadi tanggung jawabnya. bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu dijabat oleh stafyang bersangkutan dengan diketahui pa kpan diadakan berita acara serah terimauraian tugas bendahara pengeluaranpembantu uraian tugas bendahara pengeluaran pembantubendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dijabat oleh stafpa kpambantu bendahara uraian tugas pembantu bendahara adalah:yiapan dpa skpd dpa ppid dpp skpd dpp ppid. dpa skpd dpa ppid dpp skpd dpp ppiadadokumen pelaksanaan anggaran skpd ppi.sien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. azas umum pelaksanaan apbd. iii. pelaksanaan apbd format deal skpd deal skpd ringkasan dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan skpd); deal skpd rekapitulasi dokumen pelaksanaan; dpp skpd rincian dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pendapatan skpd); dpp skpd rincian dokumen pelaksanaan perubahan anggaran belanja tidak langsung skpd);;; format dpa skpd dpa skpd ringkasan dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja skpd); dpa skpd rincian dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan skpd); dpa skpd rincian dokumen pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung skpd); dpa skpd rekapitulasi belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan skpd); dpa skpd rincian dokumen pelaksanaan anggaran belanja langsung program dan per kegiatan skpd);)lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan walikota tentang penjabaran apbd penjabaranpidandpp ppid dpp ppid ringkasan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah);; dpp ppid rincian dokumen pelaksanaan perubahan anggaran penerimaan pembiayaan daerah); dpp ppid rincian dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pengeluaran pembiayaan daerah). format dpa ppid dpa ppid ringkasan dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah);; dpa ppid rincian penerimaan pembiayaan daerah); dpa ppid rincian pengeluaran pembiayaan daerah). anggaran lanjutan skpd); deal skpd dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan skpd);hibah, bantuan sosialpelaksanaan anggaran belanjapendapatan daerah peraturan perundang undangluaran.sampopiutang daerah setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktuanggaran pembiayaan daerah:rgeseran anggaran meliputi: jenis belanja; pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama; pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja yang sama; dihindari tuk anggaran dan pergeseran anggaran sedapat mungkin mewujudkan konsistensi perencanaan pelaksanaannya. pergeseran anggaran perubahan dpa skpd dpa ppid. (lima miliar rupiah); walikota dengan persetujuan dprd untuk jumlah lebih dari rp. (lima miliar rupiah). skpd terkaitterkait sesuai dengan tugasnyataan tanggung jawab mutlak yang bermeterai cukup rahdalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud angka huruf huruf dan huruf tidak boleh mengubah substansi kegiatan dan target indikator kinerja output. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud angka 22huruf dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud angka 2huruf, huruf dan huruf dapat dilakukan sebelum perubahan apbd dengan cara mengubah merevisi dpa skpd dpa ppid menjadi dpp skpd dpp ppid sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan pembebanan anggardengan cara mengubah peraturan daerah tentang apbd. pergeseran anggaran antar perincian keterangan belanja dalan rincian objek belanja yang samalaksanaan perubahan anggaran skp :angka ,angka dan angka apabila pergeseran anggaran disetujui, maka:hurufrevisi dpa skpd dpa ppid menjadi dpp skpd dpp ppid wajib ditampung dalam proses perubahan apbd. pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas bud bertanggung jawab terhadap pengelolaan penemu; potongan potongan perum; iuran jaminan kesehatan iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada huruf seperti: penyetoran aspen; penyetoran penyetoran perum; iuran jaminan kesehatan iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud hurufdngelolaan kasangka didelegasikan oleh walikotailaksanakan sebelum dimulainya pencairan dana tahun anggaran berkenahurufazas umum ketatausahaan keuangan daerah; bendahara penerimaanran pertanggungjawaban kepada ppid selaku bud. dokumen dokumen yang digunakan: buku kas umum penerimaan; rekapitulasi penerimaan harian; speed; skpd; skr: ssd; ssd;ketigahuruf;verse dokumen dokumen yang digunakan buku kas umum penerimaan pembantu; rekapitulasi penerimaan harian pembantu; speed; skpd; skr; ssd; ssd; bukti penerimaan lainnya yang sah.; bendahara penerimaan pembantujumlah yang tercantum dalam speed skpdspp ganti uang spp gu); spp ganti uang nihil spp nihil); spp tambahan uang spp tu); spp tambahan uang nihil spp nihil); spp langsung spp ls),spp gu nihil, spp tu, spp tu nihil;jukan sekali dalam (satu) tahun dan belum membebani pagu anggaran; kelengkapan dokumen sebagai berikut: surat pengantar spp up; ringkasan spp up; rincian spp up;;; kelengkapan dokumen spp gu terdiri dari;harus berdasarkan pada program dan kegiatan tertentu dan didasarkan pada rencana perkiraan pengeluaran yang matang;: pengajuan spp gu nihil spp gu nihil diajukan untuk mempertanggungjawabkan uang persediaan up) yang telah digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran bendahara pengeluaran mengajukan spp ggu nihil terdiri dari surat pengantar spp gu nihil; ringkasan spp gu nihil; rincian penggunaan sp2d nihil yang lalu; bukti transaksi yang sah dan lengkapbukti setor kembali (apabila ada sisa up) surat pernyataan tanggungjawab atas kebenaran ran pertanggungjawaban spj) bendahara pengeluaran. lampiran lain yang diperlukan. kebenaran bendahara surat penyataan tanggungjawab atas laporan pertanggungjawaban spj) pengeluaran. lampiran lain yang diperlukan. pelaksanaan pembayaran dengan beban spp up gu gu nihil tu nihilkegiatan yang pelaksanaannya melebihi jangka waktu (satu) bulan;spp tu}. pengajuan spp tu nihil pengajuan spp tu nihil dilakukan apabila kegiatan telah selesai dilakukan bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu mengajukan spp ttu nihil terdiri dari surat pengantar spp tu nihil; ringkasan spp tu nihil; rincian rencana penggunaan nihil; salinan spdrbukti setor kembali (apabila ada sisa tu) spp tu nihil). sah;kecuali untuk pembayaran biaya langganan daya dan jasa, sewa stan pameran, pembelian tiket transportasi, biaya kontribusi diklat; dalam setiap pembayaran harus dilaksanakan ketentuan mengenai perpajakan;;eluaran pembiayaan;; kelengkapan dokumen spp ls mencakup: surat pengantar spp ls; spp ls; lampiran spp ls pengadaan barang dan jasa mencakuppat berupa nota, kwitansi atau surat perintah kerja spk) dan kontrak dengan mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga berita acara penyelesaian pekerjaan, bermeterai cukup; berita acara serah terima barang dan jasa, bermeterai cukup; berita acara pembayaran, bermeterai cukup; kwitansi pembayaran; untuk kontrak yang menggunakan subkontrak dilengkapi dengan bukti pembayaran dari sub penyedia barang jasa sesuai dengan prestasi pekerjaangkutan konsumen apabila pengadaan barang dilaksanakan luar wilayah kerja; foto buku dokumentasi tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan;berita acara pembebasan tanah yang dibuat oleh panitia pengadaan tanah;;; spp kekurangan gaji, gaji terusan, tunjangan jabatan, dan uang duka wafat tewas; spp penghasilan pimpinan dan anggota dprd; spp iuran jaminan kesehatan spp iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian: copy caleg (dilegalisir oleh kepala skpd); copy pangkat terakhir (dilegalisir); copy badan pertimbangan pegawai (dilegalisir);;; copy jabatan fungsional (dilegalisir); copy surat pernyataan pelantikan (dilegalisir); copy surat pernyataan menduduki jabatan dilegalisir);; copy pangkat terakhir (dilegalisir) copy surat nikah (dilegalisir); potongan iuran wajib pegawai iwp) sebesar pembayaran uang duka wafatkepala desaegawaian negara atau pejabat lain yang ditunjuk dalam lingkungannya dilegalisir); sambil menunggu angka diatas sementara dapat mengajukan uang duka wafat. copy mutasi (dilegalisir oleh kepala skpd); copy surat pernyataan melaksanakan tugas (dilegalisir oleh kepala skpd;tau; spm yang telah diterbitkan, untuk selanjutnya diajukan kepada kuasa bud untuk penerbitan sp2d; ketatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud huruf dilaksanakan oleh ppk skpd;gu nihil spm tu spm tu nihil dan spm ls). penerbitan spm up spm gu spm gu nihil spm tu spm nihil ppk skpd menerima spp up spp gu spp gu nihil spp spp tu nihil yang diajukan oleh bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu; ppk skpd meneliti kelengkapan dokumen spp up spp spp gu nihil spp tu spp tu nihil; ppk skpd mencatat spp up spp gu spp gu nihil spp spp tu nihil yang diterima dalam register spp spp g spp gu nihil spp tu spp tu nihil; jika kelengkapan dokumen spp up spp gu spp gu nihil spp tu spp tu nihil dinyatakan lengkap dan sah, ppk skpd menyiapkan spm up spm gu spm gu nihil spm tu spm tu nih ; batas waktu antara penerimaan spp up spp gu spp gu nihil spp tu spp tu nihil dan penerbitan spm up spm gu spm gu nihil spm tu spm tu nihil, selambat lambatnya (dua) hari kerja; jika kelengkapan dokumen spm up spm gu spm gu nihil spm tu spm tu nihilgu nihil spm spm tu nihil dan selanjutnya mengembalikan spp; ppk skpd mencatat spp ls yang diterima dalam register spp;;penerbitan spm ls. pembayaran sebagai spm ls untuk:ajuan spm non anggaran bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan, perum, aspen) dibuat oleh ppid rangkap (tiga) dihampiri dokumen sebagai berikut: surat pengantar; surat penyataan pengajuan spm; rekapitulasi daftar gaji; surat setoran bukan pajak ssp) dan surat setoran pajak yang telah ditandatangani oleh kuasa bud. pengeluaran pembiayaan. up spp gu spp gu nihil spp tugu nihil spm tugu nihil spp tu spp tu nihil yang dinyatakan lengkap dan sah; ppk skpd mencatat penerbitan spm up spm gu spm gu nihil spm tu spm tu nihil yang diterima dalam register penerbitan spm; ppk skpd mencatat penolakan spm up spm gu spm gu nihil spm tu spm tu nihil yang diterima dalam register penolakan spp; penerbitan spm up spm gu spm gu nihil spm spm tu nihilggunaan dana ppk skpd menerima sp2d (lembar ).z: bendahara pengeluaran pembantu;;;;;;;; jika ada bendahara pengeluaran pembantu: bendahara pengeluaran menyerahkan uang persediaan kepada bendahara pengeluaran pembantu;;; ppk skpd mencatat penerbitan spm ls dalam register penerbitan spm; ppk skpd mencatat penolakan penerbitan spm ls yang diterima dalam register penolakan spm; penerbitan spm ls rangkap lembar: lembar dan lembar dikirim kuasa bud;; lembar sebagai arsip ppk skpd.pertanggungjawaban pengeluaran spj);pn p kas negararan bukti bukti temuannya disampaikan kepada:duka, maka kepala dukapertanggungjawaban dan keabsahan pengeluaran yang dilampirkan;gu nihil tu tu nihilgu nihil tu tu nihil ls yang diterima dalam register spm up gu gu nihil tu tu nihil ls. kuasa bud meneliti kelengkapan dokumen spm up gu gu nihil tu tu nihil ls untuk menerbitkan sp2d gu gu nihil tu tu nihil ls. kuasa bud menerbitkan sp2d non anggaran bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan, perum, aspen) kelengkapan dokumen untuk penerbitan sp2d up mencakup: surat pengantar spm up;pajak ppn p ph; dan buku panjar; dan buku rekapitulasi pengeluaran pespm up beserta dokumen pendukungnya; surat penyataan tanggung jawab pengguna anggaran pengguna barang;; spm gukelengkapan dokumen untuk penerbitan sp2d gu nihil mencakup: surat pengantar spm gu nihil; spm gu nihilbukti setor kembali sisa kelengkapan dokumen untuk penerbitan sp2d tu mencakup: surat pengantar spm tu; spm tu beserta dokumen pendukungnya; surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran pengguna barang; kelengkapan dokumen untuk penerbitan sp2d tu nihil mencakup: surat pengantar spm tu nihil; spm tu nihil beserta dokumen pendukungnya; surat penyataan tanggung jawab pengguna anggaran pengguna barang; bukti setor kembali sisa kelengkapan dokumen untuk penerbitan sp2d ls mencakup: surat pengantar spm ls; spm lsverse but melampaui pagu anggaran kuasa bud menolak menerbitkan sp2d. penerbitan sp2d mempertimbangkan jumlah yang diajukan skpd mencapai persen dari nilai uang persediaan skpd; lembar kedua untuk pengguna anggaran ppk skpd; lembar ketiga untuk arsip kuasa bud dan; lembar keempat untuk bendahara pengeluaran bendaharayang merupakan konsolidasi dengan laporan keuangan; neraca; laporan operasional lo) laporan perubahan ekuitas lpe) catatan atas laporan keuangan lk)tahunaniv. pertanggungjawaban pelaksanaan apbd pengeluaran pembantu pihak ketiga. walikota surakarta, cv#~ hadi rudyatmo hal hal yang belum diatur dalam pedoman sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah wajib berpedoman pada peraturan ketentuan yang berlaku. v.penutuplra); laporan perubahan saldo anggaran lebih sal) neraca; laporan operasional lo); laporan arus kas lak); laporan perubahan ekuitas lpe); catatan atas laporan keuangan lk) |
met se) salinan "ehnomor tahun alamat tempat tinggal tentang nomor toko retribusi pelayanan pasar jenis dagangan dan pertokoan luas toko rp. tari retribusi toko rp. .xalamat tempat tinggal nomor tahun nomor outlet counter tentang retribusi pelayanan pasar jenis dagangan w dan pertokoan luas outlet counter rp. tari retribusi outlet'counter rp.buku penerimaan retribusi pelayanan pasar dan pertokoan rekap setoran harian pasar pasar kota tegal tahun anggaran dekaaanaanan aan uraian loss karcis sepeda motor jumlah jumlah bea kios lain lain jumlah jumlah korosi2os peasarpaai lee pesarean oo lot peasarreameon jeasarunon pasarkan oo jeasarranuawwa pasarmarto loyo o | jeasarsuwreawaeana peasarkanoon feasaroeona peasarmaampi oo jeasagmuaraaya oojamammaamai tel ltr lte mamasa oposomawwm tete lte tegal, .ooooooo nan mengetahui ka. pasar subdinas pasar ka. sie retribusi pasar kota tegal sub dinas pasartu sewa loss pemerintah kota tegal dinas pendapatan daerah keterangan dari pihak pemakai loss kartu bukti pemakai loss petak w.o.o.o. yang bertanda tangan bawah ini saya . alamat psa naa nan nana nana nana nana nana nama nun nan nan nan dan nanda ann nern yang menempati loss petak . uu. menyatakan kesanggupan kepada nama pemakai ann dana end nnennnneaa pemerintah kota tegal bahwa saya alamat pemakai nkkakanann aan tidak akan mengadakan perubahan perubahan terhadap keadaan bangunan luas tempat yang dipakai naananaaa nana aan yang saya tempati dan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku. jenis usaha nan pan nan nan nan nan naan sewaktu waktu bersedia mengembalikan loss petak yang saya tempati dalam tarif retribusi menurut tarif yang berlaku keadaan baik kepada pemerintah kota tegal, bilamana sewaktu waktu penempatan petak mulaitgl dee eeee tekanan diperlukan oleh pemerintah kota tegal tanpa persyaratan apapun. masa berlaku selama tidak dilimpahkan kepada orang tidak akan melimpahkan pemakaian loss kepada orang lain tanpa seijin kepala lain dinas pendapatan daerah kota tegal. keterangan .a. kartu asli kuning) untuk penyewa. sanggup melaksanakan kewajiban membayar retribusi loss dan retribusi kartu arsip merah) untuk dinas kebersihan harian sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. pendapatan daerah kota tegal. apabila saya melanggar ketentuan tersebut diatas bersedia dicabut hak kartu arsip hijau) untuk pasar ybs. pemakaian loss secara sepihak dan tanpa syarat oleh pemerintah kota tegal cg. dinas pendapatan daerah kota tegal. tegal, oo. tegal, lo. yang menyatakan pas foto kepala didenda kota tegal pemakai ka. bidang pengelolaan pasar (hannnnnnannnnana alan) walikota tegal, diundangkan tegal salinan sesuai dengan aslinya (ommmannnnnnnnnnnnnnnnnnnnesesssaaa) pada tanggal mei ttd kepala bagian hukum dan organisasi sekretaris daerah kota tegal, adi sinaro ttd ttd imam subardianto, s.h., m.m. rahardjo pembina tingkat berita daerah kota tegal tahun nomor nip. dinas adalahkepala dinas adalah kepalater. dinas berkewajiban mengelola pasar dan pertokoan yang dimiliki dalam penguasaan oleh pemerintah daerah. penyelenggaraan pengelolaan sebagaimana dimaksud padaretribusi pelayanan pasar dan pertokoan. bab tata cara pemungutan retribusi pemungutan retribusi dilaksanakan oleh dinas melalui juru pungut yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. retribusi dipungut oleh juru pungut sesuai jumlah yang tertera pada karcis. pemungutan retribusi dilakukan setelah kios, pertokoan, loss dan tebakan ditempati oleh wajib retribuskelas dan iipagi blok bab tata cara pembayaran retribusi besarnya retribusi yang harus dibayar wajib retribusi sesuai dengan tarif sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah kota tegal nomor tahun tentang retribusi pelayanan pasar dan pertokoan. setiap pembayaran retribusi diberikan karcis dan tanda pembayaran retribusi kios pertokoan. bentuk dan isipembayaran retribusi ois pertokoan sebagaimana tercantum dalam lampiran ii, dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. wajib retribusi membayar sejumlah uang sebagaimana tertera dalam karcis dan tanda pembayaran retribusi kios pertokoan. pembayaran retribusi dilakukan melalui juru pungut, selanjutnya disetorkan kepada kepala pasar. anna kepala pasar menyetorkan hasil pembayaran sebagaimana dimaksud pada kepada bendahara khusus penerima dinas. setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada dicatat dalam buku penerimaan retribusi. bentuk dan isi buku penerimbayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam disetor kas daerah. penyetoran kas daerah dilakukan dalam waktu jam, kecuali pada hari liburdengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada dapat berupa pemberian izin untuk menganggur pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu, atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang telah ditentukan. wajib retribusi yang merasa tidak mampu membayarapabila permohonan sebagaimana dimaksud padaapabila permohonan sebagaimana dimaksud pada tidak disetujui walikota selanjutnya disampaikan surat penolakan walikota kepada pemohon dengan disertai alasan alasan penolakan. bab tata tertib pasar dan pertokoan setiap loss pasar diberi tanda batas. setiap pedagang loss, kios dan pertokoan diwajibkan mempunyai kartu bukti sewa. bentuk, isi dan ukuran kartu bukti sewagang yang menempati loss, kios dan pertokoan tidak diperbolehkan mengubah dan atau menambah bangunan pasar atau membuat bangunan baru yang bersifat permanen dalam pasar tanpa izin tertulis dari walikota. anak bagi para pedagang yang berjualan pasar dilarang merusak bangunan pasar, menempatkan kendaraan dalam pasar selain tempat parkir yang telah ditentukan, cc. memasukkan atau mengeluarkan barang dagangan dalam pasar dengan tidak melalui pintu masuk yang telah ditentukan, memperjualbelikan dan atau menyimpan barang dagangan yang terlarang menurut peraturan perundang undangan yang berlaku: menjual barang dagangan selain tempat yang telah ditentukan: menggunakan kios atau loss pasar sebagai gudang penyimpanan barang barang dagangan, yang mengarah kepada perjudian, tindakan amoral dan sejenisnya dalam pasar. setiap pedagang pasar hanya diizinkan melaksanakan kegiatan usahanya pada lokasi pasar dan diwajibkan untuk menjaga tempat usahanya dari bahaya kebakaran. kendaraan milik pedagang tidak diperkenankan masuk dalam pasar, kecuali dipergunakan sebagai penunjang kegiatan usahanya dan jika selesai dipergunakan harus segera meninggalkan lokasi pasar. bagi kendaraan sebagaimana dimaksud pada dikenakan retribusi. bab vii pembinaan dan pengawasan pembinadinas. pengawaslain lain dalam rangka pemberian informasi dan atau sosialisasi kepada masyarakat maka pada lokasi lokasi tertentu dipasang papan informasi yang memuat besaran tarif retribusi. bab ketentuan penutup dengan ditetapkansar lembaran daerah kota tegal tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagicis retribusi pelayanan pasar dan pertokoan seri seri pemerintah kota tegal pemerintah kota tegal retribusi pasar retribusi pasar hem an) peraturan daerah th. peraturan daerah th. tanggal september tanggal september rp. rp. tiga ratus rupiah) dua ratus rupiah) tanggal. tanggal. no: seri seri as, pemerintah kota tegal pemerintah kota tegal retribusi pasar retribusi parkir truk yaa peraturan daerah th. peraturan daerah th. tanggal september tanggal september rp. rp. seratus rupiah) dua ribu rupiah) tanggal. tanggal. no: no: seri seri pemerintah kota tegal pemerintah kota tegal von retribusi parkir pic retribusi parkir mobil station wagon yaa an) peraturan daerah th. peraturan daerah th. tanggal september tanggal september rp. rp. seribu lima ratus rupiah) seribu rupiah) tanggal. tanggal. no: seri seri as, pemerintah kota tegal p n pemerintah kota tegal retribusi parkir sepeda motor retribusi parkir sepeda yaa anretribusi retribusi kamar mandi yaa neseribu rupiah) tanggal. tanggal. no: no: seri seri as, pemerintah kota tegal pemerintah kota tegal tana retribusi kebersihan pasar retribusi kebersihan pasar peraturan daerah th. si) peraturan daerah th. tanggal september tanggal september rp. rp. dua ratus lima puluhtama retribusi kebersihan pasar ta: retribusi kebersihan pasar yaa ne) peraturan daerah th. peraturan daerah th. tanggal september tanggal september rp. rp. seratus lima puluh rupiah) seratus rupiah) tanggal. tanggal. no: no:dinas pendapatan daerah teh tanda pembayaran retribusi kios pasar seri nama penyewa peraturan daerah kota tegal alamat tempat tinggal nomor tahun kios tentang retribusi pelayanan pasar jenis dagangan w w dan pertokoan luas kios tari retribusi kios rp. .x m2 rp. sehari |
aan s0) salinambahan perincianmpatnp eceran peraturan presiden nomor tahun tentang perubahan kelimnamuruf halaman kolom perincian pekerjaan ditambah huruf sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. peraturan walikota ini berlaku sejakjulijuli nomor tahunbesarnya honorarium dihitung per kegiatan uang sidang rapat diperhitungkan dalam bentuk panitia tim sidang rapat ditentukan setinggi tingginya maksimal (lima) kali sebagai berikut sidang rapat untuk setiap kegiatan selama satu bulan kegiatan umum pelaksanaan dilaksanakan penasehat kegiatan rp. sesuai ketentuan yang berlakustaf ahli pengawas lapangan kegiatan rp. staf administrasi kegiatan rp. staf teknis petugas gambar rab dan lain lain kegiatan rp. sejenis wo| jeuspekeruaan perngimpekeruaan satuan mdeksharga )keterangan kegiatan khusus kegiatan khusus meliputi tim baperjakat, penyusunan apbd, dan meter tim baperjakat uang sidang rapat diperhitungkan ketua kegiatan rp. sesuai dengan kegiatan yang sekretaris kegiatan rp. dilaksanakan dalam tahun anggota kegiatan rp. anggaran tim teknis kegiatan rp. tim penyusunan apbd uang sidang rapat diperhitungkan tim pengarah maksimal kali sidang rapat penasehat kegiatan rp. selama1 (satu) bulansekretaris kegiatan rp. sekretaris kegiatan rp. wo| gen pekerjaan perngimpekeruaan satuan mdeksharga keterangan anggota kegiatan rp. staf administrasi kegiatan rp. meter majelis pertimbangan ttir ketua kegiatan rp. wakil ketua kegiatan rp. sekretaris kegiatan rp. anggota kegiatan rp. sekretariat meter ketua kegiatan rp. sekretaris kegiatan rp. anggota kegiatan rp. komisi pemilihan umum kpu) panitia pelaksana kegiatan komisi pemilihan umum kpu) sekretariat sekretaris kegiatan rp. kasual kegiatan rp. bendahara kegiatan rp. wo|obspereruaan permoanpekeruaan satuan (indeks harga keterangan pelaksana kegiatan rp. tenaga pendukung kegiatan rp. sekretaris ppk sekretaris kegiatan rp. bendahara pembantu kegiatan rp. anggota kegiatan rp. cc. kelompok kerja kpu pokja kpu kota kegiatan rp. panitia pelaksana kegiatan non pns kpu ketua kegiatan rp. anggota kegiatan rp. ppk ketua kegiatan rp. anggota kegiatan rp. pps ketua kegiatan rp. anggota kegiatan rp. jenis pekerjaan perincian pekerjaan satuan indeks harga keterangan kpps ketua kegiatan rp. anggota kegiatan rp. lintas kegiatan rp. walikota tegal, ttd adi sinaro diundangkan tegal pada tanggal juli plota tegal tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota tegal menimbang:bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut padawilayah daerdiundangkan tegal adi sinaro pada tanggal agustusyikapi aspirasi yang berkembang tengah tengah masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat . ;~+~,.;~~\; '"""' sesuai dengan. jl~.r~~mangan pembangunan dan sosial kemasyarakatan ;;;,;. dipandang perri:merubah status desa menjadi kelurahan; bahwa untuk menyikapi aspirasi sebagaimana dimaksud huruf dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sarolangun menggunakan hak inisiatifnya guna mengajukan perubahan status desa menjadi kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf dan huruf perlu diatur dengan peraturc!u>: peraturan daerah kabupaten sarolangun nomor rz, tahun tentang pembentukan kelurahan sungai benteng, kelurahan pauh dan kelurahan umur memberi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sarolangun, pemerintah kabupaten sarolangun bab pembentukan, jumlah penduduk dan batas wilayah bagian pertamabupati adalah bupati sarolanguat daerah adalah sekretariat daerah kabupaten sarolangun; kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten sarolangun; camat adalah kepala kecamatan; kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dibawah kecamatan; lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi fungsi pemerintah kelurahan; perangkat kelurahan adalah unsur pembantu lurah; tindakan membentuk kelurahan baru sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan; lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain atauperaturan daerah kabupaten sarolangun tentang pembentukan kelurahan sungai benteng, kelurahan pauh dan kelurahan libur memberi menetapkhapusan, penggabungan kelurahan lembaran daerah kabupaten sarolangun tahun nomor bab iii kekayaan dan sumber pendapatan berubahnya status desa menjadi kelurahan, menjadikan seluruh kekayaan dan sumber sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah kabupaten sarolangubagian kedua nama kelurahan sebagaimana dimaksud pada poin s.d adalah perubahan status dari ibukota kecamatan desa potensial yaitu pembentukan kelurahan sungai benteng, kecamatan singkat, kelurahan pauh kecamatan pauh dan kelurahan libur memberi kecamatan bathin viii. jumlah penduduk kelurahan sungai benteng jiwa dengan luas wilayah km2 dengan batas batas sebelah utara berbatas dengan desa pasar singkat. sebelah selatan berbatas dengan desa perdamaian. sebelah barat berbatas dengan desa bukit murah. sebelah timur berbatas dengan desa bukit tlo. jumlah penduduk kelurahan pauh jiwa dengan luas wilayah km2 dengan batas batas sebelah utara berbatas dengan desa samaran. sebelah selatan berbatas dengan desa batu kucing. sebelah barat berbatas dengan lubuk kepayang. sebelah timur berbatas dengan lubuk napal. jumlah penduduk kelurahan libur memberi jiwa dengan luas wilayah km2 dengan batas batas sebelah utara berbatas dengan wilayah kabupaten merangin. sebelah selatan berbatas dengan desa teluk ketimbang. sebelah barat berbatas dengan desa bangun jaya. sebelah timur berbatas dengan dusun dalam. tujuan pembentukan kelurahan adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan pembangunan dan sosial kemasyarakatan; pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada satu merupakan perubahan status desa menjadi kelurahan meliputi kelurahan sungai benteng merupakan perubahan status dari desa sungai benteng, kecamatan singkat; kelurahan pauh merupakan perubahan status dari desa pauh kecamatan pauh; kelurahan libur memberi merupakan perubahan status dari desa libur memberi kecamatan bathin viii. lembaran dae kabupaten sarolangun tahun nomor sekretaris daerah kabupaten bangun, diundangkan sarolangun pada tanggal ditetapkan sarolangun pada tanggal lto stfsarolangun. baby sumber pendanaan pendanaan sebagai akibat pembentukan kelurahan baru tersebut, dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten sarolangun. dengan ditetapkannya peraturan daerah ini lurah dan perangkatnya isi dari pegawai negeri sipil yang tersedia kabupaten sarolangun. kepala desa dan perangkat desa serta anggota badan permusyawaratan desabudaya masyarakat setempat. bab ketentuan peralihantujuan dibentuknya kelurahan sungai benteng kecamatan singkat, kelurahan pauh kecamatan pauh, dan kelurahan libur memberi kecamatan bathin viii adalah untuk meningkat pelayanan terhadap masyarakat guna mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat ketiga kelurahan tersebut, yang mana hal ini merupakan bentuk kesungguhan dari pada pemerintah daerah kabupaten sarolangun dalam mencapai visi ekonomi maju adil dan sejahtera emas) peraturan daerah ini merupakan peraturan daerah pertama kabupaten sarolangun yang didasarkan atas hak inisiatif dprd sehingga mempunyai nilai yang sangat berarti bagi dprd kabupaten sarolangun dalam menggunakan hak konstitusinya yang murni merupakan aspirasi masyarakat dan secara hukum telah memenuhi ketentuan. umum penjelasan atas peraturan daerah kabupaten sarolangun nomor tahun tent ang pembentukan kelurahan sungai benteng, kelurahan pauh dan kelurahan libur memberi tambahan lembaran daerah kabupaten sarolangun nomor cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. |
aan s0) salinan nya pan baran:a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pad) melalui pengelolaan investasi daerah jangka pendek berupa deposito berjangka maka|.lampiran bab huruf ditambah, sehingga bab huruf berbunyi pengelolaan keuangan daerah eefflampiran bab ditambah huruf yang berbunyi pengelolaan investasi daerah jangka pendek. bentuk investasi daerah jangka pendek. investasi daerah jangka pendek berupa deposito berjangka waktu bulan sampai dengan bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis. perpanjangan kembali secara otomatis investasi jangka pendek dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dilakukan dengan surat pemberitahuan perpanjangan kembali oleh walikota paling lambat bulan sebelum tanggal jatuh tempo. pelaksanaan investasi daerah jangka pendek.apabila terdapat penawaran dengan suku bunga yang sama maka akan di.guna kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum makaonnasebagai berikut ketentuan huruf nomor diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut, karcis parkir ditentukan sebagai berikut pengadaan karcis parkir dilakukan oleh pemerintah daerah: pada karcis parkir memuat data a). nomor seri: b). jenis retribusi, c). dasar hukum: d). nomor urut karcis parkir: e). besarnya retribusi:dalam melaksanakan tugas juru parkir wajib a). memakai kartu tanda pengenal diri: b). memakai rompi parkir yang berwarna orange dengan dilengkapi atribut: c). menjaga keamanan, kendaraan yang parkir lokasi kerja: d). memberikan karcis parkir yang telah perforasi kepada pengguna jasa parkir,: f)., memberikan pelayanan yang sama kepada pengguna jasa parkir tepi jalan umum: 9g). memungut retribusi parkir dari pengguna jasa parkir tepi jalan umum: juru parkir mendapatkan rompi parkir berwarna orange dengan dilengkapi atribut. kartu tanda pengenal diri dan rompi parkir dikeluarkan oleh dinas tanpa dipungut biaya.. juru parkir dibawah koordinator lapangan forlap). ketentuan huruf diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut koordinator lapangan forlap) diangkat dan diberhentikan oleh dinas atas nama walikota.inas. untuk mendapatkan surat perintah melaksanakan kerja smk)koordinator lapangan berhak mendapat honorarium dan mendapat rompi parkir beserta atribut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. koordinator lapangan wajib mengawasi penggunaan karcis parkir: membantu juru parkir menyetorkan hasil pemungutan retribusi bendahara khusus penerima dinas, cc. mengawasi kelengkapan juru parkir mengenai penggunaan rompi parkir beserta atributnya:lapangan dan membuat laporan kegiatan perparkiran (satu) minggu sekali dinas. peraturan walikota ini mulai berlaku sejak tanggal apridiundangkan tegal pada tanggal oktober ttdbahwa dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan dan meningkatkpenanggulangan kemiskinan daerah perlu dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan tanggungjawab bersama pemerintah daerah, dunia usaha dan unsur masyarakat; bahwa agar terdapat kepastian hukum dalam penanggulangan kemiskinan secara efektif, efisien, optimal, terprogram dan berkelanjutan, maka perlu peraturan yang disusun dalam bentuk tang penanggulangan kemiskinwalikota surakarta, peraturan daerah kota surakarta nomor tahun tent ang penanggulangan kemiskinan dengan rahmat tuhan yang maha esa provinsi! jawatengah walikota surakarta mengingat menimbang pemerintahan . dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kota surakarta. bab ketentuan umum peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan. menetapkan memutuskan: walikota surakarta dan dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kota surakarrogram percepatan penanggulangan kemiskinan; keluarga tau kartu keluarga kk) kota surakarta yang tandai dengan kartu identitas keluarga miskin kota surakartyang kehidupan mengembangkan dan mempertahankan bermartabskpd kelurahasurakarturakarta sebagai unsur pembantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bagian . penanggulangan kemiskinan berasaskan: partisipatif; kemanusiaan; transparansi; akuntabilitas; keadilan; kesetiakawanan; dan berkelanjutan. bagian kesatu asas bab asas, arah kebijakan dan tujusurakarta yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan kota surakartatim penanggulangan kemiskinan kelurahan yang selanjutnya disingkat pklurahan.yang disusun oleh pemangku kepentingan kelurahan sebagai rancangan pembangunan (lima) tahun bidang penanggulangan kemiskinan. . warga miskin berhak: memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan; memperoleh pelayanan kesehatan; memperoleh pendidikan; mendapatkan perlindungan sosial dalam mengembangkan dan memberdayakan diri dan keluarganya; mendapatkan pelayanan sosial melalui jaman sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial; memperoleh derajat kehidupan yang layak; memperoleh lingkungan hidup yang sehat; meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.. bab iii hak dan tanggungjawab warga miskibagian ketiga tuju bagian kedua arah bij akan bab . dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat dandua kewajiban masyarakat dan pelaku saha dalam upaya penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah berkewajiban: melindungi dan mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan; menyelaraskan dan memadukan program program penanggulangan kemiskinan; dan membangun kemitraan dengan pelaku usahsatu kewajiban pemerintah daerah bab kewajiban pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha; meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat; memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf mesej temannya; merencanakan untuk berperilaku hidup positif; dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dengan berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuannya. daftar . pendataan warga miskin dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan tingkat kelurahan. daftar calon warga miskin sementara diperoleh dari: data program perlindungan sosial tahun terakhir dari pemerintah; data jumlah penduduk miskin yang ditetapkan walikota tahun terakhir; dan usulan baru dari masyarakat melalui musyawarah berjenjang dari tingkat sampai kelurahan. daftar calon warga miskin sementara dipublikasikan untuk mendapatkan tanggapan atau sanggahan dari masyarakat. pemerintah daerah menentukan kriteria warga miskin berdasarkan indikator nasional dan indikator lokal. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria warga miskin sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota. bagian kedua pendataan warga miskimasyarakat dan pelaku usaha. penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara terpadu dengan kebijakan penanganan kemiskinan dari pemerintah. tahapan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada meliputi: pendataan warga miskin; penetapan warga miskin; dan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan kemiskinan. bagian kesatu umum babi tahapan penanggulangan bagian . warga miskin yang sudah masuk dalam data warga miskin yang sudah ditetapkan oleh walikota diberikan penandaan. penandaan sebagaimana dimaksud pada berupa stiker warga miskin atau kartu warga miskin. penandaan yang berupa stiker ditempelkan rumah tempat tinggal warga yang bersangkutan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penandaan warga miskin sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dalam peraturan walikota. bagian keempat penandaan setiap orang dilarang: memalsukan data warga miskin, baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh walikota;apat ditetapkan sebagai warga miskin. daftar calon warga miskin sebagaimana dimaksud dalam diverifikasi dan divalidasi oleh tim yang dibentuk oleh walikota. data warga miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan dengan keputusan walikota. data warga miskin sebagaimana dimaksud pada diperbaharui sekurang kurangnya satu kali setiap tahun untuk menentukan apakah tetap berstatus miskin atau sudah meningkat menjadi tidak miskin. data warga miskin dikelola dalam sistem informasi penanggulangan kemiskinan. data warga miskin menjadi dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan. bagian ketiga penetapan calon warga miskin daftar calon warga miskin dilakukan pendataan dengan indikator yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan warga miskin sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dalam peraturan walikota. pelayanan . dalam rangka penyediaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi warga miskin. dalam rangka pemenuhan akses pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemenuhan akses pelayanan perumahan bagi warga miskin. bentuk pemenuhan akses pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud pada berupa: peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap rumah layak huni; bantuan perbaikan rumah; dan bantuan sarana dan prasarana pemukiman. dalam rangka pem berikan ban tuan pangan dan sandang bagaimana dimaksud dalam huruf pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan bantuan pangan dan sandang yang layak bagi warga miskin. pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap warga miskin yang bersifat perseorangan, keluarga, kelompok dan tau masyarakat agar memiliki ketrampilan, mampu bekerja dan atau berwirausaha. pengembangan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual dan keterampilan. pemerintah daerah melakukan penanggulangan kemiskinan melalui: pengembangan potensi diri; pemberian bantuan pangan dan sandang; pemenuhan akses pelayanan perumahan; penyediaan pelayanan kesehatan; penyediaan pelayanan pendidikan; penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; dan pelayanan sosial; bagian kelima pelaksanaan . dalam rangka penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha bagi warga miskin. kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: penyediaan informasi lapangan kerjapenyediaan fasilitas bantuan permodalan. dalam rangka penyediaan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf pemerintah daerah bertanggung jawab untuk pemberian bantuan biaya pendidikan atau beasiswa. bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan dalam bentuk: pembebasan seluruh biaya pendidikan bagi keluarga miskin dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan menengah; pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan menengah; dan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sampai jenjangelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan pendekatan promosi, preventif, kuratif, maupun rehabilitasi. bentuk pelayanan kesehatan sebagaimana pada dapat berupa: pembebasan pembiayaan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah puskesmas) dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut milik pemerintah daerah rsud) baik layanan rawat jalan maupun rawat inap; dan pembebasan pembiayaan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut pada rumah sakit yang bekerjasama dengan pemerintah daerah berupa layanan rawat inap. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan persyaratan pelayanan kesehatan warga miskin diatur dengan peraturan walikota. . dan mensosialisasikan program penyelenggaraan memperhatikan kebijakan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah bertugas: memfasilitasi, mengkoordinasikan, pelaksanaan kebijakan, strategi, dan penanggulangan kemiskinan, dengan provinsi dan kebijakan nasional. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan;; mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program; menyediakan sarana dan prasarana bagi penanggulangan kemiskinan;gulangan kemiskinan. bab tugas dan wewenang pemerintah daerah lain penanggulangan kemiskinan bagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah mengupayakan prioritas penanggulangan dengan: penyediaan sumber mata pencaharian bidang usaha sektor informal; memberikan bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha; pengembangan lingkungan pemukiman sehat dan sarana prasarana dasar; dan meningkatkan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan. dalam rangka penyediaan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf pemerintah daerah bertanggung jawab tuk;; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosialwalikotadalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dilaksanakan oleh kpk. kpk sebagaimana dimaksud pada berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada walikota. kpk melaksanakan rapat koordinasi dengan dprd minimal (satu) kali dalam (satu) tahun. bab vii koordinasi penanggulangan kemiskinan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, dan fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga miskin. program sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan sesuai skala prioritas serta harus menyesuaikan dengan program, kebijakan, strategi yang ditetapkan pemerintahdan tau kegiatan yang ditetapkan. pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah kpk) atau tim koordinasi penanggulangan kemiskinan yang dibentuk oleh pemerintah daerah. dimaksud penanggulangan kemiskinan sebagaimana dilaksanakan dalam bentuk program dalam, strategi, dan programspk) dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program pemerintah. daerah; melakukan sinergitas program penanggulangan kemiskinan daerah; dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah. rapat koordinasi kpk meliputi: rapat koordinasi dimasing masing kelompok program dan kelompok kerja dilaksanakan paling sedikit empat kali dalam satu tahun; dan rapat koordinasi pleno anggota kpk dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam satu tahudan ipjp dibidang penanggulangan kemiskinan;b;pinsi. . bagian ketiga sarana dan prasarana sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri: tenaga kesejahteraan sosial; pekerja sosial; relawan; penyuluh sosial; dan tau tenaga pendamping. bagian kedua sumber daya manusia sumber daya dalam penanggulangan kemiskinan meliputi: sumber daya manusia; sarana dan prasarana; dan sumber pendanaan. bagian kesatu umum bab viii sumber daya penanggulangan kemiskinan ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan kpk dan pkk diatur dalam peraturan walikota. untuk menjalankan tugas dan fungsi, kpk dibantu oleh tim penanggulangan kemiskinan kelurahan pkk). pkk sebagaimana dimaksud pada bertugas: menyusun rencana strategis penanggulangan kemiskinan secara periodik dalam jangka waktu lima tahun; mengukur ketepatan sasaran dan tingkat kepuasan atas program penanggulangan kemiskinan; menerima dan mencatat aduan program penanggulangan kemiskinan tingkat kelurahan serta menyampaikan kepada kpk;dan menyusun dan menyampaikan rekomendasi atas implementasi program penanggulangan kemiskinan kpk; pkk melakukan rapat koordinasi paling sedikit (empat) kali dalam (satu) tahun. pelaku .. masyarakat sebagaimana dimaksud pada meliputi: perseorangan; keluarga; kelompok; organisasi sosial; yayasan; lembaga swadaya masyarakat; organisasi kemasyarakatan; organisasi profesi; badan usaha; dan atau pelaku usaha. bab peran sert masyarakat sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam penanganan kemiskinan diperolehapat meliputi:yang berlaku. bagian keempat sumber pendanaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: panti sosial; pusat rehabilitasi sosial; pusat pendidikan dan pelatihan; pusat kesejahteraan sosial; rumah singgah; rumah perlindungan sosial. d.memeriksa . selain penyidik pejabatverse bab ketentuan penyidikendaliberkewajiban menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan kepada walikota dengan tembusan kepada dprd paling sedikit (dua) kali dalam (satu) tahun. babi pengawasan pelaku usaha sebagai bagian dari masyarakateran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. tata cara dan. setiap orang yang memalsukan data warga miskin baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh walikota sebagaimana dimaksud dalamitetapkan sebagai warga miskin sebagaimana dimaksud dalam huruf dipidana dengan pidana penjaraidana kelancaran yang dapatpenyidikan tindak pidana menurut hukumnoref peraturan daerah kota surakarta, provinsi! jawa tengah lembu ran daerah kota surakarta tahun ~01t\ nomor diundangkan surakarta pada tangga}f):, uct~'wt q.o\ sekret~daerah kot~surakarta, lf.,.n r2.'#!j . ~. j . . ~.~ . {!{]~~ budisuharto ditetapkan surakarta pada tanggal ?::, ol: s t'tb< zr' c2014 walikota surakarta, < :~~ fx. hadi rudyatmwalikotabab xiv ketentuan penutup tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerahralihan dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan kota surakarta, maka dipandang perlu membentuk peraturan kota surakarta tentang penanggulangan kemiskinan. kedua peraturan atas, saat ini sudah diperbaharui dengan instruksi presiden nomor tahun ten ; dan juga peraturan presiden nomor tahun tentang program percepatota surakarta dalam menanamota surakarta yang menangani penanggulangan kemiskinanumum penjelasan atas peraturan daerah kota surakarta nomor tahun tent ang penanggulangan kemiskin"kemanusiaan"adilan sosial"mendiskriminasi""kesejahteraan" adalah bahwa dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin. huruf yang dimaksud dengan asas "kesetiakawanan""pemberdayaan"yang dimaksud pengembangan potensi diri adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberikan ketrampilan, kesempatan lapangan kerja dan kesempatan berwirausaha bagi warga skin cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelaswarga miskin daerah, yang didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu yang akan digunakan untuk mengklarifikasi dan menentukan jumlah orang skin yang menjadi sasaran program penanggulangan kota surakarta. (l)wargac) yang dimaksud dengan sarana dan prasarana dasar mencakup kebutuhan akses air bersih, akses sanitasi, dan akses penerangan. |
salinan hg, ng)kesejahteraan bagi tenaga harian lepas perlu menaikkan upah tenaga harian lepas dengan menetapkan upah bagi tenaga harian lepas lingkungan pemerintah kota tegal bahwa untuk maksudkeputusan walikota tegal nomor tahun tentang pengaturan tenaga harian lepasupah bagi tenaga harian lepas lingkungan pemerintah kota tegaltenaga harian lepas yang selanjutnya disingkat thl adalah seseorang yang bekerja pada pemerintah kota tegal untuk melakukan pekerjaan tertentu dan dengan menerima upah yang didasarkan pada kehadiran pekerja secara harian, termasuk tenaga kontrak dan tidak termasuk guru wisata bhakti karya bhakti guru bantu dan tenaga lain yang tidak diangkat berdasarkan keputusan walikota dan atau persetujuan walikota. upah adalah sejumlah uang yang diceritakan kepada tenaga harian lepas yang nominalnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. tim penguji kesehatan adalah tim penguji kesehatan kota tegal. thl berdasarkan pelaksanaan hari kerja terdiri dari thl yang bekerja (lima) hari kerja dalam seminggu yaitu thl yang bekerja sebagai staf administrasi pada unit kerja lingkungan pemerintah kota tegal. thl yang bekerja enam hari kerja dalam seminggu meliputi thl yang bekerja sebagai staf administrasi pelayanan pada rumah sakit umum daerah kardinal thl yang bekerja sebagai staf pada akademi keperawatan thl yang bekerja sebagai staf pelayanan pada dinas kesehatan thl yang bekerja sebagai penjaga makam dan penerangan jalan umum pju) pada dinas perkotaan. thl yang bekerja penuh dalam satu tahun hari) yang meliputi thl yang bekerja pada radio sebaya pro fm, penjaga malam, juru pungut, satpam, petugas pengelolaan sampah dan penjaga anjungan. upah bagi thl sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota ini diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut thl yang bekerja limaenampenuh dalam satu tahun hari) diberikan upah sebesar rp. per hari. . pemberian upah sebagaimana dimaksud peraturan walikota ini berhenti dan atau tidak diberikan kepada yang bersangkutan apabila diberhentikan dengan dengan permintaan sendiri diberhentikan karena sakit dan tidak mampu bekerja lagi yang dibuktikan dengan hasil tes tim penguji kesehatan meninggal dunia telah mencapai usia (lima puluh enam) tahun diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil cons). upah thl dilingkungan pemerintah kota tegal dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kota tegal. pelaksanaan pembayaran upah thl sebagaimana dimaksud peraturan walikota ini dilaksanakan oleh masing masing satuan kerja perangkat daerah skpd) dan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. dengan ditetapkan peraturan walikota ini maka peraturan walikota tegal nomor tahun tentang penetapanoktoraktek kedokteran lembaran negara republik indonesiundang undang dasar; bahwa penularan hiv human immunodeficiency virus) dan aids acquired immune deficiency syndromehiv human immunodeficiency virus) dan aids acquired immune deficiency syndromemenimbang walikota surakarta, dengan rahmat tuhan yang maha esa tahun .nt ang nomor tahun peraturan daerah kota surakarta provinsi! teng walikota surakarta bab .memutuskan: walikota surakarta dan menetapkan: lembaran negara republik indonesia nomor tenaga . dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kaata surakarte deficificikomisi penanggulangan aids kata yang selanjutnya disingkat kpa kata adalah komisi penanggulangan aids daerah kata surakartancelling and testing yareatment yang selanjutnya disingkat c ims. lembaga swadaya masyarakat yangkerja sosial adalah suatu profesi pertolongan kemanusiaan yang tujuan utamanya adalah membantu keberfungsian sosial baik individu keluarga maupun kelompok. bab ketentuan umum babingkaerrormelakukan . pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada memiliki tugas dan tanggung jawab: pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids diselenggarakan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. bagian kedua penyelenggara ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan dan aids meliputi: penyelenggara; promosi; pencegahan; pengobatan, perawatan dan dukungan; dan rehabilitasi. bagian kesatu ruang lingkup bab iii pencegahan dan penanggulangan pencegahan dan; menurunkan hingga meniadakan infeksi hiv; menurunkan hinggaencegahan dan penanggulangan hiv dan aids diselenggarakan berdasarkan azas: kemanusiaan; b.keadilan;dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bab azas dan tujuan bagian ketiga promosiupaya pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids harus memperhatikan populasi kunci, populasi beresiko dan masyarakat umumfasilitas pelayanan kesehatan rujukan dalam melakukan dan aids sesuai dengan melakukan penyelenggaraan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan hiv dan aids; menyelenggarakan penetapan situasi epidemik hiv tingkat kota; menjamin ketersediaan tingkat primer dan penanggulangan hiv kemampuan; menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi; dan melakukan pendampingan tehnis dan peningkatan kapasitas bagi penyelenggara pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids dari masyarakat, lsm dan swasta. mempertahankan .jawab; menghormati harkat dan martabat dha maupun adha dan keluarganya; dan paragraf prinsip prinsip dasar bagian keempat pencegahansebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah kata serta swasta secara terpadu dan berkesinambungangius; dan peningkatan dan pemahaman agama dan ketahanan keluarga. setiap . setiap dha yang telah mengetahui dirinya terinfeksi hiv tau aids wajib melindungi suaminya istrinya dengan melakukan upaya pencegahan penularan melalui hubungan seksual. paragraf pencegahan pada dha dan adha; program layanan alat suntik steril dengan konseling perubahan; perilaku serta dukungan psikososial; pemusnahan peralatan suntik bekas; layanan terapi pemulihan ketergantungan narkoba; pelayanan kesehatan dasar; dan program terapi rumahan methane. paragraf pencegahan pada idumempertahankan keadilan dan kesetaraan gender. dan kewajiban setiap perusahaan dan instansi pemerintah adalah: memberikan komunikasi,aragraf pencegahan pada perusahaan dan instansi pemerintah sero survei dan skrining ims hanya boleh dilakukan oleh dinas kesehatan. pemeriksaan ims sebagaimana dimaksud pada dilakukan klinik ims yang ditunjuk oleh dinas kesehatan. pemeriksaan ims dilakukan untuk keperluan pencegahan penularan hiv dan atau aids. paragraf pemeriksaan ims pemerintah daerah berkewajiban menyediakan akses layanan bagi adha sesuai dengan kebutuhannyaanin yang dikandungnya. setiap perempuan yang mengetahui dirinya terinfeksi hiv dan tau jaringan tubuhnya kepada orang lain. bagian kelima . pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana tara lain:cst dengan kualitas baikdan keperluan alat alat guna pemasaran jenazah dha dan adha setiap kelurahan. profilaksis pasca pajanan harus dilaksanakan sesuai dengan sopniversal precautions). paragraf pencegahan pada petugas kesehatan larangan setiap perusahaan dan instansi pemerintah adalah: memberikan status hiv dan aids karyawan stafnya; dan melakukan phk pada karyawannya karena status hiv dan aids. dan aids sesuai dengan peraturan perundang undangan dan standart yang berlaku. ada . statusnya dengan membuka petugas kesehatan atau konselor mempertimbangkan kondisi dha dapat informasi kepada suaminya istrinya dalam hal: dha yang tidak mampu menyampaikan setelah mendapat konseling yang cukup; tan; jika ada persetujuan izin dari orang tua tau wali dari anak yang belum cukup umur, cacat, tau tidak sadar; jika ada keputusan hakim yang memerintahkan status hiv seseorang dapat dibuka;s atas inisiatif petugas sebagaimana dimaksud pada dapatpasangan yang akan menikah; gizi buruk; gejala gejala penyakit lain yang diduga mengarah adanya penularan hiv; dan atau tenaga kesehatan secara berkala. tes hiv dilakukan secara sukarela dan tau atas inisiatif petugas kesehatansetiap orang yang melakukan tes hiv untuk keperluan pencegahbagian kelima tes hiv, rahasia dan konseling pemerintah , dan atau tempat lain oleh keluarganya atau anggota masyarakat lainnprosedur; dan berbasis keluarga, kelompok dukungan sebaya serta masyarakat.bagian keenam pengobatan, perawatan dan dukunganada indikasi akan terjadi penularan pada pasangan tetap seksualnya; dan untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan dan dukungan pada pasangan seksualnya. bab tujuh rehabilitasipada dha dan adha; memberikan dukungan pemberdayaan ekonomi pada dha;; dan menyediakan tempat penampungan yang layak bagi adha yang terlantararagraf . tenaga kesehatan berhak: mendapatkan informasi penanggulangan hiv dan aids;asa129 paragraf tenaga kesehatan adha berhak: mendapat layanan kesehatan yang komprehensif; mendapatkan pemenuhan hak anak; dan mendapatkan dukungan kebutuhan dasar hidup. paragraf adha dha berhak: mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif; dan mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminasi dari pemerintah daerah dan masyarakat. paragraf dhapemerintah daerah bagian kesatu hak bab hak, kewajiban dan larangan pengembangan . pemerintah daerah wajib: memfasilitasi orang yang berperilaku re;layanan rehabilitasi medik bagi dha dengan biaya terjangkau; dan paragraf pemerintah daerah bagian kedua kewajiban masyarakat berhak: memperoleh informasi penanggulangan hiv dan aids; dan memperoleh perlindungan dari penularan hiv dan aids. paragraf masyarakat lsm berhak mendapatkan informasi penanggulangan hiv dan aids. paragraf lsm pekerja sosial berhak: mendapatkan informasi penanggulangan hiv dan aids; dan mendapatkan perlindungan dari penularan hiv dan aids. paragraf pekerja sosial paragraf .; melakukan konseling sebelum dan sesudah test hiv dan aids;; memberikan pelayanan kepada dha tanpa diskriminasi; dan menjaga kerahasiaan status hiv dan aids bagi dha yang dilayani. paragraf tenaga kesehatan adha didampingi oleh orang tua, wali, pengasuh, dan pemerintah wajib: berobatadha dha wajib: berobat,kewajiban paragraf dha pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus kasus hiv dan aids;; memberikan hak layanan kesehatan dan hak hak kerahasiaan kepada orang yang sering aksi hiv dan aids yang berada daerah; dan memelihara dan menanggung adha melaksanakan . masyarakat yang memiliki atau mengelola perusahaan dan tempat tempat beresiko mempunyai kewajiban; masyarakat berkewajiban menerima keberadaan dha dan tidak melakukan diskriminasi;masyarakat lsm wajib: peduli terhadap setiap kegiatan pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids; melakukan koordinasi dalam setiap kegiatan penanggulangan hiv dan ads sesuai dengan ketentuan; melaporkan hasil kegiatan pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids kepada kpa; dan menjaga kerahasiaan status hiv dan aids bagi dha yang dam ping. paragraf lsm pekerja sosial; mencegah praktek yang tidak manusiawi dan diskriminatif baik terhadap perorangan maupun kelompok; memberi informasi yang akurat dan lengkap tentang keluasan lingkup, jenis dan sifat pelayanan; memberikan saran, nasehat dan berupaya mewujudkan dan melindungi hak hak klien; dan mengakui, menghargai dan berupaya mewujudkan dan melindungi hak hak klien. paragraf pekerja sosial paragraf . pekerja sosial dilarang: memanfaatkan hubungan dengan klien untuk kepentingan pribadi;spekerja sosial; dan menularkan infeksinya kepada orang lain. paragraf dha pemeran tab;pemerintah daerah bagian ketiga larangan; dan memasang tanda peringatan dalam kamar, wisma, atau ruangan yang dikunjungi pelanggan untuk selalu menggunakan kondom. meningkatkan .bab peran sert masyarakat kpa kota sebagaimana dimaksud pada dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan rencana strategi renstra). kpa kota adalah sebagaisketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tata cara pengisian keanggotaan, dan tata kerja kpa kota sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikota keanggotaan kpa kotauntuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada walikota membentuk kpa kota yang ditetapkan dengan keputusan walikota. walikota berwenang melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids. babi komik! penanggulangan aidsginformasikan data kasus hiv dan tanpa menyebut sumber data dari skpd. paragraf lsm terpenuhinya . pembinaan sebagaimana dimaksud pada diarahkan walikotabagian kesatu pembinaan bab vii pembinaan, koordinasi dan peng hasan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. segala biaya untuk kegiatan penanggulangan hiv dan aids yang dilaksanakan oleh kpa kata bersumber pada apbd dan sumber biaya lain yang sah. bab pembiayaanketentuan cabutan sementara izm penyelenggaraan usaha dan profesi; dan atau penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi. walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasibab viii sans! administrasitiga pengawasan walikotadua koordinasi; dan meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids. ppn.bab ketentuan penyidikwalikota bab i ketentuan pidanaref peraturan daerah kota surakarta, provinsi jawa tengah: lembaran daerah kota surakarta tahun nomor budisuharto diundangkan surakarta pada tanggal otc;ctt,i'ca,r daerah kota surakarta, ditetapkan surakarta pada tanggal bottom'oat walikota surakartketentuan penutupta surakarta, pemerintah kota surakartaumum pencegahan dan penanggulangan hiv dan aids tent ang nomor tahun peraturan daerah kota surakarta penjelasan atas huruf promosi adalah upaya untuk memberitahukan informasicukup jelayang dimaksud dengan asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan adalah semua warga harus mendapat perlindungan yang sama dalam hukum dan tidak boleh ada diskriminasi dalam perlindungan hukum hiv dan aids ini. hurufukup jelas. ii. demi cukup jelas. masyarakat umum adalah masyarakat yang merupakan warga penduduk kota surakarta. populasi beresiko adalah warga binaan pemasyarakatan, ibu hamil, pasien tb, kaum migran, pelanggan pekerja seks dan pasangan dha.engah dan strategi daerah penanggulangan hiv dan aids yang ditetapkan pemerintah kota surakarcukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan terapi rumahan metadhone adalah bagian dari upaya nasional untuk pengendalian dan pencegahan infeksi hiv dan aids yang dikenal sebagapemeriksaan berkala dilakukan setiap (tiga) bulan sekali. huruf cukup jelas. huruf alat pencegahan adalah alat kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan hivcsr atau corporate social responsibility adalah tanggungjawab sosial dari perusahaan terhadapurangan dampak buruk atau harm reductionyang dimaksud dengan konseling keluarga adalah konseling yang diberikan pada keluarga dha, karena sud tidak mam dalam kondisi yang tidak bisa dilaksanakan konseling individu.bagjelassurveilans adalah pengumpulan, analisis,dan memperbaiki masalah kesehatan lainnya. yang dimaksud unlink anonymous adalah tanpa mengkaitkan nama. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan pengasuh adalah lsm atau masyarakat peduli hiv danjelas;:, cukup jelas. cukup jelas. |
pp) salinan isa, peraturan walikota tegal nomor tahun tentang pengelolaan dana program jaminan kesehatan masyarakat puskesmas dan jaringanngelolaan dana program jaminan kesehatan masyarakat puskesmas dan jaringannya kota tegal maka perlu mengatur pengelolaan dana program jaminan kesehatan masyarakat puskesmas dan jaringan kota tegaltanggal pebruari nomor menkes sk!i1 tentang pedoman penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat tahun keputusan menteri kesehatan republik indonesia tanggal mei nomor menkes sk v tentang penerima dana program jaminan kesehatan masyarakat puskesmas dan jaringannya untuk tiapgelolaan dana program jaminan kesehatan masyarakat puskesmas dan jaringan kota tegalegal: dinas adalah dinas kesehatan kota tegal, kepala dinas adalah kepala dinas kesehatan kota tegal,: serta rawat inap: jaringan puskesmas adalah pembantu, puskesmas keliling, posyandu dan bidan praktek swasta yang memberikan pelayanan kesehatan persalinan wilayah kerja puskesmas: tim pengelola jamkesmas adalah tim yang melaksanakan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat miskinhukum dan organisasi serta telaah hasil verifikasi: plan action poa) adalah rencana kegiatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar, pertolongan persalinan dan rawat inap, dan lain lain yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan jamkesmas tahun anggaran pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan tingkat pertamaorangan dan masyarakat, pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama. dengan peraturan walikota ini diatur mekanisme pengelolaan dana program jaminan kesehatan masyarakat puskesmas dan jaringan kota tegal. dana yang diterima puskesmas melalui rekening giro p.t. pos indonesia, dimanfaatkan untuk membiayai pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama, meliputi biaya pelayanan dalam gedung, biaya pelayanan luar gedung: biaya jasa pelayanan kesehatan: biaya transportasi petugas: biaya transport dan petugas kesehatan pendamping untuk rujukan. pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama, meliputi biaya rawat inap: biaya transport dan petugas kesehatan pendamping untuk rujukan. pelayanan persalinan, meliputi biaya pelayanan ante natal care anc), biaya pertolongan persalinan normal: biaya pelayanan nifas post natal care pnc), biaya penanganan komplikasi kebidanan dan neonatal puskesmas pond. pelayanan spesialistik, meliputi biaya jasa pelayanan dokter spesialis: biaya penggunaan peralatan penunjang spesialistik. pelayanan gawat darurat: pelayanan rujukan gawat darurat, meliputi biaya transpor, biaya petugas kesehatan sebagai pendamping untuk rujukan. dukungan manajemen puskesmas. sisa dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin tahun anggaran dan tahun sebelumnya yang ada rekening puskesmas pada bank umum lainnya dimanfaatkan untuk membiayai pelayanan kesehatan puskesmas: biaya operasional puskesmas, dukungan manajemen puskesmas. mekanisme pengelolaan dana progam jaminan kesehatan masyarakat puskesmas dan jaringan kota tegal diatur dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin dari departemen kesehatan cg. ditjen bina kesehatan masyarakat disalurkan daerah langsung rekening puskesmas p.t. pos indonesia, kepala puskesmas membuat plan action poa) yang disetujui oleh kepala dinas kesehatan: pencairan dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin dari rekening puskesmas p.t. pos indonesia berdasarkan poa sebagaimana dimaksud dalam huruf harus mendapatkan persetujuan dari kepala dinas kesehatan: pencairan sisa dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin dari rekening puskesmas bank umum lainnya berdasarkan poa yang disetujui kepala dinas kesehatan: kepala puskesmas menunjuk bendahara untuk melaksanakan pengelolaan dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin: bendahara pelayanan kesehatan masyarakat miskin dilarang merangkap sebagai bendahara lain dan dalam melaksanakan ketatausahaan dana harus sesuai denan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku: kepala puskesmas melaporkan realisasi penggunaan dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin setiap bulan kepada kepala dinas kesehatan dan menyampaikan temuannya kepada kepala badan keuangan daerah disertai fotokopi buku kas umum dan rekening koran: kepala dinas kesehatan melaporkan realisasi penggunaan dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin walikota tegal cg. badan keuangan daerah dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi puskesmas setiap bulan dan akhir tahun anggaran: sisa dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin tahun anggaran yang tercatat pada rekening puskesmas p.t. pos indonesia diperhitungkan dengan alokasi dana tahun anggaran dan dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya, sebagaimana keputusan menteri kesehatan nomor menkes sk tentang penerima dana program jamkesmas puskesmas dan jaringannya untuk setiap kabupaten kota tahun anggaran sisa dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin tahun anggaran dan tahun anggaran sebelumnya puskesmas dan jaringannya yang ada pada bank umum harus dipindahkan pada bank umum yang ditetapkan walikota yaitu pada bank jateng cabang tegal dan dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan puskesmas, menunjang operasional dan manajemen puskesmas, dan tidak dapat digunakan untuk pembiayaan belanja investasi, sebagaimana keputusan menteri kesehatan nomor menkes. sk tentang pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat tahun bab point halaman jo. keputusan dirjen bina kesehatan masyarakat nomor hk. b1. tentang petunjuk teknis pelayanan kesehatan dasar dan pertolongan persalinan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin puskesmas dan jaringannya tahun bab iii butir halaman penggunaan sisa dana. bagi puskesmas yang tidak dapat menyerap sisa dana tahun anggaran dan tahun anggaran sebelumnya sampai dengan akhir desember tahun maka sisa dana harus disetor rekening kas daerah pemerintah kota tegal bank jateng cabang tegal rekening nomor pendapatan bunga atas penyimpanan dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang tercatat pada puskesmas bank umum disetorkan setiap bulan rekening kas daerah pemerintah kota tegal bank jateng cabang tegal rekening nomor badan keuangan daerah menyajikan realisasi penggunaan dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin dalam laporan keuangan pemerintah kota tegal. . menugaskan kepala dinas kesehatan kota tegal untuk memantau pelaksanaan pengelolaan dana program jaminan kesehatan masyarakat puskesmas dan jaringan kota tegal sebagaimana dimaksud dalamwalikota surakarta provinsi jawa tengah disebut .ata surakart, kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya bab ketentuan umummenetapkbantuan keuangan kepada partai politik lembaran daerah kata surakarta tahun nomor. ,., surat .agnisi pemilihan umum yang selanjutnya disingkat kpu adalah kognmeran tah . bagian kesatu urn bab iii bah bantuan keuangan kepada partai politik berupa uang. bantuan sosial dapat berupa uang atau barangmasi, jaringan dan aset tetap lainnya; hewan dan tumbuhan; as. asset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak. hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa.bab ruang lingkup surat permintaan pembayar. agian kedua tujuanah dapat diberikan kepada: pemerintah; perusahaan daerah; masyarakat; dan tau organisasi kemasyarakatanan bukah sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. pemerintah daerah dapat memberikan bah sesuai kemampuan keuangan daerah. bah dan pertimbangan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi hibah yang pernah diterima dan tau kegiatan severus yang telah dilaksanakan. bah kepada pemerintparagraf perkara ; dan memenuhi persyaratan penerima hibah. paragraf kriteria bagian ketiga kriteria dan persyaratan memasyarakat tan penyelenggaraan mendukung bah kepada masyarakat dan tau organisasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan daerah tau secara fungsional penyelenggaraan pemerintpermohonan hibah sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat akhir bulan februari tahun berkenaan, untuk diusulkan dan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnyatau sebutan lain instansi satuan kerja bagi pemerintahmerintahbagian keempat pengajuan. hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan lengan persyaratan paling sedikit: memiliki kepengurusan yang jelas;lam wilayah administrasi pemerintahan kota surakarta; memiliki sekretariat dan tau alamat tetap dan jelaspenerima hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan kota surakarta; memiliki sekretariat dan atau alamat tetap clan jelas; clbagian umum setda kota surakarta lembaga atau salah satu pengurus bagi lembaga yang kantornya menyewa; dan tau pengurusclan untuk tujuan pengadaan bangunan fisik dilengkapi dengan dokumen teknis. proposal sebagaimana dimaksud pada khusus bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan; maksud dan tujuan; rincian rencana kegiatan; dan rencana penggunaan hibah. permohonan hibahorganisasi kemasyarakatan kelompok orang yang mengajukan usulan bah (tidak fiktif);;;ktp) calon penerima hibah; foto copy dokumen pendirian pembentukan organisasi kemasyarakatan kelompok orang tau penunjukkan pengangkatan sebagai bagian kelima evaluasi permohonankota surakarta proposal hibah sekretaris daerah melalui bagian umum setda mendistribusikan surat permohonan dan dokumenformat. format formulir verifikasihwalikota menyetujui tau menolak pengajuan daftar nominatif cal penerima bah dnc ph)hibah.; walikota skpd unit kerja,hibah berupa uang dicantumkan dalam rka ppid. hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam r~ : skpd }j.nit kerja terkait. bagian keenam penganggaran ., format. persetujuan .,\\'vii yang merupakan bagian tidak terpisahkan.dari peraturan walikota initercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak!terpisahkan dari peraturan walikota ini. format rekomendasi skpd unit kerja terkait hibah "sebagaimana dimaksud'pada tercantum dalan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 'dari peraturan walikota ini. format berita acara .~, q r.n jt. i: : ~i'.)'.'( :'i ,bib: , , l')lc' i, pemberi . nph sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat ketentuan mengenai: nph sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada penjabaran apbd dan dpa. setiap pemberian bah dituangkan dalam nph yang ditandatangani bersama oleh walikota dan penerima hibah. paragraf naskah perjanjian hibah daerah pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas dpa skpd unit kerja terkait. pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas dpa ppid. paragraf urn bagian ketujuh pelaksanaanberdasarkan penjabaran apbd sebagaimana dimaksud dalam dibuat dpadalam hibah didasarkan pada dpa ppid dan nph. paragraf pencairan hibah berupa uangencairan penyaluran hibah dilakukan setelah penandatanganan nph. format minimalpala skpd unit kerja terkait bertanggungjawab atas substansi nph. pembuatan nph dilakukan oleh skpd unit kerja terkait dan berkoordinasi dengan duka. walikota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nph.pengawasan dan sanksi. penerima bah berupa uang yaitu pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatanyang tercantum dalam dpa. khusus bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan wajibcairan hibah dengan besaran bantuan diatas rp. seratus juta rupiah) diatur sebagai berikut;;;format fotokopi rekening bank yang masih aktif; bagi pemerintah atas nama instansi; bagi perusahaan daerah atas nama perusahaan daerah tau perseroan penerima hibah; bagi masyarakat atas nama atas nama ketua kelompok masyarakat penerima hiakuntansi rangkap (tiga), (satu) bermaterai cukuptiga), (dua)dana rangkap (tiga), (dua) bermaterai rp. (enam ribu rupiah) untuk pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut:khusus untuk masyarakat dan organisasi kemasyarakatan diketahui oleh rt, dan lurah;; serta acara serah terimaskpd unit kerja terkait mencatat barang tau jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek hibah barang tau jasa berkenaan, yang akan diserahkan kepada penerima bah. skpd unit kerja terkait melakukan proses pengadaan barang paragraf penyaluran hibah berupa barang atau jasa; danbagian kesembilan pelaporan dan pertanggungjawaban penerima hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain. penerima bah wajib menggunakan bah sesuai nph dan tau perubahan nph. bagian kedelapan penggunaan ketua pimpinan dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. . surat pernyataan tanggung jawab surat pengantar laporan pertanggungjawaban bah;;; dan foto pekerjaan telah selesai untuk kegiatan yang bersifat fisik. hibah untuk kegiatan fisik paling lambat (sepuluh) hari setelah pekerjaan selesai. laporan bagian kesepuluh audit format konversi dan pengungkapan bah berupa barang dan atau jasbah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis ; keputusan walikota tentangbagian kedua tau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnyaarmut;bagian kesatu penerima belanja bantuan sosial bab belanja bantuan sosial hibah dana pembangunan kelurahan dpk) dikecualikan dari kewajiban audittujuan . paragraf bagian ketiga tujuan dan jenis kegiatan bentuk risiko sosial sebagaimana dimaksud pada; dan berdomisili kata surakartabagian kedua kriteria pemberian bantuan sosial penyediaantara lain meliputi tunjangan berkelanjutan dan bantuan iuran asuransi kesejahteraan sosituhan dasarnya tara lain peningkatan kemauan dan kemampuan; pelatihan komputer lingkungan; penguatan keserasian sosial; dan pendampi tara lain bantuan langsung; penyediaan kelembagaan; penguatan kelembagaan; advokasi sosial; dan atau; ban tuan hukumantara lain pelatihan vokasional; pembinaan kewirausahaan; bimbingan mental spiritual; bim ringan fisik; pelayanan aksesibilitas; bimbingan sosial dan konseling; bantuan dan asistensi sosial, dan tau bimbingan sosialisasi tujuan permohonan tau masyarakat, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui serta dibubuhi cap rt, dan kelurahan. individu, keluarga, dan atau masyarakat serta lembaga non pemerintah mengajukan permohonan bantuan sosial secara tertulis kepada walikota. paragraf permohonan bagian kelima bantuan sosial yang direncanakragraf jenis kegipersamaan; surat pernyataan tanggungjawab; surat keterangan domisili lembaga daripaling sedikit memuat informasiparagraf persyaratan dikecualikan dan untuk bantuan sosial yang belum direncanakan. permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada diusulkan untuk membiayai kegiatan tahun berikutnya. permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada walikota pada(k) bagian .paragraf mekanismehuruf paling sedikit memuatfitas; status perkawinan; dan nomor rekening bank.kepala individu, keluarga, dan atau masyarakat serta lembaga non pemerintah yang mengajukan usulan bantuan sosial (tidak fiktif); memastikan domisili alamat sekretariat individu, keluarga, dan tau masyarakat serta lembaga non pemerintah) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan sosial;; meminta dokumen dokumen pendukung yang diperlukan sesuai tuhan, tara lain foto copy kartu tanda penduduk calon penerima bantuan sosial; foto copy dokumen pendirian pembentukan lembaga non pemerintahparagraf evaluasi permohonandalam . format daftar nominatif calon penerima bantuan sosial dnc hasil pertimbangan tapi sebagaimana dimaksud pada tercantum format surat pertimbangan tap tang hasil evaluasi permohonan hibformulir verifikntuan sosialwalikota menyetujui atau menolak pengajuan daftar nominatif calon penerima bantuan sosial dncberdasarkan penjabaran apbd sebagaimana dimaksud dalam dan dibuat dptau keluarga; masyarakat; dan lembaga non pemerintahbarang dicantumkan dalam rka skpd unit kerja terkait. ban tuan sosial beru uang can tukan dalam rka ppid. paragraf penganggaranlampiran xxi yaitu individu, keluarga, dan masyarakat dan bantuan sosial. khusus bagi masyarakat dan tau organisasi non pemerintah dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan sosial; fotokopi kartu tanda penduduktyaluran dan cairan bantuan sosial didasarkan pada dpa ppid. paragraf pencairan bantuan sosial berupa uang pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan pada dpa skpd unit kerja terkait. pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan pada dpa ppid. paragraf pelaksanaanformattiga), (satu) bermaterai dengan ketentuan sebagai berikut: bagi individu cukup ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial; bagi keluarga cukup ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga penerima belanja bantuan sosial; bagi masyarakat dan atau organisasi non pemerintah ditandatangani cl; berita acara hasil verifikasi skpd unit kerja terkait; keputusan walikota tentang daftar penerima bantuan sosial; berita acara penyerahan uang rangkap (tiga), (dua) bermaterai rp. (enam ribu rupiah); surat atau nota dinas dari skpd unit kerja terkait permohonan pencairan. penyaluran . paragraf permohonan bagian keenam bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan penyerahan untuk individu, keluarga dan kelompok masyarakat lembaga non pemerintah setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut berita acara serah terima rangkap (empat) bermaterai cukup dengan ketentuan sebagai berikut bagi individu ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial; bagi keluarga ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga penerima bantuan sosial; bagi masyarakat lembaga non pemerintah. fotokopi kartu tanda penduduk ktp)atau organisasi non pemerintah atas nama ketua pimpinan atau sebutan lain kelompok masyarakat lembaga non pemerintahbagian kelima penyaluran bantuan sosial berupa barangekretaris . walikota melalui sekretaris daerah mendistribusikan surat permohonan bantuan sosial kepada skpd unit kerja terkait yang membidangisurat permohonan persyaratan administrasi teknis bantuan sosialkota surakarta. paragraf mekanisme penyaluranparagraf penganggaranpaling sedikit memuat: maksud cldihampiriparagraf persyaratantau keluarga yang bersangkutan ,.,,.anggaran ppid membuat surat berdasarkan persetujuan walikota, pengguna memerintahkan kepada bendahara skpd untuk permintaan pembayaran langsung spp ls). berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam oleh skpd unit kerja terkait dilengkapi dengan akuntansi rangkap (tiga), (satu) bermaterai; berita acara hasil verifikasi skpd unit kerja terkait; berita acara penyerahan uang rangkap (tiga), (dua) bermaterai rp. (enam ribu rupiah); pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan pada dpa ppid. paragraf pelaksanaan rah rekening penerima ban tuan sosialwalikota memberikan persetujuan pencairan berdasarkan rekomendasi skpd unit kerja terkait dalam hal surat permohonanskpd unit kerja terkait melakukan evaluasi terhadap permohonanditolak dan dikembalikan kepada pemohon bantuan sosial yang bersangkutanbantuan sosial kepada skpd unit kerja yang membidangi. penyimpanan clan hurufaragraf pertanggung ban bagian kedelapan pertanggungjawaban dan pelaporan penerima bantuan sosial dilarang mengalihkan uang dan tau barang yang diterima kepada pihak lain. penerima bantuan sosial wajib menggunakan uang dan bagian ketujuh pengguna tuan sosialskpd unit kerja terkait mengkoordinasikan dan mengendalikan penemuaragraf pela rartai politik .bagian kesatu umum babi bantuan keuangan kepada partai politik bat tanggal januari tahun anggaran berikutnya. bagian ketiga pengajuan bantuan keuangan partai politikbagian kedua penganggaransah pemilu dprd yang ditetapkan oleh kpundapatkan kursi dprd. pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan . keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur kepala kantor kantor kesatuan bangsa dan politik, bagian hukum dan ham sekretariat daerah, duka, inspektorat dan komisi pemilihan umum daerah. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada diketuai kepala kantor kesatuan bangsa dan politikbagian keempat verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik format surat pernyatakelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam rangkap (dua). lainnya atau dilegalisir npp)daerahkotagian keenam penggunaan bantuan keuangan format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran xx.vi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada disertai dengan penandatangan berita acara serah terima bantuan keuanganbagian kelima penyaluran bantuan keuangwalikota iniaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada apbd. ditetapkan dengan keputusan walikota. pengeluaran . partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dgian ketujuh laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam berkas dan workshop. . bab.keuangan dari apbd dala.m, tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima 'oleh walikota. , . ,< .; :;~ .'. , ; . laporan pertartggungjawa.baifsebagaimana dimaksud dalam ?"?' terbuka untuk diketahui masyarakat;" ' '. , ,rn, laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada o., rt::pasar;tpc1.ikan paling l?r:ml;)~,t (satu) bulan setelah aip.t:i~~a oleh b~a~b pemeriksa keuangan, . : , ,:,1r1h ; ( : , : , ! : ''"[;' !'. ,, .,, ;, ,);, j:.'.r .; s r:y:>r> , ' :.cl ,~ (l.) : i:t.sport1 b.,', per; .tagging}aw~ban sebagaimana dimas\id d~am disampaikan oleh ketua partai politik tingkat daerah kepada walikota. c:.:.\t', . : l"r1nn i;'l\ v''\b.dij. t)i ~~ .; ~,,:, ."1_;_1~.j; : ir~ : : .,., ;badan pemeriksa keuangan bagaimana dimaksud dalam :. '.i :, ,, ,,., \\". \),{ j\l~ , \;' . :{. } t_: ~r, par~ai politik: wajib menyampaikan laporan 'pertanggungjawaban penerimaan dan.pengeluaran bantuankeuangan yang bersumber darimana apbd. .paling lambat .(satu) bulan setelah tahun anggaran beraldiit;' kepada badan pemeriksa keuangan.v. ej q . ,\'ati:;r.' , , ,, ,. ,.surat pengantar laporan pertanggungjawabkeuangan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam. lampiran xxviii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. format .surat pernyataan .tanggung jawab bantuan keuangan, .sebagaimana dimaksud.pada :;,:t~tercantum dalam lampiran xxix,yang;rnerupakart bagian tidakterpisahkan.dari peraturan walikota ini.i.i: ',( : :~c0 r':v: ,r;! bab viii . de:~gan berlakunya. peraturan walikota ini, maka teratur,~.~: v,walikota nomor tahun t~ntar;ig:ta surakarta tahun anggaran dan peraturan walikota nomor tahun tentang bantuan pemakaman masyarakat miskin kata surakarta tahun anggaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ketentuan mengenai bantuan pendidikan masyarakat kata surakarta books) dan dana pembangunan kelurahan dpk) diatur dalam peraturan walikota tersendiri. \:. . . ,, .; c , h~q~h dana pembangunan kelurahan dpk),. diberikan .dalam dua tahap, pencairan pj?k tahap, .kedua setelah laporan pertanggungjawaban ~e:!th~p p.~e~~j;lla disampaikan ,k~p.~d,~. walikota melalui bagian pemerintahan umum bab viiunit kerja terkait melakukan monitoring .dan. evaluasi atas pemberian hibah, bantuan sosial danmonitoring dan evaluasi serta daerah kota surakarta tahun nomor f;hadi:~ ditetapkan surakarta pada tanggal v !; mbar agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dalam serta daerah kata surakarta. peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal januari bab viii ketentuan penutup walikota surakarta, ~:#~ had! rukyat (nama jelas nip cap) tim verifikasi permohonan n.mn0 .t.~xg g tanda tangan n9:m0 t.~x. :n.g 'j.'gn.c;:l0 tangan n9:m0 terang t0:n.c;:lg_j0:n.g?.d. namaterang tandatangan, :m0 t.~x. :n.g tandatangan kepala skpd unit kerja terkait surakarta, tanggal bulan tahun data yang verifikasi sesuai tidak sesuai cata tan kesesuaian rab dengan harga pasar dan rencana kegiatan. keberadaan organisasi kemasyarakatan kelompok orang yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif) domisili alamat sekretariat organisasi memasyarakat tan kelompok orang) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah dokumen dokumen pendukung fotokopi ktp calon penerima hibah bantuan sosial, foto copy dokumen organisasi, surat keterangan terdaftar, dan lain baginya) verifikasi permohonan dana hibah bantuan sosial tahun anggaran nama pemohon bantuan: formulir verifikasi permohonan hibah bantuan sosial lampiran peraturan walikota surakarta nomor tahun !l014formulir verifikasi permohonan hibah bantuan sosial walikota surakarta, vfa~ had! rudy atm,l._ dst. tanda tangan nama lengkap nip tim evaluasipermohonan yang hasil evaluasi uraian mas keterangan jumlah nilai rp.) jumlah nilai rp.) hibah uang bah barang jasa total pada hari ini tanggal bulan tahun . kami tim evaluasi permohonan bah pada skpd unit kerja terkait) yang dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala skpd unit kerja terkait1) nomor tanggal telah melakukan evaluasi atas permohonan hibah tahun anggaran . berita acara hasil evaluasi permohonan hibah format berita acara hasil evaluasi permohonan hibahket. k) nama calon alamat ren cana besaran hibah (rp.) penerima leng kap penggunaan has ket permohonan evaluasi . . dst. . total nama skpd unit kerja terkait: jenis hibah uang barang jasa daftar nominatif calon penerima hibah (dnc ph) format rekomendasi skpd unit kerja berupa daftar nominatif calon penerima hibah lampiran i(nama jelas pimpinan tandatangan cap)jumlah dae rah permohonan bah berupa barang jasa bah nila! rp.) uraian jumlah proposal dae rah permohonan berupa uang (satu) berkas. hasil evaluasi permohonan hibah tah anggarandan berdasarkan hasil evaluasi telah disetujui sebanyak proposal senilai yang terdiri dari kepada yth. walikota surakarta di art nomor sifat lampiran hal surakarta, tanggal bulan tahun kop surat skpd unit kerja(nama jelas pimpinan ditandatangani dicap) ketua tapi demikian, atas perkenan dan persetujuan bapak diucapkan terimakasih. sebagai bahan pertimbangan bapak, kami sampaikan daftar nominatif calon penerima bah untuk masing masing skpd unit kerja terkait. nama skpd unit kerja terkait jumlah proposal nila! rp.) uang barang uang bara dst. jumlah sesuai dengan peraturan walikoyang terdiri dari kepada yth. walikota surakarta sur kart satu) berkas hasil pertimbangan permohonan bah tah anggaran nomor sifat lampiran hal surakarta, tanggal bulan tahun format surat pengantar ketua tapi kepada walikota tentang pertimbangan permohonan hibah lampiran peraturan walikota surakarta nomor tahun c9.c _# fx~dato ket. kahibah ro.) nama has leng kap alamat ren cana evaluasi calon lengai<ap penggunaan permohonan skpd pertimbangan ket penerima unit tapi kerja terkait . . dst . total nama skpd unit kerja terkait: jenis hibah: uang barang jasa daftar nominatif calon penerima hibah hasil pertimbangan tapi format daftar nominatif calon penerima hibah hasil pertimbangan tapiket. k) coret yang tidak perlu l ~ walikota surakarta surakarta, tanggal bulan tahun besaran hibah rp.) nama has leng kap alamat ren cana evaluasi persetujuan lon leng kap penggunaan pero skpd pertimbangan walikota penerima conan unit tapi kerja terkait . dst. . total ama skpd unit kerja terkait: jenis hibah: uang barang jasa*) format daftar nominatif calon penerima hibah persetujuan walikota lampiran vyang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua . alamat . ketua kepala desa tu. nam jabatan nam jabatanbah tahun .ampai dengan tiga puluh juta rupiah lampiran viii peraturan walikota surakarta nomor tahun c2014. dasar perjanjian kerjasama dasar hukum perjanjian kerjasama ini adalmeneliti kelengkapan dokumen pengajuan hibah. hak dan kewajiban pembayaran belanja hibah melalui rekening bank jateng cabang surakarta nomor atas nama pembayaran rp. rp. rp. rp. rupiah) dengan perincian sebagai berikut: rp. termasuk pajak sebesar rp. pemberian hibah berupa uang kepada untuk biaya besarnya bantuan hibah daerah pemberian hibah kepada untuk biaya tujuan pemberian hibah daerahutusan walikota surakarta dan laporannya nomor tanggal ten tang berita acara penyerahan uang hibah dan akuntansi; pakta integritas.; pencairan dana hibah daerah biaya menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada walikota melalui . skpd unit kerja terkait) kota surakarta;untuk bah dana memanfaatkanpihak kedua berkewajiban untukkepalabah dari permohonan pencairan dana hibah dari pemohon kepada walikota cq. kepala skpd unit kerja terima it) kota surakarta; nota dinas permohonan pengajuan pencairan bah dari skpd unit kerja terkait) kota surakarta kepada walikota dan atau wakil walikota cq. kepada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset koguna men jamtanggal pada lampiran xiii, lampiran xiv dan lam ;ten tang pertanggung ban yang dis papenerima ran atas pen bertanggung bahota surakarta. skpd unit kerja terkait)yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua . ketua kepala alamatbah daerah tahun anggaran dalam halnam jabat ganta surakarta nomor . tahun . ten dasar perjanjian kerjasama (.nomor atas nama pembayaran pertama sebesar rp. pihak kedua menerima pembayaran dari pihak kesatu dengan rincian sebagai berikut: pembayaran rp. rp. rp. rp. rp. rp. pemberian hibah berupa uang kepada untuk biaya termasuk pajak sebesar rupiah) dengan perincian sebagai berikut: besarnya bantuan hibah daerah pem berikan bah kepada tuk biaya tujuan pemberian hibah daertatacara penyaluran pencairan hibah dokumen perjanjian dana hibah daerah terdiri sebagai berikut: naskah perjanjian hibah daerah; keputusan walikota surakarta dan laporannya nomor tanggal . tentang berita acara penyerahan uang hibah dan kwitansi; pakta integritas. pencairan dana hibah daerah pihak kedua mempunyai hak menerima bah berdasarkan pengajuan proposal yang telah diverifikasi oleh skpd unit kerja terkait) . kotabagai b . kota surakarta. meneliti kelengkapan dokumen pengajuan hibah. hak dan kewajiban penerima bah bertanggungjawab pen atas penggunaan uang barang dan tata cara pelaporan hibah kaskpd unit kerja terkait) ka: permohonan pencairan dana hibah dari pemohon kepada walikota dan atau wakil walikota cq. kepala skpd unit kerja terkait) . kata surakarta; nata dinas permohonan pencairan hibah dari skpd unit kerja terkait) kata surakarta kepada walikota dan atau wakil walikota cq. kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset ka.kepala skpd unit kerja terkait) melalui skpd unit kerja terkait . kata surakartaten tang tanggal . pada lam peran xiii, lam peran xiv dan lam peran xv bah, satu rangkap tidak bermeterai, untuk skpd unit kerja terkait) kota surakartisebut sebagai pihak kedua yang selanjutnya . ketua alamat nampad hari ini tanggal bulan tah yang bertanda tangan dibawah ini:eratus juta rupiah keatasten tang dasar perjanjian kerjasamarupiah) dibayarkan apabila penerima pembayaran rp. rp. rp. rp. rp. rp. pemberian bah berupa uang kepada .1n tuk biaya termasuk pajak sebesar (. rupiah) dengan perincian sebagai berikut: besarnya bantuan hibah daerah pemberian bah kepada untuk biaya tujuan pemberian hibah daerah dokumen naskah perjanjian hibah daerah terdiri dari dokumen dokumen bagai berikut naskah perjanjian hibah daerah; keputusan walikota surakarta dan laporannya nomor tanggal . tahun tentang berita acara penyerahan uang hibah dan akuntansi. dokumen naskah perjanjian hibah daerahmeneliti kelengkapan dokumen pengajuan hibah. hak dan kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban lpj) tahap ii. pembayaran bah melalui rekening bank nomor . atas namatatacara pelapo.q. kepala skpd unit kerja terkait) kota surakarta; nota dinas permohonan pengajuan pencairan bah dari skpd unit kerja terkait) . kota surakarta kepada walikota cq. kepada dinas pendapatan pengelolaan keuangan selaku ppid; keputusan walikota surakarta tentang berita acara verifikasi skpd unit kerja terkait) . kota surakarta; foto copy ktp penerima hibahnyaluran pencairan hibahksi;. tentang tanggal pada lampiran xiii, lampiran xiv, dan lampiran xv;ncairanketentuan penutup walikota surakarta, had! ~adatskpd unit kerja terima it) kota surakarta. walikota surakarta, had! r~ayat mj, ket.: coret yang tidak perlu tembusan: duka kota surakarta. (nama jelas pimpinan tandatangan cap) hormat kami, peron hon bahwa berdasarkan peraturan walikota tentang penjabaran apbd tahun bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan hibah bantuan sosial* berupa uang barang jasa*sur kart (satu) berkas. permohonan pencairan dan rincian rencana penggunaan bah bantuan sosial*. nomor sifat lampiran: hal kepada yth. walikota surakarta cq. skpd unit kerja terkait surakarta, tanggal bulan tah kop surat pemerintah pemerintah daerah perusahaan daerah masyarakat organisasi kemasyarakatan format surat permohonan pencairan dan rincian rencana pengguna: coret yang tidak perlu nama lengkap) meterai ttd stempel surakarta, tanggal bulan tahun penerima hibah* ini; akan menggunakan dana hibah bantuan sosial* sesuai dengan usulan proposal hibah bantuan sosial*aya yang bertanda tangan bawah ini nama identitas ktp alamat jabatan bertindak tuk dan atas nama pakta integritas format pakta integritas hibah~ayat mj._ ket. coret yang tidak perlu nip . . . mengetahui kepala kota surakarta anggota anggota anggota koordinator tim verifikasi penyaluran hibah bantuan sosial pada hari ini tanggal bulan tahun tim verifikasi penyaluran hibah dan bantuan sosial yang dibentuk berdasarkan keputusan nomor tanggal. telah melaksanakan verifikasi administrasi dan diuji kebenaran pengajuan hibah yang diajukan oleh berdasarkan hasil verifikasi penyaluran hibah bantuan sosial", tim menyatakan bahwa telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan hibah bantuan sosial* dari pemerintah kota surakarta sebesar rupiah). demikian berita acara hasil verifikasi penyaluran hibah bantuan sosial" kepada ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. berita acara verifikasi penyaluran hibah bantuan sosial* nomor: format berita acara verifikasi penyalurnunjukan pejabat pengelola keuangan daerah pemerintah kota surakarta tahun anggaranbagai pihak desa tu. hibah) anggaran tuk tahun dae rah .nam pada hari ini tanggal bulan . tahun kami masing masing nomor: berita acara pemerintah kota surakarta dinas pendapatan, pengelolaan l(keuangan dan aset ji. end. sudirman telp. fax. surakarta format berita acara penyerahan dana lampiran xii peraturan walikota surakarta mordasarkan keputusan walikota surakarta nomor tanggal . ten tang dan nota dinas kepala dinas badan kan tor bagi . kota surakarta nomor tanggal . perihal dengan ketentuan sebagai berikut: pihak kesatu menyerahkan dana hibah bantuan sosial sebesar . (. rupiah) dengan rekening bank jateng cab. surakarta nomori, lampiran xiv, dan lampiran dalam peraturan walikota surakarta nomor tanggallaku ketua kepala alamat yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. . nam walikota surakarta, had! rukyat~ nip . mengetahui kepala kota surakarta nip . pihak kesatu kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset kota surakarta pihak keduahad! rukyat walikota surakarta, (n_a_m_a_t_e_ra_n_g_&_s_t_e_m_p_e_n (n_a_m_a_t_e_ra_n_g_) ____, sekretaris ketua demikian surat pertanggungjawaban iru dibuat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. laporan realisasi penggunaan dana hibah bantuan sosial*; surat pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah bantuan sosial*. dengan iru kami nama penerima hibah bantuan sosial* yang diterima dari apbd kota surakarta tahun anggaran sebesar rupiah), yang meliputi kepada: yth. walikota surakarta cq. di surakarta. laporan pertanggungjawaban dana hibah bantuan sosiali rudyatmo walikota surakarta, ~~~~ nama terang) (nama terang stempel bendahara ketua tanggal uraian anggaran penerimaan pengeluaran sal jumlah bulan bulan tahun laporan realisasi penggunaan dana hibah nama lembaga organisasi format laporan realisasi penggunaan dana hibah lampiran xiv~4fa~ had! rukyat~ walikota surakarta,* telah menggunakan dana hibah bantuan sosial* tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah bantuan sosial*tanggal *hibah format surat pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah lampiran peraturan walikota surakarta nomor tahun j01a dalam dunivan sah jumlah janda belanda tidak langsung belanda pegawai belanja langsung belanja pegawai belanja barang dan jasa bah barang jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga masyarakat bantu sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga masyarakat barang jasa selain bah dan bantuan sosial belanda modal jumlah surplus defisit) pemerintah provinsi kabupaten kota . skpd laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir sampai den gan desember . format laporan realisasi anggaran skpdlampiran xvdst. tanda tangan nama lengkap nip tim evaluasipermohonan yang hasil evaluasi uraian mas ket jumlah nilai rp.) jumlah nilai rp.) belanja bantuan sosial vang belanja bantuan sosial barang total pada hari ini tanggal bulan tahun kami tim evaluasi permohonan bantuan sosial pada . skpd unit kerja terkait) yang dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala skpd unit kerja terkait) nomor tanggal telah melakukan evaluasi atas permohonan bantuan sosial tahun anggaran berita acara hasil evaluasi permohonan bantuan sosial format berita acara hasil evaluasi permohonan bantuan sosial lampiran xvii peraturan walikota surakarta nomor tahun :l014walikota surakarta, fa~ had! rukyat1 ket.un besaran bantuan sosial nama calon alamat ren cana rp. ket penerima leng kap penggunaan has permohonan evaluasi . . dst . total nama skpd unit kerja terkait: jenis bantuan sosial uang barang daftar nominatif calon penerima bantuan sosial (dnc format rekomendasi skpd unit kerja berupa daftar nominatif calon penerima bantuan sosial lampiran xviii peraturan walikota surakarta nomor tahun q0' jumlah sosial permohonan bantuan daerah beru barang uraian nila! rp.) jumlah proposal sosial permohonan bantuan daerah berupa uangproposal senilai dan berdasarkan hasil evaluasi telah disetujui sebanyak proposal senilai rp. yang terdiri dari: surakarta, tanggal bulan tah kepada yth. walikota surakarta (satu) berkas. hasil evaluasi permohonan bantuan sosial tahun anggaran sur art nomor fat lampiran hal kop surat skpd unit kerja terkaitlampiran ml_ ketua tapinama skpd jumlah nila! rp.) unit kerja proposal terkait uang barang uang barang ost. jumlah sosial. . proposal senilai yang terdiri dari rta. kepada yth. walikota surakarta (satu) berkas hasil pertimbangan permohonan bantuan sosial tahun anggaran nomor sifat lampiran hal surakarta, tanggal bulan tahun kop surat format surat pengantar ketua tapi kepada walikota tentang pertimbangan permohonan.l walikota surakarta, ket. cobantuan sosial rp.) nama has leng kap alamat ren cana perm evaluasi pertimbangan ket lon leng kap penggunaan onan skpd tapi penerima unit kerja terkait . . dst. . total warna skpd unit kerja terkait jenis bantuan sosial uang barang daftar nominatif calon penerima bantuan sosial hasil pertimbangan tapi format daftar nominatif calon penerima bantuan sosial hasil pertimbangan tapi lampiran xx coret yang tidak perlu walikota surakarta surakarta, tanggal bulan tahun besaran bantuan sosial rp.) nama has! leng kap alamat ren cana evaluasi persetujuan calon leng kap penggunaan pero skpd pertemuan walikota penerima conan unit gan tapi kerja l terkait . . . total warna skpd unit kerja terkait: jenis bantuan sosial uang barang*) daftar nominatif calon penerima bantuan sosial persetujuan walikota format daftar nominatif calon penerima bantuan sosial persetujuan walikota lampiran xxii peraturan walikota surakarta nomor tahun c201tf). walikota surakarta, (nama lengkap cap) materai rp. , ) yang membuat pernyataan, surakarta, tanggal bulan tahun sehubungan dengan ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor . tahun ten tan.nama jabatan alamat nilai bantuan jumlah yang diajukan yang bertandatangan dibawah ini surat pernyataan tanggungjawab penerima belanja bantuan sosial format surat pernyataan tanggungjawab penerima belanja bantuan sosial lampiran xxiii peraturan walikota surakarta nomor tahun j201tjdyatmo~ walikota surakarta, ota anggota anggota anggota sekretaris anggota ketua tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politiksebanyak . suara sah pada hari ini tanggalkota surakarta. berita acara verifikasi kelengkapan administrasi bantu keuangan kepada partai format berita acara verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik lampiran xxiv peraturan walikota surakarta nomor [}.dyatmo~ sekretaris ketua dewan pimpinan cabang partai . demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinyaalamat yang bertanda tangan bawah ini, nama jabatan ketua umum ketua surat pernyataan format surat pernyataan bantuan keuangan partai politik lampiran xxv peraturan walikota surakarta nomor ;l8)_ ____, bendahara pihak pertama bupati walikota . pihak kedua dpd dpc partai . ketua pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . yang bertanda tangan dibawah ini bupati walikota atau pejabat yang ditunjuk atas nama pemerintah . . dan pihak kedua menerima bantuan keuangan verse but dari kuasa bendahara umum negara, ppn . melalui rekening bank dpd tan. berita acara serah terima bantuan keuangan partai politik nomor: format berita acara serah terima bantuan keuangan partai politik tingkat kota lampiran xxvi peraturan walikota surakarta mor ~fl> tahun ;jo 1t:nama terang) nama terang stempel sekretaris ketua demikian surat pertanggungjawaban dibuat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. dengan kami nama penerima dana bantuan keuangansebesar rupiah), yang meliputi laporan realisasi penggunaan dana bantuan keuangan; surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana bantuan keuangan*. kepada: yth. walikota surakarta cq. di surakarta. laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuanganxv walikota surakarta, bendahara umum bendahara, mengetahui ketua umum ketua, jenis pengeluaran jenis volume real sas keterangan kegiatan keg ikatan rp) pendidikan politik seminar; lokakarya; dialog interaktif; sarasehan;id .badan pemeriksa keuangan pada tanggal. . bulan tahun . sebagai berikut: format lampiran pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik tahun anggaran format laporan realisasi penggunaan dana bantuan keuangan lampiran xxvtanggal ten bantuan keuangan format surat pernyataan tanggungjawab penggunaan bantuan keuangan lampiran x |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.